Kabinet Wilopo

Kabinet WilopoKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952. adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo dan Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Kabinet ini termasuk kabinet zaken, yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu.

 Latar belakang 
Kabinet Soekiman dibubarkan pada Februari 1952 karena adanya kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo dan Duta Besar Amerika Horace Merle Cochran terhadap Mutual Security Act (penerus Marshall Plan). Kerja sama dengan AS tersebut bertentangan dengan kebijakan luar negeri independen yang diusung, terpisah dari dua blok kekuatan Perang Dingin. Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk memberhentikan Soebardjo pada 21 Februari, dan dua hari kemudian seluruh kabinet Soekiman memutuskan untuk mengundurkan diri.

Setelah bubarnya kabinet Soekiman, Presiden Soekarno menunjuk dua orang untuk membentuk kabinet baru: Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi dan Sidik Djojosukarto dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, pada masa pembentukannya, muncul keretakan di dalam partai Masyumi, yang berujung pada perpecahan gerakan Nahdlatul Ulama (dan akhirnya berlanjut sebagai partai baru beberapa bulan kemudian). Hal ini membuat formasi menjadi semakin rumit sehingga keduanya mengembalikan mandat pembentukan kabinet kepada presiden pada tanggal 18 Maret.

Soekarno kemudian menunjuk Wilopo dari PNI, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada kabinet sebelumnya, untuk membentuk kabinet koalisi yang baru. Dalam beberapa hari, Wilopo berhasil membentuk koalisi yang terdiri dari PNI Masyumi, kemudian ditambah oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Indonesia Raya (PIR), Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Buruh. Kabinet Wilopo kemudian resmi dilantik serta bertugas pada tanggal 3 April 1952.

 Pimpinan 
PresidenWakil Presiden Soekarno100px100pxMohammad Hatta
Perdana MenteriWakil Perdana MenteriWilopo100px100pxPrawoto Mangkusasmito

 Anggota 
Berikut ini adalah anggota Kabinet Wilopo.
No.JabatanPejabatPeriodePartai PolitikMulai menjabatSelesai menjabatPerdana dan Wakil Perdana Menteri  1 Perdana Menteri 75px Wilopo 3 April 1952 3 Juni 1953 PNI 2 Wakil Perdana Menteri 75px Prawoto Mangkusasmito 3 April 1952 3 Juni 1953 MasyumiMenteri  3 Menteri Luar Negeri  75px WilopoWilopo dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim pada tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952). Diganti oleh Mukarto (PNI) yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri terhitung mulai tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952).(ad-interim) 3 April 1952 29 April 1952 PNI 75px Moekarto Notowidigdo 29 April 1952 3 Juni 1953 PNI 4 Menteri Dalam Negeri  75px Mohammad Roem 3 April 1952 3 Juni 1953 Masyumi 5 Menteri Pertahanan  75px Sri Sultan Hamengkubuwana IXAtas permohonan sendiri terhitung mulai tanggal 2 Januari 1953, Hamengkubuwono IX diberhentikan dengan hormat dari jabatannya (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953). Posisinya digantikan oleh Perdana Menteri Wilopo sejak 2 Januari 1953 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953. 3 April 1952 2 Januari 1953 Nonpartai 75px Wilopo 2 Januari 1953 3 Juni 1953 PNI 6 Menteri Kehakiman  75px Lukman Wiriadinata 3 April 1952 3 Juni 1953 PSI 7 Menteri Penerangan 75px Arnold Mononutu 3 April 1952 3 Juni 1953 PNI 8 Menteri Keuangan  75px Sumitro Djojohadikusumo 3 April 1952 3 Juni 1953 PSI 9 Menteri Pertanian  75px Mohammad Sardjan 3 April 1952 3 Juni 1953 Masyumi 10 Menteri Perdagangan  75px Soemanang Soerjowinoto 3 April 1952 3 Juni 1953 PNI 11 Menteri Perhubungan 75px Djuanda Kartawidjaja 3 April 1952 3 Juni 1953 Nonpartai 12 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga 75px Suwarto 3 April 1952 3 Juni 1953 PKRI 13  Menteri Perburuhan 75px Iskandar Tedjasukmana 3 April 1952 3 Juni 1953 Buruh 14  Menteri Sosial  75px Anwar TjokroaminotoDengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1953 tanggal 9 Mei 1953, atas permohonan sendiri Anwar Tjokroaminoto diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Sosial, terhitung mulai 11 Mei 1953. 3 April 1952 11 Mei 1953 PSII 75px Pandji SurosoTerhitung mulai tanggal 11 Mei 1953, Pandji Suroso diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai dan diangkat sebagai Menteri Sosial dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1953 tertanggal 19 Mei 1953. 11 Mei 1953 3 Juni 1953 Parindra 15  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  75px Bahder Djohan 3 April 1952 3 Juni 1953 Nonpartai 16 Menteri Agama 75px Fakih Usman 3 April 1952 3 Juni 1953 Masyumi 17 Menteri Kesehatan  75px Johannes Leimena 3 April 1952 3 Juni 1953 Parkindo 18 Menteri Negara Urusan Pegawai(dihapuskan sejak 11 Mei 1953) 75px Pandji Suroso 3 April 1952 11 Mei 1953 Parindra

 Program Kerja 
Program kerja dari kabinet Wilopo hampir mirip dengan dua kabinet sebelumnya, Natsir dan Soekiman. Program kerja tersebut terdiri dari enam poin diantaranya:

 Organisasi Negara 
 Menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan dewan-dewan daerah
 Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah
 Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat

 Kemakmuran 
 Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional, termasuk bahan makanan rakyat
 Melanjutkan usaha perubahan agraria
 Meningkatkan di bidang sektor pariwisata

 Keamanan 
Menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketenteraman. 
 Perburuhan 
Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional
 Pendidikan 
Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran
 Luar Negeri 
 Mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia
 Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
 Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

 Kontroversi 

Proposal Kabinet Wilopo untuk merombak Angkatan Darat untuk menghemat anggaran tidak disukai oleh pihak militer. Kepala Staf Angkatan Darat yang saat itu dijabat oleh Abdul Haris Nasution berseteru dengan parlemen apa yang mereka lihat sebagai campur tangan sipil yang berlebihan dalam urusan militer. Setelah pemecatan seorang perwira pro-pemerintah pada bulan Juli 1952, parlemen mulai menuntut restrukturisasi kepemimpinan angkatan bersenjata secara signifikan, dan setelah tiga bulan ketegangan mencapai puncaknya dengan ribuan demonstran yang dimobilisasi oleh tentara di Jakarta. Presiden Soekarno berhasil meredam para demonstran dan meyakinkan para perwira militer, tetapi menolak memenuhi tuntutan apa pun. Segera setelah kejadian tersebut, sebagian besar komando tertinggi angkatan darat dimutasi.

 Pembubaran kabinet 

Bubarnya Kabinet Wilopo diawali oleh peristiwa di desa Tanjung Morawa, Sumatera Utara pada16 Maret 1953. Sebelum Perang Dunia Kedua, terdapat perkebunan besar kelapa sawit, teh, dan tembakau milik Perusahaan Deli. Pada masa pendudukan Jepang, perkebunan diambil alih oleh penduduk lokal, tetapi berdasarkan Konferensi Meja Bundar tahun 1949 ditetapkan bahwa investor asing diperbolehkan melanjutkan aktivitasnya sebelum perang di Indonesia. Kabinet Wilopo memutuskan untuk menanggapi hal ini dan memerintahkan penduduk lokal untuk meninggalkan perkebunan.

Barisan Tani Indonesia (BTI), kelompok aksi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), tidak setuju dan menghasut masyarakat untuk memberontak. Hal ini akhirnya berujung pada bentrokan dengan polisi yang mengakibatkan 6 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Menyusul kejadian ini, pihak oposisi mengajukan mosi tidak percaya. Bahkan sebelum pemungutan suara, Kabinet Wilopo memutuskan untuk mengundurkan diri.

 Sumber 



 Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

 Referensi 

 Pranala luar 


Wilopo
Kategori:Pendirian tahun 1952 di Indonesia
Kategori:Pembubaran tahun 1953 di Indonesia
Kategori:Kabinet yang didirikan tahun 1952
Kategori:Kabinet yang dibubarkan tahun 1953