Hubungan Mongolia dengan Taiwan

Republik Tiongkok tidak mengakui Mongolia Luar sampai 1945; tidak ada negara yang bertukar diplomat antara tahun 1946 dan 1949. Pada akhir Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949, Mongolia mengakui Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok mundur ke pulau Formosa. Republik Tiongkok terus menunjukkan Mongolia sebagai bagian dari wilayahnya di peta resmi hingga tahun 2002 ketika mereka mengakui Mongolia sebagai negara merdeka, dan hubungan informal terjalin antara kedua belah pihak.

Dengan tidak adanya hubungan diplomatik formal antara Mongolia dan Republik Tiongkok di Formosa , kedua negara memiliki Kantor Perwakilan Perdagangan dan Ekonomi yang berfungsi sebagai kedutaan de facto : Republik Tiongkok diwakili oleh kantor di Ulaanbaatar , dan Mongolia diwakili oleh sebuah kantor di Taipei .

Sejarah

Sebelum 1949 
Sepanjang sejarah, rezim di padang rumput Mongolia dan Tiongkok telah mengobarkan perang dalam banyak kesempatan. Tembok Besar Tiongkok dibangun untuk menangkal gerombolan penyerang dari padang rumput Mongolia dan Asia Tengah . Misalnya, bangsa Mongol di bawah Kubilai Khan menaklukkan sebagian besar Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan , dan Mongolia kemudian jatuh di bawah kendali dinasti Qing di Tiongkok.

Selama Revolusi Xinhai pada tahun 1911, Mongolia Luar mendeklarasikan kemerdekaan dari Tiongkok dan membentuk Bogd Khanate . Pada tahun 1912, Republik Tiongkok didirikan. Meskipun banyak orang Mongolia Dalam berusaha untuk bergabung dengan negara baru, Tiongkok mempertahankan kontrolnya atas wilayah tersebut dan menegaskan kembali kontrol atas Mongolia Luar pada tahun 1919 .  Akibatnya, Mongolia mencari dukungan Rusia Soviet untuk merebut kembali kemerdekaannya. Pada tahun 1921, pasukan Tiongkok dan Rusia Putih diusir oleh Tentara Merah Uni Soviet dan pasukan Mongolia yang pro-Soviet. Pada tahun 1924,Republik Rakyat Mongolia dibentuk.

Di bawah ketentuan Perjanjian Persahabatan Sino-Soviet 1946, Republik Tiongkok harus mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Mongolia.  Namun, karena konflik perbatasan di perbatasan Khovd / Sinkiang , tidak ada hubungan diplomatik yang terjalin antara tahun 1946 dan 1949.

Setelah 1949 
Pada tahun 1952, tiga tahun setelah mundurnya Republik Tiongkok ke pulau Formosa (yang mundur dari Jepang pada tahun 1945 ), pemerintah RT menuduh Uni Soviet melanggar Perjanjian Persahabatan Sino-Soviet 1946. Tahun berikutnya, Legislatif Yuan memilih untuk membatalkan perjanjian itu. Republik Tiongkok terus mewakili Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga tahun 1971 dan menggunakan posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk memblokir masuknya Republik Rakyat Mongolia ke dalam PBB sepanjang tahun 1950-an. Satu-satunya veto yang diberikan oleh RT selama keanggotaannya di PBB adalah pada tahun 1955, menentang pengakuan Mongolia. Dengan demikian, Mongolia dikeluarkan dari PBB sampai tahun 1960, ketika Uni Soviet mengumumkan bahwa kecuali Mongolia diterima, itu akan memblokir masuknya semua negara Afrika yang baru merdeka. Menghadapi tekanan ini, RT mengalah di bawah protes.

Yuan Legislatif mengajukan interpretasi konstitusional pada 12 April 1993 untuk menanyakan apa batas-batas wilayah nasional RT, sambil mempertimbangkan Mongolia Luar tidak termasuk dalam wilayah RT. Namun, Yudisial Yuan dalam Interpretation 328 pada tanggal 26 November 1993, menyebut wilayah konstitusional di luar jangkauan uji materi dan dengan demikian menghindari pertanyaan apakah Mongolia harus dianggap sebagai wilayah konstitusional Republik Tiongkok.

Hubungan berubah pada tahun 2002, sembilan puluh satu tahun setelah deklarasi kemerdekaan pertama Mongolia. Pada saat itu, Republik Tiongkok masih belum mengakui Mongolia sebagai negara merdeka; peta resmi Republik masih menunjukkan Mongolia sebagai wilayahnya. Ketika Eksekutif Yuan di bawah administrasi Partai Progresif Demokratik mengumumkan bahwa warga negara Mongolia akan berhak atas visa daripada izin masuk ketika bepergian ke Republik Tiongkok, sama seperti individu dari negara asing, Yuan Legislatif yang dikendalikan Kuomintang mengkritik pelaksanaan keputusan tersebut, karena mereka belum dikonsultasikan dalam hal ini. Belakangan, perwakilan kedua pemerintah sepakat untuk membuka kantor di ibu kota masing-masing; Kantor RT di Ulaanbaatar dibuka pada bulan September tahun itu. Kementerian Dalam Negeri RT kemudian memutuskan untuk menghentikan penyertaan Mongolia pada peta resmi wilayah RT, dan pada 3 Oktober 2002, Kementerian Luar Negeri mengumumkan bahwa RT mengakui Mongolia sebagai negara merdeka. Pada tahun 2002, pemerintah RT mengakui Mongolia sebagai negara merdeka, mengecualikan Mongolia dari peta Republik Tiongkok dan mewajibkan warga negara Mongolia yang mengunjungi Republik Tiongkok untuk menunjukkan paspor.  Pada tahun 2006, undang-undang lama yang mengatur pembentukan spanduk dan biara di Mongolia Luar dicabut. [ rujukan? ]

Pendidikan 
Ada sekitar 1.400 siswa Mongolia di Republik Tiongkok, pada 2019.

Berdagang 
Pada 2017, perdagangan bilateral antara Republik Tiongkok dan Mongolia senilai US$44,84 juta.

Lihat juga 

 Hubungan Tiongkok–Mongolia
 Orang Mongolia di Republik Tiongkok
 Komisi Urusan Mongolia dan Tibet
 Pusat Kebudayaan Mongolia dan Tibet

Referensi