Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet Ali Sastroamidjojo II"Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1956 Tanggal 24 Maret 1956 Tentang Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo". sipuu.setkab.go.id. Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2018, jam 13:53 WITA. sering pula disebut Kabinet Ali-Roem-Idham adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini diumumkan pada 20 Maret 1956 dan bertugas sejak 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.

Pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karya dan Djuanda sebagai perdana menteri.

 Latar belakang 
Kabinet sebelumnya, Kabinet Burhanuddin Harahap membubarkan diri pada 3 Maret 1956 setelah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) digantikan oleh parlemen pengganti permanen setelah Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955. Kabinet yang baru kemudian dibentuk berdasarkan tiga partai terbesar: Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan dua partai islam, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Nahdlatul Ulama (NU). Kabinet Ali II juga diisi oleh beberapa partai kecil diantaranya Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PTI).

 Pimpinan 
PresidenWakil Presiden Soekarno100px100pxMohammad Hatta(sampai dengan 1 Desember 1956)
Perdana MenteriWakil Perdana MenteriAli Sastroamidjojo100px100px100pxMohammad RoemIdham Chalid
Mohammad Hatta di tahun 1955 menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante dilantik. Menurutnya, dalam negara dengan sistem parlementer, Kepala Negara adalah hanyalah merupakan jabatan simbolis, sehingga kebutuhan jabatan Wakil Presiden tidak diperlukan lagi. DPR yang awalnya menolak pengunduran diri Hatta pada akhirnya menyetujui permintaan tersebut pada sidang 30 November 1956. Sejak 1 Desember, posisi Wakil Presiden tidak digantikan.Merdeka: Bung Hatta terjepit Soekarno dan Soeharto , diakses 13 Juni 2017

 Anggota 
 Menteri 
Berikut ini adalah menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo II.
No.JabatanFotoPejabatMulai menjabatSelesai menjabatPartaiPerdana dan Wakil Perdana Menteri  1 Perdana Menteri 75px Ali Sastroamidjojo 24 Maret 1956 14 Maret 1957 PNI 2 Wakil Perdana Menteri I 75px Mohammad Roem 24 Maret 1956 9 Januari 1957 Masyumi Wakil Perdana Menteri II 75px Idham Chalid 24 Maret 1956 14 Maret 1957 NUMenteri  3 Menteri Luar Negeri 75px Roeslan Abdulgani  24 Maret 1956 28 Januari 1957 PNI 75px Ali Sastroamidjojo 28 Januari 1957 14 Maret 1957 PNI 4 Menteri Dalam Negeri 75px R. Sunarjo 24 Maret 1956 14 Maret 1957 NU 5 Menteri Pertahanan 75px Ali Sastroamidjojo 24 Maret 1956 14 Maret 1957 PNI 6 Menteri Kehakiman  75px Moeljatno 24 Maret 1956 9 Januari 1957 Masyumi 75px R. Sunarjo 9 Januari 1957 14 Maret 1957 NU 7 Menteri Penerangan 75px Soedibjo 24 Maret 1956 13 Maret 1957 PSII 75px Idham Chalid 13 Maret 1957 14 Maret 1957 NU 8 Menteri Keuangan  75px Jusuf Wibisono 24 Maret 1956 9 Januari 1957 Masyumi 75px Djuanda Kartawidjaja 9 Januari 1957 14 Maret 1957 Nonpartai 9 Menteri Perekonomian  75px Burhanuddin 24 Maret 1956 14 Maret 1957 NU 10 Menteri Pertanian  75px Eny Karim 24 Maret 1956 14 Maret 1957 PNI 11 Menteri Perhubungan  75px Suchjar Tedjasukmana 24 Maret 1956 9 Januari 1957 Masyumi 12 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga  75px Pangeran Mohammad Nur 24 Maret 1956 9 Januari 1957 Masyumi 75px Agustinus Suhardi 9 Januari 1957 14 Maret 1957 Katolik 13 Menteri Agraria  24 Maret 1956 14 Maret 1957 14 Menteri Sosial  75px Fattah Jasin 24 Maret 1956 14 Maret 1957 NU 15 Menteri Tenaga Kerja 75px Sabilal Rasjad 24 Maret 1956 14 Maret 1957 PNI 16 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  75px Sarino Mangunpranoto 24 Maret 1956 14 Maret 1957 PNI 17 Menteri Kesehatan 75px Handrianus Sinaga 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Parkindo 18 Menteri Agama  75px Muhammad Ilyas 24 Maret 1956 14 Maret 1957 NU 19 Menteri Negara  75px Rusli Abdul Wahid(Urusan Umum) 24 Maret 1956 14 Maret 1957 PERTI 75px Dahlan Ibrahim(Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan) 24 Maret 1956 26 Desember 1956 IPKI 75px Djuanda Kartawidjaja(Urusan Perencanaan) 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Nonpartai 20 Ketua Mahkamah Agung  75px Wirjono Prodjodikoro 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Nonpartai 21 Jaksa Agung 75px R. Soeprapto 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Nonpartai 22 Ketua Dewan Pengawas Keuangan  75px Soerasno 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Nonpartai

 Menteri muda 
Berikut adalah menteri muda pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II:
No.JabatanFotoPejabatMulai menjabatSelesai menjabatPartai 1 Menteri Muda Perekonomian 75px Frans Ferdinand Umbas 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Parkindo 2 Menteri Muda Pertanian 75px Syech Marhaban bin Hasan Krueng Kale 24 Maret 1956 13 Maret 1957 PSII 3 Menteri Muda Perhubungan 75px Albertus Blantaran de Rozari 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Katolik

 Program Kabinet 
Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB)
 Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB, secara unilateral, baik formil maupun materiil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnya.

Irian Barat
 Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat bersandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia internasional.
 Membentuk Provinsi Irian Barat.

Keamanan
 Memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan illegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun juga mereka menamakan dirinya.
 Menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan-tindakan pemulihan keamanan.

Perekonomian dan Keuangan
 Perekonomian
 Memulai membangun secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu (5 tahun) yang ditetapkan dengan undang-undang dengan menitik beratkan pada dasar keputusan rakyat.
 Berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial bersandarkan kepentingan rakyat jelata, dengan mengutamakan kebutuhan-kebutuhannya yang primer.
 Keuangan
 Menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja biasa yang baik dan yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan.
 Dalam usaha penyempurnaan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan.
 Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.
 Perkreditan pemerintah yang tepat dan lancar untuk melindungi usaha ekonomi nasional terhadap persaingan asing.
 Perindustrian
 Memajukan berdirinya industri nasionalsupaya selekas mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhannya sendiri, dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing.
 Pertanian 
 Mempertinggi tingkat hidup petani dengan jalan:
 Memperbanyak produksi hasil bumi, terutama bahan-bahan makanan rakyat dengan memperluas tanah penanamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah luar pulau Jawa, baik secara intensif maupun secara ekstensif.
 Mempergiat tumbuhnya koperasi-koperasi tani dan bank-bank tani.
 Memajukan kesehatan, pendidikan dan pengajaran tani.
 Memajukan transmisi,

Luar Negeri, Pertahanan, dan Perburuhan
 Politik Luar Negeri
 Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia.
 Melaksanakan keputusan-keputusan konferensi Asia-Afrika, pertama di Bandung.
 Pertahanan
 Melancarkan tercapainya stabilisasi kekuatan negara.
 Mengadakan kewajiban milisi bagi semua warga negara, menurut syarat-syarat yang ditentukan dengan undang-undang.
 Memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan jasmani militer daripada angkatan perang Republik Indonesia, sehingga nilai perjuangannya dipertinggi.
 Perburuhan
 Mewujudkan usaha pemerintah ke arah perbaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh dan pegawai negeri serta hubungannya dengan pimpinan perusahaan atau jawatan sehingga berkesempatan memperkembangkan bakat dan sifat-sifatnya yang baik untuk kepentingan masyarakat.
 Melengkapkan perundang-undangan perburuhan dan pegawai mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan melalui prosedur yang lebih demokratis, sambil menuju ke arah peradilan perburuhan yang lengkap.
 Memberikan segala bantuan dan stimulans bagi konsolidasi dan pertumbuhan organisasi-organisasi kaum buruh dan pegawai yang sehat.
 Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
 Memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakyat disekolah dan di luar sekolah, baik jasmani maupun rohani atas dasar kepentingan nasional sekarang
 Menyiapkan berlakunya wajib belajar dalam tempo yang tertentu.
 Memperluas pendidikan teknik dan ekonomi yang praktis dan umumnya pendidikan kejuruan, sesuai dengan kepentingan pembangunan sekarang.
 Menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional hingga tercapai dasar yang sama dan koordinasi yang baik diseluruh lapangan pendidikan dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi.
 Menyelenggarakan usaha-usaha yang pokok dan merata untuk memberi dasar yang kuat dalam pertumbuhan kebudayaan nasional.

 Pembubaran kabinet 
Poin pertama dari program kerja kabinet, yaitu pembatalan seluruh perjanjian dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan pada 3 Mei 1956.

Kabinet kesulitan dalam melaksanakan sisa program pemerintah seiring dengan terjadinya kerusuhan dan maraknya gerakan separatis di berbagai wilayah Indonesia. Sebuah gerakan yang kemudian disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dimulai di Sumatera, dan di Sulawesi menjadi pemberontakan Permesta.

Di dalam kabinet, terdapat perbedaan pendapat antara dua partai terbesar, PNI dan Masyumi. Pada tanggal 9 Januari 1957, seluruh menteri Masyumi mengundurkan diri. Hal ini melemahkan kabinet sedemikian rupa sehingga kabinet tersebut mengundurkan diri secara keseluruhan pada tanggal 14 Maret.

Presiden Soekarno merasa bahwa terdapat "situasi berbahaya", mengingat adanya gerakan separatis dan kesulitan dalam Majelis Konstituante. Ia kemudian memutuskan untuk menunjuk sendiri kabinet berikutnya, daripada menunggu pembentukan berdasarkan mayoritas di parlemen. Inilah langkah awal menuju konsep demokrasi terpimpin yang diusung Sukarno. Oleh karena itu, kabinet Ali Sastroamidjojo II merupakan kabinet terakhir yang dibentuk berdasarkan mayoritas politik partai setelah pemilihan umum yang bebas hingga Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999.

 Galeri 

 Catatan 

 Referensi 
Buku


 Pranala luar 

 Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Ali Sastroamidjojo II
Kategori:Pendirian tahun 1956 di Indonesia
Kategori:Pembubaran tahun 1957 di Indonesia
Kategori:Kabinet yang didirikan tahun 1956
Kategori:Kabinet yang dibubarkan tahun 1957