Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi III DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Dasar Hukum 
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib jo. Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.

Ruang Lingkup 
Komisi III DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
 HAM
 Keamanan

Pasangan Kerja 
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Kejaksaan Agung
 Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk Polda, Polres, Polsek, Polresta
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
 Komisi Hukum Nasional
 Sekjen Mahkamah Agung
 Sekjen Mahkamah Konstitusi
 Sekjen Komisi Yudisial
 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
 Badan Narkotika Nasional (BNN)
 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
 Sekjen MPR
 Sekjen DPD

Daftar Ketua dan Wakil Ketua Periode 2019-2024

Daftar Anggota

Periode 2014-2019 

Sumber Situs Web DPR.

Referensi

Pranala luar 

 API