Krisis politik Malaysia 2020–2022

Krisis politik Malaysia 2020–2022, juga dikenal dengan Langkah Sheraton, adalah krisis politik yang sedang berlangsung di Malaysia yang telah menyebabkan pengunduran diri Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh dan penunjukan Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri kedelapan. Krisis ini juga menyebabkan tumbangnya pemerintahan koalisi petahana Pakatan Harapan (PH) yang telah memerintah selama 22 bulan selepas kemenangan mereka dalam Pilihan Raya Umum Malaysia 2022 atau juga dikenali sebagai PRU-15. Krisis politik ini berjaya dihentikan melalui PRU ke-15 dengan kejayaan Pakatan Harapan sebagai kursi terbanyak menang pada pemilihan umum tersebut iaitu 83 kursi. Krisis politik ini berakhir dengan menyaksikan angkat sumpah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia.

Krisis dimulai ketika beberapa partai politik berkonvensi dan mencoba membentuk pemerintahan baru dengan mengklaim kursi mayoritas di Dewan Rakyat, majelis rendah Parlimen Malaysia, tanpa melalui pemilihan. Hal itu dicapai melalui penarikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) dari koalisi Pakatan Harapan dan melalui dukungan beberapa anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang meninggalkan partai. Akibat manuver politik ini, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengundurkan diri.

Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia, Yang Mulia Sultan Abdullah dari Pahang, kemudian bertemu dengan semua anggota parlemen dan pemimpin partai politik untuk menentukan calon perdana menteri baru yang memiliki dukungan mayoritas. Ia akhirnya menunjuk Ketua Umum dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Muhyiddin Yassin, sebagai perdana menteri. Muhyiddin mengumumkan bahwa pemerintah koalisinya akan disebut Perikatan Nasional.

Dua negara bagian, Johor dan Melaka, juga mengalami perubahan dalam pemerintahan ketika perikatan memperoleh suara mayoritas dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Negara bagian.

Pada akhir 2020 dan awal 2021, Perikatan Nasional kehilangan mayoritas sederhana di pemerintahan dengan 109 anggota parlemen di pihaknya dari 220 anggota. Tiga anggota parlemen dari partai Nasionalis Melayu atau UMNO yakni Tengku Razaleigh Hamzah, Ahmad Jazlan Yaakub, dan Mohamed Nazri Abdul Aziz telah menarik dukungan bagi pemerintah.

Latar belakang dan tokoh kunci 
Semua peristiwa mengacu kepada Waktu Standar Malaysia. 

Pakatan Harapan (PH) adalah koalisi empat partai politik yang terdiri dari Partai Aksi Demokratis (PAD), Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Amanah Negara (PAN), dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) memenangi pemilihan umum Malaysia 2018 melawan Barisan Nasional yang telah berkuasa di pemerintah federal selama 60 tahun. Ketua PPBM dan Presiden PH Mahathir Mohamad terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia ketujuh, sehingga ia menjadi perdana menteri tertua di dunia pada usia 92 tahun. Ia pernah menjabat sebagai perdana menteri keempat sejak 1981 hingga 2003 ketika masih menyertai UMNO, sebuah partai koalisi Barisan Nasional. Dia meninggalkan UMNO pada tahun 2016 dan mendirikan PPBM untuk menentang perdana menteri keenam Najib Razak yang telah berulang kali didesak mengundurkan diri setelah skandal 1MDB.

Mahathir berdamai dengan mantan saingan politiknya yaitu Presiden PKR Anwar Ibrahim bagi memenangi pemilihan. Anwar sebelumnya adalah wakil perdana menteri Mahathir sejak 1993 hingga 1998 sebelum ia diberhentikan dan dipenjara sejak 1998 hingga 2004 dengan tuduhan korupsi. Ia selanjutnya kembali dipenjara pada tahun 2014 dengan tuduhan sodomi sebelum menerima pengampunan kerajaan pada tahun 2018 dari Yang di-Pertuan Agong ke-15 Muhammad V dari Kelantan. Mahathir telah berjanji untuk menyerahkan posisi perdana menteri kepada Anwar dalam waktu dua tahun. Mahathir mengundurkan diri dari jabatannya pada 24 Februari 2020.

Mohamed Azmin Ali adalah wakil presiden PKR dan sebelumnya menjabat sebagai sekretaris pribadi Anwar dari 1993 hingga 1998. Ia diperkenalkan kepada Anwar oleh Mahathir dan dianggap sebagai putra angkat yang terakhir. Lalu meninggalkan UMNO Mahathir demi PKR Anwar (kemudian disebut Partai Keadilan Nasional) setelah dipenjara pertama oleh Anwar. ditunjuk oleh Sultan Selangor, Sharafuddin dari Selangor atas istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, sebagai Menteri Besar Selangor dalam sebuah manuver politik yang sangat kontroversial. berdamai dengan Mahathir setelah pemilihan umum 2018, sehingga melepaskan posisinya sebagai Menteri Besar untuk bergabung dengan kabinet Mahathir sebagai Menteri Urusan Ekonomi. Hubungan Azmin dengan Anwar kemudian memburuk manakala Azmin dituduh menjegal Anwar dari jabatan perdana menteri, yang berpuncak kepada pernyataan tidak jelas Anwar mengenai pengkhianatan dalam pidato kebijakannya di kongres nasional tahunan PKR pada bulan Desember 2019 yang diyakini ditujukan kepada Azmin. Mahathir sendiri menyebut Azmin juga ingin menjadi perdana menteri, dengan upaya membujuk 9 anggota parlemen PKR untuk memihak kepada dirinya sudah dilakukan sejak lama.

Muhyiddin Yassin adalah presiden dan anggota pendiri Partai Pribumi Bersatu Malaysia. Ia adalah wakil presiden UMNO dan sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri dari 2009 hingga 2015 di bawah perdana menteri keenam, Najib Razak.  Ia dipecat dari posisinya setelah ia mengkritik Najib karena keterlibatannya dalam skandal 1MDB dan akhirnya dikeluarkan dari partai pada 2016. Pada September 2016, Mahathir sempat menyebut Muhyiddin sebagai pilihan utama bagi perdana menteri, tetapi Tan Kok Wai menyebut Anwar tetap menjadi pilihan utama sebagai perdana menteri. Ia kembali ke kabinet setelah pemilihan umum 2018 dan menjadi Menteri Dalam Negeri. Ia diangkat sebagai perdana menteri kedelapan Malaysia seminggu setelah pengunduran diri Mahathir.

Yang di-Pertuan Agong, juga kadang-kadang disebut sebagai Raja Malaysia, adalah raja konstitusional Malaysia dan posisinya digilir di antara sembilan penguasa Melayu setiap lima tahun. memiliki hak prerogatif untuk menunjuk perdana menteri berdasarkan siapa yang ia yakini memegang dukungan mayoritas dari anggota parlemen, sesuai dengan Pasal 43 Konstitusi Malaysia. Yang di-Pertuan Agong saat ini dan ke-16 adalah Abdullah dari Pahang yang naik tahta pada Januari 2019. Ia memiliki hak prerogatif untuk menunjuk perdana menteri berdasarkan siapa yang ia yakini mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen berdasarkan Pasal 43 Konstitusi Malaysia. Yang di-Pertuan Agong saat ini adalah Abdullah dari Pahang yang naik takhta pada Januari 2019.

Kronologi

Keruntuhan pemerintahan dan pembentukan koalisi baru

21 Februari 

Dewan presiden Pakatan Harapan mengadakan pertemuan larut malam untuk membahas penyerahan kekuasaan dari Mahathir Mohamad kepada Anwar Ibrahim seperti yang dijanjikan dalam pemilihan umum 2018. Dilaporkan bahwa Anwar menyetujui Mahathir untuk mengizinkan Mahathir memilih tanggal pengunduran dirinya sebagai perdana menteri setelah APEC Malaysia 2020 pada bulan November. Namun, laporan menunjukkan bahwa pertemuan itu tegang dan memanas selama pembahasan tentang tanggal pengunduran diri Mahathir. Kemudian di bulan Mei, rekaman audio yang bocor dari pertemuan tersebut mengungkapkan Ketua sayap pemuda PPBM Armada Syed Saddiq dan Wakil Presiden PKR Azmin memperingatkan Mahathir bahwa dia akan menjadi perdana menteri yang payah jika dia menyetujui jadwal. Pendukung Anwar dari PKR percaya bahwa ia harus menjadi perdana menteri berdasarkan batas waktu yang dijanjikan semula yaitu dua tahun dalam kemenangan pemilihan umum Pakatan Harapan pada 9 Mei 2020.

Sementara itu, Reuters melaporkan Mahathir berencana menjegal Anwar menjadi perdana menteri dengan cara melakukan rencana itu selepas Konferensi APEC. Namun, permintaan 'pendukung' Anwar agar Mahathir memilih tanggal penyerahan mengakibatkan sekutu Mahathir melakukan rencana mereka lebih lanjut yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari.

23 Februari 
Pada 23 Februari 2020, sejumlah partai politik mengadakan pertemuan luar biasa. Pertemuan PPBM dilakukan di kantor pusatnya di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya, koalisi Muafakat Nasional yang terdiri dari UMNO dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) mengadakan pertemuan di Janda Baik, Pahang, dan Gabungan Partai Sarawak (GPS) menggelar pertemuan di Kuala Lumpur.

Azmin Ali, the deputy president of PKR and the Minister of Economic Affairs, also held a meeting with several lawmakers from the party and twenty others at Sheraton Hotel in Petaling Jaya, amidst rumours that the formation of a new governing coalition was being undertaken.
Wakil Presiden PKR dan Menteri Urusan Ekonomi Azmin Ali juga mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota parlemen dari partainya dan 20 anggota dari partai lainnya dalam Acara Makan Malam Mufakat Anggota Parlemen (Majlis Makan Malam Muafakat Ahli Parlimen) di Hotel Sheraton, Petaling, di tengah desas-desus mengenai pemerintah koalisi yang baru di Parlemen Malaysia. Pertemuan tersebut dikenal dengan luas yaitu Langkah Sheraton.

Azmin dan faksinya di PKR mendatangi Istana Negara di Kuala Lumpur pada malam hari untuk bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong. Pemimpin dari lima partai politik lainnya yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin (PPBM), Ahmad Zahid Hamidi (UMNO), Abdul Hadi Awang (PAS), Abang Johari (GPS), dan Shafie Apdal (Partai Warisan Sabah) juga hadir. Terdapat spekulasi yang menyebutkan para pemimpin partai berada di sana untuk memberi tahu Agong tentang perkembangan politik terkini. Pembentukan pemerintah koalisi baru dan pernyataan dukungan mereka bagi perdana menteri baru menjegal Presiden PKR Anwar Ibrahim dari jabatan tersebut secara efektif. Setelah pertemuan itu, beberapa pemimpin partai oposisi seperti Ismail Sabri Yaakob dari UMNO dan Abdul Hadi dari PAS kemudian bergabung dengan pendukung Azmin di Hotel Sheraton.

Dalam siaran Facebook Live semasa acara salat hajat dan pembacaan Surah Yasin di kediaman Anwar, Anwar mengatakan bahwa ia telah diberitahu bahwa pengkhianatan dilakukan dengan melibatkan mantan teman dari PPBM dan sekelompok kecil dari PKR. Kemudian, Azmin dalam sebuah pernyataan mengklaim tindakannya adalah untuk melindungi Mahathir yang terpaksa memilih tanggal peralihan kekuasaan selama pertemuan presiden Pakatan Harapan pada 21 Februari. Deklarasi berdasarkan undang-undang yang dihadirkan kepada Agong adalah untuk mengukuhkan dukungan kepada Mahathir, bukan untuk memilih perdana menteri baru. Dia mengatakan lebih lanjut bahwa pengkhianat yang sebenarnya adalah faksi yang mencoba merebut Mahathir.

24 Februari 

Pada pagi hari, Anwar Ibrahim bersama istrinya Wakil Perdana Menteri Wan Azizah Ismail, Presiden PAN Mohamad Sabu, dan Sekretaris Jenderal DAP Lim Guan Eng, menemui Mahathir di kediamannya untuk meminta klarifikasi terkait peristiwa itu. Anwar kemudian menyatakan ia puas dengan hasil pertemuan itu karena Mahathir telah mengklarifikasi dirinya tidak ada hubungannya dengan perjanjian untuk menciptakan pemerintahan koalisi baru.

PKR menggelar konferensi pers pada pukul 14.00 ketika Sekretaris Jenderal Saifuddin Nasution Ismail mengumumkan Azmin dan Wakil Presiden PKR sekaligus Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah Zuraida Kamaruddin telah diberhentikan oleh partai tersebut. Saifuddin menjelaskan mereka dikeluarkan karena tindakan mereka pada 23 Februari yang bertentangan dengan prinsip partai terkait posisi perdana menteri. Azmin kemudian mengumumkan akan akan membentuk blok independen di parlemen bersama dengan Zuraida dan sembilan anggota parlemen lainnya. Mereka telah memutuskan untuk keluar dari partai setelah pemecatannya.

Pada sore hari, Kantor Perdana Menteri membenarkan Mahathir telah mengirim surat pengunduran dirinya ke Agong. Setengah jam kemudian, ia juga mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai Ketua PPBM setelah Muhyiddin mendeklarasikan penarikan partai dari Pakatan Harapan. Agong mencoba meyakinkan Mahathir agar tidak mengundurkan diri, tetapi Mahathir bersikeras ingin mengundurkan diri. Agong kemudian menerima pengunduran dirinya dan menunjuknya sebagai perdana menteri sementara sampai perdana menteri baru dipilih. Kabinet Malaysia dibubarkan sesuai Pasal 43 Ayat 5 Konstitusi Malaysia. Pakatan Harapan kehilangan mayoritas di parlemen setelah PPBM dan faksi PKR beranggotakan sebelas anggota parlemen pimpinan Azmin menarik diri dari koalisi pada pukul 14.00. Seorang perwakilan dari istana kemudian mengumumkan Agong akan mewawancarai kesemua 221 anggota parlemen kecuali Mahathir untuk menimbang dukungan mereka bagi para calon perdana menteri. Sesi wawancara diadakan pada 25 dan 26 Februari, manakala 90 anggota parlemen diwawancarai pada hari pertama dan 131 anggota parlemen lainnya diwawancarai pada hari terakhir.

Pada pukul 21.00, para pemimpin PPBM mengadakan pertemuan darurat di markas besarnya untuk membahas arah masa depan partai. Anggota PPBM menolak pengunduran diri Mahathir sebagai ketua partai dan menjanjikan dukungan mereka bagi jabatan perdana menteri. Sekretaris Jenderal Marzuki Yahya mengatakan anggota dewan tertinggi PPBM sepakat mendukung Mahathir.

Pada akhir Januari 2021, Jaksa Agung ke-8 Tommy Thomas mengklaim dalam buku karangannya My Story: Justice in the Wilderness bahwa Agong mengusulkan Wakil Perdana Menteri Wan Azizah sebagai perdana menteri sementara, tetapi Mahathir bersikeras tetap ingin kembali menempati jabatan itu. Klaim tersebut dibantah Mahathir dengan menyebut Wan Azizah tidak disebutkan secara langsung oleh Agong.

25 Februari 
Agong memanggil 90 anggota parlemen untuk bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong. Bermula dari pukul 14.30, Agong menghabiskan dua hingga tiga menit untuk mewawancarai setiap anggota parlemen. Setelah putaran pertama wawancara, UMNO dan PAS mengungkapkan bahwa mereka telah menarik dukungan yang diberikan sebelumnya agar Mahathir melanjutkan sebagai perdana menteri serta sebaliknya menyerukan pembubaran parlemen. Sebelumnya dilaporkan bahwa karena semua faksi politik menyuarakan dukungan mereka untuk Mahathir, dia akan mendirikan pemerintahan persatuan yang tidak dapat disetujui oleh kedua partai. Sekretaris Jenderal UMNO Annuar Musa mengatakan dasar perundingan dengan Mahathir adalah UMNO dan PAS akan memberikan dukungan untuk membentuk koalisi alternatif tanpa DAP. Oleh karena itu, PAS dan UMNO menyatakan dukungan mereka untuk pemilihan umum awal sebagai gantinya.

Pertemuan darurat dewan presiden Pakatan Harapan diadakan di kantor pusat PKR di Petaling Jaya pada malam hari. DAP, PKR, dan PAN mengundang Mahathir ke pertemuan tersebut untuk memulihkan pemerintahan sebelumnya, tetapi Mahathir tidak menghadiri pertemuan bersama tersebut.

Pada 3 Februari 2021, Mahathir mengklaim ketika anggota parlemen Pakatan Harapan membuat deklarasi berdasarkan undang-undang di depan Agong, mereka tidak menunjuknya sebagai calon. Anwar telah meyakinkan anggota parlemen PH bahwa dia mendapat dukungan yang cukup dari anggota parlemen Sabah dan Sarawak serta anggota parlemen PH untuk mendapatkan mayoritas untuk menjadi Perdana Menteri. Mahathir mengatakan, hanya DAP, PAN, dan faksi PKR pendukung Mahathir yang mendukung Anwar. Anwar mendapat 92 dukungan, sedangkan Mahathir hanya mendapat 62. Mahathir menyebut, "Ketika Muhyiddin diangkat sebagai perdana menteri, dia tidak mendapat dukungan mayoritas. Tetapi setelah diangkat, dia dapat menawarkan tempat di kabinetnya kepada anggota yang mendukung saya. Mereka menyeberang dan Muhyiddin meraih mayoritas di semua jabatan."

26 Februari 
Mahathir berpidato pada pukul 16.45 tentang keadaan politik. Dia memulai pidatonya dengan meminta maaf kepada warga Malaysia atas kebuntuan politik terkini sebelum membenarkan spekulasi bahwa ia ingin membentuk pemerintah persatuan serta mengatakan pemerintahan baru akan berfokus pada kepentingan nasional alih-alih partai politik. Mahathir membantah tuduhan menggilai kekuasaan dan menegaskan kembali penolakannya untuk bekerja sama dengan UMNO. Mahathir tidak menyebut Anwar atau perjanjian untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Anwar sebagaimana disepakati dengan pertemuan 21 Februari. Mahathir sebaliknya mengatakan keputusan itu diserahkan kepada Dewan Rakyat.

Pakatan Harapan mengumumkan bahwa mereka mencalonkan Presiden PKR Anwar sebagai perdana menteri setelah pertemuan sehari sebelumnya, meskipun menyatakan dukungan secara terbuka untuk Mahathir setelah pidato Mahathir yang disiarkan lewat televisi. Anggota parlemen DAP mengatakan Pakatan Harapan memutuskan menentang pemerintahan Mahathir yang nonpartisan karena tidak akan terikat pada partai atau koalisi yang akan memberi Mahathir kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan.

27 Februari 
Pada pagi hari, Mahathir sekali lagi mendatangi Istana Negara untuk berjumpa dengan Agong. Keadaan pertemuan itu tidak diketahui meskipun dikatakan untuk membahas pembentukan kabinet baru. Pada sore hari, Sekretaris Jenderal PPBM Marzuki Yahya membenarkan bahwa Mahathir telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua PPBM. Dalam konferensi pers yang tidak terkait pada malam hari, Mahathir mengungkapkan bahwa Agong tidak dapat menemukan siapa pun dengan mayoritas berbeda untuk dipilih sebagai perdana menteri dan bahwa sesi khusus parlemen akan diadakan pada 2 Maret untuk mengatasi keadaan sulit tersebut. Jika semuanya gagal, ia mengisyaratkan bahwa akan ada pemilihan umum awal.

28 Februari 

Pertemuan Majelis Raja-Raja khusus diadakan pada pagi hari di Istana Negara untuk membahas iklim politik terkini di Malaysia dengan dihadiri oleh semua penguasa negara atau putra mahkota mereka. Mereka juga bergabung dengan Panglima Angkatan Tentara Jenderal Affendi Buang dan Inspektur Jenderal Polisi Abdul Hamid Bador.

Ketua Dewan Rakyat Mohamad Ariff Md Yusof membantah pengumuman Mahathir sebelumnya tentang sidang khusus parlemen. Ariff mengatakan ia telah menerima surat dari Mahathir yang menyatakan pemerintah menyetujui sidang pada tanggal 2 Maret, tetapi tidak mematuhi Perintah Tetap parlemen. Pada malam hari, istana mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Yang di-Pertuan Agong akan memanggil para pemimpin partai politik yang memiliki anggota di parlemen untuk mengadakan pertemuan bagi memungkinkan mereka mengajukan calon perdana menteri demi memecah kebuntuan. Istana juga menegaskan bahwa Agong belum menemukan calon yang memiliki kepercayaan mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

PPBM kemudian menerbitkan pernyataan yang mengumumkan dukungan mereka untuk Presiden PPBM Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri ke-8 yang didukung oleh 26 anggota parlemen PPBM dan 10 anggota parlemen lainnya yang dipimpin oleh Azmin. Dukungan juga berasal dari 60 anggota parlemen dari pelbagai partai seperti UMNO, PAS, Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA), dan Kongres India Malaysia (MIC). Semua anggota parlemen Muafakat Nasional juga telah menandatangani deklarasi undang-undang baru yang mengusulkan Muhyiddin menjadi perdana menteri berikutnya. Ajudan Muhyiddin juga membenarkan Azmin dan 10 mantan anggota parlemen PKR lainnya telah resmi bergabung dengan PPBM. Namun, anggota Dewan Tertinggi PPBM Kadir Jasin mengaku tidak pernah diundang untuk membahas atau mendapat informasi pencalonan Muhyiddin.

29 Februari 
Ketua Armada PPBM Syed Saddiq menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bekerja sama dengan mereka yang terlibat dalam korupsi untuk membentuk pemerintahan, merujuk pada UMNO. Armada juga memngunggah pernyataan yang mengatakan bahwa mereka akan terus mendukung keputusan dewan tertinggi partai dalam pertemuannya pada 24 Februari untuk mendukung Mahathir sebagai perdana menteri, yang menunjukkan perpecahan di PPBM atas pencalonan Mahathir dan Muhyiddin.

Pada pagi hari, Dewan Presiden Pakatan Harapan mengadakan pertemuan untuk membahas keadaan politik terkini. Mereka kemudian mengumumkan dukungan penuh bagi Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-8, sehingga membatalkan pencalonan Anwar sebagai perdana menteri oleh koalisi. Menyusul pengumuman tersebut, Mahathir menyatakan keyakinannya bahwa ia memiliki dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan dan dapat diangkat sebagai perdana menteri untuk ketiga kalinya setelah menerima persetujuan dari Yang di-Pertuan Agong. Pada sore hari, Anwar sebagai perwakilan dari Pakatan Harapan pergi ke Istana Negara untuk memberi tahu perubahan pencalonan kepada Agong. Namun, Muhyiddin Yassin dari PPBM dan sekutunya termasuk pimpinan partai dari UMNO, PAS, Gabungan Partai Sarawak (GPS), Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS), dan Partai Solidaritas Dalam Negeri (STAR) telah melakukan pertemuan dengan Agong. Ia juga mengumumkan koalisinya yang terdiri dari PPBM, UMNO, PAS, PBRS, GPS, dan STAR akan disebut Perikatan Nasional. Koalisi baru ini mengklaim mereka memiliki dukungan mayoritas di parlemen untuk memilih perdana menteri dan membentuk pemerintahan. Sementara itu di Sarawak, Chong Chieng Jen yang merupakan Wakil Ketua DAP sekaligus Ketua DAP Sarawak mengatakan bahwa mereka bersedia membuat konsesi dan bekerja sama dengan pemerintah negara bagian GPS dengan tujuan utama untuk melindungi pemerintah federal PH. Ketua Menteri Sarawak Abang Johari Openg menolak sikap damai Chong kepada koalisi negara bagian. Ia mengingat pernyataan sebelumnya dari Sekretaris Jenderal DAP Guan Eng pada 2019 yang mengutuk Sarawak akan bangkrut dalam tiga tahun mendatang. PKR mengumumkan bahwa anggota parlemen GPS Richard Riot Jaem telah membelot untuk bergabung dengan Partai Rakyat Bersatu Sarawak. Namun, Richard membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa ia masih anggota partai koalisi GPS dan hanya menyuarakan dukungannya untuk Mahathir. Pada 11 Februari 2021, mantan partai anggota koalisi Barisan Nasional Partai Gerakan Rakyat Malaysia bergabung ke Perikatan Nasional.

Pada malam hari, istana kerajaan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Muhyiddin dalam penilaian Yang di-Pertuan Agong kemungkinan akan mendapatkan kepercayaan dari mayoritas anggota parlemen dan akan diangkat sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Upacara pelantikan akan diadakan pada pagi hari tanggal 1 Maret di Istana Negara. Pada tengah malam, Mahathir yang melakukan upaya terakhir menantang pengangkatan Muhyiddin menerbitkan daftar 115 anggota parlemen yang dia klaim mendukungnya dan melampirkan daftar itu dengan surat untuk dikirim ke Agong setelah pertemuan Pakatan Harapan. Anggota parlemen terkemuka yang masuk dalam daftar tersebut adalah Mahathir, putranya Mukhriz Mahathir dan 4 anggota parlemen PPBM lainnya, anggota PWS, Jeffrey Kitingan dari STAR, Maximus Ongkili dari Gabungan Bersatu Sabah (GBS), Baru Bian, dan Jonathan Yasin yang sebelumnya berada di blok Azmin. Namun, daftar itu masih diperdebatkan karena beberapa anggota parlemen membantah mendukung Mahathir dan beberapa ragu-ragu tentang kesetiaan mereka. Lebih lanjut, Shamrahayu Abd Aziz, seorang akademisi dan ahli konstitusi juga menyatakan bahwa setiap statuta yang ditandatangani setelah pengumuman Agong tidak akan berbeda dan tindakan hukum yang dapat digunakan untuk menggugat pengangkatan Muhyiddin adalah melalui mosi tidak percaya kepada Dewan Rakyat.

1−2 Maret 
Beberapa menit sebelum upacara pelantikan Muhyiddin, Mahathir mengatakan dalam konferensi pers bahwa Istana Negara telah menolak bertemu untuk membuktikan bahwa Pakatan Harapan mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan Rakyat. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Muhyiddin yang ia tuduh telah bekerja sama membentuk pemerintahan tanpa Pakatan Harapan dalam waktu yang lama. Mahathir juga mengungkapkan bahwa kebingungan atas jabatannya sebagai Ketua PPBM memungkinkan Muhyiddin untuk mengangkat dirinya sebagai ketua yang ia klaim sebagai langkah tidak sah. Muhyiddin Yassin kemudian dilantik sebagai perdana menteri kedelapan di depan Agong di Istana Negara pada pagi hari.

Pada pagi keesokan harinya, Muhyiddin tiba di gedung Perdana Putra yang berfungsi sebagai Kantor Perdana Menteri untuk memulai tugas resminya sebagai perdana menteri. Muhyiddin mengadakan pertemuan dengan Kepala Sekretaris Mohd Zuki Ali, Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Affendi Buang, dan Inspektur Jenderal Polisi Abdul Hamid Bador. Pada malam hari, Muhyiddin berpidato yang disiarkan televisi untuk pertama kali sebagai perdana menteri. Dalam pidatonya, dia mengatakan bahwa ia tidak memiliki niat sebelumnya untuk menjadi perdana menteri dan membantah menjadi pengkhianat melainkan karena kekacauan politik di negara itu ia telah melangkah untuk menghindari krisis berkepanjangan lebih lanjut. Dia juga meyakinkan bahwa dia hanya akan memilih pribadi yang bersih, berbudi luhur, dan berkaliber tinggi untuk berada di kabinetnya. Sebelum mengakhiri pidatonya, dia berterima kasih kepada mantan perdana menteri Mahathir atas jasanya kepada negara.

Sidang parlemen 

Pada 4 Maret, Ketua Dewan Rakyat Mohamad Ariff Md Yusof mengumumkan bahwa sidang Dewan Rakyat yang semula dijadwalkan dimulai pada 9 Maret ditunda hingga 18 Mei atas arahan Muhyiddin sehubungan pandemi COVID-19 di Malaysia. Tindakan tersebut diambil untuk memungkinkan perdana menteri baru membentuk kabinetnya dan menteri yang baru diangkat untuk membiasakan diri dengan kementerian mereka sebelum sidang parlemen. Namun, anggota parlemen PKR Wong Chen mengkritik langkah Muhyiddin untuk menunda pembukaan parlemen dengan mengatakan bahwa langkah itu pertanda kelemahan yang jelas karena dia tidak dapat membentuk kabinet dengan cepat.

Pada 7 Mei, Ketua Dewan Rakyat Mohamad Ariff mengumumkan ia telah menerima surat pada 1 Mei dari pemimpin PWS Shafie Apdal yang berusaha memberikan mosi percaya kepada Mahathir untuk menunjukkan ia dapat memimpin mayoritas di Dewan Rakyat. Ariff menjawab dalam sebuah surat kepada Shafie bahwa hal itu tidak sejalan dengan Pasal 43 Konstitusi Federal karena mempertanyakan kekuasaan Yang di-Pertuan Agong untuk menunjuk perdana menteri. Di sisi lain, Mahathir meminta mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin sebagai perdana menteri melalui surat yang ditujukan kepada Ariff pada 4 Mei. Pada 8 Mei, Ariff menerima mosi Dr Mahathir dan mosi itu akan diperdebatkan ketika sidang parlemen dilanjutkan pada 18 Mei. Dalam sesi Facebook Live pada 7 Mei, Anwar Ibrahim mengumumkan dirinya menjadi Pemimpin Oposisi Pakatan Harapan di sesi parlemen baru.

Pada 13 Mei, Ariff mengumumkan bahwa atas arahan pemerintah, parlemen yang bersidang pada 18 Mei hanya akan bersidang bagi pidato pembukaan sesi baru oleh Agong tanpa pertemuan setelah pidato. Ini berarti bahwa mosi tidak percaya Mahathir tidak akan diperdebatkan. Sekretaris Dewan Rakyat Riduan Rahmat yang diangkat pada 22 Februari, dua hari sebelum Langkah Sheraton, diturunkan menjadi sekretaris manajemen Dewan Negara pada 14 Mei. Seorang sumber menuduh sekretaris itu berusaha merahasiakan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin oleh Mahathir dan Shafie yang menyebabkan penurunan pangkatnya. Sebagai tanggapan, baik Mahathir dan Shafie bersama dengan para pemimpin Pakatan Harapan mengutuk langkah tersebut dalam sebuah pernyataan bersama dan menuduh pemerintah Perikatan Nasional takut menghadapi oposisi di parlemen.

Agong berpidato di depan Parlemen Malaysia pada 18 Mei. Agong membahas krisis politik dengan menceritakan bahwa dia mencoba meyakinkan Mahathir yang saat itu menjadi perdana menteri untuk tidak mengundurkan diri, tetapi tidak punya pilihan selain menerimanya karena Mahathir bersikeras mengundurkan diri. Agong mengakhiri pidatonya dengan meminta para politikus untuk tidak menyeret negara ke dalam krisis politik lebih lanjut semasa pandemi COVID-19.

Pengaturan tempat duduk yang baru di Dewan Rakyat menunjukkan bahwa pemerintah Perikatan memiliki 113 kursi di Dewan Rakyat, setelah Masir Kujat dari Parti Sarawak Bersatu (PSB) menjelaskan bahwa dia tidak mendukung pemerintah dan tetap sebagai oposisi di tingkat federal dan negara bagian. Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Mahathir, Shafie, Mukhriz, Guan Eng dan Sabu setelah sidang parlemen, Mahathir menegaskan bahwa PPBM masih menjadi partai anggota Pakatan Harapan karena Dewan Tertinggi PPBM tidak pernah memutuskan untuk keluar dari koalisi. Dalam rekaman audio yang bocor dari rapat dewan tertinggi pada Februari, Muhyiddin diduga memberi Mahathir waktu seminggu untuk memutuskan arah partai sebagai ketuanya. "Tetapi sebelum satu minggu, dia bertindak seolah-olah tidak ada di PH. Ini bertentangan dengan konstitusi partai dan (apapun) persetujuan Majelis Agung PPBM," kata Mahathir. Khususnya, baik Anwar maupun perwakilan PKR tidak menghadiri konferensi pers.

Mahathir, Mukhriz, Syed Saddiq, Maszlee, dan Amiruddin Hamzah dikeluarkan dari PPBM pada 28 Mei. Mereka mengecam langkah tersebut sebagai tindakan tidak sah dan mencerminkan ketidaknyamanan dan kepemimpinan diktator Muhyiddin. Dalam pernyataan bersama, mereka membantah penafsiran keputusan mereka untuk tidak bergabung dengan kursi pemerintahan Muhyiddin di parlemen sebagai bergabung dengan partai lain yang mengakibatkan pencabutan keanggotaan secara otomatis menurut konstitusi PPBM. Namun, Muhyiddin membela langkah tersebut dan bersikeras bahwa lima anggota yang dipecat telah melanggar konstitusi partai dengan duduk bersama oposisi di Parlemen.

Ariff diberhentikan dari jabatannya pada sidang parlemen berikutnya pada 13 Juli dengan selisih dua suara, 111 suara mendukung berbanding 109 suara menolak dan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (SPRM) Azhar Azizan Harun diangkat menjadi Ketua Dewan Rakyat yang baru. Penunjukan Azhar terjadi di tengah adu mulut antara Pakatan Harapan dan anggota parlemen Perikatan Nasional setelah dia dilantik tanpa sesi pemungutan suara oleh anggota parlemen, mirip dengan proses yang dilakukan untuk mencopot Ketua Dewan Rakyat petahana. Namun, dalam konferensi persnya dengan media kemudian, Azhar menegaskan bahwa pengangkatannya sah dengan mengatakan bahwa tidak perlu ada sesi pemungutan suara di Dewan Rakyat karena hanya ada satu calon. Wakil Ketua Dewan Rakyat Nga Kor Ming asal DAP mengumumkan pengunduran dirinya sebagai bentuk kesetiakawanan dengan Ariff. Dengan pengunduran diri Nga, Perdana Menteri Muhyiddin mengumumkan Azalina Othman Said dari UMNO untuk menggantikan Nga sehingga menjadikannya sebagai Wakil Ketua Dewan Rakyat wanita pertama.

Tawaran Anwar Ibrahim bagi jabatan perdana menteri 
Dalam konferensi pers pada siang 23 September, Anwar menyampaikan kepada wartawan dengan mengumumkan dan mengklaim bahwa dia telah memiliki mayoritas yang kuat, tangguh, dan meyakinkan dan selanjutnya mengklaim bahwa pemerintahan federal Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah jatuh. Namun, Anwar juga mengungkapkan rencananya bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong kemarin telah ditunda karena Agong menjalani rawat inap karena keracunan makanan dan cedera olahraga di Institut Jantung Negara (IJN) pada 21 September. Ketika Anwar bertemu Agong pada 13 Oktober, dia menyerahkan bukti 120 anggota parlemen mendukungnya kepada Agong, tetapi tidak menyampaikan nama semua anggota parlemen yang mendukungnya.

Penarikan sokongan terhadap pemerintahan dan pernyataan darurat 
Pada 13 Desember 2020, veteran UMNO, anggota parlemen Gua Musang Tengku Razaleigh Hamzah mengadakan konferensi pers bersama dengan saingan lamanya Mahathir Mohamad, ketika ia  menyatakan penolakannya terhadap Belanjawan 2021 yang diajukan oleh Muhyiddin dan keduanya menyatakan pemerintahan Pakatan Harapan tidak sah. Razaleigh tidak menghadiri pemungutan suara Belanjawan berikutnya yang diadakan pada 14 Desember yang dimenangkan pemerintah dengan 111 suara mendukung berbanding 108 suara menolak.

Dengan membina ketidakpuasan di dalam jajaran partai terhadap sejumlah isu, anggota parlemen dari UMNO mulai menyerukan secara terbuka untuk mundur dari pemerintahan PN. Menteri Wilayah Persekutuan Annuar Musa, yang tegas dalam pendiriannya "tiada Anwar, tiada DAP" sehubungan dengan kerja sama politik, dipecat dari jabatan Sekretaris Jenderal Barisan Nasional pada 5 Januari 2021. Penggantinya Ahmad Maslan secara terbuka menyerukan penyelenggaraan pemilihan umum dan menyebut kasus pengadilan yang sedang berlangsung terhadap tokoh UMNO adalah kejam. Annuar sendiri kemudian  menuduh dengan menunjukkan sebuah surat yang diklaim berisi sejumlah anggota parlemen UMNO yang didukung oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berencana meninggalkan Perikatan Nasional untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan DAP dan mungkin partai anggota PH lainnya dalam konferensi pers. Pernyataan itu dibantah oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak dan Sekretaris Jenderal DAP Lim Guan Eng. Sebelumnya, Annuar sempat memperingati UMNO menuju perpecahan karena gairah beberapa pemimpin partai yang seolah menjadi juru bicara bagi memupuk kerjasama dengan DAP dan Anwar.

Anggota parlemen Machang Ahmad Jazlan Yaakub mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan penarikan dukungannya kepada pemerintah PN dan pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) secara pribadi dan terbuka. Ia menyatakan dirinya tidak lagi bersekutu dengan PN sebagai anggota parlemen. Karena demikian, koalisi PN mulai bergerak menuju runtuh ketika hanya mendapat 110 dukungan anggota parlemen (111 anggota parlemen bagi mendapat hasil imbang). Penarikan dukungannya adalah kali kedua dari koalisi setelah penarikan dukungan dari Razaleigh.

Pada 12 Januari, Yang di-Pertuan Agong menyetujui pernyataan darurat nasional berdasarkan Pasal 150 Konstitusi Malaysia untuk membendung pandemi COVID-19 yang berlaku sejak 12 Januari 2021 hingga 1 Agustus 2021. Dengan pernyataan tersebut, parlemen secara resmi ditangguhkan dan tidak ada pemilihan umum awal yang bisa diadakan. Mohamed Nazri Abdul Aziz mengadakan konferensi pers pada hari yang sama untuk mengumumkan penarikan dukungannya secara terbuka dan secara pribadi dengan menyatakan dia tidak lagi bersekutu dengan PN sebagai anggota parlemen, sehingga mengakibatkan keruntuhan koalisi PN, dengan mengumpulkan dukungan hanya 109 dari 220 anggota parlemen. Penarikan dukungannya merupakan yang ketiga dari koalisinya setelah penarikan dukungan dari Razaleigh dan Jazlan. Nazri mengatakan kepada pers bahwa pernyataan tersebut hanyalah bukti lebih lanjut bahwa Muhyiddin tidak dapat membuktikan adanya dukungan mayoritas di parlemen jika mosi percaya diadakan.

Pada 18 Januari 2021, Khairuddin Abu Hassan menggugat Muhyiddin dan pemerintahannya atas pengumuman pernyataan darurat nasional. Khairuddin menilai tindakan yang dilakukan Muhyiddin melanggar hukum dan tidak konstitusional karena Muhyiddin sudah kehilangan mayoritas yang dibutuhkan untuk memegang pemerintahan.

Pada 23 Januari 2021, Anwar mengatakan sekitar 115 anggota parlemen menentang pernyataan keadaan darurat tersebut. Laporan media sebelumnya mengklaim bahwa banyak anggota parlemen telah mengajukan surat banding kepada Agong untuk mengakhiri keadaan darurat yang diberlakukan pada 13 Januari untuk mengentaskan COVID-19. Pihak oposisi mengklaim langkah perdana menteri hanya untuk mempertahankan kekuasaan dengan penangguhan parlemen.

Dampak

Parlemen 

Wakil Menteri Pekerjaan Shahruddin Md Salleh dari PPBM mengundurkan diri dari jabatan kementeriannya pada 4 Juni dengan menyebut keputusannya untuk bergabung dengan pemerintah Perikatan Nasional tidak benar dan menambahkan bahwa ia seharusnya mempertimbangkan pemilihnya yang memilih Pakatan Harapan pada 2018. Pada 19 Juli, keanggotaannya dicabut karena ia mengeluarkan surat pemberitahuan untuk mengubah kedudukan kursinya di Dewan Rakyat dari blok pemerintah menjadi blok oposisi.

Pada 5 Juni, Anggota Parlemen Lubok Antu, Jugah Muyang mengundurkan diri dari PKR dan berjanji mendukung koalisi Perikatan Nasional yang berkuasa. Oleh karena itu, jumlah anggota parlemen oposisi menurun dari 109 anggota menjadi 108 anggota. Keesokan harinya, Jugah mendatangi Seri Perdana, kediaman resmi perdana menteri untuk menyerahkan surat dukungannya kepada Muhyiddin. Di sisi lain, Anggota Parlemen Bukit Gantang Syed Abu Husin Hafiz juga hadir untuk menyerahkan borang permohonan bergabung dan mendukung PPBM. Hadir pula Menteri Senior Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Azmin dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Ali Biju. Dilaporkan juga Jugah diyakinkan oleh Azmin untuk mendukung koalisi PN yang berkuasa untuk memberdayakan pemerintahannya.

Tingkat federal 
Pada 28 Februari, Jaksa Agung Tommy Thomas menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Perdana Menteri Sementara Mahathir tanpa alasan sama sekali. Pengunduran diri itu terjadi setelah dia dikritik habis-habisan atas keputusannya tidak mengajukan kasus terhadap 12 orang India termasuk dua anggota parlemen negara bagian yang dituduh memiliki hubungan dengan Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) yang terdaftar sebagai organisasi teroris di Malaysia. Dia kemudian mengatakan kepada media bahwa dia adalah orang yang ditunjuk secara politik dan saat Mahathir mengundurkan diri sebagai perdana menteri, yang terbaik baginya adalah mengajukan pengunduran dirinya juga.

Pada 2 Maret, Kepala Komisioner Komisi Pencegahan Korupsi Malaysia (SPRM), Latheefa Koya mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut. Dia menyatakan bahwa dia tidak dipaksa untuk melakukannya dan bahwa dia ingin kembali sebagai pembela hak asasi manusia. Wakil komisaris utama operasi, Azam Baki, diangkat sebagai komisaris utama yang baru pada 9 Maret 2020.

Tingkat negara bagian

Selangor

Menteri Besar Selangor Amirudin Shari menyerukan pertemuan dengan semua Anggota Dewan Undangan Negeri (ADUN) asal Partai Keadilan Rakyat (PKR) di rumah dinasnya pada pagi 24 Februari 2020. Amirudin adalah anggota PKR dan dianjurkan oleh Azmin bagi jabatan Menteri Besar ketika Azmin terdaftar sebagai menteri di kabinet Perdana Menteri. Dia umumnya dianggap sebagai tokoh kunci di faksi partai yang memihak Azmin.

Pada pagi 25 Februari, Amirudin menemui Sultan Selangor Sharafuddin. Ia juga bergabung dengan ketua PAN Selangor Izham Hashim dan Ketua DAP Selangor Gobind Singh Deo. Sultan puas dengan penjelasan mereka bahwa perkembangan politik di tingkat federal tidak akan memengaruhi koalisi Pakatan Harapan di pemerintahan Selangor dan menyetujui untuk bekerja seperti biasa.

Pada 5 Maret, Amirudin mengumumkan pemecatan pemimpin dan anggota PPBM dari semua jabatan pemerintahan negara bagian. Pada 13 Juni, Wakil Ketua DUN dan Majlis Mesyuarat Daroyah Alwi mengumumkan dirinya mengundurkan diri dari PKR dan menjadi ADUN independen bagi mendukung koalisi Perikatan Nasional. Dia keluar dengan alasan bahwa dia telah kehilangan kepercayaan pada Anwar dan kepemimpinan tentang idealisme perjuangan. Pada 29 Juni, Ketua Wanita PKR dan Majlis Mesyuarat Hanizah Talha dipecat dari PKR, sehingga ia turut dicopot dari jabatan Majlis Mesyuarat Pemerintah Negara Bagian Selangor. Dia menggambarkan keputusan PKR yang memecatnya dari partai adalah tindakan balas dendam". ADUN Sabak Ahmad Mustain Othman dipecat dari PAN pada 28 Juli karena diduga melanggar aturan disiplin partai.

Pada 8 Agustus, ADUN Jeram Mohd Shaid Rosli mengumumkan keluar dari PPBM. Dia mengatakan dia sekarang akan menjadi ADUN independen yang akan mendukung mantan ketua PPBM Mahathir Mohamad. Shaid juga mengklaim keluarnya dia akan diikuti oleh mayoritas anggota PPBM Kuala Selangor termasuk berbagai kepala cabang.

Pada 16 November, ADUN Meru Mohd. Fakhrulrazi Mohd Mokhtar mengumumkan pengunduran dirinya dari PAN dan bergabung dengan PKR. ADUN Sabak Ahmad Musthain Othman juga bergabung dengan PKR setelah dipecat dari PAN.

Johor

Sultan Johor Ibrahim Ismail memerintahkan kesemua 56 anggota dewan undangan negeri untuk bertemu dengannya pada 26 Februari. Akibatnya, sesi pertemuan yang dijadwalkan akan diadakan pada 5 Maret ditunda. Semua ADUN diminta menandatangani SD untuk menyatakan minat mereka tentang pemebntukan pemerintahan koalisi baru atau mengizinkan Pakatan Harapan untuk terus memerintah Johor.

Pada 27 Februari, sekretaris pribadi Sultan Jaba Mohd Noah mengumumkan koalisi baru akan memerintah negara setelah memperoleh mayoritas sederhana dari 28 ADUN melawan 26 ADUN yang mendukung Pakatan Harapan. Dua ADUN yaitu Mazlan Bujang dari PPBM dan Salahuddin Ayub dari PAN tidak bisa menyatakan minat mereka karena tidak menemui Sultan seperti yang diperintahkan. Koalisi baru direncanakan terdiri dari ADUN PPBM, PAS, UMNO, MCA, MIC, dan beberapa lainnya yang tidak disebutkan kesetiaan partainya. Namun, sehari kemudian Pakatan Harapan menantang klaim koalisi baru atas kendali mayoritas dan menyatakan koalisi tersebut juga mendapat dukungan dari 28 anggota dewan, termasuk Salahuddin Ayub dan ADUN PKR asal Pemanis Chong Fat Full yang dikabarkan menjadi salah satu dari 28 anggota dewan yang menandatangani SD untuk mendukung koalisi baru. Menteri Besar Johor yang baru yakni Hasni Mohammad dari UMNO dilantik pada malam 28 Februari di depan Sultan di Istana Bukit Serene, Johor Bahru. Pada 4 Maret, Fat Full secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari partai untuk menjadi ADUN independen yang mendukung Perikatan Nasional, sehingga koalisi itu efektif didukung 29 ADUN di majelis negara bagian dibandingkan dengan 27 ADUN yang mendukung Pakatan Harapan. Fat Full kemudian bergabung dengan PPBM pada 28 Agustus.

Pada 11 Mei, Pakatan Harapan mengumumkan mereka membatalkan mosi tidak percaya pada menteri besar sebagai tanggapan atas permohonan sultan dan Ketua DUN Suhaizan Kayat dari PAN tetap di jabatannya di tengah laporan sebelumnya tentang pemecatannya oleh pemerintah Perikatan Nasional. Pada 14 Mei, DUN Johor bersidang. Sultan Ibrahim Ismail berpidato di hadapan dewan dan meminta politisi tidak menciptakan 'virus' perpecahan dan perselisihan yang akan menjangkiti seluruh negara bagian di tengah pandemi COVID-19. Sultan juga mengingatkan semua ADUN untuk memberikan contoh yang baik dengan menjaga kesopanan dan disiplin, berbeda dengan gangguan di DUN Perak dan Malaka pada minggu sebelumnya. Pada 3 Juni, menyusul laporan baru dari Pakatan Harapan yang berencana merebut kembali kendali pemerintah negara bagian, Sultan Ibrahim mengancam akan membubarkan DUN dan mengadakan pemilihan baru.

Pada 4 September, keanggotaan PPBM Osman Sapian Bersatu dicabut segera setelah ia didapati berpihak kepada Partai Pejuang Tanah Air semasa kampanye pemilihan umum sela Slim 2020. Namun, pada saat yang sama Sekretaris Jenderal PPBM Hamzah Zainudin mengatakan Osman masih tetap menjadi anggota PPBM. Ia mengatakan untuk saat itu, Osman hanya akan dipanggil bagi menjawab dakwaan terkait tuduhan membantu kampanye calon independen dalam pemilihan umum sela Slim baru-baru ini dan belum ada tindakan yang diambil.

Melaka 

Dewan Undangan Negeri terjebak dalam kebuntuan karena baik Pakatan Harapan dan oposisi Barisan Nasional masing-masing memegang 13 kursi setelah PPBM meninggalkan koalisi yang berkuasa saat itu. Ketua Menteri Melaka Adly Zahari bertemu dengan Yang di-Pertua Negeri Melaka Mohd Khalil Yaakob pada 26 Februari untuk menjelaskan kepadanya tentang keadaan politik terkini. Pada 27 Februari, pemerintah negara bagian mengumumkan mereka akan mempertahankan status quo dan akan terus berjalan seperti biasa dalam konferensi pers. Namun, sidang DUN yang rencananya digelar pada 6 Maret ditunda.

Pada 2 Maret, Ketua Barisan Nasional Melaka Abdul Raouf Yusof menghadiri pertemuan dengan Yang di-Pertua Negeri. Dalam konferensi pers pada malam hari, ia membenarkan Pakatan Harapan telah kehilangan mayoritas di DUN dan Perikatan Nasional akan membentuk pemerintahan baru. Pemerintah koalisi baru mendapat dukungan dari 17 ADUN. Pada hari yang sama, Adly Zahari bertemu dengan Yang di-Pertua Negeri dan mengusulkan agar majelis negara dibubarkan dan memicu pemilihan umum negara bagian sesuai Pasal 7 ayat (4) konstitusi negara bagian, tetapi usul Adly ditolak.

Pada 3 Maret, Adly mengadakan konferensi pers ketika ia menyatakan tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, dia diberitahu bahwa dia bukan lagi ketua menteri dan diberhentikan pada malam sebelumnya. Kepala Menteri Malaka yang baru Sulaiman Md Ali dari UMNO dilantik pada malam 9 Maret.

Pada 11 Mei, DUN bersidang dan pemerintahan Perikatan Nasional melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua Menteri Omar Jaafar dari PKR yang menyebabkan debat kusir dan penghinaan verbal yang memanas antara kedua sisi DUN, misalnya ADUN independen pendukung PN Norhizam Hassan Baktee meneriakkan istilah "babi" berulang kali kepada ADUN DAP Low Chee Leong sebagai tanggapan atas ucapan "Pengkhianat"  dari Chee Leong. Ketua DUN menunda sidang itu. Kemudian, DUN bersidang kembali dengan hanya anggota Perikatan Nasional dan menyatakan Ab Rauf Yusoh dari UMNO sebagai ketua DUN baru. Ketua DUN yang digulingkan mengatakan Pakatan Harapan Melaka sedang menggugat keabsahan penunjukan Ketua DUN yang baru.

Pada 14 September 2020, Norhizam Hassan Baktee bergabung ke PPBM, manakala Muhammad Jailani Khamis bergabung ke UMNO pada 2 Januari 2021.

Kedah 

Menteri Besar Kedah Mukhriz Mahathir memohon bertemu dengan Sultan Kedah Sallehudin pada pagi 27 Februari. Mukhriz adalah anak kelima Mahathir dan anggota PPBM yang telah keluar dari koalisi Pakatan Harapan. Sultan setuju untuk mengizinkan Mukhriz melanjutkan sebagai Menteri Besar setelah 19 ADUN Pakatan Harapan mengumumkan dukungan mereka kepadanya meskipun keadaan politik di tingkat federal sedang memanas.

Pada 12 Mei, ADUN Sidam dan Lunas dari PKR meninggalkan partai tersebut dengan alasan kurangnya kepercayaan pada Anwar dan dugaan pembersihan anggota akar rumput yang mendukung Azmin sebagai alasan mereka untuk menjadi ADUN independen yang memihak Perikatan Nasional. Kemudian pada hari itu, pemimpin oposisi Muhammad Sanusi Md Nor mengumumkan pembentukan pemerintahan baru dengan dukungan dari 23 ADUN termasuk dua mantan ADUN PKR dan empat dari enam ADUN Bersatu yang sebelumnya bersekutu dengan Pakatan Harapan.

Pada 13 Mei, Mukhriz hadir dalam konferensi pers dengan anggota majlis mesyuarat dari Pakatan Harapan dan menegaskan bahwa pemerintahannya masih utuh. Dia bersikeras akan tetap memegang kendali sampai istana emberi tahu dia atau tanpa mosi tidak percaya di DUN. Dua hari kemudian, ADUN Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional diberi kesempatan bertemu dengan Sultan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada 17 Mei, Mukhriz mengundurkan diri dan mengakui bahwa dia telah kehilangan kepercayaan dari DUN. Sanusi dari PAS dilantik sebagai menteri besar yang baru pada malam itu.

Pada 6 September, Azman Nasrudin dan Robert Ling Kui Ee bergabungke PPBM.

Perak 

Pada 27 Februari, seorang ADUN UMNO menemui Sultan Perak Nazrin Shah dan kemudian mengungkapkan bahwa Sultan menyatakan bahwa setiap koalisi yang membuktikan mereka didukung sedikitnya 30 ADUN dapat membentuk pemerintahan. Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu dari PPBM yang sedang menjabat kemudian mengisyaratkan bahwa akan ada pemerintahan negara bagian yang baru dan mewujudkan harapannya bahwa ia akan melanjutkan sebagai Menteri Besar semasa pemerintahan baru. Pada 3 Maret, ia memberitahu media bahwa ia telah diperintahkan untuk menemui Sultan di Istana Iskandariah pada sore hari.

Dalam konferensi pers pada 9 Maret, Faizal membenarkan pemerintahan baru yang terdiri dari 25 ADUN UMNO, tiga ADUN PAS dan empat ADUN PPBM sedang dibentuk. Ia mengajukan pengunduran dirinya pada hari berikutnya untuk meresmikan pembubaran Perak. Ia kemudian diangkat kembali sebagai Menteri Besar Perak oleh Sultan dan dilantik pada malam 13 Maret.

Pada 12 Mei, Ketua DUN Ngeh Koo Ham mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai ketua setelah upaya Menteri Besar Faizal untuk melancarkan mosi tidak percaya terhadapnya dalam pidatonya. Ia menyatakan bahwa upaya menggantikannya sebagai pembicara tidak boleh dilakukan melalui ancaman, merujuk pada upaya mosi tidak percaya Faizal terhadapnya. ADUN pemerintah sebelumnya telah mencoba membujuk Koo Ham untuk mengosongkan jabatan sebelum DUN bersidang.

Pada 29 Juli, Hasnul Zulkarnain bergabung ke PPBM karena kepercayaan Perdana Menteri Muhyiddin. Faizal kemudian kalah dalam mosi percaya sehingga mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Besar Perak pada 4 Desember dan mengundurkan diri keesokan harinya. Saarani Mohammad dari UMNO menjadi penggantinya dan dilantik pada pagi 10 Desember. Pada 18 Januari 2021, Leong Cheok Keng dipecat oleh DAP.

Pulau Pinang 

Pada 4 Maret, Afif Bahardin dari PKR mengundurkan diri dari jabatannya di Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dia menyatakan bahwa dia ditekan oleh DUN dan pimpinan pusat partai untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Afif dikenal sebagai pendukung Azmin sementara Azmin masih menjabat sebagai wakil presiden partai. Norlela Ariffin dari PKR diangkat sebagai ADUN baru dan dilantik pada 12 Maret di depan Yang Dipertua Negeri Abdul Rahman Abbas.

Pada 23 Mei, dua ADUN PPBM menarik dukungan mereka kepada pemerintahan Pakatan Harapan menyusul penunjukan mereka oleh pemerintah federal kepada Otoritas Pembangunan Regional Penang (di bawah Kementerian Pembangunan Pedesaan) dan badan penasehat investasi MARA, Mara Corp sebagai dewan penasihat. Pada 28 Mei, Ketua Menteri Chow Kon Yeow mengumumkan pemerintah negara bagian akan mengajukan mosi pada DUN berikutnya yang bersidang untuk memaksa dua ADUN PPBM bersama dengan Afif yang diskors dari PKR pada 3 Mei untuk melowongkan kursi mereka. Pada saat itu, Pulau Pinang adalah satu-satunya negara bagian di Malaysia yang memiliki undang-undang yang melarang peralihan partai untuk ADUN terpilih berdasarkan Pasal 14A dari Konstitusi Penang. Undang-undang ini juga memungkinkan DUN untuk mengumumkan kursi lowong melalui mosi yang dilakukan oleh mayoritas ADUN jika perwakilan tidak mengundurkan diri. Namun, undang-undang ini dianggap kontroversial dan sebelumnya dianggap tidak konstitusional oleh Pengadilan Federal pada tahun 1992.

Pada 24 Juni, Afif mengumumkan pengunduran dirinya dari PKR dan bergabung dengan PPBM. Pada 4 Juli, Zulkifli Ibrahim dipecat dari PKR. Ia menyatakan bergabung dengan Perikatan Nasional pada hari yang sama. Ia bersikeras komite disiplin PKR seharusnya memanggilnya untuk penyelidikan sebelum mengambil keputusan.

Sabah 

Pada 15 Juni, dua ADUN UPKO yang mewakili Kuala Penyu dan Sugut meninggalkan partai tersebut dengan alasan pemerintah negara bagian Sabah tidak sejalan dengan pemerintah federal dan memihak Perikatan Nasional.

Pada 29 Juli, mantan Ketua Menteri Sabah Musa Aman mengaku hanya memiliki mayoritas sederhana untuk membentuk pemerintahan PN baru di Sabah. Dalam konferensi pers khusus pada sore hari, ia mengatakan koalisi Perikatan Nasional baru melibatkan beberapa pihak, yakni UMNO, PPBM, Partai Solidaritas Tanah Air (STAR), dan Partai Bersatu Sabah (PBS). Ia juga mengatakan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin dan Sekretaris Politik Perdana Menteri melakukan panggilan resmi kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin pada pagi hari. Spekulasi meningkat dalam beberapa pekan terakhir bahwa perubahan akan terjadi di pemerintahan Sabah.

Pada 30 Juli, Ketua Menteri Sabah Shafie Apdal mengatakan Gubernur Sabah Juhar Mahiruddin telah menyetujui pembubaran DUN, sehingga membuka jalan bagi pemilihan umum awal di Sabah. Tindakan ini terjadi setelah klaim mantan Ketua Menteri Musa Aman yang mengatakan ia sudah memenuhi jumlah dukungan ADUN bagi membentuk pemerintahan baru. Pengumuman itu juga menyusul pembicaraan bahwa Musa akan menuju ke istana negeri bagian untuk dilantik sebagai menteri besar pada hari yang sama. Musa mengatakan kemarin bahwa dia telah menerima pernyataan undang-undang dari sejumlah ADUN dari berbagai pihak yang menegaskan dukungan mereka atas koalisi baru yang dipimpinnya. Sebanyak 73 daerah pemilihan akan diperebutkan menyusul penambahan 13 daerah pemilihan baru yang disahkan di parlemen tahun lalu. Ia mengatakan bisa meminta persetujuan gubernur untuk membubarkan DUN karena dia masih menjadi ketua menteri.

ADUN yang dicalonkan Ronnie Loh Ee Eng dipecat dari DAP karena mendukung upaya Perikatan Nasional menggulingkan pemerintah yang dipimpin PWS yang memihak Pakatan Harapan. ADUN Inanam dan Wakil Ketua PKR Sabah Kenny Chua Teck Ho dipecat dari PKR karena mendukung Musa. Pada 31 Juli, 5 ADUN yang mewakili Tanjong Batu, Balung, Pitas, Kuamut, & Sebatik dipecat dari PWS. Sekretaris Jenderal PWS Loretto Padua berkata, "Dalam hal ini, mereka dianggap telah bergabung dengan Musa Aman dan bersekongkol menggulingkan pemerintahan PWS." ADUN Paginatan dan Wakil Presiden UPKO Abidin Madingkir dipecat dari UPKO karena diduga terlibat dengan Musa Aman untuk mengambil alih pemerintahan. Pada 16 Agustus, James Ratib bergabung ke UMNO, sementara Abd. Muis Picho bergabung ke PPBM pada 2 September.

Pada 26 September, Perikatan Nasional memenangi mayoritas sederhana sebanyak 38 kursi di DUN Sabah dan menggantikan pemerintahan yang dipimpin PWS. Ketua Menteri Sabah baru adalah Hajiji Noor dari PPBM.

Negeri Sembilan
Pada 10 Juli, ADUN Rahang Mary Josephine mengumumkan pengunduran dirinya dari semua jabatan di DAP. Dia mengatakan keputusan itu diambil setelah dia tidak bisa lagi menghadapi tantangan dan tekanan dari pimpinan DAP di Negeri Sembilan. Dia menambahkan akan terus mendukung Pakatan Harapan sebagai politikus independen. Dia menarik balik pernyataannya dan bergabung kembali ke DAP pada 20 Juli.

Kelantan dan Terengganu

Perikatan Nasional mengamankan seluruh daerah pemilihan di DUN Kelantan dan Terengganu tanpa satupun DUN dari partai koalisi Pakatan Harapan sama sekali.

Sarawak

Pada 14 April, ADUN Batu Lintang See Chee How dipecat dari PKR, sehingga PKR tidak memiliki satupun ADUN di DUN Sarawak. Pada 27 Juli, ADUN Padungan dan Wakil Ketua DAP Sarawak Wong King Wei telah mengumumkan pengunduran dirinya dari DAP dengan segera dengan mengatakan dirinya kecewa dengan arahan dan kepengurusannya. Ia menyatakan partai tersebut telah menyimpang dari maksud, tujuan, dan perjuangan sebelumnya ketika ia bergabung pada tahun 2006. Dengan pengunduran diri ADUN, PH kehilangan statusnya sebagai partai oposisi terbesar. Wong Soon Koh dari PSB yang masih bersekutu dengan Pakatan Harapan mengambil alih jabatan pemimpin oposisi pada 9 November 2020.

Dengan bergabungnya Ali Biju ke PPBM pada 23 Agustus 2020, PPBM untuk pertama kalinya memiliki perwakilan dalam DUN. Pada 21 Desember, ADUN Julau Larry Sng mengundurkan diri dari Ketua PKR Sarawak dengan alasan membiarkan seorang pemimpin Dayak mengambil alih jabatan tersebut dan memimpin partai dalam pemilihan umum negara bagian Sarawak yang dijadwalkan pada Juni 2021.

Partai politik 
Parti Keadilan Rakyat menggelar pertemuan di kantor pusatnya pada 1 Maret 2020. Saat meninggalkan kantor pusat setelah pertemuan berakhir, anggota yang dikaitkan dengan mantan Wakil Presiden PKR Azmin Ali seperti Wakil Presiden PKR Tian Chua dan mantan wakil ketua Angkatan Muda Keadilan Afif Bahardin dilecehkan dan diserang oleh pendukung PKR. Keduanya dituduh sebagai pengkhianat. Polisi kemudian mengungkapkan bahwa satu penangkapan telah dilakukan sehubungan dengan insiden yang melibatkan Chua, dengan sedikitnya dua laporan diajukan.

Sejumlah besar anggota akar rumput PKR telah meninggalkan partai sejak krisis politik bermula. Tiga pemimpin PKR Cabang Kelantan mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan partai pada 26 Februari setelah Azmin dan Wakil Presiden PKR Zuraida Kamaruddin dipecat dari jabatan mereka dan dikeluarkan dari partai. Sekitar 2 ribu anggota dari cabang Pasir Puteh meninggalkan partai pada 28 Februari dengan menyatakan bahwa mereka kecewa dengan kepemimpinan partai. 536 anggota dari cabang Kota Raja juga meninggalkan partai pada 1 Maret dengan alasan bahwa mereka tidak lagi percaya pada arah partai. Pada 2 Maret, sekitar 400 anggota PKR di Perak juga meninggalkan partai dengan alasan partai telah kehilangan fokusnya pada pembangunan bangsa dan hanya berfokus pada peralihan kekuasaan kepada Anwar. Ini kemudian diikuti dengan keluarnya 500 anggota dari cabang Arau dan Padang Besar pada 15 Maret. Mereka juga menyebutkan bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan dengan kepemimpinan di bawah Anwar.

Pada 17 Mei, Ketua PKR Srikandi Keadilan Nurainie Haziqah Shafii keluar dari partai. Keputusan itu diambil setelah ia kehilangan kepercayaan pada arah PKR saat itu. Pada 21 Juni, lebih dari 50 anggota pemimpin perempuan PKR Johor keluar dari partai setelah kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan puncak partai. Keesokan harinya, 25 pemimpin akar rumput PKR dari Cabang Saratok keluar dari partai dengan alasan hilangnya kepercayaan pada partai. Pada 27 Juni, 19 anggota Komite PKR Cabang Jelebu keluar dari partai setelah mengaku kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan PKR.

Pada 1 Juli, Ketua Wanita PKR Terengganu Sharifah Norhayati Syed Omar Alyahya keluar dari PKR bersama 131 anggota lainnya. Keputusan itu dibuat setelah melihat ketidakadilan di pucuk pimpinan partai. Pada 11 Juli lalu, hampir 100 anggota Anak Muda Keadilan Port Dickson keluar dari PKR sehingga AMK Cabang Port Dickson lumpuh. Tindakan tersebut diambil karena mereka yakin partai tersebut melemah dan tidak dapat memenangkan kursi pada pemilihan umum berikutnya. Pada 15 Juli, Ketua PKR Cabang Jempol Karip Mohd Salleh bersama 25 anggota lainnya keluar dari partai yang mengakibatkan pembubaran cabang tersebut. Keputusan diambil setelah masing-masing dari mereka kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan partai dalam menavigasi jajaran kepemimpinan baik di tingkat federal atau negara bagian. Pada 25 Juli, 721 anggota PKR Cabang Tebrau keluar setelah mengaku kehilangan kepercayaan pada pimpinan partai.

Ekonomi 
Menyusul pengunduran diri Mahathir Mohamad, bursa saham Malaysia FTSE Bursa Malaysia KLCI pada 24 Februari turun ke titik terendah sejak 2011. Ringgit juga melemah terhadap dolar AS, diperdagangkan pada 4,22, terendah dalam beberapa bulan. Namun, pasar bangkit kembali pada hari berikutnya, diperdagangkan pada 0,78% lebih tinggi pada tengah hari.

Pandemi COVID-19 

Menyusul peningkatan signifikan kasus COVID-19 yang berasal dari kegiatan Jemaat Tabligh di Masjid Jamek Sri Petaling Kuala Lumpur, perhatian telah mengarah kepada kegagalan pemerintah dalam mencegah penyelenggaraan kegiatan besar dan penanganan penyebaran kasus kluster.

Hingga 24 Februari, Malaysia berada di bawah pemerintahan Pakatan Harapan, ketika Kementerian Kesehatan lewat Menteri Dzulkefly Ahmad telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Noor Hisham Abdullah untuk mempersiapkan pengawasan COVID-19 dan menangani pandemi pada bulan pertama wabah sejak 25 Januari dengan volume kasus yang rendah yang utamanya berasal dari kasus impor.

Lihat pula 

 Krisis politik Selangor 2014
 Krisis konstitusi Perak 2009
 Skandal Ming Court 1987

Referensi

Bacaan lanjut 
 

Krisis pemerintahan
Politik Malaysia
Malaysia dalam tahun 2020