Hubungan Suriah dengan Uni Eropa

Uni Eropa (European Union) dengan Suriah (The Syrian Arab Republic) memiliki hubungan kerjasama baik utamanya dalam bidang ekonomi. Namun, pasca terjadinya perang sipil di Suriah pada tahun 2011, Uni Eropa memberikan sanksi secara politik. Uni Eropa tetap membuka hubungan dengan masyarakat Suriah melalui perlindungan untuk masyarakat sipil melalui bantuan dan mediasi politik.

Latar Belakang 
Hubungan kerjasama antara Uni Eropa dan Suriah terjalin pada bidang ekonomi. Adapun pada Maret 1972, Suriah masuk dalam Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) sebagai salah satu Negara penghasil minyak. . Berkaitan ini, Uni Eropa menjalin kerja sama dengan menjadi partner perdagangan terbesar untuk Suriah setelah beberapa Negara seperti Iraq, Saudi Arabia and United Arab Emirates.
Pada tahun 1995 terbentuk kesepakatan kerjasama perdagangan Euro-Meditarian (Proses Barcelona). Kerjasama ini terdiri dari hampir semua Negara di kawasan Mediterania (Aljazair, Mesir, Israel, Jordan, Otoritas Palestina, Lebanon, Maroko, Suriah, Tunisia, dan Turki) termasuk Suriah. Namun, terkait kesepakatan antara Suriah dan Uni Eropa ini masih ditunda sejak tahun 2009.

Pasca perang sipil, kerjasama Ekspor Uni Eropa ke Suriah tetap kurang lebih tetap sama, meskipun dengan volume yang jauh lebih rendah: pada tahun 2013 ekspor Uni Eropa ke Suriah terutama terdiri dari produk pertanian (50,7%), mesin dan peralatan transportasi (19,4%), dan bahan kimia ( 18,2%). Pada tahun 2017, ekspor Uni Eropa ke Suriah masih terdiri dari produk pertanian (€ 0,1 miliar, 32,3%), bahan kimia (€ 0,1 miliar, 23,6%), dan mesin dan peralatan transportasi (€ 0,1 miliar 18,8%)

Kerjasama bidang impor Uni Eropa dari Suriah sempat berubah pada tahun 2013 yang terdiri dari bahan bakar dan produk pertambangan (36,8%), produk pertanian (31,4%) dan produk manufaktur dalam bahan kimia tertentu (5,8%). Pada 2017, impor UE dari Suriah terutama terdiri dari produk pertanian (€ 0,07 miliar, 81,8%).

Namun sejak terjadinya perang sipil di Suriah yang diawali oleh The Arab Spring, pada tahun 2011 yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan bersenjata hingga jatuhnya korban korban dari masyarakat sipil. Pada masa yang bertepatan juga dengan krisis Euro, sehingga Uni Eropa sempat terbagi antara ikut intervensi dengan krisis Suriah. Dengan Inggris dan Prancis mengusulkan untuk mempersenjatai para pemberontak rezim Assad, tetapi Jerman dan negara anggota lainnya menolak hal tersebut.

Akhirnya, Uni Eropa mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi pemutusan kerja sama dengan Suriah. Selain dalam hal kerjasama antar negara, sanksi juga dalam bentuk dilarangnya perjalanan, beberapa pembekuan asset untuk beberapa pejabat negara yang bertanggungjawab dalam menangani konflik, hingga penyitaan senjata untuk Suriah. . Beberapa tindakan seperti larangan impor minyak mentah dan produk minyak bumi serta pembatasan ekspor termasuk pada barang-barang penggunaan ganda, peralatan utama dan teknologi untuk industri minyak dan gas, serta peralatan telekomunikasi tertentu dan barang-barang mewah juga dilakukan. Sejauh kini, sanksi Uni Eropa kepada Suriah masih diperpanjang lagi hingga Juni 2019.

Uni Eropa pada Krisis Suriah 
Uni Eropa dalam menghadapi krisis Suriah yang telah terjadi sejak tahun 2011 telah berusaha mengambil tindakan politik, mediasi, hingga penanganan korban masyarakat sipil.

Tindakan Politik 
Pada Maret 2015, Uni Eropa membentuk ‘Strategi Uni Eropa untuk Suriah’, yang merupakan strategi dalam lingkup kawasan Uni Eropa untuk menghentikan ancaman kemanusiaan yang terjadi. Adapun, dalam dokumen terkait ini memuat tujuan strategis Uni Eropa pada Suriah yang difokuskan pada enam bidang utama:

 Mengakhiri perang melalui transisi politik, yang sejalan dengan UNSCR 2254 yang dinegosiasikan oleh bergagai pihak yang terlibat konflik yang dimediasi dengan perwakilan khusus PBB untuk Suriah didukung dengan aktor kunci dalam lingkup internasional maupun regional;
 Mendukung transisi penting dan inklusif terjadi di Suriah, sebagaimana sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 dan Komunike Jenewa, melalui dukungan untuk memperkuat oposisi politik;
 Menyelamatkan penduduk sipil dengan memenuhi kebutuhan kemanusiaan orang-orang Suriah yang paling rentan di seluruh negeri dengan cara yang tepat waktu, efektif, efisien dengan cara berprinsip;
 Mendukung demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan berbicara dengan memperkuat organisasi masyarakat sipil Suriah;
 Mendukung akuntabilitas untuk kejahatan perang dengan maksud untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi nasional dan keadilan transisional;
 Mendukung akuntabilitas untuk kejahatan perang demi memfasilitasi proses rekonsiliasi nasional dan keadilan transisional.

Tindakan Kemanusiaan 
Selain mengambil langkah politik, Uni Eropa juga mengambil tindakan kemanusiaan untuk memberikan pertolongan dan perlindungan pada masyarakat sipi terkait dengan krisis Suriah.

Kebijakan Lingkungan Eropa (European Neighbourhood Policy (ENP)) 
Kebijakan Lingkungan Eropa (ENP) adalah instrumen hubungan luar negeri dari Uni Eropa dengan negara negara timur dan selatan dari wilayah eropa. Terkait dengan krisis Suriah, bahwa Uni Eropa berupaya untuk menanggulangi atau mengurangi dampak dari pengungsi Timur Tengah.
Uni Eropa sebagai lembaga tertinggi di kawasan Eropa mengeluarkan kebijakan European Neighbourhood Policy (ENP). Kebijakan ini akan membantu negara negara di luar Uni Eropa untuk mencapai kesejahteraan. Dengan ditetapkannya kebijakan ini untuk mendunkung negara timur tengah seperti Suriah untuk mengambil transisi dan proses reformasi.

Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan (European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection(ECHO)) 
Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan (ECHO) telah lama menjadi donor utama untuk menyediakan pendampingan kemanusiaan di Suriah dan memastikan kontak haruan dengan berbagai aktor kemanusiaan di Suriah. Ini membuktikan pertolongan kemanusiaan. Komisi ini juga bentuk kerjasama Uni Eropa dengan menyediakan bantuan kemanusiaan elalui mitra tepercaya seperti ICRC, badan PBB dan mitra pelaksana internasional dan lokal, menggunakan semua saluran yang mungkin untuk memberikan bantuan di seluruh Suriah yang paling dibutuhkan melalui mitra tepercaya seperti ICRC, badan PBB dan mitra pelaksana internasional dan lokal, menggunakan semua saluran yang mungkin untuk memberikan bantuan di seluruh Suriah yang paling dibutuhkan.

Sejak 2011, dukungan Komisi Eropa dalam menanggapi krisis Suriah telah melampaui € 5 miliar, termasuk bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa, dan bantuan non-kemanusiaan, yang merespon kebutuhan jangka pendek dan menengah. Komisi telah mengalokasikan hampir € 1,1 miliar bantuan kepada warga sipil di dalam Suriah (hampir 70% adalah kemanusiaan, disalurkan melalui bantuan kemanusiaan Uni Eropa - € 753 juta, dan non-kemanusiaan: ENI - € 268,6 juta, IcSP - € 73,8 juta, EIDHR - € 16,1 juta, DCI-Makanan - € 15,9 juta).

Uni Eropa sebagai salah satu donor terbesar pada krisis Suriah ini sempat memberikan pendanaan sebesar 4,6 juta euro pada Maret 2016 kepada Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) misi khusus di Republik Arab Suriah, termasuk kegiatan yang terkait dengan Misi Pencari Fakta OPCW dan Mekanisme Investigasi Gabungan (UNSCR 2235). Laporan JIM keempat diterbitkan pada Oktober 2016. Uni Eropa menyampaikan pernyataan di OPCW pada 7 Maret 2017.

EU Regional Trust Fund 
Bentuk kerjasama Uni Eropa untuk mengatasi krisis Suriah adalah dengan pembentukan EU Regional Trust Fund yang menjadi sumber dana para pengungsi korban dari krisis Suriah. Sejak dibentuk pada Desember 2014, sebagai bentuk bantuan non-kemanusiaan dari Uni Eropa untuk pengungsi Suriah.

Referensi 

Hubungan bilateral Suriah
Hubungan luar negeri Uni Eropa