Perang Israel−Hamas 2023

Pada tanggal 7 Oktober 2023, kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh Hamas melancarkan invasi dan serangan besar-besaran terhadap Israel dari Jalur Gaza, menerobos tembok pembatas Gaza-Israel dan memaksa masuk melalui penyeberangan perbatasan Gaza, ke pemukiman terdekat dan instalasi militer Israel. Hamas menamainya sebagai Operasi Badai Al-Aqsa. Ini adalah konflik langsung pertama di wilayah Israel sejak Perang Arab-Israel tahun 1948. Permusuhan dimulai pada pagi hari dengan serangan roket terhadap Israel dan masuknya kendaraan ke wilayah Israel, dengan beberapa serangan terhadap warga sipil Israel di sekitar dan pangkalan militer Israel. Beberapa pengamat menyebut peristiwa ini sebagai awal Intifadah Palestina yang ketiga. 

Untuk pertama kalinya sejak Perang Yom Kippur tahun 1973, yang terjadi hampir tepat lima puluh tahun sebelum serangan tahun 2023, Israel secara resmi mendeklarasikan perang. Operasi yang diluncurkan Israel sebagai aksi balasan dinamai sebagai Operasi Pedang Besi oleh IDF.

Awal mula 
Setidaknya 3.000 roket ditembakkan dari Jalur Gaza ketika militan Hamas menerobos perbatasan dan memasuki Israel, menewaskan sedikitnya 900 warga Israel dan mendorong pemerintah Israel untuk mengumumkan keadaan darurat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel "sedang berperang" dalam pidato nasionalnya setelah dimulainya serangan. Militan Palestina yang menyusup ke Israel memasuki beberapa kibbutzim dekat Jalur Gaza serta kota Sderot. Baik media Palestina dan Israel melaporkan bahwa tentara Israel dan warga sipil, termasuk anak-anak, telah disandera oleh militan Palestina; beberapa dari sandera ini dilaporkan telah dibawa ke Jalur Gaza. Kasus kekerasan terhadap warga sipil Israel telah banyak terjadi sejak awal serangan Hamas, termasuk pembantaian festival musik di Re'im yang menewaskan sedikitnya 260 orang. 

Israel membalas invasi tersebut dengan membombardir bangunan-bangunan strategis dan sasaran militer, dengan 20 laporan kasus penembakan terhadap infrastruktur sipil, termasuk bangunan tempat tinggal, masjid, rumah sakit, dan bank. Kementerian Kesehatan Palestina yang dipimpin oleh Hamas di Gaza melaporkan bahwa Israel telah membunuh sedikitnya 500 warga Palestina dalam baku tembak dan serangan udara di Gaza dan Israel, termasuk warga sipil, 78 anak-anak, dan 41 wanita; sementara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan pihaknya membunuh "lebih dari 400 teroris".

Etimologi 
Beberapa kantor berita dan pengamat menyebut konflik yang sedang berlangsung ini ialah Intifadah Ketiga.

Kelompok militan Palestina menjuluki serangan mereka Operasi Banjir Al-Aqsa (), manakala Israel telah mengumumkan dimulainya upaya serangan balasan yang disebut Operasi Pedang Besi (). Awal serangan Palestina bertepatan dengan peringatan 50 tahun pecahnya Perang Arab-Israel tahun 1973.

Kejahatan perang

Oleh Palestina

Pembantaian, penyanderaan, dan tuduhan genosida 
Pada serangan awal mereka, militan-militan Palestina menargetkan warga sipil, menembaki mobil-mobil warga sipil saat mereka sedang berkendara, dan kemudian setelah mencapai target, mereka melakukan pembantaian; di festival musik Re'im mereka membunuh lebih dari 260 warga sipil, sementara di Be'eri dan Kfar Aza mereka masing-masing membunuh sedikitnya 112 dan 73 orang. Korbannya termasuk bayi dan anak-anak, dan banyak dari mereka yang dibakar, dipotong-potong, dan dipenggal. Laporan mengenai bayi yang dipenggal kepalanya belum dapat dikonfirmasi secara independen. Video-video yang dirilis di media sosial (terutama oleh Hamas) mendokumentasikan penyiksaan, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak-anak, dan penganiayaan terhadap tubuh korban.

Berdasarkan hukum internasional, hal ini termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan; Konvensi Jenewa menggambarkan penyanderaan sebagai "pelanggaran berat". Selain itu, menurut 100 lebih pakar internasional, karena tindakan ini tampaknya dilakukan dengan "niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian" sebuah kelompok nasional yang sejalan dengan tujuan eksplisit Hamas, tindakan ini "sangat mungkin" dianggap sama dengan genosida. Ketika para militan mundur, mereka menculik sekitar 150 orang, sebagian besar warga sipil, untuk dijadikan sandera; orang-orang bersenjata kemudian terlihat mengarak setengah telanjang seorang sandera di jalan-jalan Gaza dalam gambar yang digambarkan oleh Amnesty International sebagai "adegan dari mimpi buruk". Penyanderaan dilarang oleh hukum internasional dan merupakan kejahatan perang; Human Rights Watch menggambarkannya sebagai kejahatan keji yang tidak memiliki justifikasi.

Tameng manusia dan ancaman mengeksekusi sandera 

Juru bicara Komisi Eropa Eric Mamer, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps, Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly, pakar Angkatan Udara AS David Deptula, dan analis dari Institut Kebijakan Strategis Australia semuanya mengatakan bahwa Hamas telah menggunakan warga sipil atau sandera sebagai tameng manusia. Meskipun penyanderaan itu sendiri merupakan kejahatan perang, penggunaan sandera dengan cara ini juga dilarang dan merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma, yang menyatakan bahwa menggunakan warga sipil untuk membuat “titik, wilayah, atau kekuatan militer tertentu kebal dari operasi militer” adalah tindakan yang melanggar hukum. kejahatan perang.

Hamas mengancam akan mengeksekusi sandera setiap kali Israel menyerang sebuah rumah di Jalur Gaza, dan menyiarkan langsung eksekusi tersebut di internet. Eksekusi seperti itu, jika dilakukan, merupakan kejahatan perang.

Serangan roket tanpa pandang bulu 
Palestina melakukan serangan awak dengan meluncurkan sedikitnya 3.000 roket dari Jalur Gaza menuju Israel, dan pada hari-hari berikutnya serangan terus berlanjut. Roket-roket ini telah menyerang hingga Tel Aviv dan pinggiran Yerusalem, membuat sistem pertahanan Iron Dome kewalahan. Serangan roket semacam itu merupakan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil, dan karenanya merupakan kejahatan perang.

Oleh Israel

Hukuman kolektif 
Beberapa tindakan yang diambil oleh Israel termasuk blokade listrik, makanan, bahan bakar, dan air, dikategorikan sebagai hukuman kolektif, sebuah kejahatan perang yang dilarang oleh perjanjian baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, lebih khusus lagi Pasal Umum 3 Jenewa. Konvensi dan Protokol Tambahan II. Presiden Israel Isaac Herzog menuduh penduduk Gaza bertanggung jawab kolektif atas perang tersebut. Presiden internasional Doctors Without Borders Christos Christou mengatakan jutaan warga sipil di Gaza menghadapi "hukuman kolektif" karena blokade Israel terhadap bahan bakar dan obat-obatan. Profesor hukum Universitas Tufts, Tom Dannenbaum, menulis bahwa perintah pengepungan tersebut "memerintahkan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan, yang merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dan kejahatan perang."

Sebagai bagian dari blokade Israel di Gaza, semua akses terhadap air ditutup. Pasal 51 Peraturan Berlin tentang Sumber Daya Air melarang kombatan mengambil air atau infrastruktur air yang dapat menyebabkan kematian atau memaksa pergerakannya. Kepala diplomat Uni Eropa Josep Borrell menyebut tindakan Israel yang memutus pasokan air, listrik, dan makanan sebagai tindakan yang "tidak sesuai dengan hukum internasional". Pada tanggal 14 Oktober, UNRWA mengumumkan bahwa Gaza tidak lagi memiliki air minum bersih, dan dua juta orang berada dalam risiko kematian akibat dehidrasi. Pada tanggal 15 Oktober, Israel mengumumkan telah melanjutkan pasokan air ke satu lokasi di Gaza selatan untuk "mendorong" pergerakan. Pekerja relawan di Gaza membantah bahwa air tersedia. Pada tanggal 16 Oktober, warga sipil meminum air laut dan air yang terkontaminasi limbah untuk bertahan hidup.

Serangan tanpa pandang bulu 
IDF melakukan ribuan serangan udara di Gaza, menewaskan ribuan warga sipil. Serangan udara telah menghantam lokasi-lokasi yang dilindungi secara khusus, termasuk rumah sakit, pasar, kamp pengungsi, masjid, fasilitas pendidikan, dan seluruh lingkungan sekitar. Sekelompok pelapor khusus PBB menegaskan bahwa serangan udara Israel yang sembarangan "benar-benar dilarang berdasarkan hukum internasional dan merupakan kejahatan perang."

Pada tanggal 9 Oktober, IDF melancarkan serangan udara yang memakan banyak korban jiwa di pasar kamp pengungsi Jabalia. Serangan tersebut mengakibatkan kematian lebih dari enam puluh warga sipil dan kerusakan parah pada pasar.

Pada tanggal 9 Oktober, IDF melakukan serangan udara di kamp pengungsi Al-Shati yang padat penduduk. Media Palestina melaporkan bahwa serangan ini mengakibatkan banyak korban sipil dan kehancuran empat masjid, termasuk masjid al-Gharbi, masjid Yassin, dan masjid al-Sousi, yang semuanya dipastikan hancur berdasarkan rekaman satelit. Berdasarkan Statuta Roma, penyerangan secara sengaja terhadap tempat ibadah dalam konflik non-internasional merupakan kejahatan perang.

Pada tanggal 17 Oktober, serangan udara IDF menghantam sekolah UNRWA yang menampung 4.000 pengungsi di kamp pengungsi Al-Maghazi, menewaskan enam orang dan melukai puluhan lainnya. Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, menyebut serangan itu "keterlaluan" dan menunjukkan "pengabaian yang mencolok terhadap nyawa warga sipil."

Netralitas medis 
Israel dituduh telah melanggar netralitas medis, sebuah kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa. Menurut para pejabat Gaza, IDF sengaja menargetkan ambulans dan fasilitas kesehatan dengan serangan udara. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, UNRWA, dan Medecins Sans Frontieres melaporkan kematian personel medis mereka. Pada tanggal 14 Oktober, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan pembunuhan terhadap pekerja layanan kesehatan dan penghancuran fasilitas kesehatan "menghilangkan hak asasi warga sipil atas kesehatan yang menyelamatkan nyawa" dan dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional. Pada 17 Oktober, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan 51 fasilitas kesehatan di Gaza telah diserang oleh Israel.

Fosfor putih 
Human Rights Watch dan Crisis Evidence Lab milik Amnesty International berbagi bukti bahwa unit militer Israel yang menyerang di Gaza dan Lebanon menggunakan peluru artileri fosfor putih; Israel membantah laporan tersebut. Fosfor putih digunakan dalam amunisi asap, pencahayaan, dan pembakar, dan menyala ketika terkena oksigen atmosfer. Jika terkena, bahan ini dapat menyebabkan cedera yang dalam dan parah, berpotensi menyebabkan kegagalan banyak organ, dan bahkan luka bakar ringan pun dapat berakibat fatal. Fosfor putih dianggap sebagai senjata pembakar, dan Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu melarang penggunaannya terhadap sasaran militer yang berada di kalangan warga sipil, meskipun Israel bukan salah satu penandatangannya. Menurut Human Rights Watch, penggunaan fosfor putih adalah "melanggar hukum dan tidak pandang bulu jika terjadi ledakan udara di wilayah perkotaan yang berpenduduk padat, karena dapat membakar rumah-rumah dan menyebabkan kerugian besar bagi warga sipil," dan "melanggar persyaratan hukum kemanusiaan internasional untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang layak." untuk menghindari cederanya warga sipil dan hilangnya nyawa."

Evakuasi paksa 
Pada tanggal 13 Oktober, tentara Israel memerintahkan evakuasi 1,1 juta orang dari Gaza Utara. Perintah evakuasi ini dicirikan sebagai pemindahan paksa oleh Jan Egeland, mantan diplomat Norwegia yang terlibat dalam Perjanjian Oslo. Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese memperingatkan adanya pembersihan etnis massal di Gaza. Sejarawan Israel Raz Segal menyebutnya sebagai "kasus genosida yang tercatat dalam buku teks". Tindakan ini dikutuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Doctors Without Borders, UNICEF, dan Komite Penyelamatan Internasional. Pada tanggal 14 Oktober, Organisasi Kesehatan Dunia mengutuk perintah Israel untuk mengevakuasi 22 rumah sakit di Gaza Utara, dan menyebutnya sebagai "hukuman mati".

Reaksi

Amerika Serikat 
: Presiden Joe Biden dalam pernyataannya menyatakan bahwa selama 75 tahun Israel telah menjadi penjamin utama bagi keamanan umat Yahudi di seluruh dunia, sehingga kekejaman di masa lalu tidak akan dapat terjadi lagi. Ia mengatakan bahwa Israel memiliki dukungan dari AS.

Tiongkok 
: Kementerian Luar Negeri menyatakan keprihatinan yang mendalam “atas meningkatnya ketegangan dan kekerasan antara Palestina dan Israel” dan mendesak pihak-pihak terkait untuk “tetap tenang, menahan diri dan segera mengakhiri permusuhan untuk melindungi warga sipil dan menghindari memburuknya situasi.” 

Menlu Wang Yi menyoroti empat prioritas yang dianggap mendesak oleh Tiongkok mengingat parahnya situasi saat ini. Yang pertama adalah menghentikan konflik sesegera mungkin, mencegah kekerasan tanpa henti, dan menghindari memburuknya situasi. Kedua, sangat penting untuk mematuhi hukum humaniter internasional, melakukan segala upaya untuk menjamin keselamatan warga sipil, membuka jalur penyelamatan dan bantuan kemanusiaan secepat mungkin, dan mencegah bencana kemanusiaan yang parah. Ketiga, negara-negara terkait harus tetap tenang dan menahan diri, mengambil sikap objektif dan adil, berupaya meredakan konflik, dan menghindari dampak yang lebih besar terhadap keamanan regional dan internasional. Keempat, PBB harus memainkan perannya dalam menyelesaikan permasalahan Palestina. Dewan Keamanan PBB perlu memikul tanggung jawab penting dalam hal ini, membangun konsensus internasional secepat mungkin dan mengambil tindakan nyata untuk mencapai tujuan tersebut. 

Menlu Wang Yi juga menekankan bahwa persoalan Palestina adalah inti permasalahan Timur Tengah terletak pada lamanya penundaan dalam mewujudkan impian Negara Palestina merdeka dan kegagalan memperbaiki ketidakadilan historis yang diderita rakyat Palestina. Israel mempunyai hak untuk menjadi negara, begitu pula Palestina. Israel telah mendapatkan perlindungan untuk bertahan hidup, tapi tidak ada yang peduli dengan kelangsungan hidup rakyat Palestina. Bangsa Yahudi tidak lagi tercerai-berai, namun bangsa Palestina belum kembali ke kampung halamannya. 

Selain itu ia juga menyebutkan bahwa ketidakadilan terhadap Palestina telah berlangsung selama lebih dari setengah abad. Penderitaan yang melanda generasi ke generasi tidak boleh berlanjut. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah solusi dua negara dan Negara Palestina yang merdeka. Inilah cara Palestina dan Israel bisa hidup berdampingan secara damai dan bagaimana bangsa Arab dan Yahudi bisa hidup harmonis. Hanya ketika solusi dua negara diterapkan sepenuhnya, Timur Tengah dapat benar-benar menikmati perdamaian dan Israel menikmati keamanan yang langgeng. Cara yang tepat untuk memajukan solusi dua negara adalah dengan melanjutkan perundingan damai sesegera mungkin. Semua mekanisme perdamaian harus berperan positif. 

Utusan Khusus Pemerintah Tiongkok untuk Masalah Timur Tengah akan segera mengunjungi negara-negara terkait di kawasan dan melakukan upaya aktif untuk memfasilitasi penghentian kekerasan dan meredakan situasi.
=== Rusia ===
: Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, berkata bahwa pembentukan negara Palestina adalah solusi yang dapat diandalkan untuk menciptakan perdamaian di mana Palestina hidup berdampingan dengan Israel. Ia juga menyatakan Rusia memiliki pertanyaan serius mengenai kebijakan Barat terhadap Israel. Lavrov juga berujar bahwa Rusia dan Liga Arab akan bekerja untuk menghentikan pertumpahan darah di Israel dan Gaza.

Indonesia 
: Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan mendalamnya "dengan meningkatnya konflik antara Palestina dan Israel", dan mendesak agar kekerasan segera diakhiri untuk menghindari korban jiwa lebih lanjut. Mereka juga menyerukan agar pendudukan wilayah Palestina oleh Israel sebagai akar konflik, diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati oleh PBB. Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya pada tanggal 10 Oktober, mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan konflik, mengurangi ketegangan, dan memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk melindungi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Palestina dan Israel.

Iran 
: Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, Yahya Rahim Safavi, mengucapkan selamat kepada Palestina yang telah melancarkan serangan besar terhadap Israel. Ia juga berujar bahwa Iran akan mendukung Palestina sampai pembebasan Palestina dan Yerusalem.

Ukraina 
: Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan dukungan untuk Israel atas haknya untuk membela diri dan rakyatnya. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyebut Hamas dengan sebutan teroris. Menurutnya, keberanian yang dilakukan Hamas cukup mengejutkan. Zelensky berkata bahwa ia sudah berbicara dengan Benjamin Netanyahu dan menyampaikan belasungkawa atas ratusan korban yang ada.

Arab Saudi 
: Kemenlu Arab Saudi memberikan pernyataan yang menyerukan penghentian segera terhadap kekerasan.

Mesir 
: Kemenlu Mesir memperingatkan mengenai meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina akan memberikan konsekuensi yang serius ke depannya.

Turki 
: Presiden Recep Tayyip Erdoğan meminta Israel dan Palestina untuk menahan diri dari konflik yang terjadi agar tidak memperburuk keadaan.

Suriah 
: Suriah memuji operasi militer yang dilancarkan Palestina dan berkata bahwa hal tersebut merupakan hal yang terhormat. Kemenlu Suriah juga menegaskan dukungan terhadap rakyat Palestina melawan Zionis Israel.

Qatar 
: Kemenlu Qatar mengeluarkan pernyataan bahwa Israel sendirilah yang bertanggung jawab atas meningkatnya konflik yang terjadi. Pernyataan tersebut juga meminta kedua pihak menahan diri dan memberi seruan terhadap komunitas internasional untuk mencegah Israel menggunakan peristiwa ini untuk melancarkan perang yang tidak proporsional terhadap warga sipil Palestina di Gaza.

Sekretaris Jenderal PBB 
Sekjen PBB, Antonio Guterres, berkata bahwa ia merasa prihatin dan mendesak pengendalian diri secara maksimal. Ia juga berujar bahwa warga sipil harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional kapan pun.

Jepang 
: Jepang mengutuk konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel, serta mendesak agar semua pihak menahan diri untuk mencegah adanya kerugian lebih lanjut.

Dampak 
Pada 18 September 2023, Iran membebaskan lima warga Amerika Serikat yang sebelumnya berada dalam penahanan. Lima warga AS yang di antaranya merupakan seorang pengusaha dan aktivis konservasi diterbangkan menuju ibu kota Qatar, Doha menggunakan sebuah pesawat Qatar. Pejabat Gedung Putih memberi konfirmasi bahwa sebagai balasannya, Presiden Joe Biden memberikan pengampunan dan membebaskan lima warga Iran yang dipenjara. Iran dan Amerika Serikat sepakat melakukan pertukaran tahanan setelah pencairan dana milik Iran sebesar 6 miliar dolar AS di bank Qatar. Dana tersebut didapat Iran dari menjual minyak ke Korea Selatan beberapa tahun sebelumnya.

Akan tetapi, pada Oktober 2023, Pemerintah AS dan Qatar sepakat untuk memblokir akses Iran terhadap dana tersebut. Menurut laporan NBC News, Wakil Menteri Keuangan AS saat itu, Wally Adeyemo, tidak memberikan jangka waktu berapa lama AS dan Qatar melakukan pemblokiran akses Iran terhadap dana tersebut. 

Pertanyaan mengenai akses Iran terhadap dana tersebut telah menjadi sorotan sejak Hamas yang didukung Iran melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Menlu AS, Antony Blinken, dalam konferensi berita di Tel Aviv mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki pengawasan yang ketat terhadap dana tersebut, dan bahwa mereka mempertahankan hak untuk membekukannya.

Meski begitu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa Teheran tidak terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel.

Dilansir dari Associated Press, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memerintahkan pengerahan kapal induk USS Gerald R. Ford yang bertenaga nuklir untuk berlayar ke perairan Mediterania Timur dan bersiap untuk membantu Israel selepas dilancarkannya serangan oleh Hamas. Menurut pejabat AS, pengerahan kapal induk ini juga dimaksudkan untuk mencegah Iran ataupun Hizbullah bergabung dalam perang Israel-Hamas. USS Gerald R. Ford tiba di timur Laut Mediterania pada Selasa, 10 Oktober 2023. Lalu pada 14 Oktober, Pentagon memerintahkan pengerahan USS Dwight D. Eisenhower dari Norfolk, Virginia menuju timur Laut Mediterania.

Perkembangan 
Pada Jumat, 13 Oktober, Israel mengultimatum warga sipil untuk keluar dari Kota Gaza dan berpindah ke arah selatan dalam waktu 24 jam. Ultimatum ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Ultimatum ini juga diperkirakan menjadi sinyal bahwa serangan darat Israel ke Gaza semakin dekat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF juga menyerukan evakuasi warga Gaza dari rumah mereka ke arah selatan untuk keselamatan warga itu sendiri. Kepala kantor media Hamas, Salama Marouf, mengatakan bahwa ultimatum yang berisi peringatan relokasi dan evakuasi tersebut merupakan salah satu upaya dari Israel untuk menyiarkan dan menyebarkan berita palsu. Pimpinan Hamas menyebutnya sebagai 'perang psikologis'. 

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta Israel untuk membatalkan peringatan evakuasi tersebut, dan menyebut pergerakan orang-orang dalam skala besar sekitar 1,1 juta orang tidaklah mungkin tanpa adanya konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan dan merusak. Dikutip dari situs web Al Jazeera, Yara Hawari dari Al-Shabaka berpendapat bahwa seruan evakuasi tersebut merupakan sebuah usaha pembersihan etnis. Ia juga mengatakan bahwa sejumlah menteri dan politisi Israel menyerukan pengosongan Gaza selama seminggu terakhir menggunakan bahasa yang tidak manusiawi. Selepas seruan militer Israel tersebut, ribuan warga Palestina mulai melarikan diri.

Di tempat lainnya, tepatnya di selatan Lebanon, serangan yang dilakukan Israel telah menewaskan sedikitnya satu jurnalis dan melukai 6 orang menurut pemberitaan Al Jazeera pada 13 Oktober 2023. Dua dari 6 orang yang terluka merupakan reporter Al Jazeera. Reuters juga mengonfirmasi bahwa videografer bernama Issam Abdullah turut menjadi korban tewas dalam serangan tersebut.

Sebelumnya, tembakan Israel menghantam kota-kota selatan di Lebanon pada Rabu, 11 Oktober 2023 sebagai respons terhadap serangan roket yang dilancarkan oleh kelompok bersenjata Hizbullah, ketika kekerasan lintas perbatasan berlanjut hingga hari keempat.

Hizbullah menyatakan bahwa mereka menembakkan rudal presisi ke arah Israel sebagai tanggapan terhadap terbunuhnya anggota kelompok mereka dalam serangan Israel pada awal pekan. Militer Israel berkata mereka melancarkan serangan udara dan juga telah menyerang Lebanon setelah sebuah pos militer di dekat Kota Arab al-Aramshe ditargetkan oleh tembakan anti-tank pada Rabu di hari yang sama.

Lihat pula 

Intifadah Pertama
Intifadah Kedua
Krisis Israel–Palestina 2021

Referensi

Pranala luar 

 NY Times live updates

Israel dalam tahun 2023
Konflik Israel–Palestina
Palestina dalam tahun 2023
Konflik tahun 2023
Benjamin Netanyahu
Perang yang melibatkan Hizbullah
Jalur Gaza dalam tahun 2023