Mulyadi (politikus, lahir 1963)

Mulyadi () adalah pengusaha dan politikus Indonesia dari Partai Demokrat. Ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumbar pada Pilgub 2020. 

Mulyadi merupakan mantan anggota DPR-RI tiga periode (2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024). Sebagai pengusaha, ia merupakan pemilik PT Adicitra Mulyatama, perusahaan business process outsourcing (BPO). Pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mulyadi terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Ia diperiksa sekaitan jabatannya sebagai anggota Komisi V DPR RI saat proyek pengadaan e-KTP bergulir. Sebelumnya, sejumlah petinggi DPR dinyatakan terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, salah satunya Setya Novanto. Mulyadi sendiri menjadi saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (keponakan Setya Novanto) dan Made Oka Masagung (pengusaha).

Pada Pemilu 2019, Mulyadi tercatat sebagai caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak dari Sumatera Barat, yakni 144.954 suara. Untuk Pilgub Sumbar 2020, DPD Partai Demokrat Sumatera Barat menyiapkan Mulyadi sebagai calon gubernur.

Kasus 
Pada bulan Januari 2020, Mulyadi sebagai anggota DPR tertangkap kamera menumpang mobil berpelat nomor khusus Polri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kebenaran foto tersebut dikonfirmasi oleh Polda Sumbar. Padahal, tujuan Mulyadi adalah menghadiri kegiatan temu kader Partai Demokrat dalam rangka pemenangan Mulyadi menjadi Gubernur Sumbar tahun 2020 dan Darman Sahladi menjadi Bupati Lima Puluh Kota. Karena menimbulkan polemik, Mulyadi akhirnya berkomentar, bahwa ia adalah pejabat negara yang punya keistimewaan tidak seperti masyarakat. "Gak mungkin dong, masyarakat sama dengan pejabat negara," kata Mulyadi.

Pada tanggal 5 Desember 2020, Bareskrim Polri menetapkan calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi sebagai tersangka tindak pidana pemilu. Dalam kasus ini, Mulyadi telah diperiksa satu kali oleh penyidik. Penyidik sempat mau melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Mulyadi, tetapi Mulyadi tak memenuhi panggilan tersebut.

Pendidikan 

 SD Negeri 19 Bukit Apit, Bukittinggi (1976)
 SMP Negeri Gadut Kab. Agam (1980)
 SMA Negeri 11 Bandung (1983)
 Sarjana Muda Teknik Lingkungan, Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPU) Bandung (1987)
 Sarjana Teknik Lingkungan, Universitas Trisakti Jakarta (1994)

Karier 
Selain berpartai, Mulyadi juga pernah aktif di sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) pada 2002-2006, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) pada 2006-2012, Ketua Dewan Pembina Perkindo pada 2012-sekarang, dan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Konstruksi dan Konsultasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 2008-2010.

Referensi 

Politikus Partai Demokrat
Politikus Indonesia
Anggota DPR RI 2009–2014
Anggota DPR RI 2014–2019
Anggota DPR RI 2019–2024
Rintisan biografi anggota DPR Indonesia
Politikus Minangkabau
Tokoh dari Bukittinggi
Tokoh Koalisi Merah Putih