Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

 Mitra kerja 
Sebagai lembaga yang mendukung fungsi pemeriksaan keuangan negara, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Setjen BPK) menjalin kemitraan erat dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Di ranah domestik, mitra utama mereka adalah Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menjadi tujuan akhir dari laporan audit untuk diawasi lebih lanjut, serta berbagai Kementerian dan Lembaga pemerintah lain yang menjadi objek pemeriksaan. Setjen BPK juga berkoordinasi secara rutin dengan Inspektorat Jenderal dari masing-masing kementerian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas internal sebelum audit eksternal dilakukan. Sementara itu, di kancah global, mereka berinteraksi dengan lembaga audit tertinggi dari berbagai negara melalui organisasi seperti INTOSAI, guna bertukar pengalaman dan meningkatkan standar audit sesuai praktik internasional terbaik.

 Sejarah 

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

 1 Januari 1947 - Awal Pembentukan 
Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

 6 November 1948 - Kedudukan di Yogyakarta 
Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

 14 Desember 1949 - Dewan Pengawas Keuangan 
Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

 1 Oktober 1950 - Penggabungan Dewan Pengawas Keuangan 

 dengan Badan Pemeriksa Keuangan (UUDS 1950) 
Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

 5 Juli 1959 - Badan Pemeriksa Keuangan (UUD 1945) 
Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

 12 Oktober 1963 - PERPU No. 6 Tahun 1964 
Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

 UU No. 5 Tahun 1973 - Badan Pemeriksa Keuangan 
Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

 TAP MPR No.VI/MPR/2002 - Independen dan Profesional 
Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amendemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;
 UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara
 UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

 Tugas dan Wewenang 
 Tugas 
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

 Wewenang 
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
 menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
 meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
 menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 membina jabatan fungsional Pemeriksa;
 memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

 Keanggotaan 

BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

 Syarat Keanggotaan 
Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 warga negara Indonesia;
 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 berdomisili di Indonesia;
 memiliki integritas moral dan kejujuran;
 setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
 tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 sehat jasmani dan rohani;
 paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
 tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 Daftar anggota 
 Periode 1998–2004 
 Satrio Budihardjo Joedono, sebagai Ketua merangkap Anggota;
 Bambang Triadji, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 I Gde Artjana, sebagai Anggota;
 Bambang Wahyudi, sebagai Anggota;
 M. Mukrom As’ad, sebagai Anggota;
 Amrin Siregar, sebagai Anggota;
 Sugiarto, sebagai Anggota.

 Periode 2004–2009 
 Anwar Nasution, (Ketua)
 Abdullah Zainie, (Wakil Ketua)
 Imran
 I Gusti Agung Rai
 Hasan Bisri
 Baharuddin Aritonang
 Udju Djuhaeri

 Periode 2009–2014 
 Jilid I 
 Drs. Hadi Poernomo, Ak (Ketua)
 Dr. Ir. Herman Widyananda, SE, M.Si (Wakil Ketua)
 Moermahadi Soerja Djanegara (Anggota I)
 Taufiequrachman Ruki (Anggota II)
 Hasan Bisri (Anggota III)
 Ali Masykur Musa (Anggota IV)
 Sapto Amal Damandari (Anggota V)
 Rizal Djalil (Anggota VI)
 Muhammad Nurlif (Anggota VII)

 Jilid II 
 Hadi Poernomo (Ketua periode 26 Oktober 2009 – 21 April 2014)
 Hasan Bisri (Wakil Ketua)
 Moermahadi Soerja Djanegara (Anggota I)
 Taufiequrachman Ruki (Anggota II)
 Agung Firman Sampurna (Anggota III)
 Ali Masykur Musa (Anggota IV)
 Sapto Amal Damandari (Anggota V)
 Rizal Djalil (Anggota VI)
 Bahrullah Akbar (Anggota VII)

 Jilid III 
 Rizal Djalil (Ketua periode 28 April 2014 - 15 Oktober 2014)
 Hasan Bisri (Wakil Ketua)
 Moermahadi Soerja Djanegara (Anggota I)
 Taufiequrachman Ruki (Anggota II)
 Agung Firman Sampurna (Anggota III)
 Ali Masykur Musa (Anggota IV)
 Sapto Amal Damandari (Anggota V)
 Bahrullah Akbar (Anggota VII)

 Periode 2014–2019 
 Jilid I 
Pada tanggal 16 Oktober 2014 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil sumpah jabatan lima anggota BPK periode 2014 - 2019 yakni Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Kelima Anggota BPK RI yang terpilih tersebut menggantikan lima orang Anggota BPK RI periode 2009-2014 yang telah berakhir masa jabatannya. Setelah mengucapkan sumpah jabatan tersebut, maka keanggotaan BPK RI saat ini berjumlah 9 orang yakni:Pengambilan sumpah/janji Anggota BPK RIPROFIL BPK

 Harry Azhar Azis (Periode 2014 - 2019) - Ketua
 Sapto Amal Damandari (Periode 2012 - 2017) - Wakil Ketua
 Agung Firman Sampurna (Periode 2012 - 2017) - Anggota I
 Agus Joko Pramono (Periode 2013 - 2018) - Anggota II
 Eddy Mulyadi Soepardi (Periode 2014 - 2019) - Anggota III
 Rizal Djalil (Periode 2014 - 2019) - Anggota IV
 Moermahadi Soerja Djanegara (Periode 2014 - 2019) - Anggota V
 Bahrullah Akbar (Periode 2011 - 2016) - Anggota VI
 Achsanul Qosasi (Periode 2014 - 2019) - Anggota VII

 Jilid II 
Dua Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sapto Amal Damandari dan Agung Firman Sampurna, berakhir masa jabatannya pada 18 April 2017. Setelah diadakan pemilihan oleh DPR, disahkan sebagai penggantinya adalah Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun.
 Moermahadi Soerja Djanegara - Ketua
 Bahrullah Akbar - Wakil Ketua
 Agung Firman Sampurna - Anggota I
 Agus Joko Pramono - Anggota II
 Achsanul Qosasi - Anggota III
 Rizal Djalil - Anggota IV
 Isma Yatun - Anggota V
 Harry Azhar Azis - Anggota VI
 Eddy Mulyadi Soepardi - Anggota VII

 Periode 2019–2024 

 Jilid I 
Pada tanggal 17 Oktober 2019 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil sumpah jabatan lima anggota baru BPK periode 2019 - 2024 yakni Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, dan Pius Lustrilanang. Kelima Anggota BPK RI yang terpilih tersebut menggantikan lima orang Anggota BPK RI periode 2014–2019 yang telah berakhir masa jabatannya. Setelah mengucapkan sumpah jabatan tersebut, maka keanggotaan BPK RI saat ini berjumlah 9 orang yakni:

 Agung Firman Sampurna (Periode 2019–sekarang) sebagai Ketua
 Agus Joko Pramono (Periode 2018–sekarang) - Wakil Ketua
 Hendra Susanto (Periode 2019–sekarang) - Anggota I
 Pius Lustrilanang (Periode 2019–sekarang) - Anggota II
 Achsanul Qosasi (Periode 2019–sekarang) - Anggota III
 Isma Yatun (Periode 2017– sekarang) - Anggota IV
 Bahrullah Akbar (Periode 2016–2021) - Anggota V
 Harry Azhar Azis (Periode 2019–2021) - Anggota VI
 Daniel Lumban Tobing (Periode 2019–sekarang) - Anggota VII

 Jilid II 
Isma Yatun (April 2022 – sekarang) sebagai Ketua
 Agus Joko Pramono (Oktober 2019 – sekarang) - Wakil Ketua
 Nyoman Adhi Suryadnyana (April 2022 – sekarang) - Anggota I
 Daniel Lumban Tobing (Periode 2019 – sekarang) - Anggota II
 Achsanul Qosasi (Periode 2019–sekarang) - Anggota III
 Haerul Saleh (April 2022 – sekarang) - Anggota IV
 Ahmadi Noor Supit (2022 - sekarang) - Anggota V
 Pius Lustrilanang (Periode 2019–sekarang) - Anggota VI
 Hendra Susanto (Periode 2019–sekarang) - Anggota VII

 Jilid III 
Isma Yatun (April 2022 – sekarang) sebagai Ketua
 Hendra Susanto (Periode 2019–sekarang) - Wakil Ketua
 Nyoman Adhi Suryadnyana (April 2022 – sekarang) - Anggota I
 Daniel Lumban Tobing (Periode 2019 – sekarang) - Anggota II
 Isma Yatun (Periode 2022–sekarang) - Plt. Anggota III
 Haerul Saleh (April 2022 – sekarang) - Anggota IV
 Ahmadi Noor Supit (2022 - sekarang) - Anggota V
 Pius Lustrilanang (Periode 2019 – sekarang) - Anggota VI
 Slamet Edy Purnomo (Periode 2023 – sekarang) - Anggota VII

 Periode 2024–2029 

 Jilid I 
Pada 17 Oktober 2024 Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  mengambil sumpah jabatan lima anggota baru BPK periode 2024 - 2029 yakni Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing dan Fathan Subchi. Kelima Anggota BPK RI yang terpilih tersebut menggantikan lima orang Anggota BPK RI periode 2019–2024 yang telah berakhir masa jabatannya. Setelah mengucapkan sumpah jabatan tersebut, maka keanggotaan BPK RI saat ini berjumlah 9 orang yakni:

 Isma Yatun (April 2017 – sekarang) - Ketua
 Budi Prijono (Oktober 2024 – sekarang) - Wakil Ketua
 Nyoman Adhi Suryadnyana (April 2022 – sekarang) - Anggota I
 Daniel Lumban Tobing (Oktober 2019 – sekarang) - Anggota II
 Akhsanul Khaq (Oktober 2024 – sekarang) - Anggota III
 Haerul Saleh (April 2022 – sekarang) - Anggota IV
 Bobby Adhityo Rizaldi (Oktober 2024 – sekarang) - Anggota V
 Fathan Subchi (Oktober 2024 - sekarang) - Anggota VI
 Slamet Edy Purnomo (Agustus 2023 – sekarang) - Anggota VII

 Opini BPK 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

 Struktur organisasi 
jmpl|Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menggunakan Pemeriksa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Berikut adalah struktur organisasi BPK berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan:
 Sekretariat Jenderal
 Inspektorat Jenderal
 Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara
 Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I
 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II
 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III
 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara IV
 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V
 Perwakilan-Perwakilan BPK di wilayah barat
 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI
 Perwakilan-Perwakilan BPK di wilayah timur
 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII
 Direktorat Jenderal Pemeriksaan VIII dan Organisasi Internasional
 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi
 Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat
 Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah
 Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ daerah yang dipisahkan lainnya
 Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
 Staf Ahli Bidang Investigatif
 Kelompok Jabatan Fungsional

Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut "Itjen" adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK.Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal..

Itjen mempunyai tugas melakukan pengawasan internal berupa asurans meliputi pemeriksaan, reviu, evaluasi, dan pemantauan, dan berupa advisori meliputi pertimbangan, pendampingan, dan edukasi, terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern seluruh unsur Pelaksana BPK.

Itjen menyelenggarakan fungsi:

 perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Itjen dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;
 perumusan rencana kegiatan Itjen berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Itjen; c. perumusan kebijakan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas termasuk perangkat lunak pelaksanaan kebijakan;
 penjaminan mutu kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan BPK, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;
 pemantauan atas pelaksanaan kebijakan mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;
 pengevaluasian atas pelaksanaan kebijakan mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;
 pemantauan tindak lanjut hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;
 pengelolaan tugas kepaniteraan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK;
 pengoordinasian kegiatan Komite Pengawasan Audit Internal BPK;
 pengoordinasian kegiatan penelaahan sejawat BPK oleh badan pemeriksa keuangan negara lain;
 pengoordinasian kegiatan asurans dan advisori BPK oleh pihak eksternal;
 penyusunan laporan tahunan atas kegiatan Itjen;
 pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Itjen;
 penyusunan laporan kinerja Itjen; dan
 pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Struktur organisasi Itjen terdiri dari:

Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan selanjutnya disebut Inspektorat PKMP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal. Inspektorat PKMP mempunyai tugas melaksanakan asurans dan advisori untuk penjaminan mutu pemeriksaan di lingkungan BPK.

Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan
Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan yang selanjutnya disebut Inspektorat PIMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal. Inspektorat PIMK mempunyai tugas melaksanakan asurans dan advisori dalam pemeriksaan internal dan penjaminan mutu kelembagaan di lingkungan BPK.

Inspektorat Penegakan Integritas
Inspektorat Penegakan Integritas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal. Inspektorat Penegakan Integritas mempunyai tugas melaksanakan asurans dan advisori dalam penegakan integritas di lingkungan BPK.

Sekretariat Inspektorat Jenderal
Sekretariat Itjen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal. Sekretariat Itjen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup Itjen.

 Kantor Perwakilan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini telah memiliki kantor perwakilan pada 38 provinsi di Republik Indonesia. Kantor Perwakilan tersebut bertempat di ibu kota provinsi.

 1.  BPK Perwakilan Prov. Aceh 18. BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Barat 2.  BPK Perwakilan Prov. Sumatera Utara 19. BPK Perwakilan Prov. Kalimantan Barat 3.  BPK Perwakilan Prov. Sumatera Barat 20. BPK  Perwakilan Prov. Kalimantan Timur 4.  BPK  Perwakilan Prov. Riau 21. BPK Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan 5.  BPK Perwakilan Prov. Jambi 22. BPK Perwakilan Prov. Bali 6.  BPK Perwakilan Prov. Sumatera Selatan 23. BPK Perwakilan Prov. Nusa Tenggara Timur 7.  BPK Perwakilan Prov. Bengkulu 24. BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan 8.  BPK Perwakilan Prov. Lampung 25. BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Tengah 9.  BPK Perwakilan Prov. DKI Jakarta 26. BPK  Perwakilan Prov. Sulawesi Utara 10. BPK Perwakilan Prov. Banten 27. BPK Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara 11. BPK Perwakilan Prov. Jawa Barat 28. BPK Perwakilan Prov. Maluku 12. BPK Perwakilan Prov. Jawa Tengah 29. BPK Perwakilan Prov. Papua 13. BPK Perwakilan Prov. DI Yogyakarta 30. BPK Perwakilan Prov. Nusa Tenggara Barat 14  BPK  Perwakilan Prov. Kepulauan Bangka Belitung 31. BPK Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah 15. BPK  Perwakilan Prov. Kepulauan Riau 32. BPK Perwakilan Prov. Gorontalo 16. BPK Perwakilan Prov. Jawa Timur 33. BPK Perwakilan Prov. Maluku Utara 17. BPK Perwakilan Prov. Papua Barat 34. BPK Perwakilan Prov. Kalimantan Utara

 Pranala luar 
  Situs web resmi Badan Pemeriksa Keuangan

 Referensi 

Kategori:Badan Pemeriksa Keuangan
Kategori:Lembaga pemerintahan Indonesia
Kategori:Keuangan pemerintahan Indonesia