Pemerintah

Pemerintah adalah sistem atau sekelompok orang yang memerintah suatu komunitas terorganisasi, umumnya sebuah negara.

Dalam definisi asosiatifnya yang luas, pemerintah umumnya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yang berdiri sendiri ialah yudikatif. Pemerintah merupakan sarana untuk menegakkan kebijakan organisasi, sekaligus sebagai mekanisme untuk menentukan kebijakan. Setiap pemerintahan memiliki semacam konstitusi, yaitu pernyataan tentang prinsip dan filosofi pemerintahannya.

Meskipun semua jenis organisasi memiliki tata kelola, istilah pemerintah sering kali digunakan secara lebih spesifik untuk merujuk pada sekitar 200 pemerintah nasional independen dan organisasi-organisasi di bawahnya.

Jenis-jenis utama sistem politik modern yang diakui adalah demokrasi, rezim totaliter, dan, yang berada di antara keduanya, rezim otoriter dengan beragam rezim hibrida. Sistem klasifikasi modern juga mencakup monarki sebagai entitas yang berdiri sendiri atau sebagai sistem hibrida dari ketiga sistem utama. Sepanjang sejarah, bentuk pemerintahan yang lazim ditemui meliputi monarki, aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, teokrasi, dan tirani. Aspek utama dari filosofi setiap pemerintahan adalah bagaimana kekuasaan politik diperoleh — dua bentuk utamanya adalah pemilihan umum dan suksesi turun-temurun.

 Sejarah 
Awal mula dan perkembangan fenomena pemerintahan manusia tidak diketahui dengan pasti; namun, sejarah mencatat terbentuknya pemerintahan awal. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, beberapa negara-kota kecil muncul. Pada milenium ketiga hingga kedua SM, beberapa negara-kota ini berkembang menjadi wilayah pemerintahan yang lebih besar: Sumeria, Mesir Kuno, Peradaban Lembah Sungai Indus, dan Peradaban Sungai Kuning.

Pembangunan proyek pertanian dan pengendalian air merupakan katalisator bagi perkembangan pemerintah.The New Encyclopædia Britannica (15th edition) Kadang kala, seorang kepala suku dipilih dengan berbagai ritual atau uji kekuatan untuk mengatur sukunya, terkadang melibatkan sekelompok orang yang lebih tua sebagai dewan. Kemampuan manusia untuk secara tepat mempelajari dan mengomunikasikan informasi abstrak memungkinkan manusia bertindak lebih efektif dalam bertani, yang kemudian terus meningkatkan kepadatan populasi. Sejarawan David Christian menjelaskan:Seiring populasi petani berkumpul dalam komunitas yang lebih besar dan lebih padat, interaksi antar kelompok meningkat dan tekanan sosial meningkat hingga, secara paralel dengan pembentukan bintang, struktur-struktur baru tiba-tiba muncul, bersamaan dengan tingkat kompleksitas yang baru. Layaknya bintang, kota dan negara mereorganisasi dan memberi energi pada objek-objek yang lebih kecil dalam medan gravitasinya.Penjelasan lain mencakup perlunya pengelolaan proyek infrastruktur yang tepat seperti infrastruktur air. Secara historis, hal ini membutuhkan administrasi terpusat dan organisasi sosial yang kompleks, seperti yang terlihat di wilayah seperti Mesopotamia. Namun, terdapat bukti arkeologis yang menunjukkan keberhasilan serupa pada masyarakat kompleks yang lebih egaliter dan terdesentralisasi.

Mulai akhir abad ke-17, bentuk pemerintahan republik bertumbuh. Revolusi Agung di Inggris, Revolusi Amerika Serikat, dan Revolusi Prancis berkontribusi pada pertumbuhan pemerintahan yang berbentuk perwakilan. Uni Soviet adalah negara besar pertama yang memiliki pemerintahan komunis. Sejak runtuhnya Tembok Berlin, semakin banyak negara yang menggunakan demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan mereka.

Pada abad kesembilan belas dan kedua puluh, terjadi peningkatan yang signifikan dalam ukuran dan skala pemerintahan di tingkat nasional, termasuk pengaturan korporasi dan pembangunan negara kesejahteraan.

 Ilmu politik 

 Klasifikasi 
Dalam ilmu politik, pembuatan tipologi atau taksonomi entitas politik telah lama dijadikan tujuan karena tipologi sistem politik tidak jelas. Hal ini sangat penting dalam politik komparatif (bidang dalam ilmu politik) dan hubungan internasional. Seperti semua kategori bentuk pemerintahan, batasan klasifikasi pemerintah bisa berubah-ubah atau tidak jelas.

Di permukaan, semua pemerintahan memiliki bentuk resmi atau ideal. Amerika Serikat merupakan republik konstitusional, sedangkan bekas Uni Soviet merupakan republik sosialis. Namun identifikasi diri tidak objektif dan seperti yang dikatakan pakar ilmu politik Kopstein dan Lichbach, mendefinisikan rezim bisa jadi hal yang rumit.Comparative politics : interests, identities, and institutions in a changing global order, Jeffrey Kopstein, Mark Lichbach (eds.), 2nd ed, Cambridge University Press, 2005, , p. 4. Misalnya, filsuf Prancis Voltaire berargumen bahwa "Kekaisaran Romawi Suci bukanlah Kekaisaran, bukan Romawi, dan bukan pula Suci".

Identifikasi suatu bentuk pemerintahan juga sulit dilakukan karena banyak sistem politik berasal dari gerakan sosial-ekonomi yang kemudian dibawa ke dalam pemerintahan oleh partai-partai yang menamakan diri mereka sendiri dari gerakan tersebut; semuanya dengan politik-ideologi yang saling bersaing. Pengalaman dengan gerakan yang berkuasa dan ikatan kuat yang mungkin mereka miliki dengan bermacam bentuk pemerintahan tertentu, dapat menyebabkan mereka dianggap sebagai bentuk pemerintahan itu sendiri.

Komplikasi lain termasuk ketidaksepakatan umum atau "distorsi atau bias" yang disengaja terhadap definisi teknis dari ideologi politik dan bentuk pemerintahan terkait akibat sifat politik pada era modern. Misalnya arti "konservatisme" di Amerika Serikat hanya memiliki sedikit kesamaan dengan pendefinisian kata tersebut di tempat lain. Seperti yang dikatakan Ribuffo, "Apa yang oleh orang Amerika sekarang disebut konservatisme, oleh sebagian besar dunia disebut liberalisme atau neoliberalisme"; seorang "konservatif" di Finlandia akan diberi label "sosialis" di Amerika Serikat.Leo P. Ribuffo, "20 Suggestions for Studying the Right now that Studying the Right is Trendy," Historically Speaking Jan 2011 v.12#1 pp. 2–6, quote on p. 6

 Ambiguitas sosial-politik 
Ada beragam pendapat pada setiap individu mengenai jenis dan sifat pemerintah yang ada. "Nuansa abu-abu" adalah hal yang lumrah pada pemerintahan di dunia dan pada klasifikasinya. Bahkan, negara demokrasi yang paling liberal membatasi aktivitas politik saingannya sampai batas tertentu; sementara itu, kediktatoran paling tirani harus mengatur basis dukungan yang luas sehingga menciptakan kesulitan untuk "memisah-misahkan" pemerintah ke dalam kategori yang sempit. Contohnya termasuk klaim Amerika Serikat sebagai negaraplutokrasi alih-alih demokrasi karena beberapa pemilih AS percaya bahwa pemilu dimanipulasi oleh kelompok politik superkaya."Plutocrats – The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else" 

 Bentuk dialektis 
Filsuf Yunani Klasik Plato membahas lima jenis rezim: aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Kelima rezim ini semakin merosot dimulai dengan aristokrasi di posisi paling atas dan tirani di bawah.

 Bentuk 
Salah satu metode untuk mengelompokkan pemerintah adalah melalui cara orang memiliki kewenangan untuk memerintah. Kewenangan ini bisa berupa satu orang (otokrasi, seperti monarki), sekelompok orang terpilih (aristokrasi), atau orang-orang secara keseluruhan (demokrasi, seperti republik).

 Autokrasi 
Autokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya terkonsentrasi di tangan satu orang, yang keputusannya tidak tunduk pada batasan hukum eksternal atau mekanisme kontrol kerakyatan yang diatur (kecuali mungkin terhadap ancaman implisit dari kudeta atau pemberontakan massa).

 Aristokrasi 
Aristokrasi (dari bahasa Yunani ἀριστοκρατία aristokratía, dari ἄριστος aristos "unggul atau istimewa", dan κράτος kratos "kekuasaan") adalah suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan kelas penguasa yang sedikit dan memiliki privilese atau hak istimewa.

Banyak monarki merupakan aristokrasi, meskipun dalam monarki konstitusional modern, raja hanya memiliki sedikit kekuasaan. Istilah aristokrasi juga bisa merujuk pada kelas non-tani, non-pelayan, dan non-kota dalam sistem feodal.

 Demokrasi 
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang warga negaranya menjalankan kekuasaan dengan memberikan suara. Dalam demokrasi langsung, warga negara secara keseluruhan membentuk badan pemerintahan dan memberikan suara langsung pada setiap masalah. Dalam demokrasi perwakilan, warga memilih perwakilan dari antara mereka sendiri. Perwakilan-perwakilan ini bertemu untuk membentuk badan pemerintahan, seperti badan legislatif. Dalam demokrasi konstitusional, kekuasaan mayoritas dijalankan dalam kerangka demokrasi perwakilan, tetapi konstitusi membatasi mayoritas dan melindungi minoritas, biasanya melalui penjaminan hak tertentu bagi semua individu, misalnya kebebasan berbicara atau kebebasan berserikat.Oxford English Dictionary: "democracy".

 Republik 
Republik adalah suatu bentuk pemerintahan dengan negara dianggap sebagai "urusan publik" (bahasa Latin: res publica), bukan urusan pribadi atau milik para penguasa, yang pemerintah negaranya dipilih atau ditunjuk secara langsung atau tidak langsung alih-alih diwariskan. Rakyat, atau sebagian besar dari mereka, memiliki kendali tertinggi atas pemerintah dan jabatan negara dipilih atau ditunjuk oleh orang-orang terpilih.Montesquieu, The Spirit of the Laws (1748), Bk. II, ch. 1. Definisi umum yang disederhanakan dari republik adalah pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja. Montesquieu menyatakan bahwa baik demokrasi (semua orang memiliki bagian dalam pemerintahan) maupun aristokrasi atau oligarki (hanya beberapa orang yang memerintah) sebagai bentuk pemerintahan republik.Montesquieu, Spirit of the Laws, Bk. II, ch. 2–3.

Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan republik di antaranya republik demokratis, republik parlementer, republik semipresidensial, republik presidensial, republik federal, dan republik Islam.

 Federal 
Federalisme adalah konsep politik ketika sekelompok anggota diikat bersama oleh kovenan dengan kepala perwakilan sebagai pengatur. Istilah "federalisme" juga digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang kedaulatannya secara konstitusional dibagi antara otoritas pemerintahan pusat dan unit politik konstituen, yang bisa disebut negara bagian, provinsi, atau lainnya. Federalisme adalah sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan institusi demokrasi yang kekuasaannya untuk memerintah dibagi antara pemerintah nasional dan pemerintah provinsi/negara bagian, sehingga menciptakan apa yang sering disebut federasi. Para pendukungnya sering disebut federalis.

 Sistem ekonomi 
Secara historis, sebagian besar sistem politik bermula dari ideologi sosial ekonomi. Pengalaman dengan gerakan-gerakan yang berkuasa dan ikatan kuat yang mungkin mereka miliki dengan bentuk pemerintahan tertentu dapat menyebabkan mereka dianggap sebagai bentuk pemerintahan itu sendiri.
IstilahDefinisiKapitalismeSistem sosial-ekonomi dengan alat-alat produksi (mesin, perkakas, pabrik, dll.) berada di bawah kepemilikan pribadi dan digunakan untuk memperoleh keuntungan. KomunismeSistem sosial-ekonomi dengan alat-alat produksi dimiliki bersama-sama (baik oleh rakyat secara langsung, melalui komune atau oleh masyarakat komunis), dan produksi dilakukan untuk penggunaan, bukan untuk keuntungan. Dengan demikian, masyarakat komunis tidak memiliki negara, tanpa kelas, tanpa uang, dan demokratis.DistributismeSistem sosial-ekonomi dengan kepemilikan properti secara luas sebagai hak fundamental;Shiach, Morag (2004). Modernism, Labour and Selfhood in British Literature and Culture, 1890–1930. Cambridge University Press. p. 224.  alat-alat produksi tersebar seluas mungkin alih-alih terpusat di bawah kendali negara (sosialisme negara), beberapa individu (plutokrasi), atau korporasi (korporatokrasi).Zwick, Mark and Louise (2004). The Catholic Worker Movement: Intellectual and Spiritual Origins . Paulist Press. p. 156.  Distributisme pada dasarnya menentang sosialisme dan kapitalisme,Boyle, David; Simms, Andrew (2009). The New Economics. Routledge. p. 20. Novak, Michael; Younkins, Edward W. (2001). Three in One: Essays on Democratic Capitalism, 1976–2000. Rowman and Littlefield. p. 152.  yang oleh para penganut distributisme dianggap sama-sama cacat dan eksploitatif. Sebaliknya, distributisme berusaha menempatkan aktivitas ekonomi di bawah kehidupan manusia secara keseluruhan, pada kehidupan spiritual, kehidupan intelektual, dan kehidupan keluarga.Storck, Thomas. "Capitalism and Distributism: two systems at war," in Beyond Capitalism & Socialism. Tobias J. Lanz, ed. IHS Press, 2008. p. 75FeodalismeSistem sosial-ekonomi kepemilikan tanah dan tugas. Di bawah feodalisme, semua tanah di kerajaan adalah milik raja. Namun, raja akan memberikan sebagian tanah itu kepada para bangsawan yang berjuang untuknya. Hadiah tanah ini disebut manor. Kemudian para bangsawan memberikan sebagian tanah mereka kepada pengikut (vassal). Para pengikut kemudian harus melakukan tugas untuk para bangsawan. Tanah para pengikut disebut wilayah fief.SosialismeSistem sosial-ekonomi dengan para pekerja, secara demokratis dan sosial memiliki alat-alat produksi dan kerangka ekonomi dapat terencana, baik dengan didesentralisasi, didistribusikan, atau terpusat, atau dikelola sendiri dalam unit ekonomi otonom.Schweickart, David. Democratic Socialism . Encyclopedia of Activism and Social Justice (2006): "Virtually all (democratic) socialists have distanced themselves from the economic model long synonymous with 'socialism,' i.e. the Soviet model of a non-market, centrally-planned economy...Some have endorsed the concept of 'market socialism,' a post-capitalist economy that retains market competition, but socializes the means of production, and, in some versions, extends democracy to the workplace. Some hold out for a non-market, participatory economy. All democratic socialists agree on the need for a democratic alternative to capitalism."  Pelayanan publik biasanya dimiliki bersama, dimiliki kolektif, atau dimiliki negara, seperti layanan perawatan kesehatan dan pendidikan.EtatismeSistem sosial-ekonomi yang memusatkan kekuasaan di negara dengan mengorbankan kebebasan individu. Di antara varian lainnya, istilah ini mencakup teokrasi, monarki absolut, Nazisme, fasisme, sosialisme otoriter, dan kediktatoran yang polos dan tanpa hiasan. Varian-varian semacam ini berbeda dalam bentuk, taktik, dan ideologi.Negara kesejahteraanSistem sosial-ekonomi dengan negara memainkan peran kunci dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak dapat mendapatkan batas minimal untuk kehidupan yang baik.

 Peta 
kiri|upright=2.75|jmpl|Indeks Demokrasi oleh Economist Intelligence Unit, 2017.

Demokrasi penuh

Demokrasi separuh

Rezim campuran

Rezim otoriter
kiri|upright=2.75|jmpl|Tingkatan administratif dunia
kiri|upright=2.75|jmpl|Peta dunia yang membedakan negara-negara sebagai federasi (hijau) dengan negara kesatuan (biru).

 Lihat pula 
 Pemerintah Indonesia
 Pemerintah Daerah
 Pemerintahan algoritmik

 Rujukan 
 Catatan kaki 

 Daftar pustaka 












 Bacaan lanjutan 
 Krader, Lawrence (1968). Formation of the State, in Foundations of Modern Anthropology Series. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 118 pp.