Keresidenan

Keresidenan (bentuk tidak baku: karesidenan) adalah sebuah pembagian administratif yang dikepalai oleh residen. Menurut sejarah, pembagian administratif jenis keresidenan hanya pernah digunakan di Raj Britania Raya dan Hindia Belanda serta penerusnya Indonesia dan negara bagian Melaka di Malaysia.

Semenjak krisis pada tahun 1950-an, sudah tidak ada lagi keresidenan dan yang muncul faktor kekuasaannya adalah kabupaten. Keresidenan kemudian dikenal dengan istilah "pembantu gubernur".  Istilah ini sudah tidak digunakan lagi, tetapi sebutan "eks keresidenan" masih dipakai secara informal. Setelah itu, muncul nomenklatur baru yaitu Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang berada di bawah pemerintahan provinsi. Kepala Bakorwil tidak memiliki kewenangan otonom dan administatif karena hanya bertugas mengoordinasikan hal-hal tertentu kepada wali kota atau bupati. Cakupan Bakorwil tidak sama dengan keresidenan, misalnya Provinsi Jawa Tengah; eks Keresidenan Kedu, eks Keresidenan Banyumas, dan eks Keresidenan Pekalongan masuk dalam satu Bakorwil.

Pengaruh pemberlakuan sistem keresidenan di Indonesia tampak pada pembagian tanda kendaraan bermotor hingga saat ini.

 Sejarah 

 India dan kemaharajaannya 

jmpl|200x200px|Kantor Pusat Keresidenan Teluk Persia di Bushehr pada 1902.
Keresidenan dalam sejarah pertama kali digunakan oleh Imperium Britania di India Britania. Pada masa ini, keresidenan adalah sebuah distrik yang menjadi bagian administratif suatu negara atau wilayah. Awalnya, keresidenan didirikan dengan tujuan perdagangan, tetapi pada abad ke-19 berubah menjadi politik secara keseluruhan. Setiap keresidenan dikepalai oleh seorang residen. Setiap residen melaporkan pekerjaannya ke Perusahaan Hindia Timur (hingga 1858), Pemerintah India (sejak 1858), atau salah satu pemerintah provinsi bawahannya. Sistrem keresidenan politik Britania tumbuh hingga 1880-an, ketika sistem ini meliputi 45% Asia Selatan dan Burma, 35% Asia Barat Daya, dan bahkan sebagian kecil Afrika Timur.

Keresidenan yang menjadi bagian dari Kemaharajaan Britania pun terdapat di kawasan Timur Tengah yang dikuasai oleh Britania, yaitu Keresidenan Teluk Persia—keresidenan terbesar dan terstrategis India—yang meliputi Negara-Negara Gencatan Senjata, bagian selatan Persia, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar. Pusat keresidenan ini berada di Pulau Qeshm, lalu dipindahkan ke Bushehr pada 1822, kemudian dipindahkan lagi ke Bahrain pada 1946. Terdapat pula Keresidenan Aden (hingga Afrika Timur) yang berubah menjadi Protektorat Aden pada 1890-an, Keresidenan Arab Turki yang berpusat di Bagdad, dan Keresidenan Basra. Terdapat pula Keresidenan Nepal yang beribu kota di Kathmandu.

 Hindia Belanda dan Indonesia 
jmpl|259x259px|Raffles memecah Jawa menjadi 16 keresidenan dengan tujuan untuk mengurangi kekuasaan para raja dan sultan.|al=|kiri
Hindia Belanda dikuasai Britania Raya pada 1811 dengan menempatkan Letjen Thomas Stamford Raffles. Ia memerintah bekas jajahan Belanda ini dengan membagi-bagi Pulau Jawa menjadi beberapa keresidenan (residency dalam bahasa Inggris). Keresidenan-keresidenan ini dikepalai oleh para residen bangsa Eropa. Residen-residen ini membawahi para bupati bangsa pribumi yang mengepalai wilayah kabupaten. Residen pun diberi wewenang untuk menjalankan tugas-tugas dalam bidang administrasi, pemerintahan, fiskal, peradilan, dan kepolisian. Dalam bidang peradilan, perkara besar akan dibawa ke tingkat keresidenan, sedangkan perkara kecil akan dibawa ke tingkat kabupaten.

Pada 1816, Hindia Belanda diserahkan kembali ke tangan Belanda sesuai dengan Konvensi London 1814. Pada zaman ini, diadakan kembali pembentukan keresidenan (residentie dalam bahasa Belanda) dan kabupaten secara resmi, tepatnya saat van der Capellen memerintah. Menurut Peraturan Komisaris Jenderal No, 3 tanggal 9 Januari 1819 yang dimuat dalam Staatsblad No. 16 tahun 1819, dibentuklah dua puluh keresidenan di Pulau Jawa: Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kedu, Grobogan dan Jipang, Yogyakarta, Surakarta, Jepara dan Juana, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Madura dan Sumenep, Rembang, dan Gresik.

Pada zaman penjajahan Belanda, seorang residen menjadi penguasa penjajahan tertinggi sekaligus mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda di wilayah kekuasaannya. Residen pun menjadi wakil dan lambang Pemerintah Hindia Belanda di keresidenannya dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tangannya. Dengan itu, kekuasaannya mutlak dan tak terbatas.

Sejarah keresidenan terus berlanjut hingga pendudukan Jepang. Pada zaman tersebut pemerintahan provinsi ditiadakan sehingga keresidenan (syu dalam bahasa Jepang) menjadi bagian administratif tertinggi di Hindia Belanda Jepang. Setelah kemerdekaan, pembagian adminsitratif keresidenan masih diwariskan. Keresidenan memiliki Dewan Perwakilan Rakyatnya sendiri. Hak otonomi keresidenan dicabut pada 1948; keresidenan tetap menjadi bagian administratif. Pada Undang-Undang pembentukan provinsi yang dibuat pada 1950, keresidenan-keresidenan yang bergabung membentuk provinsi dihapuskan, seperti penghapusan Pemerintahan Daerah Keresidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon serta pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah keresidenan-keresidenan tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.jmpl|300px|Kediaman residen Kalimantan Barat di Pontianak
jmpl|300px|Kediaman residen Banyumas di Banyumas
jmpl|300px|Kediaman residen Lampung di Teluk Betung

COLLECTIE TROPENMUSEUM Het residentiehuis TMnr 10015450|jmpl|300px|Kediaman residen Probolinggo di Probolinggo
jmpl|300px|Peta pembagian Keresidenan Jawa dan Madura tahun 1931

 Daftar Keresidenan di Hindia Belanda 
pus|jmpl|380x380px|Peta Hindia Belanda yang menyertakan wilayah keresidenannya pada tahun 1893.
+Daftar keresidenan di Hindia Belanda pada tahun 1942Nama keresidenan (bahasa Belanda)Nama keresidenan (bahasa Indonesia)IbukotaBekas cakupan wilayah Atjeh en OnderhoorighedenAceh dan Daerah TaklukannyaKoetaradjaSeluruh Provinsi AcehOostkust van SumatraPantai Timur SumateraMedanSumatera Utara bagian timurTapanoeliTapanuliSibolgaSumatera Utara bagian baratWestkust van SumatraPantai Barat SumateraPadangSeluruh Provinsi Sumatera Barat ditambah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan sebagian wilayah KamparRiouwRiauTandjoengpinangSeluruh Provinsi Riau dikurangi sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan ditambah Seluruh Provinsi Kepulauan RiauDjambiJambiDjambiSeluruh Provinsi Jambi dikurangi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai PenuhBenkoelenBengkuluBenkoelenSeluruh Provinsi Bengkulu ditambah Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir BaratPalembangPalembangPalembangSeluruh Provinsi Sumatera SelatanLampoengsche DistrictenDistrik-distrik LampungTeloekbetoengSeluruh Provinsi Lampung dikurangi Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir BaratBangka en BillitonBangka dan BelitungPangkalpinangSeluruh Provinsi Kepulauan Bangka BelitungBantamBantenSerangKabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, dan LebakBataviaBatavia/BetawiBataviaSeluruh Provinsi DKI Jakarta ditambah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, sebagian wilayah Kota dan sebagian wilayah Kabupaten Bekasi (kecuali wilayah Kawedanan Jonggol/Tjibaroesa), Karawang, Purwakarta, dan SubangBuitenzorgBogorBuitenzorgKabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur ditambah sebagian wilayah Kota dan sebagian wilayah Kabupaten Bekasi (Kawedanan Jonggol/Tjibaroesa)Priangan/Preanger-RegentschappenPrianganBandoengKabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, dan PangandaranCheribonCirebonCheribonKabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Indramayu dan MajalengkaPekalongan PekalonganPekalonganKabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, dan BatangSemarangSemarangSemarangKabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Demak, GroboganJapara-RembangPatiPatiKabupaten Jepara, Pati, Rembang, Kudus, BloraBanjoemasBanyumasBanjoemasKabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan BanjarnegaraKedoeKeduMagelangKabupaten Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Kebumen, Karanganyar Roma (dibubarkan 1936), Wonosobo, TemanggungSoerabajaSurabayaSoerabajaKabupaten Gresik, Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto, Sidoarjo dan Kota SurabayaBodjonegoroBojonegoroBodjonegoroKabupaten Bojonegoro, Tuban, dan LamonganMadioenMadiunMadioenKabupaten Madiun, Kota Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, PacitanKediriKediriKediriKabupaten Kediri, Kota Kediri, Nganjuk, Blitar, Kota Blitar, Tuluangagung, dan TrenggalekMalangMalangMalangKabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Bangil, Probolinggo, Kota Probolinggo, dan LumajangBezoekiBesukiBondowosoKabupaten Situbondo, Bondowoso, Jember, dan BanyuwangiMadoeraMaduraPamekasanKabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan SumenepWesterafdeeling van BorneoDivisi Barat BorneoPontianakSeluruh Provinsi Kalimantan BaratZuider en Oosterafdeeling van BorneoDivisi Selatan dan Timur BorneoBandjermasinSeluruh Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan UtaraManadoManadoManadoSeluruh Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi TengahCelebes en OnderhoorighedenCelebes dan Daerah TaklukannyaMakassar
(Ujung Pandang)Seluruh Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi TenggaraMolukkenMalukuAmboinaSeluruh Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pengunungan, Papua Tengah, dan Papua SelatanTimor en OnderhoorighedenTimor dan Daerah TaklukannyaKoepangSeluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur ditambah Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota BimaBali en LombokBali dan LombokSingaradjaSeluruh Provinsi Bali ditambah Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur

 Bekas keresidenan 
+Daftar Bekas keresidenan yang pernah ada di Jawa (1925–1931)Nama keresidenanIbukotaPeriodeBekas cakupan wilayahEjaan BelandaEjaan IndonesiaWest PrianganPriangan BaratSoekaboemi1925–1931Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan CianjurMidden PrianganPriangan TengahBandoeng1925–1931Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi dan SumedangOost PrianganPriangan TimurTasikmalaja1925–1931Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Kota Banjar, dan PangandaranKrawangKarawangPoerwakarta1925–1931Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan SubangIndramajoeIndramayuIndramajoe1925–1931Kabupaten Indramayu dan MajalengkaTegalTegalTegal1928–1931Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan BrebesNoord BanjoemasBanyumas UtaraBanjoemas1928–1931Kabupaten Banyumas dan PurbalinggaZuid BanjoemasBanyumas SelatanTjilatjap1928–1931Kabupaten Cilacap dan sebagian wilayah Kebumen (Kabupaten Karanganyar/Roma) WonosoboWonosoboWonosobo1928–1931Kabupaten Wonosobo dan BanjarnegaraBagelenBagelenPoerworedjo1928–1931Kabupaten Purworejo dan sebagian wilayah Kebumen (Kabupaten Pandjer)KoedoesKudusKoedoes1928–1931Kabupaten Kudus, Demak, dan JeparaRembangRembangRembang1928–1931Kabupaten Rembang dan PatiBloraBloraBlora1928–1931Kabupaten Blora dan GroboganGriseeGresikGrisee1928–1931Kabupaten Lamongan dan GresikModjokertoMojokertoModjokerto1928–1931Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan JombangPonorogoPonorogoPonorogo1928–1931Kabupaten Ponorogo dan PacitanBlitarBlitarBlitar1928–1931Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Trenggalek, dan TulungagungPasoeroeanPasuruanPasoeroean Bangil1928–1931Kabupaten Pasuruan dan Kota PasuruanProbolinggoProbolinggoProbolinggo1928–1931Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan LumajangBondowosoBondowosoBondowoso1928–1931Kabupaten Bondowoso dan SitubondoDjemberJemberDjember1928–1931Kabupaten Jember dan BanyuwangiWest MadoeraMadura BaratBangkalan1928–1931Kabupaten Bangkalan dan SampangOost MadoeraMadura TimurPamekasan1928–1931Kabupaten Pamekasan dan Sumenep

+Daftar Bekas keresidenan yang pernah ada di Semenanjung Melayu (1818–1825)Nama keresidenanIbukotaPeriodeBekas cakupan wilayahEjaan BelandaEjaan Indonesia Malacca Melaka Kota Melaka1818-1825 Seluruh negara bagian Melaka di Malaysia (Distrik Melaka Tengah, Jasin dan Alor Gajah) 

 Rujukan 

 Pranala luar 

 Goverment of the Netherlands East-Indies, Political division of territories in N.E.Indies,.pdf , Dirk Teeuwen, 2007


Kategori:Pembagian administratif Indonesia