Ekonomi Britania Raya

Ekonomi Britania Raya dapat dikategorikan sebagai perekonomian yang maju dan berorientasi pasar. Britania Raya merupakan negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) nominal, terbesar kesembilan berdasarkan PDB keseimbangan kemampuan berbelanja (KKB), dan urutan ke-22 berdasarkan PDB per kapita, menyumbang 3,5% dari PDB dunia.

Pada tahun 2016, Britania Raya merupakan negara pengekspor terbesar kesepuluh di dunia dan negara pengimpor terbesar kelima. Britania Raya juga merupakan negara penerima investasi asing langsung terbesar kedua, dan pemberi investasi asing langsung terbesar ketiga. Britania Raya merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang paling terglobalisasi. Perekonomian Britania Raya terdiri dari Perekonomian Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara.

Sektor jasa mendominasi perekonomian Britania Raya dengan menyumbang sekitar 80% dari PDB; industri jasa keuangan merupakan industri yang paling penting bagi Britania Raya, dan London adalah pusat keuangan terbesar di dunia. Industri dirgantara Britania Raya adalah industri dirgantara nasional terbesar kedua di dunia. Industri farmasi Britania Raya yang merupakan terbesar kesepuluh di dunia memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Dari 500 perusahaan terbesar di dunia, sebanyak 26 di antaranya bermarkas di Britania Raya. Perekonomian negara didorong oleh produksi minyak dan gas Laut Utara; cadangan minyak yang dimiliki diperkirakan sebesar 2,8 miliar barel pada tahun 2016, walau Britania Raya telah menjadi negara pengimpor minyak sejak 2005. Terdapat perbedaan yang signifikan antarwilayah dalam hal pendapatan, Inggris Tenggara dan Skotlandia Timur Laut memiliki pendapatan per kapita terbesar di Britania Raya. Ukuran dari Ekonomi London membuat London menjadi kota terbesar di Eropa berdasarkan PDB.

Pada abad ke-18, Britania Raya merupakan negara pertama yang melakukan Industrialisasi, dan selama abad ke-19 memegang peranan utama dalam perekonomian dunia, dengan menyumbang 9,1% dari PDB dunia pada tahun 1870. Revolusi Industri Kedua juga terjadi secara cepat di Amerika Serikat dan Kekaisaran Jerman; hal ini menjadi tantangan bagi perekonomian Britania Raya. Biaya yang dikeluarkan selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II semakin memperlemah posisi Britania Raya terhadap perekonomian dunia. Namun pada abad ke-21, Britania Raya tetap memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi dunia.

Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian diwakilkan oleh HM Treasury yang dipimpin oleh Menteri Keuangan (Chancellor of the Exchequer) dan Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri. Sejak 1979, manajemen ekonomi Britania Raya menganut prinsip laissez-faire. Bank of England merupakan bank sentral Britania Raya dan sejak 1997 Komite Kebijakan Moneter bertanggung jawab untuk menetapkan suku bunga, pelonggaran kuantitatif, dan forward guidance.

Mata uang Britania Raya adalah pound sterling, yang merupakan mata uang cadangan terbesar keempat di dunia setelah Dolar Amerika Serikat, Euro dan Yen.

Britania Raya adalah anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa, Uni Eropa (saat ini sedang menegosiasikan untuk keluar), G7, G20, Dana Moneter Internasional, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Investasi Infrastruktur Asia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mata uang 

London merupakan pusat perdagangan valuta asing dunia dengan pangsa pasar global mendekati 41% pada tahun 2013.

Mata uang Britania Raya adalah pound sterling, yang dilambangkan dengan simbol "£'. Bank of England adalah bank sentral Britania Raya yang bertanggungjawab untuk menerbitkan uang. Bank di Skotlandia dan Irlandia utara tetap memiliki hak untuk menerbitkan uang dengan pengawasan dari Bank of England. Pound sterling juga digunakan sebagai mata uang cadangan oleh berbagai pemerintah dan institusi lainnya. Penggunaan pound sterling sebagai mata uang cadangan menempati posisi ketiga di seluruh dunia setelah dolar AS dan euro.

Britania Raya memilih untuk tidak menggunakan euro sebagai mata uang. Pemerintahan Tony Blair berjanji untuk mengadakan referendum untuk memutuskan penggunaan euro sebagai mata uang setelah beberapa syarat telah terpenuhi. Belakangan ini, terdapat perdebatan apakah Britania Raya harus mengadopsi euro sebagai mata uang atau tidak. Pada tahun 2007, Perdana Menteri Gordon Brown berjanji untuk mengadakan referendum berdasarkan persyaratan yang ia buat ketika masih menjadi Menteri Keuangan di era Tony Blair. Ketika menilai dari persyaratan tersebut, Gordon Brown memutuskan bahwa Britania Raya belum saatnya untuk mengadopsi euro dalam waktu mendatang, dengan menyatakan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk Britania Raya dan untuk Eropa. Ia menyatakan bahwa fluktuasi harga rumah menjadi penghalang bagi Britania Raya untuk segera mengadopsi euro. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Britania menolak untuk mengadopsi euro dalam waktu mendatang, dan sikap ini semakin menguat dalam beberapa tahun ini. Pada tahun 2005, lebih dari setengah (55%) warga Britania Raya menolak untuk mengadopsi euro sebagai mata uang, sementara 30% mendukung. Kemungkinan untuk mengadopsi euro tidak lagi menjadi isu sejak hasil referendum yang menyatakan untuk keluar dari Uni Eropa.

Nilai tukar 
Berikut merupakan rata-rata nilai tukar setiap tahun, dalam USD (dolar AS) dan EUR (euro) per GBP; dan sebaliknya: GBP per USD dan EUR. ( XEU sebelum 1999). Hasil rata-rata tersebut tidak dapat menggambarkan fluktuasi nilai tukar dalam satu tahun. Koefisien variasi menunjukkan seberapa besar fluktuasi di setiap tahunnya. Perhatikan dampak dari Rabu Hitam di akhir 1992 dengan membandingkan rata-rata tahun 1992 dan 1993.

Ekonomi per wilayah 

Kekuatan perekonomian Britania Raya bervariasi antarnegara dan antarwilayah. Pengecualian wilayah pertambangan minyak dan gas Laut Utara (yang diklasifikasikan dalam statistik resmi sebagai extra-regio), Inggris memiliki Nilai Tambah Bruto (NTB) tertinggi dan Wales memiliki NTB terendah.

Dalam Inggris, wilayah dengan NTB per kapita tertinggi adalah London. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan NTB per kapita untuk sembilan region di Inggris.

Dua dari 10 wilayah terkaya di Uni Eropa berada di Britania Raya. London Dalam menempati peringkat pertama dengan PDB per kapita €65.138, dan Thames Valley (Berkshire, Buckinghamshire dan Oxfordshire) di peringkat ketujuh dengan PDB per kapita €37.379. Edinburgh juga merupakan salah satu pusat keuangan terbesar di Eropa.

Di sisi lain, Cornwall memiliki NTB per kapita terendah di Inggris, dan menerima Pendanaan Konvergensi Uni Eropa sejak 2000.

Merger dan akuisisi 

Sejak 1985, terdapat 103.430 kesepakatan yang melibatkan perusahaan yang berbasis di Britania Raya. Terdapat tiga masa dengan aktivitas M&A yang meningkat drastis (2000, 2007 dan 2017; lihat grafik "M&A di Britania Raya "). Namun, tahun 1999 merupakan tahun dengan nilai kesepakatan kumulatif yang paling tinggi (490 miliar GBP, sekitar 50% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017). Industri keuangan dan energi mendominasi nilai merger dan akuisisi dari 2000 hingga 2018 (keduanya sekitar 15%).

Berikut merupakan daftar 10 kesepakatan dengan nilai tertinggi yang melibatkan perusahaan Britania Raya. Kesepakatan antara Vodafone - Mannesmann merupakan kesepakatan terbesar sepanjang sejarah di dunia.

 Dalam banyak kasus, negara pengakuisisi dan target memiliki pemegang saham yang tersebar di seluruh dunia, tidak hanya di negara yang disebut.

Keanggotaan Uni Eropa 
Proporsi ekspor Britania Raya ke Uni Eropa menurun dari 54% menjadi 47% dalam dasawarsa terakhir. Namun, nilai total ekspor meningkat dalam periode yang sama dari £130 miliar (€160 miliar) menjadi £240 miliar (€275 miliar).

Pada Juni 2016, Britania Raya memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa dalam referendum nasional mengenai keanggotaan Uni Eropa. Setelah Pasal 50 dari Perjanjian Lisbon digunakan, Britania Raya menetapkan tanggal untuk keluar pada 29 Maret 2019. Namun, tanggal untuk keluar diundur hingga 12 April 2019 dan kemudian diundur lagi hingga 31 October 2019. Masa depan hubungan Britania Raya dan Uni Eropa masih dalam negosiasi, walau masih terdapat usaha untuk mencegah Britania Raya keluar dari Kawasan Ekonomi Eropa.

Kemiskinan 

Britania Raya merupakan negara maju dengan infrastruktur kesejahteraan sosial yang baik, sehingga pembahasan mengenai kemiskinan menggunakan batas kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Menurut OECD, Britania Raya berada di paruh bawah dari negara maju untuk tingkat kemiskinan. Lebih baik jika dibandingkan dengan Italia dan Amerika Serikat, tetapi lebih buruk jika dibandingkan dengan Prancis, Austria, Hungaria, Slowakia dan Negara Nordik. Perhitungan dari Eurostat menunjukkan bahwa angka warga Britania yang mendekati garis kemiskinan sebesar 15,9% di 2014, turun dari 17,1% di 2010 dan 19% di 2005.
Kemiskinan ditemui di Britania Raya yang menerapkan prinsip negara kesejahteraan.  Terdapat protes terhadap perubahan kebijakan kesejahteraan dengan menerapkan Universal Credit.  Tujuan pemerintah menerapkan Universal Credit adalah untuk menyederhanakan kebijakan kesejahteraan yang sekarang.  Warga berunjuk rasa menentang hal tersebut, termasuk warga difabel turut serta dalam unjuk rasa tersebut.

Garis kemiskinan di Britania Raya umumnya ditetapkan dengan warga yang mendapat 60% dari median pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2007–2008, hasil perhitungan menunjukkan garis kemiskinan sebesar £115 per minggu untuk dewasa lajang tanpa tanggungan anak; £199 per minggu untuk pasangan tanpa tanggungan anak; £195 per minggu untuk duda/janda dengan 2 anak di bawah 14 tahun; dan £279 per week untuk pasangan dengan dua anak di bawah 14 tahun. Pada tahun 2007–2008, 13,5 juta orang, atau 22% dari populasi, hidup di bawah garis kemiskinan. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan hampir semua negara anggota Uni Eropa. Pada tahun yang sama, 4 juta anak-anak, 31% dari keseluruhan, hidup dalam keluarga di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini menunjukkan penurunan dari tahun 1998–1999 yang sebesar 400.000 anak.

Data 
Tabel berikut menunjukkan indikator ekonomi utama dari tahun 1980 hingga 2017. Laju inflasi diukur berdasarkan indeks harga konsumen.

Catatan

Referensi

Pranala luar 

Statistik Ekonomi dari Kantor untuk Statistik Nasional
Selayang pandang ekonomi Britania Raya dari Financial Times
Profil Britania Raya  dari CIA World Factbook
Profil Britania Raya dari Bank Dunia