Sengketa Karang Liancourt

Sengketa Karang Liancourt adalah suatu sengketa wilayah antara Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara menyatakan kedaulatan atas Karang Liancourt, sebuah gugusan kelompok pulau-pulau kecil di Laut Jepang yang disebut sebagai "Dokdo" () dalam bahasa Korea dan  dalam bahasa Jepang. Korea Utara juga menyatakan kedaulatan atas kepulauan tersebut.

Karang Liancourt telah dikelola oleh Korea Selatan sejak tahun 1954 oleh Penjaga Pantai Korea. Tindakan ini diambil setelah Amerika Serikat menyatakan dalam dokumen Rusk bahwa klaim Jepang terhadap Karang Liancourt tidak akan dilepaskan dalam traktat damai mereka dengan Jepang. Pada tahun 1954, Jepang mengusulkan sebuah rekomendasi kepada Mahkamah Internasional, yang ditolak oleh Korea Selatan, menyakini bahwa Karang Liancourt adalah wilayah Korea Selatan yang tak terbantahkan, dan dengan demikian tidak bisa ditangani melalui perundingan diplomatik atau penyelesaian yudisial antara Korea Selatan dan Jepang.

Terdapat interpretasi yang saling bertentangan mengenai status kedaulatan historis atas pulau-pulau kecil itu. Klaim Korea sebagian berdasarkan referensi pada sebuah pulau Korea yang disebut Usan-do dalam berbagai catatan sejarah, peta dan ensiklopedia seperti Samguk Sagi, Catatan Sahih Dinasti Joseon, Dongguk Yeoji Seungnam (), dan Dongguk munheon bigo (). Menurut pandangan Korea, ini mengacu pada Karang Liancourt saat ini, sementara para peneliti dokumen-dokumen ini dari Jepang telah menyatakan bahwa berbagai referensi untuk Usan-do mengacu pada waktu yang berbeda untuk Jukdo, pulau tetangganya Ulleungdo, atau pulau yang tidak ada antara Ulleungdo dan Korea.

Para peneliti tidak setuju mengenai siapa yang pertama memiliki penguasaan administratif atas pulau-pulau kecil ini karena ambiguitas dalam catatan sejarah awal dan peta, sebagian karena perubahan nama-nama pulau di kawasan tersebut selama bertahun-tahun.

Zaman Tiga Kerajaan 
Samguk Sagi (Sejarah Tiga Kerajaan) mencatat bahwa pada tahun 512, tahun pemerintahan ke-13 Raja Jijeung dari Silla, salah satu Tiga Kerajaan Korea, Jenderal Kim Isabu menaklukkan Usan, menyebabkan Usan menyerahkan upeti tahunan kepada istana Silla. Samguk Sagi menyebut bahwa Usan telah menjadi sebuah kerajaan merdeka berdasarkan Ulleungdo. Berdasarkan cerita mengenai Usan, penulis sejarah kontemporer percaya bahwa Usando adalah satu pulau yang sama dengan Ulleungdo.

Lihat juga 

 Sengketa Jepang dengan Korea
 Sengketa wilayah Jepang
 Sengketa penamaan Laut Jepang
 Sejarah hubungan Jepang dengan Korea
 Hubungan Jepang dengan Korea Utara
 Deklarasi Bersama Jepang dan Korea Selatan 1998
 Lee Kyu-Won (jaksa kerajaan Korea)

Referensi

Bacaan lebih lanjut 
 Choi, Sung-jae (2005). The Politics of the Dokdo Issue. Journal of East Asian Studies, Vol. 5, Issue 3: 465–494.
 Jung, Byungjoon (2008). Korea's Post-Liberation View on Dokdo and Dokdo Policies (1945–1951). Journal of Northeast Asian History, Vol. 5, Issue 2: 5–53.
 Kajimura, Hideki (1997). The Question of Takeshima/Tokdo. Korea Observer, Vol. 28, Issue 3: 423–475.
 Koo, Min Gyo (2010). Island Disputes and Maritime Regime Building in East Asia: Between a Rock and a Hard Place. New York: Springer. .
 Lee, Hoon (1997). Dispute over Territorial Ownership of Tokdo in the Late Choson Period. Korea Observer, Vol. 28, Issue 3: 389–421.
 Van Dyke, Jon M. (2007). Legal Issues Related to Sovereignty over Dokdo and Its Maritime Boundary. Ocean Development & International Law, Vol. 38, Issue 1–2: 157–224.

Pranala luar 
 
 Liamcourt Rocks/Takeshima/Dokdo/Tokto GlobalSecurity.org
 The Issue of Takeshima Ministry of Foreign Affairs of Japan
 Basic Position of the Government of the Republic of Korea on Dokdo

Karang Liancourt
Hubungan Jepang dengan Korea
Sengketa wilayah Jepang
Sengketa wilayah Korea Selatan
Foreign relations of South Korea
Foreign relations of Japan
Japan–South Korea border
Disputed islands