Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebelumnya Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakorkamla RI atau Bakorkamla).

Sejarah 
Badan Koordinasi Keamanan Laut pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.

Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, Badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pemikiran tentang perlunya pengaturan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagai penganti Badan yang telah dibentuk sebelumnya (1972), pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.

Melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Tugas, Fungsi dan Wewenang 
Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:
 menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
 memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
 memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
 melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang:
 melakukan pengejaran seketika;
 memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
 mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Arti Lambang 

 Garuda, Lambang negara, Pancasila sebagai dasar negara.
 Bintang, Merupakan cerminan semangat pengabdian dan kehormatan bangsa dan negara.
 Strip Merah, Melambangkan komunitas Coast Guard dunia.
 Bola Dunia, Melambangkan pelaksanaan tugas-tugas baik nasional maupun internasional.
 Jangkar, Melambangkan lingkup kerja di laut.
 Trisula, Senjata Dewa Neptunus, melambangkan kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan tegaknya hukum di wilayah perairan Indonesia.
 Tambang, Melambangkan persatuan dan kekuatan.

Struktur Organisasi 
Struktur  Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
 Kepala 
 Sekretariat Utama
 Biro Perencanaan dan Organisasi
 Biro Umum
 Biro Sarana dan Prasarana
 Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi
 Direktorat Kebijakan Keamanan Laut
 Direktorat Strategi Keamanan Laut
 Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut
 Deputi Bidang Operasional dan Latihan
 Direktorat Operasi Laut
 Direktorat Operasi Udara Maritim
 Direktorat Latihan
 Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama
 Direktorat Data dan Informasi
 Direktorat Hukum
 Direktorat Kerja sama
 Inspektorat 
 Subbagian Tata Usaha
 Kelompok Jabatan Fungsional
 Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim 
 Bagian Umum
 Bidang Operasi
 Kelompok Jabatan Fungsional

Area Operasional 
Wilayah operasional Bakamla adalah Zona Maritim Indonesia yang dibagi menjadi tiga zona maritim:

 Zona Maritim Barat ( Zona Maritim Barat ) - Berkantor pusat di Batam , Kepulauan Riau . Zona maritim ini membawahi wilayah Indonesia bagian barat seperti pulau Jawa , Sumatera dan Kalimantan .
 Zona Maritim Tengah ( Zona Maritim Tengah ) - Berpusat di Manado , Sulawesi Utara . Zona maritim ini membawahi wilayah Indonesia bagian tengah seperti Sulawesi dan Kepulauan Sunda Kecil .
 Zona Maritim Timur ( Zona Maritim Timur ) - Berkantor pusat di Ambon, Maluku . Zona maritim ini membawahi wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua .

Kepala

Daftar kapal

1. Kapal patroli kelas Tanjung Datu = 1 unit

2. Kapal Patroli Kelas Nipah = 3 unit

3. Kapal Patroli Kelas Bintang Laut = 6 unit

4. High Speed Craft 32 = 3 unit

Referensi

Pranala luar 
 Situs Resmi Badan Keamanan Laut Indonesia
 Situs Resmi Badan Koordinasi Keamanan Laut

Lihat pula 
 Badan Koordinasi Keamanan Laut

Lembaga pemerintah nonkementerian