Upah minimum di Indonesia

Upah Minimum Provinsi (disingkat UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat I.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula, Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei, dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL)  —  dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

pus|700px|thumb|Peta Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2024
pus|700px|thumb|Peta Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) pada tahun 2024
pus|700px|thumb|Peta rasio antara UMK dan UMP di masing-masing kota dan kabupaten pada tahun 2024
 Upah Minimum rata rata Nasional dari tahun 1979-2017 

 Tahun			 UMR / UMP			 Kenaikan UMR / UMP dlm US$http://fx.sauder.ubc.ca/etc/USDpages.pdf				 Sumber		1979
		Rp525/hari
		?
		$0,84/hari
			1980
		Rp600/hari
		?
		$0,96/hari
			1991
		Rp18,200/Bln
		?
		$9,33

		1992
		Rp20,330/Bln
		11.7%
		$10,02

		1993
		Rp23,930/Bln
		17.7%
		$11,47

		1994
		Rp31,290/Bln
		30.8%
		$14,48

		1995
		Rp36,820/Bln
		17.7%
		$16,37

		1996
		Rp40,740/Bln
		10.6%
		$17,35

		1997
		Rp135,353/Bln
		232.2%
		$48,81

		1998
		Rp153,971/Bln
		13.8%
		$16

		1999
		Rp179,528/Bln
		16.6%
		$23,05

		2000
		Rp213,700/Bln
		19.0%
		$25,57

		2001
		Rp286,100/Bln
		33.9%
		$28,04

		2002
		Rp362,700/Bln
		26.8%
		$39,06

		2003
		Rp414,500/Bln
		14.3%
		$48,31


 Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2000 
 Tahun			 UMR / UMP Per BULAN			 Tanggal Berlaku			 Kenaikan UMR / UMP dlm US$ 						 Sumber					 2000			 	Rp231.000		 	1-Jan-00		 	16,7%		 	$27,64		 	 2000			 	Rp286.000		 	1-Apr-00		 	23,8%		 	$34,22		 	  2000			 	Rp344.257		 	1-Sep-00		 	20,4% 	$41,20		 	  2001			 	Rp426.257		 	1-Jan-01		 	23,8% 	$41,78	 	  2002			 	Rp591.266		 	21-Jan-02		 	38,7%		 	$63,68		 	  2003			 	Rp631.554		 	1-Jan-03		 	6,8% 	$73,60		 	  2004			 	Rp671.550		 	1-Jan-04		 	6,3% 	$75,22		 	 2005			 	Rp711.843		 	1-Jan-05		 	6,0% 	$73,43		 	 2006		  	Rp819.100		 	1-Jan-06		 	15,1% 	$89,44		 	  2007		 	Rp900.560		 	1-Jan-07		 	9,9% 	$98,55		 	  2008		 	Rp972.604		 	1-Jan-08		 	8,0% 	$100,99		 	  2009		 	Rp1.069.865		 	1-Jan-09		 	10,0% 	$103,62		 	 2010		 	Rp1.118.009		 	1-Jan-10		 	4,5% 	$125,33	 	 2011		 	Rp1.290.000		 	1-Jan-11		 	15,38% 	$143,33*		 	 2012		 	Rp1.529.150		 	1-Jan-12		 	18,53% 	$169,90*		 	  2013		 	Rp2.200.000		 	1-Jan-13		 	43,88% 	$244*		 	 2014		 	Rp2.441.000		 	1-Jan-14		 	10,95% 	$206		 	Peraturan Gubernur DKI Jakarta no.123 tahun 2013 tentang UMP DKI Jakarta 2014 2015Rp2.700.0001-Jan-1510,61%$218 (Rp 12,400: 1 USDPeraturan Gubernur DKI Jakarta no. 20 tahun 2015 tentang UMP DKI Jakarta 20152016Rp3.100.0001-Jan-1614,81%$221 (Rp 14,000)2017Rp3.355.7501-Jan-178,25%2018Rp3.648.0351-Jan-188,71%2019Rp3.940.9731-Jan-198,03% 2020Rp4.276.3501-Jan-20208,5%2021Rp4.416.1861-Jan-20213,2%2022Rp4.641.8541-Jan-20225.8%$3002023Rp 4.901.7981-Jan-202310%$3252024Rp 5.067.38110-Jan-20243,6%$3212025Rp5.396.7601-Jan-20256,5%$339

(*)keterangan: untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 dianggap US $1 = Rp 9000,-

Lihat juga
Penetapan Upah Minimum tahun 2013
Penetapan Upah Minimum tahun 2014

 Sanksi bagi pelanggar 
Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,pegusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.UMP yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya
upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok
dan tunjangan tetap.

 Pranala luar 
  Mencermati Dilema Upah Minimum 
  Perhitungan Upah Pekerja Di Indonesia Belum Punya Sistem Yang Jelas 
  Daftar Upah Minimum Provinsi / Upah Minimum Kabupaten Tahun 2005
  Perkembangan Upah Minimum Provinsi 2004 
  Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) Seluruh Indonesia 2001 
  Peraturan Menaker No:PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum 
  Buruh Tolak Upah Minimum Jakarta 2007 dari Rp 819.000 menjadi Rp. 900.560 
  DATA UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) 2008
  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
  PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
  UMR Jakarta

 Referensi 

Kategori:Peraturan Menteri Indonesia
Kategori:Hak buruh