Munisipalitas di Filipina

Munisipalitas (; ; ) adalah suatu unit pemerintah daerah di Filipina. Munisipalitas juga disebut kota kecil dalam bahasa kuno karena memiliki fungsi yang sama. Munisipalitas berbeda dengan kota, suatu unit pemerintah daerah pada tingkat yang berbeda. Provinsi-provinsi di Filipina membawahkan satu atau beberapa kota dan munisipalitas, yang pada tingkat di bawahnya terbagi atas barangay, yang membawahkan barrio. Per tanggal 31 Maret 2016, ada 1.489 munisipalitas di seluruh negeri.

Tanggung jawab dan wewenang 
Munisipalitas diberikan wewenang otonomi oleh pemerintah pusat Republik Filipina di bawah Kode Pemerintah Daerah 1991. Munisipalitas diberikan otoritas untuk memberlakukan kebijakan dan peraturan daerah, melakukan penegakan hukum atas kebijakan dan peraturan tersebut, serta mengatur yurisdiksi mereka. Mereka dapat melakukan transaksi keuangan dan mengikat perjanjian/kontrak melalui pejabat yang terpilih dan ditunjuk serta dapat mengenakan pajak. Mereka berkewajiban untuk menegakkan semua hukum, baik daerah maupun nasional. Pemerintah pusat membantu dan mengawasi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum nasional. Pemerintah daerah memiliki cabang-cabang eksekutif dan legislatif sendiri. Pengawasan dan penyeimbangan antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah lebih jelas daripada pusat. Pemerintah daerah, termasuk munisipalitas, tidak memiliki lembaga yudisial sendiri. Peradilan daerah sama dengan peradilan pemerintah pusat.

Organisasi 
Berdasarkan Bab II, Titel II, Buku III Undang-Undang Republik 7160 atau Kode Pemerintah Daerah 1991, Suatu munisipalitas seharusnya memiliki seorang wali kota (alkalde), seorang wakil wali kota (ikalawang alkalde/bise alkalde), dan anggota-anggota (kagawad) lembaga legislatif Sangguniang Bayan dengan seorang ketua badan legislatif tersebut.

Jabatan-jabatan berikut juga harus ada untuk semua munisipalitas di Filipina:

 Pejabat keuangan
 Penilai
 Akuntan
 Pejabat anggaran
 Koordinator perencanaan dan pengembangan
 Pejabat teknik/bangunan
 Pejabat kesehatan
 Pejabat catatan sipil
 Pejabat Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Munisipalitas
 Pejabat Lingkungan dan Sumber Daya Alam Munisipalitas
 Pejabat Kesejahteraan dan Pengembangan Sosial Munisipalitas

Apabila diperlukan, jabatan-jabatan berikut dapat diisi dengan ditunjuk oleh wali kota munisipalitas:

 Administrator
 Pejabat hukum
 Pejabat pertanian
 Arsitek
 Pejabat informasi
 Pejabat pariwisata

Tugas dan fungsi 
Sebagaimana disebutkan dalam Titel II, Buku III Undang-Undang Republik 7160, wali kota adalah kepala eksekutif pemerintahan munisipalitas dan bertugas menentukan pedoman kebijakan-kebijakan dan perumusan langsung rencana-rencana pembangunan daerah. Tanggung jawab ini harus berdasarkan persetujuan Sangguniang Bayan.

Wakil wali kota (bise-alkalde) bertugas menandatangani semua surat perintah pembayaran dari kas munisipalitas. Ketua Sangguniang Bayan (Dewan Munisipalitasdapat menunjuk anggota-anggota badan legislatif selain dua belas anggota tetap atau kagawad. Kagawad dipilih melalui pemilihan umum daerah bersamaan dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota munisipalitas. Apabila wali kota meninggalkan posisinya secara tetap atau sementara, ketua Sangguniang Bayan akan memikul tanggung jawab dan fungsi eksekutif.

Saat wakil wali kota ikut dalam rapat bersama badan legislatif, ia tidak dapat memberikan suara, kecuali dibutuhkan untuk menyelesaikan kebuntuan. Peraturan atau ordonansi diusulkan oleh Sangguniang Bayan. Usulan tersebut dapat disetujui atau diveto (dibatalkan) oleh wali kota. Jika disetujui, usulan menjadi ordonansi daerah. Jika wali kota tidak menyetujui atau memveto usulan Sangguniang Bayan selama sepuluh hari sejak usulan itu diterima, usulan sah menjadi peraturan. Jika usulan diveto, konsepnya dikirim kembali ke Sangguniang Bayan. Untuk keadaan terakhir, usulan dapat menjadi peraturan tanpa melibatkan wali kota melalui pemungutan suara dan disetujui oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) dari jumlah semua anggota badan legislatif.

Munisipalitas dapat memilih menjadi kota setelah mencapai persyaratan tertentu, yaitu memenuhi jumlah penduduk dan pendapatan tahunan minimum. Prosesnya diawali dengan harus disetujuinya rancangan undang-undang oleh Kongres, kemudian ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden, dan dilakukan plebisit untuk memberikan kesempatan pada penduduk munisipalitas itu memilih menerima atau menolak status kota. Keuntungan menjadi suatu kota adalah anggaran pemerintah kota lebih besar, tapi pajak menjadi lebih tinggi.

Klasifikasi pendapatan 
Munisipalitas dibagi menjadi beberapa kelas pendapatan berdasarkan rata-rata pendapatan tahunan mereka dalam empat tahun sebelumnya:

Lihat pula 
 Daftar perubahan nama kota dan munisipalitas di Filipina

Referensi 

 
Pembagian administratif Filipina
Filipina 2
Munisipalitas, Filipina