Pemilihan umum Malaysia 2022

Pemilihan umum legislatif Malaysia, secara resmi disebut sebagai pemilihan umum ke-15 atau dengan singkatan PRU-15 adalah pemilihan umum untuk menentukan lembaga legislatif dan eksekutif dalam membentuk suatu pemerintahan di Malaysia yang digelar setiap lima tahun sekali. Para pemilih dapat memilih seorang calon legislatif di masing-masing daerah pemilihan, mengingat sistem pemilihan yang digunakan adalah pemenang undi terbanyak. Parlemen Malaysia menganut sistem dua kamar yang memungkinkan terdapat dua lembaga legislatif, yakni Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Pada pemilihan umum, calon legislatif mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Rakyat, sedangkan Dewan Negara dianggotai oleh senator.

Krisis politik di Malaysia bermula ketika Perdana Menteri petahana Mahathir Mohamad mundur daru jabatannya dan menjadikan Pakatan Harapan (PH) jatuh. Setelahnya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) keluar dari koalisi PH dan diikuti mundurnya beberapa politisi dari Partai Keadilan Rakyat (PKR). Kemudian, terbentuklah koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Namun, ketidakstabilan politik masih terus berlangsung, bahkan di tingkat negara bagian sekalipun. Anggota parlemen pun banyak yang berpindah partai, seperti Mustapa Mohamed dan Hamzah Zainudin yang sebelumnya merupakan anggota Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), lalu keluar dari partai dan menyertai Partai Pribumi Bersatu Malaysia yang notabenenya adalah partai pro-pemerintah saat itu.

Tumpuk kepemimpinan di Malaysia mencetak rekor baru, yaitu terdapat tiga perdana menteri menjabat dalam satu periode dan menyaksikan sejarah baru kembalinya Barisan Nasional (BN) sebagai koalisi pemerintah. Selain itu, terpecahnya koalisi dan pembentukan partai politik baru, seperti Gabungan Partai Sarawak (GPS), Perikatan Nasional (PN), hingga Gerakan Tanah Air (GTA) yang mulanya merupakan serpihan dari koalisi BN maupun PH.

Parlemen Malaysia seharusnya dibubarkan pada 16 Juli 2023, tepat lima tahun setelah sidang paripurna pertama Parlemen ke-14 dilakukan. Namun, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengajukan permohononan pembubaran parlemen lebih awal kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah pada 10 Oktober 2022. Menurut hukum yang berlaku, pemilihan umum seharusnya digelar dalam 60 hari pasca pembubaran parlemen.

Latar belakang

Pemilihan umum sebelumnya 

Pemilihan umum 2018 telah mencatat sejarah baru dalam demokrasi, di mana oposisi berhasil merebut kursi pemerintahan sejak pemilihan umum pertama pada 1955. Pakatan Harapan yang dianggotai oleh Partai Tindakan Demokratik, Partai Keadilan Rakyat, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, dan Partai Amanah Negara, serta dukungan dari Partai Warisan Sabah berhasil memimpin pemerintahan federal menggantikan posisi Barisan Nasional dengan meraih 113 kursi di Dewan Rakyat. Berbanding terbalik dengan Barisan Nasional yang hanya memperoleh 79 kursi. Di tingkat negara bagian juga menyaksikan kemenangan Pakatan Harapan di Johor, Melaka, dan Negeri Sembilan. Meski parlemen sempat digantung, akan tetapi Kedah, Perak, dan Sabah dapat membentuk pemerintahan yang memungkinkan Pakatan Harapan (Partai Warisan Sabah di Sabah) membentuk pemerintahan setelah perubahan keanggotaan partai oleh beberapa legislator di setiap Dewan Undangan Negeri () masing-masing.

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum 
Pada bulan Juli 2019, Rancangan Undang-Undang Perserikatan 2019 yang berisi ketentuan batasan usia pemilih yang dimulai dari 18 tahun dan memungkinkan pemilih terdaftar secara otomatis, disahkan oleh parlemen. Akan tetapi, keputusan tersebut belum berlaku dan sedang menunggu persetujuan resmi oleh Yang di-Pertuan Agong. Komisi Pemilihan Umum Malaysia mengumumkan pada Juni 2020 bahwa persiapan untuk perubahan ini akan rampung pada Juli 2021.

Keabsahan penyesuaian ulang daerah-daerah pemilihan untuk seluruh negara bagian pada tahun 2018 dan 2019 dibahas kembali oleh Komisi Pemilihan Umum, yang berada di bawah yurisdiksi Departemen Perdana Menteri. Revisi tersebut telah disetujui dua bulan sebelum pemilihan umum sebelumnya yang melihat ketidaksesuaian yang sangat besar antara daerah-daerah pemilihan dengan pemilih-pemilihnya. Misalnya di Sabak Bernam, Selangor yang memiliki sekitar 40.000 pemilih, sedangkan di Bangi mempunyai 180.000 pemilih. Namun, setiap redistribusi awal akan memerlukan perubahan undang-undang yang membutuhkan mayoritas dua pertiga di Dewan Rakyat. Status peninjauan saat ini tidak diketahui karena perubahan pemerintahan selama krisis politik.

Jajak pendapat

Pencalonan 
Pada pemilihan umum kali ini, terdapat perubahan kursi bagi penyandang anggota parlemen, seperti pada calon legislatif petahana yang bertanding di daerah pemilihan yang berbeda dengan sebelumnya. Bahkan, beberapa anggota parlemen tidak dicalonkan kembali pada pemilihan umum ini. Beberapa dari mereka yang tidak dicalonkan bersikukuh untuk bersaing sebagai calon independen atau bahkan menggunakan kendaraan politik lain untuk mempertahankan kursi mereka masing-masing, sehingga keanggotannya di partai secara otomatis dihentikan. Anggota parlemen yang dicalonkan oleh kubu lain adalah Shahidan Kassim dan Ismail Abd Muttalib yang telah mengajukan pencalonan kepada Perikatan Nasional yang membuat mereka dikeluarkan dari UMNO—Barisan Nasional.

Beberapa perubahan terkait kursi parlemen, salah satunya adalah Rembau. Anggota parlemen Rembau petahana, Khairy Jamaluddin menyerahkan kursinya kepada Wakil Presiden UMNO, Mohamad Hasan. Kemudian, Khairy pula dicalonkan sebagai calon legislatif untuk Sungai Buloh, di mana pada kawasan ini merupakan kubu kuat bagi Pakatan Harapan (PH). Selain itu, PH sendiri juga melakukan perubahan kursi, misalnya Anwar Ibrahim yang sebelumnya merupakan penyandang kursi parlemen Port Dickson, lalu memutuskan untuk bertanding di Tambun. Kemudian, mantan Wakil Perdana Menteri, Wan Azizah Wan Ismail memperebutkan kursi Bandar Tun Razak dan Menteri Besar Selongor, Amirudin Shari yang bertanding di Gombak melawan mantan Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, Mohamed Azmin Ali. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kursi bagi koalisi PH yang sebelumnya diduduki oleh anggota parlemen PH yang telah keluar dan berpindah partai.

Petahana yang tidak mencalonkan diri 
Dua kursi parlemen, yakni Gerik dan Batu Sapi telah kosong sejak kematian anggota parlemen petahana masing-masing diantaranya Hasbullah Osman (BN-UMNO) dan Liew Vui Keong (WARISAN) pada tahun 2020. Pemilihan umum sela direncakan akan digelar, namun tidak terwujud setelah Proklamasi Darurat akibat Pandemi COVID-19 diumumkan oleh Perdana Menteri saat itu, Muhyiddin Yassin pada 2021. Proklamasi Darurat dihentikan atas perintah Yang di-Pertuan Agong diikuti oleh pembubaran parlemen.

Perhitungan suara

Catatan

Hasil pemungutan suara di setiap negara bagian

Hasil pemungutan suara setiap kursi parlemen

Catatan

Referensi 

Pemilihan umum di Malaysia
Malaysia