Dewan Keamanan Nasional (Jepang)

di Jepang adalah lembaga utama yang digunakan oleh Perdana Menteri Jepang dan para penasihat senior utama untuk mengoordinasikan keamanan nasional dan kebijakan militer Jepang. Dewan ini dibentuk pada tahun 2013 sebagai inisiatif bagi Shinzo Abe untuk menggantikan Dewan Keamanan yang sudah ditinggalkan. Dewan ini dipimpin oleh salah satu dari departemen Sekretariat Kabinet, Sekretariat Keamanan Nasional. Penasihat Keamanan Nasional berfungsi sebagai Direktur Sekretariat dan merupakan otoritas tertinggi secara keseluruhan di dalam dewan tersebut.

Keanggotaan
Dewan Keamanan Nasional, pada tahun 2021, terdiri dari sembilan anggota wajib; Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi, Menteri Urusan Luar Negeri, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Kepala Sekretaris Kabinet, dan Ketua Komisi Keamanan Publik Nasional. Dewan ini diketuai oleh Perdana Menteri, dan dikelola oleh Penasihat Keamanan Nasional. Meskipun tidak diamanatkan, Kepala Staf, Staf Gabungan, Penasihat Keamanan Nasional, Wakil Kepala Sekretaris Kabinet, dan beberapa Wakil Menteri juga bergabung dalam dewan tersebut.

Sejarah
Abe pertama kali berupaya untuk mendirikan Dewan Keamanan Nasional dalam perdana pertamanya pada tahun 2006-2007, tetapi upaya tersebut terhenti pada Januari 2008 ketika ia mengundurkan diri dari jabatannya. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang untuk membentuk Dewan tersebut pada 7 November 2013, dan Dewan Penasihat menyusul pada 27 November.

Dewan ini memiliki penasihat keamanan nasional tersendiri untuk Perdana Menteri, dan dikelola oleh sekitar 60 pejabat dari Kementerian Urusan Luar Negeri dan Pertahanan. Terdapat enam tim yang menangani berbagai bidang masalah, masing-masing dikepalai oleh pejabat setara dengan kepala divisi tingkat menteri. Salah satu fungsi utamanya adalah konferensi rutin dengan Perdana Menteri, Kepala Sekretaris Kabinet, dan para menteri Luar Negeri dan Pertahanan. Kantor tersebut memiliki saluran siaga untuk rekan-rekan dari Amerika Serikat dan Britania Raya.

Bersamaan dengan publikasi dari Strategi Keamanan Nasional pertama Jepang pada Desember 2013, Dewan Keamanan Nasional mewakili sentralisasi kebijakan keamanan Jepang dengan Perdana Menteri. Dewan Keamanan yang lama mengalami inefisiensi birokrasi dan kurang koordinasi. Strategi Keamanan Nasional menganjurkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional karena "lingkungan keamanan di sekitar Jepang semakin parah. ... [Hal] ini penting bagi seluruh Kabinet untuk bekerja pada penguatan urusan luar negeri dan sistem keamanan Jepang."

Dewan ini mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya pada 4 Desember 2013 untuk membahas Strategi Keamanan Nasional dan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Tiongkok.

Lihat pula
 Pasal 9 Konstitusi Jepang
 Kebijakan pertahanan Jepang
 Hubungan luar negeri Jepang
 Pasukan Bela Diri Jepang

Referensi

Bacaan lebih lanjut
 Fukushima, Mayumi, and Richard J. Samuels. "Japan's National Security Council: filling the whole of government?." International Affairs 94.4 (2018): 773-790. online
 Liff, Adam P. "Japan’s National Security Council: Policy Coordination and Political Power." Japanese Studies 38.2 (2018): 253-279. online

Kabinet Jepang