Kontroversi perpanjangan izin penyiaran ABS-CBN

Kontroversi perpanjangan izin penyiaran ABS-CBN adalah sebuah upaya penghentian perpanjangan izin penyiaran televisi Filipina ABS-CBN, salah satu perusahaan media tertua dan dan berpengaruh di negara ini. Izin penyiaran media yang tidak diperpanjang pada 4 Mei 2020 menyebabkan perusahaan media ini dipaksa pemerintah untuk menghentikan siaran mereka sejak 5 Mei 2020, setelah Komisi Telekomunikasi Nasional Filipina mengeluarkan aturan untuk melarang ABS-CBN untuk terus bersiaran setelah izin penyiaran mereka telah kedaluwarsa.

Sejak tahun 2014, perusahaan ini telah mengajukan perpanjangan izin penyiaran yang izinnya masih tertahan di Kongres Filipina. Namun demikian, izin penyiaran ini tidak kunjung disetujui pada periode legislatif ke-16, ke-17, dan ke-18 kongres Filipina. Kelompok advokasi media dan kelompok jurnalisme internasional menandai isu ini sebagai masalah kebebasan pers karena campur tangan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, beserta dukungan kuat para pendukungnya di lembaga eksekutif dan legislatif, yang telah berulang kali menyatakan ketidaksenangan dirinya pada pemberitaan media tersebut, sekaligus telah memberikan pernyataan bahwa ia tidak menginginkan untuk memperpanjang izin usaha media tersebut.
 
Pemberhentian izin penyiaran ABS-CBN ini menjadi yang pertama setelah siaran televisi ini kembali mengudara pada 1986 pascapemberlakuan darurat militer oleh Presiden Ferdinand Marcos pada 1972 yang menyebabkan siaran televisi ini diberhentikan. 11.000 karyawan di perusahaan media ini pun dihadapkan pada ketidakpastian terhadap pekerjaan di tengah upaya negara tersebut menghadapi pandemi COVID-19.

Latar belakang

Izin kongres untuk mengoperasikan stasiun televisi dan radio 
Di bawah undang-undang Filipina, perusahaan penyiaran membutuhkan izin kongres untuk mengoperasikan stasiun televisi dan radio, yang biasanya berlaku hingga 25 tahun. ABS-CBN, yang telah beroperasi sejak pertengahan 1960-an, terakhir diberikan perpanjangan izin selama 25 tahun pada 30 Maret 1995 berdasarkan UU Republik No. 7966 (30 Maret 1995). Izin tersebut berakhir pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana diputuskan oleh Departemen Kehakiman.

Industri pers Filipina 
Sangat mendalami tradisi media sebagai pengawas (watchdog journalism), dan sebagai "pilar keempat" dalam membantu menjaga checks and balances pemerintahan yang demokratis, industri pers Filipina telah lama dijadikan sebagai negara yang paling bebas dan paling berisik di Asia, meskipun dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia untuk menjadi jurnalis.

Pengawas media seperti Wartawan Tanpa Batas (Reporters Without Borders), Pusat Kebebasan dan Tanggung Jawab Media, Pusat Jurnalis Foto Filipina (PCP), Asosiasi Koresponden Asing Filipina (FOCAP), dan Konsorsium Demokrasi dan Disinformasi (D&D) telah mencatat bahwa berbagai bentuk serangan terhadap pers telah meningkat sejak pemerintahan Duterte berkuasa pada tahun 2016 – dimana Philippine Daily Inquirer, Rappler, organisasi media nirlaba seperti Vera Files dan Pusat Jurnalisme Investigatif Filipina, dan ABS-CBN menjadi target khusus karena pemberitaan yang kritis terhadap pemerintahan Duterte.

Banyak dari pengawas media ini telah mengeluarkan pernyataan yang menempatkan penghentian siaran ABS-CBN dalam konteks serangan sistemik terhadap kebebasan pers di Filipina.

ABS-CBN 
Jaringan media ABS-CBN diakui sebagai salah satu jaringan media tertua dan paling berpengaruh di Filipina, dijalankan oleh keluarga Lopez. Perusahaan ini menghasilkan sekitar 50 hingga 60 persen dari total pendapatan tahunan ABS-CBN terutama dari penjualan berbagai properti televisi dan radionya kepada pengiklan. Sisa dari pendapatan ABS-CBN dihasilkan dari penjualan konsumen melalui distribusi kabel dan saluran internasional, serta operasi layanan platform over-the-top, dan pusat hiburan keluarga di Taguig. Menurut Komisi Persaingan Filipina, ABS-CBN Corporation mengendalikan "antara 31% dan 44%" dari total pangsa pasar televisi Filipina pada tahun 2020.

Penghentian siaran sebelumnya di bawah Ferdinand Marcos 
 
Sebelum penghentian tahun 2020, ABS-CBN ditutup pada 23 September 1972 ketika darurat militer di bawah Ferdinand Marcos diumumkan dan sejumlah stasiun televisi dan radio diasingkan. Perintah Instruksi No. 1-A yang ditandatangani oleh Marcos pada 22 September 1972 dan ditujukan kepada Menteri Pertahanan Nasional Filipina, menuduh ABS-CBN dan Associated Broadcasting Corporation (sekarang TV5) telah menyampaikan "berita dan komentar yang sengaja dimiringkan dan terlalu dibesar-besarkan", mempromosikan akhir dari Partai Komunis Filipina, dan telah berperan penting dalam sebuah percobaan pembunuhan terhadap Marcos. Penghentian ini berlangsung hingga Juli 1986, ketika stasiun yang diasingkan dipulihkan dan frekuensi dikembalikan ke ABS-CBN.

Selama periode 14 tahun itu, penggunaan frekuensi diberikan kepada Banahaw Broadcasting Corporation (BBC) dimiliki oleh Roberto Benedicto. Di bawah Darurat Militer, BBC membentuk monopoli media secara de facto bersama Kanlaon Broadcasting System/Radio Philippines Network (KBS/RPN), Intercontinental Broadcasting Corporation (IBC), dan lembaga milik pemerintah Government Television/Maharlika Broadcasting System (GTV/MBS). Kantor pusat perusahaan, ABS-CBN Broadcasting Center juga diasingkan untuk dijadikan sebagai kantor pusat BBC, KBS/RPN, GTV/MBS dan Biro Penyiaran Filipina.

Marcos akhirnya digulingkan oleh Revolusi EDSA Februari 1986. Pemerintah revolusioner yang mengambil alih Filipina kemudian membubarkan BBC dan mengembalikan frekuensi tersebut ke ABS-CBN pada bulan Juli 1986.

Sejarah

Inisiatif awal selama Kongres ke-16

Kontroversi iklan selama kampanye pemilihan presiden 2016 
Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengaitkan keberatannya dengan pembaruan izin ABS-CBN dengan kontroversi iklan pemilu selama kampanye menjelang pemilihan presiden 2016. Dia mengatakan siaran tersebut menolak menayangkan iklan kampanye pemilihannya dan menyukai iklan politik negatif yang dibayarkan oleh calon wakil presiden Antonio Trillanes yang mengkritik ucapannya di jalur kampanye.

Pada 24 Februari 2020, presiden dan kepala eksekutif jaringan Carlo Katigbak meminta maaf kepada Duterte karena tidak menayangkan iklan politiknya selama pemilihan 2016. Duterte menerima permintaan maaf itu, meninggalkan pembaruan izin kepada Kongres. ABS-CBN juga menawarkan untuk mengembalikan uang yang dihabiskan untuk iklan ini, yang ditolak Duterte, dengan menyatakan bahwa uang tersebut harus disumbangkan ke badan amal.

Sementara itu, juru bicara Komisi Pemilihan Umum Filipina, James Jimenez, juga membela iklan kontroversial tersebut dalam UU Pemilu, di bawah "Kegiatan Politik Partisan".

Inisiatif pembaruan selama Kongres ke-17 dan ke-18

Penegasan non-pembaruan oleh Kongres

Kongres ke-17

Petisi quo warranto 
Pada 10 Februari 2020, Pengacara Jenderal Filipina Jose Calida mengajukan petisi quo warranto ke Mahkamah Agung Filipina untuk mencabut izin ABS-CBN dan anak perusahaannya ABS-CBN Convergence atas dugaan pelanggaran izin, termasuk operasi layanan pay-per-view Kapamilya Box Office (KBO), pembatasan konstitusional atas kepemilikan media massa oleh asing, dan menggunakan skema pelapisan korporat yang cerdik, untuk mentransfer izin anak perusahaannya tanpa persetujuan Kongres. Jaringan menanggapi untuk menyangkal tuduhan yang dilontarkan terhadapnya.

Dalam bulan yang sama, berbagai anggota kongres mendesak Komisi Telekomunikasi Nasional Filipina (NTC) untuk memberikan otoritas sementara kepada ABS-CBN untuk melanjutkan operasinya setelah izin saat ini berakhir sampai Kongres memutuskan permohonan izin tersebut. Setelah berkonsultasi dengan Departemen Kehakiman Filipina (DOJ), NTC menegaskan pada Maret 2020 bahwa NTC "kemungkinan" akan mengeluarkan otoritas sementara untuk ABS-CBN dan "membiarkan ABS-CBN melanjutkan operasi berdasarkan ekuitas". Namun, Federasi TV Kabel Internasional dan Asosiasi Telekomunikasi Filipina (FICTAP) mempertanyakan otoritas sementara tersebut, dengan menyatakan bahwa itu tidak konstitusional.

Rencana pembatalan otoritas sementara 
Pada tanggal 5 Maret 2020, pengacara Larry Gadon mengajukan petisi untuk pelarangan ke Mahkamah Agung Filipina, berusaha menghentikan Komisaris NTC Gamaliel Cordoba, Ketua DPR Alan Peter Cayetano, dan Ketua Komite DPR untuk Waralaba Legislatif Franz Alvarez untuk mengeluarkan otoritas sementara kepada ABS-CBN, dengan mengatakan otoritas sementara untuk beroperasi melanggar doktrin pemisahan kekuasaan.

Enam belas hari setelah siaran ditutup, Gadon mengumumkan bahwa dia mencabut petisi yang dia ajukan, berusaha untuk menghentikan Cordoba, Cayetano, dan Alvarez dari mengeluarkan otoritas sementara, menyatakan bahwa tindakan tersebut diperdebatkan dan tindakan yang ingin dicegah tidak ada lagi.

Pada tanggal 2 Juni 2020, Mahkamah Agung Filipina menolak petisi untuk melarang Komisaris NTC Gamaliel Cordoba, Ketua DPR Alan Peter Cayetano, dan Ketua Komite Waralaba Legislatif Franz Alvarez dari mengeluarkan kewenangan sementara, menyatakan bahwa pengadilan tidak anggap efisien.

Penghentian siaran

Perkembangan pasca penutupan siaran

Penarikan frekuensi oleh NTC 
Pada 10 September 2020, NTC mengeluarkan perintah untuk menarik kembali semua frekuensi dan saluran TV dan radio yang ditetapkan ke ABS-CBN dan stasiun radio dan TV lokal terkait. NTC mengutip tidak adanya "hak legislatif yang sah" sebagai pembenaran atas perintah tersebut. Selain itu, NTC juga mengatakan bahwa semua otoritas sementara dan sertifikat kemudahan publik yang diberikan kepada ABS-CBN juga dicabut dan dibatalkan.

Referensi 

Filipina dalam tahun 2020
Kepresidenan Rodrigo Duterte
ABS-CBN Corporation
Kontroversi pertelevisian