Komunitas Politik Eropa

Komunitas Politik Eropa adalah sebuah forum internasional antarpemerintah yang beranggotakan negara-negara di benua Eropa. Gagasan pendirian komunitas ini dapat dilacak dari gagasan tentang integrasi Eropa, keberadaan Uni Eropa sebagai organisasi regional dan supranasional yang punya masalah internal, dan invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 yang memicu respons dari para pemimpin Eropa untuk bersatu. Komunitas ini dibentuk pada pertemuan di Praha, Ceko pada 6 Oktober 2022 yang dihadiri 44 negara.

Komunitas Politk Eropa bertujuan untuk mendorong dialog politik dan kerja sama untuk menyelesaikan isu yang menjadi kepentingan bersama dan meningkatkan kerja sama, stabilitas, dan kemakmuran benua Eropa. Komunitas ini bersifat informal dan fleksibel dan tidak bertujuan menggantikan Uni Eropa sebagai organisasi regional yang telah ada.

Sejarah

Penyatuan Eropa 
Gagasan awal tentang penyatuan Eropa telah muncul sejak beberapa abad yang lalu. Pada abad ke-18 dan ke-19 yang termasuk Abad Pencerahan, banyak gagasan pemikir dan filsuf yang berbicara tentang penyatuan atau integrasi masyarakat Eropa secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada masa itu, negara-negara Eropa sering berperang satu sama lain untuk memperebutkan wilayah atau memperluas kekuasaannya seperti Perang Revolusi Prancis dan Perang Napoleon.   

Abbé de Saint-Pierre memiliki gagasan tentang Proyek untuk Kedamaian Abadi di Eropa. Ia mengajukan solusi untuk penghentian konflik dan kekerasan dengan pembentukan union dibanding keseimbangan kekuasaan (balance of powers) dan menyatukan Turki dan negara-negara Arab Maghrib melalui jaringan perdagangan. Ia mendukung pembentukan suatu badan untuk menjaga persatuan semua bagian Eropa dalam satu Badan.'. Berbeda dengan gagasan de Saint-Pierre, Victor Hugo berpendapat penyatuan Eropa melalui uni federal dengan gaya Amerika yang dikenal sebagai "Serikat Eropa" (United States of Europe) yang lebih superior tanpa kehilangan kualitas dan sifat individu setiap negara.  

Gagasan tentang penyatuan Eropa semakin menguat setelah Perang Dunia II yang meluluhlantakkan sebagian besar Eropa. Para pemimpin dan pemikir dari negara Eropa memikirkan gagasan integrasi yang dapat mencegah Eropa mengalami konflik dan peperangan yang berulang. Menurut Habermas, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa integrasi dan pembentukan komunitas politik Eropa dipandang perlu. Pertama, keinginan untuk mengakhiri sejarah panjang peperangan di Eropa. Kedua, membuat Jerman terikat dengan Eropa untuk memitigasi rasa tidak aman negara-negara lain terhadap keberadaan Jerman. Dalam sejarahnya, Jerman dikenal sebagai salah satu kekuatan regional utama di Eropa yang ditakuti oleh negara lain karena politik ekspansionisme dan imperialisme, terutama pada saat Perang Dunia I dan II. Ketiga, gagasan penyatuan ekonomi Eropa. Salah satu gagasan integrasi Eropa berasal dari Robert Schuman yang mempublikasikan Rencana Schuman pada 9 Mei 1950. Tanggal ini kini diperingati sebagai awal terbentuknya Uni Eropa dan dirayakan sebagai Hari Eropa. Pada pidatonya, Schuman menawarkan gagasan kontrol produksi batu bara dan baja yang menurutnya penting untuk perang. Mereka yang tak memiliki kontrol atas produksi batu bara dan baja dianggap tak mampu berperang. Hal ini kemudian disambut dengan pembentukan Masyarakat Baru Bara dan Baja Eropa pada 1951.  

Pada tahun 1989, François Mitterand, Presiden Prancis kala itu, mengajukan gagasan tentang 'Konfederasi Eropa'. Mitterand memiliki gagasan untuk membentuk suatu forum pasca-Perang Dingin yang mempersatukan negara-negara Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Timur, dan Rusia. Namun, pada akhirnya gagasan ini gagal direalisasikan karena kekurangan dukungan dari negara-negara lain. Sebaliknya, negara-negara Eropa yang telah bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa bersepakat untuk membentuk Uni Eropa pada 1992 dengan ditandatanganinya Perjanjian Mastricht. Namun, keberadaan Uni Eropa tak lantas membuat gagasan integrasi Eropa berhenti. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir Uni Eropa mendapat berbagai kritikan, terutama terkait perluasan dan proses keanggotaan yang berlangsung lama dan masalah dalam struktur dan institusi Uni Eropa.

Komunitas Politik Eropa (European Political Community) 

Komunitas Politik Eropa lahir dari kondisi dan situasi yang ada di benua Eropa. Pertama, kebutuhan reformasi institusional Uni Eropa. Kedua, isu perluasan keanggotaan Uni Eropa di mana proses keanggotaan suatu negara kandidat dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Ketiga, isu invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 yang juga mendorong Ukraina dan negara-negara Balkan untuk segera bergabung dengan Uni Eropa. Kondisi geopolitik saat ini memaksa negara anggota Uni Eropa untuk memikirkan cara menggandeng negara-negara non-anggota dan mengecualikan Rusia dan Belarus.

Gagasan Komunitas Politik Eropa sebagai forum antarpemerintah adalah buah pemikiran dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Pada 2017 ia berpidato di Sorbonne, Prancis dengan membawa gagasan tentang "kedaulatan Eropa" (European sovereignty) yang meliputi pertahanan, proteksi perbatasan, politik luar negeri, dan ekologi. Konsep kedaulatan Eropa ini berkaitan dengan isu keamanan dan pertahanan. Menurutnya, fondasi komunitas politik adalah keamanan dan Eropa membutuhkan kapabilitas beroperasi yang otonom dan budaya strategis bersama. Dengan kata lain, dibutuhkan otonomi yang strategis demi Eropa yang berdaulat. Sebagian gagasannya tentang Eropa yang berdaulat diungkapkan lagi pada 2022 lalu.

Dalam pidatonya di Strasbourg, Prancis pada 9 Mei 2022, ia menyatakan gagasan-gagasannya tentang Komunitas Politik Eropa Macron menjelaskan organisasi baru ini bisa memberikan wadah baru untuk mendiskusikan kerja sama politik dan keamanan, kerja sama di sektor energi, transportasi, investasi, infrastruktur, dan perpindahan penduduk secara bebas. Selain itu, organisasi ini tidak hanya terbuka bagi negara anggota Uni Eropa, tetapi juga bagi negara non-anggota, bahkan bagi negara yang telah keluar dari Uni Eropa seperti Britania Raya. Meski komunitas ini tidak menggantikan proses keanggotaan Uni Eropa, tetapi banyak pihak menilai bahwa Komunitas Politik Eropa dapat mempercepat proses keanggotaan atau membuat proses keanggotaan "bertingkat". Gagasan Macron ini bertepatan dengan reaksi negara-negara anggota terhadap Konferensi untuk Masa Depan Eropa yang menginginkan reformasi fundamental di tubuh Uni Eropa. Meski Komunitas Politik Eropa tidak menggantikan Uni Eropa, tetapi setidaknya komunitas ini adalah inisiatif baru yang dapat membawa perubahan terhadap hubungan antar-anggota Uni Eropa dan non-anggota UE.

Gagasan Macron—yang disebut Macronism atau Doktrin Macron—menunjukkan keinginan Macron untuk membawa Prancis tampil sebagai "kekuatan penyeimbang" di Eropa. Ia berupaya tampil sebagai pemimpin yang mampu menangani tantangan-tantangan institusional dan politk di Eropa. Selama Prancis menjadi Presiden Dewan Uni Eropa pada Januari hingga Juni 2022, Macron mendorong gagasan Komunitas Politik Eropa ini. Gagasan ini juga disambut positif oleh Ceko yang menggantikan Prancis untuk periode Juli-Desember 2022. Selain Macron, Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, juga mengajukan proposal tentang pembentukan "komunitas geopolitik Eropa".

Tujuan 
Tujuan pembentukan Komunitas Politik Eropa dibahas pada pertemuan Dewan Eropa pada 23-24 Juni 2022. Tujuan pembentukan KPE adalah untuk menyediakan platform untuk koordinasi politik bagi seluruh negara-negara Eropa yang memiliki hubungan baik dengan Uni Eropa. Lebih lanjut lagi, komunitas ini digunakan untuk mendorong dialog politik dan kerjasama untuk menyelesaikan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama dan meningkatkan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran benua Eropa. Pertemuan ini juga menekankan bahwa kerangka Komunitas Poltiik Eropa tidak akan menggantikan kebijakan dan instrumen Uni Eropa saat ini, terutama terkait perluasan keanggotaan, dan akan menghormati otonomi pembuatan keputusan Uni Eropa.

Karakteristik 
Berdasarkan karakteristiknya, Komunitas Politik Eropa dapat dikatakan bersifat informal dan fleksibel. Informal berarti komunitas ini belum memiliki struktur yang rigid dan formal. Pertemuan KPE tidak bertujuan untuk menghasilkan deklarasi atau keputusan formal dan tidak punya aturan yang mengikat. Dengan kata lain, pada saat ini KPE hanyalah forum pertemuan informal antar kepala negara Eropa. Sifat fleksibel Komunitas Politik Eropa ditunjukkan dengan keberadaan negara peserta yang mencakup hampir semua negara Eropa. Komunitas ini juga tidak memiliki agenda tetap sehingga lebih fleksibel dalam menentukan isu strategis yang dibahas pada setiap pertemuan. Pada pertemuan pertama, isu keamanan, kestabilan politik, energi, dan kemitraan yang lebih kuat antar negara Eropa menjadi isu-isu utama yang dibahas. Fleksibilitas juga membuat KPE mampu berperan sebagai katalis perubahan bagi integrasi Eropa yang lebih inklusif dengan merangkul negara non-UE dalam satu wadah.

Negara Peserta 
Terdapat 45 negara peserta Komunitas Politik Eropa, yang terdiri atas 27 negara anggota Uni Eropa dan 17 negara non-anggota Uni Eropa. Negara non-anggota Uni Eropa yang bergabung adalah Britania Raya, Turki, negara-negara Balkan (Albania, Makedonia Utara, Kosovo, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, dan Montenegro), negara-negara bekas Uni Soviet (Georgia, Moldova, Ukraina, Armenia, dan Azerbaijan), dan negara anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (Norwegia, Swiss, Islandia, dan Liecthtenstein). Beberapa negara non-UE tersebut adalah negara kandidat atau bakal kandidat anggota UE seperti Turki, Ukraina, dan Serbia. Selain itu, Presiden Komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa juga hadir.

Pertemuan pertama telah digelar di Praha, Ceko pada 6-7 Oktober 2022. Pertemuan berikutnya akan diadakan di Moldova, Spanyol, dan Britania Raya. Tuan rumah pertemuan digilir antara negara anggota Uni Eropa dan non-Uni Eropa.

Negara anggota:

Reaksi 
Pemimpin negara-negara Eropa dengan cepat merespons proposal Emmanuel Macron. Awalnya, negara-negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa skeptis terhadap pembentukan Komunitas Politik Eropa karena dianggap menghalangi jalan menuju keanggotan penuh. Pemimpin negara Ukraina dan Makedonia Utara menilai proposal pembentukan Komunitas Politik Eropa tidak dapat dianggap sebagai alternatif terhadap keanggotaan penuh Uni Eropa. Negara anggota Uni Eropa juga cukup skeptis karena melihat Komunitas Politik Eropa sebagai jalan yang memblokir perluasan Uni Eropa. Pada Juni 2022, Menteri Luar Negeri Britania Raya saat itu, Liz Truss, menyatakan tidak mendukung proposal KPE dan skeptis terhadap kepentingan forum multilateral lain di Eropa. Namun, Liz Truss mengubah posisinya saat ia menjabat sebagai perdana menteri dengan menyatakan ia akan menghadiri KTT KPE. Bahkan, Britania Raya menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah KTT pada 2023. Britania Raya juga mengajukan perubahan nama Komunitas Politik Eropa menjadi Forum Politik Eropa untuk menghindari kerancuan dengan Komunitas Eropa yang menjadi cikal bakal Uni Eropa. 

Sementara itu, Kanselir Jerman, Olaf Scholz berkata bahwa KPE dapat menjembatani "pertukaran rutin di level politik" sekali atau dua kali setahun untuk mendiskusikan isu-isu yang mempengaruhi benua. Perdana Menteri Albania, Edi Rama, dan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, mendukung proposal Macron dalam opini yang diterbitkan Politico pada 5 Oktober 2022. Mereka berargumen bahwa Eropa membutuhkan platform yang tidak tumpang tindih dengan organisasi regional yang sudah ada atau menggantikan proses keanggotan Uni Eropa.

Pencapaian 
Pertemuan pertama Komunitas Politik Eropa berhasil membahas isu-isu penting yang telah menjadi kekhawatiran utama Eropa, yakni isu keamanan dan krisis energi setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pertemuan ini juga memfasilitasi pertemuan informal antar kepala negara atau kepala pemerintahan, termasuk antara pemimpin negara-negara anggota Uni Eropa. Pertemuan informal Dewan Eropa dilanjutkan dengan pertemuan formal di Brussels pada 20-21 Oktober 2022 untuk membahas isu-isu yang didiskusikan di Praha.

Pertemuan ini juga menjembatani perdamaian antara Armenia dan Azerbaijan yang terlibat perang. Presiden Dewan Eropa dan Presiden Prancis bertemu dengan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, dan Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan. Baik Armenia maupun Azerbaijan bersedia memfasilitasi misi sipil Uni Eropa di sepanjang perbatasan mereka. Misi perdamaian ini dimulai pada Oktober 2022 dengan jangka waktu maksimum dua bulan.

Galeri

Catatan Kaki 

Hubungan luar negeri Uni Eropa
Organisasi internasional di Eropa