Kabinet Republik Indonesia Serikat

Kabinet Republik Indonesia Serikat atau Kabinet RIS adalah kabinet yang dibentuk sebagai hasil dari pembentukan negara Republik Indonesia Serikat setelah pengakuan kedaulatan dari kekuasaan kolonial Belanda. Kabinet ini bertugas kurang dari satu tahun sebelum akhirnya Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabinet ini bertugas dari tanggal 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950 di Jakarta. Kabinet ini memerintah pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan kabinet Republik Indonesia, Kabinet Halim, di Yogyakarta. Kabinet ini merupakan zaken kabinet, yang mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya, bukan kabinet koalisi yang berdasarkan pada kekuatan partai politik.

 Latar belakang 
Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia Serikat, menunjuk Mohammad Hatta, Ida Anak Agung Gde Agung, Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sultan Hamid II untuk membentuk kabinet Republik Indonesia Serikat yang baru. Dua hari kemudian, pada 20 Desember 1949, anggota kabinet disumpah, dan satu minggu kemudian kabinet tersebut menerima kedaulatan negara dari Belanda.Feith (2007) p46

 Pimpinan 
PresidenWakil Presiden Soekarno(Negara Bagian Republik Indonesia)100px100pxMohammad Hatta(Negara Bagian Republik Indonesia)

 Anggota 
Hanya lima anggota kabinet yang berasal dari luar Negara Bagian Republik Indonesia. Hatta bekerja keras untuk memastikan para menteri dipilih berdasarkan kompetensi dibandingkan afiliasi partai politik, dan empat dari menteri yang berasal dari Negara Bagian Republik Indonesia tidak berafiliasi partai. Secara praktis, Hatta memegang posisi dominan di dalam kabinet, dikarenakan kedekatannya dengan Presiden Soekarno, kesuksesan Hatta pada Konferensi Meja Bundar dan perannya dalam peristiwa penting selama Revolusi Nasional Indonesia.Feith (2007) pp 47-52
No.JabatanPejabat(negara bagian)PeriodePartai PolitikMulai menjabatSelesai menjabatPerdana Menteri  1 Perdana Menteri 75px Mohammad Hatta(Negara Bagian Republik Indonesia) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950Non-PartaiMenteri  2 Menteri Luar Negeri 75px Mohammad Hatta(Negara Bagian Republik Indonesia) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950Non-Partai 3 Menteri Dalam Negeri 75px Ide Anak Agung Gde Agung(Negara Indonesia Timur) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950Non-Partai 4 Menteri Pertahanan 75px Sri Sultan Hamengkubuwana IX(Negara Bagian Republik Indonesia) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950Non-Partai 5 Menteri Kehakiman 75px Soepomo(Negara Bagian Republik Indonesia) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950Non-Partai 6 Menteri Penerangan 75px Arnold Mononutu(Negara Indonesia Timur) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950PNI 7 Menteri Keuangan 75px Syafruddin Prawiranegara(Negara Bagian Republik Indonesia) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950Masyumi 8 Menteri Kemakmuran 75px Djuanda Kartawidjaja(Negara Bagian Republik Indonesia) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950Non-Partai 9 Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum 75px Herling Laoh(Negara Bagian Republik Indonesia) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950PNI 10 Menteri Perburuhan 75px Wilopo(Negara Bagian Republik Indonesia) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950PNI 11 Menteri Sosial 75px Kosasih Purwanegara(Negara Pasundan) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950Non-Partai 12 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 75px Abu Hanifah(Negara Bagian Republik Indonesia) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950Masyumi 13 Menteri Kesehatan 75px Johannes Leimena(Negara Bagian Republik Indonesia) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950Parkindo 14 Menteri Agama 75px Wahid Hasjim(Negara Bagian Republik Indonesia) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950Masyumi 15 Menteri Negara 75px Hamid IIHamid II diberhentikan pada 5 April 1950. Posisinya dibiarkan kosong.(Negara Kalimantan Timur 20 Desember 1949 5 April 1950Non-Partai 75px Mohammad RoemMohammad Roem ditunjuk menjadi Komisaris Agung yang berbasis di Den Haag pada 19 Januari 1950. Posisinya dibiarkan kosong.(Negara Bagian Republik Indonesia) 20 Desember 1949 19 Januari 1950Masyumi 75px Suparno(Negara Madura) 20 Desember 1949 15 Agustus 1950Non-Partai

 Pergantian anggota 
Pada 19 Januari 1950, Menteri Negara Mohammad Roem ditunjuk sebagai Komisi Tinggi RIS di Den Haag dan mengundurkan diri dari kabinet. Setelah adanya laporan dari Jaksa Agung, Menteri Negara Sultan Hamid II diberhentikan pada 5 April 1950 karena keterlibatannya dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Baik Roem maupun Hamid tidak digantikan oleh menteri negara baru.Simanjuntak (2003) p94Feith (2007) p47

 Program 
Adapun Program Kabinet Republik Indonesia Serikat adalah sebagai berikut :
 Menyelenggarakan pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan saksama, mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan APRIS dan pengembalian tentara Belanda ke negerinya dalam waktu selekas-lekasnya.
 Menyelenggarakan ketenteraman umum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta menjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan terlaksananya dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaan.
 Mengadakan persiapan dasar hukum mengenai cara bagaimana rakyat menyatakan kemauannya menurut asas-asas Undang-Undang RIS, dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante.
 Berusaha memperbaiki perekonomian rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan, dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga untuk kembali ke masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.
 Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia dan membangun pusat kebudayaan nasional; mempergiat pemberantasan buta huruf di kalangan rakyat.
 Menyelesaikan soal Papua dalam setahun ini juga dengan jalan damai.
 Menjalankan politik luar negeri untuk memperkuat kedudukan RIS dalam dunia internasional dengan menguatkan cita-cita perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa. Memperkuat hubungan moril, politik, dan ekonomi antar negara-negara Asia Tenggara. Menjalankan politik dalam Uni ini yang berguna bagi kepentingan RIS. Berusaha supaya RIS menjadi anggota PBB.

 Pembubaran kabinet 
Pada 15 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Hatta mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan tetapi terus bertugas sebagai kabinet Republik Indonesia sampai sebuah kabinet baru dibentuk.Simanjuntak (2003) p102

 Catatan 

 Sumber 
 Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
 Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
 Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 91–102, ISBN 979-428-499-8.

 Pranala luar 


Republik Indonesia Serikat
Kategori:Pendirian tahun 1949 di Indonesia
Kategori:Pembubaran tahun 1950 di Indonesia
Kategori:Kabinet yang didirikan tahun 1949
Kategori:Kabinet yang dibubarkan tahun 1950