Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kementerian Hukum Republik Indonesia (disingkat Kemenkum) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Hukum yang sejak 21 Oktober 2024 dijabat oleh Supratman Andi Agtas.

 Sejarah 
Kementerian Hukum pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Oktober 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Pada zaman pemerintahan Belanda, organisasi ini disebut Departemen Van Justitie berdasarkan peraturan Yuridis Staatblad No. 576.Sejarah Singkat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur negara menurut UUD. Dalam UUD disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No. 576.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 0ktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.

Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.Persatuan Jaksa Indonesia

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, kemudian menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Kabinet Merah Putih, terdapat Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang mengoordinasikan tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

 Tugas dan fungsi 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual;
 pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
 perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
 pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
 pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
 pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

 Susunan organisasi 
Susunan organisasi Kementerian Hukum berdasarkan Permenkum No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:

Pimpinan

 Menteri Hukum
 Wakil Menteri Hukum 

Sekretariat
 Sekretariat Jenderal
 Biro Perencanaan dan Organisasi
 Biro Sumber Daya Manusia
 Biro Keuangan 
 Biro Barang Milik Negara
 Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama
 Biro Umum
Inspektorat

 Inspektorat Jenderal
 Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Inspektorat Wilayah I
 Inspektorat Wilayah II
 Inspektorat Wilayah III
 Inspektorat Wilayah IV
 Inspektorat Wilayah V

Direktorat Jenderal 
 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
 Sekretariat Direktorat Jenderal 
 Direktorat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan
 Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan
 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I (Politik, Hukum, HAM, Pemerintahan, Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Digital)
 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II (Agama, Kesehatan, Pendidikan, Riset, Ketenagakerjaan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Pekerjaan Umum, Perumahan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan)
 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III (Keuangan, BUMN, Investasi, Perencanaan Pembangunan Nasional, Koperasi dan UMKM, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Agraria, Tata Ruang, Perindustrian, Perdagangan, dan Ekonomi Kreatif)
 Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
 Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan
 Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan

 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 Sekretariat Direktorat Jenderal 
 Direktorat Perdata
 Direktorat Pidana
 Direktorat Tata Negara
 Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
 Direktorat Badan Usaha
 Direktorat Teknologi Informasi

 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
 Sekretariat Direktorat Jenderal 
 Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
 Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
 Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
 Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
 Direktorat Teknologi Informasi
 Direktorat Penegakan Hukum
Badan
 Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Sekretariat Badan
 Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional
 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
 Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
 Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
 Badan Strategi Kebijakan Hukum
 Sekretariat Badan
 Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
 Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
 Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
 Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
 Sekretariat Badan
 Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
 Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional
 Pusat Penilaian Kompetensi
Staf Ahli
 Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan
 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial
 Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi
Pusat 

 Pusat Data dan Teknologi Informasi
 Bagian Umum dan Tata Usaha
 Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

 Kantor Wilayah 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Perguruan Tinggi

Politeknik Pengayoman Indonesia

Galeri

 Referensi 

 Lihat pula 
 Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Kementerian Indonesia
 Politeknik Imigrasi (Poltekim)
 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)

 Pranala luar 
 Situs web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

 API
Hukum dan Hak Asasi Manusia
I
I