Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah perubahan (amendemen) keempat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan keempat disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 yang berlangsung pada tanggal 1–11 Agustus 2002.

 Ikhtisar 
Dalam perubahan keempat ini, MPR menetapkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut.
 Pernyataan MPR mengenai naskah UUD 1945.
 Penambahkan pernyataan penutup pada naskah perubahan kedua (sebelum kolom-kolom tanda tangan) yang hilang.
 Perubahan penomoran pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4) dalam perubahan ketiga menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), serta Pasal 25E menjadi Pasal 25A.
 Penghapusan Bab IV dan pemindahan Pasal 16 ke Bab III.
 Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 23 Ayat (1) dan (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; serta Aturan Tambahan Pasal I dan II.

 Pengubahan dan penambahan 
Perubahan-perubahan tersebut berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
 Pada Pasal 2, Ayat (1) yang menyebutkan susunan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan diubah menjadi terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu.
 Pada Pasal 6A, Ayat (4) ditambahkan dan menyebutkan ketentuan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ronde kedua.
 Pada Pasal 8, Ayat (3) ditambahkan dan menyebutkan tentang ketentuan jika jabatan Presiden dan Wakil Presiden kosong secara bersamaan.
 Pada Pasal 11, klausa yang ada sebelum perubahan ketiga ditetapkan dan ditegaskan sebagai Ayat (1).
 Pasal 16 dipindahkan ke Bab III. Pada pasal itu, jumlah ayat dikurangi dari 2 menjadi 1 ayat. Isi pasal yang mengatur DPA yang merupakan lembaga tinggi negara dihapus dan diganti dengan dewan pertimbangan Presiden yang merupakan lembaga pemerintahan pusat biasa.
 Pasal 23B ditambahkan dan hanya mencakup satu ayat. Isi pasal menyebutkan tentang mata uang.
 Pasal 23D ditambahkan dan hanya mencakup satu ayat. Isi pasal menyebutkan bank sentral.
 Pada Pasal 24, Ayat (3) ditambahkan dan mengatur badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
 Pasal 31 dirombak secara besar-besaran dan jumlah ayat bertambah dari 2 menjadi 5 ayat. Pada Ayat (1), kata pengajaran diganti menjadi pendidikan. Ayat (2) dipindahkan dan dikembangkan ke Ayat (3), menambahkan tujuan sistem pendidikan nasional. Kemudian Ayat (2) yang kosong diberi klausa baru yang menyebutkan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Ayat (4) dan (5) ditambahkan dan secara berurutan menyebutkan alokasi APBN dan APBD untuk kebutuhan pendidikan nasional serta jaminan untuk memajukan iptek.
 Pada Pasal 32, jumlah ayat bertambah dari 1 menjadi 2 ayat. Kata-kata pada Ayat (1) dikembangkan dan ditata ulang, sementara Ayat (2) ditambahkan dan menyebutkan bahasa daerah.
 Pada Pasal 33, dua ayat ditambahkan, yaitu Ayat (4) dan (5). Ayat (4) meyebutkan dasar dan prinsip perekonomian nasional, sedangkan Ayat (5) menyebutkan ketentuan lain mengenai perekonomian nasional.
 Pasal 34 dirombak secara besar-besaran dan jumlah ayat bertambah dari 1 menjadi 4 ayat, sementara klausa yang ada ditetapkan sebagai Ayat (1). Kemudian, Ayat (2), (3), dan (4) ditambahkan dan secara berurutan berisi ketentuan sistem jaminan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan umum, serta ketentuan-ketentuan lain mengenai kesejahteraan sosial.
 Pasal 37 dirombak secara besar-besaran dan jumlah ayat bertambah dari 2 menjadi 5 ayat. Ayat (1) dan (2) dipindahkan ke Ayat (3) dan (4), serta isinya yang mengenai sidang MPR atas perubahan UUD tersebut diubah kententuannya. Sementara itu, Ayat (1) dan (2) yang kosong diberikan klausa-klausa baru yang berisi ketentuan mengenai usul perubahan UUD. Terakhir, Ayat (5) ditambahkan dan menyebutkan tentang klausa pembatasan perubahan UUD.

Sedangkan perubahan berdasarkan bab adalah sebagai berikut.
 Pada Bab XIII, penamaan "Pendidikan" diubah menjadi "Pendidikan dan Kebudayaan".
 Pada Bab XIV, penamaan "Kesejahteraan Sosial" diubah menjadi "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial".

Bagian Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan dirombak ulang. Aturan peralihan yang awalnya terdiri dari 4 pasal dihapuskan seluruhnya dan kemudian tiga pasal aturan peralihan baru ditambahkan ke dalam UUD. Sementara itu, aturan pertambahan yang terdiri dari 2 ayat dihapuskan juga seluruhnya dan kemudian dua pasal aturan tambahan baru ditambahkan ke dalam UUD.

 Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat 

 Pasal 2 


diubah menjadi


 Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara 

 Pasal 6A 

diubah menjadi

 Pasal 8 

diubah menjadi

 Pasal 11 

diubah menjadi

 Pasal 16 

diubah menjadi

 Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung 

 Bab VIII: Hal Keuangan 

 Pasal 23B 

 Pasal 23D 

 Bab IX: Kekuasaan Kehakiman 

 Pasal 24 

diubah menjadi

 Bab XIII: Pendidikan dan kebudayaan 

 Pasal 31 

diubah menjadi

 Pasal 32 

diubah menjadi

 Bab XIV Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial 

 Pasal 33 

diubah menjadi

 Pasal 34 

diubah menjadi

 Pasal 37 

diubah menjadi

 Aturan Peralihan 

 Pasal I 

diubah menjadi

 Pasal II 

diubah menjadi

 Pasal III 

diubah menjadi

 Aturan tambahan 

Diubah menjadi

 Pasal I 

 Pasal II 

 Pranala luar 

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Asli)
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dokumen Satu Naskah)
 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kategori:Undang-Undang Dasar Republik Indonesia