Idham Chalid

Idham Chalid () adalah seorang negarawan dan ulama Indonesia. Ia merupakan salah satu pendiri Partai Persatuan Pembangunan. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ketiga, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia keenam. Chalid juga dikenal sebagai tokoh besar Nahdlatul Ulama.

Ia merupakan salah satu politikus Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda,  Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Bahkan oleh Presiden Soeharto ia dipercaya menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial Ad Interim dan Ketua DPA.

Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa jasanya, Pemerintah Republik Indonesia, mengabadikannya di pecahan uang kertas rupiah baru, pecahan Rp. 5.000,-.

 Latar Belakang 
Idham Chalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satui, bagian tenggara Kalimantan Selatan. Ia merupakan anak tengah dari 8 bersaudara, 4 Laki-laki dan 4 perempuan. Ayahnya H Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai yang sekitar 200 kilometer dari Kota Banjarmasin. Saat usia Idham enam tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman leluhur ayahnya.

Konon, keluarganya berasal dari kalangan bergelar atau bangsawan. Namun, ia memiliki cara dan penilaian tentang keturunan dan nasab. Ajaran Islam dan didikan keras ayahnya mengajarkannya bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada darahnya, melainkan pada amal perbuatan dan darma baktinya.

Idham Chalid memiliki 8 orang anak sebagai buah pernikahannya dengan Ibu Hj. Masturah berasal dari Kalimantan Selatan dan dimakamkan berdampingan di pesantren Darul Qur'an, Cisarua.

 Riwayat 
kiri|jmpl|180px|Uang kertas 5.000 rupiah yang menampilkan Idham Chalid. Diterbitkan pada tahun 2022
Sejak kecil Idham dikenal sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk SR ia langsung duduk di kelas dua dan bakat pidatonya mulai terlihat dan terasah. Keahlian berorasi itu kelak menjadi modal utama Idham Chalid dalam meniti karier di jagat politik.

Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah pada tahun 1922. Idham, yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan, mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum. Kemudian Idham melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis.

Tamat dari Gontor, 1943, Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibu kota, kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai-Nipon sangat kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU.

Ketika Jepang kalah perang dan Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan Rakyat Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia.

Tahun 1947 ia bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan, yang dipimpin Hasan Basry yang juga muridnya saat di Gontor. Usai perang kemerdekaan, Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara RI mewakili Kalimantan. Tahun 1950 ia terpilih lagi menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi. Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, tahun 1952, Idham memilih bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah.

Idham memulai kariernya di NU dengan aktif di GP Ansor. Tahun 1952 ia diangkat sebagai ketua PB Ma’arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi sekretaris jenderal partai, dan dua tahun kemudian menjadi wakil ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955, Idham memegang peran penting sebagai ketua Lajnah Pemilihan Umum NU.

Sepanjang tahun 1952-1955, ia, yang juga duduk dalam Majelis Pertimbangan Politik PBNU, sering mendampingi Rais Am K.H. Abdul Wahab Hasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara.

Dalam Pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Karena perolehan suara yang cukup besar dalam Pemilu 1955, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, NU mendapat jatah lima menteri, termasuk satu kursi wakil perdana menteri, yang oleh PBNU diserahkan kepada Idham Chalid. Pada Muktamar NU ke-21 di Medan bulan Desember tahun yang sama, Idham terpilih menjadi ketua umum PBNU. Saat dipercaya menjadi orang nomor satu NU ia masih berusia 34 tahun. Jabatan tersebut dijabatya hingga tahun 1984 dan menjadikannya orang terlama yang menjadi ketua umum PBNU selama 28 tahun.

Kabinet Ali Sastroamijoyo hanya bertahan setahun, berganti dengan Kabinet Djuanda. Namun Idham Chalid tetap bertahan di posisi wakil perdana menteri sampai Dekret Presiden tahun 1959. Idham kemudian ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan setahun kemudian menjadi wakil ketua MPRS.

Pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang dan tampillah Orde Baru. Namun posisi Idham di pemerintahan tidak ikut tumbang. Dalam Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II dan Kabinet Pembangunan I yang dibentuk Soeharto, ia dipercaya menjabat Menteri Kesejahteraan Rakyat sampai tanggal 28 Oktober 1971Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1971 tertanggal 28 Oktober 1971, diakses 5 Desember 2020.Idham Chalid diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat karena telah menjadi anggota DPR-RI periode 1971-1977.</small>. Kemudian, di akhir tahun 1970 dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan tugas dari mendiang Albert Mangaratua Tambunan yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 1970 sampai dengan 11 September 1971.

Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham kembali mengulang sukses dalam Pemilu 1971. Namun setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP dan NU tergabung di dalam PPP.

Idham Chalid menjabat presiden PPP, yang dijabatnya sampai tahun 1989. Ia juga terpilih menjadi ketua MPR/DPR RI periode 1971-1977. Jabatan terakhir yang diemban Idham Chalid adalah ketua Dewan Pertimbangan Agung sampai tahun 1983.

Dalam bidang pendidikan, Idham mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama/ UNNU (Sekarang Universitas Islam Nusantara) pada 30 November 1950 bersama K.H Subhan Z.E. (Alm.), K.H. Achsien (Alm.), K.H. Habib Utsman Al-Aydarus (Alm.), dan lain-lain dengan K.H.E.Z Muttaqien (Alm.).

Selain mendirikan pesantren di Jakarta dan Cisarua, Bogor, beliau juga di daerah lelulurnya di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, beliau sebelumnya mendirikan pesantren Rasyidiah Khalidiah (Rakha) yg usianya sekatang sudah lebih dari 1 abad dan sampai sekarang tetap berdiri dan berkembang. Pesantren ini telah banyak melahirkan tokoh-tokoh agama dan pendidikan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia.

KH Dr Idham Chalid merupakan salah seorang tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewakili pemerintah di Istana Negara, bersama dengan 6 tokoh lain, berdasarkan Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011 tanggal 7 November 2011.Radar Banjarmasin - Idham Chalid Pahlawan NasionalRadar Banjarmasin - KH Idham Chalid, Pahlawan Nasional Ketiga dari Banua Ia merupakan putera Banjar ketiga yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional setelah Pangeran Antasari dan Hasan Basry.Puar: "KH Idham Chalid Bisa Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional,"  - suaramerdekaTokoh Kalsel Bangga Idham Chalid Pahlawan Nasional - situs resmi NUjmpl|275x275px|Pecahan uang 5000 Rupiah|kiriMantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua MPR/DPR tersebut mendapat gelar Pahlawan Nasional karena dianggap berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai Ketua NU yang menjabat cukup lama, Idham Chalid dapat menentramkan kegelisahan warga NU. Selain untuk agama dan negara, ia juga aktif dalam dunia pendidikan dan mewariskan dua yayasan pendidikan agama Islam Darul Maarif di Jakarta Selatan dan Darul Qur'an di Cisarua-Bogor, yang sekaligus juga menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Komitmennya dalam bidang pendidikan adalah dengan membuka yayasan pendidikan nirlaba untuk orang yang susah atau tidak mampu.

Atas jasa-jasanya selama hidup, Ketua Umum PBNU dari 1956 hingga 1984, KH Idham Chalid menghiasi mata uang Rupiah pecahan 5.000 yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan ditetapkan atas Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Penghargaan 
Selama hidupnya, ia telah menerima berbagai tanda kehormatan dari dalam maupun luar negeri, diantaranya;
 Dalam Negeri 
 :
70px Bintang Republik Indonesia Adipradana (10 Maret 1973)
70px Bintang Mahaputera Utama (15 Februari 1961)
70px Bintang Gerilya (1956)

 Luar Negeri 
 :
70px 1st Rank of the Order of the Yugoslav Flag with Sash (1958)
 :
70px Order of the Republic, 1st Class (1959)
 :
70px Knight Grand Cross of the Order of Orange-Nassau (1971)
 :
70px Grand Gwanghwa Medal of the Order of Diplomatic Service Merit (1976)

 Catatan 

 Referensi 

 Pranala luar 
 Riwayat Hidup KH Idham Chalid - Kompas.com, 11 Juli 2010. Diakses 30 Desember 2013.
 Bagir Manan: Idham Chalid pantas dijadikan teladan - Antaranews.com, 21 April 2013, diakses 21 Februari 2014.
 Sepuluh Tokoh Berpengaruh NU , diakses 1 April 2014.

|-

|-

Kategori:Tokoh Banjar
Kategori:Tokoh Kalimantan Selatan
Kategori:Tokoh dari Tanah Bumbu
Kategori:Tokoh Nahdlatul Ulama
Kategori:Ketua Umum Tanfidziyah PBNU
Kategori:Pendiri NU
Kategori:Politikus Indonesia
Kategori:Wakil Perdana Menteri Indonesia
Kategori:Menteri Indonesia
Kategori:Tokoh Masyumi
Kategori:Politikus Partai Masyumi
Kategori:Politikus Partai Nadhlatul Ulama
Kategori:Politikus Partai Persatuan Pembangunan
Kategori:Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kategori:Ketua Dewan Pertimbangan Agung
Kategori:Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Kategori:Penerima Bintang Republik Indonesia Adipradana
Kategori:Penerima Bintang Mahaputera Utama
Kategori:Anggota DPR RI 1971–1977
Kategori:Anggota DPR RI 1977–1982
Kategori:Tokoh Orde Baru
Kategori:Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Kategori:Cendekiawan Muslim Sunni