Patih

Patih adalah jabatan tinggi pemerintahan yang ada di kerajaan-kerajaan di Nusantara. Patih umumnya menjadi pelaksana pemerintahan di bawah seorang penguasa monarki, sehingga jabatan ini dianggap setara dengan Perdana Menteri. Patih juga dapat berarti pejabat penguasa daerah apabila merupakan jabatan tertinggi disana, seperti pada masa akhir Majapahit di mana daerah sudah tidak lagi dipimpin oleh raja-raja vazal/ raja bawahan dan langsung diperintah oleh seorang patih.

Patih dalam () definisi umumnya identik dengan sistem pemerintahan monarki di Jawa, dengan penguasa monarki sebagai kepala negara, dan patih sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, jabatan patih menyebar ke beberapa daerah lain di Nusantara, antara lain dengan sebutan Pateeh (Brunei), Patti (Maluku), dan Datuk Par-patih Nan Sabatang (Sumatera Barat). Patih di kerajaan-kerajaan Kalimantan dulu kala, adalah para pengelola atau administrator dari bandar-bandar). Seperti yang kita baca Patih Masih adalah administrator bandar yang bernama Masih yaitu di muara Sungai Barito bagian Timur (Bandarmasih, Kota Banjarmasin sekarang). Ada juga Patih Bahan yang menjadi administrator bandar bernama Bahan di muara Sungai Barito bagian Barat (Muarabahan, Marabahan sekarang).

 Jabatan Patih dalam Sejarah 
 Kerajaan-Kerajaan Jawa 
Patih adalah sebutan jabatan bagi seorang kepala pemerintahan di bawah seorang raja sebagai kepala negara, sehingga setara dengan perdana menteri. Patih umumnya dikenal secara populer sebagai suatu jabatan yang eksis di masa Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Dalam kitab Pararaton, dikisahkan bahwa pada masa kekuasaan raja Kertanegara, patih-nya pada saat itu adalah Raganatha, yang pada peristiwa pemberontakan Jayakatwang, sudah tua renta. Saat keraton Singasari diserbu pemberontak, Patih Raganatha setia dengan raja Kertanegara dan ikut gugur pada peristiwa tersebut, sehingga Singasari kehilangan kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus dan runtuh.

Kerajaan Majapahit yang kemudian muncul sebagai penerus Singasari, didirikan oleh Raden Wijaya, juga tidak lama setelah penobatannya mengangkat menteri-menteri pejabat Majapahit, termasuk patih amangkubhumi (perdana menteri). Sengketa mengenai pengangkatan patih inilah yang memicu pemberontakan pertama dalam sejarah Majapahit, yaitu pemberontakan Rangga Lawe. Pararaton mengisahkan bahwa Rangga Lawe awalnya berharap akan diangkat menjadi patih setelah Majapahit didirikan. Namun, Raden Wijaya malah memilih Nambi untuk menjadi Patih Majapahit pertama. Rangga Lawe yang kecewa menggalang kekuatan untuk memberontak, tetapi akhirnya gugur dalam Pertempuran Sungai Tambak Beras.

Dalam sejarah Majapahit, jabatan patih di pusat memiliki gelar resmi yaitu rakryan apatih amangkubhumi, atau biasa disebut mapatih, apatih atau patih. Pejabat patih amangkubhumi Majapahit yang paling tersohor adalah Gajah Mada, yang menggantikan Arya Tadah yang sudah tua. Selain patih amangkubhumi, setiap negara bawahan juga memiliki patih-nya masing-masing, berkedudukan di bawah penguasa monarki vazal bergelar 'Bhre', contohnya adalah seperti Gajah Mada yang pernah menjabat sebagai Patih Kahuripan, dan kemudian menjabat sebagai Patih Daha.
 Kesultanan Banjar 
Di Kerajaan Banjar digunakan pada abad ke-15 berarti:
 mangkubumi
 kepala desa/daerah (bahasa Maanyan: Patis), misalnya Patih Kuin, Patih Rumbih
 menteri misalnya Patih Baras, Patih Luhu/Lau, Patih Dulu.

 Kesultanan Brunei 
Patih Berbai adalah Sultan ke-2 Brunei yang dikenal sebagai Sultan Ahmad. Naik takhta 1408, sebelumnya terkenal dengan nama Pateh Berbai. Pangeran Bendahara yang pertama bagi Brunei dan yang mula-mula mengasaskan nama Brunei yang berasal dari perkataan Baru nah. Menikah dengan adik Ong Sum Ping. Menjadi mertua Sultan Sharif Ali. Pernah menjadi kepala utusan Brunei ke Tiongkok. Wafat 1425.

Datuk-Datuk Suku Caniago
Datuk Perpatih Nan Sabatang adalah paduka raja yang dikenal sebagai Sultan Balun sebelum menjadi Datuk (Paduka Raja) di Minangkabau. Beliau dikenal sebagai leluhur atau seorang yang membuat suku Caniago yang kemudian memutuskan untuk hidup berdemokrasi.

 Lihat pula 
 Wazir Agung
 Perdana Menteri

 Referensi 

Kategori:Sejarah Nusantara