Konferensi Dialog Nasional

Konferensi Dialog Nasional (NDC) adalah proses dialog transisi yang diadakan di Hotel Movenpick di Sanaa, Yaman dari 18 Maret 2013 hingga 24 Januari 2014 sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi krisis Yaman.

Dialog Nasional adalah bagian penting dari kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan Dewan Kerjasama Teluk yang mana Presiden Ali Abdullah Saleh menyerahkan kekuasaan kepada Abdrabbuh Mansur Hadi pada November 2011 setelah pemberontakan. Hadi kemudian dilantik untuk masa jabatan dua tahun sebagai presiden pada Februari 2012 setelah pemilihan di mana ia berdiri tanpa lawan.

Utusan khusus PBB untuk Yaman, Jamal Benomar, menggambarkan kesimpulan Konferensi Dialog Nasional sebagai "momen bersejarah". "Setelah berada di ambang perang saudara, Yaman merundingkan kesepakatan untuk perubahan damai, satu-satunya di kawasan itu," katanya. "Dialog Nasional menetapkan kontrak sosial baru dan membuka halaman baru dalam sejarah Yaman, mendobrak masa lalu dan membuka jalan bagi pemerintahan demokratis yang didirikan di atas supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan yang setara" tambahnya.

Negosiasi ini menghasilkan kesepakatan yang tidak membahas keluhan sah dari separatis selatan atau koalisi Houthi. Ketidakpopuleran pemerintah transisi dan ketidakpercayaan umum terhadap Hadi karena korupsi ketika menjadi Wakil Presiden semasa presiden Saleh selama hampir tiga dekade, memastikan kegagalannya. Setelah memenangkan pemilihan di mana dia adalah satu-satunya kandidat, Hadi tetap berkuasa setelah berakhirnya mandat 2 tahun. Ini memicu serangan Houthi ke Sanaa.

Latar belakang 
Sebagai bagian dari Inisiatif Dewan Kerjasama Teluk yang membuat presiden terguling Ali Abdullah Saleh mundur, Konferensi Dialog Nasional diadakan. Sebagai bagian dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2051 yang menetapkan struktur dialog, Perjanjian GCC ditandatangani pada 23 November 2011.

Format konferensi 
NDC dibagi menjadi kelompok kerja yang terpisah, masing-masing dengan anggotanya sendiri. Grup tersebut ialah:

Kelompok Kerja Isu Selatan
Pokja Isu Sa'ada, Pokja Isu Nasional
Kelompok Kerja Rekonsiliasi Nasional dan Keadilan Transisi, *Kelompok Kerja Pembangunan Negara
Kelompok Kerja Tata Kelola yang Baik
Landasan Pembinaan dan Peran Pokja ABRI
Kelompok Kerja Independensi Entitas Khusus
Kelompok Kerja Hak dan Kebebasan
Kelompok Kerja Pembangunan
Kelompok Kerja Isu Sosial dan Lingkungan Khusus
Pembentukan Panitia Penyusunan Kelompok Kerja Rancangan Undang-Undang Dasar
Jaminan Keberhasilan Pelaksanaan dan Kelompok Kerja Hasil Konferensi
NDC dipimpin oleh sembilan anggota presiden termasuk Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi (Ketua NDC), Abd Al-Karim Al-Iryani (Kongres Rakyat Umum), Yassen Saeed No'man (Partai Sosialis Yaman), Sultan Al-Atwani (Nasserite Partai Unionist), Yassin Makkawi (Gerakan Damai Selatan), Saleh bin Habra (Houthi), Abdul-Wahab Al-Ansi (Partai Islah), Nadia Al-Sakkaf, dan Abdullah Lamlas. Konferensi ini diawasi oleh Jamal Benomar, perwakilan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hasil 

Konferensi berakhir pada 24 Januari 2014 dengan penandatanganan Dokumen NDC yang menguraikan hasil konferensi. Dokumen tersebut setuju untuk memperpanjang masa kepresidenan Hadi untuk satu tahun lagi sehingga dia dapat melakukan reformasi tertentu dan terus mengawasi proses transisi. Ini juga menyerukan restrukturisasi parlemen dan Dewan Syura, yang akan terdiri dari 50% orang utara dan 50% orang selatan. Dalam hal Isu Selatan, setelah 30 pertemuan selama Dialog, Pokja Isu Selatan tidak dapat membuat rencana untuk sistem politik baru yang akan mewakili selatan secara adil. Dalam hal masalah Sa'ada, dokumen tersebut menjamin kebebasan beragama, membuat ketentuan tentang sifat nonsektarian dari pemerintah, melarang dukungan keuangan atau senjata ilegal dari kekuatan asing, menyerukan pengembalian senjata pemerintah yang dicuri, melarang kepemilikan senjata sedang hingga berat, dan menyerukan untuk mengatasi perselisihan yang telah berkontribusi pada konflik. Hasil-hasil ini akan diabadikan dalam konstitusi yang akan datang.

Para anggota Dialog juga sepakat bahwa Yaman akan diubah menjadi sistem federal dengan 6 wilayah. Wilayahnya adalah Azal, Saba, Janad dan Tihamah, Aden dan Hadramaut. Sanaa akan memiliki status khusus dan tidak menjadi bagian dari wilayah manapun. Aden, bekas ibu kota selatan, juga akan memiliki status khusus. Azal, Saba, Janad dan Tahama akan menjadi provinsi utara serta Aden dan Hadramaut akan menjadi provinsi selatan. Sistem federal ditolak oleh para pemimpin selatan termasuk Mohammad Ali Ahmed, seorang anggota NDC yang mengundurkan diri setelah menyatakan frustrasi dengan proses transisi.

Reaksi 
Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bahwa NDC "telah memberikan contoh di kawasan" untuk fase transisi. Abdul Latif al-Zayani, sekretaris jenderal GCC, menyatakan bahwa NDC adalah perkembangan positif dan bahwa "Negara-negara GCC akan terus mengerahkan upaya penuh bersama pihak regional dan internasional untuk memastikan keberhasilan penyelesaian politik di Yaman." Menteri Luar Negeri Kanada, John Baird, mengucapkan selamat kepada Hadi atas penyelesaian NDC dan mengatakan dalam sebuah pernyataan, "rakyat Yaman telah dengan jelas berbicara untuk masyarakat yang lebih terbuka yang menghormati kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum. " Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa, "Turki percaya bahwa persiapan untuk konstitusi baru di Yaman yang menjamin hak-hak dasar dan kebebasan dan yang sesuai dengan resolusi Konferensi Dialog Nasional sangat penting untuk Yaman yang konsisten dan makmur. " Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Marie Harf, menyatakan bahwa "Perdebatan, diskusi dan kompromi di seluruh proses Dialog Nasional adalah bukti dari keinginan rakyat Yaman untuk bekerja sama secara konstruktif untuk masa depan negara mereka."

Pemimpin Houthi, Mohammad al-Bakhti, menolak dokumen hasil "karena hal itu memecah Yaman antara wilayah miskin dan kaya." Sesi NDC terakhir juga diboikot oleh para pemimpin Houthi setelah pembunuhan seorang perwakilan Houthi di NDC. Mohammad Ali Ahmed, perwakilan selatan untuk NDC yang mengundurkan diri pada November 2013, menyatakan bahwa, "apa yang telah diumumkan tentang enam wilayah adalah kudeta terhadap apa yang telah disepakati dalam dialog (NDC)." Al-Hirak, anggota Nasser al-Nawba, menolak hasil NDC dan menyatakan bahwa "Kami akan melanjutkan perjuangan damai kami sampai kami mencapai kemerdekaan." Sebagian besar pemimpin selatan memboikot dari awal proses dialog.

Lihat juga 
 Revolusi Yaman

Referensi 

Konferensi Dialog Nasional
Politik Yaman
Sejarah Yaman