Staf Khusus Wakil Presiden Indonesia

Staf Khusus Wakil Presiden adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wakil Presiden Republik Indonesia, yang melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Daftar Staf Khusus Wakil Presiden

Periode 2004–2009 

Jusuf Kalla menunjuk beberapa orang untuk menjadi staf khusus Wakil Presiden, diantaranya:
 Gembong Priyono (Sekretaris Wakil Presiden, kemudian digantikan Tursandi Alwi pada tahun 2007)
 Soenaryo Soenardji

Periode 2009–2014 

Pada periode 2009–2014, Wakil Presiden Boediono menunjuk empat staf khusus yang membantu kerjanya. Keempatnya memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang-bidang tertentu.
 Yopie Hidayat (Juru Bicara Wakil Presiden)
 M. Ikhsan
 Farid Harianto
 Satya Arinanto

Periode 2014–2019 

Di periode ini, Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden mempunyai Tim Ahli Wakil Presiden selain Staf Khusus, terdiri dari Ketua Tim dan Staf Ahli lainnya di bidang-bidang tertentu.
Tim Ahli
 Sofjan Wanandi (Ketua Tim Ahli Wakil Presiden)
 Iskandar Mandji
 Shinta Widjaja Kamdani
 Yuddy Chrisnandi (2016–17)
Staf Khusus
 Husain Abdullah (Bidang Komunikasi merangkap Juru Bicara Wakil Presiden)
 Alwi Hamu (Bidang Umum)
 Wijayanto Samirin (Bidang Ekonomi dan Keuangan)
 Muhammad Abduh (Bidang Infrastruktur dan Investasi)
 Satya Arinanto (Bidang Hukum)
 Syahrul Udjud (Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah)

Periode 2019–2024 

Wakil Presiden periode 2019–2024 menunjuk 10 staf khusus yang membantunya di beberapa bidang.
 Mohamad Nasir (Bidang Reformasi Birokrasi)
 Satya Arinanto (Bidang Hukum)
 Lukmanul Hakim (Staf Khusus Wapres bidang Ekonomi dan Keuangan)
 Muhammad Imam Aziz (Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah)
 Robikin Emhas (Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga)
 Masduki Baidlowi (Bidang Komunikasi dan Informasi)
 Masykuri Abdillah (Bidang Umum)
 Gatot Prio Utomo
 Arif Rahmansyah Marbun 
 Zumrotul Mukaffa

Referensi 
Tautan Daring

 Tautan Dasar Hukum
 Peraturan Presiden Republik Indonesia
 
 
 

Lembaga nonstruktural Indonesia