Tin Oo

Tin Oo (, ; ), sering disebut sebagai U Tin Oo, adalah seorang politikus, aktivis dan jenderal Burma di Angkatan Bersenjata yang merupakan salah satu pendiri Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di Myanmar, partai politik pro-demokrasi terbesar di negara itu.

 Karier militer 
Tin Oo bergabung dengan militer pada tanggal 26 Februari 1946 sebagai letnan dua di Burma Rifles Batalyon. Ia mencapai pangkat letnan pada tanggal 7 Januari 1947, kapten pada tanggal 27 September 1948 dan menjabat sebagai pejabat eksekutif di Markas Latihan Angkatan Bersenjata. Pada tanggal 22 Juni 1949, ia dipindahkan ke Batalyon Senapan Burma No. 1 sebagai komandan kompi. Ia dipromosikan ke pangkat mayor pada tanggal 25 Januari 1950 dan menjadi wakil komandan batalion (2IC) dari Batalyon Senapan Burma No.1 dan mengambil alih posisi penjabat komandan batalyon pada 27 November 1952.

Ia dipromosikan menjadi letnan kolonel pada tanggal 21 Januari 1954 dan menjadi komandan Infanteri Brigade ke-4 pada tanggal 30 Mei 1957. Ia kemudian dipindahkan ke Sekolah Pelatihan Perwira, Bahtoo sebagai komandan pada tanggal 13 September 1957. Sepanjang tahun 1958 dan 1961, ia menjabat sebagai komandan batalyon Batalyon Infanteri No. 14 (mulai 18 November 1959) dan Batalyon Senapan Burma No. 2 (mulai 16 Februari 1962) dan setelahnya dipromosikan sebagai kolonel, ia menjadi penjabat komandan Brigade Infanteri No. 13 (mulai 20 Februari 1962).

Ia kemudian diberi komando Komando Daerah Militer Barat Daya dan dipromosikan menjadi kolonel pada tanggal 14 Februari 1964. Pada tanggal 19 September 1964 ia menjadi Panglima Daerah Militer Pusat Memerintah. Ia kemudian dipromosikan menjadi brigadir jenderal dan menjadi wakil kepala staf Tatmadaw pada tanggal 20 April 1972. Pada tanggal 8 Maret 1974 ia dipromosikan menjadi jenderal dan menjadi Panglima Tertinggi dari Tatmadaw. Dia adalah panglima angkatan bersenjata selama penumpasan berdarah terhadap protes mahasiswa seputar pemakaman mantan Sekretaris Jenderal PBB U Thant.

Selama karier militernya, Tin Oo dianugerahi medali Thura, sebuah penghargaan bergengsi atas keberanian dan keberanian dalam menghadapi musuh yang dapat diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata Myanmar. Ia memimpin kampanye taktis dan strategis melawan Persatuan Nasional Karen serta Partai Komunis Burma dan berbagai kelompok etnis bersenjata, terutama di bagian utara dan timur negara tersebut.

 Pensiun paksa, tuduhan dan penjara 
Pada tanggal 6 Maret 1976, sesuai Surat Perintah no. 26/76 yang dikeluarkan Dewan Negara, Tin Oo terpaksa pensiun dari jabatannya sebagai Panglima Tatmadaw. Menurut penjelasan resmi yang dikeluarkan oleh partai yang berkuasa saat itu, Partai Program Sosialis Burma, ia terpaksa pensiun karena Dr. Daw Tin Moe Wai, istrinya, melanggar peraturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk pasangan pemimpin. petugas Tatmadaw dengan menerima banyak suap, sehingga mempengaruhi posisi Jenderal Tin Oo.

Setelah dipaksa pensiun, ia dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap angkatan bersenjata, partai (BSPP), dan negara. Dia kemudian ditangkap dan diadili atas tuduhan menyembunyikan informasi mengenai kudeta yang gagal terhadap Jenderal Ne Win dan Dewan Negara. Pada tanggal 11 Januari 1977, Hakim U Ohn Maung, Ketua Komite Kehakiman Divisi Divisi Yangon menjatuhkan hukuman 7 tahun kerja paksa dan penjara sesuai dengan Undang-Undang Kejahatan Terhadap Negara dan Pengkhianatan Tinggi 124. Tin Oo mengajukan banding selanjutnya karena putusan pada tanggal 20 Agustus 1977 ini ditolak mentah-mentah oleh Hakim Soe Hlaing dari Dewan Kehakiman Rakyat, yang setara dengan Mahkamah Agung, dan menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Komite Kehakiman Divisi Yangon. Kolonel Hla Pe, Panglima Komando Daerah Utara, Kolonel Maung Maung, Kolonel Staf Umum dan Kolonel Myo Aung, komandan Sekolah Pertahanan Nasional juga diberhentikan dan dua orang mantan dipenjarakan bersama Jenderal Tin Oo.

 Karier politik 
Dia dibebaskan di bawah amnesti umum pada tahun 1980, setelah itu dia belajar dan menerima gelar di bidang hukum. Pada tanggal 2 September 1988, ia menjadi wakil presiden Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dan pada tanggal 20 Desember, menjadi Presiden NLD. Pada tanggal 20 Juli 1989, ia dijadikan tahanan rumah dan mulai tanggal 22 Desember 1989, ia dipenjarakan selama tiga tahun.

Pada tanggal 30 Mei 2003, Tin Oo, yang melakukan perjalanan dengan karavan Aung San Suu Kyi, pemimpin NLD, diserang di desa utara Depayin oleh seorang massa yang disponsori pemerintah, membunuh dan melukai banyak pendukungnya. Tin Oo ditahan bersama dengan Aung San Suu Kyi dan awalnya ditahan di penjara di Kalay di barat laut Myanmar. Pada bulan Februari 2004 dia dibawa kembali ke rumahnya di Yangon, di mana dia sebenarnya ditahan di bawah tahanan rumah. Junta memperpanjang penahanannya satu tahun pada bulan Februari 2007,Irrawaddy.org 2008, dan 2009. Perpanjangan terakhir ini melanggar hukum Burma pada saat itu, tetapi tidak ada penjelasan yang diberikan oleh junta.Thaindian.com Dia dibebaskan dari tahanan rumah pada 13 Februari 2010.

Setelah pembatasan terhadap NLD dicabut pada tahun 2010, Tin Oo terus bekerja di partai tersebut dan berpartisipasi dalam kampanye untuk pemilihan umum Myanmar 2015, yang dimenangkan secara telak oleh NLD. Dia dicalonkan sebagai calon presiden tetapi menolaknya, dengan mengatakan bahwa dia lebih suka membantu Aung San Suu Kyi "sebanyak yang saya bisa". Setelah kudeta Myanmar 2021, Tin Oo tetap tinggal di kediamannya di Yangon, di mana ia dikunjungi oleh pemimpin junta Min Aung Hlaing, dan kemudian menjadi biksu Buddha pro-junta yang menyarankan agar Aung San Suu Kyi pensiun dari politik. Insiden terakhir menyebabkan keluarganya mengumumkan larangan pengunjung.

 Kematian 
Tin Oo meninggal pada usia 97 tahun pada 1 Juni 2024 saat dirawat di rumah sakit karena pneumonia di Yangon.

 Lihat juga 

 Militer Myanmar
 Tentara Myanmar
 Liga Nasional untuk Demokrasi

 Referensi 

 Pranala luar 
Halaman Facebook Kantor Luar Negeri Inggris

|-

|-

Kategori:Politikus Myanmar
Kategori:Pejuang hak asasi manusia
Kategori:Aktivis demokrasi
Kategori:Hak asasi manusia di Myanmar