Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang merupakan transformasi dari Lembaga Sandi Negara yang didirikan sejak 4 April 1946 dan berubah nama pada Mei 2017. Lembaga ini bertugas melaksanakan keamanan Siber dan Persandian secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber dan sandi.

BSSN  dibentuk untuk mengonsolidasikan kewenangan, tugas, dan fungsi yang tumpang tindih diantara lembaga terkait siber seperti Kominfo, BIN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan institusi lainnya. Sebelumnya, cikal bakal dari lembaga ini ialah Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) yang berada dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Latar belakang 
Keamanan ranah siber perlu didorong dan diperkuat oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mewujudkan keamanan nasional. Terkait hal tersebut pemerintah menata Lembaga Sandi Negara yang sudah berdiri sejak 4 April 1946 menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, hal tersebut guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber dan persandian negara.

Proses pengkajian Badan Siber dan Sandi Negara (awalnya direncanakan bernama Badan Cyber Nasional/Basinas) sendiri sudah dimulai sejak tahun 2013, saat Dewan Ketahanan Nasional menyiapkan payung hukum pembentukan desk keamanan siber nasional dan pada tahun 2014 dilanjutkan dengan pembentukan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) melalui Surat Keputusan Menkopolhukam nomor 24 Tahun 2014 Tentang DK2ICN. Pada Oktober 2015 pembahasan BCN sudah memasuki tahap akhir dan hasilnya akan dilaporkan pada Presiden Joko Widodo.

Pada tanggal 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017  dan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 133 tahun 2017  tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Melalui Perpres ini, Lembaga Sandi Negara dilebur bersama Direktorat Keamanan Informasi serta Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi BSSN. Lembaga Sandi Negara dipilih karena memiliki kedekatan fungsi dan kewenangan serta kesiapan sumberdaya manusia/pendukung lainnya untuk mengemban tugas tersebut.

Tugas pokok dan fungsi 
Tugas: BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Fungsi

 penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
 pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
 pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
 pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
 pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
 pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber

Struktur organisasi 
Struktur organisasi Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

 Kepala
 Wakil Kepala
 Sekretaris Utama
 Biro Perencanaan dan Keuangan
 Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 Biro Hukum dan Komunikasi Publik
 Biro Umum
 Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi (Deputi I)
 Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi
 Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi
 Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi
 Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi
 Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi (Deputi II)
 Direktorat Operasi Keamanan Siber
 Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi
 Direktorat Operasi Sandi
 Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III)
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia
 Deputi Bidang Keamanan Siber Dan Sandi Perekonomian (Deputi IV)
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri
 Inspektorat
 Subbagian Tata Usaha
 kelompok jabatan fungsional
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi
 Subbagian Tata Usaha
 kelompok jabatan fungsional
 Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
 Bagian Umum
 kelompok jabatan fungsional
 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Bagian Umum
 kelompok jabatan fungsional
 Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
 Unit Pelaksana Teknis Balai Deteksi Sinyal (BDS)
 Unit Pelaksana Teknis Museum Sandi

Galeri

Kepala BSSN 

 Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati (1946-1984 semasa masih Lemsaneg)
 Laksamana Muda TNI (Purn) Soebardo (1986-1998 semasa masih Lemsaneg)
 Laksamana Muda TNI (Purn) B.O. Hutagalung (1998-2002 semasa masih Lemsaneg)
 Mayor Jenderal TNI (Purn) Nachrowi Ramli, S.E. (2002-2008 semasa masih Lemsaneg)
 Mayor Jenderal TNI (Purn) Wirjono Budiharso, S.IP, (2009-2011 semasa masih Lemsaneg)
 Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi (2011-2018 semasa masih Lemsaneg) dan (2018-2019)
 Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (2019-Sekarang)

Lihat pula 
 Lembaga Sandi Negara
 Kementerian Komunikasi dan Informatika
 Museum Sandi
 Sekolah Tinggi Sandi Negara

Referensi 

Lembaga pemerintah nonkementerian