Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, disebut juga Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan untuk menentukan pemangku jabatan presiden dan wakil presiden masa bakti 2024–2029 dan akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Pemilihan ini menjadi kontestasi politik untuk memilih presiden baru menggantikan Joko Widodo yang purna tugas dari jabatannya setelah menjabat dua periode sebagai presiden dan tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan konstitusi.

Pemilihan umum ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di seluruh Indonesia. Sementara pemilihan umum kepala daerah baru akan dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024.

Latar belakang 
Sejak 2014, pemilihan presiden didominasi oleh dua kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung oleh partai-partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mayoritasnya didukung oleh oposisi. Mengulangi kemenangan yang sama, Jokowi yang merupakan rival Prabowo pada 2014 dan 2019 kembali memenangkan pemilu presiden dengan meraih 55,5% suara. Namun, berbeda dengan Pemilu Presiden 2004 dan 2009 yang diikuti oleh lebih dari dua kandidat. Pada 2004, pemilihan presiden diikuti lima kandidat di putaran pertama dengan berbagai latar belakang, di antaranya militer, sipil, ulama hingga mantan presiden dan mantan wakil presiden. Sedangkan di 2009, pemilihan presiden diikuti oleh tiga kandidat yang salah satunya adalah calon petahana Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Secara konstitusi yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Presiden petahana Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan presiden pada 2024. Oleh karenanya, Indonesia mengadakan pemilihan umum secara serentak untuk memilih eksekutif dan legislatif untuk masa bakti 2024–2029. Pemilihan presiden selayaknya digelar sebelum transisi kepemimpinan negara pada 20 Oktober 2024. 

Pada pilpres sebelumnya, Joko Widodo terpilih kembali menduduki jabatan yang sama bersama dengan Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya. Kandidat lainnya, Prabowo Subianto oleh Joko Widodo diberi mandat sebagai Menteri Pertahanan pasca rekonsiliasi pada Juli 2019. Pertemuan tersebut mengakhiri perseturuan politik antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden, sehingga terjadi dinamika politik dengan bergabungnya Gerindra dan PAN ke Koalisi Indonesia Maju. Ketika perombakan kabinet pada 2020, wakil Prabowo saat pilpres, Sandiaga Uno menyusulnya di kabinet sebagai menteri yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pelaksanaan 
Masa Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan dua putaran apabila pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara dengan sedikitnya 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dua putaran hanya pernah terjadi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004.

Bakal calon

Kandidat dari Koalisi Indonesia Maju 

Prabowo Subianto dicalonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai calon presiden pada 12 Agustus 2023. Disusul dua partai anggota KIB dan partai-partai nonparlemen yang menjadi cikal bakal Koalisi Indonesia Maju setelah bubarnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Pada 22 Oktober 2023, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden. Ia baru berusia 36 tahun dan baru bisa maju setelah turun putusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023 yang membolehkan calon presiden atau wakil presiden berusia di bawah 40 tahun jika pernah atau sedang menjabat gubernur/bupati/wali kota.

Kandidat dari Koalisi Perubahan 

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014–2016) Anies Baswedan pertama dicalonkan sebagai presiden oleh Partai NasDem. Dia diusung oleh Koalisi Perubahan, yang berisi Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Demokrat lalu hengkang dan mendukung Prabowo Subianto seiring dengan masuknya Partai Kebangkitan Bangsa dari Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo. Masuknya PKB diiringi dengan kesepakatan untuk memasangkan Anies bersama ketua umum mereka, Wakil Ketua DPR RI yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua MPR RI (2018–2019) dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009–2014) Muhaimin Iskandar.

Kandidat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Purna tugasnya Joko Widodo sebagai presiden petahana pada 2024 membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencari calon presiden penggantinya. Gubernur Jawa Tengah yang juga mantan anggota DPR RI (2004–2013) Ganjar Pranowo lalu dicalonkan sebagai presiden oleh PDI-P. Pencalonannya turut didukung oleh PPP, Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Pada 18 Oktober 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga mantan anggota DPR RI (2004–2008) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (2008–2013) Mahfud MD diumumkan sebagai calon wakil presiden untuk Ganjar.

Partai pengusul calon presiden 

Pemilihan presiden menjadi tahap penting dalam sistem politik Indonesia yang melibatkan partai politik nasional dengan perwakilan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusung satu pasangan calon. Hanya PDI-P yang dapat mengusulkan sepasang kandidat tanpa berkoalisi dengan partai lain, mengingat partai ini memenuhi syarat ambang batas presiden dengan minimal 115 kursi pada pemilu legislatif terdahulu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang menerangkan bahwa sepasang kandidat diusulkan oleh satu partai maupun sekelompok partai yang memperoleh sedikitnya 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau sedikitnya 25% suara nasional pada pemilihan umum sebelumnya.

Beberapa partai politik nonparlemen, baik partai peserta pemilu sebelumnya maupun partai baru pasca 2019, diposisikan sebagai partai pendukung bagi calon presiden pilihan masing-masing partai. Misalnya saja Perindo yang mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Partai tersebut menjadi partai pendukung bagi Ganjar karena tidak memiliki representatif di parlemen. Akan tetapi, suara nasional yang diperoleh Perindo turut mendorong pencalonan Ganjar meski tidak terlalu berpengaruh. Selain itu, Partai Gelora, partai baru yang diasaskan pada 2019 lalu, memberi dukungan kepada Prabowo Subianto. Meski sebelumnya belum pernah mengikuti pemilihan umum, akan tetapi Gelora tetap dicatat sebagai partai pendukung.

Politik dan dinamikanya 
Dalam menyiapkan pencapresan pada pemilihan presiden, beberapa partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju, yaitu Golkar, PAN, dan PPP, menginisiasi koalisi baru yang mereka namai Koalisi Indonesia Bersatu. Ini menjadi koalisi pertama yang dibentuk menjelang Pilpres 2024. Hampir setahun berselang, PPP mengumumkan pencapresannya terhadap Ganjar Pranowo, lebih dahulu dibanding dua rekan partai lainnya dalam koalisi. PPP menjajaki kerja sama politik dengan PDI-P.

Lalu disusul oleh PKB dan PKS yang sepakat membentuk Koalisi Semut Merah. Namun, terjadi dinamika politik ketika PKB bersama dengan Partai Gerindra membuat piagam politik berupa Piagam Sentul dan sepakat membentuk sekretariat bersama dengan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Agustus 2022. Sekretariat Bersama Gerindra-PKB inilah yang menjadi cikal bakal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). KKIR bertransformasi menjadi Koalisi Indonesia Maju setelah bergabungnya dua partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar dan PAN, serta PBB yang notabene merupakan partai nonparlemen. Sejak saat itu, PKB mengklaim bahwa KKIR telah bubar secara de facto.

Pada akhir Agustus 2023, Partai NasDem yang sebelumnya telah berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS mendeklarasikan kesepakatan politik dengan PKB dan menjadikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan, calon presiden dari KP. Akibatnya, Demokrat menyatakan keluar dari koalisi dan menarik kembali dukungannya terhadap Anies.

Pencapresan 

Pada awal Januari 2020, dimunculkan nama-nama bakal calon presiden melalui jajak pendapat. Beberapa nama baru seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil hingga Erick Thohir turut meramaikan bursa pencalonan presiden. Prabowo yang dikenal membawa kebijakan populisme dalam kampanyenya pada 2019 lalu ikut diperhitungkan untuk maju kembali pada pemilihan presiden 2024. Pada akhirnya, ia diumumkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra dan PKB turut mengusungnya melalui Piagam Sentul. Dengan demikian, ini menjadi keempat kalinya Prabowo maju dalam pemilihan presiden sejak dirinya menjadi calon wakil presiden dari Megawati Soekarnoputri pada 2009.

Secara potensial, Partai NasDem melalui rapat kerja nasional merekomendasikan tiga bakal calon presiden pada 2024, di antaranya Anies Baswedan sebagai Gubernur petahana DKI Jakarta ketika itu, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat Gubernur Jawa Tengah. Sebelumnya, terdapat beberapa nama bakal calon presiden yang diajukan oleh setiap pimpinan wilayah di tingkat provinsi, termasuk Erick Thohir dan Dudung Abdurachman. Kemudian dimusyawarahkan dan muncullah tiga nama bakal calon presiden tersebut. Anies yang juga penggagas Nasional Demokrat pada 2010 dipilih oleh NasDem untuk menjadi calon presiden pada Oktober 2022. NasDem menjadi partai pertama yang menominasikan Anies Baswedan sebagai kandidat presiden. Ia juga sebelumnya telah menyatakan akan maju dalam pemilihan presiden 2024. Usai ditetapkan NasDem menjadi bakal calon presiden, ia diberi kewenangan dalam menentukan pendampingnya sendiri.

Memasuki awal tahun 2023, Partai Demokrat melalui keputusannya memilih memajukan Anies Baswedan untuk menjadi capres. Selain itu, Demokrat juga menominasikan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pendampingnya. PKS yang digadang-gadang akan mengusung Anies pun juga mengusulkan kadernya, Ahmad Heryawan sebagai cawapres. PKS sendiri akan menerima Agus apabila dia dipilih Anies untuk menjadi cawapres. Di saat yang bersamaan, muncul spekulasi apabila Agus tidak dipilih sebagai pendamping Anies, maka Koalisi Perubahan tidak akan terbentuk yang disebabkan batalnya Demokrat untuk menjalin kesepakatan koalisi.

Pada akhirnya, PKS pada Februari 2023 mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Nama Anies ditetapkan berdasarkan keputusan majelis syura PKS. Meski terdapat tambahan dukungan, akan tetapi ia belum memenuhi syarat untuk maju sebagai calon presiden. Akhirnya, Partai Demokrat menetapkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden, sehingga dia dapat maju dalam kontestasi politik ini setelah perolehan kursi dan suara dari partai pengusungnya memenuhi syarat ambang batas presiden. Oleh karenanya, diasaskanlah KP yang merupakan gabungan antara partai propemerintah dengan oposisi untuk mengusung dan mendukung pencapresan Anies. Terdahulu, Partai Ummat, partai bentukan pendiri PAN Amien Rais, di bulan yang sama juga menyatakan dukungan terhadap Anies. Namun, jika Anies batal maju dalam kontestasi pilpres, maka Partai Ummat akan menjadikan Prabowo sebagai capresnya.

Menyusul kandidat lainnya, Ganjar akhirnya diusulkan oleh partainya, PDI-P, untuk diberi mandat maju pada pencalonan presiden pada April 2023. Namanya diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati. Sebelumnya, muncul isu pencalonan Puan Maharani dari PDI-P untuk dipasangkan dengan Prabowo sebagai calon wakil presiden. Puan akhirnya dicalonkan partai untuk menjadi calon legislatif DPR RI. Efek pencapresan Ganjar oleh PDI-P, Hanura yang merupakan partai nonparlemen turut mendukungnya sebagai calon presiden. Beberapa hari setelahnya disusul oleh PPP yang juga mengusung Ganjar, sehingga memunculkan kerja sama politik antara PDI-P dengan PPP. Tak hanya pada pilpres, kedua partai tersebut juga menjalin kerja sama di pemilihan legislatif. Jauh sebelum PDI-P mengusung Ganjar, PSI lebih dahulu menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Yenny Wahid, putri mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, sebagai cawapresnya. Hal itu disampaikan bersamaan dengan NasDem yang mengusung Anies. Belakangan, PSI membatalkan dukungan kepada Ganjar usai diputuskan melalui kongresnya. Dalam trennya, politikus PDI-P, Said Abdullah sempat mengusulkan nama Anies sebagai salah satu bakal pendamping Ganjar.

Partai lainnya, yakni Partai Buruh juga merumuskan nama-nama bakal calon presiden, di antaranya Ganjar, Anies, Najwa Shihab, dan pemimpin partainya, Said Iqbal. Tidak hanya capres, Partai Buruh juga memperkenalkan nama-nama bakal cawapres yang akan didukungnya, termasuk Najwa dan Said. Selain itu, Arsjad Rasjid dan Menkopolhukam Mahfud MD juga termasuk bakal cawapres dari Partai Buruh. Dari sekian nama yang ada, Ganjar menduduki urutan pertama pilihan bakal capres yang didukung dari perwakilan provinsi. Nama Prabowo belakangan masuk dalam bursa pencalonan presiden dari Partai Buruh. Dalam prosesnya, Partai Buruh menyisihkan nama Anies dari bursa pencalonan, sehingga yang muncul tersisa dua nama untuk didukung, yakni Ganjar dan Prabowo.

PBB, partai Islamisme yang identik dengan reformasi, sebelumnya sempat menjadikan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Setelahnya, muncul kandidat baru yang diusulkan PBB, yaitu Puan Maharani sebagai capres dan Yusril sebagai cawapresnya. Pada akhirnya, PBB memutuskan untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres pada Juli 2023. Hal yang sama juga terjadi pada Partai Gelora yang mengusung pimpinan partainya, yakni Anis Matta sebagai bakal calon presiden dan Fahri Hamzah sebagai bakal calon wakil presiden. Kandidat ini sulit diwujudkan mengingat ambang batas presiden minimal 20% kursi parlemen bagi partai politik maupun koalisi untuk mengusung calonnya sendiri. Gelora akhirnya menjatuhkan dukungannya kepada Prabowo.

Setelah pembentukan Koalisi Indonesia Maju pada akhir Agustus 2023, PKB memutuskan untuk keluar dari koalisi dan menyepakati kerja sama politik dengan Partai NasDem. Melalui kesepakatan politik inilah Anies dideklarasikan bersama dengan Muhaimin Iskandar maju dalam pemilihan presiden di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Dengan demikian, Anies Baswedan menjadi capres pertama mendeklarasikan cawapresnya. Demokrat sebagai salah satu inisiator Koalisi Perubahan menolak hadirnya PKB di koalisi untuk mengusung Muhaimin sebagai cawapres. Mereka mengklaim bahwa Anies terlebih dahulu menjanjikan Agus Harmurti Yudhoyono untuk menjadi pendampingnya pada kontestasi pilpres. Konflik berlanjut hingga kader-kader di berbagai wilayah yang menurunkan papan reklame bergambar ketua umum Agus berdampingan dengan Anies. Efeknya, Demokrat menarik diri dari koalisi dan tidak lagi mendukung pencalonan Anies.

Partai Demokrat yang mengakhiri dukungan atas Anies setelahnya melakukan penjajakan koalisi. Demokrat membuka peluang untuk memberi dukungan kepada Prabowo maupun Ganjar. Kiprahnya dalam pemilihan umum menunjukkan bahwa Demokrat pernah mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden di dua pemilihan presiden sebelumnya dan mendukung Ganjar sebagai calon Gubernur Jawa Tengah pada 2018. Pada 18 September 2023, melalui pertemuan pimpinan partai politik peserta Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, Bogor, Demokrat memutuskan bergabung dengan koalisi dan memberi mandat dukungan atas Prabowo. Setelah memberi dukungan capres, Demokrat mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden dari partai tersebut. Sikap politik ini mengakhiri netralitas Demokrat dalam pencalonan presiden pasca Anies.

Dinamika politik 
Dinamika politik dalam pemilu presiden sangat kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Munculnya dinamika politik tentu didasari atas perubahan sikap dan keputusan partai politik pengusul maupun pendukung dalam menentukan arah dukungan. Dengan adanya popularitas, maka hal itu mendorong sikap partai atas pertimbangan yang rasional dalam memberi dukungan pada calon presiden. Selain itu, pandangan ideologis dapat memberi pengaruh bagi partai terkait keselarasan gagasan partainya dengan gagasan calon presiden. Misalnya Partai NasDem yang mengusung gagasan perubahan atau transformasi terhadap tatanan negara, sehingga partai tersebut mengusung calon presiden dengan pandangan yang sama secara ideologis. Berikut merupakan dinamika pencalonan presiden oleh partai politik pengusul dan pendukung.

Garis waktu 
Daftar rencana jadwal pemilihan umum sebagai berikut:

Lihat pula 
 Pilihan raya umum Malaysia 2022
 Pemilihan umum India 2024
 Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2024
 Hasil survei pemilihan umum Presiden Indonesia 2024

Referensi

Pranala luar 

Politik Indonesia
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024