Militerisme Jepang

mengacu pada ideologi di Kekaisaran Jepang yang menegaskan doktrin bahwa militerisme dan prinsip-prinsip militer harus mendominasi kehidupan politik dan sosial bangsa, dan bahwa kekuatan militer sama dengan kekuatan suatu bangsa, disertai dengan kepentingan untuk menkedepankan kekuatan militer demi membangun Negara-Kekaisaran yang Kuat dan Makmur.

Sejarah

Bangkitnya militerisme 
Militer memiliki pengaruh kuat pada masyarakat Jepang dari Restorasi Meiji. Hampir semua pemimpin dalam masyarakat Jepang selama periode Meiji (baik di militer, politik atau bisnis) merupakan mantan samurai atau keturunan samurai, dan berbagi seperangkat nilai dan pandangan. Pemerintah Meiji awal memandang Jepang sebagai terancam oleh imperialisme barat, dan salah satu motivasi utama untuk kebijakan Fukoku Kyohei adalah untuk memperkuat fondasi ekonomi dan industri Jepang, sehingga militer yang kuat dapat dibangun untuk mempertahankan Jepang dari kekuatan luar.

Faktor ekonomi 
Selama abad ke-19, status Kekuatan Besar dianggap bergantung pada kerajaan kolonial yang kaya sumber daya, baik sebagai sumber bahan baku untuk produksi militer dan industri, dan prestise internasional.

Karena kurangnya sumber daya di pulau-pulau asal Jepang, bahan baku seperti besi, minyak, dan batubara sebagian besar harus diimpor. Keberhasilan Jepang dalam mengamankan Taiwan (1895) dan Korea (1910) telah membawa Jepang terutama koloni pertanian. Dalam hal sumber daya, militer Jepang melihat ke arah besi dan batu bara Manchuria, karet Indocina, dan sumber daya Cina yang luas. Namun, tentara berbeda dengan perusahaan keuangan dan industri zaibatsu tentang cara mengelola ekspansi ekonomi, konflik juga mempengaruhi politik dalam negeri.

Kemandirian militer 
Jepang juga membentuk bagian dari dasar pertumbuhan militerisme, yaitu kebebasan dari kontrol sipil yang dinikmati oleh angkatan bersenjata Jepang. Pada tahun 1878, Tentara Jepang mendirikan kantor Staf Umum Tentara Jepang, meniru model Staf Umum Prusia. Kantor ini independen, dan setara (dan kemudian superior) dengan Kementerian Perang Jepang dalam hal otoritas. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang segera diikuti dengan Staf Umum Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Kantor Staf Umum ini bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan operasi militer, dan dilaporkan langsung kepada kaisar. Karena Kepala Staf Umum bukan menteri kabinet, mereka tidak melapor kepada Perdana Menteri Jepang, dan dengan demikian sepenuhnya independen dari pengawasan atau kontrol sipil.

Referensi

Bacaan lebih lanjut 
 Bassford, Christopher. (1994). Clausewitz in English: The Reception of Clausewitz in Britain and America, 1815–1945. New York: Oxford University Press. 
 
 
 Dower, John W. (1999). Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York: W. W. Norton & Company. 
 Dower, John W. (1995). Japan in War & Peace. New York: The New Press. 
 
 
 
 
 Martin, Bernd. (1995). Japan and Germany in the modern world. Providence/Oxford: Berghahn Books. 
 Schramm, Helmar, Ludger Schwarte and Jan Lazardzig. (2005). Collection, Laboratory, Theater: Scenes of Knowledge in the 17th Century. Berlin: Walter de Gruyter. 
 
 
 Welch, Claude Emerson. (1976). Civilian Control of the Military: Theory and Cases from Developing Countries. Albany: State University of New York Press. 

Jepang