Perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perlanggaran hak asasi manusia yang harus segera ditanggulangi. Begitu banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik (pemukulan, penganiayaan, penjambakan dan bahkan pembunuhan dll), kekerasan seksual (pemerkosaan, ekploitasi seksual, perbudakan seksual, kehamilan paksa, perdagangan perempuan dan anak, pelecehan seksual, aborsi dll), kekerasan psikologis (ancaman, intimidasi, penyisihan, dll), dan kekerasan ekonomi (larangan bekerja, ekploitasi tenaga duanya, dll). Sedangkan korban kekerasan lainya atau siapapun yang tinggal dalam rumah tangga. Namun saat ini yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena gunung es yang tersembunyi rapat di balik dinding-dinding rumah dan sangat sulit mengungkapkan.[1]

Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam seluruh aspek hubungan antara manuisa, yaitu hubungan kekeluargaan dan dengan orang-orang terdekat lainnya (relasi personal), dalam hubungan kerja, maupun dalam menjalankan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan terjadi dimasyarakat baik di dalam situasi normal, maupun dalam situasi perang atau konflik bersenjata.

Dalam konsederan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga[2] dijelaskan bahwa kebanyakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perempuan yang harus mendapat perlindungan negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kerkerasn, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, perlunya Undang-undang Penghapusan Kekrasan Dalam Rumah Tangga disahkan karena sistem hukum yang ada dinilai bisa menjamin perlindungan terhadap korban kekrasan dalam rumah tangga.

Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan pada Ayat (2) menyatakan ”setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.[3] Selain itu, Pancasila dalam Sila Kedua menyatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab artinya bahwa setiap manusia melakukan segala tindakannya harus secara beradab, tidak boleh menyakiti antara satu dengan yang lain. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik menganalisi tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”. 

B.    Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Paper ini penulis membatasi pembahasannya dengan 1 (satu) rumusan masalah sebagai berikut:

·     Bagaimana perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga?

C.   Kajian Teori

1)     Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan hal melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.[4]

Menurut philups M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif[5] perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[6]

Pengertian perlindungan hukum dalam dalam konteks Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga Lainnya.[7]

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[8] Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.[9] Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat atau negara (The responsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana.[10]

Dari penjelasan diatas penulis dapat memberikan definisi bahwa yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu upaya perbuatan untuk melindungi manusia yang membutuhkan dan yang berhak pun pantas menerima perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku di Negara tersebut. Dan bentuk pelaksanaanya dapat dipaksakan dengan hukuman sanksi yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Berikut kerangka fikir yang dapat mengantarkan dalam pembahasan yang telah ditentukan ini disajikan dalam bentuk gambar:

2)     Teori Lingkaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Untuk memelihara kasus kekerasan terhadap isteri, teori lingkaran kekerasan dapat membantu kita mengerti mengapa perempuan yang dipukul seakan menyediakan diri untuk di “keras” i pasangannya. Lingkaran ini terdiri dari tiga fase:[11]

a.   Fase Munculnya Keterangan

Dalam tahap ini ada keterangan yang mungkin disebabkan percekcokan terus-menerus atau sikap “cuek” masing-masing atau kombinasi keduanya. Kadang-kadang muncul kekerasan kecil. Namun semua ini biasanya dianggap sebagai “bumbu” perkawinan. Ketegangan demi ketegangan selanjutnya berlaku begitu saja.

b.     Fase Pemukulan Akut

Tahap inilah yang kita baca dikoran-koran tentang kekerasan suami atas isteri. Kekerasan itu mungkin dengan meninju, menendang, menampar, mendorong, mencekik, atau bahkan menyerang dengan senjata. Kekerasan itu berhenti kalau si perempuan pergi dari rumah, atau si laki-laki sadar apa yang dia lakukan, atau salah seorang perlu dibawa ke rumah sakit. Setelah kekerasan itu terjadi perempuan akan merasakan ketegangan luar biasa. Dia mungkin pada awalnya shock, kaget, dan merasa kaku. Lalu, ketika mulai sadar ia merasa takut, jengkel dan tak berdaya.

Beberapa perempuan merasa demikian tertekan hingga mulai berfikir untuk membela diri bahkan beberapa perempuan berfikir untuk melarikan diri tapi biasanya seringkali tidak punya keberanian, namun beberapa punya keberanian dan kesempatan untuk melarikan diri.

c.      Fase Bulan Madu

Dalam tahap ini laki-laki seringkali menyesali tindakannya. Bentuknya biasanya berupa rayuan dan terjadi tidak akan melakukannya lagi. Bahkan tak jarang laki-laki sepenuhnya menunjukan sikap mesra dan istimewanya, seperti menghadiahkan sesuatu. Kalau sudah begitu, biasanya perempuan menjadi luluh dan memaafkannya. Karena ia masih berharap hal itu tidak akan terjadi lagi. Itulah sebabnya “mengapa perempuan tetap mememilih bertahan”. Dalam periode bulan madu ini perempuan merasakan cinta paling penuh.

Suasana ini menjadi semangat bagi perempuan yang mecemaskan dirinya, kegagalan perkawinannya, takut karena dia tidak punya keterampilan kerja, dan lain-lain. Tahap ini akhirnya pudar dan ketegangan muncul lagi, menyulut kekerasan, dan selanjutnya terjadi bulan madu kembali. Demikian seterusnya lingkaran kekerasan ini berputar jalin menjalin sepanjang waktu.

Untuk mengetahu karakteristik fase dari lingkaran di atas adalah:

1.     Semakin lama, semakin pendek waktu yang diperlukan dalam perputaran lingkaran ini. Mungkin pada awalnya memerlukan satu atau dua tahun untuk melalui ketiga tahap ini. Namun, sepuluh tahun kemudian hanya perlu waktu sebulan untuk merampungkan ketiga tahap itu. Jadi frekuensinya meningkat. 

2.     Semakin lama putaranya, semakin buruk kekerasan itu dialami perempuan. Mungkin awalnya hanya menampar dan mendorong, sekarang sepuluh tahun kemudian, menjadi mematahkan tulang atau menyerang dengan senjata.  

3.     Semakin lama, semakin pendek terjadinya tahap bulan madu. Mungkin awalnya laki-laki amat menyesal, minta maaf dan bersumpah tidak akan mengulanginya lagi, namun sepuluh tahun kemudian dia bahkan tidak lagi menampakan penyesalannya, dan ketegangan akan segera menyusul.

Melihat karakteristik ini, mudah ditebak betapa perasaan ketakutan, jengkel dan ketakberdayaan perempuan bertambah dari waktu kewaktu. Dia tidak pernah betul-betul sembuh dari penderitaan dan kesakitan akibat satu kekerasan, sebelum insiden lainnya dialaminya lagi. Akibat menumpuk karena menjadi korban secara berulang kali ini bisa mendorong perempuan nekat, misalnya membunuh atau bunuh diri. Oleh sebab itu, lingkaran kekerasan ini mesti diputuskan sedini mungkin, sebelum berakibat fatal. Ini dibuktikan bila masing-masing menyadari pola (lingkaran) kekerasan ini

BAB II

PEMBAHASAN

A.   Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[12]

Kekerasan (violence) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.10 Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain.[13]

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa tindakan fisik, tapi juga secara psikologis dan seksual. Jika tidak segera keluar dari situasi ini, risiko cedera serius, gangguan pada kesehatan, hingga kematian mengintai di depan mata. Dalam arti lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum.

Banyak pencetus terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diantaranya latar belakang kehidupan keluarga masing-masing dengan kebiasaan yang berbeda, harapan yang tidak terpenuhi, keyakinan dan agama masing-masing pihak, masalah ekonomi atau keuangan keluarga, perselingkuhan, penafsiran ajaran agama yang kurang tepat dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dalam keluarga sebagai pencetus kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Selain itu nilai dalam masyarakat juga masih sangat kuat menggariskan bahwa masalah dalam keluarga tidak boleh diketahui oleh pihak lain dan akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Selain itu keutuhan rumah tangga seringkali menjadi alasan untuk tidak membawa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini ke luar wilayah rumah tangga. Ketergantungan korban pada pelaku juga merupakan salah satu penyebab kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan.[14]

Biasanya yang menjadi korban kekerasan rumah tangga merupakan pihak perempuan atau pun istri, dan tidak jarang pula korban dari kekerasan rumah tangga adalah anak. Kekerasan rumah tangga masih dianggap hal yang tabu, dikarenakan kekerasan tersebut terjadi dalam sebuah ikatan yang sangat sakral yaitu rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut Fakhri Usmita dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksionis, mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasan yang unik, dimana pelaku dan korban adalah orang yang telah saling mengenal sebelum peristiwa kekerasan terjadi, dan seharusnya saling menyayangi. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang berupa pembunuhan atau penganiayaan berat.[15]

B.    Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah:[16] 1) Kekerasan fisik; 2) Kekerasan psikis; 3) Kekerasan seksual; atau 4) Penelantaran rumah tangga.

1)      Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjak- injakan, penendengan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (genital mutilation) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

2)     Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut. Pada umumnya kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal. 

3)     Kekerasan Seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan. 

4)     Penelantaran Rumah Tangga, yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaraan rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

C.   Asas-asas Pokok Dalam UU PKDRT

1)     Asas Penghormatan Hak Asasi Manusia

Tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun merupakan bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi manuisa. Setiap manusia dilahirkan sebagai pribadi yang merdeka dan melekat pada dirinya sebagai hak dasar yang tidak boleh orang lain. Perlakuan Udangundang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam konteks penegakan hukum, merupakan intrumen yuridis begi terjaminnya hak asasi manusia sebagai malkhluk yang terhormat dan bermartabat (human dignity).

2)     Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender

Tindakan kekerasan dalam konteks relasi personal lahir antara lain disebabkan oleh pola relasi kekuasaan yang timpang. Pola relasi semacam ini ketika tersosialisasi dan terkembangkan pada giliranya tercipta suatu sistem sosial yang tidak adil gender. Asas keadilan dan kesetaraan gender dalam implementasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan upaya negara dalam rangka menciptakan pola relasi personal dan sosial yang adil gender untuk mengeliminir lahirnya kekerasan dalam rumah tangga ataupun dalam penanganan korban dalam kekerasan yang juga harus memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

3)     Asas Nondiskriminasi

Asasi ini memberikan suatu jaminan bahwa dalam upaya penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga tidak mendasarkan pada perlakuan yang diskriminatif baik karena perbedaan jenis kelamin, status sosial, etnis, dan lainnya. Semua warga negara dihadapan hukum adalah sama baik hak dan kewajibannya. Perlakuan yang diskriminatif pada seseorang adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan Undang-udang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lahir justeru berangkat dari semangat untuk menegakan hak asasi manusia.

4)     Asas Perlindungan Terhadap Korban

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang kompleks dan perlu penagganan yang serius dan komprehensif. Asas perlidungan terhadap korban adalah upaya perlindungan terhadap hak-hak hukum korban sekaligus bisa dipahami dalam konteks pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. Artinya, sanksi hukuman pada lebih beroriebtasi pada upaya memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. Artinya, sanksi hukuman pada lebih berorientasi pada upaya memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, korban (biasanya perempuan) secara sosial cenderung disalahkan dan ini disebabkan oleh berbagai seteoratipe dan stigma sosial negatif yang melekat pada korban khususnya kaum perempuan.

D.   Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga tangga dapat terjadi dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : 

1)     Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh danjahat.

2)     Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan lakilaki dengan perempuan sehingga sering terjadi seduktif rape.

3)     Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horisantal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain. 

4)     Tingkat kontrol masyarakat (sosial control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

5)     Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

6)     Ketidakmampuan pelaku untuk menmgendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya. 

7)     Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan anga rape.[17]

E.    Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami

Secara yuridis, pengertian Perkawinan termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahhun 1974, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berlandaskan pada pengertian tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang bahagia artinya tercipta suasana yang nyaman, damai dan tentram. Di samping itu juga terjalin hubungan yang baik antara suami, isteri dan anak.”[18]

Awal terbentuknya rumah tangga adalah dengan adanya suatu perkawinan, Adapun lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga meliputi suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.[19]

Suami adalah sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang mempuyai kewajiban untuk memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir dapat berupa, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi isteri dan anaknya. Sedangkan nafkah batin dapat dikatakan bahwa sebagai orang tua wajib hukumnya melindungi anaknya, suami memperlakukan isteri dan anaknya dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan kekerasan terhadap isteri dan anaknya sehingga akan tercipta suasana batin yang tenang dalam rumah tangganya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Kekerasan terhadap isteri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya memberi peran yang penting kepada LPSK. Dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut:[20]

1)     LPSK merupakan lembaga mandiri berkedudukan di ibu kota negara RI dan dapat mempunyai perwakilan –perwakilan di daerah sesuai keperluan.

2)     LPSK bertanggungjawab menganani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK bertanggung jawab kepada Presiden, LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit dalam 1 tahun.

3)     Kenggotaan terdiri dari 7 (tujuh) orang berasal yang dari unsur professional yang mempunyai pengalaman di bidang hukum, HAM, akademisi dan sebagainya, masa jabatan anggota LPSK 5 tahun, anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan dapat diajukan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. LPSK terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota) dan anggota. 

4)     Sekretariat, yang membantu LPSK dalam pelaksanaan tugasnya.

Isteri merupakan bagian dari lingkup rumah tangga yang harus dilindungi dan disayangi khusunya oleh suami, bukan malah sebaliknya di mana sesuai dengan gambaran kekerasan dalam rumah tangga yang diatur oleh UU PKDRT, seorang suami dengan cara “menyeret istrinya ke dapur  lalu menyayat leher korban dengan menggunakan pisau dapur hingga meninggal,"Yang membuatnya miris, pelaku masih sempat membersihkan darah berceceran dari jasad korban. Setelah itu, pelaku membiarkan jasad istrinya tergeletak di ruang tengah rumah kontrakan. "Pelaku sempat membersihkan jasad korban dan membiarkannya di dalam rumah hingga akhirnya kasus tersebut terungkap”.[21] Sehingga perbuatan pelaku merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[22] Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam UU PKDRT termasuk kekerasan fisik yang mengakibatkan mati. 

Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang PKDRT adalah (1) perlindungan sementara; (2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) penyedian Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.[23] Mengingat kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, karena itu sesuai amanat undang-undang ini disediakan lembaga khusus, yakni RPK di instansi kepolisian dengan petugas khusus pula, polisi wanita (polwan), sehingga korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selama ini banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan akibat keengganan atau ketakutan korban melapor kepada aparat penegak hukum. Salah satu penyebab munculnya ketakutan atau keengganan korban tersebut adalah sikap pihak kepolisian yang cenderung interogatif, terkesan tidak melindungi korban, bahkan justru menyalahkan korban.

Dengan demikian undang-undang ini mengatur secara khusus (lex specialis) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa; (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.[24]

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum.

Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan, yang artinya sepanjang tidak diadukan oleh salah satu pihak yang menjadi korban KDRT, maka penegak hukum tidak dapat memprosesnya.

Referensi 
[1] Mardiyanto, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, makalah seminar Regional PSG STAIN Purwokerto-KPI Jawa Tengah, 2005.

[2] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cet.Ke. 1, Jakarta,  Sinar Grafika, 2005.

[3] Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (1)-ayat (2).

[4] W.J.S. Poerwadarminta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.60.

[5] Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

[6] Maria Alfons, 2010, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 18.

[7] Lembaran Negara No. 64 Tahun 2006, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

[8] Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

[9] Jeremy Bentham, 2006, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Penerbit Nusa media & Penerbit Nuansa: Bandung, hlm. 3..

[10] Stephen Schafer, 1968, The Victim and Criminal, Random House, New York, hlm.112.

[11] Ahmad Mukri Aji, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4 No. 2 (2017).

[12] Nini Anggraini, dkk., Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga, Padang,  Erka, 2019, hlm. 5.

[13] Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 283.

[14] Temmanengnga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Diakses pada tanggal 14 September 2023. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id). 

[15] Fakhri Usmita, Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni, vol. 2 (1), (2017) - https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(1).1391.

[16] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

[17] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2001, hlm.72.

[18] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[19] Moerti H. S, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 40.

[20] Bambang Waluyo,VIKTIMOLOGI, 2018 : Perlindungan Korban & Saksi, Sinar Grafika, Cet.6, Jakarta, hlm.99-100.

[21] https://news.republika.co.id/berita/s0v3t7484/kesal-diminta-uang-belanja-suami-di-cikarang-bunuh-istri, diakses Pada tanggal 14 September 2023, Pukul 22:17 WIB.

[22] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[23] Ibid.,

[24] Ibid.,

[1] Mardiyanto, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Merespon UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, makalah seminar Regional PSG STAIN Purwokerto-KPI Jawa Tengah, 2005.

[2] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cet.Ke. 1, Jakarta,  Sinar Grafika, 2005.

[3] Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (1)-ayat (2).

[4] W.J.S. Poerwadarminta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.60.

[5] Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

[6] Maria Alfons, 2010, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 18.

[7] Lembaran Negara No. 64 Tahun 2006, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

[8] Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

[9] Jeremy Bentham, 2006, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Penerbit Nusa media & Penerbit Nuansa: Bandung, hlm. 3..

[10] Stephen Schafer, 1968, The Victim and Criminal, Random House, New York, hlm.112.

[11] Ahmad Mukri Aji, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4 No. 2 (2017).

[12] Nini Anggraini, dkk., Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga, Padang,  Erka, 2019, hlm. 5.

[13] Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 283.

[14] Temmanengnga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Diakses pada tanggal 14 September 2023. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id). 

[15] Fakhri Usmita, Kekerasan Rumah Tangga; Suatu Tinjauan Interaksioni, vol. 2 (1), (2017) - https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(1).1391.

[16] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

[17] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2001, hlm.72.

[18] Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa, “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tannga (Perpsektif Sosiologi Hukum)”, Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 05. No. 2, Padang, 2021.

[19] Ibid.,Hlm. 125.

[20] Ibid.,Hlm. 126.

[21] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[22] Moerti H. S, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 40.

[23] Bambang Waluyo,VIKTIMOLOGI, 2018 : Perlindungan Korban & Saksi, Sinar Grafika, Cet.6, Jakarta, hlm.99-100.

[24] https://news.republika.co.id/berita/s0v3t7484/kesal-diminta-uang-belanja-suami-di-cikarang-bunuh-istri, diakses Pada tanggal 14 September 2023, Pukul 22:17 WIB.

[25] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[26] Ibid.,

[27] Ibid.,