Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Badan Intelijen dan Keamanan Polri (atau Baintelkam Polri) adalah salah satu badan pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bidang intelijen. Baintelkam sekarang dipimpin oleh perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi yang saat ini dijabat oleh Komjen. Pol. Drs. Suntana, M.Si. sebagai Kabaintelkam.

Sejarah 
Kami intelijen di tubuh Polisi didirikan, pasca-terbentuknya Djawatan Kepolisian Negara (DKN) pada 19 Agustus 1945, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) serta penetapan Komisaris Jenderal Polisi Drs. Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN), yang berada di bawah kendali Departemen Dalam Negeri. Lahirnya Maklumat X tanggal 3 November 1945 yang membebaskan masyarakat untuk membentuk organisasi dan partai politik, menjadi titik awal keberadaan Badan Intelijen Kepolisian berdiri. Ini disebabkan karena lonjakan aspirasi dan kepentingan masyarakat diasumsikan akan membangun situasi yang tidak kondusif bagi penegakan keamanan dalam negeri sebagai akibat begitu banyaknya partai-partai politik baru maupun organisasi-organisasi masyarakat yang berdiri. Sehingga pada awal tahun 1946, dibentuklah kekuatan intelijen yang mampu mencegah dan mengatasi gangguan keamanan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat tersebut. Fungsi dan peranan lembaga intelijen Kepolisian ini diberi nama Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM), pimpinan Komisaris Polisi Tingkat I Drs. Raden Mochamad Oemargatab. Tugas pokok dari PAM ini memang lebih spesifik pada pengawasan aktivitas masyarakat dibandingkan Badan Istimewa (BI) pimpinan Zulkifli Lubis yang lebih mengarah kepada dinamika politik dan pengembangan kontra intelijen terhadap Belanda dan Sekutunya.

Seiring dengan perjalanan waktu, DKN kemudian dikeluarkan dari lingkungan Departemen Dalam Negeri, dengan diterbitkannya Penetapan Pemerintah No. 11/S.D tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Sehingga struktur organisasi DKN langsung di bawah Perdana Menteri. Perubahan ini juga berimplikasi pada keberadaan PAM, sebagai satuan intelijen di Kepolisian, yang mengalami pemekaran tugas pokok dari yang sangat umum menjadi lebih khusus. Pada PAM sebelum terbitnya Penetapan Pemerintah No. 11/S.D tahun 1946, tugas pokoknya sebagai berikut: ”Mengawasi semua aliran dan memusatkan segala minatnya kepada hajat-hajat dan tujuan-tujuan dari seseorang atau golongan penduduk yang ada atau timbul di daerah Republik Indonesia atau yang datang dari luar, yang dianggap dapat membahayakan kesentausaan Negara Indonesia dan sebaliknya membantu hajat dan cita-cita seseorang atau golongan penduduk yang bermaksud menyentausakan negara dan keamanan Republik Indonesia serta tugas riset dan analisis lainnya.”

Pasca reformasi dan pemisahan Polri dari ABRI, struktur Polri direorganisasi melalui UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010. Baintelkam Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang intelijen keamanan yang berada di bawah Kapolri; serta Baintelkam Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2002, seluruh kegiatan intelijen di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara, yang kemudian diperkuat melalui UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen. Dalam UU tersebut juga diatur bahwa Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan penyelenggara fungsi intelijen kepolisian (Paragraf 3, Pasal 12, Ayat 1) dan merupakan penyelenggara intelijen negara bersama-sama BIN, Intelijen Kejaksaan, Intelijen TNI, serta Intelijen Kementerian/Lembaga. UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.

Pejabat Baintelkam

Kabaintelkam

Wakabaintelkam

Struktur Baintelkam Polri 
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang  Tata Kerja Polisi Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2010 tentang   Tata Kerja Markas Besar Kepolisan Republik Indonesia, struktur Baintelkam terdiri atas:

Unsur Pimpinan
 Kepala — Komisaris Jenderal Polisi (bintang 3)
 Wakil Kepala — Inspektur Jenderal Polisi (bintang 2)
Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
 Biro Perencanaan Administrasi (Rorenmin) — Brigadir Jenderal Polisi (bintang 1)
 Biro Analisis (Roanalis) — Brigadir Jenderal Polisi (bintang 1)
Unsur Pelaksana Staf Khusus atau Teknis
 Bidang Sandi (Bidsandi)
 Bidang Intelijen Teknologi (Bidinteltek)
 Bidang Pelayanan Masyarakat (Bidyanmas)
 Bidang Kerjasama (Bidkerma)
Unsur Pelaksana Utama
 Direktur A Politik — Brigadir Jenderal Polisi (bintang 1)
 Direktur B Ekonomi — Brigadir Jenderal Polisi (bintang 1)
 Direktur C Sosial Budaya — Brigadir Jenderal Polisi (bintang 1)
 Direktur D Keamanan Negara — Brigadir Jenderal Polisi (bintang 1)
Direktur E Keamanan Khusus — Brigadir Jenderal Polisi (bintang 1)
Lain-Lain
 Urusan Keuangan (Urkeu)
 Tata Usaha Dalam (Taud)
 Urusan Tata Usaha (Urtu)
 Urusan Administrasi Umum (Urmin)

Layanan masyarakat 
Selain melakukan pekerjaan intelijen, Baintelkam dan Satintelkam juga melayani masyarakat terkait beberapa hal yaitu:
 Penerimaan pemberitahuan dan pemberian izin kegiatan masyarakat (Izin Keramaian),
 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),
 Administrasi pengawasan orang asing; serta
 Administrasi senjata api dan bahan peledak

Referensi 

suport agence/jaringan intelkam (intelegence muslim)) created fifing s hut dkk (2023,)

Pranala luar 
 

Satuan Polri