Jalan tol di Jepang

di Jepang membentuk jaringan besar jalan tol bebas hambatan terkendali.

Sejarah 
Setelah Perang Dunia II, kebangkitan ekonomi Jepang menyebabkan peningkatan besar-besaran dalam penggunaan mobil pribadi. Namun sistem jalan yang ada tidak memadai untuk memenuhi permintaan yang meningkat; pada tahun 1956 hanya 23% dari jalan raya nasional yang diaspal, yang meliputi dua pertiga dari jalan utama Tokyo-Osaka (Rute Nasional 1).

Pada April 1956 Japan Highway Public Corporation (JH) didirikan oleh pemerintah nasional dengan tugas membangun dan mengelola jaringan jalan bebas hambatan nasional. Pada tahun 1957 izin diberikan kepada perusahaan untuk memulai pembangunan Jalan Tol Meishin yang menghubungkan Nagoya dan Kobe, bagian pertama yang dibuka untuk lalu lintas pada tahun 1963.

Selain jaringan jalan bebas hambatan nasional yang dikelola oleh JH, pemerintah membentuk perusahaan tambahan untuk membangun dan mengelola jalan bebas hambatan di daerah perkotaan. Metropolitan Expressway Public Corporation (bertanggung jawab atas Jalan Tol Shuto) didirikan pada tahun 1959, dan Hanshin Expressway Public Corporation (bertanggung jawab atas Jalan Tol Hanshin) didirikan pada tahun 1962. Pada tahun 2004 panjang jaringannya diperpanjang masing-masing menjadi  dan .

Pada tahun 1966 sebuah rencana secara resmi diberlakukan untuk jaringan jalan bebas hambatan nasional sepanjang . Di bawah rencana ini, pembangunan jalan tol yang sejajar dengan garis pantai Jepang akan diprioritaskan daripada jalan tol yang melintasi pedalaman pegunungan. Pada tahun 1987, rencana tersebut direvisi untuk memperluas jaringan menjadi . Pada April 2018, bagian jaringan yang diselesaikan sepanjang .

Pada Oktober 2005, JH, Metropolitan Expressway Public Corporation, Hanshin Expressway Public Corporation, dan Honshu-Shikoku Bridge Authority (mengelola tiga koneksi sambungan jalan antara Honshu dan Shikoku) diprivatisasi di bawah kebijakan reformasi pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi. Privatisasi ini secara teknis mengubah perusahaan menjadi perusahaan saham tanpa saham yang dijual kepada masyarakat umum, karena Pemerintah Jepang memegang saham pengendali pada perusahaan penerus. Jaringan jalan tol JH dibagi menjadi tiga perusahaan berdasarkan geografi - East Nippon Expressway Company (E-NEXCO), Central Nippon Expressway Company (C-NEXCO), dan West Nippon Expressway Company (W-NEXCO). Metropolitan Expressway Public Corporation mengalihkan wewenangnya kepada Metropolitan Expressway Company, sedangkan Hanshin Expressway Public Corporation mengalihkan wewenangnya kepada Hanshin Expressway Company. Honshu-Shikoku Bridge Authority menjadi Honshu-Shikoku Bridge Expressway Company, yang pada akhirnya operasinya direncanakan akan diserap ke dalam operasi W-NEXCO.

Keuangan

Pembangunan jalan tol Jepang sebagian besar dibiayai dengan utang. Hal tersebut dimaksudkan untuk membuat jalan tol gratis ketika dilunasi. Hutang Jalan Tol Meishin dan Jalan Tol Tomei telah dilunasi sejak 1990. Hal itu diputuskan pada tahun 1972 bahwa biaya tol dikumpulkan dari semua jalan tol untuk mengadakan satu sumber dana operasional, karena kegunaan kecil beberapa bagian. Metode konstruksi tahan gempa menambah biaya, serta penghalang bising yang ekstensif. Pada Maret 2009 Perdana Menteri Taro Aso mengumumkan rencana untuk mengurangi biaya tol menjadi ¥1.000 pada akhir pekan dan hari libur nasional. Biaya tol pada hari kerja dipotong sekitar 30 persen. Menurut Asosiasi Konstruksi Jalan Tol Nasional, 4,41 juta kendaraan menggunakan jalan tol setiap hari, dengan kecepatan rata-rata .

Referensi

Pranala luar
Biro Jalan, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi 
Peta rute jalan tol 
Panduan jalan tol nasional 

Jalan tol di Jepang