KAI KF-21 Boramae

KAI KF-21 Boramae (sebelumnya dikenal dengan KF-X) adalah program pengembangan pesawat tempur Korea Selatan, bermitra dengan Indonesia, untuk menghasilkan pesawat tempur multiperan tingkat lanjut untuk Angkatan Udara Republik Korea dan Angkatan Udara Indonesia. Badan pesawat ini memiliki fitur siluman bila dibandingkan dengan pesawat generasi ke-4 lainnya, tetapi tidak membawa persenjataan secara internal layaknya pesawat generasi ke-5, meskipun internal bays dapat diperkenalkan nantinya selama pengembangan.

Program ini dipimpin oleh pemerintah Korea Selatan yang berkontribusi sebesar 60% pembiayaan dana program. Dimana Indonesia berkontribusi sebesar 20% pada tahun 2010, dan sisa 20% lainnya ditanggung oleh mitra swasta termasuk produsen Korea Aerospace Industries (KAI). KAI KF-X sendiri merupakan program pengembangan pesawat tempur kedua Korea Selatan setelah FA/T-50.

Pada bulan April 2021, purwarupa pertama telah selesai dan ditampilkan dalam upacara rollout di fasilitas pusat KAI di Bandar Udara Sacheon. Dengan nama resmi Boramae (bahasa Korea: 보라매, berarti "elang muda" atau "elang tempur"). Uji coba terbang perdana dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022, dimana produksi dijadwalkan dimulai pada tahun 2026. Setidaknya 40 unit pesawat direncanakan untuk siap dikirim pada tahun 2028, Korea Selatan sendiri berharap sebanyak 120 total pesawat telah hadir pada tahun 2032. Tersedia juga untuk pasar ekspor.

Di Indonesia, program pengembangan KF-X sering disebut sebagai program IF-X. Menurut Jakarta Globe ketika pesawat tersebut telah selesai akan disebut sebagai F-33 Fighting Hawk.

Latar belakang 
KF-X sebagai program pesawat tempur multiperan tingkat lanjut, dengan tujuan melahirkan pesawat tempur yang modern untuk menggantikan armada pesawat F-4D/E Phantom dan F-5E/F Tiger Korea Selatan, pertama kali diumumkan oleh President Korea Selatan Kim Dae-jung di upacara kelulusan Akademi Angkatan Udara Korea Selatan pada bulan Maret 2001. Persyaratan penelitian dan pengembangan (R&D) ditentukan oleh Kepala Staf Gabungan (Korea Selatan) pada tahun 2002. Program ini dirasa terlalu ambisius, melalui Korea Institute for Defense Analyses (KIDA) menyatakan keraguannya akan kapabilitas negara untuk menyelesaikan program kompleks tersebut.

Dalam tahap pengembangan awal, terdapat beberapa keterlambatan dan penundaan serta biaya secara ekonomis menjadi perdebatan, namun program ini mendapat perhatian lebih setelah kajian studi yang dilakukan di tahun 2008 dan peristiwa tenggelamnya ROKS Cheonan oleh serangan Korea Utara di tahun 2010. Meskipun program ini memiliki beberapa resiko tersendir dan biaya per unit yang diperkirakan lebih mahal dibandingkan bila membeli dari produsen luar negeri, peningkatan industri pertahanan domestik dianggap penting secara strategis nasional dan diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan pada sektor industri teknologi muktahir.

Pada tanggal 15 Juli 2010, sebuah kesepakatan kemitraan dengan Indonesia terjalin, dalam wujud pembiayaan sebesar 20% dari anggaran yang diperuntukan untuk program KF-X, kerjasama pengembangan teknologi melalui Dirgantara Indonesia, dan pembelian 50 unit dari sekitar 150-200 unit pesawat yang akan diproduksi. Turki juga mempertimbangkan untuk ikut berpatisipasi dengan pembagian berkisar 20%, tetapi dengan keleluasaan yang lebih daripada tawaran yang telah diberikan oleh Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan menanggung 60% dari pembiayaan anggaran sebagai bentuk komitmen. Sisa 20% lainnya ditanggung oleh beberapa perusahaan domestik maupun luar negeri. Korea Aerospace Industries (KAI) memenangkan tender produksi dan bermitra dengan Lockheed Martin untuk dukungan teknologi. Dalam kontrak disebutkan rencana pengiriman pesawat dimulai pada tahun 2026.

Kontroversi

Dugaan suap dari luar negeri 
Pada bulan Oktober 2009, salah satu pensiunan jenderal Angkatan Udara Republik Korea ditangkap akibat membocorkan beberapa dokumen rahasia kepada Saab. Mantan jenderal tersebut diduga telah menerima uang suap beberapa ratus ribu dolar atas sejumlah salinan dokumen rahasia yang telah dia foto. Pihak Saab membantah segala keterlibatan.

Defense Security Command (DSC) menemukan bukti bahwa ada firma usaha pertahanan luar negeri yang juga memberi suap kepada seorang anggota Security Management Institute (SMI). Presiden Lee Mying-bak meyakini oleh karena tindak suap korupsi tersebut membuat anggaran pertahanan naik sebesar 20%.

Oposisi 
Korea Institute for Defense Analyses (KIDA) berbicara kepada khalayak umum bahwa Korea Selatan belum mampu secara teknologi untuk mengembangkan pesawat KF-X, bahwa program tersebut secara ekonomi tidak layak dan KF-X akan tidak menjadi produk ekspor yang berhasil. Selain itu juga mempertanyakan estimasi biaya dari Agency for Defense Development (ADD). Estimasi dari Defense Acquisition Program Administration (DAPA) sekitar  triliun untuk biaya pengembangan dikritisi oleh beberapa analis, yang mengungkapkan program ini dapat menelan biaya hingga  triliun.

Peneliti pertahanan Lee Juhyeong mengadakan sebuah seminar membahas program ini, menyatakan bahwa pengembangan KF-X bisa memakan biaya lebih dari  triliun (US$9,2 miliar) dan biayanya dapat dua kali lipat lebih mahal dibandingkan pesawat impor selama kurun waktu berjalannya program tersebut.

Beberapa kritik menyebut bahwa KF-X akan lebih mahal dua kali lipat layaknya varian paling terbaru F-16 dan Jepang telah mengalami situasi yang sama dengan Mitsubishi F-2 milik mereka.

Penarikan dana EADS 
Pada tanggal 23 Mei 2013, EADS (sekarang telah menjadi bagian dari Airbus) menawarkan investasi sebesar US$2 miliar kepada program KF-X jika Korea Selatan memilih Eurofighter Typhoon untuk program akusisi pesawat F-Xnya pada tahapan ke-3. Namun F-35A justru yang dipilih, dan EADS beberapa kali menawar investasinya dengan pembagian akusisi untuk 40 unit Eurofighter Typhoon dan 20 unit F-35A. Akan tetapi pada bulan September 2017, Korea Selatan mengumumkan pembelian 40 unit pesawat tempur F-35, menyebabkan EADS menarik tawarannya.

Penundaan dan keterlambatan 
Program KF-X telah mempunyai beberapa riwayat keterlambatan dan penundaan sejak pengumumannya di tahun 2001. Beberapa mitra luar negeri ditawarkan dengan pembagian biaya dan jaminan pembelian, dan beberapa upaya gagal dilakukan untuk membujuk Swedia, Turki, dan Amerika Serikat untuk bergabung dalam program. Konsep desain dan persyaratan seringkali berubah ketika sedang berusaha menarik calon mitra. Pada tanggal 1 Maret 2013, menjelang pemilihan Presiden Park Geun-hye, Korea Selatan memutuskan untuk menunda program selama 18 bulan, akibat permasalahan finansial.

Pada tanggal 8 Februari 2017, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan bahwa program KF-X kembali tertunda karena pemerintah AS tidak menyetujui lisensi ekspor empat kunci teknologi F-35. Penolakan ini telah dibicarakan pada pertemuan di bulan Oktober 2015, meskipun militer AS menyatakan bahwa ada kesepakatan untuk membentuk sebuah kelompok kerja antarlembaga mengenai permasalahan seperti itu dan Menteri Pertahanan AS akan "memikirkan cara untuk kerjasama bersama" melalui teknologi untuk KF-X.

Pada tanggal 1 November 2017, Dirgantara Indonesia mengalami keterlambatan dalam pembayaran yang telah disepakati, dimana anggota Majelis Nasional (Korea Selatan) Kim Jong-Dae mengatakan akan menunda kembali atau bahkan memberhentikan sementara program. Kim mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengutarakan kesulitanya dalam membayar dan tidak memasukkan pembayaran tersebut dalam anggaran mereka. Akan tetapi, DAPA menyatakan bahwa tengah berunding dengan Indonesia terkait pembayaran, yang akan dibahas di pertemuan antara pemimpin dua negara. Indonesia mengutarakan alasannya bahwa hal ini merupakan dari kesalahan administrasi, karena salah menganggap bahwa sumber pembayaran berasal dari "anggaran pertahanan sampingan". Persetujuan dari parlemen diperlukan untuk membenahi kesalahan tersebut, dan pembayaran disampaikan bersama dengan pernyataan harapan bahwa program akan berlanjut tanpa kerumitan lebih lanjut.

Negosiasi ulang Indonesia 
Pada tanggal 1 Mei 2018, dikabarkan bahwa Indonesia memiliki beberapa komplain mengenai aturan kontrak terkait manfaat teknis dan lisensi ekspor. Media pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa Kementerian Pertahanan akan melakukan negosiasi ulang program pengembangan bersama dalam upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dalam produksi lokal, sekaligus lisensi ekspor. Kementerian Pertahanan Indonesia menambahkan bahwa program ini akan tetap berjalan walaupun dengan beberapa kendala.

Diskusi negosiasi uang berlanjut hingga tahun 2019. Menurut agenda pertemuan di bulan Januari 2019, Indonesia berupaya untuk lebih terlibat dalam program hingga tahun 2031, dan tertarik untuk melakukan sebagian dari pembayarannya dalam perdagangan untuk peralatan pertahanan produksi Indonesia. Pada bulan Agustus, Indonesia telah menawarkan pesawat angkut beserta beberapa komoditas. Pada  Agustus 2021, Indonesia kembali menegaskan kembali komitmennya terhadap program KF-21. Negosiasi biaya akhirnya menemukan titik terang dan disepakati oleh kedua belah pihak pada tahun 2021. Namun ternyata kendala pembayaran pengembangan yang disepakati antara Indonesia dan Korea Selatan belum juga terselesaikan.

Varian

KF-21N 
Pada bulan September 2022, KAI menampilkan sebuah model dinamai KF-21N, variasi dari KF-21 yang ditunjukkan untuk beroperasi dari kapal induk. Di bulan Mei 2022, Kementerian Pertahanan Nasional (Korea Selatan) memutuskan untuk membatalkan pendanaan CVX, sebuah rencana program kapal induk kecil yang mampu menampung dan mengoperasikan pesawat F-35B. Tetapi kemudian, hal itu diklarifisikasi bahwa Kementerian Pertahanan Nasional (Korea Selatan) akan mempertimbangkan pengadaan desain kapal induk berukuran besar jika jet tempur maritim dapat dikembangkan secara mandiri. Melihat hal tersebut, KAI memulai penggarapan konsep desain awal untuk KF-21 dapat beroperasi dari kapal induk. Bagian sayap dibuat 20% lebih besar untuk memastikan kestabilan dan keamanan ketika lepas landas dan mendarat, serta dapat dilipat untuk penyimpanan yang praktis. Perubahan secara struktural menjadikan pesawat ini mampu beroperasi dengan CATOBAR dan STOBAR. Bila Angkatan Laut Republik Korea memutuskan untuk mengakusisi sebuah kapal induk yang mampu mengoperasikan armada jet tempur dan sesuai dengan kebutuhan, maka KAI mengklaim dapat membangun KF-21N ini "dalam beberapa tahun".

Spesifikasi

Lihat juga

Referensi

Pranala luar 

 Korea Aerospace Industries' future plan for the KFX 

 Oxley Wins Development Contract For KF-X Fighter
 "Korean Aerospace Industries (KAI) KF-X". Aviation Week.

Pesawat militer
Pesawat tempur
Pesawat tempur Korea Selatan
Pesawat terbang militer
Artikel kelas awal bertopik militer
F-33