Krisis legitimasi

Krisis legitimasi mengacu pada turunnya kepercayaan dari fungsi-fungsi administratif, lembaga, atau kepemimpinan. istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Jürgen Habermas, seorang sosiolog jerman, dan filsuf. Habermas memperluas konsep tersebut, mengklaim bahwa dengan krisis legitimasi, lembaga atau organisasi tidak memiliki kemampuan administrasi untuk mempertahankan atau membangun struktur yang efektif dalam mencapai tujuan akhir mereka. istilah itu sendiri telah disamaratakan oleh ilmuwan lain untuk merujuk tidak hanya pada ranah politik, tetapi untuk struktur organisasi dan kelembagaan. Meskipun tidak ada kebulatan suara di antara para ilmuwan sosial dalam mengklaim keberadaan krisis legitimasi, cara dominan dalam mengukur krisis legitimasi adalah dengan mempertimbangkan opini publik terhadap organisasi yang bersangkutan.

Legitimasi 
Sehubungan dengan teori politik, negara dianggap sah ketika warganya memperlakukan negara sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan politik yang sesuai. Sedangkan istilah yang ada di luar ranah politik, karena meliputi sosiologi, filsafat, dan psikologi, legitimasi ini sering dirujuk sebagai kehormatan kepada pelaku, lembaga, dan tatanan politik yang dibentuk. dengan kata lain, aktor, kelembagaan, dan tatanan sosial dapat dilihat sebagai hal yang sah ataupun tidak sah. Ketika aktor-aktor politik terlibat dalam proses legitimasi mereka mengejar legitimasi untuk diri sendiri atau untuk lembaga lain. Menurut Morris Zelditch, Jr., Guru besar Emeritus Sosiologi di Stanford, teori legitimasi span 24 berabad-abad, dimulai dengan Thucydides' Sejarah Perang Peloponnesia.

Referensi 

Ilmu politik