Badan Kepegawaian Negara

Badan Kepegawaian Negara (disingkat BKN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. BKN mempunyai tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BKN dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang sejak 7 Januari 2025 dijabat oleh Zudan Arif Fakrulloh.

 Sejarah 
Pada saat penjajahan, sebagian Pegawai Negeri berada di bawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti itu menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu: Kantor Urusan Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948, berkedudukan di ibu kota pemerintahan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama Pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makasar.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pegawai (KUP) inilah yang menjadi cikal bakal BAKN, sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal lahirnya BAKN. Dienst voor Algemene Personele (DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jenderar Hindia Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948, dikepalai oleh Mr. J.W. Van Hoogstraken dan berkedudukan di Jakarta.

Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta mengawasi supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat. KUP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri dan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.

Kebijakan pemerintah yang dipandang cukup penting pada masa itu adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji Pegawai yang dikenal dengaqn nama PGP-48. Dalam peraturan pemerintah ini, gaji permulaan golongan terendah adalah Rp. 45,- sebulan. Gaji pokok seorang pegawai dengan isteri dan seorang anak tidak akan kurang dari Rp. 65,- sebulan. Asas-asas peraturan penghargaan pengalaman bekerja mulai berlaku pada PGP-48 ini. Ijazah sekolah tidak mempunyai arti penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau kepandaian. Untuk menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat adalah kecakapannya. Sistem penggajian yang dianut dalam PGP-48 adalah sistem horizontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru.

Peraturan Gaji pegawai kemudian diatur kembali dengan PGPN-1955 yang berlaku mulai tahun 1955. Dalam PGPN-1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. Selain gaji pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, tunjangan tanggung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya.

Sejak pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950, pemerintah memandang perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk maksud tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 15 Desember 1950. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta digabungkan menjadi satu.

Meskipun KUP berkedudukan di Jakarta, dalam pelaksanaan tugasnya masih ada unit kerja yang berkedudukan di daerah, yaitu Bagian Tata Usaha Kepegawaian (Biro TUK) di Yogyakarta dan Bagian Pensiun dan Tunjangan (Biro P&T) di Bandung.

Lahirnya BKN

Sesuai dengan perkembangan, di mana peran aparatur pemerintah semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 30/PM/1951 tanggal 7 April 1951.

Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

 Tugas dan Fungsi 
Tugas BKN

BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BKN

Dalam melaksanakan tugas, BKN menyelenggarakan fungsi:
 penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;
 penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
 penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;
 penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
 penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
 penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
 penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;
 pelaksanaan bantuan hukum;
 penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;
 pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan
 pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

 Struktur Organisasi 
Susunan organisasi BKN, terdiri dari:

 Kepala;
 Wakil Kepala;
 Sekretariat Utama;
 Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
 Direktorat Peraturan Perundang-Undangan;
 Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara
 Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara;
 Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
 Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan;
 Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
 Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian;
 Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
 Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi;
 Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
 Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian;
 Direktorat Arsip Kepegawaian;
 Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I;
 Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II;
 Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III;
 Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV;
 Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;
 Pusat Pengembangan Sistem Seleksi;
 Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
 Pusat Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian; dan
 Inspektorat.

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN. Sekretariat Utama terdiri atas:

 Biro Perencanaan dan Organisasi;
 Biro Keuangan;
 Biro Sumber Daya Manusia;
 Biro Umum;
 Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama.

+Nama K/LDasar hukumUnit eselon IUnsur pembantu pimpinanUnsur pelaksanaUnsur pengawasUnsur pendukungStaf ahliBadan Kepegawaian NegaraKeppres 110/2001Sekretariat Utama Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian
 Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan
 Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun
 Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
 Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian.Perpes 58/2013Sekretariat Utama Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
 Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
 Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
 Deputi Bidang Pengawasan dan PengendalianPerpres 92/2024Sekretariat Utama Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara
 Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara
 Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara
 Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara.

 Daftar Kepala 

 R.P. Soeroso (1948–1950)
 Marsono (1950–1960)
 Memed Tanumidjaja (1961–1965)
 Soedirjo (1965–1972)
 A.E. Manihuruk (1972–1987)
 Waskito Reksosudirdjo (1987–1994)
 Soenarko (1994–1999)
 Sofian Effendi (1999–2000)
 Prijono Tjipto Herijanto (2000–2002)
 Sunarti (2002)
 Hardijanto (2002–2004)
 Prapto Hadi (2005–2007)
 Edy Topo Ashari (2007–2012)
 Eko Sutrisno (2012–2015)
 Bima Haria Wibisana (2015–2023)
 Haryomo Dwi Putranto (Plt.) (2023–2025)
 Zudan Arif Fakrulloh (2025–sekarang)

 Kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis 
jmpl|280px|Kantor Regional IV Makassar
jmpl|280px|Peserta seleksi CPNS 2019 sedang menunggu di depan Kantor Regional IV Makassar.
Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, selain memiliki Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Bogor, badan ini juga memiliki sejumlah Kantor Regional (Kanreg) dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN (UPT) sebagai berikut:
+NamaUPTWilayah kerjaKanreg I YogyakartaUPT YogyakartaDaerah Istimewa YogyakartaUPT SemarangJawa TengahKanreg II SurabayaUPT SurabayaJawa TimurKanreg III BandungUPT BandungJawa BaratUPT SerangBantenKanreg IV MakassarUPT MakassarSulawesi SelatanUPT PaluSulawesi TengahUPT KendariSulawesi TenggaraUPT MamujuSulawesi BaratUPT AmbonMalukuKanreg V JakartaUPT JakartaDKI JakartaUPT PontianakKalimantan BaratUPT Bandar LampungLampungKanreg VI MedanUPT MedanSumatera UtaraKanreg VII PalembangUPT PalembangSumatera Selatan UPT JambiJambiUPT PangkalpinangBangka BelitungUPT BengkuluBengkuluKanreg VIII BanjarmasinUPT BanjarmasinKalimantan SelatanUPT SamarindaKalimantan TimurUPT PalangkarayaKalimantan TengahUPT Tanjung SelorKalimantan UtaraKanreg IX JayapuraUPT JayapuraPapuaKanreg X DenpasarUPT DenpasarBaliUPT MataramNusa Tenggara BaratUPT KupangNusa Tenggara TimurKanreg XI ManadoUPT ManadoSulawesi UtaraUPT GorontaloGorontaloUPT TernateMaluku UtaraKanreg XII PekanbaruUPT PekanbaruRiauUPT TanjungpinangKepulauan RiauUPT PadangSumatera BaratKanreg XIII AcehUPT Banda AcehAcehKanreg XIV ManokwariUPT ManokwariPapua Barat
Galeri

 Referensi 

 Pranala luar 

  Situs resmi BKN

Kategori:kepamongprajaan di Indonesia