Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu

Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (; Jawi: ڤرتوبوهن‌ كبڠساءن ملايو برساتو), disingkat UMNO (Jawi: امنو; ) atau dengan nama lain sebagai PEKEMBAR (Jawi: ڤکمبر) adalah partai politik terbesar dan tertua yang masih aktif di Malaysia. UMNO merupakan salah satu pendiri dan bagian dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang sebelumnya bernama Parti Perikatan () yang telah memimpin pemerintahan federal dan mendominasi politik Malaysia sejak kemerdekaan pada tahun 1957 hingga kekalahan koalisi Barisan Nasional dalam Pemilu Malaysia 2018. Tiga tahun setelahnya, koalisi BN berhasil mengambil alih pemerintahan federal setelah jatuhnya Perikatan Nasional di bawah kepemimpinan Muhyiddin Yassin akibat krisis politik melanda Malaysia.

UMNO merupakan salah satu partai politik yang telah dibubarkan di Singapura, mengingat Singapura telah dikeluarkan dari Federasi Malaya. Partai ini memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi nasionalisme Melayu dan konsep Ketuanan Melayu, serta menjaga martabat suku, agama, dan negara. Partai ini juga memiliki tujuan dalam melindungi tradisi Melayu sebagai budaya dan warisan negara, serta untuk menegakkan, membela, dan memperluas agama Islam di seluruh Malaysia.

Sejarah

Setelah Inggris kembali ke Malaya setelah Perang Dunia II, Malayan Union dibentuk. Namun, Persatuan ini mendapat banyak tentangan karena kerangka konstitusionalnya, yang dikatakan mengancam kedaulatan Melayu atas Malaya. Serangkaian kongres Melayu diadakan, yang berpuncak pada pembentukan partai nasionalis, UMNO pada 10 Mei 1946 di Kongres Melayu Ketiga di Johor Bahru, dengan Datuk Onn Jaafar sebagai pemimpinnya. UMNO sangat menentang Persatuan Malaya, tetapi awalnya tidak mencari kekuatan politik. UMNO tidak punya pilihan selain terus memainkan peran pendukungnya kepada penguasa Inggris. Inggris bekerja sama dengan para pemimpin UMNO dan membantu mengalahkan pemberontakan komunis.

Pada tahun 1949, setelah Persatuan Malaya digantikan oleh Persekutuan Tanah Melayu, UMNO mengalihkan fokusnya ke politik dan pemerintahan. Orang Melayu mencari hak kelahirannya karena pemerintah Melayu tidak mengumumkannya secara terbuka sehingga menimbulkan situasi yang membingungkan. Namun, pentingnya perjuangan UMNO tampaknya tidak didasarkan pada ras. Karena mereka juga memperebutkan ras lain saat berada di puncak negara.

Pada tahun 1951, Onn Jaafar keluar dari UMNO setelah gagal membuka keanggotaannya bagi non-Melayu untuk membentuk Partai Kemerdekaan Melayu (PKM). Tunku Abdul Rahman menggantikan Dato' Onn sebagai Presiden UMNO. Pada tahun yang sama, Partai Radikal memenangkan pemilihan dewan kota Malaya-George Town dengan mengklaim enam dari sembilan kursi yang tersedia. Tahun berikutnya, UMNO cabang Kuala Lumpur membentuk aliansi pemilu ad-hoc dan sementara dengan Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA) Selangor cabang Selangor untuk menghindari persaingan memperebutkan kursi yang sama dalam pemilihan kotamadya Kuala Lumpur. UMNO dan MCA akhirnya merebut sembilan dari dua belas kursi, memberikan pukulan telak bagi IMP. Setelah beberapa keberhasilan lain dalam pemilihan dewan lokal, koalisi tersebut diresmikan sebagai "Aliansi" pada tahun 1954.

Pada tahun 1954, pemilihan negara bagian diadakan. Dalam pemilihan ini, Aliansi memenangkan 226 dari 268 kursi di seluruh negeri. Pada tahun yang sama dibentuk Dewan Legislatif Federal yang terdiri dari 100 kursi. 52 akan dipilih, dan sisanya akan ditunjuk oleh Komisaris Tinggi Inggris. Aliansi menuntut agar 60 kursi dipilih, tetapi meskipun Tunku terbang ke London untuk bernegosiasi, perusahaan Inggris bertahan. Pemilihan dewan diadakan pada tahun 1955, dan Aliansi, sekarang diperluas untuk memasukkan Malayan Indian Congress (MIC), mengeluarkan manifesto yang menyatakan tujuan mencapai kemerdekaan pada tahun 1959, membutuhkan pendidikan sekolah dasar untuk semua anak, melindungi hak-hak masyarakat. hak raja-raja Melayu sebagai raja konstitusional, mengakhiri krisis Komunis, dan mereformasi pelayanan publik melalui perekrutan lebih banyak orang Melayu daripada orang asing.

Ketika hasilnya dirilis, ternyata Aliansi telah memenangkan 51 dari 52 kursi yang diperebutkan, dan sisanya jatuh ke tangan PAS (Partai Islam Se-Malaya, sebuah kelompok sempalan Islam dari UMNO). Tunku menjadi Ketua Menteri Malaya yang pertama.

Sepanjang periode ini, Darurat Malaya terus berlanjut. Tentara Pembebasan Rakyat Malaya (MRLA), didukung oleh Partai Komunis Melayu (MCP), melakukan tindakan kekerasan seperti menghancurkan pertanian, mengganggu jaringan transportasi dan komunikasi, menyerang kantor polisi, dll. Tujuan mereka adalah akhir dari kolonialisme di Malaya. Inggris menyatakan MCP, bersama dengan beberapa kelompok politik sayap kiri, ilegal pada tahun 1948. Pada tahun 1955, pemerintah Sekutu bersama dengan Komisaris Tinggi Inggris mengumumkan amnesti bagi pemberontak komunis yang menyerah. Perwakilan dari pemerintah Aliansi juga bertemu dengan para pemimpin MCP dalam upaya menyelesaikan konflik secara damai, seperti yang dinyatakan dalam manifesto pemilihan mereka. Chin Peng, Sekretaris Jenderal MCP, mendesak agar MCP diizinkan mengikuti pemilu dan dinyatakan sebagai partai politik yang sah sebagai prasyarat untuk meletakkan senjata. Namun, Tunku menolaknya sehingga menyebabkan kebuntuan.

Pada tahun 1956, Tunku memimpin sekelompok negosiator, yang terdiri dari politisi Aliansi dan perwakilan pemerintah Melayu, ke London. Di sana, mereka mengadakan perjanjian dengan Inggris untuk kemerdekaan. Tanggal kemerdekaan ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan syarat dibentuknya komisi independen untuk menyusun konstitusi negara. Pemerintah Aliansi juga diharuskan untuk tidak menyita properti Inggris dan asing lainnya di Malaya. Perjanjian pertahanan juga akan ditandatangani.

Suruhanjaya Reid, yang diketuai oleh Lord William Reid, dibentuk untuk merangka perlembagaan. Walaupun konsep seperti federalisme dan monarki berperlembagaan, perlembagaan yang dicadangkan juga mengandungi peruntukan yang melindungi hak-hak istimewa bagi orang Melayu, seperti kuota kemasukan ke pendidikan tinggi dan perkhidmatan awam, dan menjadikan Islam agama rasmi persekutuan. Ia juga menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, walaupun hak untuk pendidikan vernakular dalam bahasa Cina dan Tamil akan dilindungi. Walaupun Tunku dan raja-raja Melayu telah meminta Suruhanjaya Reid untuk memastikan bahawa "dalam Malaya bebas semua warganegara harus diberi hak, keistimewaan dan peluang yang sama dan tidak boleh diskriminasi atas alasan kaum dan kepercayaan," keistimewaan Melayu, yang ramai di dalam UMNO disokong, sebagaimana yang dikehendaki oleh Suruhanjaya Reid sebagai satu bentuk tindakan afirmatif yang akhirnya akan dihentikan. Langkah-langkah ini dimasukkan sebagai Perkara 3, 152 dan 153 Perlembagaan

Komisi Reid, dipimpin oleh Lord William Reid, dibentuk untuk menyusun konstitusi. Meskipun konsep seperti federalisme dan monarki konstitusional, konstitusi yang diusulkan juga memuat ketentuan yang melindungi hak-hak khusus bagi orang Melayu, seperti kuota untuk masuk ke pendidikan tinggi dan pegawai negeri, dan menjadikan Islam sebagai agama resmi federasi. Itu juga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara, meskipun hak atas pendidikan vernakular dalam bahasa Cina dan Tamil akan dilindungi. Meskipun Tunku dan penguasa Melayu telah meminta Komisi Reid untuk memastikan bahwa "di Malaya bebas semua warga negara harus diberi hak, hak istimewa dan kesempatan yang sama dan tidak boleh didiskriminasi atas dasar ras dan kepercayaan," hak istimewa Melayu, yang banyak didukung oleh UMNO, seperti yang diminta oleh Komisi Reid sebagai bentuk tindakan afirmatif yang pada akhirnya akan dihentikan. Langkah-langkah ini termasuk dalam Pasal 3, 152 dan 153 Konstitusi. Seperti yang diharapkan, kemerdekaan dideklarasikan oleh Stadion Tunku di Merdeka pada 31 Agustus 1957, menandai transisi ke era baru politik Melayu dan Malaysia.

Era Dato Onn 
Sebuah pertemuan besar-besaran yang dikenal sebagai Kongres Melayu Seluruh Melayu pertama diselenggarakan oleh Persatuan Melayu Selangor di Klub Sultan Sulaiman, Kampung Baharu, Kuala Lumpur dari tanggal 1 hingga 4 Maret 1946 dan sebanyak 41 organisasi Melayu mengirimkan wakilnya.

Dato Onn bin Jaafar dari Asosiasi Melayu Johor terpilih sebagai Ketua Kongres. Hampir semua perwakilan organisasi sudah angkat bicara termasuk dua perwakilan anak.

Tiga mosi disahkan oleh Kongres sebagai berikut:
 Mendirikan Organisasi Nasional Melayu Bersatu;
 Menolak pendirian Malayan Union; Dan 
 Mengadakan Sumbangan Pendidikan Nasional Melayu saja.

Sebuah panitia yang terdiri dari Dato Onn Jaafar, Dato Panglima Bukit Gantang, Dato Nik Ahmad Kamil, Dato Hamzah Abdullah dan Encik Zainal Abidin Ahmad (Za'aba) terpilih untuk menyiapkan draf piagam atau UUD UMNO untuk dipresentasikan dan diterima oleh Se- Melayu nanti.

Meskipun ditentang keras oleh orang Melayu, Pemerintah Inggris melanjutkan rencana mereka dan pada 1 April 1946 mendirikan Persatuan Malaya. Orang-orang Melayu dan organisasi-organisasi Melayu terus menentang dan tidak memberikan dukungan apapun kepada Persatuan Melayu. Pada tanggal 11 Mei 1946, Kongres Melayu Seluruh Melayu ketiga dan sidang umum pertama Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau PEKEMBAR (UMNO) berlangsung di Istana Besar Johor Bahru dan Konstitusi UMNO diterima dan disetujui oleh para peserta. UMNO resmi lahir.

Dato Onn mengusulkan agar keanggotaan partai dibuka untuk semua orang Melayu, tanpa memandang ras, dan nama UMNO diubah menjadi "Organisasi Nasional Rakyat Melayu Bersatu". Karena usulan itu ditentang, Dato Onn mengundurkan diri sebagai presiden UMNO saat Sidang Umum Keenam digelar pada 25 - 26 Agustus 1951. Dato Onn kemudian mendirikan Partai Kemerdekaan Malaya (IMP) pada 26 Agustus 1951.

Era Tunku Abdul Rahman 
Pada tahun 1951, Tunku Abdul Rahman diangkat sebagai Presiden UMNO kedua. Atas kesepakatan antara UMNO, MCA dan MIC mengadakan pertemuan pemerintah Inggris di London, kemerdekaan Malaya tercapai. Dia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO pada tahun 1971 dan digantikan oleh wakilnya, Datuk Abdul Razak Hussein.

Era Tun Abdul Razak 
Pada tahun 1971, Tun Abdul Razak mengumumkan Kebijakan Ekonomi Baru yang bertujuan untuk membantu orang Melayu. Kebijakan ini bertujuan agar orang Melayu menguasai 30% perekonomian pada tahun 1990, namun gagal, namun Tun Abdul Razak membuat berbagai kemajuan yang menjadi tonggak keberhasilan Malaysia di masa depan.

Era Tun Hussein Onn 
Pada Januari 1976, Hussein Onn diangkat sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia ketiga setelah kematian Tun Abdul Razak. Pada tanggal 20 April 1981, ia meluncurkan National Share Trust Scheme yang merupakan dana perwalian bumiputera yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan bumiputera dalam perekonomian nasional.

Era Tun Dr. Mahathir Mohamad 
UMNO dilarang oleh pengadilan pada 4 Februari 1988 setelah krisis kepemimpinan UMNO pada tahun 1987 yang membuat Tengku Razaleigh Hamzah mencalonkan diri sebagai Presiden UMNO tetapi kalah tipis. Mahathir mendaftarkan organisasi baru dengan nama UMNO Baru pada 13 Februari 1988. Belakangan, Tengku Razaleigh mendirikan partai sempalan UMNO, Semangat 46.

Pada tahun 1999, Mahathir mencopot Anwar Ibrahim dari jabatan Wakil Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1998 dan kemudian dari Wakil Presiden UMNO serta keanggotaan di UMNO.

Era Tun Abdullah Ahmad Badawi 
Pada tahun 2003, Mahathir menyerahkan jabatan Presiden UMNO kepada Abdullah Ahmad Badawi. Pada tahun 2004, UMNO dan Barisan Nasional meraih jumlah kursi tertinggi dalam sejarah pemilu di Malaysia dengan meraih 198 dari 219 kursi atau 90,41% kursi. Namun, pada tahun 2008, UMNO dan Barisan Nasional mengalami penurunan suara, menyebabkan Pakatan Rakyat menguasai 4 negara bagian di Semenanjung Malaysia (Kedah, Penang, Perak, dan Kedah) sementara PAS mempertahankan Kelantan.

Era Najib Razak 
Tahun 2010 menjadi dimensi baru bagi UMNO Malaysia yang akan mengawali tahun baru dengan peluncuran program UMNO Juara Rakyat. Program ini diluncurkan oleh Perdana Menteri dan Presiden UMNO, YAB Datuk Seri Mohd Najib Tun Haji Abd Razak. Sejatinya program ini mengacu pada keinginan UMNO untuk memperjuangkan kehidupan rakyat, juara bela rakyat, menjadi juara dalam membangun rakyat dan selalu terdepan untuk rakyat. Melalui program ini, UMNO juga akan menjadi nomor satu di hati rakyat dan rakyat akan selalu berada di garda depan perjuangan UMNO. Bahkan, jika ada bencana maka UMNO akan menjadi yang pertama datang membantu dan konsep 'juara' sendiri akan membuat para pemimpin bekerja lebih keras untuk menjadi nomor satu.

Di bawah kepemimpinan Najib, UMNO meraih total 9 kursi dalam pemilihan ke-13 dan sukses mengambil alih pemerintahan Kedah.

Mendahulukan Rakyat Model Transformasi UMNO Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak pada hari terakhir Sidang Umum UMNO ke-61 menjabarkan tujuh elemen dengan tema Mendahulukan Rakyat sebagai dasar pengisian Model Transformasi UMNO untuk persiapan Pemilu ke-13 dan memastikan kekuatan Melayu terus dipertahankan.

Ketujuh Elemen penting tersebut adalah:
 Penting untuk mengadopsi sikap peduli terhadap tim dan bukan terhadap kelompok itu sendiri.
 Anggota dan pimpinan UMNO di semua tingkatan harus memutuskan bahwa martabat dan kepentingan partai lebih besar dari kepentingan pribadi.
 Anggota dan pemimpin UMNO perlu memenangkan pikiran, hati, dan jiwa rakyat agar partai terlihat inklusif.
 Mahir dalam teknologi dengan menguasai media baru, terutama situs sosial seperti Facebook dan Twitter.
 Berfokus pada empat juta pemilih baru menjelang pemilihan umum berikutnya.
 UMNO harus menuju nol masalah, termasuk menghindari pertikaian di tingkat divisi; Dan
 Praktik mengutamakan orang dalam tindakan apa pun.
Peran UMNO dalam mengubah orang Melayu

Presiden Partai juga menekankan peran UMNO sebagai partai pemimpin Melayu. Di antara peran UMNO adalah sebagai berikut:
 Berkomitmen untuk tidak hanya melakukan yang terbaik, tetapi juga yang benar demi kepentingan masyarakat Melayu.
 Mengubah bangsa Melayu dari bangsa yang tidak sadar politik sebelum Perang Dunia Kedua menjadi bangsa yang mampu merebut kemerdekaan dengan ujung lidah menundukkan kekuatan besar dunia, Inggris.
 Menggerakkan kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan demokrasi politik.
 Kepemimpinan Umno berhasil menjadi pemimpin tertinggi dalam mentransformasikan Malaysia secara cepat seperti yang dialami saat ini.

GE pasca-14 

Pada 9 Mei 2018, Mahathir dan koalisinya, Pakatan Harapan (PH) memenangkan pemilihan umum ke-14 yang mengakhiri kekuasaan UMNO selama 61 tahun sebagai bagian dari koalisi Perikatan dan kemudian Barisan Nasional. Sejak itu, UMNO telah mengalami penarikan besar-besaran anggota biasa, pemimpin negara serta Anggota Parlemen dan mendukung partai Bersatu Mahathir serta partai daerah seperti Parti Warisan Sabah di bulan-bulan setelah pemilu.

Pada September 2019, UMNO memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan PAS sebagai koalisi Konsensus Nasional. Tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan komunitas Muslim Melayu dalam pemilu. Namun, belum ada kesepakatan resmi dengan pihak selain BN, meski ada tuntutan agar BN masuk dalam Konsensus Nasional. Pada bulan Desember, amandemen konstitusi UMNO disepakati oleh anggota UMNO, termasuk menetapkan perjuangan Islam sebagai tujuan partai, diikuti dengan perjuangan bangsa dan negara. BN tetap berfungsi sebagai koalisi empat partai yang terdiri dari UMNO, MCA, MIC dan PBRS hingga jatuhnya pemerintahan PH pada Maret 2020 lalu bergabung dengan Perikatan Nasional membentuk pemerintahan baru.

UMNO dalam krisis politik (2020-) 
Pada 23 Februari 2020, National Consensus Alliance (UMNO dan PAS) mengadakan pertemuan luar biasa di Janda Baik, Pahang, sekaligus dewan tertinggi UMNO di Putra World Trade Center.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pergi ke Istana Negara pada malam hari untuk bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong. Usai pertemuan, beberapa pimpinan partai oposisi, termasuk Wakil Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob, bergabung dengan pendukung Azmin Ali di Hotel Sheraton, Kuala Lumpur.

Setelah diskusi awal, pada 25 Februari, UMNO dan PAS membuat pengumuman untuk menarik dukungan mereka kepada Mahathir untuk melanjutkan sebagai Perdana Menteri, dan menyerukan pembubaran parlemen. Sebelumnya diberitakan, ketika semua partai politik menyuarakan dukungannya kepada Mahathir, dia berencana mendirikan "pemerintahan persatuan" yang tidak bisa disepakati UMNO dan PAS. Annuar Musa, Sekretaris Jenderal UMNO, mengatakan dasar negosiasi dengan Mahathir adalah usulan UMNO dan PAS untuk memberikan dukungan guna membentuk koalisi alternatif tanpa DAP. Oleh karena itu, baik PAS maupun UMNO menyatakan dukungannya terhadap pemilu tersebut.

Pada 28 Februari, seluruh anggota parlemen dari Konsensus Nasional menandatangani kesepakatan yang mendukung Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ke-8. Muhyiddin Yassin dan sekutunya termasuk pimpinan partai dari UMNO, PAS, Gabungan Parti Sarawak, Parti Bersatu Rakyat Sabah, dan Parti Solidariti Tanah Airku bertemu dengan Agong. Dia juga mengumumkan bahwa koalisinya akan terdiri dari BERSATU, UMNO, PAS, PBRS, GPS dan STAR, dan akan diberi nama Perikatan Nasional. Dalam kabinet Muhyiddin yang dibentuk pada 10 Maret lalu, enam anggota parlemen UMNO menjadi Menteri dan delapan anggota parlemen UMNO menjadi Wakil Menteri.

Pada tanggal 30 Juni, Salleh Said Keruak, mantan Ketua Menteri Sabah dan mantan anggota UMNO membatalkan lamarannya untuk bergabung dengan PKR setelah berpikir secara mendalam dan mempertimbangkan lanskap politik saat ini dan gejolak internal di PKR. Dia mengatakan, keputusan itu diambil April lalu dan dengan pembatalan itu dia tetap tidak terafiliasi dengan pihak mana pun sejak keluar dari UMNO pada 2018. Sebelumnya, Salleh mengajukan diri untuk bergabung dengan PKR pada Oktober tahun lalu.

Pada 8 Juli 2021, UMNO secara resmi memutuskan untuk menarik dukungan kepada pemerintahan Muhyiddin. Partai juga menyebut pemerintahan Muhyiddin gagal menangani pandemi COVID-19 dan menyalahgunakan keadaan darurat. Pada bulan Agustus, penarikan dukungan semakin diperkuat dengan kesepakatan antara anggota tertinggi UMNO, dengan pernyataan resmi penarikan yang diproyeksikan ke Yang di-Pertuan Agong; setidaknya 14 anggota parlemen UMNO dikatakan menarik dukungan. Namun, sebagian besar anggota BN disebut masih mendukung Muhyiddin.

Ideologi 

Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu secara terang-terangan mengakui bahwa partai tersebut mewakili kaum Melayu di Malaysia, meskipun seluruh kaum Bumiputra (pribumi di Malaysia yang mencakup orang-orang dari Malaysia Timur, seperti kaum non-Melayu dan biasanya non-Muslim Kadazan, Dayak Iban, Dayak, dan lain-lain) dapat bergabung dengan partai ini. Partai politik ini berideologi Ketuanan Melayu dan memiliki konsep bahwa Bumiputra, termasuk etnis Melayu dapat menikmati kesetaraan di dalam negeri berdasarkan suku dan ras asli mereka di Sabah dan Sarawak yang bergabung dengan Malaysia, serta tertuang dalam Pasal 153 Konstitusi Malaysia.

Pimpinan

Presiden 
Gelar Yang Amat Berhormat selalu disematkan kepada presiden-presiden yang menjadi Perdana Menteri Malaysia, kecuali Onn Jaafar dan Ahmad Zahid Hamidi. Ismail Sabri Yaakob adalah perdana menteri pertama dari UMNO yang tidak menjabat sebagai presiden. Berikut merupakan daftar Presiden Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu.

1987–1988 
Ketika krisis kepemimpinan pada 24 April 1987, UMNO terbagi dalam dua bagian, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad yang dinamakan "Pasukan A" dan "Pasukan B" yang dipimpin oleh Tengku Razaleigh Hamzah. Akibat perebutan kekuasaan kursi Presiden UMNO memunculkan kelompok baru di bawah pimpinan Ahmad Mokhtar Mohammad yang disebut sebagai "Kumpulan 11" yang bertentangan dengan kedua kelompok tersebut dan menggugatnya ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.

Gugatan tersebut menyebabkan UMNO menjadi partai politik terlarang pada 4 Februari 1988. Mahathir sebagai pemimpin Pasukan A membentuk kembali dengan nama UMNO Baru pada 13 Februari 1988 dan Partai Melayu Semangat 46 di bawah kepemimpinan Tengku Razaleigh pada 11 Mei 1989.

2018–sekarang 
Setelah kekalahan Najib Razak dalam pemilihan umum Malaysia 2018, ia mengundurkan diri sebagai Presiden UMNO dan Ketua Umum Barisan Nasional pada 12 Mei 2018, sekaligus mengakhiri 60 tahun kekuasaan Barisan Nasional di Malaysia. Oleh karenanya, Najib menyerahkan kepemimpinannya kepada Ahmad Zahid Hamidi untuk menjadi penggantinya hingga pemilihan partai dilakukan.

Pada 30 Juni 2018, terdapat tiga calon presiden, diantaranya Tengku Razaleigh Hamzah, Khairy Jamaluddin, dan Ahmad Zahid Hamidi. Alhasil, Ahmad Zahid berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 39,197 suara, sedangkan Khairy mendapatkan 32,592 suara dan Tengku Razaleigh hanya mendapatkan 20,462 suara.

Pada 18 Desember 2018, Mohamad Hasan menggantikan sementara Ahmad Zahid yang sedang bercuti, sedangkan untuk jabatan Wakil Presiden sementara dijabat oleh Ismail Sabri Yaakob hingga 30 Juni 2019.

Sekretaris Jenderal 
Berikut merupakan daftar Sekretaris Jenderal Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu.

Pemimpin sayap partai 
Berikut merupakan daftar pemimpin dari seluruh sayap Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu.

Ketua Wanita

Ketua Pemuda

Ketua Puteri

Ketua Putera

Ketua Majelis Ulama

Perolehan suara 
Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu pertama kali ikut serta dalam pemilihan umum 1955 dengan perolehan suara terbanyak dan kursi mayoritas di Dewan Rakyat. Pada pemilihan umum 2004, UMNO mendapatkan perolehan suara yang terbesar dan terbanyak dalam sejarah hingga kini. Eksistensinya dalam dunia politik mulai menurun dari 2008 hingga pada puncaknya, yaitu ketika pemilihan umum 2018 yang menjadikan partai ini pro-oposisi.

Pemilihan umum pusat

Pemilihan umum negara bagian

Lihat pula 
 Daftar partai politik di Malaysia
 Politik Malaysia

Daftar pustaka 
 Islam dan Nasionalisme: Kajian Perbandingan Mengenai Perjuangan Politik UMNO (Malaysia) dan PKB (Indonesia), (2008)

Catatan

Referensi

Pranala luar 

  Situs web resmi Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu

Partai politik di Malaysia
Partai politik yang didirikan tahun 1946
Politik identitas
Partai konservatif nasional
Partai konservatif sosial