Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan resmi menjabat mulai periode 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955.

 Latar belakang 
Setelah bubarnya Kabinet Wilopo pada 3 Juni 1953, perpecahan dan ketidaksepakatan yang besar dalam Dewan Perwakilan Rakyat sementara membuat pembentukan kabinet baru menjadi tidak kondusif. Usulan untuk menunjuk Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru ditolak karena dianggap inkonstitusional oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Pencarian terus dilakukan untuk mencari pilihan 'kabinet bisnis' atau kabinet persatuan nasional. Sebagai solusi, Ki Sarmidi Mangunsarkoro dari PNI dan Mohamad Roem dari Masyumi ditunjuk untuk membentuk kabinet baru pada 15 Juni. Pembentukan mereka gagal dan keduanya mengembalikan mandat pembentukan kabinet kepada Presiden Soekarno pada 22 Juni.

Upaya pembentukan yang pertama dilakukan oleh Moekarto Notowidigdo (PNI) dan kemudian Boerhanoeddin Harahap (Masyumi) juga gagal. Karena PNI dan Masyumi tidak dapat mencapai kata sepakat, Soekarno menunjuk Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) untuk membentuk kabinet baru. Wongsonegoro menyusun rancangan program kabinet melalui konsultasi dengan partai lain, dan akhirnya berhasil membentuk koalisi. Yang tidak termasuk dalam koalisi ini adalah Partai Masyumi, yang menjadi oposisi untuk pertama kalinya sejak 1947. Nahdlatul Ulama (NU), yang memisahkan diri dari Masyumi, ikut serta dalam kabinet. Ali Sastroamidjojo dari PNI menjadi Perdana Menteri dan Wongsonegoro sendiri menjadi Wakil Perdana Menteri, begitu pula Zainul Arifin dari NU. Ali Sastroamidjojo tidak hadir pada seluruh pembentukan dan pelantikan kabinet, karena ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Kabinet dilantik pada tanggal 30 Juli sementara pelantikan resmi perdana menteri dilakukan pada 12 Agustus.

 Pimpinan 
PresidenWakil Presiden Soekarno100px100pxMohammad Hatta
Perdana MenteriWakil Perdana MenteriAli Sastroamidjojo100px100px100pxWongsonegoroZainul Arifin Pohan

 Anggota 
Berikut ini adalah anggota Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
No.JabatanFotoPejabatMulai menjabatSelesai menjabatPartaiPerdana dan Wakil Perdana Menteri  1 Perdana Menteri 75px Ali Sastroamidjojo 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PNI 2 Wakil Perdana Menteri I 75px Wongsonegoro 1 Agustus 1953 23 Oktober 1954 PIR Wakil Perdana Menteri II 75px Zainul Arifin Pohan 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 NUMenteri  3 Menteri Luar Negeri  75px Sunario Sastrowardoyo 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PNI 4 Menteri Dalam Negeri  75px Hazairin 1 Agustus 1953 23 Oktober 1954 PIR 75px Zainul Arifin Pohan(ad-interim) 23 Oktober 1954 19 November 1954 NU 75px R. Sunarjo 19 November 1954 24 Juli 1955 NU 5 Menteri Perekonomian  75px Iskak Tjokroadisurjo 1 Agustus 1953 8 November 1954 PNI 75px Roosseno Soerjohadikoesoemo 8 November 1954 24 Juli 1955 PIR 6 Menteri Keuangan  75px Ong Eng Die 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PNI 7 Menteri Pertahanan  75px Iwa Kusumasumantri 1 Agustus 1953 13 Juli 1955 Progresif 8 Menteri Kehakiman 75px Djody Gondokusumo 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PRN 9 Menteri Penerangan 75px Ferdinand Lumban Tobing 1 Agustus 1953 24 Juli 1955SKI 10 Menteri Perhubungan 75px Abikusno Tjokrosujoso 1 Agustus 1953 14 September 1953 PSII 75px Roosseno Soerjohadikoesoemo(ad-interim) 29 September 1953 23 Oktober 1954 PIR 75px Ali Sastroamidjojo(ad-interim) 23 Oktober 1954 19 November 1954 PNI 75px Adnan Kapau Gani 19 November 1954 24 Juli 1955 Nonpartai 11 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga  75px Roosseno Soerjohadikoesoemo 1 Agustus 1953 12 Oktober 1953 PIR 75px Mohammad Hasan 12 Oktober 1953 24 Juli 1955 Nonpartai 12 	Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan 75px Mohammad Yamin 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 Nonpartai 13 Menteri Perburuhan 75px Sutan Muchtar Abidin 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 Buruh 14 Menteri Pertanian  75px Sadjarwo Djarwonagoro 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 BTI 15 Menteri Agama  75px Masjkur 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PNI 16 Menteri Kesehatan  75px Ferdinand Lumban Tobing(ad-interim) 1 Agustus 1953 12 Oktober 1953 SKI 75px Lie Kiat Teng 12 Oktober 1953 24 Juli 1955 PSII 17 Menteri Sosial 75px Pandji Suroso 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 Parindra 18 Menteri Urusan Kesejahteraan Negara  75px Soedibjo 1 Agustus 1953 14 September 1953 PSII 75px Wongsonegoro(ad-interim) 29 September 1953 23 Oktober 1954 Parindra 110x110px Sirajuddin Abbbas 23 Oktober 1954 24 Juli 1955 Perti 19 Menteri Urusan Agraria 75px Mohammad Hanafiah 1 Agustus 1953 19 November 1954 NU 75px I Gusti Gde Rake 19 November 1954 24 Juli 1955 PRN

 Program Kabinet 
 Dalam Negeri 
 Keamanan 
 Memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat
 Menyempurnakan hubungan antar alat-alat kekuasaan Negara

 Pemilihan Umum 
Segera melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat
 Kemakmuran dan Keuangan 
 Menitikberatkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata
 Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota
 Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan
 Memperbaiki pengawasan penggunaan uang negara
 Organisasi Negara 
 Memperbaharui politik desentralisasi dengan cara menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkatan terbawah
 Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai
 Memberantas korupsi dari birokrasi
 Perburuhan 
Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali ketenagakerjaan sebesar-besarnya
 Perundang-undangan 
Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan

 Politik Luar Negeri 
 Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia
 Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
 Memperjuangkan dan mengusahakan kembali integrasi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya
 Kebijaksanaan Pemerintah 
Mengusahakan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen.

 Kesulitan dan bubarnya kabinet 
Pemerintahan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I kesulitan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam bidang keamanan, terdapat gerakan separatis Darul Islam dan pemberontakan di sebagian besar wilayah Aceh. Peningkatan kesejahteraan dihadapi oleh masalah inflasi yang tinggi dan korupsi. Keberhasilan pada masa Ali Sastroamidjojo adalah terlaksananya Konferensi Asia–Afrika pada April 1955. Konferensi tersebut merupakan langkah pertama Gerakan Non-Blok dan saat itu merupakan terobosan besar bagi Indonesia dalam membentuk negara dunia ketiga yang independen (terpisah dari kekuatan blok Perang Dingin).

Permasalahan terbesar bagi Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang kemudian berakibat pada dibubarkannya kabinet tersebut disebabkan oleh Menteri Pertahanan Iwa Koesoemasoemantri dari 'faksi progresif' (terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia). Menteri Iwa menunjuk perwira angkatan darat tanpa melihat norma-norma yang ada serta keinginan dari angkatan darat. Masalah tersebut memuncak pada Juni 1955 ketika kabinet menunjuk Bambang Utoyo, perwira berpangkat rendah yang diketahui merupakan simpatisan Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Upacara pelantikan Bambang Utoyo kemudian diboikot oleh hampir seluruh perwira angkatan darat dan orkestra militer. Menteri Iwa mengundurkan diri, tetapi tidak dapat menyelamatkan kabinet setelah partai Nahdlatul Ulama menarik dukungan terhadap kabinet.

Menurut Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Hugh Smith Cumming Jr., ketidakpuasan terhadap keputusan menteri Iwa tidak hanya dari angkatan darat. Kebijakan ekonomi dan peralihan terhadap komunisme oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Ali, merupakan salah satu alasan mengapa sebagian besar masyarakat dan Nahdlatul Ulama menarik dukungan. Kabinet Ali I kemudian mengundurkan diri pada 24 Juli 1955.

 Galeri 

 Catatan 

 Referensi 

Bibliografi

 Pranala luar 

 Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Ali Sastroamidjojo I
Kategori:Pendirian tahun 1953 di Indonesia
Kategori:Pembubaran tahun 1955 di Indonesia
Kategori:Kabinet yang didirikan tahun 1953
Kategori:Kabinet yang dibubarkan tahun 1955