Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat () adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Ngamprah. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat. Pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk kabupaten Bandung sebanyak 1.911.661 jiwa.

 Sejarah 
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung telah muncul sejak keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pola Induk Pengembangan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Dalam Jangka Panjang (25-30) yang menyatakan Rencana Penataan Daerah Tingkat I  di Jawa Barat Dari 24 Menjadi 42 Daerah Tingkat II.

Isu pemekaran semakin menguat sejalan dengan dinamika sosial di wilayah Bandung bagian Barat dan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah secara mendasar UU Nomor 5 Tahun 1974. Kemudian terbit keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 tanggal 21 Juli 1999, tentang persetujuan awal terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagai jawaban atas permohonan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung melalui Surat Bupati Bandung Nomor 135/1235/tapem tanggal 22 Juni 1999 Perihal Permohonan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Proses pemekaran sempat tertunda dan dihentikan prosesnya sementara disebabkan adanya aspirasi peningkatan status Kota Adminitratif Cimahi menjadi daerah otonom yang akhirnya terwujud melalui pembentukan Kota Cimahi pada tahun 2001. Sejalan dengan pembentukan Kota Cimahi, aspirasi pembentukan Kabupaten Bandung Barat terus berproses, hal ini ditandai dengan adanya pembentukan forum pendukung percepatan pemekaran Kabupaten Bandung Barat (FP3KB) pada tanggal 20 Agustus 1999 dengan ketua, Endang anwar.

Merespon tuntutan dan keinginan masyarakat di Wilayah Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan keputusan Bupati Bandung Nomor 135.kep.85-binpemum/2004 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penataan Wilayah Kabupaten Bandung, dengan Ketua Drs. H. Abubakar, M.Si. Yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dengan tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan Penataan Wilayah Kabupaten Bandung serta melakukan upaya dan langkah kerjasama dengan 6 (enam) perguruan tinggi, yaitu Unpad, ITB, STPDN, UPI , Unpas dan Unjani dengan membentuk tim konsorsium perguruan tinggi dalam rangka penataan Wilayah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh Hatta Djati Permana mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu dijabat oleh Obar Sobarna. Surat permohonan bupati bernomor 135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten Dati II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat).

Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung nomor 5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRD terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat nomor 135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain: Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan/dihentikan, demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembanguan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari Kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru. Hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 km2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Disamping itu, jumlah penduduknya cukup banyak, berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4.300.000 jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 Agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Endang Anwar.

Setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin Zaenal Abidin, Drs. Ade Ratmadja, Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan, serta Forum Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman Sulaeman. Disamping itu pergerakan ini didukung oleh beberapa tokoh PNS seperti Pandji Tirtayasa, Megahari Pudjiharto, Donny Widiaman, dan tokoh pendukung pemekaran lainnya. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah, yaitu Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan deklarasi bersama untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bandung.

Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003. Naskah deklarasi dibacakan dan ditandatangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ke berbagai lembaga, baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI. Sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Tjatja Kuswara selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008. Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Abubakar dan Ernawan Natasaputra hasil pemilihan umum dilantik pada tanggal 17 Juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas nama presiden. Drs. Ade Ratmadja Ketua Panitia Deklarasi Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat KPKBB yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2003 diikuti oleh berbagai komponen masyarakat Bandung Barat berkomitmen bersama untuk memeperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat jadi daerah otonom di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung.

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan selatan. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung.

Kabupaten baru ini belum dikelola dengan pemerintahan yang baik, terbukti dua Bupati nya melakukan kegiatan kriminal berupa Korupsi yaitu Abubakar dan Aa Umbara.

 Geografi 
 Batas wilayah 
+ Titik ekstrem Kabupaten Bandung BaratBarat    Cilangari, Gununghalu, Bandung Barat Selatan    Mekarwangi, Sindangkerta, Bandung BaratTimur    Suntenjaya, Lembang, Bandung BaratUtara    Tenjolaut, Cikalongwetan, Bandung Barat

 Pemerintahan 
 Daftar Bupati 

 Dewan Perwakilan 

 Kecamatan 

 Penduduk 
Penduduk yang ada di dalam bagian ini baru dimasukkan seturut dengan Sensus BPS 2010 dan survei maupun proyeksi penduduk 2009 dan 2008. Sebab, pada tahun 2000, seluruh data mengenai Bandung Barat masih berada dalam data BPS Kabupaten Bandung.
 No  Tahun 2011 2010 2009 2008 1.  Jumlah Pria (jiwa) 784.540 771.729 796.149 787.042  2.  Jumlah Wanita (jiwa) 752.862 741.905 752.285 744.030  3.  Total (jiwa)   1.537.402 1.513.634 1.548.434 1.531.072  4.  Pertumbuhan Penduduk (%) – 2 –– 5.  Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)  -1.184 - –Laporan dari BKKBN, pada tahun 2022, menyebutkan bahwa sekitar 20 hingga 30% daripada seluruh penduduk yang berusia di bawah 12 tahun di Kabupaten Bandung Barat mengalami hambatan pertumbuhan. Status kuning Bandung Barat didapatkan bersama-sama dengan Kota Bandung, Kota Banjar, Bekasi, Karawang, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Kota Tasikmalaya.

 Pendidikan 
 MA 
• MAN Cililin

• MA Cikande Bandung Barat

• MA Persis 16 Cipada

• MA Persis 38 Padalarang

• MA Plus Istiqomah Persis 50 Lembang

• MA Firdaus Persis 153 Cipatat

• MA At Taqwa Persis 161 Cihampelas

 SMK & SMA 

 SMK Pakuan Lembang
 SMK Al Ikhsan Batujajar
 SMK Plus Krida Utama Padalarang
 SMK Bina Prestasi Bangsa
 SMK Bandung Barat
 SMK 45 Lembang
 SMK Pakuan Lembang
 SMK Taruna Nusantara Jaya
 SMK Pengetahuan Nusantara Sakti Padalarang
 SMKS Dharma Pertiwi
 SMAN 1 Lembang
 SMAN 1 Padalarang

 Perguruan Tinggi 
 Universitas Advent Indonesia
 Politeknik Negeri Bandung
 Stikes Borromeus Bandung
 Akademi Bahasa Asing Internasional
 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah

 Pariwisata 
jmpl|350px|Curug Malela
 Gunung Tangkuban Perahu
 Gunung Burangrang
 Curug Maribaya
 Taman Begonia
 Taman Hutan Lembang
 Taman Hutan Djuanda
 Curug Omas
 Curug Cimahi
 Curug Malela
 Situ Ciburuy
 Stone Garden
 Gua Pawon
 Gua Sanghyang Tikoro
 Lembah Curugan Gunung Putri
 Waduk Cirata
 Waduk Saguling
 Sēndang Geulis Kahuripan
 Pasir Keraton
 Tutugan Burangrang

 Transportasi 

 Angkutan massal 
 Kereta cepat Whoosh
  Halim–Tegalluar Summarecon (di Stasiun Padalarang)
  Pengumpan Kereta Cepat: – (di Stasiun Padalarang)
 KAI Commuter


Kereta api lokal 
  (di Stasiun Cipatat)
Metro Jabar Trans
 Kota Baru Parahyangan–Alun-alun Bandung
DAMRI Reguler
 Alun-alun Bandung–Kota Baru Parahyangan via Tol Purbaleunyi
 Angkutan Kota wilayah Kabupaten Bandung Barat dan beberapa rute yang menghubungkan Kota Cimahi dengan Kota Bandung.

 Stasiun dan terminal 
Kabupaten Bandung Barat memiliki 1 stasiun kereta cepat Whoosh, 9 stasiun Commuter Line Bandung Raya dan Garut maupun 1 stasiun KA Siliwangi yang masih beroperasi, di antaranya:
 Jalur kereta api cepat Jakarta–Bandung
 Stasiun Padalarang
 Lintas selatan Jawa
 Stasiun Cikadongdong
 Stasiun Rendeh
 Stasiun Maswati
 Stasiun Sasaksaat
 Stasiun Cilame
 Stasiun Cipatat
 Stasiun Padalarang
 Stasiun Gadobangkong

Selain itu, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki 2 stasiun yang sudah berhenti beroperasi, yaitu:
 Stasiun Rajamandala
 Stasiun Tagogapu

 Catatan 

 Referensi 

 Pranala luar 
  Situs web resmi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
  Situs web berita di Kabupaten Bandung Barat 
  Komunitas Facebook Seputar Desa Kab. Bandung Barat
  Informasi Terpadu Kawasan Bandung Utara 
  Informasi Terpadu Kawasan Bandung Selatan 
  Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat 


Bandung Barat
Bandung Barat
Kategori:DAS Citarum