Pengadilan Negeri Ranai

Pengadilan Negeri Ranai (disingkat PN Ranai) berdiri berdasarkan Keppres No. 03 Tahun 2008 dan menjalankan fungsinya sejak tanggal 01 Mei 2009. Saat ini wilayah hukumnya tidak hanya meliputi Kabupaten Natuna, namun juga Kabupaten Kepulauan Anambas yang notabene adalah kabupaten pemekaran dari Natuna. Pengadilan Negeri Ranai adalah Pengadilan Kelas II yang juga adalah Pengadilan Perikanan. Pengadilan Negeri Ranai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dilingkungan Peradilan Umum adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang mana tugas dan wewenangnya adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (pasal 50 UU No.8 Tahun 2004). Disamping itu juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah (pasal 52 (1) UU No.8 Tahun 2004). Sejak Juni 2020, Ketua PN Ranai dijabat oleh Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Ranai Kelas II masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan daerah hukum nya meliputi wilayah :

 Kabupaten Natuna
 Kabupaten Kepulauan Anambas

Pengadilan Khusus 
PN Ranai memiliki satu pengadilan khusus, yaitu pengadilan perikanan. Pengadilan Perikanan di PN Ranai dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Dengan dibentuknya pengadilan perikanan tersebut, PN Ranai bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana dibidang perikanan di wilayah hukumnya. Wilayah hukum Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ranai meliputi wilayah Pengadilan Negeri Ranai.

Lihat Pula 

 Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Pranala luar 

 Mahkamah Agung RI
 Pengadilan Tinggi Pekanbaru
 Pengadilan Negeri Ranai

Referensi