Sidang Nürnberg

Sidang Nürnberg digelar oleh Sekutu untuk mengadili para petinggi Jerman Nazi. Sidang ini diadakan setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, dengan dakwaan merencanakan serta melancarkan invasi terhadap negara-negara lain di Eropa, dan melakukan kekejaman terhadap penduduk negara-negara tersebut selama perang.

Antara tahun 1933 sampai 1945, Jerman Nazi menginvasi banyak negara di Eropa. Di Uni Soviet saja, kurang lebih 27 juta orang tewas. Awalnya, negara-negara Sekutu mengusulkan berbagai cara untuk meghukum para pemimpin Nazi yang telah kalah perang, mulai dari pengadilan sandiwara (diusulkan oleh Uni Soviet) sampai eksekusi tanpa pengadilan (diusulkan oleh Britania Raya). Pada pertengahan tahun 1945, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat sepakat untuk menyelenggarakan sidang bersama di Nürnberg, Jerman Sekutu, dengan Piagam Nürnberg sebagai instrumen hukumnya. Dari tanggal 20 November 1945 sampai 1 Oktober 1946, Sidang Militer Internasional (International Military Tribunal, IMT) mengadili 21 pejabat penting Jerman Nazi yang berasal dari lembaga politik, militer, dan ekonomi, serta enam organisasi di Jerman. Tujuan dari sidang ini bukan hanya untuk menghukum para terdakwa, tetapi juga untuk mengumpulkan bukti-bukti yang tak terbantahkan tentang kejahatan Nazi, menjadi pelajaran sejarah kepada bangsa Jerman pasca-perang, dan menghapuskan pengaruh para kaum elite di Jerman.

Keputusan IMT mengikuti tuntutan para jaksa dalam menyatakan kejahatan berupa merencanakan dan melancarkan perang agresi sebagai "tindak pidana internasional tertinggi" karena "mencakup di dalamnya akumulasi seluruh kejahatan", dan oleh sebab itu harus dituntut secara hukum. Sebagian besar terdakwa juga dituntut atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembunuhan sistematis terhadap jutaan orang Yahudi dalam Holokaus juga menjadi pokok dalam persidangan. Dua belas sidang lanjutan diselenggarakan oleh Amerika Serikat terhadap pejabat-pejabat rendah Nazi, yang utamanya lebih berfokus pada Holokaus. Meskipun kontroversial pada saat itu karena mengkriminalisasi kejahatan agresi secara retroaktif, keputusan sidang yang meminta pertanggungjawaban individu atas pelanggaran hukum internasional dianggap sebagai "awal mula hukum pidana internasional".

 Awal mula 
jmpl|Para orang Yahudi tiba di Kamp Konsentrasi Auschwitz, tahun 1944. Menurut sejarawan Kirsten Sellars, kamp-kamp kematian "membentuk dasar moral gugatan pihak Sekutu terhadap para petinggi Nazi."
Pecahnya Perang Dunia II dipicu oleh invasi Jerman Nazi ke sejumlah negara di Eropa seperti Polandia, Denmark, Norwegia, Prancis, Yugoslavia, Yunani dan Uni Soviet. Agresi Jerman diikuti dengan tindakan brutal di daerah pendudukan Jerman; korban jiwa di Uni Soviet mencapai angka 27 juta yang sebagian besar berasal dari warga sipil. Perhitungan resmi ini didasarkan pada keluarbiasaan kriminalitas Nazi, khususnya pembunuhan sistematis terhadap jutaan orang Yahudi.

Pada awal tahun 1942, perwakilan dari sembilan pemerintahan dalam pengasingan dari negara-negara yang diduduki Jerman mengeluarkan sebuah deklarasi yang menuntut digelarnya sidang mahkamah internasional untuk mengadili kasus-kasus kejahatan yang terjadi di negara mereka sesudah diduduki Jerman. Amerika Serikat dan Britania Raya menolak mendukung usul tersebut mengingat kegagalan dalam memperkarakan kasus-kasus kejahatan perang yang terjadi semasa Perang Dunia I. Komisi Kejahatan Perang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berpusat di London–tanpa mengikutsertakan Uni Soviet–melakukan pertemuan pertama pada bulan Oktober 1943 yang kemudian terjebak dalam lingkup mandatnya setelah terjadinya perdebatan antara Marcel de Baer (hakim asal Belgia) dan Bohuslav Ečer (hakim asal Ceko) mengenai definisi kejahatan perang yang lebih luas yang mencakup "perang sebagai kejahatan". Pada tanggal 1 November 1943, Uni Soviet, Britania Raya dan Amerika Serikat mengeluarkan Deklarasi Moskow yang berisi peringatan kepada para pemimpin Nazi tentang niat Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Britania Raya untuk "mengejar mereka sampai ke ujung dunia...demi menegakkan keadilan". Deklarasi tersebut menyatakan bahwa para petinggi Nazi yang melakukan kejahatan di beberapa negara akan diadili bersama-sama, sementara petinggi Nazi selebihnya akan diadili di tempat terjadinya kejahatan yang telah mereka perbuat.

Ahli hukum Soviet Aron Trainin mengembangkan konsep kejahatan terhadap perdamaian (melancarkan perang agresi) yang kelak akan menjadi inti dari persidangan di Nürnberg. Gagasan Trainin dicetak ulang di Barat dan diadopsi secara luas. Di antara semua negara Sekutu, Uni Sovietlah yang paling intens melakukan lobi untuk mengadili para pemimpin Jerman yang kalah perang atas tuduhan agresi selain kejahatan perang. Uni Soviet ingin menggelar sidang dengan hasil yang sudah ditentukan sebelumnya seperti sidang Moskwa pada dasawarsa 1930-an, untuk menyingkap dosa-dosa para petinggi Nazi dan mencuatkan tuntutan pampasan perang dalam rangka membangun kembali ekonomi Uni Soviet yang hancur akibat perang. Amerika Serikat bersikeras untuk mengadakan sidang yang akan dianggap sah sebagai cara untuk mereformasi Jerman dan menunjukkan keunggulan sistem Barat. Kementerian Perang Amerika Serikat menyusun rencana untuk sidang internasional pada akhir 1944 dan awal 1945. Pemerintah Inggris masih lebih memilih eksekusi tanpa sidang terhadap para pemimpin Nazi, merujuk pada kegagalan sidang seusai Perang Dunia I dan keraguan tentang kriminalitas yang berlaku surut. Bentuk pembalasan yang akan diambil tidak terselesaikan pada Konferensi Yalta pada bulan Februari 1945. Pada tanggal 2 Mei, dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengumumkan pembentukan mahkamah militer internasional. Pada tanggal 8 Mei, Jerman menyerah tanpa syarat, mengakhiri perang di Eropa.

 Pembentukan sidang 

 Piagam Nürnberg 

jmpl|Aron Trainin (tengah, yang berkumis) berbicara dalam Konferensi London
jmpl|Foto udara Istana Kehakiman pada tahun 1945 dengan bangunan penjara terhubung di belakangnya.
jmpl|Reruntuhan Kota Nürnberg, 
Di Konferensi London yang digelar pada tanggal 26 Juni hingga 2 Agustus 1945, perwakilan-perwakilan dari Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis dan Uni Soviet membahas tentang bentuk peradilan apa yang akan digunakan untuk mengadili para penjahat perang. Namun hingga berakhirnya konferensi, masih tidak jelas apakah peradilan akan diadakan sama sekali.

Jenis pelanggaran yang akan didakwakan adalah kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dalam konferensi tersebut, masih diperdebatkan apakah perang agresi dilarang dalam hukum internasional yang ada; bagaimanapun juga, sebelum piagam Nürnberg disetujui, tidak ada undang-undang atau aturan baku yang mengatur tanggung jawab pidana atas agresi. Meskipun ada keraguan dari Sekutu lainnya, negosiator Amerika dan hakim Mahkamah Agung AS Robert H. Jackson mengancam Amerika Serikat mundur dari konferensi jika dakwaan perang agresi tidak didakwakan dalam sidang internasional karena hal itu menjadi alasan masuknya Amerika ke dalam Perang Dunia II. Namun, Jackson mengakui definisi kejahatan terhadap perdamaian; tiga Sekutu lainnya menentang karena akan melemahkan kebebasan bertindak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kejahatan perang sudah tercantum dalam hukum internasional sebagai pelanggaran kejahatan hukum dan aturan perang, tetapi tidak berlaku pada perlakuan pemerintah terhadap warganya sendiri. Para pakar hukum mengupayakan cara untuk mengadili kejahatan terhadap warga Jerman, seperti Yahudi Ashkenazi. Sebuah usul dari Uni Soviet tentang dakwaan "kejahatan terhadap warga sipil" kemudian diganti dengan istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" atas saran dari Jackson setelah istilah tersebut sebelumnya digunakan dalam ketentuan dalam Komisi Tanggung Jawab Pasca Perang Dunia I dan dalam langkah-langkah yang gagal untuk mendakwa para pelaku kriminal Genosida Armenia. Sementara itu, usulan Britania Raya untuk mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan secara umum dapat diterima oleh semua pihak, dengan pemilihan kata akhirnya menjadi "pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pendeportasian dan segala bentuk tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap penduduk sipil siapa pun". Versi akhir dari piagam ini kemudian membatasi yurisdiksi mahkamah hanya pada kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai bagian dari perang agresi. Baik Amerika Serikat–yang prihatin agar sistem segregasi rasial "Jim Crow"-nya tidak dilabel sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan–maupun Uni Soviet ingin mencegah diberikannya sebuah yurisdiksi kepada mahkamah internasional atas perlakuan pemerintah terhadap warganya sendiri.

Piagam Nürnberg membalikkan pandangan lama atas hukum internasional dengan membuat individu, dan bukan negara, bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Terdapat tiga usulan lain dari Sekutu untuk membatasi definisi kejahatan pada tindakan yang dilakukan pihak Poros yang kalah, tetapi usulan-usulan tersebut ditolak oleh Jackson. Piagam tersebut justru membatasi yurisdiksi mahkamah pada tindakan kejahatan perang Jerman. Pasal 7 Piagam Nürnberg mencegah para terdakwa dari mengklaim kekebalan kedaulatan, dan pembelaan bahwa kejahatan yang mereka lakukan murni berasal dari perintah atasan diserahkan kepada para hakim untuk memutuskan. Peradilan yang dilaksanakan menggunakan sistem hukum umum yang dimodifikasi. Para negosiator memutuskan bahwa mahkamah militer internasional ini akan berpusat di Berlin sedangkan pelaksanaan peradilannya akan diadakan di Istana Kehakiman di Nürnberg. Berada di zona pendudukan Amerika, Nürnberg merupakan sebuah lokasi simbolis tempat kampanye akbar Nazi paling sering diadakan. Istana Kehakiman relatif utuh tetapi perlu direnovasi untuk persidangan karena kerusakan akibat bom. Selain itu, Istana Kehakiman memiliki penjara tempat para terdakwa dapat ditahan. Pada tanggal 8 Agustus, Piagam Nürnberg akhirnya ditandatangani di London.

 Anggota majelis hakim dan jaksa penuntut 
Pada tahun 1946, terdapat ribuan pegawai dari empat negara delegasi di Nürnberg, dua pertiga di antaranya berasal dari Amerika Serikat. Selain para praktisi hukum, ada banyak peneliti ilmu sosial, psikolog, penerjemah, juru bahasa, dan desainer grafis. Para desainer grafis hadir di Nürnberg untuk membuat bagan-bagan yang digunakan dalam persidangan. Setiap negara menunjuk satu tim jaksa penuntut dan dua orang hakim, salah satu hakim adalah deputi tanpa hak suara.

Robert H. Jackson ditunjuk menjadi kepala jaksa penuntut Amerika Serikat, yang menurut sejarawan Kim Christian Priemel adalah "seorang politisi serba bisa dan seorang orator yang luar biasa, bahkan mungkin seorang pemikir hukum yang besar". Para jaksa penuntut dari Amerika Serikat percaya bahwa Nazisme adalah hasil penyimpangan Jerman dari peradaban Barat (tesis Sonderweg) dan mereka berusaha untuk memperbaiki penyimpangan ini dengan sebuah peradilan yang memiliki tujuan retributif dan edukatif. Sebagai negara dengan delegasi terbesar, Amerika Serikat akan melakukan sebagian besar upaya penuntutan. Atas rekomendasi Jackson, Amerika Serikat juga menunjuk Francis Biddle dan John Parker sebagai hakim anggota. Britania Raya menunjuk Hartlet Shawcross (Jaksa Agung Inggris dan Wales) sebagai kepala jaksa penuntut, dibantu oleh pendahulunya, David Maxwell Fyfe, 1st Earl of Kilmuir. Meskipun Sir Geoffrey Lawrence adalah hakim ketua dalam Majelis Hakim Mahkamah Internasional, dalam pelaksanaannya Francis Biddle justru memiliki kewenangan lebih.

Sedangkan, jaksa penuntut asal Prancis, François de Menthon, baru saja mengawasi persidangan-persidangan terhadap para pemimpin Prancis Vichy. Ia mengundurkan diri pada bulan Januari 1946 dan digantikan oleh Auguste Champetier de Ribes. Para hakim anggota yang ditunjuk Prancis adalah Henri Donnedieu de Vabres, seorang profesor dalam bidang hukum pidana, dan wakilnya, Robert Falco, seorang hakim Pengadilan kasasi yang mewakili Prancis dalam Konferensi London. Pemerintah Prancis mencoba untuk menunjuk staf yang tidak berkolaborasi dengan rezim Vichy. Beberapa di antaranya, termasuk Champetier de Ribes, merupakan anggota perlawanan Prancis.

Mengharapkan sebuah sidang tontonan, Uni Soviet pada awalnya menunjuk Iona Nikitchenko, hakim ketua Sidang Moskwa, sebagai kepala jaksa penuntut mereka, tetapi ia dijadikan hakim anggota dan digantikan oleh Roman Rudenko, seorang jaksa penuntut dalam sidang tontonan yang dipilih karena kemampuannya sebagai seorang orator. Para hakim dan jaksa penuntut Soviet tidak diizinkan mengambil keputusan-keputusan penting sebelum berdiskusi dengan sebuah komisi di Moskwa yang dipimpin oleh politikus Soviet Andrei Yanuaryevich Vishinsky. Hal ini yang menghambat upaya Soviet dalam menetapkan agenda mereka. Pengaruh delegasi Soviet juga oleh keterbatasan mereka dalam berbahasa Inggris, jumlah penerjemah yang sedikit, dan ketidaktahuan mereka tentang diplomasi dan lembaga-lembaga internasional.

Permintaan-permintaan dari Chaim Weizmann, Presiden Organisasi Zionis Sedunia, juga dari Republik Rakyat Polandia untuk diberikan peran aktif dalam persidangan yang dibenarkan oleh representasi mereka sebagai korban kejahatan Nazi telah ditolak para delegasi sidang. Uni Soviet mengundang para jaksa penuntut dari sekutu mereka termasuk Polandia, Cekoslowakia, Yugoslavia, Denmark dan Norwegia untuk mengirimkan sebuah tim delegasi. Meskipun delegasi asal Polandia tidak diberikan kewenangan untuk terlibat dalam proses persidangan, mereka mengajukan bukti dan dakwaan, dan berhasil menarik perhatian terhadap kejahatan yang dilakukan Nazi terhadap orang Yahudi Polandia dan non-Yahudi Polandia.

 Dakwaan 
jmpl|Serah terima naskah dakwaan kepada Majelis Hakim, 18 Oktober 1945
Pembuatan draf dakwaan kejahatan perang dibagi-bagi kepada para delegasi. Delegasi Britania Raya ditugaskan untuk membuat draf dakwaan agresi militer, sedangkan delegasi lainnya ditugaskan membuat draf dakwaan berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi di Front Barat (delegasi Prancis) dan Front Timur (delegasi Uni Soviet). Delegasi Amerika Serikat menguraikan keseluruhan konspirasi dan kejahatan organisasi-organisasi Nazi. Britania Raya dan Amerika memutuskan untuk kerja sama dalam membuat draf dakwaan konspirasi mengobarkan agresi militer. Pada tanggal 17 September, semua delegasi berkumpul untuk mendiskusikan dakwaan tersebut.

Dakwaan konspirasi, yang tidak tercantum dalam Piagam Nürnberg, menyatukan beragam dakwaan dan terdakwa serta digunakan untuk mendakwa para pimpinan tertinggi Nazi dan para birokrat yang tidak pernah membunuh siapa pun atau bahkan mungkin pernah memberikan perintah secara langsung untuk membunuh. Hal ini juga merupakan cara untuk menghindari batasan piagam dalam menuntut kejahatan yang dilakukan sebelum dimulainya Perang Dunia II. Dakwaan konspirasi adalah pusat dari kasus yang digunakan untuk mendakwa para propagandis dan industrialis. Para propagandis didakwa dengan tuduhan memberikan pembenaran ideologis bagi perang dan kejahatan lain, sedangkan para industrialis memungkinkan upaya peperangan Jerman. Tuduhan tersebut, yang merupakan gagasan pengacara Departemen Perang Murray C. Bernays, dan mungkin terinspirasi oleh pekerjaan sebelumnya dalam menuntut penipuan sekuritas, dipelopori oleh Amerika Serikat dan kurang populer di kalangan delegasi lain, khususnya Prancis.

Permasalahan yang timbul dalam menerjemahkan dakwaan dan barang bukti ke dalam tiga bahasa resmi mahkamah–Inggris, Prancis dan Rusia–serta bahasa Jerman sangat parah karena skala tugas yang besar dan sulitnya merekrut penerjemah, terutama di Uni Soviet. Andrey Vyshinky meminta koreksi yang ekstensif atas dakwaan kejahatan terhadap perdamaian, khususnya mengenai peran Pakta Jerman–Soviet yang dibuat pada awal Perang Dunia II. Jackson juga memisahkan keseluruhan tuduhan konspirasi dari tiga tuduhan lainnya dengan tujuan bahwa pendakwaan yang dilakukan Amerika Serikat akan mencakup konspirasi Nazi secara keseluruhan sementara delegasi lainnya akan menyempurnakan rincian kejahatan Nazi. Pembagian kerja dan ketergesa-gesaan dalam menyiapkan surat dakwaan menyebabkan adanya duplikasi, ketidaktepatan bahasa, dan kurangnya pengaitan dakwaan spesifik kepada masing-masing terdakwa.

 Terdakwa 

jmpl|Para terdakwa duduk di blok terdakwa dalam mahkamah
Beberapa dari petinggi utama Nazi, seperti Adolf Hitler, Heinrich Himmler dan Joseph Goebbels, telah melakukan bunuh diri sehingga tidak dapat diadili. Para jaksa penuntut ingin mengadili para pemimpin yang mewakili ekonomi, politik, dan militer Jerman. Banyak dari terdakwa menyatakan penyerahan diri mereka ke Amerika Serikat atau Britania Raya.

Sebagian besar terdakwa tidak merasakan penyesalan dalam diri mereka, termasuk beberapa mantan anggota kabinet seperti Franz von Papen (yang menjadikan Hitler sebagai pemimpin Jerman), Joachim von Ribbentrop (menteri luar negeri), Wilhelm Frick (menteri dalam negeri) dan Alfred Rosenberg (menteri wilayah pendudukan timur). Selain itu para figur perekonomian Jerman juga didakwa, seperti Gustav Krupp (konglomerat Krupp), mantan presiden Reichsbank Hjalmar Schacht dan perencana perekonomian Albert Speer dan Walther Funk, bersama dengan bawahan Speer yang juga merupakan kepala program buruh paksa Fritz Sauckel. Sementara Britania Raya merasa skeptis dalam upaya penuntutan figur perekonomian, Prancis justru mempunyai ketertarikan yang kuat dalam menyoroti imperialisme ekonomi Jerman. Para perwira militer seperti Hermann Göring, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Erich Raeder, dan Karl Dönitz juga didakwa dalam persidangan. Selain itu, para propagandis Julius Streicher, Hans Fritzsche, Rudolf Hess (wakil führer), Hans Frank (Gubernur Jenderal Polandia), Baldur von Schirach (pemimpin Hitlerjugend), Arthur Seyss-Inquart (komisaris Reich untuk Belanda), dan Ernst Kaltenbrunner (kepala Kantor Keamanan Utama Reich) juga turut didakwa dalam persidangan.

Daftar terdakwa kemudian disahkan pada tanggal 29 Agustus. Pada akhir bulan Oktober, Jackson meminta penambahan nama terdakwa baru, tetapi hal ini kemudian ditolak. Dari 24 orang yang didakwa, Martin Bormann diadili secara in absentia karena Sekutu tidak mengetahui bahwa ia sudah tewas, Gustav Krupp tidak dapat mengikuti persidangan karena sakit, dan Robert Ley bunuh diri sebelum pelaksanaan sidang dimulai. Para mantan Nazi diizinkan menjadi penasihat hukum. Pada pertengahan bulan November, semua terdakwa telah memiliki pengacara untuk membela mereka. Para pengacara terdakwa secara bersama-sama mengajukan gugatan terhadap mahkamah, mengklaim bahwa mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi terhadap terdakwa; tetapi, mosi ini ditolak. Para pengacara terdakwa ini memandang diri mereka sebagai bertindak atas nama klien mereka dan juga atas nama bangsa Jerman. Pada awalnya Amerika Serikat berencana untuk mendakwa empat belas organisasi Nazi dan para pemimpin mereka tetapi kemudian diperkecil menjadi enam organisasi saja, yaitu Kabinet Reich, Korps Kepemimpinan dalam Partai Nazi, Gestapo, Sturmabteilung, Schutzstaffel, Sicherheitsdienst, Staf Jenderal, Komando Tinggi Angkatan Bersenjata. Tujuannya adalah untuk mendeklarasikan organisasi tersebut sebagai organisasi kriminal, sehingga para anggotanya dapat diadili secepatnya atas keanggotaan mereka dalam organisasi kriminal. Para pejabat senior Amerika percaya bahwa menghukum organisasi adalah cara yang baik untuk menunjukkan bahwa tidak hanya para pimpinan tertinggi Jerman yang bertanggung jawab atas kejahatan, tanpa mengutuk seluruh rakyat Jerman.

 Barang bukti 
jmpl|Pegawai Angkatan Darat Amerika Serikat dikelilingi barang bukti
Pada musim panas, semua delegasi berjuang untuk mengumpulkan barang bukti yang akan digunakan dalam persidangan yang akan datang. jaksa penuntut dari Amerika Serikat dan Britania Raya fokus pada barang bukti dokumenter dan pernyataan tertulis dibandingkan dari testimoni yang disampaikan oleh para penyintas perang. Strategi ini menambah kredibilitas dalam persidangan karena testimoni penyintas perang dianggap kurang dapat diandalkan dan lebih rentan terhadap tuduhan bias. Namun, hal ini mengurangi minat masyarakat terhadap proses persidangan. Jaksa penuntut dari Amerika membuat dakwaan berdasarkan laporan dari Kantor Pelayanan Strategis, sebuah badan intelijen Amerika dan informasi yang diberikan oleh YIVO dan Komite Yahudi Amerika, sedangkan jaksa penuntut dari Prancis menyajikan banyak dokumen yang didapat dari Pusat Dokumentasi Yahudi Kontemporer. Jaksa penuntut menghadirkan 37 saksi dibandingkan dengan terdakwa yang menghadirkan 83 saksi, tidak termasuk 19 orang terdakwa yang bersaksi atas nama mereka sendiri. Para jaksa memeriksa 110.000 dokumen Jerman yang didapatkan dan memasukkan 4.600 dokumen sebagai barang bukti, bersama dengan rol film sepanjang 30 kilometer (19 mil) dan 25.000 foto.

Piagam Nürnberg mengizinkan penerimaan segala barang bukti yang dianggap mempunyai nilai pembuktian, termasuk pernyataan. Karena aturan pembuktian yang longgar, foto, bagan, peta, dan film memainkan peran penting dalam membuat kejahatan yang luar biasa dapat dipercaya. Setelah jaksa Amerika menyerahkan banyak dokumen pada awal persidangan, para hakim bersikeras agar semua bukti dibacakan ke dalam catatan, sehingga memperlambat persidangan. Struktur dakwaan juga menyebabkan penundaan karena bukti yang sama akhirnya dibacakan berkali-kali, ketika barang bukti tersebut relevan dengan dakwaan konspirasi dan dakwaan lainnya.

 Jalannya persidangan 
Sidang Militer Internasional dibuka pada tanggal 20 November 1945 setelah permintaan penundaan yang diajukan jaksa penuntut Soviet, yang ingin diberikan waktu lebih untuk mempersiapkan kasusnya, ditolak. Para terdakwa mengaku tak bersalah. Jackson kemudian menjelaskan bahwa tujuan Sidang Militer Internasional melampaui hanya menghukum para terdakwa. Para jaksa penuntut ingin mengumpulkan bukti-bukti yang tak terbantahkan tentang kejahatan Nazi, menetapkan tanggung jawab individu dan kejahatan agresi dalam hukum internasional, memberikan pelajaran sejarah kepada Jerman yang kalah, mendelegitimasi elite tradisional Jerman, dan mengizinkan Sekutu untuk menjauhkan diri mereka dari pemuasan. Jackson mempertahankan bahwa meskipun Amerika Serikat "tidak berusaha memvonis seluruh rakyat Jerman atas kejahatan yang terjadi", sidang tersebut juga tidak "ditujukan untuk membebaskan seluruh rakyat Jerman kecuali 21 orang yang diadili". Meskipun demikian, para pengacara terdakwa sering berargumen bahwa jaksa penuntut berusaha untuk mempromosikan kebersalahan kolektif Jerman dan dengan tegas membantah argumen strawman ini. Menurut Priemel, dakwaan konspirasi "mengundang interpretasi yang bersifat pembelaan: narasi mengenai kediktatoran absolut yang totaliter yang dijalankan oleh golongan ekstrem masyarakat, yang membuat rakyat Jerman telah menjadi korban pertama mereka alih-alih agen, kolaborator, dan rekan seperjalanan". Sebaliknya, bukti-bukti yang ditunjukkan dalam kasus Holokaus membuat para pengamat yakin bahwa orang-orang Jerman pasti menyadari kejahatan ini saat hal tersebut berlangsung.

 Penyampaian Dakwaan Kejahatan Perang 

 Dakwaan dari Amerika Serikat dan Britania Raya 
thumbtime=2|jmpl|Nazi Concentration Camps (film)
Pada tanggal 21 November, Jackson menyampaikan pidato pembukaan bagi jaksa penuntut. Ia menggambarkan fakta bahwa Nazi yang kalah menerima persidangan ini sebagai "salah satu upeti yang paling signifikan yang pernah diberikan Kekuasaan kepada Rasio". Berfokus pada perang agresi, yang ia jelaskan sebagai sumber dari kejahatan lainnya, Jackson menawarkan sebuah pandangan yang intensionalis terhadap negara Nazi dan keseluruhan konspirasi kriminalnya. Pidato Jackson ini diterima dengan baik oleh para jaksa penuntut, majelis hakim, peserta sidang, sejarawan dan bahkan para terdakwa.
jmpl|Pemaparan materi Agresi Jerman, 4 Desember 1945
Sebagian besar dari kasus yang disusun Amerika berfokus kepada pengembangan konspirasi Jerman Nazi yang dilakukan sebelum pecah perang. Amerika gagal dalam upaya mereka untuk memberikan bukti mengenai tindakan agresi pertama Jerman Nazi yaitu aneksasi Austria. Pada tanggal 29 November, jaksa penuntut tidak siap untuk melanjutkan pemaparan tentang agresi Jerman terhadap Cekoslowakia, sehingga sebagai gantinya memutar film Nazi Concentration Camps (film). Film itu menggabungkan hasil rekaman footage pembebasan kamp-kamp konsentrasi Jerman yang mengejutkan para pengacara dan terdakwa yang kemudian menyebabkan penundaan sidang. Pemilihan yang tidak pandang bulu dan penyajian bukti dokumenter yang tidak teratur tanpa mengaitkannya dengan terdakwa tertentu menghambat kerja jaksa Amerika mengenai konspirasi untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Amerika memanggil komandan Einsatzgruppen Otto Ohlendorf, yang bersaksi tentang pembunuhan 80.000 orang yang dilakukan oleh bawahannya, dan jenderal SS Erich von dem Bach-Zelewski, yang mengakui bahwa perang anti-partisan Jerman hanyalah kedok pembunuhan massal orang Yahudi.
jmpl|Pemaparan bukti-bukti kejahatan Ernst Kaltenbrunner, 2 Januari 1946.
Jaksa penuntut Britania Raya meliput dakwaan kejahatan terhadap perdamaian, yang sebagian besar sudah dibahas dalam dakwaan konspirasi yang diajukan Amerika Serikat. Pada tanggal 12 Desember, Shawcross memberikan pidato pembukaan yang ditulis oleh Profesor Hersch Lauterpacht dari Universitas Cambridge. Tidak seperti Jackson, Shawcross berupaya untuk meminimalisasi kebaruan dakwaan agresi, menjelaskan pendahulunya dalam Konvensi Haag dan Konvensi Jenewa, Piagam Liga Bangsa-Bangsa, Traktat Locarno, dan Pakta Kellog–Briand. Britania Raya memakai waktu sekitar empat hari untuk memaparkan kasus mereka, dengan Maxwell Fyfe merincikan perjanjian-perjanjian yang dilanggar oleh Jerman. Pada pertengahan bulan Desember, jaksa penuntut Amerika Serikat beralih kepada pemaparan kasus terhadap organisasi-organisasi terdakwa. Pada bulan Januari, baik Amerika Serikat dan Britania Raya memaparkan bukti-bukti kejahatan terhadap para individu terdakwa. Selain menyebutkan dakwaan terhadap organisasi-organisasi yang sudah disebutkan, jaksa penuntut umum Amerika Serikat dan Britania Raya juga menyebut keterlibatan Kantor Luar Negeri, angkatan darat dan angkatan laut Jerman.

 Dakwaan dari Prancis 
Dari tanggal 17 Januari hingga 7 Februari 1946, jaksa penuntut Prancis memaparkan dakwaan mereka dan barang bukti pendukung. Kontras dengan dakwaan yang diajukan oleh negara-negara lain, jaksa penuntut Prancis menyelidiki perkembangan Jerman pada abad kesembilan belas, berargumen bahwa Jerman telah menyimpang dari Barat karena pan-Jermanisme dan imperialisme. Mereka berargumen bahwa ideologi Nazisme, yang diturunkan dari gagasan-gagasan lebih awal, adalah mens rea–niat kriminal–dari kejahatan mereka. Jaksa penuntut Prancis, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Britania Raya, lebih menekankan pada keterlibatan banyak rakyat Jerman. Mereka hampir tidak menyebutkan tuduhan perang yang agresif dan sebaliknya berfokus pada kerja paksa, penjarahan ekonomi, dan pembantaian. Jaksa Edgar Faure mengelompokkan kebijakan-kebijakan Jerman, seperti aneksasi Elsaß-Lothringen, di bawah nama Jermanisasi, yang ia nyatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak seperti strategi para jaksa penuntut Amerika dan Britania Raya yang fokus pada penggunaan dokumen-dokumen Jerman Nazi sebagai barang bukti, jaksa penuntut Prancis mengambil dakwaan dari sisi korban dan penyintas dengan didukung oleh laporan polisi yang diajukan pasca perang. Sebelas saksi, termasuk korban dari persekusi Nazi, dipanggil untuk hadir dalam persidangan. Tokoh pejuang dan penyintas kamp Auschwitz Marie-Claude Vaillant-Couturier bersaksi tentang kejahatan Jerman yang pernah ia saksikan. Dakwaan Prancis atas kejahatan perang diterima oleh sidang, kecuali eksekusi sandera. Karena sempitnya definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam piagam tersebut, satu-satunya dakwaan Jermanisasi yang diterima oleh majelis hakim adalah pendeportasian orang Yahudi dari Prancis dan wilayah lain di Eropa Barat.

 Dakwaan dari Soviet 
jmpl|Roman Rudenko membuka persidangan dakwaan Uni Soviet
Pada tanggal 8 Februari, jaksa penuntut Uni Soviet membuka kasus mereka dengan pidato dari Roman Rudenko yang mencakup empat dakwaan yang telah disebutkan di atas dengan menggarisbawahi pada dakwaan perang agresi dan penghancuran Eropa Timur. Selain itu Rudenko juga menyebut daftar-daftar kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan Jerman Nazi terhadap para warga Uni Soviet. Rudenko berusaha menekankan kesamaan dengan Sekutu lainnya sambil menolak adanya kesamaan antara pemerintahan Nazi dan Soviet. Minggu selanjutnya, jaksa penuntut Soviet menjadikan Friedrich Paulus—seorang marsekal lapangan yang tertangkap saat Pertempuran Stalingrad—saksi dan menanyakan kepadanya tentang persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum dimulainya Operasi Barbarossa. Paulus memberatkan mantan rekan-rekannya, menyatakan Keitel, Jodl, dan Göring sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas perang tersebut.

Lebih dari delegasi lainnya, jaksa penuntut Soviet menunjukkan rincian mengerikan kekejaman Jerman, terutama kematian akibat kelaparan terhadap 3 juta tawanan perang Soviet dan beberapa ratus ribu warga Leningrad. Meskipun jaksa penuntut Soviet paling banyak menangani kasus pembunuhan sistematis terhadap warga Yahudi di Eropa Timur, terkadang mereka mengaburkan nasib warga Yahudi dengan nasib warga negara Soviet lainnya. Meskipun aspek-aspek ini telah dimasukkan kedalam dakwaan dari Amerika Serikat, jaksa penuntut Soviet memperkenalkan bukti-bukti baru dari laporan dan interogasi yang dilakukan oleh Komisi Luar Biasa Negara terhadap para perwira senior Jerman. Lev Smirnov memaparkan bukti-bukti pembantaian Lidice di Cekoslowakia, menambahkan bahwa para penyerang Jerman telah menghancurkan ribuan desa-desa dan membunuh para penduduknya di seluruh wilayah Eropa Timur. Jaksa penuntut Soviet juga menekankan aspek rasisme dari kebijakan-kebijakan seperti pendeportasian jutaan warga sipil ke Jerman untuk kerja paksa, pembunuhan anak-anak, upaya untuk menutupi kekejaman, penjarahan sistematis terhadap wilayah pendudukan, dan penyitaan atau penghancuran warisan budaya. Jaksa penuntut Soviet juga sebenarnya mencoba memalsukan tanggung jawab Jerman atas pembantaian Katyn, yang sebenarnya dilakukan oleh Uni Soviet. Meskipun jaksa penuntut dari Barat tidak pernah menolak dakwaan Katyn secara terbuka karena takut menimbulkan keraguan pada seluruh proses persidangan, mereka merasa skeptis. Pengacara terdakwa memberikan bukti bahwa Soviet yang bertanggung jawab, dan urusan Katyn tidak disebutkan dalam putusan hakim.

{{external media|video1=[https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn616417 Kekejaman yang dilakukan Fasis Jerman di Uni Soviet'], 57 menit; ditayangkan pada 19 Februari 1946|video2=Testimoni dari Abraham Sutzkever, 27 Februari 1946}}

Terinspirasi dari sebuah film yang ditunjukkan dalam proses dakwaan Amerika Serikat, Uni Soviet juga memerintahkan pembuatan tiga rol film yang akan digunakan selama persidangan. Film-film tersebut berjudul The German Fascist Destruction of the Cultural Treasures of the Peoples of the USSR, Atrocities Committed by the German Fascist Invaders in the USSR, dan The German Fascist Destruction of Soviet Cities. Film-film tersebut dibuat berdasarkan hasil rekaman cuplikan pembuat film asal Soviet serta cuplikan-cuplikan dari film berita Jerman. Film kedua dibuat dengan memasukkan cuplikan dari pembebasan Majdanek dan pembebasan Auschwitz. Film tersebut juga dilihat sangat menganggu pemirsanya jika dibandingkan dengan film yang dibuat oleh Amerika Serikat. Saksi-saksi dari Soviet juga termasuk beberapa penyintas dari kejahatan Jerman, termasuk dua orang warga sipil yang bertahan pada saat Pengepungan Leningrad, seorang petani yang desanya dihancurkan dalam perang antipartisan, seorang seorang dokter Tentara Merah yang menjadi tahanan di beberapa kamp tawanan perang, serta dua orang penyintas Holokaus (Samuel Rajzman, seorang penyintas kamp pemusnahan Treblinka, dan penyair Abraham Sutzkever) yang menjelaskan tentang pembunuhan 10 ribu orang Yahudi dari Vilnius. Dakwaan-dakwaan yang diajukan jaksa penuntut Soviet secara umum diterima dengan baik dan memberikan bukti kuat tentang penderitaan rakyat Soviet dan kontribusi Soviet terhadap kemenangan.

 Pembelaan terdakwa 
jmpl|Hermann Göring sedang menjalani pemeriksaan silang
jmpl|Seorang anggota delegasi Soviet berpidato di hadapan majelis hakim.
Pada bulan Maret hingga Juni 1946, para terdakwa mengajukan nota keberatan mereka atas dakwaan yang telah disampaikan sebelumnya oleh para jaksa penuntut. Sebelum para jaksa penuntut selesai, telah menjadi jelas bahwa keseluruhan kasus mereka terbukti, yang tersisa hanya untuk membuktikan kesalahan masing-masing individu selama perang berlangsung. Tak satu pun dari terdakwa mencoba menegaskan bahwa kejahatan Nazi tidak terjadi. Beberapa terdakwa menyangkal keterlibatan mereka dalam beberapa kejahatan atau secara tidak masuk akal mengklaim ketidaktahuan mereka akan kejahatan tersebut, terutama Solusi Akhir. Beberapa pengacara terdakwa juga membalikkan argumentasi dalam dakwaan-dakwaan yang telah dibacakan untuk menegaskan bahwa pola pikir otoriter dan kepatuhan orang Jerman terhadap negara seharusnya membebaskan para terdakwa dari segala kesalahan pribadi. Sebagian besar menolak bahwa Jerman telah menyimpang dari peradaban Barat dengan alasan bahwa hanya sedikit orang Jerman yang dapat mendukung Hitler karena Jerman adalah negara yang beradab.

Para terdakwa mencoba menyalahkan Hitler atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Nama Hitler disebutkan sebanyak 1200 kali selama persidangan—lebih dari nama lima orang terdakwa utama digabungkan. Orang-orang lainnya yang tidak hadir atau sudah tewas, seperti Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann, dan Martin Bormann juga menjadi objek kambing hitam para terdakwa. Untuk membantah klaim bahwa terdakwa konservatif telah memungkinkan Nazi naik ke tampuk kekuasaan, pengacara pembela menyalahkan Partai Sosial Demokrat Jerman, serikat pekerja, dan negara-negara lain yang memelihara hubungan diplomatik dengan Jerman. Sebaliknya, sebagian besar terdakwa menghindari saling memberatkan. Sebagian besar terdakwa berpendapat bahwa mereka tidak penting dalam sistem Nazi, tetapi Göring mengambil pendekatan sebaliknya, berharap untuk dieksekusi tetapi dibenarkan di mata rakyat Jerman.

Piagam Nürnberg tidak mengakui adanya pembelaan tu quoque—meminta pembebasan tuduhan dengan alasan bahwa Sekutu telah melakukan kejahatan yang sama seperti yang dituduhkan kepada para terdakwa. Meskipun pembelaan para pengacara secara berulang-ulang menyamakan Undang-Undang Nürnberg dengan undang-undang yang ditemukan di negara lain, kamp konsentrasi Nazi dengan fasilitas penahanan Sekutu, dan deportasi orang Yahudi dengan pengusiran orang Jerman, hakim menolak argumen mereka. Alfred Seidl berulang-ulang mencoba mengungkap protokol rahasia Pakta Molotov-Ribbentrop. Meskipun ia berhasil, hal itu secara hukum tidak relevan dan para hakim menolak usahanya untuk membawakan Perjanjian Versailles. Enam terdakwa juga didakwa dengan tuduhan terlibat dalam invasi Jerman terhadap Norwegia dan para pengacara mereka juga memperdebatkan fakta bahwa invasi ini dilakukan untuk mencegah invasi Britania Raya terhadap Norwegia; upaya menutup-nutupi mencegah pihak pembela memanfaatkan argumen ini. Laksamana Besar Chester Nimitz bersaksi bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat juga menggunakan peperangan kapal selam tanpa batas. Penasihat hukum Dönitz berhasil berargumentasi bahwa hal ini berarti bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kejahatan. Majelis hakim melarang sebagian besar bukti pelanggaran Sekutu untuk didengar dalam persidangan.

Banyak penasihat hukum terdakwa mengajukan komplain tentang beragam aspek prosedur peradilan dan berusaha untuk mendiskreditkan seluruh persidangan. Dalam upaya untuk menenangkan para penasihat hukum terdakwa, maka terdakwa diizinkan untuk bertindak bebas dengan para saksi-saksi mereka bebas dan banyak kesaksian yang tidak relevan didengar. Saksi-saksi dari pihak terdakwa kadang-kadang berhasil membebaskan mereka, tetapi saksi-saksi lain—termasuk Rudolf Höss, mantan komandan Auschwitz, dan Hans Bernd Gisevius, seorang anggota perlawanan Jerman—memberatkan dakwaan para jaksa penuntut. Selama persidangan, hakim-hakim Barat memberikan kelonggaran tambahan kepada para terdakwa untuk mengecam Uni Soviet, yang pada akhirnya terungkap sebagai pihak yang ikut berkonspirasi dalam pecahnya Perang Dunia II. Dalam konteks Perang Dingin yang sedang terjadi—misalnya, pada tahun 1946 Winston Churchill menyampaikan pidato Tirai Besi—persidangan ini menjadi sarana untuk mengutuk tidak hanya Jerman tetapi juga Uni Soviet.

 Penutup 
Pada tanggal 31 Agustus, pernyataan penutup dilaksanakan. Selama berjalannya persidangan, kejahatan terhadap kemanusiaan dan khususnya terhadap orang-orang Yahudi (yang disebut sebagai korban kekejaman Nazi jauh lebih dari kelompok-kelompok lain) menjadi lebih penting dari dakwaan perang agresi. Berbeda dengan pernyataan pembukaan dakwaan, kedelapan pernyataan penutup menyoroti kasus Holokaus; dan jaksa penuntut Prancis dan Inggris menjadikan hal ini sebagai dakwaan utama, alih-alih dakwaan agresi. Semua jaksa penuntut kecuali jaksa penuntut dari Amerika menyebutkan konsep genosida, yang baru-baru itu ditemukan oleh ahli hukum Polandia-Yahudi Raphael Lemkin. Jaksa penuntut Inggris Shawcross mengutip keterangan saksi tentang pembunuhan sebuah keluarga Yahudi dari Dubno, Ukraina. Selama pernyataan penutup, sebagian besar terdakwa membuat majelis hakim kecewa karena kebohongan dan penyangkalan mereka. Speer berhasil memberikan kesan meminta maaf tanpa mengakui kesalahan pribadinya atau menyebutkan korban selain rakyat Jerman. Pada tanggal 2 September, sidang beristirahat; dan para hakim mundur ke tempat menyendiri untuk memutuskan putusan dan hukuman, yang telah dibahas sejak bulan Juni. Putusan tersebut dirancang oleh deputi hakim Inggris Norman Birkett, 1st Baron Birkett. Kedelapan hakim berpartisipasi dalam musyawarah tersebut, tetapi para deputi hakim tidak dapat memberikan suara.

 Putusan sidang 
Sidang Militer Internasional setuju dengan jaksa penuntut bahwa agresi adalah dakwaan yang paling berat terhadap para terdakwa. Hal ini dinyatakan dalam putusannya bahwa "perang pada esensinya adalah suatu hal yang jahat", "memulai sebuah perang agresi, oleh sebab itu, bukan hanya sebuah kejahatan internasional, tetapi itu adalah kejahatan internasional yang tertinggi yang berbeda dari kejahatan-kejahatan perang lainnya pada bahwa di dalamnya mencakup akumulasi seluruh kejahatan. Pekerjaan para hakim juga menjadi lebih sulit karena luasnya jenis-jenis kejahatan yang tercantum dalam Piagam Nürnberg. Para hakim tidak berupaya untuk mendefinisikan kejahatan perang agresi dan tidak pula menyebutkan berlaku surutnya dakwaan dalam putusan. Meskipun muncul keraguan yang cukup lama dari beberapa anggota majelis hakim, interpretasi resmi dari Sidang Militer Internasional berpendapat bahwa semua dakwaan mempunyai dasar yang kuat dalam hukum kebiasaan internasional dan persidangan yang dilakukan telah dianggap adil secara prosedural. Para hakim juga sadar bahwa baik Sekutu maupun Poros telah merencanakan dan bahkan juga terlibat dalam tindakan agresi, sehingga menuliskan putusan-putusan sidang secara berhati-hati untuk mencegah terjadinya pendiskreditan pemerintah negara-negara lainnya yang tergabung dalam Blok Sekutu maupun dengan para peserta Sidang Militer Internasional.

Para hakim memutuskan bahwa telah terjadi konspirasi terencana untuk melakukan kejahatan terhadap perdamaian, yang tujuannya adalah "mengganggu tatanan Eropa" dan "terbentuknya Jerman Raya di luar perbatasan tahun 1914". Berbeda dengan pendapat Jackson yang menyatakan bahwa konspirasi yang terjadi berawal dari pembentukan Partai Buruh Nasional-Sosialis Jerman (NSDAP/Nazi) pada tahun 1920, putusan majelis hakim justru didasarkan pada rencana agresi terhadap Memorandum Hossbach tahun 1937. Dakwaan konspirasi menyebabkan perbedaan pendapat para peserta sidang; Donnedieu de Vabres berkeinginan mencabut dakwaan itu. Melalui sebuah kompromi yang diusulkan oleh hakim-hakim dari Britania Raya, dakwaan konspirasi dipersempit maknanya menjadi sebuah dakwaan konspirasi untuk mengobarkan perang agresi. Dari sekian orang terdakwa, hanya delapan orang terdakwa yang didakwa dengan dakwaan konspirasi yang semuanya juga dinyatakan bersalah atas dakwaan kejahatan terhadap perdamaian. Kedua puluh dua terdakwa semuanya didakwa dengan kejahatan terhadap perdamaian dan sebanyak 12 terdakwa dinyatakan bersalah. Dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan ditujukan kepada semua terdakwa dengan hanya dua terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Para hakim memutuskan bahwa kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada orang-orang Yahudi Jerman sebelum tahun 1939 tidak berada dalam yurisdiksi sidang karena dakwaan-dakwaan yang ada tidak membuktikan adanya hubungan dengan perang agresi.
jmpl|210px|Video Sidang Nürnberg
Empat organisasi juga dinyatakan sebagai organisasi kriminal: Korps Kepemimpinan Partai Nazi, Schutzstaffel, Sicherheitsdienst, dan Gestapo, meskipun beberapa pengurus tingkat rendah dan bidang-bidang yang berada di bawahnya dikecualikan. Putusan hanya memperbolehkan tanggung jawab kriminal individu jika keanggotaan secara sukarela dan pengetahuan tentang tujuan kriminal dapat dibuktikan, hal ini akan mempersulit upaya denazifikasi. Sturmabteilung, Kabinet Reich, Staf Jenderal, dan Komando Tinggi tidak dikategorikan sebagai organisasi kriminal. Walaupun kepemimpinan Wehrmacht tidak dipertimbangkan sebagai sebuah organisasi dalam konteks ini sebagaimana yang dijelaskan dalam piagam Nürnberg, terjadi misinterpretasi mengenai putusan sebagai pembebasan tuduhan adalah salah satu dasar mitos Wehrmacht yang bersih. Namun, persidangan tersebut menghasilkan liputan kriminalitas sistematis di pers Jerman.

Vonis hukuman diperdebatkan secara panjang lebar oleh majelis hakim. 12 orang terdakwa divonis dengan hukuman mati (Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur Seyss-Inquart, dan Martin Bormann). Pada tanggal 16 Oktober, sebanyak 10 orang terdakwa digantung, sementara Göring bunuh diri sehari sebelum eksekusi. 7 orang terdakwa menjalani hukuman penjara yang rentang waktunya bervariasi (Rudolf Hess, Walther Funk, Erich Raeder, Karl Dönitz, Baldur von Schirach, Albert Speer, dan Konstantin von Neurath) dan dimasukkan ke Penjara Spandau. 3 orang terdakwa dibebaskan dari dakwaan (Franz von Papen, Hjalmar Schacht, dan Hans Fritzsche) yang pembebasannya mengejutkan para hadirin. Meski didakwa melakukan kejahatan yang sama, Sauckel dijatuhi hukuman mati, sedangkan Speer dijatuhi hukuman penjara karena hakim menilai ia bisa memperbaiki diri. Nikichenko mengeluarkan perbedaan pendapat yang disetujui oleh Moskwa yang menolak semua pembebasan, menyerukan hukuman mati bagi Hess, dan memvonis semua organisasi.

 Reaksi 
jmpl|Para jurnalis di Sidang Militer Internasional
Sebanyak 249 jurnalis meliput proses Sidang Militer Internasional dan sebanyak 61.854 tiket pengunjung sidang telah dikeluarkan. Di Prancis, vonis majelis hakim terhadap Rudolf Hess dan vonis bebas terhadap beberapa organisasi menyebabkan kemarahan dari media dan terutama dari organisasi orang yang dideportasi dan pejuang perlawanan, mereka dianggap terlalu longgar. Di Britania Raya pula, meskipun beragam tanggapan dilaporkan, sulit untuk mempertahankan minat dalam persidangan yang panjang. Saat jaksa penuntut merasa kecewa dengan beberapa putusan, para terdakwa bisa merasa puas.
jmpl|Orang-orang Jerman membaca Süddeutsche Zeitung yang mewartakan hasil putusan sidang, 1 Oktober 1946
Di lain tempat, banyak warga Jerman pada waktu pelaksanaan Sidang Militer Internasional justru fokus mencari makan dan tempat perlindungan. Meskipun demikian, mayoritas membaca laporan pers tentang persidangan tersebut. Jajak suara yang dilakukan pada tahun 1946 menyatakan bahwa 78 persen rakyat Jerman menilai persidangan tersebut adil, tetapi empat tahun kemudian angka tersebut turun menjadi 38 persen, dan 30 persen menganggapnya tidak adil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang Jerman yang menganggap persidangan tersebut sebagai bentuk keadilan bagi pemenang yang tidak sah dan pengenaan kesalahan kolektif, yang mereka tolak—sebaliknya menganggap diri mereka sebagai korban. Ditambah lagi dengan adanya Perang Dingin, perubahan lingkungan politik yang berubah-ubah secara cepat mulai berimbas terhadap efektifitas persidangan. Tujuan edukatif dari Sidang Militer Internasional juga gagal, karena sebagian besar karena terjadinya perlawanan terhadap sidang kejahatan perang di masyarakat Jerman, tapi juga karena penolakan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk menerbitkan catatan sidang di Jerman karena ketakutan mereka akan melemahkan perjuangan melawan komunisme.

Gereja-gereja di Jerman baik Katolik dan Protestan adalah pendukung vokal amnesti. Grasi terhadap para terdakwa kejahatan perang juga mendapat dukungan lintas partai di Jerman Barat, yang didirikan pada tahun 1949. Amerika memenuhi keinginan mereka untuk mengikat Jerman Barat ke Blok Barat, dengan memulai pembebasan dini narapidana Sidang Militer Nürnberg pada tahun 1949. Pada tahun 1951, Komisaris Tinggi John J. McCloy membatalkan sebagian besar hukuman dan tiga tahanan terakhir, semuanya divonis dalam Sidang Einsatzgruppen, dibebaskan pada tahun 1958. Masyarakat Jerman menganggap pembebasan dini tersebut sebagai konfirmasi atas apa yang mereka lihat sebagai tidak sahnya persidangan tersebut. Para terdakwa IMT memerlukan izin Soviet untuk dibebaskan; Speer tidak berhasil mendapatkan pembebasan dini, dan Hess tetap dipenjara sampai kematiannya pada tahun 1987. Pada akhir tahun 1950-an, konsensus Jerman Barat mengenai pembebasan mulai terkikis, karena semakin terbukanya budaya politik dan terungkapnya kriminalitas Nazi, termasuk persidangan pertama pelaku Nazi di pengadilan-pengadilan Jerman Barat.

 Sidang Nürnberg lanjutan 

jmpl|Telford Taylor membuka Sidang Kementerian, 6 Januari 1948.
Pada awalnya telah direncanakan untuk menggelar Sidang Militer Internasional Kedua untuk para industrialis Jerman, namun hal ini tidak pernah terwujud karena perbedaan-perbedaan yang ada di pihak Sekutu. Sebanyak dua belas sidang militer telah dilaksanakan secara mandiri oleh Amerika Serikat di Istana Kehakiman. Berdasarkan Peraturan No.10 yang diterapkan oleh Dewan Kendali Sekutu, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menahan sekitar 10 ribu orang Jerman sebagai penjahat perang. Kantor Penasihat Utama Kejahatan Perang mengidentifikasikan sebanyak 2.500 kasus kejahatan perang yang disidangkan sebanyak 177 kasus. Banyak dari terdakwa tidak diadili karena alasan logistik atau keuangan.
jmpl|Para tahanan kamp Monowitz menurunkan muatan semen dari gerbong kereta IG Farben yang dijadikan sebagai barang bukti dalam Sidang IG Farben.
Serangkaian sidang berfokus pada tindakan-tindakan kaum profesional Jerman, seperti Sidang para dokter yang berfokus kepada eksperimen manusia dan eutanasia, Sidang Hakim yang berfokus pada peran institusi kehakiman Jerman Nazi dalam kejahatan-kejahatan perang dan Sidang Kementerian yang berfokus pada kebersalahan birokrat kementerian pemerintah Jerman, terutama Kantor Luar Negeri era Jerman Nazi. Selain itu, sidang juga dilakukan terhadap kaum industrialis—Sidang Flick, Sidang IG Farben dan Sidang Krupp—atas penggunaan buruh paksa, penjarahan harta-harta, dan pendanaan yang mendukung kekejaman Jerman Nazi. Para anggota Schutzstaffel didakwa dalam Sidang Pohl yang berfokus pada anggota Kantor Administrasi dan Ekonomi Utama SS yang mengawasi aktivitas ekonomi SS termasuk aktivitas kamp-kamp konsentrasi Nazi; Sidang RuSHA yang berfokus terhadap kebijakan rasis Nazi, dan Sidang Einsatzgruppen yang berfokus pada anggota Einsatzgruppen yang membunuh lebih dari satu juta orang di Front Timur. Jenderal Luftwaffe Erhard Milch juga disidang atas tuduhan penggunaan buruh paksa dan pendeportasian warga sipil. Dalam kasus Sandera, beberapa jenderal disidang atas pengeksekusian ribuan sandera dan tawanan perang, perampasan, penggunaan buruh paksa, dan pendeportasian warga sipil ke Balkan. Sedangkan, para jenderal-jenderal lainnya disidang dalam Sidang Komando Tinggi atas tuduhan merencanakan perang agresi, mengeluarkan perintah kejahatan, pendeportasian warga sipil, penggunaan buruh paksa, dan perampasan yang dilakukan di Uni Soviet.

Sidang-sidang ini menekankan kejahatan-kejahatan yang terjadi selama era Holokaus. Persidangan tersebut mendengarkan kesaksian dari 1.300 saksi, menggunakan lebih dari 30.000 dokumen sebagai barang bukti, dan menghasilkan 132.855 halaman transkrip, dengan total putusan sebanyak 3.828 halaman. Dari 177 terdakwa, 142 orang divonis bersalah dan 25 orang dijatuhi hukuman mati; beratnya hukuman terkait dengan kedekatan terdakwa dengan pembunuhan massal. Sejarawan hukum Kevin Jon Heller berpendapat bahwa pencapaian terbesar persidangan ini adalah "kontribusinya yang tak ternilai terhadap bentuk dan substansi hukum pidana internasional", yang kurang dikembangkan oleh Sidang Militer Internasional.

 Warisan 

Sidang Militer Internasional, dan piagamnya, "menandai awal mula hukum pidana internasional". Persidangan ini mendapat sambutan yang beragam, mulai dari pujian hingga kecaman. Reaksi yang awalnya sebagian besar bersifat negatif, seiring berjalannya waktu menjadi lebih positif.

Penuntutan selektif yang eksklusif terhadap Blok Poros yang kalah dan kemunafikan keempat kekuatan Sekutu telah menuai kritik yang paling gigih. Tindakan seperti pakta Jerman-Soviet, pengusiran jutaan orang Jerman dari Eropa tengah dan timur, pendeportasian warga sipil untuk menjadi buruh paksa, dan penindasan dengan kekerasan terhadap pemberontakan anti-kolonial akan dianggap ilegal menurut definisi kejahatan internasional dalam piagam Nürnberg. Kontroversi lain timbul dari mengadili para terdakwa atas tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat itu, khususnya kejahatan terhadap perdamaian. Yang juga baru tetapi kurang kontroversial adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, tuduhan konspirasi, dan hukuman pidana terhadap individu karena pelanggaran hukum internasional. Selain kritik-kritik tersebut, persidangan ini juga dituduh melakukan distorsi yang muncul akibat memasukkan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam kategori-kategori hukum.

Sidang Militer Internasional untuk Timur Jauh (Sidang Tokyo) banyak meminjam gagasannya dari IMT, termasuk keempat dakwaan, dan dimaksudkan oleh Pemerintahan Truman untuk menopang warisan hukum IMT. Pada tanggal 11 Desember 1946, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang menegaskan "prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh Piagam Sidang Nürnberg dan keputusan Sidang". Pada tahun 1950, Komisi Hukum Internasional menyusun prinsip-prinsip Nürnberg untuk menyusun hukum pidana internasional, meskipun Perang Dingin menghalangi penerapan prinsip-prinsip ini hingga tahun 1990-an. Konvensi Genosida tahun 1948 jauh lebih terbatas dibandingkan konsep asli Lemkin dan efektivitasnya semakin dibatasi oleh politik Perang Dingin. Pada tahun 1990-an, kebangkitan hukum pidana internasional mencakup pembentukan sidang pidana internasional ad hoc untuk Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR), yang secara luas dipandang sebagai bagian dari warisan sidang di Nürnberg dan Tokyo. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) permanen, yang diusulkan pada tahun 1953, didirikan pada tahun 2002.

Sidang tersebut merupakan penggunaan penerjemahan lisan simultan yang pertama, yang mendorong kemajuan teknis dalam metode penerjemahan. Istana Kehakiman memiliki museum mengenai persidangan tersebut dan ruang sidang menjadi daya tarik wisata, menarik 13.138 pengunjung pada tahun 2005. IMT adalah salah satu persidangan yang paling banyak dipelajari dalam sejarah, dan juga telah menjadi subjek dari banyak buku dan publikasi ilmiah, bersama dengan film seperti Judgment at Nuremberg (1961) dan The Memory of Justice'' (1976).

 Lihat pula 
 Operasi Reinhard
 Kode Alkitab yang berkaitan dengan hukuman gantung hasil persidangan.
 Konferensi Wannsee
 Solusi Akhir
 Aksi T4

Referensi

 Sumber 

 Pranala luar 
 UK Holocaust Centre dimiliki dan dijalankan oleh Aegis Trust Sebuah organisasi internasional independen yang ditujukan untuk menghapus genosida

 Nuremberg Trials Project: A digital document collection  Harvard Law School Library
 The Avalon Project 
 Charter of the International Military Tribunal  (Nuremberg trials)
 The Subsequent Nuremberg Trials 
 Nizkor Holocaust Web Project 
 United States Holocaust Memorial Museum Online Exhibit
 Special focus on The Nuremberg Trials - USHMM 
 Famous World Trials - Nuremberg Trials 
 Nuremberg Trials Gallery 
 The Nuremberg Trials: The Defendants and Verdicts 
 Nuremberg War Crimes - Trials 
 Nuremberg Trials 1945-1949
 "American Experience: The Nuremberg Trials" (PBS)
 Trial Watch: The Nuremberg Trials 
 Obituary of Anthony Marreco
 Crimes, Trials and Laws 
 Nuremberg Trials
 Nuremberg defendants
 THE NUREMBERG JUDGMENTS Chapter 6 from THE HIGH COST OF VENGEANGE by Freda Utley (1949 Henry Regnery Company) Made available by "The Freda Utley Foundation"
 A Tree Fell in the Forest: The Nuremberg Judgments 60 Years On, JURIST
 CBC Radio: A Conversation with Geoffrey Robertson, Author of the Tyrannicide Brief (Feb 18/07) (RealAudio)
 JAG Corps Attorneys


Kategori:Kejahatan kemanusiaan
Kategori:Kejahatan terhadap kemanusiaan
Kategori:Represi politik di Jerman
Kategori:Sejarah Bayern