Kode Taihō

adalah reorganisasi pemerintahan yang diberlakukan pada tahun 703 di Jepang, akhir periode Asuka.<ref>In the name "Taihō Code," the noun "Taihō" refers to the nengō (Japanese era name) after "Shuchō" and before "Keiun." In other words, the Taihō Code was promulgated during Taihō, which was a time period spanning the years from 701 through 704.</ref> Kode ini merupakan salah satu  yang bersejarah, yang disusun atas petunjuk dari Pangeran Osakabe, Fujiwara no Fuhito, dan Awata no Mahito. Pekerjaan itu dimulai atas permintaan Kaisar Mommu dan, sebagaimana banyak perkembangan lain di negara ini pada saat itu, sebagian besarnya merupakan adaptasi dari sistem pemerintahan Dinasti Tang, Tiongkok.

Pembentukan Kode Taihō merupakan peristiwa pertama yang melibatkan Konfusianisme sebagai sebuah unsur penting dalam kode etik dan pemerintahan Jepang. Kode ini direvisi pada masa Periode Nara untuk mengakomodir tradisi Jepang tertentu dan kebutuhan praktis administrasi pemerintahan. Edisi revisi dinamakan . Pekerjaan utama pada Kode Yōrō selesai pada tahun 718. Namun, untuk beberapa elemen dari Kode, logika dan moral Tiongkok diambil dengan beberapa perbedaan penting.

Kode Taihō Kode hanya berisi dua perbedaan utama dari model Tang. Pertama, jabatan pemerintahan dan status golongan yang berdasarkan kelahiran, sebagaimana yang selalu menjadi tradisi Jepang, bukan berdasarakan bakat, yang merupakan kebiasaan Tiongkok. Kedua, Jepang menolak konsep Tiongkok untuk "Mandat dari Langit," menegaskan bahwa kekuasaan Kaisar berasal dari keturunan kekaisarannya, tidak dari kebenaran atau keadilannya sebagai penguasa.

Kode ini dikatakan berdasarkan , yang ditetapkan pada tahun 651 oleh kaisar Tiongkok, (Kaisar Yonghui).

 Organisasi pemerintahan 
Kode Taihō membentuk dua lembaga pemerintahan yakni  dan . Jingi-kan adalah lembaga yang lebih tinggi, memiliki hak yang lebih tinggi daripada daijō-kan dan menangani semua urusan kerohanian, keagamaan, atau yang berhubungan dengan ritual. Daijō-kan menangani semua urusan sekuler dan administratif pemerintahan.Jingi-kan atau Departemen Peribadatan bertanggung jawab untuk festival tahunan dan upacara istana resmi seperti penobatan, serta pemeliharaan kuil Shinto, kedisiplinan penjaga kuil, serta pencatatan dan pengamatan nubuat dan ramalan. Penting untuk dicatat bahwa departemen ini, meskipun mengatur semua kuil Shintō di negara, tidak memiliki hubungan dengan agama Buddha.Daijō-kan atau Departemen Negara, mengurus semua urusan sekuler dan dikepalai oleh Dewan Agung Negara, yang dipimpin oleh Daijō Daijin (太政大臣, Kanselir).

 Catatan 

 Referensi 
 Asakawa, Kan'ichi. (1903). The Early Institutional Life of Japan. Tokyo: Shueisha. OCLC 4427686; see online, multi-formatted, full-text book at openlibrary.org
 Ferris, William Wayne. (1998). Sacred Texts and Buried Treasures: Issues in the Historical Archaeology of Ancient Japan. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 0-8248-2030-4 & ISBN 978-0-8248-2030-5
 Nussbaum, Louis-Frédéric and Käthe Roth. (2005). Japan encyclopedia. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-01753-5; OCLC 58053128
 Ponsonby-Fane, Richard Arthur Brabazon. (1959). The Imperial House of Japan. Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 194887
 Sansom, George Bailey. (1958). A History of Japan to 1334.'' Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-0523-2

Zaman Asuka
Kontribusi Bulan Asia Wikipedia