Kabinet Dwikora I

Kabinet Dwikora I adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 27 Agustus 1964 dan bertugas sejak 2 September 1964 hingga 21 Februari 1966. Kabinet ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1964, tertanggal 27 Agustus 1964, tentang Pembentukan Kabinet Dwikora, ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

Adapun Program Kabinet Dwikora adalah sebagai berikut :
 Sandang pangan.
 Pengganyangan Malaysia.
 Meneruskan pembangunan.

 Pimpinan 
 Presiden100pxSoekarno

 Anggota 
Berikut ini adalah anggota Kabinet Dwikora.
No.JabatanFotoPejabatMulai menjabatSelesai menjabatPerdana dan Wakil Perdana Menteri 1 Presiden / Perdana Menteri / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata / Mandataris MPRS / Pemimpin Besar Revolusi 75px Soekarno 2 September 1964 21 Februari 1966 2 Wakil Perdana Menteri I 75px Subandrio 2 September 1964 21 Februari 1966 Wakil Perdana Menteri II 75px Johannes Leimena 2 September 1964 21 Februari 1966 Wakil Perdana Menteri III 75px Chaerul Saleh 2 September 1964 21 Februari 1966Menteri-menteri diperbantukan pada Presidium Kabinet 3 Menteri Negara 75px Oei Tjoe Tat 2 September 1964 21 Februari 1966 75px NjotoMeninggal dunia saat menjabat. 2 September 1964 13 Desember 1965 75px Arifin Harahap 2 September 1964 21 Februari 1966 75px Moedjoko Koesoemodirdjo 2 September 1964 21 Februari 1966 75px Ahmad SukendroBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1964 tertanggal 9 September 1964, Brigjen TNI Drs. Ahmad Sukendro (Sekretaris Umum KOTOE) dan Ajun Kombes (Pol.) Drs. Bugie Supeno (Kepala Bagian I Komisariat Jakarta Raya) diangkat masing-masing sebagai Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium dengan tugas-tugas istimewa. Kemudian, mereka dilantik menjadi Menteri Negara pada 14 September 1964. 14 September 1964 21 Februari 1966 75px Bugi Supeno 14 September 1964 21 Februari 1966 75px Ibnu SutowoBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Mayjen TNI dr. Ibnu Sutowo diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Presidium dengan tugas membantu Wakil Perdana Menteri III dalam pelaksanaan kebijaksanaan mengenai perindustrian dan pertambangan minyak dan gas bumi disamping jabatannya saat itu sebagai Presiden Direktur Perusahaan Negara "Permina". Ibnu Sutowo dilantik pada 1 April 1965. 1 April 1965 21 Februari 1966 75px Aminuddin AzisBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, H. Aminuddin Azis diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora dan dilantik pada 21 Juni 1965. 21 Juni 1965 21 Februari 1966Menteri-menteri berkedudukan sebagai Menteri Koordinator 4 Menteri Urusan Perencanaan/Pembangunan Nasional  75px Soeharto Sastrosoeyoso 2 September 1964 21 Februari 1966 5 Menteri / Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  75px Sri Sultan Hamengkubuwana IX 2 September 1964 21 Februari 1966 6 Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin 75px Adam MalikBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Adam Malik diangkat menjadi Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin yang berada langsung dibawah Presiden / Pemimpin Besar Revolusi dan menerima Instruksi-instruksi melalui Presidium Kabinet Dwikora. 31 Maret 1965 21 Februari 1966Menteri Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan Perdagangan Luar NegeriBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1965 tertanggal 10 Februari 1965, seluruh urusan perdagangan luar negeri yang berada di bawah kekuasaan Menteri Perdagangan dipindahkan dibawah kekuasaan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, begitu pula alat perlengkapan impor dan ekspor ditempatkan secara fungsionil dan organisatoris dibawah Menteri Koordinator tersebut. Sedangkan nama Kompartimen pun berubah menjadi Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. 7 Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan Perdagangan Luar Negeri(sebelum 10 Februari 1965 bernama Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri) 75px Subandrio 2 September 1964 21 Februari 1966 8 Menteri Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan Perdagangan Luar Negeri  2 September 1964 21 Februari 1966 9 Deputy Menteri Perdagangan Luar Negeri 75px Achmad YusufBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1965 tertanggal 18 Maret 1965, Brigjen TNI Achmad Yusuf diangkat sebagai Kuasa (Deputy) Menteri Perdagangan Luar Negeri dan dilantik pada 23 Maret 1965. 23 Maret 1965 21 Februari 1966Menteri Kompartimen Hukum & Dalam Negeri 10 Menteri Koordinator Kompartimen Hukum & Dalam Negeri 75px Wirjono Prodjodikoro 2 September 1964 21 Februari 1966 11 Menteri Dalam Negeri 75px Soemarno Sosroatmodjo 2 September 1964 21 Februari 1966 12 Menteri Kehakiman  75px Astrawinata 2 September 1964 21 Februari 1966 13 Menteri / Ketua Mahkamah Agung 75px Wirjono Prodjodikoro 2 September 1964 21 Februari 1966 14 Menteri / Jaksa Agung  75px Agustinus Sutardhio 2 September 1964 21 Februari 1966Menteri Kompartimen Pertahanan & Keamanan 15 Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan & Keamanan / Kepala Staf Angkatan Bersenjata 75px Abdul Haris Nasution 2 September 1964 21 Februari 1966 16 Menteri / Panglima Angkatan Darat 75px Ahmad YaniMenteri/Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani tewas dalam Peristiwa Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Sepeninggalnya, tugas-tugas Menpangad dilanjutkan sementara oleh Pranoto Reksosamodra.</small> 2 September 1964 1 Oktober 1965 75px Pranoto Reksosamodra(Pelaksana Harian) 1 Oktober 1965 16 Oktober 1965 75px SoehartoBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 302 Tahun 1965 tertanggal 14 Oktober 1965, Mayjen TNI Soeharto diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat dan dilantik pada 16 Oktober 1965. 16 Oktober 1965 21 Februari 1966 17 Menteri / Panglima Angkatan Laut  75px R.E. Martadinata 2 September 1964 21 Februari 1966 18 Menteri / Panglima Angkatan Udara  75px Omar DhaniBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 358 Tahun 1965 tertanggal 24 November 1965, Omar Dhani diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan sebagai gantinya diangkat Laksamana Muda (U) Sri Mulyono Herlambang. Omar Dhani kemudian diangkat sebagai Panglima Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP) dengan kedudukan sebagai Menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1965 tertanggal 3 Desember 1965. Pada 15 Desember 1965, Sri Mulyono Herlambang dilantik menjadi Menteri / Panglima Angkatan Udara yang baru. 2 September 1964 24 November 1965 75px Sri Mulyono Herlambang(ad-interim) 24 November 1965 15 Desember 1965 Sri Mulyono Herlambang 15 Desember 1965 21 Februari 1966 19 Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian 75px Soetjipto DanoekoesoemoBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1965 tertanggal 9 Mei 1965, Inspektur Jenderal (Pol.) Soetjipto Danoekoesoemo diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Sebagai gantinya, Brigjen (Pol.) Sutjipto Judodihardjo diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dan dilantik pada 13 Mei 1965. 2 September 1964 13 Mei 1965 75px Sutjipto Judodihardjo 13 Mei 1965 21 Februari 1966Menteri Kompartimen KeuanganBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Kompartimen Keuangan disusun sedemikian rupa, sehingga P.N. Pegadaian, P.N. Arta Jasa, dan Urusan Kas Negara diintegrasikan kedalam Departemen Urusan Bank Sentral, sedangkan Urusan Pembiayaan yang selama ini masuk Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan disatukan dalam Departemen Urusan Anggaran Negara. 20 Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan 75px Soemarno 2 September 1964 21 Februari 1966 21 Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan(dileburkan ke Menteri Urusan Anggaran Negara sejak 21 Juni 1965) 75px Mohammad HasanBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Mohammad Hasan dan K.H. Fattah Jasin masing-masing diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Penghubung Alim Ulama. 2 September 1964 19 Juni 1965 22 Menteri Urusan Bank Sentral / Gubernur Bank Indonesia 75px Jusuf Muda Dalam 2 September 1964 21 Februari 1966 23 Menteri Urusan Anggaran Negara 75px Surjadi 2 September 1964 21 Februari 1966 24 Menteri Iuran Negara 75px Hoegeng Imam SantosoBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Brigjen (Pol.) Drs. Hoegeng Imam Santoso dan Soetjipto Soerjo Amidharmo masing-masing diangkat menjadi Menteri Iuran Negara dan Menteri Urusan Perasuransian. Mereka dilantik pada 21 Juni 1965. 21 Juni 1965 21 Februari 1966 25 Menteri Urusan Perasuransian 75px Soetjipto Soerjo Amidharmo 21 Juni 1965 21 Februari 1966Menteri Kompartimen Pembangunan 26 Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan 75px Chaerul Saleh 2 September 1964 21 Februari 1966 27 Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta  75px Jan Daniel Massie 2 September 1964 21 Februari 1966 28 Menteri Perburuhan  75px Soetomo Martopradopo 2 September 1964 21 Februari 1966 29 Menteri Urusan Research Nasional  75px Sudjono Djuned Pusponegoro 2 September 1964 21 Februari 1966 30 Menteri Urusan Minyak & Gas Bumi(sebelum 31 Maret 1965 bernama Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan) 75px Chaerul SalehBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dalam Kompartimen Pembangunan dipecah menjadi 3 departemen, yaitu Departemen Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Dr. Chaerul Saleh, Departemen Pertambangan yang dipimpin Armunanto, dan Departemen Perindustrian Dasar yang dipimpin Hadi Thayeb. Hadi Thayeb dilantik menjadi Menteri Perindustrian Dasar pada 5 Mei 1965, sedangkan Armunanto dilantik menjadi Menteri Pertambangan pada 8 Mei 1965. 2 September 1964 21 Februari 1966 31 Menteri Pertambangan 75px Armunanto 8 Mei 1965 21 Februari 1966 32 Menteri Perindustrian Dasar  75px Hadi Thayeb 5 Mei 1965 21 Februari 1966 33 Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi 75px M. Sarbini  2 September 1964 21 Februari 1966 34 Menteri Negara diperbantukan pada Kompartimen Pembangunan 75px Ahem ErningpradjaBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 1965 tertanggal 26 Juli 1965, Ahem Erningpradja diberhentikan sebagai Menteri Negara dan pada 2 Agustus 1965 dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea berdudukan di Pyongyang. 2 September 1964 26 Juli 1965Menteri Kompartimen Pertanian & Agraria 35 Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria  75px Sadjarwo Djarwonagoro 2 September 1964 21 Februari 1966 36 Menteri Pertanian 2 September 1964 21 Februari 1966 37 Menteri Perkebunan 75px Frans Seda 2 September 1964 21 Februari 1966 38 Menteri Kehutanan 75px Soedjarwo 2 September 1964 21 Februari 1966 39 Menteri Agraria 75px Rudolf Hermanses 2 September 1964 21 Februari 1966 40 Menteri Pembangunan Masyarakat Desa 75px Ipik Gandamana 2 September 1964 21 Februari 1966 41 Menteri Pengairan Rakyat  75px SurachmanBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1965 tertanggal 25 Mei 1965, Ir. Surachman diangkat sebagai Menteri Pengairan Rakyat pada Kompartimen Pertanian dan Agraria. 25 Mei 1965 21 Februari 1966Menteri Kompartimen Pekerjaan Umum & TenagaBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1965 tertanggal 25 Mei 1965, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang semula termasuk dalam Kompartimen Pembangunan, ditingkatkan menjadi Kompartimen Pekerjaan Umum & Tenaga. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 28 Mei 1965. 42 Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum & Tenaga(sebelum 28 Mei 1965 bernama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) 75px Dadang Suprajogi 2 September 1964 21 Februari 1966 43 Menteri Listrik & Ketenagaan 75px Setiadi Reksoprodjo 28 Mei 1965 21 Februari 1966 44 Menteri Pengairan Dasar 75px P.C. Harjasudirdja 28 Mei 1965 21 Februari 1966 45 Menteri Binamarga 75px Hartawan Wirjodiprodjo 28 Mei 1965 21 Februari 1966 46 Menteri Cipta Karya dan Konstruksi 75px David Gee Cheng 28 Mei 1965 21 Februari 1966 47 Menteri Jalan Raya Sumatera 75px Slamet Bratanata 28 Mei 1965 21 Februari 1966 48 Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum & Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi  75px Sutami 28 Mei 1965 21 Februari 1966Menteri Kompartimen Perindustrian RakyatBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 1965 tertanggal 23 Juni 1965, Departemen Perindustrian Rakyat dalam Kompartimen Pembangunan, ditingkatkan menjadi Kompartimen Perindustrian Rakyat. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 25 Juni 1965, kecuali Ashari Danudirdjo yang dilantik pada 10 Juli 1965. 49 Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakyat(sebelum 25 Juni 1965 bernama Menteri Perindustrian Rakyat) 75px Abdul Azis Saleh 2 September 1964 21 Februari 1966 50 Menteri Perindustrian Tekstil 75px Ashari Danudirdjo 10 Juli 1965 21 Februari 1966 51 Menteri Perindustrian Ringan  75px M. Jusuf 25 Juni 1965 21 Februari 1966 52 Menteri Perindustrian Kerajinan  75px Abdul Azis Saleh 25 Juni 1965 21 Februari 1966 53 Menteri diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakyat untuk "Berdikari"  75px Tumpal Dorianus Pardede 25 Juni 1965 21 Februari 1966Menteri Kompartimen Distribusi 54 Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi 75px Johannes Leimena 2 September 1964 21 Februari 1966 55 Menteri Perdagangan Dalam Negeri 75px Adam Malik 2 September 1964 31 Maret 1965 75px Achmad YusufBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Brigjen TNI Achmad Jusuf diangkat menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri yang termasuk dalam lingkungan Kompartimen Distribusi, dengan catatan bahwa disamping jabatannya sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri ia tetap menjabat sebagai Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri. Ia dilantik pada 1 April 1965. 1 April 1965 21 Februari 1966 56 Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata  75px Hidajat Martaatmadja 2 September 1964 21 Februari 1966 57 Menteri Perhubungan Udara  75px R. IskandarBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Laksamana Muda Udara R. Iskandar diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan Udara dan Partono diangkat menjadi Menteri Perhubungan Udara. Pada 3 April 1965, Partono resmi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Perhubungan Udara. 2 September 1964 3 April 1965 75px Partono 3 April 1965 21 Februari 1966 58 Menteri Transmigrasi & Koperasi 75px Achadi 2 September 1964 21 Februari 1966Menteri Kompartimen MaritimBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 1965 tertanggal 7 Juni 1965, Departemen Perhubungan Laut dalam Kompartimen Distribusi ditingkatkan menjadi Kompartimen Maritim dan Departemen Perikanan Darat/Laut dikeluarkan dari lingkungan Kompartimen Pertanian dan Agraria, yang kemudian dimasukkan ke dalam Kompartimen Maritim dengan nama Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 12 Juni 1965. 59 Menteri Koordinator Kompartimen Maritim 75px Ali Sadikin 12 Juni 1965 21 Februari 1966 60 Menteri Perhubungan Laut 2 September 1964 21 Februari 1966 61 Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut(sebelum 12 Juni 1965 bernama Menteri Perikanan Darat/Laut) 75px Hamzah Atmohandojo 2 September 1964 21 Februari 1966 62 Menteri Perindustrian Maritim  75px Mardanus 12 Juni 1965 21 Februari 1966Menteri Kompartimen Kesejahteraan 63 Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan 75px Muljadi Djojomartono 2 September 1964 21 Februari 1966 64 Menteri Sosial 75px Rusiah Sardjono 2 September 1964 21 Februari 1966 65 Menteri Kesehatan  75px Satrio 2 September 1964 21 Februari 1966Menteri Kompartimen Urusan AgamaBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Departemen Agama dan Departemen Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama dikeluarkan dari Kompartimen Kesejahteraan dan memasukkannya kedalam lingkungan Kompartimen Urusan Agama. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 21 Juni 1965. 66 Menteri Koordinator Kompartimen Urusan Agama 75px Sjaifuddin Zuchri 21 Juni 1965 21 Februari 1966 67 Menteri Agama 2 September 1964 21 Februari 1966 68 Menteri Urusan Haji 75px Farid Ma'ruf 21 Juni 1965 21 Februari 1966 69 Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama(sebelum 21 Juni 1965 bernama Menteri Penghubung Alim-Ulama) 75px Abdul Fattah Jasin 2 September 1964 21 Juni 1965 75px Muhammad Ilyas 21 Juni 1965 21 Februari 1966 70 Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Urusan Agama  75px Abdul Fattah Jasin 21 Juni 1965 21 Februari 1966Menteri Kompartimen Pendidikan & Kebudayaan 71 Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan & Kebudayaan 75px  Prijono 2 September 1964 21 Februari 1966 72 Menteri Pendidikan Dasar & Kebudayaan  75px  Artati Marzuki-Sudirdjo 2 September 1964 21 Februari 1966 73 Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan  75px Syarif Thayeb 2 September 1964 21 Februari 1966 74 Menteri Olahraga  75px Maladi 2 September 1964 21 Februari 1966Menteri Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat 75 Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat  75px Roeslan Abdulgani 2 September 1964 21 Februari 1966 76 Menteri Penerangan 75px Achmadi Hadisoemarto 2 September 1964 21 Februari 1966 77 Menteri Penghubung MPRS/DPR/DPA/Front Nasional  75px W.J. Rumambi 2 September 1964 21 Februari 1966 78 Menteri / Sekretaris Jenderal Front Nasional 75px Soedibjo 2 September 1964 21 Februari 1966Menteri-Menteri Negara Penasehat Presiden 79 Menteri Penasehat Presiden / Perdana Menteri Urusan Pengerahan Funds & Forces 75px Notohamiprodjo 2 September 1964 21 Februari 1966 80 Menteri Negara diperbantukan pada Presiden  75px Iwa Koesoemasoemantri 2 September 1964 21 Februari 1966 81 Menteri Penasehat Militer Presiden  75px Soerjadi Soerjadarma 2 September 1964 21 Februari 1966 82 Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Keamanan Dalam Negeri 75px Soekarno Djojonegoro 2 September 1964 21 Februari 1966 83 Menteri Penasehat Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata untuk Urusan Kepolisian  75px Raden SoemartoBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1965 tertanggal 5 Februari 1965, Soemarto yang merupakan pensiunan Wakil Kepala Kepolisian Negara, diangkat sebagai Penasehat Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata untuk Urusan Kepolisian dengan gaji dan penghasilan yang dipersamakan dengan Menteri. Kemudian Soemarto diaktifkan kembali dalam dinas dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi terhitung sejak 12 Juli 1965. 5 Februari 1965 21 Februari 1966 84 Menteri Negara diperbantukan pada Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata  75px Sri Mulyono HerlambangBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 1965 tertanggal 10 Mei 1965, Laksamana Muda (U) H. Sri Mulyono Herlambang diangkat sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dilantik pada 13 Mei 1965. 13 Mei 1965 21 Februari 1966Menteri langsung di bawah Presiden 85 Menteri / Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 75px Soemarno SosroatmodjoTerhitung sejak 14 Juli 1965, kedudukan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta disamakan dengan kedudukan Menteri (berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1965), dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 1965 tertanggal 16 Juli 1965, Mayjen TNI Soemarno Sosroatmodjo diangkat menjadi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disamping tugasnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Soemarno dilantik menjadi Menteri / Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada 2 Agustus 1965. 2 Agustus 1965 21 Februari 1966 86 Menteri / Ketua Lembaga Pertahanan Nasional 75px Wilujo PuspojudoBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1965 tertanggal 28 April 1965, Mayjen TNI Wilujo Puspojudo diangkat sebagai Menteri / Ketua Lembaga Pertahanan Nasional dan lembaga ini langsung dibawah Presiden. 28 April 1965 21 Februari 1966Pejabat Negara berkedudukan sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator 87 Wakil Perdana Menteri / Ketua MPRS 75px Chaerul SalehBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 302 Tahun 1964 tertanggal 21 November 1964, Dr. Chaerul Saleh selaku Ketua MPRS berkedudukan sebagai Wakil Perdana Menteri terhitung sejak 27 Agustus 1964. 2 September 1964 21 Februari 1966 88 Menteri Koordinator / Ketua DPR-GR 75px Arudji Kartawinata 2 September 1964 21 Februari 1966 89 Menteri Koordinator / Wakil Ketua I DPA 75px Sartono 2 September 1964 21 Februari 1966 90 Menteri Koordinator / Wakil Ketua MPRS   75px Ali Sastroamidjojo 2 September 1964 21 Februari 1966 75px Idham Chalid 2 September 1964 21 Februari 1966 75px D.N. Aidit 2 September 1964 22 November 1965 75px Wilujo Puspojudo 2 September 1964 21 Februari 1966Pejabat Negara berkedudukan sebagai Menteri 91 Menteri / Sekretaris Negara  75px Mohammad Ichsan 2 September 1964 21 Februari 1966 92 Menteri / Sekretaris Presidium Kabinet  75px Abdul Wahab Surjoadiningrat 2 September 1964 21 Februari 1966 93 Menteri / Wakil Ketua II DPA 75px Sujono Hadinoto 2 September 1964 21 Februari 1966 94 Menteri / Wakil Ketua DPR-GR  75px I Gusti Gde Subamia 2 September 1964 21 Februari 1966 75px M.H. LukmanPada 15 November 1965, M.H. Lukman diberhentikan dari jabatannya karena seluruh anggota DPR-GR dari PKI telah dibekukan sementara. 2 September 1964 15 November 1965 75px Mursalin Daeng Mamangung 2 September 1964 21 Februari 1966 75px Achmad Sjaichu 2 September 1964 21 Februari 1966 95 Menteri / Pemeriksa Keuangan Agung Muda / Anggota Pimpinan BPK  75px SukardanBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1965 tertanggal 8 Maret 1965, Sukardan, S.H., H.A. Pandelaki, Mochtar Usman, S.H., dan Drs. Radius Prawiro masing-masing diangkat sebagai Pemeriksa Keuangan Agung Muda / Anggota Pimpinan BPK dengan kedudukan Menteri. Mereka dilantik pada 17 Maret 1965. 17 Maret 1965 21 Februari 1966 75px Hans Alexander Pandelaki 17 Maret 1965 21 Februari 1966 75px Mochtar Usman 17 Maret 1965 21 Februari 1966 75px Radius Prawiro 17 Maret 1965 21 Februari 1966 96 Menteri / Direktur Jenderal Lembaga Tenaga Atom 75px G.A. SiwabessyBerdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 1965 tertanggal 17 Juni 1965, Prof. Dr. G.A. Siwabessy selaku Direktur Jenderal Lembaga Tenaga Atom diberikan kedudukan beserta penghasilan-penghasilan lainnya yang dipersamakan dengan Menteri. 17 Juni 1965 21 Februari 1966 97 Menteri / Panglima Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP) 75px Omar Dhani 24 November 1965 21 Februari 1966

 Catatan Kaki dan Referensi 

Dwikora
Kategori:Pendirian tahun 1964 di Indonesia
Kategori:Pembubaran tahun 1966 di Indonesia
Kategori:Kabinet yang didirikan tahun 1964
Kategori:Kabinet yang dibubarkan tahun 1966