Genosida Rwanda

Genosida Rwanda, juga dikenal sebagai genosida terhadap Tutsi adalah pembersihan etnis yang terjadi antara 7 April dan 15 Juli 1994 selama Perang Saudara Rwanda. Selama periode sekitar 100 hari ini, anggota kelompok etnis minoritas Tutsi, serta beberapa Hutu dan Twa moderat, dibunuh oleh milisi bersenjata Hutu. Meskipun Konstitusi Rwanda menyatakan bahwa lebih dari 1 juta orang tewas dalam genosida, jumlah sebenarnya dari korban tidak diketahui, dan beberapa perkiraan menunjukkan bahwa jumlah sebenarnya yang terbunuh kemungkinan besar lebih rendah. Perkiraan ilmiah yang paling diterima secara luas adalah sekitar 500.000 hingga 800.000 kematian orang Tutsi.

Pada tahun 1990, Front Patriotik Rwanda (FPR), sebuah kelompok pemberontak yang sebagian besar terdiri dari pengungsi Tutsi, menginvasi Rwanda utara dari markas mereka di Uganda, yang mengakibatkan pecahnya Perang Saudara Rwanda. Dalam upaya untuk mengakhiri perang dengan damai, pemerintah Rwanda yang dipimpin oleh presiden Hutu, Juvénal Habyarimana menandatangani Perjanjian Arusha dengan FPR pada tanggal 4 Agustus 1993. Katalisnya adalah pembunuhan Habyarimana pada tanggal 6 April 1994, menciptakan kekosongan kekuasaan dan mengakhiri perjanjian perdamaian. Pembunuhan massal dimulai keesokan harinya ketika tentara, polisi, dan milisi mayoritas Hutu membunuh para pemimpin militer dan politik penting Tutsi dan Hutu moderat.

Skala dan kebrutalan genosida menyebabkan guncangan di seluruh dunia, namun tidak ada negara yang secara tegas menghentikan pembunuhan tersebut. Sebagian besar korban dibunuh di desa atau kota mereka sendiri, banyak di antara mereka yang dibunuh oleh tetangga dan sesama penduduk desa. Geng Hutu mencari korban yang bersembunyi di gereja dan gedung sekolah. Milisi membunuh korbannya dengan parang dan senapan. Kekerasan seksual merajalela, dengan perkiraan 250.000 hingga 500.000 perempuan diperkosa selama genosida. Dengan demikian, FPR kembali melanjutkan pemberontakan mereka dan merebut seluruh wilayah pemerintah, mengakhiri genosida dan memaksa pemerintah dan pelaku genosida melarikan diri ke Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo).

Genosida mempunyai dampak yang membekas dan mendalam. Pada tahun 1996, pemerintah Rwanda yang dipimpin FPR melancarkan serangan ke Zaire, rumah bagi para pemimpin mantan pemerintahan Rwanda di pengasingan dan banyak pengungsi Hutu, yang memicu Perang Kongo Pertama dan menewaskan sekitar 200.000 orang. Saat ini, Rwanda memiliki dua hari libur umum untuk memperingati genosida tersebut, dan "ideologi genosida" dan "divisionisme" merupakan pelanggaran pidana.

 Latar belakang 
 Rwanda pra-kemerdekaan dan asal-usul kelompok Hutu, Tutsi dan Twa 

Penghuni paling awal di tempat yang sekarang disebut Rwanda adalah suku Twa, sekelompok suku kerdil pemburu-pengumpul asli yang menetap di wilayah tersebut antara tahun 8000 SM dan 3000 SM dan tetap tinggal di Rwanda hingga saat ini. Antara 700 SM dan 1500 M, sejumlah kelompok Bantu bermigrasi ke Rwanda, dan mulai membuka lahan untuk pertanian. Sejarawan mempunyai beberapa teori mengenai usul migrasi Bantu: salah satu teori menyatakan bahwa pemukim pertama adalah Hutu, sedangkan Tutsi bermigrasi kemudian dan membentuk kelompok ras yang berbeda, mungkin berasal dari Kushitik. Teori alternatifnya adalah bahwa migrasi terjadi secara lambat dan stabil dari wilayah tetangga, dengan kelompok yang masuk memiliki kemiripan genetik yang tinggi dengan kelompok yang sudah ada, dan berintegrasi ke dalam masyarakat yang sudah ada, bukannya menaklukkannya. Berdasarkan teori ini, pembedaan Hutu dan Tutsi muncul belakangan dan bukan berupa pembedaan ras, tetapi pembedaan kelas atau kasta yang mana orang Tutsi menggembala ternak sedangkan Hutu bertani. Suku Hutu, Tutsi dan Twa di Rwanda mempunyai bahasa yang sama dan secara kolektif dikenal sebagai Banyarwanda.

Populasinya bersatu, mula-mula menjadi klan (ubwoko), dan kemudian, pada tahun 1700, menjadi sekitar delapan kerajaan. Kerajaan Rwanda, yang diperintah oleh klan Tutsi Nyiginya, menjadi kerajaan dominan sejak pertengahan abad kedelapan belas, berkembang melalui proses penaklukan dan asimilasi, dan mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Raja Kigeli Rwabugiri pada tahun 1853–1895. Rwabugiri memperluas kerajaannya ke barat dan utara, dan memulai reformasi pemerintahan yang menyebabkan perpecahan antara populasi Hutu dan Tutsi. Hal ini termasuk uburetwa, sebuah sistem kerja paksa yang harus dilakukan oleh Hutu untuk mendapatkan kembali akses terhadap tanah yang disita dari mereka, dan ubuhake, di mana para pelindung Tutsi menyerahkan ternak kepada klien Hutu atau Tutsi dengan imbalan layanan ekonomi dan pribadi. Meskipun Hutu dan Tutsi sering kali diperlakukan berbeda, mereka mempunyai bahasa dan budaya yang sama, nama marga yang sama, dan adat istiadat yang sama; simbol kekerabatan berfungsi sebagai ikatan pemersatu di antara mereka.

Rwanda dan negara tetangga Burundi diserahkan ke Jerman melalui Konferensi Berlin tahun 1884, dan Jerman hadir di negara tersebut pada tahun 1897 dengan pembentukan aliansi dengan raja. Kebijakan Jerman adalah memerintah negara melalui monarki Rwanda; sistem ini memiliki manfaat tambahan yaitu memungkinkan kolonisasi dengan jumlah pasukan Eropa yang kecil. Para penjajah lebih menyukai Tutsi dibandingkan Hutu ketika menugaskan peran pemerintahan, percaya bahwa mereka adalah migran dari Etiopia dan lebih unggul secara ras.Bruce D. Jones, Peacemaking, S. 17 f; Carsten Heeger, Die Erfindung, S. 23–25. Raja Rwanda menyambut baik Jerman, menggunakan kekuatan militer mereka untuk memperluas kekuasaannya. Pasukan Belgia menguasai Rwanda dan Burundi pada tahun 1917 selama Perang Dunia I, dan sejak tahun 1926 memulai kebijakan pemerintahan kolonial yang lebih langsung. Belgia memodernisasi perekonomian Rwanda, tetapi supremasi Tutsi tetap ada, sehingga Hutu kehilangan haknya.

Pada awal tahun 1930-an, Belgia memperkenalkan pembagian penduduk permanen dengan mengklasifikasikan penduduk Rwanda menjadi tiga kelompok etnis (etno-ras), dengan Hutu mewakili sekitar 84% populasi, Tutsi sekitar 15%, dan Twa sekitar 1%. Kartu identitas wajib diberikan dengan label (di bawah judul "etnis dan ras") setiap individu sebagai Tutsi, Hutu, Twa, atau Naturalisasi. Meskipun sebelumnya dimungkinkan bagi orang Hutu yang sangat kaya untuk menjadi Tutsi kehormatan, kartu identitas mencegah perpindahan lebih lanjut antar kelompok tersebut dan membuat kelompok sosio-ekonomi menjadi kelompok etnis yang kaku.

Identitas etnis Hutu dan Tutsi dibuat ulang dan dijadikan mitologi oleh penjajah. Para misionaris Kristen di Rwanda mempromosikan teori tentang asal-usul kerajaan "Hamitik", dan mengacu pada ciri-ciri khas Etiopia. Mitologi-mitologi ini menjadi dasar propaganda anti-Tutsi pada tahun 1994.

 Revolusi dan hubungan Hutu-Tutsi setelah kemerdekaan 

Setelah Perang Dunia II, gerakan emansipasi Hutu mulai tumbuh di Rwanda, yang dipicu oleh meningkatnya kebencian terhadap reformasi sosial antar-perang, dan juga meningkatnya simpati terhadap Hutu dalam Gereja Katolik. Para misionaris Katolik semakin memandang diri mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat Hutu yang kurang mampu dibandingkan elit Tutsi, sehingga dengan cepat mengarah pada terbentuknya sejumlah besar pendeta Hutu dan elit terpelajar yang memberikan penyeimbang baru terhadap tatanan politik yang sudah mapan. Monarki dan tokoh Tutsi merasakan semakin besarnya pengaruh Hutu dan mulai melakukan agitasi untuk segera memperoleh kemerdekaan dengan cara mereka sendiri. Pada tahun 1957, sekelompok cendekiawan Hutu menulis "Manifes Bahutu". Ini adalah dokumen pertama yang menyebut Tutsi dan Hutu sebagai ras yang terpisah, dan menyerukan pengalihan kekuasaan dari Tutsi ke Hutu berdasarkan apa yang disebut "hukum statistik".


Pada tanggal 1 November 1959 Dominique Mbonyumutwa, seorang ketua sub-Hutu, diserang di dekat rumahnya di Byimana, prefektur Gitarama, oleh para pendukung partai pro-Tutsi. Mbonyumutwa selamat, tetapi rumor mulai menyebar bahwa dia telah dibunuh. Aktivis Hutu menanggapinya dengan membunuh orang Tutsi, baik kaum elit maupun warga sipil biasa, yang menandai dimulainya Revolusi Rwanda. Suku Tutsi membalas serangan tersebut, tetapi pada tahap ini Hutu mendapat dukungan penuh dari pemerintah Belgia yang ingin menggulingkan dominasi Tutsi. Pada awal tahun 1960, Belgia mengganti sebagian besar pemimpin Tutsi dengan Hutu dan menyelenggarakan pemilihan komune pertengahan tahun yang menghasilkan mayoritas Hutu. Raja digulingkan, republik yang didominasi Hutu dibentuk, dan negara tersebut merdeka pada tahun 1962.

Ketika revolusi berlangsung, orang Tutsi mulai meninggalkan negaranya untuk menghindari pembersihan Hutu, dan menetap di empat negara tetangga: Burundi, Uganda, Tanzania dan Zaire. Berbeda dengan masyarakat Banyarwanda yang bermigrasi pada masa pra-kolonial dan kolonial, orang-orang buangan ini dianggap sebagai pengungsi di negara tujuan mereka, dan segera mulai diagitasi untuk kembali ke Rwanda. Mereka membentuk kelompok bersenjata yang melancarkan serangan ke Rwanda; upaya ini sebagian besar tidak berhasil, dan berujung pada pembunuhan balasan lebih lanjut terhadap 10.000 orang Tutsi dan lebih banyak orang Tutsi yang diasingkan. Pada tahun 1964, lebih dari 300.000 orang Tutsi telah melarikan diri, dan terpaksa tetap berada di pengasingan selama tiga dekade berikutnya.

Grégoire Kayibanda memimpin republik Hutu selama dekade berikutnya, menerapkan pemerintahan otokratis yang mirip dengan monarki feodal pra-revolusi. Ia digulingkan setelah kudeta tahun 1973 yang membawa Presiden Juvénal Habyarimana ke tampuk kekuasaan. Diskriminasi pro-Hutu dan anti-Tutsi terus berlanjut di Rwanda, meskipun kekerasan tanpa pandang bulu terhadap Tutsi sedikit berkurang. Habyarimana mendirikan partai Gerakan Nasional Republik untuk Demokrasi dan Pembangunan (MRND) pada tahun 1975, dan mengumumkan konstitusi baru setelah referendum tahun 1978, menjadikan negara tersebut sebagai negara satu partai di mana setiap warga negara harus menjadi anggota MRND.

Negara tersebut menjadi negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di Afrika di mana 408 jiwa per kilometer persegi (1.060/sq mi). Populasi Rwanda meningkat dari 1,6 juta orang pada tahun 1934 menjadi 7,1 juta pada tahun 1989, yang menyebabkan persaingan untuk mendapatkan tanah. Sejarawan seperti Gérard Prunier percaya bahwa genosida tahun 1994 sebagian disebabkan oleh kepadatan penduduk.

 Perang Saudara 


Pada tahun 1980-an, sekelompok 500 pengungsi Rwanda di Uganda, dipimpin oleh Fred Rwigema, bertempur dengan pemberontak Tentara Perlawanan Nasional (TPN) dalam Perang Semak di Uganda, dan menyaksikan Yoweri Museveni menggulingkan Milton Obote. Para prajurit ini tetap berada di angkatan bersenjata Uganda setelah pelantikan Museveni sebagai presiden Uganda, tetapi pada saat yang sama mulai merencanakan invasi ke Rwanda melalui jaringan rahasia di dalam angkatan bersenjata. Pada bulan Oktober 1990, Rwigyema memimpin pasukan lebih dari 4.000 pemberontak dari Uganda, maju sejauh 60 km (37 mil) ke Rwanda di bawah bendera Front Patriotik Rwanda (FPR). Rwigyema terbunuh pada hari ketiga penyerangan, dan Prancis serta Zaire mengerahkan pasukan untuk mendukung tentara Rwanda, sehingga mereka dapat mengusir invasi tersebut. Wakil Rwigyema, Paul Kagame, mengambil alih komando pasukan FPR, mengorganisir pasukan mundur melalui Uganda ke Pegunungan Virunga, daerah terjal di Rwanda utara. Dari sana, ia mempersenjatai kembali dan mengatur ulang angkatan bersenjata, serta melakukan penggalangan dana dan perekrutan dari pengungsi Tutsi.


Kagame memulai kembali perang pada Januari 1991, dengan serangan mendadak di kota utara Ruhengeri. FPR merebut kota tersebut, memanfaatkan elemen kejutan, dan menguasainya selama satu hari sebelum mundur ke hutan. Pada tahun berikutnya, FPR mengobarkan perang gerilya gaya tabrak lari, merebut beberapa wilayah perbatasan tetapi tidak memperoleh keuntungan signifikan dalam melawan tentara Rwanda. Pada bulan Juni 1992, setelah pembentukan pemerintahan koalisi multipartai di Kigali, FPR mengumumkan gencatan senjata dan memulai negosiasi dengan pemerintah Rwanda di Arusha, Tanzania. Pada awal tahun 1993, beberapa kelompok ekstremis Hutu membentuk dan memulai kampanye kekerasan skala besar terhadap Tutsi. FPR menanggapinya dengan menunda perundingan perdamaian dan melancarkan serangan besar-besaran, sehingga memperoleh wilayah yang luas di bagian utara negara tersebut. Negosiasi perdamaian akhirnya dilanjutkan kembali di Arusha; serangkaian perjanjian yang dihasilkan, yang dikenal sebagai Perjanjian Arusha, ditandatangani pada bulan Agustus 1993 dan memberikan posisi RPF dalam Pemerintahan Transisi Berbasis Umum (BBTG) dan di tentara nasional. Misi Bantuan PBB untuk Rwanda (UNAMIR), sebuah pasukan penjaga perdamaian, tiba di negara tersebut dan FPR diberi markas di gedung parlemen nasional di Kigali, untuk digunakan selama pembentukan BBTG.

 Gerakan Hutu Power 

Pada tahun-tahun awal rezim Habyarimana, terdapat kemakmuran ekonomi yang lebih besar dan berkurangnya kekerasan terhadap Tutsi. Namun masih banyak tokoh garis keras anti-Tutsi, termasuk keluarga ibu negara Agathe Habyarimana, yang dikenal sebagai akazu atau klan de Madame, dan presiden mengandalkan mereka untuk mempertahankan rezimnya. Ketika FPR melakukan invasi pada bulan Oktober 1990, Habyarimana dan kelompok garis keras memanfaatkan ketakutan masyarakat untuk menjalankan agenda anti-Tutsi yang kemudian dikenal sebagai Hutu Power atau Kekuatan Hutu. Orang-orang Tutsi semakin dipandang dengan kecurigaan. Sebuah pogrom diorganisir pada tanggal 11 Oktober 1990 di sebuah komune di Provinsi Gisenyi, menewaskan 383 orang Tutsi. Sekelompok perwira militer dan anggota pemerintah mendirikan majalah bernama Kangura, yang menjadi populer di seluruh negeri. Ini menerbitkan propaganda anti-Tutsi, termasuk Sepuluh Perintah Hutu, serangkaian pedoman rasis yang eksplisit, termasuk memberi label orang Hutu yang menikahi Tutsi sebagai "pengkhianat". Pada tahun 1992, kelompok garis keras membentuk partai Koalisi untuk Pertahanan Republik (KPR), yang terkait dengan partai yang berkuasa tetapi lebih berhaluan sayap kanan, dan mempromosikan agenda yang mengkritik dugaan “melemahnya” presiden terhadap FPR.

Untuk membuat konflik ekonomi, sosial dan politik lebih terlihat seperti konflik etnis, kelompok Presiden, termasuk tentara, melancarkan kampanye propaganda untuk mengarang peristiwa krisis etnis yang disebabkan oleh Tutsi dan FPR. Proses ini digambarkan sebagai "politik cermin", juga dikenal sebagai "tuduhan dalam cermin" di mana seseorang menuduh orang lain atas apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh orang tersebut.THE PROSECUTOR VERSUS JEAN-PAUL AKAYESU Case No. ICTR-96-4-T at paras. 99–100

Setelah perjanjian gencatan senjata tahun 1992, sejumlah ekstremis di pemerintahan dan tentara Rwanda mulai aktif berkomplot melawan presiden, khawatir tentang kemungkinan dimasukkannya orang Tutsi ke dalam pemerintahan. Habyarimana berusaha menyingkirkan kelompok garis keras dari posisi senior militer, tetapi hanya berhasil sebagian; Afiliasi akazu Augustin Ndindiliyimana dan Théoneste Bagosora tetap memegang posisi berkuasa, sehingga memberikan keluarga garis keras hubungan dengan kekuasaan. Sepanjang tahun 1992, kelompok garis keras melakukan kampanye pembunuhan lokal terhadap Tutsi, yang berpuncak pada bulan Januari 1993, di mana ekstremis dan Hutu lokal membunuh sekitar 300 orang. Ketika FPR melanjutkan pemberontakan pada bulan Februari 1993, FPR menyebut pembunuhan tersebut sebagai motif utama, tetapi akibatnya meningkatkan dukungan terhadap ekstremis di kalangan penduduk Hutu.


Sejak pertengahan tahun 1993, gerakan Hutu Power mewakili kekuatan besar ketiga dalam politik Rwanda, selain pemerintahan Habyarimana dan oposisi moderat tradisional. Selain KPR, tidak ada partai yang secara eksklusif menjadi bagian dari gerakan Power. Sebaliknya, hampir setiap partai terpecah menjadi sayap "moderat" dan "Power", dengan anggota dari kedua kubu mengklaim mewakili kepemimpinan sah partai tersebut. Bahkan partai yang berkuasa memiliki sayap Power, yang terdiri dari mereka yang menentang niat Habyarimana untuk menandatangani perjanjian damai. Beberapa kelompok milisi pemuda radikal muncul, yang terikat pada sayap Power partai; kelompok ini termasuk Interahamwe, yang terikat pada partai yang berkuasa, dan Impuzamugambi dari KPR. Milisi pemuda mulai aktif melakukan pembantaian di seluruh negeri. Tentara melatih milisi, terkadang bekerja sama dengan Prancis, yang tidak menyadari tujuan sebenarnya dari milisi tersebut.

 Pendahuluan 
 Persiapan genosida 
Sejauh mana genosida di Rwanda direncanakan sebelum pembunuhan Habyarimana terus diperdebatkan oleh para sejarawan. Jaksa di ICTR berpendapat, tetapi tidak dapat membuktikan, bahwa para terdakwa merencanakan genosida sebelum pembunuhan Habyarimana.

Pada tahun 1990, tentara mulai mempersenjatai warga sipil dengan senjata seperti parang, dan mulai melatih pemuda Hutu dalam pertempuran, yang secara resmi merupakan program "pertahanan sipil" terhadap ancaman FPR, namun senjata-senjata ini kemudian digunakan untuk melaksanakan genosida. Secara khusus, para pemimpin Hutu Power mengorganisir kekuatan paramiliter atau milisi yang dikenal sebagai Interahamwe ("mereka yang berdiri bersama") dan Impuzamugambi ("mereka yang memiliki tujuan yang sama"). Kelompok-kelompok ini bertugas memberikan dukungan tambahan terhadap penjagalan kepada polisi, gendarmerie, dan tentara reguler. Milisi-milisi ini sebagian besar direkrut dari sejumlah besar pengungsi internal Hutu yang diusir dari rumah mereka di Utara, dan mengklaim memiliki total anggota sebanyak 50.000 orang pada malam sebelum terjadinya genosida. Rwanda juga membeli granat dan amunisi dalam jumlah besar dari akhir tahun 1990; dalam satu perjanjian, calon Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros-Ghali, dalam perannya sebagai menteri luar negeri Mesir, memfasilitasi penjualan senjata dalam jumlah besar dari Mesir. Angkatan Bersenjata Rwanda (FAR) berkembang pesat saat itu, berkembang dari kurang 10.000 tentara menjadi hampir 30.000 dalam satu tahun. Para anggota baru sering kali memiliki disiplin yang buruk; kesenjangan semakin besar antara unit elit Pengawal Presiden dan Gendarmerie yang masing-masing terlatih dengan baik dan siap bertempur, dengan prajurit biasa.

Pada bulan Maret 1993, Hutu Power mulai menyusun daftar "pengkhianat" yang mereka rencanakan untuk dibunuh, dan ada kemungkinan bahwa nama Habyarimana ada dalam daftar ini; KPR secara terbuka menuduh presiden melakukan pengkhianatan.


Kelompok Power percaya bahwa stasiun radio nasional, Radio Rwanda, telah menjadi terlalu liberal dan mendukung oposisi; mereka mendirikan stasiun radio baru, Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM). RTLM dirancang untuk menarik generasi muda di Rwanda dan memiliki jangkauan yang luas. Tidak seperti surat kabar yang hanya dapat ditemukan di kota-kota, siaran radio dapat diakses oleh sebagian besar penduduk pedesaan di Rwanda yang merupakan petani. Format siarannya mencerminkan acara bincang-bincang radio gaya Barat yang memutar musik populer, mengadakan wawancara, dan mendorong partisipasi penonton. Para penyiar menyampaikan lelucon kasar dan menggunakan bahasa ofensif yang sangat kontras dengan laporan berita Radio Rwanda yang lebih formal. Hanya 1,52% jam tayang RTLM didedikasikan untuk berita, sementara 66,29% jam tayang menampilkan para jurnalis mendiskusikan pemikiran mereka tentang topik yang berbeda. Menjelang dimulainya genosida, siaran RTLM berfokus pada propaganda anti-Tutsi. Mereka mencirikan Tutsi sebagai musuh berbahaya yang ingin merebut kekuasaan politik dengan mengorbankan Hutu. Dengan menghubungkan Tentara Patriotik Rwanda dengan partai politik Tutsi dan warga Tutsi biasa, mereka mengklasifikasikan seluruh kelompok etnis sebagai satu ancaman homogen terhadap warga Rwanda. RTLM melangkah lebih jauh dari sekadar memperkuat perpecahan etnis dan politik; mereka juga menjuluki Tutsi sebagai inyenzi, yang berarti hama atau kecoak yang bukan manusia, yang harus dimusnahkan.

Menjelang genosida, ada 294 kejadian RTLM yang menuduh Tentara Patriotik Rwanda melakukan kekejaman terhadap Hutu, bersama dengan 252 siaran yang menyerukan Hutu untuk membunuh Tutsi. Salah satu siaran menyatakan, "Seseorang harus... membuat mereka menghilang selamanya... menghapus mereka dari ingatan manusia... untuk memusnahkan Tutsi dari permukaan bumi". Pada saat kekerasan dimulai, populasi muda Hutu telah menyerap propaganda rasis selama berbulan-bulan yang mencirikan semua orang Tutsi sebagai musuh berbahaya yang harus dibunuh sebelum mereka menguasai negara tersebut. Peran RTLM dalam genosida membuatnya mendapat julukan "Parang Radio" karena terkait dengan hasutan mereka untuk melakukan genosida. Sebuah studi tahun 2014 yang dilakukan oleh peneliti Harvard Kennedy School David Yanagizawa-Drott menemukan bahwa sekitar 10% dari keseluruhan kekerasan selama genosida Rwanda dapat dikaitkan dengan stasiun radio baru ini. Gordon Danning, peneliti dari kelompok advokasi kebebasan berpendapat Foundation for Individual Rights in Education mempertanyakan asumsi makalah tersebut bahwa ketersediaan media berkorelasi dengan konsumsi media.

Pada tahun 1993, kelompok garis keras mengimpor parang dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk pertanian, serta peralatan lain yang dapat digunakan sebagai senjata, seperti silet, gergaji dan gunting. Alat-alat ini didistribusikan ke seluruh negeri, seolah-olah sebagai bagian dari jaringan pertahanan sipil.

Pada bulan Oktober 1993, Presiden Burundi, Melchior Ndadaye, yang terpilih pada bulan Juni sebagai presiden Hutu pertama di negara itu, dibunuh oleh perwira militer ekstremis Tutsi. Pembunuhan tersebut memicu Perang Saudara Burundi antara Hutu dan Tutsi di Burundi serta genosida di Burundi, dengan 50.000 hingga 100.000 orang tewas pada tahun pertama perang tersebut. Pembunuhan tersebut menimbulkan gelombang kejutan, memperkuat anggapan di kalangan Hutu bahwa Tutsi adalah musuh mereka dan tidak dapat dipercaya. KPR dan sayap Power dari partai lain menyadari bahwa mereka dapat memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka. Gagasan mengenai genosida yang disengaja dan sistematis, yang pertama kali diusulkan pada tahun 1992 tetapi tetap menjadi pandangan pinggiran, kini menjadi agenda utama mereka, dan mereka mulai secara aktif merencanakannya. Mereka yakin bisa membujuk penduduk Hutu untuk melakukan pembunuhan, mengingat kemarahan masyarakat atas pembunuhan Ndadaye, serta propaganda RTLM dan ketaatan tradisional masyarakat Rwanda terhadap otoritas. Para pemimpin Power mulai mempersenjatai interahamwe dan kelompok milisi lainnya dengan AK-47 dan senjata lainnya; sebelumnya, mereka hanya memiliki parang dan senjata tradisional.

Pada tanggal 11 Januari 1994, Jenderal Roméo Dallaire, komandan UNAMIR, mengirimkan "Faks Genosida" ke Markas Besar PBB. Faks tersebut menyatakan bahwa Dallaire melakukan kontak dengan "seorang pelatih tingkat atas dalam kader milisi MRND bersenjata Interhamwe." Informan—yang kini dikenal sebagai sopir Mathieu Ngirumpatse, Kassim Turatsinze, alias "Jean-Pierre"—mengaku diperintahkan untuk membuat daftar semua orang Tutsi di Kigali. Menurut memo tersebut, Turatsinze menduga genosida terhadap suku Tutsi sedang direncanakan, dan dia mengatakan bahwa "dalam 20 menit personelnya dapat membunuh hingga 1000 orang Tutsi". Permintaan Dallaire untuk melindungi informan dan keluarganya serta menggerebek gudang senjata yang dia ungkapkan ditolak.

Penuntut ICTR tidak dapat membuktikan adanya konspirasi untuk melakukan genosida sebelum tanggal 7 April 1994. Dalang yang diduga, Théoneste Bagosora, dibebaskan dari tuduhan tersebut pada tahun 2008, meskipun ia dihukum karena genosida.

 Pembunuhan Habyarimana 


Pada tanggal 6 April 1994, pesawat yang membawa Presiden Rwanda Juvénal Habyarimana dan Presiden Burundi Cyprien Ntaryamira ditembak jatuh saat bersiap untuk mendarat di Kigali, menewaskan semua orang di dalamnya. Yang bertanggung jawab atas serangan itu masih diperdebatkan, dan baik FPR maupun ekstremis Hutu disalahkan. Pada tahun 2006, penyelidikan selama delapan tahun oleh hakim Prancis Jean-Louis Bruguière menyimpulkan bahwa Paul Kagame-lah yang memerintahkan pembunuhan tersebut. Investigasi yang dilakukan pemerintah Rwanda pada tahun 2010 menyalahkan ekstremis Hutu di tentara Rwanda. Pada bulan Januari 2012, sebuah investigasi Prancis dipublikasikan secara luas yang menyatakan bahwa FPR dibebaskan dari tuduhan,Reuters: French probe exonerates Rwanda leader in genocide , 10 January 2012 tetapi menurut Filip Reyntjens, laporan tersebut tidak membebaskan FPR dari tuduhan. Pada bulan November 2014, Emmanuel Mughisa (juga dikenal sebagai Emile Gafarita), mantan tentara Rwanda yang mengatakan dia memiliki bukti bahwa Kagame telah memerintahkan pesawat Habyarimana untuk ditembak jatuh, diculik di Nairobi beberapa jam setelah dia dipanggil untuk bersaksi di penyelidikan Prancis. Dia dilaporkan "bergabung dengan daftar panjang lawan Tuan Kagame yang hilang atau meninggal". Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai pelakunya, banyak pengamat percaya bahwa serangan dan kematian kedua presiden Hutu menjadi katalisator terjadinya genosida.

Setelah kematian Habyarimana, pada malam tanggal 6 April, sebuah komite krisis dibentuk; mereka terdiri dari Mayor Jenderal Augustin Ndindiliyimana, Kolonel Théoneste Bagosora, dan sejumlah perwira staf senior angkatan darat lainnya. Komite ini dipimpin oleh Bagosora, meskipun Ndindiliyimana yang lebih senior hadir. Perdana Menteri Agathe Uwilingiyimana secara hukum berada di urutan berikutnya dalam garis suksesi politik, tetapi komite menolak untuk mengakui wewenangnya. Roméo Dallaire bertemu dengan komite malam itu dan mendesak agar Uwilingiyimana ditugaskan, tetapi Bagosora menolak, dengan mengatakan bahwa Uwilingiyimana tidak "menikmati kepercayaan rakyat Rwanda" dan "tidak mampu mengatur negara". Komite ini juga membenarkan keberadaannya sebagai hal yang penting untuk menghindari ketidakpastian setelah kematian presiden. Bagosora berusaha meyakinkan UNAMIR dan FPR bahwa komite tersebut bertindak untuk membendung Pengawal Presiden, yang ia gambarkan sebagai "di luar kendali", dan bahwa mereka akan mematuhi perjanjian Arusha.

 Pembunuhan terhadap pemimpin moderat 

UNAMIR mengirimkan pengawal sepuluh tentara Belgia ke Perdana Menteri Uwilingiyimana, dengan tujuan membawanya ke kantor Radio Rwanda untuk menyampaikan pidato nasional. Rencana ini dibatalkan karena Pengawal Presiden segera mengambil alih stasiun radio tersebut dan tidak mengizinkan Uwilingiyimana berbicara. Keesokan paginya, sejumlah tentara dan warga sipil mendatangi pasukan Belgia yang menjaga Uwilingiyimana, memaksa mereka menyerahkan senjata. Uwilingiyimana dan suaminya terbunuh, meskipun anak-anak mereka selamat dengan bersembunyi di balik furnitur dan diselamatkan oleh petugas UNAMIR Senegal, Mbaye Diagne. Sepuluh pasukan Belgia tersebut dibawa ke pangkalan militer Kamp Kigali, di mana mereka disiksa dan dibunuh. Mayor Bernard Ntuyahaga, komandan unit Pengawal Presiden yang melakukan pembunuhan tersebut, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh pengadilan di Belgia pada tahun 2007.

Selain membunuh Uwilingiyimana, para ekstremis menghabiskan malam tanggal 6–7 April berkeliling rumah-rumah di Kigali dengan membawa daftar politikus dan jurnalis moderat terkemuka, dalam misi untuk membunuh mereka. Korban jiwa pada malam itu termasuk Presiden Mahkamah Konstitusi Joseph Kavaruganda, Menteri Pertanian Frederic Nzamurambaho, pemimpin Parti Liberal Landwald Ndasingwa dan istrinya yang berasal dari Kanada, dan kepala Perunding Arusha Boniface Ngulinzira. Beberapa tokoh moderat selamat, termasuk calon perdana menteri Faustin Twagiramungu, tetapi rencana tersebut sebagian besar berhasil. Menurut Dallaire, "pada tengah hari tanggal 7 April, kepemimpinan politik moderat di Rwanda telah mati atau bersembunyi, potensi pemerintahan moderat di masa depan sama sekali hilang". Pengecualian terhadap hal ini adalah kepala staf militer yang baru, Marcel Gatsinzi. Sebelumnya kandidat pilihan Bagosora, Augustin Bizimungu, ditolak oleh komite krisis, sehingga memaksa Bagosora menyetujui penunjukan Gatsinzi. Gatsinzi berusaha menjauhkan tentara dari genosida, dan merundingkan gencatan senjata dengan FPR, tetapi ia hanya memiliki kendali terbatas atas pasukannya dan digantikan oleh Bizimungu setelah sepuluh hari.

 Genosida 

Pembunuhan genosida dimulai keesokan harinya. Tentara, polisi, dan milisi dengan cepat mengeksekusi para pemimpin militer dan politik penting Tutsi dan Hutu moderat yang seharusnya bisa mengambil alih kendali ketika terjadi kekosongan kekuasaan. Pos pemeriksaan dan barikade didirikan untuk menyaring seluruh pemegang KTP Rwanda yang memuat klasifikasi etnis. Hal ini memungkinkan pasukan pemerintah untuk secara sistematis mengidentifikasi dan membunuh orang Tutsi.

Mereka juga merekrut dan menekan warga sipil Hutu untuk mempersenjatai diri dengan parang, pentungan, benda tumpul, dan senjata lainnya serta mendorong mereka untuk memperkosa, melukai, dan membunuh tetangga Tutsi mereka serta menghancurkan atau mencuri harta benda mereka. FPR memulai kembali serangannya segera setelah pembunuhan Habyarimana. Mereka dengan cepat menguasai bagian utara negara itu dan merebut Kigali sekitar 100 hari kemudian pada pertengahan Juli, mengakhiri genosida. Selama peristiwa ini dan setelahnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara termasuk Amerika Serikat, Britania Raya, dan Belgia dikritik karena tidak bertindak dan gagal memperkuat kekuatan dan mandat misi penjaga perdamaian PBB untuk Rwanda (UNAMIR). Pada bulan Desember 2017, media melaporkan pengungkapan bahwa pemerintah Prancis diduga mendukung pemerintah Hutu setelah genosida dimulai. , New York Times, 13 December 2017"French Officials Aided Rwanda Genocide" , CNN, 13 December 2017"Rwanda Genocide: French Connection" , Newsweek,"Genocide au Rwanda: des revelations sur le rôle de la France" , Le Monde, 27 June 2017 

 Pembunuhan 

Pembunuhan besar-besaran terhadap Tutsi atas dasar etnis dimulai beberapa jam setelah kematian Habyarimana. Komite krisis, yang dipimpin oleh Théoneste Bagosora, mengambil alih kekuasaan di negara tersebut setelah kematian Habyarimana, dan merupakan otoritas utama yang mengkoordinasikan genosida. Setelah pembunuhan Habyarimana, Bagosora segera mulai mengeluarkan perintah untuk membunuh Tutsi, berbicara langsung kepada kelompok interahamwe di Kigali, dan melakukan panggilan telepon kepada para pemimpin di prefektur. Pelaku terkemuka lainnya di tingkat nasional adalah Menteri Pertahanan Augustin Bizimana; komandan pasukan terjun payung Aloys Ntabakuze; dan kepala Pengawal Presiden, Protais Mpiranya. Pengusaha Félicien Kabuga mendanai RTLM dan Interahamwe, sementara Pascal Musabe dan Joseph Nzirorera bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan milisi Interahamwe dan Impuzamugambi secara nasional.

Para pemimpin militer di prefektur Gisenyi, jantung suku akazu, pada awalnya merupakan pihak yang paling terorganisir, dengan mengadakan pertemuan Interahamwe dan warga sipil Hutu; para komandan mengumumkan kematian presiden, menyalahkan FPR, dan kemudian memerintahkan massa untuk "mulai bekerja" dan "tidak ada yang perlu dikasihani", termasuk bayi. Pembunuhan tersebut menyebar ke prefektur Ruhengeri, Kibuye, Kigali, Kibungo, Gikongoro dan Cyangugu pada tanggal 7 April; dalam setiap kasus, pejabat lokal, sebagai tanggapan atas perintah dari Kigali, menyebarkan rumor bahwa FPR telah membunuh presiden, yang diikuti dengan perintah untuk membunuh Tutsi. Penduduk Hutu, yang telah dipersiapkan dan dipersenjatai selama beberapa bulan sebelumnya, dan mempertahankan tradisi patuh pada pemimpin Rwanda, melaksanakan perintah tersebut tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa genosida tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat ditolak, atau diatur secara seragam, tetapi merupakan "rangkaian titik kritis, dan setiap titik kritis merupakan hasil dari persaingan lokal, intra-etnis untuk mendapatkan dominasi (di antara Hutu)". Perjuangan yang berlarut-larut untuk mendapatkan supremasi di komunitas lokal berarti bahwa sikap yang lebih tegas dari komunitas internasional kemungkinan besar akan mencegah terjadinya hal terburuk. 


Di Kigali, genosida dipimpin oleh Pengawal Presiden, unit elit tentara. Mereka dibantu oleh Interahamwe dan Impuzamugambi, yang memasang penghalang jalan di seluruh ibu kota; setiap orang yang melewati penghalang jalan diharuskan menunjukkan kartu identitas nasional, yang mencakup etnis, dan siapa pun yang memiliki kartu Tutsi akan langsung dibunuh. Milisi juga memulai penggeledahan rumah-rumah di kota, membunuh orang Tutsi dan menjarah harta benda mereka. Tharcisse Renzaho, prefek atau pejabat Kigali-ville, memainkan peran utama, menjelajahi penghalang jalan untuk memastikan efektivitasnya dan menggunakan posisinya di puncak pemerintahan provinsi Kigali untuk menyebarkan perintah dan memecat pejabat yang tidak cukup aktif dalam pembunuhan tersebut.

Di daerah pedesaan, hierarki pemerintah daerah dalam banyak kasus juga merupakan rantai komando pelaksanaan genosida. Prefek masing-masing prefektur, bertindak atas perintah Kigali, menyebarkan instruksi kepada para pemimpin komune (bourgmestres), yang pada gilirannya memberikan arahan kepada para pemimpin sektor, sel dan desa dalam komune mereka. Mayoritas pembunuhan di pedesaan dilakukan oleh warga sipil, di bawah perintah para pemimpin. Tutsi dan Hutu tinggal berdampingan di desa mereka, dan semua keluarga saling mengenal satu sama lain, sehingga memudahkan Hutu untuk mengidentifikasi dan menargetkan tetangga Tutsi mereka. Gerard Prunier menganggap keterlibatan massal masyarakat ini disebabkan oleh kombinasi ideologi "mayoritas demokratis", yang mengajarkan Hutu untuk menganggap Tutsi sebagai musuh yang berbahaya, budaya ketaatan yang membuta pada otoritas, dan faktor paksaan—penduduk desa yang menolak melaksanakan perintah pembunuhan sering kali dicap sebagai simpatisan Tutsi dan mereka sendiri yang dibunuh.

Terdapat sedikit pembunuhan di prefektur Gitarama dan Butare selama fase awal, karena para prefek di wilayah tersebut adalah kelompok moderat yang menentang kekerasan tersebut. Genosida dimulai di Gitarama setelah pemerintah sementara dipindahkan ke prefektur pada 12 April. Butare diperintah oleh satu-satunya prefek Tutsi di negara tersebut, Jean-Baptiste Habyalimana. Habyalimana menolak mengizinkan pembunuhan apa pun di wilayahnya, dan untuk sementara waktu Butare menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi Tutsi dari tempat lain di negara tersebut. Hal ini berlangsung hingga tanggal 18 April, ketika pemerintah sementara memecatnya dari jabatannya dan menggantikannya dengan loyalis pemerintah Sylvain Nsabimana.

Komite krisis menunjuk pemerintahan sementara pada tanggal 8 April; menggunakan ketentuan konstitusi tahun 1991 dan bukan Perjanjian Arusha, komite menunjuk Théodore Sindikubwabo sebagai presiden sementara Rwanda, sementara Jean Kambanda menjadi perdana menteri baru. Semua partai politik terwakili dalam pemerintahan, tetapi sebagian besar anggotanya berasal dari sayap "Hutu Power" di partainya masing-masing. Pemerintahan sementara dilantik pada tanggal 9 April, tetapi dipindahkan dari Kigali ke Gitarama pada tanggal 12 April, dengan alasan menghindari kemajuan FPR di ibu kota. Komite krisis secara resmi dibubarkan, tetapi Bagosora dan para perwira senior tetap menjadi penguasa de facto negara tersebut. Pemerintah memainkan perannya dalam memobilisasi penduduk, memberikan kesan legitimasi pada rezim tersebut, tetapi secara efektif merupakan rezim boneka yang tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan tentara atau aktivitas Interahamwe. Ketika Roméo Dallaire mengunjungi kantor pusat pemerintah seminggu setelah pembentukannya, ia mendapati sebagian besar pejabat sedang bersantai dan menggambarkan kegiatan mereka sebagai "menyusun rencana tempat duduk untuk pertemuan yang tidak akan diadakan dalam waktu dekat".

 Jumlah korban tewas dan garis waktu 

Selama sisa bulan April dan awal Mei, Pengawal Presiden, gendarmerie, dan milisi pemuda, dibantu oleh penduduk setempat, terus melakukan pembunuhan dengan tingkat yang sangat tinggi. Tujuannya adalah untuk membunuh setiap orang Tutsi yang tinggal di Rwanda dan, kecuali tentara pemberontak FPR yang bergerak maju, tidak ada kekuatan oposisi yang dapat mencegah atau memperlambat pembunuhan tersebut. Oposisi dalam negeri telah dilenyapkan, dan UNAMIR secara tegas dilarang menggunakan kekerasan kecuali untuk membela diri. Di daerah pedesaan, di mana Tutsi dan Hutu tinggal berdampingan dan keluarga-keluarganya saling mengenal, mudah bagi Hutu untuk mengidentifikasi dan menargetkan tetangga Tutsi mereka. Di daerah perkotaan, dimana penduduknya lebih anonim, identifikasi difasilitasi dengan menggunakan penghalang jalan yang dijaga oleh militer dan interahamwe; setiap orang yang melewati penghalang jalan diharuskan menunjukkan kartu identitas nasional, yang mencakup etnis, dan siapa pun yang memiliki kartu Tutsi akan langsung dibunuh. Banyak orang Hutu juga dibunuh karena berbagai alasan, termasuk dugaan simpati terhadap partai oposisi moderat, menjadi jurnalis, atau sekadar berpenampilan Tutsi. Ribuan jenazah dibuang ke Sungai Kagera, yang mengalir di sepanjang perbatasan utara antara Rwanda dan Uganda dan mengalir ke Danau Victoria. Pembuangan jenazah ini menyebabkan kerusakan besar pada industri perikanan Uganda, karena konsumen menolak membeli ikan yang ditangkap di Danau Victoria karena takut ikan tersebut ternoda oleh jenazah yang membusuk. Pemerintah Uganda menanggapinya dengan mengirimkan tim untuk mengambil jenazah dari Sungai Kagera sebelum mereka memasuki danau.

FPR meraih kemenangan secara perlahan namun stabil di bagian utara dan timur negara tersebut, mengakhiri pembunuhan di setiap wilayah yang didudukinya. Genosida secara efektif berakhir pada bulan April di wilayah Ruhengeri, Byumba, Kibungo dan Kigali. Pembunuhan berhenti pada bulan April di jantung Akazu di Ruhengeri barat dan Gisenyi, karena hampir semua orang Tutsi telah dibasmi. Sejumlah besar warga Hutu di wilayah yang ditaklukkan FPR melarikan diri karena takut akan pembalasan atas genosida tersebut; 500.000 penduduk Kibungo berjalan melewati jembatan di Air Terjun Rusumo ke Tanzania dalam beberapa hari pada akhir April, dan ditampung di Kamp-kamp PBB secara efektif dikendalikan oleh para pemimpin rezim Hutu yang digulingkan, dengan mantan prefek prefektur Kibungo yang memegang kendali keseluruhan.


Di prefektur-prefektur lainnya, pembunuhan terus terjadi sepanjang bulan Mei dan Juni, meskipun pembunuhan tersebut semakin terjadi secara kecil-kecilan dan sporadis; sebagian besar orang Tutsi sudah tewas, dan pemerintah sementara ingin mengekang anarki yang semakin meningkat dan melibatkan penduduk dalam memerangi FPR. Pada tanggal 23 Juni, sekitar 2.500 tentara memasuki barat daya Rwanda sebagai bagian dari Operasi Turquoise PBB yang dipimpin Prancis. Hal ini dimaksudkan sebagai misi kemanusiaan, tetapi para prajurit tidak mampu menyelamatkan banyak nyawa. Otoritas genosida terang-terangan menyambut baik orang Prancis, mengibarkan bendera Prancis di kendaraan mereka, tetapi membunuh orang Tutsi yang keluar dari persembunyiannya untuk mencari perlindungan. Pada bulan Juli, FPR menyelesaikan penaklukan mereka atas negara tersebut, dengan pengecualian zona yang diduduki oleh Operasi Turquoise. FPR merebut Kigali pada tanggal 4 Juli, dan Gisenyi serta wilayah barat laut lainnya pada tanggal 18 Juli. Genosida telah berakhir, tetapi seperti yang terjadi di Kibungo, penduduk Hutu melarikan diri secara massal melintasi perbatasan, kali ini ke Zaire, ditemani Bagosora dan para pemimpin lainnya.

Pemerintahan FPR berikutnya mengklaim bahwa 1.074.017 orang terbunuh dalam genosida tersebut, 94% di antaranya adalah orang Tutsi. Sebaliknya, Human Rights Watch, berdasarkan penelitian di lapangan, memperkirakan korban jiwa mencapai 507.000 orang. Menurut simposium Journal of Genocide Research pada tahun 2020, angka resmi tersebut tidak dapat dipercaya karena terlalu melebih-lebihkan jumlah orang Tutsi di Rwanda sebelum terjadinya genosida. Dengan menggunakan metodologi yang berbeda, para pakar dalam simposium tersebut memperkirakan 500.000 hingga 600.000 kematian akibat genosida—sekitar dua pertiga dari populasi Tutsi di Rwanda pada saat itu. Ribuan janda, banyak di antaranya menjadi korban pemerkosaan, menjadi positif HIV. Terdapat sekitar 400.000 anak yatim piatu dan hampir 85.000 di antaranya terpaksa menjadi kepala keluarga.Maximo, Dady De (2012). "A Genocide that could have been avoided". New Times. Diperkirakan 2.000.000 warga Rwanda, sebagian besar Hutu, kabur dan menjadi pengungsi.Rwandan Genocide , History.com Selain itu, 30% dari suku Pigmi Twa dibunuh.


 Sarana pembunuhan 
Prefektur Butare merupakan pengecualian terhadap genosida lokal. Jean-Baptiste Habyalimana adalah satu-satunya prefek Tutsi, dan prefektur tersebut adalah satu-satunya prefektur yang didominasi oleh partai oposisi. Menentang genosida, Habyalimana mampu membuat prefekturnya tenang, sampai ia digulingkan oleh ekstremis Sylvain Nsabimana. Karena mengetahui bahwa penduduk Butare menolak untuk membunuh warganya, pemerintah mengirim milisi dari Kigali dengan helikopter, dan mereka dengan mudah membunuh orang Tutsi.

Sebagian besar korban dibunuh di desa mereka sendiri atau di kota, sering kali oleh tetangga dan sesama penduduk desa. Milisi biasanya membunuh korbannya dengan machete, meskipun beberapa unit tentara menggunakan senapan. Geng Hutu mencari korban yang bersembunyi di gereja dan gedung sekolah dan membantai mereka. Pejabat lokal dan radio yang disponsori pemerintah menghasut warga biasa untuk membunuh tetangga mereka, dan mereka yang menolak membunuh sering kali dibunuh di tempat: "Entah Anda ikut serta dalam pembantaian tersebut, atau Anda sendiri yang dibantai".


Salah satu pembantaian terjadi di Nyarubuye. Pada 12 April, lebih dari 1.500 orang Tutsi mencari perlindungan di sebuah gereja Katolik di Nyange, kemudian di komune Kivumu. Interahamwe setempat, yang bekerja sama dengan pihak berwenang, menggunakan buldoser untuk merobohkan gedung gereja. Milisi menggunakan parang dan senapan untuk membunuh setiap orang yang mencoba melarikan diri. Pendeta setempat Athanase Seromba kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh ICTR karena perannya dalam pembongkaran gerejanya; dia dihukum karena kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kasus lain, ribuan orang mencari perlindungan di Sekolah Teknik Resmi (École Technique Officielle) di Kigali dimana tentara UNAMIR Belgia ditempatkan. Pada tanggal 11 April, tentara Belgia mundur, dan angkatan bersenjata serta milisi Rwanda membunuh semua orang Tutsi.

 Kekerasan seksual 
Pemerkosaan digunakan sebagai alat oleh Interahamwe, pelaku utama, untuk menghancurkan populasi yang heterogen dan secara drastis menguras kelompok lawan.. Penggunaan propaganda memainkan peranan penting baik dalam genosida maupun kekerasan spesifik gender. Propaganda Hutu menggambarkan perempuan Tutsi sebagai "'kolom kelima' yang menggoda secara seksual dalam persekutuan dengan musuh-musuh Hutu". Kebrutalan kekerasan seksual yang luar biasa, serta keterlibatan perempuan Hutu dalam serangan tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan propaganda efektif dalam mengeksploitasi kebutuhan gender yang telah memobilisasi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi. Prajurit Angkatan Darat untuk Pembebasan Rwanda dan Pasukan Pertahanan Rwanda, termasuk Pengawal Presiden, dan warga sipil juga melakukan pemerkosaan terhadap sebagian besar perempuan Tutsi. Meskipun perempuan Tutsi menjadi sasaran utama, perempuan Hutu moderat juga diperkosa.


Selain kelompok moderat Hutu, perempuan Hutu yang menikah atau menyembunyikan orang Tutsi juga menjadi sasaran. Dalam laporannya mengenai Rwanda pada tahun 1996, Pelapor Khusus PBB Rene Degni-Segui menyatakan, "Pemerkosaan adalah perintah dan tidak adanya tindakan tersebut merupakan pengecualian". Ia juga mencatat, "Pemerkosaan bersifat sistematis dan digunakan sebagai senjata". Dengan pemikiran ini dan menggunakan metode kekerasan dan ancaman, para pelaku genosida memaksa orang lain untuk diam saja ketika terjadi pemerkosaan. Sebuah kesaksian dari seorang perempuan bernama Marie Louise Niyobuhungiro mengenang bagaimana masyarakat lokal, jenderal lain, dan laki-laki Hutu menyaksikan dia diperkosa sekitar lima kali sehari. Bahkan ketika dia berada di bawah pengawasan seorang perempuan, perempuan tersebut tidak memberikan simpati atau bantuan dan lebih jauh lagi memaksanya untuk bertani di lahan di sela-sela pemerkosaan.

Banyak dari mereka yang selamat tertular HIV dari laki-laki pengidap yang direkrut oleh pelaku genosida.. Selama konflik, ekstremis Hutu membebaskan ratusan pasien penderita AIDS dari rumah sakit, dan membentuk mereka menjadi "pasukan pemerkosa". Tujuannya adalah untuk menulari dan menyebabkan "kematian yang lambat dan tak terhindarkan" bagi calon korban pemerkosaan Tutsi.. Perempuan Tutsi juga menjadi sasaran dengan tujuan menghancurkan kemampuan reproduksi mereka. Mutilasi seksual terkadang terjadi setelah pemerkosaan dan termasuk mutilasi vagina dengan parang, pisau, tongkat runcing, air mendidih, dan asam. Laki-laki juga menjadi korban pelanggaran seksual, termasuk mutilasi alat kelamin di depan umum. Beberapa ahli memperkirakan bahwa antara 250.000 dan 500.000 perempuan diperkosa selama genosida.

 Referensi 

 Bibliografi 
















  (Chapter 10: "Malthus in Africa: Rwanda's Genocide", pp. 311–28).















































 Bacaan tambahan 



 Kamusella, Tomasz (5 May 2021). "Ethnicity and Estate: The Galician Jacquerie and the Rwandan Genocide Compared". Nationalities Papers. .



Kategori:Skandal militer