Paket Bali

Paket Bali adalah perjanjian dagang yang dihasilkan oleh Konferensi Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9 di Bali, Indonesia, pada tanggal 3–6 Desember 2013, ditambah satu hari yang berakhir tanggal 7 Desember. Paket ini bertujuan melonggarkan batasan perdagangan global sekaligus kesepakatan pertama yang disetujui oleh semua anggota WTO. Paket ini adalah bagian dari Putaran Pembangunan Doha yang dimulai tahun 2001.

Menurut perkiraan Peterson Institute for International Economics, jika pasal bea cukai di perjanjian ini benar-benar diterapkan, aktivitas ekonomi global akan mencapai US$1 triliun, jumlah lapangan pekerjaan naik menjadi 21 juta, dan biaya perdagangan internasional turun 10–15%.

Negosiasi 
Sebelum tercapai kesepakatan, negosiasi nyaris gagal. Tuntutan India agar negaranya dibolehkan memperpanjang subsidi pertanian domestik sampai waktu yang tidak ditentukan ditentang oleh A.S., sedangkan Kuba, Bolivia, Nikaragua, dan Venezuela keberatan atas penghapusan pasal terkait embargo A.S. terhadap Kuba. Akhirnya, India dan A.S. menyetujui bahwa solusi permanen terhadap subsidi India akan diputuskan pada perundingan terpisah empat tahun lagi, sementara Kuba setuju negaranya tidak akan memveto perjanjian ini.

Negosiasi awalnya berlangsung pada 3–6 Desember 2013, tetapi diperpanjang sampai 7 Desember sampai tercapai kesepakatan. Paket Bali menjadi perjanjian global pertama yang dihasilkan WTO. Direktur Jenderal Roberto Azevedo mengatakan, "Untuk pertama kalinya dalma sejarah kita, WTO menghasilkan sesuatu. Kita kembali beroperasi … Bali baru awalnya saja." Ia juga khawatir dengan perjanjian bilateral seandainya pertemuan WTO gagal. Menteri Perdagangan Indonesia, Gita Wirjawan, mengatakan bahwa perjanjian ini "bersejarah". United States Chamber of Commerce mengeluarkan pernyataan yang berbunyi, "Dengan kesepakatan bersejarah mengenai bantuan dagang dan isu-isu lain, WTO telah menegaskan kembali kredibilitasnya sebagai forum perundingan dagang yang tak tergantikan."

Isi 
Paket Bali terdiri dari sepuluh keputusan terpisah Konferensi Menteri yang mencakup sektor-sektor berikut:
 Perjanjian Bantuan Dagang
 Keamanan pangan di negara berkembang
 Kapas
 Perlakuan untuk negara berkembang

Paket ini meliputi penurunan tarif impor dan subsidi pertanian, sehingga negara-negara berkembang mudah bersaing dengan negara-negara maju di pasar global. Negara maju akan menghapus batasan impor produk pertanian dari negara berkembang dan tidak lagi membebankan tarif terhadap jumlah produk pertanian yang melebihi batasan impor, tetapi masih dibolehkan melakukan impor hasil tani tanpa batas. Target penting lainnya adalah reformasi birokrasi dan formalitas bea cukai untuk membantu kemudahan perdagangan.

Meski negosiasi bertujuan menghasilkan perjanjian universal dan multilateral tanpa pengecualian, India berhasil mengajukan pengecualian terhadap program subsidi pertaniannya dengan mengancam akan menjegal perundingan ini. Akan tetapi, negara tersebut harus menyetujui batasan yang ditentukan.

Lihat pula 
 Putaran Pembangunan Doha
 Kemitraan Trans-Pasifik

Referensi

Pranala luar 
 Bali Ministerial Conference  on WTO.org
 Draft text  of the declaration

Organisasi Perdagangan Dunia
Konferensi diplomatik di Indonesia
Konferensi diplomatik abad ke-21
Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia
Rencana perjanjian perdagangan bebas