Prostitusi di Vietnam

Kegiatan prostitusi di Vietnam merupakan kegiatan ilegal dan dianggap sebagai kejahatan serius. Kementerian Urusan Tenaga Kerja, Penyandang Cacat, dan Sosial Vietnam (Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs/MOLISA) pada 2013 mengestimasi terdapat 71.936 pekerja seks di Vietnam,  pihak lain mengestimasi jumlah tersebut bisa mencapai 200.000 pekerja seks.

Organisasi pekerja seks melaporkan bahwa penegakan hukum terhadap pekerja seks kejam dan penuh korupsi.

MOLISA melaporkan bahwa 2011, 750 pekerja seks dan 300 mucikari ditangkap. 251 bisnis dicabut lisensinya karena keterlibatannya terhadap perdagangan seks pada 2011.

Situasi hukum 
"Undang-undang tentang Pencegahan dan Memerangi Pekerja Seks"  2003 menyebutkan:

 Pasal 4: Tindakan-tindakan dibawah ini sangat dilarang, yaitu:
 1. Membeli seks;
 2. Jual seks;
 3. Menampung pekerja seks;
 4. Mengatur aktivitas pekerja seks;
 5. Pemaksaan prostitusi;
 6. Perantara prostitusi;
 7. Melindungi pekerja seks;
 8. Menyalahgunakan bisnis jasa untuk kegiatan prostitusi
 9. Tindakan lain yang terkait kegiatan prostitusi seperti yang ditentukan oleh hukum
 Pasal 23 - Penanganan terhadap pekerja seks
 1. Pekerja seks harus, disesuaikan dengan sifat dan keseriusan pelanggarannya, akan dikenai sanksi administratif, diterapkan pendidikan terukur di communes, bangsal, atau kota atau dikirim ke tempat perawatan medis. Pekerja seks asing harus, disesuaikan dengan sifat dan keseriusan pelanggarannya, diberikan sanski administrastif dalam bentuk peringatan, denda dan/atau pengusiran
 2. Pekerja seks yang menyadari bahwa mereka terinfeksi HIV, secara sengaja menyebarkan penyakit tersebut kepada orang lain harus diperiksa untuk diberikan hukuman pidana 
 Pasal 24 - Penanganan seseorang yang melakukan tindakan yang berhubungan dengan prostitusi
 1. Kepada mereka yang melindungi kegiatan prostitusi, berkontribusi secara finansial untuk tujuan prostitusi, tergantung dengan sifat dan keseriusan pelanggarannya, dapat dihukum secara administratif atau diperiksa untuk diberikan hukuman pidana
 2. Kepada mereka yang bertindak sebagai perantara kegiatan prostitusi, menampung pekerja seks, memaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks, mengatur pekerja seks, memperdagangkan wanita dan/atau anak-anak untuk jasa aktivitas prostitusi dapat diperiksa untuk diberikan hukuman pidana

Akibat komplain mengenai pasal 23.1 yang melanggar hak dari pekerja seks, pada Juni 2012 "Hukum untuk Sanksi Administratif" memerintahkan pelepasan seluruh pekerja seks dan menggantinya "pendidikan kembali" dengan denda setara $25 dan $100. (sekitar 1.300 pekerja seks berada di "pusat rehabilitasi" pada Juli 2011 untuk "diobati dan dididik kembali").

Seruan untuk Dekriminalisasi 
Survei yang dilakukan terhadap 150 pekerja seks oleh "Institusi Ilmu Perburuhan dan Hubungan Sosial" (Institute of Labor Science and Social Affairs) milik pemerintah menemukan bahwa 44% pekerja seks mengalami tindakan kekerasan oleh pelanggan. Kurang dari setengahnya tidak melaporkan tindakan kekerasan tersebut kepada otoritas. "Jaringan Pekerja Seks Vietnam" telah menyerukan untuk dekriminalisasi agar pekerja seks lebih aman. Kimberly Kay Hoang, asisten profesor sosiologi dari University of Chicago yang melakukan penelitian pada 2011 mengenai pekerja seks di Hồ Chí Minh dikutip dengan menyebutkan "melegalkan praktik pekerja seks juga akan menurunkan angka kekerasan dan kejahatan seksual seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual. Pekerja seks akan merasa aman dengan menghubungi kepolisian untuk melaporkan kasus kekerasan dan pelecehan seksual oleh pelanggannya, perdagangan orang, dan mucikari ke pejabat hukum berwenang". Le Duc Hien, wakil direktur dari departemen pemerintah yang bertugas untuk melawan kejahatan sosial di bawah Kementerian Buruh, secara jelas menyatakan kepada media: "Hal ini akan menjadi kesalahan strategi untuk menjadikan kegiatan prostitusi untuk meningkatkan pendapatan dari pariwisata. Apa yang akan terjadi jika kita menerima pekerja seks sebagai sebuah profesi tetapi gagal untuk mengaturnya kemudian?".

Prostitusi dan Perang Vietnam 
Selama Perang Vietnam, industri pekerja seks tumbuh disekitar tentara Amerika Serikat. Diperkirakan terdapat 300.000 pekerja seks pada periode ini. Pekerja seks berkumpul di bar yang sering didatangi oleh tentara Amerika Serikat dan menawarkan jasa mereka. Terkadang, pekerja seks hamil. Hal ini menyebabkan hadirnya anak-anak Amerasian yang diperkirakan mencapai 50.000 anak yang diasingkan dan diberi nama sebagai Bui doi ('debu kehidupan'), sering kali anak-anak ini dipaksa untuk kembali ke dunia prostitusi.

Saat perang, pramuwisma (hooch maid) sering kali datang untuk bersih-bersih tempat tinggal para tentara. Salah satu prajurit mendeskripsikan bahwa pramuwisma sebagai "... penganut katolik yang taat yang mungkin akan menggoda tetapi tidak akan pernah berpacaran dengan tentara Amerika Serikat". Pada saat yang sama tidak pernah terdengar pramuwisma melakukan hubungan seksual dengan tentara untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

HIV 
Terdapat masalah HIV diantara pekerja seks. Ketakutan terdeteksi mencegah pekerja seks mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga infeksi tersebar dan tidak terobati. Pada advokat dekriminalisasi menyatakan bahwa ketika prostitusi ilegal, pekerja seks lebih rentan terhadap penyakit menular seksual.

Pada konferensi tahun 2011, sebuah makalah yang dipresentasikan oleh Menteri Perburuhan menyatakan 9,3% pekerja seks di Vietnam terinfeksi oleh HIV. Walaupun begitu dibeberapa tempat punya angka lebih tinggi yaitu Hanoi (20%), Hồ Chí Minh (16%), dan Hải Phòng (23%). Akses yang sulit terhadap alat kontrasepsi dan layanan kesehatan merupakan penyebab utama. Pekerja seks juga menghindari penggunaan alat kontrasepsi karena alat kontrasepsi bisa digunakan sebagai bukti kegiatan prostitusi.

Sebuah studi terhadap 5.298 pekerja seks dipublikasikan pada 2015 oleh "Drug Alcohol Depend" menyimpulkan bahwa obat-obatan terlarang yang disuntik menjadi faktor kunci penyebaran HIV diantara pekerja seks.

Pekerja Seks asal Vietnam di Negara-Negara Lain 
Pekerja seks asal Vietnam tidak terbatas pada negaranya sendiri. Di Hồ Chí Minh dan Delta Mekong, terdapat laporan bahwa wanita dipaksa untuk bekerja di prostitusi setelah menikah di luar negeri, terutama di negara asia lainnya. Di Makau, eksploitasi wanita didukung oleh organisasi legal. Pada akhirnya, wanita-wanita dipaksa untuk terjun ke dunia prostitusi. Banyak wanita yang pergi dari Lao Cai ke Hekou Yao di Tiongkok untuk bekerja di rumah bordil untuk melayani pria Tiongkok.

Perdagangan Anak 
Di Hồ Chí Minh terdapat banyak pekerja seks dibawah usia 18 tahun, beberapa diantaranya dipaksa diperdagangkan karena kebutuhan ekonomi. Pekerja seks berjenis kelamin pria dan wanita (disebut Trai Babo/covered boy dan trai gọi/call boy). Sebagai tambahan, anak-anak diperdagangkan karena kebutuhan industri prostistusi di negera lain. Salah satu organisasi non-pemerintah mengestimasi rata-rata usia anak perempuan yang diperdagangkan yaitu 15 sampai dengan 17 tahun, dan rata-rata usia anak perempuan  yang diperdagangkan menuju Kamboja lebih rendah lagi. Di daerah wisata Sa Pa, organisasi non-pemerintah asal Australia mengungkap 80 kasus komersialisasi anak-anak oleh warga negara asing pada 2007, pada tahun yang sama Vietnam mendirikan unit penyelidikan wisata seks anak dibawah Kementerian Keamanan Publik Vietnam.

Perdagangan Seks 
Vietnam terdaftar sebagai negara Tingkat 2 perdagangan manusia oleh Departemen Luar Negeri AS untuk Memantau dan Memerangi Perdagangan Manusia.

Vietnam merupakan sumber dan, jangkauan yang lebih rendah, negara tujuan untuk wanita dan anak-anak korban perdagangan seks. wanita dan anak-anak Vietnam merupakan korban perdagangan seks ke luar negeri, banyak yang tertipu oleh lowongan pekerjaan palsu dan dijual ke rumah bordil diperbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, Kamboja, dan Laos, dan negara lain di Asia termasuk Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Republik Tiongkok, dan Singapura. Beberapa wanita Vietnam yang bepergian ke luar negeri melalui perantara perkawinan internasional atau pekerjaan di restoran, panti pijat, atau bar karoke - sebagian besar di Tiongkok, Malaysia, dan Singapura - menjadi korban prostitusi paksa. Iklan palsu, himpitan utang, penyitaan passport, dan ancaman deportasi merupakan taktik umum yang digunakan untuk memaksa korban dari Vietnam menjadi budak. Pelaku perdagangan meningkatkan penggunaan internet, situs web permainan, dan khususnya media sosial untuk mengoda calon korban ke dalam kondisi rentan, sebagai contoh laki-laki memikat perempuan muda dan gadis dengan kencan daring dan mendorong mereka untuk pindah ke luar negeri, dan mereka menjadi korban perdagangan seks.

Banyak dari anak-anak dari pedesaan yang miskin, dan meningkatnya jumlah  kelas menengah dan perkotaan menjadi korban perdagangan seks. Wisatawan seks anak, dilaporkan datang dari seluruh penjuru Asia, Britania Raya, dan negara lain di Eropa, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat mengeksploitasi anak-anak di Vietnam.

Lihat juga 
 Pelacur di Korea Selatan untuk militer AS

Referensi 

Prostitusi menurut negara
Prostitusi di Asia
Prostitusi