Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe

Bappeda Lhokseumawe adalah singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota lhokseumawe, yaitu lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota Lhokseumawe.

Bappeda Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan; Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana; Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia; Penelitian dan Pengembangan; bidang Program dan Pendanaan Pembangunan; Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan membina Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Sejarah 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Disingkat:Bappeda) Kota lhokseumawe Terbentuk Setelah Disahkan Kota Lhokseumawe sebagai daerah pemerintahan Kota Lhokseumawe. Yaitu ditandai dengan Keluarnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109) Pada Tanggal 1 juni 2001.

Selanjutnya Bappeda Dijadikan sebagai salah satu badan dalam lingkup Pemerintahan Kota Lhokseumawe.hal ini Sesuai dengan Keputusan Wali kota Lhokseumawe Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan tata kerja Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Tupoksi

Fungsi 
Fungsi Bappeda adalah:
 a.Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
 b.Pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
 c.Pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
 d.Pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
 d.1 Penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Kerja Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 e.Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
 f.Penyusunan rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 g.Penjabaran rencana pembangunan daerah dalam bentuk Program Pembangunan Daerah (Propeda) jangka waktu 5 (lima) tahun;
 h.Penjabaran lebih lanjut menjadi program pembangunan tahunan daerah untuk program dekonsentrasi maupun dosentralisasi yang mejaring aspirasi masyarakat (staka holder);
 i.Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara dinas-dinas, lembaga-lembaga daerah serta satuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kota;
 j.Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota bersama dengan DPKAD dengan koordinasi administrative oleh SEKDA;
 k.Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan system perencanaan pembangunan daerah;
 l.Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
 m.Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Kota untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 n.Pelaksanaan penilaian kegiatan terhadap keberhasilan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
 o.Pelaksana kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah;
 p.Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan aparatur serta ketatausahaan; dan
 q.Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Wali kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kewenangan 
Kewenangan Bappeda adalah:
 a.Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Kerja Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 b.Menjabarkan rencana pembangunan daerah dalam bentuk program pembangunan daerah;
 c.Menjabarkan lebih lanjut menjadi program pembangunan tabunan daerah untuk program dekonsentrasi maupun dosentralisasi yang menjaring aspirasi masyarakat (staka holder);
 d.Melaksanakan koordinasi perencanaan di antara dinas-dinas, lembaga-lembaga daerah serta satuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kota;
 e.Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota bersama dengan DPKAD dengan koordinasi administrative oleh SEKDA;
 f.Melaksanakan penelitian, pengkajian dan pembangunan system perencanaan pembangunan daerah;
 g.Melaksanakan koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
 h.Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kota untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 i.Melaksanakan penilaian kegiatan terhadap keberhasilan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
 j.Melaksanakan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah; dan
 k.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan dan aparatur serta ketatausahaan

Struktur organisasi 
Unit kerja Bappeda Kota Lhokseumawe terdiri atas:
 Kepala
 Sekretariat
 Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
 Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
 Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia
 Bidang Penelitian dan Pengembangan
 Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan
 UPTB
 Kelompok Jabatan Fungsional.

Referensi

Pranala luar 
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe
Pemerintahan daerah di Indonesia
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah