Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berbasis Islam. Partai ini bercikal bakal dari penentangan sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan Presiden RI ke-2, Soeharto yang mengharuskan agar tiap-tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Dari penentangan ini lahirlah Gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah ini lalu membentuk lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi asal-usul berdirinya Partai Keadilan pada 20 Juli 1998 pasca lengsernya pemerintahan Suharto. Partai Keadilan kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 20 April 2002 akibat gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2%.

PKS menjadi bagian koalisi dari pemerintahan SBY di periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014, dan menjabat beberapa kursi menteri. Sikap PKS yang tidak keluar-keluar dari koalisi SBY meskipun kerap berlainan sikap dan melontarkan kritikan kepada pemerintahan SBY, telah membuat beberapa kalangan menilai PKS sebagai partai yang oportunis dan memanfaatkan situasi. Dalam pemilu legislatif 2019, PKS berakhir di urutan ke-7 dengan raihan suara 8,21% dan memperoleh 50 kursi. PKS menjadi oposisi selama pemerintahan Joko Widodo.

Dalam menangani pandemi Covid-19, demi meringankan kesulitan ekonomi masyarakat, PKS menganjurkan para kader laki-lakinya yang mampu untuk berpoligami dengan memprioritaskan janda; namun anjuran ini kemudian dicabut setelah menuai polemik di masyarakat. Meski mendukung langkah Joko Widodo yang menolak kembalinya anggota organisasi teror, ISIS, ke Indonesia, PKS meminta agar anak-anak dari para anggota ISIS dipulangkan supaya mereka dapat dibina di Indonesia.

 Sejarah 



 Gerakan dakwah kampus 
Asal-usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Muhammad Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.

Pada 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Ini membuat sejumlah tokoh Islamis berang dan menyebut rezim Soeharto telah memperlakukan politik Islam sebagai kutjing kurap. Pada saat yang sama, Jamaah Tarbiyah meraih momentumnya di kalangan mahasiswa kader Rohis dan aktivis dakwah di kampus-kampus. Pada tahun 1993, Mustafa Kamal, seorang kader Jamaah Tarbiyah, memenangi pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, kader Jamaah pertama yang memegang kekuasaan di level universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah, juga kader Jamaah Tarbiyah, menjadi Ketua Senat Mahasiswa di universitas yang sama.

Para anggota Jamaah Tarbiyah kemudian mendirikan Lembaga Dakwah Kampus, yang kemudian menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, seperti di Universitas Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum Studi Islam.

Saat itu, kata usrah yang sering dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan, dengan menggunakan sistem sel ala Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader.Dijk, C. van (Cornelis). Rebellion under the banner of Islam : the Darul Islam in Indonesia. The Hague: M. Nijhoff, 1981. ISBN 90-247-6172-7

Meskipun adanya berbagai faksi dan kubu di dalam tubuh LDK, semuanya sepakat membentuk FSLDK Indonesia pada 1986.Sejarah awal FSDK  di situs resmi LDK Insani Universitas Diponegoro Pertemuan tahunan ke-10 FSLDK di Malang pada 1998 dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).Richard Kraince. "The Role of Islamic Student Groups in the Reformation Struggle: KAMMI". Studia Islamika, vol. 7, no. 1, 2000

 Partai Keadilan 
KAMMI muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto, dipimpin oleh Fahri Hamzah.Machmudi, Yon. 2008. Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS). Canberra: Australian National University Press. ISBN 978-1-921536-25-0 Sejurus setelah mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI telah mempertimbangkan berdirinya sebuah partai Islam. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Keadilan (disingkat PK). Kendati tokoh elit KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan formal.

300px|ka|jmpl|Ribuan kader PKS menyambut presiden Anis Matta di Pekanbaru, 15 Juni 2013.
Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998, dan mengangkat Didin Hafidhuddin sebagai presiden pertamanya. Di pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, PK mendapat 1,436,565 suara, sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional dan mendapat tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demikian, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen, sehingga memaksa partai ini melakukan stembus accord dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999.

Pasca Pemilu 1999, PK mengganti Kepemimpinan Partai nya, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il sebagai Presiden Partai ke-2.

Nurmahmudi Isma'il kemudian, ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000.

Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.   Profil  di Gatra

 Partai Keadilan Sejahtera 

Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat. Presiden partai, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS.

 Jaringan 
PKS, lewat bidang Kepanduan dan Olahraga yang berada sejajar dengan bidang teritorial dan badan-badan lainnya di bawah presiden, telah mengembangkan berbagai organisasi kepanduan yang berfungsi sebagai "sayap partai" yang berafiliasi secara formal dengan partai, seperti Garda Keadilan, organisasi pemuda Gema Keadilan, Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), serta Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS).

Bidang Kebijakan Publik mengurusi teritorial politik dan berhubungan dengan kelompok pemikir yang berafiliasi formal atau tidak formal dengan PKS, antara lain Serikat Pekerja Keadilan (SPK) Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Central for Indonesian Reform (CIR), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Institute for Economics Studies (INFES), Institute of Students and Youth for Democracy (INSYD) dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS).

 Sistem kaderisasi 
Seleksi dan pola rekrutmen kader PKS unik dalam perpolitikan Indonesia. Kader PKS dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan diri tetapi diajukan oleh sekelompok individu dan atau oleh murabbi (guru pembimbing) menggunakan metode Tarbiyah (pendikan) berkesinambungan dan terjadwal (halaqah). PKS memakai dua strategi dalam merekrut kader. Yang pertama adalah pola rekrutmen individual (al-da'wah al-fardhiyyah), atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti usrah (keluarga), halaqah (kelompok studi), liqa (pertemuan mingguan), rihlah (rekreasi), mukhayyam (perkemahan), daurah (pelatihan intelektual) dan nadwah (seminar). Sistem yang digunakan PKS ini mirip dengan sistem rekrutmen gerakan Islamis di Mesir.Wickham, Carrie Rosefsky. 2002. Mobilizing Islam: Religion, Activism and Political Change in Egypt. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-12573-9. Yang kedua adalah pola rekrutmen institusional (al-da'wah al'amma). PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal, sehingga partai dapat mencari individu potensial untuk dijadikan kader partai.

PKS mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam pelatihan hierarkis yang disebut marhalah. Pelatihan ini mencakup proses pembelajaran (ta'lim), pelatihan keorganisasian (tandzim), pembinaan karakter (taqwin) dan evaluasi (taqwim).Damanik, Ali Said. Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia. Jakarta: Teraju.

Dalam sumpahnya sebagai anggota PKS, kader harus mengucapkan baiat secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat. Dengan demikian, sistem sumpah ini tidak memungkinkan non-Muslim menjadi kader PKS. Namun sesuai hasil Munas 2010 di Jakarta, PKS membedakan antara kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat oleh sistem kaderisasi, sehingga sudah pasti seorang Muslim. Sementara anggota adalah siapa saja yang terikat kepada organisasi dan bersifat lebih umum dan terbuka.

 Internasional 
Kader PKS di luar negeri tercatat sebanyak 7,000 orang dan 22 Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) yang tersebar di 22 negara. Jumlah ini merupakan jumlah kader partai politik Indonesia terbesar yang berada di luar negeri. Banyaknya jumlah kader di luar Indonesia ini dimanfaatkan partai untuk menyasar satu kursi DPR.Syarifah Nur Aida, "Kumpulkan Kader di Turki, PKS Incar Satu Kursi di Luar Negeri". Detik.com, 22 April 2013
 Mesir 
PK dan PKS telah lama dikaitkan dengan Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Mesir, disebabkan beberapa pendirinya bersekolah di sekolah-sekolah IkhwanSadanand Dhume, Indonesian democracy’s enemy within, YaleGlobal. Beberapa indikasi yang terlihat adalah saat Mardani Ali Sera, juru bicara PKS, membenarkan bahwa beberapa karya pendiri Ikhwan, Hasan al-Banna, menjadi bacaan dan juga rujukan dalam proses pengkaderan partai.Sopyani, Yayan, "Jubir PKS: Kita Hanya Punya Hubungan Hati dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir". Rakyat Merdeka Online, 4 Juli 2013 PKS juga diklaim ikut serta dalam Revolusi Mesir 2011, meskipun kabar tersebut kemudian dibantah dan menegaskan bahwa para kader partai (yang diberitakan sebanyak 600 orang, sebagian besar berstatus mahasiswa) di Mesir hanya berperan menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia yang terjebak di Mesir."PKS Bantah Terlibat Revolusi Mesir". Kompas, 6 Februari 2011 Namun, PKS menyatakan "berduka" atas penggulingan presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi pada Juli 2013 oleh militer Mesir, sekaligus menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menekan militer Mesir.Indra Subagja, "PKS Berduka untuk Morsi, Desak Pemerintah RI Tekan Militer Mesir". Detik.com, 5 Juli 2013

Hubungan PKS dan Ikhwanul Muslimin juga dibenarkan oleh Yusuf al-Qaradawi, salah satu tokoh Ikhwan yang berpengaruh,Qaradhawi, DR. Yusuf (2001), Umat Islam Menyongsong Abad ke-21, Era Intermedia, Solo, ISBN 979-9183-56-1 pp. 92; dan juga oleh pendiri PK, Yusuf Supendi (eks. Kader PKS), yang mengatakan bahwa 90% pendanaan PK untuk pemilihan umum pada 1999 didanai oleh partai-partai seideologi di Timur Tengah."Pendiri Akui PKS Memang Ikhwanul Muslimin" . Tempo, 10 Februari 2013 Namun, Ketua Dewan Syariah PKS, Surahman Hidayat, menegaskan bahwa mereka hanya mempunyai "hubungan cita-cita" dengan Ikhwanul Muslimin dan menolak klaim bahwa PKS adalah perwujudan lain dari organisasi tersebut. Surahman justru menyatakan bahwa PKS secara substantif adalah pelanjut perjuangan Masyumi.Febriana Firdaus. "PKS dan Ikhwanul Muslimin Ada Hubungan Cita-Cita " . Yahoo! Indonesia, 11 Februari 2013
 Turkiye 
PKS juga disebut mempunyai kemiripan dengan Partai Keadilan dan Pembangunan yang pada saat itu pimpinan Abdullah Gül yang berkuasa di Turkiye. Surahman Hidayat juga membenarkan bahwa mereka juga sering mengunjungi kader AKP di Turkiye "untuk perbandingan".Febriana Firdaus, "PKS Mirip Partai Keadilan di Turki dan Mesir". Tempo, 11 Februari 2013 Kedekatan ini juga diperkuat dengan banyaknya seminar dan silaturahim antara PKS dan AKP, salah satunya seperti saat para petinggi AKP berkunjung ke Jakarta pada Februari 2012."PKS Pelajari Kemenangan ala Partai Keadilan & Pembangunan Turki". Republika, 24 Februari 2012 PKS juga menggelar pertemuan kader sedunia di Istanbul pada April 2013. Meskipun presiden Anis Matta menyatakan bahwa pemilihan Istanbul adalah karena posisi strategik kota tersebut di tengah-tengah Asia, Eropa dan Afrika, Anis juga menjadwalkan pertemuan dengan petinggi AKP dan mengharapkan agar kader-kader dapat belajar dari kesuksesan AKP di Turki.Rachmadin Ismail, "Presiden PKS Kumpulkan Pengurus PKS Sedunia di Turki". Detik.com, 24 April 2013
 Palestina 
PKS dikenal sebagai salah satu partai yang paling vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina."Tifatul: Sejak Berdiri, PKS Selalu Bantu Palestina". Detik.com, 19 November 2012 Beberapa aksi PKS untuk kemerdekaan Palestina antara lain dengan menempuh jalur demonstrasi, seperti yang dilakukan pada Maret 2010 di kompleks Monas."Siang Ini, 150 Ribu PKS Demo Bela Palestina". VIVA.co.id, 20 Maret 2010 Tak jarang pula PKS mengecam negara yang tidak mendukung upaya kemerdekaan Palestina, seperti pada November 2012, saat Amerika Serikat tidak menyetujui masuknya Palestina sebagai negara pemantau di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.Ya'cob Biliocta. "PKS kecam Amerika yang tak dukung kemerdekaan Palestina". Merdeka.com, 30 November 2011 Demonstrasi PKS dikenal dengan mengorganisir puluhan ribu kader dan tak jarang pula umat non-Muslim ikut di dalamnya, seperti politisi PDI Perjuangan, Sabam Sirait, yang ikut berdemonstrasi bersama massa PKS pada Maret 2010."Ikut Demo PKS, Sabam Sirait Kutuk Israel". Okezone, 20 Maret 2010 Selain itu, PKS juga memanfaatkan massa kadernya yang besar untuk menggalang dana dalam jumlah yang besar, dan sering kali sumbangan tersebut disampaikan langsung lewat utusan khusus PKS ke Palestina, seperti saat penggalangan dana serentak seluruh DPW PKS di Indonesia pada bulan November 2012."Sumbang Palestina, PKS Lelang Hiasan Meja". Kompas, 25 November 2012"PKS Madiun Galang Dana untuk Palestina". Tempo, 23 November 2012

 Perolehan suara 
 Pemilu Jumlah kursi Jumlah suara Persentase Hasil Urutan19991.436.5651,36% 7 kursi; Pro-pemerintahOposisi720048.325.0207,34% 38 kursi; Pro-Pemerintah620098.204.9467,88% 12 kursi; Pro-Pemerintah42014 8.480.2046,79% 17 kursi; Oposisi72019 11.493.6638,21% 10 kursi; Oposisi62024 12.781.3538,42% 3 kursi; Pasokan Koalisi6

 Perolehan suara per provinsi 
  Provinsi  1999  2004  2009  2014  2019  2024+Persentase jumlah suara PKS untuk DPR-RI pada pemilihan umum legislatif 1999–2024 Aceh 1,6 9,1 7,1 7,8 8,2 7,3 Sumatera Utara 0,8 7,7 7,4 7,2 9,5 8,1 Sumatera Barat 2,9 11,8 8,9 8,6 13,1 13,1 Riau 1,2 6,6  7,4 7,1 12,7 11,3 Kepulauan Riau 10,9 11,7 8,0 8,7 10,3 Jambi 0,8 5,4 5,1 4,2 5,8 5,5 Sumatera Selatan 1,5 6,1 6,3 6,2 6,1 6,0 Kepulauan Bangka Belitung 5,6 7,3 7,2 5,0 4,3 Bengkulu 2,6 8,2 8,4 8,2 10,0 6,1 Lampung 1,9 8,1 8,6 8,7 7,8 6,5 DKI Jakarta 4,8 22,3 18,4 10,7 17,7 19,0 Luar negeri 9,8 14,7 9,1 8,3 Jawa Barat 2,3 11,4 10,9 9,0 13,5 13,3 Banten 11,9 11,1 8,1 11,6 10,6 Jawa Tengah 0,8 4,8 7,1 6,2 5,8 7,1 Daerah Istimewa Yogyakarta 1,5 7,3 9,1 7,2 10,5 11,9 Jawa Timur 0,4 3,0 5,3 4,4 3,9 4,8 Bali 0,1 1,0 1,7 1,8 1,7 0,8 Nusa Tenggara Barat 1,0 5,5 8,0 10,5 11,0 10,6 Nusa Tenggara Timur 0,2 1,0 1,8 2,6 2,0 2,0 Timor Timur 0,0  colspan=5   Kalimantan Barat 0,6 3,5 4,0 4,1 6,1 4,6 Kalimantan Tengah 0,3 2,9 4,1 4,3 3,1 2,2 Kalimantan Selatan 1,2 10,7 10,7 8,5 10,1 7,6 Kalimantan Timur 1,6 9,6 9,3 8,0 9,2 7,2 Kalimantan Utara 6,6 3,3 Sulawesi Utara 0,2 1,6 2,5 2,9 1,2 1,9 Gorontalo 3,4 5,4 4,2 3,6 2,4 Sulawesi Tengah 0,6 3,8 9,5 5,9 6,2 5,9 Sulawesi Selatan 0,7 7,3 8,0 7,7 5,3 7,6 Sulawesi Barat 6,5 3,2 1,5 2,9 Sulawesi Tenggara 0,7 4,4 5,6 5,1 6,6 4,3 Maluku 2,0 7,3 5,5 5,3 10,3 14,1 Maluku Utara 10,6 6,4 11,4 9,2 10,1 Papua 0,4 2,3 2,4 5,4 2,4 4,2 Papua Selatan 9,0 Papua Tengah 2,7 Papua Pegunungan 11,1 Papua Barat 2,9 3,1 2,4 2,7 6,1 Papua Barat Daya 4,6

 Daftar Pimpinan 

 Struktur kepengurusan 
Berikut ini adalah susunan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera masa khidmat 2020–2025 hasil Musyawarah Nasional ke-V PKS:https://pks.id/content/susunan-dewan-pimpinan-tingkat-pusat-partai-keadilan-sejahtera

 Ketua Majelis Syuro:
 Muhammad Sohibul Iman
 Wakil Ketua Majelis Syuro:
 Ahmad Syaikhu
 Suharna Surapranata
 KH. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid Lc
 Sekretaris Majelis Syuro:
 Suswono
 Ketua Majelis Pertimbangan Pusat:
 Mulyanto
 Ketua Dewan Syariat Pusat:
 Dr. KH. Muslih Abdul Karim, MA.
 Presiden:
 Al Muzzammil Yusuf
 Sekretaris Jenderal:
 Muhammad Kholid
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Organisasi, Kinerja, Administrasi dan Sistem Informasi Pusat Data:
 Muhammad Arfian
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Personalia dan Kerumahtanggaan:
 Ayon Prasetyawan
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan Advokasi:
 Zainudin Paru
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program dan Isu Strategis:
 Iie Sumirat Sundana
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Antar Lembaga:
 Dr. Moh. Rozaq Asyhari
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Protokoler dan Pengamanan Pimpinan:
 Sugeng Susilo
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Perencanaan dan Kajian:
 Haryo Setyoko
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah:
 Tengku Farida Rachmayanti
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Publik:
 Ahmad Fathul Bari
 Bendahara Umum:
 Mahfudz Abdurrahman
 Wakil Bendahara Umum:
 Deni Triesnahadi
 Hero E. A. Putra
 Unggul Wibawa
 Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri:
 Sukamta
 Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan:
 Bukhori
 Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah:
 Dr. Zulkieflimansyah
 Ketua Bidang Pembinaan Kader:
 Muhammad Said
 Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa:
 Syahrul Aidi Maazat
 Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi dan Kader:
 Rofik Hananto
 Ketua Bidang Kepemudaan:
 Gamal Albinsaid
 Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga:
 Dr. Kurniasih Mufidayati
 Ketua Bidang Hubungan Masyarakat:
 Ahmad Mabruri Mei Akbari
 Ketua Bidang Seni dan Budaya:
 Ecky Awal Mucharam
 Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan:
 Al Muzzammil Yusuf
 Ketua Bidang Pemenangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah:
 Sigit Sosiantomo
 Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial:
 Dr. Netty Prasetiyani
 Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah:
 Ali Akhmadi
 Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan:
 Dr. Anis Byarwati
 Ketua Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup:
 Dr. Mardani
 Ketua Bidang Ketenagakerjaan:
 Muhammad Martri Agoeng
 Ketua Bidang Tani dan Nelayan:
 Riyono
 Ketua Bidang Kepanduan:
 Yoyok Switohandoyo
 Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut):
 Hendry Munief
 Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel):
 Ahmad Junaidi Auly
 Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar):
 Achmad Ru'yat
 Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta (Jatijaya):
 Abdul Fikri Faqih
 Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra):
 Johan Rosihan
 Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan:
 Alifudin
 Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi:
 Suryadarma
 Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur (Intim):
 Dr. Muhammad Kasuba
 Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi:
 Tubagus Soemandjaja Rukmandis
 Ketua Komisi Organisasi dan Wilayah:
 Dr. Hermanto
 Ketua Komisi Kebijakan Publik:
 Memed Sosiawan
 Ketua Komisi Kajian Strategis:
 Dr. Abdul Kharis Almasyhari
 Ketua Komisi Ideologi:
 Musoli
 Ketua Komisi Ketahanan Keluarga:
 Wirianingsih
 Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syari, Organisasi, dan Etik:
 Abdul Muiz Saadih
 Ketua Komisi Kajian dan Bayan:
 Abdullah Haidir
 Ketua Komisi Bina Keluarga Sakinah:
 Dr. K. H. Muslih Abdul Karim
 Ketua Komisi Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia:
 Iman Santoso
 Ketua Komisi Keumatan:
 Zufar Bawazir
 Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (MPR RI):
 Tifatul Sembiring
 Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (DPR RI):
 Dr. Jazuli Juwaini

 Kontroversi 
 PKS Watch 
Pada tahun 2010, muncul sebuah situs blog bernama PKSWatch yang mengkritik kebijakan-kebijakan PKS dan menuai reaksi keras dari simpatisan PKS, yang kemudian mendorong terbentuknya blog PKSWatch Watch. Situs ini bukanlah situs resmi PKS. Namun belakangan situs ini tidak kembali muncul ke publik karena merasa adanya perbedaan pandangan dengan PKS."Blog yang Bikin Warga PKS 'Murka' Akhirnya Ditutup". Eramuslim, 21 Juni 2010

 Forum Kader Peduli 
Forum Kader Peduli, berdiri pada September 2008 dan berpusat di Masjid Al Hikmah Mampang Prapatan, tempat PKS pertama kali dideklarasikan. Tokoh penting yang jadi pentolan di forum ini antara lain Yusuf Supendi, salah satu deklarator Partai Keadilan. Namun di balik Yusuf, ada lagi tokoh yang lebih berpengaruh yakni Syamsul Balda, mantan wakil presiden Partai Keadilan. Forum ini ditujukan untuk "membeberkan" "borok" para petinggi PKS saat itu."Puncak Kemarahan Faksi Keadilan Pada Kesejahteraan" . Detik.com, 24 Maret 2011

 Buku Ilusi Negara Islam 
Pada 16 Mei 2009, sebuah buku bertajuk Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia diterbitkan oleh The Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, Maarif Institute, dan Libforall Foundation."Buku Ilusi Negara Islam Diluncurkan". Republika, 17 Mei 2009 Peluncuran buku ini dihadiri oleh mantan presiden, Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif dan tokoh Nahdlatul Ulama, Mustofa Bisri.

Buku ini menuai kontroversi baik di dalam maupun luar negeri"Mahasiswa Mesir Kritik Total Buku Ilusi Negara Islam". Eramuslim, 29 Juni 2009 karena melukiskan PKS dan Hizbut Tahrir IndonesiaIndra Subagja. "Hizbut Tahrir: Buku Ilusi Negara Islam Tak Toleran". Detik.com, 22 Mei 2009 sebagal kelompok garis keras Islam transnasional. Dalam buku ini, PKS dilukiskan melakukan infiltrasi ke sekolah dan perguruan tinggi negeri dan berbagai institusi yang mencakup pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan Islam, antara lain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.Indra Subagja. "'Ilusi Negara Islam', Respons NU & Muhammadiyah Atas PKS & Hizbut Tahrir". Detik.com, 22 Mei 2009 Buku ini diklaim telah melanggar kode etik penelitian dan beberapa informasi yang sulit dipercaya, seperti dicantumkannya Gus Dur sebagai editor, padahal saat itu dia sedang mengalami gangguan penglihatan,Saiful Khaliq S. "Ethical Research Misconduct dalam ‘Ilusi Negara Islam’". Eramuslim, 20 Juni 2009 sampai gugatan tiga orang dosen IAIN Sunan Kalijaga karena merasa namanya dicatut sebagai tim peneliti.Indra Subagja. "Dicatut, Dosen UIN Yogyakarta Gugat 'Ilusi Negara Islam'". Detik.com, 27 Mei 2009

 Keterbukaan 
PKS menggelar musyawarah kerja nasional 2008 mereka di Hotel Inna Grand Beach, Sanur, Denpasar, Bali, pada 1 Februari 2008.Arifin Asyhdad. "Tak Ada Gema Takbir di Pembukaan Mukernas PKS". Detik.com, 2 Februari 2008 Sebagian elite partai mendeklarasikan PKS sebagai partai terbuka, yang berarti PKS akan menerima calon non-Muslim bertanding atas tiket partai tersebut.Elvan Dany Sutrisno. "Yusuf Supendi dan Simpul Perpecahan PKS". Detik.com, 18 Maret 2011"PKS Nyatakan Terbuka Menerima Kader Non-Muslim". Republika, 20 Juni 2010 Namun, pernyataan tersebut memicu konflik internal antara kalangan petinggi partai. Ketua Dewan Syariah Pusat, Surahman Hidayat menyatakan mendukung langkah tersebut."'PKS Terbuka Bukan Ikut-ikutan'". Diarsipkan dari Republika, 1 Februari 2008,

Keputusan ini ditentang habis-habisan oleh salah satu pendiri PK, Yusuf Supendi. Ia menuding Ketua Majelis Syuro, Hilmi Aminuddin, dan sekretaris jenderal saat itu, Anis Matta (kemudian menjadi presiden) sebagai kalangan yang menginginkan PKS sebagai sebuah partai terbuka."Pendiri PKS Serang Anis Matta". Padang Ekspres, 4 Februari 2013

Dalam Mukernas ke-2 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada 16 Juni 2010, dibahas pula kemungkinan non-Muslim duduk di kepengurusan partai.Andri Haryanto. "Munas II PKS Bahas Kemungkinan Non Muslim Jadi Pengurus Partai". Detik.com, 16 Juni 2010 Namun, sampai saat ini masih belum ada realisasi dari kemungkinan tersebut, selain adanya beberapa calon legislatif non-Muslim yang bertanding menggunakan tiket PKS untuk pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 di daerah pemilihan Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara TimurMohamad Taufik. "PKS NTT daftarkan 20 Caleg non-muslim". Merdeka.com, 22 April 2013 Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat."Ada Pendeta Jadi Caleg PKS". Republika, 22 April 2013

 Kasus impor daging 

Pada 30 Januari 2013, presiden PKS dan anggota DPR, Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus impor daging sapiMoksa Hutasoit, "Kronologi Kasus Suap Daging Sapi Impor Terkait Anggota DPR Luthfi Hasan". Detik.com, 30 Januari 2013 di Kementerian Pertanian, di mana menterinya, Suswono, merupakan kader PKS."Menteri Suswono Bisa Terseret Kasus Daging Impor?" . Tempo, 1 Februari 2013 Kasus ini turut menyeret Ahmad Fathanah, seorang teman dekat Luthfi yang awalnya diduga juga seorang kader PKS, tetapi kemudian segera dibantahFebriana Firdaus, "Anis: Fathanah Bukan Kader PKS, tetapi Sahabat Luthfi" . Tempo, 13 Mei 2013 oleh Anis Matta, saat itu sekretaris jenderal dan kemudian naik ke posisi presiden partai. Bantahan ini diulangi lagi oleh Fathanah sendiri di hadapan pengadilan.Fajar Pratama, "Fathanah: Saya Calo, Saya Bukan Kader PKS, Saya Sahabat Luthfi". Detik.com, 17 Mei 2013 Luthfi menjadi politikus PKS pertama yang menjadi tersangka KPK.Ahmad Toriq, "Luthfi Hasan, Politikus PKS Pertama yang Jadi Tersangka KPK". Detik.com, 30 Januari 2013 dan kemudian menjadi terpidana.

 Tuduhan Wahabi 
Pada April 2013, Yenny Wahid, putri mantan presiden Abdurrahman Wahid, melarang kader partainya, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, yang gagal lolos verifikasi KPU untuk pemilihan umum 2014, untuk bergabung dengan PKS atau PKB. Yenny menyatakan bahwa PKBIB mengusung visi ahlus sunnah wal jamaah, dan menyatakan bahwa kadernya tidak boleh bergabung ke partai yang tidak mengusung ideologi tersebut.<ref>Nur Khafifah, "Tetap di PKBIB, Yenny Larang Kader Merapat ke PKB dan PKS". Detik.com, 16 April 2013</ref> Menanggapi pernyataan tersebut, presiden Anis Matta juga menyatakan PKS mengusung ideologi ahlus sunnah'',"Tanggapi Yenny, Anis: PKS Juga Ahlu Sunnah". Republika, 17 April 2013 dan ketua fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid memprotes pernyataan tersebut.Syahrul Ansari, "PKS Protes Pernyataan Yenny Wahid". VIVA.co.id, 16 April 2013

PKS sering mendapat tuduhan aliran Wahabi, sebuah gerakan pembaharuan Islam yang tidak mengenal sistem demokrasi dan kepartaian demokrasi. Isu ini dibantah langsung oleh presiden Anis Matta, yang mengklaim bahwa PKS tidak menganut aliran tertentu dan membuka pintu keanggotaan selebar-lebarnya bagi anggota-anggota ormas Islam lain.Abdul Aziz, "PKS bantah beraliran Wahabi". Antara, 4 Juni 2013

 Munculnya Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) 
Menjelang Pemilu 2019, muncul sebuah Gerakan yang bernama Gerakan Arah Baru Indonesia atau biasa disingkat dengan GARBI. Mulanya, gerakan ini diinisiasi oleh mantan Presiden PKS periode 2013-2015, Anis Matta bersama Mahfuz Siddiq, Mahfuz Abdurrahman, Taufik Ridlo, Fahri Hamzah, Jazuli Juwaini, dan Sukamta dengan mensosialisasikan Gerakan ini sebagai arah perjuangan politik PKS ke pimpinan Wilayah PKS pasca-Pemilu 2014. Namun, gerakan ini dituding sebagai "Pengkhianatan" bahkan upaya "Kudeta" PKS kepemimpinan Mohamad Sohibul Iman pada 2015.  Imbas dari gerakan itu, banyak kader dan pimpinan PKS yang diberhentikan akibat mengikuti diskusi-diskusi yang digelar oleh Garbi. Pada 2016, Fahri Hamzah yang pada masa itu juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dipecat oleh PKS yang membuat 'konflik' PKS dengan Garbi semakin memanas. Puncaknya, Pada 30 September 2018 terjadi pengunduran diri Massal Kader PKS di Bali. Yang pada akhirnya mantan Kader PKS yang mundur secara massal ini menyatakan dan mendeklarasikan untuk bergabung dengan Garbi pada 6 Oktober  Kejadian ini juga diikuti mundurnya beberapa kader PKS yang merasa tidak setuju dengan PKS kepemimpinan Sohibul Iman. Tidak sampai disitu, banyak juga mantan Kader PKS yang lebih memilih bergabung dengan Garbi kendati tidak memiliki masalah apapun dengan PKS dibawah kepemimpinan Sohibul Iman. Akhirnya, pada 28 Oktober 2019 Partai Gelora Indonesia dideklarasikan sebagai buntut dari konflik PKS dengan Garbi

 Kader terkenal 

 Galeri 

 Referensi 

 Lihat pula 
 Partai Gelombang Rakyat Indonesia

 Pranala luar 


 Situs resmi Fraksi PKS di DPR 


Keadilan Sejahtera
Keadilan Sejahtera
Keadilan Sejahtera
Kategori:Pendirian tahun 1998 di Indonesia
Kategori:Tokoh Koalisi Merah Putih
Kategori:Partai politik yang didirikan tahun 1998
Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 1999
Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2004
Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2009
Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2014
Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2019
Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2024