Mahyeldi

H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. gelar Datuak Marajo () adalah mubalig dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat. Sebelumnya, ia merupakan Wali Kota Padang dua periode hasil pemilihan umum 2013 dan 2018. Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan. Lewat pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional yang semrawut pasca-gempa bumi 2009 tanpa menimbulkan gejolak.

Sebagai anak dari ayah seorang buruh angkat, Mahyeldi kecil bersekolah sambil bekerja untuk membantu orang tua. Sewaktu berkuliah di Universitas Andalas, ia berkecimpung dalam pergerakan Islam dan turun ke masyarakat sebagai mubalig. Oleh PKS, ia dicalonkan sebagai anggota DPRD Sumatera Barat pada pemilihan umum legislatif 2004 dan terpilih dengan perolehan suara terbanyak. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat periode 2004–2009, lalu menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Wali Kota Fauzi Bahar periode 2009–2014.

Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2014 setelah memenangkan pemilihan umum pada 2013. Pada pemilihan berikutnya, ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Padang untuk 2019–2024. Ia menjalani masa jabatan periode kedua sejak 13 Mei 2019 hingga 25 Februari 2021.

Riwayat Hidup

Pendidikan 
Mahyeldi menjalani masa kecil di Nagari Gadut, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Ia lahir dari pasangan Mardanis bin Musa St. Tanameh (ayah) dan Nurmi (ibu) sebagai anak pertama dari tujuh bersaudara. Ayahnya adalah seorang tukang becak dan buruh angkat di Pasar Atas, Bukittinggi. Sejak masih kelas tiga SD, ia sudah bekerja membantu ayahnya untuk mendapatkan uang. Seusai membantu ayahnya, ia bergegas ke sekolah. Meskipun harus bekerja, ia tetap meraih juara di kelas.

Saat Mahyeldi kelas lima SD, ia dan keluarga pindah ke Kota Dumai. Ia tetap bekerja untuk menopang ekonomi keluarga hingga masuk SMP. Usai salat subuh, ia berjualan ikan yang didapatnya dari nelayan asal Pariaman yang akrab disapa Ajo. Sebagai imbalan, ia mendapat potongan harga ikan. Setelah berjualan ikan, ia menjadi loper koran. Ia direkrut oleh pemuda asal Aceh, pemilik kios buku dan koran terkemuka di Dumai.  Dengan berjualan koran, ia banyak tahu informasi yang sedang terjadi. Gurunya yang enggan membeli koran sering menanyakan kepadanya mengenai berita aktual.

Di kios buku dan koran tempat ia bekerja, Mahyeldi dapat membaca banyak buku, sembari menunggu jam sekolahnya yang masuk pada siang hari. Alhasil, pengetahuannya di atas rata-rata murid di sekolahnya. Buku-buku Islam menjadi buku yang digemari Mahyeldi. Saat gurunya memberi esai tentang tokoh idola, ia langsung menulis kisah Nabi Muhammad SAW.

Aktivisme 
Mahyeldi rutin menghadiri kegiatan keislaman di lingkungan tempat tinggalnya sejak SMP di Dumai. Ia mengetuai kegiatan penyelenggaraan hari besar Islam baik di sekolah maupun tempat tinggalnya. Ia juga membentuk kelompok diskusi-diskusi agama yang ia adakan di masjid tempat tinggalnya.

Tamat SMP, Mahyeldi masuk ke SMA Negeri 1 Bukittinggi. Di sekolah, ia dikenal gampang berbaur sehingga ia terpilih menjadi ketua kelas. Ia juga mencatat prestasi di bidang kepenulisan sehingga gurunya memintanya untuk membuat majalah sekolah. Selain itu, ia aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Saat itu, ia telah mengenal aktivis dakwah Islam seperti Hidayat Nur Wahid dan Irwan Prayitno.

Selama SMA, ia masih bekerja dengan berjualan koran pada pagi hari dan menjual kue pada sore hari. Selain itu, ia juga pernah beternak kerbau. Dari hasil jerih payahnya bekerja, ia dapat menabung untuk biaya kuliah. Setamat SMA, ia diterima di Program Studi Pembangunan Pedesaan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Di sini, jiwa kepemimpinannya kian dikenal. Selama kuliah di Universitas Andalas, ia ikut menggerakan kegiatan dakwah. Aktivitasnya di bidang dakwah mengantarnya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang dimotori oleh aktivis dakwah di kampus-kampus.

Karir Politik 
Pada pemilihan umum legislatif 2004, Mahyeldi diusung oleh PKS sebagai calon anggota legislatif untuk DPRD Sumatera Barat. Hasil perolehan suara menempatkan PKS sebagai pemenang di Padang. Dari seluruh anggota DPRD Sumatera Barat terpilih, Mahyeldi merupakan peraih suara terbanyak. Ia duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat periode 2004–2009, tetapi mengundurkan diri setelah dilantik sebagai Wakil Wali Kota Padang pada 2009.

Dalam pemilihan umum Wali Kota Padang pertama 2008, Mahyeldi terpilih sebagai wakil wali kota mendampingi Fauzi Bahar. Pasangan ini dilantik pada 18 Februari 2009 untuk periode 2009–2014. Selama berkursi sebagai wakil wali kota, Mahyeldi menggerakkan perkoperasian berbasis syariah di Padang. Ia memprakarsai berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang memberi akses permodalan dan lapangan kerja bagi warga. Lembaga koperasi ini mengantar Padang meraih penghargaan Bakti Koperasi dan UMKM dari Menteri Koperasi dan UMKM pada peringatan Hari Koperasi ke-66 yang dipusatkan di Nusa Tenggara Barat, 12 Juli 2013.

Sewaktu menjabat wakil wali kota mendampingi Fauzi Bahar, Mahyeldi dianggap sebagai pasangan yang akur selama lima tahun masa tugasnya. Fauzi Bahar mengatakan, mereka tak pernah berdebat atau bertengkar mengenai tugas masing-masing. "Saya rasa di Indonesia saat ini yang paling harmonis hubungan kedua pemimpin seperti, saya sebagai Wali Kota Padang dan Mahyeldi Wakil Wali Kota Padang, tak pernah selisih paham dan bertengkar tentang tanggung jawab sebagai pemegang amanah rakyat Kota Padang."

Mahyeldi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Padang dalam pemilihan umum Wali Kota Padang yang digelar pada 30 Oktober 2013. Diikuti 10 pasang calon, Mahyeldi bersama pasangannya Emzalmi menang atas 29,45% suara. Setelah menjalani putaran kedua pada 5 Maret 2014, Mahyeldi kembali unggul dengan perolehan 50,29% suara. Pelantikannya tertunda karena pasangan calon yang kalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pada 13 Mei 2014, Mahyeldi resmi dilantik setelah terundur-undur karena adanya pemilihan umum legislatif Indonesia 2014.

Wali Kota Padang 

Terhitung sejak 13 Mei 2014, Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang. Didampingi Emzalmi sebagai wakil pada periode pertama dan Hendri Septa pada periode kedua, Mahyeldi menawarkan apa yang disebut sebagai program unggulan. Program tersebut di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur, pembenahan objek wisata, dan pengelolaan kebersihan. Dalam pelaksanaan oleh jajaran pemerintah, program yang digulirkan Mahyeldi telah membawa Padang ke arah kemajuan, setelah bertahun-tahun semrawut pasca-gempa bumi 2009. Capaian kemajuan Padang ditandai dengan raihan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, media, dan instansi publik lainnya.

Di bidang infrastruktur, Padang gencar melakukan pembangunan jalan lingkungan dan pembenahan trotoar. Pada periode pertama Mahyeldi, total 384,22 km jalan lingkungan dibangun, terdiri dari jalan aspal dan beton. Pembangunan jalan lingkungan dipriotitaskan di kawasan pinggir kota dan diikuti dengan pembangunan drainase. Untuk trotoar, pembenahan dilakukan di sejumlah titik dengan total 57,864 m. Di titik utama pusat kota seperti Permindo dan Chatib Sulaiman, trotoar dibangun dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas  Adapun upaya pencegahan terjadinya banjir dan genangan air dilakukan lewat pengerukan sedimen drainase serta rehabilitasi cek dam dan normalisasi saluran sungai.

Di bidang pariwisata, Padang fokus melakukan pengembangan dan pembenahan objek wisata. Kunjungan wisatawan mengalami peningkatan setiap tahun yang berpengaruh pada pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Pada 2015, PAD Padang dari sektor pariwisata hanya Rp17,8 miliar. Jumlah itu meningkat menjadi Rp104,9 miliar pada 2019. Sementara itu, realisasi investasi di Padang meningkat dari 357,6 miliar pada 2016 menjadi Rp2,2 triliun pada 2019. Capaian di bidang pariwisata dan investasi mengantar Padang meraih penghargaan Indonesia Atrractiveness Award (IAA) yang digelar Tempo pada 2015, 2016, 2017, dan 2018.

Fokus Pemerintah Kota Padang berikutnya adalah di bidang kebersihan. Usai dilanda gempa bumi pada 2009, Padang menghadapi permasalahan kebersihan yang tidak teratasi, ditandai dengan lepasnya penghargaan Adipura. Pada 25 Oktober 2014, pemerintah meluncurkan program Padang Bersih. Sebagai implementasi program tersebut, Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) dibentuk di tingkat keluragan untuk memastikan disiplin warga membuang sampah. Pada 2017, Padang kembali berhasil meraih penghargaan Adipura setelah lepas selama delapan tahun sejak 2009.

Selain program di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan, program-program yang digulirkan Mahyeldi lainnya meliputi pembenahan pasar, pendidikan gratis 12 tahun, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Pembenahan pasar dimulai dari Pasar Raya Padang lalu pasar-pasar satelit. Pendidikan gratis 12 tahun diselenggarakan untuk siswa SD, SLTP, dan SLTA negeri yang dimulai pada semester kedua tahun 2014. Pada 2015, Padang meraih penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan (APP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah dinilai berhasil melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dengan baik.  Adapun program bantuan RTLH menargetkan 1.000 rumah masyarakat miskin setiap tahun dengan mengunakan prinsip gotong royong, yakni menyinergikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang, CSR perusahaan swasta, dan partisipasi masyarakat.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan kinerja setiap tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk tingkat kota pada 2013 menempatkan Padang di peringkat ke-54. Pada 2018, peringkat Padang naik di posisi ke-41. Di Sumatera Barat, peringkat Padang berada di bawah Payakumbuh dan Bukittinggi.

Gubernur Sumatera Barat 

Mahyeldi sudah diisukan menjadi calon Gubernur Sumatera Barat sejak ia menjadi wali kota periode pertama pada akhir 2018. Meskipun awalnya ia menampik isu tersebut, ia akhirnya dicalonkan oleh partainya, PKS, sebagai Gubernur Sumatera Barat setahun pada 2020. Mahyeldi memilih Audy Joinaldy sebagai calon wakil gubernurnya dan mereka mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan dukungan PKS dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 9 Agustus 2020.

Mahyeldi dan Audy memenangi pemilihan gubernur Sumatera Barat yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan 726.853 suara atau 32,43% dari seluruh suara. Namun, lawan Mahyeldi dalam pemilu melakukan gugatan pada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil pemilihan gubernur, sehingga Mahyeldi tidak dapat dilantik pada tanggal yang sama setelah masa jabatan pendahulunya, Irwan Prayitno, berakhir. Gugatan tersebut ditolak oleh MK pada tanggal 16 Februari 2021.

Mahyeldi dilantik sebagai Gubernur Sumatera Barat bersama gubernur dari dua provinsi lainnya oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Februari 2021. Setelah dilantik, Mahyeldi menyatakan bahwa ia akan menjalankan program 100 hari pertama yang telah dicanangkan. Mahyeldi juga menyatakan bahwa prioritas utamanya sebagai gubernur adalah penanganan Covid-19 dan penguatan ekonomi masyarakat.

Ketika menjadi gubernur, ia sempat menyangkal terkait tingkat ketidakpatuhan masyarakat terkait pemakaian masker terkait protokol kesehatan ketika pandemi COVID-19 dengan berkilah masih banyak masyarakat di Jakarta yang tidak memakai masker serta ketiadaan dana untuk fasilitas tes swab di laboratorium Universitas Andalas. Terkait hal ini, ia berkilah bahwa fokus pemerintahannya tidak hanya terkait Covid-19, tetapi juga bidang lain terutama penanganan stunting serta infrastruktur.

Penghargaan 

Dalam ajang Sindo Weekly, Mahyeldi meraih penghargaan Government Award pada 12 April 2016 setelah dianggap berhasil menata kota dalam waktu terbilang cepat. Konsentrasi penataan yang dilakukan selama kepemimpinan Mahyeldi meliputi Pantai Padang, pembebasan lahan jalur By Pass, dan Pasar Raya Padang. Penertiban berlangsung tanpa kericuhan, bahkan warga ikut membongkar sendiri bangunan mereka. Adhyaksa Dault menyebut Mahyeldi bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai contoh kepala daerah yang berhasil merelokasi dan menata warga "tanpa kekerasan dan tak menyulut api perlawanan dari masyarakat".

Dari pemerintah pusat, Mahyeldi mendapat tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan dalam peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli 2015. Ia dinilai berhasil dalam mengurangi angka pengangguran lewat program-program di bidang koperasi yang akan dan sedang diterapkan. Dalam ajang Apresiasi Pendidikan Islam (API) 2015 pada 11 Desember 2015, Mahyeldi menerima penghargaan dari Kementerian Agama atas kepedulian terhadap pengembangan pendidikan Islam di daerahnya melalui kebijakan dan program kerja, ditandai dengan dukungan dana dan aktivitas keagamaan berjalan semarak. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mahyeldi meraih penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMB) atas kepedulian keberlangsungan sektor kelautan dan perikanan.

Pada 19 Mei 2016, MarkPlus, Inc. dalam acara Indonesia Marketeers Festival menobatkan Mahyeldi selaku Wali Kota Padang sebagai penerima penghargaan "Marketeers of The Year Padang 2016". Pada 20 Mei 2016, Padang di bawah kepemimpinan Mahyeldi mendulang prediket kategori kota di Sumatra yang terbanyak diberitakan di media nasional dalam ajang The 1st Sumatra PR Indonesia Summit & Awards yang diselenggarakan oleh majalah PR Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas hasil penelusuran PR Indonesia bersama Isentia Indonesia sepanjang 2015 terhadap 12 media cetak nasional.

Pada 20 Desember 2018, Mahyeldi menerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita. Pada November 2020, Mahyeldi selaku Wali Kota Padang mendapat penghargaan Best Government Officer dalam People of The Year 2020 yang diselenggarakan Metro TV.

Di bidang keuangan, Padang selama lima tahun berturut-turut menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD). Sebelum kepemimpinan Mahyeldi, Padang hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Kontroversi 
Pada 15 April 2023, Mahyeldi melontarkan tudingan yang menuduh media menyebarkan berita bohong atau hoaks. Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat diwawancarai sejumlah wartawan terkait penggunaan mobil dinas oleh para ASN untuk lebaran. Ketika itu, para awak media mengonfirmasi kabar bahwasanya Pemprov Sumbar mengizinkan Aparatur Sipil Negara menggunakan mobil dinas saat lebaran dan kabar itu telah dimuat disejumlah media sejak 12 April 2023. Selain itu, kabar tersebut juga telah disampaikan melalui rilis resmi dari Biro Adpim Pemprov Sumbar. Tuduhan Mahyeldi membuat masyarakat pers di Sumbar berang. Mereka beramai-ramai mengecam pernyataan Mahyeldi, termasuk sejumlah organisasi pers, seperti Aliansi Jurnalis Independen Padang dan AMSI Sumbar.

Kehidupan pribadi 
Mahyeldi dikaruniai sembilan anak dari pernikahannya dengan Harneli Bahar. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang sederhana, santun, dan rendah hati. Saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, ia menolak menggunakan mobil dinas mewah sebagai pimpinan DPRD. Berdasarkan hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Oktober 2013 jelang pemilihan Wali Kota Padang, KPU Padang merilis laporan harta kekayaan Mahyeldi senilai 281,509 juta.

Galeri

Rujukan

Bibliografi

Pranala luar 
 Lagu Bhineka Tunggal Ika oleh Mahyeldi Ansharullah
 

Tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
Mubalig Indonesia
Alumni Universitas Andalas
Politikus Minangkabau
Ulama Minangkabau
Tokoh Sumatera Barat
Tokoh dari Padang
Tokoh dari Agam
Politikus Indonesia
Politikus Partai Keadilan Sejahtera
Gubernur Sumatera Barat
Wali Kota Padang