Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda disebut juga Kabinet Karya adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Kabinet ini merupakan salah satu kabinet zakken.

 Latar belakang 
Pada 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamidjojo Kedua runtuh akibat tekanan pemberontakan daerah, perpecahan antar partai, dan serangan terhadap sistem politik yang berujung pada pengunduran diri anggotanya. Presiden Soekarno sempat mengutarakan keinginannya untuk membentuk kabinet gotong royong, di mana empat partai besar, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI), akan bekerja sama demi kepentingan nasional. Namun, setelah mendapat tentangan keras dari partai lain dan Angkatan Darat, Soekarno terpaksa mengurungkan niat tersebut. Pada 15 Maret, ia meminta ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Suwirjo untuk membentuk kabinet, tetapi ia tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, sehingga Soekarno sendiri mengadakan pertemuan pada 14 April dengan para pemimpin partai dan perwira militer, di mana mereka semua ditanya apakah mereka siap untuk bergabung dengan kabinet. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), yang sebagian besar anggotanya menolak masuk kabinet, menuduh Soekarno bertindak melawan hukum, tetapi sia-sia. Partai tersebut kemudian memecat dua anggotanya yang masuk kabinet. Soekarno menunjuk veteran kabinet Djuanda Kartawidjaja untuk memimpin kabinet yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat dan tidak mewakili partai mana pun. Kabinet diumumkan pada 8 April dan dilantik oleh Soekarno keesokan harinya di Istana Merdeka.Lev (2009) pp 26-34Feith (2007) pp 579-580Simanjuntak (2003) p182

 Pimpinan 
Presiden100pxSoekarno
Perdana MenteriWakil Perdana MenteriDjuanda Kartawidjaja100px100px100px100pxHardiIdham ChalidJohannes Leimena

 Anggota 
No.JabatanFotoPejabatMulai menjabatSelesai menjabatPartaiPerdana dan Wakil Perdana Menteri  1 Perdana Menteri 75px Djuanda Kartawidjaja 9 April 1957 6 Juli 1959 Nonpartai 2 Wakil Perdana Menteri I 75px Hardi 9 April 1957 6 Juli 1959 PNI Wakil Perdana Menteri II 75px Idham Chalid 9 April 1957 6 Juli 1959 NU Wakil Perdana Menteri III 75px Johannes Leimena 29 April 1957 6 Juli 1959 ParkindoMenteri  3 Menteri Luar Negeri 75px Subandrio 9 April 1957 6 Juli 1959 Nonpartai 4 Menteri Dalam Negeri 75px Sanusi Hardjadinata 9 April 1957 6 Juli 1959 PNI 5 Menteri Pertahanan  75px Djuanda Kartawidjaja 9 April 1957 6 Juli 1959 Nonpartai 6 Menteri Kehakiman 75px Gustaaf Adolf Maengkom 9 April 1957 6 Juli 1959 PNI 7 Menteri Penerangan 75px Soedibjo 9 April 1957 6 Juli 1959 PSII 8 Menteri Keuangan 75px Soetikno Slamet 9 April 1957 6 Juli 1959 PNI 9 Menteri Pertanian  75px Sadjarwo Djarwonagoro 9 April 1957 6 Juli 1959 PNI 10 Menteri Perdagangan 75px Soenardjo 9 April 1957 25 Juni 1958 NU 75px Rachmat Muljomiseno 25 Juni 1958 6 Juli 1959 NU 11 Menteri Perindustrian  75px F.J. Inkiriwang 9 April 1957 6 Juli 1959 Nonpartai 12 Menteri Perhubungan 75px Soekardan  9 April 1957 6 Juli 1959 Nonpartai 13 Menteri Pelayaran  75px Mohammad Nazir 9 April 1957 6 Juli 1959 Nonpartai 14 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga  75px Pangeran Mohammad Nur 9 April 1957 6 Juli 1959 Masyumi 15 Menteri Perburuhan  75px Mr. Samjono 9 April 1957 6 Juli 1959 Nonpartai 16 Menteri Sosial  75px Johannes Leimena 9 April 1957 24 Mei 1957 Parkindo 75px Muljadi Djojomartono 25 Mei 1957 6 Juli 1959 Masyumi 17 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 75px Prijono 9 April 1957 6 Juli 1959 Nonpartai 18 Menteri Agama  75px Muhammad Ilyas 9 April 1957 6 Juli 1959 NU 19 Menteri Kesehatan  75px Azis Saleh 9 April 1957 6 Juli 1959 IPKI 20 Menteri Agraria  75px R. Sunarjo 9 April 1957 6 Juli 1959 NU 21 Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan(dihapuskan sejak 25 Juni 1958) 75px A.M. Hanafi 9 April 1957 25 Juni 1958 Nonpartai 22 Menteri Negara Urusan Veteran 75px Chaerul Saleh 9 April 1957 6 Juli 1959 Nonpartai 23 Menteri Negara Urusan Hubungan Antar Daerah(dihapuskan sejak 25 Juni 1958) 75px Ferdinand Lumban Tobing 9 April 1957 25 Juni 1958 SKI 24 Menteri Negara 75px Dadang Suprajogi(Urusan Stabilitasi Ekonomi) 25 Juni 1958 6 Juli 1959 Nonpartai 75px Muhammad Wahib Wahab(Urusan Kerjasama Sipil-Militer) 25 Juni 1958 6 Juli 1959 NU 75px Ferdinand Lumban Tobing(Urusan Transmigrasi)  25 Juni 1958 6 Juli 1959 SKI 75px A.M. Hanafi 25 Juni 1958 6 Juli 1959 Nonpartai 75px Mohammad Yamin 25 Juni 1958 6 Juli 1959 Nonpartai

 Program kerja 
Program kerja Kabinet Djuanda disebut Soekarno dengan sebutan 'pancakarya', yang terdiri dari kata 'panca' (dari Bahasa Sanskerta 'lima') dan 'karya' (kerja). Kelima 'karya' atau tujuan program kerja kabinet di antaranya:

 Pembentukan 'Dewan Nasional', berdasarkan Konsepsi Presiden;
 Menormalisasikan keadaan internal republik;
 Implementasi penarikan perjanjian dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949;
 Memperjuangkan Irian Barat; dan
 Mempercepat proses pembangunan.

 Perkembangan 
Kabinet Djuanda sejak awal telah dikritik oleh anti-komunis. Walaupun Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi tidak masuk ke dalam kabinet, beberapa menteri dicurigai merupakan komunis atau berhubungan erat dengan PKI. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) juga terus berargumen bahwa kabinet dibentuk secara inkonstitusional karena tidak dilantik oleh parlemen. Namun, Perdana Menteri Djuanda terus melaporkan kegiatan kabinet kepada parlemen dan ia berargumen bahwa secara praktis hanya Masyumi, Partai Katolik, dan partai kecil besutan Sutomo, Partai Rakjat Indonesia (PRI) yang menjadi opsosisi. Secara praktis, peran parlemen hampir berakhir, dan para menteri juga memiliki kekuasaan yang lebih kecil dibanding kabinet sebelumnya. Masa darurat tetap berjalan, dan sejarawan Amerika Serikat George Kahin menulis: "Pelantikan kabinet telah melemahkan peran kedua parlemen dan partai politik secara setara untuk memperluas peran presiden dan militer."

Soekarno mencoba untuk mewujudkan konsep demokrasi terpimpinnya. Pada Mei 1957, Soekarno menggunakan peraturan darurat untuk membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional adalah badan yang setara dengan kabinet, terdiri dari refleksi masyarakat berdasarkan 'golongan pekerja' (seperti petani, buruh, pemuda, pebisnis, dan perempuan) dibandingkan berdasarkan partai politik. Dewan Nasional juga meliputi perwakilan dari beragam wilayah dan kepulauan.

Setelah percobaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa agar Irian Barat bergabung dengan Indonesia gagal pada November 1957, pemerintahan Soekarno mengambil alih kegiatan dari perusahaan-perusahaan Belanda. Pada 5 Desember, seluruh 46,000 orang Belanda yang masih tinggal di Indonesia dipaksa untuk meninggalkan Indonesia. Terdapat beberapa penolakan dalam kabinet terhadap keputusan tersebut, termasuk dari Wakil Presiden Mohammad Hatta. Partai oposisi Masyumi mengutarakan kritiknya, dan para pimpinan partai Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra. Gerakan Permesta juga ikut berkembang. Kedua pergerakan separatis tersebut merupakan alasan penting mengapa Soekarno dapat mempertahankan keadaan darurat dan dapat mengembangkan demokrasi terpimpinnya lebih luas.

Sejak awal 1958, pemilihan umum selanjutnya mulai direncanakan. Setelah pemilihan umum legislatif 1955, pemilihan selanjutnya dijadwalkan dilaksanakan pada September 1959. Namun, partai-partai politik yang kini lemah tidak mau menghadapi pemilihan umum dikarenakan kekhawatiran bahwa komunis PKI akan menang besar, dan juga beberapa kelompok lain seperti Angkatan Darat (yang diperkuat oleh keadaan darurat) tidak menginginkan adanya pemilihan umum. Selain PKI, seluruh partai politik besar sepakat untuk menunda pemilihan umum, dan pada 22 September 1958 Perdana Menteri Djuanda mengumumkan bahwa pemilihan umum akan ditunda selama maksimal 1 tahun, alasan resmi penundaan tersebut adalah keamanan yang tidak dapat dijamin oleh adanya pemberontakan.

 Pembubaran kabinet 

jmpl|Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden Republik Indonesia pada 5 Juli 1959.
Konstituante, yang telah dibentuk setelah adanya Pemilihan umum Konstituante 1955 mengerjakan rancangan konstitusi baru sejak tahun 1956, tetapi tidak berhasil. Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution mengajukan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Rencana tersebut mendapatkan dukungan luas, dan pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengembalikan UUD 1945, membubarkan Konstituante dan mengembalikan Dewan Perwakilan Rakyat terpilih berubah menjadi parlemen yang ditunjuk. Dekrit tersebut juga menandakan akhir dari Kabinet Djuanda, dan Soekarno mengambil alih kekuasaan pemerintahan dengan menjabat sebagai presiden dan perdana menteri dalam Kabinet Kerja I.

 Galeri 

 Catatan 

 Referensi 

 Karya dikutip 


 Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 181–187, ISBN 979-428-499-8.

 Pranala luar 

 Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Djuanda
Kategori:Pendirian tahun 1957 di Indonesia
Kategori:Pembubaran tahun 1959 di Indonesia
Kategori:Kabinet yang didirikan tahun 1957
Kategori:Kabinet yang dibubarkan tahun 1959