Invasi Ambon

Invasi Ambon adalah sebuah operasi gabungan militer Indonesia terkombinasi pada 1950. Serangan tersebut bertujuan untuk merebut dan menganeksasi Republik Maluku Selatan yang memerdekaan diri.

Latar Belakang 
Setelah Konferensi Meja Bundar Indonesia-Belanda, Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS merupakan federasi yang Dewan Perwakilan Rakyatnya terdiri dari 50 orang perwakilan Republik Indonesia dan 100 orang dari berbagai negara bagian menurut jumlah penduduknya.

Tidak mempercayai Republik Indonesia yang didominasi orang Jawa dan Muslim, orang Maluku Selatan yang sebagian besar Protestan dan pro-Belanda - yang telah lama berkontribusi pada Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) - mendeklarasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan di Ambon dan Seram pada tanggal 25 April 1950. mantan menteri Indonesia Timur mendeklarasikan kemerdekaan dan mantan Wakil Gubernur Kabupaten Maluku Selatan, Johanis Hermanus Manuhutu diangkat menjadi Presiden Republik yang baru.

Deklarasi kemerdekaan mengatakan Maluku Selatan tidak lagi merasa aman di dalam Negara Indonesia Timur dan memutuskan hubungan mereka dengan RIS. Dan kemudian, mantan prajurit KNIL yang ditempatkan di Ambon bergabung dengan RMS dan membentuk Angkatan Perang RMS (APRMS). Mereka ini termasuk pasukan yang menunggu demobilisasi atau dipindahkan ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Pada 17 Agustus 1950, Presiden Indonesia Soekarno, memproklamasikan pemulihan negara kesatuan Republik Indonesia. RMS ini tidak diakui oleh Sukarno dan atas perintahnya militer Indonesia menyerbu Pulau Buru Maluku dan sebagian dari Pulau Seram.

Invasi Ambon 
Pada saat proklamasi RMS, ada 7.345 mantan pasukan KNIL yang ditempatkan di Ambon, termasuk 2.500 orang Ambon. Prajurit ini menjadi tulang punggung APRMS. Setelah blokade angkatan laut oleh angkatan laut Indonesia, invasi ke Ambon terjadi pada tanggal 28 September 1950. APRMS melarikan diri dari kota Ambon sebelum pasukan Indonesia yang menyerang mengambil posisi di benteng tua Belanda di perbukitan di atas kota. Dari sini mereka melancarkan perang gerilya. TNI menduduki bagian utara pulau, tapi sempat terhenti oleh resistance Ambon sengit di satu kilometer lebar tanah genting, yang menghubungkan dengan bagian selatan. Pada tanggal 5 November kota Ambon jatuh ke tangan tentara Indonesia. Pemerintah RMS melarikan diri ke Seram pada bulan Desember untuk melanjutkan perang dalam bentuk perang gerilya. "Kota Ambon telah musnah kecuali empat bangunan," kata seorang saksi mata kepada sebuah surat kabar Australia. "Orang Indonesia terus-menerus menyerang kota dan pesawat memberondongnya, tetapi sebagian besar kerusakan disebabkan oleh pembakaran." Pertempuran itu sengit, karena lawan TNI adalah mantan prajurit KNIL yang terlatih termasuk Green Caps. Namun demikian, kerugian yang dialami tentara Indonesia relatif kecil. Meskipun prajurit RMS adalah anggota KNIL yang terlatih dan terkenal dengan keterampilan bertarungnya, perlawanan prajurit APRMS akhirnya dapat dipadamkan pada November 1950. Namun, Letkol Slamet Rijadi yang merupakan Panglima TNI di sektor Maluku dan peserta penting selama penyerangan tersebut terbunuh pada hari terakhir kampanye.

Keterlibatan Belanda 
Selama Revolusi Nasional Indonesia, Belanda harus membubarkan KNIL yang dipulihkan, dan tentara pribumi memiliki pilihan untuk didemobilisasi atau bergabung dengan tentara Republik Indonesia. Karena ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kepemimpinan Republik, yang didominasi oleh Islam Jawa, ini adalah pilihan yang sangat sulit bagi orang Ambon Protestan, dan hanya sebagian kecil yang memilih untuk mengabdi dengan Tentara Indonesia. Pembubaran terbukti merupakan proses yang rumit dan, pada tahun 1951, dua tahun setelah penyerahan kedaulatan, tidak semua tentara telah didemobilisasi. Belanda berada di bawah tekanan internasional yang berat untuk membubarkan tentara kolonial dan untuk sementara menjadikan orang-orang ini bagian dari tentara reguler Belanda, ketika mencoba untuk mendemobilisasi mereka di Jawa. Di sinilah letak sumber ketidakpuasan di antara tentara Maluku karena menurut kebijakan KNIL, tentara berhak memilih tempat mereka akan dibebastugaskan pada akhir kontrak mereka. Situasi politik di Republik Indonesia yang baru pada awalnya tidak stabil dan, khususnya, kontroversi mengenai bentuk federal atau negara yang tersentralisasi mengakibatkan konflik bersenjata di mana orang-orang Ambon mantan KNIL terlibat. Pada tahun 1951 Republik Maluku Selatan diproklamasikan di Ambon. RMS mendapat dukungan kuat di antara prajurit KNIL Ambon. Akibatnya tentara Maluku yang berada di luar Maluku Selatan menuntut diberhentikan di Ambon. Tetapi Indonesia menolak untuk membiarkan Belanda mengangkut tentara-tentara ini ke Ambon selama RMS tidak tertekan, karena khawatir akan perjuangan militer yang berkepanjangan. Ketika setelah pertempuran sengit RMS ditindas di Ambon, para prajurit menolak untuk diberhentikan di sana. Mereka sekarang menuntut untuk didemobilisasi di Seram, di mana masih ada kantong-kantong perlawanan terhadap Indonesia. Ini lagi-lagi diblokir oleh Indonesia.

Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk mengangkut para pria yang tersisa beserta keluarganya ke Belanda. Mereka dipulangkan pada saat kedatangan dan 'sementara' ditempatkan di kamp-kamp sampai mereka bisa kembali ke pulau-pulau Maluku. Dengan cara ini sekitar 12.500 orang menetap di Belanda, sedikit banyak bertentangan dengan keinginan mereka dan tentunya juga bertentangan dengan rencana awal pemerintah Belanda.

Akibat 
Setelah kekalahan RMS di Ambon oleh pasukan Indonesia pada November 1950, pemerintah yang menyatakan diri mundur ke Seram, di mana perjuangan bersenjata berlanjut hingga Desember 1963. Pemerintah di pengasingan pindah ke Belanda pada tahun 1966, mengikuti pemimpin perlawanan dan presiden Penangkapan dan eksekusi Chris Soumokil oleh pihak berwenang Indonesia. Pemerintah yang diasingkan terus ada, dengan John Wattilete sebagai presiden petahana sejak April 2010.

Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Proklamasi RMS telah menjadi subjek dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi digantikan oleh Perang Korea. Pada 1 Oktober, pemerintah RMS meminta intervensi dari Dewan Keamanan PBB, Australia dan Belanda untuk menyerbu pasukan Indonesia. Belanda menyatakan bahwa ini adalah masalah PBB dan merujuk pada transfer RTC.

Warisan 
Keterlibatan militer di Maluku mendorong Kawilarang untuk mendirikan apa yang kemudian menjadi Kopassus pasukan khusus Indonesia.

Lihat juga 
 Peristiwa Andi Azis
 Operasi Trikora
 Konfrontasi Indonesia-Malaysia
 Konflik sektarian Maluku

Catatan

Referensi 

Indonesia dalam tahun 1950