BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.

BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Kewenangan ini merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga negara lainnya. Maka dari itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), tetapi sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Sejarah singkat BPJS Kesehatan 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Pelayanan kesehatan dilanjutkan setelah zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarga. Menteri Kesehatan Prof. G. A. Siwabessy periode 1966-1978, mengajukan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan Program Asuransi Kesehatan, karena program ini mulai diberlakukan di sejumlah negara maju. Programnya berkembang dengan pesat. Pada saat penerapan Program Asuransi Kesehatan, penerima manfaat dari program ini masih terbatas bagi PNS beserta anggota keluarga. Namun Prof. G. A. Siwabessy sudah yakin, kelak suatu saat, Program Asuransi Kesehatan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia ini demi terjaminnya pelayanan kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan mencakup 4 (empat) periode .

 1968 - Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Badan ini mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara (PNS) dan penerima pensiun beserta keluarganya.
 1989 - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1989. BPDPK berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Tugas PHB adalah melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.
 1992 - PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui Program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). Program ini kemudian dikenal menjadi Program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. Pemerintah Pusat menanggung biaya iuran. PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan pengelolaan diserahkan kepada PT Askes (Persero). Pada periode tersebut, tercatat sebanyak 6,4 juta jiwa yang berasal dari 200 kabupaten/kota telah menjadi Peserta PJKMU.
 2014 - Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan.
 2020 - Dalam masa pandemi, iuran BPJS tetap mengalami kenaikan melalui Perpres 64/2020, meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang tegas menolak aturan kenaikan dana iuran.

Kepesertaan wajib 
Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, tetapi juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi.

Dasar hukum 
 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52

Obat Esensial Nasional Indonesia
Obat Esensial Nasional Indonesia, bersangkutan dengan regulasi perbekalan kesehatan di Indonesia, adalah obat yang tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan diperbarui setiap dua tahun. Obat yang terdaftar dalam bentuk sediaan tertentu harus disediakan pada setiap unit kesehatan tertentu sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Indonesia) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Daftar obat yang dibuat dikategorikan sesuai dengan fasilitas kesehatan yang hendak menyediakan, kelas terapi, dan formulasi, yakni bentuk sediaan (obat) dan kekuatan (dosis). Suatu obat/bahan dapat tak tersedia pada fasilitas kesehatan tertentu, tak tersedia pada kelas terapi tertentu, dan/atau tak tersedia pada formulasi tertentu. Nama obat ditulis dengan nama generiknya dan tidak menyebutkan nama dagangnya (jika ada).

Daftar obat/bahan berikut ini.

 Abakavir
 Adrenalin (epinefrin)
 Albendazol
 Alopurinol
 Amfoterisin B
 Aminofilin
 Amiodaron
 Amitriptilin
 Amlodipin
 Amoksisilin
 Ampisilin
 Anastrozol
 Antasida
 Air untuk injeksi
 Artesunat
 Articulating paper
 Asam asetilsalisilat (asetosal)
 Asam askorbat (vitamin C)
 Asam benzoat
 Asam folat
 Asam retinoat
 Asam salisilat
 Asam valproat
 Asetazolamid
 Asiklovir
 Asparaginase
 Aspirin
 Atenolol
 Atrakurium
 Atropin
 Azatioprin
 Bahan tumpatan sementara
 Barium sulfat
 Bedakuilin fumarat
 Bedak salisil
 Benserazid
 Benzatin benzil penisilin
 Betametason
 Bisakodil
 Bismut subgalat
 Bisoprolol
 Bleomisin
 Budesonid
 Bupivakain
 Bupivakain heavy
 Busulfan
 Dakarbazin
 Daktinomisin
 Dapson
 Daunorubisin
 Deferoksamin
 Deksametasona
 Desmopresin
 Dialisa peritoneal
 Diazepam
 Dietilkarbamazin
 Difenhidramin
 Digoksin
 Dihidroartemisinin
 Diltiazem
 Dimenhidrinat
 Dobutamin
 Doksisiklin
 Doksorubisin
 Dolutegravir
 Domperidon
 Dopamin
 Dosetaksel
 Efavirenz
 Emtrisitabin
 Ergokalsiferol (vitamin D2)
 Ergotamin
 Eritromisin
 Estrogen (terkonjugasi)
 Etambutol
 Etanol
 Etil klorida
 Etinilestradiol
 Etoposid
 Eugenol
 Faktor VIII
 Faktor IX kompleks
 Fenitoin
 Fenofibrat
 Fenobarbital
 Fentanil
 Ferro sulfat
 Fitomenadion
 Flufenazin dekanoat
 Flukonazola
 Fluoksetin
 Fluor
 Fluorourasil
 Formokresol
 Fraksi protein plasma
 Furosemida
 Gentamisin
 Glass ionomer Atraumatic Restorative Treatment
 Glibenklamid
 Gliklazid
 Glimepirid
 Glipizid
 Gliserin
 Gliseril trinitrat
 Griseofulvin
 Gutta percha
 Haloperidol
 Haloperidol dekanot
 Halotana
 Heksaklorofen
 Hemodialisa
 Heparin
 Hepatitis B imunoglobulin (human)
 Hidrogen peroksida
 Hidroklorotiazid
 Hidrokortison
 Hidroksiklorokuin
 Hidroksi urea
 Hiosin butilbromid
 Human tetanus immunoglobulin
 Ibuprofen
 Ifosfamid
 Indakaterol
 Insulin (human insulin: basal, prandial, dan campuran)
 Iodin povidon
 Ioheksol
 Iopamidol
 Ipratropium bromida
 Isofluran
 Isoniazid
 Isosorbid dinitrat
 Kafeina
 Kalium klorida
 Kalsium folinat
 Kalsium karbonat
 Kalsium laktat
 Kalsium glukonat
 Kalsium hidroksida
 Kandesartan
 Kaporit
 Kaptopril
 Karbamazepin
 Karbogliserin
 Karvedilol
 Ketamina
 Ketokonazol
 Ketoprofen
 Klofazimin
 Klomipramin
 Klonidin
 Klorambusil
 Kloramfenikol
 Klorfenamin (klorfeniramin)
 Klorfenol kamfer mentol
 Klorheksidin
 Klorpromazin
 Klozapin
 Kodeina
 Kolkisina
 Komposit resin
 Kortisol
 Kotrimoksazol
 Kuinina
 Laktulosa
 Lamivudin
 Larutan parenteral (:yang mengandung asam amino, elektrolit, karbohidrat, karbohidrat+elektrolit, dan lipid)
 Levodopa
 Levonorgestrel
 Levotiroksin
 Lidokain
 Liquor carbonis detergens
 Lisinopril
 Litium karbonat
 Lopinavir/ritonavir
 Loratadin
 Lorazepam
 Magnesium sulfat
 Manitol
 Mebendazol
 Medroksiprogesteron asetat
 Melfalan
 Merkaptopurin
 Mesna
 Metadon
 Metformin
 Metildopa
 Metilergometrin
 Metilfenidat
 Metilprednisolon
 Metoklopramid
 Metotreksat
 Metronidazol
 Midazolam
 Mikonazol
 Mometason furoat
 Morfin
 n-asetil sistein
 Nalokson
 Natrium bikarbonat
 Natrium diklofenak
 Natrium fluoresein
 Natrium fusidat
 Natrium hipoklorit
 Natrium tiosulfat
 Neostigmin
 Nevirapin
 Nifedipin
 Nikardipin
 Nistatin
 Nitrogliserin
 Nitrogen oksida
 Norepinefrin
 Noretisteron
 Oksigen
 Oksimetazolin
 Oksitetrasiklin
 Oksitosin
 Omeprazol
 Paklitaksel
 Paper points
 Paraformaldehid
 Parasetamol
 Pasta devitalisasi (non-arsen)
 Pasta pengisi saluran akar
 Penisilin V (fenoksimetil penisilin)
 Pengganti plasma golongan gelatin
 Perak nitrat
 Perak sulfadiazin
 Permetrin
 Petidin
 Pilokarpin
 Piperakuin
 Pirantel pamoat
 Pirazinamid
 Piridoksin (vitamin B6)
 Piridostigmin
 Podofilin
 Povidon iodin
 Prazikuantel
 Prednison
 Primakuin
 Prokain benzilpenisilin
 Propiltiourasil
 Propofol
 Propranolol
 Protamin sulfat
 Ramipril
 Ranitidin
 Retinol (vitamin A)
 Rifampisin
 Risperidon
 Rokuronium
 Salep 2-4
 Sefadroksil
 Sefazolin
 Sefiksim
 Seftriakson
 Seng
 Seng oksida
 Serum antibisa ular (khusus ular dari luar Papua dan khusus ular dari Papua]]
 Serum antidifteri
 Serum antirabies
 Serum antitetanus
 Setirizin
 Sianokobalalamin
 Siklofosfamid
 Siklosporina
 Simvastatin
 Siprofloksasin
 Sisplatin
 Sitarabin
 Spironolakton
 Streptokinase
 Streptomisin
 Sufentanil
 Sukralfat
 Sulfasalazin
 Surgical ginggival pack
 Tamoksifen
 Tenofovir
 Terbutalin
 Testosteron
 Tetrakain
 Tetrasiklina
 Tiamazol
 Tiamin (vitamin B1)
 Timolol
 Tiopental
 Triheksifenidil
 Tropikamid
 Tuberkulin protein
 Vaksin BCG
 Vaksin DPT-HB-Hib
 Vaksin hepatitis B rekombinan
 Vaksin jerap difteri tetanus (DT)
 Vaksin jerap tetanus difteri (Td)
 Vaksin measles rubella (MR)
 Vaksin polio (IPV dan oral)
 Vaksin rabies (untuk manusia)
 Valsartan
 Vankomisin
 Vasopresin
 Verapamil
 Vinblastin
 Vinkristin
 Warfarin
 Zidovudin

Per Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/6477/2021 tahun 2021 tentang Daftar Obat Esensial Nasional.

Lihat pula 
 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 BPJS Ketenagakerjaan
 Asuransi
 Asuransi kesehatan

Referensi

Pranala luar 
 

Perusahaan asuransi Indonesia
Jaminan sosial di Indonesia