Pemerintah Jepang

adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang Kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi. Seperti di negara-negara lainnya, Pemerintahan dipecah menjadi tiga cabang: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Pemerintahan ini berjalan di bawah susunan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi Jepang sejak tahun 1947. Ini merupakan negara kesatuan, yang memuat empat puluh tujuh pembagian administratif, dengan Kaisar sebagai kepala negara. Perannya hanya yang telah ditetapkan secara resmi dan tidak memiliki kuasa terkait hubungan Pemerintah. Sebagai gantinya, Kabinet, bersama dengan Menteri Negara dan Perdana Menteri, adalah sebagai pengarah sekaligus pengendali Pemerintah. Kabinet adalah sumber kekuasaan dari cabang Eksekutif, dan dibentuk oleh Perdana Menteri, sebagai kepala pemerintahan. Ia ditunjuk oleh Parlemen Jepang dan dinobatkan oleh seorang Kaisar.

Parlemen Jepang merupakan lembaga legislatif. Menggunakan sistem dua kamar, yang terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Tinggi, dan Majelis Rendah. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, yang bersumber dari kedaulatan. Mahkamah Agung dan pengadilan rendah lainnya yang membentuk cabang Yudisial, mereka sudah terlepas dari cabang eksekutif dan legislatif.

Sejarah 
Sebelum adanya Restorasi Meiji, Jepang dipimpin oleh shogun. Pada masa ini, kekuasaan ampuh pemerintah menetap di dalam seorang Shogun, yang secara resmi memerintah negara itu atas nama Kaisar. Shoguns merupakan gubernur militer yang diangkat secara turun-temurun, yang memiliki pangkat setara dengan generalissimo. Meskipun Kaisar adalah penguasa penuh yang diangkat oleh Shogun, perannya hanya untuk seremonial dan ia tidak ambil bagian dalam mengatur negara. Hal ini sering dibandingkan dengan peran Kaisar saat ini, yang berperan resmi untuk mengangkat seorang Perdana Menteri.

Kekaisaran 

Kaisar Jepang (天皇) adalah pemimpin dari Keluarga Kekaisaran sekaligus kepala negara resmi. Ia ditetapkan oleh lembaga Konstitusi menjadi "lambang Negara dan kesatuan bangsa". Namun, dia bukanlah seorang pemimpin lembaga Eksekutif dan dia hanya memiliki kuasa atas kepentingan tertentu saja. Dia tidak memiliki hak wewenang sebenarnya yang berkaitan dengan Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam pasal 4 bagian Konstitusi.

Lihat pula 
 Pemerintah
 Kedaulatan
 Negara berdaulat
 Politik Jepang
 Daftar tanda kehormatan di Jepang

Referensi

Pranala luar 
 Background notes of the US Department of State, Japan's Government
 Search official Japanese Government documents and records
 Facts about Japan by CIA's The World Factbook 
 Video of the Enthronement Ceremony of the Emperor
 Video of the National Diet Convocation Ceremony
 Video of the House of Representatives Dissolution Ceremony

Pemerintahan Jepang
Kontribusi Bulan Asia Wikipedia