Kim Dae-jung

Kim Dae-jung (, ; ) adalah seorang politikus, aktivis dan negarawan asal Korea Selatan yang menjadi presiden Korea Selatan kedelapan pada tahun 1998 hingga 2003.

Kim masuk ke dalam politik sebagai anggota dari sayap baru Partai Demokratik Korea Selatan. Ia adalah politikus oposisi yang mendorong gerakan demokratisasi melawan kediktatoran militer dari Republik Ketiga di dekade 1960-an hingga Republik Kelima pada 1980-an. Ia sempat maju dalam beberapa pemilihan umum presiden pada tahun 1971, 1987 dan 1992, tetapi tidak terpilih. Pada pemilu presiden ke-15 di Korea Selatan, ia mengalahkan calon dari Partai Nasional Agung, Lee Hoi-chang dengan membentuk aliansi dengan Kim Jong-pil dan DJP. Ia adalah kandidat oposisi pertama yang memenangkan kursi presiden dalam sejarah Korea Selatan modern. Pada saat dilantik di 1998, ia berusia 74 tahun, menjadikannya presiden tertua dalam sejarah Korea Selatan.

Ia mempromosikan Kebijakan Sinar Matahari, sebuah kebijakan détente yang ditujukan ke Korea Utara, menyelenggarakan KTT antar-Korea pertama dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-il pada Juni 2000. Ia menerima Penghargaan Nobel Perdamaian pada 2000 atas kerjanya untuk demokrasi dan hak asasi manusia di Korea Selatan dan Asia Timur secara keseluruhan, serta perdamaian dan rekonsiliasi dengan Korea Utara dan Jepang pada Desember 2000. Ia adalah warga negara Korea Selatan pertama yang mendapatkan Penghargaan Nobel, orang kedua ialah Han Kang pada 2024 untuk bidang Sastra. Ia terkadang disebut sebagai "Nelson Mandela Asia" atau "Mandela dari Timur". Setelah menjalani masa jabatnya pada 2003, ia meninggal pada 18 Agustus 2009 dalam usia 85 tahun, disebabkan oleh sejumlah gagal fungsi organ dan sindrom pernapasan yang disebabkan oleh pneumonia.

 Awal Kehidupan 
Kim diduga telah lahir pada 6 Januari 1924, tetapi ayahnya kemudian mengubah tanggal lahirnya yang terdaftar menjadi 3 Desember 1925 untuk menghindari wajib militer selama kurun waktu Korea berada di bawah penjajahan Jepang. Kim lahir di pulau Hauido, Kabupaten Sinan, Provinsi Zenranan, Korea, Kekaisaran Jepang (sekarang Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan). Keluarga Kim pindah ke kota pelabuhan Mokpo yang berdekatan agar dia bisa menyelesaikan sekolah menengah atas. 

Kim lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Mokpo pada tahun 1944, dan bekerja sebagai juru tulis di sebuah perusahaan pelayaran yang dikelola Jepang. Pada tahun 1945, Kim menikahi istri pertamanya, Cha Yong-ae, dan kemudian memiliki dua putra. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan pembebasan Korea, ia terpilih sebagai ketua komite manajemen perusahaan. Pada tahun 1946, ketika Korea yang baru merdeka memperdebatkan bagaimana menentukan arah politik dan negara mereka sendiri untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, ia bergabung dengan sebuah organisasi nasionalis yang beranggotakan pendukung dan penentang Komunisme, tetapi kemudian keluar setelah terjadi perselisihan dengan kelompok pro-Komunis. Namun, hal ini membuatnya rentan terhadap tuduhan komunisme dari lawan-lawan politiknya di masa depan dalam karier politiknya. Pada tahun 1947, ia membeli sebuah kapal dan memulai perusahaan pelayarannya sendiri dan pada tahun 1948, Kim menjadi penerbit surat kabar harian Mokpo. Saat Perang Korea dimulai pada Juni 1950, Kim sedang dalam perjalanan bisnis di Seoul. Saat kembali ke Mokpo dengan berjalan kaki, ia ditangkap oleh komunis Korea Utara dan dijatuhi hukuman mati, meskipun ia berhasil melarikan diri.

Karier awal politik
Kim pertama kali memasuki dunia politik pada tahun 1954 selama pemerintahan presiden pertama Korea, Syngman Rhee. Dari tahun 1954 hingga 1960, ia kalah empat kali dalam pemilihan umum. Pada tahun 1956, ia menjadi juru bicara resmi partai oposisi, Partai Demokrat, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri, Chang Myon. Cha Yong-ae, istri Kim, meninggal secara tak terduga pada tahun 1959, dan Kim kemudian berpindah agama menjadi Katolik. Meskipun ia akhirnya terpilih sebagai anggota dewan untuk Majelis Nasional pada pemilu sela 1961, Park Chung Hee merebut kekuasaan dua hari kemudian dalam kudeta 16 Mei, dan kemudian mengambil alih kekuasaan diktator serta membatalkan hasil pemilihan. Ia sempat ditangkap sebentar, sebelum hak-haknya dipulihkan. 

Pada tahun 1962, Kim menikahi Lee Hee-ho, seorang aktivis Kristen, dan memiliki seorang putra lagi.

Dia mampu memenangkan kursi di DPR pada pemilu berikutnya pada tahun 1963 dan 1967 dan kemudian menjadi seorang pemimpin oposisi terkemuka. 

Kampanye presiden tahun 1971
Setelah menyelesaikan program magister ekonomi di Universitas Kyung Hee pada tahun 1970, Ia maju sebagai kandidat oposisi dalam pemilihan presiden negara itu pada tahun 1971, melawan Presiden Park Chung Hee. Presiden Park telah menghapus batasan masa jabatan dan berupaya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Sebagai orator yang sangat berbakat, Kim mampu mendapatkan loyalitas yang teguh di antara para pendukungnya. Kim memenangkan nominasi partai oposisi mengalahkan Kim Young-sam, politisi pro-demokrasi lainnya. Dengan demikian, ia adalah kandidat oposisi alami untuk pemilihan presiden negara itu pada tahun 1971.

Kim menjanjikan "ekonomi massal" yang berorientasi pada kesejahteraan dan juga menganjurkan pengurangan ketegangan dengan Korea Utara, sambil memprediksi dengan tepat bahwa jika Park terpilih kembali, ia akan menjadi "jenderal besar".

Dukungan terkuatnya datang dari daerah asalnya di Provinsi Jeolla, di mana ia secara konsisten meraih lebih dari 95% suara rakyat, sebuah rekor yang hingga kini belum terlampaui dalam politik Korea Selatan. Dia hampir mengalahkan Park dengan perolehan suara 45% dikarenakan hambatan dan kecurangan oleh rezim yang berkuasa. Dengan hasil yang memuaskan ini, Park memandang Kim sebagai ancaman bagi kekuasaannya.

Percobaan pembunuhan
Sebulan setelah pemilihan presiden, ketika Kim sedang berkampanye untuk pemilihan legislatif, sebuah truk tiba-tiba berbelok ke arah mobilnya dan melukai dirinya serta dua ajudannya dengan serius. Kim menderita cedera sendi pinggul dan ia mengalami pincang permanen. Terdapat dugaan bahwa tabrakan tersebut merupakan upaya pembunuhan oleh rezim Park. Tak lama kemudian, ia berangkat ke Jepang dan memulai gerakan pengasingan ketika Presiden Park melancarkan kudeta dan memperkenalkan Konstitusi Yushin yang diktator pada tahun 1972.

Penculikan oleh KCIA
Kim hampir tewas pada bulan Agustus 1973, ketika dia diculik dari sebuah hotel di Tokyo oleh agen KCIA sebagai respon atas kritiknya terhadap program yushin dari Presiden Park, yang memberikan kuasa seorang diktator. Bertahun-tahun kemudian, Kim merenungkan peristiwa-peristiwa ini selama pidato penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2000:

Philip Habib, duta besar AS di Seoul, telah menjadi perantara baginya dengan pemerintah Korea Selatan; "pesawat" yang dimaksud adalah pesawat patroli dari Self-Defence Forces marinir Jepang yang sedang melacak para penculik.

Kim dikembalikan ke Korea Selatan, kemudian dikenai vonis tahanan rumah dan dilarang berpolitik. Ia dipenjara pada tahun 1976 karena berpartisipasi dalam proklamasi manifesto anti-pemerintah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara, yang kemudian dikurangi menjadi tahanan rumah pada Desember 1978. Selama periode ini, ia ditetapkan sebagai tahanan hati nurani oleh Amnesty International.

Pada Oktober 2007, Badan Intelijen Nasional (NIS), penerus KCIA, mengakui bahwa KCIA melaksanakan rencana tersebut. NIS menyatakan penyesalannya dan telah merencanakan untuk membunuh dan membuang Kim ke laut. Meskipun panel NIS mengatakan Presiden Park "setidaknya memberikan persetujuan pasif", panel tersebut menambahkan bahwa mereka tidak dapat membuktikan bahwa Park secara langsung memerintahkan penculikan tersebut pada saat itu.

Hukuman mati dan pengasingan
Hak politik Kim sempat dipulihkan pada Desember 1979 oleh pelaksana tugas Presiden Choi Kyu-hah setelah Park dibunuh, tak lama sebelum kudeta 12 Desember oleh Mayor Jenderal Chun Doo-hwan

Setelah kudeta, rezim Chun memulai gelombang represi baru, secara keliru menuduh Kim menghasut pemberontakan rakyat Mei 1980 di Gwangju, benteng politiknya, dan menangkapnya atas tuduhan penghasutan dan konspirasi. Ia dijatuhi hukuman mati pada September 1980.

Pada tanggal 11 Desember 1980, Paus Yohanes Paulus II mengirim surat kepada Presiden Korea Selatan saat itu, Chun Doo-hwan, memohon pengampunan untuk Kim, seorang Katolik. Intelijen Amerika memahami bahwa Chun menginginkan eksekusi Kim terjadi selama masa transisi kepresidenan AS antara presiden yang akan lengser, Jimmy Carter dan presiden terpilih, Ronald Reagan. Pemerintahan Carter yang akan segera berakhir, yang memiliki hubungan buruk dengan pemerintah Korea Selatan, meminta Penasihat Keamanan Nasional Reagan yang baru, Richard V. Allen, untuk turun tangan. Allen, yang tidak ingin pemerintahan Reagan disalahkan atas eksekusi tersebut, mengatakan kepada Chun bahwa Reagan menentang eksekusi Kim. Allen meminta agar hukuman Kim diringankan, dan Chun yang sangat ingin mendapatkan perhatian Amerika atas pemerintahannya setelah kudeta tahun 1980, menerimanya dengan imbalan undangan untuk menjadi salah satu pemimpin asing pertama yang mengunjungi pemerintahan Reagan yang baru di Gedung Putih pada Februari 1981. Hukuman Kim diringankan menjadi 20 tahun penjara.

Pada Desember 1982, ia diberikan suaka di AS dan untuk sementara menetap di Boston serta mengajar di Universitas Harvard sebagai profesor tamu di Pusat Urusan Internasional. Selama masa tinggalnya di luar negeri, ia menulis sejumlah artikel opini di surat kabar-surat kabar terkemuka Barat yang sangat kritis terhadap pemerintah Korea Selatan. Pada tanggal 30 Maret 1983, Kim menyampaikan pidato tentang hak asasi manusia dan demokrasi di Universitas Emory di Atlanta, Georgia dan menerima gelar Doktor Hukum kehormatan dari institusi tersebut.

Kembali ke Korea Selatan
Dua tahun kemudian, pada Februari 1985, ia kembali ke tanah airnya, ditemani oleh tiga puluh tujuh pendukung, termasuk Patricia M. Derian, mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Hak Asasi Manusia, dua anggota Kongres, dan sejumlah tokoh Amerika terkemuka lainnya. Setelah tiba di Seoul, banyak teman seperjalanannya diperlakukan kasar oleh KCIA, sementara Kim dan istrinya, Lee Hee-ho, langsung dikenai status tahanan rumah. 

Setelah kekalahan telak pemerintah yang berkuasa dalam pemilihan legislatif Korea Selatan tahun 1985, Chun mencabut larangan terhadap empat belas politisi oposisi, tetapi tidak untuk Kim Dae-jung.

Pembebasan, amnesti dan kampanye presiden 1987
Selama Pemberontakan Juni 1987 melawan Chun Doo-hwan, Chun menyerah pada tuntutan rakyat, membebaskan Kim Dae-jung dan juga mengizinkan pemilihan presiden bebas pertama di negara itu. Deklarasi 29 Juni oleh mantan Jenderal Roh Tae-woo, penerus pilihan Chun Doo-hwan, memberikan amnesti kepada Kim dan memulihkan hak-hak politiknya.

Kim dan tokoh oposisi terkemuka lainnya, Kim Young-sam, awalnya berjanji untuk bersatu di belakang satu kandidat. Namun, perbedaan pendapat antara kedua pria tersebut mengenai siapa yang lebih berpeluang menang membuat Kim Dae-Jung memisahkan diri dari partai oposisi utama, Partai Demokrat Reunifikasi (RDP), dan membentuk Partai Demokrat Perdamaian (PPD) untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Akibatnya, suara oposisi terpecah sehingga Roh menang hanya dengan presentase 36,6%. Kim Young-sam mendapat 28% dan Kim Dae-jung 27% suara. 

Pada Juli 2019, menurut dokumen Badan Intelijen Pusat Amerika (CIA) yang diperoleh dari South China Morning Post, pasukan penguasa yang didukung militer menyusun rencana terperinci untuk memanipulasi hasil pemilihan jika Roh kalah. Dokumen-dokumen tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah siap menindak keras setiap kerusuhan yang terjadi setelah pemungutan suara, dengan sebuah laporan intelijen menyatakan bahwa "perintah penangkapan terbuka" telah disiapkan untuk Kim Dae-jung jika ia mencoba "menghasut pemberontakan rakyat terhadap hasil pemilihan". Karena Roh memenangkan pemilihan, rencana tersebut tidak dilaksanakan.

Kim kemudian terpilih menjadi anggota Majelis Nasional pada tahun 1988 dan 1992.

Mogok makan
Pada Oktober 1990, Kim memulai mogok makan yang berlangsung selama 13 hari, menuntut agar pemerintah Roh Tae-woo menghentikan upaya untuk mengubah Konstitusi guna memberlakukan sistem pemerintahan kabinet parlementer, dan menerapkan pemerintahan mandiri lokal. Ia berhasil, ketika Roh memutuskan untuk menyetujui tuntutan Kim.

Kampanye presiden tahun 1992 dan masa jeda
Pada tahun 1992, Kim kembali mencalonkan diri sebagai presiden, namun gagal, kali ini semata-mata melawan Kim Young-sam, yang telah menggabungkan RDP dengan Partai Keadilan Demokratik yang berkuasa untuk membentuk Partai Liberal Demokratik pada tahun 1990, yang akhirnya menjadi Partai Nasional Besar. Kim kemudian mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia politik.

Kim kemudian berangkat ke Inggris untuk mengambil posisi di Clare Hall, Cambridge, sebagai cendekiawan tamu.

Kembali ke dunia politik dan kemenangan pemilu 1997
Namun, pada tahun 1995, ia mengumumkan kembalinya ke dunia politik. Meskipun kalah dalam upayanya untuk mendapatkan kursi pada pemilihan Majelis Nasional tahun 1996, ia memulai upaya keempatnya untuk meraih kursi kepresidenan pada pemilihan tahun 1997.

Awalnya ia tertinggal jauh dalam jajak pendapat dan dipandang oleh sebagian orang sebagai "kandidat abadi", situasinya menjadi menguntungkan ketika publik memberontak terhadap pemerintahan konservatif Kim Young-sam yang berkuasa setelah runtuhnya ekonomi negara akibat krisis keuangan Asia hanya beberapa minggu sebelum pemilihan. 

Dengan membentuk koalisi bersama Kim Jong-pil yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri di bawah Park Chung Hee, ia mengalahkan Lee Hoi-chang, penerus yang ditunjuk oleh Kim Young-sam, dalam pemilihan yang diadakan pada 18 Desember 1997. Kemenangan pemilu yang diraihnya saat itu merupakan yang terketat sepanjang sejarah, di mana perpecahan dalam partai konservatif yang berkuasa menyebabkan pencalonan terpisah dari Lee Hoi-chang dan Lee In-je, dan keduanya masing-masing memperoleh 38,7% dan 19,2% suara, sehingga Kim menang hanya dengan 40,3% suara populer atau dengan selisih 390.000 suara suara lebih banyak daripada Lee Hoi-chang. Lee Hoi-chang adalah mantan Hakim Mahkamah Agung dan Perdana Menteri yang lulus dengan predikat terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Nasional Seoul. Lee secara luas dipandang sebagai sosok yang kurang berpengalaman secara politik, elitis, dan penanganannya yang buruk terhadap tuduhan bahwa putra-putranya telah menghindari wajib militer semakin merusak kampanyenya.

Sebaliknya, Kim memiliki citra sebagai orang luar yang sesuai dengan suasana anti-kemapanan dan mengembangkan strategi untuk menggunakan media secara efektif dalam kampanyenya. Pada tahun 1997, skandal "Angin Utara" melibatkan anggota parlemen dari partai Lee, yang bertemu dengan agen Korea Utara di Beijing, yang setuju untuk memicu, dengan imbalan suap, bentrokan di DMZ tepat sebelum pemilihan presiden untuk mencoba menimbulkan kepanikan yang akan menghambat kampanye Kim karena pendiriannya yang lunak terhadap Korea Utara. Rekan-rekan Lee Hoi-chang kemudian dituntut.

Mantan presiden Park Chung Hee, Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, dan Kim Young-sam berasal dari wilayah Provinsi Gyeongsang, yang menjadi lebih kaya sejak tahun 1945 sebagian karena kebijakan rezim Park, Chun, dan Roh. Kim Dae-jung adalah presiden pertama yang berasal dari wilayah Jeolla di barat daya yang menjabat selama satu periode penuh, sebuah daerah yang telah diabaikan dan kurang berkembang sebagian karena kebijakan diskriminatif presiden-presiden sebelumnya.

Masa transisi sebagai presiden terpilih
Dua hari setelah pemilihan, presiden yang akan segera lengser, Kim Young-sam, dan presiden terpilih, Kim Dae-jung, bertemu dan membentuk Komite Ekonomi Darurat (KED) gabungan beranggotakan 12 orang, yang terdiri dari enam anggota masing-masing dari pemerintahan yang akan lengser dan yang akan menjabat, tetapi secara efektif berada di bawah kendali presiden terpilih. Komite ini berfungsi sebagai kabinet ekonomi de facto hingga Kim Dae-jung menjabat dua bulan kemudian pada tanggal 25 Februari 1998. Ini berarti bahwa Kim secara efektif telah mengambil alih pengambilan keputusan ekonomi selama periode ini bahkan sebelum ia menjabat.

Koalisi presiden terpilih dan mayoritas dari anggota Partai Besar Nasional dari presiden yang akan segera lengser juga sepakat untuk mengadakan sidang khusus Majelis Nasional untuk membahas serangkaian tiga belas rancangan undang-undang reformasi keuangan yang diperlukan berdasarkan program original IMF dan kesepakatan revisi tanggal 24 Desember. Periode transisi ini menyaksikan disahkannya undang-undang reformasi keuangan penting yang telah terhenti di bawah pemerintahan sebelumnya. Presiden terpilih bekerja sama dengan pemerintah sebelumnya dan partai yang berkuasa untuk mendapatkan dukungan legislatif bagi beberapa langkah reformasi penting.

Sebagai presiden terpilih, Kim Dae-jung juga menyarankan presiden yang akan segera lengser, Kim Young-sam, untuk mengampuni dua mantan presiden yang dipenjara pada tahun 1996 karena korupsi, pengkhianatan dan pemberontakan, yaitu Chun Doo-hwan (yang menjatuhkan hukuman mati kepada Kim) dan Roh Tae-woo (wakil Chun), dalam semangat persatuan nasional.

 Kepresidenan (1998–2003)
Pelantikan beliau sebagai presiden kedelapan Korea Selatan pada tanggal 25 Februari 1998, menandai pertama kalinya dalam sejarah Korea bahwa partai yang berkuasa secara damai menyerahkan kekuasaan kepada pemenang oposisi yang terpilih secara demokratis. Kim menjabat di tengah krisis ekonomi. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Kim menggambarkan pemerintahannya sebagai "pemerintahan rakyat".

Reformasi dan pemulihan ekonomi
ka|jmpl|Kim Dae-jung berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton (kiri) saat pertemuan APEC di Auckland, 12 September 1999
Sebagai kandidat presiden, Kim sempat mempertanyakan syarat-syarat yang melekat pada pinjaman IMF dan menyarankan bahwa ia mungkin akan menegosiasikannya kembali. Namun, setelah terpilih, Kim dengan cepat menyadari pentingnya perjanjian IMF dalam memulihkan kesehatan ekonomi Korea Selatan. Sejak saat itu, ia telah menerapkan kebijakan neoliberal paling ekstrem di antara presiden-presiden utama Korea Selatan, yang menyebabkan ia dijuluki "Revolusioner Neoliberal".

Tugas pertama pemerintahan Kim adalah memulihkan kepercayaan investor. Pemerintahan tersebut mengadakan serangkaian pertemuan intensif dengan kreditor asing dan dengan cepat berhasil menjadwal ulang seperempat dari kewajiban jangka pendek Korea.

Ia dengan gigih mendorong reformasi dan restrukturisasi ekonomi yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), dan dalam prosesnya secara signifikan mengubah lanskap ekonomi Korea Selatan. Ia memulai kampanye pengumpulan emas di Korea Selatan untuk mengatasi utang kepada IMF.

Segera setelah menjabat, pemerintahan Kim Dae-jung mendorong revisi Undang-Undang Auditor Eksternal untuk memfasilitasi penerapan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan standar internasional, dimulai pada tahun 1999. Pemerintah juga mengadopsi kebijakan investasi asing yang proaktif. Puluhan bank ditutup, digabung, atau diambil alih oleh pemerintah, dan bank-bank yang bertahan direkapitalisasi. Chaebol ditekan untuk menurunkan rasio utang-ekuitas mereka yang sangat tinggi dan membangun transparansi dan akuntabilitas perusahaan yang lebih besar.

Chaebol juga merampingkan operasi mereka dengan mengurangi leverage yang berlebihan dan mengkonsolidasikan banyak operasi mereka ke dalam beberapa kompetensi inti. Beberapa juga mengurangi beban utang mereka dan meningkatkan profitabilitas mereka. Setelah perekonomian menyusut sebesar 5,8 persen pada tahun 1998, perekonomian tumbuh sebesar 10,2 persen pada tahun 1999, menandai pemulihan yang mengesankan. Korea Selatan melunasi pinjaman IMF pada Agustus 2001, 3 tahun lebih cepat dari jadwal.

 Kebijakan Korea Utara 

Kebijakannya dalam menjalin hubungan dengan Korea Utara disebut sebagai Kebijakan Sinar Matahari. Ia berupaya memulai détente (peredaan ketegangan) dengan pemerintah totaliter di Korea Utara, yang berpuncak pada pertemuan puncak bersejarah pada tahun 2000 di Pyongyang dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Il. Hal ini menandai titik kritis dalam hubungan antar-Korea. Pada 13 Oktober 2000, ia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas upaya-upaya tersebut, dan juga atas karyanya untuk demokrasi dan hak asasi manusia di Korea Selatan. Salah satu konsekuensi besar dari upaya-upaya ini adalah pada tanggal 15 September 2000, Bendera Unifikasi Korea dikibarkan di Stadion Olimpiade selama upacara pembukaan Olimpiade untuk pertama kalinya.

Namun, peristiwa bersejarah itu ternoda secara signifikan oleh tuduhan bahwa setidaknya beberapa ratus juta dolar telah dibayarkan kepada Korea Utara, yang dikenal sebagai skandal uang tunai untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut. Hyundai mentransfer 500 juta dolar AS ke Korea Utara hanya beberapa bulan sebelum KTT, memicu kritik bahwa pemerintah Korea Selatan membayar KTT tersebut. Hyundai mengklaim uang tersebut merupakan pembayaran untuk hak bisnis eksklusif di fasilitas tenaga listrik, jalur komunikasi, kawasan industri, jalan lintas batas dan jalur kereta api di Korea Utara. Dalam hal ini, Park Jie-won didakwa melanggar hukum domestik tentang perdagangan valuta asing dan urusan kerja sama antar-Korea karena mengatur transfer uang secara diam-diam oleh Hyundai ke Korea Utara. Park Jie-won memainkan peran penting dalam mengatur KTT antar-Korea pertama. Pada Mei 2006, ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Park dibebaskan pada Februari 2007, dan mendapat pengampunan pada Desember 2007.

 Hubungan dengan mantan Presiden 

Setelah Kim menjadi presiden dan pindah ke Blue House, ada ketidakpastian dan spekulasi tentang bagaimana ia akan berurusan dengan presiden sebelumnya. Kim Dae-jung telah dijatuhi vonis mati oleh Chun Doo-hwan. Roh Tae-woo adalah wakil Chun Doo-hwan dan Kiim Young-sam merupakan rival politiknya.

Namun, pada Desember 1997 sebagai presiden terpilih, ia menyarankan presiden yang akan segera lengser, Kim Young-sam, untuk mengampuni Chun dan Roh yang dipenjara pada tahun 1996, dalam rangka semangat persatuan nasional. Baik Roh maupun Chun kemudian menghadiri upacara pelantikan Kim pada Februari 1998. Di awal masa jabatannya, Kim mengundang Chun dan Roh, dua orang yang pernah berupaya membunuhnya, ke Istana Kepresidenan dan menahan diri dari upaya balas dendam politik. Selanjutnya, Kim menyelenggarakan pertemuan dengan para mantan presiden untuk meminta nasihat, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kembali dari kunjungan luar negeri, ia mengundang mereka ke Istana Kepresidenan untuk menjelaskan hasilnya. Selama hari-hari terakhir Kim di ranjang kematiannya, para mantan presiden mengunjunginya dan Chun bertemu dengan Lee Hee-ho, istri Kim dan mantan ibu negara, dan menceritakan kemurahan hati Kim terhadapnya, meskipun ia pernah menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Pada tanggal 10 Agustus 2009, delapan hari sebelum kematiannya, Kim dikunjungi oleh pendahulunya sekaligus saingannya, Kim Young-sam. Keesokan harinya, Presiden Lee Myung-bak juga mengunjungi rumah sakit tersebut.

 Pasca presiden 
Kim mengundurkan diri pada akhir masa jabatannya pada tanggal 24 Februari 2003, dan digantikan oleh Roh Moo-hyun.

Kim menyerukan pengekangan terhadap Korea Utara karena telah meledakkan senjata nuklir dan membela kebijakan Sinar Matahari yang berkelanjutan terhadap Pyongyang untuk meredakan krisis. Ia juga menerima gelar doktor kehormatan di Universitas Portland pada 17 April 2008, di mana ia menyampaikan pidatonya yang berjudul "Tantangan, Tanggapan, dan Tuhan."

 Kematian 
Kim meninggal pada tanggal 18 Agustus 2009, pukul 13:43 waktu setempat, di Rumah Sakit Severance dari Universitas Yonsei di Seoul pada usia 85 tahun, tiga bulan setelah penggantinya, Roh Moo-hyun. Ia pertama kali dirawat di rumah sakit karena menderita pneumonia pada tanggal 13 Juli. Penyebab kematiannya adalah serangan jantung yang disebabkan oleh sindrom disfungsi multi-organ. Upacara pemakaman kenegaraan antaragama diadakan untuknya pada tanggal 23 Agustus 2009, di depan Gedung Majelis Nasional, dengan prosesi menuju Pemakaman Nasional Seoul tempat ia dimakamkan sesuai tradisi Katolik, di dekat makam mantan presiden Syngman Rhee dan Park Chung Hee. Korea Utara mengirimkan delegasi ke pemakamannya.

 Tanda Kehormatan 
 Dalam Negeri 
  :
 70px Grand Order of Mugunghwa
 Luar Negeri 
  :
 70px Philadelphia Liberty Medal (1999)
:
70px Honorary Knight Grand Cross of the Most Distinguished Order of St Michael and St George (GCMG) (2001)
  :
 70px Knight Grand Cross with Collar of the Order of Merit of the Italian Republic (OMRI) (2000)

 Pranala luar 
  Halaman mengenai Kim di situs Nobel

 Referensi 

Kategori:Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian
Kategori:Presiden Korea Selatan
Kategori:Tokoh yang berpindah agama ke Katolik Roma
Kategori:Tokoh Korea Selatan pemenang Hadiah Nobel