Nusantara (kota terencana)

Nusantara (secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara) adalah ibu kota masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-79. IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961. Terletak di pantai timur pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari provinsi Kalimantan Timur, IKN diperkirakan akan mencakup area seluas , menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk. Ibu Kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya. Awalnya, 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia akan dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi pada Juli 2022.

Proyek pembangunan ini dikritik oleh ormas-ormas lokal dari Kalimantan Timur karena mengimpor tenaga kerja dari luar provinsi, Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemprov DKI untuk memperbanyak tenaga kerja antara 150.000 dan 200.000 pekerja untuk memastikan partisipasi pekerja lokal untuk bekerja di konstruksi Nusantara.

Etimologi 
Kata nusantara berasal dari bahasa Jawa Kuno, yaitu gabungan dari nusa () dan antara (), yang secara kasar dapat diterjemahkan sebagai "pulau terluar'' (dari perspektif pulau Jawa) yang awalnya merujuk pada wilayah nusantara sebagai terjemahan dari bahasa Sanskerta yaitu Dwipantara yang artinya "kepulauan antara" sebelum merujuk pada wilayah taklukan kerajaan Majapahit di luar Jawa yang kini bertransformasi dan berkembang menjadi Indonesia modern. Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota baru Indonesia untuk mewujudkan visi nasional yang dikenal sebagai  dan juga merupakan cerminan dari status negara sebagai negara kepulauan.

Berdasarkan tradisi lisan lokal Kutai sebagaimana tercatat dalam naskah sejarah Salasilah Kutai (), sebelum daerah itu bernama Kutai pada abad ke-13, wilayah itu juga disebut Nusentara (), karena tanah Aji Batara ini terletak di antara Jahitan Layar (diduga koloni Jawa) dan Kutai lama.

Sejarah 
Pada April 2017, pemerintahan presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta, dengan rencana untuk menyelesaikan penilaian situs alternatif potensial untuk ibu kota baru Indonesia pada akhir 2017. Menurut seorang pejabat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, pemerintah bertekad untuk memindahkan ibu kota Indonesia keluar dari Pulau Jawa. Tak lama setelah rencana itu diumumkan, Joko Widodo mengunjungi dua lokasi alternatif di Kalimantan yaitu Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Kawasan Segitiga dekat Palangka Raya di Kalimantan Tengah.

Pada April 2019, rencana 10 tahun untuk memindahkan semua kantor pemerintah ke ibu kota baru diumumkan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merekomendasikan tiga provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang memenuhi syarat ibu kota baru, termasuk  bebas dari gempa bumi, tsunami dan gunung berapi.

Pada 23 Agustus 2019, Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden R-34/PRES/08/2019 yang dilampiri dua arahan, yaitu Laporan Kajian Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota, dan Permintaan Dukungan DPR untuk Pemindahan Ibu Kota. Selama pidato kenegaraan 2019 di parlemen pada 26 Agustus, Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akan diukir untuk menciptakan kota terencana tingkat provinsi baru di lokasi yang lebih sentral di Indonesia. Rencana tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar pulau Jawa dan pulau-pulau lain di kepulauan Indonesia serta untuk mengurangi beban Jakarta sebagai hub utama Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan biaya relokasi sebesar  () dan bahwa pemerintah bermaksud untuk menutupi 19% dari biaya, sisanya terutama berasal dari kemitraan publik–swasta dan investasi langsung oleh perusahaan milik negara dan sektor swasta. Pada saat yang sama, Rp692 triliun akan dialokasikan untuk menyelamatkan Jakarta dari tenggelam dalam dekade berikutnya.

Awal September 2021, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota sudah selesai. Pada 29 September tahun yang sama, pemerintahan Joko Widodo mengajukan omnibus RUU pemindahan ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah parlemen Indonesia). Di antara banyak item yang ditentukan dalam RUU itu, itu berisi rencana pembentukan Otoritas Ibu Kota, badan khusus yang bertanggung jawab kepada ibu kota baru dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan baru ini memiliki kualitas seperti kementerian di mana pemegang jabatan akan ditunjuk oleh Presiden, tetapi dengan kemampuan pemerintahan khusus yang mirip dengan gubernur provinsi. Ini juga akan mengatur bagaimana Otoritas Ibu kota akan mengelola pendanaan, perpajakan, retribusi, dan asetnya.

Karena rencana itu diajukan di tengah masa jabatan kedua Joko Widodo sebagai presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengeluarkan amendemen undang-undang untuk menetapkan kembali kemampuan MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, (PPHN), mirip dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) orde baru. Ini untuk memberikan keamanan dan keberlanjutan proyek dan memastikan kelanjutannya setelah Joko Widodo tidak lagi di kursi kepresidenan.

Berdasarkan hasil survei KedaiKOPI pada Agustus 2019, 95.7% responden dari Jakarta menyatakan penolakannya terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pada tanggal 17 Januari 2022 dalam rapat panitia khusus, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan ibu kota negara baru akan bernama Nusantara.

Menyusul pelantikan Bambang Susantono sebagai kepala otorita, provinsi di seluruh negeri secara seremonial mengirim sebidang tanah dan air dari situs bersejarah atau budaya yang signifikan di provinsi masing-masing untuk menjadi bagian dari landasan dan sendi ibu kota baru untuk peletakan batu pertama. Kalimantan Tengah membawa potongan-potongan tanah dari sebuah bukit dimana Tjilik Riwut, seorang pahlawan nasional dari provinsi dan tokoh Dayak yang disegani, dikatakan sedang bermeditasi.

Kalimantan Timur membawa air dan tanah dari Kutai Lama, tempat sejarah kerajaan Kutai Kartanegara ditemukan. Maluku Utara membawa kombinasi tanah dan air dari empat kesultanan utama di Maluku, atau dikenal sebagai Maluku Kie Raha, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Provinsi Nusa Tenggara Timur mendatangkan tanah dari tujuh kabupaten di provinsi tersebut, sedangkan Bengkulu membawa tanah dari lokasi pengasingan Soekarno.

Kalimantan Selatan membawa air dan tanah dari bekas kediaman ulama terpandang di provinsi itu, Zainal Ilmi dan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Sulawesi Tenggara menyajikan tanah dan air dari situs sejarah Kesultanan Buton di Baubau. Jawa Timur juga melakukan hal serupa dari situs-situs bekas Kerajaan Majapahit.

Desain dan konstruksi 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan lomba desain ibu kota pada akhir tahun 2019. Kemudian dimenangkan oleh URBAN+ bertajuk  dan  secara resmi diumumkan pada 23 Desember 2019. Pemerintah berjanji untuk berkolaborasi dalam desain tim pemenang dengan tim peringkat kedua dan ketiga, serta desainer internasional, untuk mempertajam proses desain akhir hingga 2020. Desainer dari setidaknya tiga negara, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat telah menawarkan untuk terlibat dalam desain. Nama yang telah diusulkan sekitar tiga bulan sebelumnya, selaras dengan konsep utama pemenang.

Kota ini dirancang untuk keberlanjutan, menargetkan 80% mobilitas didukung oleh transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Dikelilingi oleh hutan Kalimantan, itu akan menarik semua energinya dari sumber terbarukan, mengalokasikan 10% dari wilayahnya untuk produksi pangan.

Konstruksi ditunda sampai setelah kampanye vaksinasi COVID-19 selesai pada Maret 2022.

Pada Maret 2022, Kementerian kembali menyelenggarakan kontes desain pada empat struktur, yaitu Istana Wakil Presiden, Kompleks Perkantoran Legislatif, Kompleks Perkantoran Kehakiman, dan Kompleks Ibadah Umum di samping Danau Pancasila.

Pemerintahan

Badan pemerintahan 

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Kepala Otorita 

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipilih dan dilantik oleh Presiden Indonesia dengan kedudukan pejabat setingkat menteri sehingga termasuk dalam anggota kabinet.

Berikut ini adalah daftar kepala otorita yang pernah menjabat sejak dibentuk pada 10 Maret 2022.

Wakil Kepala Otorita 

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipilih dan dilantik oleh Presiden Indonesia dengan kedudukan pejabat setingkat menteri sehingga termasuk dalam anggota kabinet.

Berikut ini adalah daftar wakil kepala otorita yang pernah menjabat sejak dibentuk pada 10 Maret 2022.

Geografi 

Nusantara terletak di pantai timur Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia. Kota ini berbatasan darat dengan provinsi Kalimantan Timur dan memiliki garis pantai di timur hingga Selat Makassar dan di selatan hingga Teluk Balikpapan. Kota ini memiliki lanskap berbukit dan sebelumnya merupakan hutan industri yang konsesinya dimiliki oleh Sukanto Tanoto.

Zonasi 

Nusantara meliputi area seluas 2.560 km2 (990 sq mi), terdiri dari 6.856 km2 (2.647 sq mi) ditetapkan sebagai wilayah pusat pemerintahan (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan),  sebagai daerah ibu kota (Kawasan Ibu Kota Negara), dan selebihnya sebagai daerah perluasan ibu kota (Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara). Wilayah metropolitan Nusantara akan mencakup kabupaten dan kota di sekitar Kalimantan Timur, seperti Balikpapan dan Samarinda.

Transportasi 
Untuk mencapai target 80% mobilitas yang didukung oleh transportasi non-pribadi, direncanakan jaringan transportasi umum yang luas di ibu kota baru. Kota ini menekankan pada pembangunan yang padat dan dapat dilalui dengan berjalan kaki dan akan dilayani oleh jaringan jalur bersepeda di seluruh kota, sistem metro yang terdiri dari dua jalur rel, sistem bus rapid transit, dan minibus otonom yang berfungsi sebagai layanan pengumpan.

Layanan kereta api akan menghubungkan ibu kota baru ke jalan tol yang ada di Kota Balikpapan. Sistem kereta api antarkota dan regional baru akan dibangun untuk menghubungkan ibu kota baru dengan kota-kota dan bandara tetangga yaitu Samarinda (Bandara Internasional Samarinda) dan Kota Balikpapan sebagai bagian dari rencana yang lebih besar untuk jaringan kereta api Trans Kalimantan yang menghubungkan seluruh sisi Pulau Kalimantan di Indonesia dengan layanan kereta api.

Bandar udara baru yang terletak di Penajam, akan berfungsi sebagai bandar udara internasional utama ke Nusantara. Sebuah jalan tol yang direncanakan akan dibangun menghubungkan kawasan pusat pemerintahan ke bandar udara, 47 km (29 mi) jauhnya. Itu juga akan dilayani oleh bandar udara tetangga yaitu Bandar Udara Internasional Samarinda yang berlokasi di Samarinda, kota tetangga ibu kota baru, dan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan.

Perayaan HUT ke-78 
Untuk pertama kalinya, otorita Ibu Kota Nusantara menggelar upacara pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, tanggal 17 Agustus 2023. Upacara ini dipimpin oleh Bambang Susantono, selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam rangkaian acara tersebut, TNI di lingkungan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman, mengibarkan bendera merah putih raksasa sepanjang 114 meter, sebagai bentuk semangat nasionalisme mengawal pembangunan IKN. Upacara perdana ini dilaksanakan sejak pukul 08.30 Waktu Indonesia Tengah, dan dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk perwakilan kementerian atau lembaga pemerintah pusat, TNI-Polri, unsur pemerintahan daerah sekitar wilayah Otorita IKN, tokoh adat, dan lainnya.

Lihat pula 
 Ibu kota Indonesia
 Otorita Ibu Kota Nusantara
 Wawasan Nusantara

Referensi

Pranala luar 
 
 

Ibu Kota Nusantara
Pemerintahan Indonesia
Sejarah Indonesia
Politik Indonesia
Provinsi di Indonesia
Kota di Indonesia
Daerah khusus di Indonesia
Ibu kota negara di Asia
Distrik dan teritori ibu kota negara
Tempat berpenduduk yang direncanakan
Ibu kota terencana