Korupsi di Malaysia

Menurut tinjauan 2013 di Malaysia oleh Transparency International, mayoritas menanggap bahwa partai-partai politik Malaysia melakukan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2016 mengatakan bahwa Malaysia berada di urutan ke-55 dari 176 negara.

Eksekutif bisnis yang ditinjau dalam Global Competitiveness Report 2013-2014 oleh World Economic Forum menemukan bahwa etika luar perusahaan adalah cacat bagi bisnis Malaysia. Sering kali kontrak pemerintah diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki ikatan dekat, dan dasar-dasar pemberian proyek infrastruktur berskala besar kepada perusahaan Bumiputera terpilih tanpa tender terbuka.

Indeks Persepsi Korupsi 
Malaysia mendapat skor 52/100 (lebih tinggi dan lebih sedikit korupsi); Ini menjadikan Malaysia negara "terbersih" kedua di Asia Tenggara, ke-9 dari 28 negara APAC dan ke-50 dari 175 negara yang disurvei.

Transparency International menjawab tantangan utama bagi Malaysia sebagai berikut:
 Pendanaan politik dan kampanye: Sumbangan dari perusahaan dan perorangan untuk partai dan kandidat politik tidak terbatas di Malaysia. Partai politik juga tidak diharuskan untuk melaporkan dana yang dihabiskan selama kampanye pemilihan. Itu sebabnya partai pemerintah Malaysia selama lebih dari 55 tahun memiliki dana jauh lebih banyak daripada partai lain. Ini secara tidak adil merusak kampanye pada pemilihan federal dan negara bagian dan dapat mengganggu fungsi sistem politik yang demokratis.

 “Pintu putar”: Individu sering bepergian antara pekerjaan sektor publik dan swasta di Malaysia. Situasi 'julukan' semacam ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil peran aktif dalam perekonomian serta hubungan publik-swasta dengan sektor swasta. Risiko korupsi yang tinggi dan pemantauan interaksi sektor publik dan swasta semakin sulit, serta memungkinkan korupsi terjadi tanpa hukuman. Faktor lain yang menggarisbawahi ambiguitas antara kepemilikan sektor swasta dan publik adalah bahwa Malaysia juga merupakan contoh langka dari negara di mana partai-partai politik tidak dibatasi untuk memiliki korporasi.

 Akses ke informasi: Pada April 2013, tidak ada tingkat federal Undang-Undang Kebebasan Informasi. Namun, tidak hanya negara bagian Selangor dan Penang yang menganut kebebasan informasi, masih ada banyak kendala. Jika undang-undang kebebasan informasi federal dirancang, itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Rahasia Resmi, di mana dokumen apa pun hanya dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dan karenanya dikecualikan dari akses publik dan bebas dari uji materi. Undang-undang tambahan seperti Pencetakan dan Penerbitan Act, Sedition Act 1948 (kemudian digantikan oleh National Harmony Act), dan Internal Security Act 1969 juga melarang penyebaran informasi resmi. dan pelanggar bisa didenda atau dipenjara. Malaysia mengalami penipuan perusahaan dalam bentuk pencurian kekayaan intelektual. Produksi bahan baku yang luas seperti produk IT, peralatan mobil dan sebagainya.

Pada 2013, Malaysia diidentifikasi dalam survei Ernst and Young sebagai salah satu negara paling korup di kawasan ini berdasarkan persepsi para pemimpin bisnis dari luar negeri, serta negara-negara tetangga dan Cina. Survei ini menanyakan apakah mungkin bagi setiap negara untuk mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan ekonominya.

Badan anti-korupsi

Komisi Anti Korupsi Malaysia 
Komisi Anti Korupsi Malaysia (Melayu: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)), merupakan badan kerajaan Malaysia yang menyiasati dan mendakwa korupsi dalam sektor publik dan swasta yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri.

Datuk Dzulkifli Ahmad dilantik pada tanggal 1 Agustus 2016 menggantikan posisi Tan Sri Abu Kassim Mohamed untuk kedudukan sebagai Ketua Komisi di SPRM.

Referensi

Pautan luar 
 Malaysia Corruption Profile  from the Business Anti-Corruption Portal

Korupsi
Malaysia