Pejabat pembuat komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.

Tugas pokok dan kewenangan 
Tugas pokok dan kewenangan pejabat pembuat komitmen meliputi:
 Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang meliputi:
 spesifikasi teknis barang atau jasa;
 harga perkiraan sendiri;
 rancangan kontrak;
 Menerbitkan

Larangan 
PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang atau jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Lain-lain 
Dalam hal PPK berselisih dengan Pokja ULP dalam hal penetapan pemenang, maka kedua pihak bersama-sama menghadap ke pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk diputuskan hasil dari perselisihan tersebut. Keputusan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran terhadap perselisihan tersebut bersifat final.

Rujukan 

Pengadaan