Krisis pemerintahan Britania Raya Oktober 2022

Pada bulan September dan Oktober 2022, ketika jabatan perdana menteri Liz Truss berlangsung, pemerintah Konservatif Inggris menghadapi krisis kredibilitas politik. Krisis dimulai setelah mini-anggaran Inggris 23 September 2022, diterima negatif oleh pasar keuangan dunia dan akhirnya berujung pada pemecatan menteri keuangan, Kwasi Kwarteng, pada 14 Oktober. Pada hari-hari berikutnya, perdana menteri Liz Truss mendapat tekanan lebih besar untuk membalikkan keadaan "anggaran mini" untuk menaikkan pasar. Setelah pemecatan Kwarteng, Jeremy Hunt diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam upaya untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan politik, dan sebagai konsesi untuk para pembangkang dari Partai Konservatif. Pada 17 Oktober, lima Anggota Parlemen telah mengundurkan diri.

Pada tanggal 19 Oktober, menteri dalam negeri, Suella Braverman, mengundurkan diri karena pelanggaran teknis Kode Menteri, menyusul perselisihan dengan Truss mengenai reformasi imigrasi. Surat pengunduran diri Braverman sangat mengkritisi Truss. Malam itu, anggota parlemen memberikan suara pada mosi Oposisi untuk menciptakan waktu guna memperdebatkan larangan fracking di Britania Raya, yang ditentang oleh pemerintah. Pemungutan suara tersebut menyebabkan kebingungan di antara anggota parlemen Konservatif yang ragu apakah itu diperlakukan sebagai mosi percaya, atau tidak; atau apakah Pemimpin Penggerak dan Wakil Pemimpin Penggerak telah mengundurkan diri, atau tidak. Ada juga tuduhan bahwa beberapa rekan mereka telah dianiaya di lobi pemungutan suara.

Pada 20 Oktober, Truss mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri, tetapi tetap menjabat sampai Partai Konservatif memilih penggantinya sebagai pemimpin Partai. Pemilihan pemimpin diperkirakan akan berakhir pada 28 Oktober. Truss menjabat hanya 45 hari sebelum dia mengumumkan pengunduran dirinya, dan hal ini menjadikannya perdana menteri tersingkat dalam sejarah Inggris, dan yang pertama terjadi pada masa pemerintahan Raja Charles III.

Catatan

Referensi 

Pemerintahan Britania Raya