Konstitusi

Konstitusi (disebut pula undang-undang dasar) adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.

Jenis organisasi yang menggunakan konsep konstitusi termasuk:
 Organisasi pemerintahan (transbangsa, sebangsa atau daerah)
 Organisasi sukarela
 Persatuan dagang
 Partai politik
 Perdagangan bahan pokok.

 Pengertian konstituen 
Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi.lihat: Miriam Budiardjo, Miriam B dkk. Dasar-dasar ilmu politik, Gramedia Pustaka Utama (2003) Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat pula konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi lihat: makalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD 1945 serta Mahkamah Konstitusi

Dewasa ini, istilah konstitusi sering diidentikkan rudensi dalam ketatanegaraan negara Inggris.

Berdasarkan klasifikasi konstitusi, UUD 1945 termasuk konstitusi rijid, konstitusi tertulis dalam arti dituangkan dalam dokumen, konstitusi berderajat tinggi, konstitusi kesatuan, dan konstitusi yang menganut sistem pemerintahan campuran. Karena dalam UUD 1945 di samping mengatur ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan juga mengatur beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer. Disinilah keunikan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.https://www.aksarahukum.com/2021/04/klasifikasi-konstitusi.html

 Lihat pula 
 Daftar konstitusi nasional
 Undang-undang
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 Amendemen konstitusi yang tidak konstitusional

 Referensi 

 Pranala luar 
  Dictionary of the History of Ideas:  Konstitutionalisme
  International Constitutional Law:  Terjemahan bahasa Inggris beberapa konstitusi nasional

 Beberapa konstitusi nasional 
 Constitution Society – National Constitutions
 Constitution of Brazil  [PDF]
 Constitution of Finland [PDF]
 French constitutions (French)
 Constitution of India
 Constitution of Iran 
 Constitution of Italy  (tidak lagi berfungsi) – In Italian (tidak lagi berfungsi)
 Constitution of Japan 
 Constitution of Poland 
 Constitution of Russia
 Constitution of Portugal  (in Portuguese)
 Constitution of Latvia – In Latvian
 Constitution of Lithuania
  riksdagen.se...regeringsform_sfs-1974-152 konstitusi Swedia
  riksdagen.se...160628.pdf terjemahan konstitusi Swedia
  U.S. Constitution – Annotated version of the United States Constitution
 Constitution of Mexico  (tidak lagi berfungsi)
 Constitution of the People's Republic of China 
 Constitution of Ireland

 Konstitusi lainnya 
 Constitution of the Universe 
 Harvard Law School Target Shooting Club Constitution 

Kategori:Undang-undang
Kategori:Hukum
Kategori:Pemerintahan
Kategori:Dokumen resmi