Kabinet Hatta I

Kabinet Hatta Pertama atau Kabinet Hatta I adalah kabinet ketujuh yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, atas perintah Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948, hari yang sama saat kabinet sebelumnya dinyatakan bubar. Kabinet ini bertugas pada periode 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Menyusul agresi militer Belanda kedua, ketika ibu kota republik Yogyakarta direbut dan sebagian besar anggota kabinet ditangkap. Meskipun begitu, kabinet tidak secara resmi dibubarkan. Setelah kepemimpinan politik kembali berlaku efektif 13 Juli 1949, kabinet melanjutkan mandatnya hingga dirombak pada 4 Agustus.

 Latar belakang 
Kabinet Amir Sjarifuddin II, di bawah Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin, bubar pada 23 Januari 1948 setelah adanya kemarahan besar terhadap Perjanjian Renville, yang dianggap oleh masyarakat telah memberikan terlalu banyak kekuatan politik pada negara yang baru lahir tersebut. Mohammad Hatta, yang sedang menjabat sebagai wakil presiden, diminta oleh Presiden Soekarno untuk membentuk sebuah kabinet baru yang menyatukan seluruh partai politik di Indonesia. Hatta mempertahankan sepuluh anggota kabinet sebelumnya, dan mengeluarkan para wakil menteri serta menteri dengan paham Kiri.

Kabinet Hatta I dibentuk pada 29 Januari 1948, dengan Hatta menjabat sebagai wakil presiden dan perdana menteri secara bersamaan. Kabinet tersebut resmi bertugas pada 2 Februari. Mandat pada Kabinet Hatta diantaranya adalah menangani perjanjian Renville, membangun negara, serta bekerja menuju pemerintahan yang terkonsolidasi. Bersama Jenderal Soedirman, Panglima militer, Hatta bekerja mengurangi pengaruh paham kiri dalam angkatan bersenjata, yang dieksploitasi pada masa kabinet Amir Sjarifuddin. Namun, hal tersebut dilemahkan oleh selisih paham terhadap Perjanjian Renville yang terus berlanjut.

Pakar hukum dan politikus Indonesia Bibit Suprapto menulis bahwa Kabinet Hatta tidak sepenuhnya bersifat parlementer, karena Hatta tetap menjabat di lembaga eksekutif pemerintahan, namun juga tidak sepenuhnya bersifat presidensial, karena Hatta secara resmi menyandang gelar perdana menteri.

 Susunan kabinet 
jmpl|Susunan awal Kabinet Hatta I

 No JabatanPejabatPartai Politik 1 Perdana Menteri  <center>75px Mohammad HattaNon-partai 2 Menteri Luar Negeri  <center>75pxAgus Salim 3 Menteri Dalam Negeri <center>75px Soekiman Wirjosandjojo (ad interim)Masyumi4Menteri Pertahanan  75px Mohammad HattaTanggal 15 Juli 1948 Hamengkubuwono XI diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Posisi Menteri Negara tidak diisi.<small>(ad interim, sampai 15 Juli 1948)Non-partai75pxHamengkubuwana IX<small>(sejak 15 Juli 1948) 5 Menteri Kehakiman  <center>75px Soesanto TirtoprodjoPNI 6 Menteri Penerangan <center>75px Mohammad NatsirMasyumi 7 Menteri Keuangan  <center>75px Alexander Andries MaramisPNI 8 Menteri Kemakmuran  <center>75px Syafruddin PrawiranegaraMasyumi9Menteri Pekerjaan Umum  <center>75pxDjuanda KartawidjajaTanggal 13 April 1948 posisi ini diisi H. Laoh.<small>(ad interim, sampai 13 April 1948)Non-partai75pxHerling Laoh<small>(sejak 13 April 1948)PNI 10 Menteri Perburuhan dan Sosial  75px Rahendra KusnanNon-partai 11 Menteri Pembangunan dan Pemuda  <center>75px SoepenoSupeno meninggal pada 24 Februari 1949, sewaktu Agresi Militer Belanda II.PSI 12 Menteri Perhubungan  75px Djuanda KartawidjajaNon-partai 13 Menteri Agama  <center>75px MasjkurMasyumi 14 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  <center>75px Ali SastroamidjojoPNI 15 Menteri Kesehatan  <center>75px Johannes LeimenaParkindo 16 Menteri Negara  <center>75px Hamengkubuwana IXNon-partai

 Sejarah 
Kabinet Hatta I ditandai oleh meningkatnya pengakuan internasional terhadap Indonesia. Yaman dan Uni Soviet merupakan salah satu contoh negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada Mei 1948.

 Perbedaan pendapat internal 
Mantan perdana menteri Amir Sjarifoeddin tidak menerima pembubaran kabinetnya; pasukan dan politisi paham kiri telah lama mengendalikan kabinet sejak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Bersama dengan tokoh Partai Komunis Indonesia, Musso, Amir mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang menjadi oposisi kabinet Hatta dan meminta kabinet baru yang berpaham kiri. Pada awal Februari 1948, Amir dan Musso telah bertemu dan berdiskusi mengenai bagaimana cara menangani kabinet baru.

FDR mengklaim bahwa kabinet Hatta, yang sebagian besar diisi oleh partai Islam Masyumi, tidak akan mampu memenuhi mandat mereka dan segala proyek yang diselesaikan akan bertentangan terhadap kebutusan para sosialis dan komunis. Mereka menjuluki kabinet Hatta sebagai "Kabinet Masyumi" dan "Kabinet Borjuis". Selama awal 1948 FDR terus mengkritisi kelompok-kelompok islam dan kelompok pemerintahan; mereka juga memimpin serangkaian mogok kerja dan meminta Kabinet Hatta untuk menarik diri secara sepihak dari Perjanjian Renville. Sebagai balasan, pemerintah membebaskan Tan Malaka dan beberapa tahanan politik lainnya yang dimulai pada pertengahan Agustus; walaupun para tahanan yang dibebaskan merupakan tahanan komunis, mereka dengan tegas menolak FDR dan bekerja untuk menumbangkan FDR.

Perbedaan pendapat tersebut mencapai puncaknya pada Peristiwa Madiun, di mana pasukan FDR di bawah komando Musso, Sjarifuddin serta tokoh-tokoh berpaham kiri lainnya, mengepung Kota Madiun, Jawa Timur pada 18 September 1948; FDR membakar rumah penduduk dan membunuh ribuan warga yang sebagian besar merupakan tokoh Islam. Empat hari kemudian, Angkatan Darat ditugaskan untuk merebut kembali Kota Madiun. Pasukan pertama tiba pada 30 September dan mulai bertempur keesokan harinya, merebut kembali Kota Madiun. Anggota FDR menyebar di wilayah Madiun, yang menyebabkan angkatan darat menghabiskan beberapa bulan untuk memburu mereka. Musso dibunuh pada awal Oktober, sementara Sjarifuddin ditangkap pada 29 November dan dihukum mati pada bulan Desember.

 Tekanan Belanda 
Setelah Perjanjian Renville, Garis Van Mook – yang memisahkan wilayah yang dikendalikan oleh Belanda dengan wilayah Indonesia – secara resmi diakui. Dibalik garis tersebut Belanda membentuk beberapa negara bagian kecil pada wilayah yang diklaim olehIndonesia, termasuk Madura dan Pasundan. Beberapa pertempuran terjadi di sepanjang garis tersebut antara pasukan Indonesia dengan Belanda. Pasukan Belanda terus menghadang kepulauan Indonesia, mencegah kapal pemasok mencapai masyarakat. Oleh karena itu, pada bulan Desember ketegangan antara kedua kekuatan meningkat.

 Kejatuhan 
Selama Operasi Kraai, serangan Belanda terhadap ibu kota Yogyakarta yang dimulai pada 19 Desember 1948, kabinet dan Presiden Soekarno ditangkap dan diasingkan. Kabinet darurat di bawah Syafruddin Prawiranegara dibentuk di Sumatra; tetapi, Kabinet Hatta tidak dibubarkan secara resmi. Setelah kepemimpinan politik dilepas dan dikembalikan ke Yogyakarta, Prawiranegara mengembalikan kendali negara kepada Kabinet Hatta efektif tanggal 13 Juli 1949; Kabinet Hatta mempertahankan susunannya hingga tanggal 4 Agustus 1949, ketika kabinet tersebut dirombak, lagi-lagi dengan Hatta sebagai perdana menteri.

 Catatan 

 Referensi 
 Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 62–73, ISBN 979-428-499-8.

 Pranala luar 

  Profil kabinet pada situs web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia 

Hatta I
Kategori:Pendirian tahun 1948 di Indonesia
Kategori:Pembubaran tahun 1949
Kategori:Kabinet yang didirikan tahun 1948
Kategori:Kabinet yang dibubarkan tahun 1949