Timor Barat

Timor Barat adalah wilayah yang meliputi bagian barat Pulau Timor, kecuali Kabupaten Ambeno yang termasuk wilayah Timor Leste. Secara administratif, Timor Barat adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibukota sekaligus pelabuhan utamanya adalah Kupang. Pada masa kolonial, daerah tersebut bernama Timor Belanda dan merupakan pusat loyalis Belanda pada masa Revolusi Nasional Indonesia (1945–1949). Dari tahun 1949 hingga 1975 dinamakan Timor Indonesia.

Luas total Timor Barat adalah , termasuk pulau-pulau lepas pantai. Puncak tertingginya adalah Gunung Mutis,  di atas permukaan laut, dan Gunung Lakaan,  di atas permukaan laut. Bahasa utama Timor Barat adalah Dawan, Marae dan Tetun, serta beberapa bahasa lainnya, seperti Kemak, Bunak dan Helong, juga digunakan di Timor Leste. Tiga bahasa lainnya yang hanya digunakan di daerah lokal kelompok bahasa Austronesia dari cabang Fabron adalah Ndao, Rote dan Sabu. Kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Kupang dengan 466.632 jiwa menurut perkiraan resmi pertengahan tahun 2023, Kota Atambua dengan 85.838 jiwa, Kota Kefamenanu dengan 49.589 jiwa, Kota Soe dengan 41.640 jiwa, dan Kota Betun dengan 41.631 jiwa.Badan Pusat Statistik, Jakarta, 28 February 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2024 (Katalog-BPS 1102001.53)

 Sejarah 
 Masa pra-kolonial 
Penduduk Timor datang ke pulau ini sebagai bagian dari pemukiman umum di wilayah tersebut. Para antropolog berasumsi bahwa keturunan dari tiga gelombang imigrasi tinggal di sini, yang juga menjelaskan keragaman etnis-budaya di Timor. Orang Australia-Papua diperkirakan telah mencapai Timor dari utara dan barat sekitar 40.000 hingga 20.000 SM, pada Zaman Es terakhir. Atoin Meto, yang mendominasi Timor Barat, dianggap sebagai keturunan pemukim gelombang pertama ini, meskipun bahasa mereka merupakan salah satu bahasa Austronesia. Hal yang sama berlaku untuk Helong, yang awalnya mendiami wilayah sekitar Kupang dan dipindahkan oleh Atoin Meto ke ujung paling barat pulau. Sekitar tahun 3000 SM, orang Melanesia datang dari barat melalui imigrasi gelombang kedua dan membawa Budaya kapak oval ke Timor. Masyarakat Bunak yang tinggal di perbatasan dengan Timor Timur termasuk di antara keturunan mereka. Masyarakat terakhir yang bermigrasi ke Timor pada zaman prasejarah adalah masyarakat Melayu. Terdapat indikasi berbeda mengenai apakah orang Melayu mencapai Timor dalam satu atau dua gelombang. Proto -Melayu dari Tiongkok selatan dan Indochina utara, kemungkinan mencapai Timor pada tahun 2500 SM. Mereka menyebar ke seluruh nusantara di bawah tekanan ekspansi masyarakat Asia Timur. Mungkin sekitar tahun 500 Masehi, Deutero-Melayu (yang muncul dari masyarakat Austronesia Zaman Besi yang dilengkapi dengan teknik pertanian yang lebih maju dan pengetahuan baru tentang logam) menjadi populasi dominan di seluruh nusantara dan juga mencapai Timor. Suku Tetum di Timor Barat bagian timur merupakan kelompok etnis terbesar di Timor Timur dan merupakan keturunan imigran Melayu, begitu pula suku Kemak yang tinggal di perbatasan.

Kontak budaya baru-baru ini dengan penduduk dominan di Timor Barat, Atoin Meto, disebabkan oleh ketertarikan berbagai pedagang Asia (India dan Cina) dan Eropa (Portugal dan Belanda) terhadap sumber daya kayu cendana yang dulunya sangat kaya di pulau tersebut. Perdagangan kayu cendana dengan Asia Tenggara, yang berlangsung selama berabad-abad, tidak meninggalkan dampak buruk pada budaya Timor. Semua pembeli cendana Timor telah meninggalkan jejaknya dari sudut pandang budaya.

 Portugis 
Kolonisasi Eropa pertama di Timor terjadi pada abad ke-16. Pada tahun 1512 (sumber lain menyebutkan tahun 1509 atau 1511), navigator Portugis António de Abreu adalah orang Eropa pertama yang menemukan pulau Timor untuk mencari Kepulauan Rempah-Rempah. Ketika Portugis pertama mencapai Timor, mereka menemukan penduduknya terbagi menjadi banyak kerajaan kecil yang relatif independen satu sama lain. Bagian tengah pulau didominasi oleh Kerajaan Wehale (Wehali) dengan sekutunya antara suku suku Tetum, Bunak, dan Kemak. Tetum membentuk inti kerajaan. Ibu kota desa Laran di wilayah Timor Barat saat ini merupakan pusat spiritual seluruh pulau pada saat itu.L. de Santa Catharina (1866), História de S. Domingos, Quatra parte. Lisboa: Panorama, p. 300. Mengikuti model Wehale, muncullah kerajaan kedua di Timor Barat, yaitu kerajaan Sonba'i.H. G. Schulte Nordholt (1971), The political system of the Atoni of Timor, pp. 262-74.

Pada tahun 1556, Ordo Dominikan mendirikan desa Lifau, enam kilometer sebelah barat Pante Makasar saat ini, untuk mengamankan perdagangan kayu cendana. Portugal awalnya mendirikan beberapa garnisun dan pos perdagangan di Timor. Baru ketika ancaman dari Belanda meningkat barulah Portugis mulai memperluas posisinya. Pedagang Belanda pertama kali mencapai Timor pada tahun 1568.

Untuk memperluas kendali mereka hingga ke pedalaman pulau, Portugis memulai invasi besar-besaran pada tahun 1642 di bawah Francisco Fernandes. Namun, tindakan ini dibenarkan oleh perlindungan para penguasa Kristen di wilayah pesisir. Kristenisasi sebelumnya mendukung Portugis dalam kemenangan mereka yang cepat dan brutal, karena pengaruh mereka terhadap masyarakat Timor telah melemahkan perlawanan. Fernandes mula-mula bergerak melalui daerah Sonba'i dan kemudian dengan cepat menaklukkan kerajaan Wehale, yang dianggap sebagai pusat keagamaan dan politik di pulau itu. Setelah kemenangan tersebut, imigrasi Topasses terus meningkat. Mereka adalah mestizo yang nenek moyangnya adalah penduduk pulau Solor dan Flores dan Portugis. Pusat Topasses menjadi Lifau, markas utama Portugis di Timor. Belakangan, suku Topass juga menetap di pedalaman di desa Kefamenanu dan Niki-Niki yang sekarang, Mereka diberi tanah oleh penguasa setempat dan segera membentuk kerajaan lokal mereka sendiri, seperti Noimuti, dan menjadi kekuatan di pulau itu. Dua klan, Hornay dan Costa, kadang-kadang menguasai sebagian besar wilayah Timor, dan bukannya tanpa konflik di antara mereka.

 Belanda 
Pada tahun 1640, Belanda membangun benteng pertama mereka di Timor dekat Kupang dan pembagian politik pulau tersebut dimulai. Teluk Kupang dianggap sebagai pelabuhan alami terbaik di seluruh pulau. Sejak tahun 1642, sebuah benteng sederhana kembali melindungi pos Portugis. Dua serangan Belanda terhadapnya gagal pada tahun 1644. Untuk pertahanan yang lebih baik, Dominikan di bawah Antonio de São Jacointo membangun benteng baru pada tahun 1647, tetapi pada tahun 1653 Belanda menghancurkan pos Portugis dan akhirnya berhasil menaklukannya pada tanggal 27 Januari 1656 dengan kekuatan yang kuat di bawah pimpinan Jendral Arnold de Vlamigh van Outshoorn. Namun Belanda harus segera mundur dari benteng tersebut karena mengalami kerugian besar setelah mengikuti Topasse ke luar Kupang. Namun untuk saat ini, pengaruh Belanda masih terbatas pada wilayah Timor saja, kecuali Maubara, yang jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1667. Hingga penaklukan terakhir benteng Portugis di Teluk Kupang pada tahun 1688, Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) membuat perjanjian dengan lima penguasa kecil di wilayah ini, "lima sekutu setia" (Sonbai Kecil, Helong, Amabi di 1665, Amfo'an di 1683 dan Taebenu di 1688). Pada pertengahan abad ke-18, Timor terbagi menjadi dua bagian menurut sudut pandang Portugis. Bagian barat yang lebih kecil terdiri dari provinsi Servião dengan 16 kerajaan lokal dan dikuasai oleh Topasses. Bagian timurnya adalah provinsi Belu (Bellum) dan terdiri dari 46 kerajaan. Tiga kali Topass juga berusaha mengusir Belanda dari Timor. Namun, ketika serangan Portugis dan Topasses di Kupang berakhir dengan bencana pada tahun 1749, meski jumlahnya lebih banyak, kekuasaan keduanya di Timor Barat runtuh. Pada Pertempuran Penfui (sekarang Bandara Internasional El Tari Kupang terletak di sana), Capitão-Mor Gaspar da Costa dan banyak pemimpin Topasse lainnya terbunuh. Sebanyak 40.000 prajurit Topass dan sekutunya dikatakan tewas. Akibat kekalahan tersebut, kekuasaan Portugis dan Topasses di Timor Barat runtuh.

Pada bulan April 1751, Liurais dari Servião bangkit; menurut salah satu sumber, Gaspar hanya menemui ajalnya di sini. Pada tahun 1752, Belanda menyerang Kerajaan Amarasi dan Kerajaan Topasse Noimuti. Serangan ini dipimpin oleh Hans Albrecht von Plüskow Jerman, yang merupakan komandan Belanda di Kupang. Dia dibunuh oleh rencana pembunuhan Topasse di Lifau pada tahun 1761. Belanda juga memanfaatkan kampanye ini untuk memburu budak guna melayani kebutuhan perkebunan di Maluku. Pada tahun 1752, Uskup Malaka mencap perdagangan budak oleh Belanda, yang juga dijual kepada orang Tionghoa dan Arab, sebagai kejahatan yang berujung pada ekskomunikasi bagi umat Katolik. 
Pada tahun 1755, Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) mengirimkan John Andrew Paravicini untuk merundingkan perjanjian dengan penguasa di beberapa Kepulauan Sunda Kecil. Pada tahun 1756, 48 Raja Kecil Solor, Roti, Sawu, Sumba dan sebagian besar Timor Barat membuat aliansi dengan VOC. Inilah awal pemerintahan Belanda di wilayah yang sekarang disebut Timor Barat Indonesia. Di antara mereka adalah Jacinto Correa (Hiacijinto Corea), Raja Wewiku-Wehale dan Pangeran Agung Belu, yang juga menandatangani Perjanjian Paravicini yang meragukan atas nama 27 wilayah yang bergantung padanya di Timor tengah. Untungnya bagi Portugis, Wehale tidak lagi cukup kuat untuk menarik semua penguasa lokal ke pihak Belanda. Dengan demikian, bekas pengikut Wehale di bagian timur tetap berada di bawah bendera Portugal, sedangkan Wehale sendiri berada di bawah kekuasaan Belanda.
Pada tanggal 11 Agustus 1769, gubernur Portugis Antonio Jose Teles de Meneses terpaksa meninggalkan Lifau oleh Topasses. Ibu kota baru Portugis di Timor adalah Dili di sebelah timur pulau.D. Carlos Filipe Ximenes Belo (2013), História da Igreja em Timor-Leste: 450 Anos de Evangelização, 1562-1940, 1.º volume, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, p. 223. Topaz Francisco da Hornay menawarkan Lifau kepada Belanda, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat mereka menolak.

Namun, kekuasaan Belanda masih terbatas di wilayah barat dan sebagian besar berada di tangan sekutu mereka, Timor. Pada tahun 1681, Belanda menaklukkan pulau Roti di bagian barat, tempat para budak kemudian dibawa ke Timor. Belanda juga merekrut tentara untuk pasukan mereka di sana dan membangun sekolah setelah penguasa setempat berpindah agama menjadi Kristen pada tahun 1729. Orang Roten menjadi elit yang terpelajar. Untuk menggunakan mereka sebagai penyeimbang terhadap orang Timor, Belanda mendorong imigrasi mereka ke Timor Barat, sehingga mereka masih ada di sini sampai sekarang.

Namun Belanda juga harus menghadapi pemberontakan pada tahun 1750-an dan 1780-an. Yang terburuk adalah hilangnya kembali Sonba'i Besar. Penguasa, Kau Sonbai , secara terbuka memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1783, meninggalkan Kupang dan mendirikan kembali Sonba'i sebagai kerajaan pedalaman yang merdeka, terus-menerus mengadu domba Belanda dan Portugis. Sonbai kecil tetap berada di bawah kendali Belanda.H. Hägerdal (2007), 'Rebellions or Factionalism? Timorese Forms of Resistance in an Early Colonial Context', Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 163-1, p. 18. Alasan terjadinya pemberontakan mungkin karena kekurangan dalam administrasi VOC, yang kini menjadi jelas dengan perluasan domain. Setelah tahun 1733, VOC mengalami kekurangan personel akibat wabah malaria di Batavia. Situasinya bahkan lebih buruk lagi terjadi di Kupang, di mana tingkat kematian di kalangan masyarakat Eropa akibat penyakit malaria sangat tinggi. Paravicini, salah satu orang yang sangat memuji VOC dalam perjanjiannya, Paravicini, di antara semua orang, yang sangat memuji VOC dalam perjanjiannya, menggambarkan personel mereka sebagai orang yang buruk, tidak jujur, serakah, kejam, dan ketidaktaatan akan merajalela bersamanya. Mereka memaksa penguasa lokal untuk membeli barang dengan harga yang sangat mahal dan Opperhoofd (pemukim) memangsa raja-raja yang miskin. Kerajaan-kerajaan Timor terpaksa mengirimkan pasukan dan 200 orang setiap tahunnya untuk mendulang emas di pegunungan. Baik ekspedisi militer maupun pencarian emas tidak membawa keberhasilan yang diinginkan. Sebaliknya, ketidakpuasan di kalangan masyarakat Timor Timur semakin meningkat. Pasalnya, kecelakaan saat mencari emas juga bisa membahayakan bupati. Seorang Belanda melaporkan pada tahun 1777, ketika lima tambang emas runtuh, bahwa kerabat para korban dapat membalas dendam kepada penguasa yang mengirim mereka untuk mencari emas. Ada juga masalah korupsi dan juga dengan Mardijkers, yang setara dengan Topasse di Belanda, tetapi sebagian besar dari mereka belum menganut agama Kristen. Mereka dipandang sebagai kelompok arogan yang berusaha memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut.
William Bligh mencapai Kupang bersama pengikutnya pada tahun 1789 setelah terdampar di laut selama pemberontakan di Bounty.

Pada tahun 1790, pemberontakan di Sonba'i dan Maubara berhasil dipadamkan oleh Belanda, namun koloni tersebut terus mengalami masalah hingga abad ke-19 dan Belanda gagal menguasai bagian dalam pulau tersebut. Pada tahun 1799, Perusahaan Hindia Timur Belanda bangkrut dan pemerintah Belanda mengambil alih pemerintahan Timor Barat, meskipun tidak menunjukkan minat terhadap Kupang yang tidak menarik secara ekonomi dan terpencil. Perdagangan terutama dilakukan oleh orang Tionghoa.

Pada tahun 1797, Inggris berusaha menduduki Kupang, karena khawatir Perancis akan menguasai wilayah ini setelah pendudukan pendudukan Belanda. Namun Inggris berhasil diusir oleh panglima Belanda dengan bantuan penduduk setempat dan para budak. Runtuhnya perusahaan tersebut menyebabkan pada tahun 1799, wilayah tersebut kembali ke kekuasaan resmi Belanda. Pada masa Perang Napoleon, Inggris berhasil menduduki Kupang pada tahun 1811. Pada tahun 1812, kekuasaan Inggris diperluas ke seluruh Timor Barat Belanda. Baru setelah Wangsa Oranye-Nassau kembali ke tahta Belanda barulah Belanda secara resmi mendapatkan kembali kepemilikan Timor mereka pada tanggal 7 Oktober 1816.Monika Schlicher: Portugal in Osttimor. Eine kritische Untersuchung zur portugiesischen Kolonialgeschichte in Osttimor 1850 bis 1912. Abera, Hamburg 1996, , (Abera Network Asia-Pacific 4), (Zugleich: Heidelberg, Univ., Diss., 1994). Pada awal tahun 1815, pasukan Belanda telah gagal dalam upaya membawa Raja pemberontak tersebut Amanuban (Amanubang) kembali di bawah kendali mereka. Ia adalah seorang penguasa Kristen di Timor Barat yang pernah mengenyam pendidikan di Kupang dan juga pernah mengunjungi kota metropolitan kolonial Belanda, Batavia. Pada tahun 1816, ekspedisi militer kedua gagal total karena taktik gerilya Timor. Enam puluh tentara Belanda tewas, sedangkan pemberontak hanya menderita enam korban jiwa. Hingga tahun 1915, Belanda masih harus mengirimkan ekspedisi militer ke pedalaman hampir setiap tahun untuk menenangkan penduduk asli, sebagian besar melawan Kerajaan Amanuban.
Pada tahun 1851, gubernur Portugis José Joaquim Lopes de Lima mencapai kesepakatan dengan Belanda mengenai batas-batas kolonial di Timor, tapi tanpa izin dari Lisbon. Di dalamnya, bagian barat, kecuali eksklave Oe-Cusse Ambeno, diserahkan kepada Belanda. Tak perlu dikatakan lagi, gubernur tersebut kecewa dan digulingkan ketika Lisbon mengetahui perjanjian tersebut. Namun perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan, meskipun perjanjian tentang perbatasan telah dinegosiasi ulang pada tahun 1854 dan baru diratifikasi pada tahun 1859 sebagai Perjanjian Lisbon. Berbagai kerajaan kecil di Timor terpecah di bawah kekuasaan Belanda dan Portugis. Namun perjanjian tersebut memiliki beberapa kelemahan. Satu kantong tanpa akses ke laut tetap berada di wilayah pihak lain. Selain itu, ketidaktepatan perbatasan kerajaan-kerajaan Timor dan klaim tradisional mereka menjadi dasar demarkasi kolonial.

Sejak tahun 1872 dan seterusnya, Belanda menyerahkan "urusan dalam negeri" kepada penguasa pribumi, yang dengan demikian dapat melanjutkan perdagangan budak dan pembajakan tanpa hambatan serta melakukan penggerebekan di tempat lain. Namun pada tahun 1885, salah satu kerajaan besar di Timor Barat, Sonba'i, jatuh ke dalam anarki setelah kematian Raja. Ketika gubernur Belanda dan garnisunnya tidak berada di Kupang, ibu kota kolonial malah diduduki pemberontak. Belanda kemudian meninggalkan kebijakan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri penguasa yang dikuasainya. Kemudian Gubernur Jenderal, Jan Jacob Rochussen, mengirim pasukan dan menempatkan bagian dalam pulau di bawah administrasi militer. Para penguasa kembali dipaksa untuk menandatangani perjanjian (Korte Verklaring) di mana mereka mengakui kedaulatan Belanda dan dilarang berhubungan dengan kekuatan asing.

Hanya setelah tiga negosiasi lagi (1893, 1904 dan 1913) antara kedua kekuatan kolonial tersebut masalah perbatasan akhir terselesaikan. Pada tanggal 17 Agustus 1916, perjanjian ditandatangani di Den Haag yang menetapkan perbatasan antara Timor Timur dan Barat yang masih ada sampai sekarang. Perselisihan mengenai perbatasan antara Portugal dan Belanda dan pandangan penduduk asli mengenai apakah mereka milik Barat atau Timur mempunyai konsekuensi yang berlanjut hingga saat ini. Berbagai suku bangsa yang tergabung dalam Kerajaan Wehale atau sekutu dekatnya terpecah belah oleh perbatasan. Saat ini, Tetum, Bunak dan Kemak tinggal di Timor Barat Indonesia dan di Timor Timur merdeka. Secara tradisional, masih ada pemikiran di kalangan masyarakat ini tentang Timor Bersatu. Terdapat konflik antara berbagai kerajaan di Timor, yang sudah ada sejak masa pra-kolonial. Berbagai sebab kemudian dapat memicu pecahnya konflik bersenjata antar masyarakat Timor. Misalnya, suku Mold dan Miomafo di Timor Barat bagian tengah-selatan memperebutkan tambang emas antara tahun 1760 dan 1782. Dari tahun 1864 hingga 1870, Sonba'i dan suku Sorbia dari Amfo'an memperebutkan hak untuk menggunakan beberapa pohon sirih di Kupang. kerajaan.

Belanda, seperti halnya Portugis di bagian timur pulau ini, mengalami kesulitan dalam membiayai koloninya. Kapten korvet Portugis Sa de Bandeira melaporkan dari kunjungannya pada tahun 1869 bahwa Belanda tidak dapat membalas hormat 21 senjatanya karena mereka kekurangan senjata dan tentara. Kapten Portugis melihat ini sebagai contoh cara "administrasi ekonomi" Belanda. Pada tahun 1875, kapal ekspedisi Jerman SMS Gazelle mengunjungi Kupang dalam perjalanan mengelilingi dunia. Studi ekstensif terhadap daerah sekitarnya telah dilakukan.

 Abad ke-20 
Pada tahun 1905, Belanda akhirnya ingin membawa penguasa Timor di koloni mereka ke bawah kendali mereka. Liurai ( atau Raja ) diminta bersumpah kepada Belanda dan menyerahkan wewenangnya kepada administrator Belanda. Sebagai imbalannya, mereka diberikan otonomi di wilayah mereka. Liurai akan mengambil alih pemungutan pajak untuk Belanda. Dampaknya adalah pecahnya pemberontakan di seluruh Timor Barat sejak tahun 1906 dan seterusnya. Reaksi Belanda datang dengan cepat. Di Niki-Niki, Liurai setempat dan keluarganya dikepung oleh pasukan Belanda hingga menyebabkan mereka bunuh diri. Pemberontakan berlanjut hingga tahun 1916, ketika penguasa Timor Barat harus menerima Belanda sebagai tuan baru mereka.

Pada tahun 1920-an dan 1930-an, organisasi-organisasi politik masyarakat adat yang pertama muncul, seperti Timorsch Verbond pada tahun 1922, Timor Evolutie pada tahun 1924, dan aneksasi Timor pada tahun 1926. mahasiswa membentuk Jongeren Timor di Bandung, salah satu anggotanya adalah pembuat bom terkenal dan pahlawan nasional, Herman Johannes. Perkembangan ini berlawanan dengan apa yang terjadi di Timor Timur Portugis, di mana kediktatoran menekan kerja politik. Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) juga mulai mendapatkan pengaruh di Timor Barat dan Partai Komunis Indonesia (PKI) membuka cabang di Kupang pada tahun 1925. Di sana, partai tersebut menuntut pengurangan pajak dan diakhirinya kerja paksa, yang berujung pada penghapusan pajak. pemenjaraan dan pengasingan pemimpinnya Christian Pandie.
Selama Perang Dunia Kedua, Timor diduduki oleh tentara Kekaisaran Jepang. Pada malam tanggal 19‒20 Februari 1942, unit Jepang mendarat di Kupang dan menguasai hampir seluruh Timor Barat pada akhir bulan selama Pertempuran Timor. Jepang baru secara resmi menyerah di Timor Barat pada tanggal 11 September 1945 dalam sebuah upacara di HMAS Moresby, Australia. Setelah kemerdekaan Indonesia , Timor Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia yang baru.

Hampir setahun, Gerakan Permesta yang berasal dari Sulawesi,Gerakan ini, yang diduga didukung oleh CIA, berperang melawan pemerintah pusat di Jakarta hingga dikalahkan oleh pasukan Indonesia pada bulan Maret 1958. 14 anggota Permesta berhasil melarikan diri ke eksklave Portugis di Oe-Cusse Ambeno. Mereka dikatakan bertanggung jawab atas Pemberontakan Viqueque di Timor Portugis pada tahun 1959.Ernest Chamberlain: The 1959 Rebellion in East Timor: Unresolved Tensions and an Unwritten History , Accessed in 11 October 2018.

Pemerintahan daerah tetap berada di tangan Liurai sampai tahun 1958. Meskipun mereka kemudian dicopot dari kekuasaan, keluarga mereka masih mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat Timor Barat. Sejak tahun 1988, telah terjadi peningkatan upaya untuk mengembangkan wilayah tersebut.

Timor Barat pernah menjadi tempat penampungan pengungsi pada tahun 1998 hingga 2002, akibat konflik Timor Timur yang berkepanjangan. Pada tanggal 6 September 2000, Pero Simundza dari Kroasia, Carlos Caceres-Collazio dari Puerto Rico dan Samson Aregahegn dari Ethiopia – semuanya anggota staf UNHCR – tewas dalam serangan yang dilakukan oleh 5.000 anggota milisi pro-Indonesia, bersenjatakan parang, di kantor UNHCR di kota Atambua, yang berada di sekitar perbatasan dengan Timor Timur dan merupakan lokasi kamp pengungsi utama.

 Geografi 
Timor Barat terletak di antara Timor Leste dan Australia, sehingga memiliki padang sabana yang besar dan terlentang luas, serta memiliki suhu udara yang cukup kering, dengan curah hujan minim.

Letak Timor Barat yang strategis menjadikan wilayah ini sebagai jalur perdagangan antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste.

 Demografi 
Data kependudukan diolah dari: BPS Belu, BPS TTU, BPS TTS, BPS Kabupaten Kupang, dan BPS Kota Kupang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2013, jumlah penduduk Timor Barat adalah 1.596.723 jiwa, dibagi menjadi 800.311 jiwa laki-laki dan 796.212 jiwa perempuan.Penduduk Kabupaten TTS 2013 - Publikasi

 Pemerintahan 
Timor Barat adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini menyumbang 35,5% dari keseluruhan populasi provinsi.

Berikut ini adalah daftar kabupaten dan kota yang ada di Timor Barat:
 No. Kabupaten/Kota Ibu kota 1 Kabupaten Belu Atambua 2 Kabupaten Kupang Oelamasi 3 Kabupaten Malaka Betun 4 Kabupaten Rote Ndao Baa 5 Kabupaten Sabu Raijua Menia 6 Kabupaten Timor Tengah Selatan Soe 7 Kabupaten Timor Tengah Utara Kefamenanu 8 Kota Kupang -

Dalam administrasi kendaraan bermotor, seluruh kabupaten dan kota yang ada di wilayah Timor Barat (termasuk Sabu Raijua dan Rote Ndao) diberi kode Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan huruf DH.

 Perhubungan 
Wilayah ini dihubungkan oleh 1 jalan utama. Jalan utama di daerah ini adalah Jalan Nasional Trans Timor (berawal dari: Jl. Timor Raya (Kupang), berakhir di Jl. Soekarno Hatta (Jl. Timor Raya), Atambua) yang menghubungkan Kupang dengan kota-kota lainnya di pulau ini. Jalan ini membentang sepanjang kurang lebih 275 km, dari Kupang ke Atambua, melewati Soe, dan Kefamenanu.

Di Timor Barat terdapat pula 2 bandar udara, yaitu Bandar Udara Internasional El Tari, di Kupang dan Bandar Udara A. A. Bere Talo, di Atambua.

Dan juga, terdapat beberapa pelabuhan di Timor Barat. Pelabuhan umum dan utama adalah Pelabuhan Tenau di Kupang, sedangkan terdapat juga Pelabuhan Atapupu di Atambua, Pelabuhan Wini di Kefamenanu, dan beberapa pelabuhan lainnya.

 Galeri 

 Lihat pula 

 Suaka Margasatwa Kateri

 Referensi 

 Pranala luar 
 Data di Preventconflict.org

Kategori:Nusa Tenggara Timur