Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (disingkat DPRD provinsi) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

 Dasar Perundang-undangan 
Undang-undang terbaru yang mengatur terkait DPRD Provinsi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  yang telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 , sedangkan perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 .

 Wewenang dan Tugas 
DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas yaitu:
 membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
 membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
 memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
 meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
 memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Keanggotaan 
Anggota DPRD provinsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 120 (seratus) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Alokasi jumlah kursi untuk DPRD Provinsi diatur berdasarkan jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 Jumlah Penduduk Jumlah Kursi ≤ 1 Juta 35 > 1 Juta - 3 Juta 45 > 3 Juta - 5 Juta 55 > 5 Juta - 7 Juta 65 > 7 Juta - 9 Juta 75 > 9 Juta - 11 Juta 85 > 11 Juta - 20 Juta 100 > 20 Juta 120

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

 Hak DPRD Provinsi 
Hak DPRD provinsi adalah:
 Hak interpelasi yaitu hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 Hak angket yaitu hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

 Hak dan Kewajiban Anggota 
 Hak Anggota 
Anggota DPRD provinsi berhak:
 mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
 mengajukan pertanyaan;
 menyampaikan usul dan pendapat;
 memilih dan dipilih;
 membela diri;
 imunitas;
 mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 protokoler; dan
 keuangan dan administratif.

 Kewajiban Anggota 
Anggota DPRD provinsi berkewajiban:
 memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 menaati tata tertib dan kode etik;
 menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
 menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

 Fraksi 
Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRD provinsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi. Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.

 Alat Kelengkapan 
Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:
 pimpinan;
 Badan Musyawarah;
 komisi;
 Badan Legislasi Daerah;
 Badan Anggaran;
 Badan Kehormatan; dan
 alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

 Pimpinan 
Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:
 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) orang;
 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi. Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.

 Komisi 
Komisi di DPRD provinsi dibentuk dengan ketentuan:
 DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi;
 DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.

 Jumlah Anggota DPRD Provinsi 
Berikut ini adalah rekapitulasi jumlah anggota DPRD pada tiap provinsi dalam beberapa periode terakhir.
No.DPRD ProvinsiJumlah Anggota dalam PeriodeKeterangan 2014-2019 2019-2024 2024-2029 1 Aceh81  81  81Diatur dengan UU Nomor 11 Tahun 2006.lintasgayo.com: Inilah 81 Calon Terpilih Anggota DPRA 2014-2019 dari 23 Kabupaten Kota 2Sumatera Utara100  100  100 3Sumatera Barat65 65 654Riau65 65 65 5Kepulauan Riau45 45 45 6Bengkulu45 45 45 7Jambi55 55 55 8Sumatera Selatan75 75 75 9Kepulauan Bangka Belitung45 45 45 10Lampung85 85 85 11Banten85 85 10012Daerah Khusus Ibukota Jakarta106 106 106Jumlah anggota diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.Jumlah Kursi & Fraksi DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 13Jawa Barat100 120 120 14Jawa Tengah100 120 120 15Daerah Istimewa Yogyakarta55 55 55 16Jawa Timur100 120 120 17Bali55 55 55 18Nusa Tenggara Barat65 65 65 19Nusa Tenggara Timur65 65 65 20Kalimantan Barat65 65 65 21Kalimantan Tengah45 45 45 22Kalimantan Selatan55 55 55 23Kalimantan Timur55 55 55 24Kalimantan Utara35 35 35 25Sulawesi Barat45 45 45 26Sulawesi Selatan85 85 85 27Sulawesi Tengah45 45 55 28Sulawesi Tenggara45 45 45 29Gorontalo45 45 45 30Sulawesi Utara45 45 45 31Maluku Utara45 45 45 32Maluku45 45 45 33Papua Barat56 56 44Sebanyak 11 anggota (periode 2014-2024) dan 9 anggota (periode 2024-2029) dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. 34Papua69 69 56Sebanyak 14 anggota (periode 2014-2024) dan 11 anggota (periode 2024-2029) dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. 35Papua Selatan 44Sebanyak 9 anggota dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. 36Papua Tengah 56Sebanyak 11 anggota dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. 37Papua Pegunungan 56Sebanyak 11 anggota dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001. 38Papua Barat Daya 44Sebanyak 9 anggota dipilih dan diangkat melalui jalur otsus Papua sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001.

 Komposisi DPRD Provinsi 
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Provinsi berdasarkan asal partai politik pada setiap periode.
 Periode 2014-2019 
DPRD Provinsi periode 2014-2019 berjumlah total 2.172 anggota (25 di antaranya dipilih dan diangkat melalui jalur otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik dengan jumlah anggota DPRD Provinsi terbanyak yaitu 369 anggota, kemudian disusul oleh Partai Golongan Karya (334 anggota), Partai Demokrat (269 anggota), Partai Gerakan Indonesia Raya (236 anggota). Sementara itu, Partai Bulan Bintang hanya mampu meloloskan 16 orang anggotanya dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia hanya mampu meloloskan 26 anggotanya. Hanya Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional yang mampu meloloskan anggota DPRD di setiap provinsi. Partai-partai lokal di Provinsi Aceh berhasil meloloskan 33 anggotanya yang didominasi oleh Partai Aceh (29 anggota). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil menjadi peraih kursi terbanyak di hampir separuh dari total DPRD Provinsi (15 provinsi), disusul oleh Partai Golongan Karya (11 provinsi), Partai Demokrat (5 provinsi), serta Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Aceh masing-masing di 1 provinsi. Rata-rata setiap DPRD Provinsi dihuni oleh 10 partai politik di mana DPRA memiliki partai politik terbanyak yaitu 13 partai politik, sedangkan Jawa Tengah dan Bali memiliki partai politik paling sedikit yaitu hanya 8 partai politik.

DPRD ProvinsiJumlahAnggotaNasDemPKBPKSPDI-PGolkarGerindraDemokratPANPPPHanuraPDAPNAPAPBBPKPIJumlah Partaidi DPRD  Aceh81814093876013291113  Sumatera Utara1005391617131464100001111  Sumatera Barat6561749888850001011  Riau65363914797520000010  Kepulauan Riau4523498372250000010  Bengkulu4544375565320000111  Jambi5536378695430001011  Sumatera Selatan75565131010116250002011  Kep. Bangka Belitung45124117533620001011  Lampung85878171010118420000010  Banten8557815151083860000010  DKI Jakarta10656112891510210100000010  Jawa Barat1005712201711124930000010  Jawa Tengah100013103110119880000008  DI Yogyakarta5535614872820000009  Jawa Timur1004206191113137520000010  Bali55200241178101000018  NTB65356511885650003010  NTT658521011885050000310  Kalimantan Barat65522159796430000311  Kalimantan Tengah45530115655310000110  Kalimantan Selatan55464813641720000010  Kalimantan Timur55354712655350000010  Kalimantan UtaraSeluruh Parpol Kebagian Kursi di DPRD Kaltara3522244453240002112  Sulawesi Barat45212496105230000111  Sulawesi Selatan8573661810119760001112  Sulawesi Tenggara4531557469230000010  Sulawesi Tengah4553367663140001011  Gorontalo4501561214745000009  Sulawesi Utara45202139663110000210  Maluku Utara4551578333140003212  Maluku4543676561140000211  Papua Barat4544049394240000210  Papua55343766162150000211Total214713414616036933423926916613312213291626Σ 10

 Periode 2019-2024 
 DPRD Provinsi Otsus JumlahKursi JumlahPartai Aceh38192 --6-6-611018136-1 81 15 Sumut25191512--1112-869 -- 100 11 Sumbar314383--10-4-10-10-- 65 9 Riau6810112--7-4-719-- 65 10 Kepri34886--6-1-234-- 45 10 Bengkulu46775--222-235-- 45 11 Jambi57972-15-3-727-- 55 11 Sumsel81011136--631-539-- 75 11 Babel-61075--4-6-151-- 45 9 Lampung91119109--9-1-7-10-- 85 9 Banten71613114-111-51619-- 85 12 DKI Jakarta5192567--16-189-10 -- 106 10 Jabar122520164--2113-7-11 -- 120 10 Jateng201342123--9-9-6-5-- 120 9 DIY671753--7-117-1-- 55 10 Jatim251527139--4-5-61141- 120 11 Bali -63382--- --1-14-- 55 7 NTB694105-27-7-5172- 65 12 NTT7610109---611654-- 65 11 Kalbar571588--313-527-1 65 12 Kalteng451275--111-216-- 45 11 Kalsel588124--5-3-613-- 55 10 Kaltim5811122--4-4-513 -- 55 10 Kaltara25542--311-2541- 35 12 Sulbar24686---31-249-- 45 10 Sulsel81181312 --816-7110-- 85 11 Sultra34575--4-2-8151- 55 11 Sulteng46677--421-224-- 45 11 Gorontalo147106--4-5-323-- 45 10 Sulut121879--1--12-4-- 45 9 Malut158841222--4242- 45 13 Maluku36763-1522-154-- 45 12 Pabar23787--22--336-211 56 11 Papua3576813311-638 --14 69 13 Total Kursi18028841830918621019129921316566219181367425 2.232Σ 11

 Periode 2024-2029 
Jumlah keseluruhan anggota DPRD provinsi periode 2024-2029 adalah 2.432 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 200 orang dari periode sebelumnya. Berdasarkan jalur pemilihannya, sebanyak 2.372 orang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2024 dan 60 orang terpilih melalui jalur otonomi khusus yang tersebar di 6 provinsi di Pulau Papua. Berdasarkan asal partai politiknya, sebanyak 2.346 orang berasal dari 16 partai politik tingkat nasional dan 26 orang berasal dari 4 partai politik lokal yang hanya ada di Provinsi Aceh.

PDI Perjuangan kembali menjadi partai politik dengan jumlah anggota DPRD provinsi terbanyak yaitu 389 orang, kemudian disusul Partai Golkar (364 orang) dan Partai Gerindra (322 orang). Partai Gelora, PNA, dan PDA menjadi partai politik dengan jumlah anggota DPRD provinsi paling sedikit yaitu masing-masing hanya 1 orang. Sementara itu, terdapat 4 partai politik yang sama sekali tidak memiliki perwakilan di DPRD provinsi manapun, yaitu Partai Buruh, Partai Gabthat, Partai SIRA, dan Partai Ummat. Sebanyak 3 partai politik pendatang baru yang berhasil menempatkan kadernya sebagai anggota DPRD provinsi, yaitu Partai Gelora (1 orang), PKN (3 orang), dan PAS Aceh (4 orang).

Berdasarkan persebarannya, hanya 4 partai politik yang berhasil menempatkan kadernya di setiap DPRD provinsi, yaitu Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai NasDem. Terdapat 3 partai politik yang hanya absen di 1 DPRD provinsi, yaitu PKB dan PKS di Provinsi Bali serta Partai Demokrat di Provinsi DIY. Sementara itu, PAN absen di 3 DPRD provinsi (Kepulauan Bangka Belitung, Bali, dan Sulawesi Utara). Terdapat pula 8 partai politik yang gagal lolos di tingkat nasional tetapi berhasil menempatkan kadernya di DPRD provinsi yaitu PPP (29 provinsi), Partai Hanura (17 provinsi), Partai Perindo (17 provinsi), PSI (15 provinsi), PBB (7 provinsi), PKN (3 provinsi), Partai Garuda (3 provinsi), Partai Gelora (1 provinsi).

Meskipun PDI Perjuangan berhasil meraih kursi terbanyak senasional, namun yang berhasil meraih kursi pimpinan DPRD provinsi terbanyak adalah Partai Golkar dengan total 33 posisi yang terdiri dari 14 ketua dan 19 wakil ketua. PDI Perjuangan hanya berhasil meraih 30 posisi yang terdiri dari 12 ketua dan 18 wakil ketua, begitu pula dengan Partai Gerindra yang juga berhasil meraih 30 posisi yang terdiri dari 4 ketua dan 26 wakil ketua. Diurutan selanjutnya adalah Partai NasDem berhasil meraih 23 posisi (3 ketua dan 20 wakil ketua) dan PKS berhasil meraih 14 posisi (2 ketua dan 12 wakil ketua). Sementara itu, PKB meraih 8 posisi (1 ketua dan 7 wakil ketua) dan PAN meraih 5 posisi (1 ketua dan 4 wakil ketua). Partai Aceh masih bertahan menjadi juara di Provinsi Aceh sehingga berhak untuk menduduki posisi Ketua DPRA. Selain itu, 2 partai lain hanya berhasil meraih posisi wakil ketua yaitu Partai Demokrat dengan 10 wakil ketua dan PPP dengan 2 wakil ketua.
 DPRD ProvinsiGeloraPKNGabthatPAS AcehUmmat Otsus JumlahKursi JumlahPartai Aceh18 81 15 Sumut19 100 11 Sumbar14 65 9 Riau11 65 10 Kepri8 45 10 Bengkulu7 45 11 Jambi9 55 11 Sumsel13 75 11 Babel10 45 9 Lampung19 85 9 Banten16 100 12 DKI Jakarta25 106 10 Jabar25 120 10 Jateng42 120 9 DIY17 55 10 Jatim27120 11 Bali33 55 7 NTB10 65 12 NTT10 65 11 Kalbar15 65 12 Kalteng12 45 11 Kalsel12 55 10 Kaltim12 55 10 Kaltara5 35 12 Sulbar9 45 10 Sulsel13 85 11 Sultra8 55 11 Sulteng7 55 11 Gorontalo10 45 10 Sulut18 45 9 Malut8 45 13 Maluku7 45 12 Pabar811 44 11 Papua814 56 13Pateng(baru) 56Papeg(baru) 56Pasel(baru) 44Pabarya(baru) 44 Total Kursi18028841830918610191466216572191329926318125 2.232Σ 11

 Lihat Pula 
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

 Referensi 



Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia
Kategori:Parlemen Indonesia
 1-Provinsi
Kategori:Pejabat politik di Indonesia