Persidangan pemakzulan kedua Donald Trump

Pengadilan pemakzulan kedua dari Donald Trump, presiden Amerika Serikat ke-45, dimulai pada 9 Februari 2021, dan diakhiri dengan pembebasannya pada 13 Februari. Trump telah dimakzulkan untuk kedua kalinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 Januari 2021. Dewan mengadopsi satu pasal pemakzulan melawan Trump: hasutan pemberontakan. Dia adalah satu-satunya presiden Amerika Serikat dan hanya pejabat federal yang dimakzulkan dua kali dan dibebaskan untuk kedua kalinya. Dia dimakzulkan oleh DPR tujuh hari sebelum berakhirnya masa jabatannya dan pelantikan Joe Biden. Karena dia meninggalkan kantor sebelum persidangan, ini adalah persidangan pemakzulan pertama mantan presiden. Pasal pemakzulan membahas upaya untuk membatalkan hasil pemilihan umum presiden 2020 (termasuk klaimnya tentang penipuan pemilu dan upayanya untuk menekan pejabat pemilu di Georgia) dan menyatakan bahwa Trump menghasut serangan di Kapitol di Washington, D.C., sementara Kongres diadakan sidang untuk menghitung suara pemilihan dan menyatakan kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris.

Pada awal persidangan, Senator Rand Paul memaksakan pemungutan suara untuk menolak dakwaan pemakzulan dengan alasan bahwa tidak konstitusional mengadili mantan presiden, dengan alasan bahwa pemakzulan hanya berlaku untuk pejabat federal saat ini dan bahwa hukuman pemecatan dari jabatan dapat diperdebatkan dalam situasi tersebut. Pendukung melanjutkan persidangan berpendapat bahwa Konstitusi juga mengizinkan diskualifikasi dari memegang jabatan di masa depan, yang diminta DPR dalam pasal pemakzulannya. Mosi itu dikalahkan dalam 55-45 suara, dengan semua Demokrat, baik independen, dan lima Partai Republik (Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, Mitt Romney dari Utah, Ben Sasse dari Nebraska, dan Pat Toomey dari Pennsylvania) pemungutan suara menentang mosi. Ini adalah pertama kalinya seorang mantan presiden diadili, dan baru kedua kalinya Senat mengadili seseorang yang telah meninggalkan jabatannya, setelah Menteri Perang William W. Belknap pada tahun 1876. Jamie Raskin diadili manajer pemakzulan utama dan penulis utamabersama dengan Perwakilan David Cicilline dan Perwakilan Ted Lieuartikel pemakzulan, yang menuduh Trump menghasut pemberontakan dengan memicu serangan Kapitol. Joaquin Castro, Eric Swalwell, Madeleine Dean, dan Stacey Plaskett juga membantu menyampaikan argumen lisan untuk keyakinan.

Pembelaan Trump dipimpin oleh Michael van der Veen, pengacara cedera pribadi dari Philadelphia, bersama dengan David Schoen dan Bruce Castor. Gaya dan substansi Van der Veen selama persidangan menarik ejekan dan kritik dari banyak orang, dengan terengah-engah dan tawa di Senat ketika dia menyatakan bahwa dia akan berusaha untuk menggulingkan setidaknya 100 orang di kantornya di Philadelphia, termasuk Pembicara Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi dan Wakil Presiden Kamala Harris. Trump awalnya menyewa Butch Bowers dan Deborah Barbier untuk mewakilinya, tetapi mereka berhenti bersama dengan tiga pengacara lainnya setelah "mantan presiden ingin pengacara yang mewakilinya untuk fokus pada tuduhan penipuan pemilu massal" dan klaim palsunya bahwa "pemilihan dicuri darinya."

Pada akhir persidangan, Senat memberikan suara 57-43 untuk menghukum Trump karena menghasut pemberontakan, kurang 10 suara dari mayoritas dua pertiga yang disyaratkan oleh Konstitusi, dan karena itu Trump dibebaskan. Tujuh senator Republik bergabung dengan semua senator Demokrat dan independen dalam pemungutan suara untuk menghukum Trump, pemungutan suara bipartisan terbesar untuk vonis pemakzulan presiden AS atau mantan presiden AS. Setelah pemungutan suara untuk pembebasan, Mitch McConnell mengatakan tidak diragukan bahwa Trump secara praktis dan moral bertanggung jawab untuk menghasut peristiwa di Capitol tetapi dia memilih menentang hukuman karena interpretasinya terhadap Konstitusi Amerika Serikat.

Latar belakang 

Di bawah Konstitusi Amerika Serikat, DPR memiliki satu-satunya kekuatan pemakzulan (Pasal I, Bagian 2, Klausul 5), dan setelah tindakan itu diambil, Senat memiliki "Satu-satunya Kekuatan untuk mengadili semua Pemakzulan" (Pasal I, Pasal 3, Klausul 6). Trump adalah presiden AS ketiga yang menghadapi sidang pemakzulan Senat, setelah Andrew Johnson dan Bill Clinton. Trump adalah satu-satunya pejabat federal yang dimakzulkan dua kali.

Prosedur persidangan pemakzulan Senat ditetapkan berdasarkan aturan yang diadopsi pada tahun 1986, meskipun aturan khusus diadopsi untuk setiap persidangan, dengan pemimpin mayoritas Senat menjalankan kekuasaan yang cukup besar dalam menetapkan prosedur.

Pemakzulan DPR 

Pada 11 Januari 2021, Perwakilan David Cicilline, Jamie Raskin, dan Ted Lieu memperkenalkan artikel pemakzulan terhadap Trump, menuduhnya dengan "hasutan pemberontakan" dalam mendesak para pendukungnya untuk berbaris di gedung Capitol. Artikel tersebut menyatakan bahwa Trump telah melakukan kejahatan berat dan pelanggaran ringan dengan membuat beberapa pernyataan yang "mendorongdan dapat diduga mengakibatkantindakan tanpa hukum" yang mengganggu tugas konstitusional Kongres untuk mengesahkan pemilu . Dikatakan dia telah "mengancam integritas sistem demokrasi, mengganggu transisi kekuasaan secara damai, dan membahayakan cabang Pemerintah yang setara" dengan cara yang menjadikannya "ancaman bagi keamanan nasional, demokrasi, dan Konstitusi". Sebanyak 218 dari 222 DPR Demokrat turut mensponsori pasal pemakzulan, memastikan pengesahannya.

DPR meloloskan pasal pemakzulan pada 13 Januari 2021, dengan suara 232-197. Semua 222 Demokrat memilih untuk memakzulkan, bergabung dengan 10 Republikan (termasuk ketua Konferensi DPR Partai Republik Liz Cheney). Empat Partai Republik tidak memilih, dan 197 Partai Republik lainnya memilih tidak.

Penundaan dan perencanaan pengadilan 
Pada hari-hari setelah pemakzulan kedua Trump, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell (R-KY) berpendapat bahwa, karena Senat berada di  sesi pro forma hingga 19 Januari, ia tidak dapat menjalankan bisnis apa pun tanpa persetujuan bulat dari anggotanya. Menurut aturan Senat, begitu pasal pemakzulan diajukan ke Senat, sidang Senat harus dimulai keesokan harinya. Seandainya pasal pemakzulan segera dikirim ke Senat, persidangan Trump akan dimulai pada Hari Pelantikan, setelah Joe Biden dilantik.

Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer (D-NY) meminta McConnell untuk membawa Senat kembali ke sesi segera setelah DPR mengirimkan pasal pemakzulan, dan juga untuk memajukan proses konfirmasi calon kabinet Biden sehingga tim administrasi yang masuk sudah siap pada hari pertama. Beberapa, termasuk House Majority Whip Jim Clyburn (D-SC), awalnya menyarankan agar DPR mengirimkan pasal pemakzulan ke Senat di kemudian hari (mungkin setelah 100 hari pertama Biden sebagai presiden), memberikan Senat waktu untuk mempertimbangkan program legislatif Biden dan mengkonfirmasi calon-calonnya. Namun, DPR Demokrat menentang penundaan, menyatakan bahwa Trump tetap berbahaya saat dia menjabat, dan Pemimpin Mayoritas DPR Steny Hoyer (D-MD) mengatakan pada 14 Januari bahwa pasal pemakzulan akan dikirimkan ke Senat tanpa penundaan.

Setelah DPR memakzulkan Trump, Presiden terpilih Biden menyatakan, "Saya berharap kepemimpinan Senat akan menemukan cara untuk menangani tanggung jawab konstitusional mereka dalam pemakzulan sambil juga mengerjakan bisnis mendesak lainnya di negara ini." Biden mengatakan prioritasnya adalah memberlakukan RUU stimulus baru dan membangun kembali ekonomi. Dia berdiskusi dengan McConnell kemungkinan "membagi dua" kalender Senat, memungkinkan persidangan untuk melanjutkan sementara juga memungkinkan bisnis lain (seperti nominasi dan undang-undang) untuk bergerak maju tanpa penundaan. Di bawah rencana ini, Senat dapat membagi hari-harinya antara persidangan dan urusan lain, daripada menghabiskan seluruh waktunya untuk persidangan. Mantan Anggota Parlemen Senat Alan Frumin mengatakan bahwa aturan Senat akan mengizinkan kursus semacam itu. McConnell memberi tahu Biden bahwa dia akan berkonsultasi dengan anggota parlemen Senat. Schumer, yang akan menggantikan McConnell sebagai pemimpin mayoritas Senat, mengatakan bahwa sidang Senat dapat segera dimulai.

Profesor hukum Ronald Krotoszynski menulis bahwa Senat dapat mempercepat proses pemakzulan (menyelesaikan proses dalam beberapa hari, bukan beberapa minggu) melalui proses yang mirip dengan ringkasan penilaian perdata. Ini akan diizinkan di bawah Konstitusi, yang menetapkan bahwa Senat harus "mencoba" pasal-pasal pemakzulan dan memilih untuk menghukum (menghapus) dengan mayoritas dua pertiga, tetapi memungkinkan Senat untuk menetapkan aturan atau prosedur persidangannya sendiri, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung AS dalam Nixon v. Amerika Serikat (1993).

Pada 22 Januari 2021, diumumkan bahwa Ketua DPR Nancy Pelosi akan mentransfer pasal pemakzulan ke Senat pada 25 Januari, dengan sidang Senat diharapkan dilaksanakan pada minggu tanggal 8 Februari.

Sidang pemakzulan mantan presiden 
Laporan Layanan Riset Kongres menyimpulkan "bahwa sementara masalah ini terbuka untuk diperdebatkan, bobot otoritas ilmiah setuju bahwa mantan pejabat dapat dimakzulkan dan diadili." Menjelang persidangan, 150 kasus hukum sarjana dari seluruh spektrum politik menerbitkan surat yang menegaskan "bahwa Konstitusi mengizinkan pemakzulan, keyakinan, dan diskualifikasi mantan perwira, termasuk presiden." Profesor hukum Laurence H. Tribe dan Stephen I. Vladeck berpendapat bahwa karena pemecatan dari jabatan hanyalah salah satu dari dua kemungkinan konsekuensi dari suatu hukuman (yang lainnya adalah diskualifikasi dari memegang jabatan publik), tujuan dari persidangan tidak dibatalkan jika orang yang dimakzulkan tidak lagi memegang jabatan publik. Gregg Nunziata, mantan pengacara Partai Republik untuk Komite Kehakiman Senat, juga mencatat bahwa karena kekuatan pemakzulan mencakup kekuatan untuk mendiskualifikasi orang tersebut dari kantor federal seumur hidup, memungkinkan pemegang jabatan untuk menghindari ini dengan mengundurkan diri akan membuat "hukuman penting ini... suatu kehampaan." Pengacara konservatif terkemuka Charles J. Cooper setuju, menulis di Wall Street Journal akhir pekan sebelum persidangan bahwa tidak ada larangan Konstitusi terhadap persidangan pasca-presiden. Profesor hukum konstitusional Cardozo School of Law Kate Shaw berpendapat bahwa "penyusunan sejarah, praktik pemakzulan, dan desain konstitusional dasar semuanya jelas mendukung konstitusionalitas dari mengadili seorang mantan presiden." Sarjana hukumBrian C. Kalt, yang telah menerbitkan penelitian tentang pemakzulan terlambat, menyatakan, "Dalam banyak kasus, DPR dan Senat telah berjalan seolah-olah mereka dapat memakzulkan dan mengadili orang-orang yang telah meninggalkan jabatannya, dan dalam satu kasus Senat mengambil suara khusus untuk efek itu."

Ada preseden untuk memakzulkan dan mengadili pejabat federal yang telah meninggalkan jabatannya ("pemakzulan terlambat"). Pada tahun 1797, DPR memakzulkan Senator William Blount karena konspirasi. Senat mengadilinya, meskipun sudah diusir dia. Pada tahun 1876, Sekretaris Perang William W. Belknap mengundurkan diri beberapa jam sebelum DPR memberikan suara untuk pemakzulannya atas tuduhan yang berkaitan dengan perannya dalam skandal pos perdagangan, dan Senat melanjutkan untuk mengadakan persidangan, yang diputuskan oleh suara 37-29 bahwa itu memiliki yurisdiksi setelah tantangan oleh pengacara Belknap.

Sebelum persidangan dimulai, sebagian besar anggota Partai Republik di Senat berpendapat bahwa Senat tidak memiliki otoritas konstitusional untuk melakukan persidangan pemakzulan mantan presiden. Argumentasi ini juga dikemukakan oleh mantan hakim banding federal J. Michael Luttig, serta salah satu pengacara Trump di persidangan pemakzulan pertama, Harvard Law School profesor emeritus Alan Dershowitz, dan profesor hukum Jonathan Turley, yang bersaksi mendukung Trump di persidangan pertamanya.

Referensi

Pranala luar 

 
 Memorandum Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dalam Sidang Pemakzulan Presiden Donald J. Trump (2 Februari 2021)
 Lihat semua bukti yang disajikan dalam persidangan pemakzulan Trump — disusun oleh Washington Post
 Pemakzulan Presiden Donald J. Trump (2021) Proses Persidangan Senat

2021 di Washington, D.C.
persidangan
Peristiwa Januari 2021 di Amerika Serikat
Peristiwa Februari 2021 di Amerika Serikat
Investigasi korupsi politik di Amerika Serikat
Artikel yang berisi klip video
Pengadilan Amerika abad ke-21
Pengadilan 2020-an