Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik di Indonesia berposisi kiri-tengah. Sejak tahun 2014, partai ini telah menjadi partai penguasa dan terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 110 kursi. Partai ini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004. Partai ini juga pernah menjadi bagian dari mantan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Asal-usul PDI-P dapat ditelusuri kembali ke masa-masa ketika Megawati dipaksa keluar dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto pada tahun 1996. Setelah pengunduran diri Soeharto dan pencabutan pembatasan terhadap partai politik, Megawati mendirikan partai ini. PDI-P memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan legislatif 1999, dan Megawati menjadi presiden pada bulan Juli 2001, menggantikan Abdurrahman Wahid. Setelah masa jabatannya berakhir, PDI-P menjadi oposisi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. PDI-P kembali berkuasa setelah pemilihan legislatif 2014.

PDI-P adalah anggota dari Dewan Liberal dan Demokrat Asia dan Aliansi Progresif.

 Sejarah 

 Awal Berdirinya PDI-P 
Pada Kongres Nasional 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, salah satu dari tiga partai politik yang diakui oleh pemerintahan "Orde Baru" Presiden Soeharto. Hasil ini tidak diakui oleh pemerintah, yang terus mendorong Budi Harjono, calon ketua umum yang dipilihnya, untuk dipilih. Kongres Khusus diadakan di mana pemerintah mengharapkan Harjono terpilih, tetapi Megawati sekali lagi muncul sebagai pemimpin terpilih. Posisinya semakin terkonsolidasi ketika Majelis Nasional PDI meratifikasi hasil kongres.

Pada bulan Juni 1996, Kongres Nasional kembali diadakan di Kota Medan, di mana Megawati tidak diundang; anggota anti-Megawati hadir. Dengan dukungan pemerintah, Suryadi, mantan ketua umum, terpilih kembali menjadi Ketua Umum PDI. Megawati menolak mengakui hasil kongres ini dan terus memandang dirinya sebagai pemimpin sah PDI.

Pagi 27 Juli 1996, Suryadi mengancam akan mengambil kembali markas PDI di Jakarta. Para pendukung Suryadi (kabarnya dengan dukungan Pemerintah) menyerang Markas Besar PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana sejak Kongres Nasional di Medan. Dalam bentrokan berikutnya, pendukung Megawati berhasil bertahan di markas. Kerusuhan pun terjadi—pada tahap yang dianggap terburuk yang pernah dilihat Jakarta pada masa "Orde Baru"—yang disusul dengan tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menuding kerusuhan itu terjadi pada Partai Rakyat Demokratik (PRD). Meski digulingkan sebagai ketua oleh Suryadi dan pemerintah, acara tersebut sangat mengangkat profil Megawati, memberikan simpati dan popularitas nasional.

PDI kini terpecah menjadi dua fraksi, Megawati dan Suryadi. Fraksi Megawati ingin berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 1997, tetapi pemerintah hanya mengakui fraksi Suryadi sebagai partai yang sah. Dalam pemilu, Megawati dan pendukungnya memberikan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan dan PDI hanya meraih 3% suara. Menyusul pengunduran diri Soeharto dan pencabutan batasan "Orde Baru" pada partai politik nasional, Megawati mendeklarasikan pembentukan PDIP, menambahkan sufiks "perjuangan" untuk membedakan fraksi partainya dari fraksi yang didukung pemerintah. Dia terpilih sebagai ketua umum PDIP dan dinominasikan sebagai wakil presiden pada tahun 1999.
De facto PDI-P menjadi sebuah transformasi PDI lama. pp. 11, 26.

 1999-2004: Pemenang Pemilu, Pemerintahan Gus Dur-Megawati, Pemecahan Internal Partai 
PDI-P sejauh ini merupakan partai politik paling populer pada pemilu legislatif tahun 1999. Dengan perolehan suara 33%, PDI-P tampil dengan perolehan suara terbesar. Menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1999, PDI-P diperkirakan akan kembali memainkan peran dominan. Meski memenangkan pemilu legislatif, PDI-P tidak meraih mayoritas absolut. Meski begitu, PDI-P tidak pernah berkoalisi dengan partai politik lain menjelang Sidang Umum MPR tahun 1999. Hal yang paling dekat dengan PDI-P terhadap koalisi adalah aliansi longgar dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Abdurrahman Wahid. Jabatan presiden tampaknya akan diperebutkan oleh Megawati dan petahana BJ Habibie dari Golkar yang sedang mencari masa jabatan kedua. Namun, Ketua MPR Amien Rais punya pemikiran lain dengan membentuk koalisi bernama Poros Tengah yang beranggotakan partai-partai Islam. Amien juga mengumumkan keinginannya untuk mencalonkan Wahid sebagai presiden. PKB, yang aliansinya dengan PDI-P tidak pernah kokoh, kini berpindah ke Poros Tengah. Golkar kemudian bergabung dalam koalisi ini setelah pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak dan ia mengundurkan diri dari pencalonan. Hal ini terjadi pada Megawati dan Wahid. Wahid, dengan koalisi kuat yang mendukungnya, terpilih sebagai presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara dibandingkan Megawati dengan 313 suara. Para pendukung PDI-P sangat marah. Sebagai pemenang pemilu legislatif, mereka juga berharap bisa memenangkan pemilu presiden. Massa PDI-P mulai melakukan kerusuhan di kota-kota seperti Jakarta, Solo dan Medan. Bali yang biasanya damai juga terlibat dalam protes pro-Megawati. Wahid kemudian menyadari perlunya pengakuan terhadap status PDI-P sebagai pemenang Pemilu Legislatif. Dengan itu, dia mendorong Megawati untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Megawati menolak tawaran itu karena melihat dirinya harus menghadapi lawan seperti Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Akbar Tanjung dan Wiranto dari Golkar. Setelah beberapa kali dipolitisasi oleh Wahid, Akbar dan Wiranto mengundurkan diri dari pencalonan. Wahid juga memerintahkan PKB untuk mendukung Megawati. Dia kini percaya diri dan berkompetisi dalam pemilihan wakil presiden, dan terpilih dengan 396 suara dibandingkan 284 suara Hamzah.

Kongres PDI-P Pertama diadakan di Semarang, Jawa Tengah pada bulan April 2000, di mana Megawati terpilih kembali sebagai ketua PDI-P untuk masa jabatan kedua. Kongres tersebut tercatat sebagai salah satu tempat di mana ia mengkonsolidasikan posisinya di dalam PDI-P dengan mengambil tindakan keras untuk menyingkirkan calon pesaingnya. Pada pemilihan ketua umum, muncul dua calon lainnya, Eros Djarot dan Dimyati Hartono. Keduanya mencalonkan diri karena tak ingin Megawati menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan merangkap Wakil Presiden. Bagi Eros, saat akhirnya mendapat pencalonan dari cabang Jakarta Selatan, muncul masalah keanggotaan dan membuat pencalonannya batal. Dia kemudian tidak diizinkan pergi dan berpartisipasi dalam kongres. Kecewa dengan apa yang dianggapnya sebagai kultus kepribadian yang berkembang di sekitar Megawati, Eros meninggalkan PDI-P dan pada bulan Juli 2002, membentuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK). Bagi Dimyati, meski pencalonannya tidak mendapat perlawanan sekeras Eros, ia dicopot dari jabatan Ketua Umum PDI-P Cabang Pusat. Ia tetap mempertahankan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetapi pensiun pada Februari 2002. Dimyati kemudain membentuk Partai Indonesia Tanah Air (PITA) pada April 2002.

Meski tidak mendukung Wahid sebagai presiden, anggota PDI-P mendapat posisi menteri di kabinetnya karena posisi Megawati sebagai wakil presiden. Seiring berjalannya waktu, seperti halnya Poros Tengah yang mendukung Wahid, PDI-P pun semakin kecewa terhadapnya. Pada bulan April 2000, Laksamana Sukardi, anggota PDI-P yang menjabat sebagai Menteri Investasi dan Badan Usaha Milik Negara dipecat dari jabatannya. Ketika PDI-P bertanya mengapa hal ini dilakukan, Wahid menyatakan hal itu karena korupsi tetapi tidak pernah mendukung klaimnya. Hubungan ini agak membaik ketika pada akhir tahun, Wahid memberi wewenang kepada Megawati untuk mengatur jalannya pemerintahan sehari-hari. Namun, ia dan PDI-P perlahan tapi pasti mulai menjauhkan diri dari Wahid dan bergabung dengan Poros Tengah. Akhirnya pada bulan Juli 2001 dalam Sidang Istimewa MPR, Wahid dicopot dari jabatan presiden. Megawati kemudian terpilih sebagai presiden menggantikannya dengan Hamzah sebagai wakil presidennya, menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Namun, partai mereka menghadapi perpecahan lebih lanjut setelah Megawati menjadi presiden dan semakin banyak anggota yang kecewa meninggalkan partai. Dua di antaranya adalah saudara perempuan Megawati sendiri. Pada bulan Mei 2002, Sukmawati Soekarnoputri membentuk Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme). Hal ini disusul pada bulan November 2002, ketika Rachmawati Soekarnoputri mendeklarasikan pembentukan Partai Pelopor (PP).
jmpl|Kampanye Megawati Prabowo pada Pilpres 2009

 2004-2014: Oposisi terhadap Pemerintahan SBY 
Pada tahun 2004, sentimen reformis yang membawa PDI-P meraih kemenangan pada pemilu 1999 telah mereda. Banyak yang kecewa dengan apa yang telah dicapai oleh proses reformasi sejauh ini dan juga kecewa dengan kepresidenan Megawati. Hal ini tercermin pada pemilu legislatif tahun 2004, PDI-P memperoleh 18,5% dari total suara, turun dibandingkan 33,7% yang diperoleh pada tahun 1999. PDI-P mencalonkan Megawati sebagai calon presidennya pada pemilu presiden 2004. Beberapa cawapres yang dipertimbangkan, antara lain Hamzah Haz (untuk memperbarui kemitraan), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jusuf Kalla. Megawati akhirnya memilih Ketua Nahdatul Ulama Hasyim Muzadi sebagai cawapresnya. Diharapkan bahwa ia akan menarik sentimen nasionalis sementara Hasyim akan menarik para pemilih Islam. Pada pemilu putaran pertama, pasangan ini berada di urutan kedua setelah SBY/Kalla. Untuk meningkatkan peluang mereka dalam putaran kedua, PDI-P membentuk koalisi dengan PPP, Golkar, Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) pada bulan Agustus 2004. Namun, mereka dikalahkan dalam pemilihan putaran kedua melawan SBY/Kalla. Koalisi Nasional kemudian melirik menjadi oposisi di DPR bagi pemerintahan SBY/Kalla. Dengan terpilihnya Kalla sebagai Ketua Umum Golkar, Golkar membelot ke pihak pemerintah, meninggalkan PDI-P sebagai satu-satunya partai oposisi besar di DPR.

Pada tanggal 28 Maret 2005, Kongres PDI-P kedua diadakan di Sanur, Bali di mana Megawati terpilih kembali menjadi ketua untuk masa jabatan ketiga. Kakaknya, Guruh Sukarnoputra, terpilih menjadi ketua departemen Pendidikan dan Kebudayaan partai tersebut. Kongres ini diwarnai dengan terbentuknya faksi bernama Pembaharuan Gerakan PDI Perjuangan. Mereka menyerukan pembaruan kepemimpinan partai jika ingin memenangkan pemilu legislatif 2009. Meski menghadiri Kongres, para anggotanya keluar setelah Megawati terpilih kembali. Pada bulan Desember 2005, anggota yang sama akan membentuk Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

Partai ini menempati posisi ketiga pada pemilu legislatif 2009 dengan 14% suara. Ia memiliki 95 kursi di DPR. Megawati terpilih sebagai calon presiden, kali ini dengan koalisi antara Gerindra dan PDI-P sendiri melalui Perjanjian Batutulis, dengan Prabowo Subianto sebagai pasangannya. Mereka kalah dari SBY, dengan Boediono sebagai wakil presiden, yang memperoleh 26,6% suara.

 2014-2023: Pemerintahan Jokowi dan Konflik Internal 
Pada bulan Maret 2014, partai tersebut bersama dengan NasDem, PKB dan Hanura mencalonkan Gubernur Jakarta Joko Widodo sebagai calon presidennya, dengan Jusuf Kalla sebagai pasangannya untuk pilpres 2014. Pasangan ini menang dengan 53,15% suara mengalahkan Prabowo-Hatta, dan PDI-P kembali menjadi partai terbesar di DPR dengan meraih hampir 19% suara. Joko Widodo kembali menang di pilpres 2019 dengan Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Jokowi memenangkan masa jabatan kedua dengan 55,50% suara mengalahkan Prabowo-Sandi. PDI-P tetap menjadi partai terbesar di DPR dengan meraih 19,33% suara.

Menjelang pemilu 2024, internal partai terpecah karena pilihan calon presiden. Anggota partai yang lebih muda menentang Puan Maharani, pilihan generasi tua, dan lebih memilih Ganjar Pranowo. Meski populer, Ganjar menyatakan tak akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Pada 9 Oktober 2021, pendukung Puan Maharani yang dipimpin oleh Bambang Wuryanto mendirikan Dewan Banteng, melabeli orang-orang yang berbeda pendapat dengan sebutan Celeng (bahasa Jawa dari babi hutan). Sebagai tanggapan dari senior partai, Immanuel Ebenezer beserta para anggota muda meluncurkan kampanye Barisan Celeng Berjuang pada tanggal 12 Oktober 2021, mengkritik Bambang Pacul dan DPP Partai. Barisan Celeng Berjuang mengadopsi bendera dengan skema warna terbalik sebagai bentuk perlawanan. Pada tanggal 15 Oktober 2021, DPP PDI-P memberikan sanksi kepada anggota dari kedua belah fraksi karena berupaya mengabaikan proses pengambilan keputusan pimpinan, menekankan bahwa hanya Megawati yang dapat menentukan calon presiden resmi dan mendesak diakhirinya persaingan tersebut.

 2023-sekarang: Pencalonan Ganjar Pranowo, Friksi Mega-Jokowi 
Pada 21 April 2023, Ganjar resmi dicalonkan PDI-P sebagai calon presidennya. Namun, pada tanggal 22 Oktober, Gibran Rakabuming Raka – seorang kader aktif partai dan putra Jokowi – secara resmi dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto, setelah keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi mengizinkannya untuk mencalonkan diri. Pada bulan November, Gibran dikeluarkan dari partai. Pada bulan-bulan berikutnya, beberapa anggota dan politisi PDI-P mulai menyerang Jokowi. Saat perayaan HUT partai yang digelar pada 10 Januari 2024, Megawati secara tidak langsung mengkritik para pemimpin yang “haus kekuasaan”. Para pengamat menilai pernyataannya ditujukan kepada Jokowi yang tidak diundang dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa PDI-P menang dalam dua pemilu sebelumnya karena dukungan masyarakat, bukan karena pengaruh Jokowi.

 Identitas Politik 

 Ideologi 
Undang-Undang Partai Politik Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik diperbolehkan mencantumkan ciri-ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi politiknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai Pasal 5 Ayat 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), PDI-P menganut Pancasila. Megawati secara khusus mengklarifikasi bahwa Pancasila yang dimaksud adalah versi 1 Juni 1945. Pada bulan September 2023, Sekretaris Jenderal partai Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa PDI-P adalah partai "kiri" yang progresif, bukan partai komunis atau sosialis. Pandangan orang luar mengenai orientasi politik partai bervariasi. Akademikus dan pengamat dalam negeri mengklasifikasikan PDI-P sebagai partai nasionalis dan sekuler, tetapi para akademisi internasional memandang PDI-P sebagai partai nasionalis-sekuler, liberal-sosial atau populis. Selain itu, di dalam PDI-P ada faksi penganut Marhaenisme, yakni pemahaman sosialis dari Soekarno.

Kecenderungan politiknya digambarkan sebagai kiri-tengah atau sentris.

 Pandangan Politik 
PDI-P mendukung pemisahan agama dan negara. Mereka menolak peraturan daerah (perda) yang berbasis agama (seperti perda berbasis syariah), kecuali wilayah Aceh. PDI-P mendukung kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. PDI-P juga memosisikan dirinya sebagai partai untuk 'wong cilik'.

Berdasarkan halaman internet resmi partainya, PDI-P bertujuan untuk "mewujudkan tujuan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 berupa masyarakat adil dan makmur serta mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, berdaulat politik, dan mandiri secara ekonomi dan itulah karakter dan budaya Indonesia". Pada kongres keempat partai tersebut pada tahun 2015, PDIP mengeluarkan tujuh butir pernyataan bertajuk “Wujudkan Indonesia Hebat, Indonesia yang Benar-Benar Merdeka”, yang didalamnya PDIP berkomitmen untuk mengawal program pemerintah pusat dan memastikan janji kampanyenya ditepati. sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan politik dan menggarisbawahi dukungannya terhadap masyarakat miskin dan memerangi kemiskinan struktural.

 Dukungan Elektoral 
Survei tahun 2008 yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) menyoroti non-Muslim, Muslim sekuler, dan pemilih berpenghasilan rendah sebagai konstituen utama PDI-P. Partai ini sangat populer di kalangan pemilih Muslim yang “sama sekali tidak religius”, dengan 33% dukungan pada pemilu legislatif tahun 2009. Pada pemilu presiden tahun 2009, 41% pemilih Muslim non-religius memilih Megawati, melebihi dukungan keseluruhan yang sebesar 27%. Secara regional, partai ini mempunyai basis dukungan yang kuat di Jawa Tengah, yang sering disebut sebagai “kubu” PDI-P atau kandang banteng. Pangi Chaniago dari Voxpol Research Center menggambarkan para pemilih partai di wilayah tersebut sebagai "pemilih ideologis". Selain itu, partai ini berkembang pesat di Bali, Kalimantan Barat dan Tengah, Sulawesi Utara, serta Bangka Belitung—wilayah yang ditandai oleh kelompok agama minoritas atau aliran Islam yang sinkretistik, sembari menghadapi tantangan di daerah tertentu di Sumatera, khususnya di Aceh dan Sumatera Barat yang beraliran Islam. Partai ini juga populer di kalangan pemilih etnis Tionghoa.

 Struktur kepengurusan 
Berikut merupakan susunan pengurus PDI Perjuangan untuk masa kerja 2025-2030 hasil Kongres VI di Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali.
 Ketua Umum: Prof. Dr. (H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri
 Ketua Dewan Pimpinan Pusat:
Bidang Internal
 Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun, S.H., M.H. 
 Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S.
 Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Dr. Andreas Hugo Pareira, M.A.
 Bidang Sumber Daya: M.H. Said Abdullah
 Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.
Bidang Pemerintahan
 Bidang Politik: Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.I.Kom.
 Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P.
 Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
 Bidang Reformasi Hukum dan  Hak Asasi Manusia: Prof. Yassona Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.
 Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Berty Talapessy, S.H., M.H.
 Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si.
 Bidang Perekonomian: Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (Ahok)
 Bidang Kebudayaan: H. Rano Karno, S.I.P. (Si Doel)
Bidang Kerakyatan 
 Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Prof. Assoc. Dr. Darmadi Durianto, S.E., M.B.A.
 Bidang Pertanian dan Pangan: Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
 Bidang Kelautan dan Perikanan: Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.Si.
 Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Ir. Eriko Sotarduga Binsar Palahatua Sitorus
 Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.
 Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
 Bidang Penanggulangan Bencana: Dr. (H.C.) Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T. 
 Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi, Lc., M.I.P.
 Bidang Kesehatan: dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, A.A.K.
 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno, S.I.P.
 Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si. 
 Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital: Muhammad Prananda Prabowo
 Bidang Pariwisata: Dra. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani
 Bidang Pemuda dan Olahraga: Maria Yohana Esti Wijayati

 Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Ir. Dolfie Othniel Frederic Palit
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan: Drs. Utut Adianto
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Kerakyatan: Dra. Sri Rahayu
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu, S.H.
 Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Aryo Adhi Dharmo
 Bendahara Umum: Prof. Dr. (H.C.) Olly Dondokambey, S.E.
 Wakil Bendahara Umum Bidang Internal: Ir. Rudianto Tjen
 Wakil Bendahara Umum Bidang Eksternal: Yuke Yurike, S.T., M.M.

 Pencapaian pada pemilihan umum 
Pada pemilu legislatif 2009, PDIP mendapat 95 kursi (16,96%) di DPR, setelah mendapat 14.600.091 suara (14,03%). Dengan hasil tersebut, PDIP menempati posisi ketiga dalam perolehan suara serta kursi di DPR. Pada pemilu legislatif 2014, PDIP mendapat 109 kursi (19,46%) di DPR, setelah mendapat 23.681.471 suara (18,95%). Dengan hasil tersebut, PDIP menempati posisi pertama dalam perolehan suara serta kursi di DPR. Pada pemilu legislatif 2019, PDIP mendapat 128 kursi (22,26%) di DPR, setelah mendapat 27.053.961 suara (19,33%). Dengan hasil tersebut, PDIP menempati posisi pertama dalam perolehan suara serta kursi di DPR.

 Pemilihan Umum Legislatif 
 Pemilu Nomor Urut Suara (%) Kursi (%) Perubahan kursi PeringkatStatus koalisi 1999 <center>1135.689.073 (33,74%)<center>33,12%<center>1Pemerintah2004 <center>1821.026.629 (18,53%)<center>19,82%<center> 44 kursi2Oposisi2009 <center>2814.600.091 (14,03%)<center>16,96%<center> 14 kursi3Oposisi2014 <center>423.681.471 (18,95%)<center>19,46%<center> 14 kursi1Pemerintah2019 <center>327.053.961 (19,33%)<center>22,26%<center> 19 kursi1Pemerintah 2024<center>325.387.279 (16.72%)<center>18.96%<center> 18 kursi1Penyeimbang

 Perolehan suara per provinsi 
  Provinsi  1999  2004  2009  2014  2019  2024+Persentase jumlah suara PDI-P untuk DPR-RI pada pemilihan umum legislatif 1999–2024 Aceh 12,8 4,1 2,3 6,3 4,3 5,0 Sumatera Utara 39,7 14,9 10,3 15,6 20,9 18,7 Sumatera Barat 11,1 3,8 4,0 7,7 4,9 8,4 Riau 27,4 10,2 7,2 14,0 13,0 12,7 Kepulauan Riau 14,4 11,1 16,1 16,2 14,2 Jambi 24,7 11,2 9,0 16,2 13,1 16,3 Sumatera Selatan 39,0 17,1 13,0 17,6 12,5 9,7 Kepulauan Bangka Belitung 19,2 21,1 23,5 24,9 21,8 Bengkulu 30,0 8,4 4,6 12,9 13,9 15,7 Lampung 40,2 18,9 12,9 17,5 20,4 15,6 DKI Jakarta 39,1 14,0 11,2 29,0 23,9 15,7 Luar negeri 13,0 26,6 28,4 16,4 Jawa Barat 32,6 17,5 14,7 19,5 14,4 11,3 Banten 14,0 10,1 16,8 15,7 12,7 Jawa Tengah 42,8 29,8 21,9 24,7 29,7 27,9 Daerah Istimewa Yogyakarta 35,7 26,2 15,7 27,7 29,9 25,9 Jawa Timur 33,8 21,0 16,2 17,9 19,6 17,3 Bali 79,0 52,5 40,1 43,1 54,4 52,5 Nusa Tenggara Barat 13,3 6,9 4,7 7,9 7,3 6,3 Nusa Tenggara Timur 38,4 19,3 11,5 17,1 17,5 16,0 Timor Timur 34,6   colspan=5  Kalimantan Barat 23,3 17,6 22,9 33,0 28,8 24,5 Kalimantan Tengah 35,5 21,8 24,9 30,8 29,5 21,8 Kalimantan Selatan 21,3 8,9 7,0 11,0 16,6 6,5 Kalimantan Timur 33,8 13,9 11,6 17,4 19,1 12,5 Kalimantan Utara 22,5 19,9 Sulawesi Utara 22,2 16,2 23,4 31,9 38,2 33,3 Gorontalo 6,1 3,1 6,4 5,4 6,2 Sulawesi Tengah 14,4 6,9 5,9 10,0 10,7 8,0 Sulawesi Selatan 6,6 4,5 3,2 7,1 8,2 6,1 Sulawesi Barat 9,2  6,3 30,7 16,9 Sulawesi Tenggara 13,7 7,7 4,2 8,2 14,2 12,1 Maluku 27,7 18,5 9,4 20,8 20,8 14,0 Maluku Utara 9,1 7,5 19,5 17,9 21,0 Papua 32,7 8,1 3,1 16,6 11,1 23,5 Papua Selatan 17,9 Papua Tengah 25,7 Papua Pegunungan 15,5 Papua Barat 13,1 5,8 15,6 16,9 13,7 Papua Barat Daya 8,4

 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
+PemiluNomor UrutCalon PresidenCalon Wakil PresidenPutaran PertamaPutaran KeduaSuaraPersenHasilSuaraPersenHasil1999* —Megawati Soekarnoputri —31344,72%Kalah N/A — —Megawati Soekarnoputri39656,57%Terpilih20042Megawati SoekarnoputriHasyim Muzadi31.569.10426,61%Putaran ke-244.990.70439,38%Kalah 20091Megawati SoekarnoputriPrabowo Subianto32.548.10526,79%Kalah N/A20142Joko WidodoJusuf Kalla70.997.83353,15%Terpilih20191Joko WidodoMa'ruf Amin85.607.36255,50%Terpilih20243Ganjar PranowoMahfud MD27.040.87816,47%Kalah 
Catatan: Nama tebal menandakan anggota partai

*Pemilihan 1999 berlangsung di MPR dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan terpisah.

Tokoh

 Organisasi sayap partai 
Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi)
Taruna Merah Putih (TMP)
Banteng Muda Indonesia (BMI)
Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem)
Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI)
Komunitas Indonesia Tionghoa Perjuangan (KITA Perjuangan)

 Lihat pula 
 Partai Peduli Rakyat Nasional
 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
 Partai Demokrasi Pembaruan
 Partai Penegak Demokrasi Indonesia
 Partai Pelopor
 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

 Referensi 

 Pranala luar 



Kategori:Aliansi Progresif
Kategori:Partai demokrat sosial
Kategori:Partai liberal sosial
Kategori:Partai progresif
Kategori:Partai politik di Indonesia
Kategori:Partai politik yang didirikan tahun 1973
Kategori:Partai politik yang didirikan tahun 1998
Kategori:Pendirian tahun 1998 di Indonesia
Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 1999
Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2004
Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2009
Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2014
Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2019
Kategori:Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2024