Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (disingkat DPRD Kota Surabaya atau DPRD Surabaya) adalah sebuah lembaga legislatif unikameral di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dewan ini terdiri dari 50 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 17 April 2019. Anggota DPRD yang sekarang menjabat dilantik pada 24 Agustus 2019.

Pimpinan Dewan 
Pimpinan DPRD Kota Surabaya terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

Daftar Ketua Dewan 
 Zakky Ghufron (1967-1971)
 Imam Djufri (1971-1975)
 Eddy Soetrisno (1975-1982)
 Stany Soebakir (1982-1987)
 Soenjoto (1987-1992)
 Harjoso Soepeno (1992-1999)
 Muhammad Basuki (1999-2003)
 Armuji (2003-2004)
 Musyafak Ro'uf (2004-2009)
 Wishnu Wardhana (2009-2013)
 Mochamad Machmud (2013-2014)
 Armuji (2014-2019)
 Adi Sutarwijono (2019-Sekarang)

Tugas dan wewenang 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya mempunyai tugas dan wewenang:
 Membentuk Peraturan Daerah bersama wali kota.
 Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh wali kota
 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wali kota dan/atau wakil wakil wali kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan
 Memilih wakil wali kota dalam hal kekosongan jabatan wakil wali kota
 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
 Memberikan persetujuan terhadap rencana-rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
 Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah
 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi 
DPRD Kota Surabaya mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Surabaya.

Legislasi 
Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk peraturan daerah bersama wali kota.

Anggaran 
Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh wali kota.

Pengawasan 
Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hak 
DPRD Kota Surabaya mempunyai beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak interpelasi 
Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Hak angket 
Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.

Hak menyatakan pendapat 
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat atas:

 Kebijakan pemerintah daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah
 Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
 Dugaan bahwa wali kota dan/atau wakil wali kota melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap masyarakat, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau wali kota dan/atau wakil wali kota tidak lagi memenuhi syarat sebagai wali kota dan/atau wakil wali kota.

Komposisi Anggota 
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Surabaya berdasarkan asal partai politik dalam tiga periode terakhir.

Fraksi

DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024 

Secara konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya merupakan lembaga legislatif atau perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat Surabaya pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 adalah 50 orang yang didominasi oleh PDI Perjuangan (15 kursi), serta PKB; Partai Gerindra; PKS; dan Partai Golkar (5 kursi). Pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 terdiri dari Adi Sutarwijono (Ketua; PDI-P), Laila Mufidah (Wakil Ketua I; PKB), A. Hermas Thony (Wakil Ketua II; Gerindra), dan Reni Astuti (Wakil Ketua III; PKS) yang resmi menjabat sejak 26 September 2019.

Berikut ini adalah fraksi di DPRD Kota Surabaya 2019-2024

Alat Kelengkapan Dewan

Komisi 
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Komisi mempunyai tugas dan kewajiban:
 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daeran dan rancangan keputusan DPRD
 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
 Membantu pimpinan dewan untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh wali kota dan/atau masyarakat kepada DPRD
 Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
 Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
 Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan dewan
 Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
 Mengajukan usul kepada pimpinan dewan yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
 Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan dewan tentang hasil pelaksanaan tugas komisi

DPRD Kota Surabaya terdapat 4 (empat) komisi.

Komisi A 
Komisi A membidangi Hukum dan Pemerintahan.

Daftar Pimpinan Komisi A

Komisi B 
Komisi B membidangi Perekonomian dan Keuangan.

Daftar Pimpinan Komisi B

Komisi C 
Komisi C membidangi Pembangunan.

Daftar Pimpinan Komisi C

Komisi D 
Komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat.

Daftar Pimpinan Komisi D

Badan 
DPRD Kota Surabaya terdiri atas empat badan yaitu Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah / Perda.

Badan Anggaran

Daftar Pimpinan Badan Anggaran 
Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya merangkap Pimpinan Dewan.

Badan Kehormatan

Daftar Pimpinan Badan Kehormatan

Badan Musyawarah

Daftar Pimpinan Badan Musyawarah 
Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya merangkap Pimpinan Dewan.

Badan Pembentuk Peraturan Daerah

Daftar Pimpinan Badan Pembentuk Peraturan Daerah

Daerah Pemilihan 

Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Kota Surabaya dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Daftar Anggota 
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024.

Lihat Pula 
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
 Kota Surabaya
 Jawa Timur

Pranala luar 
 Situs resmi DPRD Kota Surabaya

Referensi 

 
Surabaya
Kota Surabaya