Kaisarina Jepang

Josei tennō (女性天皇,) adalah istilah yang merujuk pada Kaisarina (kaisar wanita) Jepang. Terdapat delapan wanita yang memerintah sebagai kaisarina sepanjang sejarah Jepang dan dua di antaranya memerintah selama dua periode.

Tinjauan 
Kaisarina berbeda dengan joō atau nyoō (女王), ōhi (王妃), maupun kōgō (皇后). Joō, bila dalam konteks penguasa monarki, dimaknai sebagai ratu. Dikarenakan tingkatan kekaisaran lebih tinggi daripada kerajaan, maka kedudukan kaisarina lebih tinggi daripada ratu. Dalam konteks keluarga kekaisaran Jepang, joō adalah gelar bagi wanita yang merupakan kerabat jauh kaisar yang silsilahnya masih tersambung dengan kaisar dari jalur laki-laki. Dengan kata lain, joō dimaknai sebagai "putri" dalam konteks ini.

Kōgō adalah gelar bagi permaisuri kaisar. Permaisuri bertindak sebagai istri utama di antara pasangan kaisar yang lain. Ōhi adalah gelar bagi pasangan ō. Bila ō diartikan sebagai raja, berarti ōhi bermakna permaisuri raja. Dikarenakan kedudukan kaisar lebih tinggi daripada raja, kedudukan permaisuri kaisar juga lebih tinggi dari permaisuri raja. Dalam konteks keluarga kekaisaran Jepang, ō bermakna pangeran atau laki-laki yang merupakan kerabat jauh kaisar yang silsilahnya tersambung dari jalur laki-laki, sehingga dalam konteks ini, ōhi bermakna putri.

Di Jepang, istilah lain yang dapat merujuk pada kaisarina adalah jotei atau nyotei (女帝), sedangkan kaisar pria adalah kōtei (皇帝). Keduanya dapat digunakan untuk merujuk pada kaisar-kaisarina non-Jepang, berbeda dengan tennō (天皇) yang hanya khusus merujuk pada kaisar-kaisarina Jepang.

Sejarah 
Sepanjang sejarah, terdapat delapan wanita yang memerintah Jepang sebagai kaisarina, delapan di antaranya memerintah pada masa awal sejarah Jepang, sedang dua di antaranya pada zaman Edo. Walaupun status mereka diakui, para penerus mereka tetap merupakan orang yang silsilahnya tersambung dengan keluarga kekaisaran dari jalur laki-laki.

Daftar Kaisarina Jepang 
 Kaisarina Jingū (memerintah 201–269). Pada masa Meiji, Jingū masih dimasukkan dalam daftar para Kaisar Jepang, tetapi kemudian dikeluarkan dari daftar pada abad ke-19.
 Nukatabe, memerintah sebagai Kaisarina Suiko pada 593–628.
 Takara, memerintah sebagai Kaisarina Kōgyoku pada 642–645 dan sebagai Kaisarina Saimei pada 655–661.
 Unonosarara, memerintah sebagai Kaisarina Jitō pada 690–697.
 Abe, memerintah sebagai Kaisarina Genmei pada 707–715.
 Hidaka, memerintah sebagai Kaisarina Genshō pada 715–724.
 Abe, memerintah sebagai Kaisarina Kōken pada 749–758 dan sebagai Kaisarina Shōtoku pada 764–770.
 Oki-ko, memerintah sebagai Kaisarina Meishō pada 1629–1643.
 Toshiko, memerintah sebagai Kaisarina Go-Sakuramachi pada 1762–1771.

Wanita sebagai pewaris tahta 
Pada awalnya, seorang pewaris dapat dipilih dari kalangan laki-laki maupun perempuan, asalkan silsilah sang pewaris bersambung dari jalur laki-laki dengan Jimmu yang disebut sebagai Kaisar Jepang pertama. Tetapi setelah Restorasi Meiji, Jepang mengadopsi sistem pewarisan tahta Prusia yang mengeluarkan para putri dari daftar pewaris. Pelarangan sistem poligami juga diberlakukan atas pengaruh modernisasi dan westernisasi. Pasca Perang Dunia II, dibentuklah Undang-Undang 1947 yang lebih memberikan batasan ketat dalam masalah pewarisan tahta. Hanya keturunan resmi dari Kaisar Yoshihito saja yang dapat menjadi pewaris tahta, mengabaikan garis keturunan lain di luarnya. Atas segala pembatasan ini, para komentator menanggapi bahwa sistem ini tidak mungkin bertahan dalam jangka waktu lama lantaran tak selalu terdapat kelahiran laki-laki yang dapat menjadi pewaris.

Di masa Kaisar Akihito, Jepang dihadapkan pada masalah ketiadaan pewaris tahta. Putra pertama Kaisar Akihito, Putra Mahkota Naruhito, dan istrinya, Putri Masako, hanya memiliki seorang anak perempuan, Putri Aiko, setelah delapan tahun pernikahan mereka dan dikabarkan bahwa Putri Masako sulit dalam melahirkan. Putra Akihito yang lain, Pangeran Fumihito, juga hanya memiliki dua orang anak perempuan.

Dua cabang lain keluarga istana juga hanya memiliki anak perempuan. Dua sepupu Akihito, Pangeran Norihito dan Pangeran Tomohito juga hanya memiliki anak perempuan. Tidak ada pewaris laki-laki yang lahir selama 41 tahun.

Permasalahan ini memunculkan perdebatan di kalangan parlemen. Surat kabar Asahi Shinbun pada Mei 2006 mengeluarkan tajuk wacana yang menyatakan bahwa sistem pewarisan tahta yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi. Dalam survey yang dilakukan pada Maret 2006, Asahi Shinbun menyatakan bahwa 82% responden mendukung diperbolehkannya wanita menjadi pewaris tahta. Wacana ini mendapat dukungan dari Perdana Menteri Junichirō Koizumi. Bibi Kaisar Akihito, Putri Kikuko, juga menyatakan pandangan yang serupa melalui majalah setelah kelahiran Putri Aiko.

Namun sebagian kalangan konservatif menilai perdebatan ini masih terlalu dini. Pangeran Tomohito juga menolak gagasan itu dan menyatakan bahwa anggota pria dari keluarga kekaisaran harus mengambil istri selir, walaupun kemudian Tomohito menyatakan bahwa gagasan yang dia lontarkan ini hanya sebatas gurauan. Upaya penyelesaian lain adalah kembali memasukkan cabang keluarga kekaisaran yang dikeluarkan dari daftar pewaris tahta sejak tahun 1947.

Pada 6 September 2006, istri Pangeran Fumihito, Putri Kiko, melahirkan seorang anak laki-laki, Pangeran Hisahito, yang kemudian menempati urutan ketiga dalam jalur pewarisan tahta setelah paman dan ayahnya. Walaupun begitu, pendapat publik untuk melakukan perubahan sistem pewarisan tahta masih berkisar 68%.

Lihat pula 
 Kaisar Jepang
 Kaisarina
 Penguasa Monarki
 Ratu
 Permaisuri

Catatan kaki 

Sejarah Jepang
Kaisar Jepang