Pemerintah Kota Ambon

Pemerintah Kota Ambon memerintah Kota Ambon dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958. Pemerintahan kota dikepalai oleh seorang wali kota yang didampingi oleh wakil wali kota. Ambon berstatus sebagai kota yang menjadi bagian dari Provinsi Maluku. Wilayah Kota Ambon dibagi lagi menjadi 5 kecamatan. 5 kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi 50 kelurahan dan desa.

Lembaga

Lembaga eksekutif 

Lembaga eksekutif Kota Ambon mencakupi wali kota dan wakil wali kota Ambon. Wali kota dan wakilnya dipilih lima tahun sekali melalui sebuah pilkada. Pilkada terakhir dilaksanakan pada tahun 2017 dengan kemenangan pasangan Paparissa Baru (Richard Louhenapessy dan Syarif Hadler) yang kini menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon. Wali kota merupakan perwakilan dari Partai Golkar. Tempat penyelenggaraan pemerintahan lembaga eksekutif Kota Ambon berada di Balai Kota Ambon yang terletak di Jalan Sultan Hairun No. 1, Ambon.

Lembaga legislatif

Referensi