Kebijakan terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa

Kebijakan terkait pengkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa adalah kebijakan-kebijakan Uni Eropa (UE) terkait upaya mereka dalam melawan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi (). Regulasi Dewan (EC) No. 1005/2008 tanggal 29 September 2008 merupakan instrumen hukum utama UE dalam melawan penangkapan ikan  secara global. Komponen inti Regulasi  antara lain skema sertifikasi penangkapan ikan, pemberian kartu peringatan ( dan ) dan penerapan sanksi-sanksi oleh negara anggota. Regulasi  berlaku untuk semua penambatan maupun pengiriman kapal-kapal penangkap ikan UE dan negara ketiga di pelabuhan UE, serta seluruh perdagangan produk perikanan laut ke dan dari UE. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada produk perikanan yang ditangkap secara ilegal dijual di pasar UE.

Latar belakang 
Penangkapan ikan secara berlebihan () adalah permasalahan yang meluas di lautan dunia. Kelebihan kapasitas kapal-kapal penangkapan ikan serta meningkatnya permintaan dunia atas produk-produk makanan laut telah berkontribusi terhadap masalah ini.

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi () 

Penangkapan ikan secara berlebihan dipandang sebagai penyumbang terbesar degradasi ekosistem pesisir di seluruh dunia. Penangkapan ikan  memiliki andil dalam eksploitasi ikan secara tidak wajar dan merusak pemulihan populasi ikan dan ekosistem.  selain dapat merusak lingkungan laut, juga merusak persaingan dan merugikan para pelaku yang beroperasi secara sah (legal). Penangkapan ikan  juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan, terutama di negara-negara berkembang di mana masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya ikan untuk pangan dan pendapatan mereka. Penangkapan ikan  dapat terjadi di perairan dangkal atau perairan dalam di disudut-sudut lautan terpencil. Hal Ini menjadi permasalahan khusus di negara-negara di mana manajemen perikanannya kurang baik, atau sumber daya yang terbatas untuk menegakkan peraturan melalui alat-alat utama seperti pengendalian penambatan, pemeriksaan kapal dan patroli di lautan.  merupakan ancaman utama bagi mata pencaharian, keamanan pangan dan kesehatan laut secara global.

Faktor pendorong penangkapan ikan  biasanya karena hasilnya yang lebih menguntungkan. Sebuah kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dapat memaksimalkan laba dengan mengurangi biaya operasi dalam hal perizinan dan persyaratan lain yang menyertainya (misalnya pajak dan aturan tenaga kerja, penggunaan sistem pemantauan kapal dan dokumentasi yang benar). Pelaku  juga dapat mengabaikan penjatahan (kuota). Selain itu penangkapan ikan  sering menargetkan spesies demersal bernilai tinggi (habitat di dasar laut) seperti ikan kod, salmon, trout, lobster dan udang. Karena spesies-spesies ini hanya dapat diperdagangkan dalam jumlah kecil, permintaan dan harganya tinggi, menjadikannya sebagai usaha yang menggiurkan bagi para nelayan . Penyebab lainnya adalah kurang efektifnya pemerintahan dan pemikiran jangka pendek serta kurangnya kepedulian pelaku ketika memutuskan untuk mengekploitasi sumber daya.

Sebagai pengimpor produk ikan terbesar di dunia, UE adalah pasar tujuan yang penting bagi operator . UE mengimpor banyak produk bernilai tinggi melalui mitra dagangnya di semua benua. Negara-negara anggota UE juga meminjamkan bendera mereka pada sebagian besar kapal yang menangkap ikan untuk pasar UE. Sehingga kebijakan-kebijakan UE dapat berdampak signifikan pada perdagangan ikan global.

Kebijakan UE 
Sebagai pasar impor terbesar dunia untuk produk perikanan, UE memainkan peran penting dalam mereformasi perdagangan global dalam produk-produk perikanan. UE berupaya untuk menutup celah yang memungkinkan operator ilegal memperoleh keuntungan dari kegiatan mereka dengan langkah:

 Menerbitkan regulasi untuk mencegah, menghalangi dan melenyapkan . Komisi bekerja secara aktif dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan penerapan Regulasi  secara koheren.
 Hanya produk perikanan yang divalidasi sebagai legal oleh negara bendera () yang berkompeten yang dapat mengimpor atau mengekspor dari UE.
 Daftar kapal-kapal  diterbitkan secara berkala, berdasarkan pada kapal  yang diidentifikasi oleh .
 Regulasi  dapat menindak negara-negara yang menutup mata terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal: pertama dengan mengeluarkan peringatan, agar dapat diidentifikasi dan dimasukkan ke daftar hitam karena tidak memerangi penangkapan ikan .
 Operator UE yang menangkap ikan secara ilegal di mana pun di belahan dunia, di bawah bendera apa pun, akan menghadapi hukuman serius yang sebanding dengan nilai ekonomi tangkapan mereka, sehingga akan merugikan mereka.

Kebijakan-kebijakan UE dalam memerangi penangkapan ikan  mengacu pada:
 Regulasi Dewan (EC) No 1005/2008 tanggal 29 September 2008 yang menetapkan sistem Komunitas untuk mencegah, menghalangi dan melenyapkan penangkapan ikan  (Regulasi ).
 Regulasi Komisi (EC) No 1010/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang memuat aturan rinci untuk pelaksanaan Regulasi Dewan (EC) No 1005/2008
 Legislasi sekunder, pedoman serta informasi lainnya

Regulasi  
Regulasi , Regulasi Dewan (EC) No 1005/2008 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 adalah pilar pertama dari tiga pilar sistem kontrol baru untuk perikanan UE. Pilar kedua adalah Regulasi Dewan (EC) No. 1006/2008 tentang otorisasi kegiatan penangkapan ikan di Perairan Komunitas, dan pilar ketiga adalah Regulasi Dewan (EC) No 1224 berkenaan dengan sistem kontrol Komunitas untuk memastikan kepatuhan dengan aturan-aturan kebijakan perikanan bersama. Regulasi  merupakan inti dari kerangka hukum UE dalam melawan penangkapan ikan  secara global. Regulasi ini memiliki tujuan antara lain:

 Membentuk suatu sistem atau metode dalam mencegah, menghalangi dan melenyapkan penangkapan ikan  di UE dan perairan internasional.
 Bekerja sama dengan sistem pengendali perikanan UE dalam melakukan pengecekan, inspeksi dan penegakan oleh otoritas nasional sesuai aturan kebijakan perikanan bersama.

Dalam Regulasi  kapal penangkap ikan dapat dianggap terlibat penangkapan ikan  jika termasuk dalam salah satu kategori berikut:

 tidak memiliki lisensi penangkapan ikan yang sah
 tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat atau melaporkan data hasil tangkapannya
 menangkap di area terlarang, selama musim yang dilarang tanpa atau dengan kuota
 menangkap spesies ikan yang dilarang
 menggunakan peralatan tangkap yang dilarang atau tidak patuh
 memalsukan atau menyembunyikan identitas, tanda pengenal atau pendaftarannya
 memalsukan atau menyembunyikan bukti yang berkaitan dengan investigasi
 menghalangi pekerjaan inspektur
 menaikkan, atau memindah ikan yang berukuran terlalu kecil ke kapal lain atau ke daratan
 ikut dalam kegiatan dengan kapal yang termasuk dalam daftar kapal 
 melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah yang dicakup oleh RFMO tanpa mematuhi upaya konservasi dan pengelolaan dan terdaftar di negara bukan pihak organisasi tersebut
 kapal tanpa negara.

Regulasi  juga menetapkan serangkaian kebijakan agar produk perikanan  tidak masuk ke pasar UE.

Penunjukan pelabuhan 
Hanya fasilitas pelabuhan yang ditunjuk oleh negara-negara UE yang terbuka untuk kapal dari negara-negara non-UE serta penambatan kapal dan pengalihan () produk perikanan antara kapal-kapal dari negara-negara non-UE dan kapal UE, hanya boleh dilakukan di pelabuhan-pelabuhan yang telah ditunjuk. Sebelum kapal mendaratkan tangkapannya, harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.

Inspeksi pelabuhan 
Negara UE di mana pelabuhan berada bertanggung jawab untuk memantau produk perikanan yang diimpor ke UE. Negara tersebut harus memastikan bahwa produk tersebut legal dan kapalnya mematuhi regulasi, yaitu memegang lisensi dan otorisasi yang sesuai, serta jumlah yang dilaporkan sesuai dengan jumlah yang ditambatkan atau yang dialihkan. Terhadap kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan UE dilakukan prosedur pemeriksaan:

 Lisensi penangkapan ikan, termasuk lisensi operasi kapal yang dikeluarkan oleh negara bendera dan informasi yang menunjukkan siapa yang berwenang mengoperasikan kapal tersebut.
 Izin penangkapan ikan. Berisi informasi terperinci mengenai aktivitas penangkapan yang diizinkan, termasuk jenis ikan, waktu, lokasi, dan jumlah.
 Sertifikat tangkapan. Berisi informasi tentang tangkapan yang ada di atas kapal, termasuk di mana dan kapan tangkapan dilakukan.
 Buku catatan dalam format elektronik. Pemilik kapal harus mencatat setiap hari kapan dan di mana ikan ditangkap, dan berapa jumlahnya.

Jika sebuah kapal tidak memiliki dokumen yang relevan, tidak akan diizinkan untuk mendaratkan tangkapannya dan harus menuju pelabuhan di luar UE. Izin untuk mendaratkan tangkapan juga ditolak jika ada perbedaan antara angka yang diberikan dalam sertifikat tangkapan dan entri harian dalam buku catatan. Dalam hal ini, lembaga pengendali perikanan memerlukan data pemantauan kapal. Perangkat elektronik atau "kotak biru" (), dipasang di kapal penangkap ikan dan merupakan bagian dari sistem pemantauan kapal berbasis satelit ().

Sertifikasi penangkapan 
Sertifikasi penangkapan menjamin bahwa produk yang diimpor ke UE tidak berasal dari penangkapan ikan . Sertifikat ini dikeluarkan oleh negara tempat kapal penangkap ikan terdaftar (). Sertifikat ini menyertai produk perikanan di seluruh rantai suplai sehingga memungkinkan pemeriksaan yang berkelanjutan.

Pendugaan IUU 
Komisi Eropa akan mengidentifikasi kapal-kapal penangkap ikan untuk memutuskan mereka terlibat penangkapan ikan  atau tidak. Kemudian Komisi akan memberi tahu negara-negara bendera (negara-negara non-UE maupun UE) yang kapal penangkap ikannya telah diidentifikasi. Langkah Ini juga akan menghasilkan daftar kapal-kapal yang terlibat penangkapan ikan . Prosedur ini untuk menjamin perlakuan yang adil terhadap kapal-kapal dan negara yang bersangkutan.

Negara-negara non-UE yang non-kooperatif 
Negara-negara non-UE dapat diidentifikasi sebagai negara yang non-kooperatif jika negara tersebut tidak melaksanakan perannya sebagai negara bendera, pelabuhan, pesisir atau negara pemasar dalam mencegah, menghalangi dan menghilangkan penangkapan ikan .

Sanksi-sanki 
Negara-negara UE diharuskan menerapkan sanksi-sanksi yang efektif, proporsional, dan bersifat mencegah terhadap siapapun yang terlibat dalam kegiatan . Sanksi maksimum setidaknya 5 kali dari nilai produk perikanan yang diperoleh. Jika terjadi pelanggaran berulang dalam jangka waktu 5 tahun, negara-negara UE harus memberlakukan sanksi maksimal setidaknya 8 kali dari nilai produk perikanan yang telah diperoleh.

Komponen inti Regulasi

Skema sertifikasi penangkapan 
Regulasi  mengharuskan negara bendera yang mengekspor produk perikanannya ke UE agar memastikan asal-usul dan legalitas ikan tangkapan melalui sertifikat penangkapan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk agar negara tersebut mematuhi peraturan konservasi dan manajemen serta menaati aturan perikanan internasional. Sampai saat ini, lebih dari 90 negara ketiga telah memiliki instrumen hukum, prosedur khusus dan menerapkan struktur administratif yang tepat untuk menerapkan sertiﬁkasi tangkapan pada kapal yang mengibarkan bendera mereka.

Skema pemberian kartu 
Komponen kunci kedua Regulasi  mengharuskan negara-negara pengekspor atau yang meminjamkan bendera mereka pada kapal yang memasok ke UE, bekerja sama dalam melawan penangkapan ikan . Negara-negara dengan kebijakan yang kurang memadai untuk menjamin penangkapan ikan secara legal dapat diperingatkan secara formal (kartu kuning) agar dilakukan perbaikan. Jika mereka gagal memperbaikinya, maka ikan-ikan mereka dilarang masuk pasar UE (kartu merah). Jika mereka melakukan perbaikan yang diperlukan, mereka akan dihapus dari daftar (kartu hijau).

Mekanisme pemberian kartu dimulai dari Komisi Eropa yang mengidentifikasi atau menandai jika ada negara-negara non-UE yang gagal melaksanakan tugas mereka di bawah hukum internasional dalam mengambil kebijakan untuk melawan penangkapan ikan . Komisi akan memulai perundingan dengan mereka, jika dialog tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah maka Komisi akan memberitahukan perihal risiko ditandai sebagai negara non-kooperatif. Pemberitahuan ini dikenal sebagai tahap "pra-identifikasi", atau "kartu kuning". Komisi kemudian akan mengusulkan langkah-langkah yang sesuai agar negara non-UE dapat mengatasi permasalahan tersebut dalam tenggat waktu yang ditentukan.

Dalam kasus di mana negara yang ditandai sebelumnya gagal menyelesaikan masalah penangkapan ikan , Komisi akan menandainya sebagai negara non-kooperatif, dalam tahap "identifikasi", atau "kartu merah", kemudian mengusulkan kepada Dewan untuk memasukkan negara tersebut dalam "listing" atau daftar negara non-kooperatif. Ketika negara yang ditandai sebelumnya membuat kemajuan nyata dalam menyelesaikan masalah, Komisi melepas status pra-identifikasi atau mengusulkan kepada Dewan untuk menghapus negara tersebut dari daftar negara non-kooperatif, yaitu memberikan "kartu hijau".

Capaian dan dampak 
Sejak 2010, Komisi telah menyelidiki lebih dari 200 kasus yang melibatkan kapal dari 27 negara. Sanksi diberikan pada hampir 50 kapal dan sekitar 8 juta Euro telah dikenakan pada negara-negara pantai dan bendera. Reformasi legislasi dan administrasi untuk sertifikasi penangkapan dan pemantauan juga telah diperkenalkan di beberapa negara ketiga. Komisi memusatkan kebijakan pada wilayah geografis tertentu, seperti Afrika Barat atau wilayah Pasifik, di mana kegiatan penangkapan ikan  meluas dan dengan korban terberat pada sumber daya laut dan masyarakat lokal. Komisi Eropa telah mengadakan dialog dengan lebih dari 50 negara ketiga untuk menilai kecukupan sistem dan kerangka kerja mereka untuk memerangi penangkapan ikan  sesuai dengan hukum internasional.

Sejak pemberlakuan Regulasi  dilaporkan penurunan impor produk laut dari beberapa negara/wilayah yang diberi kartu, seperti Ghana, Panama, Filipina, Sri Lanka, Taiwan, dan Thailand. Dalam kasus lain, penurunan terjadi saat proses pemberian kartu, misalnya Korea. Untuk beberapa negara yang diberi kartu, penerapan perjanjian perdagangan atau pengaturan tarif preferensial menyebabkan peningkatan volume impor setelah berlakunya Regulasi , misalnya, untuk Papua Nugini sejak tahun 2010 dan Belize sejak tahun 2009. Impor dari Kepulauan Solomon juga meningkat sejak 2011 dan seterusnya.

Singkatan: CS - penyimpanan; FV - kapal pabrik; PP - pengolahan; RV - kapal pendingin; ZV - kapal pembekuan.

Lihat pula 

 Kebijakan perikanan bersama

Catatan kaki

Referensi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uni Eropa
IUU