Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif.

Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari. Namun hasil dari Pilpres ini tidak diterima oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi karena dianggap penuh dengan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-sewenangan. Untuk itu, BPN Prabowo-Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi.

Latar belakang

Petahana 
Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Dengan demikian, Joko Widodo yang menjadi pemegang posisi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014–2019 berhak dan dapat mengajukan pencalonan kembali untuk pemilihan umum 2019 dengan masa jabatan 2019–2024. Presiden Joko Widodo kemudian telah mengumumkan secara resmi calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan umum 2019 yaitu Profesor Doktor KH Ma'ruf Amin pada tanggal 9 Agustus 2018 di Jakarta.

Pemerintah juga memunculkan ambang batas untuk pemilihan 2019, sehingga menurut Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali, pemerintah dinilai membawa kepentingan partai politik.

RUU Pemilu 

Hasil keputusan adalah terambilnya Paket A.

Keterangan:
 Pada hasil kedua, keempat partai politik lainnya menyatakan Walk Out dari hasil pemungutan suara.

Jadwal pemilu

Prapemilu

Pascapemilu

Kandidat

Resmi 

Masing-masing pasangan calon sama-sama melakukan deklarasi pada 9 Agustus 2018, pendaftaran pada 10 Agustus 2018, dan peresmian pada 20 September 2018.

 Keterangan Ditulis miring artinya bukan partai politik pengusung (hanya partai politik pendukung saja)

Debat 

Terdapat lima buah debat sebelum digelarnya pemungutan suara. Kelima debat tersebut dirincikan sebagai berikut:

Isu

Pinjaman luar negeri 
Jumlah hutang luar negeri Indonesia menjadi sorotan kritik tim Prabowo-Sandi terhadap petahana Joko Widodo. Prabowo menilai, pemerintah banyak berutang untuk impor bahan pangan, bukan untuk meningkatkan produksi. Prabowo menilai, dengan semakin besar utang, negara akan melemah. Ia kemudian menyatakan bahwa saat ini pemerintah berniat mengimpor 100% bahan bakar.

Di sisi lain, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa rasio utang RI masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 29% dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah target maksimal rasio hutang terhadap PDB, yaitu 60% sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Ia juga menyatakan, baiknya kinerja pemerintah dapat dilihat dari kecilnya inflasi, yaitu di angka 3,5%-4%.

Kondisi perekonomian Indonesia 
Salah satu isu perekonomian yang dibahas adalah mengenai jumlah Pendapatan Domestik Bruto per Kapita. Pada 23 Desember 2018, di hadapan jamaah Majelis Tafsir Alquran di jalan Ronggowarsito, Kota Solo, Prabowo menyatakan bahwa PDB per kapita Indonesia saat ini setingkat dengan sejumlah negara miskin di Benua Afrika. Prabowo menyampaikan bahwa negara-negara miskin tersebut adalah Rwanda, Sierra Leone, Chad, Haiti (yang sebenarnya terletak di Benua Amerika), dan pulau-pulau kecil seperti Kiribati (yang sebenarnya berada di Kepulauan Pasifik). Prabowo mengungkapkan, kenyataan ini ironis mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit tertinggi di dunia.

Pada tanggal 27 Desember 2018, Tempo menurunkan laporan mengenai perbandingan kondisi ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang disebutkan oleh Prabowo. Data tersebut menampilkan bahwa PDB per kapita Indonesia berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja ada di angka $11.900, jauh di atas Haiti ($1.830), Chad ($1.920), Rwanda ($1.990), dan Kiribati ($3.850).

Kontroversi

Isu mahar 
Berawal dari cuitan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief tentang pemberian imbalan untuk pemilihan calon wakil presiden kepada PKS dan PAN sebesar 1 triliun rupiah, kasus ini telah ditelusuri bawaslu dan dinyatakan bahwa isu ini tidak benar.

Perang tagar 

Tagar "#2019GantiPresiden" pertama kali digagas oleh politikus PKS Mardani Sera, pada awalnya tagar tersebut tidak dipermasalahkan, tetapi belakangan tagar ini mulai dipermasalahkan karena eksistensi dalam bentuk deklarasi di berbagai wilayah. Menyikapi tagar tersebut muncul tagar-tagar seperti "#Jokowi2Periode" dan "#2019TetapJokowi".

Tagar "#2019GantiPresiden" dianggap terlalu kontroversial oleh pendukung Prabowo-Sandi, karena banyaknya kasus yang membuat konflik di daerah, maka didengungkan tagar baru "#2019PrabowoPresiden".

Pengusiran Neno Warisman

Kasus Bahar bin Smith

Hoaks Ratna Sarumpaet

Penghitungan dan hasil

Hitung cepat 
Proses hitung cepat dirilis pada tanggal 17 April 2019 pukul 15:00 oleh berbagai lembaga survei.

Hasil resmi 

Hasil resmi telah ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari.

Hasil survei

Dampak 

Jumlah petugas penyelenggara Pemilu Serentak 2019 yang meninggal dunia secara keseluruhan mencapai 554 orang, sedangkan yang sakit mencapai 3.788 orang. Jumlah tersebut merupakan angka terbesar dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hal itu diakibatkan banyaknya beban tugas yang ditanggung oleh petugas KPPS maupun dari pihak kepolisian, seperti proses penghitungan yang banyak dan lama, dimulai dari menghitung jumlah surat suara yang sah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, menjaga kotak surat suara, serta pengantaran logistik pemilu.

Presiden Jokowi menetapkan seluruh petugas maupun pihak kepolisian yang gugur saat mengawal pemilu ini sebagai "Pahlawan Demokrasi".

Penerimaan hasil 

Hasil pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 tidak diterima baik oleh Pasangan Calon Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto. Menurutnya, hasil Pilpres 2019 ini penuh dengan kecurangan yang tidak dapat diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Ia berencana melakukan upaya kedaulatan hukum sesuai konstitusi dan mengedepankan kedaulatan rakyat. Selain itu, ia juga menggelar sebuah rapat bersama para pendukungnya, membahas Hasil Pilpres 2019 di Kertanegara. Terjadi demonstrasi massa yang menolak hasil pemilihan presiden ini yang berujung kerusuhan di Jakarta pada tanggal 21 dan 22 Mei.

Galeri foto

Lihat pula 
 Nurhadi-Aldo, pasangan capres dan cawapres fiktif.
 Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
 Pemilihan umum Malaysia 2018
 Pemilihan umum India 2019
 Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020

Referensi 

 
2019
Presiden