Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Demokrasi Terpimpin (), juga disebut Orde Lama (), adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 hingga dimulainya Orde Baru pada tahun 1966. Periode ini menyusul pembubaran periode demokrasi liberal di Indonesia oleh Presiden Soekarno, yang memusatkan kendali atas nama stabilitas politik. Ia mengklaim telah mendasarkan sistem tersebut pada sistem desa tradisional yang berbasis musyawarah dan mufakat, yang berlangsung di bawah bimbingan para tetua desa. Namun, di tingkat nasional, hal ini berarti pemerintahan terpusat di bawah Soekarno: darurat militer, pengurangan besar-besaran terhadap kebebasan sipil dan norma-norma demokrasi, serta Tentara Nasional Indonesia (khususnya Angkatan Darat) dan Partai Komunis Indonesia yang bertindak sebagai blok kekuatan utama.

Soekarno mengusulkan perpaduan tiga unsur nasionalisme, agama, dan komunisme ke dalam konsep pemerintahan Nas-A-Kom atau Nasakom yang kooperatif. Konsep ini bertujuan untuk memuaskan empat faksi utama dalam politik Indonesia—TNI, nasionalis sekuler, kelompok Islam, dan komunis. Dengan dukungan militer, ia memproklamasikan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 dan mengusulkan kabinet yang mewakili semua partai politik besar, termasuk Partai Komunis Indonesia, meskipun partai-partai tersebut tidak pernah benar-benar diberi posisi fungsional dalam kabinet.

 Latar belakang 
Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno:
 Dari segi keamanan nasional: Banyaknya pemberontakan di daerah-daerah pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
 Dari segi perekonomian: Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
 Dari segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota Konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.

Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukan bahwa: 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke UUD 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara sehingga pemungutuan suara harus diulangi. Pemilihan hari kedua menunjukan bahwa: 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukan bahwa: 263 setuju dan 203 menolak.

Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.

Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959:
 Tidak berlaku kembali UUDS 1950
 Berlakunya kembali UUD 1945
 Dibubarkannya konstituante
 Pembentukan MPRS dan DPAS
Setelah diberlakukannya Dekrit Presiden diberlakukan, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Sukarno mengumumkan Kabinet Kerja, sepertiganya menteri berasal dari militer.

 Manipol USDEK 

Dalam upaya menyatukan polarisasi politik di Indonesia, Sukarno menciptakan sebuah manifesto, Manipol/USDEK, yang diwajibkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah selama Era Demokrasi Terpimpin. Dalam pidato Hari Kemerdekaannya pada 17 Agustus 1957, Sukarno menetapkan ideologi demokrasi terpimpin, yang kemudian berganti nama menjadi Manipol (Manifesto Politik). Ideologi ini kemudian diperluas menjadi USDEK - digabung menjadi Manipol USDEK (Manifesto Politik USDEK). Lima poin ideologi ini adalah sebagai berikut:

 Undang-Undang Dasar 1945
 Sosialisme Indonesia
 Demokrasi Terpimpin
 Ekonomi Terpimpin
 Kepribadian Indonesia

Manipol/USDEK dimaksudkan sebagai landasan pemerintahan dan digunakan sebagai upaya melawan kekuatan neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme Barat (Nekolim) untuk menghormati para pahlawan dan martir Revolusi Nasional melawan Belanda yang tak terhitung jumlahnya yang dipimpin oleh Sukarno sebagai pendiri bangsa. Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengadakan sidang pertamanya pada tahun 1960, Manipol/USDEK resmi dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (yang kemudian digabungkan dengan ideologi Nasakom), sehingga harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan ideologi tersebut diamanatkan untuk menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional anti-Barat yang baru di sekolah-sekolah. Buku resmi tentang Manipol/USDEK berisi pidato Presiden Sukarno berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang disampaikan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-14, 17 Agustus 1959. Menurut Sukarno, buku tentang Manipol/USDEK mengibaratkan Pancasila dan Manifesto Politik/USDEK dengan Al-Qur'an dan Hadits shahih, yang merupakan satu dan sama, sehingga Pancasila dan Manifesto Politik/USDEK juga "satu dan sama".

 Peranan PKI 

Partai Komunis Indonesia (PKI) menyambut "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme (sekuler), agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan irian Barat yang dipimpin Soeharto. Menurut Aco Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia.

Presiden Sukarno kemudian menunjuk DN Aidit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat.

 Keterlibatan Amerika Serikat 
Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, Amerika Serikat terlibat secara signifikan dalam bidang militer dengan memberikan bantuan sebesar 64 juta dolar kepada militer Indonesia. Bantuan tersebut berupa perlengkapan dan pelatihan bagi perwira militer sayap kanan Indonesia untuk memperkuat angkatan bersenjata, sebagai upaya Amerika Serikat untuk menjauhkan Indonesia dari pengaruh Uni Soviet dan memperkuat blok Barat dalam konteks Perang Dingin. Keterlibatan ini bertujuan mendukung militer Indonesia yang saat itu menjadi salah satu kekuatan utama dalam sistem Demokrasi Terpimpin yang sangat terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno serta keseimbangan kekuatan antara militer dan partai politik tertentu seperti PKI.

Keterlibatan Amerika Serikat juga terlihat dalam penyelesaian konflik Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat mengambil peran mediasi dalam rangka membantu meredakan konflik tersebut, dengan tujuan menjaga stabilitas kawasan sekaligus menghalangi pengaruh komunis yang sedang berkembang di Indonesia. Melalui peran ini, AS berusaha menjaga hubungan diplomatik yang berpengaruh pada politik Indonesia di era Demokrasi Terpimpin, yang diwarnai oleh dominasi kekuasaan Presiden Soekarno dan perubahan besar dalam langkah kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri Indonesia.

Dengan demikian, keterlibatan Amerika Serikat pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia tidak hanya dalam bentuk bantuan militer, tetapi juga diplomasi strategis untuk membendung pengaruh komunis dan mengamankan kepentingan geopolitik AS di kawasan Asia Tenggara.

 Dampak ke situasi politik 
Era "Demokrasi Terpimpin" diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.

 Catatan 

 Referensi 

 Feith, Herbert (2007) The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia  Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, ISBN 979-3870-45-2
 .
 Mortimer, Rex, (1974) Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965, Cornell University Press, New York ISBN 0-8014-0825-3
 .

 Simanjuntak, PHH (2003) Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform era), Penerbit Djambatan, Jakarta, ISBN 979-428-499-8

Kategori:Sejarah Indonesia
Kategori:Orde Lama
Kategori:Soekarno
Kategori:Demokrasi Terpimpin