Hak tahanan

Seorang tahanan yang di tahan karena dituduh melakukan suatu tindak kejahatan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan pemabatasan gerak dari tahanan antara lain :

 Rutan (Penahanan Rumah Tahanan Negara)
 Penahanan Kota, dan
 Penahanan Rumah.

Setiap penahanan tahanan tersebut memiliki Hak yang berhak untuk dimilikinya, adapun Hak Tahanan antara lain sebagai berikut :

 Menghubungi & didampingi Pengacara
 Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan
 Menghubungi & menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahaan atau usaha mendapat bantuan hukum.
 Meminta / mengajukan penangguhan penahanan
 Menghubungi / menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan
 Menghubungi / menerima kunjungan sanak saudara
 Mengirim / menerima surat dari penasehat hukum & Keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/Pejabat rumah Tahanan Negara (Rutan)
 Menghubungi & Menerima Kunjungan Rohaniawan
 Bebas dari tekanan, seperti : Intimidasi, ditakut-takuti & disiksa secara fisik.

Pamahaman Prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) oleh seluruh jajaran POLRI juga di tegaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), yang dimana disini ketika kepolisian melakukan wewenangnya senantiasa memperhatikan prinsip - prinsip HAM.

Dimana pada pasal Pasal 10 huruf f Perkapolri 8/2009 berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.

Pranala luar 

 HukumOnline 
 Yuridis 

Hak asasi manusia berdasarkan isu