Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kemendes PDT) adalah kementerian Indonesia dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

 Sejarah 
Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini diganti namanya menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

 Tugas dan fungsi 
jmpl|Gedung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI di Jakarta
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, dan penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 pengawasaan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing, pen1rusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal;
 pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

 Susunan organisasi 
Susunan organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Permendes PDT No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pimpinan
 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
 Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Sekretariat

 Sekretariat Jenderal
 Biro Perencanaan dan Kerja Sama
 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi
 Biro Hubungan Masyarakat
 Biro Hukum
 Biro Umum dan Layanan Pengadaan

Inspektorat

 Inspektorat Jenderal
 Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Inspektorat I
 Inspektorat II
 Inspektorat III
 Inspektorat IV
 Inspektorat V

Direktorat Jenderal

 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan
 Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan
 Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan
 Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan
 Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa

 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
 Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
 Direktorat Pelayanan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
 Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal
 Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal

 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
 Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal
 Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
 Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal
 Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus

Badan

 Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal
 Sekretariat Badan
 Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal
 Pusat Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal
 Pusat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal
 Pusat Data dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal

 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal
 Sekretariat Badan
 Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal
 Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal
 Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian
 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Staf Ahli

 Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan
 Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
 Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi

 Galeri 

 Referensi 

 Lihat pula 
 Daftar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia
 Kementerian Indonesia

 Pranala luar 
  Situs web resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
  Whistleblowing System Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kategori:Kementerian pembangunan desa