Referendum konstitusional Nagorno-Karabakh 2017

Referendum konstitusional Nagorno-Karabakh 2017 adalah sebuah referendum yang diadakan di Republik Nagorno-Karabakh pada tanggal 20 Februari 2017. Paling tidak 25% pemilih terdaftar harus memilih "ya" untuk memvalidasi hasilnya. Hasilnya tiga per empat pemilih terdaftar mendukung perubahan konstitusi Nagorno-Karabakh yang baru.

Latar belakang 
Presiden Bako Sahakyan membentuk sebuah komisi yang bertugas merumuskan konstitusi baru untuk menggantikan konstitusi tahun 2006. Rancangannya diajukan pada tanggal 24 November 2016 dan disetujui oleh Majelis Nasional pada tanggal 17 Januari 2017 dengan suara 20–7. Pada tanggal 19 Januari 2017, Sahakyan menetapkan tanggal referendum.

Perubahan 
Perubahan yang ditetapkan oleh konstitusi baru ini adalah penggunaan nama "Republik Artsakh" sebagai nama resmi bersamaan dengan nama Republik Nagorno-Karabakh. Selain itu, jabatan Perdana Menteri dihapuskan dan Presiden memperoleh lebih banyak wewenang untuk membuat keputusan yang lebih cepat mengenai keamanan negara.

Hasil

Tanggapan 
Pemerintah Azerbaijan menganggap Nagorno-Karabakh sebagai wilayah Azerbaijan yang tidak dikendalikan secara de facto setelah berakhirnya Perang Nagorno-Karabakh. Mereka mengutuk referendum ini dan menuduhnya sebagai "provokasi" yang tidak produktif terhadap proses penyelesaian konflik. Pemerintah Azerbaijan juga mengeluarkan surat perintah penahanan internasional untuk tiga anggota Parlemen Eropa yang menjadi pengamat referendum ini.

Kelompok Minsk OSCE sebagai mediator resmi konflik Nagorno-Karabakh menyatakan bahwa hasil referendum ini tidak akan mengubah status hukum Nagorno-Karabakh. Beberapa negara telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui referendum ini, termasuk Jerman, Georgia, Ukraina, dan Turki.

Referensi 

Referendum tahun 2017
Nagorno-Karabakh