Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan IPNU adalah sebuah organisasi pelajar Nahdliyyin yang berdiri pada tanggal 24 Februari tahun 1954 di Semarang. IPNU adalah salah satu organisasi di bawah naungan Jamiyyah Nahdlatul Ulama, tempat berhimpun, wadah komunikasi, wadah aktualisasi dan wadah yang merupakan bagian integral dan potensi generasi muda Indonesia secara utuh.

Oleh karena itu keberadaan IPNU memiliki posisi strategis sebagai wahana kaderisasi pelajar NU sekaligus alat perjuangan NU dalam menempatkan pemuda sebagai sumberdaya insani yang vital, yang dituntut berkiprah lebih banyak dalam kancah pembangunan bangsa dan negara dewasa ini.

Latar belakang kelahiran IPNU 

Sebelum IPNU lahir pada tahun 1954 di Semarang, didahului dengan lahirnya beberapa organisasi serupa di kota-kota besar yang merupakan cikal bakal lahirnya IPNU dikemudian hari yang antara lain :
 Tsamratul Mustabidin (1939)
 Persono (Persatuan Murid NO, 1941)
 IMUNU (Ikatan Murid NU, 1945 )
 Subahul Muslimin di Medan (1945)
 Ijtimatul Tholabiyah di Medan (1945)
 Ikatan Mubaligh NU di Semarang (1950)
 IPINO (Ikatan Pelajar Islam NO)
Pada Kongres LP Ma’arif NU di Semarang pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H( 24 Februari 1954 dijadikan hari lahirnya IPNU dengan para pendirinya antara lain :
 Tholhah Mansyur ( Malang )
 Shofwan Kholil ( Jombang )
 Abdul Aziz ( Jombang )
 Abdul Hadi ( Kediri )
 Ahmad Budairi ( Malang )
 Abdul Ghoni ( Semarang ) dll
Sejak muktamar NU di Bandung tahun 1967, IPNU menjadi badan otonom NU dan pada Kongres IPNU X yang diselenggarakan di Jombang 29 Januari – 01 Februari 1988 IPNU berubah dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama.

Sejalan dengan perkembangan politik (Undang-Undang Keormasan No. 8 tahun 1985) dan relevansi dari tuntutan kehidupan masyarakat yang semula IPNU (pelajar) secara esensial perubahan tersebut menuntut adanya gagasan baru yang sejalan dengan gerak organisasi yang secara otomatis telah mengubah orientasi IPNU dari Pelajar ke Putra. Perubahan nama tersebut merupakan langkah yang tepat, apalagi mengingat bahwa NU dalam muktamar ke 27 tahun 1984 memutuskan untuk kembali ke khitoh 1926.

HUBUNGAN IPNU DENGAN NU DAN ORMAS LAIN

1. Hubungan IPNU dengan NU 
 Sebagai perangkat dan Badan Otonom NU, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama / sederajat dengan Badan Otonom lainnya (pasal 13 ayat 4 ART NU).
 Sebagai anggota pleno Syuriah ( pasai 14 ayat 3 )
 Sebagai anggota pleno Tanfidziyah ( pasal 14 ayat 5 )
 Sebagai anggota gabungan Syuriah dan Tanfidziyah NU ( pasal 14 ayat 7 )

2. Hubugannya dengan Badan Otonomi lain 
Dalam upaya mengenergikan Perjuangan misi dan visi NU ke depan, maka IPNU perlu mempercepat kerjasama dan menjalin koordinasi yang baik dengan Badan Otonom lain serta memperjelas posisi IPNU di semua tingkatan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan bidang garapannya masing-masing.

3. Ekstern 
IPNU adalah bagian dari generasi muda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup negara Republik Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan Nahdlatul Ulama serta Cita-cita bangsa Indonesia.

4. Penutup 
Berangkat dari abstraksi ke-IPNU-an, seperti diuraikan di atas ada beberapa catatan yang harus digarisbawahi, bahwa agar NU tetap eksis akan banyak ditentukan oleh kiprah warga IPNU itu sendiri, sejauh mana IPNU dapat mengaktualisasikan diri dalam berbagai bentuk, baik wawasan, ide maupun keterlibatannya dalam ikut memikirkan dan menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan, yang semuanya itu hanya akan maupun diwujudkan dengan 3 ( tiga ) pilar :
 Kualitas pengurus (kader)
 Kualitas organisasi
 Kualitas program-program kerjanya

Timeline Kongres IPNU 
Perjalanan IPNU-IPPNU pendeklarasiannya mengalami kemajuan dan perkembangan mengiringi dinamika masyarakat indonesia. Aapun untuk mengkajinya dapat kita buka artefak sejarah IPNU-IPPNU yang dihasilkan dari beberpa kongres.

Kongres I IPNU 
Dilaksanakan pada tgl. 24 Pebruari-3 Maret 1955, terpilih sebagai Ketua Umum; M. Tolchah Mansyur, dan pada kesempatan itu juga di deklarasikan IPPNU sebagai patner dalam mengkader generasi NU terutama putri-putrinya. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:
 Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
 Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
 Mempersiapkan pembentukan wilayah.

Kongres I IPPNU 
Dilaksanakan pada tgl. 16-19 Januari 1956, terpilih sebagai Ketua Umum; Ny. Umroh Mansyur, bertempat di Solo. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:
 Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
 Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
 Mempersiapkan pembentukan wilayah.

Kongres II IPNU 
Dilaksanakan pada tgl. 1-4 Januari 1957 di Pekalongan, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Pembentukan wilayah-wilayah
 Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
 Berpartisipasi dalam pembelaan negara
 Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.

Kongres III IPNU 
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Mendirikan Departemen Perguruan Tinggi
 Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
 Berpartisipasi dalam pertahanan negara
 Mempersiapkan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

Kongres II IPPNU 
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum Ny. Umroh Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Pembentukan wilayah-wilayah
 Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
 Berpartisipasi dalam pembelaan negara
 Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.

Konferensi Besar I 
Dilaksanakan pada tgl. 17 April 1960, di Surabaya yang akhirnya mendeklarasikan berdirinya PMII yang awalnya merupakan departemen kemahasiswaan IPNU-IPPNU, juga merumuskan tentang kondisi negara sebagai rasa sikap tanggung jawab IPNU-IPPNU sebagai generasi penerus.

Konggres IV IPNU 
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum M. Tolchah Mansyur, akan tetapi mengundurkan diri akhirnya digantikan Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
 Berpartisipasi dalam pertahanan negara
 Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

Kongres III IPPNU 
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum Ny. Umroh Mansyur dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
 Berpartisipasi dalam pertahanan negara
 Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

Kongres V IPNU 
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Ismail Makki dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional
 Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
 Berpartisipasi dalam pertahanan negara
 Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

Kongres IV IPPNU 
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Mahmudah Nahrowi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional
 Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
 Berpartisipasi dalam pertahanan negara
 Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

Kongres VI IPNU 
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Lahirnya IPNU sebagai Badan Otonom NU
 Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
 Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
 Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
 Perkembangan pesat pada olahraga dan seni

Kongres V IPPNU 
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Faridah Mawardi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Lahirnya IPPNU sebagai Badan Otonom NU
 Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
 Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
 Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
 Perkembangan pesat pada olahraga dan seni

Kongres VII IPNU 
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
 Perkembangan pesat pada olahraga dan seni

Kongres VI IPPNU 
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Ny. Mahsanah Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
 Perkembangan pesat pada olahraga dan seni

Konggres VIII IPNU 
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Tosari Wijaya dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Mengamanatkan pendirian departemen kemahasiswaan
 Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkungan sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.

Kongres VII IPPNU 
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Ida Mawaddah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Mengamantkan pendirian departemen kemahasiswaan
 Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkunga sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.

Kongres IX IPNU 
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Ahsin Zaidi dan Sekjen S. Abdurrahman sedang kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Perkembangan IPNU tampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/

Kongres VIII IPPNU 
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Titin Asiyah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Perkembangan IPNU tampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/

Kongres X IPNU 
Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ad dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Penerimaan Pancasila sebagai asas IPNU
 Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar menjadi Putra NU.

Kongres IX IPPNU 
Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Ulfah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Penerimaan Pancasila sebagai asas IPPNU
 Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar Putri NU menjadi Putri-Putri NU.

Kongres XI IPNU 
Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991 di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’adi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
 Pelaksaan kegiatan IPNU tanpa keterikatan dengan IPPNU
 Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah

Kongres X IPPNU 
Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Ulfah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
 Pelaksaan kegiatan IPPNU tanpa keterikatan dengan IPNU
 Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah

Kongres XII IPNU 
Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Hilmy Muhammad, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.

Kongres XI IPPNU 
Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Safira Rosa Machrusah, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.

Kongres XIII IPNU 
Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Abdullah Azwar Anas dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Mengembalikan IPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
 Menumbuh kembangkan IPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren
 Mengembalikan CBP sebagai kelompok kedisplinan, kepanduan serta kepencinta-alaman.

Kongres XII IPPNU 
Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Ratu Dian Hatifah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
 Mengembalikan IPPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
 Menumbuh kembangkan IPPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren
 Strategi Pengembangan IPNU-IPPNU

Sejarah IPNU IPPNU : Strategi Pengembangan 
Sejarah IPNU. Dalam Media IPNU dijelaskan bahwa dengan memahami dimensi kesejarahan dan meletakkan sebagai landasan kepentingan organisasi maka sikap komitmen terhadap cita-cita dapat tetap tertanamkan nilai-nilai pengabdian, loyalitas, dedikasi untuk berbakti pada organisasi demi terwujudnya cita-cita para ulama serta kejayaan NU serta bangsa sehingga tercipta baldatun thoyibatun warobbun ghofur.

Disamping dimensi kesejarahan sebagai landasan untuk merefleksi kepentingan, dikutip dari Media IPNU, maka IPNU harus mampu mengantisipasi masalah-masalah perubahan situasi dan kondisi serta mampu menatap perkembangan ilmu pengetahua dan teknologi, sehingga dapat menyuguhkan dan menawarkan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sebagaimana hasil Konggres Jombang dengan berbagai macam perubahan. Hal ini dimaksudkan untk mengembalikan citra IPNU sebagai organisasi (ekstra pelajar dan badan otonomi NU yang sekaligus mempertahankan eksistensinya. Adapun untuk menunjukkan eksistensinya sebagai banom NU serta OKP hendaknya memperhatikan sebagai berikut:

1. Rekrutmen Kader

Penerimaan anggota IPNU dapat ditempuh melalui peristiwa yang dinamakan MAKESTA (Masa Kesetiaan Anggota) yang merupakan sarana untuk menghantarkan calon kader/anggota dari kehidupan secara individualis menuju pada kehidupan kelompok masyarakat atau berorganisasi. Disamping itu jenjang pengkaderan harus ditingkatkan pada level yang lebih tinggi di organisasi IPNU-IPPNU dengan memprhatikan faktor usia.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menggembleng dan mengkristalkan pada diri anggota pada tingkat wawasan dan aktifitas berorganisasi dimasa mendatang.

2. Mekanisme dan Sistem Kadernisasi

Sebagai konsekwensi dari keinginan untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas dan punya komitmen yang tinggi, maka terhadap kader perlu diimbangi dengan bentuk pengkaderan yang tersistematis, terencana dan matang.

Adapun hakekat dari sebuah pengkaderan adalah suatu sistem saling terkait satu dengan lainnya. Sebagaimana asas program terpadu yaitu; manfaat, kebersamaan, kesinambungan dan keterpeloporan.

3. Program Organisasi

Disamping itu karena kader merupakan hal yang sangat urgen dalam menenutkan kelangsungan organisasi maka dalam memobilisir dan memberikan motivasi kepada anggota diperlukan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan sosial serta dinamika kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) yang meliputi; bidang organisasi, bidang kaderisasi, dan bidang partisipasi.

KETUA UMUM PP IPNU

Rujukan

Pranala luar 
  Situs Resmi PP IPNU
  Situs Alternatif Media IPNU

Badan Otonom Nahdlatul Ulama
Organisasi pelajar di Indonesia