Unjuk rasa Georgia 2023

Unjuk rasa Georgia 2023 adalah serangkaian demonstrasi jalanan yang berlangsung di seluruh Georgia dari 6—10 Maret 2023, atas dukungan parlemen dari usulan "Undang-Undang tentang Transparansi Pengaruh Asing", yang mengharuskan LSM untuk mendaftar sebagai "agen pengaruh asing" jika dana yang mereka terima dari luar negeri berjumlah lebih dari 20% dari total pendapatan mereka. Polisi dilaporkan menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan protes, terutama di ibu kota Tbilisi.

Latar belakang 
Pada Januari 2021, Georgia dan Ukraina bersiap untuk secara resmi mengajukan keanggotaan UE pada tahun 2024 untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2030-an. Namun, di tengah eskalasi Perang Rusia-Ukraina tahun 2022, Ukraina, Georgia, dan Moldova bersama-sama mengajukan keanggotaan UE pada Februari–Maret 2022. Pada tanggal 23 Juni 2022, Dewan Eropa memberikan status kepada Ukraina dan Moldova sebagai calon anggota Uni Eropa, sedangkan untuk Georgia,  status kandidatnya ditunda sampai kondisi tertentu terpenuhi. Dewan Eropa menyatakan kesiapan untuk memberikan Georgia status calon aksesi ke Uni Eropa setelah serangkaian reformasi yang direkomendasikan. Pada 9 Juni 2022, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi enam halaman yang menuduh pemerintah Georgia mengikis kebebasan pers di negara tersebut. Ia juga merekomendasikan Uni Eropa untuk memberikan sanksi kepada pendiri partai Mimpi Georgia yang berkuasa, Bidzina Ivanishvili karena "perannya dalam kemunduran proses politik di Georgia".

Pada 28 Juni 2022, Majelis Parlemen Dewan Eropa telah menerbitkan deklarasi, di mana mereka mengatakan bahwa Mikhail Saakashvili yang dipenjara harus segera dirawat di lembaga khusus di luar negeri. Mikheil Saakashvili merupakan mantan Presiden Georgia yang meninggalkan negaranya pada 2013 dan dihukum enam tahun penjara in absentia oleh Pengadilan Kota Tbilisi karena penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, dan keterlibatannya dalam percobaan pembunuhan anggota parlemen oposisi. Kemudian ia diumumkan kembali ke Georgia pada 1 Oktober 2021, menjelang pemilihan lokal. Ia ditangkap di Tbilisi, karena menurut penyelidikan, Saakashvili memasuki negara itu secara diam-diam, bersembunyi di truk semi-trailer yang memuat produk susu. Dia secara ilegal melintasi perbatasan negara Georgia, melewati kontrol bea cukai. Dia ditempatkan di penjara Rustavi dan mengumumkan mogok makan. Dokter pribadinya meminta pihak berwenang untuk memindahkannya ke rumah sakit saat dia melanjutkan mogok makan sejak penangkapannya dan kondisi kesehatannya diduga memburuk. Pada 14 Desember 2022, Parlemen Eropa kembali memanggil Dewan Eropa untuk memberikan sanksi kepada Ivanishvili, menuduhnya memperburuk proses politik demokrasi di Georgia, sambil menyerukan kepada pemerintah Georgia untuk membebaskan Saakashvili dengan alasan medis untuk dirawat di luar negeri. Pada 14 Februari 2023, Parlemen Eropa telah mengadopsi resolusi tidak mengikat ketiga, menuduh pemerintah Georgia dan Bidzina Ivanishvili menganiaya Mikheil Saakashvili di penjara, sekali lagi menyerukan pembebasannya dari penjara dan sanksi pribadi terhadap Ivanishvili.

Partai Mimpi Georgia menanggapi resolusi tersebut dengan kritik. Perdana Menteri Irakli Garibashvili menyebut resolusi tersebut "tidak bertanggung jawab dan menyinggung rakyat kami". Anggota parlemen Mimpi Georgia Dimitri Khundadze mempertanyakan kebijakan keanggotaan UE Georgia, dengan mengatakan, "Kami tidak akan menyerahkan martabat kami untuk mendapatkan status [kandidat]! [...] Tidak ada yang akan mengintimidasi Bidzina Ivanishvili atau negara Georgia dengan ancaman sanksi! ".

Pada tanggal 2 Agustus, anggota parlemen Georgia Sozar Subari, Mikheil Kavelashvili dan Dimitri Khundadze meninggalkan Georgian Dream yang berkuasa dan mendirikan gerakan Kekuatan Rakyat. Menurut para anggota parlemen, tujuan mereka adalah untuk angkat bicara dan mengungkapkan kebenaran yang "tersembunyi di balik layar politik Georgia". Anggota Kekuatan Rakyat menerbitkan sejumlah surat publik, menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa berusaha menggulingkan pemerintah Georgia. Gerakan tersebut terutama mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Georgia. Anggotanya mempertanyakan pendanaan AS untuk Georgia, dengan mengatakan bahwa itu hanya berfungsi untuk memperkuat kepentingan Amerika di Georgia dengan mengorbankan lembaga negara dan kedaulatan Georgia. Gerakan Kekuatan Rakyat menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa mencampuri urusan dalam negeri negara itu dan merusak peradilan Georgia. Reformasi yudisial termasuk di antara 12 permintaan yang dibuat oleh Uni Eropa agar Georgia mendapatkan status kandidat Uni Eropa, meskipun menurut gerakan Kekuatan Rakyat, proposal tersebut ditujukan untuk "menundukkan peradilan Georgia pada kontrol asing". Gerakan tersebut menuduh sejumlah partai politik Georgia (termasuk partai oposisi terbesar Gerakan Nasional Bersatu, yang dipimpin oleh Mikheil Saakashvili) dan LSM sebagai "agen Amerika".

Menurut gerakan Kekuatan Rakyat, Mikheil Saakashvili secara ilegal kembali ke Georgia untuk melakukan kudeta, dan dia didukung oleh Amerika Serikat dan Parlemen Eropa. Anggota Kekuatan Rakyat menjelaskan lebih lanjut bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat di Georgia sedang bekerja untuk menyeret negara itu ke dalam perang Rusia-Ukraina, dan bahwa pemerintah Georgia dan Ivanishvili dihukum oleh Parlemen Eropa atas kebijakan damai dan penolakan untuk membuka "front kedua" melawan Rusia di Georgia. Mimpi Georgia tidak menyetujui kritik atas keterlibatan AS di Georgia ini, dengan Irakli Garibashvili mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah "mitra strategis" Georgia. Sementara enam deputi lainnya bergabung dengan gerakan dari Mimpi Georgia, merebut mayoritas parlemennya. Pada saat yang sama, sembilan anggota gerakan Kekuatan Rakyat di parlemen memutuskan untuk tetap menjadi mayoritas yang berkuasa, mendukung pemerintahan Irakli Garibashvili. Ketua Mimpi Georgia Irakli Kobakhidze berjanji untuk bekerja sama dengan Kekuatan Rakyat dalam isu-isu kunci.

Pada tanggal 29 Desember, gerakan Kekuatan Rakyat telah menyatakan niatnya untuk menyusun undang-undang agen asing untuk mengekang pengaruh asing di negara tersebut. Pada 15 Februari 2023, rancangan undang-undang diajukan ke Parlemen Georgia.

RUU dan kritik 
Di bawah RUU tersebut, badan hukum non-komersial (bentuk paling umum dari LSM di Georgia), penyiar, badan hukum yang sendiri atau bersama-sama memiliki outlet media cetak yang beroperasi di Georgia, dan badan hukum yang memiliki atau menggunakan, bersama-sama atau dengan orang lain, sebuah domain internet dan/atau hosting internet yang dimaksudkan untuk penyebaran informasi melalui internet dalam bahasa Georgia, harus terdaftar di pendaftaran publik sebagai "agen pengaruh asing" dan tunduk pada pengawasan Kementerian Kehakiman, jika mereka menerima lebih dari 20% dari pendapatan tahunan mereka dari "kekuatan asing". Rancangan undang-undang tersebut mewajibkan LSM untuk mengungkapkan sumber dana mereka tetapi tidak membatasi kegiatan mereka. Mimpi Georgia mendukung RUU tersebut, mengatakan bahwa itu akan mempromosikan transparansi keuangan LSM yang didanai asing.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengkritik RUU tersebut dan menyamakannya dengan undang-undang agen asing Hungaria dan Rusia. RUU itu dikecam oleh organisasi masyarakat sipil, yang mengatakan bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Sebagai tanggapan, gerakan Kekuatan Rakyat mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut didasarkan pada "model Amerika", sedangkan pemimpin Mimpi Georgia Irakli Kobakhidze mengkritik undang-undang Amerika dan Rusia, dengan mengatakan bahwa tidak satupun dari mereka lulus ujian Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, tidak seperti hukum Georgia. Kritikus mengatakan bahwa RUU tersebut mewakili perubahan otoriter dan dapat merusak harapannya untuk menjadi anggota Uni Eropa. Mereka melihat hukum sebagai pengekangan kebebasan pers. Kedutaan Besar AS di Georgia mengatakan bahwa undang-undang yang diilhami Kremlin tidak sesuai dengan keinginan jelas rakyat Georgia untuk integrasi Eropa dan perkembangan demokrasinya. Pernyataan itu juga menyebutkan undang-undang ini akan merusak hubungan Georgia dengan mitra strategisnya. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan rancangan undang-undang Georgia adalah "perkembangan yang sangat buruk" bagi Georgia dan rakyatnya. Dia mengatakan bahwa bentuk undang-undang tersebut berisiko memiliki efek mengerikan pada masyarakat sipil dan organisasi media. Percaya bahwa RUU tersebut dapat secara serius mempengaruhi hubungannya dengan Uni Eropa, dia mendesak Georgia untuk menjunjung tinggi komitmennya terhadap promosi demokrasi.

Menanggapi kritik, Kekuatan Rakyat menambahkan terjemahan langsung FARA Amerika di Biro Parlemen Georgia untuk menunjukkan selama diskusi komite bahwa "versi Georgia lebih baik". Irakli Kobakhidze mengatakan bahwa Parlemen akan mengirimkan RUU tersebut ke Komisi Venesia untuk mendapatkan rekomendasi dan untuk membuktikan bahwa RUU tersebut sesuai dengan standar Eropa.

Kejadian 
Pada 7 Maret 2023, RUU ini diadopsi pada pembacaan pertama, dengan 76 suara setuju, 13 menentang, di parlemen. Unjuk rasa diorganisir di depan gedung Parlemen, yang kemudian berubah menjadi kekerasan saat pengunjuk rasa mencoba memasuki gedung. Petugas polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk melawan para pengunjuk rasa.

Pada 8 Maret 2023, puluhan ribu orang melakukan unjuk rasa di depan gedung parlemen, menyerukan parlemen untuk menangguhkan pembahasan undang-undang agen asing.

Pada 9 Maret 2023, koalisi yang berkuasa mengumumkan bahwa mereka akan mencabut RUU tersebut untuk saat ini dan mengadakan pertemuan dengan publik untuk menjelaskan pentingnya RUU tersebut dengan lebih baik.

Kementerian Dalam Negeri kemudian mengumumkan bahwa semua orang yang ditangkap pada tanggal 7 dan 8 Maret telah dibebaskan.

Pada 10 Maret 2023, salah satu dari dua RUU ditarik oleh Mimpi Georgia, sementara yang lain dikalahkan dalam pemungutan suara resmi kedua di Parlemen, dengan satu suara setuju, 36 suara menentang, dan 76 abstain.

Reaksi

Nasional 
Presiden Georgia, Salome Zourabichvili, memberikan dukungannya di belakang pengunjuk rasa, mengatakan "jalan integrasi Eropa harus dilindungi". Ia mengatakan akan memveto dan mencabut RUU tersebut.

Perdana Menteri Georgia Irakli Garibashvili pada tanggal 7 Maret menegaskan kembali dukungannya terhadap undang-undang tersebut, dengan mengatakan ketentuan yang diusulkan tentang agen asing memenuhi "standar Eropa dan global".

Kementerian Dalam Negeri Georgia meminta pengunjuk rasa untuk bubar, memperingatkan bahwa "langkah hukum" akan diambil untuk memulihkan ketenangan. Kementerian tersebut dilaporkan mengatakan unjuk rasa tersebut melampaui kerangka pertemuan damai dan berubah menjadi kekerasan. Kementerian juga mengatakan bahwa polisi dipaksa untuk menggunakan kekuatan proporsional untuk memulihkan ketertiban umum.

Lebih dari 60 organisasi masyarakat sipil dan media mengatakan mereka tidak akan mematuhi RUU tersebut jika disahkan menjadi undang-undang.

Internasional 
 Ned Price mendukung unjuk rasa tersebut dan mengatakan bahwa "Amerika Serikat memiliki alat untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertentangan dengan keinginan rakyat Georgia", mengisyaratkan potensi sanksi terhadap pejabat Georgia.
 Maria Zakharova mengkritik posisi Uni Eropa mengenai situasi di Georgia dan menuduh Josep Borrell "melewati batas kesopanan" dan "menekan warga Georgia".
 Menteri Luar Negeri Abkhazia Inal Ardzinba mengklaim bahwa Amerika Serikat mencoba melakukan kudeta di Georgia untuk mengacaukan kawasan tersebut dan melancarkan "front kedua" Perang Rusia-Ukraina di Kaukasus Selatan.

Lihat juga 
Unjuk rasa Ekuador 2019
Krisis politik Ekuador 2023
Unjuk rasa politik Peru 2022–2023

Referensi 

Unjuk rasa di Georgia
Georgia dalam tahun 2023