Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (disingkat KKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sejak 23 Desember 2020 dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono.

 Tugas dan fungsi 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:

 perurmusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, pelindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
 penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

 Susunan organisasi 
Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

 Sekretariat Jenderal
 Biro Perencanaan
 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
 Biro Hukum
 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
 Biro Umum 
 Biro Pengadaan Barang/Jasa
 Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

 Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan
 Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
 Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut
 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Direktorat Konservasi Ekosistem
 Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
 Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 Direktorat Jasa Bahari
 Direktorat Sumber Daya Kelautan
 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
 Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
 Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
 Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
 Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
 Direktorat Ikan Air Tawar
 Direktorat Ikan Air Payau
 Direktorat Ikan Air Laut
 Direktorat Rumput Laut
 Direktorat Prasarana dan Sarana
 Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 Direktorat Prasarana dan Sarana
 Direktorat Pemberdayaan Usaha
 Direktorat Pengolahan
 Direktorat Pemasaran
 Direktorat Akses dan Promosi
 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan
 Direktorat Pengendalian Operasi Armada
 Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
 Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
 Direktorat Penanganan Pelanggaran
 Inspektorat Jenderal
 Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Inspektorat I
 Inspektorat II
 Inspektorat III
 Inspektorat IV
 Inspektorat V
 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
 Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
 Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 Pusat Manajemen Mutu
 Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer
 Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Terdapat beberapa staf ahli yang merupakan unsur pembantu Menteri Kelautan dan Perikanan di bidang keahlian tertentu, yaitu
 Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
 Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat unit organisasi yang terdiri atas:
 Pusat Data, Statistik, dan Informasi
 Pusat Kebijakan Strategis

 Sejarah 
jmpl|kiri|Lambang kementerian (2011–2021)|176x176px
Sejak era reformasi, perubahan signifikan terjadi di berbagai aspek kehidupan Indonesia, termasuk orientasi pembangunan. Pada masa Orde Baru, fokus pembangunan cenderung pada wilayah daratan, sementara sektor kelautan terabaikan meski Indonesia memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah. Untuk mengatasi hal ini, Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut, diikuti pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL). Nomenklatur DEL kemudian berubah menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) dan akhirnya menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000.

Pada tahun 2009, nomenklatur DKP diubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009. Perubahan ini menegaskan pentingnya sektor kelautan dan perikanan sebagai andalan ekonomi nasional. Struktur KKP terus berkembang, termasuk dengan penambahan Badan Karantina Ikan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017. Pada 2023, era Presiden Joko Widodo, sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023, unsur riset KKP dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sementara urusan karantina ikan dipindahkan ke Badan Karantina Indonesia.

Dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto melantik Ir. Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta Laksdya TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan sebagai Wakil Menteri. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 dan Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2024. Transformasi KKP mencerminkan upaya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama pembangunan Indonesia.Sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 Unsur Perpres 63/2015 Perpres 2/2017 Perpres 38/2023Unsur pembantu pimpinan Sekretariat JenderalUnsur pelaksana (Direktorat Jenderal) Pengelolaan Ruang Laut
 Perikanan Tangkap
 Perikanan Budidaya
 Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Ruang Laut
 Perikanan Tangkap
 Perikanan Budidaya
 Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 Perikanan Tangkap
 Perikanan Budi Daya
 Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananUnsur pengawas Inspektorat JenderalUnsur pendukung (Badan) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
 Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
 Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan PerikananStaf ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 Bidang Kebijakan Publik
 Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga
 Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
 Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut

 Lihat pula 
 Daftar Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia
 Kementerian Indonesia
 Sistem Logistik Ikan Nasional
 Badan Keamanan Laut
 TNI Angkatan Laut
 Organisasi Riset Kebumian dan Maritim

 Referensi 

 Pranala luar 
  Situs web resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Kelautan dan Perikanan
kategori:perikanan di Indonesia

I
I