Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (disingkat KNKT) adalah sebuah lembaga pemerintahan nonstruktural Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi. KNKT dibentuk oleh Presiden B. J. Habibie berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013. Sebelum tahun 1999, Komite ini hanya bergerak pada ruang lingkup kecelakaan penerbangan.

Komite ini bertanggung jawab untuk melakukan investigasi atas kecelakaan transportasi dengan kriteria tertentu yang melibatkan transportasi jalan, rel, penerbangan, dan pelayaran. Jika diperlukan, KNKT juga memberikan usulan-usulan perbaikan sistem keselamatan kepada para pihak terkait, baik di Indonesia maupun internasional agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak lagi terjadi lagi pada masa depan.

KNKT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Komite ini beranggotakan lima orang yang ditunjuk oleh Presiden untuk masa jabatan empat tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan presiden mengenai pengangkatan anggota KNKT. Kelima orang tersebut disebut sebagai "anggota" yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan empat Ketua Subkomite. Keempat subkomite tersebut adalah:

 Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian.
 Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran.
 Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan.
 Subkomite Investigasi Kecelakaan LLAJ.
Hingga akhir tahun 2023, total investigator KNKT berjumlah 34 orang.

 Dasar Hukum 
KNKT bekerja sesuai yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; dan
 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.

KNKT juga bekerja mengikuti aturan internasional yang mewajibkan investigasi, misalnya konvensi yang diterbitkan oleh ICAO (Annex 13), IMO (MARPOL, SOLAS, ILLC), ILO (MLC), dan PBB (UNCLOS), termasuk berbagai aturan turunan dari konvensi tersebut.

 Prinsip 
Investigasi yang dilakukan KNKT hanya untuk peningkatan keselamatan. Oleh karenanya, investigasi KNKT menggunakan prinsip berikut.

 No blame: investigasi KNKT tidak bertujuan untuk mencari kesalahan atau menunjuk pihak yang bersalah dalam kecelakaan atau insiden transportasi.
 No judicial: hasil investigasi KNKT tidak dapat digunakan sebagai dasar atau bukti dalam proses hukum (perdata, pidana, administratif, dan lain-lain).
 No liability: KNKT tidak menentukan atau menetapkan tanggung jawab hukum atau kewajiban finansial pihak tertentu dalam kecelakaan, sehingga hasil investigasi tidak dapat digunakan untuk klaim asuransi, tuntutan ganti rugi, atau penetapan tanggung jawab kontraktual.

 Sekretariat KNKT 
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, KNKT dibantu oleh Sekretariat KNKT. Dasar hukum yang mengatur Sekretariat KNKT adalah Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang memperbarui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Sekretariat KNKT adalah pegawai Kementerian Perhubungan. Unit kerja Sekretariat KNKT berada di bawah Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Struktur Sekretariat KNKT terdiri dari satu orang Kepala Sekretariat (Eselon II) dan tiga Kepala Bagian (Eselon III), yaitu:

 Bagian Tata Usaha.
 Bagian Pelayanan Investigasi Kecelakaan Transportasi.
 Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2023, terdapat sekitar hampir 80 pegawai Sekretariat KNKT yang terdiri dari pejabat struktural, PNS, PPPK, dan kontrak. Jumlah ini sekitar dua kali lebih banyak daripada jumlah total investigator KNKT.

 Anggaran KNKT 
Dalam menjalankan tugas kesekretariatan dan fungsi KNKT, anggaran KNKT diberikan sepenuhnya melalui APBN yang masih menyatu bersama anggaran Kementerian Perhubungan. Anggaran tahun 2024 tercatat sebesar lebih dari 40 miliar rupiah. Namun demikian, anggaran yang dapat digunakan untuk investigasi hanya sekitar 28% untuk empat subkomite. Lebih dari 60% anggaran digunakan untuk Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, barang milik negara (BMN), dan Umum.

 Kecelakaan yang diselidiki 
 Adam Air Penerbangan 172 2007
 Adam Air Penerbangan 574 2007
 Garuda Indonesia Penerbangan 200 2007
 Lion Air Penerbangan 538 2004
 Lion Air Penerbangan 904 2013
 Mandala Airlines Penerbangan 91 2005
 Merpati Nusantara Airlines Penerbangan 8968
 Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor 2012
 SilkAir Penerbangan 185 1997
 Garuda Indonesia Penerbangan 152 1997
 Mimika Air Penerbangan 514
 Indonesia AirAsia QZ 8501 Di Bangka Belitung 2014
 Tabrakan kereta api Petarukan 2010
 Kecelakaan kereta api Bintaro 2013
 Kecelakaan kereta api Bangunkarta 2015
 Lion Air Penerbangan 610 2018
 Sriwijaya Air Penerbangan 182 2021
 Tabrakan kereta api Cicalengka 2024

Daftar lengkap laporan investigasi dapat dilihat pada laman resmi KNKT. Silakan klik tautan pada teks di bawah ini untuk mengakses laporan investigasi masing-masing subkomite.

 LLAJ
 Perkeretaapian
 Pelayaran
 Penerbangan

 Ketua 
 Oetarjo Diran (1999–2003).
 Setio Rahardjo (2003-2007).
 Tatang Kurniadi (2007-2015).
 Soerjanto Tjahjono (2015 hingga saat ini).

 Referensi 

 Pranala luar 
 Situs web resmi

Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia
Kategori:Kementerian Perhubungan Indonesia
Kategori:Pendirian tahun 1999 di Indonesia