Daftar Ketua Menteri Tamil Nadu

Daftar Ketua Menteri Tamil Nadu lengkap terdiri dari kepala pemerintahan dalam sejarah negara bagian Tamil Nadu di India sejak 1920. Wilayah tersebut berada di negara bagian Tamil Nadu pada masa sejarah yang memiliki bagian konfigurasi teritorial yang berbeda di bawah Kepresidenan Madras dan Negara bagian Madras dalam sejarahnya.

Daftar Ketua Menteri

Kepresidenan Madras 

Kepresidenan Madras, yang bermarkas besar di Fort St. George, adalah sebuah provinsi di India Britania yang meliputi Tamil Nadu, wilayah Malabar di Utara Kerala, pesisir dan wilayah Rayalaseema dari Andhra Pradesh, dan Bellary, Dakshina Kannada, dan distrik-distrik Udupi dari Karnataka pada masa sekarang. Provinsi tersebut didirikan pada 1653 untuk dijadikan markas besar pemukiman orang-orang Inggris di Pesisir Coromandel.

Teritorial yang berada di bawah kepresidenan tersebut hanya Madraspatnam dan wilayah sekitarnya. Namun, setelah perang Inggris-Prancis dan aliansi lanjutan antara English East India Company dan Nawab Arcot, wilayahnya meluas menjadi wilayah dari Sirkar Utara sampai Tanjung Comorin. Selain itu, struktur pemerintahannya juga berubah dari sekretariat sederhanan dengan seorang sekretaris tunggal untuk Departemen Masyarakat pada 1670 menjadi enam departemen yang dinaungi oleh seorang Kepala Sekretaris pada 1920. Dengan penerapan Undang-Undang Pemerintah India 1919, legislatur pertama dibentuk pada 1920 setelah pemilihan umum. Masa jabatan dewan legislatif adalah tiga tahun. Dewan tersebut terdiri dari 132 anggota dimana 34 diantaranya dinominasikan oleh Gubernur dan sisanya dipilih.

Di bawah Undang-Undang Pemerintah India 1935, sebuah legislatur bikameral dihimpun dengan sebuah majelis legislatif yang terdiri dari 215 anggota dan ebuah dewan legislatif yang terdiri dari 56 anggota. Majelis legislatif pertama di bawah UU tersebut dihimpun pada Juli 1937. Dewan legislatif tersebut adalah badan permanen dengan seperti anggotanya pensiun setiap tiga tahun.

Pada 1939, pemerintah Britania mendeklarasikan masuknya India ke Perang Dunia II tanpa berkonsultasi kepada pemerintah-pemerintah provinsial. Kongres Nasional India memprotesnya dengan membujuk seluruh perwakilan terpilihnya untuk mundur dari pemerintahan. Kongres kembali berkuasa pada 1946 setelah pemilihan provinsial baru.

Negara Bagian Madras 

Negara Bagian Madras, pendahulu negara bagian Tamil Nadu pada masa sekarang, dibentuk setelah India menjadi sebuah republik pada 26 Januari 1950. Wilayahnya meliputi Tamil Nadu pada masa sekarang dan bagian-bagian Andhra Pradesh, Karnataka dan Kerala pada masa sekarang. Legislatur pertama Negara Bagian Madras dipilih atas dasar hak pilih universal yang dikonstitusikan pada 1 Maret 1952, setelah pemilihan umum yang diadakan pada Januari 1952.

Negara bagian tersebut pecah di sepanjang garis-garis linguistik pada 1953, membentuk Negara Bagian Andhra. Di bawah Undang-Undang Reorganisasi Negara-negara Bagian tahun 1956, Negara-negara bagian Kerala, dan Mysore dipecah dari negara bagian Madras. Di bawah penerapan Undang-Undang Alterasi Perbatasan Andhra Pradesh dan Madras tahun 1959, yang berlaku dari 1 April 1960, Taluk Tirutanidan anak taluk Pallipattu dari distrik Chittoor, Andhra Pradesh ditransfer ke Negara Bagian Madras dalam pertukaran untuk teritorial dari Distrik Chingelput dan Salem.

Tamil Nadu 

Negara Bagian Madras berganti nama menjadi Tamil Nadu (bahasa Tamil untuk negara Tamil) pada 14 Januari 1969. Mahkamah legislatifnya mengadopsi sebuah resolusi pada 14 Mei 1986, untuk membubarkan majelis legislatif. Setelah itu, dewa legislatif tersebut dibubarkan melalui sebuah undang-undang Parlemen (Pembubaran) Majelis Legislatif Tamil Nadu 1986 dengan efek dari 1 November 1986. Legislatur negara bagian tersebut adalah unikameral, dan terdiri dari 235 anggota termasuk satu anggota yang dinominasikan.

Ketua Menteri mengkomandani sebagian besar kekuasaan eksekutif sementara Gubernur memegang sebagian besar peran seremonial. Ketua Menteri Tamil Nadu, seperti Ketua Menteri India lainnya, dipilih oleh para legislator dari partai politik atau koalisi yang meraih suara mayoritas dalam majelis legislatif. Masa jabatan Ketua Menteri terhimpun selama ia menikmati kepercayaan dari majelis. Petahana dapat dikeluarkan dari jabatan saat mosi tidak percaya diberlakukan. Selain itu, Presiden India, yang bertindak di bawah rekomendasi Kabinet Menteri Pemerintah India, dapat membubarkan pemerintahan terpilih memakai tujuan-tujuan tertentu dari Artikel 356 Konstitusi India. Pada 1976, pemerintah Karunanidhi dibubarkan dan pemerintahan Presiden dihimpun atas alasan korupsi. Jika kelowongan yang terjadi pada jabatan Ketua Menteri adalah karena kematian, pelepasan atau pembubaran, Gubernur dapat mengundang orang lain untuk membentuk pemerintahan dan memintanya untuk menggerakkan mosi percaya dalam Majelis. Dalam peristiwa ketiadaan orang yang mendapatkan dukungan mayoritas, Majelis dibubarkan atau ditempatkan dalam animasi tertunda dan negara bagian berada di bawah pemerintahan Presiden atau pemerintahan pengambil jabatan sampai pemilihan segar diadakan untuk majelis. Petahana dapat didiskualifikasi jika didakwa melakukan tindak kejahatan dengan hukuman dua tahun penjara atau lebih. Pada 2014, Jayalalithaa kehilangan jabatannya karena pengadilan istimewa menghukumnya empat tahun penjara dalam kasus aset disproporsionasi.

Keterangan
  Dibunuh atau wafat saat menjabat

Catatan 

 Terlepas dari campur tangan pemerintahan Presiden dari 17 Februari 1980 sampai 9 Juni 1980, Ketua Menteri dengan masa jabatan terpanjang (dalam hal suksesif) dalam jabatan adalah M. G. Ramachandran, yang berlangsung selama 10 tahun, 5 bulan, dan 25 hari dari 30 Juni 1977 sampai ia meninggal pada 24 Desember 1987.
 K. Kamaraj adalah Ketua Menteri dengan lama jabatan terpanjang tanpa terintervensi pemerintahan presiden. Masa jabatannya berlangsung dari 13 April 1954 sampai 2 Oktober 1963, i.e. 9 tahun, 5 bulan dan 19 hari.
 Periode terpendek adalah 24 hari yang dipegang oleh Janaki Ramachandran yang menjabat dari 7 Januari 1988 sampai 30 Januari 1988.
 J.Jayalalithaa memegang rekor dilantik sebagai Ketua Menteri sebanyak enam kali, disusul oleh Karunanidhi yang dilantik sebanyak lima kali.
 Pada 21 September 2001, Pengadilan Tinggi India menyatakan bahwa pelantikan Ms. Jayalalithaa sebagai Ketua Menteri pada 14 Mei 2001 tidak sah, dengan dampak retrospektif. Sehingga, secara teknis, keputusan kabinetnya pada periode Mei-September 2001 berdampak menjadi fiksi hukum.
 J. Jayalalithaa menjadi Ketua Menteri petahana pertama yang kalah dalam sebuah kasus saat sebuah pengadilan istimewa menghukumnya empat tahun penjara pada 27 September 2014. Hukuman tersebut kemudian diturunkan oleh Pengadilan Tinggi Karnataka yang mencabut seluruh dakwaan Jayalalithaa dan mengijinkannya untuk kembali ke jabatannya untuk masa jabatan keempat.
 Orang yang dilantik menjadi Ketua Menteri dengan jumlah masa jabatan terbanyak adalah M. Karunanidhi untuk sekitar 6863 hari (sekitar 18 tahun). Ia adalah satu-satunya Ketua Menteri dengan 5 masa jabatan (10 Februari 1969 – 4 Januari 1971, 15 Maret 1971 – 31 Januari 1976, 27 Januari 1989 – 30 Januari 1991, 13 Mei 1996 – 13 Mei 2001, 13 Mei 2006 – 15 Mei 2011).
 J. Jayalalithaa menjadi Ketua Menteri wanita pertama di India yang wafat saat menjabat pada 5 Desember 2016. Ia merupakan Ketua Menteri kelima belas yang meninggal saat menjabat dan ketiga di Tamil Nadu, setelah C. N. Annadurai dan M. G. Ramachandran.

Catatan kaki dan Referensi

Lihat pula 

 Pemilihan di Tamil Nadu
 Sejarah Tamil Nadu
 Daftar ketua menteri India saat ini
 Daftar Gubernur Tamil Nadu
 Daftar Jurubicara Mahkamah Legislatif Tamil Nadu

Tamil Nadu
 
Daftar tokoh dari Tamil Nadu