Kerajaan Islandia

Kerajaan Islandia (bahasa Islandia: Konungsríkið Ísland; bahasa Denmark: Kongeriget Island) adalah sebuah monarki konstitusional yang didirikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Penyatuan dengan Denmark pada 1 Desember 1918. Monarki ini berdiri hingga 17 Juni 1944, setelah referendum nasional menyetujui pendirian Republik Islandia sebagai penggantinya.

Sejarah 
Islandia berada di bawah kendali Monarki Denmark semenjak tahun 1380, walaupun wilayah ini secara resmi merupakan wilayah Norwegia hingga tahun 1814. Pada tahun 1874, seribu tahun setelah pendirian permukiman pertama di Islandia, Denmark memberikan wewenang home rule kepada Islandia. Konstitusinya yang ditulis pada tahun yang sama direvisi pada tahun 1903 dan menambah wewenang home rule Islandia pada tahun 1904. Menteri Urusan Islandia yang menetap di Reykjavík bertanggung jawab kepada Althing, parlemen Islandia.

Pada 1 Desember 1918, Undang-Undang Penyatuan Denmark-Islandia mengakui Islandia sebagai negara berdaulat yang tergabung dalam uni personal dengan Denmark melalui seorang raja bersama. Kerajaan Islandia memiliki bendera dan lambangnya sendiri, sementara Denmark mewakili Islandia dalam urusan luar negeri dan pertahanan. Undang-Undang ini direncanakan akan direvisi pada tahun 1940 dan dapat dicabut bila kedua pihak tidak ingin meneruskannya.

Jerman Nazi mulai menduduki Denmark pada 9 April 1940 dan memutus semua komunikasi antara Islandia dengan Denmark. Akibatnya, pada 10 April, Althing menyetujui dua resolusi yang memberikan wewenang kepala negara kepada kabinet Islandia dan menyatakan bahwa Islandia memiliki tanggung jawab penuh atas kebijakan luar negeri dan pengawasan pesisir. Satu tahun kemudian, pada 15 Mei 1941, Althing menetapkan undang-undang yang mendirikan posisi wali untuk Sveinn Björnsson untuk mewakili monarki. Pada tahun pertama Perang Dunia II, Islandia menyatakan netral dan mengambil tindakan terhadap pasukan Britania dan Jerman yang melanggar netralitas Islandia. Pada 10 Mei 1940, Operasi Fork dilancarkan oleh Britania Raya dan invasi Islandia dimulai. Pemerintah Islandia memprotes pelanggaran netralitas Islandia, namun pada saat invasi dilancarkan Perdana Menteri Hermann Jónasson menyerukan kepada rakyatnya agar menerima pasukan Britania sebagai tamu. Pendudukan Sekutu di Islandia berlangsung hingga berakhirnya perang. Pada puncaknya, terdapat 25.000 pasukan Britania di Islandia. Pada Juli 1941, Althing dipaksa untuk menerima perjanjian pertahanan Amerika-Islandia yang menyerahkan tanggung jawab atas pertahanan Islandia kepada Amerika Serikat. 40.000 pasukan Amerika kemudian ditugaskan di pulau tersebut; jumlah ini melebihi jumlah laki-laki dewasa di Islandia pada saat itu (jumlah penduduk asli Islandia selama perang tercatat sekitar 120.000 jiwa).

Setelah diadakannya referendum konstitusional pada Mei 1944, Islandia secara resmi menjadi republik yang merdeka pada 17 Juni 1944. Raja Denmark Christian X mengirimkan ucapan selamat kepada warga Islandia.

Catatan kaki

Bibliografi 
 "Iceland, Home Rule and Sovereignty (1904–44)" at Encyclopædia Britannica. Diakses 17 Maret 2014.

Sejarah Islandia
Sejarah Denmark