Perang Sudan 2023

Pada 15 April 2023, bentrokan pecah di seluruh Sudan, khususnya di ibu kota Khartoum, antara faksi-faksi yang bersaing dari pemerintah militer yang berkuasa di negara itu. Pada tanggal 15 Agustus 2023, antara 4.000 hingga 10.000 orang telah terbunuh dan 6.000 hingga 12.000 lainnya terluka, sedangkan pada 12 September 2023, lebih dari 4,1 juta orang menjadi pengungsi internal dan lebih dari 1,1 juta lainnya telah meninggalkan negara itu sebagai pengungsi.

Konflik dimulai dengan serangan oleh RSF di situs pemerintah saat serangan udara, artileri, dan tembakan dilaporkan terjadi di seluruh Sudan. Sepanjang konflik, pemimpin RSF Mohamed Hamdan "Hemedti" Dagalo dan pemimpin de facto dan panglima militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan telah mempersengketakan kontrol atas situs pemerintah, termasuk markas militer umum, Istana Kepresidenan, Bandar Udara Internasional Khartoum, kediaman resmi Burhan, dan kantor pusat SNBC. Mulai bulan Juni, SPLM-N (al-Hilu) menyerang posisi tentara di selatan negara. Pada bulan Juli, sebuah faksi Gerakan Pembebasan Sudan yang dipimpin oleh Mustafa Tambour (SLM-T) secara resmi bergabung dalam perang untuk mendukung SAF, sementara pada bulan Agustus, gerakan pemberontak Tamazuj yang berbasis di Darfur dan Kurdufan bergabung dengan RSF.

Latar belakang 
Secara historis konflik di Sudan terjadi akibat ketegangan etnis, perselisihan agama, dan persaingan memperebutkan sumber daya. Penggunaan tanah dan air telah menjadi pendorong utama konflik, khususnya antara petani yang menetap dan penggembala nomaden, dengan pertanian menjadi sektor penting dalam perekonomian Sudan. Dua perang saudara antara pemerintah pusat dan wilayah selatan menewaskan 1,5 juta orang, dan konflik berkelanjutan di wilayah barat Darfur telah mendorong dua juta orang meninggalkan rumah mereka dan menewaskan lebih dari 200.000 orang. Sejak kemerdekaan pada tahun 1956, Sudan telah mengalami lebih dari lima belas kudeta militer dan telah diperintah oleh militer untuk sebagian besar wilayah republik dan pernah secara singkat oleh pemerintahan parlementer sipil yang demokratis.

Konteks politik 
Mantan presiden dan orang berpengaruh dalam militer, Omar al-Bashir, memimpin perang di bagian barat negara itu dan mengawasi kekerasan yang disponsori negara di wilayah Darfur, yang menyebabkan tuduhan kejahatan perang dan genosida. Tokoh kunci dalam konflik Darfur termasuk Mohamed Hamdan "Hemedti" Dagalo, komandan Pasukan Pendukung Cepat pada saat bentrokan tahun 2023. Pada tahun 2019, kudeta menggulingkan al-Bashir dalam konteks pembangkangan sipil besar-besaran yang sering digambarkan sebagai tahap pertama Revolusi Sudan. Pemerintah persatuan sipil-militer gabungan sementara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdallah Hamdok didirikan. Namun, pada Oktober 2021, militer merebut kekuasaan melalui kudeta yang dipimpin oleh pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan Abdel Fattah al-Burhan dan pemimpin RSF Dagalo. Al-Burhan menjadi pemimpin junta yang efektif, memonopoli kekuasaan.

Junta kemudian setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipimpin sipil, dengan kesepakatan resmi yang dijadwalkan akan ditandatangani pada 6 April 2023. Namun, itu tertunda karena ketegangan antara jenderal Burhan dan Dagalo, yang masing-masing menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Kedaulatan Transisi. Di antara perselisihan politik mereka adalah integrasi RSF ke dalam militer. Salah satu masalah yang diperdebatkan itu ialah desakan RSF untuk diintegrasikan ke tentara reguler dalam waktu sepuluh tahun, sedangkan tentara reguler menuntut hal itu dilakukan dalam dua tahun. Isu lain yang diperdebatkan termasuk status yang diberikan kepada perwira RSF dalam hirarki masa depan, dan apakah pasukan RSF harus berada di bawah komando panglima angkatan darat – bukannya panglima tertinggi Sudan – yang saat ini adalah Burhan. Sebagai tanda keretakan mereka, Dagalo menyatakan penyesalan atas kudeta Oktober 2021.

Pasukan Dukungan Cepat 
RSF adalah organisasi paramiliter yang berakar pada milisi Janjaweed yang beroperasi selama Perang Darfur. Itu secara resmi dibuat oleh Presiden Bashir pada tahun 2013 dan dipimpin oleh Dagalo dan diawasi langsung oleh Bashir. Mereka menjadi terkenal karena menindak pengunjuk rasa pro-demokrasi selama pembantaian Khartoum pada Juni 2019. Rezim Bashir mengizinkan beberapa kelompok bersenjata, termasuk RSF, untuk berkembang guna mencegah ancaman terhadap keamanannya dari dalam angkatan bersenjata, sebuah praktik yang dikenal sebagai "pembuktian kudeta". Baik RSF dan tentara mendapat manfaat dari pelatihan keamanan dan pengiriman senjata dari Rusia dengan imbalan emas. Konsolidasi kekuasaan RSF dan Dagalo berjalan seiring dengan akumulasi kekayaan yang cepat, dengan kepala paramiliter merebut lokasi penambangan emas utama di Darfur dan mengintervensi atas nama pasukan koalisi pimpinan Saudi selama Perang Saudara Yaman dan berkolusi dengan Grup Wagner untuk mendanai upaya perang Rusia di Ukraina melalui penyelundupan emas. Hal ini menyebabkan pasukan RSF berkembang pesat menjadi puluhan ribu, termasuk ribuan truk pikap bersenjata, yang secara rutin berpatroli di jalan-jalan Khartoum. Sudan secara konsisten membantah kehadiran Wagner di wilayahnya.

Manuver awal 
Pada 11 April 2023, pasukan RSF dikerahkan di dekat kota Merowe dan di Khartoum. Pasukan pemerintah memerintahkan mereka untuk pergi, tetapi mereka menolak, menyebabkan bentrokan ketika pasukan RSF menguasai pangkalan militer Soba di selatan Khartoum. Pasukan Dukungan Cepat memulai mobilisasi mereka pada 13 April 2023, menimbulkan kekhawatiran akan pemberontakan melawan junta. Angkatan Bersenjata Sudan mengatakan mobilisasi itu ilegal.

Kronologi

April 
Pada tanggal 15 April, RSF menyerang pangkalan SAF di seluruh Sudan, termasuk Khartoum dan bandaranya. Bentrokan antara kedua kelompok terjadi di Istana Kepresidenan dan di kediaman Jenderal al-Burhan. Sebagai tanggapan, SAF menutup semua bandara dan melakukan serangan udara pada posisi RSF. Terjadi bentrokan di markas besar penyiar negara, Sudan TV, yang kemudian direbut oleh pasukan RSF. Jembatan dan jalan di Khartoum ditutup, dan RSF mengklaim bahwa semua jalan menuju selatan Khartoum ditutup. Pada 16 April, SAF mengumumkan penyelamatan seorang mayor jenderal dan seorang brigadir, penangkapan beberapa petugas RSF, dan pengambilalihan Bandara Merowe. Otoritas Penerbangan Sipil Sudan menutup wilayah udara negara tersebut, dan penyedia telekomunikasi MTN menutup layanan Internet. Bentrokan berlanjut pada 17 April di Khartoum, Omdurman, dan bandara Merowe. SAF mengklaim menguasai kantor pusat Sudan TV dan radio negara di Khartoum, dan RSF merilis video di halaman Twitter mereka.

Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Hemedti menuduh Abdel Fattah al-Burhan memaksa RSF untuk memulai konfrontasi dan menuduh komandan SAF berencana untuk mengembalikan pemimpin terguling Omar al-Bashir ke tampuk kekuasaan. Di Twitter, Hemedti meminta komunitas internasional untuk mengintervensi Burhan, mengklaim bahwa RSF berperang melawan militan radikal.

Pertempuran antara pihak yang bertikai berlanjut di Khartoum. SAF menuduh RSF menyerang warga sipil dan melakukan tindakan penjarahan dan pembakaran. Saksi mata mengatakan bala bantuan SAF didatangkan dari dekat perbatasan timur dengan Etiopia. Meskipun gencatan senjata diumumkan, pertempuran terus berlanjut, dengan ledakan dilaporkan terjadi di Al-Ubayyid. SAF mendapatkan kembali kendali atas bandara Merowe. RSF mengklaim telah memukul mundur serangan SAF dan menembak jatuh dua helikopter. Penembakan dilaporkan di Khartoum, Khartoum Bahri, dan Omdurman pada hari Idul Fitri, 21 April. Pertempuran digambarkan sangat intens di sepanjang jalan raya menuju Port Sudan dan di zona industri al-Bagair. Pertempuran menyebar di sepanjang jalan utama yang mengarah ke tenggara dari ibu kota. Tentara Chad menghentikan dan melucuti senjata kontingen 320 tentara Sudan yang memasuki negara itu dari Darfur saat melarikan diri dari RSF pada 17 April.

Pada tanggal 23 April, serangkaian pelarian massal terjadi di Penjara Kobar dan empat penjara lainnya, dengan lebih dari 25.000 tahanan melarikan diri. Ada pemadaman internet hampir total di seluruh negeri, yang dikaitkan dengan kekurangan listrik yang disebabkan oleh serangan pada jaringan listrik. RSF mengaku telah merebut fasilitas manufaktur militer dan pembangkit listrik di utara Khartoum. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan keprihatinan atas Laboratorium Kesehatan Masyarakat Nasional, yang telah direbut oleh salah satu pihak yang bertikai pada tanggal 25 April. AP Moller-Maersk mengumumkan akan berhenti menerima pemesanan barang baru untuk Sudan, dan bentrokan antarkomunal dilaporkan terjadi di Negara Bagian Blue Nile dan di Geneina. Pertempuran antara kedua belah pihak berlanjut, dengan tembakan artileri dilaporkan di Omdurman, sementara gencatan senjata 72 jam dimulai pada 27 April. Pada tanggal 30 April, SAF mengumumkan akan melancarkan serangan habis-habisan untuk menghalau RSF di Khartoum menggunakan serangan udara dan artileri. Polisi Sudan mengerahkan Pasukan Cadangan Pusatnya di jalan-jalan Khartoum untuk menjaga hukum dan ketertiban, dan unit tersebut kemudian mengatakan bahwa mereka telah menangkap 316 "pemberontak", mengacu pada RSF. Otoritas lokal di Khartoum memberikan pegawai negerinya cuti terbuka.

Mei 
SAF mengklaim telah melemahkan kemampuan tempur RSF dan memukul mundur kemajuan mereka di berbagai wilayah. Serangan udara dan pertempuran berlanjut di area seperti Omdurman, Istana Kepresidenan, Khartoum Bahri, dan al-Jerif. Selama periode ini, kedua belah pihak membuat tuduhan terhadap satu sama lain. RSF mengklaim telah menembak jatuh sebuah jet tempur selama serangan udara SAF, sementara pemerintah Sudan melaporkan sejumlah korban luka sejak konflik dimulai. Kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengungkapkan rasa frustasi atas kurangnya komitmen dari kedua belah pihak untuk mengakhiri pertempuran.

Situasi menjadi lebih rumit ketika kedutaan Turki di Khartoum menjadi sasaran, mengakibatkan relokasi ke Port Sudan. Pihak yang bertikai menandatangani perjanjian di Jeddah, Arab Saudi, untuk memastikan jalan yang aman bagi warga sipil, melindungi pekerja bantuan, dan melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng. Perjanjian tersebut tidak termasuk gencatan senjata, dan bentrokan kembali terjadi di Geneina, menyebabkan lebih banyak korban. Konflik tersebut menarik perhatian internasional, dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih untuk meningkatkan pemantauan pelanggaran. UNICEF melaporkan penghancuran pabrik yang memproduksi makanan untuk anak-anak kurang gizi. Situasi tetap bergejolak, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan terhadap gereja, rumah sakit, dan kedutaan.

Hemedti bersumpah untuk terus berjuang dan menyatakan keinginannya untuk menangkap dan menggantung Burhan setelah diadili. Burhan muncul di depan umum di antara para prajurit yang bersorak-sorai, menegaskan kembali kehadiran mereka dalam konflik. Pada 19 Mei, Burhan mencopot Hemedti sebagai wakilnya di Dewan Kedaulatan Transisi dan menggantikannya dengan mantan pemimpin pemberontak dan anggota dewan Malik Agar.

Korban meningkat, khususnya di Geneina, di mana milisi Arab yang setia kepada RSF dituduh melakukan kekejaman terhadap penduduk non-Arab. Gencatan senjata sementara ditandatangani dan menghadapi tantangan karena pertempuran masih berlangsung di Khartoum, dan waktu gencatan senjata yang disepakati menyaksikan kekerasan lebih lanjut. Antara 28 dan 97 orang dilaporkan dibunuh oleh RSF dan milisi Arab ketika mereka menyerang kota Misterei yang didominasi Masalit di Darfur Barat pada 28 Mei.

Kementerian pertahanan Sudan mengeluarkan perintah mobilisasi bagi pensiunan tentara dan individu yang mampu untuk bergabung dengan SAF. Pembicaraan damai antara pihak yang bertikai dihentikan karena pelanggaran gencatan senjata. Konflik tersebut mengakibatkan korban sipil, termasuk serangan terhadap pasar dan penculikan.

Juni 
Terjadi pertempuran tank di Khartoum yang mengakibatkan korban jiwa dan cedera. RSF menguasai Museum Nasional Sudan, pabrik amunisi Yarmouk, dan markas besar Pasukan Cadangan Pusat Polisi di Khartoum, menambah ketidakstabilan negara. Pertempuran juga berlangsung di berbagai daerah, termasuk Kutum, Tawila dan Geneina, di mana ratusan orang kehilangan nyawa dan kehancuran besar-besaran terjadi. Kerawanan pangan akut mempengaruhi sebagian besar penduduk Sudan.

Milisi bersenjata dituduh melakukan eksekusi singkat, memperburuk krisis kemanusiaan. Gubernur Darfur Barat, Khamis Abakar, diculik dan dibunuh oleh orang-orang bersenjata beberapa jam setelah menuduh RSF melakukan genosida dan menyerukan intervensi internasional dalam sebuah wawancara TV.

Sebuah faksi dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan–Utara (SPLM-N) yang militan dipimpin oleh Abdelaziz al-Hilu melanggar perjanjian gencatan senjata yang sudah berlangsung lama dan menyerang unit SAF di Kadugli, Kurmuk dan al-Dalanj, yang terakhir bertepatan dengan serangan oleh RSF. SAF mengklaim telah menghalau serangan tersebut, sementara pemberontak mengklaim telah menyerang sebagai pembalasan atas kematian salah satu tentara mereka di tangan SAF dan bersumpah untuk membebaskan wilayah tersebut dari "pendudukan militer". Lebih dari 35.000 orang mengungsi akibat pertempuran tersebut. Spekulasi muncul apakah serangan itu merupakan bagian dari aliansi tidak resmi antara al-Hilu dan RSF atau upaya al-Hilu untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi di masa depan mengenai kelompoknya.

Gencatan senjata diumumkan tetapi sering dilanggar, menyebabkan bentrokan lebih lanjut. SAF dan RSF saling menyalahkan atas insiden tersebut, sementara pemerintah Sudan mengambil tindakan terhadap utusan internasional. Kedutaan Saudi di Khartoum diserang, dan evakuasi dari panti asuhan dilakukan di tengah kekacauan. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada perusahaan yang terkait dengan SAF dan RSF, bersama dengan pembatasan visa pada individu yang terlibat dalam konflik. Di tengah kekacauan, Sudan menghadapi ketegangan diplomatik dengan Mesir, yang menyebabkan tantangan bagi pengungsi Sudan yang ingin masuk. Komite Internasional Palang Merah memfasilitasi pembebasan personel yang ditahan oleh RSF.

Meskipun ada gencatan senjata singkat untuk hari raya Idul Adha, pertempuran sengit tetap berlangsung di Khartoum.

Juli 
Konflik berlanjut, dengan serangan udara, serangan artileri, dan tembakan di Khartoum dan Omdurman. Antara 22 dan 31 orang tewas dalam serangan udara di distrik Dar es Salaam Omdurman pada 8 Juli. RSF menyalahkan SAF atas serangan itu, yang mereka bantah. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 9 Juli, SAF mengatakan bahwa angkatan udaranya tidak melakukan serangan udara apapun di kota tersebut pada 8 Juli. RSF mengklaim telah menjatuhkan pesawat perang SAF dan kendaraan udara tak berawak di Khartoum Bahri. RSF dituduh menjarah dan menduduki rumah di Khartoum, menggerebek Rumah Sakit Al-Shuhada dan membunuh seorang anggota staf, dan melanjutkan pembersihan etnis di Geneina. Satuan Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan telah mencatat 88 kasus kekerasan seksual di Geneina, Khartoum, dan Nyala.

Menanggapi meningkatnya kekerasan, SAF melakukan serangan udara dan penembakan terhadap warga sipil dan posisi yang dipegang oleh Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N). Di Kordofan Selatan, SPLM-N (al-Hilu) menguasai beberapa pangkalan SAF, sementara RSF bentrok dengan koalisi kelompok bersenjata di El-Fashir. Sebuah faksi Gerakan Pembebasan Sudan yang dipimpin oleh Mustafa Tambour (SLM-T) bergabung dalam konflik untuk mendukung SAF di Darfur.

Pada 13 Juli, PBB mengumumkan penemuan 87 jenazah, termasuk etnis Masalit, yang dikuburkan di kuburan massal di Darfur. Menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB, almarhum dibunuh oleh RSF dan milisi sekutu mereka dan dimakamkan pada 20 dan 21 Juni 2023. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, menuntut “penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan independen”. PBB memperingatkan bahwa Sudan berada di ambang perang saudara lagi. Pada tanggal 22 Juli dilaporkan bahwa 10.000 orang telah tewas sejak dimulainya konflik di Darfur Barat saja. Milisi RSF dan Arab dikatakan telah membunuh pengacara, pemantau hak asasi manusia, dokter dan pemimpin suku non-Arab, dan melakukan perampokan dan kekerasan seksual.

Menanggapi kekerasan tersebut, Inggris menjatuhkan sanksi pada perusahaan yang terkait dengan SAF dan RSF atas keterlibatan mereka dalam pendanaan dan penyediaan senjata, berusaha membatasi tindakan mereka. Meskipun ada upaya regional untuk mediasi dan penyelesaian, konflik terus berlanjut, dan boikot SAF terhadap pertemuan penting menghambat proses perdamaian.

Perpecahan internal dalam suku-suku Sudan dan SAF semakin memperumit situasi, dengan beberapa menjanjikan dukungan mereka kepada RSF. Khususnya, pemimpin RSF Hemedti membuat pengumuman video pertamanya sejak April, menegaskan kembali kesediaannya untuk bernegosiasi jika Burhan dan pimpinan SAF lainnya disingkirkan dari kekuasaan.

Pertempuran antara SAF dan SPLM-N (al-Hilu) berlanjut di selatan negara itu, dengan yang terakhir merebut beberapa garnisun di Kordofan Selatan dan melancarkan serangan di Nil Biru.

Agustus 
Bulan tersebut dimulai dengan bentrokan di Um Rawaba, Kurdufan Utara, yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan paramiliter RSF, warga sipil, dan personel SAF. Rumah Sakit Dokter di dekat Bandara Khartoum sebagian hancur akibat penembakan, sehingga memicu tuduhan antara RSF dan SAF mengenai sasarannya. Surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk mantan Menteri Dalam Negeri Ahmad Harun dan empat anggota senior rezim Bashir lainnya yang mengungsi di Kassala setelah melarikan diri dari penjara Kober di Khartoum selama pertempuran pada bulan April. Namun, surat perintah penangkapan mereka kemudian dibatalkan pada tanggal 11 Agustus.

Seiring berjalannya bulan, konflik meningkat secara signifikan. Pada tanggal 2 Agustus, SAF meraih kemenangan besar dengan melenyapkan selusin paramiliter RSF dan menghancurkan beberapa kendaraan RSF di Jembatan Al-Mak Nimr, penghubung strategis antara Khartoum dan Khartoum Bahri. Pada saat yang sama, Gubernur Kurdufan Utara memberlakukan jam malam dan melarang penggunaan sepeda motor dan skuter listrik di seluruh negara bagian, sebagai reaksi terhadap meningkatnya ketegangan. Bentrokan ini berlanjut di Khartoum, dimana Istana Republik menjadi sasaran serangan udara, dan berbagai upaya dilakukan untuk mematahkan pengepungan di kompleks militer Yarmouk. Perhatian internasional meningkat ketika utusan PBB menghadapi pembatasan, dan Facebook menutup halaman RSF karena pelanggaran kebijakan.

Khususnya, pada tanggal 4 Agustus, RSF mengklaim bahwa mereka telah mengambil kendali penuh atas seluruh Darfur Tengah. Pada tanggal 17 Agustus, Front Ketiga, yang dikenal sebagai Tamazuj, salah satu dari beberapa kelompok yang berbasis di Darfur dan Kordofan yang menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Sudan pada tahun 2020 dan dikesampingkan karena dugaan hubungannya dengan intelijen militer Sudan, secara resmi menyatakan aliansinya dengan RSF. Pada tanggal 24 Agustus, Burhan pergi ke luar Khartoum untuk pertama kalinya sejak dimulainya konflik, sebelum pergi ke Port Sudan, di mana ia mengadakan pertemuan dengan kabinetnya. Pada tanggal 29 Agustus, ia pergi ke Mesir untuk bertemu dengan Presiden Abdul Fattah as-Sisi dalam perjalanan pertamanya ke luar Sudan sejak konflik dimulai.

September 
Pada tanggal 2 September, serangan udara di Kalakla al-Qubba di barat daya Khartoum menewaskan 20 orang. Pada tanggal 4 September, 25 orang tewas dalam pertempuran di Omdurman, sementara RSF mengaku telah menembak jatuh dua pesawat Antonov milik SAF di Khartoum. Pada hari yang sama, milisi pemberontak lokal di El Fasher menggagalkan upaya RSF untuk memasuki Pasar Besar kota tersebut.

Pada tanggal 5 September, 32 orang tewas akibat penembakan SAF di Ombada, Omdurman.

Pada 10 September, sedikitnya 43 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan udara di Khartoum. Ini merupakan serangan udara paling mematikan sejak awal konflik.

Pada tanggal 17 September, Menara Perusahaan Minyak Greater Nile Petroleum di Khartoum terbakar.

Disinformasi 
Pada 14 April, halaman resmi SAF menerbitkan sebuah video yang menyatakan operasi yang dilakukan oleh Angkatan Udara Sudan melawan RSF. Unit pemantauan dan verifikasi Al Jazeera mengklaim bahwa video tersebut dibuat menggunakan cuplikan dari video game Arma 3 yang dipublikasikan di TikTok pada Maret 2023. Unit tersebut juga mengklaim video yang menunjukkan komandan tentara Sudan Abdel Fattah al-Burhan sedang memeriksa Korps Lapis Baja sebelum pertempuran. Sebuah video dilaporkan helikopter Sudan terbang di atas Khartoum untuk berpartisipasi dalam operasi oleh SAF melawan RSF, juga beredar di media sosial, ternyata video dari November 2022.

Korban 
Pada bulan September, lebih dari 4.000 orang telah terbunuh dan 12.000 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan Sudan dan PBB. Namun, Kesultanan Dar Masalit mengklaim pada tanggal 20 Juni bahwa lebih dari 5.000 orang tewas dan sekitar 8.000 terluka dalam pertempuran di Darfur Barat saja. Pada 12 Juni, Persatuan Dokter Sudan mengatakan sedikitnya 959 warga sipil tewas dan 4.750 lainnya luka-luka. Pada tanggal 6 Mei, Save the Children UK mengatakan bahwa sedikitnya 190 anak tewas dalam konflik tersebut. Dokter di lapangan memperingatkan bahwa angka yang disebutkan tidak termasuk semua korban karena orang tidak dapat mencapai rumah sakit karena kesulitan bergerak. Seorang juru bicara Bulan Sabit Merah Sudan dikutip mengatakan bahwa jumlah korban "tidak sedikit". Pada 16 Juni, Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa Network melaporkan sedikitnya 229 kasus penghilangan paksa di seluruh negeri.

Korban asing 
15 orang Suriah, 15 orang Etiopia dan 9 orang Eritrea telah tewas di seluruh negeri. Seorang warga negara India yang bekerja di Khartoum meninggal setelah terkena peluru nyasar pada tanggal 15 April. Dua orang Amerika Serikat tewas, termasuk seorang profesor yang bekerja di Universitas Khartoum yang ditikam sampai mati saat mengungsi. Seorang gadis berusia dua tahun dari Turki tewas sementara orang tuanya terluka setelah rumah mereka dihantam roket pada 18 April. Dua orang dokter Mesir dibunuh di rumah mereka di Khartoum dan harta benda mereka dicuri pada tanggal 13 Juni. Sepuluh mahasiswa dari Republik Demokratik Kongo tewas dalam serangan udara SAF di Universitas Internasional Afrika di Khartoum pada 4 Juni. SAF mengklaim bahwa asisten atase militer Mesir terbunuh oleh tembakan RSF saat mengendarai mobilnya di Khartoum, yang dibantah oleh duta besar Mesir.

Dua warga negara Yunani yang terjebak di sebuah gereja pada tanggal 15 April mengalami cedera kaki saat terjebak dalam baku tembak saat mencoba untuk pergi. Seorang pekerja migran Filipina dan seorang pelajar Indonesia di sebuah sekolah di Khartoum terluka oleh peluru nyasar. Pada tanggal 17 April, Duta Besar Uni Eropa untuk Sudan, Aidan O'Hara dari Irlandia, diserang oleh "pria bersenjata berseragam militer" tak dikenal di rumahnya. Ia menderita luka ringan dan dapat kembali bekerja pada tanggal 19 April. Pada tanggal 23 April, sebuah konvoi evakuasi Prancis ditembaki, melukai satu orang. Pemerintah Prancis kemudian memastikan bahwa korbannya adalah seorang tentara Prancis. Seorang pegawai kedutaan Mesir ditembak dan terluka selama misi evakuasi.

Petugas kemanusiaan 
Di Kabkabiya, tiga pegawai Program Pangan Dunia (WFP) tewas setelah terjebak dalam baku tembak di sebuah pangkalan militer. Dua anggota staf lainnya terluka. Pada tanggal 18 April, pejabat tinggi bantuan kemanusiaan Uni Eropa di Sudan, Wim Fransen dari Belgia, ditembak dan terluka di Khartoum. Pada 21 April, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa salah satu pegawai lokalnya tewas dalam baku tembak saat bepergian dengan keluarganya di dekat Al-Ubayyid.

Evakuasi internasional 

Pecahnya kekerasan telah menyebabkan pemerintah asing memantau situasi di Sudan dan bergerak menuju evakuasi dan repatriasi warga negaranya. Di antara beberapa negara dengan sejumlah ekspatriat di Sudan adalah Mesir, yang memiliki lebih dari 10.000 warga negara, dan Amerika Serikat, yang memiliki lebih dari 16.000 warga negara, yang sebagian besar merupakan warga negara ganda. Upaya ekstraksi terhambat oleh pertempuran di ibu kota Khartoum, khususnya di dalam dan sekitar bandara. Hal ini memaksa evakuasi dilakukan melalui jalan darat melalui Port Sudan di Laut Merah, yang terletak sekitar 650 km (400 mil) timur laut Khartoum, dari mana mereka diterbangkan atau diangkut langsung ke negara asal mereka atau ke negara ketiga. Evakuasi lain dilakukan melalui penyeberangan perbatasan darat atau pengangkutan udara dari misi diplomatik dan lokasi lain yang ditunjuk dengan keterlibatan langsung militer dari beberapa negara asal. Beberapa hub transit yang digunakan selama evakuasi termasuk pelabuhan Jeddah di Arab Saudi dan Jibuti, yang menampung pangkalan militer Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya.

Krisis kemanusiaan 
Krisis kemanusiaan setelah pertempuran semakin diperburuk oleh kekerasan yang terjadi selama periode suhu tinggi, kekeringan dan dimulai selama bulan puasa Ramadhan. Warga sipil tidak dapat keluar rumah untuk mendapatkan makanan dan perbekalan karena takut terjebak dalam baku tembak. Sekelompok dokter mengatakan bahwa rumah sakit tetap kekurangan staf dan kehabisan persediaan karena orang-orang yang terluka berdatangan. Organisasi Kesehatan Dunia mencatat sekitar 26 serangan terhadap fasilitas kesehatan, beberapa di antaranya mengakibatkan korban jiwa di kalangan pekerja medis dan warga sipil. Persatuan Dokter Sudan mengatakan lebih dari dua pertiga rumah sakit di daerah konflik tidak berfungsi dengan 32 dievakuasi paksa oleh tentara atau terjebak dalam baku tembak. Ini termasuk sekitar setengah dari 130 fasilitas medis Khartoum dan semua rumah sakit di Darfur Barat. Wabah penyakit seperti campak, kolera dan diare dilaporkan terjadi di seluruh negeri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa kekurangan barang-barang pokok, seperti makanan, air, obat-obatan dan bahan bakar telah menjadi "sangat akut". Pengiriman uang yang sangat dibutuhkan dari pekerja migran di luar negeri juga dihentikan setelah Western Union mengumumkan akan menutup semua operasi di Sudan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Program Pangan Dunia mengatakan bahwa bantuan pangan senilai lebih dari $13 juta yang ditujukan untuk Sudan telah dijarah sejak pertempuran pecah. Diperkirakan 25 juta orang, setara dengan lebih dari setengah populasi Sudan, dikatakan membutuhkan bantuan. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 88 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di seluruh negeri, kebanyakan dari mereka menyalahkan RSF.

Pengungsi 

Organisasi Internasional untuk Migrasi mengatakan pada 18 Juli bahwa pertempuran di Sudan telah menghasilkan 2,6 juta pengungsi internal, sementara 724.000 lainnya telah meninggalkan negara itu secara keseluruhan. Organisasi Internasional untuk Migrasi memperkirakan sekitar 65% pengungsi berasal dari wilayah Khartoum. Dari mereka yang melarikan diri ke luar negeri, lebih dari 160.000 di antaranya adalah Masalit yang melarikan diri ke Chad untuk menghindari serangan berbasis etnis oleh RSF dan milisi sekutu. Pertempuran antara SAF dan SPLM-N (al-Hilu) dilaporkan telah membuat lebih dari 35.000 orang mengungsi di Negara Bagian Blue Nile saja, dengan 3.000 dari mereka melarikan diri ke Etiopia.

Kritik dilontarkan pada misi diplomatik yang beroperasi di Sudan karena respon mereka yang lambat dalam membantu pemohon visa Sudan yang paspornya tertinggal di kedutaan setelah penutupan mereka selama upaya evakuasi, mencegah mereka meninggalkan negara tersebut.

Investigasi kejahatan perang 
Pada 13 Juli 2023, kantor Ketua Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Ahmad Khan mengatakan bahwa mereka telah meluncurkan penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama konflik tahun 2023, dalam konteks penyelidikannya di Darfur, yang dimulai pada tahun 2005 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1593. Resolusi Dewan Keamanan PBB membatasi penyelidikan di Darfur. Pada tanggal 5 September, Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida Alice Wairimu Nderitu mengakui bahwa konflik dan pelanggaran terkait memiliki "komponen berbasis identitas yang kuat”.

Pada tanggal 3 Agustus, Amnesty International merilis laporannya mengenai konflik tersebut. Berjudul Death Came To Our Home: War Crimes and Civilian Suffering In Sudan (Kematian Datang Ke Rumah Kami: Kejahatan Perang dan Penderitaan Sipil di Sudan), film ini mendokumentasikan "korban sipil dalam jumlah besar baik dalam serangan yang disengaja maupun tidak pandang bulu" yang dilakukan oleh SAF dan RSF, khususnya di Khartoum dan Darfur Barat. Laporan ini juga merinci kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan berusia 12 tahun, serangan yang ditargetkan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit dan gereja, dan penjarahan.

Pada tanggal 4 Agustus, Jenderal Burhan, sebagai ketua Dewan Kedaulatan Transisi, membentuk sebuah komite yang bertugas menyelidiki kejahatan perang, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan lain yang dikaitkan dengan RSF. Komite tersebut akan diketuai oleh perwakilan dari Jaksa Agung, dan juga beranggotakan pejabat dari Kementerian Luar Negeri dan Kehakiman, SAF, Kepolisian, Badan Intelijen Umum, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Para pengamat menuduh RSF merekrut anak-anak berusia 14 tahun untuk melawan SAF dengan menggunakan "uang" dan "kepura-puraan palsu", dan beberapa dari mereka dilaporkan terlihat di garis depan di Khartoum.

Upaya perdamaian 
Pada 16 April, perwakilan dari SAF dan RSF menyetujui proposal PBB untuk menghentikan pertempuran antara pukul 16:00 dan 19:00 waktu setempat (CAT). SAF mengumumkan bahwa mereka menyetujui proposal PBB untuk membuka jalur aman untuk kasus kemanusiaan yang mendesak selama 3 jam setiap hari mulai dari pukul 16:00 waktu setempat, dan menyatakan bahwa mereka berhak untuk bereaksi jika RSF "melakukan pelanggaran apa pun". Tembakan dan letusan terus terdengar selama gencatan senjata, mengundang kecaman dari Perwakilan Khusus Volker Perthes.

Pada 17 April, pemerintah Kenya, Sudan Selatan, dan Jibuti menyatakan kesediaan mereka mengirim presiden mereka ke Sudan untuk bertindak sebagai mediator. Bandara Khartoum ditutup karena pertempuran.

Pada 18 April, Hemedti mengatakan RSF menyetujui gencatan senjata selama satu hari untuk memungkinkan perjalanan yang aman bagi warga sipil, termasuk mereka yang terluka. Dalam sebuah tweet, dia mengatakan bahwa keputusan itu diambil setelah percakapan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken "dan desakan oleh negara-negara sahabat lainnya". Seorang jenderal angkatan darat kemudian mengonfirmasi bahwa SAF telah menyetujui gencatan senjata 24 jam yang dimulai pukul 18:00 waktu setempat (16:00 UTC). Setelah dimulainya gencatan senjata yang dijanjikan, tembakan dan letusan tetap terus terdengar di pusat Khartoum. SAF dan RSF mengeluarkan pernyataan yang menuduh satu sama lain gagal menghormati gencatan senjata. Komando tinggi SAF mengatakan akan melanjutkan operasi untuk mengamankan ibu kota dan wilayah lainnya.

Pada 19 April, SAF dan RSF mengatakan bahwa mereka telah menyetujui gencatan senjata 24 jam mulai pukul 18:00 waktu setempat (16:00 GMT). Pertempuran berlanjut antara kedua belah pihak setelah gencatan senjata seharusnya dimulai.

Pada 21 April, RSF mengatakan akan melakukan gencatan senjata selama 72 jam yang akan mulai berlaku pada pukul 6:00 (4:00 GMT) hari itu, awal hari raya Idul Fitri. Meskipun SAF menyetujui gencatan senjata sore itu, pertempuran berlanjut sepanjang hari di Khartoum dan zona konflik lainnya. Kesepakatan gencatan senjata 72 jam diumumkan pada 24 April, namun pertempuran tetap berlanjut.

Pada 26 April, Otoritas Pembangunan Antarpemerintah (IGAD) mengusulkan perpanjangan gencatan senjata selama 72 jam, sementara Sudan Selatan menawarkan untuk menjadi tuan rumah upaya mediasi. SAF mengatakan pihaknya mendukung rencana tersebut dan akan mengirimkan utusan ke ibu kota Sudan Selatan, Juba, untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut. RSF mengumumkan dukungannya untuk perpanjangan gencatan senjata pada 27 April. Pertempuran berlanjut setelah dimulainya perpanjangan gencatan senjata.

Pada tanggal 30 April, RSF mengumumkan bahwa gencatan senjata akan diperpanjang selama 72 jam, yang kemudian disetujui oleh SAF. Pertempuran berlanjut selama gencatan senjata ini.

Pada tanggal 1 Mei, Utusan Khusus PBB untuk Sudan Volker Perthes mengumumkan bahwa SAF dan RSF telah setuju untuk mengirim perwakilan untuk negosiasi yang ditengahi oleh PBB, namun tidak memberikan tanggal atau tempat untuk pembicaraan.

Pada tanggal 2 Mei, Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan mengatakan bahwa SAF dan RSF telah menyetujui "pada prinsipnya" gencatan senjata selama seminggu mulai dari tanggal 4 Mei, hanya untuk dilanggar lagi. Komite perlawanan Sudan menyatakan bahwa negosiasi yang diusulkan antara SAF dan RSF mengabaikan "satu-satunya yang terkena dampak perang ini, rakyat Sudan", dan bahwa negosiasi ditujukan untuk SAF dan RSF "mendapatkan popularitas dan dukungan politik".

Pada tanggal 6 Mei, delegasi dari SAF dan RSF bertemu langsung untuk pertama kalinya di Jeddah, Arab Saudi untuk apa yang digambarkan oleh Saudi dan Amerika Serikat sebagai "pembicaraan pra-negosiasi". Jonathan Hutson dari Proyek Sentinel Satelit menyatakan bahwa berbagai masyarakat sipil Sudan, "partai politik, komite perlawanan, organisasi wanita, serikat pekerja dan pembela hak asasi manusia", keberatan dengan Burhan dan Hemedti, melihat mereka sebagai pemimpin tidak sah dan bersikeras berpartisipasi dalam negosiasi damai. Para aktivis masyarakat sipil menyerukan agar pasukan paramiliter digabungkan ke dalam SAF di bawah otoritas sipil.

Pada 12 Mei, SAF dan RSF menandatangani perjanjian untuk mengizinkan perjalanan yang aman bagi orang-orang yang meninggalkan zona pertempuran, melindungi pekerja bantuan, dan tidak menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia; tidak ada kesepakatan gencatan senjata.

Pada 20 Mei, SAF dan RSF menyetujui gencatan senjata selama seminggu mulai pukul 21:45 waktu setempat (19:45 GMT) pada 22 Mei, menyusul pembicaraan di Jeddah. Kemudian diperpanjang hingga 3 Juni. Namun pada tanggal 31 Mei, SAF menangguhkan negosiasi, menuduh RSF kurang berkomitmen dalam mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata yang ada dan melanggar ketentuannya.

Gencatan senjata 24 jam diumumkan dan dilaksanakan pada 10–11 Juni. Gencatan senjata 72 jam juga diumumkan dan dilaksanakan pada 18 Juni.

Pada 27 Juni, RSF mengumumkan gencatan senjata dua hari sepihak untuk liburan Idul Adha. Belakangan pada hari yang sama, SAF mengumumkan gencatan senjata sepihaknya sendiri untuk hari raya tersebut.

Pada 10 Juli, Otoritas Pembangunan Antarpemerintah (IGAD), sebuah blok regional yang terdiri dari delapan negara Afrika Timur, membuka pertemuan puncak di Addis Ababa, Etiopia untuk menjajaki pilihan guna mengakhiri konflik. Dalam sebuah pernyataan, blok tersebut mengatakan telah setuju untuk meminta pertemuan puncak dengan badan regional lain, Pasukan Siaga Afrika Timur, untuk mempertimbangkan kemungkinan penempatan yang terakhir "untuk melindungi warga sipil dan menjamin akses kemanusiaan". Namun, SAF memboikot pertemuan tersebut setelah menolak Presiden Kenya William Ruto sebagai kepala komite yang memfasilitasi pembicaraan dan menuduh Kenya menyembunyikan RSF. Kementerian Luar Negeri Sudan menolak usulan intervensi asing dan tersinggung dengan klaim Etiopia dan Kenya bahwa Sudan menderita kekosongan kekuasaan.

Pada 13 Juli, Mesir menjadi tuan rumah pertemuan puncak di Kairo, di mana SAF, RSF, dan para pemimpin negara tetangga Sudan menyetujui inisiatif baru untuk menyelesaikan konflik. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan prakarsa itu akan mencakup pembentukan gencatan senjata yang langgeng, menciptakan koridor kemanusiaan yang aman untuk pengiriman bantuan, dan membangun kerangka kerja dialog yang akan mencakup semua partai politik dan tokoh di negara itu. Dia juga mendesak pihak yang bertikai untuk berkomitmen pada negosiasi damai yang dipimpin oleh Uni Afrika.

Pada 15 Juli, SAF kembali bernegosiasi dengan RSF di Jeddah.

Dalam pengumuman video pertamanya sejak konflik dimulai, Hemedti mengatakan dia bersedia mencapai kesepakatan damai dalam waktu 72 jam jika seluruh kepemimpinan SAF, yang disebutnya "korup", disingkirkan.

Reaksi

Nasional 
 Pasukan Dukungan Cepat (RSF): Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Mohamed Hamdan Dagalo, komandan Pasukan Dukungan Cepat, menuduh Abdel Fattah al-Burhan memaksa RSF untuk memulai konfrontasi dan menuduh komandan SAF merencanakan untuk membawa pemimpin terguling Omar al -Bashir kembali berkuasa. Seorang juru bicara Bulan Sabit Merah Sudan mengatakan bahwa jumlah korban "tidak sedikit".

 Angkatan Bersenjata Sudan: Angkatan Darat Sudan menuduh RSF melakukan konspirasi yang menghasut terhadap negara dan mengatakan RSF akan dibubarkan tanpa diskusi. Itu mencap Dagalo sebagai penjahat dan mengeluarkan pemberitahuan DPO untuknya. Angkatan Darat menyatakan akan melakukan penyisiran untuk Pasukan Dukungan Cepat dan mendesak warga sipil untuk tetap di dalam. Perwakilan media Angkatan Bersenjata Sudan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pensiunan veteran telah bergabung dalam perjuangan SAF melawan RSF.

Al-Burhan dikutip mengatakan bahwa dia "terkejut bahwa [Pasukan Pendukung Cepat] menyerang rumah [saya] pada pukul sembilan pagi", sementara juga menyatakan bahwa Istana Kepresidenan dan fasilitas pemerintah lainnya berada di bawah kendali SAF.

Mantan Perdana Menteri Abdalla Hamdok secara terbuka mengimbau al-Burhan dan Dagalo, meminta mereka untuk menghentikan pertempuran.

Internasional

Negara 
 Chad menutup perbatasan daratnya dengan Sudan.

  Presiden Abdel Fattah al-Sisi dan Salva Kiir, yang memimpin dua negara tetangga Sudan, menawarkan untuk menengahi antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat. Mesir juga menutup perbatasannya dengan Sudan.

  Kenya dan Etiopia mendesak menahan diri mengingat situasi, namun tidak menutup perbatasan masing-masing atau mengambil tindakan.

 Kementerian Luar Negeri Malaysia telah memastikan bahwa 29 warga Malaysia di Sudan, termasuk karyawan Petronas yang bekerja di Kompleks Petronas Sudan, selamat. Kementerian Luar Negeri juga mengutuk permusuhan antara Angkatan Bersenjata Sudan dan RSF dan menyerukan dialog yang berarti antara semua pihak yang terlibat dalam konflik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim percaya bahwa bentrokan masih terkendali setelah menerima laporan dan menekankan bahwa pemerintah Malaysia sedang memantau situasi dan akan membawa pulang warga Malaysia di Sudan jika keselamatan mereka terancam.

 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyerukan de-eskalasi dan pembicaraan damai, dan memastikan personel AS di kedutaan Khartoum semuanya aman.

Organisasi internasional 
 Uni Afrika menyerukan solusi politik untuk krisis tersebut. Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika mengatakan bahwa mereka "menolak keras campur tangan eksternal yang dapat memperumit situasi di Sudan" setelah pertemuan darurat. Juga diumumkan bahwa ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki, berencana "segera" melakukan misi gencatan senjata ke Sudan.

 Liga Arab menyerukan segera diakhirinya kekerasan di Sudan dan menawarkan untuk menengahi pihak-pihak yang bertikai di negara itu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan darurat di Kairo.

 Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell membenarkan bahwa semua staf UE telah diperhitungkan dan menyerukan segera diakhirinya kekerasan.

Otoritas Pembangunan Antarpemerintah: Blok perdagangan Afrika Timur mengadakan pertemuan darurat mengenai situasi di Sudan dan mengatakan berencana untuk mengirim Presiden Kenya William Ruto, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan Presiden Jibuti Ismail Omar Guelleh ke Khartoum sesegera mungkin untuk mendamaikan konflik kelompok yang bertentangan.

 Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyerukan penghentian segera semua permusuhan. Dia juga mengecam pembunuhan beberapa pegawai Program Pangan Dunia di Sudan, menyebut kematian itu “mengerikan”.

 Program Pangan Dunia: Badan yang tergabung dalam PBB mengumumkan bahwa mereka menangguhkan semua operasi di Sudan setelah kematian tiga pegawainya dalam bentrokan di Kabkabiya, Darfur Utara. Ia juga menegaskan bahwa salah satu pesawatnya telah rusak di Bandara Internasional Khartoum selama baku tembak pada 15 April, yang katanya berdampak pada kemampuannya untuk memindahkan staf dan memberikan bantuan kepada orang-orang di seluruh negeri.

Lihat juga 
Kematian Asia Abdelmajid

Referensi 

Sudan dalam tahun 2023
Konflik tahun 2023
Konflik Sudan
Politik Sudan