Unjuk rasa Polandia 2020

Unjuk rasa pecah di Polandia pada 22 Oktober 2020 menentang keputusan Mahkamah Konstitusi, yang secara efektif memperketat undang-undang tentang aborsi di Polandia, membuat aborsi ilegal di hampir semua kasus, kecuali jika kehamilan mengancam nyawa ibu atau ditimbulkan akibat pemerkosaan dan hubungan sedarah. Gelombang protes massa yang menentang keputusan itu dimulai pada sore hari.

Protes juga menentang campur tangan Gereja dalam politik Polandia dan menuntut pemisahan kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif yang kini dipegang oleh partai berkuasa Hukum dan Keadilan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi
Pada 22 Oktober 2020, Mahkamah Konstitusi Polandia, yang sebagian besar terdiri dari hakim pilihan partai berkuasa Hukum dan Keadilan (PiS), mengeluarkan putusan yang secara efektif memperketat undang-undang tentang aborsi di Polandia, membuat aborsi ilegal di hampir semua kasus, termasuk cacat yang parah dan permanen atau penyakit janin yang tidak dapat disembuhkan dan mengancam nyawa janin itu sendiri.

Protes

Protes jalanan dimulai pada Kamis 22 Oktober 2020 setelah putusan diambil dan berlanjut sepanjang akhir pekan. Protes jalanan terjadi di 60 kota Polandia pada malam 23 Oktober, dan lagi pada 24 Oktober; di pusat kota, di depan kantor PiS, dan di depan kantor urusan keagamaan. Pada 25 Oktober, pengunjuk rasa melakukan aksi protes di gereja-gereja Katolik, mengganggu Misa Minggu di beberapa kota, termasuk Katowice dan Poznań, serta pengrusakan berbagai gereja di seluruh penjuru negeri.

Pada tanggal 26 Oktober, wanita dan pria di 150 kota besar dan kecil di Polandia ikut serta dalam unjuk rasa.

Pada 27 Oktober 2020, LSM ‘’Ogólnopolski Strajk Kobiet’’ membacakan daftar tuntutan (memperbaiki situasi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Ombudsman; mengubah alokasi anggaran - dengan lebih banyak dana untuk perlindungan kesehatan dan bantuan untuk wiraswasta; hak-hak asasi penuh bagi perempuan - aborsi yang legal, pendidikan seksual, kontrasepsi; penghentian pendanaan terhadap Gereja Katolik dari anggaran negara; diakhirnya pengajaran agama di sekolah; dan pengunduran diri pemerintah) dan mengumumkan pembentukan Dewan Permusyawaratan - untuk meniru Dewan Koordinasi Belarus - sebuah lembaga dialog untuk menyelesaikan situasi sosiopolitik di Polandia.

Pada 28 Oktober 2020, aksi mogok kerja dilakukan oleh pekerja wanita secara nasional terjadi dengan slogan 'Nie idę do roboty' (Saya tidak akan bekerja), banyak tempat kerja dan kantor mengizinkan karyawan mereka untuk mengambil bagian dalam protes tersebut. Beberapa universitas dan media independen dan perusahaan termasuk Newsweek Polska, Gazeta.pl, Gazeta Wyborcza, NaTemat.pl, mBank juga mengambil bagian dalam unjuk rasa tersebut.

Milisi sayap kanan dan nasionalis yang juga menentang aborsi mengusir pengunjuk rasa dari gereja.

Luar negeri
Di luar Polandia, unjuk rasa digelar di Amsterdam, Athena, Berlin, Bochum, Bristol, Budapest, Chicago, Dublin, Edinburgh, Glasgow, Göteborg, Hamburg, Helsinki, Kota Meksiko, Kyiv, Leeds, Leipzig, Lisbon, London, Luksemburg, Malmö, Manchester, München, Nottingham, Paris, Porto, Praha, Reykjavík, Sheffield, Sydney, Stockholm, Tartu dan Wina.

Pernyataan Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński, yang dianggap sebagai pemimpin de facto Polandia (secara resmi ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan presiden PiS), pada 27 Oktober mengeluarkan pernyataan selama beberapa menit. Dalam pernyataannya, ia menyerukan "pembelaan terhadap gereja, Polandia dan patriotisme", menyatakan bahwa "pihak berwenang memiliki hak penuh untuk menentang protes ini" dan menyerukan "semua anggota PiS dan pendukung kami" untuk "membela [gereja] dengan segala cara" (). Pidato Kaczyński disandingkan dengan pidato Wojciech Jaruzelski yang mengumumkan darurat militer pada tahun 1981. Banyak komentator dan wartawan menafsirkan pidato tersebut sebagai seruan untuk perang saudara dan pernyataan perang terhadap rakyat, berdasarkan perkataan Kaczyński "dengan segala cara".

Hubungan dengan Gereja Katolik
Semboyan yang digunakan dalam protes tersebut termasuk kata-kata umpatan yang ditujukan pada Gereja Katolik. Massa aksi juga mengganggu pelayanan di gereja melalui pemasangan spanduk-spanduk dan lukisan grafiti di dinding gereja dan katedral di seluruh Polandia. The New York Times menggambarkan protes tersebut sebagai pelanggaran "tabu lama yang menentang perlawanan terhadap gereja [Katolik]".

Pasukan keamanan
Pada tanggal 23 Oktober, perdana menteri Mateusz Morawiecki mengeluarkan perintah kepada polisi militer untuk membantu polisi sipil dalam "perlindungan keselamatan dan ketertiban umum" mulai dari 28 Oktober 2020 (aksi mogok tenaga kerja wanita di seluruh negeri dijadwalkan pada hari itu). Alasan resmi untuk perintah itu adalah terkait pandemi COVID-19 di Polandia. TVN24 berkomentar bahwa perintah itu sebenarnya dikeluarkan terkait protes menuntut hak-hak perempuan. Kementerian Pertahanan Polandia menyatakan di Twitter bahwa peran polisi militer telah sesuai "standar" dan tidak terkait dengan protes hak aborsi.

Referensi

Polandia dalam tahun 2020
Protes