Qanun (hukum Islam)

Qanun adalah sebuah kata Arab (, qānūn; , kānūn, berasal dari  kanōn, yang juga merupakan akar kata Inggris modern "kanon"). Kata ini dapat merujuk pada hukum yang dibuat oleh penguasa Muslim, khususnya badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang diundangkan oleh sultan-sultan Ottoman, berbeda dengan syariah, kumpulan hukum yang diuraikan oleh para ahli hukum Islam. Oleh karena itu, sering diterjemahkan sebagai "hukum dinasti". Gagasan tentang kanun pertama kali memasuki Dunia Muslim pada abad ketiga belas, karena dipinjam dari Kekaisaran Mongol setelah invasi mereka. Sultan ke-10 Kekaisaran Ottoman, Suleiman dikenal di Kekaisaran Ottoman sebagai Suleiman Kanuni ("Pemberi Hukum"), karena kitab hukumnya.

Setelah jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 1258, sebuah praktik yang diketahui oleh orang-orang Turki dan Mongol mengubah dirinya menjadi qanun, yang memberikan kekuatan kepada khalifah, gubernur, dan sultan bersama-sama "membuat peraturan sendiri untuk kegiatan yang tidak ditangani oleh syariah." Hal ini menjadi semakin penting ketika Timur Tengah mulai memodernisasi, sehingga mengalami masalah dengan negara modern, yang tidak tercakup oleh syariah. Qanun mulai dibuka sejak Umar I (586–644 M). Banyak peraturan yang dicakup oleh qanun didasarkan pada masalah keuangan atau sistem pajak yang diadaptasi melalui hukum dan peraturan wilayah-wilayah yang ditaklukkan Islam.

Istilah ḳānūn berasal dari kata Yunani κανών. Awalnya memiliki arti yang kurang abstrak "batang lurus" itu kemudian merujuk pada "ukuran atau aturan" dalam bahasa Yunani. Kata itu kemudian diterjemahkan ke dalam dan diadopsi oleh bahasa Arab setelah penaklukan Kekaisaran Ottoman atas Mesir di bawah Sultan Selim I (). Di kekaisaran Ottoman, istilah ḳānūn masih membawa arti asli kata itu dari sistem regulasi pajak. Namun, kemudian datang juga merujuk pada "kitab peraturan" atau "hukum negara", perbedaan sekuler yang didefinisikan dengan baik untuk "hukum Muslim" yang dikenal sebagai syarīʿah. Ḳānūn menjadi sangat penting selama periode modernisasi di Kekaisaran Ottoman. Ḳānūn dan syarīʿah tidak saling bertentangan mengenai masalah administrasi, dan oleh karena itu ḳānūn bisa berasimilasi dengan mudah ke dalam fungsi pengaturan Utsmani. Ḳānūn yang diumumkan oleh para sultan Utsmaniyah juga digunakan untuk hukum keuangan dan hukum pidana. Di bawah Sultan Mehmed II (1451-1481) ḳānūn terus diterapkan secara ketat untuk praktik-praktik ini. Namun karena pengaruh Abu ʾl-Suʿūd, mufti besar Istanbul dari tahun 1545 hingga 1574 ḳānūn diterapkan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan hak milik juga. Sebelumnya, hak milik secara eksklusif berada di bawah yurisdiksi syarīʿah. Terlepas dari kontradiksi yang tampaknya ini, karena operasi birokrasi yang terampil, ḳānūn dan syarīʿah ada secara harmonis. Ḳānūn telah mempertahankan relevansinya di Timur Tengah terkait dengan hukum perdata, komersial, administrasi, dan hukum pidana yang diilhami oleh undang-undang Barat yang semula. Ini juga memiliki pengaruh dalam cara ketentuan-ketentuan syarīʿah direproduksi.

Lihat juga 
 Qanun dari Malaysia:
 Hukum Kanun Pahang, upaya untuk menyusun hukum di Kesultanan Pahang
 Undang-Undang Melaka, kitab hukum Kesultanan Malaka
 Undang-Undang Laut Melaka, bagian dari kitab hukum Malaka yang khusus menangani hukum maritim
 Qanun Aceh

Referensi 

Kata dan frasa Arab
Fikih
Sistem hukum
Istilah Islam