Hubungan luar negeri Jepang

ditangani oleh Kementerian Urusan Luar Negeri Jepang.

Jepang memelihara hubungan diplomatik dengan setiap Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa kecuali Korea Utara, selain negara pengamat PBB Tahta Suci, serta Kosovo, Kepulauan Cook dan Niue.

Hubungan luar negeri Jepang dimulai paling awal pada abad ke-14 dan setelah pembukaannya ke dunia pada tahun 1854 dengan Konvensi Kanagawa. Jepang dengan cepat memodernisasi dan membangun militer yang kuat. Itu adalah imperialistik yang mencari kendali atas daerah-daerah terdekat — dengan perang besar melawan Tiongkok dan Rusia. Itu menguasai sebagian Tiongkok dan Manchuria, serta Korea dan pulau-pulau seperti Taiwan dan Okinawa. Itu kalah dalam Perang Dunia II dan dilucuti dari semua penaklukan dan harta benda asingnya. Jenderal Amerika Douglas MacArthur, bertindak untuk kekuatan Sekutu, mengawasi Jepang yang diduduki 1945–1951. Sejak pendudukan mengakhiri kebijakan diplomatik didasarkan pada kemitraan erat dengan Amerika Serikat dan mencari perjanjian perdagangan, Dalam Perang Dingin, Jepang didemiliterisasi tetapi bersekutu dengan AS dalam konfrontasi dengan Uni Soviet. Ini memainkan peran pendukung utama dalam Perang Korea (1950-1953). Dalam perkembangan ekonomi yang pesat pada 1960-an dan 1970-an, Jepang adalah salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Pada 1990-an Jepang berpartisipasi dalam operasi Pemeliharaan perdamaian oleh PBB, dan mengirim pasukan ke Kamboja, Mozambik, Dataran Tinggi Golan dan Timor Timur. Setelah serangan teror 9/11 pada tahun 2001, kapal angkatan laut Jepang telah ditugaskan untuk memasok tugas di Samudra Hindia hingga saat ini. Pasukan Bela Diri Darat juga mengirim pasukan mereka ke Irak Selatan untuk memulihkan infrastruktur dasar.

Di luar tetangga terdekatnya, Jepang telah mengejar kebijakan luar negeri yang lebih aktif dalam beberapa tahun terakhir, mengakui tanggung jawab yang menyertai kekuatan ekonominya. Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda menekankan perubahan arah dalam pidato kebijakan kepada Diet Nasional: "Jepang bercita-cita menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia serta untuk penelitian dan kontribusi intelektual untuk lebih memajukan kerja sama di bidang pembangunan perdamaian." Ini mengikuti keberhasilan sederhana dari rencana perdamaian yang disusun Jepang yang menjadi dasar untuk pemilihan nasional di Kamboja pada tahun 1998.

Sejarah

 Hubungan luar negeri Meiji Jepang
 Hubungan Internasional Kekuatan Besar (1814-1919)
 Sejarah diplomatik Perang Dunia I
 Hubungan Internasional (1919–1939)
 Penyebab Perang Dunia II
 Sejarah Diplomatik Perang Dunia II
 Perang Dingin
 Sejarah hubungan Tiongkok-Jepang, Tiongkok
 Hubungan Jepang dengan Prancis
 Hubungan Jerman dengan Jepang
 Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, 1930–1945
 Sejarah hubungan Jepang-Korea
 Hubungan Jepang dengan Korea Utara
 Hubungan Jepang dengan Korea Selatan
 Kebijakan luar negeri Jepang di Asia Tenggara
 Hubungan Jepang dengan Rusia
 Hubungan Jepang dengan Uni Soviet
 Hubungan Jepang dengan Britania Raya
 Hubungan Amerika Serikat dengan Jepang

Afrika
Jepang semakin aktif di Afrika. Pada bulan Mei 2008, Hideyo Noguchi Africa Prize pertama akan diberikan pada Tokyo International Conference on African Development Keempat, (TICAD IV), yang menandakan perubahan penekanan dalam hubungan bilateral.

Amerika

Jepang terus memberikan dukungan yang signifikan untuk proyek-proyek pembangunan dan bantuan teknis di Amerika Latin.

Asia

Asia Tenggara

Pada tahun 1990, interaksi Jepang dengan sebagian besar negara-negara Asia-Pasifik, terutama pertukaran ekonominya yang berkembang, bersifat multifaset dan semakin penting bagi negara-negara penerima. Negara-negara berkembang dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menganggap Jepang penting bagi perkembangan mereka. Bantuan Jepang kepada negara-negara ASEAN berjumlah US$1,9 miliar pada tahun fiskal Jepang (TA) 1988 versus sekitar US$333 juta untuk Amerika Serikat selama tahun fiskal AS 1988. Jepang adalah investor asing nomor satu di negara-negara ASEAN, dengan jumlah kumulatif investasi pada Maret 1989 sekitar US$14,5 miliar, lebih dari dua kali lipat dari Amerika Serikat. Bagian Jepang dari total investasi asing di negara-negara ASEAN pada periode yang sama berkisar antara 70 hingga 80 persen di Thailand hingga 20 persen di Indonesia.

Pada akhir 1980-an, pemerintah Jepang melakukan upaya bersama untuk meningkatkan status diplomatiknya, terutama di Asia. Toshiki Kaifu yang banyak dipublikasikan musim semi 1991 tur lima negara Asia Tenggara—Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, dan Filipina—berpuncak pada 3 Mei pidato kebijakan luar negeri utama di Singapura, di mana ia menyerukan kemitraan baru dengan ASEAN dan berjanji bahwa Jepang akan melampaui bidang ekonomi murni untuk mencari "peran yang tepat dalam bidang politik sebagai negara yang damai." Sebagai bukti dari peran baru ini, Jepang mengambil bagian aktif dalam mempromosikan negosiasi untuk menyelesaikan konflik Kamboja.

Pada tahun 1997, negara-negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang sepakat untuk mengadakan pembicaraan tahunan untuk lebih memperkuat kerja sama regional, pertemuan ASEAN Plus Three. Pada tahun 2005 negara ASEAN Plus Three bersama dengan India, Australia dan Selandia Baru mengadakan East Asia Summit (EAS) perdana.

Asia Selatan
Di Asia Selatan, peran Jepang terutama sebagai donor bantuan. Bantuan Jepang kepada tujuh negara Asia Selatan berjumlah US$1,1 miliar pada tahun 1988 dan 1989, turun menjadi hanya di bawah US$900 juta pada tahun 1990. Kecuali Pakistan, yang menerima masukan besar bantuan dari Amerika Serikat, semua negara Asia Selatan lainnya menerima sebagian besar bantuan mereka dari Jepang. Empat negara Asia Selatan—India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka—berada dalam daftar sepuluh besar penerima bantuan Tokyo di seluruh dunia. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Pemerintah India tidak memiliki kebijakan menerima bantuan sejak tsunami yang melanda India tetapi LSM yang terdaftar di India meminta banyak investasi ke Jepang untuk proyek-proyek mereka.

Perdana Menteri Toshiki Kaifu mengisyaratkan perluasan kepentingan Jepang di Asia Selatan dengan ayunannya di kawasan itu pada April 1990. Dalam pidatonya di parlemen India, Kaifu menekankan peran pasar bebas dan demokrasi dalam membawa tentang "tatanan internasional baru," dan dia menekankan perlunya penyelesaian sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan dan untuk liberalisasi ekonomi untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan yang dinamis. Untuk India, yang sangat kekurangan mata uang keras, Kaifu menjanjikan pinjaman lunak baru sebesar 100 miliar (sekitar US$650 juta) untuk tahun mendatang.

Eropa

Di tempat yang kemudian dikenal sebagai Kedutaan Tenshō, duta besar pertama dari Jepang untuk kekuatan Eropa mencapai Lisbon, Portugal pada Agustus 1584. Dari Lisbon, para duta besar berangkat ke Vatikan di Roma, yang menjadi tujuan utama perjalanan mereka. Kedutaan kembali ke Jepang pada tahun 1590, setelah itu empat duta bangsawan ditahbiskan oleh Alessandro Valignano sebagai ayah Yesuit Jepang pertama.

Kedutaan kedua, dipimpin oleh Hasekura Tsunenaga dan disponsori oleh Date Masamune, juga merupakan misi diplomatik ke Vatikan. Kedutaan meninggalkan 28 Oktober 1613 dari Ishinomaki, Prefektur Miyagi, di wilayah Tōhoku utara Jepang, di mana Date adalah daimyō. Ia melakukan perjalanan ke Eropa melalui New Spain, tiba di Acapulco pada tanggal 25 Januari 1614, Mexico City pada bulan Maret, Havana pada bulan Juli, dan akhirnya Seville pada 23 Oktober 1614. Setelah singgah sebentar di Prancis, kedutaan mencapai Roma pada November 1615, di mana ia diterima oleh Paus Paulus V. Setelah perjalanan pulang melalui New Spain dan Filipina, kedutaan mencapai pelabuhan Nagasaki pada Agustus 1620. Ketika kedutaan pergi, Jepang telah mengalami perubahan signifikan, dimulai dengan Pemberontakan Osaka 1614, yang mengarah pada dekrit tahun 1616 dari Keshogunan Tokugawa bahwa semua interaksi dengan orang asing non-Cina dibatasi di Hirado dan Nagasaki. Faktanya, satu-satunya negara barat yang diizinkan berdagang dengan Jepang adalah Republik Belanda. Ini adalah awal dari "sakoku", di mana Jepang pada dasarnya tertutup dari dunia barat sampai tahun 1854.

Era modern

Ikatan budaya dan non-ekonomi dengan Eropa Barat tumbuh secara signifikan selama tahun 1980-an, meskipun hubungan ekonomi tetap menjadi elemen terpenting dari hubungan Jepang-Eropa Barat sepanjang dekade ini. Peristiwa dalam hubungan Eropa Barat, serta masalah politik, ekonomi, atau bahkan militer, menjadi topik yang menjadi perhatian sebagian besar komentator Jepang karena implikasi langsungnya bagi Jepang. Isu utama berpusat pada efek penyatuan ekonomi Eropa Barat yang akan datang pada perdagangan, investasi, dan peluang lain Jepang di Eropa Barat. Beberapa pemimpin Eropa Barat sangat ingin membatasi akses Jepang ke Uni Eropa yang baru terintegrasi, tetapi yang lain tampaknya terbuka untuk perdagangan dan investasi Jepang. Sebagai tanggapan sebagian terhadap penguatan hubungan ekonomi antara negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat–Kanada–Meksiko Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, Jepang dan negara-negara lain di sepanjang lingkar Asia-Pasifik mulai bergerak pada akhir 1980-an menuju kerja sama ekonomi yang lebih besar.

Pada tanggal 18 Juli 1991, setelah beberapa bulan negosiasi yang sulit, Perdana Menteri Toshiki Kaifu menandatangani pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Belanda dan kepala Dewan Komunitas Eropa, Ruud Lubbers, dan dengan presiden Komisi Eropa, Jacques Delors, menjanjikan lebih dekat konsultasi Masyarakat Jepang-Eropa mengenai hubungan luar negeri, kerjasama ilmiah dan teknologi, bantuan untuk pengembangan negara, dan upaya untuk mengurangi konflik perdagangan. Para pejabat Kementerian Urusan Luar Negeri Jepang berharap bahwa perjanjian ini akan membantu memperluas hubungan politik Jepang – Komunitas Eropa dan mengangkat mereka di atas batas-batas sempit sengketa perdagangan.

Oseania

Wilayah yang disengketakan

Jepang memiliki beberapa persengketaan wilayah dengan tetangganya mengenai penguasaan pulau-pulau terpencil tertentu.

Jepang memperebutkan kendali Rusia atas Kepulauan Kuril Selatan (termasuk Etorofu, Kunashiri, Shikotan, dan kelompok Habomai) yang diduduki oleh Uni Soviet pada tahun 1945. Pernyataan Korea Selatan tentang Karang Liancourt (Jepang: "Takeshima", Korea: "Dokdo") diakui, tetapi tidak diterima oleh Jepang. Jepang memiliki hubungan yang tegang dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik Tiongkok (Taiwan) atas Kepulauan Senkaku; dan dengan Republik Rakyat Tiongkok atas status Okinotorishima.

Perselisihan ini sebagian tentang irredentisme; dan juga tentang penguasaan sumber daya laut dan alam, seperti kemungkinan cadangan minyak mentah dan gas alam.

Lihat pula

 Kebijakan luar negeri Jepang
 Daftar misi diplomatik di Jepang
 Daftar misi diplomatik Jepang
 Daftar aksi militer luar negeri Jepang
 Daftar pernyataan permintaan maaf perang yang dikeluarkan oleh Jepang
 Hotta Masayoshi
 Persyaratan visa untuk warga negara Jepang

Referensi

Bacaan lebih lanjut 
  Akagi, Roy Hidemichi. Japan's Foreign Relations 1542-1936: A Short History (1979) online 560pp
 Barnhart, Michael A. Japan and the World since 1868 (1995) excerpt
 Buckley, Roger. US-Japan Alliance Diplomacy 1945–1990 (1992)
 Duus, Peter, ed. The Cambridge History of Japan, Vol. 6: The Twentieth Century (1989).
 Hook, Glenn D. et al. Japan's international relations: Politics, economics and security (3rd ed. 2011), covers 1945–2010.
 Kibata, Y. and I. Nish, eds. The History of Anglo-Japanese Relations, 1600–2000: Volume I: The Political-Diplomatic Dimension, 1600–1930 (2000)  excerpt, first of five topical volumes also covering social, economic and military relations between Japan and Great Britain.
 Inoguchi, Takashi. Japan's Foreign Policy in an Era of Global Change  (2013).
 Iriye, Akira. Japan and the wider world: from the mid-nineteenth century to the present (1997)
 Iriye, Akira. After imperialism: the search for a new order in the Far East, 1921-1931 (1965) online
Iriye, Akira; Wampler, Robert A. eds. Partnership : the United States and Japan, 1951-2001 (2001) online
 Lafeber, Walter. The Clash: A History of U.S.-Japan Relations (1997), a standard scholarly history; online
 Malafaia, Thiago Corrêa. "Japanese International Relations: an assessment of the 1971–2011 period." Brazilian Political Science Review 10.1 (2016).  online in English
 Scalapino, Robert A. ed. The Foreign Policy of Modern Japan (1977) online
 Shimamoto, Mayako, Koji Ito and Yoneyuki Sugita, eds. Historical Dictionary of Japanese Foreign Policy (2015) excerpt
Flaviu Vasile, Rus, ed. The cultural and diplomatic relations between Romania and Japan. 1880-1920, Cluj-Napoca, Mega Publishing, 2018.
 Takeuchi, Tatsuji. War And Diplomacy In The Japanese Empire (1935) online; scholarly coverage
 Togo, Kazuhiko. Japan's Foreign Policy 1945–2003 (Brill, 2005)

Pranala luar
 Various articles and discussion papers on Japan's foreign relations in the electronic journal of contemporary Japanese studies
 Rwanda: Kagame Addresses Japanese Senate
 Videos on Japan's Relations with the US from the Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives

Hubungan luar negeri Jepang