Gerakan Aceh Merdeka

Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM () adalah sebuah kelompok separatis yang menginginkan kemerdekaan untuk wilayah Aceh di Sumatera, Indonesia. GAM berperang melawan pasukan pemerintah Indonesia dalam pemberontakan Aceh dari tahun 1976 hingga 2005. Perkiraan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 15.000 orang.

Organisasi ini melepaskan niat separatisnya dan membubarkan sayap bersenjatanya setelah perjanjian damai tahun 2005 dengan pemerintah Indonesia, dan kemudian mengubah namanya menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). Pemerintah Indonesia menyebut kelompok itu sebagai Gerakan Pengacau Keamanan Aceh.

 Latar belakang 
Konflik di Aceh bermula dari beberapa faktor utama termasuk penganiayaan historis, perbedaan pendapat mengenai hukum Islam, ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh.

Pada masa Penjajahan Belanda pada tahun 1800-an, Aceh merupakan pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Mereka adalah salah satu Masyarakat Indonesia terakhir yang menyerah pada pemerintahan kolonial dan hanya setelah kampanye brutal selama 30 tahun, Perang Aceh pada tahun 1873–1903. Ketika Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah jajahannya, pemerintahan Aceh diserahkan kepada Indonesia dan GAM menyatakan bahwa hal ini dilakukan tanpa berkonsultasi dengan pihak berwenang Aceh. Daud Beureueh melancarkan pemberontakan bersenjata yang berakhir dengan pemberian status khusus kepada Aceh oleh Presiden Soekarno. Namun Presiden Soekarno tidak mengizinkan Aceh menerapkan syariah hukum pada masa pemerintahannya (1945-1967) karena keyakinannya yang kuat terhadap pemisahan agama dan negara.

Termotivasi oleh penemuan cadangan gas yang besar di Lhokseumawe, mantan Darul Islam "menteri luar negeri", Hasan di Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka pada bulan Desember 1976. Gerakan kecil ini melakukan serangan pertamanya terhadap para insinyur Mobil pada tahun 1977, menewaskan seorang insinyur Amerika Serikat. Akibat kejadian ini, GAM mendapat perhatian pemerintah pusat yang mengirimkan satuan kecil pasukan kontra-pemberontakan yang berhasil menumpas GAM. Di Tiro hampir terbunuh dan terpaksa mengungsi ke Malaysia sementara semua anggota kabinetnya dibunuh atau terpaksa mengungsi ke luar negeri pada tahun 1979.

 Sayap militer 
 Teuntra Neugara Aceh (TNA)
 Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF)
 Laskar Inong Balee

Perang gerilya

+Tiga inkarnasi GAM Inkarnasi GAM Tahun Beroperasi Anggota aktif KorbanGAM I1976–7925–200>100GAM II1989–91200–7502.000–10.000GAM III1999–200215.000–27.0004,364
Sejak awal berdirinya GAM telah melalui tiga tahap atau tiga pasang surut. Yang pertama adalah saat lahirnya pada tahun 1976 hingga tahun 1979 ketika hampir musnah. Kebangkitan dan kejatuhan kedua terjadi pada tahun 1989 hingga awal tahun 90an ketika menerima pendanaan dan pelatihan dari luar negeri. Kebangkitan yang ketiga adalah akibat dari akhirnya diperolehnya dukungan luas di seluruh Aceh melalui sumbangan dan pemerasan serta sekelompok besar calon tentara yang kehilangan sanak saudaranya pada pemberontakan sebelumnya.

GAM I
Pada mulanya perang gerilya GAM tidak berhasil. Pada tahun 1977, pemerintah pusat tampaknya telah sepenuhnya menetralisir kelompok tersebut. Upaya awal GAM terutama diarahkan pada pabrik gas ExxonMobil setempat. Di Tiro memiliki hubungan dengan industri perminyakan dan bahkan mengajukan penawaran, melalui proses tender, pada kontrak pembangunan pipa gas yang dikalahkan oleh raksasa gas Bechtel. Alasan kegagalan ini adalah kurangnya dukungan rakyat baik dari dalam Aceh maupun dari sumber-sumber internasional. Presiden Suharto disukai oleh negara-negara seperti Amerika karena kebijakan anti komunisnya selama periode Perang Dingin dan kemungkinan besar karena kebutuhan minyak akibat guncangan minyak pada tahun 1970-an.

GAM II
Kelompok ini memperbarui aktivitasnya pada tahun 1989, tampaknya dengan dukungan finansial dari Libya dan Iran, dengan mengerahkan sekitar 1.000 tentara. Pelatihan dari luar negeri ini berarti bahwa jumlah tentara GAM jauh lebih besar. lebih terorganisasi dan lebih terlatih dibandingkan pemberontakan sebelumnya. Untuk mengatasi ancaman baru ini, Aceh dinyatakan sebagai "wilayah operasi militer khusus (Daerah Operasi Militer) atau DOM pada tahun 1989. Pasukan khusus anti-pemberontakan dikirim dan Aceh dikunci. Desa-desa yang diduga menampung anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka militan diculik dan disiksa. Amnesty International menyebut respons militer sebagai "terapi kejut" dan diyakini 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM. Pasukan GAM juga dicurigai melakukan pelanggaran HAM. Eksekusi ekstra yudisial terhadap tersangka informan militer dan penargetan infrastruktur sipil seperti sekolah, keduanya dikaitkan dengan operasi GAM.

Pada tahun 1996, pemerintah Indonesia mengumumkan berakhirnya GAM karena operasi pemberantasan pemberontakan telah secara efektif menghancurkan GAM sebagai kekuatan gerilya. Anggota GAM yang masih hidup terpaksa bersembunyi di Malaysia.

 GAM III 
Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 dan keputusan Presiden penggantinya Bacharuddin Jusuf Habibie untuk menarik pasukan dari Aceh sebagai bagian dari reformasi demokrasi memberikan ruang bagi GAM untuk membangun kembali dirinya, merekrut pemuda dengan mengeksploitasi kisah-kisah kebrutalan para pemimpin Militer Indonesia. Meningkatnya kekerasan yang dimulai pada tahun 1999 oleh pemberontak GAM terhadap pejabat pemerintah dan penduduk Jawa, yang dipicu oleh penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand oleh GAM, menyebabkan peningkatan kehadiran militer. Jumlah pasukan diyakini meningkat pada masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2001–2002, jumlah pasukan militer dan polisi di Aceh meningkat menjadi sekitar 30.000 personel. Dalam satu tahun jumlah ini melonjak menjadi 50.000 orang yang beroperasi dalam apa yang disebut oleh kelompok Krisis Internasional sebagai "kekosongan hukum". Tindakan keras keamanan selama ini mengakibatkan beberapa ribu kematian warga sipil.Barakat, S Connolly, D & Large, J. Winning and Losing in Aceh: Five Key Dilemmas in Third-Party Intervention. Frank Crass London Pemerintah melancarkan serangan besar-besaran Operasi militer Indonesia di Aceh 2003–2004 terhadap GAM pada tahun 2003 dan cukup berhasil.

 Negosiasi perdamaian 
Para pemimpin GAM, Hasan di Tiro, dan wakil ketuanya, Zaini Abdullah, dan Malik Mahmud tinggal di pengasingan di Stockholm, Swedia hampir sepanjang tahun 1980an dan 1990an. Pemimpin utama kelompok ini di Indonesia adalah Abdullah Syafi'i. Pada akhir tahun 1990-an, GAM memulai pembicaraan damai dengan Jakarta, yang ditengahi oleh pemerintah Swedia.

Pada tahun 1999, dilaporkan bahwa kelompok tersebut terpecah menjadi dua faksi, GAM (mewakili kelompok asli) dan Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP-GAM).Michelle A. Miller. (2008). Rebellion and Reform in Indonesia. Jakarta's Security and Autonomy Policies in Aceh, Routledge, London, pp.78–79.  Hal ini dibantah oleh juru bicara GAM tetapi diberitakan secara luas di media Indonesia.<ref>Rincian perpecahan dan beberapa kegiatan MP-GAM di Malaysia dibahas secara rinci dalam Missbach, Antje (2012), Separatist Conflict in Indonesia : Politik jarak jauh diaspora Aceh, London dan New York: Routledge. .</ref>

Pada bulan Desember 2002, GAM dan Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian terobosan Penghentian Permusuhan (COHA) yang hanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum pelanggaran mulai terjadi. Mediator dalam negosiasi ini, Pusat Dialog Kemanusiaan, tidak memiliki mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang memadai untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran.Huber, K, 2004, The HDC in Aceh: Promises and pitfalls of NGO mediation and implementation, East-West Center, Washington. Pada tahun 2002–2004, GAM terkena dampak parah dari serangkaian serangan pemerintah yang menyebabkan organisasi tersebut kehilangan sekitar 50% anggotanya termasuk komandannya, Abdullah Syafi'i, yang terbunuh dalam penyergapan militer pada Januari 2002.

Pada tanggal 28 Desember 2004, setelah kehancuran yang disebabkan oleh tsunami besar, GAM mendeklarasikan gencatan senjata agar bantuan dapat sampai di wilayah yang disengketakan. Pada gilirannya, pemerintah Indonesia untuk sementara menghapus pembatasan di wilayah Sumatera bagian utara untuk memungkinkan upaya penyelamatan di wilayah tersebut.

Kelompok separatis Aceh lainnya juga ada dan terdapat ketegangan antara mereka dan GAM mengenai taktik dan monopoli GAM dalam negosiasi dengan pemerintah.

Pada tanggal 27 Februari 2005, Gerakan Aceh Merdeka dan delegasi pemerintah Indonesia memulai putaran perundingan perdamaian lainnya di Vantaa, Finlandia, yang dimoderatori oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari.Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia antara Oktober 2004 dan Mei 2007, adalah pemimpin delegasi Pemerintah Indonesia untuk perundingan tersebut. Penjelasan rincinya tertuang dalam Hamid Awaludin, Perdamaian di Aceh: Catatan Proses Perdamaian antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, CSIS, Jakarta, 2009, diterjemahkan oleh Tim Scott, . Pada tanggal 16 Juli 2005, Menteri Komunikasi Indonesia dan GAM mengumumkan kesepakatan damai untuk mengakhiri pemberontakan yang telah berlangsung selama tiga puluh tahun.

Perjanjian perdamaian secara resmi ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Aula Perjamuan Pemerintah Finlandia di Helsinki oleh kepala perunding Indonesia Hamid Awaluddin dan pemimpin GAM Malik Mahmud. Presiden Ahtisaari menjadi saksi perjanjian damai tersebut.

Berdasarkan ketentuan perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk segera menghentikan semua permusuhan. GAM juga setuju untuk melucuti senjatanya, sementara Pemerintah berjanji untuk menarik semua anggota militer dan polisi non-lokal pada akhir tahun 2005. Sebuah Misi Pemantauan Aceh dibentuk oleh UE dan ASEAN untuk mengawasi proses pelucutan senjata dan reintegrasi anggota GAM ke dalam masyarakat.pp. 411–427 –  Sebuah keputusan presiden memberikan amnesti kepada sekitar lima ratus mantan anggota GAM yang berada di pengasingan di negara lain, dan tanpa syarat membebaskan sekitar 1.400 anggota yang telah dipenjarakan oleh Pemerintah.

Pemerintah setuju untuk memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh; ini adalah salah satu isu paling kontroversial dalam negosiasi sebelumnya.  Sebuah "komisi kebenaran dan rekonsiliasi" akan dibentuk. Mengenai masalah distribusi pendapatan yang tidak merata, diputuskan bahwa tujuh puluh persen pendapatan dari sumber daya alam lokal akan tetap berada di Aceh.

Pada tanggal 27 Desember 2005, para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka mengumumkan bahwa mereka telah membubarkan sayap militernya. Tindakan tersebut, yang segera berlaku, merupakan tindak lanjut dari perundingan damai sebelumnya dan penghancuran 840 senjata yang dilakukan oleh pengamat internasional, komandan Gerakan Aceh Merdeka Sofyan Daud mengatakan kepada wartawan, “Tentara nasional Aceh sekarang menjadi bagian dari masyarakat sipil, dan akan berupaya untuk mewujudkan hal tersebut.” kesepakatan damai berhasil."   Sebagai tanda kemajuan proses perdamaian, pendiri gerakan pemberontak separatis Aceh, Hasan di Tiro, kembali ke Indonesia pada 11 Oktober 2008 setelah hampir 30 tahun di pengasingan.

 Pilkada 2006

Pada pemilu 11 Desember 2006, Gerakan Aceh Merdeka untuk sementara terpecah menjadi dua faksi yang masing-masing mendukung calon gubernurnya sendiri. Satu pihak mendukung saudara laki-laki Zaini Abdullah, dan pihak lain mendukung Irwandi Yusuf, mantan perunding GAM. Irwandi Yusuf mendapat lebih banyak dukungan dari kalangan akar rumput dan memenangkan pemilu.Ben Hillman, 'Aceh's Rebels Turn to Ruling', Far Eastern Economic Review, Vol. 170, No. 1 Januari–Februari 2007, 49–53. Fraksi yang kalah masih menunggu waktu, dengan tujuan untuk bangkit kembali pada pemilihan gubernur Aceh berikutnya yang akan berakhir pada akhir masa jabatan lima tahun Irwandi pada tahun 2011. Dalam hal ini, pemilihan gubernur akan diadakan pada akhir tahun 2011. tertunda karena pertengkaran prosedural ketika faksi-faksi yang berbeda berebut keuntungan. Pemilu berlangsung pada bulan April 2012.

 Pilkada 2012

Pemilu tahun 2012, yang diadakan pada tanggal 9 April, sebagian besar merupakan kelanjutan dari persaingan pasca-perjanjian antara mantan pemimpin GAM, di mana Zaini Abdullah telah kembali dari pengasingan dan ikut serta dalam pemilihan gubernur melawan Irwandi. Zaini Abdullah, dengan dukungan kuat dari Partai Aceh, memenangkan pemilu dengan suara mayoritas.

 Kabinet GAM 
Kabinet pertama GAM dinamakan sebagai Kabinet Negara Aceh Sumatera, yang disusun pada 24 Mei 1977 dengan susunan sebagai berikut:

 Dewan Syura:
 Tgk. H. Ilyas Leube
 Tgk. H. Ilyas Cot Plieng
 Tgk. Hasbi Geudong
 Tgk. Ayah Sabi
 Wali Negara: Dr. Tengku Hasan di Tiro, LL.D
 Wakil Wali Negara: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
 Menteri Dalam Negeri: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
 Menteri Luar Negeri: Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D
 Wakil Menteri Luar Negeri: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
 Menteri Pertahanan: Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D
 Wakil Menteri Pertahanan: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
 Menteri Kehakiman: Teungku Ilyas Leubee
 Menteri Sosial: dr. Zubir Mahmud
 Menteri Kesehatan: dr. Zaini Abdullah
 Menteri Penerangan: Teungku Muhammad Taher Husen
 Menteri Perhubungan: Teungku Amir Ishak, SH
 Menteri Pendidikan: Dr. Husaini M. Hasan
 Menteri Perdagangan: Teungku Amir Mahmud (Singapura)
 Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Asnawi Ali
 Menteri Keuangan: Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe
 Menteri Sekretaris Negara: Teungku Fauzi Hasbi Geudong
 Kepala Staf Angkatan Bersenjata: Teungku Darul Kamal
 Kepala Pengawas Keuangan Negara: Teungku  Uzair Jailani
 Duta Kuasa Penuh: Malik Mahmud (Singapura)
 Panglima Pengawal Wali Negara: Teungku Daud Husein
 Gubernur Pase: Teungku Hasbi Geudong
 Gubernur Pidie: Teungku Ilyas Cot Plieng
 Gubernur Batee Iliek: Teungku Abdul Aziz
 Gubernur Peureulak: dr. Zubir Mahmud
 Gubernur Teuming: Teungku Ali Daud
 Gubernur Linge: Teungku Ilyas Leube

 Tokoh-tokoh penting 
kiri|jmpl|229x229px|Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro
 Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro, Pendiri GAM; Wali Negara Aceh ke-VIII
 dr. Muchtar Hasbi, Wakil Presiden GAM; Perdana Menteri GAM Pertama; Menteri Dalam Negeri GAM
 Teungku Ilyas Leube, Perdana Menteri GAM (1980–1982); Menteri Kehakiman GAM (1976–1982)
 Malik Mahmud, Perdana Menteri GAM terakhir; Menteri Luar Negeri GAM (1976–2002) 
 Zakaria Saman, Menteri Pertahanan GAM
 dr. Zubir Mahmud, Menteri Sosial dan Gubernur Wilayah Peureulak
 dr. Zaini Abdullah, Menteri Luar Negeri GAM (2002–2005); Menteri Kesehatan GAM (1976–2002)
 Dr. Husaini M. Hasan, Sekretaris Negara sekaligus Menteri Pendidikan dan Penerangan GAM
 Amir Mahmud, Menteri Perdagangan GAM
 Dr. Asnawi Ali, Menteri Pekerjaan Umum dan Industri GAM
 Teungku Usman Lampoh Awe, Menteri Keuangan GAM
 Ibrahim Syamsuddin, Wakil Menteri Keuangan GAM (2003–2005); Wakil Gubernur GAM Wilayah Pase (2000–2003)
 Amir Ishak, Menteri Komunikasi GAM
 Tengku Arief, Gubernur GAM Wilayah Pidie
 Hamid Idris, Gubernur GAM Wilayah Pidie
 Teungku Muhammad bin Arif, Gubernur GAM Wilayah Pidie
 Idris Ahmad, Gubernur GAM Wilayah Batee Iliek
 Hasbi Geudong, Gubernur GAM Wilayah Pase
 Said Adnan, Gubernur GAM Wilayah Pase
 Fakhruddin Ahmad, Gubernur GAM Wilayah Pase
 Muhammad Thaib, Bendahara GAM Wilayah Pase
 Dailami, Gubernur GAM Wilayah Linge
 Akhyar A. Rasyid, Gubernur GAM Wilayah Aceh Rayeuk
 Muhammad Aiyub Yunus, Wakil Gubernur GAM Wilayah Aceh Rayeuk
 Teungku Zainal Abidin, Gubernur GAM Wilayah Meulaboh
 Suaidi Yahya, Wakil Gubernur GAM Wilayah Pase
 Zulkifli H. Adam, Bendahara GAM Wilayah Sabang
 Yusri Sofyan, Wakil Gubernur GAM Wilayah Meureuhom Daya
 Teungku Syahrial Syahbuddin, Sekretaris GAM Wilayah Linge
 Nazaruddin, Sekretaris GAM wilayah Sabang (2004–2005); Panglima GAM wilayah Sabang (2001–2004)
 Azhar Abdurrahman, Sekretaris GAM Wilayah Meureuhom Daya
 Irwandi Yusuf
 Munawar Liza Zainal
 Teungku Muhammad Daud Husin, Panglima GAM
 Keuchik Umar, Panglima GAM
 Abdullah Syafi'i, Panglima GAM
 Muzakir Manaf, Panglima GAM (2002–2005); Wakil Panglima GAM (1998–2002); Panglima GAM Wilayah Pase (1998–2002)
 Kamaruddin Abubakar, Wakil Panglima GAM (2002–2005); Panglima Operasi GAM (2000–2002); Panglima GAM Wilayah Pidie (1998–2002)
 Sofyan Dawood, Juru Bicara Pusat GAM
 Aiyub Abbas, Kepala Kepolisian GAM (2002–2005); Kapolda GAM Pidie (1998–2002)
 Muharram Idris, Panglima GAM wilayah Aceh Rayeuk
 Saifuddin Yahya, Wakil Panglima GAM wilayah Aceh Rayeuk (2003—2005); Panglima Daerah II GAM wilayah Aceh Rayeuk (1998—2003)
 Irwansyah, Juru Bicara GAM Wilayah Aceh Rayeuk
 Pawang Rasyid, Panglima GAM wilayah Pidie
 Sarjani Abdullah, Panglima GAM wilayah Pidie (2003—2005); Panglima Operasi GAM wilayah Pidie (1998—2003)
 Roni Ahmad, Wakil Panglima GAM Wilayah Pidie (2002—2005); Panglima Muda Daerah GAM I Pidie (2000—2002)
 Anwar Husen, Juru Bicara GAM wilayah Pidie
 Teungku Elwe Dea, Juru bicara GAM wilayah Pidie
 Abdul Gani Ahmad, Panglima Operasi GAM wilayah Pidie
 Fadhlullah, Panglima Operasi GAM wilayah Pidie
 Teungku Mustafa, Panglima GAM Wilayah Pidie Jaya
 Darwis Jeunieb, Panglima GAM wilayah Batee Iliek
 Husaini M. Amin, Panglima Operasi GAM wilayah Batee Iliek
 Samsul Bahri Ben Amiren, Panglima Daerah I GAM wilayah Batee Iliek
 Sulaiman Cut Nyak Ali (Cut Manyak), Juru Bicara Daerah IV GAM wilayah Batee Iliek
 Yusuf Ali, Panglima GAM wilayah Pase
 Abdulrahman Yahya, Panglima GAM wilayah Pase
 Zulkarnaini Hamzah, Panglima GAM wilayah Pase
 Jamaluddin Kandang, Juru Bicara GAM Wilayah Pase
 Syardani M. Syarif, Juru Bicara GAM Wilayah Pase
 Ahmad Kandang, Panglima Operasi GAM wilayah Pase
 Abubakar A. Latif, Panglima Operasi GAM wilayah Pase
 Ilyas A. Hamid, Panglima Daerah I GAM wilayah Pase
 Ismail A. Jalil, Panglima Daerah IV GAM wilayah Pase
 Misbahul Munir, Komandan Pasukan Cobra wilayah Pase Bentara Militer (BM-GAM)
 Arafat Ali, Komandan Regu Pasukan Siwah Agam GAM
 Sanusi Muhammad, Panglima GAM wilayah Peureulak
 Ishak Daud, Panglima GAM wilayah Peureulak
 Muslim Hasballah, Panglima GAM wilayah Peureulak
 Ridwan Abubakar, Wakil Panglima Operasi GAM; Wakil Panglima GAM Wilayah Peureulak (1999–2005) 
 Teungku Mansur, Juru bicara GAM wilayah Peureulak
 Usman Abdullah, Panglima Daerah III GAM wilayah Peureulak
 Hasballah M. Thaib, Panglima GAM Sagoe Idi Kota Daerah IV Idi Wilayah Peureulak
 Tgk. Iklil Ilyas Leube
 Tgk. Ilham Ilyas Leube, Panglima GAM wilayah Linge
 Fauzan Azima, Panglima GAM wilayah Linge (2002–2005); Wakil Panglima GAM wilayah Linge (2001–2002); Juru bicara GAM Wilayah Linge (2001–2002)
 Halidin Gayo, Wakil Panglima GAM wilayah Linge
 Ibnu Sakdan, Panglima GAM wilayah Linge
 Adam Mukhlis, Juru bicara GAM wilayah Linge
 Ismuddin, Panglima Daerah IV GAM wilayah Linge
 Tengku Samsuddin Saleh, Panglima GAM wilayah Teuming
 Muhammad Helmi Ahmad, Panglima GAM wilayah Teuming
 Tengku Jamani Patra, Panglima GAM wilayah Alas
 Jafar, Panglima GAM wilayah Gayo Lues
 Nada Jamil, Panglima GAM wilayah Gayo Lues
 Izil Azhar, Panglima GAM wilayah Sabang
 Syukri (Tgk. Bayu), Panglima Operasi GAM wilayah Sabang
 Teungku Abdul Muthalib, Panglima GAM wilayah Meureuhom Daya
 Zamzami A. Rani, Panglima GAM wilayah Meureuhom Daya 
 Bachtiar Syarbaini, Panglima GAM wilayah Meureuhom Daya
 Cut Man, Wakil Panglima GAM wilayah Meureuhom Daya
 Teungku Jauhari, Panglima GAM wilayah Meulaboh Raya
 Teungku Samsul Bahri, Panglima GAM wilayah Meulaboh Raya
 Tgk. Dahlan, Panglima Operasi GAM wilayah Meulaboh Raya
 Yussaini M.S., Panglima GAM wilayah Meulaboh Raya
 Samsuardi (Juragan), Panglima GAM wilayah Nagan Raya
 Tgk. Ramli ben Sari, Panglima GAM wilayah Nagan Raya
 Hamdani (Dek GAM), Panglima GAM wilayah Blangpidie
 Teungku Kartiwi Daud, Juru bicara GAM wilayah Lhok Tapaktuan
 Abrar Muda, Panglima GAM wilayah Lhok Tapaktuan
 Amran, Panglima Daerah III GAM wilayah Lhok Tapaktuan
 Nurdin Ramli, Panglima GAM wilayah Singkil
 Aliasnudin, Panglima GAM wilayah Simeulue
 Budi Satria (Pang Sumatera), Wakil Panglima GAM Langkat
 Muhammad (Amad Leumbeng), Panglima GAM wilayah Asahan
 Ermiadi Abdul Rahman, Duta Besar GAM untuk Timor Leste

 Lihat juga 

 Organisasi Papua Merdeka
 Fretilin

 Referensi 

 Bacaan lebih lanjut 
 Anderson, Bobby (2013). Gangster, Ideologue, Martyr: the Posthumous Reinvention of Teungku Badruddin and the Nature of the Free Aceh Movement, in Conflict, Security, and Development Issue 13.1, King's College London.

 Miller, Michelle Ann (2009). Rebellion and Reform in Indonesia. Jakarta's Security and Autonomy Policies in Aceh. London and New York: Routledge. 
 Missbach, Antje (2012). Separatist Conflict in Indonesia: The long-distance politics of the Acehnese diaspora. London and New York: Routledge. 

 Pranala luar 
 Full text of 2005 peace agreement, BBC, 15 Agustus 2005
 The Election of Aceh Governor, Tribun Barat'', 15 Juni 2016

Aceh Merdeka
Kategori:Gerakan nasionalis
Aceh Merdeka
Kategori:Organisasi gerilya
Kategori:Organisasi paramiliter
Kategori:Organisasi yang didirikan tahun 1976
Kategori:Organisasi yang dibubarkan tahun 2005
Kategori:Konflik Aceh
Kategori:Perang Aceh
Kategori:Politik Aceh