Serikat Buruh Sejahtera Indonesia

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) adalah suatu serikat buruh dibentuk pada masa Orde Baru pada tanggal 25 April 1992 sebagai serikat buruh independen satu-satunya selain serikat buruh yang disetujui oleh negara, yaitu SPSI. SBSI selama bertahun-tahun telah berkembang menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI.

Pada Kongres SBSI ke-4, serikat buruh ini kemudian menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dengan Rekson Silaban sebagai Ketua Umum. Akibat apa yang dipandang oleh Muchtar Pakpahan sebagai KSBSI yang telah menjadi serikat buruh kuning yang dekat dengan perusahaan dan pemerintah, bukan dengan para pekerja itu sendiri, ia meninggalkan organisasi tersebut dan mendirikan kembali SBSI. Meskipun ada upaya oleh Ketua Umum KSBSI untuk melarang SBSI menggunakan nama dan logo SBSI asli, Muchtar Pakpahan berhasil memenangkan kasus tersebut dengan melaporkan Rekson Silaban atas registrasi aset-aset tersebut atas namanya, meskipun ia bukan pendiri sebenarnya, dan berhasil mendapatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  untuk mengakui dirinya sebagai pencipta aset tersebut. Setelah upaya perdamaian tidak berhasil, Pakpahan mengajukan gugatan royalti terhadap KSBSI dan memaksa mereka untuk membayar royalti.

Pada Kongres SBSI ke-6 pada bulan April 2018, SBSI sepakat berubah menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI, sementara KSBSI juga akhirnya mengganti namanya menjadi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 15 November 2018.

 Sejarah 
Pada masa rezim orde baru, Presiden Soeharto hanya mengizinkan satu wadah saja bagi kelas buruh untuk berserikat yaitu SPSI. Seluruh serikat buruh independen yang dibentuk pada orde lama dipaksa unifikasi ke SPSI oleh Menteri Tenaga Kerja saat itu Sudomo. Unifikasi tersebut dilakukan pada tahun 1985. Sebelumnya pada tahun 1972, SPSI berbentuk Federasi dengan nama Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) yang kemudian pada tahun 1985 diunitaris menjadi wadah tunggal SPSI. Sejak unifikasi paksa seluruh serikat buruh independen ke dalam SPSI, SPSI berubah total menjadi mesin politik orde baru. Banyak pensiunan militer masuk dan menjadi pengurus di SPSI tingkat daerah. Hal ini menjadi latar belakang kekecewaan buruh di Indonesia.

Pada tahun 1986, mulailah muncul banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diinisiasi aktivis buruh. LSM-LSM ini berinisiatif menjalankan tugas-tugas perlindungan dan advokasi terhadap buruh. Muchtar Pakpahan yang saat itu memimpin LSM Forum Adil Sejahtera (FAS) tercatat turut serta dan terbanyak melakukan advokasi perburuhan bahkan unjuk rasa.

Kemudian pada 25 April 1992 Muchtar Pakpahan, Abdurrahman Wahid, Rachmawati Soekarnoputri, Sabam Sirait, dan aktivis pergerakan lain yang berjumlah 107 orang menyelenggarakan pertemuan buruh nasional dalam rangka memperkenalkan wadah alternatif untuk perjuangan buruh dengan mendeklarasikan serikat buruh nasional independen pertama di Indonesia bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau disingkat SBSI.

 Daftar Nama Pertemuan Buruh Nasional (25 April 1992) 

 Muchtar Pakpahan
 Jakobus Kamarlo
 Hendriko NK
 Flora Christina Hutajulu
 Hary Santoso
 Amat Kalib bin Kalip
 Irawady
 Diah
 Atun
 Bariah
 Susi
 Kristina
 Murniati
 Dani
 Yayuk
 Iwan
 Nani
 Andy Sianipar
 Aldentua Siringoringo
 Amor Tampubolon
 Nesri Junita Situmorang
 Sabam Sirait
 KH. Abdurahman Wahid
 Henry D.T
 Ahmad F.O
 Sarimin
 Ari Nuryanto
 A. Taufiq
 Titis Eddy Nuraini
 Pelikson Silitonga
 Bintara Manullang
 Sunarjo
 Aiip Raga Ismet
 Subayono
 T.Trenggono
 Sunarty
 Sofian Siregar
 Irma Hattu
 Helida Konstantia
 Totok Mardikanto
 Udin Suryawijaya
 Iiah Sukaesih
 Sri Trimurti
 Solikin
 Farida
 Saodah
 Pantas Nainggolan
 Nakamsyah
 Edy Rokhandi
 Tohap Simanungkalit
 Mitradidjaya Ch
 Iksan Aswin
 Usman Gumanti
 M.P Boris Nasution
 Ana
 Icung
 Miem
 Utami
 Santi
 Senny Handayani
 Acih
 Komariah H
 Yayuk
 Puswanto
 Agus G
 David SG Vella
 Pardomuan
 Maruli Siregar
 Vincent
 Foster H.N Hulu
 Suko Waluyo Mr
 Jhony Simorangkir
 Puspa Melati
 Acam
 Nurhasan
 Kusharyanto
 D. Pangaribuan
 Sinur Sinurat
 Wahyu Winarto
 Pramoedja
 Asmara Nababan
 Jono Sukardi
 K. Karnadi
 Wahyudin
 Anjar Purwoko
 Sukariyah
 Anik Yuliawati
 Sarmada
 Edi Ritonga
 Olda Rosita
 Siti Musdalifah
 Khusnul Zaini
 Marno
 Arnild FWinowatan
 Supriyadi
 Venje Areros
 Subrata
 Reno Ranti
 Rasmina Pakpahan
 Samsir Alam
 Ridwan Gultom
 Dulkasan
 Hotler Pakpahan
 Eduard P. Marpaung
 H. Tumimowor
 Bernard Nainggolan
 Rosintan Marpaung

 Isu Dualisme 
Dualisme dalam SBSI dimulai ketika Muchtar Pakpahan meninggalkan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada tanggal 2 Desember 2012, dan kemudian mendirikan kembali SBSI. Perbedaan ini muncul karena persepsi bahwa KSBSI yang ada saat itu telah menyimpang dari prinsip-prinsip awal KSBSI, berubah menjadi serikat yang berkompromi hanya melayani kepentingan dan keuntungan pribadi.

Sembilan hari kemudian, pada tanggal 11 Desember 2012, DEN KSBSI mengirim surat kepada Menteri Tenaga Kerja, melarang Muchtar Pakpahan menggunakan logo dan simbol SBSI lama. Larangan ini datang setelah aset-aset ini terdaftar atas nama Rekson Silaban, meskipun dia bukan anggota pendiri.

Sebagai respons, Muchtar Pakpahan melaporkan Rekson Silaban atas penyediaan informasi palsu yang telah mengakibatkan pendaftaran aset-aset ini atas namanya. Kemudian, Muchtar Pakpahan diakui sebagai pencipta logo SBSI, dan pendaftaran hak cipta Rekson Silaban dianulir. Meskipun banding diajukan oleh Rekson Silaban dan Edward Marpaung, semuanya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Dalam tengah proses hukum yang berlanjut, kedua belah pihak mencapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 1 Mei 2015. Kesepakatan ini memungkinkan penggunaan logo, simbol, anthem, dan Tri Dharma SBSI untuk keperluan administrasi terkait organisasi. Namun, pada tanggal 12 November 2015, Presiden KSBSI, Mudhofir, secara sepihak mengakhiri kesepakatan perdamaian tersebut.

Sadar akan sia-sia nya upaya perdamaian, Muchtar Pakpahan kemudian mengajukan gugatan royalti terhadap KSBSI. Gugatan tersebut menyatakan bahwa KSBSI harus membayar royalti sebesar IDR 13.714.966,86 per bulan, mulai dari Juli 2015 dan berlanjut sampai mereka menghentikan penggunaan aset SBSI. Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Meskipun upaya perdamaian sebelumnya berakhir dengan kegagalan, SBSI terus menjajaki upaya perdamaian dengan KSBSI. Pada tanggal 19 November 2018, akhirnya tercapai kesepakatan. Kesepakatan ini menentukan bahwa KSBSI setuju untuk mengubah namanya dan menghentikan penggunaan aset SBSI pada Kongres KSBSI ke-8. Sebagai gantinya, SBSI juga mengubah namanya menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI.

Selama Kongres KSBSI ke-8 yang diselenggarakan pada Juni 2019, disepakati untuk mengubah nama organisasi dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menjadi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Meskipun terjadi perubahan, penggunaan singkatan KSBSI masih menimbulkan protes dari (K)SBSI.

Karena upaya perdamaian sekali lagi terbukti tidak berhasil, Muchtar Pakpahan memulai beberapa gugatan terhadap KSBSI. Gugatan-gugatan ini termasuk tindakan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait penunjukan Rekson Silaban sebagai anggota Dewan Pengawas yang mewakili pekerja/KSBSI, gugatan di PTUN terkait penunjukan Carlos Rajagukguk dan Ary Joko sebagai anggota Badan Kerjasama Tripartit Nasional untuk masa jabatan tiga tahun mulai tanggal 18 Februari 2020, dan gugatan yang menantang sebuah dekrit yang menunjuk Sunardi sebagai anggota Dewan Pengupahan Nasional dan Dedi Herdianto sebagai inspektur ketenagakerjaan, keduanya mewakili KSBSI.

 Daftar Pimpinan Nasional 
+PeriodeTahunKetua UmumSekretaris JendralAwal Dideklarasikan1992Muchtar PakpahanDeklarasi Kembali - Penyelematan Organisasi2012 - 2014Muchtar PakpahanRaswan SuryanaKongres V2014 - 2018Muchtar PakpahanAndi Naja FP ParagaKongres VI2018 - 2019Muchtar PakpahanBambang Hermanto2019 - 2021Vindra Whindalis2021Hendrik HutagalungKongres VII2021 - sekarangJohannes Dartha PakpahanHendrik Hutagalung

 Federasi & Afiliasi KSBSI 
Federasi KSBSI:

Dalam pengorganisasiannya, SBSI kini telah berkembang menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang terdiri dari sejumlah federasi, yaitu:
 Federasi Industri, Kimia, Energi, dan Pertambangan (FIKEP)
 Federasi Pertanian, Perkebunan, Perkayuan, dan Konstruksi (FPPPK)
 Federasi Transportasi, Nelayan, dan Pariwisata (FTNP)
 Federasi Pegawai dan Aparatur Sipil Negara (FPASN)
 Federasi Bank, Keuangan, dan Niaga (FBKN)
 Federasi Media, Informatika, dan Grafika (FMIG)
Afiliasi KSBSI:

Beberapa organisasi serikat buruh yang dibentuk secara mandiri yang menyatakan berafiliasi kepada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) adalah:

 Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia Riau (FSBSI Riau)
 Federasi Serikat Buruh Lampung (FSBL)
 Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992)
 Federasi Makanan, Minuman, dan Industri (FM2I)
 Serikat Pekerja Prodia (SP Prodia)
 Serikat Pekerja BCA Bersatu (SP BCA Bersatu)
 Federasi Serikat Pekerja Makanan, Minuman, dan Industri (FSPM2i)

 Lihat pula 
 Marsinah

 Referensi 

Kategori:Serikat buruh di Indonesia