Achmad Dimyati Natakusumah

Raden Achmad Dimyati Natakusumah () merupakan seorang politikus Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI dari 4 Juli 2014 hingga 1 Oktober 2014 menggantikan Lukman Hakim Saifuddin yang dipilih menjadi Menteri Agama. Ia juga pernah menjadi Bupati Pandeglang periode 2000-2005 dan 2005-2009.

Biografi 
Achmad Dimyati Natakusumah, SH, MH, M.Si menjabat sebagai Wakil Ketua MPR-RI dan anggota Komisi III DPR-RI setelah memenangi pilkada di Dapil Banten I pada pemilu lefislatif tahun 2009. Sangat disayangkan jejak rekamnya di DPR sempat dicemari kabar tak sedap.

Pada hari Senin, 9 November 2009 Anggota Fraksi PPP ini memanfaatkan rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung untuk membeberkan dan mengadukan kasus yang membelitnya saat masih menjabat sebagai Bupati Pandeglang. Saat itu Achmad Dimyati diduga memberikan uang suap sebesar Rp 1,5 miliar kepada anggota DPRD Pandeglang yang bertujuan untuk memuluskan pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp 200 miliar pada tahun 2006 ke Bank Jabar.

Tindakan mengungkit kasus lama ini sontak mengundang protes dari banyak peserta rapat. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Marwan Effendy, menyatakan bahwa kasus itu sudah P21 atau lengkap untuk penuntutan. Kejaksaan Tinggi Banten sudah pernah memeriksa Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah sebagai tersangka pada April 2009 lalu.

Pihak kejaksaan menyebutkan bahwa pemeriksaan bupati saat itu tidak diikuti dengan adanya penahanan karena harus ada izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun sudah dinyatakan sebagai tersangka setelah terbitnya surat izin pemeriksaan oleh Presiden Yudhoyono bernomor R-11/Pres 03/2009. Achmad Dimyati malah kemudian terpilih sebagai anggota DPR sementara kasus tersebut masih mengambang tanpa kejelasan, sampai kemudian Jampidsus menyatakan kasus itu sudah P21.

Di lain pihak, sepak terjangnya di DPR-RI cukup baik. Pada tanggal 1 September 2010, sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, ia memberi pernyataan bahwa DPR optimis bisa menyelesaikan 70 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010, atau minimal 90 persennya akan terpenuhi.

Sehubungan dengan kasus yang menimpanya pada tahun 2009, pada 19 Oktober 2011 akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang membebaskan Achmad Dimyati dari semua tuduhan dan dinyatakan tidak bersalah.

Dimyati juga sempat menjadi salah satu calon hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia tahun 2014, yang juga merupakan satu-satunya calon yang mewakili partai politik. Hal ini sempat menjadi bahan pembicaraan yang menarik dalam geliat perpolitikan nasional setelah banyaknya pandangan positif dan negatif dari kalangan politisi di DPR. Selain itu, Dimyati juga didesak mundur dari proses pemilihan hakim MK oleh para kerabatnya di dalam partai PPP, dengan alasan bagusnya prospek elektabilitasnya di Pemilu Legislatif 2014. Pada akhirnya, Dimyati pun memilih untuk mengundurkan diri dari proses pemilihan dengan alasan untuk fokus kepada pemilihan umum legislatif 2014 dan melanjutkan karier nya di dunia politik.

Dalam hasil Pemilu Legislatif 2014, Dimyati Natakusumah kembali ditetapkan KPU menjadi Calon Legislatif DPR-RI terpilih 2014-2019, yang sekarang mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta III. Serta pada tanggal 4 Juli 2014, Dimyati resmi dilantik dan menjabat sebagai Wakil Ketua MPR-RI, menggantikan Lukman Hakim Saifuddin, hingga masa akhir periode legislatif DPR dan MPR RI 2009-2014.

Dalam Pemilihan Gubernur Banten 2017, Dimyati akhirnya memutuskan maju sebagai Calon Gubernur Banten. Meskipun dirinya anggota DPR RI Fraksi PPP, kini Ia maju melalui jalur perseorangan. Ia mengatakan, meski dirinya bernaung di bawah partai berlambang kakbah, namun tetap memilih jalur perseorangan lantaran tidak ingin terbelenggu kepentingan partai. Dimyati Natakusumah maju bersama Yemelia yang merupakan birokrat di Provinsi Banten.

Riwayat Pendidikan 

 SDN III Labuan 1979 Pandeglang
 SMPN 1 1982 Pandeglang
 SMAN 1 1985 Pandeglang
 D3 Akademi WAIC Perth, Australia Barat, Australia, tahun 1988
 S1 Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, tahun 2004
 S2 Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2006
 S2 Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, tahun 2007
 S3 Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, tahun 2012

Riwayat Pekerjaan 

 Direktur Utama PT Rizka Carlita Utama 1990-2000
 Komisaris Utama PT Citra Irdani 1990-2000
 Komisaris PT BPR ABS 1990-2000
 Komisaris Lembaga Pendidikan GC 1990-2000
 Bupati Kabupaten Pandeglang 2000-2005
 Bupati Kabupaten Pandeglang 2005-2009
 Anggota DPR/MPR RI 2009-2018, 2019-sekarang
 Pimpinan Badan Legislasi DPR RI 2009-2014
 Wakil Ketua MPR-RI sejak 4 Juli 2014-Oktober 2014
 Anggota DPR RI F-PKS 2019-sekarang

Riwayat Organisasi 

 Ketua HIPMI Kabupaten Pandeglang 1990-1995
 Ketua KADIN Kabupaten Pandeglang 1990-1995
 Bendahara GAPENSI Kabupaten Pandeglang Bendahara 1990-1995
 Ketua Bidang Dana KADIN Jawa Barat 1995-2000
 Ketua HIPMI Jawa Barat 1995-2000
 Ketua PERSIPAN 2000-2010
 Ketua KONI Kabupaten Pandeglang 2000-2010
 Ketua Majelis Pakar PPP Banten 2001-2006
 Ketua DPW PPP Banten 2006-2011
 Ketua DPP PPP 2011–2019

Referensi

Pranala luar 

 Profil di Merdeka.com
 Situs resmi

Politikus Partai Keadilan Sejahtera
Anggota DPR 2009-2014 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Anggota DPR RI 2014–2019
Anggota DPR RI 2019–2024
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Bupati Pandeglang