Jalan Raya Pos

Jalan Raya Pos () adalah nama jalan bersejarah yang membentang melintasi Jawa dan menghubungkan Anyer dengan Panarukan. Jalan ini dibangun pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels (1808–1811), Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Kini, sebagian besar Jalan Raya Pos menjadi bagian dari Jalan Raya Pantai Utara Jawa, atau lebih dikenal sebagai Jalan Pantura. Ini sering memunculkan kesalahpahaman bahwa Jalan Raya Pos disamakan dengan Jalan Pantura meskipun tidak semua Jalan Pantura mengikuti Jalan Raya Pos (berlaku juga untuk sebaliknya).

 Nama 
Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, nama Jalan Raya Pos dan De Groote Postweg (ejaan modern: De Grote Postweg) berasal dari adanya sebanyak 50 kantor pos sepanjang jalan antara Batavia dengan Surabaya yang dibangun Daendels untuk mempercepat komunikasi dengan para pejabatnya. Komunikasi pada saat itu merupakan hal yang dianggap berharga karena Daendels merasakan sulitnya berkomunikasi dengan mereka yang tersebar di seluruh Jawa dan lalu lintas laut yang bisanya digunakan untuk menyampaikan pesan dihadang Inggris. Daendels sendiri menyebut jalan ini dalam bahasa Prancis sebagai La Grande Route. Jalan ini juga disebut sebagai Jalan Anyer Panarukan karena jalan ini dimulai dari Anyer di Banten dan berakhir pada Panarukan di Jawa Timur.

 Latar belakang 
jmpl|Potret Herman Willem Daendels dengan tangan kirinya menunjuk pada peta pembangunan jalan. Lukisan 1838 karya Raden Saleh.
Pada 28 Januari 1807, Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh Louis Bonaparte, adik Napoleon Bonaparte yang diangkat menjadi raja di Belanda semasa Peperangan Napoleon. Louis memberi dua tugas utama kepada Daendels, yaitu mempertahankan Jawa dari serbuan Inggris dan membenahi sistem administrasi Hindia Belanda. Instruksi yang serupa juga diterimanya dari Napoleon Bonaparte saat bertemu di Paris, sesaat sebelum pergi ke Jawa.

Pilihan Daendels untuk membangun jalan raya di Jawa mungkin diinspirasi oleh cursus publicus, sistem jalan pos Romawi Kuno yang menghubungkan Roma dengan kota-kota yang ditaklukkannya. Dengan begitu, Daendels berkeinginan untuk menerapkan konsep yang sama dengan menghubungkan Batavia dengan daerah-daerah di Jawa melalui Jalan Raya Pos.  

Sumber lainnya mengatakan bahwa idenya untuk membangun sebuah jalan raya mungkin dipengaruhi oleh perjalanannya menuju Jawa. Saat itu, Inggris menguasai lautan dan menghadang Prancis untuk mengakses lautan sehingga memaksa Daendels harus melalui daratan Prancis terlebih dahulu dengan jalan raya yang dibuat oleh Napoleon. Setelah kedatangannya, ia juga melakukan perjalanan ke Jawa yang merepotkan dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu, Daendels memerintahkan pembangunan jalan raya, yang selesai dalam setahun. Daendels tiba di Anyer, Banten pada 5 Januari 1808. Sembilan hari kemudian, ia resmi menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese (memerintah 1805–1808 M). 

 Pembangunan 
Pada 29 April 1808, agar lebih mengetahui permasalahan di Jawa lebih lanjut, Daendels melakukan perjalanan dari ke Semarang dan ujung timur Jawa. Setibanya di Semarang pada 5 Mei 1808, ia mengeluarkan perintah (besluit) untuk membangun Jalan Raya Pos. Karena keterbatasan biaya, Daendels hanya meratakan jalan dari Batavia ke Buitenzorg (kini Bogor) via Meester Cornelis (kini Jatinegara) dan membangun petak jalan di Preanger. Sisanya, yaitu jalan dari Cirebon hingga Surabaya dikerjakan oleh para bupati di daerahnya masing-masing. Ia tidak membangun jalan ini dari nol, tetapi dimulai dari memperbaiki dan menghubungkan jalan-jalan yang telah ada sebelumnya. Ini memungkinkan ia dapat mewujudkan kemudahan pengangkutan hasil pertanian dan pengerahan pasukannya dengan cepat.

Dia menegaskan bahwa jalan harus selalu buka sepanjang tahun, bahkan di musim hujan, dan untuk semua jenis kereta kuda. Dalam pembangunannya, banyak jembatan yang dibangun untuk menyeberangi aliran sungai, baik kecil maupun besar. Total panjang jalan yang dibangun mencapai sekitar  atau "300 jam berjalan".

 Jalur pertama 
Pembangunan Jalan Raya Pos pertama dimulai dari Buitenzorg ke Karangsambung berdasarkan perintah Daendels pada 5 Mei 1808. Jalur ini direncanakan melalui Cisarua, Cianjur, Rajamandala, Bandung, Parakanmuncang, dan Sumedang. Secara teknis, jalur tersebut harus dibuat selebar 2 rijnlandse roeden (~7.5 meter) dan didirikan tiang di setiap 400 rijnlandse roeden (~1.5 kilometer) untuk menunjukkan jarak dan menandai batas distrik. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar 30.000 ringgit perak untuk membangun jalur ini, sementara para pekerjanya disediakan oleh Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, Nicolaus Engelhard sebanyak 1.100 orang.

Proyek ini dipimpin oleh Kolonel Zeni Balthazar Friedrich Wilhelm van Lützow dengan bantuan dari Komisi Negara dan dua insinyur militer. Van Lützow kemudian menyerahkan tanggung jawab sebagian pengerjaan, yaitu jalur Cisarua-Cianjur dan Parakan Muncang-Karangsambung, kepada dua insinyurnya. Masing-masing insinyur dibantu oleh dua bintara yang dipilihnya. Daendels juga menetapkan jumlah pekerja dan upah yang berbeda untuk membangun jalan ini, mengingat kondisi medan yang berat yang dihadapi oleh para pekerja.
+Penetapan jumlah pekerja dan upah untuk jalur pertamaDariKeJumlah pekerjaUpahCisaruaCianjur400 orang10 ringgit perak/orangCianjurRajamandala150 orang4 ringgit perak/orangRajamandalaBandung200 orang6 ringgit perak/orangBandungParakanmuncang50 orang1 ringgit perak/orangParakanmuncangSumedang150 orang5 ringgit perak/orangSumedangKarangsambung150 orang4 ringgit perak/orang
Pada 28 Maret 1809, para pekerja dari Batavia dan Preanger yang membangun jalan antara Cianjur-Sumedang diberi bantuan berupa 1.5 pon beras setiap hari dan 5 pon garam garam setiap bulan hingga jalan selesai dibangun. Sehari setelahnya, para pekerja juga diberi kapak dan peralatan lainnya. Kemudian, para pekerja yang didatangkan dari Cirebon dan daerah vorstenlanden yang membangun jalan di Sumedang akan diberi upah dua ringgit perak setiap bulan ditambah tiga gantang beras, sementara para mandor akan diberi upah tiga ringgit perak setiap bulan. Bantuan-bantuan ini merupakan kebijakan pemerintah atas beratnya medan yang harus ditembus, khususnya dalam pembuatan jembatan di jalur Cianjur ke Bandung dan pemotongan lereng gunung di jalur Parakan Muncang ke Sumedang.

 Jalur selanjutnya 
Pada Juli 1808, sehubungan dengan kosongnya kas pemerintah, Daendels bertemu dengan 38 bupati untuk memerintahkan membantu pembangunan jalan dari Cirebon ke Surabaya dengan menggunakan sistem kerja wajib (heerendiensten). Dengan jalan raya yang sisanya dikerjakan oleh para bupati, Daendels tidak perlu membuat laporan rinci untuk jalan-jalan tersebut. Hasilnya, tidak ada arsip-arsip kolonial yang memuat laporan pembangunan jalannya. Satu-satunya informasi yang didapat yang melaporkan pembangunannya adalah korespondensi antara Daendels dengan Menteri Perdagangan dan Koloni .

Di Jawa Tengah, jalan raya ini melewati Tegal, Pemalang, Comal, Pekalongan, Kendal, Kaliwungu, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, dan Lasem. Sementara di Jawa Timur, jalan raya ini melewati Tuban, Sidayu, Gresik, Surabaya, Porong, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kraksaan, Paiton, Besuki, dan akhirnya Panarukan.

 Kontroversi 

 Jumlah korban jiwa dalam pembangunan 
Nicolaus Engelhard, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, harus menyerahkan jabatannya karena Daendels membagi Pantai Timur Laut Jawa menjadi beberapa unit administrasi yang lebih kecil. Engelhard menjadi pengkritik kebijakan Daendels, menyatakan bahwa 500 pekerja meninggal dunia saat pembangunan jalan di bukit sekitar Megamendung, Jawa Barat dan menekankan bahwa angka ini tidak menghitung pekerja yang keluar atau meninggal karena terkena penyakit di sana. William Thorn, seorang tentara Inggris yang ikut serta dalam Penyerbuan Jawa pada 1811, menulis bahwa "sekitar 12.000 pekerja dikatakan telah meninggal dunia dalam membangun (jalannya), terutama karena 'ketidaksehatan dari hutan dan rawa-rawa' yang dilaluinya". Meskipun pembangunan jalan ini menelan banyak korban jiwa, tulisan dari Thorn dan Engelhard tidak menyertakan bukti atau perhitungan jumlah total korban jiwa dengan pasti.

 Perkembangan setelah Daendels 
Seiring berjalannya waktu, Jalan Raya Pos menjadi daerah perkotaan yang sambung-menyambung dan menggantikan peran sungai-sungai besar yang awalnya menjadi jalur utama perekonomian yang membentang dari utara ke selatan, menghubungkan daerah pesisir dengan daerah pedalaman, menjadi dari barat ke timur melalui jalur darat sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Jalan ini juga mengubah tata kota tradisional Jawa yang sebelumnya menghadap ke sungai atau pegunungan.

Pada awalnya, penggunanan jalan ini hanya digunakan untuk kebutuhan pos dan militer. Selain itu, jalan ini juga tidak boleh dilewati oleh kendaraan milik orang Jawa yang harus menggunakan jalur khusus gerobak yang berada di sisi jalan. Jalan Raya Pos hanya dapat dilewati oleh kereta kuda Belanda yang dilengkapi oleh kusir dan kenek.

 Dalam budaya populer 
Film dokumenter De Groote Postweg, disutradarai dan ditulis oleh Bernie IJdis, dirilis pada 1996. Film ini menceritakan tentang sejarah dan dampak modern dari Jalan Raya Pos. Pramoedya Ananta Toer, yang juga diceritakan kisah hidupnya semasa Orde Baru, mengisi narasi untuk film ini.

 Lihat pula 
 Jalur Pantura
 Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, buku karya Pramoedya Ananta Toer

 Referensi 
CatatanKutipan

Daftar pustaka













 Bacaan lebih lanjut 

  Berisi plakat-plakat (peraturan) yang dipublikasikan oleh pemerintahan Daendels dari 1 Juli 1808 hingga 31 Desember 1809.

Kategori:Jalan di Indonesia
Kategori:Sejarah Indonesia
Kategori:Hindia Belanda
Kategori:Jalan di Jawa