Badan Riset dan Inovasi Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional, disingkat BRIN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional dipimpin oleh seorang Kepala BRIN yang sejak 28 April 2021 dijabat oleh Laksana Tri Handoko.

Lembaga ini pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 sebagai lembaga yang melekat kepada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sehingga Menteri Riset dan Teknologi juga bertindak sebagai Kepala BRIN. Pada 28 April 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN menjadi lembaga yang berdiri sendiri dengan mengintegrasikan Kementerian Riset dan Teknologi serta empat LPNK, yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Tugas dan fungsi 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, tugas BRIN yaitu membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BRIN menyelenggarakan fungsi:

 pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
 perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitasi riset dan inovasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi;
 pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; 
 penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan  penyelenggaraan keantariksaan; 
 pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
 pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; 
 pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa; 
 pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; 
 pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA; 
 pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi 
Badan Riset dan Inovasi Nasional terdiri atas Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah mempunyat tugas memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehrdupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Ketua Dewan Pengarah secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerrntahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, yang dalam hal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara itu, Wakil Ketua dijabat secara ex-officio oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dewan Pengarah BRIN terdiri atas:
 Ketua: Megawati Soekarnoputri;
 Wakil Ketua: Sri Mulyani dan Suharso Monoarfa;
 Sekretaris: Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto;
 Anggota: Emil Salim, Bambang Kesowo, Tri Mumpuni, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan I Gede Wenten.

Adapun Pelaksana BRIN terdiri atas:
 Kepala;
 Wakil Kepala;
 Sekretariat Utama;
Inspektorat Utama;
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan;
 Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi;
 Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi;
 Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi;
 Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi;
 Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
Pusat Layanan Teknologi; 
Pusat Data dan Informasi; dan
Organisasi Riset.

Organisasi riset 
Organisasi riset (OR) merupakan organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan. Peran yang dilaksanakan oleh OR adalah seperti peran kampus di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Jika kampus menjadi pelaksana fungsi pendidikan di Kemendikbudristek, maka OR menjadi pelaksana fungsi riset di BRIN. Pada tahun 2022 terdapat 12 Organisasi Riset dan 85 Pusat Riset di BRIN berdasarkan bidang keilmuan, yaitu:

 Organisasi Riset Tenaga Nuklir
 Pusat Riset Proses Radiasi
 Pusat Riset Teknologi Akselerator
 Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif
 Pusat Riset Teknologi Deteksi Radiasi dan Analisis Nuklir
 Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi, dan Mutu Nuklir
 Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri
 Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir
 Organisasi Riset Kebumian dan Maritim
 Pusat Riset Oseanografi
 Pusat Riset Laut Dalam
 Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air
 Pusat Riset Kebencanaan Geologi
 Pusat Riset Iklim dan Atmosfer
 Pusat Riset Sumber Daya Geologi
 Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat
 Pusat Riset Perikanan
Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat
 Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
 Pusat Riset Agama dan Kepercayaan
 Pusat Riset Hukum
 Pusat Riset Masyarakat dan Budaya
 Pusat Riset Kependudukan
 Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama
 Pusat Riset Kewilayahan
 Pusat Riset Pendidikan
 Pusat Riset Politik
 Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa
 Pusat Riset Antariksa
 Pusat Riset Penginderaan Jauh
 Pusat Riset Teknologi Roket
 Pusat Riset Teknologi Penerbangan
 Pusat Riset Teknologi Satelit
 Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra
 Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah
 Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan
 Pusat Riset Arkeometri
 Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas
 Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban
Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan
Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra
 Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat
 Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan.
 Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan
 Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan
 Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler
 Pusat Riset Kebijakan Publik
 Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas
 Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri
 Organisasi Riset Pertanian dan Pangan
 Pusat Riset Agroindustri
 Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan
 Pusat Riset Peternakan
 Pusat Riset Tanaman Pangan
 Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan
 Pusat Riset Teknologi Tepat Guna
 Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan
 Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk
 Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi
 Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi
 Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan
 Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih
 Pusat Riset Mikrobiologi Terapan
 Pusat Riset Rekayasa Genetika	
 Pusat Riset Zoologi Terapan
 Organisasi Riset Kesehatan
 Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional
 Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman
 Pusat Riset Biomedis
 Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis
 Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi
 Pusat Riset Vaksin dan Obat
 Pusat Riset Veteriner
 Organisasi Riset Energi dan Manufaktur
 Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi
 Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika
 Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur
 Pusat Riset Teknologi Kekuatan Struktur
 Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar
 Pusat Riset Teknologi Transportasi
 Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup
 Organisasi Riset Elektronika dan Informatika
 Pusat Riset Elektronika
 Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber
 Pusat Riset Komputasi
 Pusat Riset Mekatronika Cerdas
 Pusat Riset Sains Data dan Informasi
 Pusat Riset Telekomunikasi
 Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material
 Pusat Riset Fisika Kuantum
 Pusat Riset Fotonik
 Pusat Riset Kimia Maju
 Pusat Riset Material Maju
 Pusat Riset Metalurgi
 Pusat Riset Teknologi Pertambangan
 Pusat Riset Teknologi Polimer

Sejarah 
Pada 5 Mei 2021, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, yang secara efektif menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional, meneruskan Komite Inovasi Nasional. Peraturan tersebut memutuskan bahwa semua lembaga penelitian milik pemerintah yang meliputi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi riset di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah bergabung menjadi BRIN. Dalam perkembangannya kemudian, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional

Logo

Referensi 

 
Lembaga pemerintah nonkementerian
Pendirian tahun 2019 di Indonesia