Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Nasaruddin Umar.

 Sejarah 
Realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Dalam rapat besar (sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama yakni Kementerian Islamiyah yang menurutnya memberi jaminan kepada umat Islam (masjid, langgar, surau, wakaf) yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati. Namun, usulnya tentang ini tidak begitu mendapat sambutan.Sejarah Pembentukan Kementerian Agama

Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan sidang hari Minggu, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Hanya enam dari 27 Anggota PPKI yang setuju didirikannya Kementerian Agama. Beberapa anggota PPKI yang menolak antara lain: Johannes Latuharhary mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Abdul Abbas seorang wakil Islam dari Lampung, mendukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama tetapi karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan Taman Siswa, lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri. Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul pembentukan Kementerian Agama akhirnya ditolak.

Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam kabinet Indonesia yang pertama, menurut B.J. Boland, telah meningkatkan kekecewaan orang-orang Islam yang sebelumnya telah dikecewakan oleh keputusan yang berkenaan dengan dasar negara, yaitu Pancasila, dan bukannya Islam atau Piagam Jakarta.

Ketika Kabinet Presidensial dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian halnya, di bulan November, ketika kabinet Presidential digantikan oleh Kabinet Parlementer di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 November 1946 oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP.

Kelihatannya, usulan tersebut kembali dikemukakan dalam sidang pleno BP-KNIP tanggal 25-28 November 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama.

Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa portfolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara (menggantikan K.H.A.Wahid Hasjim), Rasjidi sudah bertugas mengurus masalah yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam, dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah dan merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda). Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

 Tugas dan fungsi 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
 pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
 perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang agama;
 pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan;
 pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

 Susunan organisasi 
Susunan organisasi Kementerian Agama berdasarkan Permenag (PMA) No. 33 Tahun 2024 terdiri atas:

Pimpinan
 Menteri Agama
 Wakil Menteri Agama

Sekretariat

 Sekretariat Jenderal
 Biro Perencanaan dan Penganggaran
 Biro Sumber Daya Manusia
 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
 Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
 Biro Umum

Inspektorat

 Inspektorat Jenderal
 Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Inspektorat Wilayah I
 Inspektorat Wilayah II
 Inspektorat Wilayah III
 Inspektorat Wilayah IV
 Inspektorat Wilayah V

Direktorat Jenderal

 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah
 Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
 Direktorat Pendidikan Agama Islam
 Direktorat Pesantren

 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah
 Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah
 Direktorat Penerangan Agama Islam
 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
 Direktorat Jaminan Produk Halal
 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Urusan Agama Kristen
 Direktorat Pendidikan Agama Kristen
 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Urusan Agama Katolik
 Direktorat Pendidikan Agama Katolik
 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Urusan Agama Hindu
 Direktorat Pendidikan Agama Hindu
 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Urusan Agama dan Pendidikan Buddha

Badan

 Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sekretariat Badan
 Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama
 Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama
 Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Keagamaan

Staf Ahli

 Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan
 Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi
 Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pusat

 Pusat Data dan Teknologi Informasi
 Subbagian Tata Usaha
 Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
 Pusat Kerukunan Umat Beragama
 Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan
 Bidang Harmonisasi Umat Beragama
 Subbagian Tata Usaha
 Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
 Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 Subbagian Tata Usaha
 Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
 Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
 Bidang Bimbingan dan Kelembagaan Agama Khonghucu
 Bidang Pendidikan Khonghucu
 Subbagian Tata Usaha
 Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Agama.

 Unsur Keppres 177/2000 Keppres 109/2001 Perpres 10/2005 Perpres 63/2005 Perpres 24/2010 Perpres 135/2014 Perpres 83/2015 Perpres 12/2023Unsur pembantu pimpinan Sekretariat JenderalUnsur pelaksana (Direktorat Jenderal) Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
 Kelembagaan Agama Islam
 Bimbingan Masyarakat Kristen
 Bimbingan Masyarakat Katolik
 Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
 Pendidikan Agama dan Keagamaan
 Bimbingan Masyarakat Kristen
 Bimbingan Masyarakat Katolik
 Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Pendidikan Islam
 Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 Bimbingan Masyarakat Islam
 Bimbingan Masyarakat Kristen
 Bimbingan Masyarakat Katolik
 Bimbingan Masyarakat Hindu
 Bimbingan Masyarakat Buddha Pendidikan Islam
 Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 Bimbingan Masyarakat Islam
 Bimbingan Masyarakat Kristen
 Bimbingan Masyarakat Katolik
 Bimbingan Masyarakat Hindu
 Bimbingan Masyarakat Buddha
 Bimbingan Masyarakat Khonghucu Pendidikan Islam
 Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 Bimbingan Masyarakat Islam
 Bimbingan Masyarakat Kristen
 Bimbingan Masyarakat Katolik
 Bimbingan Masyarakat Hindu
 Bimbingan Masyarakat BuddhaUnsur pengawas Inspektorat JenderalUnsur pendukung (Badan) Badan Penelitian Pengembangan Agama dan Pendidikan Pelatihan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan
 Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Badan Penyelanggara Jaminan Produk HalalStaf ahli Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama
 Bidang Hubungan Lembaga Keagamaan
 Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional
 Bidang Kemasyarakatan
 Bidang Pemberdayaan Umat BeragamaStaf Ahli Bidang Kehidupan Beragama
 Bidang Kerukunan Umat Beragama
 Bidang Lembaga Sosial Keagamaan
 Bidang Pendidikan
 Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan
 Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi
 Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Galeri

 Lihat pula 
 Daftar Menteri Agama Indonesia
 Daftar Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan Indonesia
 Kementerian Indonesia
 Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

 Referensi 

 Pranala luar 
 Situs web resmi Kementerian Agama Republik Indonesia

Agama
Indonesia

Kategori:Pendirian tahun 1946 di Indonesia
Kategori:Lembaga negara yang didirikan tahun 1946
I