Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (disingkat Kementerian PKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.

 Sejarah 
Nomenklatur kementerian khusus untuk perumahan pertama kali dibentuk pada 22 April 1978 sebagai Kantor Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat di bawah Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian pada 19 Maret 1983, lembaga ini memisahakan diri mnejadi Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat. 

Pada tahun 1999, lembaga ini naik tingkat menjadi Departemen Permukiman dan Pengembagan Wilayah tepatnya pada 29 Oktober 1999. Kemudian 23 Agustus 2000 dilakukan perombakan kabinet dan departemen. Fungsi nomenklatur pekerjaan umum dilebur ke departemen ini sehingga menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Pada tahun 2004, Departemen ini menjadi kembali Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Status lembaga ini berubah kembali menjadi Kementerian Perumahan Rakyat pada 3 November 2009 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009. Dasar hukum perumahan diperkuat tahun 2011. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman kawasan permukiman adalah lingkungan tempat tinggal di luar kawasan lindung, baik perkotaan maupun perdesaan, yang mendukung kehidupan. Lima tahun kemudian pada 27 Oktober 2014, kementerian ini dilebur ke Kementerian Pekerjaan Umum. 

Kemudian, dibentuk kembali dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kementerian PKP menangani rumah dan kawasan permukiman. Prabowo melantik Maruarar Sirait sebagai Menteri PKP dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP pada 21 Oktober 2024.Dulu Kemenpera, Sekarang Nama Kementerian Perumahan Disingkat PKP

Sejarah nomenklatur
Kantor Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat (1978–1983)
Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat (1983–1998)
Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman (1998-1999)
Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (1999–2000)
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2000–2004)
Kementerian Negara Perumahan Rakyat (2004–2009)
Kementerian Perumahan Rakyat (2009–2014)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2014–2024)
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2024–sekarang)

 Tugas dan Fungsi 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:

 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
 pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

 Susunan organisasi 
Susunan organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Permen PKP No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pimpinan
 Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sekretariat

 Sekretariat Jenderal
 Biro Perencanaan dan Kerja Sama
 Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana
 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 Biro Umum
 Biro Hukum
 Biro Komunikasi Publik

Inspektorat

 Inspektorat Jenderal
 Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Inspektorat Wilayah I
 Inspektorat Wilayah II
 Inspektorat Wilayah III
 Inspektorat Bidang Investigasi

Direktorat Jenderal

 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
 Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
 Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen
 Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman

 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan
 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan
 Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan
 Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan
 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan
 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan
 Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan
 Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
 Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan
 Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas
 Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Staf Ahli

 Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang
 Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan
 Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
 Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pusat

 Pusat Data dan Informasi
 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daftar menteri

Galeri

 Referensi 

 Lihat pula 
 Daftar Menteri Perumahan Rakyat Indonesia
 Kementerian Indonesia

Perumahan Rakyat
Kategori:Kementerian perumahan rakyat