Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (disingkat KemenPAN-RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN-RB dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Rini Widyantini.

 Mitra kerja 
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia adalah mitra kerja utama untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Hal ini ditunjukkan dari berbagai rapat kerja dan diskusi yang dilakukan antara kedua belah pihak, di mana KemenPANRB sering menjadi mitra dalam membahas berbagai isu terkait reformasi birokrasi, manajemen kepegawaian, dan pelayanan publik.

 Tugas dan Fungsi 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah;
 koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah;
 koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

 Susunan Organisasi 
Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

Pimpinan

 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Sekretariat 
 Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
 Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
 Biro Data dan Teknologi Informasi 
 Biro Komunikasi dan Informasi Publik
 Biro Umum dan Keuangan
Inspektorat

Deputi
 Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
 Sekretariat Deputi
 Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi
 Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I
 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II
 Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III
 Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
 Sekretariat Deputi
 Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
 Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I
 Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Infrastruktur, dan Pemerintah Daerah Wilayah II 
 Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III  
 Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah IV 
 Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur
 Sekretariat Deputi
 Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur
 Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur
 Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur
 Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Aparatur
 Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara
 Deputi Bidang Pelayanan Publik
 Sekretariat Deputi
 Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik
 Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik
 Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif
 Asisten Deputi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik
 Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
 Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah
 Sekretariat Deputi
 Asisten Deputi Perumusan Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah
 Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah 
 Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah
 Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional
Staf Ahli
 Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
 Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 Staf Ahli Bidang Administrasi Negara
 Staf Ahli Bidang Budaya Kerja
Galeri

 5 Agenda Besar Reformasi Birokrasi 

 Percepatan Reformasi Birokrasi
 9 Langkah Percepatan Reformasi Birokrasi
 Reformasi Birokrasi Secara online
 Island of Integrity
 Pakta Integritas
 Zona Integritas (ZI)
 Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
 Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
 Manajemen Berbasis Kinerja (SAKIP/LAKIP)
 Perencanaan Kinerja
 Pengukuran Kinerja
 Laporan Kinerja
 Evaluasi Kinerja
 Hasil Kinerja
 Peningkatan Pelayanan Masyarakat
 UU No. 25 Tahun 2009
 PP 96/2012 tentang Pelayanan Publik
 PermenPAN-RB 38/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
 PermenPAN-RB 66/2012 tentang Pedonan Peniaian Kinerja Pembina/Penanggung jawab dan Pemeringkatan K/L dan Pemda dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 R.Perpres tentang Kewajiban Pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik
 R.Perpres tentang Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik
 Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan
 RUU ASN
 RUU Administrasi Pemerintahan
 RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
 Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

 Referensi 

 Lihat pula 
 Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia
 Kementerian Indonesia
 Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil
 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (disingkat PPPK, biasa disebut P3K)
 Korpri

 Pranala luar 
  Situs web resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

I
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi