Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, disingkat Kemhan RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertahanan. Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan (Menhan) yang sejak 21 Oktober 2024 dijabat oleh Sjafrie Sjamsoeddin.

Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian ini tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden, karena Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3

 Sejarah 
 Masa Awal Kemerdekaan 
Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera menyusun kabinet pertama yaitu Kabinet Presidensial. Kabinet pertama tersebut belum memiliki Menteri Pertahanan. Fungsi pertahanan negara pada saat itu ada di Menteri Keamanan Rakyat. Pada 6 Oktober 1945, Soeprijadi dinyatakan sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun, ia tidak pernah muncul, dan pada tanggal 20 Oktober digantikan oleh menteri ad interim Imam Muhammad Suliyoadikusumo.Simanjuntak (2003), hal. 18

Pada masa Kabinet Sjahrir I, fungsi pertahanan negara juga masih berada di bawah wewenang Menteri Keamanan Rakyat, yang dijabat oleh Mr. Amir Sjarifoeddin. Namun pada Kabinet Sjahrir II, Menteri Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Menteri Pertahanan yang tetap dijabat oleh Mr. Amir Sjarifoeddin. Pada saat Mr. Amir Sjarifoeddin menjadi Perdana Menteri, jabatan Menteri Pertahanan dijabat rangkap oleh Perdana Menteri. Pada periode Kabinet Hatta I, saat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat akibat tekanan tentara Belanda, Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta merangkap sebagai Menteri Pertahanan ad interim.

 Masa Orde Baru 
Pada Kabinet Pembangunan I, jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dirangkap Presiden RI Jenderal TNI Soeharto. Baru kemudian pada Kabinet Pembangunan II dan selanjutnya, fungsi pertahanan negara selalu disatukan dengan fungsi keamanan dan berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan dengan Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus menjadi Panglima ABRI.

 Masa Reformasi 
Pada 1 Juli 2000 Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan TNI - PolriTAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dengan POLRI dan juga dilakukan pemisahan jabatan di mana Menteri Pertahanan sebagai jabatan yang jabat oleh kalangan sipil, tidak lagi dirangkap jabatan oleh Panglima TNI. Peraturan melalui pertahanan diatur melalui UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 16 mengatur lebih lanjut tentang tanggung jawab Menteri Pertahanan, yaitu:
 Menteri memimpin Departemen Pertahanan.
 Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
 Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
 Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
 Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
 Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.
 Menteri bekerja sama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

 Tugas dan fungsi 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
 pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
 pelaksanaan pengembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan;
 pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
 pelaksanaan pengelolaan teknologi dan informasi pertahanan;
 pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

 Struktur organisasi 
Struktur organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pimpinan

 Menteri Pertahanan
 Wakil Menteri Pertahanan

Sekretariat

 Sekretariat Jenderal
 Biro Perencanaan dan Keuangan
 Biro Kepegawaian
 Biro Hukum
 Biro Tata Usaha dan Protokol
 Biro Umum
 Biro Hubungan Masyarakat
 Biro Organisasi dan Tata Laksana
 Biro Peraturan Perundangan-Undangan

Inspektorat

 Inspektorat Jenderal
 Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Inspektorat I
 Inspektorat II
 Inspektorat III
 Inspektorat IV
 Inspektorat V

Direktorat Jenderal

 Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Kebijakan Strategi Pertahanan
 Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan
 Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan
 Direktorat Wilayah Pertahanan

 Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan
 Direktorat Perencanaan program dan Anggaran
 Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran
 Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran

 Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Bela Negara
 Direktorat Sumber Daya Pertahanan
 Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan
 Direktorat Veteran

 Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Sumber Daya Manusia
 Direktorat Materiil
 Direktorat Fasilitas dan Jasa
 Direktorat Kesehatan

Badan

 Badan Logistik Pertahanan 
 Sekretariat Badan
 Pusat Alat Peralatan Pertahanan
 Pusat Konstruksi
 Pusat Kodifikasi
 Pusat Barang Milik Negara

 Badan Teknologi Pertahanan
 Sekretariat Badan
 Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan
 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan
 Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan
 Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan

 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan
 Sekretariat Badan
 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan
 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa
 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan
 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara

 Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan
 Sekretariat Badan
 Pusat Pengelolaan Kawasan
 Pusat Pertahanan Siber
 Pusat Informasi Strategis Pertahanan

 Badan Cadangan Nasional Pertahanan
 Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan

Staf Ahli

 Staf Ahli Bidang Politik
 Staf Ahli Bidang Ekonomi
 Staf Ahli Bidang Sosial
 Staf Ahli Bidang Keamanan

Pusat

 Pusat Kelaikan
 Bagian Tata Usaha
 Bidang Kelaikan Darat
 Bidang Kelaikan Laut
 Bidang Kelaikan Udara
 Kelompok Jabatan Fungsional

 Pusat Data dan Informasi
 Bagian Tata Usaha
 Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan
 Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 Bidang Pengamanan Sistem Informasi dan Persandian
 Kelompok Jabatan Fungsional

 Pusat Rehabilitasi
 Bagian Tata Usaha
 Bidang Rehabilitasi Medik
 Bidang Rehabilitasi Vokasional
 Bidang Rehabilitasi Sosial
 Kelompok Jabatan Fungsional

 Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan
 Bagian Tata Usaha
 Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 Bidang Administrasi Pembiayaan
 Bidang Pengendalian Keuangan Pertahanan
 Kelompok Jabatan Fungsional

 Galeri 

 Lihat pula 

 Daftar Menteri Pertahanan Indonesia
 Kementerian Indonesia
 Staf Khusus Menteri Pertahanan Indonesia
 Tentara Nasional Indonesia
 Dewan Pertahanan Nasional
 Lembaga Ketahanan Nasional
 Pertahanan Negara
 Ekonomi Pertahanan
 Buku Putih Pertahanan
 Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia
 Universitas Pertahanan Republik Indonesia

 Referensi 

 Pranala luar 
  Situs web resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Pertahanan
 API
Kategori:Kementerian pertahanan dan keamanan