United Nations Global Compact

United Nations Global Compact atau disingkat UN Global Compact (Indonesia: Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (Global Compact PBB)) merupakan sebuah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sifatnya tidak mengikat, bergerak di bidang bisnis guna  mendorong negara-negara supaya mengadopsi kebijakan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, kemudian melaporkan hasil implementasi ke organisasi tersebut. Prinsip kerja dari Global Compact berbasis pada bidang bisnis, mengedepankan sepuluh bidang termasuk hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan dan anti -korupsi. Di bawah naungan organisasi ini, perusahaan-perusahaan akan disatukan dalam badan-badan PBB, kelompok buruh dan warga sipil. Kota-kota besar di dunia bisa bergabung kedalam organisasi Global Compact melalui sebuah program bernama "Cities programme" (Program Kota).

Global Compact menjadi pemrakarsa tanggung jawab sosial perusahaan berkelanjutan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 13.000 perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya yang berasal dari 170 negara. Dua tujuan utamanya ialah;
 "Mengedepankan sepuluh prinsip dalam menjalankan kegiatan bisnis di seluruh dunia"
  "Mendukung tujuan utama PBB, seperti Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals disingkat MDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals disingkat SDGs).
Dan dalam tujuan selanjutnya, UN Global Compact memiliki antusias untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan demi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

Pada acara World Economic Forum tanggal 31 Januari 1999, Kofi Annan selaku Sekretaris Jendral PBB, dalam pidatonya menyampaikan tentang UN Global Compact, dan selanjutnya diresmikan tanggal 26 Juli 2000 di Markas Besar PBB di kota New York, Amerika Serikat. Kantor Global Compact PBB bekerja sesuai amanat yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB menjadi sebuah organisasi yang "mempromosikan praktik bisnis bertanggung jawab dan menjaga nilai-nilai PBB di antara komunitas bisnis global dan Sistem PBB.

Sepuluh Prinsip 
Pada awal dibentuk, Global Compact hanya memiliki sembilan Prinsip. Kemudian, pada saat diadaknnya KTT Pemimpin Global Compact pertama, Kofi Annan menyampaikan penambahan prinsip yaitu prinsip Anti Korupsi, sesuai dengan Konvensi PBB Melawan Korupsi yang diadopsi pada tahun 2003. Sepuluh prinsip Global Compact PBB ialah:

Fasilitasi
Global Compact menjadi forum diskusi atau jaringan komunikasi yang didalamnya terdapat pemerintah, perusahaan, dan bahkan organisasi buruh, organisasi warga sipil, yang mewakili berbagai pemangku kepentingan. Lise Kingo selaku Direktur Eksekutif, dalam sebuah wawancara tahun 2015 mengibaratkan Global Compact PBB sebagai anjing penuntun bukan sebagai anjing pengawas. Dengan kata lain, organisasi ini dibentuk dengan tujuan prioritas menyediakan sumber daya dan dukungan kepada perusahaan-perusahaan daripada berusaha menegakkan disiplin. Meskipun tujuan organisasi ini bersifat fleksibel dan tidak jelas, namun yang berbeda bahwa organisasi in mengedepankan fasilitasi dan dukungan adanya dialog untuk membentuk dialog kebijakan, pembelajaran, jaringan lokal dan proyek-proyek.

Global Compact memiliki peran penting membantu pemerintahan dalam penandatangan kerjasama mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs)). Studi terbaru menunjukkan bahwa bisnis sektor swasta lebih terbuka dari tahun-tahun sebelumnya, seperti dalam penetapan harga karbon dan mekanisme lain. Organisasi ini juga secara berkelanjutan memberi panduan bagi organisasi bisnis dan nirlaba sebagai upaya mendukung seluruh misi Global Compact. Contohnya ialah mengembangkan kerjasama SDG Compass dengan Global Reporting Initiative (GRI) dan World Business Council for Sustainable Development (WBSCD), dimana didalamnya terdapat sumber daya seperti analisis tujuan, indikator bisnis, alat pemangku kepentingan, yang bermanfaat untuk perusahaan dalam mengetahui bagaimana peran mereka mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sejarah 
Global Compact Leaders Summit (Konferensi Tingkat Tinggi Pimpinan Global Compact) pertama, diadakan tanggal 24 Juni 2004 di Markas Besar PBB, kota New York, Amerika Serikat, dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan. Thema yang diusung pada pertemuan tersebut membawa "fokus dunia internasional yang intensif dan meningkatkan momentum" terhadap Global Compact PBB. Kemudian pada KTT Pimpinan Global Compact kedua, diadakan pada tanggal 5-6 Juli 2007 di Palais des Nations di Jenewa, Swiss, dan diketuai Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon. Pertemuan kedua tersebut mengadopsi Geneva Declaration perihal tanggung jawab perusahaan. Tahun 2009 Rotary International menjalin kerjasama dengan Global Compact PBB.

Pada KTT Pimpinan Global Compact Ketiga, konferensi kembali diadakan di kota New York pada tanggal 24-25 Juni 2010, dan menjadi ulang tahun ke 10 organisasi Global Compact. Pada Konferensi tersebut, identifikasi kriteria kepemimpinan terkait dengan penerapan sepuluh prinsip Global Compact telah dirilis, sebagai upaya untuk mendukung tujuan pembangunan yang melibatkan Global Compact.  Ini adalah kemitraan yang sangat bersahabat karena Rotary International memainkan peran dalam pencarteran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak dibentuk pada tahun 2000, Global Compact fokus dalam mendukung dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Namun, setelah tahun 2015 berakhir, prioritas utama Global Compact beralih dan fokus untuk mengejar dan memajukan tujuan untuk dapat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan diberi tenggat waktu hingga tahun 2030.

Global Compact PBB – Program Kota 

Tahun 2001, kota Melbourne memberikan proposal supaya kota-kota besar dan perusahaan diizinkan bergabung dengan Global Compact PBB. Alasan utamanya berkaitan dengan komitmen kota-kota di dunia mengalami perubahan positif, dan memotivasi kota-kota untuk partisipasi dalam berbagai dialog internasional dan program ini diharapkan dapat meningkatkan kehidupan perkotaan di seluruh dunia. Kemudian proposal tersebut disetujui, dan UN Global Compact - Cities Programme (Global Compact PBB - Program Kota) diluncurkan pada tahun 2002, dan kantor Sekretaris jenderal berlokasi di Melbourne, Australia.

Global Compact PBB - Program kota tahun 2003 dipimpin oleh David Teller. Bulan April 2003, David memberikan kerangka kerja Program Kota yang disebut "Melbourne Model". Program ini dimulai dengan menarik minat sumber daya pemerintah, bisnis dan warga sipil ke dalam mitra lintas sektor, untuk mengembangkan proyek praktis guna membahas berbagai masalah perkotaan sulit diselesaikan. Direktur Program kota tahun 2007, Paul James bersama rekannya Dr. Andy Scerri dan Dr. Liam Magee, mengembangkan metodologi ini dengan mengintegrasikan model kemitraan dengan empat- kerangka keberlanjutan (Ekonomi, Ekologi, Kultur dan Politik) yang disebut 'Circles of Sustainability' (Lingkaran Keberlanjutan).

Tahun 2007, kantor Sekretariat yang semula berada di Committee For Melbourne dipindahkan ke Global Cities Institute di RMIT University Mebourne, yang berafiliasi dengan UN-Habitat. Di kantor baru tersebut, proyek-proyek yang berkaitan dengan tanggapan berbasis kota terhadap isu perubahan iklim dan globalisasi semakin diprioritaskan. Lebih lanjut, kerangka kerja "Melbourne Model" dikembangkan menjadi cara untuk menilai serta kemantau kemajuan program berkelanjutan. Pada tahun 2012, metode Circles of Sustainability menjadi panduan penilaian yang ketat untuk menilai kemajuan wilayah perkotaan. Melalui metode itu, memperlihatkan kekuatan dan kelemahan sebuah kota, dan berkorelasi terhadap perkembangan atau kelanjutan kota tersebut.

Kemudian pada tahun 2015, Ralph Horne seorang profesor di Universitas RMIT Melbourne, diangkat menjadi Direktur ketiga dari Global Compact Cities Programme. Bulan Februari 2016, sebuah program bertajuk "Urban Thinkers Campus", telah diselenggarakan di kampus RMIT Melbourne yang bekerja sama dengan World Vision International dan merupakan bagian dari pembangunan UN Habitat III. Tema dari program Urban Thinkers Campus ini ialah Ethical Cities: Locking in Liveability (Kota Etis: Mengunci di Liveabilit). Pada Juli 2016, acara tersebut dilanjutkan dengan program "Urban Innovation Forum on Ethical Cities" di kota Barcelona, Spanyol kerjasama antara Global Compact PBB - Program Kota, Univeritas RMIT Europe dan juga UN-Habitat. Hingga bulan Agustus 2020, terdapat 120 kota peserta di City Network, dan 85 diantaranya berasal dari kawasan Amerika Latin dan Karibia. Sementara, dari Amerika Serikat hanya diikuti oleh kota Milwaukee dan San Francisco, dan dari Indonesia belum ada satu pun kota yang menjadi peserta.

Jaringan lokal 
Hingga November 2020, ada 85 Jaringan Lokal diberbagai negara, yang turut memajukan sepuluh prinsip Global Compact PBB. Jaringan lokal ini turut membantu berbagai perusahaan dan juga organisasi nirlaba dalam memahami arti bisnis yang bertanggung jawab pada kemajuan negara, budaya, dan juga bahasa. Jaringan-jaringan lokal ini sangat membantu Global Compact dalam memperluas kerjasama dan menjadi pelengkap untuk koneksi internasional. Jaringan lokal tersebut bersifat independen, dikelola sendiri, namun bekerjasama erat dengan kantor pusat Global Compact PBB di kota New York, Amerika Serikat.

Australia
Di Australia, jaringan lokal Global Compact PBB diperkirakan telah ada sejak tahun 2009, namun secara resmi didirikan pada tahun 2011. Kehadiran Global Compact PBB di Australia berasal dari komunitas bisnis asal Australia dan juga kelompok pemangku kepentingan sebagai Global Compact Network Australia Limited, dan untuk mengukuhkannya dilakukan pemilihan dewan direksi. Pada tahun 2011 terbentuk dua pimpinan bisnis dalam menangani isu hak asasi manusia dan anti-korupsi.

Bulgaria
Presiden Bulgaria Georgi Parvanov, menjadi inisiator didirakannya Global Compact Local Network di Bulgaria, pada bulan Januari 2003. Terbentuknya jaringan ini menarik minat 120 perusahaan Bulgaria, organisasi non-pemerintah, dan juga akademisi. Semua anggota yang bergabung diharapkan dapat bertanggungjawab dalam menerapkan sepuluh prinsip Global Compact PBB dalam praktik setiap hari. Dan pada tahun 2006, struktur manajemen GCLN Bulgaria memiliki Dewan Penasehat dan Sekretariat. Periode tahun 2006-2010, menyelenggarakan berbagai program yang berkaitan dengan isu kesehatan, lingkungan, pendidikan dan pemuda-pemudi. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari United Nations Development Program (UNDP) Bulgaria, dan sumber keuangan untuk proyek berasal dari para anggota yang berpartisipasi secara aktif.

Dukungan dari UNDP Bulgaria berakhir pada tahun 2010, sehingga pada rentang tahun 2009 hingga 2010, para anggota menandatangani kerangka kelembagaan untuk pengembangan organisasi di masa depan. Dan pada tanggal 10 September 2010, didirikan Association Global Compact Network Bulgaria, organisasi independen yang beranggotakan 20 perusahaan dan organisasi ternama di Bulgaria, dan Global Compact PBB termasuk diantaranya.

India
Terbentuknya Global Compact Network (GCN) di India diprakarsai oleh berbagai organisasi yang berpartisipasi pada Global Compact. Pada awalnya terdaftar sebagai badan nirlaba didaftar tanggal 24 November 2003 pada Registrar of Societies, NCT, Delhi. Setelah beberapa tahun kemudian, jaringan lokal ini mengalami pertumbuhan dan turut serta dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di India. Periode tahun 2015-2017, GCN India dipimpin oleh Dinesh Kumar Sarraf, CMD, ONGC, sebagai Presiden dan dikelola oleh Dewan Pengurus.

Meksiko 
Jaringan lokal di Meksiko Global Compact Network Meksiko bergerak sejak bulan Desember 2014, GCN Meksiko mendukung peningkatan kesetaraan gender di Meksiko, khususnya untuk sektor swasta. mereka menggemakan berbagai slogan, seperti "HeforShe", untuk mempromosikan adanya kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan.

Spanyol 
Global Compact Network di Spanyol diresmikan pada tahun 2004, dan merupakan jaringan lokal terbesar yang sudah ditandatangani oleh Global Compact PBB. Badan hukum independen ini memiliki ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ada 16 direktur lagi yang dipilih oleh majelis umum jaringan GCN Spanyol. Untuk panitia pengarah sendiri merupakanperwakilan dari berbagai perusahaan besar, usaha kecil dan menengah (UKM), sektor publik, entitas pendidikan dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Majelis umum GCN Spanyol akan mengadakan pemungutan suara setiap tahun untuk memilih komite pengarah dan membahas anggaran, untuk mematuhi peraturan legislatif di Spanyol. Jaringan lokal GCN Spanyol telah berhasil melibatkan UKM, dan dapat mengembangkan sumber daya interaktif serta mengedepankan hak asasi manusia.

Referensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa
Organisasi
Globalisasi
Sosial