Penggerebekan Mar-a-Lago

Biro Investigasi Federal (FBI) mengeksekusi surat perintah penggeledahan di Mar-a-Lago, kediaman mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump di Palm Beach, Florida, pada 8 Agustus 2022. Agen menyita 11 set dokumen yang ditandai sebagai rahasia: satu set di tingkat klasifikasi tertinggi, "sangat rahasia/informasi kompartemen yang sensitif"; empat set di level "sangat rahasia"; tiga set di tingkat "rahasia"; dan tiga set di tingkat "rahasia".

Surat perintah penggeledahan, yang dirilis beberapa hari setelah penggeledahan, menunjukkan bahwa FBI sedang menyelidiki Trump untuk tiga kemungkinan kejahatan federal: penghapusan atau penghancuran catatan pemerintah; menghancurkan atau menyembunyikan catatan "dengan maksud untuk menghalangi, menghalangi atau mempengaruhi" aktivitas pemerintah federal; dan melanggar Undang-Undang Spionase mengenai penyimpanan informasi pertahanan nasional yang tidak sah.

Latar belakang

Penanganan, penyimpanan, dan pembuangan catatan pemerintah AS 

Undang-Undang Catatan Kepresidenan menetapkan bahwa catatan kepresidenan adalah milik Amerika Serikat dan harus diserahkan kepada Pengarsip Amerika Serikat pada akhir masa jabatan presiden (atau masa jabatan kedua, jika berturut-turut). Penghapusan dan penyimpanan yang tidak sah atas informasi rahasia pemerintah Amerika Serikat adalah pelanggaran pidana menurut undang-undang federal AS; itu telah menjadi kejahatan sejak berlakunya S. 139 (FISA Amendments Reauthorization Act of 2017), undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Januari 2018 yang meningkatkan hukuman penjara maksimum untuk pelanggaran ini dari satu tahun sampai lima.

Hukum pidana tercantum dalam surat perintah penggeledahan 
Pasal 793 dari Judul 18 dari Kode Amerika Serikat, diberlakukan sebagai bagian dari Undang-undang Spionase tahun 1917, membuat penyimpanan atau pengungkapan informasi yang terkait dengan pertahanan nasional tanpa izin yang dapat digunakan untuk membahayakan Amerika Serikat atau membantu musuh asing melakukan kejahatan. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Undang-Undang Spionase mendahului sistem klasifikasi modern dari pemerintah Amerika Serikat, dan pelanggaran ini dapat terjadi terlepas dari apakah dokumen tersebut diklasifikasikan; "informasi pertahanan nasional" yang tidak terklasifikasi masih akan tercakup dalam Undang-Undang Spionase.

Pasal 1519 Judul 18, diundangkan sebagai bagian dari Sarbanes–Oxley Act, mengkriminalisasi tindakan menghancurkan atau menyembunyikan dokumen atau catatan "dengan maksud untuk menghalangi, menghalangi atau mempengaruhi penyelidikan atau administrasi yang tepat dari masalah apapun" dalam yurisdiksi departemen federal atau agensi. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

Pasal 2071 Judul  18 mengkriminalisasi pencurian atau perusakan catatan pemerintah. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara.

Materi yang diklasifikasikan

Kebijakan resmi penanganan materi rahasia diatur dalam Executive Order 13526 yang dikeluarkan oleh Presiden Barack Obama pada tahun 2009.

Penanganan Trump atas catatan pemerintah AS selama masa jabatannya

Penanganan material rahasia

Selama empat tahun sebagai presiden AS, Trump mengambil sikap angkuh terhadap informasi rahasia AS. Setelah intelijen AS menilai pada tahun 2017 bahwa pemerintah Rusia berusaha untuk memanipulasi pemilihan presiden 2016 dan mempromosikan pencalonan Trump, Trump mengoceh terhadap apa yang ia klaim sebagai "negara bagian dalam" dan memandang penilaian tersebut sebagai penghinaan. Beberapa bulan dalam masa kepresidenannya, Trump mengungkapkan informasi yang sangat rahasia kepada pejabat Rusia dalam pertemuan Oval Office, memaksa CIA untuk mengekstrak sumber kunci Moskow yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Dalam KTT Juli 2018 di Helsinki dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin, Trump menerima bantahan Rusia bahwa mereka telah ikut campur dalam pemilihan 2016, menolak kesimpulan pemerintah AS yang sebaliknya. Trump sering mengecam badan intelijen AS di Twitter, dan pada dua kesempatan, Trump mengungkapkan informasi rahasia di umpan Twitter-nya (pada 2017, ia membuat posting Twitter yang mengungkapkan program CIA di Suriah, dan pada Agustus 2019, dia memposting foto satelit rahasia dari sebuah situs di Iran yang mengungkapkan kemampuan pengawasan satelit) AS).

Perilaku Trump yang tidak menentu menyebabkan ketidakpercayaan dari badan intelijen dan penegak hukum AS, yang juga khawatir dengan percampuran Trump dengan tamu selama perjalanannya yang sering ke Mar-a-Lago, melihat praktik itu sebagai "matang untuk dieksploitasi oleh layanan mata-mata asing yang ingin untuk akses ke pusat kekuatan Amerika". Mar-a-Lago sering dikunjungi oleh ratusan anggotanya, serta para tamu yang mengunjungi atau menyewa fasilitas tersebut. Pada tahun 2017, setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik, setidaknya satu pelindung Mar-a-Lago memposting foto di media sosial Trump berbicara di ponselnya dan berunding dengan Perdana Menteri Jepang Shinzō Abe di ruang makan resor. Pada tahun 2019, pihak berwenang menangkap seorang warga negara Tiongkok yang membawa ponsel dan perangkat elektronik lainnya yang telah meninggalkan area resepsionis di klub; insiden itu meningkatkan kekhawatiran keamanan mengenai klub.

Pada Oktober 2020, Trump mengatakan di Twitter bahwa dia telah "mengotorisasi sepenuhnya deklasifikasi total" semua dokumen yang terkait dengan apa yang dia sebut "tipuan Rusia" dan kontroversi email Hillary Clinton. Namun, organisasi berita diberitahu bahwa dokumen-dokumen ini masih diklasifikasikan, dan kepala staf Trump saat itu Mark Meadows dalam pengajuan pengadilan federal tersumpah mengatakan bahwa Trump mengatakan kepadanya bahwa "pernyataan Trump di Twitter bukanlah perintah deklasifikasi yang dijalankan sendiri. dan tidak memerlukan deklasifikasi atau pelepasan dokumen tertentu".

Selama masa kepresidenan Trump, fasilitas informasi terkompartemen sensitif (SCIF) beroperasi di Mar-a-Lago untuk komunikasi dengan Gedung Putih Ruang Situasi dan Pentagon. SCIF dihapus setelah dia meninggalkan jabatan.

Penghancuran catatan presiden 
Meskipun Undang-Undang Catatan Presiden mengharuskan penyimpanan catatan resmi, Trump sering merobek-robek kertas saat menjadi presiden. Penasihat secara teratur melihatnya menghancurkan dokumen di Gedung Putih dan Mar-a-Lago, serta di atas Air Force One. Trump melanjutkan praktik ini selama masa kepresidenannya, meskipun ada peringatan berulang kali dari setidaknya dua kepala staf dan dari penasihat Gedung Putih. Pencabikan kertas Trump yang tidak pandang bulu meluas ke materi "sensitif dan biasa". Dalam upaya mengatasi kebiasaan Trump, para pembantunya, di awal masa kepresidenannya, mengembangkan praktik dan protokol khusus, dengan staf dari Kantor Sekretaris Staf atau tim Operasi Kantor Oval yang berusaha mengambil tumpukan kertas yang sobek, dan staf dari Kantor Manajemen Catatan Gedung Putih berusaha untuk mengumpulkan dokumen kembali bersama-sama, menggunakan pita yang jelas. Tidak semua bahan ditemukan; Staf Gedung Putih Trump sering menggunakan "membakar tas" untuk menghancurkan dokumen daripada menyimpannya untuk ditangani sesuai dengan persyaratan pelestarian. Setidaknya pada dua kesempatan, Trump tampaknya membuang dokumen ke toilet di White House Residence.

Meninggalkan jabatan 
Masa jabatan presiden Trump berakhir pada siang hari pada 20 Januari 2021. Kepergiannya dari Gedung Putih "terburu-buru dan kacau" karena ia menghabiskan hari-hari terakhirnya di kantor mencoba untuk membalikkan kekalahannya dalam pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2020, tuduhan palsunya tentang penipuan pemilih telah menyebabkan penyerbuan gedung Kapitol dan pemakzulan kedua. Pada minggu-minggu terakhir masa kepresidenan Trump, staf Gedung Putih berhenti dan para pembantunya mengundurkan diri, meninggalkan sejumlah kecil asisten yang dapat menyimpan catatan dengan baik. Seorang mantan ajudan Trump menyatakan bahwa mereka "30 hari di belakang seperti apa pemerintahan biasanya." Sekretaris staf Gedung Putih Derek Lyons berusaha untuk menjaga ketertiban catatan di Sayap Barat, tetapi dia meninggalkan pemerintahan pada akhir Desember, dan kepala staf Gedung Putih Mark Meadows dan Trump tidak terlalu tertarik pada melakukannya, menyerahkan tugas kepada orang lain. The Wall Street Journal mengutip seorang mantan ajudan yang mengatakan: "Jika Anda hanya mulai berkemas dengan sisa waktu dua hari, Anda hanya akan kehabisan waktu. Dan jika dia yang membuang barang-barang Anda. kotak, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi?"

Sehari sebelum dia meninggalkan kantor, dalam sebuah surat yang dikirim ke Archivist of the United States David S. Ferriero, Trump menunjuk tujuh pejabat senior administrasi Trump "sebagai wakilnya untuk menangani semua permintaan masa depan untuk catatan presiden" termasuk kepala staf Mark Meadows, Penasihat Gedung Putih Pat A. Cipollone, dan Wakil Penasihat Gedung Putih Patrick F. Philbin. Pada 19 Juni 2022, Trump memberi tahu NARA bahwa dia telah menjadikan Kash Patel, mantan pejabat administrasi Trump, dan jurnalis John Solomon (komentator politik) sebagai "perwakilan untuk akses ke catatan Presiden dari pemerintahan saya" .

Pada tahun 2021, Trump dilaporkan memberi tahu rekan dekatnya bahwa ia menganggap beberapa dokumen kepresidenan, seperti korespondensi hangat dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, sebagai milik pribadinya, meskipun catatan AS secara hukum milik pemerintah.

Ketika Trump meninggalkan jabatan, Presiden Joe Biden melarangnya menerima pengarahan intelijen yang biasanya diberikan kepada mantan presiden, dengan alasan "perilaku tidak menentu" Trump.

Peristiwa yang mengarah pada pencarian

NARA mengambil catatan rahasia yang hilang dari Mar-a-Lago 
Selama Mei 2021, Administrasi Arsip dan Catatan Nasional (NARA), badan federal yang menyimpan catatan pemerintah, menghubungi perwakilan Trump terkait dokumen kepresidenan yang hilang. NARA menyadari bahwa dokumen yang hilang termasuk beberapa item penting, termasuk korespondensi Trump dengan diktator Korea Utara Kim Jong-un serta Peta Badai Dorian yang diubah Trump dengan pena tajam. NARA bernegosiasi dengan pengacara Trump sepanjang tahun 2021 untuk meminta pengembalian materi. Pada musim gugur 2021, setelah berbulan-bulan berdiskusi dengan pengacara Trump, NARA menjadi frustrasi dengan lambatnya penyerahan dokumen.

Pada Januari 2022, NARA mengunjungi Mar-a-Lago, kediaman Trump di Florida, dan mengambil 15 kotak dokumen, hadiah, dan properti pemerintah lainnya. yang telah diambil secara tidak benar dari Gedung Putih. NARA berkata, "Catatan-catatan ini seharusnya ditransfer ke NARA dari Gedung Putih pada akhir pemerintahan Trump pada Januari 2021." Arsiparis menentukan bahwa beberapa dokumen berisi "informasi keamanan nasional yang sensitif", termasuk beberapa dokumen yang ditandai dengan jelas "rahasia" dan "sangat rahasia". "Sangat rahasia" adalah klasifikasi pemerintah AS untuk informasi yang, jika pengungkapan yang tidak sah terjadi, "dapat diperkirakan akan menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada keamanan nasional".

Kotak yang diambil dari Mar-a-Lago berisi materi yang terkait dengan program akses khusus (SAP), klasifikasi yang disediakan untuk operasi AS yang sangat sensitif yang dilakukan di luar negeri dan dengan protokol yang secara signifikan membatasi akses ke informasi. Materi ini termasuk kecerdasan sinyal.

Pada Februari 2022, NARA merujuk masalah tersebut ke Departemen Kehakiman (DOJ). Dokumen-dokumen itu disimpan di fasilitas informasi terkompartemen sensitif (SCIF) sementara pejabat DOJ mempertimbangkan bagaimana untuk melanjutkan.

Revaluasi menimbulkan kekhawatiran di dalam Kongres; Komite Dewan Pengawasan dan Reformasi, yang dipimpin oleh Perwakilan AS Carolyn B. Maloney, memulai penyelidikan. Dalam sebuah surat kepada NARA, Maloney menulis, "Saya sangat prihatin bahwa mantan Presiden Trump mungkin telah melanggar hukum melalui upayanya yang disengaja untuk menghapus dan menghancurkan catatan milik rakyat Amerika." Dia meminta Arsip Nasional untuk memberikan dokumen tentang diskusi di antara para penasihat Trump tentang melestarikan dan menyimpan catatan Gedung Putih.

FBI/DOJ meluncurkan penyelidikan kriminal dan mengeluarkan panggilan pengadilan 
FBI mewawancarai pejabat dan pembantu administrasi Trump di Mar-a-Lago tentang penanganan catatan kepresidenan, termasuk mantan Penasihat Gedung Putih Pat Cipollone dan mantan wakilnya Patrick Philbin. Atas permintaan Arsip Nasional dari Februari 2022, setelah peninjauan awal, Departemen Kehakiman (DOJ) membuka penyelidikan kriminal dan memulai proses juri utama pada April 2022. Pada bulan yang sama, DOJ menginstruksikan NARA untuk tidak membagikan rincian lebih lanjut tentang materi yang ditemukan dari Mar-a-Lago dengan Komite Pengawas DPR, yang menunjukkan bahwa FBI telah membuka penyelidikan kriminal. DOJ mengeluarkan subpoena ke Arsip Nasional untuk akses ke dokumen rahasia pada 12 Mei.

Penyelidik dari DOJ dan FBI bertemu dengan pengacara Trump di Mar-a-Lago pada 3 Juni untuk mencari informasi lebih lanjut tentang penghapusan materi rahasia yang tidak semestinya. FBI melayani pengacara Trump dengan panggilan pengadilan grand jury dan menghapus dokumen panggilan pengadilan. Penasihat Trump berulang kali mendesaknya untuk sepenuhnya mematuhi panggilan pengadilan, terlepas dari keinginannya untuk tetap memegang beberapa dokumen. Pada titik ini, para penyelidik diberi tahu tentang kemungkinan lebih banyak dokumen rahasia di Mar-a-Lago, menurut The Wall Street Journal. Selain itu, The Guardian melaporkan DOJ semakin khawatir tentang keberadaan materi rahasia yang masih ada di Mar-a-Lago melalui interaksinya dengan pengacara Trump. Ketika agen mengamati ruangan tempat dokumen disimpan, "seseorang yang akrab dengan dokumen yang disimpan mengatakan kepada penyelidik mungkin masih ada lebih banyak dokumen rahasia di klub swasta" di luar kotak yang diserahkan Trump kepada NARA. Menurut Newsweek dan The Wall Street Journal, seorang informan mengatakan kepada FBI di mana Trump menyimpan dokumen rahasia.

Setelah pertemuan 3 Juni, salah satu pengacara Trump dengan salah menyatakan dalam pernyataan tertulis kepada DOJ bahwa semua materi rahasia telah dikembalikan, menurut empat sumber New York Times. Dua bulan kemudian, setelah kepalsuan terungkap, "Times" melaporkan bahwa pernyataan yang ditandatangani mungkin mengindikasikan bahwa tim hukum Trump tidak berterus terang dengan penyelidik federal tentang materi tersebut.

Pada tanggal 8 Juni, FBI mengatakan kepada tim Trump untuk lebih mengamankan area penyimpanan, sehingga ajudan Trump menambahkan gembok ke ruangan itu.

Pada 19 Juni, Trump memberi tahu NARA bahwa ia telah menjadikan Kash Patel, mantan pejabat administrasi Trump, dan jurnalis John Solomon sebagai "perwakilan untuk akses ke catatan Presiden dari pemerintahan saya".

Pada tanggal 22 Juni, FBI memanggil Trump Organization untuk rekaman pengawasan di Mar-a-Lago, termasuk pemandangan dari luar ruang penyimpanan. Rekaman itu menunjukkan bahwa kotak-kotak telah dipindahkan masuk dan keluar ruangan setelah satu kejadian ketika Departemen Kehakiman telah melakukan kontak dengan perwakilan Trump.

Agustus 2022: FBI/DOJ mendapatkan surat perintah penggeledahan dari pengadilan federal 
Agen federal membentuk kemungkinan penyebab untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan terhadap Trump karena, sementara dia telah menyerahkan beberapa dokumen rahasia kepada otoritas federal, agen mencurigai dia secara tidak sah menahan informasi rahasia lainnya. Surat perintah itu diperoleh oleh Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman atas permintaan NARA untuk mengumpulkan materi yang berpotensi tidak diserahkan Trump kepada NARA. The New York Times melaporkan: "Dua orang yang diberi pengarahan tentang dokumen rahasia yang diyakini penyelidik tetap berada di Mar-a-Lago menunjukkan bahwa mereka sangat sensitif, dan terkait dengan keamanan nasional, sehingga Departemen Kehakiman harus bertindak." Namun, Jaksa Agung Merrick Garland telah mempertimbangkan selama berminggu-minggu apakah akan menyetujui permohonan surat perintah penggeledahan, setelah banyak pertemuan antara pejabat senior DOJ dan FBI.

Surat perintah penggeledahan menunjukkan bahwa FBI sedang menyelidiki Trump atas dugaan pelanggaran tiga undang-undang federal Judul 18, Pasal 793 (bagian dari Undang-undang Spionase tahun 1917); Judul 18, Pasal 1519 (bagian dari Sarbanes–Oxley Act); dan Judul 18, Pasal 2071. Trump tidak didakwa dengan kejahatan apa pun. Jika didakwa dan dihukum berdasarkan undang-undang ketiga, Trump akan "didiskualifikasi dari memegang jabatan apa pun di bawah Amerika Serikat". Namun, sejumlah pakar hukum mempertanyakan konstitusionalitas ketentuan itu dalam undang-undang.

Hakim federal Bruce Reinhart dari Pengadilan Distrik untuk Distrik Florida Selatan menyetujui surat perintah tersebut pada 5 Agustus 2022. Meninjau dan menyetujui surat perintah penggeledahan adalah tugas khas hakim hakim federal. Pakar hukum mencatat bahwa, mengingat profil tinggi dari operasi tersebut, permohonan surat perintah penggeledahan (diberikan atas kemungkinan penyebab) akan telah diteliti dengan cermat oleh otoritas federal. Will Hurd, mantan agen CIA dan mantan anggota kongres Partai Republik, mengatakan: "Trump dan pengacaranya mengakui dan kemudian menyerahkan dokumen kepresidenan yang diambil dari dan disimpan secara tidak benar di luar Gedung Putih. Tentu saja FBI telah kemungkinan penyebab untuk pergi mencari lebih banyak."

Pencarian FBI 
Pada 8 Agustus 2022, agen FBI, dilaporkan dengan surat perintah penggeledahan sebagai bagian dari penyelidikan potensi kesalahan penanganan dokumen rahasia yang seharusnya dikirim ke Administrasi Arsip dan Arsip Nasional, menggeledah kediaman Trump di Mar-a-Lago. "Layanan Rahasia memfasilitasi akses" untuk FBI, dan pengacara Trump hadir untuk pencarian.

Peter Schorsch, adalah orang pertama yang melaporkan pencarian tersebut. Dalam sebuah Tweet, Schorsch menulis "Scoop Biro Investigasi Federal @FBI hari ini mengeksekusi surat perintah penggeledahan di Mar-a-Lago...Tidak yakin tentang apa surat perintah penggeledahan itu. TBH, saya bukan seorang reporter yang cukup kuat untuk memburu ini, tapi ini nyata." The Wall Street Journal melaporkan bahwa setelah pencarian selesai, agen FBI meninggalkan properti dengan sekitar 10 kotak tambahan bahan yang disita.

Analisis 
Jika didakwa dan dihukum di bawah 18 U.S.C. 2071, Trump akan "didiskualifikasi dari memegang jabatan apa pun di bawah Amerika Serikat". Namun, sejumlah pakar hukum, termasuk mantan Jaksa Agung Amerika Serikat Michael Mukasey, mempertanyakan konstitusionalitas ketentuan itu dalam undang-undang.

Tanggapan 
Trump mengutuk pencarian di media sosial, dengan mengatakan "ini adalah masa-masa kelam bagi bangsa kita". Dia menyamakan pencarian dengan Skandal Watergate tahun 1970-an dan menuduh bahwa itu bermotif politik untuk menghentikannya mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2024.

Wartawan CBS News Robert Costa melaporkan bahwa ada reaksi di antara pendukung Trump. Costa melaporkan, "Beberapa sekutu mendesaknya untuk mempercepat keputusannya pada 2024 setelah ini, bahwa tidak ada seorang pun di GOP yang akan menantangnya sekarang... yang lain menyuruhnya untuk tetap tenang, tunggu."

Beberapa politisi Partai Republik, termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis, Senator Florida Rick Scott dan Senator Carolina Selatan Lindsey Graham mengutuk pencarian tersebut. Dalam sebuah tweet, Pemimpin Minoritas DPR, Kevin McCarthy mengatakan, "Saya sudah cukup melihat. Departemen Kehakiman telah mencapai keadaan politisasi senjata yang tidak dapat ditoleransi. Ketika Partai Republik merebut kembali DPR, kami akan melakukan pengawasan langsung terhadap departemen ini, mengikuti fakta, dan tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Jaksa Agung Merrick Garland, simpan dokumen Anda dan kosongkan kalender Anda." Anggota Kongres Partai Republik sayap kanan Marjorie Taylor Greene menyerukan agar FBI dibubarkan. Namun, sejumlah Senator Republik yang berpengaruh tetap diam di tengah berita termasuk Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, Minority Whip John Thune, Senator Iowa Joni Ernst dan Senator Arkansas Tom Cotton. Brian Fizpatrick, mantan agen FBI dan anggota Kongres Partai Republik dari Pennsylvania, menyatakan "Saya akan menyelesaikan ini, akan mengikuti fakta ke mana pun mereka memimpin, dan akan melaporkan dengan integritas yang tidak dapat ditentang."

Beberapa komentator sayap kanan berpendapat bahwa pencarian dapat mengarah pada kekerasan seperti seruan untuk perang saudara lain. Pada hari pencarian FBI, "#CivilWar" menjadi trending di Twitter. Pembicaraan tentang perang saudara dan kekerasan melonjak secara online di antara pengguna paling kanan di platform seperti Truth Social, Gab, Telegram dan Twitter termasuk dari komentator politik konservatif Steven Crowder dan supremasi kulit putih Nick Fuentes. Menyusul berita itu, "kira-kira dua lusin" pendukung Trump berkumpul di luar Mar-a-Lago membawa tanda dan bendera untuk mendukung Trump.

Serangan kantor FBI 

Ricky Shiffer, seorang pendukung Trump berusia 42 tahun yang mengenakan pelindung tubuh dan dipersenjatai dengan senapan gaya AR-15 dan pistol paku, berusaha menerobos kantor FBI di Cincinnati, Ohio, pada 11 Agustus dan tewas dalam konfrontasi berikutnya dengan petugas polisi. Dia telah mengambil bagian dalam penyerbuan Gedung Kapitol 2021, dan merupakan salah satu poster paling produktif di platform media sosial Trump Truth Social, di mana dia memposting tentang keinginannya untuk membunuh agen FBI setelah penggerebekan FBI di Mar-a-Lago. Shiffer telah terlibat dalam retorika ekstremis kekerasan di media sosial selama bertahun-tahun, dan FBI menerima tip tentang dia pada Mei 2022.

Trump telah menyarankan penembak itu adalah bagian dari operasi bendera palsu.

Catatan

Referensi 

Donald Trump
2020-an di Amerika Serikat
2022 di Florida
Operasi Biro Investigasi Federal
Kontroversi Kepresidenan Trump
Skandal politik di Amerika Serikat