Gagal bayar nasional

Suatu gagal bayar nasional adalah kegagalan atau penolakan pemerintah sebuah negara berdaulat untuk membayar penuh utang-utangnya. Penolakan ini bisa disertai deklarasi formal pemerintah untuk tidak membayar (repudiasi) atau hanya membayar sebagian utang-utangnya (penerimaan jatuh tempo), atau penghapusan pembayaran jatuh tempo secara de facto (nama lainnya adalah insolvensi nasional jika total aset kurang dari total utang).

Jika pemberi pinjaman atau pembeli obligasi berpotensial mulai menduga bahwa pemerintah akan gagal membayar utangnya, mereka akan meminta suku bunga tinggi sebagai kompensasi risiko gagal bayar. Peningkatan dramatis suku bunga yang dihadapi pemerintah karena kekhawatiran bahwa suku bunga tersebut akan gagal meningkatkan nilai utangnya sering disebut sebagai krisis utang nasional. Pemerintah mungkin saja rawan terkena krisis utang nasional jika mereka bergantung pada pendanaan melalui obligasi jangka pendek, karena hal ini menciptakan situasi ketidaksamaan kedewasaan antara pendanaan obligasi jangka pendek dan nilai aset jangka panjang dari nilai dasar pajak mereka.

Suatu pemerintahan juga rawan terkena krisis karena ketidaksamaan mata uang jika mereka tidak mampu mengeluarkan obligasi menggunakan mata uangnya sendiri, karena penurunan nilai mata uang mereka menjadikan pemerintah merasa terlalu mahal untuk membayar obligasi mereka yang berdenominasi asing (lihat dosa asli).

Karena sebuah pemerintahan berdaulat, sesuai definisinya, mengontrol urusannya sendiri, mereka tidak bisa diwajibkan untuk membayar utang-utangnya. Akibatnya, pemerintah akan menghadapi tekanan besar dari negara-negara pemberi pinjaman. Dalam kasus yang paling ekstrem, seorang negara kreditur menyatakan perang kepada negara pengutang karena gagal membayar utangnya untuk memberlakukan hak-hak kreditur. Misalnya, Britania sering menjajah negara yang gagal membayar utang luar negerinya dengan menjajah Mesir tahun 1882 dan Istanbul setelah gagal bayar Turki tahun 1876. Contoh lainnya adalah "diplomasi kapal senjata" Amerika Serikat di venezuela pada pertengahan 1890-an dan pendudukan Amerika Serikat di Haiti yang dimulai tahun 1915. Suatu pemerintahan yang gagal bayar juga bisa dilarang untuk meminjam lagi dan sejumlah asetnya di luar negeri bisa disita (contohnya, tambang tembaga Chili disita oleh perusahaan-perusahaan A.S. pada tahun 1977); dan bisa menghadapi tekanan politik dari pemegang obligasinya sendiri di dalam negeri untuk membayar utang-utangnya. Karena itu, pemerintah jarang gagal bayar pada nilai keseluruhan utang mereka. Malahan mereka sering mengadakan negosiasi dengan para pemegang obligasinya untuk menyetujui penundaan atau pengurangan sebagian pembayaran utang mereka, yang sering disebut sebagai restrukturisasi utang atau 'pemangkasan'.

Sejumlah ekonom berpendapat bahwa, jika terjadi krisis insolvensi akut, disarankan bagi para regulator dan pemberi pinjaman multilateral untuk merancang secara beraturan restrukturisasi utang publik suatu negara yang juga disebut "gagal bayar beraturan" atau "gagal bayar terkontrol". Pada kasus Yunani, para pakar tersebut umumnya percaya bahwa penundaan perancangan gagal bayar beraturan akan sangat mempengaruhi seluruh Eropa.

Dana Moneter Internasional sering membantu restrukturisasi utang nasional. Untuk menjamin dana tersebut tersedia untuk membayar sisa utang nasional, IMF sering membuat pinjamannya mudah menyesuaikan diri dengan tindakan austeritas suatu negara, seperti peningkatan atau penurunan pajak di sektor umum pekerjaan dan jasa. Contoh terkini adalah perjanjian dana talangan Yunani Mei 2010.

Daftar gagal bayar nasional 
Daftar berikut berisikan gagal bayar nasional dan restrukturisasi utang negara-negara merdeka sejak 1300 sampai 2008:

Afrika
 Afrika Selatan (1985, 1989, 1993)
 Aljazair (1991)
 Angola (1976, 1985, 1992-2002)
 Cote d'Ivoire (1983, 2000)
 Gabon (1999–2005)
 Ghana (1979, 1982)
 Kamerun (2004)
 Kenya (1994, 2000)
 Kongo (Kinshasa) (1979)
 Liberia (1989–2006)
 Madagaskar (2002)
 Maroko (1983, 1994, 2000)
 Mesir (1876, 1984)
 Mozambik (1980)
 Nigeria (1982, 1986, 1992, 2001, 2004)
 Republik Afrika Tengah (1981, 1983)
 Rwanda (1995)
 Sierra Leone (1997–1998)
 Sudan (1991)
 Tunisia (1867)
 Zambia (1983)
 Zimbabwe (1965, 2000, 2006 (lihat Hiperinflasi di Zimbabwe)

Amerika
 Amerika Serikat (1779 (devaluasi Dolar Kontinental), 1790, 1862, 1933 (lihat Perintah Eksekutif 6102), 1971 (Kejutan Nixon)
 9 negara bagian (1841–1842)
 10 negara bagian dan banyak pemerintah setempat (1873-83 atau 1884)
 Antigua dan Barbuda (1998–2005)
 Argentina (1827, 1890, 1951, 1956, 1982, 1989, 2002-2005 (lihat restrukturisasi utang Argentina))
 Bolivia (1875, 1927, 1931, 1980, 1986, 1989)
 Brasil (1898, 1902, 1914, 1931, 1937, 1961, 1964, 1983, 1986-1987, 1990)
 Chili (1826, 1880, 1931, 1961, 1963, 1966, 1972, 1974, 1983)
 Costa Rica (1828, 1874, 1895, 1901, 1932, 1962, 1901, 1932, 1962, 1981, 1983, 1984)
 Dominika (2003–2005)
 Republik Dominika (1872, 1892, 1897, 1899, 1931, 1975-2001 (lihat Krisis utang Amerika Latin), 2005)
 Ekuador (1826, 1868, 1894, 1906, 1909, 1914, 1929, 1982, 1984, 2000, 2008)
 El Salvador (1828, 1876, 1894, 1899, 1921, 1932, 1938, 1981-1996)
 Grenada (2004–2005)
 Guatemala (1933, 1986, 1989)
 Guyana (1982)
 Honduras (1828, 1873, 1981)
 Jamaika (1978)
 Kanada (Alberta) (1935)
 Kolombia (1826, 1850, 1873, 1880, 1900, 1932, 1935)
 Meksiko (1827, 1833, 1844, 1850, 1866, 1898, 1914, 1928-1930s, 1982)
 Nikaragua (1828, 1894, 1911, 1915, 1932, 1979)
 Panama (1932, 1983, 1983, 1987, 1988-1989)
 Paraguay (1874, 1892, 1920, 1932, 1986, 2003)
 Peru (1826, 1850, 1876, 1931, 1969, 1976, 1978, 1980, 1984)
 Suriname (2001–2002)
 Trinidad dan Tobago (1989)
 Uruguay (1876, 1891, 1915, 1933, 1937, 1983, 1987, 1990, 2003)
 Venezuela (1826, 1848, 1860, 1865, 1892, 1898, 1982, 1990, 1995-1997, 1998, 2004)

Asia
 Cina (1921, 1932, 1939)
 Filipina (1983)
 Jepang (1942, 1946-1952)
 India (1958, 1969, 1972)
 Indonesia (1966, 1998, 2000, 2002)
 Irak (1990)
 Iran (1992)
 Kepulauan Solomon (1995–2004)
 Kuwait (1990–1991)
 Mongolia (1997–2000)
 Myanmar (1984, 1987, 2002)
 Sri Lanka (1980, 1982, 1996)
 Vietnam (1975)
 Yordania (1989)

Eropa
 Albania (1990)
 Austria-Hungaria (1796, 1802, 1805, 1811, 1816, 1868)
 Austria (1938, 1940, 1945)
 Belanda (1814)
 Britania Raya (1749, 1822, 1834, 1888–89, 1932)
 Bulgaria (1990)
 Denmark (1813) (lihat Kebangkrutan negara Denmark 1813)
 Hungaria (1932, 1941)
 Inggris (1340, 1472, 1596)
 Jerman (1932, 1939, 1948)
 Hesse (1814)
 Prussia (1683, 1807, 1813)
 Schleswig-Holstein (1850)
 Westphalia (1812)
 Kroasia (1993–1996)
 Prancis (1558, 1624, 1648, 1661, 1701, 1715, 1770, 1788, 1812)
 Polandia (1936, 1940, 1981)
 Portugal (1560, 1828, 1837, 1841, 1845, 1852, 1890)
 Rumania (1933, 1982, 1986)
 Rusia (1839, 1885, 1918, 1947, 1957, 1991, 1998)
 Spanyol (1557, 1575, 1596, 1607, 1627, 1647, 1809, 1820, 1831, 1834, 1851, 1867, 1872, 1882, 1936-1939)
 Swedia (1812)
 Turki (1876, 1915, 1931, 1940, 1978, 1982)
 Ukraina (1998–2000)
 Yugoslavia (1983)
 Yunani (1826, 1843, 1860, 1893, 1932)

Lihat pula 
 Kesetaraan kewajiban aset
 Utang
 Gagal bayar
 Obligasi nasional
 Utang pemerintah
 Utang luar negeri
 Krisis mata uang
 Krisis keuangan
 Keseimbangan pembayaran

Referensi 
 Jean Tirole (2002), Financial Crises, Liquidity, and the International Monetary System.
 Guillermo Calvo (2005), Emerging Capital Markets in Turmoil: Bad Luck or Bad Policy?
 Barry Eichengreen (2002), Financial Crises: And What to Do about Them.
 Barry Eichengreen and Ricardo Hausmann, eds., (2005), Other People's Money: Debt Denomination and Financial Instability in Emerging Market Economies.
 Barry Eichengreen and Peter Lindert, eds., (1992), The International Debt Crisis in Historical Perspective.
 M. Nicolas J. Firzli (2010), Greece and the Roots the EU Debt Crisis.
 Charles Calomiris (1998), 'Blueprints for a new global financial architecture' .
 Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff (2009), This time is different: Eight Centuries of Financial Folly.

Catatan kaki

Pranala luar 
 List of Credit Default Swap premiums of various countries. 

Kebangkrutan
Krisis keuangan
Keuangan umum
Utang pemerintah
Krisis ekonomi
Masalah ekonomi