Musyawarah Rencana Pembangunan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain. (Penjelasan PP 40 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional)

Musrenbang terbagi dari perencanaan yang dibahas yaitu:
 Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP, 20 tahun), baik Musrenbang Jangka Panjang Nasional dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan
 Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, 5 tahun), Musrenbang Jangka Menengah Nasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik, sama halnya dengan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilakukan 2 bulan pasca Kepala Daerah dilantik
 Musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP, 1 tahun), dilaksanakan paling lambat bulan April (Nasional) dan Maret (Daerah)
Musrenbang terdiri atas beberapa tahapan yang bertingkat, yaitu:
 Musrenbang Nasional;
 Musrenbang Provinsi
 Musrenbang Kota/Kabupaten
 Musrenbang Kecamatan
 Musrenbang Kelurahan/Desa 

Contoh Tahapan Musrenbang dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
 Rangkaian Penyusunan Rancangan Awal
 Rapim Persiapan Penyusunan RKP
 Rapat Kerja Internal Bappenas
 Multilateral Meeting Internal Bappenas
 Sidang Kabinet Pembahasan Tema, Arah, Kebijakan, Prioritas Pembangunan dalam RKP
 Rapim Persiapan Raker dan Temu Konsultasi Triwulan
 Raker dan Temu Konsultansi Triwulan
 Raker Bappenas K/L
 Temu Konsultasi Triwulanan I Bappenas-Bappeda
 Multilateral Meeting I
 Bilateral Meeting I
 Musrenbangprov
 Rapim Persiapan Sidang Paripurna
 Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP
 Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir
 Rakorbangpus
 Multilateral Meeting II
 Bilateral Meeting II
 Pembukaan Musrenbangnas
 Musrenbangnas
 Penutupan Musrenbangnas
 Trilateral Meeting
 Proses Penetapan RKP
 Sidang Kabinet Penetapan RKP
 Penyampaian RKP kepada Dewan Perwakilan Rakyat
 Penetapan Perpres RKP

Pranala luar 
 Undang Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 Portal e-Musrenbang  Portal pendukung Musrenbangnas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
 Portal Musrenbangnas