Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dengan industri terkait, untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. SKKNI ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Sejarah SKKNI 
Pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia dirancang oleh pemerintah pusat dengan pendekatan kurikulum atau silabus yang kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Industri kurang dilibatkan dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Terdapat pendapat yang kuat di kalangan industri otomotif bahwa lulusan institusi pendidikan dan pelatihan tidak siap pakai untuk memulai pekerjaan di industri. Pada tahun 2000, melalui Indonesia Australia Partnership for Skills Development (IAPSD) untuk proyek otomotif, Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri (AusAID) membantu membiayai pengembangan standar kompetensi otomotif untuk perawatan dan perbaikan kendaraan ringan di Indonesia.

Setelah mengadakan konsultasi secara meluas dengan bengkel umum dan perusahaan pemegang merek serta pakar otomotif di Indonesia, kelompok bidang keahlian (KBK) otomotif yang berada di bawah Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) mengembangkan suatu standar yang dikenal sebagai standar KBK untuk industri otomotif di Indonesia.

Instansi pemerintah yang pada saat itu terlibat secara aktif dalam memfasilitasi dan membantu proyek otomotif IAPSD adalah sebagai berikut:
 Departemen Pendidikan Nasional
 Departemen Tenaga Kerja
 Departemen Perindustrian dan Perdagangan
 Departemen Perhubungan
Sebagai hasil proyek otomotif IAPSD, telah tersusun standar kompetensi yang pada dasarnya merupakan gabungan dari standar KBK tersebut dan standar Australia terbaru. Standar kompetensi tersebut telah disosialisasikan kepada wakil dari bidang industri terkait. Umpan balik dan revisi telah dilakukan melalui standard advisory group serta masukan dari komite resmi proyek otomotif IAPSD. Standard advisory group saat ini lebih dikenal dengan nama Ikatan Teknisi Otomotif (ITO-Indonesia) yang merupakan himpunan profesi terkait dalam bidang otomotif.

Standar kompetensi tersebut menjadi SKKNI pertama yang diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2004 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.116/MEN/VII/2004 tentang Penetapan SKKNI Sektor Otomotif Subsektor Kendaraan Ringan.

Selanjutnya, dalam rangka mengurangi terjadinya kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan/pelatihan dengan kebutuhan pada sektor industri di Indonesia, maka orientasi pendidikan/pelatihan yang selama ini supply driven perlu diubah menjadi demand driven. Para praktisi industri perlu terlibat langsung untuk menginformasikan kebutuhan kompetensi yang ada pada bidangnya masing-masing dalam bentuk SKKNI. SKKNI tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan kurikulum pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi (sampai dengan modul-modul pembelajarannya), untuk proses pembelajaran pada lembaga pendidikan/pelatihan serta digunakan pula sebagai acuan untuk penyusunan materi uji kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi (LSP).

Dengan konsep tersebut, kemampuan lulusan lembaga pendidikan/pelatihan akan sesuai dengan kebutuhan industri dan para lulusan nantinya juga dapat memiliki sertifikat kompetensi setelah melalui uji kompetensi di LSP. Para tenaga kerja yang sudah bekerja di industri juga perlu mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai wujud pengakuan terhadap keahlian yang dikuasainya.

SKKNI diamanatkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian dalam pasal yang sama ayat (4) disebutkan bahwa tata cara penetapan SKKNI diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tata cara penetapan SKKNI telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Tata cara penetapan SKKNI sebelumnya pernah diatur melalui peraturan sebagai berikut:
 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI
 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI
 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI
 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI

Struktur SKKNI 

SKKNI berisi kumpulan unit-unit kompetensi. Unit kompetensi merupakan hasil identifikasi kebutuhan kompetensi di tempat kerja. Masing-masing unit kompetensi merupakan bagian dari persyaratan di tempat kerja seperti pengetahuan dan keterampilan untuk pelaksanaan pekerjaan, termasuk yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, kemampuan literasi, dan matematika dasar. Unit kompetensi harus mengakomodir keanekaragaman sektor industri, perusahaan, dan tempat kerja. Dengan kata lain, unit kompetensi disusun berdasarkan kesamaan standar kerja yang ditemukan di berbagai tempat kerja sejenis. Unit kompetensi tidak boleh merujuk pada penggunaan suatu spesifikasi peralatan atau merek tertentu. Unit kompetensi bukan merupakan prosedur detail yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, karena prosedur pekerjaan dapat bervariasi antara satu tempat kerja dengan tempat kerja lainnya.

Kandungan unit kompetensi menggambarkan hal-hal berikut:
 outcome dari sebuah pekerjaan secara spesifik,
 kondisi di mana unit kompetensi tersebut dilaksanakan,
 pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja sesuai standar,
 bukti yang dapat dikumpulkan untuk menentukan kompeten atau belum kompetennya sesekarang yang melaksanakan aktivitas dalam unit kompetensi tersebut.
Setiap unit kompetensi disusun dengan struktur sebagai berikut:

Kode Unit 
Kode unit kompetensi berjumlah 12 digit dan merupakan identitas dari unit kompetensi yang bersangkutan. Penjelasan 12 digit adalah sebagai berikut:
 Digit pertama merupakan kode kategori, berisi 1 huruf sesuai huruf kategori pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
 Digit kedua dan ketiga merupakan kode golongan pokok, berisi 2 angka golongan pokok pada KBLI.
 Digit keempat sampai dengan keenam merupakan singkatan dari kelompok/lapangan usaha atau area pekerjaan, berisi 3 huruf kapital. Contohnya GAR untuk garmen, OTO untuk otomotif roda 4, dll.
 Digit ketujuh dan kedelapan merupakan kode penjabaran kelompok/lapangan usaha atau area pekerjaan, berisi 2 angka. Jika tidak ada penjabaran kelompok/lapangan usaha atau area pekerjaan diisi dengan angka 00.
 Digit kesembilan sampai dengan kesebelas merupakan nomor urut unit kompetensi dari SKKNI pada kelompok/lapangan usaha atau area pekerjaan, berisi 3 angka mulai dari angka 001, 002, 003, dst.
 Digit keduabelas merupakan versi penerbitan unit kompetensi sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan angka mulai dari 1, 2, dst. Versi merupakan urutan penomoran terhadap penyusunan atau penetapan unit kompetensi, apakah unit kompetensi tersebut merupakan pertama kali disusun, ataukah hasil revisi.

Judul Unit 
Berisi nama unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus memberikan gambaran umum mencakup isi dan implementasinya serta menggunakan kalimat aktif dengan kata kerja performatif dan terukur. Judul masing-masing unit kompetensi dalam satu bidang pekerjaan bersifat unik dan berbeda satu sama lainnya, namun merupakan bagian dari satu bidang pekerjaan tersebut.

Deskripsi Unit 
Uraian deskripsi unit merupakan penjelasan ringkas yang menggambarkan isi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup dari unit kompetensi. Dalam deskripsi unit, dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi tersebut dengan unit kompetensi lain.

Elemen Kompetensi 
Elemen kompetensi adalah unsur bangunan dasar dari suatu unit kompetensi. Gabungan dari setiap elemen kompetensi membentuk satu unit kompetensi secara utuh. Elemen kompetensi menjelaskan proses dari suatu pekerjaan secara runtut yang dilakukan dalam satu unit kompetensi. Elemen kompetensi harus merupakan aktivitas yang dapat dilakukan, diamati, dan dinilai. Elemen kompetensi disusun menggunakan kalimat aktif, diawali dengan kata kerja sebelum objek, dan berbentuk pernyataan langsung dan lugas. Setiap unit kompetensi paling sedikit terdiri atas 2 elemen kompetensi.

Kriteria Unjuk Kerja 
Kriteria unjuk kerja (KUK) berisi uraian tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. KUK dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, dan disusun dalam kata kerja pasif. KUK adalah pernyataan evaluatif yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja untuk menentukan apa yang akan dinilai dari capaian kinerja dalam suatu unit kompetensi. KUK juga merupakan sarana untuk menjelaskan kinerja yang diperlukan untuk menunjukkan pencapaian elemen kompetensi. KUK harus ditulis sebagai pernyataan yang dapat dinilai. KUK bukan merupakan standard operating procedure (SOP), walaupun dapat bersumber dari SOP. KUK berjumlah paling sedikit 2 KUK untuk setiap elemen kompetensi.

Penyusunan KUK harus fokus pada hasil dan aktivitas kerja dibandingkan dengan pertimbangan bagaimana pekerja dilatih atau perlengkapan yang dibawa ke tempat kerja. KUK harus dapat dibaca dan dimengerti oleh pengguna. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan substansinya, tetapi juga terkait dengan struktur dan bahasa yang digunakan. KUK harus dapat ditafsirkan dengan cara yang sama oleh semua pengguna dalam situasi yang berbeda. Ketepatan dalam menafsirkan KUK sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan penerapan standar kompetensi. Penulisan KUK harus relevan dengan tingkat kedalaman/kesulitan dari suatu pekerjaan. Untuk dapat menuliskan tingkat kedalaman/kesulitan sebagaimana dimaksud, dapat digunakan pendekatan taksonomi bloom.

Batasan Variabel 
Berisi rentang pernyataan yang harus diacu atau diikuti dalam melaksanakan unit kompetensi. Batasan variabel menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 Konteks variabel: berisi penjelasan kontekstualisasi dari unit kompetensi untuk dapat dilaksanakan dengan kondisi lingkungan kerja yang diperlukan. Dapat juga berisi penjelasan-penjelasan yang bersifat teknis.
 Peralatan dan perlengkapan: berisi peralatan yang diperlukan seperti alat, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
 Peraturan yang diperlukan: berisi peraturan atau regulasi teknis implementatif yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan.
 Norma dan standar: berisi dasar atau acuan sebagai norma atau standar yang diperlukan dan terkait dalam melaksanakan pekerjaan atau unit kompetensi.

Panduan Penilaian 
Berisi penjelasan tentang berbagai kondisi atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam penilaian atau asesmen kompetensi pada unit kompetensi, baik pada saat pelatihan maupun uji kompetensi. Panduan penilaian menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 Konteks penilaian: memberikan penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, serta di mana, apa dan bagaimana penilaian seharusnya dilakukan.
 Persyaratan kompetensi: memberikan penjelasan tentang unit kompetensi yang harus dikuasai/dipenuhi sebelumnya (jika diperlukan) sebagai peryaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi.
 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan: merupakan informasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteia unjuk kerja pada unit kompetensi.
 Sikap kerja yang diperlukan: merupakan informasi sikap kerja yang harus ditampilkan untuk tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi.
 Aspek kritis: memberikan penjelasan tentang aspek atau kondisi yang sangat mempengaruhi atau menentukan keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi.

Kelembagaan SKKNI 
SKKNI disusun dengan melibatkan beberapa pihak sebagai berikut:

Kementerian Ketenagakerjaan 
Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka pengembangan SKKNI memiliki peran dan fungsi:
 pembinaan umum dan teknis pengembangan SKKNI secara nasional;
 penetapan norma dan kebijakan nasional pengembangan SKKNI;
 pengkoordinasian dan/atau fasilitasi pengembangan SKKNI pada sektor atau lapangan usaha;
 verifikasi Rancangan SKKNI; dan
 penetapan SKKNI
Peran dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Cq Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja.

Kementerian/Lembaga Negara Non-Kementerian Teknis (Instansi Teknis) 
Kementerian/Lembaga Negara Non-Kementerian Teknis dalam rangka pengembangan SKKNI memiliki peran dan fungsi di sektor atau lapangan usaha masing-masing, meliputi:
 pengembangan SKKNI;
 pengembangan Rencana Induk Pengembangan SKKNI;
 koordinasi dan fasilitasi pengembangan SKKNI;
 penetapan pemberlakuan SKKNI; dan
 pembentukan Komite Standar Kompetensi.
Saat ini sudah ada sejumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam kegiatan pengembangan SKKNI.

Komite Standar Kompetensi 
Komite Standar Kompetensi dibentuk oleh Kementerian/Lembaga Teknis dalam rangka mengembangkan SKKNI, dan memiliki tugas dan fungsi di sektor atau lapangan usaha masing-masing meliputi:
 penyusunan RIP SKKNI;
 pembentukan Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI;
 penilaian usulan penyusunan SKKNI;
 pengembangan SKKNI;
 penyelenggaraan prakonvensi dan konvensi Rancangan SKKNI; dan
 pemantauan dan kaji ulang SKKNI.
Susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi terdiri dari pengarah, ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, serta anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang merepresentasikan unsur dan dapat berasal dari instansi yang bersangkutan, instansi terkait, perusahaan atau asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, serikat pekerja dan/atau pakar/ahli yang relevan.

Komite Standar Kompetensi didukung oleh Sekretariat, dengan tugas memberi dukungan teknis dan administratif. Komite Standar Kompetensi ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga atau pejabat setingkat di bawahnya pada instansi teknis yang membidangi sektor atau lapangan usaha sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan.

Tim Perumus 
Tim Perumus SKKNI bersifat ad hoc dan dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas:
 menyusun Rancangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha masing-masing; dan
 melakukan kaji ulang SKKNI.
Tim perumus terdiri atas personel yang memiliki kompetensi metodologi perumusan standar kompetensi dan substansi teknis sesuai dengan bidang kerja yang relevan dengan SKKNI yang akan disusun.

Susunan keanggotaan tim perumus terdiri dari: ketua, sekretaris merangkap anggota, dan anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang merepresentasikan unsur praktisi, pakar/ahli, perusahaan atau asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan, instansi teknis yang bersangkutan atau instansi lain yang terkait.

Dalam melaksanakan tugas, tim perumus dapat dibantu oleh narasumber.

Tim Verifikasi 
Tim Verifikasi SKKNI bersifat ad hoc dan dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas melakukan verifikasi Rancangan SKKNI sebelum prakonvensi.

Tim verifikasi terdiri atas personel yang memiliki kompetensi metodologi verifikasi standar kompetensi dan substansi teknis sesuai dengan bidang kerja yang relevan dengan SKKNI yang akan diverifikasi.

Susunan keanggotaan tim verifikasi terdiri dari: ketua dan anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

Tahapan Pengembangan SKKNI 

SKKNI disusun melalui tahapan sebagai berikut:

Inisiasi dan pembentukan tim 
Inisiasi penyusunan SKKNI dapat dilakukan oleh instansi teknis atau pemangku kepentingan lainnya, meliputi: masyarakat, asosiasi industri/perusahaan, dan/atau asosiasi profesi. Inisiasi penyusunan SKKNI dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan SKKNI baru atau kebutuhan perbaikan atau pengembangan SKKNI yang telah ada.

Inisiasi penyusunan SKKNI disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan sektor atau lapangan usaha masing-masing. Instansi teknis kemudian menyampaikan kepada Komite Standar Kompetensi untuk melakukan penilaian dan justifikasi kelayakan tuntutan kebutuhan SKKNI berdasarkan sistem industri dan/atau regulasi teknis terkait dengan SKKNI yang diusulkan serta Rencana Induk Pengembangan SKKNI. Dalam hal usulan penyusunan SKKNI dinyatakan layak, maka Komite Standar Kompetensi memasukkan usulan tersebut ke dalam rencana tahunan perumusan dan mengusulkan kepada instansi teknis.

Komite standar kompetensi membentuk tim perumus dan tim verifikasi untuk jenis SKKNI yang telah diprogramkan dalam rencana tahunan perumusan SKKNI di masing-masing sektor atau lapangan usaha.

Perumusan Draft Rancangan SKKNI 
Perumusan Rancangan SKKNI dapat dilakukan dengan metode riset lapangan, adaptasi, atau adopsi.

Perumusan dengan metode riset lapangan disusun menggunakan model Regional Model Competency Standard (RMCS).

Perumusan dengan menggunakan metode adaptasi atau adopsi dapat menggunakan standar kompetensi kerja khusus atau standar kompetensi kerja internasional. Perumusan dengan metode adaptasi dapat dilakukan terhadap standar kompetensi yang telah diakui dan diberlakukan serta struktur dan formatnya sama, setara atau sebanding dengan struktur dan format RMCS.

Perumusan dengan metode adopsi dilakukan terhadap standar kompetensi dengan memperhatikan telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pemilik standar kompetensi yang diadopsi, identitas standar kompetensi dinyatakan dengan jelas, antara lain menyangkut nomor, judul, tanggal atau tahun publikasi dan tingkat kesetaraannya dengan SKKNI, serta penulisannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tidak menghilangkan bahasa aslinya, jika standar kompetensi kerja tersebut tidak dalam bahasa Indonesia.

SKKNI hasil adopsi wajib diamendemen dengan segera apabila terjadi perubahan atas standar kompetensi yang diadopsi.

Verifikasi oleh Komite Standar Kompetensi 
Perumusan Rancangan SKKNI yang dilakukan oleh tim perumus diverifikasi kesesuainnya oleh tim verifikasi. Verifikasi Rancangan SKKNI dilakukan dengan kriteria struktur Rancangan SKKNI telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta substansi Rancangan SKKNI telah dirumuskan secara jelas, tepat dan akurat serta mampu telusur dengan standar proses kerja di industri, organisasi, atau produk/jasa.

Rancangan SKKNI yang telah memenuhi kriteria verifikasi diidentifikasi sebaran RSKKNI-1.

Prakonvensi 
RSKKNI-1 divalidasi melalui prakonvensi yang diselenggarakan oleh komite standar kompetensi dengan diikuti oleh pemangku kepentingan terkait, antara lain dari unsur industri, praktisi dan/atau pakar, asosiasi industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta instansi teknis terkait.

Prakonvensi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari peserta yang diundang. Prakonvensi harus memperhatikan masukan tertulis yang disampaikan oleh peserta yang berhalangan hadir. Hasil prakonvensi disetujui oleh peserta prakonvensi untuk selanjutnya diperbaiki oleh tim perumus dan kemudian disampaikan kepada Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan untuk diverifikasi.

Verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan 
Verifikasi RSKKNI-1 hasil prakonvensi dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebelum konvensi nasional. Dalam hal dokumen RSKKNI-1 dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis yang mengusulkan. RSKKNI-1 yang telah memenuhi kriteria verifikasi diidentifikasi sebagai RSKKNI-2 untuk selanjutkan disampaikan kepada instansi teknis sebagai bahan pelaksanaan konvensi nasional.

Konvensi Nasional 
RSKKNI-2 dibakukan melalui konvensi nasional yang diikuti pemangku kepentingan terkait, antara lain dari unsur industri, praktisi dan/atau pakar, asosiasi industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta instansi teknis terkait.

Konvensi nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikt 2/3 dari peserta yang diundang. RSKKNI-2 yang telah disepakati secara aklamasi dan telah diperbaiki oleh tim perumus diidentifikasi sebagai RSKKNI-3 dan selanjutnya diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditetapkan.

Penetapan oleh Menteri Ketenagakerjaan 
RSKKNI-3 yang disampaikan oleh instansi teknis diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya oleh Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam hal RSKKNI dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis yang mengusulkan untuk dilakukan perbaikan. RSKKNI yang telah dinyatakan lengkap dan sesuai ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dapat diunduh di situs web SKKNI.

Pemberlakuan oleh Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian 
Setelah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, SKKNI diserahkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian Teknis terkait untuk diberlakukan secara wajib, atau sukarela.

Berikut ini adalah beberapa contoh pemberlakuan SKKNI oleh Instansi Teknis:
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2010 tentang Pemberlakuan SKKNI Jasa Konstruksi.
 Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan SKKNI Sektor Industri Pengolahan Subsektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan.
 Peraturan Kepala BIG Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SKKNI Informasi Geospasial.
 Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi secara Wajib.
 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Pariwisata.
 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika.
 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Perantaraan Perdagangan Properti.
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2016 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Sistem Penyediaan Air Minum.
 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Kaji Ulang SKKNI 
Untuk memelihara validitas dan reliabilitas SKKNI yang telah ditetapkan, dilakukan kaji ulang oleh Komite Standar Kompetensi paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun atau sesuai kebutuhan. Hasil kaji ulang SKKNI dapat berupa rekomendasi perubahan, pencabutan, atau tanpa perubahan.

Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi tanpa perubahan dilakukan apabila SKKNI tersebut masih dinyatakan valid dan reliabel.

Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi perubahan dapat berupa kesalahan redaksional, perbaikan atau penambahan substansi yang sifatnya terbatas, atau perubahan substansi yang cukup luas atau menyeluruh. Perubahan kesalahan redaksional tidak melalui prakonvensi dan konvensi nasional, sedangkan perubahan berupa perbaikan atau penambahan substansi baik sifatnya terbatas atau luas dilaksanakan melalui prakonvensi dan konvensi nasional.

Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi pencabutan dilakukan apabila SKKNI tersebut substansinya berubah lebih dari 50% atau sudah tidak diperlukan lagi.

Rekomendasi perubahan atau pencabutan SKKNI diusulkan oleh instansi teknis kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Daftar SKKNI 
Berikut ini adalah daftar SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini. Daftar dan file PDF SKKNI dapat diunduh di situs web SKKNI.

Pranala luar 
http://skkni.kemnaker.go.id/

http://jdih.kemnaker.go.id/skkni.html

Referensi