Pemblokiran TikTok

Berikut ini adalah daftar negara yang telah atau sempat memblokir aplikasi TikTok.

Amerika Utara

Amerika Serikat 
Di Amerika Serikat, TikTok telah dilarang untuk digunakan pada perangkat yang dimiliki oleh pemerintah federal, dengan beberapa pengecualian. Larangan ini secara umum dibenarkan dengan alasan keamanan nasional, karena kepemilikan TikTok oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance. TikTok telah dilarang di setidaknya 34 (dari 50) negara bagian, yang telah memberlakukan larangan bagi lembaga pemerintah negara bagian, karyawan, dan kontraktor untuk menggunakan TikTok pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah. Larangan negara hanya memengaruhi pegawai pemerintah dan tidak melarang warga sipil untuk memiliki atau menggunakan aplikasi ini di perangkat pribadi mereka. Menyusul larangan pemerintah, beberapa universitas negeri juga memilih untuk melarang TikTok di Wi-Fi kampus dan komputer milik universitas. 

Sebuah jajak pendapat pada Desember 2022 dari Rasmussen Reports, yang mensurvei 1.000 responden di A.S., menemukan bahwa 68% mendukung proposal untuk melarang TikTok secara federal, sementara 24% yang disurvei menentang.

Pada tanggal 14 April 2023, Montana menjadi negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang untuk memblokir TikTok di semua perangkat pribadi yang beroperasi di negara bagian tersebut dan melarang toko aplikasi menawarkan TikTok untuk diunduh. Entitas seperti TikTok sendiri, atau toko aplikasi Apple dan Google, dapat menghadapi denda hingga $10.000 per hari karena menyediakan akses ke aplikasi streaming video yang populer tersebut. Pada tanggal 17 Mei 2023, Gubernur Greg Gianforte menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang, dengan tanggal efektif 1 Januari 2024.

Kanada 
Pada bulan Februari 2023, setelah meninjau TikTok dari Chief Information Officer Kanada, pemerintah Kanada melarang aplikasi ini di semua perangkat yang dikeluarkan pemerintah.

Asia

Afghanistan 
Pada bulan April 2022, juru bicara pemerintah Taliban menyatakan bahwa aplikasi ini akan dilarang karena "menyesatkan generasi muda" dan bahwa konten TikTok "tidak sesuai dengan Syariat Islam"

Armenia 
Pada bulan Oktober 2020, pengguna TikTok di Armenia melaporkan hilangnya fungsionalitas aplikasi, meskipun belum dapat dipastikan apakah hal ini disebabkan oleh intervensi apa pun dari pemerintah Armenia sebagai tanggapan atas penggunaan aplikasi tersebut oleh sumber-sumber Azerbaijan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar selama konflik Nagorno-Karabakh pada tahun 2020.

Azerbaijan 
Pada tanggal 27 September 2020, warga Azerbaijan menyadari adanya pembatasan media sosial di berbagai platform, termasuk TikTok, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, dan lainnya. NetBlocks mengonfirmasi pembatasan media sosial dan platform komunikasi melalui Twitter. Menurut Kementerian Transportasi, Komunikasi, dan Teknologi Azerbaijan, pembatasan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk "mencegah provokasi berskala besar dari Armenia," selama konflik Nagorno-Karabakh yang telah berlangsung lama.

Bangladesh 
Pada bulan November 2018, pemerintah Bangladesh memblokir akses internet aplikasi TikTok sebagai bagian dari tindakan keras pemerintah Bangladesh untuk menghapus situs-situs pornografi dan perjudian. "Saya ingin menciptakan internet yang aman dan terjamin untuk semua warga Bangladesh, termasuk anak-anak. Dan ini adalah perang saya melawan pornografi. Dan ini akan menjadi perang yang berkelanjutan," kata Mustafa Jabbar, Menteri Pos dan Komunikasi Bangladesh.

Pada bulan Agustus 2020, pemerintah Bangladesh meminta TikTok untuk menghapus 10 video dari platform yang diunggah dari negara tersebut. "Otoritas TikTok telah mengatakan kepada pemerintah bahwa mereka akan menghapus video 'ofensif' yang diunggah dari Bangladesh," kata Menteri Pos dan Telekomunikasi Bangladesh. Sebagai hasilnya, pemerintah Bangladesh mencabut larangan TikTok.

Pada Juni 2021, Law and Life Foundation, sebuah organisasi hak asasi manusia, mengeluarkan pemberitahuan hukum kepada pemerintah Bangladesh yang meminta pemblokiran aplikasi "berbahaya dan merugikan" seperti TikTok, PUBG, dan Free Fire, tetapi gagal mendapatkan tanggapan. Segera setelah itu, pengacara Law and Life Foundation mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi, menyampaikan keprihatinan organisasi tersebut. Pada Agustus 2020, Pengadilan Tinggi mendorong pemerintah Bangladesh untuk melarang aplikasi "berbahaya dan merugikan" seperti TikTok, PUBG, dan Free Fire untuk "menyelamatkan anak-anak dan remaja dari degradasi moral dan sosial."

India 
TikTok, bersama dengan 58 aplikasi buatan Tiongkok lainnya, dilarang sepenuhnya di India oleh Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi pada tanggal 29 Juni 2020, dengan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut "merugikan kedaulatan dan integritas India, pertahanan India, keamanan negara, dan ketertiban umum". Pemblokiran ini merupakan tanggapan dari bentrokan militer antara pasukan India dan Tiongkok di wilayah yang disengketakan di sepanjang perbatasan bersama antara Ladakh dan Tiongkok Barat. Setelah pertikaian sebelumnya pada tahun 2017 antara militer dari dua negara dengan populasi terpadat di dunia, militer India menuntut agar pasukannya menghapus lusinan aplikasi Tiongkok dari perangkat mereka karena masalah keamanan nasional. Aplikasi seperti Weibo, UC Browser, dan Shareit adalah beberapa di antara aplikasi yang dihapus pada saat itu dan sekarang telah sepenuhnya diblokir.

Pemerintah India mengatakan bahwa keputusan untuk melarang aplikasi-aplikasi tersebut adalah "untuk melindungi data dan privasi 1,3 miliar warganya" dan untuk menghentikan teknologi yang "mencuri dan secara diam-diam mentransmisikan data pengguna ke server yang tidak sah di luar India". Dev Khare, seorang mitra di perusahaan ventura Lightspeed India mengatakan bahwa meskipun pelarangan aplikasi di India merupakan langkah populis yang "terasa bagus", ia tidak melihatnya sebagai hal yang buruk karena "ini adalah sesuatu yang telah dilakukan Tiongkok sejak lama" dan "seluruh dunia memiliki hak untuk melakukan hal yang sama terhadap Tiongkok."

Indonesia 
Pada tanggal 3 Juli 2018, TikTok diblokir sementara di Indonesia setelah pemerintah Indonesia menuduh TikTok menyebarkan "pornografi, konten yang tidak pantas, dan penistaan agama". Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia mengatakan, "Aplikasi ini memiliki banyak konten negatif dan berbahaya, terutama untuk anak-anak," dan menambahkan bahwa, "Setelah TikTok dapat memberikan jaminan kepada kami bahwa mereka dapat mempertahankan konten yang bersih, aplikasi ini dapat dibuka kembali." TikTok dengan cepat menanggapi dengan berjanji untuk merekrut 20 staf untuk menyensor konten TikTok di Indonesia, dan pemblokiran tersebut dicabut delapan hari kemudian.

Eropa 
Pada bulan Februari 2023, Komisi Eropa dan Dewan Eropa melarang TikTok dari perangkat pemerintahan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut aplikasi ini "menipu orang yang tidak bersalah" dan dilaporkan berbicara tentang keinginannya untuk mengatur aplikasi ini, ketika mengunjungi Amerika Serikat pada November 2022.

Belanda 
Pada November 2022, Kementerian Urusan Umum Belanda menyarankan personil pemerintah untuk "menangguhkan penggunaan TikTok untuk pemerintah hingga TikTok menyesuaikan kebijakan perlindungan datanya."

Belgia 
Pada bulan Maret 2023, Belgia melarang TikTok dari semua perangkat kerja pemerintah federal karena masalah keamanan siber, privasi, dan misinformasi.

Britania Raya 
Pada bulan Maret 2023, pemerintah Britania Raya mengumumkan bahwa TikTok akan dilarang di perangkat elektronik yang digunakan oleh para menteri dan karyawan lainnya, di tengah masalah keamanan terkait penanganan data pengguna oleh aplikasi ini. Pada bulan yang sama, BBC mengatakan kepada semua karyawan untuk menghapus TikTok dari perangkat mereka kecuali jika aplikasi tersebut digunakan untuk tujuan pekerjaan. Pihaknya juga dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk melarang aplikasi tersebut.

Denmark 
Pada bulan Maret 2023, Kementerian Pertahanan Denmark melarang TikTok di perangkat kerja.

Prancis 
Pada bulan Maret 2023, Prancis memblokir semua "aplikasi rekreasional", termasuk TikTok dan aplikasi lain seperti Twitter, Instagram, Netflix, atau game seperti Candy Crush di ponsel pegawai pemerintah karena kekhawatiran terkait langkah-langkah keamanan data yang tidak memadai. Pengecualian untuk tujuan komunikasi dapat diizinkan. Pengecualian untuk tujuan komunikasi dapat diizinkan.

Oseania

Australia 
Pada tanggal 7 Maret 2023, Canberra Times melaporkan bahwa 68 lembaga federal Australia telah melarang TikTok di perangkat seluler yang berhubungan dengan pekerjaan. Senator Partai Liberal James Paterson menyerukan pelarangan federal terhadap semua perangkat yang berhubungan dengan pemerintah. 

Beberapa pemerintah negara bagian telah mempertimbangkan untuk melarang aplikasi ini pada perangkat resmi pemerintah. Pada tanggal 14 Maret 2023, New South Wales adalah negara bagian pertama yang mempertimbangkan pelarangan aplikasi ini,  diikuti oleh Australia Barat dan Wilayah Ibu Kota Australia tiga hari kemudian. Victoria juga telah mempertimbangkan pelarangan aplikasi ini di ponsel para pekerja pemerintah.

Pada tanggal 21 Maret 2023, pemerintah federal memulai peninjauan terhadap aplikasi ini. Peninjauan ini diharapkan akan melarang TikTok di semua perangkat resmi pemerintah. Dilaporkan bahwa beberapa politisi menggunakan ponsel burner karena larangan tersebut.

Pada tanggal 4 April 2023, TikTok dilarang di semua perangkat pemerintah, termasuk ponsel para politisi.

Selandia Baru 
Pada tanggal 17 Maret 2023, Parlemen Selandia Baru melarang TikTok pada perangkat yang terhubung ke Parlemen, dengan alasan masalah keamanan siber dan saran dari Government Communications Security Bureau (GCSB), badan intelijen sinyal negara tersebut.

Referensi 

TikTok