Operasi Sophia

Operasi Sophia () atau secara resmi disebut juga Angkatan Laut Uni Eropa Mediterania ({{lang|en|European Union Naval Force Mediterranean}}, disingkat  atau ) adalah operasi militer yang dilancarkan Uni Eropa (UE) untuk memerangi model bisnis penyelundupan pengungsi dan jaringan perdagangan manusia, mengembalikan stabilitas dan keamanan di Libya serta kawasan Mediterania Tengah. Operasi Sophia merupakan operasi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (), dan kekuatan maritim UE pertama yang mengadakan pengamanan laut di Mediterania Tengah dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi nasional, internasional, pemerintah atau non-pemerintah, warga sipil, serta militer. Operasi ini bermarkas di Roma, Italia dengan Laksamana Muda Enrico Credendino sebagai Komandan Operasi. Selama operasi berlangsung telah diamankan 143 tersangka penyelundup maupun pedagang, 545 kapal serta telah membantu menyelamatkan 44.251 jiwa manusia.

Latar belakang

Krisis pengungsi Eropa 

Sejak tahun 2011 hingga 2013, arus migrasi masuk dari laut sudah terdeteksi di negara-negara pantai Eropa Selatan, khususnya Yunani dan Italia. Selain alasan ekonomi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, sebagian besar migrasi terjadi akibat kecamuk perang dan teror di negara asal para pengungsi. Migrasi tidak teratur ke UE melalui Mediterania meningkat sejak akhir 2013 dan mencapai tingkat arus yang lebih tinggi pada tahun 2014 dan 2015. Lonjakan migrasi pengungsi yang terjadi pada tahun 2015 memicu terjadinya krisis pengungsi di Eropa, jumlah pengungsi yang mengajukan permohonan suaka di UE tercatat mencapai 1,26 juta orang.

Puluhan ribu pengungsi dari kawasan Afrika dan Timur Tengah mengarungi Laut Mediterania dengan impian sampai ke Eropa. Namun, sebelum mereka mempertaruhkan nyawa di lautan, mereka harus menghadapi gurun Sahara terlebih dahulu. Sebelum memulai perjalanan dengan perahu untuk menyeberangi lautan berjarak 500 km yang memisahkan Libya dengan Sisilia, mereka harus melalui gurun Libya yang berjarak 1.000 km hingga ke pinggir pantai. Tiga rute utama yang digunakan para pengungsi untuk mencapai Eropa yaitu:

 Rute Mediterania timur. Rute perjalanan dari Turki ke Yunani melintasi Laut Aegea. Setelah kedatangan lewat laut di Yunani, para pengungsi sering bergerak melalui Balkan Barat untuk mencapai tujuan akhir yang mereka inginkan di negara anggota UE (rute Balkan Barat).
 Rute Mediterania tengah. Rute melintasi Afrika Utara ke Italia. Libya adalah titik keberangkatan utama untuk rute ini, di mana para penyelundup mengeksploitasi ketidakstabilan politik dan ketidakmampuan negara tersebut untuk mengontrol wilayah dan perbatasannya
 Rute Mediterania barat. Para pengungsi transit di Maroko atau Aljazair untuk mencapai Spanyol.

Libya telah menjadi titik tolak utama bagi orang-orang yang ingin menyeberangi Mediterania dengan perahu menuju Eropa. Krisis migrasi saat ini diperparah oleh konflik di Timur Tengah dan kekosongan keamanan di Libya, tetapi juga merupakan bagian dari fenomena migrasi massa yang lebih luas dari negara berkembang ke negara maju. Selain rute yang berbahaya, penyeberangan tersebut juga menjadi ladang bisnis jaringan kriminal penyelundup manusia.

Penyelundupan dan perdagangan manusia 
Pengungsi yang mempertaruhkan segalanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik merupakan mangsa empuk bagi para penyelundup, aksi yang mereka lakukan telah menciptakan industri kriminal senilai miliaran. Keputusasaan yang dialami para pengungsi dimanfaatkan oleh jaringan kriminal. Para penyelundup memfasilitasi dan menyediakan sarana bagi pengungsi untuk menyeberang ke Eropa melalui rute yang berbahaya di laut Mediterania.

Sementara migrasi menyiratkan tingkat pilihan individu, para pengungsi terkadang ditahan dan bahkan disiksa oleh orang-orang yang mereka bayar untuk menuntun mereka melintasi perbatasan. Para penyelundup ini sering menyiksa, melecehkan dan menelantarkan orang-orang di gurun Sahara atau Mediterania. Jaringan tersebut bahkan mampu menangani 20 rute perjalanan selama seminggu.
Jaringan kriminal ini sering digambarkan sebagai sindikat kartel transnasional yang terorganisir dan mirip mafia. Mereka juga melibatkan perekrut, pengangkut, pelaku bisnis perhotelan, fasilitator, oknum aparat, organiser, dan pemodal. Bahkan pejabat korup (polisi, penjaga perbatasan maupun diplomat) juga terlibat namun jarang diekspos. Beberapa penyelundup dulunya juga pengungsi selundupan yang beroperasi di negara-negara tujuan atau negara-negara transit. Jaringan penyelundupan pada umumnya tidak hirarkis, terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang menyerahkan para pengungsi ke kelompok-kelompok berikutnya, sehingga aliran dananya sulit dilacak.
Biaya yang dibayarkan pengungsi diangsur saat dipindah dari satu kelompok penyelundup ke penyelundup berikutnya. Biaya tersebut juga termasuk pembelian visa palsu di pasar gelap. Transaksi lain yang lebih kriminal adalah ketika mayoritas pengungsi yang mencoba menyeberangi Mediterania, dibawa ke Ajdabiya di pantai Libya, di sana mereka dikurung bahkan disiksa sampai kerabatnya mau membayar uang tebusan. Di setiap tahap perjalanan mereka, para pengungsi berada di bawah belas kasihan para penyelundup di daerah itu; penculikan untuk tebusan atau kerja paksa adalah hal biasa. Mereka yang memiliki uang dapat meninggalkan pantai Libya dalam beberapa hari. Tetapi banyak yang harus tinggal untuk melunasi utang mereka kepada penyelundup di awal rute atau menabung untuk pelayaran selanjutnya. Sebagian bahkan diculik oleh penyelundup atau pengusaha lokal. Jika mereka tidak memiliki uang atau tidak ditebus maka akan diperjualbelikan dan dijadikan budak sampai mereka mampu membayar utang mereka.

Persaingan harga antara para penyelundup dan kondisi 'pasar' yang jenuh, menyebabkan harga 'kursi' untuk penyeberangan laut menurun, tetapi harga kapal naik karena tingginya permintaan dan langka. Dengan alasan untuk mengurangi biaya para penyelundup sering mengisi kapal pengungsi melebihi kapasitas seharusnya. Banyak pengungsi yang mau menaiki perahu tersebut, walaupun perahu yang digunakan kadang tidak memenuhi prosedur keselamatan, bahkan reyot atau rusak. Tindakan yang malah mengarahkan mereka ke dalam marabahaya.

Tragedi April 2015 
Selama tahun 2015 diperkirakan sekitar 3.771 korban jiwa di Mediterania, lebih tinggi dari tahun 2014 yang sebanyak 3.500 korban. Untuk melancarkan kapasitasnya dalam penyelamatan nyawa di laut, UE meningkatkan kehadiran maritimnya dengan memperbanyak sumber daya dan aset yang tersedia untuk Operasi Gabungan Frontex, Poseidon dan Triton.

Peristiwa tragedi terbesar di Mediterania sejak awal krisis pengungsi adalah kejadian pada malam 18 April 2015, ketika sebuah perahu kecil yang membawa sekitar 700 pengungsi terbalik di perairan teritorial Libya, sekitar  selatan pulau Lampedusa di Italia. Kecelakaan itu terjadi saat para pengungsi di atas perahu melihat kapal dagang di kejauhan dan tergesa-gesa menarik perhatian kapal tersebut, mereka ingin diselamatkan namun perahu nelayan yang mereka tumpangi kehilangan keseimbangan dan terbalik. Meskipun ada angkatan laut Italia dan Malta serta kapal-kapal lain di daerah tersebut, hanya 28 orang yang selamat.

Peristiwa tersebut memicu reaksi militer UE, dan membuat para pemimpin Eropa menyadari bahwa langkah-langkah konkret harus segera diambil. Pada 20 April 2015, Dewan menegaskan komitmennya untuk bertindak dalam mencegah tragedi kemanusiaan yang diakibatkan oleh penyelundupan di seluruh Mediterania. Konferensi Menteri Dalam Negeri dan Urusan Luar Negeri Negara Anggota menyepakati rencana aksi untuk melawan migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Poin kedua dalam rencana tersebut yang diberi label “Upaya sistematis untuk menyita dan menyingkirkan kapal-kapal yang digunakan para penyelundup”, diterjemahkan ke dalam operasi militer angkatan laut yang dikenal dengan , dengan maksud memerangi fondasi model bisnis para pedagang dan penyelundup manusia, menghambat kebebasan bergerak mereka, dan mengamankan kapal-kapal maupun infrastruktur yang mereka manfaatkan.

Peluncuran operasi  
Dengan Keputusan Dewan 2015/778 pada 18 Mei 2015, para pemimpin Uni Eropa bertekad melakukan operasi manajemen krisis militer di selatan Mediterania Tengah. Melalui keputusan ini juga ditunjuk markas UE yang berlokasi di bekas bandara militer Francesco Baracca di Roma sebagai markas operasional dengan Laksamana Muda Enrico Credendino sebagai Komandan Operasi. Sebulan kemudian rencana operasional disetujui dan dengan Keputusan Dewan 2015/972 pada 22 Juni 2015, diluncurkan operasi di bawah nama resmi , dengan mandat utama melakukan upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menyita dan menyingkirkan kapal-kapal maupun aset yang digunakan atau dicurigai digunakan oleh para pedagang atau penyelundup pengungsi.

Sederhananya operasi ini adalah misi pencarian dan penyelamatan yang dimaksudkan untuk menghambat aliran imigran gelap dari Libya dan negara-negara tetangganya ke Italia, sehingga mengurangi penyelundupan manusia dan peristiwa kematian di laut. Dilakukan dengan patroli, mengumpulkan informasi, menyelamatkan para pengungsi dan mengamankan kapal yang digunakan oleh penyelundup.

Sophia 
Pada 24 Agustus 2015 seorang wanita asal Mogadishu Somalia yang sedang hamil diselamatkan bersama 453 orang lainnya dari kapal pengungsi oleh  dan pada pukul 04.15 dini hari ia melahirkan di atas kapal fregat Jerman Schleswig-Holstein (bagian dari Gugus Tugas ). Atas saran petugas medis yang hadir, anak itu diberi nama Sophia. Nama ini merujuk pada kapal perang  yang dipersembahkan untuk Putri Prusia yaitu Louise Sophie dari Schleswig-Holstein (, 8 April 1866 - 28 April 1952).  kemudian berganti nama menjadi "Operasi Sophia", setelah kelahiran bayi di atas kapal  tersebut atas saran Perwakilan Tinggi.

Tahapan operasi 
Operasi Sophia dirancang dalam 4 tahap:

 Tahap pertama, fokus pada upaya pengumpulan informasi mengenai modus operandi perdagangan ilegal dan penyelundupan manusia. Tahap ini berakhir pada 7 Oktober 2015.
 Tahap kedua, dimulai sejak 7 Oktober 2015 di mana aset-aset Satuan Tugas dikerahkan, dan sepenuhnya harus mematuhi hukum internasional, melakukan penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan mengalihkan kapal yang dicurigai terlibat dalam perdagangan manusia. Tahap ini dibagi menjadi dua pelaksanaan:
 Tahap 2  dilangsungkan di laut lepas.
 Tahap 2  akan berlangsung di perairan wilayah Libya menyusul Resolusi Dewan Keamanan PBB dan undangan dari Libya sendiri.
 Tahap ketiga akan fokus pada netralisasi kapal dan infrastruktur logistik yang digunakan para penyelundup dan pedagang di lautan maupun di darat, untuk mendukung upaya masyarakat internasional untuk menghentikan operasi para penyelundup dan pedagang. Tahap ini juga akan bergantung pada Resolusi Dewan Keamanan PBB dan kerjasama Libya.
 Tahap keempat, penarikan pasukan dan penyelesaian operasi.

Dewan Eropa bertanggung jawab untuk menilai apakah keadaan untuk transisi antara tahapan operasi telah dipenuhi. Di sisi hukum, semua kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan harus mematuhi hukum internasional, termasuk hak asasi manusia, kemanusiaan dan aturan pengungsi serta prinsip “” artinya orang yang diselamatkan tidak boleh diturunkan di negara ketiga.

Tantangan operasi adalah para penyelundup sering menggunakan pengungsi sebagai awak kapal, sehingga sulit mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Pengungsi sendiri yang dijadikan kapten kapal untuk mengarungi laut sementara penyelundup utama sebagian besar tetap di pantai. Berbeda dengan Operasi Atalanta yang anti bajak laut, Operasi Sophia yang anti penyelundup hanya bisa efektif jika mendapat mandat hukum untuk beroperasi di wilayah Libya. Pada 20 Juni 2016, Dewan memperpanjang operasi hingga 27 Juli 2017 dan menambahkan dua tugas pendukung:

 Pelatihan penjaga pantai dan angkatan laut Libya, dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka melawan jaringan penyelundup dan perdagangan manusia di Libya, serta melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan.
 Kontribusi untuk berbagi informasi dan mendukung pelaksanaan embargo senjata PBB di Laut Tinggi di lepas pantai Libya, atas dasar  2292 (2016). Ini akan meningkatkan kesadaran situasi maritim dan membatasi aliran senjata ke Da'esh dan kelompok teroris lainnya

Pada 25 Juli 2017, Dewan Uni Eropa kembali memperpanjang mandat Operasi Sophia hingga 31 Desember 2018, juga mengamendemen mandatnya untuk:

 membentuk mekanisme pemantauan efisiensi jangka panjang dalam pelatihan Penjaga Pantai dan Angkatan Laut Libya;
 melakukan kegiatan pengawasan baru dan mengumpulkan informasi tentang perdagangan ekspor minyak ilegal dari Libya sesuai  2146 (2014) dan 2362 (2017);
 meningkatkan kemungkinan untuk berbagi informasi tentang perdagangan manusia dengan lembaga penegak hukum negara-negara anggota,  dan .

Aset 
Kontribusi militer dari negara anggota dalam operasi bersifat sukarela dengan biaya sendiri. Namun operasi militer dilakukan di bawah komando gabungan UE. Negara anggota yang ikut serta dalam operasi sebanyak 27 negara:

Komposisi aset bervariasi tergantung pada frekuensi rotasi dan formasi kapal dan aset lainnya yang dikerahkan untuk operasi. Aset yang dikerahkan saat ini sebagai berikut:

Sel informasi kejahatan 
Pada 14 Mei 2018 Dewan mengadopsi keputusan yang membentuk sel informasi kejahatan dalam Operasi Sophia. Sel informasi ini terdiri dari 10 anggota staf otoritas penegak hukum terkait dari negara-negara anggota dan dari lembaga UE FRONTEX dan EUROPOL dalam rangka meningkatkan pembagian informasi di antara mereka. Sel ini bertugas untuk memfasilitasi penerimaan, pengumpulan dan pengiriman informasi mengenai penyelundupan dan perdagangan manusia, pelaksanaan embargo senjata PBB terhadap Libya, perdagangan ilegal, serta kejahatan yang terkait dengan keamanan operasi itu sendiri.

Kemitraan 
Operasi Sophia bekerjasama dengan beberapa mitra UE, PBB, NATO, nasional dan internasional. Operasi Sophia juga menyelenggarakan forum seminar , di mana perwakilan negara dan organisasi-organisasi, sipil maupun militer bertemu untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan dan berkoordinasi terkait migrasi di Mediterania. Forum ini menumbuhkan pemahaman yang lebih baik bagi kalangan sipil dan militer yang terlibat di Laut Mediterania, meningkatkan interaksi timbal balik dan membantu dalam pengembangan kerangka kerja untuk mengidentifikasi cara terbaik dalam menghadapi tantangan keamanan bersama.

Operasi Sophia merupakan bagian dari pendekatan komprehensif UE untuk permasalahan migrasi, mengatasi gejala yang ada saat ini sekaligus menanggulangi akar penyebabnya seperti konflik, kemiskinan, perubahan iklim dan penganiayaan. Operasi Sophia membantu memerangi jaringan penyelundupan yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa di lautan. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain:

 meningkatkan kerja sama dengan Uni Afrika dan organisasi-organisasi regional Afrika, negara-negara asal maupun transit aliran migrasi, ,  dan mitra lainnya
 mendukung kerangka kerjasama regional khususnya proses Rabat dan Khartoum;
 peningkatan kehadiran UE di Mediterania, terutama melalui operasi  di Mediterania, Triton dan Poseidon
 peningkatan dukungan untuk manajemen perbatasan melalui misi , khususnya memperkuat  Nigeria
 menangani akar permasalahan termasuk melalui peningkatan keamanan/kemanusiaan/hak asasi manusia dan kondisi sosial ekonomi di negara-negara asal
 kerjasama dengan negara-negara transit dalam mengendalikan arus dan memerangi penyelundup secara lebih efektif
 membangun kapasitas di negara-negara asal dan transit agar pihak berwenang setempat dapat mengatasi masalah secara lebih efektif

Capaian 
Sejak awal operasi pada Oktober 2015, Operasi Sophia telah berkontribusi dalam penangkapan dan penyerahan 143 tersangka penyelundup dan pedagang ke otoritas Italia, dan telah mengamankan 545 kapal. Selain itu, operasi ini telah membantu menyelamatkan 44.251 jiwa.

Catatan kaki

Referensi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uni Eropa