Raad van State

Raad van State adalah badan penasihat kerajaan Belanda yang bertugas memberikan nasihat dan saran terhadap pemerintah dan Dewan Negara Belanda. Raad van State terdiri atas para anggota keluarga kerajaan dan anggota-anggota yang diangkat oleh raja dengan berlatang belakang dari politikus, ahli ekonomi, diplomat dan ahli dibidang militer. Badan ini dibentuk pada tahun 1531, dan menjadi salah satu institusi kerajaan yang masih berfungsi sampai saat ini.

Raad van State harus berkonsultasi dengan kabinet atas usulan rancangan undang-undang sebelum ruu tersebut dibahas dalam sidang parlemen. Bidang Administrasi Hukum Raad van State juga menjadbat sebagai salah satu dari empat pengadilan banding tertinggi dalam urusan administrasi. Raja Belanda bertindak sebagai Presiden Raad van State meskipun ia jarang memimpin persidangan Raad van State.

Wakil Presiden Raad van State akan memimpin persidangan Raad van State jika raja berhalangan hadir dan menjadi figur utama secara de facto badan ini. Dibawah konstitusi Belanda, Wakil Presiden Raad van State akan menjadi pelaksana tugas kepala negara jika tidak ada raja atau ratu yang sah dari keluarga kerajaan Belanda.

Sejarah 
Kaisar Karl V dari Kekaisaran Romawi Suci mendirikan Raad van State pada tanggal 1 Oktober 1531 sebagai satu dari tiga Dewan Kollateral (dua lainnya adalah Dewan Penasihat dari Dewan Rahasia dan Dewan Keuangan) untuk memberikan saran dan nasihat kepada saudara perempuannya Mary dari Hungaria yang merupakan Pemangku Wali Negara Belanda Habsburg atas prinsipl es grandz et principaulx affaires et ceux qui concernent l'état conduycte et gouvernement des pais, securite et deffense desdits pays de pardeca, yang jika diartikan adalah sebagai tempat memberikan nasihat dan saran atas masalah-masalah utama pemerintah, urusan luar negeri dan pertahanan. Anggota dari Raad van State pada saat itu terdiri dari para bangsawan dan perwakilan dari gereja.

Setelah kenaikan tahta Raja Felipe II dari Spanyol, dan ia bertolak ke Spanyol pada tahun 1559, Raad van State menjadi forum perselisihan diantara para perwakilannya dari Spanyol yang dipimpin oleh Antoine Perrenot de Granvelle dan para grandee dari Belanda seperi Pangeran Oranye dan para bupati dari Hornes dan Egmont. Faksi yang terakhir ini merasa dikesampingkan dan akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1567, menjadikan Raad van State didominasi oleh para perwakilan dari Spanyol saat bermulanya Revolusi Belanda. Setelah kematian dari Luis de Requesens y Zúñiga, Gubernur Jenderal Habsburg Belanda pada tahun 1576, Raad van State menjadi otoritas sementara Habsbur Belanda menjelang kedatangan dari Gubernur Jenderal Habsburg Belanda yang menggantikannya yaitu Don Juan. Sebelum kedatangan Don Juan, para anggota Raad van State ditahan dalam sebuah kudeta yang dilancarkan oleh Garnisun Brussel. Segera setelah itu Pasifikasi Ghent  dikeluarkan yang bertujuan mengadu domba Parlemen Belanda Habsburg dengan Raja Spanyol yang diwakili oleh Don Juan. Ketika yang terakhir mundur ke Namur pada awal 1577 Raad van State terpecah menjadi dua, satu bergabung dengan Don Juan (dan membentuk inti dari apa yang akan menjadi Raad van State Belanda Spanyol dan kemudian Belanda-Austria) dan yang lain tetap dekat dengan Parlemen  yang memberontak. Anggota-anggota ini dibebastugaskan oleh raja Philip pada tahun 1578, secara resmi mengakhiri Raad van State sebagai lembaga Habsburg yang kemudian menjadi Republik Belanda.

Dibawah Adipati Anjou dan Leicester 
Ketika Adipati Anjou menjadi pemimpin sementara provinsi-provinsi yang memberontak pada tahun 1581, sebuah Raad van State yang baru diangkat untuk memberikan nasihat kepadanya dan melaksanakan tugas-tugas eksekutif yang berkaitan dengan pertahanan dan keuangan. Dewan ini kemudian dibagi menjadi dua dewan regional, satu untuk daerah barat sungai Meuse dan satunya lagi di daerah timur sungai tersebut. Dewan yang berada di bagian barat berkedudukan di Antwerp, dimana dewan perwakilan juga bersidang memainkan peran utama hingga kepergian adipati. Setelah adipati Anjou pergi, Raad van State mengikuti DPR pindah ke Middelburg, Delft, dan Den Haag. Setelah pembunuhan Pangeran Oranye pada tahun 1584, Raad van State diberikan kekuasaan eksekutif baru dan memikul kewenangan sementara atas nama sang Pangeran Sedangkan DPR berusaha untuk mencari pemimpin yang baru menggantikan pangeran tersebut. Pada tahun 1585 disepakati Perjanjian Nonsuch dimana Ratu Elizabeth I akan mengemban tugas sebagai pemimpin dari dewan dalam konstitusi yang berkembang di provinsi-provinsi Persatuan Utrecht. Dalam pasal XIV perjanjian tersebut memberikan kewenangan kepada Ratu Elizabeth I untuk mengangkat dua orang perwakilan dari Inggris untuk menjabat sebagai Gubernur Jenderal dan yang akan memimpin Raad van State.

Dibawah Republik Belanda 
Dari tahun 1588, Raad van State telah mencapai status dan fungsi yang sesuai selama keberadaan Republik Belanda. Raad van State untuk selanjutnya terdiri dari para anggota yang diangkat oleh Dewan Negara berdasarkan pencalonan dari provinsi-provinsi di Republik, dengan dua orang anggota yang diangkat oleh pemerintah Inggris (antara tahun 1598 dan 1625 sekali). Para stadtholders dari provinsi-provinsi dikenal sebagai anggota ex-officio, yang ada pada Periode Stadtholders Pertama dan Periode Stadtholders Kedua. Kekuasaan eksekutif dari Raad van State dibatasi untuk urusan militer (baik yang di darat maupun di lautan), mengadministrasi bidang keuangan tentara Negara Belanda dan merancang serta melaksanakan kebijakan perpajakan di wilayah Generaliteitslanden.

Raad van State biasanya memerankan peran paling menonjol, sebagaimana diatur dalam Instruksi tahun 1651 saat awal permulaan Periode Stadtholders Pertama. Bagaimanapun, Sekretaris Raad van State, Simon van Slingelandt memainkan peran penting dalam upaya reformasi konstitusi (yang bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan eksekutif dari Raad van State) pada tahun 1717, namun upaya ini tidak berhasil.

Setelah penggulingan Stadtholder Willem V, Pangeran Oranye dan pendirian Republik Batavia ditahun 1795. Raad van State dibubarkan bersama dengan DPR.

Dibawah Kerajaan Belanda 

Meskipun sebuah badan penasihat dengan nama Raad van State juga dibentuk lagi pada akhir era Republik Belanda pada tahun 1805, dan kemudiannya pada masa Kerajaan Hollandia (yang modelnya sama Dewan Negara Sementara Prancis), badan ini kembali bubar selama masa penjajahan Prancis (1810-1813). Setelah restorasi kemerdekaan Belanda pada tahun 1813, Raad van State kembali dibentuk berdasarkan konstitusi tahun 1814-1815. Konstitusi-konstitusi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa "segala keputusan dan tindakan dari penguasa (Pangeran berdaulat dan kemudiannya menjadi Raja Belanda) hanya akan dapat diterapkan jika telah berkonsultasi dalam rapat Raad van State". Hal ini meliputi perancangan Undang-Undang oleh DPR dan Dekret Kerajaan. Hal tersebut menjadi penting sebab Raja Belanda Pertama, Willem I lebih suka memerintah dengan membuat kebijakan melalui dekret. Raja Belanda bertindak sebagai Presiden Raad van State dan Putra Mahkota akan menjadi anggota ex-officio Raad van State jika telah mencapai umur dewasa. Dalam pelaksanaannya, seorang Wakil Presiden memimpin musyawarah/rapat Raad van State, dan Raja biasanya akan memimpin rapat untuk hal-hal tertentu. Para anggota yang diangkat merupakan orang-orang dari seluruh provinsi-provinsi di wilayah "Belanda" dan "Belgia". Setelah Revolusi Belgia pada tahun 1830 para anggota Raad van State dari Belgia memutuskan untuk keluar dari keanggotaannya. Kerajaan Belgia tidak membentuk Raad van State mereka sampai pada tahun 1946 dibentuk sebuah lembaga administrasi.

Dibawah Konstitusi Tahun 1848, Raad van State direformasi dalam bidang struktur dan fungsinya yang didelegasikan menjadi sebuah Hukum Organik seperti contoh pada saat penetapan UU Raad van State ditahun 1861. Inovasi yang paling penting dari undang-undang ini adalah bahwa selain tugasnya sebagai penasihat dalam hal pemberian hukum, Raad van State juga akan memberi nasihat dalam kasus-kasus di mana konflik antara organ-organ administratif (seperti provinsi dan kotamadya) yang diajukan ke hadapan raja dan menteri sebelum diadakan resolusi. Untuk jenis nasihat ini, subdivisi baru Raad van State dibentuk yang bertindak seperti pengadilan administratif (meskipun keputusan resmi ada di tangan raja). Fungsi pengadilan administrasi tinggi ini diperluas pada abad berikutnya. Akhirnya, undang-undang tahun 1861 menjadikan Raad van State sebagai lembaga yang akan menjalankan tugas kerajaan jika raja atau pemangku raja berhalangan hadir.

Pada tahun 1887 konstitusi yang direvisi membuka jalan untuk menjadikan Raad van State sebagai pengadilan administrasi formal. Ini tidak benar-benar terjadi sebelum 1963 ketika Wet Beroep Administratieve Beschikkingen (BAB, Undang-Undang Peninjauan Keputusan Administratif) diberlakukan, digantikan pada tahun 1976 oleh Wet Administratief Beroep Overheidsbeschikkingen (AROB, Undang-Undang Banding Keputusan Administratif). Pengaturan ini diubah pada tahun 1988, karena Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah menganggap di Benthem V Belanda bahwa fakta bahwa Raad van State  bukanlah lembaga independen bertentangan dengan ketentuan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Untuk memperbaiki kecacatan ini secara permanen, bagian "yudisial" dari Dewan pada tahun 1994 dibuat secara resmi independen dari bagian yang memberi nasihat tentang masalah legislatif. Perpecahan dalam dua bagian terpisah ini dikonfirmasi dalam revisi terbaru (2010) dari UU Raad van State.

Daftar Referensi

Sumber Bacaan
  (1995), The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall, 1477-1806, Oxford University Press,  hardback,  paperback
  Geschiedenis Raad van State