Negara kesatuan

Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia.

Negara kesatuan adalah bentuk negara yang faqihh secara konstitusional sebagai satu unit yang mandiri, dengan satu lembaga legislator yang diciptakan secara konstitusional pula. Kekuasaan politis dari negara kesatuan dapat ditransfer kepada pemerintahan yang lebih rendah tetapi pemerintah (pusat) tetap memegang hak dasar untuk mencabut kembali kewenangan yang telah ditransfer tersebut. Pemerintah dapat menambah atau mengurangi kewenangan tanpa persetujuan dari lembaga bersangkutan. Dalam hal ini, desentralisasi dapat diaplikasikan untuk unit pemerintahan yang lebih rendah asal didudukkan dalam kerangka negara kesatuan. Pada saat yang sama, desentralisasi tersebut dapat diikuti pula dengan dekonsentrasi, devolusi, ataupun delegasi.

Patrick Meagher dan Mancur Olson mengkritik negara kesatuan atau rezim yang sentralistis karena sering mengalami kekurangan sarana seperti infrastruktur komunikasi untuk mengatur wilayah yang luas. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar dibentuk unit pemerintahan yang lebih kecil. Devas juga mengemukakan masalah lain yaitu lemahnya kontrol yang dilakukan pusat terhadap unit pemerintahan di bawahnya. Kontrol pusat sering kali menimbulkan masalah yang lebih banyak daripada yang dapat diselesaikan, seperti adanya keterlambatan, ongkos/biaya ekstra, atau kemungkinan perilaku yang kurang terpuji.

 Perbedaan dengan negara federal 
Negara kesatuan bertentangan dengan negara federal (federasi):
 Di negara kesatuan, satuan subnasional diciptakan dan dihapus oleh pemerintah pusat, dan kekuasaan subnasional itu dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat. Meskipun kekuasaan politik di negara kesatuan dapat didelegasikan melalui proses devolusi kepada pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang dibuat parlemen, pemerintah pusat tetaplah yang paling berkuasa; pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan-peraturan daerah atau membatasi kekuasaan mereka.
 Britania Raya adalah contoh negara kesatuan. Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, bersama-sama dengan Inggris adalah negara-negara konstituen dari Britania Raya, mereka memiliki satu taraf kekuasaan devolutif otonom - yakni Pemerintah Skotlandia dan Parlemen Skotlandia di Skotlandia, Majelis Pemerintah Wales dan Majelis Nasional Wales di Wales, dan Eksekutif Irlandia Utara dan Majelis Irlandia Utara di Irlandia Utara. Namun, kekuasan devolutif itu hanya didelegasikan oleh Pemerintah Britania Raya, lebih spesifiknya oleh Parlemen Britania Raya, yang tertinggi di bawah doktrin kedaulatan parlementer. Lebih jauhnya, pemerintah-pemerintah devolutif secara konstitusional tidak dapat menentang undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen Britania Raya, dan kekuasaan pemerintah-pemerintah devolutif tidak dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat (parlemen dengan suatu pemerintahan yang terdiri dari Kabinet, yang dikepalai oleh perdana menteri). Misalnya, Majelis Irlandia Utara pernah dibubarkan sebanyak empat kali, dan kekuasaannya dialihkan kepada Kantor Irlandia Utara yang dijalankan pemerintah pusat.
 Sebaliknya, di negera federal, negara bagian (atau satuan subnasional lainnya) berbagi kedaulatan dengan pemerintah pusat, dan negara bagian memiliki fungsi kewujudan dan fungsi kekuasaan yang tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah pusat. Di dalam beberapa kasus, misalnya di Amerika Serikat, hanya pemerintah federal yang secara langsung memiliki kekuasaan-kekuasaan pendelegasian.
 Satu contoh negara federal adalah Amerika Serikat; di bawah Konstitusi Amerika Serikat, kekuasaan dibagi antara pemerintah federal Amerika Serikat dan semua negara bagiannya. Terdapat beberapa negara federal yang juga memiliki satuan-satuan pembagian wilayah yang lebih rendah yang berbentuk kesatuan; Amerika Serikat adalah federal, sedangkan semua negara bagiannya adalah kesatuan-kesatuan di bawah Aturan Dillon - county dan munisipalitas hanya memiliki wewenang yang diberikan kepada mereka oleh masing-masing pemerintah negara bagian di Amerika Serikat berdasarkan konstitusi negara bagian atau peraturan daerah.

Sebagian besar negara yang menjalankan sistem Westminster adalah negara kesatuan kecuali India, Australia, Kanada, dan Malaysia, yang berbentuk federal. Negara-negara ini dapat dipandang sebagai campuran kedua-dua sistem itu, menggunakan sentralitas sistem kesatuan pada tingkatan federal, dan berbagi kekuasaan dengan negara bagian, provinsi, atau teritori yang dijumpai di dalam sistem federal.

Devolusi (seperti federasi) bisa saja simetris, dengan semua satuan subnasional yang memiliki kekuasaan dan status yang sama, bisa juga tak-simetris, dengan status dan kekuasaan tiap-tiap wilayah tidak seragam.

 Daftar negara kesatuan 

 Afghanistan
 Afrika Selatan
 Albania
 Algeria
 Angola
 Antigua dan Barbuda
 Arab Saudi
 Armenia
 Aruba
 Azerbaijan
 Bangladesh
 Belanda
 Belarusia
 Belize
 Benin
 Bhutan
 Bolivia
 Botswana
 Britania Raya
 Brunei
 Bulgaria
 Burkina Faso
 Burundi
 Chad
 Chili
 Curaçao
 Denmark
 Jibuti
 Dominika
 Ekuador
 El Salvador
 Equatorial Guinea
 Eritrea
 Estonia
 Fiji
 Filipina
 Finlandia
 Gabon
 Gambia
 Georgia
 Ghana
 Grenada
 Guatemala
 Guinea
 Guinea-Bissau
 Guyana
 Haiti
 Honduras
 Hungaria
 Indonesia
 Iran
 Islandia
 Israel
 Italia
 Jamaika
 Jepang
 Kamboja
 Kamerun
 Kazakhstan
 Kenya
 Kepulauan Marshall
 Kepulauan Solomon
 Kirgizstan
 Kiribati
 Kolombia
 Korea Selatan
 Korea Utara
 Kosta Rika
 Kroasia
 Kuba
 Kuwait
 Laos
 Latvia
 Lebanon
 Lesotho
 Liberia
 Libya
 Liechtenstein
 Lithuania
 Luksemburg
 Madagaskar
 Maladewa
 Malawi
 Mali
 Malta
 Maroko
 Mauritania
 Mauritius
 Mesir
 Moldova
 Monako
 Mongolia
 Montenegro
 Mozambik
 Myanmar
 Namibia
 Nauru
 Niger
 Nikaragua
 Norwegia
 Oman
 Palau
 Panama
 Pantai Gading
 Papua Nugini
 Paraguay
 Peru
 Polandia
 Portugal
 Prancis
 Qatar
 Republik Afrika Tengah
 Republik Ceko
 Republik Demokratik Kongo
 Republik Dominika
 Republik Irlandia
 Republik Kongo
 Makedonia
 Republik Rakyat Tiongkok
 Republik Tiongkok (Taiwan)
 Romania
 Rwanda
 Saint Lucia
 Saint Vincent dan Grenadines
 Samoa
 San Marino
 Sao Tome dan Principe
 Selandia Baru
 Senegal
 Serbia
 Seychelles
 Sierra Leone
 Singapura
 Sint Maarten
 Siprus
 Slovenia
 Slowakia
 Spanyol
 Sri Lanka
 Suriah
 Suriname
 Swaziland
 Swedia
 Tajikistan
 Tanjung Verde
 Tanzania
 Thailand
 Timor Leste
 Togo
 Tonga
 Trinidad dan Tobago
 Tunisia
 Turki
 Turkmenistan
 Tuvalu
 Uganda
 Ukraina
 Uruguay
 Uzbekistan
 Vanuatu
 Vatikan
 Vietnam
 Yaman
 Yordania
 Yunani
 Zambia
 Zimbabwe

 Referensi 

 Pranala luar 
 Open University - UK & Unitary state
 Open University - The UK model of devolution
 Open University - Devolution in Scotland

 Lihat pula 
 Federasi

Kategori:Politik
Kategori:Daftar negara