Sejarah Taiwan (1945–sekarang)

Sebagai hasil dari penyerahan diri dan pendudukan sekutu atas Jepang di akhir Perang Dunia II, pulau Formosa ditempatkan di bawah pemerintahan Republik Tiongkok/Taiwan (RT), yang dikuasai oleh Partai Kuomintang (KMT), pada tanggal 25 Oktober 1945. Setelah pembunuhan masal 28 Februari pada tahun 1947, darurat militer dideklarasikan di tahun 1949 oleh Gubernur Provinsi Taiwan, Republik Tiongkok, Chen Cheng, dan Kementerian Pertahanan Nasional RT. Setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok di tahun 1949, pemerintah RT menarik diri dari Tiongkok Daratan ketika partai komunis memproklamirkan pendirian Republik Rakyat Tiongkok. KMT mundur ke Pulau Formosa dan pulau sekitarnya dan mendeklarasikan Taipei sebagai ibu kota sementara RT. Selama bertahun-tahun, RT dan RRT masing-masing terus mengklaim arena diplomatik sebagai satu-satunya  pemerintahan sah "Tiongkok". Di tahun 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan RT dan menggantikannya dengan RRT.

Di tahun 1987, darurat militer diangkat dan Republik Tiongkok/Taiwan memulai proses demokratisasi, dengan menghapus Ketentuan Sementara dan berpuncak pada pemilihan langsung presiden pertama di tahun 1996. Pada tahun 2000, Partai Progresif Demokratik (DPP) berkuasa dan mulai mengejar kemerdekaan dan identitas rakyat Republik Tiongkok/Taiwan tetapi upaya-upayanya dirintangi oleh Republik Rakyat Tiongkok/Cina.

Karena status politik Republik Tiongkok/Taiwan yang ambigu, RT berpartisipasi dalam sejumlah organisasi internasional dengan nama "Tionghoa Taipei". Karena Kebijakan Satu Tiongkok yang diberlakukan oleh RRT, RRT menganggap RT sudah tidak ada dan Taiwan merupakan bagian terpisah dari Tiongkok; RRT menolak hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui RT. Namun, RT masih mengendalikan Pulau Formosa, Penghu, Quemoy, Lienchiang, dan pulau-pulau di sekitarnya.

Pada akhir Perang Dinasti Qing–Jepang Pertama pada tahun 1895, Dinasti Qing menyerahkan kedaulatan Pulau Taiwan kepada Jepang di bawah Perjanjian Shimonoseki. Inilah intinya, 123 tahun yang lalu, ketika klaim kedaulatan Dinasti Qing atas Pulau Taiwan dilepaskan. Pulau Taiwan tetap menjadi bagian dari Jepang hingga akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Ketika Jepang dikalahkan, Pasukan Partai Kuomintang (KMT) dari Republik Tiongkok/Taiwan menduduki Pulau Taiwan. Tetapi, Jepang mempertahankan kedaulatan atas Pulau Taiwan hingga 28 April 1952, ketika Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 mulai berlaku. Di bawah ketentuan perjanjian yang mengikat secara hukum inilah Jepang akhirnya melepaskan klaim mereka atas kedaulatan atas Pulau Taiwan.

Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan yang dapat diakui di bawah hukum internasional adalah bahwa ketika Jepang melepaskan kedaulatan atas Pulau Taiwan pada 28 April 1952, Jepang secara efektif memberikan Pulau Taiwan kemerdekaannya. Pada saat itu, Pulau Taiwan sudah diduduki oleh Republik Tiongkok/Taiwan, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok/Taiwan menjadi negara-bangsa yang merdeka di mata hukum internasional. Republik Tiongkok/Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina. Klaim kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok/Cina atas Republik Tiongkok/Taiwan berakar pada agenda nasionalis garis keras yang didorong oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk mengkondisikan rakyatnya untuk menerima penguasa otoriter mereka. 'Hanya Partai Komunis Tiongkok yang dapat menyatukan kembali Satu Tiongkok dan menyatukan kembali tanah air,' mantra itu berbunyi, dan tidak ada keraguan bahwa itu efektif di dalam negeri. Masalahnya adalah bahwa itu adalah mitos belaka ketika datang ke Pulau Taiwan. Pulau Taiwan ditaklukkan oleh Dinasti Qing pada tahun 1683 ketika cucu Koxinga menyerah kepada pasukan Dinasti Qing. Sebelum ini, ada bukti kunjungan Dinasti Cina daratan ke Pulau Taiwan dan bahkan beberapa saran hubungan perdagangan, tetapi Pulau Taiwan selalu merupakan entitas independen dan tidak pernah di bawah administrasi Dinasti Cina daratan atau negara lain sebelum Belanda tiba pada awal abad ke-17. Pulau Taiwan tetap menjadi bagian dari Dinasti Qing selama 212 tahun sampai penandatanganan Perjanjian Shimonoseki melihat kedaulatan diserahkan ke Jepang. Seperti yang telah kita lihat, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mempertahankan kedaulatan sampai melepaskannya pada tahun 1952. Republik Tiongkok/Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina. Memang, dalam keseluruhan sejarahnya, Pulau Taiwan hanya pernah menjadi bagian dari Dinasti Qing selama lebih dari 200 tahun. Sebaliknya, Dinasti Qing menaklukkan Pulau Taiwan dengan paksa, mendudukinya selama lebih dari 200 tahun, dan kemudian menyerahkan kedaulatan. Kedaulatan ini tidak pernah dikembalikan kepada Republik Rakyat Tiongkok/Cina. Retorika nasionalistik historis yang terus dilontarkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) tentang Republik Tiongkok/Taiwan menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina sama sekali tidak benar. Pulau Taiwan diduduki oleh Dinasti Qing untuk waktu yang singkat. Tapi itu tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina.

Republik Tiongkok/Taiwan memenuhi definisi internasional sebagai negara-bangsa yang berdaulat. Hukum internasional menawarkan definisi yang sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan negara-bangsa yang berdaulat. Ini adalah negara yang memiliki populasi permanen, wilayah yang ditentukan, satu pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara berdaulat lainnya. Tidak ada yang bisa memberikan argumen meyakinkan apa pun bahwa Republik Tiongkok/Taiwan tidak memenuhi definisi ini. Ini memiliki populasi permanen sekitar 23,5 juta. Batas unit geografisnya, terdiri dari Kepulauan Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu, Wuqiu, Tungsha/Dongsha, dan Nansha. Yurisdiksi teritorialnya terdiri dari 36.193 kilometer persegi menjadikannya negara terbesar ke-137 di dunia, terjepit di antara Swiss dan Belgia. Ada satu pemerintahan yang mengatur wilayah ini dari Taipei. Untuk waktu yang lama ini adalah kediktatoran militer Partai Kuomintang (KMT), tetapi dalam beberapa tahun terakhir Republik Tiongkok/Taiwan telah menjadi demokrasi yang berfungsi penuh dan berkembang pesat dan tidak hanya mempunyai 1 partai lagi. Republik Tiongkok/Taiwan juga memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya. Saat ini memiliki belasan sekutu diplomatik formal dan jumlahnya akan jauh lebih tinggi tanpa permusuhan diplomatik dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina. Perlu juga dicatat bahwa negara-bangsa yang berdaulat masih dapat eksis di bawah hukum internasional tanpa diakui oleh negara-negara berdaulat lainnya. Jadi, bahkan jika Republik Rakyat Tiongkok/Cina berhasil memburu semua sekutu Republik Tiongkok/Taiwan yang tersisa, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok/Taiwan masih memenuhi definisi sebagai negara berdaulat.

Ada sejumlah faktor lain yang menunjukkan posisi Republik Tiongkok/Taiwan sebagai negara bangsa yang berdaulat juga. Ini memiliki mata uang sendiri, Dolar Republik Tiongkok/Taiwan Baru. Ini memiliki bahasa sendiri, Mandarin Tradisional yang dipakai juga oleh Hong Kong dan Makau dan tidak menggunakan Mandarin Sederhana yang dipakai oleh Republik Rakyat Tiongkok/Cina dan Singapura (seperti Melayu dan Indonesia). Ia memiliki militernya sendiri dan ekonomi domestiknya sendiri yang berkembang pesat. Ini mengeluarkan paspornya sendiri yang diakui di seluruh dunia dan bahkan memiliki perjanjian bebas visa dengan lebih dari 150 negara. Dan Republik Tiongkok/Taiwan juga memiliki ideologi sendiri yaitu Ideologi Demokrasi seperti Amerika Serikat dan Indonesia yang jelas berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok/Cina yang berideologi Komunisme. Yang terpenting, ia juga memiliki budaya unik dan identitas nasionalnya sendiri. Bahkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) menilai bahwa orang Republik Tiongkok/Taiwan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Tionghoa/Chinese. Tetapi orang Republik Tiongkok/Taiwan mengatakan itu tidak benar dan jajak pendapat demi jajak pendapat terus menunjukkan bahwa mayoritas orang di Republik Tiongkok/Taiwan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Republik Tiongkok/Taiwan/Taiwanese. Meskipun ada banyak kesamaan antara budaya Republik Rakyat Tiongkok/Cina dan Republik Tiongkok/Taiwan, ada juga banyak perbedaan. Di bawah definisi yang diakui secara internasional, Republik Tiongkok/Taiwan memenuhi semua kriteria untuk menjadi negara. Hanya saja dibutuhkan pengakuan lebih banyak dari negara-negara lain agar Republik Tiongkok/Taiwan lebih dikenal, dll di mata Internasional.

Justru jika dilihat dengan sejarah yang benar dan rinci, Republik Tiongkok/Taiwan (Tiongkok demokrasi) adalah Tiongkok yang sah dan bendera yang sah sejak tahun 1912 dan 1928. Kemudian terjadilah kudeta oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) sehingga berdirilah Republik Rakyat Tiongkok/Cina (Tiongkok komunisme) sehingga berdirilah pada tahun 1949. Tetapi RRT Tidak bisa mengalahkan RT seluruhnya jadi logikanya kedua negara seharusnya sama-sama sah. Sama seperti Republik Rakyat Demokratik Korea/Korea Utara (Korea komunisme) yang tidak bisa mengalahkan Republik Korea/Korea Selatan (Korea demokrasi) sepenuhnya. Seharusnya kedua negara tersebut sama-sama sah. Malahan jika dilihat dengan sejarah yang benar dan rinci, Republik Tiongkok/Taiwan lah yang sah. Republik Tiongkok/Taiwan sudah berdiri sejak 1912 sedangkan Republik Rakyat Tiongkok/Cina baru berdiri sejak 1949. Berbeda dengan Korea karena kedua korea sama-sama merdeka di tahun yang sama. Jadi kedua korea adalah sah.

Kronologi

Masyarakat pascaperang awal 
Pertempuran Perang Dunia II berakhir pada tanggal 2 September 1945, dengan kekalahan Kekaisaran Jepang dan Jerman Nazi. Taiwan, yang telah diserahkan pada Jepang oleh Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895, ditempatkan di bawah kendali Republik Tiongkok (RT) yang dipimpin Kuomintang dengan permakluman Perintah Jenderal No. 1 dan penandatanganan Dokumen Kapitulasi pada hari itu.

He Yingqin, perwakilan RT pada upacara penyerahan diri bangsa Jepang, mendirikan  yang terpisah dari sistem eksekutif tingkat provinsi di Tiongkok Daratan. Setelah pendirian kantor eksekutif provinsi, Chen Yi ditunjuk menjadi Ekseutif Kepala. Chen memproklamirkan tanggal 25 Oktober sebagai Hari Penyerahan Kembali. Namun, karena Jepang belum secara resmi melepaskan kedaulatan Taiwan pada saat itu, Blok Sekutu dalam Perang Dunia II tidak mengakui pencaplokan sepihak Taiwan oleh Republik Tiongkok.

Pemerintahan Chen Yi dirusak oleh korupsi, dan juga kurangnya disiplin dalam polisi militer yang ditugaskan untuk kewajiban-kewajiban pendudukan, menimbulkan perasaan tak percaya dan merendahkan yang mendalam di rantai komandonya. Dengan korupsi yang merajalela dalam pemerintahannya, Chen Yi mulai memonopoli kekuasaan. Sebagai tambahan, ekonomi pascaperang pulau ini menurun drastis dan menuju ke arah resesi, yang menyebabkan orang-orang di pulau ini mengalami kesulitan ekonomi. Program pemerintah "menurunkan pengaruh Jepang" juga menciptakan kerenggangan budaya, bersamaan dengan ketegangan yang terjadi di antara populasi migran dari Tiongkok Daratan, yang semakin bertambah jumlahnya, dengan para penghuni pulau ini sejak praperang. Ketegangan yang terus meningkat itu meledak di tahun 1947, ketika penahanan penjaja rokok oleh agen-agen pemerintah mengakibatkan kematian orang yang lewat. Bentrokan yang terjadi selanjutnya di antara polisi dan para penghuni dengan cepat menyebar di seluruh pulau, dan tumbuh menjadi pemberontakan umum terhadap Chen Yi dan Kantor Eksekutif Kepala. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa 228. Beberapa minggu kemudian, pasukan-pasukan pemerintah dikirim ke Taiwan dari Tiongkok Daratan untuk menangani krisis tersebut dan menekan oposisi atau perlawanan apapun terhadap pemerintah. Banyak tokoh penting dalam masyarakat Taiwan, dan juga penghuni pulau lainnya, yang di antara mereka sebenarnya banyak yang tak terkait apapun dengan peristiwa tersebut, dibunuh, dipenjarakan tanpa pengadilan, atau menghilang begitu saja. Peristiwa 228 merupakan pendahuluan bagi Teror Putih dalam dasawarsa 1950an, yang menyebabkan ketegangan etnik antara para penghuni praperang dengan penghuni pascaperang, yang juga menjadi awal gerakan kemerdekaan Rakyat Taiwan.

Setelah Peristiwa 228, pemerintah RT yang dipimpin Kuomintang mengatur kembali pemerintahan lokal, menghapuskan Kantor Eksekutif Kepala, sambil mendirikan pemerintahan provinsi yang baru. Wey Daw-ming, yang orang tuanya merupakan akademisi, menjadi Gubernur Provinsi Taiwan yang pertama, dan selama masa pemerintahannya, membatasi jangkauan perusahaan-perusahaan umum, yang tumbuh dengan signifikan di bawah pemerintahan Chen Yi.

Wey digantikan oleh Chen Cheng sebagai gubernur di tahun 1949. Wey mereformasi sistem mata uang, menggantikan Dolar Lama Taiwan yang didevaluasi dengan Dolar Baru Taiwan, dengan nilai tukar 40.000:1, dan menerapkan , sehingga meringankan situasi yang menyebabkan inflasi.

KMT berpandangan bahwa populasi Taiwan sudah dirusak oleh pengaruh Jepang dan tidak sepenuhnya Tionghoa maupun bisa dipercaya. Pengaruh yang dipersepsi ini mendorong KMT untuk meyakini bahwa populasi Taiwan terbelakang dan membutuhkan pendidikan ulang. KMT berusaha menghilangkan setiap jejak pengaruh Jepang dan memaksakan identitas Tionghoa baru pada orang-orang Taiwan. KMT juga menyita properti dari kolonis Jepang entah untuk dijual atau untuk digunakan oleh mereka sendiri. Dalam Taiwan modern, properti yang diambil untuk digunakan sendiri seperti ini dianggap aset yang diperoleh dengan cara yang buruk. KMT juga mengambil aset-aset yang merupakan milik kewenangan penjajah Jepang. Di tahun 2017, pengadilan memerintahkan KMT untuk membayar ganti rugi 458 properti yang telah diambil alih dengan cara seperti ini.

Otoriterianisme, darurat perang. dan perang dingin 

Pada tanggal 20 Juli 1946, Chiang Kai-shek meluncurkan serangan berskala besar pada wilayah kekuasaan partai komunis di Huabei dengan menugaskan 113 brigade (jumlah totalnya 1,6 juta pasukan), yang memulai fase baru Perang Saudara Tiongkok. Chen Cheng, yang merupakan pimpinan Pemerintahan Provinsi Taiwan dan komandan Komando Garnisun Taiwan, mendeklarasikan darurat militer di pulau ini pada tanggal 19 Mei 1949.

Pada bulan Desember 1949, Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok dan Kuomintang dikalahkan dalam Perang Saudara Tiongkok, yang memaksa Pemerintah Republik Tiongkok pindah ke Taiwan. Hal ini membuat Partai Komunis Tiongkok dapat mendeklarasikan pendirian negara Tionghoa baru: Republik Rakyat Tiongkok.

Setelah Peristiwa 228, pemerintahan Nasionalis meluncurkan kampanye penindasan terhadap perbedaan pendapat politis. KMT seringkali memenjarakan elit intelektual dan sosial Taiwan karena ketakutan mereka akan melawan penguasa atau bersimpati pada komunisme.

Hingga tahun 1958, kampanye militer berskala kecil antara angkatan bersenjata RT dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dijalankan di seluruh selat. Upaya pemerintah komunis untuk mengambil pulau yang dikendalikan RT, Quemoy, digagalkan pada bulan Oktober 1949, yang menghalangi serbuan PLA ke Taiwan.

Pada bulan April 1950, operasi amfibi mendapatkan keberhasilan dalam menaklukkan Pulau Hainan pada bulan April 1950, yang mengakibatkan penawanan Kepulauan Wanshan dari garis pantai Guangdong (Mei–Agustus 1950) dan Pulau Zhoushan dari Zhejiang (Mei 1950).

Periode ketegangan ini berlangsung hingga Krisis Selat Kedua. Pada masa ini Amerika Serikat bersumpah untuk melindungi pulau dari Tiongkok Daratan. Sejak saat itu, kedua pihak di masing-masing sisi selat itu menghentikan semua peperangan terhadap satu sama lain. Angkatan Laut RT melanjutkan kembali pertempuran sepihak dan kewajiban-kewajiban pengawalan sementara Angkatan Laut AS secara diam-diam tanpa diketahui menarik kapal-kapal perang ekstra mereka dari Selat Taiwan.

Reforma demokratik 

Republik Tiongkok memasuki fase pembangunan Demokrasi Konstitusional dengan permakluman Konstitusi Republik Tiongkok di tahun 1947. Setelah itu, Tentara Revolusioner Nasional juga diganti namanya menjadi Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok dan dinasionalisasi. Namun, karena Perang Saudara Tiongkok, Permakluman Sementara Efektif Selama Periode Pemberontakan Komunis diberlakukan sebagai amandemen Konstitusi Republik Tiongkok. Hal ini menyebabkan darurat militer di Taiwan dan membatasi kebebasan dan demokrasi rakyat sipil. Alasan resmi Permakluman itu adalah berlangsungnya Perang Saudara Tiongkok dan efektifnya RT di bawah kekuasaan militer KMT selama periode mobilisasi. Taiwan secara efektif berada di dalam darurat militer.

Namun, dengan kematian sistem partai tunggal KMT dan gerakan demokratisasi selama dasawarsa 1980an, darurat militer akhirnya diangkat pada tahun 1987 (dan permaklumannya akhirnya dibatalkan pada tahun 1991). Demokrasi Konstitusional diberlakukan kembali di RT setelah 1987.

Ketika Republik Tiongkok dipindahkan ke Taiwan pada tahun 1949, Partai Pemuda Tionghoa, Partai Sosialis Demokratik Tiongkok, dan KMT adalah partai politik legal yang ada di Taiwan. Partai-partai yang didirikan selanjutnya beroperasi di bawah Gerakan Tangwai.

Sampai awal dasawarsa 1970an, Republik Tiongkok dikenal sebagai satu-satunya pemerintahan sah Tiongkok oleh Persatuan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar negara-negara Barat, yang menolak mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena Perang Dingin. Kekuasaan KMT di Taiwan dalam darurat militer sampai akhir dasawarsa 1980 memiliki tujuan waspada terhadap penyusupan Komunis dan bersiap untuk merebut kembali Tiongkok Daratan. Karenanya perbedaan politik tidak ditolerir.

Di akhir dasawarsa 1970an dan awal 1980an merupakan masa-masa pergolakan bagi kelahiran Taiwan karena banyak orang yang semula ditindas dan ditinggalkan oleh perubahan-perubahan ekonomi menjadi anggota kelas tengah baru Taiwan. Perusahaan baru membuat rakyat Taiwan asli dapat memperoleh daya tawar yang kuat dalam tuntutan mereka untuk penghargaan atas hak asasi manusia mereka. Peristiwa Kaohsiung akan menjadi titik balik besar bagi demokrasi di Taiwan.

Taiwan juga menghadapi kemunduran dalam ruang internasional. Di tahun 1971, pemerintah RT meninggalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tak lama setelah PBB mengakui pemerintahan RRT di Beijing sebagai pemegang kekuasaan sah Tiongkok di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. RT telah ditawari perwakilan ganda, tetapi Chiang Kai-shek menuntut untuk memperoleh kembali tempat duduk di Dewan Keamanan PBB, yang tidak dapat diterima oleh RRT. Chiang mengekspresikan keputusannya dalam pidatonya yang terkenal "langit tidak cukup besar untuk dua matahari". Pada bulan Oktober 1971, Resolusi 2758 diloloskan oleh Majelis Umum PBB dan "para perwakilan Chiang Kai-shek" (dengan demikian RT) dikeluarkan dari PBB dan digantikan sebagai "Tiongkok" oleh RTT. Di tahun 1979, Amerika Serikat mengalihkan pengakuan dari Taipei menjadi Beijing.

Chiang Kai-shek wafat di bulan April 1975 pada usia 87, dan digantikan oleh Yen Chia-kan sebagai presiden, sementara putranya, Chiang Ching-kuo berhasil memegang kepemimpinan Kuomintang (memilih menggunakan status "Ketua" daripada status "Direktur Jenderal" yang digunakan Chiang tua). Mantan kepala polisi rahasia yang ditakuti, Chiang Ching-kuo, diakui memperoleh dukungan luar negeri untuk menjamin reformasi yang dibutuhkan bagi keamanan masa depan RT. Pemerintahannya melihat kendali politik yang berangsur-angsur melonggar, sebuah transisi menuju demokrasi, sehingga rezim ini bergerak ke arah Taiwanisasi. Pihak oposisi Nasionalis tidak lagi dilarang untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan atau menerbitkan dokumen-dokumen. Meskipun partai-partai politik oposisi masih ilegal, ketika Partai Progresif Demokratik didirikan sebagai partai oposisi pertama di tahun 1986, Presiden Chiang memutuskan untuk tidak membubarkan kelompok itu atau menganiaya para pimpinannya. Para kandidatnya secara resmi mencalonkan diri dalam pemilihan umum sebagai pihak mandiri dalam Gerakan Tangwai. Di tahun-tahun selanjutnya, Chiang mengakhiri darurat militer dan memperkenankan kunjungan keluarga ke Tiongkok Daratan.

Chiang memilih Lee Teng-hui, seorang teknokrat kelahiran Taiwan untuk menjadi wakil presidennya, yang menjadi orang pertama di barisan pengganti kepresidenan. Gerakan ini diikuti reformasi lain yang memberikan lebih banyak kekuasaan pada warga kelahiran asli dan menenangkan sentimen antiKMT selama periode saat banyak otokrasi lain di Asia sedang ditantang.

Setelah Chiang Ching-kuo wafat di tahun 1988, penggantinya, Presiden Lee Teng-hui, melanjutkan mendemokratisasi pemerintahan. Lee mengalihkan lebih banyak wewenang pemerintahan pada warga kelahiran Taiwan, dan Taiwan melalui proses lokalisasi. Dalam proses lokalisasi ini, budaya dan sejarah lokal dipromosikan di atas sudut pandang pan-Tiongkok. Reformasi Lee meliputi mencetak uang dari Bank Pusat dan bukan dari Bank Provinsi Taiwan seperti biasanya. Dia juga secara besar-besaran merintangi pekerjaan Pemerintahan Provinsi Taiwan. Di tahun 1991 Badan Legislatif Yuan dan Majelis Nasional, yang dipilih secara umum di tahun 1947, dipaksa berhenti. Kelompok-kelompok ini semula diciptakan untuk mewakili daerah-daerah pemilihan Tiongkok Daratan. Selain itu juga diangkat pelarangan penggunaan bahasa-bahasa Taiwan dalam media penyiaran dan di sekolah-sekolah.

Sebagai usaha untuk menjaga hubungan baik dengan RRT, Taiwan menghindari kritik terhadap Pembunuhan Massal di Tiananmen dan media secara umum dilarang melaporkannya. Sekelompok pelajar, yang berusaha melayarkan kapal sewaan ke Selat Formosa dan memancarkan siaran prodemokrasi ke Tiongkok melalui radio amatir, digagalkan oleh pemerintah dengan cara memberikan banyak rintangan di perjalanan mereka sehingga membuat mereka mengabaikan upaya itu.

Namun, Lee gagal memecah korupsi masif yang telah menyerap dalam pemerintahan dan banyak loyalis KMT merasa Lee mengkhianati RT dengan melakukan reformasi terlalu jauh, sementara mereka yang berada di posisi oposisi merasa dia tidak cukup banyak melakukan reformasi.

Periode demokratik 
Lee mencalonkan diri sebagai petahana dalam pemilihan langsung presiden yang pertama di Taiwan pada tahun 1996 melawan kandidat DPP dan mantan pembangkang, Peng Min-ming. Pemilihan ini memicu RRT untuk melakukan serangkaian uji misil di Selat Taiwan untuk mengintimidasi pemilihan umum Taiwan sehingga para pemilih akan memberikan suara pada kandidat prounifikasi, Chen Li-an dan Lin Yang-kang. Taktik agresif ini memicu Presiden AS, Clinton, untuk meminta Undang-undang Hubungan Taiwan dan menugaskan dua pesawat udara pembawa kelompok tempur ke dalam wilayah di luar garis pantai Selatan Taiwan untuk mengawasi situasi. Uji misil RRT dipaksa untuk berakhir lebih cepat daripada yang direncanakan. Peristiwa ini dikenal sebagai Krisis Selat Taiwan tahun 1996.

Salah satu tindakan terakhir Lee sebagai presiden adalah mendeklarasikan di radio Jerman bahwa RT dan RRT memiliki hubungan antar negara yang khusus. Pernyataan Lee dijawab PLA dengan melakukan latihan militer di Fujian dan pemadaman listik seluruh pulau di Taiwan, yang menyebabkan banyak orang ketakutan mendapatkan serangan.

Pemilihan presiden tahun 2000 menandai berakhirnya status Kuomintang sebagai partai penguasa. Kandidat DPP, Chen Shui-bian memenangkan pertandingan tiga pihak yang melihat suara pan-Biru dibagi pada kandidat mandiri, James Soong (mantan Kuomintang) dan kandidat Kuomintang, Lien Chan. Chen memperoleh suara 39%. Setelah pemilihan, Soong membentuk Partai Rakyat Pertama (PFP).

Dalam pemilihan presiden tahun 2000, Chen Shui-bian dari Partai Progresif Demokratik (DPP) terpilih menjadi presiden bersama Annette Lu sebagai wakil presiden. Ini merupakan rotasi partai politik pertama dalam sejarah RT. Pembagian suara Kuomintang ternyata mengakibatkan hasil ini. Pada bulan Agustus 2002, Presiden Chen secara terbuka mengindikasikan bahwa hubungan antara Taiwan dan Tiongkok Daratan adalah "Satu Sisi Satu Negara". Deklarasi ini mengarah pada perselisihan di seluruh Taiwan, di Tiongkok Daratan dan di Amerika Serikat. Di tahun 2004, sehari sebelum pemilihan presiden tahun 2004, terdapat upaya pembunuhan terhadap Presiden Chen dan Wakil Presiden Lu. Mereka dipilih kembali keesokan harinya, meskipun Koalisi Pan-Biru memperdebatkan keabsahan hasilnya karena selisih pemilihan yang kecil dan peristiwa penembakan. Di tahun 2005, ad hoc Majelis Nasional meloloskan amandemen konstitusional yang mengatur bahwa pemilihan Yuan Legislatif berubah menjadi menggunakan pemberian suara paralel, yang memandu pembentukan sissem dua partai. Sebagai akibat dari berbagai skandal dalam pemerintahan DPP, pada tanggal 9 September 2006, mantan ketua DPP, Shih Ming-teh, memimpin kampanye anti-Chen Shui-bian yang disebut Satu Juta Suara Menentang Korupsi, Presiden Chen Harus Pergi tapi tidak meraih hasil yang diharapkan yaitu penyerahan jabatan Presiden Chen.  

KMT juga memperoleh kendali lagi di badan legislatif dalam pemilihan Yuan Legislatif di bulan Januari 2008. Dalam pemilihan presiden di bulan Mei 2008, kandidat KMT, Ma Ying-jeou mencalonkan diri di serambil pendukung hubungan yang lebih ramah dengan Tiongkok Daratan dan reforma ekonomi dan mengalahkan kandidat DPP, Frank Hsieh dengan suara 58.48%.

Ma terpilih kembali, dan KMT memperoleh kembali mayoritasnya dalam Yuan Legislatif, dalam pemilihan gabungan di bulan Januari 2012. Di dalam pemilihan umum tahun 2016, DPP memperoleh kembali kekuasaannya dengan terpilihnya Tsai Ing-wen menjadi presiden.

Pada tanggal 24 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan bahwa pasangan sesama jenis memiliki hak untuk menikah, dan memberi waktu pada Badan Legislatif Yuan selama dua tahun untuk selayaknya mengamandemen hukum pernikahan bangsa Taiwan. Menurut aturan mahkamah, jika amandemen tidak diloloskan dalam waktu dua tahun, pernikahan sesama jenis secara otomatis akan dilegalkan. Sebagai hasilnya, Taiwan (RT) akan menjadi negara pertama di Asia dan negara berdaulat non-PBB pertama yang mengizinkan pernikahan sesama jenis.

Hubungan lintas-selat dan posisi internasional 

Di ujung tahun 1943, Deklarasi Kairo diterbitkan, di dalam pasal-pasalnya meliputi semua wilayah kekuasan Tiongkok, termasuk Formosa (Taiwan), yang telah diduduki Jepang akan dikembalikan ke Republik Tiongkok. Deklarasi ini ditegaskan kembali dalam Deklarasi Potsdam, yang diterbitkan tahun 1945. Kemudian di tahun itu juga, Perang Dunia II berakhir, dan Jepang menerima Deklarasi Potsdam, menyerah tanpa syarat. Komandan Utama Tentara Sekutu memerintahkan tentara Jepang di Taiwan menyerah pada pemerintahan Republik Tiongkok, yang bertindak sebagai perwakilan Tentara Sekutu.  Pada tanggal 25 Oktober 1945 di Balai Zhongshan Taipei, pemerintahan Jepang di Taiwan menyerah pada perwakilan Republik Tiongkok, Republik Tiongkok secara resmi menerima Taiwan. Di tahun 1951, Jepang secara resmi menandatangani Perjanjian San Francisco, tetapi, karena ketidakjelasan situasi Perang Saudara Tiongkok, perjanjian perdamaian itu tidak dengan jelas mengindikasikan milik siapa kedaulatan Taiwan. Dalam pasal kedua Perjanjian Taipei tahun 1952, setelah Perjanjian San Francisco, Jepang menegaskan kembali penyerahan kedaulatan Taiwan, Pescador, Spratly dan Paracel.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik Tiongkok (RT) melanjutkan keadaan perang sampai tahun 1979. Pada bulan Oktober 1949, upaya RRT untuk mengambil alih kendali RT terhadap pulau Kinmen digagalkan dalam Pertempuran Kuningtou, yang menghalangi penyerbuan PLA terhadap Taiwan. Operasi amfibi Komunis lainnya di tahun 1950 lebih berhasil: mereka memimpin penundukan Komunis di Pulau Hainan pada bulan April 1950, pencaplokan Kepulauan Wanshan dari garis pantai Guangdong (Mei–Agustus 1950) dan Pulau Zhoushan dari Zhejiang (Mei 1950).

Pada bulan Juni 1949, RT mendeklarasikan "penutupan" seluruh pelabuhan Tiongkok Daratan dan angkatan lautnya berupaya mencegati kapal-kapal asing. Penutupan ini meliputi area dari satu titik di utara mulut Sungai Min di Provinsi Fujian sampai ke mulut Sungai Liao di Manchuria. Karena jaringan rel kereta Tiongkok Daratan terbelakang, perdagangan Utara-Selatan sangat mengandalkan lautan. Aktivitas lautan RT juga menyebabkan kesulitan mendalam bagi para nelayan Tiongkok Daratan.

Setelah kehilangan Tiongkok Daratan, sekelompok tentara KMT yang berjumlah sekitar 12.000 orang meloloskan diri ke Birma dan melanjutkan serangan bergerilya ke Tiongkok Selatan. Pimpinan mereka, Jenderal Li Mi, dibayar gajinya oleh pemerintahan RT dan diberi gelar nominal Gubernur Yunnan. Semula, Amerika Serikat mendukung sisa-sisa pemerintahan ini dan Badan Intelijen Pusat memberi mereka bantuan. Setelah pemerintahan Birma memohon pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1953, AS mulai menekan RT untuk menarik para loyalisnya. Di akhir tahun 1954, hampir 6.000 tentara meninggalkan Birma dan Li Mi mendeklarasikan tentaranya dibubarkan. Namun, masih tersisa ribuan, dan RT terus mengirim pasokan dan memerintah mereka, bahkan secara diam-diam sesekali memasok bala bantuan.

Selama Perang Korea, sebagian tentara Tionghoa Komunis yang ditangkap, banyak di antaranya semula adalah tentara KMT dipulangkan kembali ke Taiwan dan bukan ke Tiongkok Daratan. Tentara gerilya KMT terus mengoperasikan penyerangan lintas batas ke Tiongkok Barat Daya di awal dasawarsa 1950an. Pemerintah RT meluncurkan sejumlah penyerangan bom udara ke dalam kota-kota pantai utama Tiongkok Daratan seperti Shanghai.

Meskipun dipandang sebagai kewajiban militer oleh Amerika Serikat, RT memandang pulau-pulau yang tersisa di Fujian sebagai hal yang vital untuk kampanye ke depannya dalam rangka mengalahkan RRT dan mengambil alih Tiongkok Dataran. Pada tanggal 3 September 1954, Krisis Selat Taiwan Pertama dimulai ketika PLA mulai menembaki Quemoy dan mengancam mengambil Kepulauan Dachen. Pada tanggal 20 Januari 1955, PLA mengambil salah satu Pulau Yijiangshan yang terdekat, dengan seluruh garnisun RT yang terdiri dari 720 pasukan terbunuh atau terluka saat mempertahankan pulau itu. Pada tanggal 24 Januari di tahun yang sama, Kongres Amerika Serikat meloloskan Resolusi Formosa yang memberi wewenang pada presiden untuk mempertahankan pulau-pulau lepas pantai RT. Krisis Selat Taiwan Pertama berakhir di bulan Maret 1955 ketika PLA menghentikan pembomannya. Krisisnya ditutup saat Konferensi di Bandung.

Krisis Selat Taiwan Kedua dimulai pada tanggal 23 Agustus 1958 dengan pelibatan udara dan laut antara tentara militer RRT dan RT, yang mengakibatkan pemboman artileri yang hebat terhadap Quemoy (oleh RRT) dan terhadap Amoy (oleh RT), dan berakhir pada bulan November di tahun yang sama. Patroli perahu PLA memblokade pulau-pulau dari kapal-kapal pasokan RT. Meskipun Amerika Serikat menolak proposal Chiang Kai-shek untuk membom baterai artileri Tiongkok Daratan, tetapi segera memasok jet-jet tempur dan pesawat terbang anti misil ke RT. AS juga memasok kapal-kapal perang amfibi untuk memberi pasokan, saat satu kapal laut RT yang tenggelam merintangi pelabuhan. Pada tanggal 7 September, Amerika Serikat mendampingi konvoi kapal pemasok RT dan RRT menahan diri untuk menembaki. Pada tanggal 25 Oktober, RRT mengumumkan "gencatan senjata hari genap" — PLA hanya akan menembaki Quemoy di hari-hari ganjil.

Meskipun peperangan berakhir, kedua pihak tidak pernah menandatangani kesepakatan atau perjanjian apapun untuk secara resmi mengakhiri perang.

Setelah dasawarsa 1950an, "perang"nya menjadi lebih simbolis daripada nyata, diwakili oleh berulang kali aktivasi dan penghentian pemboman artileri ke dan dari Kinmen. Di tahun-tahun berikutnya, penembakan langsung digantikan dengan lembaran-lembaran propaganda. Pemboman akhirnya berhenti di tahun 1979 setelah pembentukan hubungan diplomatik antara Republik Rakyat Tiongkok dengan Amerika Serikat.

Dalam masa ini gerakan orang-orang dan barang-barang secara virtual berhenti di antara wilayah-wilayah yang dikendalikan RRT dan RT. Terkadang terdapat penyeberang. Salah seorang penyeberang kalangan atas adalah Justin Yifu Lin, yang berenang menyeberangi Selat Kinmen ke Tiongkok Daratan dan sekarang menjadi Ahli Ekonomi Kepala dan Wakil Presiden Senior Bank Dunia.

Sebagian besar pengamat menduga pemerintahan Chiang akhirnya akan jatuh sebagai respon terhadap invasi Komunis di Taiwan, dan Amerika Serikat semula tidak memperlihatkan ketertarikan mendukung pemerintahan Chiang dalam pendirian terakhirnya. Situasi berubah secara radikal dengan serangan Perang Korea di bulan Juni 1950. Pada titik ini, memperkenankan kemenangan total Partai Komunis atas Chiang menjadi mustahil secara politik di Amerika Serikat, dan Presiden Harry S. Truman memerintahkan Armada Ketujuh Amerika Serikat ke dalam Selat Taiwan untuk mencegah RT dan RRT saling menyerang.

Setelah RT mengeluh pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atas dukungan Uni Soviet terhadap RRT, Resolusi 505 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diadopsi pada tanggal 1 Februari 1952 untuk mengutuk Uni Soviet.

Di tahun 1987, Peristiwa 7 Maret (pembantaian Lieyu) di Kinmen Lebih Rendah menyebabkan riak besar dalam hubungan lintas selat antara Tiongkok dan Taiwan—4 bulan kemudian pada tanggal 15 Juli, darurat militer di Taiwan diangkat; dan 5 bulan kemudian pada tanggal 15 Desember, pemerintah RT mulai memperkenankan kunjungan ke Tiongkok Daratan. Hal ini memberi manfaat bagi banyak pihak, terutama tentara-tentara KMT tua, yang telah terpisah dari keluarga mereka di Tiongkok Daratan selama berpuluh-puluh tahun. Ini juga menjadi katalisator untuk pencairan hubungan antara kedua belah pihak. Masalah yang ditimbulkan oleh meningkatnya kontak memerlukan mekanisme untuk negosiasi reguler.

Untuk mengefektifkan negosiasi dengan Tiongkok Dataran pada isu-isu operasional tanpa mengompromikan posisi pemerintahan atas penolakan keabsahan pihak lainnya, pemerintahan RT di bawah Chiang Ching-kuo menciptakan "Yayasan Pertukaran Antar Selat" (SEF), sebuah lembaga nonpemerintah sekadar nama yang dipimpin oleh Dewan Urusan Daratan Tiongkok, sebuah alat bagi Yuan Eksekutif. RRT merespon inisiatif ini dengan mendirikan Asosiasi untuk Hubungan Lintas Selat Taiwan (ARATS), yang secara langsung dipimpin oleh Kantor Urusan Taiwan dari Dewan Negara. Sistem ini digambarkan sebagai "sarung tangan putih", yang memperkenankan kedua pemerintahan berhubungan satu sama lain di basis semi resmi tanpa mengompromikan kebijakan-kebijakan kedaulatan mereka masing-masing.

Dipimpin oleh negarawan tua yang sangat dihormati, Koo Chen-fu dan Wang Daohan, kedua organisasi memulai serangkaian perbincangan yang berpuncak dalam pertemuan-pertemuan di tahun 1992, yang, bersama dengan korespondensi berikutnya, menegakkan Konsensus 1992. Di dalamnya kedua belah pihak bersepakat untuk secara sengaja bersikap ambigu pada pertayaan-pertanyaan mengenai kedaulatan, agar dapat mengurus pertanyaan-pertanyaan operasional yang dapat mempengaruhi kedua belah pihak.

Dalam masa ini juga, retorik Presiden RT, Lee Tung-hui, mulai bergerak lebih jauh ke arah kemerdekaan Taiwan. Sebelum dasawarsa 1990an, RT telah menjadi negara otoriter satu partai yang berkomitmen untuk penggabungan kembali pada akhirnya dengan Dataran Tiongkok. Namun, dengan berbagai reformasi demokratik, sikap masyarakat secara umum mulai mempengaruhi kebijakan di Taiwan. Hasilnya, pemerintahan RT bergeser menjauh dari komitmennya pada kebijakan satu Tiongkok dan lebih menuju identitas politik yang terpisah untuk Taiwan. Jiang Zemin, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, juga tidak bersedia berkompromi. Jiang terkenal berusaha mempengaruhi pemilihan umum RT tahun 1996 di Taiwan dengan melancarkan latihan misil yang dirancang untuk mengintimidasi para pemberi suara rakyat Taiwan dan mencampuri pengiriman internasional, yang menyebabkan Krisis Selat Taiwan Ketiga. Pada tahun 1998, pembicaraan-pembicaraan semi resmi telah rusak.

Chen Shui-bian terpilih menjadi Presiden RT pada tahun 2000. Secara politik, Chen pro-kemerdekaan Taiwan. Penolakan Chen terhadap Konsensus 1992 dikombinasikan dengan kegigihan RRT bahwa RT menyetujui negosiasi prinsip "Satu Tiongkok" terwujud mencegah perbaikan relasi lintas selat.

Sampai dasawarsa 1970an, komunitas internasional pada umumnya menganggap Kuomintang di Taiwan sebagai perwakilan sah Tiongkok, tetapi pengakuan terhadap negara Republik Rakyat Tiongkok perlahan meningkat. Di tahun 1954, Republik Tiongkok dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Pertahanan Timbal Balik antara Amerika Serikat dan Republik Tiongkok. Di tahun 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Republik Rakyat Tiongkok menjadi perwakilan sah Tiongkok satu-satunya (Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pemerintahan KMT memperkuat pendirian "Han dan pencuri tidak dapat berdiri dua-duanya" (漢賊不兩立) mereka dan mengumumkan penarikan diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah ini, posisi internasional Republik Tiongkok merosot sampai jauh. Di tahun 1979, ketika Amerika Serikat memutuskan hubungan, terjadi serangan yang bahkan lebih berat pada kondisi diplomatik RT yang sudah buruk. Di tahun-tahun belakangan, pemerintahan RT telah berusaha mengawali hal baru dengan beberapa kali memasuki organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Dunia, tetapi karena halangan kuat pihak lawan, tidak pernah berhasil.

Pertanyaan mengenai status politik Taiwan atau apakah kedua pihak bergerak ke arah penggabungan atau mencari kemerdekaan de jure masih belum terselesaikan. Penegasan Republik Rakyat Tiongkok baik secara domestik maupun internasional adalah "Baik dari perspektif sejarah, pemerintah, maupun hukum internasional, Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari Tiongkok. Status politik Taiwan adalah urusan domestik Tionghoa, dan dengan dasar pikiran tak ada harapan untuk penggabungan serta (kondisi) lain tertentu, (pemerintahan Tionghoa) tidak mengabaikan (kemungkinan) penggunaan kekerasan untuk menyelesaikannya."  Orang-orang yang mempromosikan kemerdekaan Taiwan merasa bahwa, karena Perjanjian San Francisco yang ditandatangani Jepang dan Amerika Serikat dan indikasi yang tidak jelas mengenai penyerahan kedaulatan Taiwan (status Taiwan tidak diputuskan), masa depan Taiwan harus diputuskan oleh rakyat Taiwan dan bahwa Republik Rakyat Tiongkok tidak diperbolehkan mengancam menggunakan kekerasan.

Pada tanggal 14 Maret 2005, Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok meloloskan Undang-undang Antipemisahan, untuk pertama kali memperjelas dalam bentuk hukum prinsip satu Tiongkok. Sebagian orang di Taiwan merasa tidak puas karenanya, dan pada tanggal 26 Maret, ratusan ribu orang turun ke jalanan di Taipei, berpartisipasi dalam 326 Melindungi Demonstrasi Taiwan, yang mengindikasikan ketidakpuasan mereka yang begitu kuat terhadap sekaligus memprotes undang-undang itu. Mulai tanggal 26 April 2005, KMT, and berbagai partai politik pan-Biru mengunjungi Tiongkok Daratan, menciptakan peningkatan dialog politik antara dua pihak (lihat Kunjungan Pan-Biru ke Dataran Tiongkok tahun 2005), tetapi hubungan lintas selat masih penuh dengan ketidakpastian.

Tiongkok Daratan dan Taiwan melanjutkan penerbangan langsung piagam lintas selat mingguan reguler pada tanggal 4 Juli 2008, untuk pertama kalinya dalam enam dekade, sebagai "awal baru" dalam ketegangan hubungan mereka. Liu Shaoyong, kepala China Southern Airlines, menjadi pilot penerbangan pertama dari  Guangzhou ke Bandara Songshan Taipei. Secara bersamaan, China Airlines yang berbasis di Taiwan terbang ke Shanghai. Lima kota Tiongkok Daratan akan dihubungkan dengan delapan bandara Taiwan, 4 hari dalam seminggu, 36 penerbangan pulang-pergi melintasi Selat Taiwan, sehingga menghilangkan persinggahan Hong Kong yang menghabiskan banyak waktu.

Pada tanggal 7 November 2015, satu pertemuan diselenggarakan oleh presiden RT, Ma Ying-jeou dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Xi Jinping di Singapura.

Pengakuan terhadap RT telah berkurang selama bertahun-tahun. Gambia menarik pengakuan terhadap RT di tahun 2013. Diikuti oleh São Tomé dan Príncipe pada tanggal 21 Desember 2016 serta Fiji, dengan penutupan kantor di Taipei pada bulan Mei 2017 (Fiji dan RT memiliki hubungan tidak resmi sejak tahun 1996). Kemudian diikuti oleh Panama yang mengakui RRT pada tanggal 13 Juni 2017, lalu Republik Dominika pada tanggal 1 Mei 2018, Burkina Faso pada tanggal 24 Mei 2018, El Salvador pada tanggal 20 Agustus 2018, dan akhirnya Kiribati dan Kepulauan Solomon pada bulan September 2019. Sekarang, hanya 14 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (Guatemala, Belize, Honduras, Nikaragua, Haiti, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadine, Paraguay, Eswatini, Nauru, Tuvalu, Kepulauan Marshall dan Palau) serta Takhta Suci yang menjaga hubungan dengan RT.

Pertumbuhan ekonomi 

Selama periode pascaperang, Taiwan kekurangan barang-barang dan bahan-bahan, ekonomi mengalami depresi, dan inflasi yang parah. Setelah pemerintahan nasional pindah ke Taiwan, pertanian yang pertama berkembang, dan di tahun 1953, ekonomi Taiwan kembali ke tingkat sebelum perang. Setelah ini, pemerintah menggiatkan kebijakan "Merawat industri dengan pertanian"(以農養工) di atas pondasi yang dibangun di masa kekuasaan Jepang. Dengan modal, tenaga kerja, dan kecakapan yang ada di Taiwan, bantuan Amerika, dsb., ekonomi Taiwan secara progresif bergerak ke arah pertumbuhan yang pesat. Dalam dasawarsa 1950an, pemerintah menjalankan kebijakan substitusi impor, mengambil yang diperoleh pertanian untuk memberi dukungan pada sektor industri, menukar ekspor produksi pertanian untuk mata uang asing menjadi impor permesinan industri, sehingga mengembangkan sektor industri. Pemerintah meningkatkan berbagai bea, mengendalikan devisa dan membatasi impor untuk melindungi industri domestik. Pada dasawarsa 1960an, industri pertukaran impor Taiwan menghadapi persoalan kejenuhan pasar domestik. Pada saat yang sama, pabrik-pabrik sebagian negara industri, karena meningkatnya upah dan alasan-alasan lainnya, perlahan bergerak ke area tertentu yang memiliki industri dasar maupun biaya tenaga kerja murah. Akibatnya, kebijakan ekonomi Taiwan berubah menjadi ekspansi ekspor. Di tahun 1960, pemerintah memberlakukan "Peraturan untuk Mendorong Investasi", yang secara aktif berkompetisi untuk investasi bisnis asing di Taiwan. Di tahun 1966, pemerintah menetapkan Zona Pengolahan Ekspor Kaohsiung, zona pengolahan ekspor Asia pertama, untuk memperluas produksi manufaktur. Dalam peran sebagai pangkalan estafet manufaktur, Taiwan menjadi hubungan dalam sistem pembagian tenaga kerja internasional. Di tahun 1963, perbandingan ekonomi Taiwan yang ditempati industri melebihi pertanian. Dari tahun 1968, Taiwan mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan jangka panjang tetap di dua angka sampai krisis minyak tahun 1973. Di tahun 1971, Taiwan memiliki surplus perdagangan asing dan sejak saat itu terus berada dalam kondisi ekspor dan produsen besar barang-barang elektronik.

Olah raga 

Taiwan (RT) bersaing sebagai Taipei Tionghoa sejak 1984 dan telah memenangkan medali Olimpiade pertama mereka di tahun 1960, dan medali emas pertama di tahun 2004. Sampai saat ini, mereka memiliki 24 medali dalam Olimpiade.

Lihat juga 

 Rakyat Taiwan Han
 Sejarah Republik Rakyat Tiongkok

Catatan

Referensi 

Sejarah Tiongkok
Sejarah Taiwan
Akibat Perang Dunia II di Taiwan
Sejarah kontemporer menurut negara
Taiwan di bawah kekuasaan Republik Tiongkok
Taiwan dalam Perang Dunia II