Reaksi internasional terhadap uji coba nuklir Korea Utara Januari 2016

Reaksi internasional terhadap uji coba nuklir Korea Utara Januari 2016 hampir secara keseluruhan mengutuk dan mengecam uji coba tersebut. Semua negara yang telah membuat pernyataan publik tentang uji coba nuklir ini mengkritik Korea Utara, tetapi tidak semua negara telah membuat pernyataan publik tentang uji coba ini.
Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian telah mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270.

Negara 
  – Amerika Serikat menyatakan akan menanggapi provokasi dan meminta Korea Utara untuk mematuhi komitmen dan kewajiban internasional. Gedung Putih membuat pernyataan umum bahwa mereka akan melanjutkan dengan cara yang tepat dalam menanggapi provokasi untuk membela sekutu-sekutunya. Sebuah pesawat koleksi atmosfer Boeing WC-135 Constant Phoenix akan digunakan untuk menentukan apakah ledakan nuklir yang diklaim tersebut adalah peledakan bom hidrogen. Pada tanggal 9 Januari, bomber Amerika Serikat B-52, disertai dengan pesawat tempur Amerika Serikat dan Korea Selatan, terbang di atas Korea Selatan dalam unjuk kekuatan.
  – Melalui sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, Argentina "mengutuk keras uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara", dan menambahkan bahwa uji coba tersebut menunjukkan "sikap menantang dari Korea Utara, dengan mengabaikan sekali lagi permohonan untuk menghentikan uji coba tersebut". Sebagai pernyataan penutup, Argentina berharap kepada Korea Utara agar "berhenti memicu permusuhan ke negara-negara lain dan menghormati kesepakatan internasional dari non-proliferasi".
  – Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengutuk tindakan "provokatif dan kelakuan berbahaya dari rezim Korea Utara" yang disebutnya sebagai "negara jahat yang terus memberikan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional".
  – Kementerian Luar Negeri menyatakan keprihatinan dan menyatakan uji coba itu berlawanan dengan Resolusi Dewan Keamanan no. 1718, 1874, 2087 dan 2094. Mereka meminta Korea Utara untuk menahan diri dari tindakan yang "berpotensi meningkatkan situasi".
  – Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan yang isinya mengutuk "keras" uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara dengan bom hidrogen. Kementerian Luar Negeri mengatakan telah mengawasi kejadian ini dengan "keprihatinan besar".
  – Sekretaris Luar Negeri Phillip Hammond mengatakan negara "sangat menentang akuisisi atau pengujian senjata nuklir oleh Korea Utara dan ... [kami] ingin melihat dimulainya kembali pembicaraan enam-pihak."
  – Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa Filipina sangat mengutuk pelanggaran apapun dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan menuntut bahwa Republik Demokratik Rakyat Korea seharusnya tidak melakukan uji coba nuklir lebih lanjut.
  – Juru bicara Kementerian Luar Negeri India Vikas Swarup mengatakan itu adalah masalah keprihatinan yang mendalam bahwa Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) telah kembali melanggar komitmen internasional. India meminta Korea Utara untuk menahan diri dari tindakan tersebut, yang berdampak negatif terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.
  – Menteri Luar Negeri Paolo Gentiloni memanggil rekannya dari Jepang untuk membahas "reaksi yang diperlukan dari masyarakat internasional" yang disebut pihak Roma sebagai "provokasi" Korea Utara.
  – Perdana Menteri Jepang Shinzō Abe menggambarkan uji coba tersebut sebagai "pembangkangan upaya internasional menuju nonproliferasi nuklir" dan menyatakan bahwa Jepang akan membuat "respon tegas" terhadap uji coba tersebut. Beberapa analis percaya bahwa Tokyo akan mempertimbangkan sanksi lebih lanjut (embargo perdagangan yang ketat) sebagai pembalasan. Jepang berada dalam jangkauan rudal dari Korea Utara dan prihatin tentang kemungkinan perangkat nuklir miniatur yang dapat diluncurkan dengan cara itu, sebuah konsep yang "menakutkan" dan "ancaman terbesar" di Jepang, menurut seorang pejabat.
  – Menteri Luar Negeri Stéphane Dion mengeluarkan pernyataan yang mengutuk uji coba tersebut, yang ia sebut sebagai "perilaku sembrono". Dan menambahkan bahwa itu adalah "pelanggaran perjanjian internasional", serta menyatakan bahwa Kanada "mengutuk uji coba tanpa syarat".
  – Pemerintah Kolombia, melalui Kementerian Luar Negeri, mengeluarkan pernyataan mengutuk uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara, sementara menyebutnya sebagai "ancaman terhadap stabilitas, perdamaian, dan regional, serta global, keamanan". Pernyataan resmi juga meminta untuk menghentikan semua tindakan yang merusak perdamaian dan stabilitas politik di Semenanjung Korea.
  – Presiden Park Geun-hye mengatakan negara akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap provokasi tambahan. Seorang pejabat keamanan nasional menambahkan peringatan: "Militer kami berada pada kesiapan penuh, dan jika Korea Utara terus melakukan provokasi, akan ada hukuman tegas." Negara ini telah berdiskusi dengan Amerika Serikat tentang kemungkinan Amerika menambahkan senjata strategis di semenanjung Korea.
  – Menteri Luar Negeri Anifah Aman mengatakan dalam sebuah pernyataan "Uji coba ini jelas merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan dan kemunduran serius bagi perlucutan senjata dan non-proliferasi rezim global".
  – Prancis menyebut uji coba ini adalah "pelanggaran yang tidak dapat diterima" dari resolusi PBB dan menyerukan reaksi keras dari masyarakat internasional.
  – Pemerintah Rusia mengutuk uji coba bom nuklir, dan menyebutnya sebagai "ancaman bagi keamanan nasional" dan "pelanggaran yang jelas dari hukum internasional ". Presiden Vladimir Putin telah memberikan petunjuk untuk benar-benar mempelajari data semua stasiun pemantauan, termasuk seismik, dan menganalisis situasi dalam kasus informasi tentang uji coba yang telah dikonfirmasi.
  – Menteri Tugas Selandia Baru Sam Lotu-Iiga mengatakan tindakan itu "sangat provokatif dan tidak bertanggung jawab" dan bahwa Selandia Baru akan membantu Dewan Keamanan PBB "memastikan ada respon yang kuat". Lotu-Iiga mengatakan Pemerintah Selandia Baru "sangat mendesak Korea Utara untuk menghentikan perilaku provokatif dan berkomitmen untuk tidak mengembangkan, menguji atau memiliki senjata nuklir."
  – Singapura "prihatin" dengan pengumuman Korea Utara pada uji coba bom hidrogen. Dalam sebuah pernyataan oleh Kementerian Luar Negeri, mereka menggambarkan uji coba tersebut sebagai "tindakan berbahaya dan provokatif dengan implikasi serius pada perdamaian dan stabilitas kawasan dan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) itu sendiri".
  – Spanyol sangat mengutuk uji coba ini melalui sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, menggambarkannya sebagai "ancaman serius terhadap perdamaian internasional dan keamanan dan stabilitas di Semenanjung Korea" dan menyerukan kepada pemerintah Korea Utara untuk "sepenuhnya mematuhi resolusi PBB dan dengan komitmen sendiri, mengakhiri uji coba ini dan membongkar persenjataan nuklirnya secara ireversibel yang dapat dibuktikan". Pernyataan resmi juga menyatakan bahwa Spanyol "melatih kepresidenan Komite Dewan Keamanan pada Republik Demokratik Rakyat Korea" dan menyatakan "tekad untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional untuk memberikan respon yang tegas untuk pelanggaran tidak dapat diterima ini dari resolusi yang tertera di atas".
  – Pemerintah Taiwan menerbitkan pernyataan yang mengecam keras tindakan Korea Utara dan menyatakan keprihatinan serius tentang hal itu.
  – Juru Bicara Hua Chunying dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa mereka menolak uji coba tersebut. "Kami sangat mendesak pihak Korea Utara untuk tetap menjaga komitmen denuklirisasi mereka, dan berhenti mengambil tindakan yang akan membuat situasi lebih buruk, " tambahnya.
  – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Le Hai Binh menegaskan kembali posisi Vietnam yang konsisten mendukung Semenanjung Korea yang bebas nuklir, larangan komprehensif terhadap uji coba nuklir, non-proliferasi senjata nuklir, dan bekerja menuju perlucutan senjata nuklir.

Organisasi 
  – Organisasi ini menyatakan bahwa uji coba tersebut "merongrong keamanan regional dan internasional, dan jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB" dan menambahkan bahwa negara tidak harus memiliki senjata nuklir.
 Komisi Persiapan untuk Organisasi Kesepakatan Pelarangan Uji Coba Nuklir yang Komprehensif menggambarkan uji coba ini sebagai panggilan untuk negara-negara yang belum menandatangani perjanjian (India dan Pakistan) untuk melakukannya dan untuk anggota lain (Amerika Serikat, Iran, Israel, Mesir dan Tiongkok) untuk menyetujui ratifikasi.
  – Komisi Eropa menyatakan bahwa uji coba tersebut sebagai sebuah "pelanggaran berat" dari resolusi PBB.
  – Dewan Keamanan mengadakan sidang darurat pada tanggal 6 Januari 2016 membahas legitimasi dan konsekuensi dari uji coba nuklir. Sekretaris-Jenderal Ban Ki-moon menganggap uji coba tersebut "tidak menstabilkan keamanan regional". Selanjutnya, Dewan mengatakan akan mengembangkan langkah-langkah baru, mungkin tambahan sanksi perdagangan dan perjalanan, terhadap Korea Utara.
 Unasur: Uni Negara Amerika Selatan (Unasur) mengutuk uji coba nuklir terbaru oleh Korea Utara melalui Twitter.

Referensi 

Uji coba nuklir
Uji coba senjata nuklir Korea Utara
Program nuklir Korea Utara
Profilferasi nuklir
Kebijakan senjata nuklir
Reaksi internasional