Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga penegak hukum nasional dan kepolisian negara di Indonesia.https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/

Polisi Republik Indonesia Dibentuk pada tanggal 21 Agustus 1945 menyatakan bahwa Kepolisian Indonesia tidak lagi di bawah pemerintahan kekaisaran Jepang yang pada saat itu mayoritas anggota sebagian besar adalah Polisi Istimewa. Kepolisian ini bernama Polisi Republik Indonesia yang terdiri atas polisi istimewa dan polisi umum .  Pada tanggal 1 Juli 1946 Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini karena pada saat itu untuk memperingati sejarah Pasukan Bhayangkara di bawah Pimpinan Maha Patih / Perdana Menteri Gajah Mada.

Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian negara di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, penjabaran tugas kepolisian di jelaskan pada pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

Polri bertanggung jawab secara langsung di bawah Presiden.

 Arti lambang 
Lambang dan motto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbunyi Rastra Sewakottama ("राष्ट्र सेवकोत्तम"), yang merupakan dari bahasa Sansekerta yang berarti "Pelayan utama Bangsa". Dalam bahasa Sansekerta, Rastra ("राष्ट्र") berarti "bangsa" atau "rakyat", dan sevakottama ("सेवकोत्तम") berarti "pelayan terbaik", maka disimpulkan bahwa Rastra Sewakottama berarti "pelayan terbaik bangsa/rakyat", dan dipahami sebagai "Polri sebagai pelayan dan abdi utama negara dan bangsa". Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.

 Sejarah 
 Sebelum kemerdekaan Indonesia 
 Masa kolonial Belanda 
jmpl|200px|Veldpolitie di Malang (sekitar 1930)
Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur general (Jaksa Agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stads politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hoofd agent (bintara), inspecteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Pada akhir tahun 1920-an atau permulaan tahun 1930 pendidikan dan jabatan hoofd agent, inspecteur, dan commisaris van politie dibuka untuk putra-putra pejabat Hindia Belanda dari kalangan pribumi.
 Masa pendudukan Jepang 
Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatra yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Bandjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Pada Tahun 29 April 1943 , Di indonesia di bentuk Kepolisian bernama Tokubetsu Keisatsutai / Pasukan Polisi Istimewa
 Awal kemerdekaan Indonesia 
 Periode 1945–1950 
Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafroeddin Prawiranegara berkedudukan di Sumatra Tengah, Djawatan Kepolisian dipimpin Komisaris Besar Polisi Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Djawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggung jawabkan pada menteri dalam negeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Djawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.
 Periode 1950–1959 
Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan bangun kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Kantor Pusat Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak termasuk dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut berpartisipasi dalam Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, tetapi P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).
 Masa Demokrasi Terpimpin 
Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI/1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi R.S. Tjokrodiatmodjo menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo mengundurkan diri setelah menjabat Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri/KASAK, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KASAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).

Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:
 Alat Negara Penegak Hukum.
 Koordinator Polsus.
 Ikut serta dalam pertahanan.
 Pembinaan Kamtibmas.
 Kekaryaan.
 Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.
 Masa Orde Baru 
jmpl|Mobil patroli Polri, 1991
Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab diserahkan kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Staf Angkatan Kepolisian, tetapi singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, AU, dan AK diganti menjadi Kepala Staf Angkatan.
 Masa reformasi 
Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J. Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dikeluarkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI. Dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.

Upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada tanggal 1 April 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut Panglima ABRI/Menhankam Jenderal TNI Wiranto sebagai pimpin upacara ditandai dengan penyerahan Panji-panji Tribata Polri dari Kepala Staf Umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi, kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi.

Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional."Sekilas tentang Pemisahan Polri dan TNI" Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang di mana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Isi dari Undang Undang tersebut selain pemisahan tersebut, Kapolri bertanggung jawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya di bawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri, perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi penegak hukum dan keamanan yang profesional, penerapan paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres No. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Selain Kepolisian, pada masa Reformasi juga banyak dibentuk lembaga baru yang bertugas untuk penegakan hukum dan pembuatan kebijakan keamanan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (2002), Badan Narkotika Nasional (2009), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2010), Badan Keamanan Laut (2014). Perwira aktif Polri dapat menjabat dalam lembaga ini, baik menjadi penyidik, pejabat struktural sampai pimpinan. Lembaga-lembaga ini nantinya berkoordinasi dengan Polri sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Selain dari paradigma dan organisasi, sampai saat ini polisi pun berbenah perlahan-lahan mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya. Mengingat pada masa reformasi tidak sedikit anggota Kepolisian yang terungkap ke publik melanggar kode etik profesi bahkan terjerat hukum seperti korupsi, suap, rekening gendut, narkoba, dll. Selain kasus hukum, saling serang antara anggota Polri dan TNI dilapangan dan ketegangan antar lembaga penegak hukum masih mewarnai perjalanan reformasi Kepolisian.

 Tugas dan wewenang 
jmpl|lurus|200px|Polisi melakukan patroli jalan kaki untuk mengamankan situasi masyarakat umum
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 menegakkan hukum; dan
 memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 menerima laporan dan/atau pengaduan;
 membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 mencari keterangan dan barang bukti;
 menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

 Organisasi 
Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Polri pada tingkat pusat berkantor di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Polri pada tingkat kewilayahan terdiri atas Kepolisian Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.
 Markas Besar 
 Unsur pimpinan 

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi. Pada 27 Januari 2021, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. resmi menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.. Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Wakapolri saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M..
 Unsur pengawas dan pelaksana pimpinan 
Unsur pengawas dan Pelaksana pimpinan terdiri dari:
 Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organsiasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri. Saat ini dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi. Drs. Wahyu Widada, M.Phil.
 Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Astamaops dibantu oleh seorang wakil Astamaops (Waastamaops). Astamaops saat ini dipegang oleh Komisaris Jenderal Polisi. Dr. H. Muhammad Fadil Imran, M.Si.
 Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri. Dalam pelaksanaan tugasnya, Astamarena dibantu oleh seorang Wakil Astamarena (Waastamarena). Astamarena saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Dr. Wahyu Hadiningrat, S.I.K., M.H.
 Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri. Saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. Anwar, S.I.K., M.Si.
 Staf Kapolri Bidang Logistik (Aslog), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi logistik dalam lingkungan Polri. Aslog dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H.
 Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Kadiv Propam saat ini ialah Inspektur Jenderal Polisi. Abdul Karim, S.I.K., M.Si.
 Divisi Hukum (Div Kum) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hukum pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri, dengan pimpinan Inspektur Jenderal Polisi. Viktor Theodorus Sihombing, S.I.K., M.Si.
 Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas) adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan masyarakat pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri, dengan pimpinan Inspektur Jenderal Polisi. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
 Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter), adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang ada di bawah Kapolri. Bagian ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional. Dengan pimpinan Inspektur Jenderal Polisi. Krishna Murti, S.I.K., M.Si.
 Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Div TIK), adalah unsur pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika. Dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi. Slamet Uliandi, S.I.K.
 Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. Koordinator Staf Ahli Kapolri adalah Inspektur Jenderal Polisi. Drs. Herry Rudolf Nahak, M.Si.
 Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) adalah unsur pelayanan yang bertugas membantu Kapolri/Wakapolri dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolri/Wakapolri. Dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi. Dedy Murti Haryadi, S.I.K., M.Si.
 Sekretariat Umum (Setum) adalah unsur pelayanan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan atau administrasi umum baik yang bersifat umum dan terpusat di lingkungan Mabes Polri. Dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi. Nanang Chadarusman, S.I.K., M.Si.
 Pelayanan Markas (Yanma) adalah unsur pelayanan yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri, khususnya menyangkut fasilitas Markas. Dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi. Abas Basuni, S.I.K., M.H.
 Unsur Pelaksana Tugas Utama 
Unsur pelaksana tugas Utama terdiri dari:
 Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaintelkam saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M.
 Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal Polisi. Kabareskrim saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Syahar Diantono, M.Si.
 Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaharkam saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Karyoto, S.I.K., M.H.
 Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi (separatisme, terorisme, pemakaran, dan Anarkisme) dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal Polisi. Dankorbrimob saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi. Drs. Imam Widodo, M.Han.
 Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Kakorlantas saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.
 Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor),  bertugas membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi. Kortastipidkor saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. Cahyono Wibowo, S.H., M.H.
 Detasemen Khusus 88 (Densus 88), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Kadensus 88 AT saat ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi. Drs. Sentot Prasetyo, S.IK.
 Unsur pendukung 
Unsur pendukung, terdiri dari:
 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdiklat Polri), bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Kalemdiklat Polri saat ini adalah Komisaris Jenderal Polisi. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. Lemdiklat Polri membawahi:
 Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri. Terdiri dari Sespimma (dahulu Selapa), Sespimmen (dahulu Sespim) dan Sespimti (dahulu Sespati). Kasespimpol saat ini dijabat oleh  Inspektur Jenderal Polisi. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si.
 Akademi Kepolisian (Akpol), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri. Gubernur Akpol dipegang oleh Inspektur Jenderal Polisi. Midi Siswoko Wau, S.I.K.
 Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Calon Perwira Polri bagi para lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Ketua STIK dipegang oleh Inspektur Jenderal Polisi. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si.
 Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Calon Perwira Polri bagi Bintara Polri. Kepala Setukpa dipegang oleh Brigadir Jenderal Polisi. Dirin, S.I.K., M.H.
Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsus Jatrans) adalah unsur pelaksana utama di bawah Lemdiklat Polri yang bertugas menyelenggarakan kerja sama, pendidikan dan pelatihan pemberantasan kejahatan transnasional bagi para penegak hukum. Diklatsusjatrans dipimpin oleh Kadiklatsusjatrans yang saat ini dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi. Yulius Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han.
Pendidikan dan Pelatihan Reserse (Diklat Reserse) adalah unsur pelaksana utama di bawah Lemdiklat Polri yang merupakan pusat pendidikan dan pelatihan bidang penyidikan. Diklat Reserse dipimpin oleh Kadiklat Reserse yang saat ini dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi. Agus Santoso, S.I.K., M.Si.
 Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:
 Pusdik Intelijen (Pusdikintel)
 Pusdik Lalu Lintas (Pusdiklantas)
 Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum)
 Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob)
 Pusdik Kepolisian Perairan (Pusdikpolair)
 Pusdik Administrasi (Pusdikmin)
 Pusdik Pembinaan Masyarakat (Pusdikbinmas)
 Sekolah Bahasa (Sebasa)
 Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan)
 Sekolah Polisi Negara (SPN)
 Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri adalah unsur pendukung di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi. Dr. dr. Asep Hendradiana, Sp.AN., KIC., M.Kes., termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi. dr. Prima Heru Yulihartono, M.Kes., M.H.
 Pusat Keuangan (Puskeu) Polri adalah unsur pendukung di bidang pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi. Lukas Akbar Abriari, S.IK., M.H.
 Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri adalah unsur pendukung di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi. Fransiskus Xaverius Surya Kumara, S.H., M.H.
 Pusat Sejarah (Pusjarah Polri) adalah unsur pendukung di bidang sejarah, museum, dan perpustakaan Polri pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi. Dr. Idodo Simangunsong, S.E., S.I.K., M.Si.

 Kantor daerah 

 Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).
 Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). Ada dua tipe Polda, yakni Tipe A-K, dan Tipe A  Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi.
 Setiap Polda menjaga keamanan sebuah provinsi.
 Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Metro (Polres Metro – wilayah hukum  Polda Metro Jaya) serta Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), untuk tipe urban dinamai Kepolisian Resor Kota (Polresta), dan untuk tipe rural bernama Kepolisian Resor (Polres). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes dan Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres)
 Setiap Polres menjaga keamanan sebuah kota atau kabupaten.
 Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (untuk tipe urban), serta Ajun Komisaris Polisi (tipe rural). Di sejumlah daerah sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Satu atau Inspektur Polisi Dua.
 Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah kecamatan.
Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:
 Direktorat Reserse Kriminal Umum
 Subdit Keamanan Negara (Kamneg)
 Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)
 Subdit Kriminal Umum (umum)
 Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)
 Subdit Reserse Mobile (Resmob)
 Subdit Remaja Anak dan Wanita (PPA)
 Unit Inafis (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) / Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)
 Direktorat Reserse Kriminal Khusus
 Subdit Tindak Pidana Industri Perdagangan dan Investasi
 Subdit Tindak Pidana Perbankan
 Subdit Tindak Pidana Korupsi
 Subdit Tindak Pidana Tertentu
 Subdit Tindak Pidana Siber
 Direktorat Reserse Narkoba
 Subdit Narkotika
 Subdit Psikotropika
 Direktorat Intelijen dan Keamanan
 Direktorat Lalu Lintas
 Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)
 Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)
 Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)
 Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)
 Subdit Patroli Pengawalan (Patwal)
 Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)
 Direktorat Pembinaan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra)
 Bagian Pembinaan Operasional
 Subdit Pembinaan Ketertiban Sosial (Subditbintibsos)
 Subdit Pembinaan Satpam/Polsus (Satpam/Polsus)
 Subdit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Subditbinpolmas)
 Subdit Bhabinkamtibmas
 Direktorat Samapta
 Bagian Pembinaan Operasional
 Subdit Gasum (Penugasan Umum)
 Subdit Dalmas (Pengendalian Massa)
 Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)
 Bagian Pembinaan Operasional
 Subdit Kawasan Tertentu (Waster)
 Subdit Pariwisata
 Subdit VIP
 Subdit Audit
 Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud)
 Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)
 Biro Operasional
 Bag Kerma (Kerjasama)
 Bag Dalops (Pengendalian Operasional)
 Bag Binops (Pembinaan Operasional)
 Biro SDM
 Bag Binkar (Pembinaan Karier)
 Bag Dalpers (Pengendalian Personel)
 Bag Watpers (Perawatan Personel)
 Bag Psi (Psikologi)
 Biro Rena (Perencanaan Umum dan Anggaran)
 Bag Strajemen
 Bag Progar
 Bag RBP
 Bag Renprogar
 Biro Logistik
 Bag Ada (Pengadaan)
 Bag Faskon (Fasilitas dan Konstruksi)
 Bag Bekum (Perbekalan Umum)
 Bag Pal (Peralatan)
 Bag Infolog (Informasi Logistik)
 Bidang Keuangan
 Subbid BIA dan APK (Pembiayaan dan Akuntansi Pelaporan Keuangan)
 Subbid Dalverif (Pengendalian dan Verifikasi)
 Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)
 Subbid Wabprof (Pertanggungjawaban Profesi)
 Subbid Paminal (Pengamanan Internal)
 Subbid Provos
 Bidang Hukum
 Subbid Bankum (Bantuan Hukum)
 Subbid Sunluhkum (Penyusunan dan Penyuluhan Hukum)
 Bidang Hubungan Masyarakat
 Subbid Penmas (Penerangan Masyarakat)
 Subbid PID (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi)
 Subbid Multimedia
 Bidang Kedokteran Kesehatan
 Subbid Dokpol (Kedokteran Kepolisian)
 Subbid Kespol (Kesehatan Kepolisian)
 Bidang Teknologi Infomasi Polisi
 Subbid Tekinfo (Teknologi Informasi)
 Subbid Tekkom (Teknologi Komunikasi)

 Struktur wilayah 
Pembagian wilayah Polisi Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Kantor pusat yang berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:
 Kantor Pusat
 Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
 Tingkat Provinsi
 Kepolisian Daerah (Polda)
 Tingkat Kabupaten/Kota
 Kepolisian Resor (Polres)
 Kepolisian Resor Kota (Polresta)
 Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
 Kepolisian Resor Metropolitan (Polres Metro – Khusus di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya)
 Tingkat Kecamatan
 Kepolisian Sektor (Polsek)
 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
 Kepolisian Sektor Metropolitan (Polsek Metro – Khusus di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya)

Wilayah hukum dari Polisi Wilayah (Polwil) adalah kawasan yang pada masa kolonial merupakan keresidenan. Karena wilayah seperti ini umumnya hanya ada di Pulau Jawa, maka di luar Jawa tidak dikenal adanya satuan berupa Polwil kecuali untuk wilayah perkotaan seperti ibu kota provinsi seperti misalnya Polwiltabes Makassar di Sulawesi Selatan.

Mulai awal tahun 2010 seluruh Kepolisian Wilayah (Polwil) di Pulau Jawa sudah dihapus.

Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-pos polisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor, yang dinamakan Kepolisian Sub-sektor.

 Alutsista 

 Masa mendatang 
Dalam negeri, Polisi Republik Indonesia juga menghadapi banyak tantangan yang semakin kompleks seperti pemberantasan narkoba, korupsi dan pencucian uang, terorisme, cybercrime, perdagangan orang, kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Kejahatan-kejahatan tersebut sudah bersifat transnasional dan memiliki jaringan global.

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarabangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan Kamboja (Asia). Begitu juga dengan mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yaitu Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam / Formed Police Unit (FPU) ke misi UNAMID di Sudan dan MINUSCA di Afrika Tengah.

 Dalam budaya populer 
 Film 
 Arie Hanggara (1985) - diangkat dari kisah nyata kematian seorang anak berumur 8 tahun oleh ibu tirinya, dibintangi oleh Deddy Mizwar
 Singa Lodaya (1978) - Singa Lodaya, sebuah film laga yang berlatar sejarah berdurasi 1,5 jam. Disutradarai Yudhi DH dan Soeparmin film Singa Lodaya dirilis pada tahun 1978. Sederet aktor dan aktris seperti Ami Jaya, S Naryo Hadi, WD Mochtar, Pipiet Sandra dan Soeyoedi Ananta Yudha ikut membintangi film ini. Film Singa Lodaya menceritakan tentang kisah pasukan Mobrig (Mobile Brigade) yang berjuang untuk kemerdekaan melawan penjajah Belanda dan penumpasan pemberontakan PKI Muso di Madiun 1948.
 Menumpas Teroris (1986) - dibintangi oleh Barry Prima dan El Manik
 The Raid (2011) - dibintangi oleh Iko Uwais, Joe Taslim, dan Donny Alamsyah
 Java Heat (2013) - dibintangi oleh Kellan Lutz, Ario Bayu, T. Wifnu Wikana, dan Mickey Rourke
 Sang Prawira
 22 Menit (2018) - dibintangi oleh Ario Bayu
 Sayap Sayap Patah (2022) - dibintangi oleh Ariel Tatum dan Nicholas Saputra
 EAGLE IN ACTION (2023) - Pemeran Utama Polri dan Brimob
 Televisi 
 86 (2014—2024) - terinspirasi oleh acara televisi AS Cops, ditayangkan di NET.
 The Police - ditayangkan di Trans7 setiap hari pada pukul 23.00 WIB
 Cleansing Kalijodo (2016) - dibintangi oleh Ario Bayu yang memerankan Kapolres Penjaringan Kapten Krishna Murti, dan Fauzi Baadila yang memerankan Daeng Aziz dalam saluran TV Australia Crime + Investigation

 Lihat pula 

 Tanda Kepangkatan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Badan Reserse Kriminal
 Korps Brigade Mobile
 Detasemen Khusus 88 Anti Teror
 Korps Lalu Lintas
 Badan Pemelihara Keamanan
 Badan Intelijen Dan Keamanan
 Divisi Profesi Pengamanan
 Lemhanas
 Sespimti
Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia
Kepolisian Daerah
Kepolisian Resor
Tentara Nasional Indonesia
Komisi Kepolisian Nasional

 Referensi 

 Sumber 





 Djamin, Awaloedin dan Ambar Wulan, G. 2016. Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

 Pranala luar 
  Situs web resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia 
  IPW Lembaga nirlaba Pengawas kinerja Polri 
  Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) 



Kategori:Penegakan hukum di Indonesia