Badan Strategi Kebijakan Hukum

Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertanggungjawab kepada Menteri Hukum. Badan Strategi Kebijakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Strategi Kebijakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

 perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
 pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
 koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum;
 pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
 pelaksanaan administrasi Badan; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Strategi Kebijakan Hukum terdiri atas 5 (lima) unit eselon II a yaitu:

 Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum;
 Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
 Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum;
 Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum; dan
 Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum.

Kategori:Kementerian Hukum dan HAM Indonesia