Konstituante Republik Indonesia

Konstituante Republik Indonesia adalah badan yang dipilih pada tahun 1955 untuk menyusun konstitusi permanen bagi Republik Indonesia. Badan ini beroperasi sejak 10 November 1956 hingga 2 Juli 1959. Majelis Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui dekrit yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

 Latar belakang 

Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Rapat tersebut juga mengesahkan rancangan undang-undang dasar yang telah dipersiapkan oleh lembaga pendahulunya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai konstitusi bagi negara yang baru merdeka ini. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa UUD 1945 adalah "sebuah konstitusi sementara... sebuah konstitusi kilat" dan menegaskan sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat harus membentuk konstitusi baru yang "lebih lengkap dan lebih sempurna“ saat "telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram".

UUD 1945 berlaku sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949, sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) yang mengamanatkan sebuah republik federal bersistem parlementer. RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan meleburnya seluruh negara-negara bagiannya menjadi Republik Indonesia. Dari Agustus 1950 hingga Juli 1959, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang batang tubuhnya lebih kurang sama dari Konstitusi RIS.
 Pembentukan 
Dasar hukum pembentukan Konstituante adalah Pasal 134 UUD Sementara 1950, yang berbunyi "Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekaslekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini."UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA (UU No. 7 Tahun 1950, LN 1950–56, d.u. 15 Agustus 1950.)

Pasal 135 selanjutnya mengatur bahwa Konstituante "terdiri dari sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 djiwa penduduk warga negara Indonesia mempunjai seorang wakil," dan anggota-anggota tersebut "dipilih oleh warga-negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan tjara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undangundang." Dalam praktiknya, pemilihan untuk anggota Konstituante diselenggarakan secara bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum legislatif 1955, dengan pemilihan umum DPR dilaksanakan terlebih dahulu pada bulan September 1955 dan disusul oleh pemilihan umum Konstituante pada bulan Desember 1955.

 Rumah tangga 
Konstituante dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua.

+KetuaWakil KetuaWakil KetuaWakil KetuaWakil KetuaWakil Ketua 125px 125px 125px 125px 125px 125px WilopoPNI Prawoto MangkusasmitoMasyumi Johannes LeimenaParkindo Fathurrahman KafrawiNU SakirmanPKI Ratu Aminah HidayatIPKI

 Komposisi 
Terdapat tiga blok utama dari partai-partai dan golongan yang memiliki perwakilan di Konstituante: Blok Pancasila (274 kursi/53,3%), Blok Islam (230 kursi/44,8%), dan Blok Sosio-Ekonomi (10 kursi/2%).

 Partai Kursi Faksi Partai Nasional Indonesia (PNI) 119 Pancasila Partai Masyumi (Masyumi) 112 Islam Nahdlatul Ulama (NU) 91 Islam Partai Komunis Indonesia (PKI) 80 Pancasila Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 16 Islam Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 16 Pancasila Partai Katolik 10 Pancasila Partai Sosialis Indonesia (PSI) 10 Pancasila Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 8 Pancasila Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 7 Islam Partai Buruh 5  Sosio-Ekonomi Partai Murba 4 Sosio-Ekonomi Partai Rakyat Nasional (PRN) 3 Pancasila Persatuan Pegawai Polisi RI 3 Pancasila Persatuan Dayak (PD) 3  Pancasila Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 2  Pancasila Partai Rakyat Indonesia (PRI) 2  Pancasila Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) 2 Pancasila Persatuan Indonesia Raya (Wongsonegoro) (PIR Wongsonegoro) 2 Pancasila Gerakan Indonesia 2 Pancasila Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 2 Pancasila Persatuan Indonesia Raya (Hazairin) (PIR Hazairin) 2  Pancasila Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)  2 Pancasila Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) 1 Islam Angkatan Kemenangan Umat Islam (AKUI) 1 Islam Persatuan Rakyat Desa  1 Pancasila Angkatan Comunis Muda (Acoma) 1 Sosio-Ekonomi Gerakan Pilihan Sunda 1  Pancasila Partai Tani Indonesia 1  Pancasila Gerakan Banteng Republik Indonesia (GBRI) 1 Pancasila PIR NTB 1 Pancasila Radja Keprabonan 1 Tidak diketahui R. Soedjono Prawirosoedarso 1 Tidak diketahui L.M. Idrus Effendi 1 Tidak diketahui

 Pembubaran 
Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru. Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin.

Sejak itu, diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari ketiga pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, tetapi terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan.

Setelah voting ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante setelah reses 3 Juli 1959. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga ini.
 Referensi 

 Sumber 







 Pranala luar 
 konstituante.net, basis data publik daftar anggota Konstituante yang disusun oleh Kevin W. Fogg dari Universitas Oxford dan Syahrul Hidayat dari Universitas Indonesia.


Kategori:Sejarah Indonesia
Kategori:Politik Indonesia
Kategori:Pendirian tahun 1956 di Indonesia
Kategori:Pembubaran tahun 1959 di Indonesia