Dewan Perwakilan Rakyat (Jepang)

Dewan Perwakilan Rakyat Jepang atau Shūgi-in (bahasa Jepang: 衆議院, bahasa Inggris: House of Representatives) adalah nama majelis rendah dalam Parlemen Jepang. Majelis ini mempunyai 465 anggota yang bertugas selama empat tahun dan merupakan majelis yang lebih kuat dibandingkan dengan Dewan Penasihat Jepang. Anggotanya dapat memilih untuk membatalkan veto yang ditetapkan Dewan Penasihat dengan mayoritas sebesar 2/3. Shugi-in dapat dibubarkan Perdana Menteri Jepang kapan saja atau melalui mosi tidak percaya, sehingga para anggotanya sering hanya bertugas sekitar dua atau tiga tahun saja.

 Hak pemilih dan percalonan 

 Warga negara Jepang yang berumur 18 tahun keatas memiliki hak untuk memilih calon anggota legislatif (sebelumnya pada 2016 batas usia minimum pemilih harus 20 tahun).
 Warga negara Jepang yang berusia 25 tahun keatas memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

 Perbedaan dengan Majelis Tinggi 
Dewan Perwakilan Rakyat Jepang memiliki beberapa kekuasaan yang tidak diberikan kepada Dewan Penasihat. Bila sebuah rancangan undang-undang diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi diveto oleh Dewan Penasihat, Dewan Perwakilan Rakyat dapat melewati keputusan yang dibuat di Dewan Penasihat dengan sebuah veto yang menghasilkan persetujuan sebesar dua-per-tiga. Dalam kasus perjanjian, anggaran belanja negara, dan pemilihan perdana menteri, Dewan Penasihat hanya dapat menunda pelaksanaan, tetapi tidak bisa memblok legislasi. Konsekuensinya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap lebih berkuasa.

Anggota DPR terpilih menjabat paling lama selama 4 tahun, namun mereka bisa saja menduduki jabatan mereka kurang dari waktu maksimalnya dibandingkan dengan anggota Dewan Penasihat yang menjabat selama enam tahun. DPR bisa dibubarkan oleh Perdana Menteri atau melalui penyetujuan mosi tidak percaya sementara Dewan Penasihat tidak bisa dibubarkan. Maka DPR merupakan lembaga yang "lebih peka" terhadap aspirasi publik, maka disebut sebagai "majelis rendah".  Istilah ini juga merupakan warisan dari Konstitusi Meiji 1889, ketika Kizokuin (nama majelis tinggi pada tahun 1889–1947) berfungsi sebagai majelis tinggi aristokratik dalam sebuah bentuk yang mirip dengan sistem Westminster pada masa itu.

Walaupun biasanya sebuah periode legislatif berlangsung selama 4 tahun, pemilu cepat di Jepang kerap terjadi, maka periode legislatif setelah Perang Dunia II rata-rata berlangsung 3 tahun saja.

 Struktur 

 Pimpinan Dewan 
Berdasarkan Pasal 58 Konstitusi Jepang, setiap majelis wajib memilih Ketua dan Wakil Ketua. Berdasarkan Undang-Undang Parlemen, para pejabat tersebut adalah Ketua Parlemen, Wakil Ketua Parlemen, Ketua Parlemen sementara, ketua komite tetap, dan Sekretaris Jenderal (Pasal 16 Undang-Undang Parlemen). Dewan Perwakilan Rakyat juga mencakup Ketua Komite Khusus, Ketua Komisi Konstitusi, dan Ketua Komisi Etika Politik, sehingga total ada delapan posisi yang dikenal sebagai "posisi resmi".

 Ketua dan Wakil Ketua 
Ketua DPR menjaga ketertiban di DPR, mengatur jalannya sidang, mengawasi urusan DPR, dan mewakili DPR (Undang-Undang DPR, Pasal 19). Wakil Ketua DPR menjalankan tugas Ketua DPR ketika Ketua DPR tidak dapat melakukannya atau ketika jabatan tersebut kosong (Undang-Undang DPR, Pasal 21). Hanya ada satu Ketua DPR dan satu Wakil Ketua DPR (Undang-Undang DPR, Pasal 17), dan masa jabatan mereka terbatas pada masa jabatan masing-masing sebagai Anggota Parlemen (Undang-Undang DPR, Pasal 18).

Ketua DPR menghadiri upacara pelantikan Perdana Menteri (Koleksi Preseden DPR No. 69). Pada upacara pelantikan Perdana Menteri Ichiro Hatoyama selama DPR ke-21, jabatan Ketua DPR kosong, sehingga Wakil Ketua DPR Takeshi Hara yang hadir (Koleksi Preseden DPR No. 69).

Jika salah satu atau kedua jabatan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR kosong, pemilihan harus segera diadakan (Undang-Undang DPR, Pasal 23). Ketika Parlemen bersidang setelah pemilihan umum, tidak akan ada Ketua atau Wakil Ketua pada hari Parlemen bersidang, sehingga pemilihan untuk mereka harus diadakan terlebih dahulu (Undang-Undang Parlemen, Pasal 6; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 3 dan 9). Pemilihan ini diawasi oleh Sekretaris Jenderal. Contoh pemilihan yang tidak dapat diadakan pada hari Parlemen bersidang termasuk Parlemen ke-1, ke-29, ke-37, ke-45, dan ke-127 (Preseden Dewan Perwakilan Rakyat, No. 38).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Penasihat adalah satu-satunya kepala dari tiga cabang pemerintahan yang tidak tunduk pada upacara pelantikan, tetapi ketika mereka menjabat, mereka mengunjungi Istana Kekaisaran untuk bertemu dan menyapa Kaisar, yang mengadakan sidang parlemen (ini disebut sebagai "audiensi" dalam Lembaran Resmi), dan ketika mereka mengundurkan diri, mereka menulis pidato dalam buku ucapan selamat (Koleksi Preseden Dewan Perwakilan Rakyat No. 51).

Pada sidang parlemen Kekaisaran ke-50, sebuah resolusi disahkan dengan suara bulat yang menyatakan bahwa "Ketua harus tidak memihak dan adil," dan sejak saat itu, sebagian besar Ketua dan Wakil Ketua telah meninggalkan afiliasi partai mereka setelah menjabat (Dewan Perwakilan Rakyat). Apabila Ketua dan Wakil Ketua mengalami kecelakaan, maka Ketua sementara akan menjalankan tugas Ketua, dan Ketua akan dipilih melalui pemilihan atau pendelegasian dari Ketua (Undang-Undang Parlemen, Pasal 22).

Ketua DPR saat ini dijabat oleh Eisuke Mori sejak 18 Februari 2026. Wakil Ketua DPR dijabat oleh Keiichi Ishii.

 Pimpinan Dewan 
Ketua komite tetap adalah pejabat berdasarkan Undang-Undang Parlemen (Pasal 16). Mereka dipilih dari antara anggota komite selama sidang pleno (Pasal 25) atau dicalonkan oleh Ketua Parlemen (Pasal 15, Ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat), dengan cara yang terakhir merupakan yang paling umum. Dalam hal ini, ketua komite dipilih berdasarkan alokasi ketua komite tetap antar partai dan kandidat yang diajukan oleh partai-partai, sebagaimana ditentukan sebelumnya oleh partai-partai. Ketua komite hanya diangkat pada awal sidang pertama yang diadakan setelah pemilihan umum (Pasal 42 Undang-Undang Parlemen dan Preseden Komite Dewan Perwakilan Rakyat, No. 9) atau bila diperlukan oleh amandemen Undang-Undang Parlemen atau Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 10). Dalam semua kasus lain, pengangkatan dianggap sebagai transfer, dan anggota komite harus mengundurkan diri dan pengganti harus diangkat. Selain itu, banyak partai politik telah menetapkan aturan untuk meninjau komposisi setiap komite pada awal sesi luar biasa yang diadakan setiap musim gugur, sehingga komposisi komite sebenarnya berubah secara signifikan di Parlemen setelah pemilihan umum dan pada sesi luar biasa yang diadakan setiap musim gugur, dan pada saat itulah ketua komite tetap diangkat. Ketua saat ini diangkat oleh Ketua Parlemen pada awal sesi Parlemen ke-182.

Apabila suatu Majelis menganggapnya sangat perlu, Majelis tersebut dapat memberhentikan ketua komite tetap melalui resolusi Majelis tersebut (yaitu, pada sidang pleno) (Pasal 30-2 Undang-Undang Parlemen). Komite juga dapat mengeluarkan mosi tidak percaya, tetapi mosi ini tidak mengikat secara hukum.

Dalam 77 tahun sejak didirikan, belum pernah ada kasus resolusi pemecatan yang disahkan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi pada 18 Juni 2025, terjadi konflik antara partai yang berkuasa dan partai oposisi terkait pembahasan rancangan undang-undang untuk menghapus tarif pajak bensin sementara, dan partai oposisi, yang memegang mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat, mengajukan dan mengesahkan resolusi untuk memecat Ketua Tatsunori Ibayashi dari Komite Jasa Keuangan, yang menandai pemecatan pertama ketua komite tetap di bawah sistem saat ini. Telah ada dua kasus mosi tidak percaya yang disahkan di komite-komite Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya: satu terhadap Ketua Komite Anggaran pada Desember 1948 (Showa 23) dan satu terhadap Ketua Komite Disiplin pada Juni 2007 (Heisei 19).

Ketua komite bertugas mengatur jalannya sidang komite dan menjaga ketertiban (Undang-Undang Parlemen, Pasal 48).

 Sekretaris Jenderal 
Sekretaris Jenderal, di bawah pengawasan Ketua Dewan, mengelola urusan Dewan dan menandatangani dokumen resmi (Undang-Undang Parlemen, Pasal 28). Sekretaris Jenderal dipilih dari antara anggota non-Parlemen selama sidang pleno (Undang-Undang Parlemen, Pasal 27), tetapi prosedur ini dapat diabaikan dan Ketua Dewan dapat mencalonkan Sekretaris Jenderal (Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 16, Ayat 1). Dalam kebanyakan kasus, prosedur ini diabaikan.

 Sejarah 

 Sejarah Pembubaran DPR Jepang 
Pembubaran DPR Jepang bukanlah peristiwa langka dalam politik Jepang. Sejak 1947, DPR telah dibubarkan lebih dari 20 kali, dengan rata-rata setiap 3-4 tahun. Beberapa pembubaran penting termasuk:
 1953: Pembubaran "Bakayaro" (tengik) oleh Perdana Menteri Yoshida Shigeru
 1976: Pembubaran terkait skandal Lockheed
 2005: Pembubaran oleh Junichiro Koizumi terkait reformasi pos
 2009: Pembubaran yang mengakhiri dominasi LDP sementara
 2014 dan 2017: Pembubaran di era Shinzo Abe
 2021: Pembubaran sebelum pemilihan umum Oktober 2021

Pembubaran 2026 ini menjadi pembubaran pertama di bawah pemerintahan kabinet baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi guna mencari mandat rakyat secara langsung.

 Lihat juga 
 Dewan Penasihat Jepang
 Pemilihan umum Jepang 2026
 Parlemen Jepang
 Politik Jepang
 Sekihairatsu, sebuah sistem dipakai di pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Jepang untuk menentukan urutan calon anggota DPR dari blok perwakilan proporsional

 Pranala luar 
  Shugi-in.go.jp - Situs resmi
  Japan Times - Berita terbaru tentang pembubaran DPR
  NHK Politics - Liputan politik Jepang

Kategori:Pemerintahan Jepang
Kategori:Parlemen Jepang
Kategori:Politik Jepang