Rahmat Effendi

Dr. H. Rahmat Effendi, S.Sos., M.Si. (dikenal dengan panggilan Bang Pepen; ) adalah Wali Kota Bekasi yang menjabat sejak 3 Mei 2012 menggantikan Mochtar Mohamad yang tersandung masalah korupsi. Ia lalu terpilih kembali dalam pilkada dan menjadi wali kota periode 2013–2018 dan periode 2017–2022.

Pada 5 Januari 2022, Rahmat Effendi ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan KPK (OTT KPK). Selain Rahmat Effendi, terdapat 13 orang lainnya yang diamankan di OTT KPK ini. Satu hari setelah penangkapan, KPK akhirnya menetapkan Rahmat Effendi dan 8 orang lainnya sebagai tersangka kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Pendidikan 
 SD Negeri Pekayon Tahun 1979
 SMP Negeri 2 Kota Bekasi Tahun 1982
 SMA Negeri 52 Jakarta Tahun 1985
 Sarjana S1 (STIA Bagasasi) Tahun 2000
 Sarjana S2 (STIA Bagasasi) Tahun 2006
 Sarjana S3 (Universitas Pasundan) Tahun 2010

Karier 
Rahmat pernah bekerja sebagai asisten pergudangan dan supervisor logistik di PT. Halliburton Indonesia. Ia juga merupakan Direktur PT. Rampita Aditama Rizki. Ia pernah menjadi Anggota DPRD Kota Bekasi 1999–2004 dan Ketua DPRD Kota Bekasi 2004–2008. Ia juga pernah menduduki beberapa jabatan seperti Ketua LKMD Pekayon Jaya, Ketua PK Golkar Bekasi Selatan, Ketua DDP MKGR Kota Bekasi, Ketua DPD AMPI Kota Bekasi, Wakil Sekjen DPD MKGR, Pengurus KONI Kota Bekasi, Ketua Perbasi Kota Bekasi, Pengurus Daerah PSSI Jawa Barat, Anggota RAPI Kota Bekasi, Penasehat ORARI Kota Bekasi (Yg1bks), Dewan Penasehat Pekat Indonesia Bersatu Bekasi.

Wali Kota Bekasi 
Rahmat sudah menjadi pelaksana tugas (Plt) wali kota sejak 2011 dan kemudian dilantik menjadi wali kota defintif pada 3 Mei 2012 karena Mochtar Mohammad (wali kota sebelumnya) mendapat kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung dengan dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman penjara selama enam tahun. Dan penghentian Mochtar sebagai wali kota Bekasi berdasarkan SK Mendagri Nomor: 131.32.329 tahun 2012 tanggal 5 April 2012. Pelantikannya dilakukan di Gedung DPRD Kota Bekasi dan dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Selain dihadiri oleh seluruh jajaran Muspida dan anggota DPRD Kota Bekasi, akan hadir juga pejabat tinggi Partai Golkar, yakni Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Pada Pilkada tahun 2013, Rahmad Effendi yang maju bersama Akhmad Syaikhu berhasil menang satu putaran dengan perolehan 43 persen, mengalahkan pasangan nomor urut 3 yakni Dadang Mulyadi dan Lukman Hakim yang memperoleh suara 22,9 persen. Sedangkan diposisi ketiga ditempati oleh pasangan nomor urut 2, yakni Sumiyati dan Anim Imamuddin dengan suara 18 persen. Posisi ke 4 ditempati oleh pasangan nomor urut 5, yakni Awing Asmawi dan Andi Zabidi dengan perolehan suara 10,8 persen. Dan yang terakhir diposisi kelima, ditempati oleh pasangan nomor urut 1 yakni Shalih Mangara Sitompul dan Anwar Anshori dengan perolehan suara 5,3 persen.

Usulan Jakarta Tenggara 
Pada Agustus 2019, Rahmat Effendi mencetuskan ide penggabungan Bekasi ke dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, sehingga Bekasi berubah nama menjadi Jakarta Tenggara. Usulan tersebut dikeluarkan atas alasan bahwa Bekasi dianggap tak terurus selama masuk provinsi Jawa Barat dan karena anggaran Jakarta mencapai Rp 86 triliun dibandingkan dengan anggaran yang didapatkan saat ini yang sejumlah 6 sampai 7 triliun rupiah, sementara yang dibutuhkan adalah 12 sampai 15 triliun rupiah.

Rahmat Effendi juga menyebut bahwa warga di Bekasi merupakan "medok Betawi" atau lebih kental unsur budaya Betawi dibandingkan Sunda di Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyampaikan wacana penggabungan Kota Bekasi menjadi Jakarta Tenggara bisa menelan biaya hingga Rp 500 miliar.

Referensi 

	
	
	

	
	

Alumni Universitas Pasundan
Tokoh Betawi
Tokoh dari Bekasi
Politikus Indonesia
Politikus Partai Golongan Karya
Wali Kota Bekasi
Koruptor Indonesia