Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker (dahulu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disingkat Kemnakertrans) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang sejak 21 Oktober 2024 dijabat oleh Yassierli.

 Sejarah 
Pada awal pemerintahan RI, waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan pada Kementerian Sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial, pada saat pemerintahan darurat di Sumatra Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap meliputi urusan-urusan pembangunan, Pemuda dan Keamanan.

Pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) organisasi Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial dan struktur organisasinya didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1950 setelah Republik Indonesia Serikat bubar, struktur organisasi Kementerian Perburuhan disempurnakan lagi dengan Peraturan Kementerian Perburuhan Nomor 1 tahun 1951. Berdasarkan peraturan tersebut mulai tampak kelengkapan struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi sampai tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas yang jelas. Struktur organisasi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan kwartal pertama tahun 1954. Melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 70 mulai terjadi perubahan yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 77 junto Peraturan Menteri Perburuhan Nomor: 79 Tahun 1954. Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian Perburuhan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1964, kecuali untuk tingkat daerah. Sedangkan struktur organisasinya terdiri dari Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan dan Direktorat Tenaga Kerja. Sejak awal periode Demokrasi Terpimpin, terdapat organisasi buruh dan gabungan serikat buruh baik yang berafiliasi dengan partai politik maupun yang bebas, pertentangan-pertentangan mulai muncul di mana-mana, pada saat itu kegiatan Kementerian . Perburuhan dipusatkan pada usaha penyelesaian perselisihan perburuhan, sementara itu masalah pengangguran terabaikan, sehingga melalui PMP Nomor:12 Tahun 1959 dibentuk kantor Panitia Perselisihan Perburuhan Tingkat Pusat (P4P) dan Tingkat Daerah (P4D). Struktur Organisasi Kementerian Perburuhan sejak Kabinet Kerja I sampai dengan Kabinet Kerja IV (empat) tidak mengalami perubahan. Struktur Organisasi mulai berubah melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor: 8 Tahun 1964 yaitu dengan ditetapkannya empat jabatan. Pembantu menteri untuk urusan-urusan administrasi, penelitian, perencanaan dan penilaian hubungan dan pengawasan perburuhan, dan tenaga kerja.

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Kementerian Perburuhan yang berdasarkan Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 27 November 1964, yang pada pokoknya menambah satu jabatan Pembantu Menteri Urusan Khusus.

Dalam periode Orde Baru (masa transisi 1966-1969), Kementerian Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) berdasarkan Keputusan tersebut jabatan Pembantu Menteri dilingkungan Depnaker dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu jabatan Sekretaris Jenderal. Masa transisi berakhir tahun 1969 yang ditandai dengan dimulainya tahap pembangunan Repelita I, serta merupakan awal pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I).

Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan ketransmigrasian dan pengkoperasian. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kepmen Nakertranskop Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu kepada KEPPRES No 44 Tahun 1974.

Dalam Kabinet Pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan Departemen Tenaga kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Dalam masa bakti Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi, sehingga unsur transmigrasi dipisah dari Depnaker Susunan organisasi dan tata kerja Depnaker ditetapkan dengan Kepmennaker No. Kep 199/Men/1984 sedangkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi Nomor: Kep-55A/Men/1983.

Pada masa reformasi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 2001. Usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

 Tugas dan Fungsi 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
 pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

 Susunan organisasi 
Susunan organisasi Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Permenaker No. 20 Tahun 2024 terdiri atas:

Pimpinan
 Menteri Ketenagakerjaan
 Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Sekretariat

 Sekretariat Jenderal
 Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja
 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
 Biro Hukum
 Biro Umum
 Biro Kerja Sama
 Biro Hubungan Masyarakat

Inspektorat

 Inspektorat Jenderal
 Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Inspektorat I
 Inspektorat II
 Inspektorat III
 Inspektorat IV

Direktorat Jenderal

 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
 Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi
 Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
 Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas
 Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
 Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja
 Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus
 Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja
 Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 Direktorat Bina Pengantar Kerja
 Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan
 Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja
 Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
 Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial
 Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
 Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
 Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Badan
 Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
 Sekretariat Badan
 Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan
 Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
 Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan

Staf Ahli

 Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan
 Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional
 Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
 Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik

Pusat

 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan
 Pusat Pasar Kerja

 Sejarah nomenklatur 
Kementerian Perburuhan (1947-1948, 1949, 1950, 1951-1956, 1957-1963, 1964-1966)
Kementerian Perburuhan dan Sosial (1948-1949, 1949-1950)
Kementerian Tenaga Kerja (1950-1951, 1956-1957, 1963-1964, 1966-1968)
Departemen Tenaga Kerja (1968-1973, 1983-2000)
Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (1973-1978)
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1978-1983, 2000-2009)
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009-2014)
Kementerian Ketenagakerjaan (2014-sekarang)

 Lihat pula 
 Daftar Menteri Ketenagakerjaan Indonesia
 Kementerian Indonesia
 Politeknik Ketenagakerjaan
 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

 Galeri 

 Referensi 

 Pranala luar 
  Situs web resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kategori:Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia