Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (disingkat KemenPPPA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PPPA dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Arifah Choiri Fauzi.

 Tugas dan fungsi 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan, perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
 koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
 koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
 penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
 pengelolaan data gender dan anak;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

 Susunan organisasi 
Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

Pimpinan
 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sekretariat

 Sekretariat Kementerian
 Biro Data dan Informasi
 Biro Perencanaan dan Keuangan
 Biro Hukum dan Kerja Sama
 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

Deputi

 Deputi Bidang Kesetaraan Gender
 Sekretariat Deputi
 Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I
 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Pemerintah Daerah Wilayah II
 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
 Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender

 Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
 Sekretariat Deputi
 Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I
 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III

 Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
 Sekretariat Deputi
 Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat
 Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
 Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan

 Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
 Sekretariat Deputi
 Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
 Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
 Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
 Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Staf Ahli

 Staf Ahli Bidang Partisipati dan Lingkungan Strategis
 Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
 Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Inspektorat

 Inspektorat Kementerian

 Sejarah 

Berikut ini adalah perubahan nomenklatur kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
 Tahun 1978–1983, Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (MENMUD UPW)
 Tahun 1983–1998, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW)
 Tahun 1998–1999, Kantor Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita (MENPERTA)
 Tahun 1999–2001, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (MENPERPU)
 Tahun 2001–2009, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian Negara PP)
 Tahun 2009–sekarang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

 Alokasi Anggaran untuk Kelompok Rentan 

 2025 
Pada tahun 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengalokasikan dana sebesar Rp252 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Dana ini secara khusus ditujukan untuk penanganan isu perempuan dan anak. Alokasi anggaran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi korban.

Galeri

 Referensi 

 Pranala luar 
  Situs web resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indonesia
I
I