Hubungan Swedia dengan NATO

Swedia dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mempunyai ikatan yang dekat dan kerap latihan gabungan, bekerja sama dalam menjaga perdamaian, dan berbagi data. Swedia adalah salah satu dari 6 anggota Uni Eropa yang berstatus non anggota NATO. Kemudian jadi Mitra NATO pada 9 Mei 1994.

Menurut sejarah, minoritas penduduk menyetujui Swedia jadi anggota NATO, pesoalan tentang keanggotaan ini kian mengemuka setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Kesimpulannya, Swedia mengajukan diri bergabung dengan NATO pada 18 Mei 2022. Bertepatan pada 5 Juli 2022, NATO menandatangani protokol aksesi untuk Swedia bergabung.

Sejarah 
Dari abad ke-19, Swedia menganut kebijakan netralitas, ini akibat dari keterlibatannya dalam Perang Napoleon yang menyebabkan lebih dari 1/3 wilayah negara lenyap dalam Perang Finlandia (1808–1809), termasuk kehilangan wilayah Finlandia ke Rusia yang memunculkan trauma. Semenjak itu, Finlandia jadi bagian Rusia sampai merdeka tahun 1917. Kebencian terhadap raja Gustav IV Adolf, yang tidak berubah-ubah menjalankan kebijakan anti-napoleon dan menimbulkan perang, memicu kudeta yang dikenal sebagai Kudeta 1809. Rezim baru menggantikan rajia dan menjalankan Instrumen Pemerintahan (1809), kemudian memformulasi kebijakan luar negeri baru, dikenal sebagai Policy of 1812. Sejak masa perang, Swedia belum pernah memulai konflik bersenjata.

Swedia memilih tidak bergabung dengan NATO ketika didirikan tahun 1949 dan mendeklarasikan kebijakan keamanan yang bertujuan untuk non-blok dalam perdamaian dan netralitas dalam perang.   Swedia mempertahankan kebijakan netralitasnya selama Perang Dingin, meskipun banyak kerjasama dengan Barat. Mantan Perdana Menteri Swedia Carl Bildt mencatat kebijakan ini sebagai tanggapan atas kekhawatiran jika Swedia bergabung dengan NATO, Uni Soviet mungkin akan merespon dengan menyerang negara tetangga Finlandia, yang punya hubungan dekat dengan Swedia. Meskipun sudah merdeka, Finlandia mengadopsi kebijakan netralitas dalam urusan luar negeri selama Perang Dingin untuk menghormati negara tetangga Uni Soviet, yang biasa disebut sebagai Finlandiaisasi.

Aksesi Swedia ke Uni Eropa pada tahun 1995 menghapuskan prinsip netralitas yang selama ini berlaku di negara itu. Sejak tahun 1990-an, sudah jadi perbincangan di Swedia masalah keanggotaan NATO di era pasca-Perang Dingin Terbelahnya pandangan ini terlihat pada November 2006, ketika Swedia membeli dua pesawat angkut baru dan bergabung dengan kumpulan pesawat NATO. Pada Desember 2006, ketika Swedia diundang untuk bergabung dengan Pasukan Tanggap NATO   Swedia bergabung dengan Kemitraan untuk Perdamaian NATO pada 9 Mei 1994,  kemudian jadi peserta aktif di NATO di Bosnia (IFOR dan SFOR), Kosovo (KFOR), Afghanistan (ISAF), dan Libya (Operasi Pelindung Bersatu)  Swedia menandatangani perjanjian negara tuan rumah dengan NATO pada tahun 2014 dan meratifikasinya tahun 2016. Setelah Swedia bergabung, memungkinkan pasukan NATO untuk melakukan latihan bersama di tanah Swedia dan memungkinkan pasukan anggota NATO dikerahkan di Swedia sebagai respon terhadap ancaman keamanan nasional Swedia.

Jika situasi di negara-negara Baltik meningkat, keanggotaan NATO Swedia dengan Finlandia, akan mengurangi hambatan intervensi NATO di wilayah tersebut.  NATO melaporkan tahun 2015 Rusia mensimulasikan serangan nuklir ke Swedia tahun 2013.  Menteri luar negeri Rusia Sergey Lavrov mengancam tahun 2016 untuk "mengambil tindakan yang diperlukan" mencegah keanggotaan NATO Swedia.  Laporan yang disponsori pemerintah tentang masa depan keanggotaan NATO Swedia dirilis pada September 2016.

Jajak pendapat 
Dukungan ke Swedia untuk masuk keanggotaan NATO meningkat antara 2012 dan 2015, ketika Institut SOM menunjukkan peningkatan dari 17% ke 31%.  Peristiwa seperti pencaplokan Krimea dan laporan aktivitas kapal selam Rusia  tahun 2014, serta laporan tahun 2013 bahwa Swedia hanya bertahan  seminggu jika diserang, dikreditkan dengan peningkatan dukungan tersebut.  Pada bulan Oktober 2014, sebuah jajak pendapat mendapati untuk pertama kalinya lebih banyak orang Swedia yang mendukung keanggotaan NATO (37%) daripada menolak (36%). 

Ipsos  melakukan jajak pendapat dan mendokumentasikan penurunan oposisi keanggotaan dari 56% pada April 2015 menjadi 35% pada Desember 2020, ketika jajak pendapat mereka menunjukkan perpecahan tiga arah di antara orang Swedia, dengan 33% mendukung keanggotaan NATO dan 32 % ragu-ragu tentang masalah ini. Penurunan tersebut sebagian besar terkait dengan peningkatan dalam keragu-raguan, karena persentase orang Swedia yang mendukung keanggotaan NATO sebagian besar stabil sejak 2014.  Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Sifo pada Juni 2016, lebih banyak orang Swedia yang menentang keanggotaan NATO Swedia daripada mendukung,  sementara jajak pendapat Mei 2017 oleh Pew menunjukkan 48% mendukung keanggotaan, dan November 2020, menunjukkan 65 % orang Swedia memandang NATO secara positif, persentase tertinggi dari semua anggota non-NATO yang disurvei.

Sejak invasi Rusia di Ukraina 
Jajak pendapat Novus yang dilakukan pada 24–25 Februari 2022 menemukan 41% mendukung keanggotaan NATO dan 35% menolak.  Pada 4 Maret 2022, jajak pendapat dirilis menunjukkan 51% mendukung keanggotaan NATO, pertama kali jajak pendapat menunjukkan mayoritas mendukung posisi ini.

Pandangan politik tentang keanggotaan 
Mantan Perdana Menteri Fredrik Reinfeldt menyatakan 18 September 2007 bahwa keanggotaan Swedia di NATO membutuhkan mayoritas di Parlemen, termasuk Sosial Demokrat, dan koordinasi dengan Finlandia. 

Sayap kiri Swedia, termasuk Partai Sosial Demokrat, Partai Hijau dan Partai Kiri, bersama dengan Demokrat Swedia nasionalis, secara historis menyukai netralitas dan ketidakberpihakan,   sementara partai-partai sayap kanan mendukung Keanggotaan NATO, terutama sejak Aneksasi Krimea 2014 oleh Federasi Rusia. Partai Moderat kanan-tengah adalah partai terbesar dengan perwakilan parlemen saat ini yang mendukung keanggotaan NATO, bahkan menjadikannya janji pemilihan mereka pada tahun 2022,  dan (seperti Partai Liberal kanan-tengah) umumnya mendukung keanggotaan NATO sejak berakhirnya Perang Dingin .   Partai Tengah menentang keanggotaan NATO hingga September 2015, ketika kepemimpinan partai di bawah Annie Lööf mengumumkan bahwa mereka bergerak untuk mengubah kebijakan partai untuk mendorong Swedia bergabung dengan NATO pada konferensi partai mereka berikutnya. Demokrat Kristen konservatif, juga sebelumnya menentang, juga memilih mendukung keanggotaan NATO pada pertemuan partai Oktober 2015 mereka.  Ketika Demokrat Swedia nasionalis menyesuaikan sikap mereka pada Desember 2020 untuk memungkinkan keanggotaan NATO jika dikoordinasikan dengan negara tetangga Finlandia dan diratifikasi dalam referendum, mayoritas anggota Riksdag Swedia untuk pertama kalinya mengutarakan terbuka untuk keanggotaan NATO.  dan mosi untuk mengizinkan keanggotaan NATO di masa depan disahkan parlemen bulan itu dengan 204 suara menjadi 145. 

Namun, banyak sikap politik tentang keanggotaan NATO yang ditinjau sejak invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Demokrat Swedia yang nasionalis merevisi sikap mereka pada April 2022 dan mengumumkan bahwa mereka akan mendukung keanggotaan Swedia di NATO jika Finlandia juga bergabung.   Pada waktu yang sama, Partai Sosial Demokrat Swedia yang berkuasa mengumumkan bahwa mereka akan melakukan dialog internal tentang keanggotaan NATO, untuk kedua kalinya dalam 6 bulan. Pertama kali, partai memutuskan untuk menentang keanggotaan.  Namun, pada 15 Mei 2022 mereka mengumumkan bahwa mereka sekarang akan mendukung untuk bergabung dengan organisasi tersebut.   Dari mitra koalisi mereka, Partai Hijau tetap menentang,  sementara Partai Kiri ingin mengadakan referendum tentang masalah ini, sesuatu yang ditentang oleh Perdana Menteri Magdalena Andersson dan oposisi terkemuka Partai Moderat.

Tawaran aksesi 
Menyusul bergabungnya Finlandia dengan NATO, Swedia menandatangani permohonan keanggotaan pada 17 Mei 2022 melalui menteri luar negeri Swedia, Ann Linde. Keesokan harinya, kedua negara secara resmi bersedia mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO, yang sepenuhnya didukung oleh Uni Eropa. Kendati demikian permohonan ini tidak didukung oleh Turki yang disampaikan oleh presiden Recep Tayyip Erdoğan bahwa menurutnya, mereka menolak memberikan suara kepada negara yang telah mengizinkan kelompok atau organisasi teroris untuk beroperasi di negaranya dan terlibat dalam peristiwa kudeta Turki 2016 silam, termasuk kelompok militan Kurdi Pekerja Kurdistan ' Partai (PKK), Persatuan Komunitas Kurdistan (KCK), Partai Persatuan Demokratik (Suriah) (PYD), dan Unit Pertahanan Rakyat (YPG). Selain itu, pemerintah Turki telah menuntut agar embargo senjata yang diberlakukan oleh pemerintah Finlandia dan Swedia sebagai tanggapan atas operasinya melawan YPG di Suriah dicabut, dan segera memberhentikan jabatan menteri pertahanan Peter Hultqvist karena telah terlibat dalam pertemuan bersama anggota PKK sejak tahun 2011. Oleh karena itu, pada 18 Mei 2022, Turki dengan cepat mencegah Finlandia dan Swedia memulai negosiasi keanggotaan dengan NATO. Meski demikian, Finlandia dan Swedia berharap dapat menyelesaikan masalah mereka dengan Turki segera, melalui jalan perundingan antar pemimpin negara. Wacana ini dilanjuti dengan mengutus delegasi dari Finlandia, Jukka Salovaara dan Oscar Stenström dari Swedia pada 24 Mei 2022 untuk bertemu dengan perwakilan Turki, Sedat Önal. Terjadi banyak perbedaan pendapat di dalam pemerintahan Turki. Partai oposisi CHP dan HDP di Turki mendukung keanggotaan Finlandia dan Swedia. Sedangkan partai-partai lainnya, seperti AKP dan MHP menolak dukungan keanggotaan Finlandia dan Swedia.

Proses ratifikasi

Referensi