Kabinet Sjahrir III

Kabinet Sjahrir Ketiga atau Kabinet Sjahrir III adalah kabinet ketiga yang dibentuk dan dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada tanggal 2 Oktober 1946 dan bertugas hingga tanggal 27 Juni 1947.

 Latar belakang 
Setelah terjadinya penculikan Perdana Menteri Soetan Sjahrir, pihak yang bertanggung jawab atas penculikan tersebut mencoba untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno-Hatta, dengan kabinet pemerintahan yang digantikan oleh sebuah "Dewan Politik Agung" yang dipimpin oleh Tan Malaka dan kekuasaan militer Soekarno dipindahkan kepada Jenderal Soedirman. Jenderal Sudarsono yang telah melakukan penculikan bersama pasukannya, pergi ke Jakarta bersama Mohammad Yamin untuk bertemu presiden, tetapi keduanya ditangkap. Soekarno pada akhirnya membujuk Soedirman untuk mendukung kembali Sjahrir serta penangkapan para pemberontak termasuk Tan Malaka.Kahin (1952) pp. 189-192

Pada pertengahan Agustus 1946, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menyatakan bahwa keadaan pada masa tersebut menjustifikasi pembentukan kembali sebuah kabinet parlementer. Sjahrir kembali diminta untuk membentuk kabinet, tetapi pengaruh dalam pemilihan anggota kabinet dibatasi, tidak seperti dalam dua kabinet sebelumnya. Setelah enam minggu negosiasi, kabinet baru diumumkan pada 2 Oktober 1946. Anggota kabinet tersebut meliputi berbagai partai politik, perwakilan dari komunitas Tiongkok dan Arab, dan keterwakilan perempuan. Pada hari yang sama, Soekarno mencabut masa darurat dan mengeluarkan dekrit penunjukan Sjahrir sebagai kepala pemerintahan. Presiden Soekarno secara resmi melantik kabinet pada 5 Oktober di Kota Cirebon, Jawa Barat.Kahin (1952) pp. 193-194Simanjuntak (2003) p42

 Susunan kabinet 
 No. JabatanPejabatPartai Politik <center>1 Perdana Menteri70pxSutan SjahrirSosialis<center>2Menteri Luar Negeri Wakil Menteri Luar Negeri  70px H Agoes Salim  Non partai<center>3 Menteri Dalam Negeri  70px Mohammad Roem  Masyumi Wakil Menteri Dalam Negeri 70px Wijono BTI<center>4 Menteri Kehakiman  70px Susanto Tirtoprodjo  PNI Wakil Menteri Kehakiman  Hadi  Non partai<center>5 Menteri Keuangan  70px Syafrudin Prawiranegara Masyumi Wakil Menteri Keuangan 70px Lukman Hakim  PNI<center>6 Menteri Kemakmuran  70px A. K. Gani  PNI Wakil Menteri Kemakmuran 70px Jusuf Wibisono  Masyumi<center>7 Menteri Kesehatan  70px Darma Setiawan  Non partai Wakil Menteri Kesehatan  70px J. Leimena  Parkindo<center>8 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  70px Soewandi  Non partai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  70px Gunarso  Non partai<center>9 Menteri Sosial   Maria Ulfah Santoso  Non partai Wakil Menteri Sosial Abdoelmadjid Djojoadhiningrat Sosialis <center>10 Menteri Agama Faturrachman  Masyumi<center>11 Menteri Keamanan Rakyat  70px Amir Sjarifoeddin  Sosialis Wakil Menteri Keamanan Rakyat  70px Harsono Tjokroaminoto  Masyumi<center>12 Menteri Penerangan  70px Mohammad Natsir  Masyumi Wakil Menteri Penerangan  70px AR Baswedan  Non partai<center>13 Menteri Perhubungan 70px Djuanda Kartawidjaja  Non partai Wakil Menteri Perhubungan  70px Setyadjit Soegondo  Partai Buruh<center>14 Menteri Pekerjaan Umum  70px Martinus Putuhena  Parkindo Wakil Menteri Pekerjaan Umum  70px Herling Laoh PNI<center>15Menteri Negara 70px Hamengku Buwono IX Non partai 70px Wahid Hasyim Masyumi 70px Wikana(Urusan Pemuda)  PKI 70px Sudarsono Sosialis 70px Tan Po Gwan(Urusan Peranakan)  Sosialis 70px Setiabudi (Douwes Dekker) Non partai

 Pembubaran kabinet 
Pada 25 Maret 1947, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari tekanan terhadap Belanda dari Inggris, yang merencanakan untuk menarik pasukan mereka dari Indonesia sejak akhir dari Perang Dunia II, untuk melakukan perjanjian dengan pihak Indonesia. Perjanjian tersebut mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto terhadap pulau Jawa dan Sumatra dan meminta pembentukan negara federal Republik Indonesia Serikat.Kahin (1952) p196 Namun kedua pihak semakin tidak sepaham dengan perjanjian tersebut dan saling menuduh satu sama lain melanggar perjanjian tersebut. Setelah ultimatum Belanda pada 27 Mei 1947, yang dianggap sebagai ancaman perang oleh pemerintahan Indonesia, kemudian diklarifikasi oleh Letnan Jenderal Gubernur van Mook, Sjahrir membuat serangkaian konsesi, termasuk kedaulatan sementara Belanda dan kendali atas kebijakan luar negeri. Banyak anggota kabinet sayap kiri, termasuk Amir Sjarifuddin dan Wikana mengutuk konsesi ini, dan satu demi satu partai minoritas meninggalkan Sjahrir. Masyumi kemudian ikut meninggalkan kabinet. Menghadapi oposisi, Sjahrir mengundurkan diri pada 27 Juni 1947. Soekarno kembali menyatakan keadaan darurat dan meminta anggota kabinet untuk tetap bertugas sampai digantikan oleh kabinet baru.Kahin (1952) pp. 206-208Simanjuntak (2003) p50

 Lihat pula 
 Daftar Kabinet Indonesia

 Sumber 
 Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
 Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
 Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 41–51, ISBN 979-428-499-8.

 Referensi 

 Pranala luar 

  Profil pada Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia 

|-

Sjahrir 2
Kategori:Pendirian tahun 1946 di Indonesia
Kategori:Pembubaran tahun 1947 di Indonesia
Kategori:Kabinet yang didirikan tahun 1946
Kategori:Kabinet yang dibubarkan tahun 1947