Uni Belanda-Indonesia

Uni Belanda-Indonesia adalah hubungan konfederasi antara Belanda dan Indonesia yang ada dari tahun 1949 hingga tahun 1956.

Sejarah 

Pada tanggal 15 November 1946 Perjanjian Linggarjati ditandatangani antara Belanda dan Hindia Belanda yang segera menjadi independen, yang menyatakan bahwa koloni-koloni Belanda akan menjadi negara merdeka yang disebut Republik Indonesia Serikat.

Uni Indonesia-Belanda didirikan "untuk mempromosikan kepentingan bersama mereka." Karena perselisihan militer, eksekusi kesepakatan tersebut tidak dilakukan. Setelah Belanda menandatangani gencatan senjata dengan Republik Indonesia, pengalihan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949, dan Uni Indonesia-Belanda didirikan.

Uni Indonesia-Belanda dibubarkan saat Indonesia meninggalkannya pada tahun 1956.

Struktur 
Uni Indonesia-Belanda mungkin menjadi setara dengan Persemakmuran Britania Raya a la Belanda. Uni akan terdiri dari dua negara merdeka dan berdaulat, yakni:
  Kerajaan Belanda, terdiri dari empat negara konstituen:
 Belanda
 Suriname
 Antillen Belanda
 Nugini Belanda
  Republik Indonesia Serikat, terdiri dari tujuh negara bagian:
  Republik Indonesia
  Indonesia Timur
  Jawa Timur
  Sumatra Timur
  Madura
  Pasundan
  Sumatera Selatan

Status Nugini Belanda (Nugini Barat) harus didiskusikan lebih lanjut. Nugini Barat pada mulanya tetap di bawah pemerintahan Belanda. Dan, ketika Suriname dan Antillen akan menjadi mitra setara (negara federasi) di Kerajaan, Nugini akan tetap menjadi koloni. Kepala Uni (Hoofd der Unie) adalah Ratu Juliana. Kolaborasi ini akan mengurusi bidang berikut:
 Pertahanan
 Hubungan luar negeri
 Keuangan
 Hubungan ekonomi
 Hubungan budaya
Untuk mencapai hal ini, berbagai hal harus dilakukan. Pertama, sebuah konferensi menteri harus diadakan setiap enam bulan sekali. Kedua, sebuah sekretariat permanen didirikan di Den Haag. Masing-masing dari kedua negara akan memilih Sekretaris Jenderal, yang setiap tahun akan mengambil kepemimpinan Sekretariat (dari tahun 1950 posisi ini diduduki oleh P.J.A. Idenburg dari Belanda, yang bertahan sampai tahun 1956). Terakhir, terdapat Pengadilan Arbitrase Serikat yang dibentuk untuk menilai perselisihan antara Belanda dan Indonesia.

Lihat pula 

 Sejarah Indonesia
 Konferensi Meja Bundar
 Majelis Permusyawaratan Federal (BFO)

Referensi

Bacaan lebih lanjut 
 Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België, dikompilasi oleh H.W.J. Volmuller dalam kolaborasi dengan editor De Grote Oosthoek, The Hague‑Antwerp 1981.
 
 
 
 

Sejarah Indonesia
Sejarah Belanda
Hindia Belanda