Kabinet Sukiman-Suwirjo

Kabinet Sukiman-SuwirjoKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1951 tertanggal 27 April 1951. merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini diumumkan pada 26 April 1951 dan bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 23 Februari 1952.

 Latar belakang 
Pada 21 Maret 1951, Kabinet Natsir dibubarkan karena kehilangan dukungan politik. Lima hari kemudian, Presiden Soekarno meminta pimpinan Partai Nasional Indonesia dan ketua parlemen Sartono untuk membentuk sebuah kabinet koalisi, tetapi ia gagal mewujudkannya pada 18 April. Pada hari yang sama, Soekarno meminta ketua dewan pimpinan partai Masyumi, Soekiman Wirjosandjojo dan ketua umum PNI Sidik Djojosukarto untuk membentuk kabinet dalam rentang waktu lima hari dengan tambahan tiga hari. Keduanya sepakat bahwa kedua partai akan mendapatkan jumlah posisi yang sama. Namun, terdapat perselisihan terhadap siapa yang akan mendapatkan posisi perdana menteri. Pada akhirnya PNI menuruti permintaaan Soekiman agar posisi perdana menteri diisi dari anggota partai Masyumi asal yang menjabat bukanlah Natsir, yang memimpin kabinet sebelumnya. Soekarno kemudian menyarankan Soekiman mengisi jabatan perdana menteri yang pada akhirnya diterima. Hal tersebut menyebabkan perpecahan antara kubu Soekiman dan Natsir dalam internal partai, dan pimpinan badan partai kubu Natsir menolak komposisi kabinet yang disarankan oleh Sidik dan Soekiman. Hasilnya, tidak ada anggota kubu Natsir yang dimasukkan ke dalam kabinet.

 Pimpinan 
PresidenWakil Presiden Soekarno100px100pxMohammad Hatta
Perdana MenteriWakil Perdana MenteriSukiman Wirjosandjojo100px100pxSuwirjo

 Anggota 
Anggota kabinet diumumkan pada 26 April. Seperti pendahulunya, Kabinet Soekiman berbasiskan anggota partai PNI-Masyumi. Namun, anggota Masyumi merupakan kubu Soekima, dan oposisi yang dipimpin Natsir mengkritisi komposisi kabinet baru. Hanya enam anggota daru kabinet sebelumnya yang kembali menjabat. Berikut merupakan anggota dari Kabinet Soekiman:
No.JabatanPejabatPeriodePartaiMulai menjabatSelesai menjabatPerdana dan Wakil Perdana Menteri  1 Perdana Menteri 75px Sukiman Wirjosandjojo 27 April 1951 23 Februari 1952 Masyumi 2 Wakil Perdana Menteri 75px Suwirjo 27 April 1951 23 Februari 1952 PNIMenteri  3 Menteri Luar Negeri  75px Achmad Subardjo 27 April 1951 23 Februari 1952 Masyumi 4 Menteri Dalam Negeri  75px Iskak Tjokroadisurjo 27 April 1951 23 Februari 1952 Nonpartai 5 Menteri Pertahanan  75px R. Mas SewakaSewaka ditunjuk pada 9 Mei 1951 setelah Sumitro Kolopaking menolak penunjukan. 9 Mei 1951 23 Februari 1952 PIR 6 Menteri Kehakiman 75px Mohammad YaminYamin mengundurkan diri 14 Juni 1951 dan A. Pellaupessy untuk sementara merangkap Menteri Kehakiman. Pada 20 November 1951, posisi Menteri Kehakiman diserahkan kepada Mohammad Nasrun. 27 April 1951 14 Juni 1951 Nonpartai 75px Melkias Agustinus Pellaupessy(ad-interim) 14 Juni 1951 20 November 1951 Demokrat 75px Mohammad Nasrun 20 November 1951 23 Februari 1952 Nonpartai 7 Menteri Penerangan 75px Arnold Mononutu 27 April 1951 23 Februari 1952 Nonpartai 8 Menteri Keuangan  75px Jusuf Wibisono 27 April 1951 23 Februari 1952 Masyumi 9 Menteri Pertanian  75px Suwarto 27 April 1951 23 Februari 1952 Katolik 10 Menteri Perdagangan dan Perindustrian  75px Soejono HadinotoBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1951 tertanggal 19 Juli 1951, Soejono Hadinoto diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Perekonomian atas permintaan sendiri sejak 16 Juli 1951. 27 April 1951 16 Juli 1951 PNI 75px WilopoBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1951 tertanggal 19 Juli 1951, Wilopo diangkat sebagai Menteri Perekonomian sejak 16 Juli 1951. 16 Juli 1951 23 Februari 1952 PNI 11 Menteri Perhubungan 75px Djuanda KartawidjajaUkar Bratakusumah merangkap Menteri Perhubungan sementara sewaktu Djuanda berada di luar negeri. 27 April 1951 23 Februari 1952 Nonpartai 12 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga  75px Ukar Bratakusumah  27 April 1951 23 Februari 1952 PNI 13 Menteri Perburuhan  75px Iskandar Tedjasukmana 27 April 1951 23 Februari 1952 Buruh 14 Menteri Sosial  75px Sjamsuddin Sutan Makmur 27 April 1951 23 Februari 1952 Masyumi 15 Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan  75px Wongsonegoro 27 April 1951 23 Februari 1952 PIR 16 Menteri Agama  75px Abdul Wahid Hasyim 27 April 1951 23 Februari 1952 Masyumi 17 Menteri Kesehatan  75px Johannes Leimena 27 April 1951 23 Februari 1952 Parkindo 18  Menteri Urusan Umum 75px Melkias Agustinus Pellaupessy 27 April 1951 23 Februari 1952 Demokrat 19 Menteri Urusan Pegawai 75px Pandji Suroso 27 April 1951 23 Februari 1952 Parindra 20 Menteri Urusan Agraria 75px GondokusomoBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1951 tertanggal 17 November 1951, Mr. Dr. Gondokusumo diangkat sebagai Menteri Urusan Agraria terhitung mulai 20 November 1951, kemudian Gondokusomo meninggal pada tanggal 6 Maret 1952. 20 November 1951 6 Maret 1952 PIR

 Program kerja 
Adapun Program Kabinet Sukiman-Suwirjo adalah sebagai berikut :
 Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
 Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani.
 Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan.
 Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk dewan konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.
 Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan.
 Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara.
 Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya.

 Pembubaran kabinet 
Pada tahun 1952, Menteri Luar Negeri Achmad Subarjo, diam-diam menandatangani perjanjian Mutual Security Act dengan Amerika Serikat yang merupakan sebuah perjanjian keamanan untuk membentuk dewan keamanan bersama antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang berhubungan dekat dengan AS. Perjanjian tersebut menggantikan Rencana Marshall yang dibuat pada akhir Perang Dunia II. Perjanjian tersebut ditandatangani antara Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, H. Merle Cochran. Perjanjian tersebut dianggap merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Ditanda tanganinya perjanjian tersebut juga dianggap sebagai masuknya Indonesia menjadi bagian dari Blok Barat yang pada saat itu sedang berkonflik dengan Blok Timur. Akibat adanya kritik dan tekanan terhadap ditanda tanganinya perjanjian tersebut, Kabinet Soekiman mengembalikan amanat pemerintahan kepada Presiden Soekarno di tahun yang sama.

 Catatan 

 Referensi 


 Pranala luar 

 Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Sukiman-Suwirjo
Kategori:Pendirian tahun 1951 di Indonesia
Kategori:Pembubaran tahun 1952 di Indonesia
Kategori:Kabinet yang didirikan tahun 1951
Kategori:Kabinet yang dibubarkan tahun 1952