Pendakwaan dan pemakzulan

Seorang atau beberapa pejabat tinggi (terutama kepala negara dan/atau kepala pemerintahan) dapat dikenakan pendakwaan (), yang juga disebut pengithaman atau pencemaan oleh lembaga legislatif ketika pejabat tersebut diduga melakukan pelanggaran sebagaimana termaktub dalam undang-undang setempat. Pendakwaan kepada seorang kepala negara, kepala pemerintahan, atau kepala negara bagian dalam suatu negara berdaulat umumnya dianggap berbeda dengan proses peradilan umum karena melalui proses ini terbilang unik dengan melibatkan berbagai unsur politik dan hukum.

Pejabat terkait yang menerima pendakwaan umumnya tidak serta-merta diberhentikan dari jabatannya, tetapi masih harus melewati tahapan sidang pembuktian (), baik untuk membuktikan maupun menyetujui pendakwaan tersebut. Proses sidang pembuktian dilakukan oleh lembaga legislatif tertentu atau badan peradilan yang dibentuk melalui hukum menurut undang-undang setempat.

Pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran melalui sidang tersebut dipastikan akan mengalami pemakzulan atau pelengseran (), yaitu diberhentikan atau dipecat dari jabatan yang sedang ia tempuh.

Proses pendakwaan atau pemakzulan tercatat dalam konstitusi di banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Brasil, Rusia, Filipina, dan Republik Irlandia. Di Indonesia, syarat besar pemakzulan serta tata cara pendakwaan dan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dimuat dalam UUD 1945 Pasal 7A dan 7B.

Lihat pula
 Pendakwaan dan pemakzulan di Amerika Serikat
 Mosi tidak percaya
 Turun takhta

 Rujukan 

 Pranala luar 

Kategori:Pemakzulan