Surat Izin Usaha Penerbitan Pers

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP adalah surat izin yang diperlukan bagi perusahaan penerbitan dan pers untuk menjalankan usahanya pada zaman Orde Baru. Pencabutan SIUPP sering digunakan untuk mengontrol dan memberangus perusahaan pers yang tidak sejalan atau berseberangan dengan pemerintahan. SIUPP saat ini sudah tidak berlaku lagi semenjak diberlakukannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers pada era Presiden Habibie.

Landasan hukum 
SIUPP didasari oleh Permenpen Nomor 1 Tahun 1984 yang dicabut oleh Menteri Penerangan Yunus Yosfiah dan digantikan dengan Permenpen Nomor 1 Tahun 1998.

Pencabutan SIUPP 
Beberapa perusahaan pers yang dicabut SIUPP-nya (diberedel), antara lain:

 Tempo karena meliput kasus korupsi
 Detik karena kritik terhadap pemerintahan
 Editor karena pemberitaan putra presiden terkait kasus Bapindo
 Expo karena memuat daftar 100 milioner Indonesia (yang banyak menyebut nama-nama di lingkaran Orde Baru)
 Ekuin karena meliput harga dasar minyak pemerintah
 Fokus karena memberitakan daftar 200 orang kaya Indonesia
 Sinar Harapan karena analisa kebijakan ekonomi pemerintahan
 Prioritas karena bertentangan dengan nilai Pers Pancasila
 Monitor karena kontroversi angket Majalah Monitor yang menimbulkan kericuhan dari kalangan umat Islam
 Senang'' karena membuat ilustrasi Nabi Muhammad

Catatan kaki 

Jurnalisme di Indonesia
Peraturan pemerintah