Provinsi di Indonesia

Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi, dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi, termasuk sembilan di antaranya yang merupakan daerah berstatus khusus dan/atau istimewa.

 Dasar hukum 
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah

Daerah provinsi, menurut UUD 1945, merupakan daerah otonom yang pemerintahannya terdiri atas kepala daerah yang disebut "gubernur" dan lembaga legislatif daerah berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selain itu, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi, selain berstatus sebagai daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Gubernur, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-­satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

 Daftar 

LambangProvinsiKodeIbu kotaWilayah geografisTanggalTingkat II ISO(ID-)Hari jadiHari jadi ditentukan berdasarkan peraturan daerah setempat dan bisa saja berbeda dengan tanggal pembentukan. Hari jadi umumnya dirayakan setiap tahun oleh daerah tersebut layaknya hari ulang tahun.PembentukanTanggal pembentukan ditentukan berdasarkan hari diundangkannya, yaitu hari mulai berlaku, dari undang-undang pembentukan suatu daerah.Kotacenter|75x75pxAceh11AC—Banda AcehSumatra—Pemerintah provinsi belum menetapkan hari jadi provinsi melalui peraturan perundang-undangan daerah terkait dan tidak pernah merayakannya secara seremonial atau dengan upacara bendera.7 Des 1956185center|75x75pxBali51BA—DenpasarNusa Tenggara14 Ags 195814 Ags 195881center|75x75pxBanten36BT—SerangJawa4 Okt 200017 Okt 200044center|75x75pxBengkulu17BE—BengkuluSumatra18 Nov 196812 Sep 196791center|75x75pxDaerah Istimewa Yogyakarta34YODIYYogyakartaJawa13 Mar 17554 Mar 195041center|75x75pxDaerah Khusus Ibukota Jakarta31JKDKI—Secara de facto, gedung-gedung pemerintahan, baik milik pemerintah pusat Indonesia maupun pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, umumnya terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Namun secara de jure, semua undang-undang mengenai pembentukan dan penetapan kekhususan daerah Jakarta tidak pernah mencantumkan ibu kota provinsi untuk DK Jakarta.Jawa22 Jun 152710 Feb 19561Pembagian daerah tingkat II di DKI Jakarta sebenarnya berupa kabupaten administrasi dan kota administrasi, yaitu kabupaten dan kota yang bukan merupakan daerah otonom, sehingga tidak ada DPRD pada daerah tersebut dan bupati atau wali kotanya dipilih langsung oleh Gubernur DKI Jakarta dari kalangan Pegawai Negeri Sipil.5center|75x75pxGorontalo75GO—GorontaloSulawesi5 Des 200022 Des 200051center|75x75pxJambi15JA—JambiSumatra6 Jan 195731 Jul 195892center|75x75pxJawa Barat32JBJabarBandungJawa19 Ags 19454 Jul 1950189center|75x75pxJawa Tengah33JTJatengSemarangJawa19 Ags 19454 Jul 1950296center|75x75pxJawa Timur35JIJatimSurabayaJawa12 Okt 19454 Mar 1950299center|75x75pxKalimantan Barat61KBKalbarPontianakKalimantan28 Jan 19571 Jan 1957122center|75x75pxKalimantan Selatan63KSKalselBanjarbaruKalimantan14 Ags 19507 Des 1956112center|75x75pxKalimantan Tengah62KTKaltengPalangka RayaKalimantan23 Mei 195723 Mei 1957131center|75x75pxKalimantan Timur64KIKaltimSamarindaKalimantan9 Jan 19571 Jan 195773center|75x75pxKalimantan Utara65KUKaltaraTanjung SelorKalimantan25 Okt 201217 Nov 201241center|75x75pxKepulauan Bangka Belitung19BBBabelPangkalpinangSumatra21 Nov 20004 Des 200061center|75x75pxKepulauan Riau21KRKepriTanjungpinangSumatra24 Sep 200225 Okt 200252center|75x75pxLampung18LA—Bandar LampungSumatra18 Mar 196423 Sep 1964132center|75x75pxMaluku81MA—AmbonMaluku19 Ags 19451 Jul 195892center|75x75pxMaluku Utara82MUMalutSofifiMaluku12 Okt 19994 Okt 199982center|75x75pxNusa Tenggara Barat52NBNTBMataramNusa Tenggara17 Des 195814 Agu 195882center|75x75pxNusa Tenggara Timur53NTNTTKupangNusa Tenggara20 Des 195814 Agu 1958211center|75x75pxPapua91PA—JayapuraPapua27 Des 194910 Sep 196981center|75x75pxPapua Barat92PBPabarManokwariPapua12 Okt 19994 Okt 199970center|75x75pxPapua Barat Daya PDPBDSorongPapua—8 Des 202251center|75x75pxPapua Pegunungan95PEPapegJayawijayaPapua—25 Jul 202280center|75x75pxPapua Selatan93PSPaselSalorPapua—25 Juli 202240center|75x75pxPapua Tengah94PTPatengWanggarPapua—25 Jul 202280center|75x75pxRiau14RI—PekanbaruSumatera9 Ags 195731 Jul 1958102center|75x75pxSulawesi Barat76SRSulbarMamujuSulawesi22 Sep 20045 Okt 200460center|75x75pxSulawesi Selatan73SNSulselMakassarSulawesi19 Okt 166923 Sep 1964213center|75x75pxSulawesi Tengah72STSultengPaluSulawesi23 Sep 1964Sejarah Provinsi Sulawesi Tengah. SultengProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. "Pada tanggal 13 April 1964, untuk pertama kalinya diangkat Gubernur tersendiri Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga tanggal ini pula diperingati sebagai hari ulang tahun propinsi ini hingga sekarang."23 Sep 1964121center|75x75pxSulawesi Tenggara74SGSultraKendariSulawesi27 Apr 196427 Apr 1964152center|75x75pxSulawesi Utara71SASulutManadoSulawesi23 Sep 196423 Sep 1964114center|75x75pxSumatera Barat13SBSumbarPadangSumatra1 Okt 194531 Jul 1958127center|75x75pxSumatera Selatan16SSSumselPalembangSumatra15 Mei 194615 Apr 1948134center|75x75pxSumatera Utara12SUSumutMedanSumatra15 Apr 194815 Apr 1948258

 Kekhususan dan keistimewaan 

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Daerah-daerah tersebut disebut daerah khusus dan daerah istimewa. Saat ini, terdapat delapan provinsi di Indonesia yang merupakan daerah khusus dan/atau daerah istimewa, dengan enam provinsi yang hanya memiliki sifat kekhususan, satu provinsi yang hanya memiliki sifat keistimewaan, dan satu provinsi dengan kedua sifat tersebut.

Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat kekhususan adalah sebagai berikut.
 Aceh, yang memiliki kekhususan dalam hal menerapkan hukum syariat Islam ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta kebijakan-kebijakannya. Kekhususan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006.
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan berbagai kekhususan atas ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dalam kapasitas sebagai ibu kota negara Indonesia. Ketentuan pemerintahan daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2007.
 Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang memperoleh kewenangan bagi masyarakat Papua untuk mengatur wilayahnya sendiri beserta kepentingan pemerintahannya berdasarkan hak, aspirasi, dan hukum adat orang asli Papua. Otonomi khusus "Provinsi Papua" diatur dalam beberapa undang-undang, yang terakhir dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2021.

Sementara itu, provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat keistimewaan adalah sebagai berikut.
 Aceh, dengan keistimewaan berupa penerapan hukum syariat Islam dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta keterlibatan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999.
 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki kewenangan istimewa berupa kedudukan hukum Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang istimewa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, kebudayaan, dan pertanahan berdasarkan sejarah dan hak asal-usul setempat. Keistimewaan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012.

 Sejarah 

 Periode kolonial Belanda dan pendudukan Jepang 
Pada masa kolonialisme Belanda, wilayah Hindia Belanda pada tingkat pertama dibagi atas 3 provinsi (provincie) dan 3 kegubernuran (gouvernement). 

Provinsi
 Jawa Barat (West Java)
 Jawa Tengah (Midden Java)
 Jawa Timur (Oost Java)

Kegubernuran
 Sumatera (Sumatra)
 Borneo (Borneo)
 Timur Raya (Groote Oost)

Selama masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, istilah daerah provinsi dan kegubernuran tersebut dihapuskan, sehingga keresidenan (yang penamaannya diganti menjadi "syuu" oleh pemerintah militer Jepang) menjadi pembagian administratif tertinggi.

 Periode kemerdekaan Indonesia 

 Era revolusi nasional 
Penetapan provinsi sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 pada tanggal 10 Juli 1948, yang menetapkan bahwa daerah pada tingkat pertama adalah "provinsi", yang dipimpin oleh "kepala daerah provinsi".

 Legenda petaeta


TanggalPerubahanPeta perubahan18 Agustus 1945Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang-undang (UU).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dokumen asli) Namun pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kedua keesokan harinya, wilayah Indonesia dibagi ke dalam delapan provinsi, yang menyiratkan bahwa pembagian administratif Indonesia tingkat pertama adalah "provinsi". Berikut kedelapan provinsi tersebut beserta gubernurnya:

 Sumatera, yang dikepalai oleh Teuku Muhammad Hasan.
 Borneo (Kalimantan), yang dikepalai oleh Pangeran Mohammad Noor.
 Jawa Barat, yang dikepalai oleh Sutardjo Kertohadikusumo.
 Jawa Tengah, yang dikepalai oleh Soeroso.
 Jawa Timur, yang dikepalai oleh Ario Soerjo.
 Celebes (Sulawesi), yang dikepalai oleh Sam Ratulangi.
 Maluku, yang dikepalai oleh Johannes Latuharhary.
 Sunda Kecil, yang dikepalai oleh I Gusti Ketut Pudja.nirbing|400x400px5 September 1945Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Hamengkubuwana IX dan pernyataan untuk menggabungkan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam NKRI pada tanggal 5 September 1945.nirbing|400x400px15 April 1948Provinsi Sumatera dipecah menjadi 3 wilayah provinsi. Provinsi-provinsi tersebut ialah:

 Sumatera Utara, yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.
 Sumatera Tengah, yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
 Sumatera Selatan, yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka-Belitung.nirbing|400x400px

 Era Republik Indonesia Serikat 

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara Indonesia yang berganti tersebut secara praktis menyebabkan wilayah Indonesia tidak terbagi ke dalam provinsi-provinsi. Sebagai gantinya, Indonesia terbagi ke dalam daerah-daerah bagian, yang terdiri dari 7 negara bagian, 9 daerah otonom, sebuah distrik federal, dan 3 daerah swapraja.

Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri.

 Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin 
Melalui UU No. 1 Tahun 1957, istilah daerah provinsi beralih menjadi "daerah swantara/istimewa tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah (istimewa) tingkat I". Lalu melalui UU No. 18 Tahun 1965, istilah tersebut disederhanakan menjadi hanya "daerah tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah tingkat I" dan dianggap sebagai penunjukan daerah administratif, sementara istilah "provinsi" hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka.

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin:
TanggalPerubahanPeta perubahan17 Agustus 1950Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, wilayah Indonesia kembali dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang sama seperti sebelum terbentuknya RIS, yaitu:

 Sumatera Utara
 Sumatera Tengah
 Sumatera Selatan
 Jawa Barat
 Jawa Tengah
 Jawa Timur
 Sunda Kecil
 Kalimantan
 Sulawesi
 Maluku

Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga kembali dibentuk dan menjadi provinsi berstatus "daerah istimewa". Karena Daerah Istimewa Surakarta yang tidak dibentuk lagi, maka daerah ini secara otomatis dihapuskan.nirbing|400x400px1954Provinsi Sunda Kecil diubah namanya menjadi Provinsi Nusa Tenggara.tidak ada perubahan7 Desember 1956Provinsi Kalimantan dipecah menjadi:

 Kalimantan Barat, yang meliputi Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak
 Kalimantan Selatan, yang meliputi Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Barito, Kapuas, Kotawaringin, Kotabaru, dan Kota Banjarmasin
 Kalimantan Timur, yang meliputi Daerah Istimewa Kutai, Berau, dan Bulungan
Daerah Otonom Aceh dimekarkan dari Sumatera Utara.nirbing|400x400px18 Januari 1957Kotapraja Jakarta Raya ditetapkan sebagai daerah swatantra tingkat I atau setara dengan provinsi.nirbing|400x400px23 Mei 1957Kalimantan Tengah dimekarkan dari Kalimantan Selatan.nirbing|400x400px9 Agustus 1957Sumatera Tengah dipecah menjadi:

 Jambi
 Riau
 Sumatera Baratnirbing|400x400px14 Agustus 1958Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi:

 Bali
 Nusa Tenggara Barat
 Nusa Tenggara Timur nirbing|400x400px1 Januari 1961Provinsi Sulawesi dipecah menjadi:

 Sulawesi Utara-Tengah
 Sulawesi Selatan Tenggara nirbing|400x400px28 Agustus 1961Kotapraja Jakarta Raya diubah statusnya menjadi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya.1 Mei 1963Paska Perjanjian New York, UNTEA mengalihkan kekuasaan Irian Barat kepada Indonesia, dan kemudian dibentuk Provinsi Irian Barat.nirbing|400x400px23 September 1964 Lampung dimekarkan dari Sumatera Selatan.
 Sulawesi Utara–Tengah dipecah menjadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
 Sulawesi Selatan–Tenggara dipecah menjadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.nirbing|400x400px

 Era Orde Baru 

Melalui UU No. 5 Tahun 1974, istilah "daerah tingkat I" dan "provinsi" sama-sama digunakan untuk merujuk pada daerah yang sama, tetapi dalam fungsi kerja yang berbeda. Istilah "daerah tingkat I" dengan kepala yang bergelar "kepala daerah tingkat I" digunakan dalam fungsi kerja sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi, sementara istilah "provinsi" dengan kepala yang bergelar "gubernur" digunakan dalam fungsi kerja sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas dekonsentrasi.

Pada tahun 1976, Indonesia memperluas wilayahnya dengan mengintegrasikan Timor Portugis.
TanggalPerubahanPeta perubahan12 September 1967Bengkulu dimekarkan dari Sumatera Selatan.1 Maret 1973Irian Barat diubah namanya menjadi Irian Jaya.tidak ada perubahan17 Juli 1976Timor Portugis disatukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan status provinsi dan bernama Timor Timur.

 Era Reformasi 
Memasuki Era Reformasi, istilah "daerah tingkat I" dihapuskan dan istilah "provinsi" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi. Akhirnya melalui perubahan kedua, UUD 1945 akhirnya menetapkan "provinsi" sebagai wilayah administratif tingkat pertama Indonesia.Perubahan Kedua UUD 1945

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Reformasi:
TanggalPerubahanPeta perubahan4 Oktober 1999Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah dimekarkan dari Irian Jaya.
Maluku Utara dimekarkan dari Maluku.19 Oktober 1999Sebagai hasil dari Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999 yang menyatakan bahwa rakyat Timor Timur mengehendaki untuk berpisah dari Indonesia, MPR mencabut Ketetapan No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini, Timor Timur merdeka dari Indonesia.17 Oktober 2000Banten dimekarkan dari Jawa Barat.tidak ada perubahan4 Desember 2000Kepulauan Bangka Belitung dimekarkan dari Sumatera Selatan.22 Desember 2000Gorontalo dimekarkan dari Sulawesi Utara.9 Agustus 2001Aceh diberikan otonomi khusus dan diubah namanya menjadi Nanggroe Aceh Darussalam.tidak ada perubahan21 November 2001Irian Jaya diberikan otonomi khusus dan diubah namanya menjadi Papua.tidak ada perubahan25 Oktober 2002Kepulauan Riau dimekarkan dari Riau.5 Oktober 2004Sulawesi Barat dimekarkan dari Sulawesi Selatan.11 November 2004Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-undang yang mengatur pemekaran Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah, tetapi karena Irian Jaya Barat telah berjalan secara efektif, hanya Irian Jaya Tengah yang dibatalkan dan wilayahnya dikembalikan ke Provinsi Papua.1 Agustus 2006Nanggroe Aceh Darussalam diubah namanya menjadi Aceh.tidak ada perubahan18 April 2007Irian Jaya Barat diubah namanya menjadi Papua Barat.tidak ada perubahan16 April 2008Papua Barat diberikan otonomi khusus sebagaimana yang berlaku di Provinsi Papua.tidak ada perubahan17 November 2012Kalimantan Utara dimekarkan dari Kalimantan Timur.25 Juli 2022Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan dimekarkan dari Papua.8 Desember 2022Papua Barat Daya dimekarkan dari Papua Barat.

 Serba serbi 

 Statistik 
ProvinsiPopulasi(jiwa,2022)Luas(km2)Kepadatan(jiwa/km²)IPM 2023APBD provinsiPDRB harga berlakuPendapatanPortal Data APBD - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan(miliar Rp,2022)Belanja(miliar Rp,2022)Total(miliar Rp,2021)Per kapita(ribu Rp,2021)Aceh5.623.47956.835,01974,7013.352,9816.170,65184.976,3034.680,46Sumatera Utara15.640.90572.437,75575,1312.011,6312.649,63859.870,9557.569,79Sumatera Barat5.820.35942.107,67475,645.924,286.204,28252.749,6545.293,75Riau7.099.29789.900,78074,958.656,858.656,85843.211,15129.852,59Jambi3.834.43949.023,03773,734.215,314.795,85233.725,4665.193,22Sumatera Selatan9.064.69086.771,91873,189.902,579.766,47491.566,4557.487,44Bengkulu2.127.95720.122,21074,302.760,082.838,7879.576,3339.143,43Lampung9.144.26333.570,75872,486.558,097.011,70371.903,1740.950,42Kepulauan Bangka Belitung1.549.56216.670,22574,091.927,542.079,6685.942,7058.338,82Kepulauan Riau2.271.8908.170,37579,083.480,323.870,32275.636,33130.125,23Daerah Khusus Ibukota Jakarta11.038.216660,98283,5577.448,7175.757,232.914.581,08274.709,59Jawa Barat51.316.37837.053,33174,2531.540,8731.525,702.209.822,3845.299,58Jawa Tengah38.430.64534.337,48973,3924.303,7424.589,871.420.799,9138.669,11Daerah Istimewa Yogyakarta3.743.3653.170,36381,095.364,615.761,35149.369,1740.229,83Jawa Timur41.919.90648.055,87674,6527.642,1729.454,862.454.498,8060.043,33Banten12.881.3749.355,76375,7710.645,8811.223,18665.921,9255.210,65Bali4.375.2635.582,82778,015.044,666.102,49219.800,0350.381,21Nusa Tenggara Barat5.751.29519.631,99172,375.399,085.961,58140.153,3226.002,48Nusa Tenggara Timur5.700.77246.378,10568,405.060,285.486,76110.885,7520.581,13Kalimantan Barat5.646.268147.018,06370,475.392,935.684,42231.321,1642.282,90Kalimantan Tengah2.825.290153.430,36373,735.167,265.191,68170.001,2162.912,85Kalimantan Selatan4.305.28137.125,42674,666.278,846.243,84192.576,5846.712,68Kalimantan Timur4.123.303126.951,75878,2010.861,8011.501,77695.158,33182.540,82Kalimantan Utara770.62769.900,88672,882.146,312.404,94110.668,94155.080,62Sulawesi Utara2.645.29114.500,27575,044.000,123.817,65142.600,0254.043,18Sulawesi Tengah3.219.49461.496,98371,668.678,126.808,72246.987,3681.733,04Sulawesi Selatan9.528.27645.330,55074,609.223,139.109,28545.230,0359.656,24Sulawesi Tenggara2.824.58936.139,30372,943.840,474.767,32139.057,8352.293,97Gorontalo1.250.96012.024,98271,251.757,291.739,4743.896,3737.170,45Sulawesi Barat1.466.74116.590,66769,801.827,082.015,6650.341,2335.036,02Maluku1.935.58646.133,83272,753.328,154.015,2248.564,2226.072,98Maluku Utara1.394.23131.465,97770,982.849,043.335,9652.359,8540.302,32Papua1.102.360 81.383,31563,0114.763,7515.758,96235.343,2554.034,26Papua Barat576.25560.308,59067,476.311,856.778,2685.072,8673.539,00Papua Selatan562.220117.849,159—————Papua Tengah1.369.11261.079,587—————Papua Pegunungan1.470.51852.508,656—————Papua Barat Daya623.18639.103,058—————

 Bekas provinsi 
Berikut ini merupakan provinsi yang dahulu ada, tetapi sekarang telah hilang dari daftar. Bekas provinsi tersebut tidak ada lagi mungkin saja karena provinsi tersebut mengalami pemecahan atau karena wilayah tertentu telah keluar dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Provinsi Ibukota Periode Pengganti SumateraMedan 1945–1948 Sumatera TengahSumatera UtaraSumatera Selatan Kalimantan Banjarmasin 1945–1956 Kalimantan TimurKalimantan SelatanKalimantan Barat Sunda Kecil Singaraja 1945–1958 BaliNusa Tenggara TimurNusa Tenggara Barat Sulawesi Makassar / Manado 1945–1960 Sulawesi Utara–TengahSulawesi Selatan–Tenggara Sumatera Tengah Bukittinggi 1948–1957 JambiRiauSumatera Barat Sulawesi Utara–Tengah Manado 1960–1964 Sulawesi UtaraSulawesi Tengah Sulawesi Selatan–Tenggara Makassar Sulawesi SelatanSulawesi Tenggara Timor Timur Dili 1976–1999 Timor Leste (negara)

 Hasil pemekaran 
Berikut ini merupakan provinsi-provinsi hasil pemekaran dari provinsi lainnya.

 Hasil pemekaran Tahun Nama lama Dimekarkan dari Aceh1956 Daerah Istimewa AcehNanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Kalimantan Tengah1958  Kalimantan Selatan Lampung1964 Sumatera Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Bengkulu1967 Sumatera Selatan Papua Barat1999 Irian Jaya Barat Papua Maluku Utara  Maluku Banten2000 Jawa Barat Kepulauan Bangka Belitung Sumatera Selatan Gorontalo Sulawesi Utara Kepulauan Riau2002 Riau Sulawesi Barat2004 Sulawesi Selatan Kalimantan Utara2012 Kalimantan Timur Papua Tengah2022 Papua Papua Selatan Papua Papua Pegunungan PapuaPapua Barat DayaPapua Barat

 Fakta-fakta 
Semenjak pembentukan delapan provinsi pada awal kemerdekaan Indonesia, hanya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku yang secara penggunaan nama masih ada dan dipakai hingga saat ini, meskipun beberapa provinsi mengalami penyusutan wilayah karena pemekaran provinsi. Hanya Provinsi Jawa Timur yang wilayahnya masih tetap utuh dan belum pernah dimekarkan hingga kini.

Sementara Provinsi Jawa Tengah pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan secara de facto pernah berdiri daerah otonomi khusus Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari wilayah otonom Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Namun karena gejolak yang terjadi di dalam daerah tersebut, status Daerah Istimewa Surakarta dicabut hingga akhirnya kembali menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, walaupun sampai saat ini status kedudukan Daerah Istimewa Surakarta masih diperdebatkan.

Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang sama sekali belum pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan pemekaran maupun penggabungan suatu wilayah. Sementara itu, Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil telah habis dipecah dan menjadi provinsi-provinsi lain.

Wilayah Timor Portugis sempat bergabung ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1976–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.

 Lihat pula 

 Daftar provinsi di Indonesia — kumpulan daftar provinsi
 Kabupaten dan kota di Indonesia
 Pembagian administratif Indonesia
 Pemekaran daerah di Indonesia
 Sejarah provinsi di Indonesia
 Demografi Indonesia
 Julukan bagi sebuah provinsi

 Catatan 

 Referensi 

Kategori:Provinsi di Indonesia
Kategori:Sistem pemerintahan
Kategori:Daftar provinsi di Indonesia