Asabri

PT ASABRI (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan asuransi sosial dan dana pensiun untuk prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN yang bekerja di Kementerian Pertahanan dan Polri. Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara.

 Sejarah 
jmpl|150px|Logo lama Asabri sebelum 2018

Semula prajurit TNI, anggota Polri dan ASN Kemhan/Polri menjadi peserta Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Namun dalam perjalanannya, keikutsertaan prajurit TNI dan anggota Polri dalam Taspen memengaruhi penyelenggaraan program Taspen karena:
 Perbedaan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 Pasal 1 dengan PNS yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 9.
 Sifat khas prajurit TNI dan Polri yang memiliki risiko tinggi, seperti banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam menjalankan tugas.
 Adanya kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi jumlah prajurit secara besar-besaran dalam rangka peremajaan yang dimulai pertengahan tahun 1971.
 Jumlah iuran yang terkumpul pada waktu itu tidak sebanding dengan perkiraan klaim yang akan diajukan oleh para peserta.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri dan ASN Kemhan/Polri, maka Dephankam (saat itu) memprakarsai untuk mengelola premi sendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai, yaitu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum ASABRI) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi ASABRI.

Dalam upaya meningkatkan operasional dan hasil usaha, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 bentuk usaha ASABRI dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi persero, sehingga menjadi PT ASABRI (Persero). 

Pada bulan Maret 2025, pemerintah menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Biro Klasifikasi Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding operasional di internal Danantara.

 Dasar Hukum 
 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992 Tanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3467).
 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297).
 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI.
 Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahan Perseroan (PERSERO).
 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
 Akta Muhani Salim, S.H. Notaris di Jakarta Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Akta Muhani Salim, S.H. Notaris di Jakarta Nomor 16 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham.
 Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 Program 
Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI sebagaimana yang telah di rubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2021, ASABRI ditugaskan oleh Pemerintah sebagai Pengelola Program:
 No.  Program  Rincian  Peserta 1. THT (Tabungan Hari Tua) 
 Tabungan Asuransi
 Nilai Tunai Tabungan Asuransi
 Biaya Pemakaman Peserta Pensiun
 Biaya Pemakaman Istri/Suami
 Biaya Pemakaman Anak Prajurit TNI
 Anggota Polri
 PNS Kemhan/Polri 2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) Perawatan
 Santunan Cacat Dinas Khusus
 Santunan Cacat Dinas Biasa
 Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) karena Gugur
 Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) karena Tewas
 Biaya Pengangkutan Peserta Kecelakaan Kerja
 Bantuan Beasiswa 3. JKm (Jaminan Kematian) Santunan Kematian Sekaligus
 Uang Duka Wafat
 Bantuan Beasiswa 4. Program Pensiun Jaminan Pensiun (JP)
 Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) Prajurit TNI
 Anggota Polri
 PNS Kemhan/Polri

 Dewan Komisaris dan Direksi 
Berikut ini adalah Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero):
 Dewan Komisaris Komisaris Utama/ 
Komisaris Independen Letjen TNI Rui F.G.P. Duarte Wakil Komisaris Utama - Komisaris Independen - Komisaris Independen Arief Sulistyanto Komisaris Rofyanto Kurniawan Direksi Direktur Utama Jeffry Haryadi P. Manullang Direktur SDM dan Hukum Sri Ainin Muktirizka Direktur Investasi - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Helmi Imam Satriyono Direktur Hubungan Kelembagaan Khaidir Abdurrahman

Lihat pula
Daftar kasus korupsi di Indonesia menurut nilai kerugian
 Catatan 

 Pranala luar 
 Situs resmi

Kategori:Badan usaha milik negara di Indonesia
Kategori:Perusahaan asuransi Indonesia
Kategori:Tentara Nasional Indonesia
Kategori:Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kategori:Kementerian Pertahanan Indonesia