Upaya kudeta Turki 2016

Pada 15 Juli 2016, sebuah upaya kudeta dilakukan di Turki. Upaya ini diduga direncanakan oleh sebuah faksi di tubuh Angkatan Bersenjata Turki namun upaya kudeta ini telah gagal.

Upaya ini telah menyebabkan kerusakan pada beberapa gedung dan jatuhnya korban tewas maupun luka-luka. Di Ankara, contohnya, Gedung Parlemen dan Istana Presiden dibom. Sementara di Istanbul, Agensi Berita Doğan melaporkan bahwa beberapa orang terluka setelah tentara menembakkan senjata kepada orang-orang yang berusaha untuk menyeberangi Jembatan Bosporus dalam rangka menentang usaha kudeta. Baku tembak juga terjadi di dekat bandar udara utama di dua kota tersebut.

Upaya kudeta dikecam oleh partai oposisi utama di Turki dan juga oleh masyarakat internasional. Erdoğan, menyerukan rakyatnya untuk turun ke jalan melawan usaha kudeta. Dan rakyat berkumpul di alun-alun utama Istanbul dan Ankara untuk menentang usaha kudeta, walau jam malam telah diberlakukan oleh militer pro-kudeta. Sementara pemimpin dari negara lain atau organisasi luar seperti Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat—menyerukan agar menghormati institusi yang dipilih secara demokratis di Turki dan pejabat yang terpilih.

Perdana Menteri Binali Yıldırım menyampaikan pada media tanggal 16 Juli 2016 mengatakan bahwa situasi "dalam keadaan terkendali", ia menyebut upaya kudeta merupakan "noda hitam pada demokrasi Turki". Penangkapan massal dilakukan setelah upaya kudeta dengan 2.839 tentara ditahan oleh pemerintah.

Latar belakang 
Sejak pembentukan negara Turki modern pada tahun 1923, Angkatan Bersenjata Turki (TSK) telah melakukan kudeta tiga kali—pada tahun 1960, 1971, dan 1980—dan intervensi melalui memorandum militer pada tahun 1997. Secara historis, militer menganggap organisasinya sebagai penjaga dari Turki yang didirikan di bawah Mustafa Kemal Atatürk.

Pada masa-masa menjelang upaya kudeta 2016, sidang Ergenekon berlangsung, yang dipandang sebagai usaha Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk membangun kekuasaan warga sipil atas militer. Dalam sidang itu pada tahun 2013—yang dipandang "sensasional" dan "salah satu yang sejarah terbesar di Turki"—275 orang, termasuk perwira tinggi militer, polisi, wartawan, pengacara, dan akademisi, dituduh merencanakan kudeta pada tahun 2003 dan 2004 sebagai bagian dari jaringan rahasia bernama "Ergenekon" terhadap Erdogan yang waktu itu adalah Perdana Menteri. Tuduhan "Ergenekon" dicabut pada bulan April 2016 oleh Mahkamah Kasasi, yang menyatakan keberadaan jaringan tersebut tidak dapat dibuktikan.

Pada 13 Juli, dua hari sebelum kudeta dilancarkan, Erdoğan menandatangani aturan hukum yang memberikan tentara Turki kekebalan dari peradilan ketika melakukan operasi keamanan dalam negeri, untuk mengajukan peradilan terhadap komandan harus memerlukan persetujuan dari perdana menteri, sementara tentara pangkat yang rendah cukup dengan persetujuan gubernur. Aturan hukum tersebut dipandang sebagai bagian dari détente antara pemerintah dan Angkatan Bersenjata, karena belakangan ini militer telah mengambil alih operasi militer di wilayah yang dihuni warga KURDI yang sebelumnya dilakukan oleh polisi dan unit paramiliter.

Kejadian 

Pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 23.00 waktu setempat, pesawat jet tempur terlihat terbang di wilayah udara Ankara, dan jembatan Fatih Sultan Mehmet dan Bosporus di Istanbul telah ditutup.

Perdana Menteri Turki Binali Yıldırım mengatakan aksi militer tersebut "dilakukan di luar rantai komando" dan "upaya ilegal" untuk merebut kekuasaan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa semua yang terlibat "akan membayarnya dengan harga yang mahal." Media lokal melaporkan tank-tank dikerahkan di Bandar Udara Atatürk, Istanbul. Dan juga terdapat laporan bila pengguna Internet di Turki tidak dapat mengakses Twitter, Facebook, dan YouTube. Tapi Twitter kemudian menyatakan bahwa "tidak ada alasan bila kami telah sepenuhnya diblokir". Beberapa sandera telah dibawa ke markas militer, termasuk Kepala Staf Umum Turki Hulusi Akar. militer juga memasuki kantor Partai Keadilan dan Pembangunan di Istanbul dan meminta orang-orang untuk pergi.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Angkatan Bersenjata Turki mengatakan: "Angkatan Bersenjata Turki telah mengambil alih pemerintahan negara untuk mengembalikan ketertiban, hak asasi manusia dan kebebasan, rule of law dan keamanan umum yang telah rusak. [...] Semua perjanjian internasional masih berlaku. Kami berharap bila hubungan baik dengan semua negara akan terus berlanjut." Mereka menyatakan bahwa mereka "melakukan ini untuk menjaga demokrasi dan ketertiban. Serta memastikan rule of law tetap menjadi prioritas". Salah satu jenderal di Angkatan Bersenjata Turki menyatakan TSK tidak mendukung upaya kudeta dan pelaku mewakili fraksi kecil.

Pada 21.02 UTC, Reuters melaporkan bila tentara Turki berada dalam gedung Stasiun Radio dan Televisi Turki (TRT) di Ankara. Setelah militer menguasai gedung tersebut, militer membacakan pernyataan yang berbunyi "prinsip demokrasi dan sekulerisme di Turki telah terkikis oleh pemerintahan saat ini" dan Turki sekarang dipimpin oleh "Dewan Perdamaian" yang akan "menjamin keselamatan warga." TRT saat ini menghentikan siarannya.

Bandara Atatürk ditutup; dan semua penerbangan dari bandara tersebut telah dibatalkan.

Pihak militer menyatakan bila konstitusi baru akan dipersiapkan "sesegera mungkin." Ledakan di markas TRT dan baku tembak telah terjadi di Ankara.

Tank telah menembakkan senjatanya di dekat Gedung Parlemen Turki. Sebuah laporan menyatakan bahwa Parlemen Turki telah dibom. Korban luka-luka dari demonstran telah dilaporkan di Jembatan Bosporus setelah baku tembak di jembatan.

Sebuah helikopter milik pihak militer yang melakukan kudeta telah ditembak jatuh oleh jet tempur F-16 milik militer Turki yang masih loyal terhadap pemerintah. Terdapat laporan lain yang menyatakan bahwa sepasukan jet tempur telah dikerahkan di Ankara untuk "menetralkan" helikopter yang digunakan oleh pendukung kudeta.

Pada pukul 12.10 UTC, Angkatan Bersenjata Turki melalui situsnya mengklaim telah berkuasa penuh atas negara.

CNN Türk melaporkan sebuah bom meledak di Gedung Parlemen menewaskan 12 orang dan dua orang terluka parah. Helikopter milik pasukan pro-kudeta juga telah dilaporkan terbang di wilayah tersebut. Satu setengah jam setelah laporan jumlah korban tewas di gedung parlemen dikeluarkan, tentara memasuki gedung redaksi CNN Türk dan memaksa untuk menghentikan siaran. Setelah satu jam interupsi oleh pasukan pro-kudeta, CNN Türk melanjutkan kegiatan siarannya.

17 polisi Turki tewas dalam serangan helikopter pada markas pasukan istimewa polisi di Ankara.

Reaksi pemerintah 

Laporan awal menyatakan bahwa Presiden Recep Tayyip Erdoğan dalam keadaan aman di Marmaris, barat daya Turki. Sementara beberapa laporan menduga bahwa ia telah meninggalkan Turki dengan jet pribadi, Laporan tersebut dibenarkan oleh Kantor Kepresidenan Turki yang menyatakan bahwa Presiden Erdoğan sedang liburan di luar Turki dan dalam keadaan aman, dan mengecam usaha kudeta sebagai serangan terhadap demokrasi. Mereka juga menyatakan bahwa Erdoğan dan pemerintahan saat ini masih berkuasa atas Turki. Pada wawancara dengan CNN Türk, Erdoğan menyerukan agar rakyat Turki untuk turun ke jalan dan melawan kebijakan jam malam yang diberlakukan oleh militer. Ia berkata: "Tidak ada kekuatan yang lebih tinggi selain kekuatan rakyat. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka akan lakukan di ruang publik dan bandara."

Wakil Perdana Menteri Numan Kurtulmuş menyatakan bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) masih menguasai pemerintahan. Wali kota Ankara, Melih Gökçek dari AKP, mendorong rakyat untuk turun ke jalan dan menentang jam malam yang diberlakukan oleh militer.

Kantor kepresidenan mengeluarkan pernyataan yang mengklaim jika pasukan yang setia kepada Fethullah Gülen dan Gerakan Hizmet adalah tokoh di balik upaya kudeta. Namun, organisasi cabang dari Gerakan Hizmet merilis pernyataan yang mengecam kudeta dan menyatakan bahwa tuduhan Erdogan 'sangat tidak bertanggung jawab'

Setelah ketidakpastian lokasi Presiden Erdogan, pejabat senior Turki menyatakan kepada pers bahwa pesawat yang ditumpangi Presiden Erdogan telah mendarat di Istanbul. Laporan tersebut kemudian dikonfirmasi. Erdoğan tampil dalam siaran langsung di Istanbul dan menyatakan bahwa ia berencana untuk "membersihkan" militer.

Reuters melaporkan pada Jumat dini hari waktu setempat bahwa kudeta tampak "akan berakhir". Hal tersebut terlihat setelah banyak warga Istanbul dan Ankara melanggar jam malam yang diberlakukan pasukan pro-kudeta dan berkumpul di alun-alun utama untuk menentang kudeta. Reuters juga mengabarkan tentara pro-kudeta menyerahkan diri kepada polisi di Lapangan Taksim, Istanbul. Presiden Erdogan kembali ke Istanbul dan melakukan orasi di hadapan pendukungnya. BBC melaporkan bahwa pasukan pemerintah mengambil alih kendali Bandar Udara Ataturk segera setelah Erdogan membuat pernyataan di sana.

Reaksi pihak ketiga

Partai oposisi 
Di antara partai oposisi Turki, Partai Rakyat Republik (CHP) mengeluarkan pernyataan menentang upaya kudeta, dan Hürriyet Daily News melaporkan bahwa ketua Partai Gerakan Nasionalis (MHP) Devlet Bahçeli menelepon Perdana Menteri Binali Yıldırım untuk menyatakan dirinya menentang kudeta. Ketua Partai Demokratik Rakyat (HDP) mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa "dalam situasi apapun dan sesuai prinsip partai, kami menentang semua jenis kudeta..." Di antara partai kecil lainnya, nasionalis sayap kiri dari Partai Patriotik Doğu Perinçek terlihat mendukung pemerintahan AKP, ketika ia menyatakan Gülen dan Amerika Serikat bertanggung jawab atas usaha kudeta. Nasionalis Kurdi PKK menyarankan pendukungnya untuk menjauhi segala kegiatan kudeta dan lebih memilih mempertahankan rakyatnya, sementara Partai Komunis menyerukan pendukungnya untuk melengserkan pemerintahan AKP yang mereka sebut sebagai "musuh kemanusiaan".

Luar negeri 
  – Menteri Luar Negeri John Kerry mengatakan ia "berharap untuk stabilitas dan perdamaian di Turki." Presiden Barack Obama tengah memantau situasi di Turki. Keduanya “setuju jika seluruh pihak di Turki seharusnya mendukung pemerintahan yang terpilih di Turki, menahan diri, dan menghindari kekerasan atau pertumpahan darah." Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ankara mengeluarkan sebuah pesan darurat, mendesak agar warga AS di Turki agar "segera menghubungi keluarga atau teman untuk memberitahukan agar anda aman," juga untuk "memantau media lokal untuk mengetahui peristiwa terkini, menghindari wilayah konflik, dan tetap waspada jika ada militer atau pasukan keamanan di sekitar anda ." Departemen Dalam Negeri menyatakan dalam twitter agar " seluruh pihak di Turki mendukung pemerintahan yang terpilih, menahan diri, dan menghindari kekerasan."
  – Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengumumkan bahwa ia telah berbicara kepada Duta Besar Austrailia untuk Turki James Larsen dan telah memantau situasi terkini. 
  – Menteri Luar Negeri Boris Johnson menuliskan dalam Twitter bahwa ia "sangat prihatin dengan peristiwa yang terjadi di Turki" dan Kedutaan Besar Britania Raya sedang memantau situasi terkini. Ia menyarankan agar warga Britania Raya mengikuti saran dari situs Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran.
  – Presiden Bulgaria Rosen Plevneliev mengutuk segala bentuk kekerasan dan memberikan dukungan untuk institusi di Turki yang dipilih secara demokratis. PM Bulgaria Boyko Borissov menyatakan bahwa pemerintah Bulgaria sedang memantau situasi terkini di negara tetangganya Turki. 
  – Presiden Miloš Zeman mengatakan bahwa Turki sebaiknya menghindari pertumpahan darah dan tetap mempertahankan prinsip demokrasi sebagaimana anggota NATO dan pemain utama di wilayah tersebut.
  - Perdana Menteri Georgia Giorgi Kvirikashvili mengatakan bahwa Georgia sedang memantau situasi "dengan perhatian penuh," dan bahwa rapat darurat Dewan Keamanan Nasional telah dilaksanakan, dengan dihadiri Presiden Giorgi Margvelashvili. Kvirakishvili juga mengatakan perbatasan Georgia–Turki akan ditutup sementara, wlau tidak ada insiden di dekat perbatasan.
  – Kementerian Luar Negeri mengatakan pada media bahwa India sedang memantau situasi terkini dan menyarankan warga India di Turki untuk tetap berada di dalam rumah. Kementerian menyatakan pada media bahwa India mendukung demokrasi di Turki.
  – Menteri Luar Negeri Javad Zarif menuliskan dalam Twitter bila ia "prihatin" terhadap krisis di Turki dan bahwa "stabilitas, demokrasi, dan keamanan warga Turki merupakan prioritas utama" dan mendesak untuk "persatuan" di antara rakyat Turki.
  - Menteri Luar Negeri Charlie Flanagan membuat pernyataan yang menyerukan untuk masing-masing pihak menahan diri dan menghormati institusi yang demokratis di Turki.
  – Steffen Seibert, sekretaris pers Jerman, menuliskan dalam Twitter bahwa ketertiban demokrasi di Turki harus dihormati.
  – Menteri Luar Negeri Stéphane Dion menuliskan dalam Twitter bahwa ia mendesak untuk "keselamatan dan ketertiban warga Turki dijamin."
  – Menteri Luar Negeri Linas Linkevičius menuliska di Twitter bahwa kudeta "menghancurkan dasar dari demokrasi berkelanjutan". Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sangat memperhatikan peristiwa ini di Turki dan meminta seluruh pihak untuk mengamankan ketertiban umum dan keamanan warga Turki. Mereka juga menegaskan jika Lituania mendukung pemerintahan yang terpilih secara demokrasi di Turki.
  – Kementerian Luar Negeri mengumumkan bahwa "Qatar mengecam dan mengutuk upaya kudeta oleh militer dan pelanggaran legitimasi konstitusional di Turki."
  – Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov membuat pernyataan dan mengatakan bahwa hal penting untuk "menghindari pertumpahan darah" di Turki dan bahwa "masalah apapun harus diselesaikan dalam proses konstitusional."
  - Kementerian Luar Negeri menuliskan di Twitter bahwa "Presiden Hassan Sheikh Mohamud mengutuk upaya kudeta di Turki." Mereka juga menuliskan jika Presiden "sangat bahagia mendengar kabar bahwa kekuatan yang ingin mengubah Turki menjadi medan perang telah dikalahkan.’’ 
  - Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengumumkan via Twitter mengenai dukungan Spanyol untuk "demokrasi di Turki, teman dan sekutu".
  – Menteri Luar Negeri Pavlo Klimkin menuliskan di Twitter: "Sekarang prioritas utama untuk Turki adalah menghormati institusi yang terpilih secara demokratis dan menyelamatkan nyawa rakyat."  Presiden Petro Poroshenko menuliskan di Twitter bahwa ia "prihatin" dan bahwa "Ukraina mendukung Presiden dan Pemerintahan Turki yang dipilih secara demokratis".
  – PM Yunani Alexis Tsipras mengumumkan via Twitter bahwa "pemerintah dan rakyat Yunani berada di pihak demokrasi dan konstitusi Turki."

Organisasi Internasional 
  – Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg mengeluarkan pernyataan yang menyerukan untuk tetap tenang dan "menghormati konstitusi dan institusi yang demokratis di Turki."
  – Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon mengeluarkan pernyataan agar Turki dapat berdamai. Juru bicara Farhan Haq mengatakan, Sekretaris-Jenderal tengah memantau perkembangan situasi di sana.
  – Federica Mogherini, Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, menuliskan dalam Twitter bahwa ia berdiskusi dengan delegasi Uni Eropa di Ankara & Brussels, dan menyerukan untuk "menahan diri dan menghormati institusi yang demokratis."

Referensi 

Turki dalam tahun 2016
Sejarah Istanbul