Operasi tangkap tangan

Operasi tangkap tangan (OTT) adalah operasi tipu daya yang dirancang untuk menangkap seseorang yang akan melakukan tindak pidana atau kejahatan. Operasi tangkap tangan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, detektif, maupun anggota terkait dalam operasi rahasia yang melibatkan "bermain peran" sebagai rekan pelaku kejahatan atau calon korban yang mengikuti setiap aksi pelaku dalam rangka mengumpulkan bukti perbuatan pidana pelaku. Jurnalis media massa dapat membantu operasi tangkap tangan dalam hal perekaman gambar dan penyiaran guna mengekspos tindakan pidana pelaku.

Operasi tangkap tangan merupakan hal yang umum di berbagai negara, kecuali Swedia dan Prancis. Di Filipina terdapat batasan bahwa aparat penegak hukum dilarang bermain peran sebagai penjual narkoba dalam menangkap pembeli narkoba.

Contoh
Contoh metode operasi tangkap tangan diantaranya:

 Menawarkan tiket penerbangan dan wisata olahraga gratis untuk membuat buronan keluar dari persembunyiannya.
 Mengoperasikan mobil umpan untuk menangkap pencuri mobil.
 Menjadi pengguna gawai atau merilis gawai yang kelihatannya tidak aman untuk memancing peretas (hacker).
 Mengatur seseorang di bawah umur untuk meminta orang dewasa membeli minuman beralkohol atau rokok untuknya.
 Memberikan senjata atau bahan peledak palsu maupun sungguhan kepada seseorang yang dicurigai sebagai teroris.
 Bermain peran sebagai: 
 seseorang yang sedang mencari narkoba, konten pornografi anak, atau barang ilegal lainnya untuk menangkap penyedia barang, atau bahkan untuk menangkap konsumen lainnya.
 seorang anak di ruang chat untuk mengidentifikasi calon predator anak. 
 konsumen prostitusi ilegal
 pembunuh bayaran
 penonton acara maupun peserta judi tanding ilegal seperti sabung ayam dan adu anjing
 kru film dokumenter

Operasi tangkap tangan di Indonesia
OTT terkenal digunakan dalam istilah pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam definisi komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, OTT adalah upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah operasi rahasia dan terstruktur guna menangkap basah pelaku saat melakukan tindak korupsi Selain KPK, pemerintah Indonesia juga membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) dengan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016, yang juga melakukan OTT berkaitan dengan pungutan liar.

Referensi

Metode penegakan hukum
Operasi tipu daya