Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (disingkat DPR Aceh atau DPRA) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Aceh, Indonesia.
Berbeda dengan DPRD Provinsi lain di Indonesia pada umumnya, DPRA memiliki nama yang unik serta jumlah anggota 1¼ kali lebih banyak dari DPRD provinsi menurut undang-undang. DPRA beranggotakan 81 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRA terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRA yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 30 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Djumali, di Gedung Utama DPR Aceh. Komposisi anggota DPRA periode 2019-2024 terdiri dari 15 partai politik dimana Partai Aceh merupakan pemilik kursi terbanyak yaitu 18 kursi.

Tugas dan wewenang 
DPRA memiliki tugas dan wewenang:
 Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama
 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain
 Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional
 Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
 Memberitahukan kepada Gubernur dan Komisi Independen Pemilihan tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur
 Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur
 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh
 Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh
 Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh
 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
 Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan
 Mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan
 Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur

Komposisi Anggota 
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRA dalam tiga periode terakhir.

Fraksi 
Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Sejak tahun 2009, jumlah fraksi di DPRA cenderung meningkat yaitu 4 fraksi (periode 2009-2014) dan 7 fraksi (periode 2014-2019). Pada periode 2019-2024, jumlah fraksi DPRA juga meningkat yaitu menjadi 9 fraksi sebagai berikut.

Alat Kelengkapan DPRD 
Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:
 Pimpinan
 Badan Musyawarah (Banmus)
 Komisi
 Badan Legislasi (Banleg)
 Badan Anggaran (Banggar)
 Badan Kehormatan (BK)
 Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

Pimpinan DPRA 
Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua. Pimpinan DPRA terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPR Aceh sejak awal berdirinya:

Komisi 
Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. Karena status Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus, jumlah komisi DPRA dapat dibentuk lebih dari ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. DPRA memiliki 6 komisi.
<noinclude>

Pimpinan AKD 
Berikut ini adalah pimpinan alat kelengkapan DPRA periode 2019-2024.

Daerah Pemilihan 

Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRA dibagi kedalam 10 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Daftar Anggota 
Berikut ini adalah daftar anggota DPRA periode 2019-2024.

Referensi

Lihat pula 
 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Pranala luar 
  Laman Resmi DPR Aceh
  Laman Resmi Pemerintah Aceh
  Laman Resmi KIP Provinsi Aceh

 
Aceh
Pemerintahan Aceh