Yang di-Pertuan Agong

Yang di-Pertuan Agong (disingkat YDPA), yang juga disebut secara tidak resmi sebagai Raja Malaysia, adalah gelar dan jabatan resmi bagi penguasa konstitusional monarki Malaysia dan sekaligus kepala negara seremonial Malaysia. Jabatan YDPA dibentuk pada tahun 1957, ketika Federasi Malaya memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya. Yang di-Pertuan Agong dipilih setiap lima tahun oleh Majelis Raja-Raja (para penguasa negeri-negeri Melayu) dari antara mereka sendiri, meskipun secara de facto jabatan YDPA digilir di antara mereka. Hal ini membuat Malaysia menjadi salah salah satu dari beberapa negara monarki elektif. 

Sejak tahun 1999, gelaran kehormatan yang lengkap dari Penguasa Tertinggi Malaysia ini adalah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Sementara itu isteri atau pasangan sah dari Yang di-Pertuan Agong Malaysia disebut sebagai Raja Permaisuri Agong Malaysia. Tempat tinggal resmi Yang di-Pertuan Agong adalah di Istana Negara, yang berlokasi di sebuah bukit dan terletak di Jalan Tunku Abdul Halim, tepat di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong juga memiliki istana dan tempat persinggahan lainnya di daerah Putrajaya, yang dinamakan Istana Melawati. Istana ini dijuluki sebagai Istana Hinggap, karena istana ini hanya dipakai saat Yang di-Pertuan Agong menghadiri Majelis Raja-Raja untuk memilih Raja Malaysia berikutnya.

 Sistem pemilihan 
Sistem pemilihan untuk negara monarki sangat jarang terjadi di dunia. Beberapa kerajaan yang menggunakan sistem ini adalah: Uni Emirat Arab, Vatikan, Austria, dan Andorra. Dalam pelaksanaannya, sistem pemilihan ini secara de facto menggilirkan jabatan "raja Malaysia" di antara sembilan raja negeri Melayu setelah lima tahun Yang di-Pertuan Agong berkuasa. Secara formal, kesembilan raja ini bertemu dalam sebuah majelis yang dinamakan Majelis Raja-Raja. Yang di-Pertuan Agong dipilih berdasarkan lamanya ia memerintah di daerah kekuasaannya, dalam hal ini di negara bagian di Malaysia. Setelah semua raja sepakat, maka pelantikan terhadap Yang di-Pertuan Agong yang baru segera dilaksanakan.

Sewaktu Yang di-Pertuan Agong meninggal setelah pelantikan, maka pemilihan yang dilakukan Majelis Raja-Raja akan diulang kembali. Kemudian, Yang di-Pertuan Agong yang baru dipilih ini akan memegang kekuasaan secara penuh. Setelah masa kekuasaannya selesai, maka pemilihan akan dilakukan dan ia tidak akan dipilih kembali. Majelis Raja-Raja sudah dilakukan sejak tahun 1895. Keanggotaan ini juga dimiliki oleh gubernur atau Yang Dipertua Negeri, tetapi yang memiliki hak suara untuk memilih Yang di-Pertuan Agong hanyalah para raja.

 Persyaratan 
 Hanya raja-raja yang boleh memilih
 Hanya raja-raja yang boleh dipilih
 Raja-raja dipilih dengan giliran

Undang-undang menyatakan bahwa seorang raja tidak layak dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong apabila:
 Apabila sang raja merupakan raja yang berusia muda
 Apabila sang raja tidak ingin dipilih
 Apabila Majelis Raja-Raja menyatakan bahwa sang raja tidak layak menjadi raja disebabkan oleh gangguan jiwa atau penyakit, yang menyebabkan sang raja tidak optimal dalam memerintah.

 Proses Pemilihan 
Pemilihan dilakukan dengan kertas suara yang tertutup. Kertas suara tidak diberi nomor. Pemilih hanya tinggal menulis nomor dan dimasukkan ke kotak suara. Hanya para raja, penjaga lambang kekuasaan dan asisten sekretaris dari Majelis Raja-Raja yang terlibat di pemilihan tersebut. Seorang raja boleh memilih perwakilan dari raja lain untuk mewakili dirinya bila dia tidak bisa hadir ke Majelis Pemilihan. Selama proses pemilihan, Penjaga Lambang Kekuasaan akan membagikan kertas suara, di mana hanya diperbolehkan memilih satu Raja, yaitu Raja Senior dari daftar kerajaan senior, untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Raja-raja akan diminta untuk memilih Raja yang cocok untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong.

Setelah itu, Raja muda, dalam hal ini negara bagian Melaka, Pulau Penang, Sabah dan Serawak ikut menghitung hasil pemilihan bersama pemegang lambang kekuasaan. Adapun jumlah suara haruslah lima suara untuk menentukan Yang di-Pertuan Agong baru. Setelah itu, Raja yang berkuasa menawarkan posisi Yang di-Pertuan Agong kepada Raja yang terpilih dalam Sidang Pemilihan. Apabila Raja yang terpilih menolak tawaran Raja yang berkuasa untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong, maka pemilihan harus diulang kembali, dengan pilihan Raja Senior tingkatan dua dari daftar kerajaan senior.

Proses pemilihan akan benar-benar berakhir apabila sang Raja menerima tawaran kekuasaan Yang di-Pertuan Agong dari Raja yang sedang berkuasa. Majelis Raja-Raja kemudian mengesahkan Raja yang terpilih sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk Malaysia yang akan berkuasa selama 5 tahun. Kertas suara akan dihancurkan setelah Raja yang terpilih datang sebagai hasil dari pemilihan.

 Daftar Kerajaan Senior 
Setelah rantai kekuasaan pertama Yang di-Pertuan Agong oleh 10 kerajaan di Malaysia (1957-1999), semua raja mengatur kembali sistem senioritas kerajaan, dalam hal pemilihan Yang di-Pertuan Agung. Negeri-negeri bagian tersebut adalah:

 Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan
 Sultan Selangor
 Raja Perlis
 Sultan Terengganu
 Sultan Kedah
 Sultan Kelantan
 Sultan Pahang
 Sultan Johor
 Sultan Perak

 Timbalan Yang di-Pertuan Agong 
Timbalan Yang di-Pertuan Agong (Wakil Yang di-Pertuan Agong) juga dipilih saat pemilihan Yang di-Pertuan Agong, tetapi setelah Yang di-Pertuan Agong telah dipilih. Timbalan Yang di-Pertuan Agong berfungsi sebagai Raja yang akan mengisi kekuasaan Yang di-Pertuan Agong, selama Yang di-Pertuan Agong sedang absen dikarenakan sakit atau hal-hal lainnya.

Timbalan Yang di-Pertuan Agong tidak secara langsung menjadi Yang di-Pertuan Agong ketika kursi jabatan Yang di-Pertuan Agong sedang kosong. Timbalan Yang di-Pertuan Agung bertugas sebagai kepala negara Malaysia untuk sementara sebelum pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong yang baru.

 Jabatan 
Yang di-Pertuan Agong bertugas sebagai pemimpin kerajaaan konstitusional di bawah Konstitusi Malaysia. Sebagai Kepala Negara Federal, kekuasaan sang raja dibatasi oleh Undang-undang Parlemen Federal. Kekuasaan Eksekutif ada dipundak Yang di-Pertuan Agong. Kekuasaan Yang di-Pertuan Agong dibagi dua:

 Kekuasaan yang dipegang dengan bantuan Perdana Menteri, Menteri, Kabinet dan Majelis Raja-Raja.
 Kekuasaan yang dipegang secara mutlak tanpa bantuan dari institusi kenegaraaan lainnya.

Kekuasaan mutlak Yang di-Pertuan Agong berlaku dalam pemilihan Perdana Menteri, pembekuan parlemen, dan pertemuan Majelis Raja-Raja. Dibawah Sistem Westminster, Yang di-Pertuan Agong diminta untuk memilih salah seorang Perdana Menteri untuk mewakili suara Dewan Rakyat (Parlemen) ke Raja. Sang Perdana Menteri bisa turun dari jabatannya disebabkan Mosi tidak percaya oleh Dewan Rakyat. Ketika hal ini terjadi, Yang di-Pertuan Agong akan memilih Perdana Menteri yang baru. Secara konvensi, seorang Perdana Menteri adalah ketua partai dari partai yang berkuasa di Dewan Rakyat, yaitu Barisan Nasional yang telah berkuasa sejak kemerdekaan tahun 1957

Pemilihan perdana menteri terus dilakukan setiap tahunnya. Bila Perdana Menteri melakukan pembekuan parlemen, maka Yang di-Pertuan Agong dapat menolaknya, karena termasuk dalam kekuasaan mutlak Yang di-Pertuan Agong

 Pemilihan dan Penunjukan 
Yang di-Pertuan Agong dengan kekuasaannya berhak memilih pemimpin atau seorang Yang di-Pertua Negeri untuk sebuah negeri federal di Malaysia. Hal ini diatur kemudian dalam Konstitusi Malaysia.

 Dewan Menteri (Kabinet) 
 Menteri dan Deputi Menteri dalam kabinet membantu Perdana Menteri dalam tugasnya

 Komisi 
 Pembentukan komisi pemilihan di bawah pengawasan Majelis Raja-Raja

 Kontrol atas Kehakiman 
 Hakim Agung Malaysia (Hakim Mahkamah Persekutuan) diawasi oleh Perdana Menteri dan Majelis Raja-Raja
 Hakim Agung Malaya (Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya) diawasi oleh Perdana Menteri dan Majelis Raja-Raja
 Hakim Agung Sarawak dan Sabah (Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah) diawasi oleh Perdana Menteri dan Majelis Raja-Raja

 Senator 
Raja memilih 44 senator untuk duduk dalam Senat Malaysia.

 Gubernur Negeri 
Yang di-Pertuan Agong memilih yang di-Pertua Negeri, atau Gubernur untuk daerah Penang, Melaka, Sabah dan Serawak, setelah mempertimbangkan nasihat dari Menteri Ketua Federal. Yang di-Pertuan Agong juga memilih Wali kota Kuala Lumpur, di mana Kuala Lumpur merupakan Daerah Federal. Yang di-Pertuan Agong juga memegang jabatan sebagai penguasa Islam di keempat daerah Yang di-Pertua Negeri.

 Hal lainnya 
Sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata Malaysia, Yang di-Pertuan Agong berhak memilih Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia dengan persetujuan Dewan Angkatan Bersenjata. Secara konvensi, ulang tahun Yang di-Pertuan Agong diperingati setiap hari Sabtu pertama pada bulan Juni, tanpa memperhatikan ulang tahun Yang di-Pertuan Agong yang sebenarnya. Pada hari itu, gelar-gelar kehormatan akan diberikan Yang di-Pertuan Agong kepada masyarakat Malaysia.

Pada bulan November 2006, DYMM Tuanku Syed Sirajuddin, Yang di-Pertuan Agong ke Sepuluh, memberikan beasiswa Yang di-Pertuan Agong, merupakan yang pertama kalinya di Malaysia. Hadiah ini diberikan kepada sepuluh siswa yang berbakat untuk meneruskan pendidikan di beberapa universitas ternama di dunia. Pemberian hadiah ini dilangsungkan di Istana Negara dengan dihadiri oleh Majelis Raja-Raja.

 Referensi 

 Lihat pula 
 Yang di-Pertuan Muda
 Yang di-Pertuan Besar - gelar pemimpin Negeri Sembilan.
 Yang di-Pertua Negeri - gelar pemimpin Negeri Melaka, Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang.
 Yang di-Pertuan Negara - gelar zaman dulu yang digunakan di Singapura. Sekarang masih digunakan di Brunei.
 Yang Dipertuan Agung - gelar bangsawan Kalimantan.
 Daftar Yang di-Pertuan Agong

Kategori:Monarki Malaysia