Hubungan khusus non-negara ke negara

Hubungan khusus non-negara ke negara adalah istilah yang digunakan oleh Presiden Republik Tiongkok, Ma Ying-jeou untuk menggambarkan sifat hubungan antara wilayah Republik Tiongkok dengan Tiongkok Daratan. Meskipun istilah ini setidaknya digunakan sekali oleh Presiden Ma, terlalu dini untuk menggambarkan hal tersebut sebagai sebuah konsep atau kebijakan, terutama untuk menggambarkan hal tersebut secara longgar dalam hal apa yang bukan (daripada apa hubungan tersebut).

Latar belakang 
Berangkat dari hubungan khusus antarnegara mantan Presiden Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian tentang hubungan Satu Sisi Satu Negara yang keduanya menjelaskan kedudukan Republik Tiongkok (Taiwan) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai negara dan hubungan keduanya sebagai satu antara dua negara, Presiden Ma mendefinisikan hubungan keduanya sebagai hubungan khusus antara dua wilayah dalam satu negara. Pemerintah Taiwan menganggap bahwa negara tersebut adalah Republik Tiongkok, sedangkan pemerintah RRT menganggap bahwa Taiwan merupakan RRT. Sementara otoritas pemerintahan di satu wilayah tidak dapat mengakui otoritas di wilayah lain sebagai pemerintahan yang sah serta tidak menyangkal pihak lain sebagai otoritas pemerintah de facto dari satu wilayah negara. Berdasarkan pandangan ini, hubungan antara kedua wilayah tersebut adalah bersifat khusus dan aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan internasional tidak dapat diterapkan.

Dalam sebuah wawancara dengan Sol de Mexico, media yang berbasis di Meksiko pada 2 September 2008, Presiden Ma menyatakan bahwa hubungan antara Taiwan dan Tiongkok Daratan adalah "istimewa", tetapi "bukan antara dua negara", karena kedua konstitusi, baik Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok maupun Konstitusi Republik Tiongkok mengizinkan keberadaan negara lain dalam wilayah masing-masing yang diklaim. Ia mengakui masalah kedaulatan antara keduanya tidak dapat diselesaikan pada saat ini, tetapi sebagai langkah sementara atas masalah tersebut berdasarkan Konsensus 1992, keduanya menerima Kebijakan Satu Tiongkok, tetapi setuju untuk berbeda dalam definisi "Tiongkok" yang satu tersebut.

Juru bicara Kantor Kepresidenan Wang Yu-chi ( ) kemudian  menguraikan pernyataan Presiden dan mengatakan bahwa di bawah amandemen ke-11 Konstitusi Republik Tiongkok dan "Statuta yang Mengatur Hubungan Antara Rakyat di Wilayah Taiwan dan Wilayah Tiongkok Daratan", hubungan keduanya adalah satu antara dua wilayah dari satu negara. Dari sudut pandang Taiwan, negara tersebut adalah Taiwan.

Dalam menjawab pertanyaan majalah Jepang World pada 7 Oktober 2008, terkait pertanyaan "Hubungan khusus non-negara ke negara", Presiden Ma mengatakan bahwa Taiwan "adalah pasti negara berdaulat yang independen" dan di bawah konstitusinya, Tiongkok Daratan adalah bagian dari wilayah Taiwan dan Taiwan tidak dapat mengakui keberadaan negara lain di wilayahnya. Demikian pula Republik Rakyat Tiongkok tidak mau mengakui Taiwan, dengan kata lain, Taiwan tidak menganggap bahwa Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara bagian. Dengan demikian, aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan internasional tidak dapat diterapkan antara Taiwan dengan Tiongkok Daratan.

Presiden Ma juga mengklarifikasi melalui wawancara dengan Central News Agency pada 25 Oktober 2008 bahwa, konsep atas Taiwan dan Tiongkok Daratan sebagai "dua wilayah" bukankah gagasannya, tetapi memercayai bahwa kerangka tersebut menawarkan jalan bagi kedua sisi Selat Taiwan untuk mengelak pertanyaan kedaulatan dalam mengejar ikatan yang lebih dekat, selama kedua belah pihak tidak menyangkal keberadaan satu sama lain. Presiden Ma mengatakan bahwa konsultasi antara kedua belah pihak melalui badan perantara telah dilakukan di bawah kerangka kerja "saling tidak menyangkal". Menurut Presiden Ma, konsep tentang "dua wilayah" dapat dimulai pada tahun 1991, ketika penghentian Periode Mobilisasi Nasional untuk Penindasan Pemberontakan Komunis yang diumumkan oleh Presiden Lee Teng-hui untuk mengakui fakta bahwa kedua sisi Selat Taiwan berada dalam aturan yang terpisah. Presiden Ma mengatakan, langkah tersebut melambangkan bahwa Taiwan tidak lagi menganggap rezim komunis yang didirikan pada 1 Oktober 1949 di Tiongkok Daratan sebagai "Kelompok Pemberontak", tetapi "otoritas yang secara de facto menguasai daratan". Presiden Ma juga mengatakan bahwa beberapa konsep lain telah dikemukakan oleh para pemimpin negara selama 17 tahun terakhir untuk mencoba mendefinisikan hubungan Lintas Selat, tetapi tidak ada yang terbukti layak. Hal ini termasuk hubungan khusus antarnegara yang diusulkan oleh Presiden Lee pada 1999 dan teori Satu Sisi Satu Negara yang dikemukakan oleh Presiden Chen Shui-bian pada 2002.

Lihat pula 
 Status politik Taiwan
 Dua Tiongkok
 Hubungan khusus antar negara

Referensi

Pranala luar 
 

Hubungan Antar Selat
Politik Republik Tiongkok