Guilherme dos Santos

Guilherme dos Santos () adalah tokoh pejuang integrasi Timor Timur. Dia pernah menjabat sebagai Bupati Bobonaro dari 1992 hingga 1999.

Bupati Bobonaro 
Guilherme dos Santos menjadi Bupati Bobonaro pada tahun 1992. Sebelum itu, ia memimpin Sidang Provinsi Timor Timur (DPRD). Pendahulunya adalah Joao da Silva Tavares, salah satu orang Timor yang paling senior untuk membantu invasi Indonesia pada tahun 1975. Ia didakwa absen di Dili pada 10 Juli 2003 karena kejahatan terhadap kemanusiaan atas perannya dalam pembantaian kantor polisi Maliana 8 September 1999.

Dia memainkan peran penting dalam membangun milisi dengan mendorong pegawai negaranya untuk berpartisipasi dalam aktivitas milisi kriminal mereka. Misalnya Manuel Gama, kepala keuangannya di pemerintah kabupaten, Jose Monis da Cruz, kepala pembangunannya, dan Antonio Mendonca, asisten kepala distrik pertama, semuanya mendukung milisi dengan cara yang praktis. Yang lain menjadi anggota milisi DMP - misalnya Leonito Martins, Bernardino, dan Joao (alias Laho). Menurut dakwaan Dili, ia juga secara teratur mengalihkan dana dari anggaran sosial dan pembangunan kabupaten kepada para pemimpin FPDK dan PPI. Sepanjang tahun ia sering mengambil bagian dalam pertemuan tertutup dan terbuka untuk membuat keputusan praktis tentang kebijakan milisi.

Pada 24 Maret 1999 Guilherme dos Santos mengeluarkan instruksi yang mengharuskan semua pegawai negeri di kota Maliana untuk mengisi formulir yang menyatakan jika mereka mendukung kemerdekaan.

Dia sering mendukung kekerasan untuk menolak pemungutan suara PBB yang direncanakan atau untuk mempengaruhi hasilnya. Pada 8 April 1999, distriknya menjadi tuan rumah unjuk kekuatan ratusan milisi bersenjata dari seluruh Timor Leste, di mana opsi pro-Indonesia dalam pemungutan suara PBB diservis secara militan di depan pejabat militer dan sipil.

Pada Juni 1999 ia tampaknya menyetujui serangan terhadap kerabat dari aktivis hak asasi manusia Timor Timur yang terkemuka Aniceto Guterres, mengatakan 'Jika mereka [aktivis hak asasi manusia] datang ke sini, saya akan berurusan dengan mereka'.

Pada tanggal 7 Juli 1999, setelah dia berbicara tentang reli pro-otonomi (anti-kemerdekaan), dia memukul dan kemudian mengancam akan membunuh istrinya sendiri karena mengatakan dia lebih suka kemerdekaan. Dia dievakuasi untuk perawatan medis.

Seorang yang mengaku dirinya 'mulut keras', dia pada pertengahan Juli 1999 mengancam akan membunuh personil PBB dari Australia sebagai bagian dari rencana untuk memaksa penutupan kantor PBB setempat. Dos Santos menikmati hubungan dekat dengan para pemimpin milisi dan memuji para perwira tentara Indonesia yang pro-integrasi.

Pada 10 Agustus, menurut dakwaan Dili, dia membantu memimpin rapat di kantornya untuk memutuskan bagaimana milisi akan bereaksi terhadap kerugian Indonesia dalam pemungutan suara. Juga hadir adalah Letkol Burhanuddin Siagian, Letnan Sutrisno, Joao da Silva Tavares, dan Jorge da Silva Tavares, serta semua kepala desa dan pemimpin milisi. Pertemuan itu sepakat bahwa milisi akan mencoba memancing reaksi Falintil, sehingga milisi dapat dimobilisasi untuk membunuh pendukung pro-kemerdekaan. Ketika Guilherme dos Santos dan Joao Tavares menyarankan membuat daftar pendukung pro-independen, Burhanuddin Siagian mengatakan dia akan menyediakan senjata untuk membunuh mereka.

Menjelang pemungutan suara PBB pada tanggal 30 Agustus 1999, ia memperparah masalah pengungsi yang sudah serius dengan memberi tahu orang-orang bahwa lebih baik melarikan diri ke Timor Barat daripada menghadapi konsekuensi pemungutan suara untuk kemerdekaan. Milisi yang beroperasi di wilayah tanggung jawabnya mengancam akan melepaskan 'perang' jika rakyat menolak opsi otonomi pro-Indonesia. “Jika kamu ingin selamat”, Guilherme dos Santos berkata, 'tinggalkan Bobonaro dan melarikan diri ke Atambua. Anda tidak punya uang [untuk melarikan diri], tetapi saya punya banyak uang sehingga saya bisa tinggal di mana saja, asalkan tidak di Timor Timur.

Dia juga menghambat proses pendaftaran dengan memerintahkan polisi, militer dan milisi di distriknya untuk memaksa pemilih untuk tidak memberikan sertifikat baptisan, seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan. Ini dilakukan dalam upaya untuk secara ilegal membawa pemilih dari Timor Barat (Indonesia). Guilherme dos Santos telah membahas rencana untuk mendatangkan 20.000 pemilih Indonesia dalam sebuah pertemuan pada 22 Juli 1999. 'Saya tidak perlu berpartisipasi dalam pendaftaran, dan sebagai kepala Bobonaro saya akan memberi tahu orang-orang saya untuk tidak berpartisipasi dalam pendaftaran', dia mengatakan kepada kantor berita resmi Indonesia Antara.

Taktik ini menyebabkan kepala eksekutif UNAMET, Ian Martin, mengajukan keluhan secara tertulis kepada kepala satuan tugas Indonesia Agus Tarmidzi pada 19 Agustus bahwa kepala distrik Bobonaro dan komandan militer distrik (Letkol Burhanuddin Siagian) 'telah secara efektif menentang kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kondisi dasar untuk konsultasi populer'.

Dia masih bertanggung jawab atas Bobonaro pada tanggal 8 September 1999, ketika milisi, tentara dan polisi menyerang sejumlah besar pengungsi di kantor polisi Maliana. Dia tidak mengambil tindakan untuk menghentikan kekerasan, yang berlanjut ke hari berikutnya.

Pada Januari 2000 dia diinterogasi oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia di Jakarta. Ia sebelumnya dituntut oleh Kejaksaan Agung namun telah keluar dari daftar tersebut tanpa pemberitahuan pada sekitar bulan Mei 2000. Pada bulan Agustus 2000 ia berada di Timor Barat (Indonesia), membantu memimpin Untas, sekelompok pemimpin milisi Timor-Leste masih berharap untuk membalikkan proses kemerdekaan untuk Timor Timur.

Dua pegawai negeri di bawah wewenangnya di kecamatan Lolotoe pada Februari 2001 didakwa di depan Panel Kejahatan Serius di Dili karena kejahatan terhadap kemanusiaan:
 Sabino Gouveia Leite adalah kepala lingkungan Guda, bagian dari desa Zoilpo, di kecamatan Lolotoe, dekat Maliana. Leite dituduh sebagai kaki tangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemimpin milisi Joao Franca da Silva dan Jose Cardoso Ferreira antara Mei dan Juli 1999. Dalam tahanan di Dili, dia diadili di sana pada Maret 2002. Dia dinyatakan bersalah pada 20 November 2002 dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara setelah mengaku bersalah.
 Francisco Noronha, seorang pegawai negeri sipil dan seorang perwira intelijen TNI, dituduh berpartisipasi dalam kejahatan yang sama, tetapi belum menghadapi persidangan karena dia masih berkeliaran di Indonesia.

Rujukan 

Tokoh pro-integrasi Timor Timur
Portugis-Indonesia