Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam penyediaan bantuan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

 Sejarah 
Pada 28 Oktober 1970, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas prakarsa advokat Adnan Buyung Nasution dengan dukungan Ali Sadikin yang merupakan Gubernur DKI Jakarta saat itu. Pendirian LBH dilakukan guna memenuhi kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok yang tidak memiliki akses memadai terhadap sistem peradilan.

Sepanjang dekade 1970an, sejumlah LBH lain turut didirikan di berbagai daerah, termasuk Medan, Surabaya, Semarang, Palembang, Bandung, dan Yogyakarta. Perkembangan ini mendorong dideklarasikannya YLBHI pada 1981 sebagai lembaga payung yang mengoordinasikan kerja bantuan hukum, pendidikan hukum, serta advokasi kebijakan secara nasional dengan LBH kantor di berbagai daerah sebagai anggotanya.

Dalam perjalanannya, YLBHI telah melalui banyak tantangan internal, termasuk wacana pembubaran oleh Wakil Ketua Munir Said Thalib pada Oktober 2001, pertikaian akibat keputusan pendiri YLBHI Adnan Buyung menjadi kuasa hukum Wiranto, dan mosi tidak percaya badan pekerja terhadap pengurus pada November 2007.

 Misi 
YLBHI memiliki misi memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin, marjinal, dan kelompok rentan yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum secara mandiri. Melalui jaringan kantor LBH di berbagai daerah, YLBHI memberikan pendampingan hukum, bantuan litigasi dan non-litigasi, serta pendidikan hukum kepada masyarakat.

Selain menangani perkara individual, YLBHI mengembangkan pendekatan bantuan hukum struktural, yaitu bantuan hukum yang tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus, tetapi juga mendorong perubahan terhadap struktur hukum, kebijakan, dan praktik negara yang melanggengkan ketidakadilan sosial. YLBHI juga menjalankan fungsi advokasi kebijakan dan hak asasi manusia, termasuk melalui kampanye publik, riset hukum, dan litigasi strategis, dengan tujuan memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pada masa rezim Orde Baru, YLBHI menjadi salah satu aktor kunci yang berperan menentang dan menumbangkan kediktatoran Soeharto dengan membangun simpul pergerakan demokrasi di Indonesia.

 Organisasi 

 Kepemimpinan 
+PeriodeKetua UmumSumber1981–1983Adnan Buyung Nasution1983–1987Todung Mulya Lubis1987–1993Abdul Hakim Garuda Nusantara1993–1996Mulyana W. Kusumah1996–2001Bambang Widjojanto2002–2006Munarman2006–2010Patra M. Zen2010–2011Erna Ratnaningsih2011–2016Alvon Kurnia Palma2017–2021Asfinawati2022–2026Muhamad Isnur

 LBH Kantor 
+KantorProvinsiTanggal PendirianPimpinan (2026)SumberLBH JakartaJakarta28 Oktober 1970M. Fadhil AlfathanLBH MedanSumatera Utara28 Januari 1978Irvan SaputraLBH SurabayaJawa Timur28 Oktober 1978Habibus ShalihinLBH SemarangJawa Tengah20 Mei 1978Ahmad Syamsuddin AriefLBH PalembangSumatera Selatan18 September 1979Juardan GultomLBH BandungJawa Barat16 Februari 1981Heri PramonoLBH YogyakartaYogyakarta6 September 1981Julian Duwi PrasetiaLBH PadangSumatera Barat20 Januari 1982Diki RafiqiLBH ManadoSulawesi Utara28 Oktober 1982Satryano PankeyLBH MakassarSulawesi Selatan23 September 1983Abdul Aziz DumpaLBH JayapuraPapua11 Juli 1986Festus NgoranmeleLBH Bandar LampungLampung22 Desember 1994Sumaindra JawardiLBH Banda AcehAcehSeptember 1995Aulianda WafisaLBH BaliBali25 Oktober 1999Rezky PratiwiLBH PekanbaruRiau10 Oktober 2005Andri AlatasLBH Palangka RayaKalimantan Tengah25 Juli 2019Aryo Nugroho WaluyoLBH SamarindaKalimantan Timur20 Oktober 2020Fathul Huda WiyashadiLBH PontianakKalimantan Barat15 September 2022Ivan Wagner BakaraLBH MeraukePapua Selatan13 Maret 2025Johnny Teddy Wakum

 Dampak 
YLBHI telah berkontribusi signifikan terhadap perkembangan gerakan masyarakat sipil serta advokasi hukum dan HAM di Indonesia. Sejak berdiri, YLBHI tidak hanya menjalankan fungsi bantuan hukum, tetapi juga menjadi ruang inkubasi bagi lahirnya sejumlah organisasi masyarakat sipil yang kemudian berperan penting sebagai aktor independen dalam pengawasan negara dan penegakan HAM. Sejumlah organisasi masyarakat sipil ternama di Indonesia hari ini berawal sebagai divisi kerja YLBHI yang kemudian berkembang menjadi organisasi mandiri, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan fokus pada kajian dan kampanye antikorupsi, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan fokus pada pengawasan terhadap praktik kekerasan dan penghilangan paksa oleh negara, dan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) dengan fokus pada advokasi dan kampanye hak air.

Dalam praktiknya, YLBHI dan jaringan LBH kantor di daerah kerap menjadi pembela hukum dalam berbagai kasus penting, baik melalui pendampingan langsung maupun litigasi strategis, termasuk Kasus Kedung Ombo (1989) yang menjadi salah satu tonggak advokasi hak warga terdampak penggusuran dan memperkuat perdebatan mengenai hak atas tanah dan ganti rugi yang adil serta Kasus Marsinah (1993) yang banyak mendapat perhatian masyarakat nasional dan internasional sebagai bukti adanya kekerasan struktural terhadap aktivis buruh.

Selain itu, YLBHI juga mengawal kasus-kasus seperti Peristiwa Tanjung Priok (1984), Tragedi Krueng Geukueh (1999) di Aceh, Pembantaian Santa Cruz (1991) di Timor Timur, serta berbagai pelanggaran HAM berat lain terutama berkaitan dengan operasi militer di Aceh, Maluku, dan Papua dengan mendesak pengakuan negara atas adanya pelanggaran HAM dan pembentukan mekanisme penyelidikan, meskipun banyak kasus belum memperoleh penyelesaian yudisial yang tuntas.

Setelah Kerusuhan Mei 1998 yang menjadi awal Era Reformasi, YLBHI juga menjadi pendamping banyak korban kekerasan negara dan pelanggaran HAM. YLBHI juga kerap melakukan advokasi melalui pengujian kebijakan yang dinilai membatasi hak-hak sipil melalui mekanisme hukum di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Meskipun banyak kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia belum terselesaikan secara hukum hingga kini, keterlibatan YLBHI dan jaringan LBH secara konsisten berkontribusi dalam menjaga isu-isu tersebut tetap berada dalam ruang publik, memperkuat dokumentasi pelanggaran, serta mendorong akuntabilitas negara melalui jalur hukum dan advokasi kebijakan.

 Lihat pula 
 LBH Jakarta
 LBH Pers
 LBH Pendidikan
 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

 Rujukan 

Kategori:Yayasan di Indonesia
Kategori:Lembaga bantuan hukum yang berbasis di Jakarta