AUKUS

AUKUS, juga ditulis Aukus (, ; sebuah akronim bahasa Inggris untuk tiga negara anggota: Australia, United Kingdom, United States), adalah sebuah pakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat (AS) yang didirikan pada 15 September 2021. Di bawah pakta tersebut, Amerika Serikat dan Britania Raya akan membantu Australia untuk mengembangkan dan mengerahkan kapal-kapal selam bertenaga nuklir, selain mengerahkan militer Barat di kawasan Pasifik. Meskipun pengumuman bersama oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Britania Raya Boris Johnson, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tak menyebut nama negara lainnya, sumber-sumber anonim Gedung Putih menduga bahwa pakta tersebut dirancang untuk melawan pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di kawasan Indo-Pasifik, sebuah karakterisasi yang disepakati oleh para analis. Sejumlah analis dan media juga mengkarakterisasi aliansi tersebut sebagai cara untuk melindungi Republik Tiongkok (Taiwan) dari ekspansionisme Tiongkok.

Perjanjian tersebut mencakup bidang-bidang utama seperti kecerdasan buatan, perang dunia maya, kemampuan bawah air, dan kemampuan serangan jarak jauh. Ini juga mencakup komponen nuklir, mungkin terbatas pada Amerika Serikat dan Britania Raya, pada infrastruktur pertahanan nuklir. Perjanjian tersebut akan fokus pada kemampuan militer, memisahkannya dari aliansi berbagi intelijen Five Eyes yang juga mencakup Selandia Baru dan Kanada.

Pada 17 September 2021, Prancis menarik duta besarnya dari Australia dan AS. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menyebut pakta itu sebagai "tikaman dari belakang", karena AUKUS menyebabkan pembatalan Kesepakatan kapal selam Prancis–Australia senilai €56 miliar (A$90 miliar).

Latar belakang

Kemitraan strategis Australia–Prancis 
Prancis memiliki bagian penting dari wilayahnya di Indo-Pasifik. Wilayah Polinesia Prancis, Kaledonia Baru, Wallis dan Futuna, Daratan Selatan dan Antarktika Prancis, dan Pulau Clipperton serta wilayah Mayotte dan Réunion terletak di sana. Berfokus pada keamanan warganya di daerah ini, Prancis mempertahankan kehadiran militer permanen di sana. Secara total, ada dua juta warga Prancis dan 7.000 tentara Prancis di Indo-Pasifik. Kerja sama yang terjalin dengan Australia, termasuk kesepakatan kapal selam Prancis–Australia, oleh karena itu bagi Prancis merupakan masalah keamanan internal karena kebangkitan Tiongkok di kawasan itu.

Pada tahun 2016, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menandatangani kesepakatan senilai A$50 miliar (€31 miliar) dengan perusahaan Prancis Naval Group (sampai 2017 dikenal sebagai DCNS) untuk merancang kapal selam generasi baru, yang disebut kelas-Attack di bawah "Future Submarine Program", dijadwalkan untuk menggantikan kelas-Collins saat ini. Dua belas dari kapal selam ini sebagian akan dibangun di Australia dan Prancis. Namun, proyek tersebut mengalami penundaan dan pembengkakan biaya, yang menyebabkan ketidakpastian dan ketegangan di balik layar. Biaya yang direvisi, termasuk inflasi selama program berlangsung adalah A$90 miliar (€56 miliar). Karena energi nuklir dilarang di Australia, telah diputuskan untuk mengubah desain kapal selam serbu bertenaga LEU Prancis terbaru menjadi propulsi konvensional. Perbedaan lainnya adalah Australia memilih untuk melengkapinya dengan sistem tempur yang disediakan oleh Lockheed Martin. Australia biasanya mengharuskan bagian dari kapal mereka dibangun di sana, yang meningkatkan biaya. Dalam hal ini sesuai dengan 60% dari nilai kontrak, dengan Prancis melakukan transfer teknologi.

Pada Februari 2021, rencana desain awal ditolak karena dianggap terlalu mahal, dan Naval Group diberi waktu hingga September untuk menyempurnakan proposal mereka. Pada penyelidikan Senat Australia pada awal Juni 2021, dengan penundaan yang sedang berlangsung, Menteri Pertahanan Greg Moriarty mengungkapkan di bawah pertanyaan bahwa dia telah mempertimbangkan untuk membuat rencana darurat jika proyek Prancis gagal, mengakui bahwa ada masalah yang sedang berlangsung selama lebih dari setahun. Dua minggu kemudian, Perdana Menteri Australia Scott Morrison bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris dan menyatakan keprihatinannya tentang proyek yang keluar jalur, di mana Macron mengatakan bahwa Prancis memberikan komitmen "penuh dan lengkap" dan akan melanjutkan "lebih jauh dan lebih cepat jika memungkinkan".

Australia memutuskan untuk membatalkan kontrak dengan Naval Group untuk kapal selam kelas-Attack, meskipun telah menghabiskan sekitar $2,4 miliar untuk proyek Prancis. Diharapkan bahwa selain itu Australia harus membayar denda ratusan juta euro karena membatalkan kontrak.

Negosiasi Australia–Britania Raya–AS 
Britania Raya memulai diskusi dengan Australia dan AS pada KTT G7 ke-47 di Cornwall pada Juni 2021. Perdana Menteri Australia Scott Morrison diundang sebagai tamu Perdana Menteri Britania Raya Boris Johnson, selaku tuan rumah KTT. Pembicaraan itu berlangsung tanpa sepengetahuan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pendekatan ini dimungkinkan karena Britania Raya tidak memasuki kebijakan luar negeri formal dan perjanjian keamanan dalam kesepakatan pasca-Brexit dengan Uni Eropa. Akibatnya, Britania Raya bebas untuk meningkatkan kerja sama dengan sekutu lainnya.

Fitur

Kapal selam bertenaga nuklir  
Perjanjian AUKUS akan mencakup ketentuan yang memungkinkan Australia untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir. Kapal selam nuklir memiliki kecepatan yang lebih besar, dapat bertahan di bawah air lebih lama dan dapat membawa beban yang lebih berat daripada kapal selam konvensional. Saat ini, hanya enam negara yang memiliki kapal selam nuklir, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Tiongkok, Prancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat) dan India. AS akan memasok uranium yang diperkaya ke Australia untuk memberi daya pada kapal selam, Australia telah setuju untuk tidak memproduksi sendiri uranium yang diperkaya. Reaktor kelautan Amerika Serikat semuanya adalah reaktor air bertekanan (PWR). Rolls-Royce PWR3 Britania Raya adalah sistem baru berdasarkan desain AS tetapi menggunakan teknologi reaktor Britania Raya. 

Perjanjian Nonproliferasi Nuklir memungkinkan negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk tidak memproduksi uranium yang diperkaya untuk bahan bakar reaktor angkatan laut. Namun dimungkinkan untuk menggunakan uranium yang diperkaya rendah sebagai bahan bakar angkatan laut (konsentrasi kurang dari 6% untuk kapal selam nuklir Prancis terbaru). Jadi kesepakatan untuk mentransfer teknologi/bahan bakar kapal selam nuklir AS telah dikritik oleh beberapa pihak, sebagai tindakan proliferasi nuklir. Dalam Bulletin of the Atomic Scientists, sarjana Sébastien Philippe mengkritik AUKUS dan menulis "kita sekarang dapat mengharapkan proliferasi teknologi nuklir militer yang sangat sensitif di tahun-tahun mendatang, dengan berton-ton bahan nuklir baru di bawah perlindungan internasional yang longgar atau tidak ada sama sekali."

Penempatan militer AS di Australia 

Dalam pembicaraan di Washington, D.C, antara AS dan menteri pertahanan dan luar negeri Australia, Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan bahwa negara-negara tersebut akan "secara signifikan meningkatkan kerja sama postur kekuatan kami", termasuk "kerja sama udara yang lebih besar melalui pengerahan bergilir dari semua jenis pesawat militer AS ke Australia". Dutton juga menandai potensi peningkatan jumlah pasukan AS yang dikerahkan ke Darwin secara bergiliran, dan lebih banyak latihan militer gabungan dengan AS, dan dengan mitra regional lainnya, dan lebih banyak pangkalan dan penyimpanan peralatan di Australia. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan negara-negara akan mencari lebih banyak peluang untuk keterlibatan bersama, menandai kehadiran lebih banyak pasukan dan pesawat AS yang berbasis di Australia. Austin juga mengecilkan spekulasi bahwa AS akan mengharapkan konsesi Australia dengan imbalan teknologi nuklir, seperti Australia yang menjadi tuan rumah rudal jarak menengah. Awalnya diusulkan dalam rilis sementara Force Posture Review 2012, kesepakatan itu juga melibatkan kapal selam kelas Virginia bertenaga nuklir Amerika yang beroperasi dari HMAS Stirling di Perth.

Komputer dan teknologi siber 
Pernyataan AUKUS termasuk tujuan yang dinyatakan untuk meningkatkan "kemampuan bersama dan interoperabilitas. Upaya awal ini akan fokus pada kemampuan dunia maya, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan kemampuan bawah laut tambahan." Tom Tugendhat, ketua Komite Umum Urusan Luar Negeri Britania Raya, kemudian berkomentar di Twitter bahwa "Menyatukan kompleks industri-militer dari ketiga sekutu ini merupakan langkah-perubahan dalam hubungan. Kami selalu dapat dioperasikan, tetapi ini bertujuan lebih dari itu. Dari kecerdasan buatan hingga teknologi canggih, AS, Britania Raya, dan Australia kini dapat menghemat biaya dengan meningkatkan berbagi platform dan biaya inovasi. Khususnya untuk dua yang lebih kecil, itu mengubah permainan." Engineering & Technology menunjuk pada peningkatan ekspansi perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei, yang telah dikeluarkan dari tender untuk partisipasi dalam jaringan telekomunikasi oleh AS dan Australia dengan alasan keamanan nasional, dan veto pemerintah atas upaya akuisisi Tiongkok atas perusahaan Amerika Lattice Semiconductor dan pertimbangan Britania Raya yang sedang berlangsung atas usulan pengambilalihan perusahaan semikonduktor lokal. Engineering & Technology juga menunjuk pada pernyataan Komisi Keamanan Nasional AS untuk AI pada Maret 2021, tentang keharusan untuk mengintensifkan upaya lokal tetapi juga "menggalang sekutu dan mitra terdekat kami untuk mempertahankan dan bersaing di era persaingan dan konflik yang dipercepat AI yang akan datang".

Komentar dan tanggapan dari negara anggota

Australia 
Pemimpin Oposisi Federal Anthony Albanese dari Partai Buruh Australia, mengatakan bahwa partainya akan mendukung kapal selam nuklir selama tidak ada persyaratan untuk memiliki industri nuklir sipil domestik, tidak memiliki senjata nuklir dan bahwa kesepakatan itu konsisten dengan tanggung jawab Australia di bawah Perjanjian Nonproliferasi Nuklir Mantan Perdana Menteri Partai Buruh Australia Paul Keating mengutuk kesepakatan itu, dengan mengatakan "Pengaturan ini akan menyaksikan hilangnya kedaulatan Australia lebih lanjut secara dramatis, karena ketergantungan material pada Amerika Serikat merampas kebebasan atau pilihan Australia dalam keterlibatan apa pun yang dianggap tepat oleh Australia". Mantan Perdana Menteri Partai Buruh Australia Kevin Rudd memperingatkan terhadap kritik yang terlalu mencolok terhadap Tiongkok dan merekomendasikan agar Australia fokus pada peningkatan kemampuan militer secara diam-diam.

Mantan Perdana Menteri Partai Liberal Australia Tony Abbott menyebut langkah itu sebagai "keputusan terbesar yang dibuat oleh pemerintah Australia mana pun dalam beberapa dekade" karena "ini menunjukkan bahwa kita akan bahu-membahu dengan Amerika Serikat dan Britania Raya dalam menghadapi tantangan strategis yang besar pada zaman kita, yang jelas adalah Tiongkok". Abbott mengatakan bahwa Australia akan lebih aman sebagai hasilnya, dan mengutip peningkatan kekuatan angkatan laut Tiongkok sebagai pembenaran untuk kesepakatan itu.

Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton menanggapi dengan mengatakan bahwa Australia menginginkan perdamaian dan stabilitas dan "kesempatan bagi Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, dan Korea untuk terus berkembang". Dutton lebih lanjut menolak "ledakan dari Tiongkok" dan mengatakan bahwa Australia adalah "demokrasi yang bangga" yang berkomitmen untuk "mempertahankan perdamaian dan kolaborasi ini menjadikannya wilayah yang lebih aman ... tidak ada propaganda yang dapat mengabaikan fakta".

Pemimpin Partai Hijau Australia Adam Bandt mengkritik kesepakatan itu, mengatakan bahwa itu meningkatkan ketegangan di kawasan itu dan "membuat Australia kurang aman".

Senator Australia dan mantan awak kapal selam Rex Patrick mengatakan, "Saya yakin kerusakan pada rezim nonproliferasi nuklir akan sangat signifikan, dan saya sangat yakin itu akan lebih besar daripada manfaat pertahanan Australia yang memperoleh kapal selam bertenaga nuklir."

Britania Raya 
Boris Johnson mengklaim kesepakatan itu akan menciptakan "ratusan pekerjaan berketerampilan tinggi" dan "menjaga keamanan dan stabilitas di seluruh dunia" tetapi mengatakan bahwa hubungan dengan Prancis "kokoh". Tom Tugendhat juga mengatakan, "Setelah bertahun-tahun intimidasi dan permusuhan perdagangan, dan menyaksikan tetangga regional seperti Filipina melihat perambahan ke perairan mereka, Australia tidak punya pilihan, dan AS atau Britania Raya juga tidak [untuk membuat kesepakatan]".

Mantan Perdana Menteri Theresa May mempertanyakan apakah Britania Raya akan dipaksa berperang dengan Tiongkok jika Taiwan diserbu.

Amerika Serikat 
Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa kesepakatan itu adalah cara untuk "mengatasi lingkungan strategis saat ini di kawasan itu dan bagaimana hal itu dapat berkembang."

Tanggapan internasional

Prancis 

Prancis memiliki bagian penting dari wilayahnya di Indo-Pasifik. Wilayah Polinesia Prancis, Kaledonia Baru, Wallis dan Futuna, Daratan Selatan dan Antarktika Prancis, dan Pulau Clipperton serta wilayah Mayotte dan Réunion terletak di sana. Berfokus pada keamanan warganya di daerah ini, Prancis mempertahankan kehadiran militer permanen di sana. Kerja sama yang terjalin dengan Australia (dan negara-negara tetangga lainnya), termasuk kesepakatan kapal selam Prancis-Australia, oleh karena itu bagi Prancis merupakan masalah keamanan teritorial terkait dengan kebangkitan Tiongkok di wilayah tersebut.

Pemerintah Prancis menerima pemberitahuan resmi dari Australia bahwa proyek kapal selam kelas-Attack, yang melibatkan kontrak Australia senilai A$90 miliar untuk membeli 12 kapal selam Prancis, akan dibatalkan hanya beberapa jam sebelum diumumkan kepada publik. Dari biaya awal 35 miliar Euro, hanya delapan yang akan masuk ke perusahaan Prancis. Kapal selam malah akan dibeli dari perusahaan AS dan Britania Raya. Pemerintah Prancis marah dengan pembatalan proyek kapal selam kelas-Attack dan tidak diberitahu tentang negosiasi yang mengarah pada kesepakatan AUKUS. Dalam pernyataan bersama, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian dan Menteri Angkatan Bersenjata Florence Parly menyatakan kekecewaannya atas keputusan Australia untuk meninggalkan program kapal selam bersama mereka dengan Prancis.

Le Drian lebih lanjut menyatakan dalam sebuah wawancara radio bahwa pemutusan kontrak adalah "tikaman dari belakang". Pada 17 September, Prancis menarik duta besarnya dari Australia dan AS. Terlepas dari ketegangan di masa lalu, Prancis belum pernah menarik duta besarnya untuk Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan, Le Drian mengatakan bahwa "keputusan luar biasa dibenarkan oleh kegawatan luar biasa dari pengumuman [AUKUS]" dan bahwa pembatalan kontrak kapal selam "merupakan perilaku yang tidak dapat diterima antara sekutu dan mitra". Presiden Prancis Emmanuel Macron belum berkomentar tetapi dilaporkan "marah" tentang pergantian peristiwa. Menanggapi pertanyaan tentang kesepakatan perdagangan Australia–Uni Eropa yang saat ini sedang dinegosiasikan, Menteri Urusan Eropa Prancis Clément Beaune menyatakan bahwa dia tidak melihat bagaimana Prancis dapat mempercayai Australia. Arnaud Danjean, anggota parlemen Perancis, mengatakan bahwa "Australia dapat mengharapkan lebih dari penundaan dalam menyimpulkan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa". Analis kebijakan Prancis Lowy Institute Hervé Lemahieu mengatakan kerusakan diplomatik dari pembatalan itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki dan meninggalkan warisan ketidakpercayaan yang langgeng.

Menteri Negara Prancis untuk Urusan Eropa Clément Beaune, menggambarkan Britania Raya sebagai mitra junior dan bawahan Amerika Serikat karena pakta tersebut, mengatakan dalam sebuah wawancara: "Teman-teman Britania Raya kami menjelaskan kepada kami bahwa mereka meninggalkan Uni Eropa untuk menciptakan Global Britania Raya. Kita dapat melihat bahwa ini adalah kembalinya ke pangkuan Amerika dan suatu bentuk vasalisasi yang diterima." Le Drian menyatakan bahwa "Kami telah memanggil duta besar kami ke (Canberra dan Washington) untuk mengevaluasi kembali situasi. Dengan Britania Raya, tidak perlu. Kami tahu oportunisme konstan mereka. Jadi tidak perlu membawa duta besar kami kembali untuk menjelaskan."

KTT pertahanan Prancis–Britania Raya telah dibatalkan.

Politisi oposisi mulai mengkritik pemerintah Prancis dan menuntut Prancis meninggalkan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara).

Seorang kandidat presiden menyerukan untuk mengisolasi perusahaan yang tunduk pada Patriot Act.

Republik Rakyat Tiongkok 
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengatakan, "AS, Britania Raya, dan Australia terlibat dalam kerja sama dalam kapal selam bertenaga nuklir yang sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional, memperburuk perlombaan senjata dan merugikan upaya non-proliferasi internasional", sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, D.C. menuduh ketiga negara tersebut memiliki "mentalitas Perang Dingin dan prasangka ideologis".

Uni Eropa 
Uni Eropa menyebut cara Prancis diperlakukan "tidak dapat diterima" dan menuntut penjelasan. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan kepada CNN bahwa “salah satu negara anggota kami telah diperlakukan dengan cara yang tidak dapat diterima. ... Kami ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa”. Uni Eropa juga menuntut permintaan maaf dari Australia.

Uni Eropa mengatakan krisis mempengaruhi seluruh uni.

Persiapan untuk dewan perdagangan dan teknologi UE–AS yang baru telah ditunda.

Jerman 
Menteri Negara Eropa Michael Roth menggambarkan pertikaian itu sebagai "panggilan bangun" dan menyatakan bahwa UE harus berbicara dengan satu suara dan bahwa membangun kembali kepercayaan yang hilang tidak akan mudah.

Portugal 
Portugal menyatakan solidaritas dengan Prancis.

Selandia Baru 
Pada 16 September 2021, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali pendirian Selandia Baru bahwa tidak ada kapal selam nuklir yang diizinkan di perairannya, sementara juga menyatakan bahwa mereka tidak didekati tentang pakta tersebut dan bahwa dia tidak akan mengharapkan mereka untuk mendekati. Ardern mengatakan para pemimpin dari tiga negara anggota "sangat berpengalaman" dalam kebijakan bebas nuklir Selandia Baru dan akan "memahami kemungkinan posisi kami dalam pembentukan kapal selam bertenaga nuklir".

Republik Tiongkok (Taiwan) 
Wakil Presiden Republik Tiongkok (Taiwan), Lai Ching-te, segera menyambut pakta tersebut, menyebutnya "sebagai perkembangan positif bagi demokrasi, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan itu." Juru bicara urusan luar negeri mengatakan, "Taiwan, atas dasar Undang-Undang Hubungan Taiwan dan Enam Jaminan, akan terus memperdalam kemitraan yang erat dengan Amerika Serikat, memelihara tatanan internasional berbasis aturan, dan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Selat Taiwan dan di kawasan Indo-Pasifik bersama-sama."

Indonesia 
Indonesia menyatakan kekhawatiran atas kesepakatan itu, memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan perlombaan senjata.

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa mereka "sangat prihatin atas berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan" dan meminta Canberra untuk mempertahankan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas regional. 

Indonesia kemudian membatalkan rencana kunjungan Perdana Menteri Australia Scott Morrison di tengah kejatuhan kesepakatan AUKUS.

Lihat pula 
 Anglosfer
 ANZUS – Perjanjian Keamanan Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat 1951
 Five Power Defence Arrangements (FPDA) – Kerja sama pertahanan antara Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Britania Raya
 Dialog Keamanan Kuadrilateral (QUAD) – Dialog strategis antara Australia, India, Jepang, dan AS
 Perang Dingin II
 Pakta Pertahanan Asia Tenggara – Bekas organisasi internasional untuk pertahanan kolektif di Asia Tenggara (1954–1977)
 Perjanjian UKUSA – Perjanjian multilateral yang mencakup intelijen sinyal, ditandatangani secara rahasia pada tahun 1946
 Perjanjian Pertahanan Bersama Amerika Serikat–Britania Raya 1958

Catatan

Referensi

Pranala luar 
 Text of the Joint Leaders Statement on AUKUS 
 AUKUS Hansard (UK) debate
 Address by the Prime Minister of Australia 

Anglosfer
Pendirian tahun 2021
Hubungan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok
Hubungan luar negeri Prancis
Hubungan militer Amerika Serikat dengan Australia
Proliferasi nuklir