Skandal 1Malaysia Development Berhad

Skandal 1Malaysia Development Berhad adalah skandal politik yang sedang berlangsung di Malaysia. Pada tahun 2015, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dituduh mentransfer lebih dari RM  (hampir USD ) dari 1MDB, perusahaan pembangunan strategis milik pemerintah, ke rekening bank pribadinya. Tindakan ini dikecam oleh masyarakat Malaysia, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang kemudian menuntut Najib mundur. Ketua oposisi Anwar Ibrahim secara terbuka mempertanyakan keabsahan 1MDB. Ia memberitahu Parlemen bahwa menurut catatan komisi perusahaan, perusahaan ini "tidak memiliki alamat kantor dan auditor resmi."
Menurut surat pemberitahuan publik, 1MDB memiliki utang sebesar RM 42 miliar (USD 11,73 miliar). Sebagian utang ini berasal dari obligasi pemerintah tahun 2013 senilai $3 miliar yang dijamin oleh Goldman Sachs. Goldman Sachs sendiri dibayar $300 juta lewat kesepakatan itu, tetapi mereka membantah jumlahnya. Majelis Raja-Raja Malaysia meminta agar penyelidikan oleh pemerintah diselesaikan secepatnya karena masalah ini menimbulkan krisis kepercayaan di Malaysia.

Pergantian auditor dan transparansi 
Laba sebesar RM425 juta antara 25 September 2009 dan 31 Maret 2010 menuai kritik dan kontroversi karena rekening 1MDB tidak transparan. Tony Pua, Anggota Parlemen Parti Tindakan Demokratik dari Petaling Jaya Utara, bertanya kepada Perdana Menteri Najib, ketua dewan penasihat 1MDB, tentang jumlah tersebut yang diduga merupakan transfer aset seperti hak kepemilikan lahan oleh pemerintah ke 1MDB.

Dalam sidang parlemen bulan Oktober 2010, 1MDB menjelaskan bahwa rekeningnya sudah diaudit dan ditandatangani oleh KPMG dan ditutup pada 31 Maret 2010. Deloitte melakukan penilaian dan analisis portofolio, sedangkan Ernst & Young memberi saran perpajakan untuk 1MDB.

1MDB menjadi sorotan setelah meminta perpanjangan waktu enam bulan untuk penerbitan laporan keuangan yang seharusnya diterima CCM pada 30 September 2013. Sementara itu, pergantian tiga auditor sejak 1MDB didirikan tahun 2009 dianggap mencurigakan. 1MDB juga dikabarkan telah menyampaikan informasi penting seperti alamat kantornya kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sesuai ketentuan undang-undang.

Lahan Bandar Udara Sungai Besi yang dialihkan kepemilikannya pada Juni 2011 akan dikembangkan menjadi Bandar Malaysia, kawasan komersial, hunian, dan lingkungan canggih yang terintegrasi. Oposisi mempertanyakan kemajuan pengembangan Bandar Malaysia karena 1MDB sudah menerima pinjaman sukuk sebesar RM3,5 miliar untuk mendanai proyek serta mengambil alih kepemilikan lahannya. Pada April 2013, 1MDB memberikan kontrak senilai RM2,1 miliar kepada Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), anak perusahaan Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), berupa pengembangan delapan lahan untuk relokasi Pangkalan Udara Kuala Lumpur, pangkalan militer di Sungai Besi. Pembangunan Bandar Malaysia akan dimulai setelah proyek relokasi rampung. Sebagai bagian dari rencana rasionalisasi utangnya, pada 31 Desember 2015, 1MDB menandatangani perjanjian dengan konsorsium Iskandar Waterfront Holdings dan China Railway Engineering Corporation untuk menjual 60% sahamnya di Bandar Malaysia Sdn Bhd.

Pada tanggal 7 September 2015, seorang anggota dewan penasihat 1MDB, Abdul Samad Alias, mundur karena permintaan informasi tentang kinerja 1MDB diabaikan berkali-kali. 1MDB membantah menerima permintaan informasi dari Abdul Samad. 1MDB menyatakan bahwa presidennya, Arul Kanda, telah bertemu Abdul Samad pada Januari dan Maret 2015 untuk "membahas kinerja perusahaan".

Utang dan penurunan peringkat 

1MDB dikabarkan berutang hampir RM42 miliar. Dugaan kesulitan keuangan lainnya menyebabkan nilai obligasi 1MDB mencapai titik terendah pada awal 2015. Kabinet Malaysia kabarnya menolak transfer dana sebesar RM3 miliar untuk mengurangi opsi 1MDB untuk melunasi utang-utangnya tepat waktu.

Bocoran surel dan surat kabar 

Dengan mengutip bocoran surat elektronik, Sarawak Report dan harian The Sunday Times melaporkan bahwa pemodal asal Penang, Jho Low, yang memiliki hubungan dengan putra tiri Najib, menerima US$700 juta dari kesepakatan antara 1MDB dengan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak PetroSaudi. Sebuah surel mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Najib menyetujui pinjaman Jho Low sebesar US1 miliar tanpa persetujuan Bank Negara. Sarawak Report membeberkan laporan rapat di 1MDB yang menunjukkan bahwa CEO Arul Kanda memberi pernyataan bank palsu terkait rekening anak perusahaannya kepada cabang BSI Bank di Singapura. Arul Kanda membantah tuduhan bahwa ia memberi pernyataan bank palsu kepada Bank Negara.

Wall Street Journal mengklaim bahwa 1MDB melakukan pembelian aset listrik dengan harga yang terlalu tinggi di Malaysia lewat Genting Group pada tahun 2012. Genting kemudian diduga menyumbangkan uang tersebut ke yayasan milik Perdana Menteri Najib. Najib menggunakan dana tersebut untuk keperluan kampanye pemilu 2013. Menurut laporan berita yang mengutip 1MDB, perusahaan tersebut membantah bahwa mereka membeli aset energi dengan harga yang terlalu tinggi. 1MDB menyatakan bahwa pembelian aset energi dilakukan setelah perusahaan merasa yakin dengan nilai aset dalam jangka panjang.

Wall Street Journal kembali mengklaim bahwa US$700 juta ditransfer dari 1MDB dan disimpan di rekening AmBank dan Affin Bank atas nama Najib. Sebuah satuan tugas yang dibentuk untuk menyelidiki klaim-klaim tersebut telah membekukan 6 rekening bank yang berkaitan dengan Najib dan 1MDB. Pada Agustus 201, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysua (SPRM) membebaskan 1MDB dari tuduhan tersebut. SPRM merilis pernyataan bahwa, "hasil penyelidikan menemukan bahwa RM2,6 miliar yang diduga ditransfer ke rekening milik Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berasal dari sumbangan donatur, bukan 1MDB".

Menurut sumber di pemerintahan, tiga rekening bank yang dibekukan dimiliki oleh Najib. The Wall Street Journal mengungkapkan informasi rekening bank di situs webnya untuk membantah bantahan Najib dan para pendukungnya. Kepolisian Singapura membekukan dua rekening bank Singapura yang berhubungan dengan penyelidikan mereka terhadap dugaan salah kelola keuangan di 1MDB. Pembekuan ini dilakukan setelah muncul laporan bahwa deposito sebesar US$700 juta dipindahkan melalui Falcon Bank di Singapura ke rekening pribadi Najib di Malaysia. Namun, 1MDB mengaku tidak tahu bahwa rekening mereka dibekukan dan mereka belum dihubungi oleh lembaga penyidik asing manapun.

The Wall Street Journal juga melaporkan bahwa menurut dokumen transfer bank, 1MDB mentransfer sekitar $850 juta dalam tiga transaksi pada tahun 2014 ke perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania dengan nama yang dikaburkan dan dikendalikan oleh IPIC.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa 1MDB gagal membayar USD1,4 miliar kepada perusahaan investasi milik pemerintah Uni Emirat Arab, International Petroleum Investment Co (IPIC). IPIC memiliki piutang ini setelah mereka menjamin obligasi senilai US$3,5 miliar yang diterbitkan 1MDB untuk mendanai pembelian aset pembangkit listrik pada tahun 2012. WSJ menerbitkan laporan lain bahwa dana sebesar USD993 juta yang seharusnya dibayarkan 1MDB ke IPIC hilang . 1MDB menanggapi bahwa perusahaannya masih memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan IPIC. Ini dibuktikan oleh pemberlakuan dokumen perjanjian mengikat yang meminta IPIC menjamin obligasi berupa nilai pokok dan bunga senilai US$3,5 miliar, kini dipegang 1MDB. Dokumen ini diberlakukan setelah IPIC membayar US$1 miliar kepada 1MDB pada bulan Juni. Pada Oktober 2015, IPIC menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dengan 1MDB dan Kementerian Keuangan Malaysia.

Laporan lain dari WSJ menunjukkan bahwa 1MDB, berkaitan dengan penggalang dana politik DuSable Capital Management LLC asal Amerika Serikat yang memiliki hubungan kerja dengan Barack Obama dan Hillary Clinton, telah menandatangani perjanjian usaha patungan yang membentuk Yurus PE Fund untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya di Malaysia. Enam bulan setelah perjanjian tersebut ditandatangani, asal Amerika Serikat membeli 49% saham Yurus yang dipegang DuSable senilai US$69 juta sebelum pembangunan dimulai. Menurut informasi transfer bank, WSJ mengungkapkan bahwa Najib menghabiskan hampir USD$15 juta untuk membeli pakaian, perhiasan, dan mobil di Amerika Serikat, Singapura, dan Italia menggunakan kartu kredit yang dilunasi oleh salah satu rekening bank pribadi Najib yang menjadi tujuan transfer dana 1MDB.

Penjelasan pemerintah tentang sumbangan 

Pada tanggal 3 Agustus 2015, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyatakan bahwa RM2,6 miliar yang ditransfer ke rekening pribadi Najib berasal dari donatur, bukan 1MDB, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut nama donaturnya atau alasan transfernya. SPRM juga tidak menyebutkan sebab lambatnya klarifikasi, padahal tuduhan ini sudah ada sejak 2 Juli 2015. Ketua UMNO Kuantan, Wan Adnan Wan Mamat, mengklaim bahwa RM2,6 miliar tersebut berasal dari Arab Saudi sebagai bentuk terima kasih atas keterlibatan Malaysia memerangi NIIS. Ia juga mengklaim bahwa masyarakat Muslim di Filipina dan Thailand selatan juga menerima sumbangan serupa. Karena sumbangan tersebut diberikan kepada Najib secara pribadi, bukan UMNO, uangnya ditransfer langsung ke rekening pribadi Najib.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan bahwa ia tahu soal sumbangan tersebut dan uangnya memang diberikan tanpa imbalan. Jaksa Umum Mohamad Apandi Ali mengatakan bahwa sumbangan ini berasal dari salah satu putra Raja Abdullah. Dalam wawancara dengan ABC News, redaktur keuangan Wall Street Journal, Ken Brown, mengungkapkan bahwa uang tersebut bukan berasal dari Saudi, melainkan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan 1MDB. Ia mengaku bahwa Wall Street Journal memiliki buktinya.

Investigasi oleh lembaga penegak hukum asing 

 Swiss

Pihak berwenang Swiss, di bawah arahan Jaksa Umum Swiss, mulai membekukan rekening bank benilai sekian juta dolar Amerika Serikat yang berkaitan dengan 1MDB. Kantor Jaksa Umum Swiss menyatakan bahwa penyelidikan mereka mengungkapkan indikasi bahwa dana senilai US$4 miliar diduga telah diselewengkan dan sedang menyelidiki empat kasus tindak pidana. Pihak berwenang Swiss mengatakan bahwa uang tersebut disimpan di rekening bank milik mantan pejabat pemerintah Malaysia dan pejabat dan mantan pejabat Uni Emirat Arab. Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) mulai menyelidiki beberapa bank Swiss dalam rangka penyelidikan pencucian uang yang melibatkan 1MDB.

 Hong Kong

Kepolisian Hong Kong menyelidiki aliran US$250 juta di cabang Credit Suisse di Hong Kong yang berkaitan dengan Najib dan 1MDB.

 Britania Raya

Serious Fraud Office Britania Raya menyelidiki pencucian uang yang melibatkan 1MDB setelah diungkapkan oleh Clare Rewcastle Brown dan Sarawak Report. Penyelidikan Britania Raya menyoroti transfer dana dari 1MDB di Malaysia ke Swiss karena melibatkan cabang Royal Bank of Scotland di Zurich.

 Amerika Serikat

FBI telah memulai penyelidikan pencucian uang yang melibatkan 1MDB. Unit korupsi internasional Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyelidiki pembelian properti di Amerika Serikat yang melibatkan putra tiri Najib, Riza Aziz, dan transfer jutaan dolar ke rekening pribadi Najib. Penyelidikan ini menyasar properti-properti yang dibeli oleh perusahaan cangkang milik Riza Aziz dan teman dekat keluarga, Jho Low. Departemen Kehakiman meminta beberapa bank investasi seperti JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG, dan Wells Fargo untuk menyerahkan catatan yang berkaitan dengan transfer tidak lazim dari 1MDB. FBI telah mengeluarkan surat panggilan kepada beberapa karyawan dan mantan karyawan rumah produksi film Red Granite Pictures atas tuduhan bahwa US$155 juta ditransfer dari 1MDB untuk mendanai pembuatan film The Wolf of Wall Street (2013). Riza Aziz adalah pendiri dan ketua rumah produksi tersebut.

FBI dan Departemen Kehakiman juga mempelajari peran Goldman Sachs dalam kasus pencucian uang dan korupsi ini. FBI juga menyelidiki hubungan antara seorang eksekutif regional bank investasi global Goldman Sachs dengan Razak serta peran sosok tersebut dalam kesepakatan bernilai miliaran dolar dengan 1MDB. Tim Leissner, mantan ketua Goldman Sachs cabang Asia Tenggara sekaligus suami Kimora Lee Leissner, menerima surat panggilan dari Departemen Kehakiman sebagai bagian dari penyelidikan 1MDB.

Departemen Kehakiman mulai mengupayakan pengembalian lebih dari US$1 miliar dari orang-orang dekat Najib dan 1MDB. Aset-aset yang terdampak meliputi sejumlah properti mahal di Beverly Hills, Los Angeles, Manhattan, New York City, dan London. Selain itu, Departemen Kehakiman juga menyita lukisan mahal, pesawat jet pribadi, dan royalti film Wolf of Wall Street serta rumah produksinya, Red Granite Pictures. Dalam berkas gugatan hukum, seorang pejabat pemerintah tingkat tinggi yang mengendalikan 1MDB dicantumkan sebagai "Malaysian Official 1" sebanyak lebih dari 30 kali. "Malaysian Official 1" diduga menerima uang curian sebesar kurang lebih USD681 juta (MYR 2,797 miliar) dari 1MDB dan mengembalikan sebagian besarnya. Pada September 2016, Najib diidentifikasi sebagai "Malaysian Official 1" oleh Datuk Abdul Rahman Dahlan, Menteri Departemen Perdana Menteri dan direktur komunikasi strategis Barisan Nasional. Dahlan juga mengaku bahwa nama Najib tidak dicantumkan karena ia "bukan bagian dari penyelidikan ini".

Ibu Negara Malaysia diduga menerima perhiasan senilai US$30 juta yang dibeli oleh uang curian dari dana 1MDB.

 Singapura

Monetary Authority of Singapore dan Commercial Affairs Department telah membekukan sejumlah rekening bank di Singapura atas dugaan pencucian uang yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap penyelewengan dana 1MDB. Salah satu rekening tersebut dimiliki oleh Yak Yew Chee, manajer hubungan 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited, dan SRC International, dan Low Taek Jho. Yeo Jiawei, mantan bankir BSI asal Singapura, didakwa melakukan pencucian uang dan kecurangan di tengah penyelidikan pemerintah Singapura terhadap 1MDB, aktivitas bisnis Yeo dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan 1MDB, Brazen Sky Ltd. dan Bridge Partners Investment Management. Orang kedua, Kelvin Ang Wee Keng, dituduh melakukan korupsi di tengah penyelidikan 1MDB.

Menurut pernyataan bersama Attorney General's Chambers dan Monetary Authority of Singapore, aset bernilai total S$240 juta telah disita dalam rangka penyelidikan terhadap 1MDB. Dari rekening bank dan properti yang disita, S$120 juta di antaranya dimiliki oleh Jho Low dan keluarganya.

 Luksemburg

Pihak berwenang Luksemburg juga mulai menyelidiki pencucian uang yang melibatkan 1MDB karena melibatkan transfer sekian ratus juta dolar ke perusahaan cangkang dengan rekening bank Luksemburg. Bank tersebut merupakan bank swasta milik Edmond de Rothschild Group yang mengelola uang nasabah kaya.

 UEA

Uni Emirat Arab telah mengeluarkan larangan perjalanan luar negeri dan membekukan rekening bank milik mantan karyawan dana kekayaan negara Abu Dhabi, International Petroleum Investment Company, bernama Khadem al-Qubaisi dan Mohammed Badawy Al Husseiny. Mereka memiliki hubungan erat dengan 1MDB dan diduga memanfaatkan Aabar Investments PJS yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania untuk mentrasnfer dana dari 1MDB ke berbagai rekening dna perusahaan di seluruh dunia.

 Seychelles

Seychelles Financial Intelligence Unit membantu penyelidikan internasional terhadap 1MDB dengan memberikan informasi rinci tentang perusahaan-perusahaan cangkang Seychelles yang terlibat.

Tindakan Bank Negara 

Dengan alasan bahwa 1MDB melakukan pengungkapan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, Bank Negara mencabut izin investasi luar negeri 1MDB sebesar US$1,83 miliar. Bank Negara meminta Jaksa Umum melakukan penuntutan pidana terhadap 1MDB setelah menyelesaikan penyelidikannya. 1MDB menyatakan bahwa mereka tidak mampu mengembalikan US1,83 miliar yang diminta Bank Negara karena uangnya sudah dibelanjakan. Gubernur Bank Negara Zeti Akhtar Aziz pensiun dan digantikan oleh Muhammad bin Ibrahim pada 1 Mei 2016.

Laporan kepolisian 

Skandal ini mencapai puncaknya pada tanggal 28 Agustus 2015 ketika seorang anggota partai UMNO mengajukan gugatan sipil melawan Najib atas dugaan pelanggaran kontrak kerja sebagai pengawas dan penipuan anggota partai karena tidak mengungkapkan bukti dana sumbangan. Gugatan hukum ini diajukan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan mencantumkan nama sekretaris eksekutif partai, Abdul Rauf Yusof. Karena khawatir Najib akan menggunakan kekuasaannya untuk memecat anggota UMNO "untuk menghindari tanggung jawab", pengadilan mengeluarkan surat perintah yang melarang UMNO, Majelis Tinggi UMNO, badan penghubung pemerintah, divisi partai, maupun cabang partai memecat penggugat selaku anggota partai sebelum gugatan ini diputuskan. Penggugat juga menuntut pembayaran kembali sebesar US$650 juta, jumlah uang yang diduga disimpan oleh Najib di bank Singapura, bukti semua uang yang diterima Najib dalam bentuk sumbangan, rincian uang yang tersimpan di rekening AmPrivate (No. 2112022009694) yang diduga milik Najib beserta kerugian, biaya, dan ganti rugi lainnya. Salah satu perwakilan UMNO, Anina Saadudin, yang mengajukan gugatan hukum tersebut langsung dikeluarkan dari partai.

Seorang anggota UMNO dari Johor, Abdul Rashed Jamaludin, membuat laporan polisi melawan Najib atas dana yang ditransfer ke rekening banknya dan penyelewengan di 1MDB.

Anggota UMNO lain, Khairuddin Abu Hassan, dan pengacaranya, Matthias Chang, mengirimkan bukti skandal 1MDB kepada jaksa umum Swiss untuk keperluan penyelidikan keterlibatan bank Swiss dengan 1MDB. Khairuddin juga membuat laporan polisi di Hong Kong terhadap Najib dan Jho Low terkait empat perusahaan (Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International, dan Wonder Quest Investment) yang diduga memiliki hubungan dengan 1MDB. Khairuddin and Matthias were barred from leaving Malaysia after confirmation from immigration officials who were under orders by the police to prevent them from leaving. Khairuddin dan Matthias dijerat Undang-Undang Pelanggaran Keamanan (SOSMA) dengan tuduhan sabotase sektor perbankan dan keuangan Malaysia.

Gugatan hukum 

Partai oposisi Parti Keadilan Rakyat (PKR) mengajukan gugatan hukum melawan Najib, Tengku Adnan Tengku Mansor, 1MDB, dan Suruhanjaya Pilihan Raya dengan tuduhan pelanggaran undang-undang pemilihan umum tentang dana kampanye karena melibatkan dana 1MDB. Akan tetapi, Mahkamah Tinggi Malaysia menolak gugatan ini dengan alasan PKR tidak punya dasar hukum untuk menuntut Najib dan 1MDB.

Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengajukan gugatan hukum melawan Najib dengan tuduhan mencampuri penyelidikan pemerintah terhadap 1MDB dan sumbangan politik sebesar RM2,6 miliar.

Tindakan pemerintah 
Setelah menuai banyak kritik atas isu 1MDB, Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dipecat dan digantikan oleh Ahmad Zahid Hamidi yang merangkap Menteri Dalam Negeri. Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Shafie Apdal, salah satu tokoh penting dalam isu 1MDB, juga dipecat.

Jaksa Umum Abdul Gani Patail, pemimpin satuan tugas multilembaga yang menyelidiki klaim penyelewengan dana yang melibatkan Najib dan 1MDB, dipecat dan digantikan oleh Mohamed Apandi Ali, mantan hakim federal. Selain itu, Jawatankuasa Kira-Kira Wang Malaysia (PAC) yang sednag menyelidiki dugaan kerugian 1MDB dibekukan sampai waktu yang tidak ditentukan karena empat anggotanya (ketua PAC, Nur Jazlan Mohamed, Reezal Merican Naina Merican, Wilfred Madius Tangau, dan Mas Ermieyati Samsudin) diangkat menjadi anggota kabinet Najib.

Harian The Edge Malaysia dan The Edge Financial Daily ditutup selama tiga bulan pada bulan Juli dengan tuduhan menerbitkan laporan palsu tentang 1MDB oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Situs web Sarawak Report juga diblokir oleh Malaysian Communications and Multimedia Commission, badan regulator Internet di Malaysia. Kepolisian Malaysia mengeluarkan surat perintah penangkapan Clare Rewcastle Brown, pengelola situs web Sarawak Report, dengan alasan ia terlibat dalam aktivitas yang mengancam demokrasi parlementer dan menyebarkan berita palsu tentang Najib Razak.

Kepolisian juga menangkap anggota UMNO, Khairuddin Abu Hassan, setelah ia membuat laporan polisi di London, Singapura, Prancis, dan Hong Kong tentang penyelewengan dana 1MDB. Menurut pengacaranya, Khairuddin berangkat ke Amerika Serikat untuk menemui Federal Bureau of Investigation dan meminta mereka menyelidiki pencucian uang oleh 1MDB. Namun, FBI cabang New York menyatakan kepada WSJ bahwa tidak ada agen FBI yang bertemu dengan Khairuddin atau menghubungi Khairuddin sebelumnya.

Mantan Menteri Besar Kedah, Mukhriz Mahathir, yang mundur pada tanggal 3 Februari 2016 mengatakan bahwa ia melakukannya karena ia diberitahu Najib bahwa kritiknya terhadap Najib dan 1MDB tidak berdasar.

Anggota parlemen oposisi, Rafizi Ramli, ditangkap dan dijerat Undang-Undang Rahasia Resmi oleh kepolisian dan pemerintah karena membocorkan informasi tentang laporan auditor umum terkait 1MDB.

Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa mereka bersama Interpol gagal menemukan orang-orang yang berkaitan dengan 1MDB yang sekiranya dapat membantu penyelidikan: taipan bisnis Jho Low; mantan eksekutif senior 1MDB, Casey Tang Keng Chee dan Jasmine Loo Ai Swan; direktur pelaksana SRC International, Nik Faisal Ariff Kamil; dan manajer nasional Deutsche Bank, Yusof Annuar Yaacob.

Saat ini, Medium.com, situs penerbitan artikel yang populer di kalangan penulis amatir dan profesional, diblokir oleh Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) akibat satu artikel yang diterbitkan oleh Sarawak Report. Situs lain, Asia Sentinel, juga diblokir oleh MCMC setelah menerbitkan artikel Sarawak Report tentang penyelidikan SPRM yang menghasilkan 37 dakwaan terhadap Najib Razak atas keterlibatannya dengan 1MDB. Situs berita lain, The Malaysian Insider, diblokir dan para wartawannya diselidiki karena melaporkan bahwa SPRM memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Najib Razak dengan tuduhan korupsi.

Dampak dan kegagalan restrukturisasi utang 

Perusahaan pengelolaan dana asal Australia, Avestra Asset Management, yang mengelola dana 1MDB senilai USD2,32 miliar sedang dilikuidasi dan diselidiki oleh Australian Securities and Investments Commission atas dugaan pelanggaran hukum dan potensi kerugian yang dialami para anggotanya. Mahkamah Tinggi Australia memerintahkan penutupan lima skema investasi Avestra setelah menemukan transaksi pihak terkait rahasia dengan 13 dugaan pelanggaran hukum perusahaan dan kegagalan berinvestasi sesuai mandat individu perusahaan.

Penyelidikan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) terhadap 1MDB menemukan bahwa pengelolaan dana dilakukan tanpa persetujuan dewan dan 1MDB mengecoh auditor berkali-kali. PAC meminta kepolisian menyelidiki mantan manajernya. PAC juga menemukan bahwa dewan direksi yang dipimpin Najib tidak mampu melakukan pengawasan yang layak terhadap keuangan 1MDB. Dewan direksi 1MDB segera mengundurkan diri setelah temuan PAC dibuka ke publik. Menurut laporan PAC, USD3,5 miliar dibayarkan kepada Aabar Investments PJS, tetapi IPIC mengeluarkan pernyataan bahwa mereka maupun anak perusahaannya, Aabar Investments PJS, tidak punya hubungan dengan perusahaan Aabar BVI yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania ataupun menerima uang dari perusahaan tersebut.

Dalam dokumen Bursa Efek London, International Petroleum Investment Company mengumumkan bahwa 1MDB gagal membayar USD1,1 miliar sesuai ketentuan perjanjian restrukturisasi utangnya dan perjanjian antara kedua perusahaan telah dibatalkan.

Lihat pula
 Kontroversi Najib Razak

Referensi

Pranala luar 
 The Guardian, "1MDB: The inside story of the world’s biggest financial scandal", July 28, 2016.

Skandal di Malaysia
Skandal keuangan
Sejarah politik Malaysia
2015 dalam politik Malaysia
2016 dalam politik Malaysia