Kabinet Hitler

Kabinet Hitler secara de jure membentuk pemerintahan Jerman Nazi antara 30 Januari 1933 dan 30 April 1945 setelah pelantikan Adolf Hitler sebagai Kanselir Reich Jerman oleh Presiden Paul von Hindenburg. Kabinet tersebut dinaungi oleh politikus konservatif nasional Franz von Papen, yang menjabat pada jabatan Wakil Kanselir. Pada awalnya, kabinet pertama Hitler disebut Kabinet Penyelamatan Nasional Reich, yang merupakan koalisi Partai Nazi (NSDAP) dan konservatif nasional Partai Rakyat Nasional Jerman (DNVP), koalisi tersebut menjadi kabinet khusus Nazi saat DNVP diintimidasi dalam pembubarannya sendiri. Pembentukan Pemerintahan Jerman yang didominasi oleh Partai NSDAP menandai era Kediktatoran Hitler yang berlangsung hingga tewasnya Hitler akibat bunuh diri karena kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II. Kabinet Hitler kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Goebbels.

Sejarah 
Franz von Papen sebagai perantara atas naiknya Hitler sebagai Kanselir Jerman mulai mencari cara agar dapat mengendalikan Hitler dengan membatasi jumlah anggota Partai NSDAP di kabinet. Dimulai dari Hermann Göring yang diangkat sebagai Menteri Tanpa Portofolio, diikuti dengan Wilhelm Frick sebagai Menteri Dalam Negeri. Sehingga pada awal berdirinya kabinet hanya mereka berdua yang berasal dari Partai NSDAP. Kemudian Alfred Hugenberg (Ketua Partai Rakyat Nasional Jerman / DNVP) ditunjuk menjadi Menteri Perekonomian dan Pertanian ditingkat Federal Reich dan di negara bagian Prusia dengan harapan agar Hugenberg akan menjadi pemberat Hitler dan berguna dalam mengendalikan Hitler. Selain itu di antara menteri penting lainnya dalam awal-awal terbentuknya kabinet Hitler adalah Menteri Luar Negeri Konstantin von Neurath merupakan Menteri Luar Negeri dari kabinet sebelumnya, begitu pula Menteri Keuangan Lutz Graf Schwerin von Krosigk, Menteri Pos dan Perhubungan Paul Freiherr von Eltz-Rübenach, dan Menteri Kehakiman Franz Gürtner.

Kabinet yang dibentuk bersifat presidensiil bukan parlementer dalam hal ini dikarenankan kekuasaan darurat yang diberikan kepada Presiden sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 48 Konstitusi Weimar. Hal ini telah terjadi sejak Presiden von Hindenburg mengangkat Heinrich Brüning sebagai Kanselir pada Maret 1930. Hindenburg secara khusus menginginkan kabinet berhaluan nasionalis kanan, tanpa partisipasi Partai Pusat Katolik atau Partai Demokrat Sosial Jerman, yang merupakan andalan kabinet parlementer sebelumnya. Hindenburg meminta bantuan Papen, yang juga mantan Kanselir, untuk menyatukan badan tersebut, namun tidak setuju dengan penunjukan Hitler sebagai Kanselir. Papen yakin bahwa Hitler dan Partai Nazi harus diikutsertakan, namun Hitler sebelumnya telah menolak posisi Wakil Kanselir. Maka Papen, dengan bantuan putra Hindenburg, Oskar, membujuk Hindenburg untuk mengangkat Hitler sebagai Kanselir Jerman.

Pada awalnya Kabinet Hitler ini menjalankan pemerintahannya melalui dekrit presiden yang ditulis oleh kabinet dan ditandatangani oleh Presiden von Hindenburg. Namun dengan diberlakukannya Undang Undang Pemberian Kuasa Tahun 1933 yang disahkan dua bulan setelah Hitler menjadi Kanselir, memberikan kabinet kewenangan untuk menetapkan dan memutuskan kebijakan tanpa perlu meminta persetujuan dari Reichstag atau Presiden Jerman. Sehingga kewenangan untuk menerbitkan dekrit berubah, yang sebelumnya merupakan hak mutlak Presiden Jerman, kini hak menerbitkan dekrit jatuh ke tangan Hitler secara penuh. Perubahan kewenangan inilah yang menyebabkan Hitler menjadi Diktator Jerman. Setelah pengesahan UU Pemberian Kuasa, pembahasan serius sedikit banyak berakhir pada rapat kabinet. Pertemuan kabinet hanya diadakan secara sporadis setelah tahun 1934, dan terakhir bertemu secara penuh pada tanggal 5 Februari 1938.

Saat Hitler berkuasa, komposisi kabinet terdiri dari Kanselir, Wakil Kanselir dan 10 orang Reichsminister yang memimpin 10 portofolio. Dalam perkembangan selanjutnya dari tahun 1933 hingga tahun 1941, sebanyak 6 Reichsminister baru dibentuk dan satu Reichsminister dihapus yaitu Reichsminister der Reichswer yang dialihkan menjadi Oberkommando der Wehrmacht (OKW). Selain itu kabinet Hitler ini juga banyak menunjuk Reichsminister tanpa Portofolio dan pejabat-pejabat lainnya seperti, Panglima OKW, yang diberikan pangkat setara dengan Reichsminister namun tanpa gelar. Sebagai tambahan, berbagai pejabat – meskipun tidak secara formal adalah Reichsminister  – seperti Pemimpin Pemuda Reich (Hitler Jungen) Baldur von Schirach, Menteri Keuangan Prusia Johannes Popitz dan Ketua Organisasi untuk Orang Jerman di Luar Negeri, Ernst Wilhelm Bohle, diberi wewenang untuk berpartisipasi dalam rapat kabinet Reich ketika ada masalah dalam wilayah yurisdiksi mereka sedang dalam diskusi.

Disaat Partai NSDAP mengkonsolidasikan kekuatan mereka, partai-partai lainya dibekukan atau membubarkan diri. Para menteri yang berasal dari Partai DNVP seperti Franz Seldte bergabung dengan NSDAP pada bulan April 1934, Alfred Hugenberg yang keluar dari kabinet pada bulan Juni saat partai DNVP dibubarkan, dan Franz Gürtner yang tetap bertahan di kabinet meskipun tidak mewakili partai manapun. Selain itu terdapat juga beberapa menteri yang berasal dari jalur independen yang sebagian besar merupakan menteri-menteri dari kabinet sebelumnya. Papen adalah orang pertama yang diberhentikan pada awal Agustus 1934. Kemudian, pada tanggal 30 Januari 1937, Hitler menghadiahkan Lencana Emas Partai kepada semua anggota kabinet non-Nazi yang tersisa (Blomberg, Eltz-Rübenach, Fritsch, Gürtner, Neurath, Raeder & Schacht) serta secara resmi bergabung kedalam Partai. Hanya Eltz-Rübenach, seorang Katolik Roma yang taat, yang menolak dan mengundurkan diri. Demikian pula, pada tanggal 20 April 1939, Brauchitsh dan Keitel diberikan Lencana Emas Partai. Dorpmüller menerimanya pada bulan Desember 1940 dan secara resmi bergabung dengan Partai pada tanggal 1 Februari 1941. Dönitz menyusul pada tanggal 30 Januari 1944. Dengan demikian, tidak ada politisi independen atau pemimpin militer yang tersisa di kabinet.

Kekuasaan sebenarnya dari kabinet sebagai sebuah badan diminimalkan ketika kabinet tidak lagi melakukan pertemuan langsung dan keputusan-keputusan dibuat antarkementerian dengan membagi dan menandai rancangan proposal, yang hanya diserahkan kepada Hitler untuk ditolak, direvisi, atau ditandatangani setelah proses tersebut selesai. . Kabinet juga dibayangi oleh banyaknya lembaga ad hoc – baik negara maupun Partai Nazi – seperti Otoritas Tertinggi Reich dan pemegang kekuasaan penuh – yang diciptakan oleh Hitler untuk menangani masalah dan situasi tertentu. Namun, masing-masing menteri, terutama Göring, Goebbels, Himmler, Speer, dan Bormann, memegang kekuasaan yang luas, setidaknya sampai, dalam kasus Göring dan Speer, Hitler mulai tidak mempercayai mereka.

Pada tahun-tahun terakhir Perang Dunia II, Bormann dianggap sebagai menteri yang paling berkuasa, bukan karena ia menjadi kepala Dewan Pengurus  Partai, yang menjadi dasar posisinya di kabinet, namun karena kendalinya atas akses terhadap Hitler dalam pemerintahannya. berperan sebagai Sekretaris Führer.

Struktur Kabinet

Kejatuhan Kabinet 
Pertemuan Kabinet terakhir Hitler terjadi pada tanggal 5 Februari 1938. Disebabkan Jerman Nazi terpecah-pecah pada akhir Perang Dunia II dan diikuti dengan tewasnya Hitler pada 30 April 1945, kabinet ini diteruskan oleh Kabinet Goebbles hingga berakhir pada era Pemerintahan Flensburg dibawah kepemimpinan Johann Schwerin von Krogisk pada 23 Mei 1945.

Catatan

Referensi 

 
Adolf Hitler