Media massa

Media massa atau Pers adalah sebuah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.

Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak pilihan dan akses banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber atau ahli dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu.

 Pengertian Pers menurut para ahli 
 UU No. 40 tahun 1999 tentang PersPers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
 Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 1966 Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktunya, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.
 R Eep Saefulloh FatahPers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Yang dimaksud pers sebagai pilar ke-4 adalah pers memiliki fungsi yaitu sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Fungsi kontrol tersebut menjadikan fungsi pers dalam masyarakat semakin menguat. Pers diharapkan dapat berfungsi melakukan cover both side (melihat sudut pandang berita dari dua sisi) yang harus dipertahankan karena pers merupakan alat kontrol sosial bagi pemerintah sehingga pers menjadi media penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Serta pers juga harus memiliki fungsi gate keeper di mana harus menyaring dalam setiap pemberitannya. Diharapkan fungsi pers tersebut dapat mendidik yang baik bagi masyarakat serta dapat menjadi penjembatan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

 Oemar Seno Adji
 Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis
 Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media mass communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan. Kamus Umum Bahasa IndonesiaPers berarti:
 alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar
 alat untuk menjepit atau memadatkan
 surat kabar dan majalah yang berisi berita
 orang yang bekerja di bidang persurat kabaran.
 Kustadi SuhandangPers adalah seni atau ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.
 Wilbur SchrammDalam bukunya Four Theories of the Press yang ditulis oleh Wilbur Schramm dkk mengemukakan 4 teori terbesar pers, yaitu the authotarian, the libertarian, the social responsibility dan the soviet communist theory. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah tengah mesyarakat.
 McLuhanPers sebagai the extended man, yaitu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada moment yang bersamaan.
 Raden Mas DjokomonoPers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak hak Bangsa Indonesia masa penjajahan Belanda.
 JCT Simorangkir, SH., Pers dalam arti sempit hanya terbatas pada surat kabar, mingguan, dan majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers selain itu mencakup radio, televisi, dan film.
 WinerPers adalah “wartawan cetak” atau “media cetak”, “publisitas” atau “peliputan berita”, dan “mesin cetak” atau “naik cetak”.
 Aim Abdulkarim Pers merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum sehingga hasil cetakannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
 Puslit Kemasyarakatan & Kebudayaan Indonesia Pers merupakan alat revolusi, alat kontrol sosial, alat pendidikan, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum, serta penggerak massa.
 Menurut ilmu komunikasi Pers yaitu: : 1. Usaha percetakan atau penerbitan, : 2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita, : 3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi, : 4. Orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita,: 5. Media penyiaran berita, yakni surat kabar, majalah, radio, dan televisi.

 Asal kata Pers 
Pers berasal dari bahasa Belanda pers yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah, kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Di masa lalu, cetak mencetak berita belum menggunakan mesin seperti saat ini, melainkan hanya menggunakan tangan-tangan manusia. Caranya, kertas-kertas dipres dengan huruf-huruf timbul satu persatu. Naskah-naskah atau berita yang akan diterbitkan di media massa, baik majalah ataupun surat kabar sebelumnya harus dipres lebih dahulu. Cara kerja yang demikian itu yaitu sistem pres mengepres, menjadi lekat dan akrab dalam dunia jurnalistik hingga saat ini. Singkatnya, pers atau press, berasal dari cara kerja percetakan di zaman dahulu.

Akan tetapi, saat ini kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun wartawan media cetak.

 Sejarah Pers Di Indonesia 
 Masa Penjajahan Belanda 
Pada tahun 1615 atas perintah Jan Pieterzoon Coen, yang kemudian pada tahun 1619 menjadi Gubernur Jenderal VOC, diterbitkan “Memories der Nouvelles”, yang ditulis dengan tangan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa “surat kabar” pertama di Indonesia ialah suatu penerbitan pemerintah VOC.

Pada Maret 1688, tiba mesin cetak pertama di Indonesia dari negeri Belanda. Atas intruksi pemerintah, diterbitkan surat kabar tercetak pertama dan dalam nomor perkenalannya dimuat ketentuan-ketentuan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Makassar. Setelah surat kabar pertama kemudian terbitlah surat kabar yang diusahakan oleh pemilik percetakan-percetakan di beberapa tempat di Jawa. Surat kabar tersebut lebih berbentuk koran iklan. Fungsinya untuk membantu pemerintahan kolonial belanda.

 Masa Pendudukan Jepang 
Pada masa ini, surat kabar-surat kabar Indonesia yang semula berusaha dan berdiri sendiri dipaksa bergabung menjadi satu, dan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana-rencana serta tujuan-tujuan tentara Jepang untuk memenangkan apa yang mereka namakan “Dai Toa Senso” atau Perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, pada zaman pendudukan Jepang pers merupakan alat Jepang. Kabar-kabar dan karangan-karangan yang dimuat hanyalah pro-Jepang semata.

 Masa Revolusi Fisik 
Peranan yang telah dilakukan oleh pers kita di saat-saat proklamasi kemerdekaan dicetuskan, dengan sendirinya sejalan dengan perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari para wartawan yang langsung turut serta dalam usaha-usaha proklamasi. Semboyan “Sekali Merdeka Tetap Merdeka” menjadi pegangan teguh bagi para wartawan. Periode tahun 1945 sampai 1949 yang biasa dinamakan periode “revolusi fisik”, membawa coraknya tersendiri dalam sifat dan fungsi pers kita. Dalam periode ini pers kita dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu pertama, pers yang terbit dan diusahakan di daerah yang dikuasai oleh pendudukan sekutu, kemudian Belanda, dan kedua pers yang terbit diusahakan di daerah yang dikuasai oleh RI yang kemudian turut bergerilya.

 Masa Demokrasi Liberal 
Dalam aksi-aksi ini peranan yang telah dilakukan oleh pers republik sangat besar. Republik Indonesia Serikat yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat akhirnya bubar dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.
Pada masa ini untuk memperoleh pengaruh dan dukungan pendapat umum, pers kita yang pada umumnya mewakili aliran-aliran politik yang saling bertentangan, menyalahgunakan kebebasan pers, yang kadang-kadang melampaui batas-batas kesopanan.

 Masa Demokrasi Terpimpin 
Periode yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin sering disebut sebagai zaman Orde Lama. Periode ini terjadi saat terbentuknya Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga meletusnya Gerakan 30 September 1965.

 Masa Orde Baru 
Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan pers di Indonesia pada masa Orde Baru merupakan bersifat otoriter, hal itu dapat diketahui bahwa pers selalu mendapatkan tekanan dari pemerintah. Pers tidak diperbolehkan untuk berita-berita miring seputar pemerintah. Sistem pers model otoriter tersebut memaksa pers untuk selalu tunduk kepada pemerintah, keberadaan pers di Indonesia, diawasi secara ketat oleh pemerintah dibawah naungan departemen penerangan. Hal ini dilakukan mengantisipasi hal-hal buruk di dalam pemerintahan orde baru sampai ditelinga masyarakat. Pers tidak dapat melakukan apapun selain patuh kepada pemeintah. Dengan demikian, hal yang terjadi adalah aspirasi dari masyarakat untuk pemerintah tidak dapat tersalurkan sama sekali. Kehidupan pers pada masa orba sangat memprihatinkan karena selalu diawasi oleh pemerintah. Lembaga media yang ada pada umumnya tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreasinya dalam mengangkat suatu realitas, terlebih lagi pemerintah melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pers.

Ketika alam Orde Baru ditandai dengan kegiatan pembangunan di segala bidang, kehidupan pers kita pun mengalami perubahan dengan sendirinya karena pers mencerminkan situasi dan kondisi dari kehidupan masyarakat di mana pers itu bergerak. Pers sebagai sarana penerangan/komunikasi merupakan salah satu alat yang vital dalam proses pembangunan.
Pada masa Orde Baru, ternyata tidak berarti kehidupan pers mengalami kebebasan yang sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Terjadinya pembredelan pers pada masa-masa ini menjadi penghalang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak asasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 Masa Reformasi 
Salah satu jasa pemerintahan B.J. Habibie pasca Orde Baru yang harus disyukuri ialah pers yang bebas. Pemerintahan Presiden Habibie mempunyai andil besar dalam melepaskan kebebasan pers, sekalipun barangkali kebebasan pers ikut merugikan posisinya sebagai presiden.

 Perkembangan Pers Di Indonesia 
 Perkembangan pers di Indonesia berawal pada penerbitan surat kabar pertama, yaitu Bataviasche Novelles en Politique Raisonemnetan yang terbit 7 Agustus 1774.
 Kemudian muncul beberapa surat kabar berbahasa Melayu, antara lain Slompet Melajoe, Bintang Soerabaja (1861), dan Medan Prijaji (1907).
 Majalah tertua ialah Panji Islam (1912-an)
 Surat kabar terbitan peranakan Tionghoa pertama kali muncul adalah Li Po (1901), kemudian Sin Po (1910).
 Surat kabar pertama di Indonesia yang menyiarkan teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah surat kabar Soeara Asia.
 Sesudah itu, surat kabar nasional yang memuat teks proklamasi adalah surat kabar Tjahaja (Bandung), Asia Raja (Jakarta), dan Asia Baroe (Semarang).
 Corak kehidupan politik, ideologi, kebudayaan, tingkat kemajuan suatu bangsa sangat memengaruhi sistem pers di suatu negara.
Secara umum, di seluruh dunia terdapat pola kebijakan pemerintah terhadap pers yang otoriter dan demokratis. Di antarakeduanya terdapat variasi dan kombinasi, bergantung tingkat perkembangan masing-masing negara. Ada yang quasi otoriter, ada yang quasi demokratis, dan sebagainya.

 Jenis-jenis media massa 
 Media massa tradisional 
Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional media massa digolongkan sebagai berikut: surat kabar, majalah, radio, televisi, film (layar lebar). Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti:
 Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan dan didistribusikan
 Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran tertentu.
 Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan menyeleksi informasi yang mereka terima.
 Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit.

 Media massa modern 
Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon seluler. Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti:
 Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima (melalui SMS atau internet misalnya)
 Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun juga oleh individual
 Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu
 Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam
 Penerima yang menentukan waktu interaksi

 Fungsi Pers 
Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Sementara itu Pasal 6 UU Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut ;
 Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu pers juga harus menghormati kebinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar melakukan pengawasan.
 Sebagai pelaku Media Informasi
Pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.
 Fungsi Pendidikan
Pers itu sebagi sarana pendidikan massa, pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.
 Fungsi Hiburan
Pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.
 Fungsi Kontrol Sosial
Fungsi ini terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan
 pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat
 dukungan rakyat terhadap pemerintah
 kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah

 Sebagai Lembaga Ekonomi
Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.

 Distorsi kebebasan media massa 
Distorsi kebebasan media massa dalam menjalankan fungsinya antara lain:
 Melalui regulasi media massa: menurut peraturan perundang-undangan pasal 28 UUD 1945 dan UU No.11 tahun 1996 tentang pers sebenarnya telah menjamin kebebasan pers. Pasal 4 dan 8 UU tersebut memberikan jaminan tidak ada sensor, tidak ada larangan setiap warga negara yang ingin mendirikan perusahaan pers. Hal tersebut merupakan indikator penting adanya kebebasan pers. Contoh: pemberitaan kasus Antasari yang melibatkan wanita bernama Rani oleh salah satu stasiun TV. Kasusnya di sini karena mereka cuma menggunakan narasumber sekunder saja, misalnya keluarga Rani dan tetangga Rani, bukan dari narasumber utama. Pasal yang dilanggar adalah pasal 3 yang berbunyi "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah".
 Birokrasi atau aparat kekuasaan: selain karena distorsi peraturan perundang-undangan, pengendalian kebebasan pers oleh pemerintahan juga bisa terjadi melalui perilaku aparat. Pada masa orba, ada beragam perilaku aparat yang berusaha mengendalikan kebebasan pers, antara lain dilakukan dengan cara mengirimkan teguran kepada redaksi, melakukan kekerasan fisik kepada wartawan, hingga pembunuhan wartawan. Contoh: anggota DPRD kota Cirebon Udin Saefullah mengamuk di gedung wakil rakyat yang tak terima usai muncul pemberitaan di media massa lokal yang menyebut dirinya tidak kunjung mundur meski sudah mendaftarkan sebagai salah satu bakal calon legeslatif dari partai Hanura. Dia bahkan mengancam akan memukul wartawan jika tetap mengungkit-ungkit posisinya sebagai anggota DPRD.
 Tindakan main hakim sendiri masyarakat kepada media: kebebasan pers yang dijamin oleh UU No.40 tahun 1999 ternyata digunakan secara tidak bertanggungjawab oleh sebagian media massa. Kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk mengumbar sensasi. Sejumlah individu atau kelompok masyarakat merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut. mereka menghukum pers dengan cara mendatangi kantor media kemudian melakukan ancaman dan teror, melakukan pemganiayaan terhadap wartawan, hingga perusakan kantor media. Contoh: pada saat pemilu presiden berlangsung pada tahun 2014 yang lalu, hasil pemungutan suara yang diberitakan pada stasiun TVOne dengan stasiun TV yang lain mengalami perbedaan hasil polling suara. Sehingga masyarakat mengalami kebingungan dalam perhitungan cepat tersebut, dan pada akhirnya terdapat masyarakat yang melakukan aksi protes kepada stasiun TVOne dengan mengkritiknya.
 Perilaku pers sendiri. dalam praktiknya, ternyata tidak hanya faktor diluar pers yang potensial mengendalikan kekerasan pers, seperti perundang-undangan, tindakaan aparat, pengendalian kebebasan pers ternyata bersumber dari perusahaan pers itu sendiri. Media tersebut cenderung menyajikan sisi hiburan daripada memberikan informasi, berita politik cenderung disajikan mengupas pribadi politikus ketimbang pemikiran dan kinerjanya, berita yang disajikan cenderung miskin makna dan menjadikan pembaca bersikap sinis terhadap realitas kehidupan sehari-hari. Contoh: seperti media elektronik MNCTV, pada media tersebut selalu menyajikan mengenai kelebihan pemilik dari media tersebut yaitu Harry Tanoesodibjo, hal tersebut dilakukan oleh media tersebut karena sang pemilik ingin mencalonkan presiden pada periode pemilihan berikutnya. Namun setelah terkuat kasus Antasari yang menyeret namanya, maka citra baik dari Harry Tanoesodibjo di masyarakat sedikit tercoreng. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa media tersebut kurang adanya profesionalisme dalam hal penyiaran iklan dan selalu memihak kepada pemiliknya sendiri dan tidak bersikap netral.

 Pengaruh media massa pada budaya 
Menurut Karl Erik Rosengren pengaruh media cukup kompleks, dampak bisa dilihat dari:
 skala kecil (individu) dan luas (masyarakat)
 kecepatannya, yaitu cepat (dalam hitungan jam dan hari) dan lambat (puluhan tahun/ abad) dampak itu terjadi.

Pengaruh media bisa ditelusuri dari fungsi komunikasi massa, Harold Laswell pada artikel klasiknya tahun 1948 mengemukakan model sederhana yang sering dikutip untuk model komunikasi hingga sekarang, yaitu:
 Siapa
 Pesannya apa
 Saluran yang digunakan
 Kepada siapa
 Apa dampaknya

Model ini adalah garis besar dari elemen-elemen dasar komunikasi. Dari model tersebut, Laswell mengidentifikasi tiga dari keempat fungsi media.

 Fungsi-fungsi media massa pada budaya 
 Fungsi pengawasan, penyediaan informasi tentang lingkungan.
 Fungsi penghubungan, di mana terjadi penyajian pilihan solusi untuk suatu masalah.
 Fungsi pentransferan budaya, adanya sosialisasi dan pendidikan.
 Fungsi hiburan (entertainment) yang diperkenalkan oleh Charles Wright yang mengembangkan model Laswell dengan memperkenalkan model dua belas kategori dan daftar fungsi. Pada model ini Charles Wright menambahkan fungsi hiburan. Wright juga membedakan antara fungsi positif (fungsi) dan fungsi negatif (disfungsi).

 Pengaruh media massa pada pribadi 
Secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandangan pemirsanya terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari  Gamble, Teri and Michael. Communication works. Seventh edition.
 Pertama, media memperlihatkan pada pemirsanya bagaimana standar hidup layak bagi seorang manusia, dari sini pemirsa menilai apakah lingkungan mereka sudah layak, atau apakah ia telah memenuhi standar itu - dan gambaran ini banyak dipengaruhi dari apa yang pemirsa lihat dari media.
 Kedua, penawaran-penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi memengaruhi apa yang pemirsanya inginkan, sebagai contoh media mengilustrasikan kehidupan keluarga ideal, dan pemirsanya mulai membandingkan dan membicarakan kehidupan keluarga tersebut, di mana kehidupan keluarga ilustrasi itu terlihat begitu sempurna sehingga kesalahan mereka menjadi menu pembicaraan sehari-hari pemirsanya, atau mereka mulai mentertawakan prilaku tokoh yang aneh dan hal-hal kecil yang terjadi pada tokoh tersebut.
 Ketiga, media visual dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya akan kepribadian yang lebih baik, pintar, cantik/ tampan, dan kuat. Contohnya anak-anak kecil dengan cepat mengidentifikasikan mereka sebagai penyihir seperti Harry Potter, atau putri raja seperti tokoh Disney. Bagi pemirsa dewasa, proses pengidolaaan ini terjadi dengan lebih halus, mungkin remaja ABG akan meniru gaya bicara idola mereka, meniru cara mereka berpakaian. Sementara untuk orang dewasa mereka mengomunikasikan gambar yang mereka lihat dengan gambaran yang mereka inginkan untuk mereka secara lebih halus. Mungkin saat kita menyisir rambut kita dengan cara tertentu kita melihat diri kita mirip "gaya rambut lupus", atau menggunakan kacamata a'la "Catatan si Boy".
 Keempat, bagi remaja dan kaum muda, mereka tidak hanya berhenti sebagai penonton atau pendengar, mereka juga menjadi "penentu", di mana mereka menentukan arah media populer saat mereka berekspresi dan mengemukakan pendapatnya.

Penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi mendukung pemirsanya menjadi lebih baik atau mengempiskan kepercayaan dirinya. Media bisa membuat pemirsanya merasa senang akan diri mereka, merasa cukup, atau merasa rendah dari yang lain.

 Kebebasan Pers di Indonesia 

Kebebasan atau kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kebebasan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945.

Dengan adanya kebebasan media massa maka akhirnya mengalami pergeseran ke arah liberal pada beberapa tahun belakangan ini. Ini merupakan kebebasan pers yang terdiri dari dua jenis: Kebebasan Negatif dan Kebebasan Positif.

 Kebebasan negatif merupakan kebebasan yang berkaitan dengan masyarakat di mana media massa itu hidup. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari interfensi pihak luar organisasi media massa yang berusaha mengendalikan, membatasi atau mengarahkan media massa tersebut.
 Kebebasan positif merupakan kebebasan yang dimiliki media massa secara organisasi dalam menentukan isi media. Hal ini berkaitan dengan pengendalian yang dijalankan oleh pemilik media dan manajer media terhadap para produser, penyunting serta kontrol yang dikenakan oleh para penyunting terhadap karyawannya.Abdullah, Irwan, 2001, Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan, Tarawang Press, Yogyakarta

Kedua jenis kebebasan tersebut, bila melihat kondisi media massa Indonesia saat ini pada dasarnya bisa dikatakan telah diperoleh oleh media massa kita. Memang kebebasan yang diperoleh pada kenyataannya tidak bersifat mutlak, dalam arti media massa memiliki kebebasan positif dan kebebasan negatif yang kadarnya kadang-kadang tinggi atau bisa dikatakan bebas yang bebas-sebebasnya tanpa kontrol sedikitpun.

 Pasal tentang kebebasan Pers 
Kebebasan pers diatur dalam UU Pers No. 40/1999. Beberapa pasal tentang kemerdekaan pers yaitu :

Pasal 4 ayat-ayat berikut:

 Ayat 1: Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara

 Ayat 2: Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran

 Ayat 3: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi

Pasal 8: Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

Pasal 18 ayat 1: Setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

 Etika Pers 
William L. Rivers dan Cleve Mathews dalam buku Etika Media Massa (1994) menyatakan, wartawan harus bebas dari kewajiban untuk melayani kepentingan apa pun kecuali hak publik untuk mengetahui kebenaran. Dalam menjalankan tugasnya wartawan harus memiliki etika antara lain:

 Pemberian gift, kemurahan hati (favor), perjalanan gratis, perlakuan khusus, maupun hak istimewa dapat mengurangi integritas wartawan dan atasan mereka. Barang berharga tidak boleh diterima.

 Pekerjaan sambilan, keterlibatan politik, jabatan resmi, dan pelayanan organisasi komunitas harus dihindari bila itu mengurangi integritas wartawan dan atasannya. Wartawan dan atasannya harus menjalankan kehidupan pribadi mereka dalam cara yang bisa melindungi mereka dari konflik kepentingan. Tanggung jawab pada publik ialah yang paling utama.

 Tidak boleh menyiarkan berita tanpa adanya pengakuan langsung dari sumber berita atau menyiarkan berita berdasarkan gosip semata.

 Wartawan akan mencari berita yang melayani kepentingan publik, apa pun kendalanya. Mereka akan senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa urusan publik akan dilakukan di depan publik dan bahwa catatan mengenai publik harus terbuka untuk diperiksa oleh publik.

 Wartawan akan mengakui etikanya untuk melindungi kerahasiaan sumber informasi.

 Plagiarisme adalah tidak jujur dan tidak bisa diterima.

 Sistem Pers 
Menurut Widodo (1997) sistem pers antara lain:

 Sistem Pers Kapitalis

Negara yang menganut paham kapitalisme, maka sistem pers yang dianut juga sepaham dengan ideologi nasionalnya. Eksistensi pers di tengah masyarakat berfungsi kuat untuk mendukung kapitalisme. Misalnya, sistem pers yang diterapkan di Amerika. Pers di sini lebih memfokuskan pada kepentingan pribadi. Corak sistem ini juga diilhami oleh JJ Rousseau dari Perancis. Sistem ini berangkat dari hipotesa yang bermula dari manusia hidup sendiri, merdeka, dan berdaulat. Dalam kehidupan bernegara terbuka peluang seluas-luasnya berlaku hukum rimba, homo homini lupus, yaitu siapa yang kuat, dialah yang menang. Demikian pula dalam kehidupan pers di negara ini yang diselenggarakan oleh pihak swasta pemilik modal. Dengan demikian pemerintah sulit untuk melakukan kontrol terhadap pers. Karena pers dikuasai para pemodal, maka para pemodal menghendaki adanya pengembalian modal, sehingga pers merupakan media bisnis yang mempunyai nilai strategis.

 Sistem Pers Liberal

Sistem pers liberal dianut oleh negara-negara yang berpaham liberal seperti Inggris, Australia, dan negara lainnya. Di negara itu, pers berkembang pesat karena ada kebebasan pers (freedom of the press). Fungsi kontrol sosial pers benar-benar berlaku secara bebas, baik itu kritik yang diajukan pada pemerintah, pejabat, lembaga, maupun perorangan. Dalam sistem pers liberal, pemerintah tidak bisa “mengendalikan” pers. Dengan demikian, tulisan atau kehendak wartawan bukanlah pencerminan sikap pemerintahnya. Permodalan dalam sistem pers liberal merupakan campuran antara modal yang dikeluarkan pemerintah dan modal swasta.

 Sistem Pers Komunis

Sistem pers komunis banyak dianut oleh negara-negara Eropa bagian timur. Misalnya Rusia, Bulgaria, dan sebagainya. Di negara komunis, lembaga pers merupakan alat perjuangan bagi berdirinya kokohnya paham komunis. Demikian pula, pemberitaan-pemberitaan mencerminkan manifestasi ideologi komunis. Pers merupakan lembaga pemerintah, diselenggarakan pemerintah, dan dimodali oleh pemerintah. Itulah sebabnya pers di negara ini merupakan alat atau ajang perjuangan pemerintah. Dalam pers komunis, mengenai kebebasan pers sangat kecil atau minim sekali. Demikian pula dengan kontrol sosial juga sangat kecil akibat segala sesuatunya diatur oleh pemerintah.

 Sistem Pers yang Bertanggung Jawab Sosial

Sistem pers bertanggung jawab sosial juga disebut social press responsibility. Sistem ini merupakan penggabungan dari sistem-sistem yang sudah ada dan diformulasikan untuk mengembangkan nilai-nilai yang sesuai dengan kodrat manusia. Dari sistem ini muncul gagasan antara lain :

a. Kebebasan

Apa arti bebas yang sebebas-bebasnya, jika kebebasan yang tanpa batas itu justru akan memuat pesan atau kandungan berita yang merusak tata nilai manusia secara kodrati atau manusiawi. Misalnya, kita akan merasa risih atau tidak senang jika segala gerak-gerik kita diawasi dari bangun tidur hingga menjelang tidur. Maka karena kodrat manusialah, kebebasan itu tidak berlaku mutlak, namun masih disertai dengan rasa tanggung jawab secara manusiawi. Kebebasan juga bisa dilakukan asalkan tidak dalam konteks yang merusak. Kebebasan atau kemerdekaan pers bukanlah pengertian yang absolut, melainkan relatif. Bagaimana wajah pers senantiasa tergantung pada kala destha, yaitu dipengaruhi oleh ruang dan waktu.

b. Tanggung Jawab

Sesuai dengan kodratnya bahwa manusia pada dasarnya baik dan menginginkan sesuatu yang baik. Dalam konteks freedom of the press ini wartawan atau pers diberi kebebasan, akan tetapi bebas yang bertanggung jawab terhadap sesama. Sebab dalam hidup ini tidaklah bisa hidup sendiri, ada ketergantungan antara yang satu dengan yang lain, maka prinsip inilah yang harus dipegang teguh oleh pers.

 Sistem Pers Pancasila

Sistem pers Pancasila merupakan pers yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Berita-berita yang dimuat di media massa di Indonesia harus lolos dari filter Pancasila. Adanya fakta di lapangan yang memenuhi kaidah atau nilai berita akan dimuat di media massa manakala sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, meskipun ada fakta atau berita di lapangan yang mempunyai nilai berita yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan bahkan bisa memengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa, maka tidak akan lolos atau dimuat di media. Maka sering kali kita dengar bahwa penulisan berita dilarang memberitakan masalah yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Karena SARA merupakan modal atau potensi pembangunan, jika salah menangani bisa menjadi potensi yang kurang menyenangkan. Misalnya bisa menimbulkan perpecahan antar suku.

 Hak jawab dan hak koreksi pers 
Dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 Ayat 5 dicantumkan yaitu pers nasional berkewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Selain itu, pada pasal 11 dicantumkan pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penjelasannya yaitu:

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu Dewan Pers menyusun Pedoman Hak Jawab sebagai berikut:

 Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi, atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikannya.
 Hak jawab berdasarkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
 Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.

 Fungsi Hak Jawab adalah: 

 Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat.
 Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers.
 Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers.
 Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.

 Tujuan Hak Jawab untuk: 

 Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang.
 Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat.
 Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers.
 Mewujudkan iktikad baik pers.
 Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
 Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan dan dapat ditembuskan ke Dewan Pers.
 Dalam hal kelompok orang, organisasi, atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan/atau sesuai status organisasi atau badan hukum bersangkutan.
 Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
 Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
 Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.

 Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika: 

 Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.
 Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.
 Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum.
 Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.

 Hak Jawab dilakukan secara proporsional: 

 Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan.

 Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak.
 Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media si ber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan.

 Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan. 

 Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
 Untuk pers televisi dan radio, wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.

- Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan.

- Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah, dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.

- Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.

- Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang mempublikasikannya.

- Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.

- Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

- Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

 Hubungan antara Pers dan Jurnalistik 
Pers dan jurnalistik merupakan suatu kesatuan yang bergerak dalam bidang penyiaran informasi, hiburan, keterangan, dan penerangan. Artinya adalah bahwa antara pers dan jurnalistik mempunyai hubungan yang erat. Pers sebagai media komunikasi massa tidak akan berguna apabila sajiannya jauh dari prinsip-prinsip jurnalistik. Sebaliknya karya jurnalistik tidak akan bermanfaat tanpa disampaikan oleh pers sebagai medianya, bahkan boleh dikatakan bahwa pers adalah media khusus untuk digunakan dalam mewujudkan dan menyampaikan karya jurnalistik kepada khalayak (Kustadi Suhandang, 2004:40).

 Referensi 

 Pranala luar 

  Download Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 
  C. Wright Mills, The Mass Society, Chapter in the Power Elite,1956


Kategori:Komunikasi