Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang .

 Dasar Hukum APBN 
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 Struktur APBN 
Secara garis besar struktur APBN adalah:
 Pendapatan Negara dan Hibah,
 Belanja Negara,
 Keseimbangan Primer,
 Surplus/Defisit Anggaran,
 Pembiayaan.

Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

 Pendapatan Negara 

Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
 indikator ekonomi makro yang tecermin pada asumsi dasar makro ekonomi;
 kebijakan pendapatan negara;
 kebijakan pembangunan ekonomi;
 perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum;
 kondisi dan kebijakan lainnya.

Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya.

 Pendapatan Pajak 

 Pendapatan Pajak Dalam Negeri
 pendapatan pajak penghasilan (PPh)
 pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
 pendapatan pajak bumi dan bangunan
 pendapatan cukai
 pendapatan pajak lainnya
 Pendapatan Pajak Internasional
 pendapatan bea masuk
 pendapatan bea keluar

 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

 Penerimaan sumber daya alam
 penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas)
 penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas)
 Pendapatan bagian laba BUMN
 pendapatan laba BUMN perbankan
 pendapatan laba BUMN non perbankan
 PNBP lainnya
 pendapatan dari engelolaan BMN
 pendapatan jasa
 pendapatan bunga
 pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi
 pendapatan pendidikan
 pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
 pendapatan iuran dan denda
 pendapatan BLU
 pendapatan jasa layanan umum
 pendapatan hibah badan layanan umum
 pendapatan hasil kerja sama BLU
 pendapatan BLU lainnya

Belanja Negara

Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
 asumsi dasar makro ekonomi;
 kebutuhan penyelenggaraan negara;
 kebijakan pembangunan rancangan regulasi;
 risiko (bencana alam, dan dampak krisis global)
 kondisi dan kebijakan lainnya seperti bagi organisasi yang mendukung praktik sosial memiliki program untuk memerangi kemiskinan, inisiator pembangunan infrastruktur, meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan kesehatan.https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/program-perlindungan-sosial-untuk-kurangi-angka-kemiskinan

Contoh lainnya, besaran belanja subsidi energi tidak dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi.

 Belanja Pemerintah Pusat 

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah:
 fungsi pelayanan umum
 fungsi pertahanan
 fungsi ketertiban dan keamanan
 fungsi ekonomi
 fungsi lingkungan hidup
 fungsi perumahan dan fasilitas umum
 fungsi kesehatan
 fungsi pariwisata
 fungsi agama
 fungsi pendidikan
 fungsi perlindungan organisasi sosial
 fungsi infrastruktur 

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah
 belanja pegawai
 belanja barang
 belanja modal
 pembayaran bunga utang
 subsidi
 belanja hibah
 bantuan sosial
 ormas
 belanja lain-lain

 Transfer ke Daerah 
Rincian anggaran transfer ke daerah adalah:
 Dana Perimbangan
 Dana Bagi Hasil
 Dana Alokasi Umum
 Dana Alokasi Khusus
 Dana Otonomi Khusus
 Dana Otonomi Khusus
 Dana Penyesuaian

 Pembiayaan 
Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
 asumsi dasar makro ekonomi;
 kebijakan pembiayaan;
 kondisi dan kebijakan lainnya.

 Pembiayaan Dalam Negeri 
Pembiayaan Dalam Negeri meliputi:
 Pembiayaan perbankan dalam negeri
 Pembiayaan nonperbankan dalam negeri
 Hasil pengelolaan aset
 Surat berharga negara neto
 Pinjaman dalam negeri neto
 Dana investasi pemerintah
 Kewajiban penjaminan

 Pembiayaan Luar Negeri 
Pembiayaan Luar Negeri meliputi:
 Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
 Penerusan pinjaman
 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 
Asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah:
 pertumbuhan ekonomi,
 nominal produk domestik bruto,
 inflasi y-o-y,
 rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan,
 nilai tukar rupiah terhadap dollar AS,
 harga minyak (USD/barel),
 produksi/lifting minyak (MBPD),
 lifting gas (MBOEPD),
Indikator lainnya:
 jumlah penduduk
 pendapatan perkapita
 tingkat kemiskinan
 tingkat pengangguran
 Siklus APBN 
Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR (lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut:

 Perencanaan dan penganggaran APBN 
Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1) misal untuk APBN 2014 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari:
 penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran
 Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisis pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi
kebutuhan dananya
 Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan;
 K/L menyusun rencana kerja (Renja);
 Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan;
 Rancangan awal RKP disempurnakan;
 RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR; (9) RKP ditetapkan.

Tahap penganggaran dimulai dari:
 penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif;
 penetapan pagu indikatif (3) penetapan pagu anggaran K/L;
 penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L);
 penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN;
 penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN kepada DPR.

 Penetapan/Persetujuan APBN 
Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.

 Pelaksanaan APBN 
Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.

 Pelaporan dan Pencatatan APBN 
Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan tahunnta

 Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN 
Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksanaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari - Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 Fungsi APBN 
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

 Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
 Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
 Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
 Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
 Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
 Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

 Prinsip penyusunan APBN 

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:
 Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
 Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
 Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
 Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
 Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
 Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

 Asas penyusunan APBN 

APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas:
 Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
 Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
 Penajaman prioritas pembangunan
 Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara

 Peran Analis Anggaran 
Analis Anggaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN, yang meliputi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Dalam proses perumusan APBN, Analis Anggaran antara lain berperan dalam menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional per tema/bidang; menyusun rekomendasi hasil analisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional; menguji parameter asumsi dasar ekonomi makro hasil exercise; menyusun rekomendasi hasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi makro; dan menyusun proyeksi perhitungan (exercise) Rancangan APBN.

 Daftar Ringkasan APBN 

Tahun AnggaranPendapatan Negara
(Rp) Belanja Negara
(Rp) Surplus / Defisit
(Rp)2021APBNUU No.9 Tahun 2020 Tentang APBN Tahun 2021.pdf1.743,6 triliun  2.750 triliun   -1.006,3 triliun2020APBN2.233,3 triliun2.540,4 triliun -307,1 triliun2019APBNUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 20192.165,1 triliun2.461,1 triliun -296,0 triliun2018APBN1.894,7 triliun2.220,6 triliun -325,9 triliun2017APBN-P1.736,1 triliun2.133,3 triliun -397,2 triliunAPBN1.750,3 triliun2.080,5 triliun -330,2 triliun2016 APBN-P1.786,2 triliun   2.082,9 triliun -296,7 triliun APBNhttps://www.kemenkeu.go.id/apbn20161.822,5 triliun2.095,7 triliun -273,2 triliun2015 APBN-P 1.761,6 triliun 1.984,1 triliun -222,5 triliun APBN 1.793,6 triliun 2.039,5 triliun -245,9 triliun2014 APBN-P 1.635,4 triliun 1.876,9 triliun -241,5 triliun APBN 1.667,1 triliun 1.842,5 triliun -175,4 triliun2013APBN-P 1.502,0 triliun  1.726,2 triliun -224,2 triliunAPBN 1.529,7 triliun 1.683,0 triliun -153,3 triliun 2012APBN-P 1.358,2 triliun 1.548,3 triliun -190,1 triliunAPBN 1.311,4 triliun 1.435,4 triliun -124,0 triliun2011APBN-P 1.169,9 triliun 1.320,8 triliun -150,8 triliunAPBN 1.104,9 triliun 1.229,6 triliun -124,7 triliun2010APBN-P 992,4 triliun 1.126,1 triliun -133,8 triliunAPBN 949,7 triliun 1.047,7 triliun -98,0 triliun2009APBN-P 871,0 triliun 1.000,8 triliun -129,8 triliunAPBN 985,7 triliun 1.037,1 triliun -51,3 triliun2008APBN-P 895,0 triliun  989,5 triliun -94,5 triliunAPBN 781,4 triliun 854,7 triliun -73,3 triliun

 Lihat pula 
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Indonesia
 Analis Anggaran
 Pajak
 Posisi fiskal pemerintah
 Nomor pokok wajib pajak
 Perpajakan di Indonesia
 Pajak pertambahan nilai
 Pendapatan nasional
 Pendapatan Negara
 Penerimaan Negara Bukan Pajak
 Belanja Negara
 Penanaman Modal Dalam Negeri
 Retribusi

 Referensi 

__PAKSADAFTARISI__

Kategori:Ekonomi Indonesia
Kategori:Keuangan pemerintahan Indonesia
Kategori:Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara