Paspor imunitas

Paspor imunitas, juga dikenal sebagai sertifikat imunitas, sertifikat pemulihan atau sertifikat pelepasan adalah dokumen yang membuktikan bahwa pemiliknya kebal terhadap penyakit menular . Mirip dengan karantina, identifikasi masyarakat yang sudah kebal adalah tindakan negara melawan epidemi.

Paspor imunitas tidak sama dengan catatan vaksinasi (disebut juga sertifikat vaksinasi, yaitu catatan yang membuktikan seseorang telah menerima vaksin tertentu, seperti contohnya Carte Jaune ("kartu kuning") yang merupakan catatan vaksinasi resmi yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Perbedaan utamanya adalah bahwa sertifikat vaksinasi seperti Carte Jaune diberikan hanya terhadap individu yang sudah divaksinasi, sementara paspor imunitas selain diberikan diberikan kepada orang yang sudah terinfeksi dan sembuh.

Konsep paspor imunitas telah menarik banyak perhatian selama pandemi COVID-19 sebagai cara potensial untuk menahan laju pandemi dan memungkinkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat.

Konsep 
Paspor imunitas adalah dokumen hukum yang diberikan oleh otoritas setelah tes serologi menunjukkan bahwa seorang individu memiliki antibodi yang membuatnya kebal terhadap suatu penyakit. Antibodi ini dapat diproduksi secara alami dengan pulih dari penyakit, atau dipicu melalui vaksinasi. Sertifikat semacam itu praktis hanya jika semua kondisi berikut dapat dipenuhi:

 Pasien yang sembuh memiliki kekebalan yang mencegah mereka terinfeksi kembali
 Kekebalan dapat bertahan lama
 Patogen bermutasi cukup lambat agar kekebalan dapat bekerja melawan kebanyakan varian patogen.
 Tes imunitas memiliki angka positif palsu yang rendah

Jika tersedia paspor imunitas yang dapat diandalkan, sertifikat tersebut dapat digunakan untuk membebaskan pemegangnya dari karantina dan pembatasan jarak sosial, dan juga mengizinkan mereka untuk bekerja (termasuk pekerjaan berisiko tinggi seperti perawatan medis) dan bepergian.

COVID-19 
Hingga Mei 2020, masih belum jelas apakah salah satu kondisi ini sudah terpenuhi untuk COVID-19. Pada 24 April 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa "Pada titik pandemi ini, tidak ada cukup bukti tentang efektivitas imunitas yang dihasilkan oleh antibodi untuk menjamin keakuratan 'paspor imunitas".

“Semacam sertifikat vaksin akan menjadi penting” untuk menghidupkan kembali perjalanan dan pariwisata, menurut Dr David Nabarro, utusan khusus COVID-19 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). .

Dalam beberapa kasus, paspor imunitas akan digabungkan dengan sertifikat vaksinasi, sehingga baik orang yang selamat dari COVID-19 maupun yang telah divaksinasi akan menggunakan jenis dokumentasi yang sama. Pada Januari 2021, Israel mengumumkan bahwa semua orang Israel yang telah menerima vaksinasi kedua serta semua yang telah pulih dari infeksi akan memenuhi syarat untuk "paspor hijau" yang akan membebaskan mereka dari persyaratan isolasi  dan tes wajib COVID-19, termasuk yang datang dari luar negeri. Paspor akan berlaku selama 6 bulan.

Pada Maret 2021, direktur kesehatan dan inovasi digital WHO Bernardo Mariano mengatakan bahwa "Kami tidak menyetujui bahwa paspor vaksinasi harus menjadi syarat untuk bepergian".

Sejarah 

Karantina telah ada sejak zaman kuno sebagai metode untuk membatasi penyebaran penyakit menular. Akibatnya, ada kebutuhan akan dokumen yang membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan karantina atau diketahui tidak menular. Sejak tahun 1700-an, berbagai negara bagian Italia mengeluarkan fedi di sanità untuk membebaskan pemiliknya dari karantina.

Pada tahun 1959, WHO membuat International Certificate of Vaccination (Carte Jaune) sebagai sertifikat vaksinasi, khususnya untuk demam kuning. Namun, ini adalah sertifikat vaksinasi, bukan imunitas.

Salah satu inisiator awal paspor kekebalan untuk digunakan selama masa pandemi COVID-19 adalah Sam Rainsy, pemimpin oposisi Kamboja. Dalam pengasingan dan dipenjara di Paris, ia mengusulkan paspor kekebalan sebagai cara untuk membantu memulai kembali perekonomian dalam serangkaian artikel yang ia mulai rilis pada Maret 2020 dan diterbitkan di The Geopolitics dan The Brussels Times. Artikel ini juga diterbitkan dalam bahasa Prancis. Gagasan tersebut menjadi semakin relevan karena buktinya semakin jelas bahwa kekebalan yang diperoleh dapat bertahan lama.

Pada Mei 2020, Chili mulai mengeluarkan "sertifikat bebas" untuk pasien yang telah pulih dari COVID-19, tetapi "dokumen tersebut belum menyatakan kekebalan". Banyak pemerintah termasuk Finlandia, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat  telah menyatakan minatnya pada konsep tersebut.

Argumen dan kontroversi 
Kekhawatiran etis tentang sertifikat kekebalan telah dikemukakan oleh organisasi-organisasi termasuk Human Rights Watch (HRW). Menurut HRW, mensyaratkan sertifikat kekebalan untuk bekerja atau bepergian dapat memaksa orang untuk mengikuti tes atau menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan, menciptakan insentif buruk bagi orang yang dengan sengaja menginfeksi diri mereka sendiri untuk memperoleh sertifikat kekebalan, dan risiko terciptanya pasar gelap yang menjual sertifikat kekebalan yang dipalsukan. Dengan adanya pembatasan kegiatan sosial, kewarganegaraan, dan ekonomi, paspor kekebalan dapat "memperparah ketidaksetaraan gender, ras, etnis, dan kebangsaan yang ada".

Di sisi lain, ada pendapat bahwa akan tidak adil bagi orang-orang yang kebal - yang tidak dapat menginfeksi diri mereka sendiri atau orang lain - untuk mencegah mereka dari pergi secara bebas. Pencegahan hanya akan dibenarkan sebagai rasio ultima. Oleh karena itu, Govind Persad dan Ezekiel J. Emanuel menekankan bahwa paspor kekebalan akan mengikuti "prinsip 'alternatif yang paling tidak membatasi'" dan bahkan dapat bermanfaat bagi masyarakat:

Sertifikat uji negatif COVID-19 
Berbeda dengan sertifikat kekebalan, yang disebut sertifikat bebas Covid menegaskan hasil tes Covid seseorang untuk jangka waktu yang singkat (biasanya dalam rentang beberapa hari). Dalam konteks ini, sertifikat bebas Covid menautkan identitas seseorang ke hasil tes Covid.

Referensi 

Imunologi
Paspor