Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi

Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi (Zeven Provinciën) adalah Pemberontakan yang terjadi di atas kapal angkatan laut HNLMSSingkatan dari Her Netherlands Majesty’s Ship atau Harer Majesteits (Hr.Ms.), kode kapal Angkatan Laut Kerajaan Belanda (Koninlijke Marine) De Zeven Provinciën milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda (Koninlijke Marine) di lepas pantai Sumatra pada tanggal 5 Februari 1933. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebesar 17% yang diumumkan pada tanggal 1 Januari 1933. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Namun keputusan tersebut mendapat tantangan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa, Indonesia maupun Eurasia yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal Zeven Provincien tersebut di atasi dengan cara pengeboman kapal tersebut oleh pesawat udara angkatan laut Belanda.

 Awal mula 
Sebab dan tujuan dari pemberontakan ini masih diperdebatkan, baik dalam opini publik dan sistem politik Hindia Belanda yang berlaku saat itu maupun di antara sejarawan saat ini. Ilmuwan Belanda, seperti Loe de Jong percaya bahwa ada penyusupan gerakan komunis di antara awak kapal, sebagaimana diklaim oleh aktivis nasionalis sayap kanan saat itu, meskipun justru hal itu membuat gerakan komunis di Belanda dan Hindia Belanda merasa mendapatkan angin segar dengan menjadikannya mitos heroik bagi gerakannya. Namun, sejarawan lainnya, J. C. H. Blom beranggapan bahwa pemberontakan ini benar-benar spontan dan tidak direncanakan, berawal dari aksi protes awak kapal terhadap kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang akan memotong gaji mereka sampai 17% dan buruknya kondisi pekerjaan mereka, di samping buruknya moral pelaut-pelaut Angkatan Laut Belandapada masa itu.J. C. H. Blom, "De muiterij op De Zeven Provinciën (The Mutiny on The Seven Provinces), a comprehensive monograph, originally a doctoral dissertation at Leiden University; reviewed by Lawrence D. Stokes, The American Historical Review, Vol. 82, No. 2 (Apr. 1977), p. 377. Dari sudut pandang ini, kasus De Zeven Provinciën mengingatkan kepada kasus Pemberontakan Invergordon yang terjadi di Royal Navy satu setengah tahun sebelumnya, yang diakhiri tanpa penggunaan senjata. Memang, pelaut-pelaut Hindia Belanda mungkin telah terinspirasi oleh pemberontakan sejawatnya dari Inggris tersebut, yang ramai diberitakan di dunia internasional saat itu.

Sikap keras pemerintah kolonial Hindia Belanda mungkin lantaran terjadi di dalam konteks koloni yang sedang aktif bergerak menuntut kemerdekaan, sementara pemerintah Belanda masih ingin mempertahankan status koloni tersebut. Sedangkan, kasus pemberontakan pelaut Royal Navy berlangsung di dalam negeri Inggris sendiri, sehingga kurang berdampak terhadap gerakan-gerakan kemerdekaan di koloninya. Peter Boomgaard mengaitkan pemberontakan ini dengan kerusuhan sosial dan pemogokan yang banyak terjadi di Hindia Belanda antara tahun 1932-1934, yang berusaha ditekan oleh pemrintah kolonial dengan cara-cara kekerasan dan bersenjata.Peter Boomgaard, Labor in Java in the 1930s, KITLV, Leiden (part of the "Working Papers on Asian Labor" published by International Institute for Asian Studies

 Kronologi 

 Latar belakang 
Pada 1 Januari 1933, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Bonifacius Cornelis De Jonge mengumumkan kebijakan akan memotong gaji pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda (tentara dan pegawai negeri) sebesar 17%. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu.

Pada 30 Januari 1933, di Surabaya yang merupakan pangkalan utama Angkatan Laut Belanda (Koninlijke Marine, KM) berlangsung unjuk rasa besar-besaran para pelaut Indonesia terhadap pemerintah kolonial, termasuk jajaran komando Angkatan Laut Kerajaan Belanda di sana. Mereka menolak keputusan pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut. Jajaran komando KM sebenarnya sudah memblokir semua pemberitaan unjuk rasa tersebut agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar.

Namun berita itu dibocorkan melalui radio kepada semua pelaut yang bertugas di luar Surabaya. Dan akhirnya kabar itu pun didengar juga oleh Maud Boshart, pelaut Belanda yang bertugas di atas kapal perang Belanda Hr.Ms De Zeven Provincien yang sedang melakukan patroli di sebelah barat Aceh, pada 30 Januari 1933. Merespon gerakan pemogokan itu, para pelaut di kapal tujuh melakukan rapat. Di antara yang ikut rapat adalah Rumambi, Paraja, Hendrik dan Gosal.

Mengetahui bahwa kabar ini sudah tersiar, komandan kapal memerintahkan para awak kapal berkumpul. “Saya harap jangan sampai kalian meniru contoh yang jelek untuk mengadakan pemogokan juga di kapal ini dengan alasan bahwa kalian tidak dapat menyetujui penurunan gaji,” kata Eikenboom, komandan kapal Hr.Ms. De Zeven Provincien. Pidato bernada ancaman itu tidak menurunkan semangat perlawanan para awak kapal. Paraja dan Rumambi, dua awak kapal berdarah Indonesia, memimpin sebuah gerakan untuk pemberontakan di atas kapal tujuh itu. Diputuskan pula bahwa mereka akan membawa kapal perang milik Belanda ini ke Surabaya. Paraja dan Rumambi mendorong sebuah pertemuan di darat. Hadir dalam pertemuan itu, antara lain Gosal, Kawilarang, Kaunang, Posuma, Hendrik, Sudiana, Supusepa, Luhulima, Abas, Tuanakotta, Pelupessy, Delakrus, Suparjan, Achmad, Tuhumena, J Parinusa dan Manuputi. Hadir pula Maud Boshart dan pelaut-pelaut Belanda yang setuju dengan rencana pemberontakan.

 Puncak Pemberontakan 
Tanggal 4 Februari 1933, Untuk menenangkan situasi para perwira Belanda malah membuat blunder. Mereka mengadakan pesta di kantin KNIL di Uleelheue, Aceh, dengan membuang duit sebesar 500 Gulden, dan menyediakan nona-nona Belanda untuk berdansa dengan para pelaut pribumi. Tetapi pelaut Indonesia menolak hadir.

Malam harinya, tiba-tiba seorang letnan yang berpesta di darat memerintahkan Boshart membawanya pulang ke kapal. Ternyata perwira jaga di kapal sudah tewas. M Sapiya dalam bukunya, Pemberontakan Kapal Tujuh, mengisahkan bahwa perwira jaga tersebut dibantai Martin Paradja di tangga kapal. Kapal sudah dikuasai awak kapal pribumi Hindia yang bersenjata. Meriam sudah terisi, lampu sein dicopot. Martin Paradja dan Gosal memberi perintah. Raut wajah para marinir pribumi yang bersenjata terlihat sangat keras, tulis Moud Boshart. Seorang perwira, Baron De Vos van Steenwijk, yang semula masih mencoba menguasai ruang marconis, kemudian mundur dan meletakkan senjatanya.

Begitulah, pada 4 Februari 1933, sekitar pukul 22.00 malam, peluit panjang berbunyi untuk menandai dimulainya pemberontakan. Ketika itu, kapal sedang berlabuh di Pelabuhan Uleelheue, Banda Aceh. Para awak kapal melakukan pengambil-alihan kendali kapal dari tangan Belanda. Awak kapal keturunan Indonesia dipimpin oleh Paraja dan Gosal, sedangkan awak kapal Belanda dipimpin oleh Boshart dan Dooyeweerd. Kelasi Paradja bertindak memegang komando, Kelasi Kelas Satu Kawilarang yang punya pengalaman di Eropa berfungsi sebagai navigator. Kelasi Rumambi berada di bagian komunikasi telepon, Hendrik sebagai pengatur bahan bakar, dan Kopral Gosal yang mengurusi bagian kesehatan.

Moud Boshart dalam majalah De Ulienspiegel edisi 3 Februari 1963, sebagaimana dikutip dalam Surat Pembaca nomor 3 Komisi Indonesia CPN: “Saya merasa jenuh, karena semalaman tidak bisa tidur. Keesokan harinya Komandan dengan sia-sia mencoba berunding dan mengambil hati pelaut Indonesia yang sudah mengendalikan sepenuhnya kapal perang Belanda tersebut.” Dua perwira Belanda yang memimpin kapal, Vels dan Bolhouwer, berhasil meloloskan diri dari pemberontak setelah menjebol jendela. Mereka melompat ke laut dan berenang hingga ke daratan.

Pada tanggal 5 Februari, pimpinan pemberontakan mengeluarkan siaran pers dalam tiga bahasa, yaitu Belanda, Inggris, dan Indonesia (Melayu), yang memberitahukan bahwa Kapal perang Hr.Ms. De Zeven Provincien sudah diambil-alih oleh mereka dan sedang bergerak ke Surabaya. “Maksud kami adalah memprotes pemotongan gaji yang tidak adil dan menuntut agar rekan-rekan kami yang ditahan pada waktu berselang segera dibebaskan!” tulis pemberontak dalam siaran persnya.

 Reaksi Pemerintah Kolonial 
Mendengar berita pemberontakan ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda dibuat kalang-kabut. Gubernur Jenderal De Jonge memerintahkan kapal Hr.Ms. Aldebaren untuk mengejar. Begitu kapal Aldebaren mendekat, Kawilarang, yang bertugas di persenjataan, memberikan sinyal akan menembak jika kapal tersebut berani mendekat. Kapal Aldebaren pun mundur dan berhenti mengejar. Namun, Belanda tidak berhenti. Mereka kembali mengirim kapal penyebar ranjau, Hr.Ms. Goudenleeuw, untuk melakukan pengejaran. Tetapi kapal ini tidak berani untuk terlalu mendekat. Penyebabnya, kedua kapal pengejar ini memiliki meriam lebih kecil dan kalah persenjataan dibanding kapal De Zeven Provincien.

Kapal tujuh terus berlayar. Tanggal 5 Februari 1933 kapal sudah berada di Pulau Breueh, lalu 6 Februari 1933 berada di Pulau Simeulue, kemudian singgah di Sinabang pada 7 Februari 1933, dan akhirnya pada tanggal 10 Februari 1933 kapal De Zeven Provincien sudah sampai di Selat Sunda. Begitu memasuki Selat Sunda, kapal perang Hr.Ms. Java, dikawal dua kapal torpedo, Hr.Ms. Piet Hien dan Hr.Ms. Evetsen, langsung membayangi gerakan kapal tersebut. Selain itu, untuk benar-benar melumpuhkan pemberontak, dikerahkan juga sebuah pesawat pembom Dornier.

Komandan kapal Hr.Ms. Java, Van Dulm, mengirimkan telegram ultimatum kepada kapal De Zeven Provincien untuk segera menyerah. Tetapi Martin Paradja dan kawan-kawan menolak untuk menyerah. “Kami tidak mau di ganggu dan akan meneruskan pelayaran menuju Surabaya,” demikian reaksi mereka terhadap ultimatum Van Dulm. Sesaat kemudian, pesawat Dornier mulai berputar-putar di atas kapal De Zeven Provincien, lalu mengeluarkan ancaman. Tetapi, Martin Paraja dan kawan-kawan kembali menyatakan menolak untuk menyerah.

Menteri Pertahanan Kerajaan Belanda, Laurentius Nicolaas Deckers, memberikan izin untuk melakukan penyerangan dengan pesawat militer. Kemudian pada hari Jumat, 10 Februari 1933, tepat jam 09.18 pagi, bom pertama berukuran 50 kg mulai dijatuhkan, tetapi belum mengenai sasaran. Bom kedua dijatuhkan dan tepat mengenai geladak kapal. Pemberontak memberikan perlawanan. Beberapa orang mengalami luka-luka. “J Pelupessy mendapat luka, sedangkan Sugiono kehilangan satu biji matanya,” tulis Maud Boshart dalam memoarnya untuk mengenang kejadian tersebut.

Kapal tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan meriam penangkis serangan udara. Martin Paradja tewas pada saat pengeboman. Melihat banyak korban yang bergelimpangan, Kawilarang yang mengganti posisi Paradja sebagai pemimpin, akhirnya menyatakan menyerah dan meminta bantuan medis segera. Total 545 orang awak pribumi dan 81 awak Belanda ditahan. Para pemberontak pribumi yang masih hidup dibawa dengan kapal Hr.Ms. Java dan pemberontak berkebangsaan Belanda dibawa dengan kapal Hr.Ms. Orion menuju Pulau Onrust.

20 orang awak pribumi dan 3 awak Belanda juga dinyatakan tewas akibat serangan itu. Di antara yang gugur adalah Sagino, Amir, Said Bini, Miskam, Gosal, Rumambi, Koliot, Kasueng, Ketutu Kramas, Mohammad Basir, dan Simon. Kawilarang, karena dianggap yang memimpin pemberontakan selepas kematian Paradja, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Begitu juga dengan Maud Boshart, yang dikenai hukuman 16 tahun penjara. Sedangkan yang lainnya dijatuhi hukuman 6 tahun dan 4 tahun. Di antara pemberontak lannya adalah Sulaiman dari Padang, yang kelak menjadi tentara berpangkot mayor dan Sekretaris Jenderal Dewan Banteng yang melahirkan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Para pemberontak kapal De Zeven Provincien akhirnya ditahan di Pulau Onrust, di Kepulauan Seribu, lepas pantai Batavia. Sebagian besar pemberontak meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. 

 Dampak 
Pasca Kemerdekaan Indonesia, peristiwa Pemberontakan Kapal Tujuh pada tahun 1933 ini tidaklah dilupakan oleh bangsa Indonesia, terutama jika melihat dari berbagai publikasi dalam bentuk buku maupun media masa yang membahas peristiwa tersebut. Diantara dari publikasi tersebut, tulisan Matthijs Sapija atau M. Sapija yang berjudul “Sejarah Pembrontakan di Kapal Tudjuh (Zeven Provincien)” menjadi salah satu dari publikasi dari pihak Indonesia yang menceritakan peristiwa tersebut.

Buku yang rilis pada tahun 1960 tersebut menceritakan peristiwa Pemberontakan Kapal Tujuh berdasarkan perspektif Indonesia serta pengalaman beliau yang merupakan juru meriam kapal Angkatan Laut Kerajaan Belanda (Koninklijke Marine/KM) sekaligus editor surat kabar Pedoman Kita. Dalam surat kabar ini, Ia banyak menuliskan pembelaan kepada para pemberontak dalam Peristiwa Pemberontakan Kapal Tujuh.

Selain buku, peristiwa ini juga dikenang melalui publikasi media masa, terutama dari berbagai kolom tulisan yang hadir didalam isi surat kabar. Diantara berbagai surat kabar yang ada, Harian Rakjat yang merupakan surat kabar terbitan Partai Komunis Indonesia (PKI) sering menulis serta membahas terkait peristiwa tersebut. Bahkan, peristiwa ini juga dikenang dalam sebuah sajak lagu dengan judul “Kapal Tudjuh” (De Zeven). Lagu tersebut diciptakan oleh anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), yakni lirik oleh Amarzan Ismail Hamid dan musik oleh Effendi FX. Lagu ini memiliki lirik sebagai berikut: 
Kapal TudjuhAngkat jangkar, kelasi!
Angkat jangkar, angkat jangkar!
Kibarkan! di haluan, Panji Merah Pembalasan!
Kibarkan! di haluan, Panji Merah Pembalasan!

Kapal Tujuh epos perkasa,
dalam badai malam buta
Kelasi bersumpah mencipta sejarah
Bagai isi baja dan darah

Angkat jangkar, kelasi!
Angkat jangkar, angkat jangkar!
Kibarkan! di haluan, Panji Merah Pembalasan!
Kibarkan! di haluan, Panji Merah Pembalasan!
Dampak dari pemberontakan juga antara lain:
 Gubernur Jenderal De Jonge mendapat serangan atas kebijaksanaannya tersebut dari segala pihak, termasuk dari kelompok orang Eropa yang ada di Hindia Belanda. Terlebih karena adanya beberapa pelaut orang Eropa yang membantu pelaut-pelaut Indonesia itu, seperti Moud Boshart.
 Kaum Nasionalis menjadi kambing hitam terhadap terjadinya peristiwa pemberontakan tersebut, menyebabkan pemerintah Hindia Belanda lebih ketat lagi mengawasi kegiatan kaum nasionalis tersebut;
 Campur tangan pemerintah terhadap semua partai politik yang ada di Hindia Belanda semakin dalam. Pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan baru Hatzai Artikelen, domana tokoh-tokoh politik, seperti Hatta dan Sutan Syahrir dibuang ke Boven Digul, menyusul Soekarno dibuang ke Ende. Pengawasan terhadap gerakan politik diperketat.
 Sejumlah media massa saat itu terkena getahnya juga, dibredel dan pimpinan redaksinya ditahan, seperti Harian Soeara Oemoem milik Dr. Soetomo dibredel. Pemimpin redaksinya, Raden Tahir Tjindarboemi, ditahan, diadili, dan dipenjara. Raden Tahir Tjindarboemi, setelah lulus dari Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS) di Surabaya, lebih memilih menjadi wartawan ketimbang menjadi dokter Belanda.

 Referensi 

Kategori:Sejarah Indonesia