Kebutuhan militer

Kebutuhan militer bersama dengan perbedaan, dan proporsionalitas, adalah tiga prinsip penting hukum humaniter internasional yang mengatur penggunaan kekuatan secara legal dalam konflik bersenjata.

Serangan 
Kebutuhan militer diatur oleh beberapa kendala: serangan atau tindakan harus dimaksudkan untuk membantu kekalahan militer musuh; itu pasti serangan terhadap sasaran militer, dan kerugian yang ditimbulkan terhadap warga sipil atau properti sipil harus proporsional dan tidak "berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung yang diantisipasi".

Luis Moreno-Ocampo, Kepala Penuntut di Pengadilan Kriminal Internasional, menyelidiki dugaan kejahatan perang selama invasi Irak tahun 2003 dan dia menerbitkan surat terbuka berisi temuannya. Dalam bagian berjudul "Tuduhan tentang Kejahatan Perang" dia tidak menyebutnya sebagai kebutuhan militer tetapi menyimpulkan istilah tersebut:

Penilaian seorang komandan lapangan dalam pertempuran atas kebutuhan dan proporsionalitas militer jarang tunduk pada tantangan hukum domestik atau internasional kecuali metode perang yang digunakan oleh komandan itu ilegal, seperti misalnya kasus dengan Radislav Krstic yang dinyatakan bersalah sebagai pembantu. dan pendukung genosida oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia atas pembantaian Srebrenica.

Senjata 
Kebutuhan militer juga berlaku untuk senjata, terutama ketika senjata baru dikembangkan dan digunakan. Penggunaan ini dipertimbangkan dalam Ryuichi Shimoda v. The State (1963):

Lihat juga 
 Rasio korban sipil

Referensi

Catatan Kaki

Utama 
. lihat bagian "Allegations concerning War Crimes" Halaman 4,5
Ryuichi Shimoda et al. v. The State (1963)

Bacaan lebih lanjut 

Hukum perang