Kementerian Indonesia

Kementerian di Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Menteri merupakan bagian dari kabinet. Dalam Kabinet Merah Putih, terdapat 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian.

 Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran 
 Landasan hukum 
Kementerian Negara diatur dalam Bab V Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, organisasi kementerian negara diatur dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024.

 Pembentukan kementerian 
Suatu kementerian dibentuk untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ada tiga jenis urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini. 
Jenis urusanBidang urusanKelompok kementerianUrusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945Luar negeri, dalam negeri, dan pertahananKementerian kelompok IUrusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945Agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikananKementerian kelompok IIUrusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahPerencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggalKementerian kelompok III
Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Sementara itu, setiap urusan pemerintahan pada kelompok kedua dan ketiga tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri, tetapi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Kementerian-kementerian tersebut dibentuk paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji, dengan jumlah seluruh kementerian maksimum 34 kementerian.

 Pengubahan dan pembubaran kementerian 
Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Kementerian-kementerian selain itu dapat diubah dan/atau dibubarkan oleh presiden. Pengubahan (akibat pemisahan atau penggabungan) serta pembubaran kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan yang harus dilakukan dengan persetujuan DPR.

 Daftar saat ini 

Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sesuai dengan perubahan nomenklatur terbaru Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024, nama kementerian-kementerian diuraikan sebagai berikut:

 Kementerian Koordinator 
Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya, yang terdiri atas:
 Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
 Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 Kementerian Koordinator Bidang Pangan

 Kementerian Kelompok I 
Kementerian Kelompok I merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden terbaru disebut Kementerian Kelompok I. Kementerian Kelompok I mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/ atau suburusan pemerintahan tertentu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang terdiri atas:

 Kementerian Dalam Negeri
 Kementerian Luar Negeri
 Kementerian Pertahanan

 Kementerian Kelompok II 
Kementerian Kelompok II merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden terbaru disebut Kementerian Kelompok II. Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/ atau suburusan pemerintahan tertentu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang terdiri atas:
 Kementerian Agama
 Kementerian Hukum
 Kementerian Hak Asasi Manusia
 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
 Kementerian Keuangan
 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
 Kementerian Kebudayaan
 Kementerian Kesehatan
 Kementerian Sosial
 Kementerian Ketenagakerjaan
 Kementerian Pelindungan Pekerja Migran
 Kementerian Perindustrian
 Kementerian Perdagangan
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Kementerian Pekerjaan Umum
 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
 Kementerian Transmigrasi
 Kementerian Perhubungan
 Kementerian Komunikasi dan Digital
 Kementerian Pertanian
 Kementerian Kehutanan
 Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang
 Kementerian Haji dan Umrah

 Kementerian Kelompok III 
Kementerian Kelompok III merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden terbaru disebut Kementerian Kelompok III. Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan/atau suburusan pemerintahan tertentu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang terdiri atas:
 Kementerian Sekretariat Negara
 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 Kementerian Lingkungan Hidup
 Kementerian Investasi dan Hilirisasi
 Kementerian Koperasi
 Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 Kementerian Pariwisata
 Kementerian Ekonomi Kreatif
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kementerian Pemuda dan Olahraga

 Matriks Kelompok dan Lingkup Koordinasi 
Berdasarkan kelompok dan lingkup koordinasinya, kementerian di Indonesia dapat ditabulasikan dalam matriks berikut ini.
KelompokKoordinasi oleh kementerian koordinatorKementerian Koordinator Bidang Politik dan KeamananKementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan PemasyarakatanKementerian Koordinator Bidang PerekonomianKementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan KewilayahanKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanKementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan MasyarakatKementerian Koordinator Bidang PanganBerkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PresidenKelompok I Kementerian Dalam Negeri
 Kementerian Luar Negeri
 Kementerian Pertahanan— —— —— — —Kelompok II Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Hukum
 Kementerian Hak Asasi Manusia
 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Perdagangan
 Kementerian Perindustrian
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
 Kementerian Pekerjaan Umum
 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Kementerian Perhubungan
 Kementerian Transmigrasi Kementerian Agama
 Kementerian Kesehatan
 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
 Kementerian Kebudayaan
 Kementerian Haji dan Umrah Kementerian Sosial
 Kementerian Pelindungan Pekerja Migran
 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Pertanian
 Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Kementerian Kehutanan Kementerian KeuanganKelompok III—— Kementerian Investasi dan Hilirisasi
 Kementerian Pariwisata— Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Koperasi
 Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 Kementerian Ekonomi Kreatif Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Sekretariat Negara
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

 Susunan organisasi 

Kementerian dipimpin oleh menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut:
 Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945:
 unsur pimpinan: Menteri;
 unsur pembantu pimpinan: Sekretariat Jenderal;
 unsur pelaksana: Direktorat Jenderal;
 unsur pengawas: Inspektorat Jenderal;
 unsur pendukung: Badan dan/atau Pusat; dan
 unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau unit vertikal.
 Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
 Pimpinan: Menteri;
 Pembantu pimpinan: Sekretariat Kementerian;
 Pelaksana: Deputi;
 Pengawas: Inspektorat; dan
 Kementerian koordinator:
 Pimpinan: Menteri koordinator;
 Pembantu pimpinan: Sekretariat Kementerian Koordinator;
 Pelaksana: Deputi; dan
 Pengawas: Inspektorat

 Sejarah 
Dalam perjalanannya, nomenklatur lembaga yang dipimpin oleh menteri berubah-ubah dan tidak seragam. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Setelah Reformasi 1998 istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator" mulai digunakan, sedangkan istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur diseragamkan menjadi "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II.'Departemen' ke 'Kementerian' Tambah Beban Anggaran NegaraPemerintah Ubah Departemen Jadi Kementerian

Banyak kementerian telah mengalami berbagai perubahan, yang meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, mulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu maksimum 34 kementerian. Pembatasan tersebut berjalan selama era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, sebelum kemudian dihapus pada UU Nomor 61 Tahun 2024.

Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan nama kementerian (atau nomenklatur lain yang dipimpin oleh menteri) dari masa ke masa pada era Reformasi. 
+Era ReformasiB.J. HabibieAbdurrahman WahidMegawati SoekarnoputriSusilo Bambang YudhoyonoJoko WidodoPrabowo SubiantoKabinet Reformasi PembangunanKabinet Persatuan NasionalKabinet Gotong RoyongKabinet Indonesia BersatuKabinet Indonesia Bersatu IIKabinet KerjaKabinet Indonesia MajuKabinet Merah Putih36 menteri35 menteri30 menteri34 menteri34 menteri34 menteri34 menteri49 menteriKementerian koordinatorPolitik dan KeamananPolitik dan Keamanan → 
Politik, Sosial, dan KeamananPolitik dan KeamananPolitik, Hukum, KeamananPolitik, Hukum, KeamananPolitik, Hukum, KeamananPolitik, Hukum, KeamananPolitik dan KeamananHukum, HAM, Imigrasi, dan PemasyarakatanEkonomi, Keuangan, dan IndustriEkonomi, Keuangan, dan IndustriPerekonomianPerekonomianPerekonomianPerekonomianPerekonomianPerekonomianKesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan pada perombakan I)Kesejahteraan RakyatKesejahteraan RakyatKesejahteraan RakyatPembangunan Manusia dan KebudayaanPembangunan Manusia dan KebudayaanPembangunan Manusia dan KebudayaanPemberdayaan Masyarakat———————Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah———————Pangan—————Kemaritiman dan Sumber DayaKemaritiman dan Investasi—Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara———————Departemen, Kementerian Negara, atau KementerianDalam NegeriDalam Negeri → Dalam Negeri dan Otonomi DaerahDalam NegeriDalam NegeriDalam NegeriDalam NegeriDalam NegeriDalam NegeriLuar NegeriLuar NegeriLuar NegeriLuar NegeriLuar NegeriLuar NegeriLuar NegeriLuar NegeriPertahanan dan KeamananPertahananPertahananPertahananPertahananPertahananPertahananPertahananAgamaAgamaAgamaAgamaAgamaAgamaAgamaAgamaHaji dan UmrahAgraria————Agraria dan Tata RuangAgraria dan Tata RuangAgraria dan Tata RuangPendayagunaan Badan Usaha Milik NegaraPenanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara → dibubarkanBadan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara → dibubarkanInvestasi————InvestasiInvestasi dan HilirisasiTenaga KerjaTenaga Kerja → Tenaga Kerja dan TransmigrasiTenaga Kerja dan TransmigrasiTenaga Kerja dan TransmigrasiTenaga Kerja dan Transmigrasi Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan KetenagakerjaanTransmigrasi dan Permukiman Perambah HutanTransmigrasi dan Kependudukan → Tenaga Kerja dan TransmigrasiDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Transmigrasi — Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (dibentuk saat perombakan I) Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal → Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan Daerah TertinggalDesa, Pembangunan Daerah TertinggalPertambangan dan EnergiPertambangan dan Energi → Energi dan Sumber Daya MineralEnergi dan Sumber Daya MineralEnergi dan Sumber Daya MineralEnergi dan Sumber Daya MineralEnergi dan Sumber Daya MineralEnergi dan Sumber Daya MineralEnergi dan Sumber Daya MineralKehakimanHukum dan Perundang-Undangan → Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaKehakiman dan Hak Asasi ManusiaHukum dan Hak Asasi ManusiaHukum dan Hak Asasi ManusiaHukum dan Hak Asasi ManusiaHukum dan Hak Asasi ManusiaHukumHak Asasi ManusiaImigrasi dan PemasyarakatanKeuanganKeuanganKeuanganKeuanganKeuanganKeuanganKeuanganKeuangan—Eksplorasi Laut → Kelautan dan PerikananKelautan dan PerikananKelautan dan PerikananKelautan dan PerikananKelautan dan PerikananKelautan dan PerikananKelautan dan PerikananKesehatanKesehatan → Kesehatan dan Kesejahteraan SosialKesehatanKesehatanKesehatanKesehatanKesehatanKesehatanPenerangan—Komunikasi dan InformasiKomunikasi dan InformatikaKomunikasi dan InformatikaKomunikasi dan InformatikaKomunikasi dan InformatikaKomunikasi dan DigitalKoperasi, Pengusaha Kecil dan MenengahKoperasi dan Pengusaha Kecil Menengah → Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahKoperasi dan Usaha Kecil dan MenengahKoperasi dan Usaha Kecil dan MenengahKoperasi dan Usaha Kecil dan MenengahKoperasi dan Usaha Kecil dan MenengahKoperasi dan Usaha Kecil dan MenengahKoperasiUsaha Mikro, Kecil. dan MenengahKehutanan dan PerkebunanKehutanan dan Perkebunan → KehutananKehutananKehutananKehutananLingkungan Hidup dan KehutananLingkungan Hidup dan KehutananKehutananLingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan HidupLingkungan HidupPariwisata, Seni, dan BudayaPariwisata dan Kesenian → Kebudayaan dan PariwisataKebudayaan dan PariwisataKebudayaan dan PariwisataKebudayaan dan Pariwisata → Pariwisata dan Ekonomi KreatifPariwisataPariwisata dan Ekonomi KreatifPariwisataEkonomi KreatifPekerjaan UmumPekerjaan Umum → dibubarkan—Pekerjaan UmumPekerjaan UmumPekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPekerjaan UmumPerumahan Rakyat dan PermukimanPermukiman dan Pengembangan Wilayah → Permukiman dan Prasarana WilayahPermukiman dan Prasarana WilayahPerumahan RakyatPerumahan RakyatPerumahan dan Kawasan PermukimanPeranan WanitaPemberdayaan PerempuanPemberdayaan WanitaPemberdayaan PerempuanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPemuda dan OlahragaPemuda dan Olahraga → dibubarkan—Pemuda dan OlahragaPemuda dan OlahragaPemuda dan OlahragaPemuda dan OlahragaPemuda dan Olahraga—Pendayagunaan Aparatur NegaraPendayagunaan Aparatur NegaraPendayagunaan Aparatur NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiPerencanaan Pembangunan Nasional—Perencanaan Pembangunan NasionalPerencanaan Pembangunan → Perencanaan Pembangunan NasionalPerencanaan Pembangunan NasionalPerencanaan Pembangunan NasionalPerencanaan Pembangunan NasionalPerencanaan Pembangunan NasionalPendidikan dan KebudayaanPendidikan NasionalPendidikan NasionalPendidikan NasionalPendidikan Nasional → Pendidikan dan KebudayaanPendidikan dan KebudayaanPendidikan dan Kebudayaan → Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiPendidikan Dasar dan MenengahKebudayaanRiset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiPendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiRiset dan TeknologiRiset dan TeknologiRiset dan TeknologiRiset dan TeknologiRiset dan TeknologiRiset dan Teknologi → digabungPerhubunganPerhubunganPerhubunganPerhubunganPerhubunganPerhubunganPerhubunganPerhubunganPerindustrian dan PerdaganganPerindustrian dan PerdaganganPerindustrian dan PerdaganganPerindustrianPerindustrianPerindustrianPerindustrianPerindustrianPerdaganganPerdaganganPerdaganganPerdaganganPerdaganganPertanianPertanian → Pertanian dan KehutananPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianPertanianSekretaris Negara— (pejabat setingkat menteri)— (pejabat setingkat menteri)Sekretaris NegaraSekretaris NegaraSekretaris NegaraSekretaris NegaraSekretaris NegaraSosial—SosialSosialSosialSosialSosialSosialKependudukan——————Kependudukan dan Pembangunan Keluarga———————Pelindungan Pekerja ImigranPangan dan Hortikultura————————Masalah-Masalah Kemasyarakatan → dibubarkan———————Otonomi Daerah → dibubarkan———————Restrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I, dibubarkan pada perombakan II)——————

 Catatan 

 Lihat pula 
 Kabinet Indonesia
 Daftar bekas jabatan politik di Indonesia
 Lembaga Pemerintah Nonkementerian

 Referensi 

 Pranala luar