Serangan Rojava 2019

Serangan Rojava 2019, disebut Operasi Mata Air Damai () oleh pemerintah Turki, adalah operasi militer berlangsung yang dilancarkan oleh Angkatan Bersenjata Turki dan Tentara Nasional Suriah (SNA) terhadap daerah-daerah yang dikontrol Kurdi di bawah Pemerintahan Otonom Suriah Utara dan Timur (NES), biasa disebut Rojava, dan gerakan bersenjatanya, Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Pada 6 Oktober 2019, pemerintah Amerika Serikat memerintahkan pasukan Amerika untuk menarik diri dari timur laut Suriah, tempat AS mendukung sekutu Kurdi mereka. Operasi militer dimulai pada 9 Oktober 2019 ketika Angkatan Udara Turki melancarkan serangan udara di kota-kota perbatasan, termasuk Ras al-Ayn.

Menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, operasi itu dimaksudkan untuk mengusir Pasukan Demokratik Suriah (yang Turki anggap sebagai organisasi teroris karena hubungannya dengan Partai Pekerja Kurdistan, tetapi dianggap Amerika Serikat dan negara-negara lain sebagai sekutu melawan ISIS), serta untuk menciptakan "zona aman" sejauh 30 kilometer di Suriah Utara sehingga memungkinkan kembalinya sebagian dari 3,6 juta pengungsi Suriah di Turki. Tindakan Turki mendapat kecaman dari bebagai negara.

Latar Belakang 
Setelah berbulan-bulan ancaman Turki untuk secara sepihak menginvasi Suriah Utara, kesepakatan dicapai pada Agustus 2019 antara Turki dan Amerika Serikat, yang memandang Pasukan Demokrat Suriah sebagai salah satu sekutu kunci dalam intervensi militer terhadap ISIL di Suriah. Perjanjian tersebut menetapkan Zona Penyangga Suriah Utara, yang bertujuan untuk menghilangkan ketegangan dengan mengatasi 'masalah keamanan' Turki melalui pemantauan dan patroli bersama, sementara masih memungkinkan NES untuk mempertahankan kendali atas wilayah yang telah di bawah kendali pada waktu itu. Perjanjian tersebut diterima dengan baik oleh AS dan SDF / NES, tetapi Turki pada umumnya tidak puas dengan kesepakatan tersebut. Ketidakpuasan Turki menyebabkan berbagai upaya Turki untuk memperluas area yang dicakup oleh zona penyangga, mengamankan kontrol Turki atas bagian-bagiannya atau memindahkan jutaan pengungsi ke dalam zona tersebut, dengan semua upaya ini gagal dalam menghadapi perlawanan SDF yang tegas dan ambivalensi Amerika.

Terlepas dari dimulainya patroli darat AS-Turki secara resmi, pembongkaran fortrifikasi SDF dan penarikan unit YPG dari bagian-bagian dari zona penyangga, ketegangan terus meningkat ketika Turki mengajukan lebih banyak tuntutan di SDF, yang semuanya ditolak oleh yang terakhir, yang menganggap dirinya telah menerima kompromi yang keras dengan mengizinkan pasukan Turki untuk mengambil bagian dalam patroli bersama dengan rekan-rekan Amerika mereka di Suriah Utara. Ketidakpuasan Turki dengan status quo dari perjanjian tumbuh menjadi permusuhan terbuka, dengan presiden Turki secara terbuka mengajukan ultimatum terhadap SDF. Ultimatum diabaikan dan Turki menyatakan "tenggat waktunya" telah berakhir pada awal Oktober tahun yang sama.

Persiapan serangan 
Persiapan untuk serangan dimulai pada awal Oktober, dimulai dengan penarikan pasukan Amerika dari posisi dekat perbatasan Turki, setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan melakukan panggilan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang rencana operasi militer terhadap wilayah yang dikuasai SDF di timur sungai Efrat. Sementara pemerintah AS telah menyatakan tidak mendukung ofensif yang dipimpin Turki, Gedung Putih juga mengumumkan pada 6 Oktober 2019 bahwa itu tidak akan mengganggu, dan akan menarik semua personel AS di daerah itu untuk menghindari potensi. Kebuntuan AS-Turki, karenanya memberi Turki "lampu hijau" tidak resmi untuk memulai ofensif. AS juga dilaporkan memotong bantuan ke SDF agar tidak mempersenjatai mereka terhadap sekutu NATO.

Pada 8 Oktober 2019, militer Turki dilaporkan membom sebuah konvoi kendaraan senjata menuju Irak ke Suriah yang ditujukan untuk SDF. Namun SDF tidak membalas serangan itu, dan tidak ada korban yang dilaporkan sebagai akibat serangan udara. Pada hari yang sama pasukan khusus Rusia membuka persimpangan di sungai Efrat antara daerah-daerah yang dipegang oleh Pemerintah Suriah dan SDF di Kegubernuran Deir ez-Zor. Sementara SDF mengklaim bahwa militer Suriah sedang bersiap untuk memasuki kota Manbij di timur laut Aleppo, pemerintah Suriah menanggapi dengan mengatakan pembangunan militer Suriah di dekat Manbij sedang dilakukan untuk mencegah militer Turki memasuki kota. Pada hari yang sama pasukan Turki menembaki Ras al-Ayn dan menembakkan senapan mesin di sekitar kota, tanpa informasi tentang korban.

Operasi 
Operasi dimulai pada 9 Oktober 2019, dengan serangan udara Turki dan howitzer yang menargetkan SDF mengadakan kota Tell Abyad, Ras al-Ayn di mana ribuan orang dilaporkan telah melarikan diri dari kota, Ain Issa dan Qamishli . Tanggal tersebut adalah peringatan pengusiran pemimpin PKK Abdullah Öcalan dari Suriah pada tahun 1998, oleh pemerintah Hafez al-Assad. Kurdi mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua operasi terhadap ISIS untuk menghadapi serangan Turki.

Menanggapi penembakan lintas perbatasan, juru bicara SDF mengklaim bahwa Turki menargetkan warga sipil. Enam roket kemudian diluncurkan di kota Nusaybin di Turki sebagai tanggapan oleh PKK, dan dua dilaporkan mengenai kota Ceylanpınar di Turki. SDF juga mengumumkan sebagai tanggapan atas dimulainya operasi Turki mereka akan menghentikan operasi anti-ISIL, dan bahwa dua warga sipil telah terbunuh.

Pada akhir hari itu, militer Turki mengumumkan bahwa fase dasar operasi telah dimulai dari tiga poin - termasuk Tell Abyad.

Sebelum fajar pada pagi hari 10 Oktober 2019, militer Turki secara resmi memulai serangan darat terhadap SDF; mereka juga mengumumkan bahwa mereka telah mencapai 181 target di Suriah utara, dan 14.000 pemberontak yang didukung oleh Turki juga dilaporkan mengambil bagian dalam serangan yang dipimpin Turki.

Reaksi

Reaksi di Turki 
Sehari sebelum operasi, semua partai oposisi Turki kecuali Partai Demokrat Rakyat (HDP) memilih untuk memperpanjang mandat militer di Suriah. Pemimpin partai oposisi Meral Akşener (Partai İyi) dan Kemal Kılıçdaroğlu (Partai Rakyat Republik) menyatakan dukungan mereka untuk operasi militer. Akşener dan Kılıçdaroğlu secara langsung diberitahu tentang operasi oleh Presiden Erdogan setelah diluncurkan.

HDP mengutuk operasi itu, menyebutnya sebagai "langkah yang sangat berbahaya dan salah" dan menyatakan bahwa "Turki sedang diseret ke dalam perangkap yang berbahaya dan dalam".

Reaksi di Suriah 

  Pemerintah Suriah – Pemerintah mengecam keras serangan Turki itu, menyebutnya sebagai "pelanggaran memalukan hukum internasional dan resolusi PBB yang menghormati kedaulatan Suriah dan integritas wilayah".
  Pasukan Demokratik Suriah – Seorang juru bicara SDF mengatakan kepada Al-Jazeera tentang serangan itu, "Ancaman yang dibuat oleh Turki untuk menyerang daerah itu bukanlah sesuatu yang baru, mereka telah terus-menerus melakukannya selama bertahun-tahun. Kami sebagai Pasukan Demokrat Suriah mempertimbangkan masalah ini dan sepenuhnya siap untuk menanggapi dengan keras untuk setiap serangan segera di tanah Suriah. "
  Jaysh al-Izza - Pemimpin Jaysh al-Izza mengkritik pejuang yang meninggalkan Idlib untuk mengambil bagian dalam operasi yang dipimpin Turki melawan SDF, di twitter, mengatakan mereka seharusnya tetap di Idlib untuk merebut kembali daerah yang hilang karena pemerintah dalam ofensif pada Agustus.

Reaksi internasional

Negara anggota PBB 

  – Presiden Donald Trump menyatakan bahwa "Amerika Serikat tidak mendukung serangan ini dan telah menjelaskan kepada Turki bahwa operasi ini adalah ide yang buruk." Trump telah mengancam akan menghancurkan perekonomian Turki jika mereka melakukan "apa pun yang saya, dalam kebijaksanaan saya yang agung dan tidak tertandingi, dianggap terlarang". Namun, Trump membela keputusannya untuk menarik pasukan Amerika, dengan alasan bahwa Kurdi "tidak membantu kami dalam perang dunia kedua, mereka tidak membantu kami dengan Normandia sebagai contoh". Trump juga menyatakan: "Aliansi sangat mudah. Tetapi aliansi kami telah mengambil keuntungan dari kami". Menteri Luar Negeri Mike Pompeo membantah bahwa AS telah memberikan 'lampu hijau' bagi Turki untuk menyerang Kurdi. Namun, Pompeo membela tindakan militer Turki, yang menyatakan bahwa Turki memiliki "masalah keamanan yang sah" dengan "ancaman teroris di selatan mereka". Senator Lindsey Graham memperingatkan bahwa dia akan "memperkenalkan sanksi bipartisan terhadap Turki jika mereka menyerang Suriah". Dia mengatakan dia juga akan "menyerukan penangguhan mereka dari NATO jika mereka menyerang pasukan Kurdi yang membantu AS dalam penghancuran kekhalifahan ISIS".
  – Mesir mengutuk serangan Turki. Ia juga menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan "segala upaya untuk menduduki wilayah Suriah" atau "mengubah demografi di Suriah utara". Selain itu, itu menyerukan pertemuan darurat Liga Arab.
  – Menteri luar negeri Mohammad Javad Zarif telah menyuarakan perlawanan terhadap serangan yang melihatnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah. Namun mengenai penarikan AS dari Suriah Zarif berkomentar mengatakan AS adalah "penjajah yang tidak relevan di Suriah", dan mengatakan bahwa Iran akan bersedia untuk menengahi ketegangan antara Suriah dan Turki. Selain itu, pembicara parlemen Iran Ali Larijani membatalkan perjalanan yang dijadwalkan ke Turki.
  – Presiden Vladimir Putin mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Federasi Rusia pada 8 Oktober untuk membahas masalah ini. Dia berbicara kepada Erdogan melalui telepon pada hari berikutnya; Putin mendesak mitra Turki untuk mempertimbangkan situasi dengan hati-hati agar tidak merusak upaya keseluruhan untuk menyelesaikan krisis Suriah. Pemerintah Rusia juga menyatakan bahwa Turki memiliki hak untuk mempertahankan diri namun meminta militer asing dengan apa yang digambarkan sebagai kehadiran ilegal di Suriah untuk pergi.
  – Presiden Barham Salih mengutuk operasi itu, dengan menyatakan bahwa "serangan militer Turki ke Suriah adalah eskalasi besar; akan menyebabkan penderitaan kemanusiaan yang tak terhingga, memberdayakan kelompok-kelompok teroris. Dunia harus bersatu untuk mencegah bencana, mempromosikan resolusi politik untuk hak-hak semua warga Suriah, termasuk Kurdi, untuk kedamaian, martabat & keamanan ".
  – Menanggapi serangan itu, Finlandia mengumumkan mereka akan menghentikan ekspor senjata ke Turki. Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu dilaporkan bereaksi tertawa dan berkata: "Langkah yang baik bagi mereka. Kecaman tersebut tidak penting bagi kita."
  – Pemerintah Arab Saudi mengutuk tindakan Turki dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa operasi "memiliki dampak negatif pada keamanan dan stabilitas kawasan". Kementerian luar negeri Saudi juga mengklaim bahwa serangan itu merupakan pelanggaran terhadap persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan Suriah.
  – Dalam sebuah panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Boris Johnson menggambarkan serangan itu sebagai "invasi" dan menyatakan "keprihatinan serius".
  – Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian mengutuk operasi sepihak Turki di timur laut Suriah pada 9 Oktober 2019, dan menyatakan "Itu adalah [sic] yang membahayakan keamanan koalisi negara anti-Islam dan upaya kemanusiaan dan merupakan risiko bagi keamanan Orang Eropa. Itu harus berakhir ".
  - Pada 9 Oktober 2019, Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland menyatakan di Twitter bahwa Kanada "dengan tegas mengutuk serangan militer Turki ke Suriah hari ini."
  - UEA menyatakan bahwa mereka mengutuk serangan dalam istilah terkuat dan mengutuk campur tangan Turki di Teluk Arab.
  - Kementerian Luar Negeri Kerajaan Bahrain sangat mengutuk serangan militer oleh Turki di daerah-daerah di timur laut Suriah.

Organisasi supranasional 

  – PBB memperingatkan tentang serangan yang menyerukan perlindungan warga sipil. Panos Moumtzis, Koordinator Kemanusiaan Regional PBB untuk Suriah, berkomentar mengatakan "Setiap operasi (militer) yang terjadi saat ini harus memperhitungkan untuk memastikan bahwa kami tidak melihat pemindahan lebih lanjut."
  – Perwakilan Tinggi Federica Mogherini mengeluarkan deklarasi atas nama UE pada 9 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa "Mengingat operasi militer Turki di timur laut Suriah, UE menegaskan kembali bahwa solusi berkelanjutan untuk konflik Suriah tidak dapat dicapai secara militer. Uni Eropa menyerukan Turki untuk menghentikan aksi militer sepihak. "
  – Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg mengatakan bahwa Turki "berada di garis depan krisis dan memiliki masalah keamanan yang sah", setelah mengalami serangan teroris dan menampung jutaan pengungsi. Dia menambahkan bahwa NATO diberitahu oleh otoritas Turki tentang operasi yang sedang berlangsung di Suriah Utara. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa "penting untuk menghindari tindakan yang dapat membuat lebih tidak stabil kawasan itu, meningkatkan ketegangan, dan menyebabkan lebih banyak penderitaan manusia." Dia meminta Turki untuk "bertindak dengan pengekangan" dan mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh terhadap ISIS tidak boleh membahayakan.

  – Liga Arab mengecam tindakan Turki yang melakukan invasi ke daerah timur laut Suriah. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan invasi Turki ke Suriah timur laut melanggar batas dan kedaulatan negara Suriah.

Gerakan regional lainnya 

 Kurdistan Irak – Daerah otonomi Kurdistan di Irak menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan kepada Turki untuk "menghindari inisiatif apa pun yang akan merusak kemajuan yang dibuat terhadap ISIS".

Lihat pula 

 Kurdistan

Referensi 

Turki dalam tahun 2019
Suriah