Paspor

jmpl|300x300px|Paspor Indonesia
Paspor adalah dokumen perjalanan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengesahkan identitas dan kewarganegaraan seseorang untuk perjalanan internasional. Paspor memungkinkan pemegangnya untuk memasuki dan tinggal sementara di negara asing, mengakses bantuan dan perlindungan setempat, serta memperoleh bantuan konsuler dari pemerintah mereka. Selain memfasilitasi perjalanan, paspor merupakan mekanisme kunci untuk pengendalian perbatasan dan pengaturan migrasi; paspor juga dapat berfungsi sebagai dokumen identitas untuk berbagai keperluan domestik. 

Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Adakalanya pula sebuah paspor mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang paspor itu. Sebagai contoh, dahulu pemegang paspor Indonesia sempat dilarang berkunjung ke negara Israel dan Taiwan. 

Dokumen perjalanan yang dikeluarkan negara telah ada dalam berbagai bentuk sejak zaman kuno; paspor modern diadopsi secara universal dan distandarisasi pada tahun 1920. Paspor berbentuk buku kecil yang memuat nama dan lambang pemerintah penerbit serta informasi biografi individu, termasuk nama lengkap, foto, tempat dan tanggal lahir, dan tanda tangan. Paspor tidak menciptakan hak apa pun di negara yang dikunjungi atau membebankan kewajiban apa pun pada negara penerbit; sebaliknya, paspor memberikan sertifikasi kepada pejabat pemerintah asing tentang identitas dan hak pemegangnya untuk bepergian, dengan halaman yang tersedia untuk menempelkan stempel masuk dan keluar serta visa perjalanan—pengesahan yang memungkinkan individu untuk masuk dan tinggal sementara di suatu negara untuk jangka waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu.

Sejak tahun 1998, banyak negara telah beralih ke paspor biometrik, yang berisi chip mikro tertanam untuk memfasilitasi otentikasi dan melindungi dari pemalsuan. Per Juli 2024, lebih dari 150 yurisdiksi menerbitkan "paspor elektronik" tersebut; Paspor non-biometrik yang diterbitkan sebelumnya biasanya tetap berlaku hingga masa berlakunya habis.thumb|Pemeriksaan paspor di Bandara Internasional Dubai
Persyaratan untuk mendapatkan paspor berbeda-beda tergantung yurisdiksi, meskipun kewarganegaraan merupakan prasyarat umum. Namun, paspor dapat diterbitkan kepada individu yang tidak memiliki status atau hak penuh sebagai warga negara, seperti warga negara Amerika atau Inggris. Demikian pula, kelompok individu tertentu, seperti diplomat dan pejabat pemerintah, dapat diberikan paspor khusus yang memberikan hak dan hak istimewa tertentu, seperti kekebalan dari penangkapan atau penuntutan.

Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian di mana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

Beberapa pemerintahan berusaha mengontrol pergerakan warganya dan warga asing di negara mereka dengan menerbitkan "paspor internal". Misalnya di bekas negara Uni Soviet, untuk setiap warga negaranya agar diterbitkan sebuah "propiska" untuk mengontol pergerakan mereka di seluruh wilayah negara tersebut. Sistem ini sebagiannya masih diterapkan di Rusia.

Meskipun paspor biasanya diterbitkan oleh pemerintah nasional, entitas subnasional tertentu berwenang untuk menerbitkan paspor kepada warga negara yang tinggal di dalam wilayah mereka. Selain itu, jenis dokumen perjalanan lainnya mungkin memiliki peran yang serupa dengan paspor tetapi tunduk pada persyaratan kelayakan, tujuan, atau pembatasan yang berbeda. 

 Etimologi dan asal-usul 
Sumber etimologis menunjukkan bahwa istilah "paspor" mungkin berasal dari dokumen yang dibutuhkan oleh beberapa negara bagian Italia abad pertengahan agar seseorang dapat melewati pelabuhan fisik (bahasa Italia passa porto, "melewati pelabuhan") atau gerbang (bahasa Italia passa porte, "melewati gerbang") dari kota atau wilayah hukum yang dikelilingi tembok. said that passport may signify either a permission to pass through a portus or gate, but noted that an earlier work had contained information that a traveling warrant, a permission or license to pass through the whole dominions of any prince, was originally called a pass par tout. Dokumen-dokumen tersebut dikeluarkan oleh otoritas lokal kepada para pelancong asing—berbeda dengan warga lokal, seperti praktik modern saat ini—dan umumnya berisi daftar kota-kota yang diizinkan untuk dimasuki atau dilewati oleh pemegang dokumen. Secara umum, dokumen tidak diperlukan untuk perjalanan ke pelabuhan laut, yang dianggap sebagai titik perdagangan terbuka, tetapi dokumen diperlukan untuk melewati kontrol pelabuhan dan perjalanan ke pedalaman dari pelabuhan laut. Peralihan dari kendali pribadi ke kendali negara atas pergerakan merupakan aspek penting dari peralihan dari feodalisme ke kapitalisme. Kewajiban komunal untuk memberikan bantuan kepada kaum miskin merupakan sumber penting dari keinginan untuk mengendalikan pergerakan.:10

 Sejarah 
Salah satu referensi paling awal yang diketahui mengenai dokumen yang memiliki peran serupa dengan paspor ditemukan dalam Alkitab Ibrani. Kitab , yang berasal dari sekitar tahun 450 SM, menyatakan bahwa Nehemia, seorang pejabat yang melayani Raja Artahsasta I dari Persia, meminta izin untuk melakukan perjalanan ke Yudea; raja mengabulkan permintaannya dan memberinya surat "kepada para gubernur di seberang sungai" yang meminta agar ia dapat melewati wilayah mereka dengan aman.

Teks politik India kuno Arthashastra (abad ke-3 SM) menyebutkan surat izin yang dikeluarkan dengan tarif satu masha per surat izin untuk masuk dan keluar negara, dan menjelaskan tugas Mudrādhyakṣa (terj. har. 'Pengawas Segel') yang harus mengeluarkan surat izin yang disegel sebelum seseorang dapat masuk atau keluar dari pedesaan.

Paspor merupakan bagian penting dari birokrasi Tiongkok sejak zaman Han Barat (202 SM – 9 M), bahkan mungkin sejak zaman Dinasti Qin. Paspor membutuhkan detail seperti usia, tinggi badan, dan ciri fisik. Paspor (傳; zhuan) ini menentukan kemampuan seseorang untuk bergerak di seluruh wilayah kekaisaran dan melalui pos pemeriksaan. Bahkan anak-anak pun membutuhkan paspor, tetapi anak-anak berusia satu tahun atau kurang yang berada dalam pengawasan ibu mereka mungkin tidak membutuhkannya.

Di Kekhalifahan Islam abad pertengahan, salah satu bentuk paspor adalah bara'a, yaitu tanda terima pembayaran pajak. Hanya orang-orang yang membayar zakat (bagi Muslim) atau jizya (bagi dhimmi) yang diizinkan bepergian ke berbagai wilayah Kekhalifahan; dengan demikian, tanda terima bara'a merupakan "paspor dasar".

Pada abad ke-12, Republik Genoa mengeluarkan dokumen yang disebut Bulletta, yang diterbitkan kepada warga negara Republik yang bepergian ke pelabuhan-pelabuhan pusat perdagangan dan pelabuhan-pelabuhan koloni Genoa di luar negeri, serta kepada orang asing yang memasuki wilayah tersebut.

Raja Henry V dari Inggris dianggap sebagai penemu apa yang oleh sebagian orang dianggap sebagai paspor Inggris pertama dalam pengertian modern, sebagai sarana untuk membantu rakyatnya membuktikan identitas mereka di negeri asing. Referensi paling awal tentang dokumen ini ditemukan dalam Undang-Undang Parlemen tahun 1414.A brief history of the passport  – The Guardian Pada tahun 1540, pemberian dokumen perjalanan di Inggris menjadi wewenang Dewan Penasihat Kerajaan Inggris (Privy Council of England), dan sekitar waktu itulah istilah "paspor" mulai digunakan. Pada tahun 1794, penerbitan paspor Inggris menjadi tugas Kantor Sekretaris Negara (Office of the Secretary of State). Di Kekaisaran Romawi Suci, Sidang Kekaisaran Augsburg tahun 1548 mewajibkan masyarakat untuk menyimpan dokumen kekaisaran untuk bepergian, dengan risiko pengasingan permanen.John Torpey, Le contrôle des passeports et la liberté de circulation. Le cas de l'Allemagne au XIXe siècle, Genèses, 1998, n° 1, pp. 53–76

Pada tahun 1791, Louis XVI menyamar sebagai seorang pelayan selama Pelariannya ke Varennes karena paspor untuk kaum bangsawan biasanya mencantumkan sejumlah orang berdasarkan fungsinya tetapi tanpa deskripsi lebih lanjut.:31–32

Perjanjian Kartu Identitas tanggal 18 Oktober 1850 di antara negara-negara bagian Jerman menstandarisasi informasi termasuk negara bagian penerbit, nama, status, tempat tinggal, dan deskripsi pemegang. Para pekerja harian dan pencari kerja dari segala jenis tidak diperbolehkan menerima kartu identitas.:92–93

Sebelum Perang Dunia I, dalam sebagian besar situasi hanya laki-laki dewasa yang dapat memperoleh paspor; nama anggota keluarga mereka dicantumkan dalam paspor jika mereka bepergian bersama. Bahkan jika seorang wanita yang sudah menikah memiliki paspor sendiri, dia tidak dapat menggunakannya tanpa kehadiran suaminya.:93–94

 Perkembangan modern 
Perkembangan pesat infrastruktur kereta api dan peningkatan kekayaan di Eropa yang dimulai pada pertengahan abad ke-19 menyebabkan peningkatan besar dalam volume perjalanan internasional dan akibatnya terjadi pelonggaran sistem paspor yang unik selama kurang lebih tiga puluh tahun sebelum Perang Dunia I. Kecepatan kereta api, serta jumlah penumpang yang melintasi berbagai perbatasan, membuat penegakan hukum paspor menjadi sulit. Reaksi umum yang muncul adalah pelonggaran persyaratan paspor. Pada akhir abad kesembilan belas hingga Perang Dunia I, paspor pada umumnya tidak diperlukan untuk perjalanan di dalam Eropa, dan melintasi perbatasan merupakan prosedur yang relatif mudah. ​​Akibatnya, relatif sedikit orang yang memiliki paspor.

Selama Perang Dunia I, pemerintah Eropa memperkenalkan persyaratan paspor perbatasan untuk alasan keamanan, dan untuk mengendalikan emigrasi orang-orang dengan keterampilan yang berguna. Kontrol ini tetap berlaku setelah perang, menjadi prosedur standar, meskipun kontroversial. Turis Inggris pada tahun 1920-an mengeluh, terutama tentang foto dan deskripsi fisik yang dilampirkan, yang mereka anggap menyebabkan "dehumanisasi yang buruk". Undang-Undang Kewarganegaraan dan Status Orang Asing Inggris disahkan pada tahun 1914, yang secara jelas mendefinisikan konsep kewarganegaraan dan menciptakan bentuk paspor berupa buku kecil. Undang-undang ini juga mewajibkan adanya foto dalam paspor.:93

Pada tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi tentang paspor, Konferensi Paris tentang Paspor & Formalitas Bea Cukai dan Tiket Terusan. Pedoman paspor dan desain buku umum dihasilkan dari konferensi tersebut, yang kemudian diikuti oleh konferensi pada tahun 1926 dan 1927. Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan paspor Nansen kepada pengungsi tanpa kewarganegaraan dari tahun 1922 hingga 1938.

Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi perjalanan pada tahun 1963, tidak ada pedoman paspor yang dihasilkan dari konferensi tersebut. Standardisasi paspor baru muncul pada tahun 1980, di bawah naungan ICAO. Standar ICAO mencakup standar untuk paspor yang dapat dibaca mesin. Paspor semacam itu memiliki area di mana sebagian informasi yang biasanya ditulis dalam bentuk teks ditulis sebagai rangkaian karakter alfanumerik, dicetak dengan cara yang sesuai untuk pengenalan karakter optik (OCR). Hal ini memungkinkan petugas perbatasan dan agen penegak hukum lainnya untuk memproses paspor ini lebih cepat, tanpa harus memasukkan informasi secara manual ke dalam komputer. ICAO menerbitkan Dokumen 9303 Dokumen Perjalanan yang Dapat Dibaca Mesin, standar teknis untuk paspor yang dapat dibaca mesin. Standar yang lebih baru adalah paspor biometrik. Paspor ini berisi data biometrik untuk mengautentikasi identitas para pelancong. Informasi penting paspor disimpan pada chip komputer RFID kecil, mirip dengan informasi yang disimpan pada kartu pintar. Seperti beberapa kartu pintar, desain buku paspor memerlukan chip nirsentuh tertanam yang mampu menyimpan data tanda tangan digital untuk memastikan integritas paspor dan data biometrik.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengadakan konferensi tahun 1963, tetapi tidak menghasilkan petunjuk paspor dari konferensi tersebut, baru pada tahun 1980 standardisasi paspor muncul dibawah dukungan ICAO (Internasional Civil Aviation Organization) atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

Secara historis, kewenangan hukum untuk menerbitkan paspor didasarkan pada pelaksanaan diskresi eksekutif masing-masing negara. Prinsip-prinsip hukum tertentu berlaku, yaitu: pertama, paspor diterbitkan atas nama negara; kedua, tidak seorang pun memiliki hak hukum untuk diterbitkan paspor; ketiga, pemerintah masing-masing negara, dalam menjalankan diskresi eksekutifnya, memiliki diskresi penuh dan tanpa batasan untuk menolak menerbitkan atau mencabut paspor; dan keempat, bahwa diskresi terakhir tidak tunduk pada peninjauan yudisial. Namun, para ahli hukum termasuk A.J. Arkelian berpendapat bahwa evolusi dalam hukum konstitusional negara-negara demokrasi dan hukum internasional yang berlaku untuk semua negara sekarang menjadikan prinsip-prinsip historis tersebut usang dan melanggar hukum.Arkelian, A.J.  "The Right to a Passport in Canadian Law."  The Canadian Yearbook of International Law, Volume XXI, 1983.  Republished in November 2012 in Artsforum Magazine at http://artsforum.ca/ideas/in-depth Arkelian, A.J. "Freedom of Movement of Persons Between States and Entitlement to Passports".  Saskatchewan Law Review, Volume 49, No. 1, 1984–85.

 Jenis 
 Paspor biasa 
jmpl|212x212px|Paspor biasa Malaysia
Pemerintah di seluruh dunia menerbitkan berbagai jenis paspor untuk berbagai keperluan. Jenis yang paling umum adalah paspor biasa yang diterbitkan untuk warga negara perorangan dan warga negara lain. Di masa lalu, beberapa negara menerbitkan paspor kolektif atau paspor keluarga. Saat ini, paspor biasanya diterbitkan untuk pelancong perorangan, bukan kelompok. Selain paspor biasa yang diterbitkan untuk warga negara oleh pemerintah nasional, ada berbagai jenis paspor lain yang diterbitkan oleh pemerintah dalam keadaan tertentu.

Meskipun setiap individu biasanya hanya diperbolehkan memiliki satu paspor, beberapa pemerintah mengizinkan warganya untuk memiliki lebih dari satu paspor biasa. Seseorang juga dapat memegang paspor biasa dan paspor resmi atau diplomatik secara bersamaan.

 Paspor haji 
Paspor Haji mengacu pada kategori khusus dokumen perjalanan yang secara historis dikeluarkan oleh pemerintah di beberapa negara mayoritas Muslim untuk memungkinkan warga negara melaksanakan ibadah Haji, ziarah wajib Islam ke Mekah di Arab Saudi. Paspor ini dirancang dengan pemrosesan yang dipercepat dan masa berlaku terbatas—biasanya delapan bulan dan terbatas di Arab Saudi—untuk memungkinkan jamaah memenuhi tenggat waktu ziarah yang ketat tanpa penundaan dari prosedur verifikasi standar.

 Paspor darurat 

Paspor darurat (juga disebut paspor sementara) dikeluarkan untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak untuk bepergian dan tidak memiliki paspor, misalnya seseorang di luar negeri yang paspornya hilang atau dicuri dan perlu pulang dalam beberapa hari, seseorang yang paspornya habis masa berlakunya di luar negeri, atau seseorang yang sangat membutuhkan perjalanan ke luar negeri dan tidak memiliki paspor dengan masa berlaku yang cukup. Paspor ini dimaksudkan untuk jangka waktu yang sangat singkat, misalnya untuk memungkinkan perjalanan satu arah segera kembali ke negara asal. Laissez-passer juga digunakan untuk tujuan ini. Yang unik, Britania Raya menerbitkan paspor darurat kepada warga negara dari negara-negara Persemakmuran tertentu yang kehilangan paspor mereka di negara-negara non-Persemakmuran di mana negara asal mereka tidak memiliki misi diplomatik atau konsuler.

 Paspor diplomatik dan resmi 

Sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, dan kekebalan yang diberikan kepada pejabat negara asing berdasarkan kebiasaan hukum internasional, diplomat dan individu lain yang melakukan perjalanan dinas pemerintah berhak atas pengurangan pengawasan di pos pemeriksaan perbatasan saat bepergian ke luar negeri. Akibatnya, individu tersebut biasanya diberikan paspor khusus yang menunjukkan status mereka. Paspor ini tersedia dalam tiga jenis yang berbeda:

 Paspor diplomatik 
jmpl|213x213px|Paspor Diplomatik Turki
 Biasanya dikeluarkan untuk diplomat terakreditasi, staf konsuler senior, kepala negara atau pemerintahan, dan karyawan senior kementerian luar negeri. Individu yang memegang paspor diplomatik biasanya berhak atas tingkat kekebalan tertentu dari pemeriksaan kontrol perbatasan, tergantung pada negara asal mereka dan negara tempat mereka masuk.

 Paspor dinas/resmi 
 Dikeluarkan untuk pejabat pemerintah senior yang melakukan perjalanan dinas kenegaraan dan tidak memenuhi syarat untuk paspor diplomatik. Pemegang paspor resmi biasanya berhak atas kekebalan serupa dari pemeriksaan bea cukai perbatasan. Di Amerika Serikat, paspor resmi dan paspor dinas adalah dua kategori paspor yang berbeda, dengan paspor resmi dikeluarkan untuk pejabat pemerintah senior sementara paspor dinas dikeluarkan untuk kontraktor pemerintah.

 Paspor urusan publik 
 Dikeluarkan untuk warga negara Tiongkok yang memegang posisi senior di perusahaan milik negara. Meskipun paspor urusan publik biasanya tidak memberikan hak kepada pemegangnya untuk dibebaskan dari pemeriksaan di pos pemeriksaan perbatasan, paspor ini tunduk pada kebijakan visa yang lebih liberal di beberapa negara, terutama di Afrika dan Asia .

 Paspor tanpa hak tempat tinggal 
Berbeda dengan kebanyakan negara, Inggris dan Republik Tiongkok menerbitkan berbagai kategori paspor kepada individu yang tidak memiliki hak tinggal di wilayah mereka. Dalam kasus Inggris, paspor ini biasanya diterbitkan kepada individu yang terkait dengan bekas koloni Inggris, sedangkan dalam kasus ROC, paspor ini merupakan hasil dari perbedaan hukum antara warga negara ROC yang memiliki dan tidak memiliki tempat tinggal di wilayah yang dikelolanya. Dalam kedua kasus tersebut, pemegang paspor tersebut dapat memperoleh izin tinggal dengan kedudukan yang sama dengan warga negara asing dengan mengajukan permohonan izin tinggal tetap (Inggris) atau sertifikat penduduk (ROC).

 Republik Tiongkok (Taiwan) 

Warga negara Republik Tiongkok yang tidak memiliki pendaftaran rumah tangga () di wilayah yang dikelola oleh ROC diklasifikasikan sebagai Warga Negara Tanpa Pendaftaran Rumah Tangga (NWOHR; )dan tunduk pada kontrol imigrasi saat melewati kontrol perbatasan ROC, tidak memiliki hak tinggal otomatis, dan tidak dapat memilih dalam pemilihan Taiwan. Namun, mereka dibebaskan dari wajib militer. Sebagian besar individu dengan status ini adalah anak-anak yang lahir di luar negeri dari warga negara ROC yang memiliki pendaftaran rumah tangga. Selain itu, karena ROC mematuhi prinsip jus sanguinis, anggota komunitas Tionghoa perantauan juga dianggap sebagai warga negara.. Selama Perang Dingin, baik pemerintah ROC maupun RRT secara aktif mencari dukungan dari komunitas Tionghoa perantauan dalam upaya mereka untuk mengamankan posisi sebagai satu-satunya pemerintah Tiongkok yang sah. ROC juga mendorong para pengusaha Tionghoa perantauan untuk menetap di Taiwan guna memfasilitasi pembangunan ekonomi dan peraturan mengenai bukti kewarganegaraan ROC berdasarkan keturunan sangat longgar selama periode tersebut, sehingga memungkinkan banyak orang Tionghoa perantauan untuk menetap di Taiwan.. Sekitar 60.000 NWOHR saat ini memegang paspor Taiwan dengan status ini.

 Britania Raya 
Britania Raya menerbitkan beberapa paspor yang serupa tetapi berbeda yang sesuai dengan beberapa kategori kewarganegaraan negara tersebut. Warga negara Inggris penuh diberikan paspor Inggris standar. Warga negara Inggris yang tinggal di Wilayah Dependensi Mahkota dapat memegang varian paspor Inggris yang mengkonfirmasi identitas mereka sebagai penduduk Isle of Man, Jersey, atau Guernsey. Banyak kategori kewarganegaraan lainnya tidak memberikan hak tinggal di Britania Raya itu sendiri. 

Paspor Warga Negara Inggris (Luar Negeri) diterbitkan untuk individu yang terkait dengan Hong Kong sebelum wilayah tersebut diserahkan dari Inggris ke Tiongkok. Paspor Warga Negara Luar Negeri Inggris terutama diterbitkan untuk individu yang tidak memperoleh kewarganegaraan koloni tempat mereka terhubung ketika koloni tersebut memperoleh kemerdekaan (atau keturunan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan). Paspor Warga Negara Luar Negeri Inggris juga diterbitkan untuk kategori tertentu warga negara Malaysia di Penang dan Malaka, dan individu yang terkait dengan Siprus sebagai akibat dari undang-undang yang memberikan kemerdekaan kepada bekas koloni Inggris tersebut. Paspor Orang yang Dilindungi Inggris diterbitkan untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang terkait dengan bekas protektorat Inggris. Paspor Subjek Inggris diterbitkan untuk individu yang tidak memiliki kewarganegaraan yang terkait dengan India Britania atau untuk kategori tertentu warga negara Irlandia (meskipun, dalam kasus terakhir, paspor tersebut memberikan hak tinggal). 

Selain itu, individu yang terhubung dengan wilayah seberang laut Inggris diberikan kewarganegaraan Wilayah Seberang Laut Inggris dan dapat memegang paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah wilayah masing-masing. Semua warga wilayah seberang laut sekarang juga berhak atas kewarganegaraan Inggris penuh. Setiap wilayah memiliki kriteria sendiri untuk menentukan siapa yang diberikan hak tinggal. Akibatnya, individu yang memegang paspor BOTC belum tentu berhak untuk masuk atau tinggal di wilayah yang mengeluarkan paspor mereka. Sebagian besar negara membedakan antara BOTC dan kelas kewarganegaraan Inggris lainnya untuk tujuan pengendalian perbatasan. Misalnya, hanya pemegang paspor Bermuda dengan pengesahan yang menyatakan bahwa mereka memiliki hak tinggal atau status penduduk di Bermuda yang berhak memasuki Amerika tanpa otorisasi perjalanan elektronik."Visa Exemptions for Bermudians ". U.S. Consulate General in Bermuda. Retrieved 31 October 2021.

Kebijakan pengendalian perbatasan di banyak yurisdiksi membedakan antara pemegang paspor dengan dan tanpa hak tinggal, termasuk NWOHR (Non-Writing Authorities/Warga Negara Tanpa Hak Tinggal Tetap) dan pemegang berbagai paspor Inggris yang tidak memberikan hak tinggal kepada pemegangnya. Yurisdiksi tertentu mungkin juga membedakan antara pemegang paspor Inggris tersebut dengan dan tanpa izin tinggal tetap di Inggris Raya. Misalnya, NWOHR tidak memiliki akses ke Program Bebas Visa, atau akses bebas visa ke Area Schengen atau Jepang. Negara lain, seperti India yang mengizinkan semua warga negara Tiongkok untuk mengajukan eVisa, tidak membuat perbedaan seperti itu. Yang perlu diperhatikan, meskipun Singapura mengizinkan masuk bebas visa untuk semua kategori pemegang paspor Inggris, negara tersebut mengurangi lama tinggal bagi warga negara Inggris tanpa hak tinggal di Inggris Raya, tetapi tidak membedakan antara pemegang paspor ROC (Republik Tiongkok) dengan dan tanpa registrasi rumah tangga.

Sampai 31 Januari 2021, pemegang paspor British National (Overseas) dapat menggunakan paspor Inggris mereka untuk keperluan imigrasi di Hong Kong dan untuk meminta perlindungan konsuler dari misi diplomatik Tiongkok di luar negeri. Ini adalah pengaturan yang unik karena melibatkan paspor yang dikeluarkan oleh satu negara yang memberikan hak tinggal (atau, lebih tepatnya hak untuk mendarat) dan perlindungan konsuler dari negara lain. Sejak tanggal tersebut, pemerintah Tiongkok dan Hong Kong telah melarang penggunaan paspor BN(O) sebagai dokumen perjalanan atau bukti identitas dan paspor tersebut; seperti halnya paspor British Overseas Citizen, British Protected Person, atau ROC NWOHR; tidak terkait dengan hak tinggal di wilayah mana pun. Pemegang BN(O) yang tidak memiliki kewarganegaraan Tiongkok (atau kewarganegaraan lainnya) diharuskan menggunakan Dokumen Identitas untuk Tujuan Visa untuk bepergian. Pembatasan ini secara tidak proporsional mempengaruhi kemudahan perjalanan bagi penduduk tetap etnis India, Pakistan, dan Nepal, yang tidak diberikan kewarganegaraan Tiongkok pada tahun 1997. Sebagai konsekuensi tambahan, warga Hong Kong yang ingin melakukan penarikan dana pensiun sebelum masa pensiun dari skema pensiun Dana Jaminan Wajib tidak dapat menggunakan paspor BN(O) untuk verifikasi identitas.

 Latvia dan Estonia 
Demikian pula, warga negara asing di Latvia dan Estonia adalah individu, terutama dari etnis Rusia atau Ukraina, yang bukan warga negara Latvia atau Estonia, tetapi telah menetap selama pendudukan Soviet, dan dengan demikian memiliki hak atas paspor khusus warga negara asing yang dikeluarkan oleh pemerintah serta beberapa hak khusus lainnya. Sekitar dua pertiga dari mereka adalah etnis Rusia, diikuti oleh etnis Belarusia, etnis Ukraina, etnis Polandia, dan etnis Lituania.Population of Latvia by ethnicity and nationality; Office of Citizenship and Migration Affairs  2015  Menurut Pelapor Khusus PBB, undang-undang kewarganegaraan dan naturalisasi di Latvia "dipandang oleh komunitas Rusia sebagai praktik diskriminatif".Report on mission to Latvia (2008) , UN Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance — see Para. 30 and 88 Sesuai kebijakan visa Rusia, pemegang paspor warga negara asing Estonia atau paspor warga negara asing Latvia berhak masuk ke Rusia tanpa visa, berbeda dengan warga negara Estonia dan Latvia yang harus mendapatkan visa elektronik.

 Paspor regional dan subnasional 

 Tiongkok 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memberi wewenang kepada Daerah Administratif Khusus Hong Kong dan Makau untuk menerbitkan paspor kepada penduduk tetapnya yang berkewarganegaraan Tiongkok berdasarkan pengaturan "satu negara, dua sistem". Kebijakan visa yang diberlakukan oleh otoritas asing terhadap penduduk tetap Hong Kong dan Makau yang memegang paspor tersebut berbeda dari mereka yang memegang paspor biasa Republik Rakyat Tiongkok. Paspor Daerah Administratif Khusus Hong Kong (paspor HKSAR) dan paspor Daerah Administratif Khusus Makau (paspor MSAR) memberikan akses bebas visa ke lebih banyak negara daripada paspor RRT biasa.

Pada tanggal 1 Juli 2011, Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok meluncurkan uji coba penerbitan paspor elektronik bagi individu yang melakukan pekerjaan urusan publik di luar negeri atas nama pemerintah Tiongkok. Wajah, sidik jari, dan fitur biometrik lainnya dari pemegang paspor didigitalisasi dan disimpan dalam chip pintar nirsentuh yang telah terpasang sebelumnya, beserta "nama pemilik paspor, jenis kelamin dan foto pribadi serta masa berlaku paspor dan sertifikat digital chip". Paspor biometrik biasa diperkenalkan oleh Kementerian Keamanan Publik pada tanggal 15 Mei 2012. Per Januari 2015, semua paspor baru yang dikeluarkan oleh Tiongkok adalah paspor elektronik biometrik, dan paspor non-biometrik tidak lagi dikeluarkan.

Pada tahun 2012, lebih dari 38 juta warga negara Tiongkok memegang paspor biasa, yang hanya mencakup 2,86 persen dari total populasi pada saat itu. Pada tahun 2014, China menerbitkan 16 juta paspor, menempati peringkat pertama di dunia, melampaui Amerika Serikat (14 juta) dan India (10 juta). Jumlah paspor biasa yang beredar meningkat menjadi 120 juta pada Oktober 2016, yang setara dengan sekitar 8,7 persen dari populasi. Hingga April 2017, Tiongkok telah menerbitkan lebih dari 100 juta paspor biasa biometrik.

 Kerajaan Denmark 
Ketiga negara konstituen Kerajaan Denmark memiliki kewarganegaraan yang sama. Denmark sendiri adalah anggota Uni Eropa, tetapi Greenland dan Kepulauan Faroe bukan. Warga negara Denmark yang tinggal di Greenland atau Kepulauan Faroe dapat memilih antara memegang paspor Uni Eropa Denmark dan paspor Denmark non-Uni Eropa Greenland atau Faroe.

Per tanggal 21 September 2022, warga negara Denmark memiliki akses bebas visa atau visa saat kedatangan ke 188 negara dan wilayah, sehingga menempatkan paspor Denmark di peringkat kelima di dunia (setara dengan paspor Austria, Belanda, dan Swedia) menurut Henley Passport Index. Menurut laporan Organisasi Pariwisata Dunia tahun 2016, paspor Denmark berada di peringkat pertama di dunia (bersama dengan Finlandia, Jerman, Italia, Luksemburg, Singapura, dan Inggris Raya) dalam hal kebebasan perjalanan, dengan indeks mobilitas 160 (dari 215 dengan bobot 1 untuk tanpa visa, 0,7 untuk visa saat kedatangan, 0,5 untuk eVisa, dan 0 untuk visa tradisional).

 Direktorat Koordinasi Serbia, Paspor di Kosovo 
Berdasarkan hukum Serbia, orang yang lahir atau secara sah menetap di Kosovo dianggap sebagai warga negara Serbia dan karenanya berhak atas paspor Serbia. Namun, paspor-paspor ini tidak diterbitkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Serbia, melainkan oleh Direktorat Koordinasi Serbia untuk Kosovo dan Metohija. Paspor-paspor tertentu ini tidak mengizinkan pemegangnya untuk memasuki Area Schengen tanpa visa.

Per Agustus 2023, warga negara Serbia memiliki akses bebas visa atau visa saat kedatangan ke 138 negara dan wilayah, menempatkan paspor Serbia di peringkat ke-38 secara keseluruhan dalam hal kebebasan bepergian menurut Henley Passport Index. Paspor Serbia adalah salah satu dari 5 paspor dengan peringkat peningkatan terbaik secara global sejak tahun 2006, dalam hal jumlah negara yang dapat dikunjungi pemegangnya tanpa visa.

 Samoa Amerika 
Meskipun semua warga negara AS juga merupakan warga negara AS, kebalikannya tidak benar. Seperti yang dijelaskan dalam , seseorang yang satu-satunya hubungannya dengan Amerika Serikat adalah melalui kelahiran di wilayah terpencil (yang didefinisikan dalam  (seperti Samoa Amerika dan Pulau Swains, yang terakhir dikelola sebagai bagian dari Samoa Amerika), atau melalui keturunan dari seseorang yang lahir di sana, memperoleh kewarganegaraan AS tetapi bukan status warga negara. Ini sebelumnya berlaku di beberapa wilayah seberang laut AS lainnya, misalnya Zona Terusan Panama dan Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik.In the Panama Canal Zone only those persons born there prior to January 1, 2000 with at least one parent as an American citizen were recognised as citizens and were both nationals and citizens. Also in the former Trust Territory of the Pacific Islands the residents were considered nationals and citizens of the Trust Territory and not American nationals. Paspor yang diterbitkan untuk warga negara non-Amerika Serikat memuat kode pengesahan 9 yang menyatakan: "PEMEGANGNYA ADALAH WARGA NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN BUKAN WARGA NEGARA AMERIKA SERIKAT." pada halaman anotasi. Warga negara non-AS dapat tinggal dan bekerja di Amerika Serikat tanpa batasan, dan dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan aturan yang sama seperti penduduk asing. Seperti penduduk asing, saat ini mereka tidak diizinkan oleh negara bagian AS mana pun untuk memilih dalam pemilihan federal atau negara bagian.

 Paspor yang dikeluarkan oleh entitas tanpa wilayah kedaulatan 
Beberapa entitas tanpa wilayah kedaulatan menerbitkan dokumen yang disebut paspor, terutama Liga Iroquois, Pemerintah Sementara Aborigin di Australia dan Ordo Militer Berdaulat Malta. Dokumen-dokumen tersebut tidak selalu diterima untuk masuk ke suatu negara.

 Detail dan spesifikasi 

 Kriteria penerbitan 
Setiap negara menetapkan persyaratan tersendiri untuk penerbitan paspor. Berdasarkan hukum di sebagian besar negara, paspor adalah milik pemerintah, dan dapat dibatasi atau dicabut kapan saja, biasanya dengan alasan tertentu, dan mungkin tunduk pada peninjauan yudisial. Di banyak negara, penyerahan paspor merupakan syarat untuk memberikan jaminan sebagai pengganti hukuman penjara dalam persidangan pidana yang sedang berlangsung karena risiko orang tersebut meninggalkan negara tersebut. Ketika pemegang paspor mengajukan permohonan paspor baru (biasanya, karena masa berlaku paspor sebelumnya habis, masa berlaku yang tidak mencukupi untuk masuk ke beberapa negara, atau kurangnya halaman kosong), mereka mungkin diharuskan untuk menyerahkan paspor lama untuk dibatalkan. Dalam beberapa keadaan, paspor yang sudah habis masa berlakunya tidak perlu diserahkan atau dibatalkan (misalnya, jika berisi visa yang masih berlaku).

Persyaratan bagi pemohon paspor sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain, dengan beberapa negara menerapkan langkah-langkah yang lebih ketat daripada yang lain. Misalnya, Pakistan mengharuskan pemohon untuk diwawancarai sebelum paspor Pakistan diberikan. Saat mengajukan paspor atau kartu identitas nasional, semua warga Pakistan diharuskan menandatangani sumpah yang menyatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi palsu dan semua Ahmadiyah sebagai bukan Muslim. Sebaliknya, individu yang memegang status Warga Negara Inggris (Luar Negeri) secara hukum berhak untuk memegang paspor dalam kapasitas tersebut.

Negara-negara dengan persyaratan wajib militer atau dinas nasional dapat memberlakukan pembatasan pada pemohon paspor yang belum menyelesaikan kewajiban militernya. Misalnya, di Finlandia, warga negara laki-laki berusia 18–30 tahun harus membuktikan bahwa mereka telah menyelesaikan, atau dibebaskan dari, wajib militer mereka untuk diberikan paspor tanpa batasan; jika tidak, paspor yang diterbitkan hanya berlaku hingga akhir tahun ke-28 mereka, untuk memastikan bahwa mereka kembali untuk melaksanakan dinas militer. Negara-negara lain yang memiliki wajib militer, seperti Korea Selatan dan Suriah, memiliki persyaratan serupa, misalnya paspor Korea Selatan dan paspor Suriah.

 Masa berlaku 
Paspor memiliki masa berlaku terbatas, biasanya antara 5 hingga 10 tahun. Banyak negara mensyaratkan paspor harus berlaku minimal enam bulan setelah tanggal keberangkatan yang direncanakan, serta memiliki setidaknya dua hingga empat halaman kosong. Disarankan agar paspor berlaku setidaknya enam bulan dari tanggal keberangkatan karena banyak maskapai menolak penumpang yang paspornya memiliki masa berlaku lebih singkat, meskipun negara tujuan tidak memiliki persyaratan seperti itu untuk pengunjung yang datang.

Terdapat tren peningkatan masa berlaku paspor dewasa hingga sepuluh tahun, seperti paspor Inggris Raya, paspor Amerika Serikat, dan paspor Selandia Baru (setelah 30 November 2015) atau paspor Australia.

Beberapa negara menerbitkan paspor yang berlaku lebih dari 10 tahun, yang tidak direkomendasikan oleh ICAO karena alasan keamanan. Beberapa negara, termasuk semua negara anggota Uni Eropa, tidak menerima paspor yang berusia lebih dari 10 tahun.

 Desain sampul 

alt=|thumb|Warna-warna dari seluruh dunia untuk sampul buku paspor modern.
Buku paspor dari hampir semua negara di dunia menampilkan lambang negara penerbit di sampul depan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpan catatan lambang negara, tetapi menampilkan lambang negara bukanlah persyaratan yang diakui secara internasional untuk sebuah paspor.

Ada beberapa kelompok negara yang, atas kesepakatan bersama, telah mengadopsi desain paspor yang sama:

 Uni Eropa. Desain dan tata letak paspor negara-negara anggota Uni Eropa merupakan hasil konsensus dan rekomendasi, bukan arahan.Resolutions of 23 June 1981, 30 June 1982, 14 July 1986 and 10 July 1995 concerning the introduction of a passport of uniform pattern, OJEC, 19 September 1981, C 241, p. 1; 16 July 1982, C 179, p. 1; 14 July 1986, C 185, p. 1; 4 August 1995, C 200, p. 1. Paspor diterbitkan oleh negara-negara anggota dan dapat berupa buku paspor biasa atau format kartu paspor yang lebih baru. Sampul buku paspor biasa berwarna merah marun (kecuali Kroasia yang memiliki sampul biru), dengan tulisan "Uni Eropa" dalam bahasa nasional. Di bawahnya terdapat nama negara, lambang negara, kata atau frasa untuk "paspor", dan, di bagian bawah, simbol paspor biometrik. Halaman data dapat berada di bagian depan atau belakang buku paspor dan terdapat perbedaan desain yang signifikan untuk menunjukkan negara anggota mana yang menerbitkannya. Negara-negara anggota yang berpartisipasi dalam Perjanjian Schengen telah menyetujui bahwa paspor elektronik mereka harus berisi informasi sidik jari dalam chip.
 Pada tahun 2006, anggota Perjanjian CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras, dan Nikaragua)mengadopsi paspor dengan desain umum, yang disebut paspor Amerika Tengah, mengikuti desain yang telah digunakan oleh Nikaragua dan El Salvador sejak pertengahan tahun 1990-an. Paspor ini memiliki sampul berwarna biru tua dengan tulisan "América Central" dan peta Amerika Tengah, serta wilayah negara penerbit yang disorot dengan warna emas (sebagai pengganti lambang negara masing-masing). Di bagian bawah sampul terdapat nama negara penerbit dan jenis paspor.
 TAnggota Komunitas Negara-Negara Andes (Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru) mulai menerbitkan paspor dengan desain umum pada tahun 2005. Spesifikasi untuk format paspor umum diuraikan dalam pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri Andes pada tahun 2002.Andean Community / Decision 525: Minimum specific technical characteristics of Andean Passport .  Paspor nasional yang telah diterbitkan sebelumnya akan berlaku hingga tanggal kadaluarsanya. Paspor Andes berwarna bordeaux (merah anggur), dengan tulisan berwarna emas. Di tengah di atas lambang negara penerbit terdapat nama badan regional dalam bahasa Spanyol (Comunidad Andina). Di bawah lambang terdapat nama resmi negara anggota. Di bagian bawah sampul terdapat kata dalam bahasa Spanyol "pasaporte" beserta kata dalam bahasa Inggris "passport". Venezuela pernah menerbitkan paspor Andes, tetapi kemudian meninggalkan Komunitas Andes, sehingga mereka tidak akan lagi menerbitkan paspor Andes.
 Uni Negara-Negara Amerika Selatan telah mengisyaratkan niat untuk menetapkan desain paspor bersama, tetapi diragukan bahwa hal ini akan terjadi karena kelompok tersebut secara efektif bubar pada tahun 2019.
 Dua belas negara anggota Komunitas Karibia (CARICOM) mulai menerbitkan paspor dengan desain umum sejak awal tahun 2009. Desain tersebut menampilkan simbol CARICOM beserta lambang negara dan nama negara anggota, yang ditulis dalam bahasa resmi CARICOM (Inggris, Prancis, Belanda). Negara-negara anggota yang menggunakan desain umum tersebut adalah Antigua dan Barbuda, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Jamaika, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Suriname, dan Trinidad dan Tobago. Terdapat gerakan dari Organisasi Negara-Negara Karibia Timur (OECS) untuk menerbitkan paspor dengan desain umum, tetapi implementasi paspor CARICOM membuat hal itu menjadi tidak relevan, dan akhirnya ditinggalkan.

 Halaman permintaan 
Paspor terkadang memuat pesan, biasanya di dekat bagian depan, yang meminta agar pemegang paspor diizinkan untuk lewat dengan bebas, dan selanjutnya meminta agar, jika diperlukan, pemegang paspor diberikan bantuan. Pesan tersebut terkadang dibuat atas nama pemerintah atau kepala negara, dan dapat ditulis dalam lebih dari satu bahasa, tergantung pada kebijakan bahasa dari otoritas penerbit.

 Bahasa 

Pada tahun 1920, sebuah konferensi internasional tentang paspor dan tiket terusan yang diadakan oleh Liga Bangsa-Bangsa merekomendasikan agar paspor diterbitkan dalam bahasa Prancis, yang secara historis merupakan bahasa diplomasi, dan satu bahasa lainnya. Saat ini, ICAO merekomendasikan agar paspor diterbitkan dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol; atau dalam bahasa nasional negara penerbit dan dalam bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol. Banyak negara Eropa menggunakan bahasa nasional mereka, bersama dengan bahasa Inggris dan Prancis.

Beberapa kombinasi bahasa tambahan adalah:
 Paspor nasional Uni Eropa memuat semua bahasa resmi Uni Eropa. Dua atau tiga bahasa dicetak pada bagian yang relevan, diikuti oleh nomor referensi yang menunjukkan halaman paspor tempat terjemahan ke dalam bahasa-bahasa lainnya muncul.
 Paspor Aljazair, Chad, Lebanon, Mauritania, Maroko, dan Tunisia tersedia dalam tiga bahasa: Arab, Inggris, dan Prancis.
 Paspor Barbados dan paspor Amerika Serikat adalah tiga bahasa: Inggris, Prancis, dan Spanyol. Paspor Amerika Serikat telah menggunakan bahasa Inggris dan Prancis sejak tahun 1976, tetapi mulai dicetak dengan pesan dan label berbahasa Spanyol pada akhir tahun 1990-an, sebagai pengakuan atas status Puerto Rico sebagai wilayah berbahasa Spanyol. Sejak tahun 2007, Halaman Data, yang berisi foto, informasi identitas, dan tanggal penerbitan dan kedaluwarsa paspor, serta halaman Data Pribadi dan Kontak Darurat ditulis dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol; halaman sampul dan instruksi dicetak hanya dalam bahasa Inggris.
 Pada paspor Belgia, ketiga bahasa resmi (Belanda, Prancis, Jerman) tercantum di sampul, selain bahasa Inggris di halaman utama. Urutan bahasa resmi tersebut bergantung pada tempat tinggal resmi pemegang paspor.
 Paspor Bosnia dan Herzegovina tersedia dalam tiga bahasa resmi, yaitu Bosnia, Serbia, dan Kroasia, selain bahasa Inggris.
 Paspor Brasil memuat empat bahasa: Portugis, bahasa resmi negara; Spanyol, karena negara-negara yang berbatasan; Inggris dan Prancis.
 Paspor Inggris memuat bahasa Inggris dan Prancis pada halaman informasi, serta terjemahan bahasa Spanyol, Wales, Irlandia, dan Gaelik Skotlandia pada halaman tambahan.
 Paspor Siprus tersedia dalam bahasa Yunani, Turki, dan Inggris.
 Paspor Haiti tersedia dalam bahasa Prancis dan Kreol Haiti.
 Paspor yang dikeluarkan oleh Takhta Suci tersedia dalam bahasa Latin (bahasa Gereja Katolik), Prancis, dan Inggris.
 Halaman pertama paspor Libya lama (sampul hijau) hanya berisi bahasa Arab. Paspor saat ini memiliki sampul biru tua, dapat dibaca secara elektronik, dan berisi bahasa Arab dengan terjemahan bahasa Inggris di halaman pertama (halaman pertama dari sudut pandang tulisan kanan-ke-kiri). Susunan serupa ditemukan di paspor beberapa negara Arab lainnya.
 Paspor Irak tersedia dalam bahasa Arab, Kurdi, dan Inggris.
 Paspor SAR Makau tersedia dalam tiga bahasa: Tionghoa (dengan aksara Tionghoa tradisional), Portugis, dan Inggris.
Paspor Selandia Baru dalam bahasa Inggris dan te reo Māori.
 Paspor Norwegia tersedia dalam dua bentuk bahasa Norwegia, Bokmål dan Nynorsk, bahasa Sami Utara, dan bahasa Inggris.
 Paspor Sri Lanka tersedia dalam bahasa Sinhala, Tamil, dan Inggris.
 Paspor Swiss tersedia dalam lima bahasa: Jerman, Prancis, Italia, Romansh, dan Inggris.

 Batasan penggunaan 


Paspor hanyalah dokumen identitas yang diakui secara luas untuk keperluan perjalanan internasional, dan kepemilikan paspor itu sendiri tidak memberikan hak kepada pelancong untuk memasuki negara mana pun selain negara yang menerbitkannya, dan terkadang bahkan tidak, seperti halnya pemegang paspor warga negara Inggris di luar negeri. Banyak negara biasanya mengharuskan pengunjung untuk mendapatkan visa. Setiap negara memiliki persyaratan atau ketentuan yang berbeda untuk pemberian visa, seperti pengunjung tidak mungkin menjadi beban publik karena alasan keuangan, kesehatan, keluarga, atau alasan lainnya, dan pemegang visa tidak pernah dihukum karena kejahatan atau dianggap mungkin akan melakukan kejahatan. Apabila suatu negara tidak mengakui negara lain, atau sedang bersengketa dengannya, maka masuk ke negara tersebut dapat dilarang bagi pemegang paspor pihak lain yang bersengketa, dan terkadang juga bagi orang lain yang, misalnya, pernah mengunjungi negara lain tersebut; contohnya tercantum di bawah ini. Negara yang menerbitkan paspor juga dapat membatasi validitas atau penggunaannya dalam keadaan tertentu, seperti penggunaan untuk perjalanan ke negara-negara tertentu karena alasan politik, keamanan, atau kesehatan.

Banyak negara menerapkan kontrol perbatasan yang membatasi masuknya orang-orang dari kewarganegaraan tertentu atau yang pernah mengunjungi negara-negara tertentu. Misalnya, Georgia menolak masuknya pemegang paspor yang dikeluarkan oleh Republik Tiongkok. Demikian pula, sejak April 2017, warga negara Bangladesh, Pakistan, Sudan, Suriah, Yaman, dan Iran dilarang memasuki wilayah Libya timur yang berada di bawah kendali pemerintah Tobruk. Paspor Pakistan secara eksplisit menyebutkan bahwa paspor ini berlaku di semua negara kecuali Israel. Mayoritas negara Arab, serta Iran dan Malaysia, melarang warga negara Israel; namun, masuk ke Malaysia secara khusus dimungkinkan dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Beberapa negara juga dapat membatasi masuknya orang-orang yang memiliki cap atau visa Israel di paspor mereka. Akibat ketegangan terkait sengketa bekas Republik Artsakh, Azerbaijan saat ini melarang masuknya warga negara Armenia serta individu yang memiliki bukti perjalanan ke Artsakh.

Antara September 2017 dan Januari 2021, Amerika Serikat tidak mengeluarkan visa baru kepada warga negara Iran, Korea Utara, Libya, Somalia, Suriah, atau Yaman sesuai dengan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump,yang kemudian dicabut oleh pemerintahan Biden pada tanggal 20 Januari 2021. Demikian pula, Amerika Serikat tidak mengeluarkan visa baru kepada warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, serta membatasi masuknya warga negara dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/06/fact-sheet-president-donald-j-trump-restricts-the-entry-of-foreign-nationals-to-protect-the-united-states-from-foreign-terrorists-and-other-national-security-and-public-safety-threats Pembatasan tersebut bersifat kondisional dan dapat dicabut jika negara-negara yang terdampak memenuhi standar keamanan yang dipersyaratkan oleh pemerintahan Trump. Warga negara ganda dari negara-negara tersebut masih dapat memasuki Amerika Serikat jika mereka menunjukkan paspor dari negara yang tidak termasuk dalam daftar tersebut.

 Nilai 
Salah satu metode untuk menentukan peringkat nilai sebuah paspor adalah dengan menghitung skor mobilitasnya (MS). Skor mobilitas sebuah paspor adalah jumlah negara yang mengizinkan pemegang paspor tersebut untuk masuk tanpa visa wisata umum, visa saat kedatangan, eTA, atau eVisa yang diterbitkan dalam waktu 3 hari. Hingga tahun 2026, paspor terkuat di dunia adalah paspor Singapura.

Namun, cara lain untuk menentukan skor mobilitas paspor adalah jumlah negara tempat pemegangnya diizinkan untuk tinggal dan bekerja. Misalnya, berdasarkan ukuran ini, paspor Irlandia akan menjadi yang paling kuat karena memungkinkan pemegangnya untuk tinggal di semua negara Uni Eropa/Area Ekonomi Eropa, serta Swiss dan Inggris Raya, karena paspor Irlandia adalah satu-satunya paspor Uni Eropa saat ini yang masih memberikan hak kepada penggunanya untuk tinggal/bekerja di Inggris Raya.

 Volume penerbitan paspor 
+Contoh penerbitan paspor Kebangsaan Jumlah penerbitan dalam setahun Tahun
terbaru Jumlah penerbitan per kapita202580‰202280‰2019–202068‰1,080,0002022210‰No. of HKSAR passport issued (format: spreadsheet) 201910‰202061‰2014–2015134‰201821‰2015141‰2013154‰

 Nilai paspor 
Salah satu metode untuk mengukur "nilai paspor" adalah dengan menghitung "skor bebas visa" (visa-free score/VFS), yaitu jumlah negara yang mengizinkan pemegang paspor tersebut masuk ke negara tujuan tanpa memerlukan visa. Per tahun 2025, paspor terkuat dan terlemah menurut Henley Passport Index adalah sebagai berikut:
Paspor terkuat Paspor terlemahNoVFSNegaraNoVFSNegara1193Singapura9343Iran, Sudan2190Jepang, Korea Selatan9442Eritrea3189Denmark, Finlandia, Irlandia, Italia, Jerman, Prancis, Spanyol9541Korea Utara4188Austria, Belanda, Belgia, Luksemburg, Norwegia, Portugal, Swedia9640Bangladesh, Palestina5187Selandia Baru, Swiss, Yunani9739Libya, Nepal6186Britania Raya9835Somalia7185Australia, Ceko, Hungaria, Malta, Polandia9933Pakistan, Yaman8184Estonia, Kanada, Slowakia, Uni Emirat Arab10031Irak9183Latvia, Slovenia, Malaysia10129Suriah10182Amerika Serikat, Islandia, Lituania10226Afganistan

 Galeri 

 Lihat juga 

Dokumen identitas
Pencurian identitas

 Catatan 

 Referensi 

 Bacaan lebih lanjut 








Pranala luar

PRADO – The Council of the European Union Public Register of Authentic Travel- and ID Documents Online
How Passports Work US-focused information from Howstuffworks
Investigation into passport fraud, Dateline NBC, December 28, 2007
Passport-free travel to begin for citizens of nine more European countries, Seattle Times, November 8, 2007

  Paspor-paspor dan lagu kebangsaan seluruh dunia 
 Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia 
 Layanan Paspor Online 
 Kantor Imigrasi di Indonesia 
 Visa & Imigrasi Unit Layanan BP Batam 


Kategori:Dokumen pribadi
Kategori:Dokumen perjalanan internasional
Kategori:Dokumen identitas
Kategori:Imigrasi