Pemilihan umum

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Pengertian Pemilu di Indonesia sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Seperti pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasra, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, tetapi dalam kampanye Pemilu, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak digunakan kandidat atau peserta Pemilu selaku komunikator politik.Arifin, Anwar. Pencitraan dalam politik, (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006) hal.39

Untuk menjaga persatuan masyarakat meskipun terdapat perbedaan pandangan politik serta menghindari kritik terhadap teknik agitasi dan propaganda yang harus dilakukan kandidat, peserta Pemilu, atau komunikator politik menggunakan cara tatap muka, memberikan informasi yang jelas, menggunakan komunikasi verbal, aktif mendengarkan masukan positif dari masyarakat, bertanya, mengendalikan emosi dan diplomasi.https://deepublistore.com/blog/materi/teknik-komunikasi-efektif/

Dalam Pemilu, para pemilih disebut konstituen, kepada merekalah  peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.https://law.uii.ac.id/blog/2018/12/04/kampanye-pemilu-dan-janji-politik-oleh-jamaludin-ghofur-s-h-m-h/ Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2023%20THN%202018.pdf

Dalam UU No. 7 / 2017 pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 (tqjuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah kawin. Sedangkan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai.https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/14014881/ini-alur-penghitungan-suara-dari-tps-hingga-ke-tingkat-nasional?page=all Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.https://batamkota.bawaslu.go.id/?p=188

 Pemilih 
Menurut UU No.7 pasal 348-350 tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin. Genap berusia sekurang-kurangnya 17 tahun patokannya adalah pada hari pemungutan suara. Sedangkan status kawin atau pernah kawin ditentukan oleh data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta pernyataan dari calon pemilih

Dalam Pemilu, pemilih dikelompokkan atas tiga kategori, yaitu Pemilih Tetap, Pemilih Tambahan dan Pemilih Khusus. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu.

Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Mekanisme penetapan DPT dimulai dari KPU Kabupaten/Kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk disandingkan dengan DPT Pemilu terakhir di Kab/Kota itu. Data tersebut dilakukan pemutakhirannya dengan cara mencocokkan sekaligus penelitian (coklit) kepada WNI. Hasil coklit itu disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan di desa/kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat. DPS kemudian diperbaiki, menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Setelah diumumkan kepada masyarakat dan diperbaiki bila ada kekeliruan, maka DPSHP itu ditetapkan menjadi DPT.

Pemilih Tambahan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat dia terdaftar, karena kaeadaan tertentu dari pemilih itu sendiri. Menurut UU NO.7 pasal 210 Tahun 2017, Pemilih Tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan, sehingga namanya dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan harus menunjukkan surat pindah memilih (Formulir A5), KTP dan/atau surat identitas lain (KK, paspor atau SIM) kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS yang baru.

Pemilih khusus adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT maupun DPTb, namun memiliki hak memilih. Pemilih khusus dapat menggunakan hak pilihnya di sembarang TPS asalkan melapor di TPS yang dituju 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir, menunjukkan KTP atau identitas lain kepada  KPPS, serta surat suara masih tersedia di TPS tersebut.

 Penentuan Jumlah Kursi  
Daftar partai (party-list) dalam sistem proporsional terbagi 4 yaitu:
 Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)
 Metode   Penjelasan rumus  Rumus D'Hondt  suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.  . Sainte Laguë (asli)  suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.  . Sainte Laguë (modifikasi)  suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1.4, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.   kecuali s=0. Danish  suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya.  . Huntington–Hill  suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan akar angka serial: 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya.   di mana s≠0.

 Keterangan:
 V adalah jumlah suara sah partai politik/individual.
 s adalah jumlah kursi berdasarkan bilangan cacah kecuali keterangan tersebut.

 Jika jumlah pembagian pada posisi pertama dari partai bawah dengan kedua dari partai atas maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.
 Dalam tersisa satu kursi di mana dua atau lebih partai yang mempunyai jumlah suara yang sama maka:
 Jika berada pembagian di posisi yang sama, terambil partai yang memiliki jumlah suara terbanyak.
 Jika berada pembagian di posisi yang beda, terambil partai yang berada perhitungan pembagian yang sebelumnya.

 Suara sisa terbanyak/Kuota (Largest remainder)
 Metode   Rumus Hare   Droop   Imperiali   Hagenbach-Bischoff  

 Jika jumlah sisa suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan bawah.
 Dalam tersisa satu kursi di mana dua atau lebih partai yang mempunyai jumlah suara yang sama maka:
 Jika berada suara sisa di posisi yang sama, terambil partai yang memiliki jumlah suara terbanyak.
 Jika berada suara sisa di posisi yang beda, terambil partai yang berada perhitungan suara sisa yang sebelumnya.

 Metode lainnya
 Metode   Rumus Hare-Niemeyer  

Jika jumlah suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan atas.

 Nilai Mayoritas dan Minoritas 
 Jumlah kursi DPR untuk duduk parlemen  Jumlah kursi DPR untuk hak mengubah UUD  Status x > 50%  x ≥ 67%  Mayoritas multak x > 50%  50% < x ≥ 67%  Mayoritas biasa x ≤ 50%  dgn posisi 1  x ≤ 50%  Mayoritas koalisi x ≤ 50%  x ≤ 50%  Minoritas 

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh setiap partai.

 Mayoritas multak 
Mayoritas mutlak adalah setiap partai politik memenangi sebanyak dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR dan dapat mengubah aturan UUD.
 #  Partai  Jumlah kursi DPR 1  Partai C  70% 2  Partai B  25% 3  Partai A  5%

 Mayoritas biasa 
Mayoritas biasa adalah setiap partai politik memenangi antara setengah sampai dengan dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi tidak dapat mengubah aturan UUD.
 #  Partai  Jumlah kursi DPR 1  Partai C  60% 2  Partai B  25% 3  Partai A  15%

 Mayoritas koalisi 
Mayoritas koalisi adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi berada posisi pertama sehingga harus berkoalisi untuk mencapai sebanyak minimal setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.
 Pemenang & koalisi  Juara 2 & koalisi  Hak Mayoritas x > 50%  x < 50%  Pemenang & koalisi (Mayoritas koalisi) x < 50%  x > 50%  Juara 2 & koalisi (Minoritas koalisi)

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh pembentukan koalisi.

 Contoh 
 # Partai Jumlah kursi DPR 1  partai F  31.3  2  partai N  19.8  3  partai J  8.3  4  partai A  7.3  5  partai C  7.3  6  partai K  5.2  7  partai E  5.2  8  partai M  4.2  9  partai B  3.2 10  partai I  2.1  11  partai O  2.1  12  partai G  1  13  partai H  1  14  partai L  1  15  partai D  1 

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 51% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 49% maka posisi pemenang&koalisi sebagai mayoritas koalisi.

 # Partai Jumlah kursi DPR 1  partai F  31.3  2  partai N  19.8  3  partai J  8.3  4  partai A  7.3  5  partai C  7.3  6  partai K  5.2  7  partai E  5.2  8  partai M  4.2  9  partai B  3.2 10  partai I  2.1  11  partai O  2.1  12  partai G  1  13  partai H  1  14  partai L  1  15  partai D  1 

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 49% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 51% maka posisi pemenang&koalisi sebagai minoritas koalisi.

 Minoritas 
Minoritas adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.

 Sistem pemilihan umum 
 Berdasarkan daftar peserta partai politik 
Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu
 sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik.
 sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu.

 Berdasarkan perhitungan Perbedaan sistem distrik dan proporsional 
Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu
 sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya:
 Mayoritas multak (First Past The Post/FPTP)
 Suara alternatif (Alternative Vote/AV)
 Suara blok (Block Vote/BV)
 Sistem dua putaran (Two Round System/TRS)
 sistem semi proporsional (semi proportional system), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya:
 Suara non dipindahtangankan tunggal (Single Non Transferable Vote/SNTV)
 Sistem paralel (Parallel system)
 Suara terbatas (Limited vote)
 Suara kumulatif (Cumulative vote)
 sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya:
 Suara dipindahtangankan tunggal (Single Transferable Vote/STV)
 Perwakilan proporsional (Proportional Representative/PR)
 Rata-rata tertinggi/Divisor (Highest avarage)
 Suara sisa terbanyak/Kuota (Largeset remainder)
 Daftar partai (Party-list)
 Daftar terbuka (Open-list)
 Daftar tertutup (Close-list)
 Daftar lokal (Local-list)
 Anggota proporsional campuran (Mixed Member Proportional/MMP)

Perbedaan sebagai berikut:
 Keterangan  Distrik  Proporsional Peranan politik  lemah  kuat Distribusi  tinggi  rendah  Kedekatan dengan calon pemilih  tinggi  rendah Akuntabilitas  tinggi  rendah Politik uang  tinggi  rendah Kualitas parlemen  sama dengan SD  sama dengan SP Calon parlemen  harus daerah  tidak harus daerah Daerah basis pemilihan  ya  tidak Jumlah wakil tiap daerah  hanya satu  dua atau lebih  Partai kecil/partai gurem  rugi  untung Keloyalan wakil rakyat  desentralisasi (loyal pada konstituensi)  sentralisasi (loyal pada pusat) Batas ambang parlemen  tidak  tergantung Calon independen  tidak  ya Ukuran daerah pemilihan  sedikit  banyak Jumlah daerah pemilihan  banyak  sedikit Membentuk koalisi  tidak  ya

 Pemilu di Indonesia 

300px|jmpl|Kegiatan para anggota, kader, relawan dan simpatisan partai politik Indonesia. Beberapa dari mereka berusaha melalui pengajaran pengkaderan dan pelatihan untuk keberhasilan partainya. Partai politik diseleksi untuk mengikutii dan penyelenggaraan Pemilihan Umum, lalu Pemilihan presiden dan Pemilihan kepala daerah di Indonesia.
250px|jmpl|Pengamat asing (Rusia) di sebuah TPS di Jakarta pada hari Pemilu Presiden 2014
Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2024 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak tiga belas kali, yaitu dimulai tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan disetiap tahunnya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.

Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut. Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.Suprihatini, Amin. Partai Politik di Indonesia, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm.8,9

 Lihat pula 
 Indeks Demokrasi
 Kecurangan pemilu

 Referensi 

 Bacaan lanjutan 


 Pranala luar 

 Departemen Dalam Negeri (Depdagri) 
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) (tersedia dalam Bahasa Indonesia  dan Bahasa Inggris )
 Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU 
 Pemilu Indonesia  
 Pusat Informasi Partai Politik Indonesia Pemilu
 Pemilu


Kategori:Politik