Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (disingkat Kemensetneg RI, biasa disebut Setneg) adalah kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Saat ini Kemensetneg dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sejak 21 Oktober 2024 dijabat oleh Prasetyo Hadi.

 Tugas dan fungsi 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
 pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
 pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
 pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, dan pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, serta penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, penyelesaian permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, perubahan pidana mati atau perubahan pidana penjara seumur hidup, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
 pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri, serta penyelenggaraan kemitraan;
 pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta pemberian dukungan teknis kepada Tim Penilai Akhir;
 pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengkajian, pemberian rekomendasi, dan penyelesaian masalah kebijakan dan program pemerintah;
 pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis pelaksanaan penerjemahan, serta pembinaan jabatan fungsional penerjemah dan analis kerja sama;
 pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian;
 pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
 koordinasi dan perumusan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian, serta pengelolaan arsip kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

 Susunan Organisasi 
Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

Pimpinan

 Menteri Sekretaris Negara
 Wakil Menteri Sekretaris Negara

Sekretariat
 Sekretariat Kementerian
 Biro Hubungan Masyarakat
 Biro Informasi, Data, dan Teknologi
 Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan
 Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri
 Biro Keuangan
 Biro Perencanaan
 Biro Umum
 Sekretariat Presiden
 Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana
 Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media
 Sekretariat Wakil Presiden
 Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital
 Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
 Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan
 Deputi Bidang Administrasi
 Sekretariat Militer Presiden
 Biro Personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Biro Pengamanan
 Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
 Biro Umum
 Sekretaris Kabinet
 Sekretariat Dukungan Kabinet
 Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
 Deputi Bidang Perekonomian
 Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat
 Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan
 Deputi Bidang Persidangan Kabinet
 Deputi Bidang Administrasi
Kedeputian 
 Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
 Asisten Deputi Administrasi Hukum
 Asisten Deputi Perekonomian
 Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Asisten Deputi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
 Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan
 Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
 Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah
 Asisten Deputi Hubungan Lembaga Non Pemerintah
 Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat
 Asisten Deputi Pengelolaan Bahan Kebijakan
 Deputi Bidang Administrasi Aparatur
 Biro Administrasi Pejabat Negara
 Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan
 Biro Organisasi, Tata Laksana, Hukum, dan Reformasi Birokrasi
 Biro Sumber Daya Manusia
Badan 
 Badan Teknologi, Data, dan Informasi
Staf Ahli
Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan
Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan
Inspektorat
Inspektorat Kementerian
Pusat
Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

 Sejarah nomenklatur 
Kantor Menteri Sekretariat Negara (1968-1973)
Kantor Menteri Negara Administrasi dan Keuangan / Sekretariat Negara (1973-1978)
Kantor Menteri Negara / Sekretaris Negara (1978-1999)
Sekretariat Negara (1999-2004)
Kementerian Sekretariat Negara (2004-sekarang)

 Lihat pula 
 Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia
 Kementerian Indonesia
 Sekretariat Kabinet

 Referensi 

 Pranala luar 
  Situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
  Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara
 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

Sekretariat Negara