Yayasan Pusaka

Yayasan PUSAKA (Inggris: PUSAKA Foundation) adalah lembaga nirlaba yang fokus bekerja melakukan riset advokasi, pendokumentasian dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat, pengembangan kapasitas, pendidikan dan pemberdayaan yang berhubungan dengan tema hak-hak masyarakat adat, hak atas tanah, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta penguatan organisasi masyarakat (istilah: ormas).
PUSAKA adalah kepanjangan dari Pusat Studi, Advokasi dan Dokumentasi Masyarakat Adat.

Badan Hukum 
PUSAKA berdiri tahun 2001 berdasarkan Akta Notaris No. 13, tanggal 13 Agustus 2002. Pada tahun 2003-2007, terjadi stagnasi program. Yayasan PUSAKA secara organisasional kemudian direvitalisasi pada tahun 2007 berdasarkan Akta No. 10, tanggal 5 November 2007, yang dikeluarkan Notaris - PPAT Hj. Nurmiaty, SH, di Jakarta.

Profil 
Sejarah Yayasan PUSAKA didirikan oleh para aktivis sosial yang berpengalaman dalam kegiatan advokasi hak-hak masyarakat adat, lingkungan dan hak asasi manusia, serta pendidikan popular. Para pendiri tersebut, antara lain: Budi Widjarjo, Emil Ola Kleden, Rikardo Simarmata, Muslich Ismail, Yuyun Indrari, Y.L. Franky dan Jopi Paranginangin.

Yayasan PUSAKA dikenal luas sebagai salah satu organisasi yang memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah advokasi konflik agraria, kejahatan agribisnis dan pelanggaran hak masyarakat adat di Papua. Salah satu hasil penelitian mereka yang monumental adalah "Atlas Sawit Papua: Di Bawah Kendali Penguasa Modal" yang terbit pada tahun 2015. Buku ini memuat peta dan informasi penting mengenai kelompok-kelompok perusahaan raksasa yang menguasai bisnis kelapa sawit di Papua dan kronologi kekerasan, pengingkaran dan pelanggaran yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok suku asli pemilik hak ulayat atas tanah tersebut.

PUSAKA juga merupakan salah satu yang sejak awal terlibat aktif dan hingga kini terus mengadvokasi dan mendampingi masyarakat suku Marind-Anim di Merauke yang menjadi korban mega-proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). MIFEE diluncurkan tahun 2010 di periode Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini oleh Yayasan PUSAKA dinilai sebagai salah satu penyebab bencana kelaparan dan mewabahnya malnutrisi.

Program ini kemudian dilanjutkan oleh Joko Widodo (Jokowi) di bawah nama baru Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) sekaligus menggandeng MEDCO Group, miliki Arifin Ponogoro. Pilihan Jokowi melanjutkan program ini dianggap Yayasan PUSAKA sebagai upaya etnosida  dalam bentuk politik beras.

Program 
 Melakukan riset advokasi dan pendokumentasian hak-hak masyarakat dan dalam pengelolaan sumber daya alam.
 Melakukan pendidikan nonformal dan pelatihan, seminar, workshop, pengembangan media informasi dan publikasi.
 Melakukan pendampingan dan pengorganisasian masyarakat.
 Melakukan kerjasama dengan mitra dan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan usaha advokasi.

Badan - Badan Pelaksana 
 Ketua Badan Pengurus: Emil Ola Kleden
 Anggota Badan Pengurus: Rikardo Simarmata
 Anggota Badan Pengurus: Yuyun Indradi
 Direktur Eksekutif: Y.L. Franky
 Manager Administrasi & Keuangan: Asep Suhendar

Referensi 
  Forest Peoples Programme Pusaka is a non-profit organisation
 PUSAKA di Tanah Papua
 YAYASAN PUSAKA: LAKUKAN SEGALANYA UNTUK ADVOKASI HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pranala luar 
   diaskes 9 April 2017
 
 
 Masyarakat Adat Yerisiam Laporkan Perusahaan Sawit ke RSPO 
 Pusaka: Investasi Hancurkan Masyarakat Adat Papua 
 Pusaka: 82 Persen Wilayah Boven Digoel Dikuasai Perusahaan Pembalakan Kayu
 Riset Pusaka: Atlas Sawit di Papua 
 pusaka.or.id: Korindo Langgar Moratorium

Lihat pula 
 Adat
 Masyarakat adat
 Tanah ulayat

Masyarakat Adat
Lembaga penelitian di Indonesia
Organisasi di Indonesia
Lembaga swadaya masyarakat
Organisasi nirlaba di Indonesia