Muhammad Natsir Thaib

Ir. Muhammad Natsir Thaib () adalah Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2014–2019. Ia adalah wakil dari Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Ia bertugas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Utara yang dilantik pada 15 Februari 2018 mengingat adanya pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Maluku Utara yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018.

Riwayat hidup dan pendidikan 
Putera daerah pesisir asal Tidore (Soa Sio). Lulusan Insinyur Fakultas Teknik Kehutanan di Universitas Cendrawasih Manokwari, selepas pendidikan profesi, Natsir bergabung dengan perusahaan BUMN PT INHUTANI II pada tahun 1981. Tiga (3) tahun kemudian Natsir mendaftarkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Irian Jaya. Seiring statusnya yang resmi menjadi pegawai pemerintahan Provinsi, ia dan istrinya resmi pindah ke Ibu kota Provinsi di Jayapura pada tahun 1984. Pada tahun 1999, Natsir mengajukan permohonan pindah tugas dan kembali ke kampung halaman (Maluku Utara) serta memilih menetap di Kota Ternate.

Riwayat keluarga

Anak ketujuh dari delapan bersaudara, 
Natsir adalah anak ke-7 dari 8 bersaudara, lahir dari pasangan orang tuanya Muhammad Thaib dan Maimuna asal Soa Sio, Tidore. Natsir menikah pada tahun 1968 dengan mempersunting anak seorang veteran perang Trikora (ABRI) berdarah Jawa-Weda (Halmahera Tengah) Fatmawati Ibrahim. Keduanya menikah di Manokwari dan hingga kini dianugerahi 5 (lima) orang anak. Natsir sendiri terlahir dan dibesarkan di lingkaran keluarga birokrasi pemerintahan Kesultanan Tidore dengan marga adat Kalfangare. Di Tidore, keluarga besarnya menempati kedudukan di Soa Kapita (Soa Sio).

Putera dari seorang guru sekolah 
Ayah Natsir (M.Thaib) adalah seorang pria berdarah Tidore (Soa Sio), berprofesi sebagai guru di sekolah rakyat yang sering berpindah-pindah tempat tugas (Mengajar) di berbagai daerah di Maluku Utara hingga akhirnya menetap dan menjadi guru sekaligus kepala sekolah di Sula Madaha (Sebuah desa di Utara Pulau Ternate). Ibunya (Maimuna) adalah seorang wanita berdarah Tidore (Soa Sio) - Tionghoa yang tinggal di Tidore pada masa tuanya menetap dan wafat di Ternate.

Terlahir dari darah keluarga adat 
Dari garis ayahnya, Natsir masih merupakan cucu dari tokoh adat mendiang Alm.Hamjah Ibn Thaib Ardan, Panglima Perang Kesultanan Tidore dengan jabatan Kapita Kie (Panglima Tinggi Angkatan Darat). Merupakan tokoh militer, hukum dan imam yang dihormati di kalangan masyarakat dan kesultanan atas jasa dan pengabdiannya. Kakeknya andil sebagai tim perumus konstitusi Kesultanan Tidore (Peraturan Kie Se Kolano) pada tahun 1868  dan menjabat sebagai panglima perang di tiga (3) generasi kekuasaan berbeda. Mengawal Sultan Tidore ke-35 Achmad Fatahuddin Alting (Masa kuasa 1892-1894 Masehi), Sultan Tidore ke-36 Achmad Kawiyuddin Alting (Masa kuasa 1894-1906 Masehi), dan Sultan Tidore ke-37 Zainal Abidin Syah yang juga adalah Gubernur pertama Irian Barat pertama dalam sejarah NKRI (Masa kuasa 1947-1967 Masehi). Kakeknya turut ditugaskan menerima rombongan kepresidenan Republik Indonesia (Presiden Ir.Soekarno beserta ibu Fatmawati) kala tiba di Tidore menjadi tamu kehormatan Kesultanan di pelantikan adat Sultan Tidore ke-37 Zainal Abidin Syah di Limau Timore (Soa Sio) pada tanggal 27 Februari tahun 1947.

Memilih jalur Birokrasi Pemerintahan 
Meskipun Natsir memiliki latar belakang bangsawan adat yang kuat, serta peluangnya dalam kedudukan politik di birokrasi Kesultanan Tidore, Natsir lebih memilih menetap di Ternate dan berkarier sebagai PNS. Ia senantiasa menyerahkan urusan 'adat' dan 'fungsionalisme marga' sepenuhnya pada keluarga besarnya di Soa Sio Tidore.

Karier Birokrasi Pemerintahan

Kepala Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Maluku Utara (2000) 
15 tahun sejak Natsir menjadi PNS di Jayapura, dan menjabat jabatan terakhir sebagai Kepala sub dinas (Kasubdin) Tata Usaha Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Irian Jaya, ia memilih kembali ke kampung halaman dengan mengajukan permohonan pemindahan tugas pasca Reformasi 1999 dan konflik SARA Maluku-Maluku Utara 1999-2000 pula sejak terbit UU No.46 Tahun 1999 tentang pembentukkan Provinsi Maluku Utara. Setiba di Kota Ternate, Natsir kemudian ditunjuk dan diangkat oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Provinsi Maluku Utara Surasmin menjadi Kepala Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Maluku Utara yang resmi dilantik pada tanggal 22 Maret 2000.

Pelaksana Tugas (PLT) Bupati di Kabupaten Halmahera Timur (2003) 
Otonomi daerah di Maluku Utara kembali terjadi. Pada tahun 2003 terbentuklah Kabupaten Halmahera Timur, Gubernur Maluku Utara I (Pertama) Drs.H.Thaib Armayn mempercayakan Natsir menjadi pelaksana tugas (Plt.) Bupati Halmahera Timur.

Asisten III Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara (2007) 
Sepeninggalnya dari Halmahera Timur, Natsir kembali diberi kepercayaan Gubernur Thaib Armayn di pemerintahan periode II nya menjadi Asisten III Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2009.

Kepala Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara (2009) 
Pada tahun 2009, Natsir dipercayakan pusat memimpin kursi kepala Badan Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku Utara . Pasca berakhirnya jabatan Natsir sebagai Kepala Bawasda pada tahun 2012, Natsir akhirnya pensiun secara administratif.

Wakil Gubernur Maluku Utara 2014-2019 
Natsir diminta oleh mantan atasannya (eks.Wagub Malut di periode II Thaib Armyn) yakni Abdul Gani Kasuba untuk maju menemaninya dalam perhelatan Pemilihan Kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014. Natsir yang awalnya menolak kembali ke jalur birokrasi akhirnya legowo menerima pinangan Gani atas pertimbangan aspirasi masyarakat dan keluarga. Keduanya (AGK Manthab; Abdul Gani dan M.Natsir Thaib) akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang Pemilukada 2014 usai bersusah-payah melewati rentetatan kasus pelanggaran Pemilukada dari tim lawan yang digugatnya di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. Keduanya resmi diangkat dan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2014-2019 pasca dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di ibu kota Sofifi pada tanggal 5 Mei 2014.

Karier Politik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) - 2014 
Natsir akhirnya mendaftarkan diri sebagai anggota kader PKS usai terdesak dalam kriteria aturan main Cawagub dalam Pemilukada Gub/Cawagub Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 sebab untuk maju dalam bursa pencalonan, ia harus terdaftar sebagai anggota Partai Politik

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) - 2016 
Selang setahun kemudian, Natsir memilih keluar dari PKS dan bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat dibawah barisan Jend.Purn.Wiranto pada awal tahun 2016. Tepat pada tanggal 23 April 2016, Natsir terpilih secara aklamasi di Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD HANURA Maluku Utara sebagai Ketua DPD menggantikan posisi mendiang Alm.Umar Alting.

Riwayat Jabatan 
 1981 s.d 1984: Pegawai BUMN Kehutanan PT. Inhutani II Manokwari
 1984 s.d 2000: Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya
 2000 s.d 2003: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
 2003 s.d 2005: Penjabat Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara
 2006 s.d 2007: Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara
 2007 s.d 2009: Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
 2009 s.d 2012: Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara
 2014 s.d 2019: Wakil Gubernur Maluku Utara
 2016 s.d 2018: Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Maluku Utara
 2018: Pelaksana tugas Gubernur Maluku Utara

Referensi

Pranala luar 
  Profil  di Situs Pusat Informasi Maluku Utara

Tokoh Maluku Utara
Tokoh dari Ternate
Politikus Partai Hati Nurani Rakyat
Alumni Universitas Cenderawasih