Perang Rusia-Ukraina

Perang Rusia-Ukraina adalah perang berkelanjutan antara Rusia (bersama dengan pasukan separatis pro-Rusia) dan Ukraina. Konflik ini dimulai pada Februari 2014 setelah Revolusi Martabat Ukraina, dan awalnya berfokus pada status Krimea dan bagian dari Donbas, yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina. Delapan tahun pertama konflik termasuk aneksasi Krimea oleh Rusia (2014) dan perang di Donbas (2014–sekarang) antara Ukraina dan separatis yang didukung Rusia, serta insiden angkatan laut, perang siber, dan ketegangan politik. Menyusul pembangunan militer Rusia di perbatasan Rusia-Ukraina dari akhir 2021, konflik meluas secara signifikan ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Menyusul protes Euromaidan dan revolusi yang mengakibatkan tersingkirnya Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovich pada Februari 2014, kerusuhan pro-Rusia meletus di beberapa bagian Ukraina. Tentara Rusia tanpa lencana mengambil kendali posisi strategis dan infrastruktur di wilayah Ukraina Krimea, dan merebut Parlemen Krimea. Rusia menyelenggarakan referendum yang dikritik secara luas, yang hasilnya adalah agar Krimea bergabung dengan Rusia. Itu kemudian mencaplok Krimea. Pada April 2014, demonstrasi oleh kelompok pro-Rusia di wilayah Donbas Ukraina meningkat menjadi perang antara militer Ukraina dan separatis yang didukung Rusia dari republik Donetsk dan Lugansk yang dideklarasikan sepihak.

Pada Agustus 2014, kendaraan militer Rusia tanpa lencana melintasi perbatasan ke republik Donetsk. Perang yang tidak diumumkan dimulai antara pasukan Ukraina di satu sisi, dan separatis bercampur dengan pasukan Rusia di sisi lain, meskipun Rusia berusaha menyembunyikan keterlibatannya. Perang berakhir menjadi konflik statis, dengan upaya gencatan senjata yang berulang kali gagal. Pada 2015, perjanjian Minsk II ditandatangani oleh Rusia dan Ukraina, tetapi sejumlah perselisihan mencegahnya untuk diimplementasikan sepenuhnya. Pada 2019, 7% wilayah Ukraina diklasifikasikan oleh pemerintah Ukraina sebagai wilayah pendudukan sementara.

Pada tahun 2021 dan awal 2022, terdapat pembangunan militer besar Rusia di sekitar perbatasan Ukraina. NATO menuduh Rusia merencanakan invasi, yang dibantahnya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengkritik perluasan NATO sebagai ancaman bagi negaranya dan menuntut Ukraina dilarang bergabung dengan aliansi militer. Dia juga mengungkapkan pandangan iredentisme Rusia, mempertanyakan Ukraina hak untuk berdiri, dan menyatakan secara salah bahwa Ukraina diciptakan oleh Soviet Rusia. Pada 21 Februari 2022, Rusia secara resmi mengakui dua negara separatis yang memproklamirkan diri di Donbas, dan secara terbuka mengirim pasukan ke wilayah tersebut. Tiga hari kemudian, Rusia menginvasi Ukraina. Banyak komunitas internasional mengutuk Rusia atas tindakannya di Ukraina pasca-revolusioner, menuduhnya melanggar hukum internasional dan melanggar kedaulatan Ukraina. Banyak negara menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, individu Rusia, atau perusahaan, terutama setelah invasi 2022.

Latar belakang 
Pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev memindahkan Krimea, yang telah menjadi rumah bagi Armada Laut Hitam Rusia/Soviet, dari RSFS Rusia ke RSK Ukraina pada tahun 1954. Peristiwa ini dipandang sebagai "gerakan simbolis" yang tidak signifikan, karena kedua republik tersebut merupakan bagian dari Uni Soviet dan bertanggung jawab kepada pemerintah di Moskow. Otonomi Krimea didirikan kembali pada tahun 1991 setelah referendum, tepat sebelum pembubaran Uni Soviet.

Meskipun menjadi negara merdeka sejak tahun 1991, sebagai bekas republik Soviet, Ukraina telah dianggap oleh Rusia sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya. Iulian Chifu dan rekan penulisnya mengklaim bahwa sehubungan dengan Ukraina, Rusia mengejar versi modern dari Doktrin Brezhnev tentang "kedaulatan terbatas", yang menyatakan bahwa kedaulatan Ukraina tidak boleh lebih besar dari pada Pakta Warsawa sebelum runtuhnya lingkup pengaruh Soviet. Klaim ini didasarkan pada pernyataan para pemimpin Rusia bahwa kemungkinan integrasi Ukraina ke dalam NATO akan membahayakan keamanan nasional Rusia.

Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, baik Ukraina dan Rusia terus mempertahankan hubungan yang sangat dekat selama beberapa dekade. Pada saat yang sama, ada beberapa hal yang mencuat, yang paling penting persenjataan nuklir Ukraina yang signifikan, yang Ukraina setuju untuk ditinggalkan dalam Memorandum Budapest tentang Jaminan Keamanan (Desember 1994) dengan syarat bahwa Rusia (dan penandatangan lainnya) akan mengeluarkan jaminan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik Ukraina. Pada tahun 1999, Rusia adalah salah satu penandatangan Piagam untuk Keamanan Eropa, di mana ia "menegaskan kembali hak yang melekat pada setiap Negara yang berpartisipasi untuk bebas memilih atau mengubah pengaturan keamanannya, termasuk perjanjian aliansi, saat mereka berkembang".

Poin kedua adalah pembagian Armada Laut Hitam. Ukraina setuju untuk menyewakan sejumlah fasilitas angkatan laut termasuk yang ada di Sevastopol sehingga armada Laut Hitam Rusia dapat terus berpangkalan di sana bersama dengan angkatan laut Ukraina. Mulai tahun 1993, hingga 1990-an dan 2000-an, Ukraina dan Rusia terlibat dalam beberapa perselisihan gas. Pada tahun 2001, Ukraina, bersama dengan Georgia, Azerbaijan, dan Moldova, membentuk sebuah kelompok yang disebut GUAM Organisasi untuk Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi, yang dilihat oleh Rusia sebagai tantangan langsung ke CIS, kelompok perdagangan yang didominasi Rusia yang didirikan setelah runtuhnya Uni Soviet. Rusia semakin kesal dengan Revolusi Oranye tahun 2004, yang membuat Viktor Yuschenko yang pro-Eropa terpilih sebagai presiden, bukan Viktor Yanukovych yang pro-Rusia. Selain itu, Ukraina terus meningkatkan kerjasamanya dengan NATO, mengerahkan kontingen pasukan terbesar ketiga ke Irak pada tahun 2004, serta mendedikasikan pasukan penjaga perdamaian untuk misi NATO seperti pasukan ISAF di Afghanistan dan KFOR di Kosovo.

Yanukovych terpilih pada 2010 dan Rusia merasa bahwa banyak hubungan dengan Ukraina dapat diperbaiki. Sebelum ini, Ukraina belum memperbarui sewa fasilitas angkatan laut di Krimea, yang berarti bahwa pasukan Rusia harus meninggalkan Krimea pada tahun 2017. Namun, Yanukovych menandatangani kontrak baru dan memperluas kehadiran pasukan yang diizinkan serta mengizinkan pasukan untuk berlatih di Semenanjung Kerch. Banyak orang di Ukraina memandang perpanjangan itu sebagai inkonstitusional karena konstitusi Ukraina menyatakan bahwa tidak ada pasukan asing permanen yang ditempatkan di Ukraina setelah perjanjian Sevastopol berakhir. Yulia Tymoshenko, tokoh oposisi utama Yanukovych, dipenjara atas tuduhan yang disebut penganiayaan politik oleh pengamat internasional, yang menyebabkan ketidakpuasan lebih lanjut terhadap pemerintah. Pada November 2013, Viktor Yanukovych menolak menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa, sebuah perjanjian yang telah dikembangkan selama beberapa tahun dan yang sebelumnya telah disetujui Yanukovych. Yanukovych malah menyukai hubungan yang lebih dekat dengan Rusia.

Pada September 2013, Rusia memperingatkan bahwa jika Ukraina melanjutkan perjanjian perdagangan bebas yang direncanakan dengan Uni Eropa, itu akan menghadapi bencana keuangan dan kemungkinan runtuhnya negara. Sergey Glazyev, penasihat Presiden Vladimir Putin, mengatakan, "Pihak berwenang Ukraina membuat kesalahan besar jika mereka berpikir bahwa reaksi Rusia akan menjadi netral dalam beberapa tahun dari sekarang. Ini tidak akan terjadi." Rusia telah memberlakukan pembatasan impor pada produk Ukraina tertentu dan Glazyev tidak mengesampingkan sanksi lebih lanjut jika perjanjian itu ditandatangani. Glazyev mengizinkan kemungkinan munculnya gerakan separatis di timur dan selatan Ukraina yang berbahasa Rusia. Dia bersikeras bahwa, jika Ukraina menandatangani perjanjian, itu akan melanggar perjanjian bilateral tentang kemitraan strategis dan persahabatan dengan Rusia yang menggambarkan perbatasan negara. Rusia tidak akan lagi menjamin status Ukraina sebagai negara dan mungkin dapat melakukan intervensi jika wilayah pro-Rusia di negara itu mengajukan banding langsung ke Rusia.

Euromaidan dan Anti-Maidan 

Setelah berbulan-bulan protes sebagai bagian dari gerakan Euromaidan, pada 21 Februari 2014, Yanukovych dan para pemimpin oposisi parlemen menandatangani kesepakatan penyelesaian yang menyerukan pemilihan awal. Keesokan harinya, Yanukovych melarikan diri dari ibu kota menjelang pemungutan suara pemakzulan yang melucuti kekuasaannya sebagai presiden. Pada 27 Februari, pemerintah sementara dibentuk dan pemilihan presiden awal dijadwalkan. Hari berikutnya, Yanukovych muncul kembali di Rusia dan dalam konferensi pers menyatakan bahwa dia tetap menjabat sebagai presiden Ukraina, sama seperti Rusia memulai kampanye militer terbuka di Krimea.

Para pemimpin wilayah timur Ukraina yang berbahasa Rusia menyatakan kesetiaan yang berkelanjutan kepada Yanukovych, yang menyebabkan kerusuhan pro-Rusia di Ukraina 2014.

Pada 23 Februari, parlemen mengadopsi undang-undang untuk mencabut undang-undang 2012 yang memberikan status resmi bahasa Rusia. RUU itu tidak disahkan, namun proposal tersebut memicu reaksi negatif di wilayah berbahasa Rusia di Ukraina, yang diintensifkan oleh media Rusia yang mengatakan bahwa populasi etnis Rusia berada dalam bahaya.

Sementara itu, pada pagi hari tanggal 27 Februari, unit polisi khusus Berkut dari Krimea dan wilayah lain di Ukraina, yang telah dibubarkan pada tanggal 25 Februari, merebut pos pemeriksaan di Tanah Genting Perekop dan semenanjung Chonhar. Menurut anggota parlemen Ukraina Hennadiy Moskal, mantan kepala polisi Krimea, Berkut memiliki pengangkut personel lapis baja, peluncur granat, senapan serbu, senapan mesin, dan senjata lainnya. Sejak itu, mereka telah mengendalikan semua lalu lintas darat antara Krimea dan kontinental Ukraina.

Pada 7 Februari 2014, sebuah audio yang bocor mengungkapkan bahwa Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Eropa dan Eurasia, Victoria Nuland di Kyiv, sedang mempertimbangkan pembentukan pemerintahan Ukraina berikutnya. Nuland mengatakan kepada Duta Besar Amerika Serikat, Geoffrey Pyatt bahwa dia tidak berpikir Vitaly Klitschko harus berada dalam pemerintahan baru. Klip audio pertama kali diposting di Twitter oleh Dmitry Loskutov, seorang ajudan Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogozin.

Pembiayaan Rusia untuk milisi dan rekaman Glazyev 
Pada bulan Agustus 2016, Dinas Keamanan Ukraina (SBU) menerbitkan gelombang pertama penyadapan telepon dari tahun 2014 oleh Sergey Glazyev (penasihat presiden Rusia), Konstantin Zatulin, dan orang lain di mana mereka membahas pendanaan rahasia aktivis pro-Rusia di Ukraina Timur, pendudukan gedung-gedung pemerintahan dan tindakan-tindakan lain yang pada waktunya menimbulkan konflik bersenjata. Glazyev menolak untuk menyangkal keaslian penyadapan, sementara Zatulin menegaskan bahwa itu nyata tetapi "diambil di luar konteks". Kumpulan lebih lanjut disajikan sebagai bukti selama proses pidana terhadap mantan presiden Yanukovych di pengadilan Obolon Kyiv antara 2017 dan 2018.

Pada awal Februari 2014, Glazyev memberikan instruksi langsung kepada berbagai partai pro-Rusia di Ukraina untuk memicu kerusuhan di Donetsk, Kharkiv, Zaporizhia, dan Odessa. Glazyev menginstruksikan berbagai aktor pro-Rusia tentang perlunya mengambil alih kantor pemerintahan lokal, apa yang harus dilakukan setelah mereka diambil alih, bagaimana merumuskan tuntutan mereka dan membuat berbagai janji tentang dukungan dari Rusia, termasuk "mengirim orang-orang kita".

Dalam panggilan lebih lanjut yang direkam pada bulan Februari dan Maret 2014, Glazyev menunjukkan bahwa "semenanjung 'tidak memiliki listrik, air, atau gas sendiri" dan solusi "cepat dan efektif" akan ekspansi ke utara. Menurut wartawan Ukraina, ini menunjukkan bahwa rencana intervensi militer di Donbass untuk membentuk negara boneka Novorossiya yang dikendalikan Rusia untuk memastikan pasokan ke Krimea yang dicaplok telah dibahas jauh sebelum konflik benar-benar dimulai pada bulan April. Beberapa juga menunjukkan kesamaan wilayah Novorossiya yang direncanakan dengan proyek singkat sebelumnya dari Republik Otonomi Ukraina Tenggara yang diusulkan secara singkat pada tahun 2004 oleh politisi pro-Rusia di Ukraina.
Pada tanggal 4 Maret 2014, perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin menyerahkan fotokopi surat yang ditandatangani oleh Viktor Yanukovych pada tanggal 1 Maret 2014, meminta agar Presiden Rusia, Vladimir Putin menggunakan angkatan bersenjata Rusia untuk "memulihkan supremasi hukum, perdamaian, ketertiban, stabilitas dan perlindungan penduduk Ukraina". Kedua majelis parlemen Rusia memberikan suara pada 1 Maret untuk memberikan Presiden Putin hak untuk menggunakan pasukan Rusia di Krimea. Pada 24 Juni, Vladimir Putin meminta parlemen Rusia untuk membatalkan resolusi tentang penggunaan pasukan Rusia di Ukraina. Hari berikutnya Dewan Federasi memutuskan untuk mencabut keputusan sebelumnya, menjadikannya ilegal untuk menggunakan pasukan militer terorganisir Rusia di Ukraina.

Pangkalan Rusia di Krimea 
Pada awal konflik, Rusia memiliki sekitar 12.000 personel militer di Armada Laut Hitam, yang terletak di beberapa tempat di seluruh semenanjung Krimea seperti Sevastopol, Kacha, Hvardiiske, Simferopol Raion, Sarych dan beberapa lainnya. Disposisi angkatan bersenjata Rusia di Krimea tidak diungkapkan secara jelas kepada publik yang menyebabkan beberapa insiden seperti konflik di dekat mercusuar tanjung Sarych tahun 2005. Kehadiran Rusia diizinkan oleh perjanjian pangkalan dan transit dengan Ukraina. Menurut perjanjian, komponen militer Rusia di Krimea dibatasi, termasuk maksimum 25.000 tentara, persyaratan untuk menghormati kedaulatan Ukraina, menghormati undang-undangnya dan tidak ikut campur dalam urusan internal negara, dan menunjukkan "kartu identitas militer" mereka. ketika melintasi perbatasan internasional dan operasi mereka di luar lokasi penempatan yang ditentukan hanya diizinkan setelah berkoordinasi dengan badan-badan yang kompeten dari Ukraina. Di awal konflik, perjanjian batas pasukan yang cukup besar memungkinkan Rusia untuk secara signifikan memperkuat kehadiran militernya dengan kedok masalah keamanan yang masuk akal, mengerahkan pasukan khusus dan kemampuan lain yang diperlukan untuk melakukan operasi di Krimea.

Menurut perjanjian asli tentang divisi Armada Laut Hitam Soviet yang ditandatangani pada tahun 1997, Federasi Rusia diizinkan memiliki pangkalan militernya di Krimea hingga 2017, setelah itu ia harus mengevakuasi semua unit militernya termasuk bagian dari Armada Laut Hitam keluar dari Republik Otonomi Krimea dan Sevastopol. Sebuah proyek konstruksi Rusia untuk kembali ke armada di Novorossiysk diluncurkan pada tahun 2005 dan diharapkan akan selesai sepenuhnya pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2010, proyek tersebut menghadapi pemotongan anggaran besar dan penundaan konstruksi. Pada tanggal 21 April 2010, mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menandatangani kesepakatan baru yang dikenal sebagai Pakta Kharkiv memperpanjang masa tinggal sampai 2042 dengan opsi untuk memperbarui dan sebagai imbalannya menerima beberapa diskon pada gas yang dikirim dari Federasi Rusia. Pakta Kharkiv lebih merupakan pembaruan dari beberapa perjanjian mendasar yang ditandatangani pada 1990-an antara perdana menteri kedua negara Viktor Chernomyrdin (Rusia) dan Pavlo Lazarenko (Ukraina) dan presiden Boris Yeltsin (Rusia) dan Leonid Kuchma (Ukraina). Konstitusi Ukraina, sementara memiliki larangan umum penyebaran pangkalan asing di tanah negara, awalnya juga memiliki ketentuan transisi, yang memungkinkan penggunaan pangkalan militer yang ada di wilayah Ukraina untuk sementara penempatan formasi militer asing. Hal ini memungkinkan militer Rusia untuk tetap bermarkas di Krimea sebagai "pangkalan militer yang ada". Ketentuan konstitusional tentang "pangkalan yang sudah ada sebelumnya" dicabut pada 2019, tetapi pada saat itu Rusia telah mencaplok Krimea dan menarik diri dari perjanjian pangkalan secara sepihak.

Sejarah

Aneksasi Krimea 

Keputusan Rusia untuk mencaplok Krimea dibuat pada 20 Februari 2014. Pada 22 dan 23 Februari, pasukan Rusia dan pasukan khusus mulai bergerak ke Krimea melalui Novorossiysk. Pada 27 Februari, pasukan Rusia tanpa lencana mulai menguasai Semenanjung Krimea. Mereka mengambil posisi strategis dan merebut Parlemen Krimea, mengibarkan bendera Rusia. Pos pemeriksaan keamanan digunakan untuk memisahkan Semenanjung Krimea dari wilayah Ukraina lainnya dan untuk membatasi pergerakan di dalam wilayah tersebut. Pada hari-hari berikutnya, tentara Rusia mengamankan bandara utama dan pusat komunikasi. Selain itu, penggunaan perang siber menyebabkan situs web yang terkait dengan situs web resmi Pemerintah Ukraina, media berita, serta media sosial ditutup. Serangan dunia maya juga melumpuhkan atau memperoleh akses ke ponsel pejabat Ukraina dan anggota parlemen selama beberapa hari ke depan, yang selanjutnya memutuskan jalur komunikasi.

Pada 1 Maret, legislatif Rusia menyetujui penggunaan angkatan bersenjata, yang menyebabkan masuknya pasukan Rusia dan perangkat keras militer ke semenanjung. Pada hari-hari berikutnya, semua pangkalan dan instalasi militer Ukraina yang tersisa dikepung dan dikepung, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Selatan. Setelah Rusia secara resmi mencaplok semenanjung pada 18 Maret, pangkalan militer dan kapal Ukraina diserbu oleh pasukan Rusia. Pada 24 Maret, Ukraina memerintahkan pasukan untuk mundur; pada 30 Maret, semua pasukan Ukraina telah meninggalkan semenanjung.

Pada 15 April, parlemen Ukraina mendeklarasikan Krimea sebagai wilayah yang diduduki sementara oleh Rusia. Setelah aneksasi, pemerintah Rusia meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dan memanfaatkan ancaman nuklir untuk memperkuat status quo baru di lapangan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa satuan tugas militer Rusia akan dibentuk di Krimea. Pada bulan November, NATO menyatakan bahwa mereka percaya Rusia mengerahkan senjata berkemampuan nuklir ke Krimea.

Pada bulan Desember 2014, Layanan Penjaga Perbatasan Ukraina mengumumkan bahwa pasukan Rusia telah mulai menarik diri dari wilayah Oblast Kherson. Pasukan Rusia menduduki bagian Gosong Arabat dan beberapa pulau di sekitar Syvash, yang secara geografis merupakan bagian dari Krimea tetapi secara administratif merupakan bagian dari Oblast Kherson. Desa Strilkove, yang merupakan bagian dari Henichesk Raion, diduduki oleh pasukan Rusia; desa ini memiliki pusat distribusi gas yang penting. Pasukan Rusia menyatakan mereka mengambil alih pusat distribusi gas untuk mencegah serangan teroris. Kemudian, pasukan Rusia mundur dari Kherson selatan tetapi terus menduduki pusat distribusi gas di luar Strikove. Penarikan diri dari Kherson mengakhiri hampir 10 bulan pendudukan Rusia di wilayah tersebut. Penjaga perbatasan Ukraina menyatakan bahwa daerah di bawah pendudukan Rusia harus diperiksa untuk ranjau sebelum mereka dapat kembali ke posisi mereka.

Andrey Illarionov, mantan penasihat ekonomi Vladimir Putin, mengatakan dalam pidatonya di NATO pada 31 Mei 2014, bahwa beberapa teknologi yang digunakan selama Perang Rusia-Georgia telah diperbarui dan digunakan lagi di Ukraina. Menurut Illarionov, sejak operasi militer Rusia di Krimea dimulai pada 20 Februari 2014, propaganda Rusia tidak dapat membantah bahwa serangan Rusia adalah akibat dari protes Euromaidan. Illarionov mengatakan bahwa perang di Ukraina tidak terjadi "secara tiba-tiba", tetapi telah direncanakan sebelumnya dan bahwa persiapannya dimulai pada awal tahun 2003. Dia kemudian menyatakan bahwa salah satu rencana Rusia adalah perang dengan Ukraina pada tahun 2015 setelah pemilu pemilihan presiden, tetapi protes Euromaidan mempercepat konfrontasi.

Perang di Donbass (2014-2015)

Kerusuhan pro-Rusia 

Protes awal di Ukraina selatan dan timur sebagian besar merupakan ekspresi asli ketidakpuasan dengan pemerintah Ukraina yang baru. Keterlibatan Rusia pada tahap ini terbatas pada menyuarakan dukungan untuk demonstrasi, dan munculnya separatis di Donetsk dan Lugansk dimulai sebagai kelompok pinggiran kecil dari pengunjuk rasa, independen dari kontrol Rusia. Rusia akan terus mengambil keuntungan dari ini, bagaimanapun, untuk meluncurkan kampanye politik dan militer yang terkoordinasi melawan Ukraina, sebagai bagian dari Perang Rusia-Ukraina yang lebih luas. Presiden Rusia, Vladimir Putin memberikan legitimasi kepada gerakan separatis yang baru lahir ketika ia menggambarkan Donbass sebagai bagian dari wilayah bersejarah "Rusia Baru" (Novorossiya), dan mengeluarkan pernyataan kebingungan tentang bagaimana wilayah tersebut pernah menjadi bagian dari Ukraina pada tahun 1922 dengan pendirian Republik Sosialis Soviet Ukraina. Ketika pihak berwenang Ukraina menindak protes pro-Rusia dan menangkap para pemimpin separatis lokal pada awal Maret, ini digantikan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan dinas keamanan Rusia dan kepentingan dalam bisnis Rusia, mungkin atas perintah intelijen Rusia. Pada April 2014, warga Rusia telah menguasai gerakan separatis, dan didukung oleh sukarelawan dan material dari Rusia, termasuk militan Chechnya dan Cossack. Menurut komandan pemberontak DPR Igor Girkin, tanpa dukungan ini pada bulan April, gerakan itu akan gagal, seperti yang terjadi di Kharkiv dan Odessa. Referendum yang disengketakan tentang status Oblast Donetsk diadakan pada 11 Mei.

Demonstrasi ini, yang mengikuti pencaplokan Krimea oleh Federasi Rusia, dan yang merupakan bagian dari kelompok yang lebih luas dari protes pro-Rusia di seluruh Ukraina selatan dan timur, meningkat menjadi konflik bersenjata antara pasukan separatis yang didukung Rusia mendeklarasikan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (masing-masing DPR dan LPR), dan pemerintah Ukraina. SBU mengklaim komandan utama gerakan pemberontak selama awal konflik, termasuk Igor Strelkov dan Igor Bezler adalah agen Rusia. Perdana menteri Republik Rakyat Donetsk dari Mei hingga Agustus 2014 adalah warga negara Rusia. Sejak Agustus 2014 semua posisi teratas di Donetsk dan Lugansk telah dipegang oleh warga negara Ukraina. Relawan Rusia dilaporkan terdiri dari 15% hingga 80% dari kombatan, dengan banyak yang mengaku mantan personel militer. Rekrutmen pemberontak Donbass dilakukan secara terbuka di kota-kota Rusia menggunakan fasilitas swasta atau voyenkomat, sebagaimana dikonfirmasi oleh sejumlah media Rusia.

Keadaan ekonomi dan material di Donbass tidak menghasilkan kondisi yang diperlukan atau cukup untuk konflik bersenjata yang berakar secara lokal dan didorong secara internal. Peran intervensi militer Kremlin sangat penting untuk dimulainya permusuhan.

Maret-Juli 2014 

Pada akhir Maret, Rusia melanjutkan pembangunan pasukan militer di dekat perbatasan timur Ukraina, mencapai 30–40.000 tentara pada bulan April. Pengerahan itu kemungkinan digunakan untuk mengancam eskalasi dan menghalangi tanggapan Ukraina terhadap peristiwa yang sedang berlangsung. Kekhawatiran diungkapkan bahwa Rusia mungkin sekali lagi mempersiapkan serangan ke Ukraina setelah aneksasi Krimea. Ancaman ini memaksa Ukraina untuk mengalihkan pengerahan pasukan ke perbatasannya, bukan ke zona konflik.

Pada bulan April, konflik bersenjata dimulai di Ukraina timur antara pasukan separatis yang didukung Rusia dan pemerintah Ukraina. Separatis mendeklarasikan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Sejak 6 April, Militan menduduki gedung-gedung pemerintah di banyak kota, serta menguasai perlintasan perbatasan ke Rusia, pusat transportasi, pusat penyiaran, dan infrastruktur strategis lainnya. Dihadapkan dengan perluasan kontrol teritorial separatis yang berkelanjutan, pada tanggal 15 April pemerintah sementara Ukraina meluncurkan "Operasi Anti-Teroris", namun militer dan layanan keamanan Ukraina kurang siap dan tidak berada dalam posisi yang tepat dan operasi dengan cepat terhenti. Pada akhir April, Pemerintah Ukraina mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki kendali penuh atas provinsi Donetsk dan Lugansk, dalam "siaga tempur penuh" terhadap kemungkinan invasi Rusia dan pemulihan wajib militer ke angkatan bersenjata. Sampai Mei, kampanye Ukraina difokuskan untuk menahan separatis dengan mengamankan posisi kunci di sekitar zona ETO untuk menempatkan militer untuk serangan yang menentukan terhadap kantong pemberontak setelah mobilisasi nasional Ukraina selesai.

Ketika konflik antara separatis dan pemerintah Ukraina meningkat pada bulan Mei, Rusia mulai menggunakan "pendekatan hibrida", mengerahkan kombinasi taktik disinformasi, pejuang tidak teratur, pasukan reguler Rusia, dan dukungan militer konvensional untuk mendukung separatis dan mengacaukan wilayah Donbass. Pertempuran Bandara Donetsk Pertama setelah pemilihan presiden Ukraina menandai titik balik dalam konflik; itu adalah pertempuran pertama antara separatis dan pemerintah Ukraina yang melibatkan sejumlah besar sukarelawan Rusia. Menurut pemerintah Ukraina, pada puncak konflik pada musim panas 2014, paramiliter Rusia dilaporkan berjumlah antara 15% hingga 80% dari kombatan. Dari Juni, Rusia mengalirkan senjata, baju besi, dan amunisi ke pasukan separatis.

Pada akhir Juli, mereka mendorong ke kota-kota Donetsk dan Lugansk, untuk memotong rute pasokan antara keduanya, mengisolasi Donetsk dan berpikir untuk memulihkan kendali perbatasan Rusia-Ukraina. Pada tanggal 28 Juli, ketinggian strategis Savur-Mohyla berada di bawah kendali Ukraina, bersama dengan kota Debaltseve yang merupakan pusat kereta api yang penting. Keberhasilan operasional pasukan Ukraina ini mengancam keberadaan negara bagian DPR dan LPR yang didukung Rusia, mendorong penembakan artileri lintas batas Rusia yang ditargetkan terhadap pasukan Ukraina yang maju di tanah mereka sendiri, mulai pertengahan Juli dan seterusnya.

Pejabat Amerika dan Ukraina mengatakan mereka memiliki bukti campur tangan Rusia di Ukraina, termasuk komunikasi yang dicegat antara pejabat Rusia dan pemberontak Donbass.

Media Ukraina menggambarkan militan pro-Rusia yang terorganisir dengan baik dan bersenjata lengkap mirip dengan yang menduduki wilayah Krimea selama krisis Krimea. Mantan Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Laksamana Ihor Kabanenko, mengatakan bahwa para militan adalah unit pengintai dan sabotase militer Rusia. Arsen Avakov menyatakan bahwa para militan di Krasnyi Lyman menggunakan senapan serbu seri AK-101 buatan Rusia yang dilengkapi dengan peluncur granat, dan senjata semacam itu hanya dikeluarkan di Federasi Rusia. "Pemerintah Ukraina sedang mempertimbangkan fakta hari ini sebagai manifestasi dari agresi eksternal oleh Rusia," kata Avakov. Militan di Sloviansk tiba dengan truk militer tanpa plat nomor. Seorang reporter dari Novaya Gazeta Rusia, setelah mengunjungi posisi artileri separatis di Avdeyevka, menulis bahwa menurutnya "tidak mungkin meriam ditangani oleh sukarelawan" karena mereka membutuhkan tim yang terlatih dan berpengalaman, termasuk pengamat dan ahli penyesuaian.

Agustus-September 2014 

Setelah serangkaian kekalahan militer dan kemunduran bagi separatis Donetsk dan Lugansk, yang bersatu di bawah bendera "Novorossiya", istilah yang digunakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menggambarkan Ukraina tenggara, Rusia mengirim apa yang disebutnya "konvoi kemanusiaan" truk melintasi perbatasan Rusia-Ukraina pada pertengahan Agustus 2014. Ukraina bereaksi terhadap langkah tersebut dengan menyebutnya sebagai "invasi langsung". Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina menerbitkan laporan tentang jumlah dan isi konvoi ini, mengklaim bahwa mereka tiba hampir setiap hari di bulan November (hingga 9 konvoi pada 30 November) dan isinya terutama senjata dan amunisi. Pada awal Agustus, menurut Igor Strelkov, prajurit Rusia, yang seharusnya "berlibur" dari tentara, mulai tiba di Donbass.

Pada Agustus 2014, "Operasi Anti-Teroris" Ukraina mampu mengecilkan wilayah di bawah kendali pasukan pro-Rusia, dan nyaris merebut kembali kendali perbatasan Rusia-Ukraina. Igor Girkin mendesak intervensi militer Rusia, dan mengatakan bahwa pengalaman tempur pasukannya yang tidak teratur, bersama dengan kesulitan perekrutan di antara penduduk lokal di Oblast Donetsk telah menyebabkan kemunduran. Dia berbicara kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, mengatakan bahwa: "Kalah dalam perang ini di wilayah yang oleh Presiden Vladimir Putin secara pribadi dinamai Rusia Baru akan mengancam kekuatan Kremlin dan, secara pribadi, kekuatan presiden". Menanggapi situasi yang memburuk di Donbass, Rusia meninggalkan pendekatan hibridanya, dan memulai invasi konvensional ke wilayah tersebut. Tanda pertama invasi ini adalah 25 Agustus 2014 penangkapan sekelompok pasukan terjun payung Rusia yang sedang aktif bertugas di wilayah Ukraina oleh dinas keamanan Ukraina (SBU). Menurut perkiraan Nikolai Mitrokhin, pada pertengahan Agustus 2014 selama Pertempuran Ilovaisk, ada antara 20.000 dan 25.000 tentara bertempur di Donbass di pihak separatis, dan hanya antara 40% dan 45% adalah "penduduk lokal".

Pada 24 Agustus 2014, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyebut operasi anti-teroris (ATO) sebagai "Perang Patriotik 2014" Ukraina dan perang melawan "agresi eksternal". Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut konflik tersebut sebagai invasi pada 27 Agustus 2014. Pada hari yang sama, Amvrosiivka diduduki oleh pasukan terjun payung Rusia, didukung oleh 250 kendaraan lapis baja dan artileri. Sepuluh pasukan terjun payung Rusia dari Resimen Lintas Udara Pengawal ke-331, unit militer 71211 dari Kostroma, ditangkap di Dzerkalne hari itu, sebuah desa dekat Amvrosiivka, 20 kilometer (12 mil) dari perbatasan, setelah kendaraan lapis baja mereka dihantam artileri Ukraina. Pada tanggal 25 Agustus, Dinas Keamanan Ukraina melaporkan tentang pasukan terjun payung yang ditangkap, mengklaim bahwa mereka telah melintasi perbatasan Ukraina pada malam tanggal 23 Agustus. SBU juga merilis foto dan nama mereka. Keesokan harinya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa mereka telah melintasi perbatasan "secara tidak sengaja".

Pada tanggal 25 Agustus, sebuah kolom tank Rusia dan kendaraan militer dilaporkan telah menyeberang ke Ukraina di tenggara, dekat kota Novoazovsk yang terletak di pantai laut Azov, dan menuju Mariupol yang dikuasai Ukraina, di daerah yang tidak melihat kehadiran pro-Rusia selama berminggu-minggu. Penyelidikan Bellingcat mengungkapkan beberapa detail dari operasi ini. Pasukan Rusia merebut kota Novoazovsk. dan tentara Rusia mulai menangkap dan mendeportasi ke lokasi yang tidak diketahui semua orang Ukraina yang tidak memiliki alamat yang terdaftar di dalam kota. Protes anti-perang pro-Ukraina terjadi di Mariupol yang diancam oleh pasukan Rusia. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi tersebut.

Divisi Serangan Udara Pengawal ke-76 yang berbasis di Pskov diduga memasuki wilayah Ukraina pada bulan Agustus dan terlibat dalam pertempuran di dekat Lugansk, menyebabkan 80 orang tewas. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa mereka telah menyita dua unit kendaraan lapis baja di dekat kota Lugansk, dan melaporkan tentang tiga tank dan dua kendaraan lapis baja pasukan pro-Rusia lainnya yang dihancurkan di wilayah lain. Pemerintah Rusia membantah pertempuran itu terjadi tetapi pada 18 Agustus, Divisi Serangan Udara Pengawal ke-76 dianugerahi Order of Suvorov, salah satu penghargaan tertinggi Rusia, oleh menteri pertahanan Rusia, Sergey Shoygu atas "penyelesaian misi militer yang berhasil" dan "keberanian dan kepahlawanan". Media Rusia menyoroti bahwa medali tersebut diberikan secara eksklusif untuk operasi tempur dan melaporkan bahwa sejumlah besar tentara dari divisi ini telah tewas di Ukraina hanya beberapa hari sebelumnya, tetapi penguburan mereka dilakukan secara rahasia. Beberapa media Rusia, seperti Pskovskaya Guberniya, melaporkan bahwa pasukan terjun payung Rusia mungkin telah terbunuh di Ukraina. Wartawan melakukan perjalanan ke Pskov, lokasi pemakaman tentara yang dilaporkan, untuk menyelidiki. Beberapa wartawan mengatakan mereka telah diserang atau diancam di sana, dan penyerang menghapus beberapa kartu memori kamera. Pskovskaya Guberniya mengungkapkan transkrip percakapan telepon antara tentara Rusia yang dirawat di rumah sakit Pskov untuk luka yang diterima saat berperang di Ukraina. Para prajurit mengungkapkan bahwa mereka dikirim ke perang, tetapi diberitahu oleh perwira mereka bahwa mereka akan "berlatih".

Pembicara majelis tinggi parlemen Rusia dan saluran televisi negara Rusia mengakui bahwa tentara Rusia memasuki Ukraina, tetapi menyebut mereka sebagai "sukarelawan". Seorang reporter untuk Novaya Gazeta, sebuah surat kabar oposisi di Rusia, menyatakan bahwa pimpinan militer Rusia membayar tentara untuk mengundurkan diri dari tugas mereka dan berperang di Ukraina pada awal musim panas 2014, dan kemudian mulai memerintahkan tentara ke Ukraina. Wartawan ini menyebutkan pengetahuan tentang setidaknya satu kasus ketika tentara yang menolak diancam dengan penuntutan. Anggota parlemen oposisi Rusia Lev Shlosberg membuat pernyataan serupa, meskipun dia mengatakan kombatan dari negaranya adalah "pasukan Rusia biasa", yang menyamar sebagai unit DPR dan LPR. Pada awal September 2014, saluran televisi milik negara Rusia melaporkan pemakaman tentara Rusia yang tewas di Ukraina selama perang di Donbass, tetapi menggambarkan mereka sebagai "sukarelawan" yang berjuang untuk "dunia Rusia". Valentina Matviyenko, seorang politisi top di partai berkuasa Rusia Bersatu, juga memuji "sukarelawan" yang berjuang di "bangsa persaudaraan kita", mengacu pada Ukraina. Televisi pemerintah Rusia untuk pertama kalinya menayangkan pemakaman seorang tentara yang tewas dalam pertempuran di Ukraina timur. Stasiun TV milik negara Channel One menayangkan pemakaman penerjun payung Anatoly Travkin di kota Kostroma, Rusia tengah. Penyiar itu mengatakan Travkin belum memberi tahu istri atau komandannya tentang keputusannya untuk berperang bersama pemberontak pro-Rusia yang memerangi pasukan pemerintah. "Secara resmi dia baru saja cuti", kata pembaca berita.

Serangan Mariupol 
Pada 3 September 2014, tim Sky News memfilmkan sekelompok pasukan di dekat Novoazovsk yang mengenakan perlengkapan tempur modern khas unit Rusia dan bepergian dengan kendaraan militer baru dengan pelat nomor dan tanda lainnya dihilangkan. Spesialis yang dikonsultasikan oleh wartawan mengidentifikasi bagian dari peralatan (seragam, senapan) seperti yang saat ini digunakan oleh pasukan darat dan pasukan terjun payung Rusia.

Juga pada, 3 September, Presiden Ukraina Poroshenko mengatakan dia telah mencapai kesepakatan "gencatan senjata permanen" dengan Presiden Rusia Putin. Rusia membantah perjanjian gencatan senjata terjadi, menyangkal menjadi pihak dalam konflik sama sekali, menambahkan bahwa "mereka hanya membahas bagaimana menyelesaikan konflik". Poroshenko kemudian mundur dari pernyataan sebelumnya tentang kesepakatan tersebut.

Mick Krever menulis di blog CNN bahwa pada 5 September, Perwakilan Tetap Rusia untuk OSCE, Andrey Kelin mengatakan bahwa wajar jika separatis pro-Rusia "akan membebaskan" Mariupol. Pasukan Ukraina menyatakan bahwa kelompok intelijen Rusia telah terlihat di daerah tersebut. Kevin berkata 'mungkin ada sukarelawan di sana.' Pada 4 September 2014, seorang perwira NATO mengatakan ada beberapa ribu pasukan reguler Rusia yang beroperasi di Ukraina.

Pada tanggal 5 September 2014, perjanjian gencatan senjata yang disebut Protokol Minsk, menarik garis demarkasi antara Ukraina dan bagian-bagian yang dikuasai separatis dari Oblast Donetsk dan Lugansk di tenggara negara itu.

Eskalasi November 2014 

Pada 7 November, pejabat NATO mengkonfirmasi invasi lanjutan ke Ukraina, dengan 32 tank Rusia, 16 meriam howitzer dan 30 truk tentara memasuki negara itu. Pada 12 November, NATO menegaskan kembali prevalensi pasukan Rusia; Jenderal AS Philip Breedlove mengatakan "tank Rusia, artileri Rusia, sistem pertahanan udara Rusia dan pasukan tempur Rusia" terlihat. Misi Lithuania untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam 'perang yang tidak diumumkan' Rusia terhadap Ukraina. Jurnalis Menahem Kahana mengambil gambar yang menunjukkan sistem radar pengintai medan perang 1RL232 "Leopard" di Torez, timur Donetsk; dan jurnalis lepas Belanda Stefan Huijboom mengambil gambar yang menunjukkan 1RL232 bepergian dengan sistem radar "Lynx" 1RL239.

OSCE memantau lebih lanjut kendaraan yang tampaknya digunakan untuk mengangkut mayat tentara yang melintasi perbatasan Rusia-Ukraina – dalam satu kasus kendaraan yang ditandai dengan kode militer Rusia untuk tentara yang tewas dalam aksi menyeberang dari Rusia ke Ukraina pada 11 November 2014, dan kemudian kembali. Pada 23 Januari 2015 Komite Ibu Prajurit memperingatkan tentang wajib militer yang dikirim ke Ukraina timur. NATO mengatakan telah melihat peningkatan tank Rusia, artileri dan peralatan militer berat lainnya di Ukraina timur dan memperbarui seruannya kepada Moskow untuk menarik pasukannya.

Pusat Intelijen Strategis Eurasia memperkirakan, berdasarkan "pernyataan resmi dan catatan interogasi orang-orang militer yang ditangkap dari unit-unit ini, data pengawasan satelit" serta pengumuman terverifikasi dari kerabat dan profil di jejaring sosial, bahwa lebih dari 30 unit militer Rusia ambil bagian. dalam konflik di Ukraina. Secara total, lebih dari 8.000 tentara telah bertempur di sana pada saat yang berbeda. Dewan Chicago untuk Urusan Global menyatakan bahwa separatis Rusia menikmati keunggulan teknis dibandingkan tentara Ukraina sejak masuknya besar sistem militer canggih pada pertengahan 2014: senjata anti-pesawat yang efektif ("Buk", MANPADS) menekan serangan udara Ukraina, drone Rusia menyediakan intelijen, dan sistem komunikasi aman Rusia menggagalkan pihak Ukraina dari intelijen komunikasi. Pihak Rusia juga sering menggunakan sistem peperangan elektronik yang tidak dimiliki Ukraina. Kesimpulan serupa tentang keuntungan teknis dari separatis Rusia disuarakan oleh Pusat Penelitian Studi Konflik.

Sejumlah laporan tentang pasukan Rusia dan peperangan di wilayah Ukraina diangkat dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan 12 November, perwakilan Inggris juga menuduh Rusia sengaja membatasi kemampuan misi observatorium OSCE, menunjukkan bahwa pengamat diizinkan untuk memantau hanya dua kilometer perbatasan antara Ukraina dan Rusia, dan drone yang dikerahkan untuk memperluas kemampuan mereka. sedang macet atau ditembak jatuh.

2015 dan gencatan senjata 

Pada bulan Januari, Donetsk, Lugansk, dan Mariupol adalah tiga kota yang mewakili tiga front di mana Ukraina ditekan oleh pasukan yang diduga dipersenjatai, dilatih, dan didukung oleh Rusia.

Poroshenko berbicara tentang eskalasi berbahaya pada 21 Januari di tengah laporan lebih dari 2.000 tentara tambahan Rusia melintasi perbatasan, bersama dengan 200 tank dan pengangkut personel bersenjata. Dia menyingkat kunjungannya ke Forum Ekonomi Dunia di Davos karena keprihatinannya terhadap situasi yang semakin memburuk. Pada tanggal 29 Januari, kepala Staf Militer Umum Ukraina Viktor Muzhenko mengatakan "tentara Ukraina tidak terlibat dalam operasi tempur melawan unit reguler Rusia, tetapi dia memiliki informasi tentang individu sipil dan militer Rusia yang bertempur bersama kelompok bersenjata ilegal dalam kegiatan pertempuran." Melaporkan dari daerah yang dikuasai DPR pada 28 Januari, OSCE mengamati di pinggiran Khartsyzk, timur Donetsk, "sebuah kolom lima tank T-72 menghadap ke timur, dan segera setelah itu, kolom lain dari empat tank T-72 bergerak ke timur di jalan yang sama yang disertai oleh empat truk militer tanpa tanda, jenis URAL. Semua kendaraan dan tank tidak bertanda." Laporan itu melaporkan pergerakan intensif truk-truk militer tak bertanda, ditutupi dengan kanvas. Setelah penembakan di daerah pemukiman di Mariupol, Jens Stoltenberg dari NATO mengatakan: "Pasukan Rusia di Ukraina timur mendukung operasi ofensif ini dengan sistem komando dan kontrol, sistem pertahanan udara dengan rudal permukaan-ke-udara canggih, sistem udara tak berawak, beberapa roket canggih. sistem peluncur, dan sistem peperangan elektronik."'

Invasi Rusia ke Ukraina 2022 

Pada 21 Februari 2022, pemerintah Rusia mengklaim bahwa penembakan Ukraina telah menghancurkan fasilitas perbatasan FSB di perbatasan Rusia-Ukraina, dan mengklaim telah menewaskan 5 tentara Ukraina yang mencoba menyeberang ke wilayah Rusia. Ukraina membantah terlibat dalam kedua insiden itu dan menyebut mereka sebagai bendera palsu. Pada hari yang sama, pemerintah Rusia secara resmi mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk yang memproklamirkan diri sebagai negara merdeka, menurut Putin tidak hanya di wilayah yang mereka kuasai secara de facto, tetapi juga Oblast Ukraina secara keseluruhan, dan Putin memerintahkan pasukan Rusia, termasuk tank untuk memasuki daerah.

Pada 24 Februari 2022, Presiden Rusia, Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina oleh Angkatan Bersenjata Rusia yang sebelumnya terkonsentrasi di sepanjang perbatasan. Invasi diikuti oleh serangan udara yang ditargetkan ke gedung-gedung militer di negara itu, serta tank yang masuk melalui perbatasan Belarusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengumumkan darurat militer di seluruh Ukraina. Sirene serangan udara terdengar di seluruh Ukraina hampir sepanjang hari. Infrastruktur TIK Ukraina telah memburuk akibat serangan siber dan pemboman Rusia. Beberapa kota atau bangunan Ukraina telah diduduki, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl. Namun, menurut seorang pejabat pertahanan AS, pasukan Rusia "menghadapi lebih banyak perlawanan" di muka terhadap Kyiv "daripada yang mereka harapkan"; pernyataan yang diulangi oleh James Heappey, Menteri Angkatan Bersenjata Inggris saat ini pada hari berikutnya.

Pada tanggal 5 Desember, Rusia melakukan serangan lain terhadap infrastruktur energi Ukraina - objek di wilayah Kiev, Odessa, dan Vinnytsia terkena serangan. Komando Ukraina mengatakan bahwa dari lebih dari 70 rudal dari berbagai jenis yang digunakan dalam serangan itu, lebih dari 60 ditembak jatuh.

Lihat pula 

 Daftar konflik bersenjata yang sedang berlangsung
 Konflik Nagorno-Karabakh
 Intervensi militer Rusia dalam perang saudara Suriah

Catatan

Referensi 

Perang Rusia-Ukraina
Konflik dalam tahun 2010-an
Konflik dalam tahun 2020-an
Perang yang melibatkan Ukraina
Perang yang melibatkan Rusia
Perang