Layanan keuangan digital

Layanan keuangan digital (bahasa Inggris: digital financial service, disingkat LKD) adalah kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat berupa individu atau masyarakat umum, bukan karyawan lembaga bank, dan telah mendapat izin resmi atau lisensi untuk membuka cabang LKD. Jadi, setiap individu dari berbagai profesi dapat menjadi agen penyalur keuangan atau pihak ketiga. Lalu, instrumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran adalah uang elektronik (e-cash atau e-money).

Tujuan dibentuknya LKD adalah mengembangkan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia serta mendukung penyaluran dana bantuan pemerintah (G2P) dengan efektif. Selain itu, LKD bermanfaat membantu masyarakat yang belum pernah berhubungan dengan bank (unbanked segment). Para agen LKD juga bisa melayani operasi dasar perbankan seperti pembukaan rekening uang elektronik, setor tunai, dan tarik tunai.

LKD dan operator telekomunikasi 
Pelayanan LKD umumnya diberlakukan oleh bank. Untuk mendapatkan izin pelayanan LKD, sebuah bank harus memiliki modal di atas Rp 30 Triliun dan teknologi yang memadai. Namun, nyatanya tidak hanya bank saja yang antusias membuka layanan ini, operator telekomunikasi pun ikut berpartisipasi. Hal ini terjadi akibat dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang memperbolehkan operator telekomunikasi berbisnis di sektor LKD pada tahun 2014. Namun, berdasarkan peninjauan ulang, peran operator telekomunikasi hanya sebagai penyedia jaringan atau jembatan konektivitas antara nasabah bank dengan penyelenggara rekening.

Rujukan 

Ekonomi
Keuangan