Daftar badan usaha milik negara di Indonesia

Berikut ini daftar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, baik perusahaan BUMN yang masih beroperasi, perusahaan yang pernah berstatus BUMN namun kini telah kehilangan statusnya, perusahaan yang akan memperoleh status BUMN, maupun perusahaan yang akan kehilangan status BUMN-nya. Per Oktober 2023, terdapat 65 perusahaan yang terdaftar sebagai BUMN di Indonesia.

Pada bulan Maret 2025, pemerintah Indonesia menyerahkan mayoritas saham dari 49 BUMN ke Biro Klasifikasi Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding operasional di internal Danantara.

BUMN yang beroperasi
Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. Per-4/MBU/03/2021, Kementerian BUMN memiliki 2 Wakil Menteri yang masing-masing membawahi 6 bidang (klaster), sehingga total terdapat 12 klaster BUMN. Enam klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri I berkaitan dengan bidang industri, sementara 6 klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri II berkaitan dengan bidang jasa.

Berikut adalah daftar klaster menurut Kementerian BUMN beserta perusahaan yang tergabung dalam klaster tersebut. Kategorisasi BUMN ke dalam tiap klaster mengikuti pembagian BUMN seperti yang tertera pada Lampiran II Peraturan Menteri BUMN No. Per-4/MBU/03/2021.

Industri energi, minyak, dan gas
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Pertamina (Persero) PertaminaSimon Aloysius Mantiri Perusahaan Perseroan PP No. 31 Tahun 2003 
 Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLNDarmawan Prasodjo Perusahaan Perseroan PP No. 23 Tahun 1994 
 Pemerintah: 100% (per 30 Juni 2022)

Industri mineral dan batu bara
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) MIND IDMaroef Sjamsoeddin Perusahaan Perseroan PP No. 46 Tahun 2022 
 Pemerintah: 100% (per 21 Maret 2023)

Industri perkebunan dan kehutanan
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Perkebunan NusantaraMohammad Abdul Ghani  Perusahaan Perseroan PP No. 8 Tahun 1996 
 Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021) Perum Kehutanan Negara PerhutaniNatalas Anis Harjanto(Plt.) Perusahaan Umum PP No. 72 Tahun 2010 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Industri pangan dan pupuk
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Pupuk Indonesia (Persero) Pupuk IndonesiaRahmad Pribadi Perusahaan Perseroan PP No. 20 Tahun 1969 
 Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ID FOODGhimoyo Perusahaan Perseroan PP No. 5 Tahun 1974 
 Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021) Perum BULOG BULOGAhmad Rizal Ramdhani Perusahaan Umum PP No. 13 Tahun 2016 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Industri kesehatan
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Bio Farma (Persero) BiofarmaShadiq Akasya Perusahaan Perseroan PP No. 1 Tahun 1997 
 Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)

Industri manufaktur
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ID SURVEYArisudono Soerono Perusahaan Perseroan PP No. 1 Tahun 1977 Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2022) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Krakatau SteelMuhamad Akbar Perusahaan Perseroan PP No. 52 Tahun 2002 
 Pemerintah: 80,00%
 Manajemen: 0,03%
 Masyarakat: 19,97% (per 30 September 2022) PT Len Industri (Persero) DEFEND IDJoga Dharma Setiawan Perusahaan Perseroan PP No. 16 Tahun 1991PP No. 123 Tahun 2021 Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)

Jasa keuangan
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Bank MandiriRiduan Perusahaan Perseroan PP No. 75 Tahun 1998 
 Pemerintah: 52,00%
 Lembaga Pengelola Investasi: 8,00%
 Direksi: 0,05%
 Masyarakat: 39,95% (per 31 Desember 2022) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BNIPutrama Wahju Setyawan Perusahaan Perseroan PP No. 19 Tahun 1992 
 Pemerintah: 60,00%
 Perseroan terbatas: 6,44%
 Badan usaha asing: 24,71%
 Manajemen: 0,02%
 Masyarakat: 8,83% (per 31 Desember 2022) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRIHery Gunardi Perusahaan Perseroan PP No. 21 Tahun 1992 
 Pemerintah: 53,19%
 Masyarakat: 46,48%
 Saham treasuri: 0,32% (per 31 Desember 2022) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BTNNixon Napitupulu Perusahaan Perseroan PP No. 24 Tahun 1992 
 Pemerintah: 60,00%
 Direksi: 0,08%
 Masyarakat: 39,92% (per 31 Desember 2022) PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk BSIAnggoro Eko Cahyo Perusahaan Perseroan  Bank Mandiri (51,47%)
 Bank Negara Indonesia (23,24%)
 Bank Rakyat Indonesia (15,38%)
 Publik (9,91%) Perum Percetakan Uang Republik Indonesia PeruriDwina Septiani Wijaya Perusahaan Umum PP No. 6 Tahun 2019 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Jasa Reasuransi, dana pensiun dan asuransi
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) ASABRIJeffry Haryadi P. Manullang Perusahaan Perseroan PP No. 68 Tahun 1991  PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) IFGHexana Tri Sasongko Perusahaan Perseroan PP No. 18 Tahun 1973PP No. 15 Tahun 2020  PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Indonesia ReBenny Waworuntu Perusahaan Perseroan PP No. 20 Tahun 1983  PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) TASPENRony Hanityo Aprianto Perusahaan Perseroan PP No. 26 Tahun 1981 

Jasa telekomunikasi dan media informasi
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk TelkomDian Siswarini Perusahaan Perseroan PP No. 25 Tahun 1991 
 Pemerintah: 52,09%
 The Bank of New York Mellon Corporation: 4,17%
 Masyarakat: 43,74% (per 30 September 2022) PT Danareksa (Persero) DanareksaYadi Jaya Ruchandi Perusahaan Perseroan PP No. 113 Tahun 2021
PP No. 7 Tahun 2022 Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021) Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara ANTARA Akhmad Munir Perusahaan Umum PP No. 40 Tahun 2007 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Jasa infrastruktur
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Adhi Karya (Persero) Tbk AdhiMoeharmein Zein Chaniago Perusahaan Perseroan PP No. 41 Tahun 1971  PT Brantas Abipraya (Persero) AbiprayaSugeng Rochadi Perusahaan Perseroan PP No. 32 Tahun 1980  PT Hutama Karya (Persero) HKBudi Harto Perusahaan Perseroan PP No. 14 Tahun 1971  PT Jasa Marga (Persero) Tbk Jasa MargaRivan Achmad Purwantono Perusahaan Perseroan PP No. 4 Tahun 1978  PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PPNovel Arsyad Perusahaan Perseroan PP No. 39 Tahun 1971  PT Semen Indonesia (Persero) Tbk SIGIndrieffouny Indra Perusahaan Perseroan PP No. 19 Tahun 1969  PT Waskita Karya (Persero) Tbk WaskitaMuhammad Hanugroho Perusahaan Perseroan PP No. 40 Tahun 1970  PT Wijaya Karya (Persero) Tbk WikaAgung Budi Waskito  Perusahaan Perseroan PP No. 40 Tahun 1971  Perum Pembangunan Perumahan Nasional PerumnasBudi Saddewa Soediro Perusahaan Umum PP No. 83 Tahun 2015 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Jasa logistik
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ASDPHeru Widodo Perusahaan Perseroan PP No. 15 Tahun 1992  PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAIBobby Rasyidin Perusahaan Perseroan PP No. 19 Tahun 1998  PT Industri Kereta Api (Persero) INKAEko Purwanto Perusahaan Perseroan PP No. 52 Tahun 2002 
 Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PelindoArif Suhartono Perusahaan Perseroan PP No. 57 Tahun 1991  PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PelniTri Andayani Perusahaan Perseroan PP No. 9 Tahun 1973  PT Pos Indonesia (Persero) POS INDHaris (Plt.) Perusahaan Perseroan PP No. 5 Tahun 1995  Perum DAMRI DAMRISetia N. Milatia Moemin Perusahaan Umum PP No. 38 Tahun 2018 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Jasa pariwisata dan penerbangan
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) InJourneyMaya Watono Perusahaan Perseroan PP No. 48 Tahun 1991PP No. 72 Tahun 2021 
 Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Garuda IndonesiaGlenny Kairupan Perusahaan Perseroan PP No. 67 Tahun 1971 
 Pemerintah: 60,54%
 PT Trans Airways: 28,26%
 Masyarakat: 11,20% (per 30 September 2022) Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia AirNav IndonesiaAvirianto Suratno Perusahaan Umum PP No. 77 Tahun 2012 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

BUMN titip kelola
Sebagian BUMN berada dalam kondisi tidak sehat sehingga memerlukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi. Oleh sebab itu, melalui surat kuasa khusus, Menteri BUMN menunjuk PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PPA, untuk berperan dalam restrukturisasi komprehensif serta mencari solusi penyelesaian masalah para BUMN tersebut. Hal ini dilakukan melalui layanan BUMN Titip Kelola.

Layanan ini tetap berlanjut meskipun PPA, pada Januari 2022, kehilangan status BUMN-nya dikarenakan akuisisi perusahaan oleh BUMN lain, yaitu PT Danareksa (Persero). Per 2023, dari semula 22 BUMN, tersisa 15 BUMN yang masih direstrukturisasi oleh PPA.

Berikut adalah BUMN yang masih menjadi peserta BUMN Titip Kelola:
 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Amarta Karya (Persero) AMKA  Perusahaan Perseroan PP No. 56 Tahun 1970  PT Barata Indonesia (Persero) Barata Indonesia  Perusahaan Perseroan PP No. 3 Tahun 1971  PT Boma Bisma Indra (Persero) BBI  Perusahaan Perseroan PP No. 2 Tahun 1971  PT Djakarta Lloyd (Persero) PTDL  Perusahaan Perseroan PP No. 20 Tahun 1974  PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) DKB  Perusahaan Perseroan PP No. 59 Tahun 1990  PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) DPS  Perusahaan Perseroan PP No. 24 Tahun 1975  PT Industri Kapal Indonesia (Persero) IKI Shipyard  Perusahaan Perseroan PP No. 17 Tahun 1977  PT Indah Karya (Persero) Indah Karya  Perusahaan Perseroan PP No. 66 Tahun 1971  PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) INTI  Perusahaan Perseroan PP No. 34 Tahun 1974  PT Semen Kupang (Persero) Semen Kupang  Perusahaan Perseroan PP No. 4 Tahun 1991  PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) Persero Batam  Perusahaan Perseroan PP No. 43 Tahun 1973  Perum Percetakan Negara Republik Indonesia PNRI  Perusahaan Umum PP No. 72 Tahun 2012 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara PT Primissima (Persero) Primissima  Perusahaan Perseroan PP No. 54 Tahun 1970  PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) VTP  Perusahaan Perseroan  

BUMN yang merupakan kewenangan Kementerian Keuangan
Berbeda dengan BUMN pada daftar sebelumnya yang kewenangan pengelolaannya telah dilimpahkan dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian BUMN, BUMN pada daftar berikut tetap dikelola oleh Kementerian Keuangan. Tidak beralihnya kewenangan ini kepada Kementerian BUMN, dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum dari masing-masing BUMN berikut.

 Nama Perusahaan  Nama Dagang Direktur Utama / CEO Bentuk BUMN  Dasar Hukum  Kepemilikan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) SMIReynaldi Hermansjah Perusahaan Perseroan PP No. 66 Tahun 2007PP No. 75 Tahun 2008PP No. 53 Tahun 2020 PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) : 45%
 PT Cinere Serpong Jaya : 35% 
 PT Cimanggis Cibitung Tollways : 55% PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) SMFAnanta Wiyogo Perusahaan Perseroan PP No. 5 Tahun 2005PP No. 75 Tahun 2011PP No. 57 Tahun 2020Pemerintah: 100% PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) PT PIIMuhammad Wahid Sutopo Perusahaan Perseroan PP No. 35 Tahun 2009PP No. 50 Tahun 2016PP No. 55 Tahun 2020Pemerintah: 100% PT Geo Dipa Energi (Persero) Geo Dipa EnergiYudistian Yunis Perusahaan Perseroan PP No. 62 Tahun 2011 Pemerintah: 94,5%
 PLN: 5,5% PT Bina Karya (Persero) Bina KaryaBoyke P. Soebroto Perusahaan Perseroan PP No. 41 Tahun 1970PP No. 44 Tahun 2023 

Mantan BUMN
Berikut adalah daftar perusahaan BUMN yang telah dibubarkan, digabungkan, dilebur, didivestasikan, diambilalih (diakuisisi) oleh BUMN lain, atau dilakukan tindakan lain yang menyebabkan hilangnya status BUMN perusahaan. Termasuk dalam daftar perusahaan BUMN pada tabel ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Negara (PN) menurut aturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Perusahaan Negara merupakan padanan dari BUMN sebelum lahirnya UU No. 9 Tahun 1969 jo. Perpu No. 1 Tahun 1969 yang mana untuk pertama kalinya memperkenalkan klasifikasi BUMN seperti yang dikenal saat ini (dan sekaligus mengubah nomenklatur Perusahaan Negara menjadi perusahaan umum). Juga termasuk dalam tabel ini adalah seluruh aksi inbreng saham pemerintah kedalam BUMN dalam rangka pembentbanukan holding BUMN. Tidak termasuk dalam tabel ini adalah BUMN yang melakukan perubahan nama tanpa diikuti pembubaran badan hukum perusahaan, BUMN yang melakukan perubahan status dari satu jenis BUMN ke jenis BUMN lain, serta aksi korporasi yang BUMN lakukan terhadap perusahaan bukan BUMN.

Adapun tanggal yang digunakan pada tabel adalah tanggal diundangkannya ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum hilangnya status BUMN perusahaan. Bila dasar hukum tersebut menetapkan tanggal lain atau jangka waktu tertentu mengenai hilangnya status BUMN tersebut, atau ketentuan dalam dasar hukum tersebut kemudian mengalami keterlambatan, penundaan, atau pembatalan pelaksanaan, hal ini dapat dijelaskan pada kolom keterangan pada tabel.
 Tanggal(YYYY-MM-DD)  Nama BUMN Pendirian BUMN Hilangnya Status BUMNDasar HukumKeterangan Dasar Hukum  Sebab  Keterangan 1966-03-09 PN Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan)PP No. 199 Tahun 1961peleburan Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (PTMRI) PP No. 9 Tahun 1966 Pembubaran Usaha Dibubarkan selama transisi ke Orde Baru karena dicap organisasi bawahan Partai Komunis Indonesia dan dilikuidasi menjadi milik negara c.q. Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi. 1966-09-01 Perusahaan Bangunan Negara Nabuka KaryaPP No. 16 Tahun 1962menampung dan mengexploitir secara komersil Jawatan Alat-alat Besar dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai permulaan alat-alat dari pembangunan proyek Asian Games PP No. 16 Tahun 1966 Pembubaran Usaha Dilikuidasi menjadi milik negara c.q. Departemen Pekerjaan Umum 1968-07-05 PN Tambang Timah Belitung PP No. 21 Tahun 1968 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PN Tambang Timah. Selain 3 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara dan Proyek Peleburan Timah Muntok juga turut dilebur. 1968-07-05 PN Tambang Timah Bangka PP No. 21 Tahun 1968 Peleburan BUMN 1968-07-05 PN Tambang Timah Singkep PP No. 21 Tahun 1968 Peleburan BUMN1968-07-05PN Tambang Bauksit IndonesiaPP No. 22 Tahun 1968Peleburan BUMNDilebur untuk membentuk PN Aneka Tambang. Selain 3 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, PT Nikkel Indonesia, Proyek Intan Kalimantan Selatan, dan Proyek-Proyek eks-Badan Pelaksanaan/Pembinaan Proyek-Proyek Tambang (Bappetamb) juga turut dilebur.1968-07-05PN Tambang Emas CikotokPP No. 22 Tahun 1968Peleburan BUMN1968-07-05PN Logam MuliaPP No. 22 Tahun 1968Peleburan BUMN 1968-08-20 PN Pertambangan Minyak Indonesia PP No. 27 Tahun 1968 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional 1968-08-20 PN Pertambangan Minyak Nasional PP No. 27 Tahun 1968 Peleburan BUMN 1969-01-23 PN Farmasi dan Alat Kesehatan Raja Farma PP No. 3 Tahun 1969 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma. Selain 4 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan juga turut dilebur. 1969-01-23 PN Sari Husada PP No. 3 Tahun 1969 Peleburan BUMN 1969-01-23 PN Farmasi dan Alat Kesehatan Nakula Farma PP No. 3 Tahun 1969 Peleburan BUMN 1969-01-23 PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kina Farma PP No. 3 Tahun 1969 Peleburan BUMN 1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah I PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969-1970 ini, pada prosesnya, mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970-1971. 1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah II PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN 1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah III PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN 1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah IV PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN 1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah V PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN 1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah VI PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN 1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah VII PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN 1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah VIII PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN 1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah IX PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN 1970-08-07 PN Karya Cotas PP No. 31 Tahun 1970 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Karya Nusantara (Persero) 1970-08-07 PN Permata Nusantara PP No. 31 Tahun 1970 Peleburan BUMN 1970-10-13 PN Pembangunan Niaga PP No. 47 Tahun 1970 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk satu perusahaan perseroan tanpa penjelasan mengenai nama BUMN yang terbentuk 1970-10-13 PN Sapta Motor PP No. 47 Tahun 1970 Peleburan BUMN 1971-01-12 PN BOMA PP No. 2 Tahun 1971 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Boma Bisma Indra (Persero) 1971-01-12 PN BISMA PP No. 2 Tahun 1971 Peleburan BUMN 1971-01-12 PN INDRA PP No. 2 Tahun 1971 Peleburan BUMN 1971-01-12 PN Sabang Merauke PP No. 3 Tahun 1971 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Barata Indonesia (Persero) 1971-01-12 PN Barata PP No. 3 Tahun 1971 Peleburan BUMN 1971-01-12 PN Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar PP No. 3 Tahun 1971 Peleburan BUMN 1971-02-16 PN Zatas PP No. 11 Tahun 1971 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Aneka Gas Industri (Persero) 1971-02-16 PN Asam Arang PP No. 11 Tahun 1971 Peleburan BUMN 1971-08-14 PN Kumala Karya PP No. 48 Tahun 1971 Pembubaran Usaha  1971-09-15 PN Percetakan Kebayoran PP No. 60 Tahun 1971 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk Perum Percetakan Uang Republik Indonesia 1971-09-15 PN Arta Yasa PP No. 60 Tahun 1971 Peleburan BUMN 1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara I PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha PP Nomor 75 Tahun 1971 mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara beserta 7 Perusahaan Negara yang berada di lingkungannya. Merujuk pada dasar hukum pendiriannya, BPU tersebut tergolong BPU Tidak Berbadan Hukum sesuai Perpu No. 19 Tahun 1960, yang artinya BPU tersebut bukan Perusahaan Negara, tetapi perusahaan-perusahaan yang diawasinya tetap berstatus Perusahaan Negara. Oleh sebab itu, pembubaran ketujuh Perusahaan Negara tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar ini. 1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara II PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha 1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara III PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha 1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara IV PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha 1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara V PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha 1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara VI PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha 1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara VII PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha 1979-09-26 PN Perkapalan dan Dok Alirmenjaya PP No. 28 Tahun 1979 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Galangan Kodja Indonesia (Persero) 1981-02-10 Perusahaan Perikanan Negara Riau PP No. 3 Tahun 1981 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Karya Mina (Persero) 1981-02-10 Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur PP No. 4 Tahun 1981 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Perikanan Samodra Besar (Persero) 1981-02-10 Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara PP No. 4 Tahun 1981 Penggabungan BUMN 1981-02-10 Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah PP No. 5 Tahun 1981 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Tirta Raya Mina (Persero) 1981-02-10 PN Hasil Laut PP No. 5 Tahun 1981 Penggabungan BUMN 1981-04-01 PN Perkebunan XVI PP No. 11 Tahun 1981 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Perkebunan XV (Persero). Seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan perusahaan beralih ke PT Perkebunan XV (Persero), kecuali unit Pabrik Gula Cot Girek yang mana nantinya dikonversi menjadi lahan tanaman kelapa sawit dan dijadikan tambahan modal bagi PT Perkebunan IX (Persero). Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah penggabungan perusahaan, PT Perkebunan XV (Persero) kerap disebut sebagai PT Perkebunan XV-XVI (Persero) dalam produk hukum lain. 1981-12-24 PN Buwana Karya PP No. 52 Tahun 1981 Pembubaran Usaha  1983-04-13 PT Perkebunan XXX (Persero) PP No. 6 Tahun 1983 Pembubaran Usaha Seluruh kekayaan negara yang tertanam pada perusahaan digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Perkebunan XII (Persero), PT Perkebunan XIII (Persero), PT Perkebunan XIV (Persero), dan PT Perkebunan XXVII (Persero). Hal ini berakibat pada dibubarkannya perusahaan. 1984-05-18 PT Semen Madura (Persero) PP No. 13 Tahun 1984 Divestasi  1986-03-04 PT Jado Trading Corporation (Persero) PP No. 13 Tahun 1986 Divestasi Divestasi dilakukan menggunakan mekanisme Employee Buyout (EBO),Keterangan lebih lanjut cek:  di mana pengalihan kepemilikan terjadi melalui penjualan saham perusahaan kepada para karyawan perusahaan. 1986-05-06 PT Bonded Warehouses Indonesia (Persero) PP No. 23 Tahun 1986 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) 1986-05-06 PT Sasana Bhanda (Persero) PP No. 23 Tahun 1986 Peleburan BUMN 1987-05-25 Perum Perkebunan Kapas Indonesia PP No. 11 Tahun 1987 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Perkebunan XVIII (Persero), PT Perkebunan XXIII (Persero), PT Perkebunan XXVI (Persero), dan PT Perkebunan XXVII (Persero). 1987-10-22 PT Dayaza (Persero) PP No. 23 Tahun 1987 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Petrokimia Gresik (Persero) 1988-06-29 PN Metrika PP No. 8 Tahun 1988 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Krakatau Steel (Persero) 1990-04-23 PT Karya Mina (Persero) PP No. 11 Tahun 1990 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Tirta Raya Mina (Persero) 1990-04-25 PT Leppin (Persero) PP No. 12 Tahun 1990 Divestasi Pemerintah menjual seluruh saham kepada pihak swasta nasional dikarenakan model usaha yang ditawarkan BUMN dinilai telah dapat dilakukan oleh pihak swasta nasional 1990-07-17 PT Pusat Perkayuan Marunda (Persero) PP No. 31 Tahun 1990 Pembubaran Usaha Seluruh aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), kecuali bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kehendak lain atas bagian likuidasi yang menjadi haknya 1990-07-24 Perum Pengeringan Tembakau Bojonegoro PP No. 36 Tahun 1990 Divestasi Pemerintah menjual seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam modal perusahaan kepada Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro dikarenakan model usaha yang ditawarkan BUMN dinilai telah dapat dilakukan oleh usaha koperasi 1990-08-15 PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung (Persero) PP No. 38 Tahun 1990 Divestasi Pemerintah menjual seluruh saham kepada pihak swasta nasional dikarenakan model usaha yang ditawarkan BUMN dinilai telah dapat dilakukan oleh pihak swasta nasional 1990-10-30 Perum Tambang Batubara PP No. 56 Tahun 1990 Pembubaran Usaha Aset sisa setelah pembubaran kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) 1990-12-13 PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok (Persero) PP No. 59 Tahun 1990 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Galangan Kodja Indonesia (Persero) dan PT Galangan Kodja Indonesia (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). 1990-12-13 PT Pelita Bahari (Persero) PP No. 59 Tahun 1990 Penggabungan BUMN 1991-05-13 PT Kertas Kraf Cilacap (Persero) PP No. 28 Tahun 1991 Pembubaran Usaha Sebagian aset hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Blabak (Persero) 1991-08-01 PT Gita Karya (Persero) PP No. 47 Tahun 1991 Pembubaran Usaha Aset hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan PT Pradnya Paramita (Persero) 1992-03-16 PT Dok dan Galangan Kapal Nusantara (Persero) PP No. 13 Tahun 1992 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). 1993-01-08 PT Perkebunan XIV (Persero) PP No. 1 Tahun 1993 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) 1993-11-30 PT Perkebunan XVII (Persero) PP No. 53 Tahun 1993 Pembubaran Usaha Sebagian aset hasil likuidasi, yaitu Pabrik Karung Delanggu, kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Perkebunan XV-XVI (Persero) 1994-12-06 PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (Persero) PP No. 38 Tahun 1994 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) 1995-04-27 PT Kertas Gowa (Persero) PP No. 11 Tahun 1995 Pembubaran Usaha Seluruh aset sisa likuidasi menjadi milik negara dan, pada tahun 2000, sebagian aset tersebut digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Wijaya Karya (Persero) 1995-06-05 PT Semen Padang (Persero) Surat Menteri Keuangan No. S-326/MK.016/1995 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Merupakan pelopor holding BUMN di Indonesia. 1995-06-05 PT Semen Tonasa (Persero) Surat Menteri Keuangan No. S-326/MK.016/1995 Pengambilalihan oleh BUMN 1996-??-?? PT Aneka Gas Industri (Persero)  Divestasi  1996-02-14 PT Perkebunan II (Persero) PP No. 7 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara II (Persero) 1996-02-14 PT Perkebunan IX (Persero) PP No. 7 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan III (Persero) PP No. 8 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 1996-02-14 PT Perkebunan IV (Persero) PP No. 8 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan V (Persero) PP No. 8 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan VI (Persero) PP No. 9 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) 1996-02-14 PT Perkebunan VII (Persero) PP No. 9 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan VIII (Persero) PP No. 9 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan X (Persero) PP No. 12 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) 1996-02-14 PT Perkebunan XXXI (Persero) PP No. 12 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan XI (Persero) PP No. 13 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 1996-02-14 PT Perkebunan XII (Persero) PP No. 13 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan XIII (Persero) PP No. 13 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan XV-XVI (Persero) PP No. 14 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) 1996-02-14 PT Perkebunan XVIII (Persero) PP No. 14 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan XIX (Persero) PP No. 15 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara X (Persero) 1996-02-14 PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) PP No. 15 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan XXVII (Persero) PP No. 15 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan XX (Persero) PP No. 16 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) 1996-02-14 PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) PP No. 16 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan XXIII (Persero) PP No. 17 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) 1996-02-14 PT Perkebunan XXVI (Persero) PP No. 17 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan XXIX (Persero) PP No. 17 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Perkebunan XXVIII (Persero) PP No. 19 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) 1996-02-14 PT Perkebunan XXXII (Persero) PP No. 19 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-02-14 PT Bina Mulya Ternak (Persero) PP No. 19 Tahun 1996 Peleburan BUMN 1996-10-17 PT Industri Mesin Perkakas Indonesia (Persero) PP No. 64 Tahun 1996 Pembubaran Usaha Seluruh aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Krakatau Steel (Persero) 1997-08-07 PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) PP No. 28 Tahun 1997 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Pupuk Sriwijaya (Persero) 1997-08-07 PT Petrokimia Gresik (Persero) PP No. 28 Tahun 1997 Pengambilalihan oleh BUMN 1997-08-07 PT Pupuk Kujang (Persero) PP No. 28 Tahun 1997 Pengambilalihan oleh BUMN 1997-08-07 PT Pupuk Iskandar Muda (Persero) PP No. 28 Tahun 1997 Pengambilalihan oleh BUMN 1998-02-13 Perum Perikanan Maluku PP No. 21 Tahun 1998 Pembubaran Usaha Kekayaan, hak, kewajiban, serta karyawan perusahaan kemudian dialihkan kepada PT Usaha Mina (Persero) dan PT Usaha Mina (Persero) berubah nama menjadi PT Perikanan Nusantara (Persero) 1998-02-13 PT Perikani (Persero) PP No. 21 Tahun 1998 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Usaha Mina (Persero) dan PT Usaha Mina (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Perikanan Nusantara (Persero) 1998-02-13 PT Tirta Raya Mina (Persero) PP No. 21 Tahun 1998 Penggabungan BUMN 1998-02-13 PT Perikanan Samodra Besar (Persero) PP No. 21 Tahun 1998 Penggabungan BUMN 1998-02-13 PT Karya Nusantara (Persero) PP No. 23 Tahun 1998 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Cipta Niaga (Persero) 1998-02-25 PT Kerta Niaga (Persero) PP No. 28 Tahun 1998 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Dharma Niaga (Persero) 1998-02-28 PT Mesin Gaya Electro dan Trading (Persero) PP No. 34 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Pupuk Sriwijaya (Persero) 1998-03-05 PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan BUMN baru di bidang industri, PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) 1998-03-05 PT PAL Indonesia (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN 1998-03-05 PT Pindad (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN 1998-03-05 PT Dahana (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN 1998-03-05 PT Krakatau Steel (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN 1998-03-05 PT Barata Indonesia (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN 1998-03-05 PT Boma Bisma Indra (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN 1998-03-05 PT Industri Kereta Api (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN 1998-03-05 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN 1998-03-05 PT LEN Industri (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN 1998-10-01 PT Bank Bumi Daya (Persero) PP No. 75 Tahun 1998 De jure pengambilalihan oleh BUMN, de facto peleburan BUMN Menjadi anak perusahaan BUMN baru di bidang perbankan, PT Bank Mandiri (Persero), untuk kemudian dilebur. Sebelumnya, pada 8 April 1998, terbit aturan perundang-undangan lain, yaitu PP Nomor 48 Tahun 1998, yang mengatur secara terpisah peleburan PT Bank Bumi Daya (Persero) dan PT Bank Dagang Negara (Persero) menjadi sebuah perusahaan perseroan di bidang perbankan. Peraturan pemerintah tersebut belum terlaksana ketika terbitnya PP Nomor 75 Tahun 1998, ditandai dengan bagaimana PP Nomor 75 Tahun 1998 masih menyebut PT Bank Bumi Daya (Persero) dan PT Bank Dagang Negara (Persero) dalam penentuan BUMN yang akan dileburkan, bukan menyebut nama BUMN baru hasil peleburan kedua BUMN. Meski demikian, PP Nomor 48 Tahun 1998 secara otomatis batal dikarenakan kedua entitas yang hendak dileburkan telah melebur menjadi institusi lain sebelum peleburan dapat terlaksana, sekalipun  PP Nomor 75 Tahun 1998 tidak menyatakan bahwa PP tersebut dicabut. 1998-10-01 PT Bank Dagang Negara (Persero) PP No. 75 Tahun 1998 De jure pengambilalihan oleh BUMN, de facto peleburan BUMN 1998-10-01 PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) PP No. 75 Tahun 1998 De jure pengambilalihan oleh BUMN, de facto peleburan BUMN 1998-10-01 PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) PP No. 75 Tahun 1998 De jure pengambilalihan oleh BUMN, de facto peleburan BUMN 1999-10-13 PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Persero) PP No. 89 Tahun 1999 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) dan PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Hotel Indonesia Natour (Persero). 1999-10-13 PT Industri Sandang I (Persero) PP No. 90 Tahun 1999 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Industri Sandang II (Persero) dan PT Industri Sandang II (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Industri Sandang Nusantara (Persero). 2001-05-18 PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia (Persero) PP No. 22 Tahun 2001 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Hotel Indonesia Natour (Persero) 2001-05-18 PN Lokananta PP No. 24 Tahun 2001 De jure pembubaran usaha, de facto pengambilalihan oleh BUMN Semula, pada 1993, pemerintah berencana mengubah bentuk usaha PN Lokananta dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Namun, proses perubahan bentuk usaha menemui kendala dikarenakan terus menurunnya kinerja PN Lokananta dan ketidakmemadaian modal kerja perusahaan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan mencabut aturan perubahan bentuk usaha tersebut, membubarkan PN Lokananta, dan menggunakan aset sisa likuidasi perusahaan sebagai tambahan penyertaan modal kepada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Lokananta kemudian dijadikan sebuah cabang Perum. 2002-05-16 PT Indosat (Persero) Tbk PP No. 30 Tahun 2002 Divestasi Divestasi dilakukan melalui dua tahap. Pertama, pada Mei 2022, divestasi dilakukan atas 8,1% saham negara, sementara tahap kedua berupa pembelian 41,95% saham oleh Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd () pada 15 Desember 2022. 2002-09-23 PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) PP No. 52 Tahun 2002 Pembubaran Usaha Pembubaran dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan split-off atas 10 anak perusahaan PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero), yang menyebabkan kesepuluh anak perusahaan tersebut kembali memperoleh status BUMN Persero. Sepuluh anak perusahaan yang kembali memperoleh status BUMN ini adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dahana (Persero), PT Krakatau Steel (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), serta PT Len Industri (Persero). 2003-03-31 PT Pantja Niaga (Persero) PP No. 22 Tahun 2003 Penggabungan BUMN Awalnya, pada 1998, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengalihkan seluruh saham negara pada PT Pantja Niaga (Persero) kepada PT Dharma Niaga (Persero) guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Namun, pelaksanaan hal tersebut terkendala dikarenakan kedua perusahaan mengalami penurunan kinerja. Oleh sebab itu, pada 2003, diputuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah baru untuk mencabut Peraturan Pemerintah sebelumnya serta menggabungkan kedua perusahaan ke dalam PT Cipta Niaga (Persero). PT Cipta Niaga (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). 2003-03-31 PT Dharma Niaga (Persero) PP No. 22 Tahun 2003 Penggabungan BUMN 2004-10-11 PT Penerbit dan Toko Buku Pradnya Paramita (Persero) PP No. 34 Tahun 2004 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Persero) 2005-03-18 Perjan Radio Republik Indonesia UU No. 32 Tahun 2002PP No. 11 Tahun 2005PP No. 12 Tahun 2005 Menjadi LPP UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta PP Nomor 11 Tahun 2005 menetapkan Perjan Radio Republik Indonesia dan PT Televisi Republik Indonesia (Persero) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Sebagai tindak lanjut atas hal ini, PP Nomor 12 Tahun 2005 diterbitkan sebagai dasar pelepasan status BUMN RRI, sementara PP Nomor 13 Tahun 2005 diterbitkan sebagai dasar pelepasan status BUMN TVRI. 2005-03-18 PT Televisi Republik Indonesia (Persero) UU No. 32 Tahun 2002PP No. 11 Tahun 2005PP No. 13 Tahun 2005 Menjadi LPP 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU PP Nomor 23 Tahun 2015 menginstruksikan agar BUMN berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) beralih status menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini menyebabkan 13 BUMN rumah sakit berbentuk Perjan harus menyelesaikan proses perubahan tersebut paling lambat pada 31 Desember 2005. 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Sanglah Denpasar PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU 2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU 2008-11-04 PT Industri Soda Indonesia (Persero) PP No. 70 Tahun 2008 Pembubaran Usaha Semula, pemerintah mencoba menggabungkan perusahaan ke dalam PT Garam. Namun, proses ini gagal sehingga dipilih alternatif pembubaran usaha. Proses pembubaran dimulai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) perusahaan pada tanggal 9 Oktober 2007 yang menyepakati proses pembubaran dan likuidasi perusahaan. 2009-09-01 PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) UU No. 2 Tahun 2009Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK.06/2009 Menjadi LPEI Pasal 48 UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan bahwa terhitung 9 bulan sejak UU disahkan, LPEI mulai beroperasi dan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Seluruh aktiva, pasiva, serta hak dan kewajiban hukum perusahaan dialihkan ke LPEI. Tanggal mulai operasional LPEI pun ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 2011-03-04 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero) PP No. 20 Tahun 2011 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2011-11-25 PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) UU No. 24 Tahun 2011 Menjadi BPJS Pasal 60 dan pasal 62 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2014, layanan PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) dialihkan menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme pembubaran tanpa likuidasi. Seluruh aset, liabilitas, hak dan kewajiban hukum, serta pegawai dari kedua perusahaan dialihkan ke masing-masing BPJS. 2011-11-25 PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) UU No. 24 Tahun 2011 Menjadi BPJS 2013-05-08 PT Kertas Padalarang (Persero) PP No. 34 Tahun 2013PP No. 35 Tahun 2013PP No. 36 Tahun 2013 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia melalui pengeluaran saham baru sebagai konversi atas dana talangan yang sebelumnya diberikan Perum kepada PT Kertas Blabak (Persero). Hal ini menyebabkan kepemilikan saham negara terdilusi, dari yang semula sebesar 40,77% menjadi sebesar 7,75%. Sisa 7,75% saham tersebut, pada saat yang sama, dijual oleh pemerintah, sehingga sejak itu pemerintah tidak lagi memiliki kepemilikan atas PT Kertas Blabak. Hal ini sekaligus membatalkan kebijakan yang sebelumnya pemerintah ambil pada tahun 2000 tetapi gagal terlaksana, yaitu PP Nomor 11 Tahun 2000, di mana pemerintah kala itu bermaksud mendorong pengambilalihan PT Kertas Blabak (Persero) oleh PT Kertas Leces (Persero). 2013-05-08 PT Primissima (Persero) PP No. 37 Tahun 2013 Divestasi Pemerintah bermaksud menjual keseluruhan saham negara pada PT Primissima (Persero) kepada Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Meski demikian, walau peraturan pemerintah penjualan saham telah terbit, hingga kini belum tercapai kesepakatan penjualan antara Pemerintah Indonesia dengan GKBI. 2013-06-05 PT Pengerukan Indonesia (Persero) PP No. 44 Tahun 2013PP No. 71 Tahun 2013 Pengambilalihan oleh BUMN Mnjadi anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 2013-12-24 PT Sarana Karya (Persero) PP No. 91 Tahun 2013 De jure divestasi, de facto pengambilalihan oleh BUMN Pihak yang melakukan pembelian atas seluruh saham negara tersebut adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pada tahun selanjutnya, 2014, PT Wijaya Karya (Persero) mengubah nama PT Sarana Karya menjadi PT Wijaya Karya Bitumen. 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara I (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara II (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara V (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara X (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (Persero) PP No. 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan Perum Kehutanan Negara 2014-09-17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (Persero) PP No. 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (Persero) PP No. 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (Persero) PP No. 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2014-09-17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Persero) PP No. 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN 2015-10-07 PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) PP No. 77 Tahun 2015 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 2017-11-13 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PP No. 47 Tahun 2017 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 2017-11-13 PT Timah (Persero) Tbk PP No. 47 Tahun 2017 Pengambilalihan oleh BUMN 2017-11-13 PT Bukit Asam (Persero) Tbk PP No. 47 Tahun 2017 Pengambilalihan oleh BUMN 2018-02-28 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PP No. 6 Tahun 2018 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) 2019-10-17 PT Kimia Farma (Persero) Tbk PP No. 76 Tahun 2019 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) 2019-10-17 PT Indonesia Farma (Persero) Tbk PP No. 76 Tahun 2019 Pengambilalihan oleh BUMN 2020-03-17 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) PP No. 20 Tahun 2020 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) 2020-03-17 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PP No. 20 Tahun 2020 Pengambilalihan oleh BUMN 2020-03-17 PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) PP No. 20 Tahun 2020 Pengambilalihan oleh BUMN 2020-03-17 PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) PP No. 20 Tahun 2020 Pengambilalihan oleh BUMN 2021-05-04 PT Energy Management Indonesia (Persero) PP No. 65 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2021-05-05 PT Superintending Company of Indonesia (Persero) PP No. 66 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 2021-05-05 PT Surveyor Indonesia (Persero) PP No. 66 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN 2021-07-02 PT Pegadaian (Persero) PP No. 73 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2021-07-02 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) PP No. 73 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN 2021-09-15 PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) PP No. 97 Tahun 2021 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), yang kemudian mengubah salah satu anak perusahaannya menjadi PT BGR Logistik Indonesia dalam rangka meneruskan operasi. 2021-09-15 PT Pertani (Persero) PP No. 98 Tahun 2021 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Sang Hyang Seri (Persero) 2021-09-15 PT Perikanan Nusantara (Persero) PP No. 99 Tahun 2021 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero) 2021-10-01 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) PP No. 101 Tahun 2021 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kemudian melakukan pengubahan nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan  Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-756/MBU/10/2021. 2021-10-01 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PP No. 101 Tahun 2021 Penggabungan BUMN 2021-10-01 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PP No. 101 Tahun 2021 Penggabungan BUMN 2021-10-06 PT Hotel Indonesia Natour (Persero) PP No. 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) 2021-10-06 PT Sarinah (Persero) PP No. 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN 2021-10-06 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) PP No. 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN 2021-10-06 PT Angkasa Pura I (Persero) PP No. 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN 2021-10-06 PT Angkasa Pura II (Persero) PP No. 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN 2021-12-27 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) PP No. 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) 2021-12-27 PT Sang Hyang Seri (Persero) PP No. 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN 2021-12-27 PT Perikanan Indonesia (Persero) PP No. 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN 2021-12-27 PT Berdikari (Persero) PP No. 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN 2021-12-27 PT Garam (Persero) PP No. 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-01-12 PT Dirgantara Indonesia (Persero) PP No. 5 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Len Industri (Persero) 2022-01-12 PT PAL Indonesia (Persero) PP No. 5 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-01-12 PT Pindad (Persero) PP No. 5 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-01-12 PT Dahana (Persero) PP No. 5 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-01-24 PT Nindya Karya (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero) 2022-01-24 PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-01-24 PT Kawasan Industri Medan (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-01-24 PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-01-24 PT Kawasan Industri Makassar (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-01-24 PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-01-24 PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-01-24 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-01-24 PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-01-24 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN 2022-02-22 PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) PP No. 10 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) 2022-09-21 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PP No. 33 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 2022-12-08 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PP No. 45 Tahun 2022PP No. 46 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Mineral Industri Indonesia (Persero). Melalui PP Nomor 45 Tahun 2022 dan PP Nomor 66 Tahun 2022, MIND ID yang semula merupakan jenama dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dipisahkan dari Inalum melalui pembentukan perusahaan BUMN baru, PT Mineral Industri Indonesia (Persero), dengan mekanisme split-off, yang diikuti oleh akuisisi Inalum oleh perusahaan baru tersebut. Dengan pemisahan ini, Inalum kini berfokus pada operasional, produksi, dan pengembangan aluminium; sementara PT Mining Industry Indonesia berfokus pada pelaksanaan fungsi Strategic Holding Company. Proses split-off dan penamaan BUMN baru ini difinalisasi melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Maret 2023. 2023-01-18 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) PP No. 3 Tahun 2023 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) 2023-02-20 PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PP No. 8 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Sby. jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby. pada 2 Juni 2022 2023-02-20 PT Kertas Leces (Persero) PP No. 9 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. jo. Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby. pada 25 September 2018 2023-03-17 PT Istaka Karya (Persero) PP No. 13 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt. Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada 12 Juli 2022 2023-03-17 PT Industri Sandang Nusantara (Persero) PP No. 14 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana tertuang dalam surat bernomor S-90/MBU/02/2022 tanggal 2 Februari 2022, sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 6 tahun setelah PP diundangkan. Perusahaan, sejak 2018, hanya bergantung pada jasa maklon produksi kain dan tidak mampu menutupi biaya operasioanl perusahaan. 2023-04-03 PT Kertas Kraft Aceh (Persero) PP No. 17 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) perusahaan tanggal 11 Maret 2022 sebelumnya telah menyepakati bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan. Perusahaan sendiri sejatinya telah berhenti beroperasi sejak 2008. 2023-04-03 PT Industri Gelas (Persero) PP No. 18 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mana dituangkan melalui Surat Menteri BUMN dan Surat Direksi pada bulan Maret 2022, sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan. Perusahaan sendiri sejatinya telah berhenti beroperasi sejak 2015. 2023-06-06 Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta PP No. 30 Tahun 2023 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam Perum DAMRI. 2024-10-17 PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) PP No. 43 Tahun 2024 Pembubaran Usaha Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 11 Oktober 2023 sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada Oktober 2024 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan. Keputusan pembubaran usaha diambil karena perusahaan terus merugi, jumlah karyawan tersisa yang hanya 7 orang, dan tidak memiliki fokus usaha yang jelas.

Akan kehilangan status BUMN
Berikut adalah perusahaan yang masih berstatus BUMN namun akan segera kehilangan statusnya sebagai BUMN:
 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan dibubarkan.
 PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, dan PT Produksi Film Negara (Persero) akan diakuisisi oleh PT Danareksa (Persero) sebagai bagian dari tahap 2 pembentukan holding Danareksa.
 Untuk Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, dan Perum Produksi Film Negara, akusisi hanya akan dilaksanakan setelah ketiga Perum tersebut menjadi Persero. , baru satu dari Perum tersebut yang menjadi Persero, yaitu Produksi Film Negara.
 Kementerian BUMN berencana melakukan penggabungan usaha atas tiga BUMN yang bergerak dalam sektor galangan kapal: PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero). Meski demikian, belum jelas BUMN mana yang akan bertahan dan mana yang akan digabungkan ke dalam BUMN yang bertahan.
 Dari 9 BUMN sektor konstruksi, Kementerian BUMN berencana merampingkan jumlah tersebut menjadi 4. Sebagai bagian dari rencana tersebut, PT Hutama Karya (Persero) akan digabungkan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk akan digabungkan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, rencana ini akan masuk dalam peta jalan BUMN 2024-2034 dan pelaksanaannya diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun.

Keterangan

Referensi

B

Kategori:Daftar perusahaan
 BUMN
Kategori:Layanan publik