Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (disingkat Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Tito Karnavian.

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3

 Sejarah 
 Masa Hindia Belanda 
Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria.

 Masa Jepang 
Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942–1945), Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi  yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara Nomor 7, Jakarta, sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi (1) Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri; (2) Kementerian Sosial; (3) Kementerian Kesehatan; dan (4) Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
 Masa kemerdekaan 

Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1969 No.1/MPR/RI/1959.Dekret Presiden 5 Juli 1959 melalui Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 baru dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dari mana yang namanya MPR? Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan, ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.

Sejak berdirinya Depdagri yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Indonesia Bersatu II sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Departemen Dalam Negeri. Pada tahun 2010, seiring diterapkannya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri, istilah "departemen" diubah menjadi "kementerian".

 Tugas dan fungsi 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
 pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
 pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

 Susunan organisasi 
Susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Perpres Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri adalah:

Pimpinan

 Menteri Dalam Negeri
 Wakil Menteri Dalam Negeri

Sekretariat
 Sekretariat Jenderal
 Biro Perencanaan
 Biro Kepegawaian
 Biro Organisasi dan Tatalaksana
 Biro Hukum
 Biro Keuangan dan Aset
 Biro Administrasi Pimpinan
 Biro Umum
Inspektorat

 Inspektorat Jenderal
 Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Inspektorat I
 Inspektorat II
 Inspektorat III
 Inspektorat IV
 Inspektorat Khusus
 Kelompok Jabatan Fungsional

Direktorat Jenderal
 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan
 Direktorat Politik Dalam Negeri
 Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
 Direktorat Kewaspadaan Nasional
 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama
 Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara
 Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
 Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
 Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
 Direktorat Produk Hukum Daerah
 Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah
 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
 Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
 Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
 Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
 Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
 Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
 Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa
 Direktorat Kelembagaan dan Kerja sama Desa
 Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa
 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
 Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
 Direktorat Pendapatan Daerah
 Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah
 Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah
 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Pendaftaran Penduduk
 Direktorat Pencatatan Sipil
 Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Badan
 Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
 Sekretariat Badan
 Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri
 Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik
 Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa
 Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sekretariat Badan
 Pusat Standarisasi dan Sertifikasi
 Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
 Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan
 Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis
Staf Ahli

 Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa
 Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

Staf Khusus

 Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum
 Staf Khusus Bidang Pemerintahan
 Staf Khusus Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan
 Staf Khusus Bidang Politik dan Media
 Staf Khusus Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan

Pusat

 Pusat Data dan Informasi
 Bagian Program dan Umum
 Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
 Bidang Pengelolaan Sistem Informasi
 Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan
 Pusat Penerangan
 Sub Bagian Persuratan
 Kelompok Jabatan Fungsional
 Pusat Fasilitasi Kerja Sama
 Bagian Program dan Umum
 Bidang Kerja Sama Dalam Negeri
 Kelompok Jabatan Fungsional

 Sejarah nomenklatur 

 Kementerian 
Departemen Dalam Negeri (1945-2000, 2001-2009)
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (2000-2001)
Kementerian Dalam Negeri (2009-sekarang)

 Unit Eselon 1 
Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I.
+Nama Kementerian/
LembagaDasar hukumUnit eselon IUnsur pembantu pimpinanUnsur pelaksana
(Direktorat Jenderal)Unsur pengawasUnsur pendukung
(Badan)Staf ahliDepartemen Dalam NegeriKeppres 109/2001Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa
 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Direktorat Jenderal Administrasi KependudukanInspektorat Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan
 Badan Pendidikan dan Pelatihan; Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
 Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
 Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan
 Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
 Staf Ahli Bidang Kewilayahan.Kementerian Dalam NegeriPerpres 11/2015Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilInspektorat Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan
 Badan Pendidikan dan Pelatihan; Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa
 Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.Kementerian Dalam NegeriPerpres 114/2021Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;Inspektorat Jenderal Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri;
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;
 Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;
 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.Kementerian Dalam NegeriPerpres 149/2024Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;Inspektorat Jenderal Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;
 Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar lembaga;
 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

 Galeri 

 Lihat pula 
 Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia
 Kementerian Indonesia
 Pemerintahan daerah
 Institut Pemerintahan Dalam Negeri
 Daftar Provinsi di Indonesia
 Daftar Gubernur dan Wakil Gubernur di Indonesia
 Daftar Kota di Indonesia
 Daftar Kabupaten di Indonesia
 Pembagian administratif Indonesia

 Referensi 

 Bacaan lanjutan 
 Bernard H.M. Vlekke, The story of the Dutch East Indies, Harvard University Press, Cambridge 1946.

 Pranala luar 
  Situs web resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia


Dalam Negeri
Kategori:Kementerian dalam negeri