Perlawanan dalam negeri terhadap apartheid di Afrika Selatan

Perlawanan dalam negeri terhadap apartheid di Afrika Selatan dimulai dari sektor-sektor independen  yang ada di masyarakat Afrika Selatan. Gerakan ini bermula dari gerakan sosial, perlawanan tanpa kekerasan hingga perang gerilya. Aksi massa melawan Partai Nasional  yang merupakan partai yang berkuasa, lalu dipasangkan dengan tumbuhnya isolasi internasional Afrika Selatan serta sanksi ekonomi adalah instrumen yang menjadi penggerak negosiasi untuk  mengakhiri apartheid. Gerakan ini secara resmi dimulai pada tahun 1990 dan berakhir dengan pemilihan multiras pertama di bawah hak pilih universal pada tahun 1994.

Apartheid diadopsi sebagai kebijakan resmi pemerintah Afrika Selatan oleh Partai Nasional (NP). Keputusan ini mengikuti kemenangan mereka pada pemilihan umum tahun 1948. Pada awal dekade 1950an, Kongres Nasional Afrika (ANC) memulai Kampanye Bantahan sebagai bentuk perlawanan tanpa kekerasan. Protes-protes pembelotan sipil selanjutnya berfokus pada larangann jam malam, hukum izin masuk dan segregasi "apartheid picik" di fasilitas umum. Beberapa demonstrasi anti-apartheid mengakibatkan kericuhan yang menyebar di Port Elizabeth dan East London pada tahun 1952. Namun, pengrusakan properti tidak secara sengaja dilaksanakan hingga 1959. Tahun itu, kemarahan atas hukum izin masuk dan regulasi lingkungan dianggap tidak adil terhadap petani kulit hitam yang berakibat kepada pembakaran berkala yang menargetkan perkebunan tebu. Organisasi seperti  ANC, Partai Komunis Afrika Selatan dan Kongres Pan Afrikanis (PAC) masih berkutat dengan mengorganisir penyerangan siswa dan boikot kerja yang terjadi diantara tahun 1959 dan 1960 Mengikuti pembantaian Sharpeville, beberapa gerakan anti-apartheid, termasuk ANC dan PAC, memulai perubahan taktik dari non-kooperatif damai menjadi lebih keras dengan membentuk sayap perlawanan bersenjata.

Serangan massa dan demonstrasi siswa berlanjut hingga dekade 1970-an yang dimotori oleh peningkatan pemecatan ras kulit hitam sekaligus ketidakpopulerannya Perang Perbatasan Afrika Selatan. Pada dekade ini juga, sebuah gerakan asertif muncul, yaitu Black Consciousness Movement. Penindasan yang brutal pada pemberontakan Soweto pada tahun 1976 meradikalisasi generasi aktivis kulit hitam dan meningkatkan kekuatan satuan gerilya ANC, Umkhonto we Sizwe (MK) dalam jumlah yang besar. Dari tahun 1976 hingga 1987, MK telah melakukan serangan bom berantai kepada fasilitas pemerintah, jalur transportasi, pembangkit listrik dan infrastruktur sipil lainnya. Militer Afrika sering membalas mereka  dengan menyerang rumah persembunyian ANC yang ada di negara tetangga.

Partai Nasional melakukan beberapa percobaan untuk merubah sistem apartheid yang dimulai dari referendum konstitusional tahun 1983. Referendum ini mengenalkan parlemen  parlemen trikameral, yang membolehkan perwakilan ras-ras kulit berwarna dan ras India Afrika Selatan. Akan tetapi, referendum ini tetap mengabaikan hak politis terhadap ras kulit hitam di Afrika Selatan. Kontroversi yang terus berlanjut menimbulkan gelombang baru gerakan sosial anti-apartheid dan kelompok komunitas untuk menyuarakan keinginan mereka melalui barisan politik nasional, yaitu Barisan Demokrat Bersatu (UDF). Dalam waktu bersamaan, perseteruan antar faksi antara ANC, PAC dan Organisasi Masyarakat Azania (AZAPO),yang merupakan satuan militan ketiga meningkat menjadi kekerasan antar kelompok  dalam perebutan pengaruh antar tiga kelompok tersebut . Pemerintah mengambil kesempatan untuk mengumumkan keadaan darurat pada tahun 1986 dan menahan ribuan lawan politiknya tanpa melalui persidangan

Negosiasi bilateral rahasia untuk mengakhiri apartheid berlangsung ketika Partai Nasional bereaksi dengan meningkatkan tekanan eksternal dan atmosfer politik yang rusuh. Pimpinan ANC seperti Govan Mbeki dan  Walter Sisulu dibebaskan dari penjara diantara tahun 1987 sampai 1989 dan pada tahun 1990, ANC dan PAC secara resmi didaftarkan sebagai organisasi terlarang oleh Presiden F. W. de Klerk dan Nelson Mandela  yang telah keluar dari penjara. Pada tahun yang sama, MK mencapai gencatan senjata resmi dengan Pasukan Pertahanan Afrika Selatan. Hukum apartheid selanjutnya dibatalkan pada tanggal 17 Juni 1991, dan negosiasi antar partai pun berlangsung hingga pemilihan umum multiras yang diadakan pada bulan April 1994.

Kongres Nasional Afrika 
Walaupun organisasi ini terbentuk sebelum apartheid dilaksanakan, Kongres Nasional Afrika (ANC) baru menjadi gerakan utama oposisi pemerintah setelah kepemimpinannya yang moderat diambil alih oleh organisasi yang lebih radikal, yaitu Liga Pemuda (ANYCL) pada tahun 1949.  ANC dipimpin oleh Walter Sisulu, Nelson Mandela dan Oliver Tambo yang dipilih  menjadi eksekutif dari ANC pada tahun tersebut. ANCYL mengadvokasi program gerakan nasionalis kulit hitam yang dikombinasikan dengan pemikiran Anton Lembede bersamaan dengan marxisme. Mereka membawa gagasan, bahwa ras  kulit putih hanya bisa digulingkan melalui kampanye massa. Idealisme dari ANC dan ANCYL yang dinyatakan di dalam situs resmi milik mereka yang berisi tentang "Aliansi Tripartit". "Aliansi yang dibangun atas komitmen bersama terhadap tujuan revolusi demokrasi nasional  dan kebutuhan untuk menyatukan tiap lini dari masyarakat Afrika selatan yang ada di belakang tujuan ini." Hal ini membutuhkan aksi yang nyata yang bertujuan untuk mengakhiri opresi

Ketika ANYCL mengambil kendali ANC, organisasi ini pun mengadvokasikan kebijakan tantangan terbuka dan perlawanan untuk pertama kalinya. Hal ini menghasilkan Program aksi 1950-an yang dirancang pada tahun 1949 yang memberikan dasar penekanan terhadap hak orang Afrika di bawah bendera Nasionalisme Afrika. Program ini pun merancang rencana mogok kerja, boikot dan pembelotan sipil yang mengakibatkan konflik kekerasan yang sering terjadi. May Day 1950 stay-away adalah ekspresi ras kulit hitam yang terlaksana dengan kuat dan sukses.

Pada tahun 1952, Dewan Perencanaan Gabungan yang terdiri atas anggota-anggota ANC, Kongres India Afrika Selatan sekaligus Kongres orang-orang Orang-orang kulit berwarna menyetujui sebuah rencana menantang hukum yang tak adil. Mereka menyurati Perdana Menteri DF Malan dan meminta dia untuk mencabut hukum izin masuk,Undang-undang area kelompok, Undang-Undang Administrasi Bantu dan legislasi-legislasi lainnya sekaligus memperingatkan bahwa penolakan akan dibalas dengan sebuah Kampanye Bantahan . Namun, Perdana menteri menolak surat tersebut dengan alasan, bahwa seharusnya surat tersebut ditujukan kepada Departemen Urusan Pribumi serta mengancam balik akan   menangani penghinaan yang ditujukan kepadanya melalui surat ini.

Program Aksi dilaksanakan bersamaan dengan Kampanye Bantahan pada bulan  Juni 1952. Tindakan menantang hukum ini mengharapkan penangkapan massal akan menyulitkan pemerintah. Nelson Mandela memimpin kerumunan yang terdiri dari 50 lelaki yang turunke jalan pada sebuah area khusus ras kulit putih di  Johannesburg setelah jam 11 malam yang merupakan jam malam yang melarang kehadiran orang-orang ras kulit hitam. Kelompok tersebut ditangkap, tetapi tindakan mereka pun diikuti oleh seluruh masyarakat di negara tersebut. Aktivitas ini menyebar ke seluruh negara dan orang-orang ras kulit hitam pun melanggar hukum ras, seperti melewati pintu masuk " Khusus ras kulit putih". Pada puncak kampanye di bulan September 1952, ada lebih dari 2500 orang dari 24 kota berbeda yang ditahan karena melanggar beberapa hukum. Setelah 5 bulan, Kongres Afrika dan India menghentikan kampanye karena bertambahnya angka kerusuhan, mogok kerja, dan vonis hukuman yang berat kepada orang-orang yang ikut ambil bagian. Selama kampanye, hampir 8.000 ras kulit hitam dan orang India yang ditahan. Pada waktu yang sama, keanggotaan ANC meningkat dari 7.000 menjadi 100.000 orang dan jumlah subdivisi meningkat dari 14 pada awal kampanye menjadi 87 sampai kampanye berakhir. Ada pergantian kepemempinan di mana sebelum kampanye berakhir, Albert Luthuli dipilih sebagai presiden baru ANC .

Pada akhir kampanye, pemerintah pun terpaksa melonggarkan legislasi apartheidnya. Namun, setelah semuanya mereda, pemerintah pun membalas kampanye tersebut dengan tangan besi dengan menggunakan beberapa tindakan hukum, yaitu Undang-Undang Organisasi Terlarang, Undang-Undang Pemberantasan  Komunisme, Undang-Undang Keamanan Publik, Undang-Undang Prosedur Kriminal. Amendemen Undang-Undang Hukum Kriminal Nomor  menyatakan " Tiap Orang dengan cara apapun menyarankan, menghasut, memerintahkan, membantu, atau mengajak orang lain..... atau menggunakan bahasa yang diperkirakan akan menyebabkan orang lain melakukan tindak kejahatan dengan cara protes melain hukum... akan dinyatakan bersalah atas tindak kejahatan". Pada Bulan Desember 1952, Nelson Mandela, Walter Sisulu and 18 orang lainnya diadili dibawah  Undang-Undang Pemberantasan Komunisme karena memimpin Kampanye Bantahan. Mereka pun menerima 9 bulan hukuman penjara yang ditunda selama dua tahun. Pemerintah juga mengetatkan regulasi tentang pembedaan fasilitas. Orang-orang yang protes berargumen ke pengadilan bahwa fasilitas yang berbeda untuk ras yang berbeda harusnya dalam standar yang sama. Undang-Undang pembedaan fasilitas pun menghapus tampilan  luar dari sekedar pembedaan; Undang-Undang ini memberikan pemilik fasilitas umum hak untuk melarang orang-orang masuk atas dasar warna kulit atau ras dan membuatnya normal secara hukum ketika mereka diperlakukan tidak adil. Semua aktivitas Walter Sisulu, Nelson Mandela, Albert Luthuli dan  tokoh penting ANC lainnya, sekaligus kepala serikat dagang dibatasi di bawah Undang-Undang Pemberantasan  Komunisme. Larangan ini bermaksud, bahwa para pimpinan sekarang dibatasi aktvitasnya hanya di dalam rumahnya dan wilayah sekitar serta dilarang untuk menghadiri perkumpulan di tempat umum. Sementara itu di dunia Internasional, India meminta bahwa apartheid untuk ditantang oleh PBB  mengikuti peresmian Komisi  PBB untuk apartheid.

Walaupun dibawa pembatasan yang terus meningkat, pergerakan ini  masih mampu melawan instrumen negara yang bersifat menindas. Seiiring hal tersebut, kolaborasi antar  ANC dan NIC pun terus meningkat dan menguat melalui Kampanye Bantahan. Dukungan untuk ANC dan usaha kerasnya pun terus meningkat. Pada tanggal 15 Agustus 1953 di Konferensi Tanjung ANC di Cradock, Professor Z. K. Matthews  mengusulkan konvensi nasional masyarakat untuk mempelajari masalah nasional dengan dasar inklusivitas untuk semua dan garis besar manifesto tentang fasilitas. Pada bulan Maret 1954, ANC, Kongres India Afrika Selatan (SAIC), Kongres Orang Orang-orang berkulit berwarna, Kongres Demokrat Afrika Selatan (SACOD) dan Kongres Serikat Dagang Afrika Selatan (SACTU) dipertemukan dan membangun Dewan Aksi Nasional untuk Kongres Rakyat. Delegat diambil dari tiap organisasi dan organisator untuk tingkat nasional pun ditentukan. Kampanye tersebut dipublikasikan untuk merancang piagam kebebasan dengan mengajak 10.000 relawan untuk mengumpulkan pandangan masyarakat di seluruh negeri dan organisasi Kongres Rakyat. Permintaan-permintaan ini didokumentasi dan dikirim ke pada panitia lokal Dewan Aksi Nasional sebagai persiapan perancangan piagam.

Kongres Rakyat diadakan dari tanggal 25 sampai 26 Juni 1955 di kota Kliptown, selatan dari kota Johannesburg. Dalam pengawasan ketat polisi, 3.000 delegat berkumpul untuk merevisi dan menerima Piagam Kebebasan yang telah diresmikan oleh Eksekutif Nasional ANC pada puncak Kongres. Di antara organisasi yang hadir ialah Kongres India dan ANC. Piagam Kebebasan menyuarakan visi untuk Afrika Selatan yang secara radikal berbeda dibandingkan dengan kebijakan partisi apartheid yang menekankan, bahwa Afrika Selatan menjadi lingkungan masyarakat yang adil dan tidak rasis. Piagam ini meminta pemilihan yang demokratis dengan sistem satu-orang-satu-suara di dalam satu negara kesatuan serta menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan setara dihadapan hukum. Dalam piagam ini juga tertera bahwa tanah harus " Dibagikan bagi mereka yang mengusahakannya"  dan masyarakat untuk "saling berbagi harta milik negara". Pernyataan ini sering diinterpretasi sebagai permintaan untuk nasionalisasi sosialis. Para delegat kongres telah menyetujui hampir semua bagian dari piagam tersebut, ketika polisi mengumumkan bahwa, mereka semua dicurigai atas perbuatan pengkhianatan dan mencatat nama serta alamat semua yang hadir.

Pada tahun 1956,  Federasi Wanita Afrika Selatan didirikan dan dipimpin oleh Lilian Ngoyi , Helen Joseph dan  Amina cachalia. Pada tanggal 9 Agustus pada tahun yang sama, para wanita pun berbaris di depan Gedung Persatuan di kota Pretoria sebagai bentuk protes melawan hukum izin masuk. Pada pagi hari di tanggal 5 Desember 1956, polisi menahan 156 anggota aliansi kongres yang terdiri dari 104 orang Afrika, 23 ras kulit putih, 21 orang India dan 8 orang orang-orang kulit berwarna yang dituduh atas kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi dan perencanaan makar untuk menggantikannya dengan pemerintahan komunis. Tuduhan ini didasarkan pada pernyataan dan pidato yang dilontarkan pada Kampanye Bantahan dan Kongres Rakyat. Piagam kebebasan dijadikan sebagai bukti niat Aliansi komunisme dan konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan. Negara berpegang teguh pada bukti Profesor Arthur Murray yang merupakan tokoh yang dapat dipercaya untuk Marxisme dan komunisme. Buktinya ialah naskah penuh dengan istilah komunis seperti "Kamerad" dan "proletariat" yang sering ditemukan di dalam tulisan Vladimir Lenin dan Josef Stalin. Setengah waktu berjalan dari proses pengadilan, tuduhan terhadap 61 orang tersebut ditarik dan 5 tahun setelah penangkapannya, 30 sisanya dibebaskan pengadilan karena negara gagal memenangkan kasus mereka.

Perlawanan bawah tanah pada dekade 1960-an

Pembantaian Sharpeville 
Pada tahun 1958, kelompok ANC yang kecewa memisahkan diri dari ANC dan membentuk  Kongres Pan Afrikanis dari Azania (PAC) pada tahun 1959. Agenda pertama ANC ialah demonstrasi berantai tingkat nasional melawan hukum izin masuk. PAC mengajak ras kulit hitam berdemonstrasi melawan hukum izin masuk pada tangggal 21 Maret 1960. Salah satu demonstrasi massa yang diorganisir PAC dilaksanakan di kota Sharpeville, sebuah perkotaan yang berada di dekat Vereeniging. Estimasi jumlah kerumunan sekitar 3,000 hingga 20,000. Kerumunan berkumpul di kantor polisi Sharpeville sambil menyanyi dan menyerahkan diri untuk ditangkap karena tidak membawa buku izin masuk. Kelompok polisi yang berjumlah 300 orang panik dan menembaki demonstran setelah kerumunan menghancurkan pagar yang mengelilingi kantor polisi. Mereka membunuh 69 korban dan 186 korban luka serius. Semua korban adalah ras kulit hitam dan sebagian besar dari mereka tertembak dari belakang. Banyak saksi menyatakan bahwa kerumunan melakukan demonstrasi tanpa kekerasan. Namun, kepala polisi yang bertanggung jawab saat itu, Colonel J. Pienaar mengatakan " Gerombolan pribumi mengelilingi kantor polisi. Mobilku dilempar batu. Jika mereka melakukan hal tersebut, mereka harus dapat ganjarannya dengan cara yang keras". Peristiwa tersebut diberi nama Pembantaian Sharpeville . Setelah kejadian tersebut, pemerintah melarang organisasi ANC dan PAC.

Permulaan Kampanye Gerilya 
Pembantaian Sharpeville mempunyai efek dalam mempengaruhi beberapa gerakan anti-apartheid untuk percaya, bahwa  pembangkangan sipil tanpa kekerasan sendirian tidak akan efektif mendorong  pemerintah Partai Nasional untuk melakukan reformasi. Gelombang revolusi bersenjata yang bangkit di beberapa negara berkembang dan daerah koloni Eropa selama awal dekade 1960an mempunyai efek untuk mendorong para pemimpin  ANC dan PAC, bahwa  pembangkangan sipil tanpa kekerasan harus diperkuat dengan tindakan pemberontakan dan sabotase. Nelson Mandela dan Walter Sisulu merupakan tokoh sangat berpengaruh dalam menyakinkan eksekutif ANC untuk  menggunakan perlawanan bersenjata. Mandela pertama kali mengadvokasi pilihan ini pada masa Kampanye Bantahan  pada tahun 1952 tetapi proposalnya ditolak kolega aktivisnya karena dinilai terlalu radikal. Walaupun begitu, kesuksesan revolusi perlawanan yang terjadi terus menerus di Kuba, Indochina Prancis, Aljazair Prancis mempengaruhi para eksekutif ANC untuk  menjadi lebih terbuka dengan saran Mandela dan Sisulu, bahwa saat itu merupakan waktu yang tepat untuk perlawanan bersenjata terjadi.

Dari tahun 1961 hingga 1963 , Afrika selatan dipersiapkan untuk revolusi bersenjata. Jaringan hierarki ANC yang terselubung diciptakan untuk operasi bawah tanah dengan bantuan militer yang diminta dari Uni Soviet dan negara di benua Afrika yang bersimpati. Sebuah kamp pelatihan gerilya didirikan di kota Tanganyika. Pada bulan Juni 1961, Umkhonto we Sizwe (MK) dipilih oleh  ANC untuk mengordinasi ativitas militan bawah tanah yang terjadi di seluruh Afrika Selatan. Pada akhir tahun 1962, ANC menetapkan keyang terdiri dari Mandela,Sisulu, Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, and tokoh aktivis  Partai Komunis Afrika Selatan  (SACP), yaitu Joe Slovo. Slovo dan SACP  sangat berpengaruh dalam menyokong MK dan mengembangkan taktik perang gerilya, menyulut pemberontakan, dan sabotase perkotaan Anggota Kulit putih dari SACP seperti Jack Hodgson, rekrutan MK .  SACP juga mampu menepati janjinya untuk mendapatkan bantuan militer dari Uni Soviet untuk pasukan gerilya yang baru dibentuk sekaligus membeli Kebun Liliesleaf di kota  Rivonia yang ada diluar kota sebagai markas utama MK

Catatan Kaki

Referensi 

Politik Afrika Selatan
Afrika Selatan
Rasisme
Pemberontakan