Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Istilah 'Badan Publik' digunakan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU no. 14 tahun 2008) yang mengatur hak dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat, termasuk sanksi bagi badan publik apabila tidak memberikan informasi tersebut sesuai aturan. Dalam peraturan undang-undang lain seperti Undang-Undang Pelayanan Publik, istilah yang digunakan yaitu 'penyelenggara pelayanan publik'

Badan Publik di Indonesia diantaranya yaitu:
 Kementerian
 Lembaga Pemerintah Nonkementerian
 Lembaga Nonstruktural
 Pemerintah Daerah
 Pemerintah Desa
 Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Tentara Nasional Indonesia
 Kejaksaan Agung
 Parlemen (MPR, DPR, DPD, DPRD)
 Peradilan (Mahkamah Agung & Mahkamah Konstitusi)
 Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah
 Lembaga Pendidikan Negeri (TK, SD, SMP, SMA Negeri)
 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
 Partai Politik baik tingkat nasional atau daerah
 Organisasi Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya (Co: Persatuan Keagamaan, Yayasan, Perkumpulan/Forum, dll) yang menerima dana dari APBN/APBD
 Lain-lain, sepanjang menerima dana dari APBN/APBD

Lihat pula 
 Lembaga Negara Indonesia

Pranala luar 
 Undang Undang no. 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

Referensi 

Lembaga
Badan publik di Indonesia