Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, disingkat BPPK, (dahulu Pusat Penelitian dan Pengembangan Deplu disingkat Litbang Deplu) merupakan salah satu unsur pendukung di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dipimpin oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi 
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:
 penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri;
 pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri;
 pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri; dan
 pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Susunan Organisasi 
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan terdiri atas:
 Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 Aspasaf);
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (P3K2 Amerop); dan
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral (P3K2 Multilateral).

Referensi 

Kementerian Luar Negeri Indonesia