Eddy Kusuma Wijaya

Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, S.H., M.H., M.M. () adalah Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia lulusan Akpol tahun 1977 dan jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Widyaiswara Sespim Polri. Pada Bom Bali 2002, Eddy Kusuma Wijaya yang menjabat sebagai Kadit Serse Kepolisian Daerah Bali berhasil menangkap Amrozi Cs.

Setelah pensiun Eddy Kusuma Wijaya langsung bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sekarang aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2014 - 2019 di Komisi III yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan. Eddy Kusuma Wijaya terpilih mewakili rakyat melalui daerah pemilihan Banten III yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Saat ini Eddy Kusuma Wijaya juga aktif sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Banten bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ketertarikan Eddy Kusuma Wijaya untuk menjadi Anggota DPR RI dimulai dari dukungan masyarakat di Daerah Pemilihan Banten III dan mengantarkannya menjadi wakil rakyat.

Riwayat Pendidikan 
 SD Pengandonan Kab. OKU
 SMPN 33 Jakarta
 SMAN 2 Jakarta
 AKABRI Kepolisian Sukabumi
 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
 Sespim Polri
 Sespati Polri

Pendidikan Umum 
 S1 (Doktorandus) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
 S1 (Sarjana Hukum) Universitas Sjakhyakirti Palembang
 S2 (Magister Hukum) Universitas Tujuhbelas Agustus Jakarta
 S2 (Magister Manajemen) STIE Artha Bodhi Surabaya

Riwayat Pekerjaan 
 Kapolwil Madiun (Tahun 2003)
 Kapolwiltabes Surabaya (Tahun 2004)
 Wadir Samapta Polri (Tahun 2005)
 Dir. Akademik PTIK (Tahun 2008)
 Wakil Ketua STIK - PTIK (Tahun 2010)
 Widya Iswara Sespim Polri (Tahun 2012)
 Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan (Tahun 2016-2019)

Tanda Penghargaan 
 Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun
 Satya Lencana Seroja
 Bintang Bhayangkara Nararya

Referensi 
 http://wikidpr.org/anggota/57e3fd85c7f84cde7b00000e

Politikus Indonesia
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Anggota DPR RI 2014–2019