Pokja Papua

Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua atau disingkat Pokja Papua, adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk tujuan mendorong perwujudan prinsip-prinsip demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua. Secara resmi Pokja Papua, didirikan pada 25 November 2002, bertempatan dengan tahun ke-2 Undang-undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Saat ini Pokja Papua beranggotakan sebelas individu.

Selanjutnya, output program Pokja Papua dikelompokkan menjadi 3 (tiga) keluaran utama:
 adanya advokasi kebijakan yang mendorong terciptanya tata pemerintahan yang demokratis di Papua;
 adanya inisiatif dan dorongan perwujudan supremasi hukum yang berkeadilan, termasuk jaminan dan pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar di Papua, serta;
 meningkatnya kapabilitas, akuntabilitas dan efektivitas perkumpulan ini untuk menopang semua aktivitas yang telah direncanakan.

 Profil Inisiator Pokja Papua 

 A. Patra M. Zen  (Koordinator), Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Menyelesaikan Sarjana bidang Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya dan mendapat LL.M in International Human Rights Law dari University of Essex (Inggris). Aktif menulis di media dan menjadi pembicara diberbagai pertemuan nasional dan internasional. Saat ini tercatat sebagai Koordinator Peneliti pada Inrise (Institute for Economic and Social Research) dan roster pada Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

Ammiruddin Al Rahab, Koordinator Program Penghapusan Kekerasan Struktural Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Menulis buku antara lain: “Dalam Tawanan Rezim Lama: Situasi Hak Asasi Manusia Sepanjang Tahun 2000” (2001), dan menyunting buku: “Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asai Manusia” (2000); “Kibaran Sampari: Pembebasan OPM dan Perang Rahasia Indonesia di Papua Barat” (2001).

Andrinof Chaniago, Direktur Center of Indonesion Regional dan Urban Studies (CIRUS). Aktiv sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi.

Pdt. Emmy Sahertian, selain menjadi Kordinator Solidaritas Nasional untuk Papua (SNuP), ia menjabat Sekretaris Eksekutif Indonesian Christian Association for Health Services (ICAHS). Ia aktif melakukan pendidikan hak asasi manusia (human rights education) terutama untuk anak-anak dan pemuda Papua.

Frans Maniagasi, intelektual asal Papua ini aktif dalam Forum Sabang Merauke (FORSAM), menjabat Ketua. Menulis artikel di media cetak dan aktif menjadi pembicara di berbagai seminar, konferensi dan diskusi public yang membahas Papua. Salah satu bukunya berjudul: “Masa Depan Papua: Merdeka, Otonomi Khusus & Dialog” (2001)

Indra J. Piliang, kolumnis muda ini lahir di Pariaman, Sumatera Barat, 19 April 1972. Menyelesaikan S-1 di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1997). Selain menjadi peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, dengan fokus Otonomi Daerah, ia juga aktivis Berantas (Perhimpunan Rakyat Jakarta untuk Pemberantasan Korupsi).

M. Ridha Saleh, saat ini menjabat Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Sebelumnya pakar lingkungan hidup ini aktif di Yayasan Pendidikan Rakyat.

Suster Maya, aktivis kemanusiaan ini, tercatat juga aktif dalam Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), desk Papua.

Philips Jusario Vermonte, lahir di Manila, 14 Juli 1972. Saat ini tercatat sebagai peneliti pada Departemen Hubungan International Centre of Strategic and International Studies (CSIS) dan dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Menyelesaikan sarjana bidang hubungan internasional di Universitas Padjajaran (1996), menyandang MA bidang studi hubungan internasional dari University of Adelaide, Australia (2000). Mahasiswa program Doktor pada Political Science Department Northern Illinois University (Dekalb, Illinois), US. Aktif menulis di berbagai penerbitan dan menjadi pembicara di berbagai pertemuan nasional dan internasional.

Usman Hamid, mantan aktivis dan eksponen ‘98. Saat ini menjabat Kordinator Badan Pekerja Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Wolas Krenak, aktivis Papua, sekarang bekerja sebagai wartawan senior di Suara Pembaruan, salah satu harian ibu kota.

Alamat Pokja Papua:
Jalan Mendut No. 3 Jakarta Pusat 10320 Indonesia. Telepon /Fax. 62-21-7099 5377
email. pokjapapua@yahoo.com milist. beritapapua@yahoogroups.com

 Pranala luar 
 Opini Pokja Papua 
 Darurat Otonomi Daerah oleh Indra J Piliang
 Inkonsistensi Jakarta terhadap Papua oleh Frans Maniagasi
 Kado Damai untuk Papua oleh Indra J Piliang
 Menjajaki Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Usman Hamid
 Nestapa Papua dan Konsistensi Kita oleh Frans Maniagasi
 Otsus Papua di Ujung Tanduk oleh Frans Maniagasi
 Papua 42 Tahun Integrasi dalam NKRI oleh Frans Maniagasi
 Pemerintah Baru dan Agenda Papua oleh Frans Maniagasi
 Presiden Terpilih Harus Memperhatikan Masalah Papua oleh Frans Maniagasi 
 Solusi Damai untuk Papua oleh Indra J Piliang 
 Urgensi Menteri Otonomi Khusus oleh Indra J Piliang 

 Pokja Papua dalam Media 
 Bias Migran jika Pilkada Langsung Papua
 Dewan Adat Papua: Rakyat Papua Menolak Pemekaran 
 Kejaksaaan Harus Pertimbangkan Dissenting Opinion
 Kelaparan. Maniagasi: Tak Semua Warga Meninggal Kelaparan
 Kesalahan Tangani Papua Terus Berlangsung
 Majelis Rakyat Papua Segera Terbentuk 
 Mendagri: MRP Dibentuk Sebelum Pilkada 
 Mendagri Tak Berhak Tunda Pilkada Irjabar
 MRP Tidak Dibentuk, Pilkada di Papua Potensial Rusuh
 Pemerintah Diharapkan Bijaksana Soal Papua
 Pemerintah Pusat Jangan Mengadu Domba Rakyat Papua
 Pemerintah Harus Perbaiki Kesalahan Tangani Papua 
 Pilkada Butuh Rp 923,3 Miliar
 Pengembalian Otsus: Lemahnya Penegakan HAM di Papua. Memotret Persidangan Abepura di Makassar
 Pilkada di Papua Harus Tunggu MRP Terbentuk
 Pilkada di Papua Harus Tunggu MRP Terbentuk
 Pilkada Irjabar "Separatisme Jakarta" Ancam Integrasi Papua
 Pilkada Irjabar. Soal Otsus Papua, Pemerintah Dinilai Tidak Serius
 Presiden Terpilih Harus Miliki Paradigma Baru terhadap Papua
 Pokja Papua Desak Pembentukan MRP Selambatnya Juni 
 Pokja Papua: Pemerintah Perlu Merespons Dengan Bijak Atas Sikap Dewan Adat
 Segera Bentuk MRP
 Solusi Papua Tak Jelas
 W. Papua, bone of contention between govt and Papuans
 West Papua: Jakarta's Exploitative Policies Lead to Mistrust