Referendum konstitusi Turki 2017

Referendum Konstitusional Turki dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017, yang akan membuka sejarah baru. Sebelumnya, Turki menganut konstitusi yang diadopsi pada tahun 1982, setelah kudeta militer yang terjadi pada tahun 1980. Perubahan mendasar pada konstitusi baru tersebut terletak pada pasal 18 Rancangan Konstitusi Turki yang mengarah kepada sistem presidensial. Jumlah kursi di parlemen meningkat dari 550 sampai 600, sementara di antara serangkaian proposal lainnya, Presiden diberi lebih banyak kendali atas janji temu ke Dewan Hakim dan Jaksa Agung (HSYK).

Hasil

Hasil Keseluruhan

Perubahan konstitusi

Memberikan kekuasaan lebih luas kepada Erdogan 
Di bawah konstitusi baru itu, presiden akan memperoleh kekuasaan eksekutifnya untuk menunjuk langsung para pejabat publik, termasuk di antaranya adalah menteri. Presiden juga boleh menetapkan satu atau beberapa wakil presiden. Sedangkan posisi perdana menteri yang saat ini masih dijabat oleh Binali Yildirim akan dihapuskan

Presiden dan parlemen, secara bersama-sama akan memilih empat anggota Dewan Agung Hakim dan Jaksa, sebuah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menunjuk dan memecat pejabat di peradilan. Parlemen juga akan memilih tujuh anggota Dewan Hakim dan Jaksa. Pengadilan militer yang menghukum pejabat bahkan telah memberikan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Adnan Menderes setelah kudeta 1960 tidak diperbolehkan lagi.

Memperpanjang keadaan darurat 
Dalam usulan konstitusi yang baru disebutkan, keadaan darurat diberlakukan jika ada pemberontakan terhadap tanah air, atau tindakan kekerasan yang menimbulkan bahaya bagi bangsa dan negara. Dalam hal ini, presiden akan memutuskan, apakah negara perlu menetapkan keadaan darurat atau tidak, kemudian akan menyampaikan kepada parlemen. Jika ditetapkan, keadaan darurat akan berlangsung selama enam bulan, setelah sebelumnya hanya tiga bulan. Status ini dapat diperpanjang oleh parlemen selama empat bulan atas permintaan presiden.

Mengatur Parlemen 
Jika anggota parlemen sebelumnya hanya berjumlah 550 orang, maka konstitusi baru mengusulkan penambahan menjadi 600 orang dengan batas usia minimum untuk anggota parlemen, yang semula 25 tahun menjadi 18 tahun. Pemilu legislatif akan diselenggarakan sekali setiap lima tahun, bukan lagi empat tahun. Pemilu presiden dilakukan pada hari yang sama dengan pemilu legislatif. Parlemen masih memiliki kewenangan untuk memberlakukan, memodifikasi, serta menghapus undang-undang. Jika presiden dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan, parlemen dapat mengajukan penyelidikan. Presiden haruslah seorang warga negara Turki yang berusia minimal 40 tahun dapat menjadi anggota partai politik. Perubahan tersebut memungkinkan Erdogan untuk menjadi pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan yang didirikannya.

Memberikan kekuasaan kepada Erdogan sampai 2029 
Erdogan terpilih sebagai presiden pada bulan Agustus 2014 lalu, melalui pemilihan langsung. Sebelumnya, lebih dari satu dasawarsa dia menjabat sebagai perdana menteri. Konstitusi yang baru ini mengusulkan, pemilihan presiden dan parlemen berikutnya akan diselenggarakan secara langsung dan serentak pada tanggal 3 November 2019. Jika Erdogan menang, dengan konstitusi baru ini, dia memiliki jangka waktu lima tahun untuk menjadi presiden dengan masa jabatan dua periode. Dengan demikian, dia akan tetap berkuasa sampai dengan tahun 2029.

Referensi 

Turki dalam tahun 2017
Turki