Bambang Soesatyo

Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A. () adalah seorang politikus dan pengusaha Indonesia yang saat ini menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebagai anggota Partai Golkar, ia terpilih menjadi anggota legislatif nasional pada Pemilu 2009. Pada 15 Januari 2018, Golkar memilihnya untuk menggantikan Setya Novanto, yang mengundurkan diri sebagai ketua parlemen di tengah penyelidikan korupsi.

Riwayat Hidup

Pendidikan 
Dibesarkan dalam keluarga militer, Bambang bersekolah di sekolah negeri di Jakarta (SDN 8, SMPN 49, SMAN 14) selama 12 tahun. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pada tahun 1981, ia mendaftar di Akademi Akuntansi Jayabaya dan STEI Jakarta di Rawamangun, Jakarta Timur. Selama studinya, ia memimpin Senat Mahasiswa akademi. Setelah lulus pada tahun 1985, ia menyelesaikan kursus pra-MBA di Institut Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (IPPM) di Jakarta, kemudian memperoleh gelar sarjana administrasi publik dan sarjana hukum dari Universitas Terbuka pada tahun 1988 dan 2023. Ia memperoleh gelar dalam bidang manajemen perusahaan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia pada tahun 1992 setelah menyelesaikan MBA di Institut Manajemen Newport Indonesia pada tahun 1990. Ia meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran pada 2023.

Selama masa studinya, ia aktif di organisasi kemahasiswaan. Salah satunya, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), berafiliasi dengan Golkar, yang saat itu merupakan partai politik Soeharto yang berkuasa.

Karier 

Bambang bekerja di kantor akuntan publik pada 1984, namun menjadi editor pada tahun berikutnya dan menjadi jurnalis pada 1986. Ia kemudian bekerja di divisi keuangan melakukan pemrosesan data elektronik sebelum kembali ke penerbitan, menjadi manajer pemasaran majalah Vista hingga  1992. Ia juga menempati posisi satu tahun sebagai dosen antara tahun 1991 dan 1992. Setelah menjadi pemimpin redaksi Info Bisnis dan Suara Karya, ia menjadi direktur sebuah perusahaan kayu dan menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan lain.

Sebagai politikus 
Setelah empat kali gagal mendapatkan kursi (termasuk 1997, 1999, dan 2004), Bambang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah Pemilu 2009 di mana ia mencalonkan diri di dapil Jawa Tengah VII —meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjar, dan Kebumen. Setelah dilantik, ia ditugaskan di Komisi III bidang hukum, HAM dan keamanan. Kemudian, ia menjadi bagian dari panitia khusus yang menyelidiki dana talangan kontroversial senilai Rp 6,7 triliun untuk Bank Century, yang diberikan selama krisis keuangan 2007-2008, yang melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan kemudian Wakil Presiden Boediono.

Pada tahun 2014, Bambang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum dan memperoleh 57.235 suara, menjadikannya satu-satunya calon dari kabupaten yang berafiliasi dengan Golkar. Dia menyalahkan pembelian suara sebagai alasan penurunan suara Golkar. Pada Januari 2016, perubahan internal di Golkar membuatnya diangkat sebagai Ketua Komisi III. Bambang juga pernah menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipandang oleh banyak pengamat sebagai upaya untuk membatasi kewenangan KPK.

Bambang menyerukan pemecatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada 2016, ketika pemeriksaan badan tersebut atas pembelian rumah sakit oleh Pemprov DKI Jakarta dibantah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak menemukan adanya pelanggaran. Pada 2017, sebagai bagian dari komite penyidik KPK, ia menyatakan bahwa KPK menunjukkan gesekan internal dan pembangkangan terhadap kepemimpinannya.

Dia menyerukan perluasan peraturan terhadap homoseksualitas di Indonesia, menyalahkan media sosial online atas penyebaran kelompok LGBT dan mengklaim bahwa 3 persen dari populasi akan menjadi gay tanpa mengutip sumbernya. Bambang juga meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara untuk mengadili provokator dan penyebar hoax di media sosial.

Ketua DPR 
Setelah terlibat dalam skandal korupsi senilai $170 juta, Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR pada akhir 2017. Ketua baru Golkar, Airlangga Hartarto, mengangkat Bambang sebagai ketua DPR yang baru dan dilantik pada 15 Januari 2018. Anggota parlemen Golkar Kahar Muzakir menggantikannya sebagai ketua Komisi III. Sementara beberapa analis memuji penunjukan Bambang berdasarkan senioritas dan pengalaman politiknya, yang lain menyebutkan kemungkinan konflik kepentingan karena keterlibatannya dalam Pansus yang melakukan penyelidikan terhadap KPK. Namun, Bambang mengundurkan diri dari pansus setelah dilantik.

Ketua MPR 
Pada Oktober 2019, Bambang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPR. Pada Agustus 2020, ia mengusulkan legalisasi kepemilikan pistol 9 milimeter dan amunisi untuk pertahanan diri.

 Wartawan Harian Umum PRIORITAS (1985)
 Sekretaris Redaktur Majalah VISTA (1987)
 Pemimpin Redaksi Majalah INFO BISNIS (1991)
 Komisaris PT Suara Irama Indah (1999)
 Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Karya (2004)
 Direktur PT Suara Rakyat Membangun (Suara Karya) (2004)
 Direktur Independen PT SIMA Tbk. (2006)
 Direktur Kodeco Timber (2007)
 Anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar (2009–sekarang)
 Ketua DPR-RI (2018–2019)
 Ketua MPR-RI (2019-2024)

Kehidupan pribadi 
Bambang menikah dengan Lenny Sri dan memiliki delapan anak. Dia mengumpulkan kendaraan mewah termasuk Tesla Model X, yang dia laporkan pada tahun 2016 sebagai dua sepeda motor Harley-Davidson dan sepuluh mobil, senilai Rp18 miliar (sekitar US$ 1,35 juta), dibandingkan dengan total aset yang dilaporkan sebesar Rp 62 miliar (US$ 4,66 juta).

Kontroversi 
Bambang menjadi salah satu saksi kunci yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus-kasus pengadaan yang dicurangi proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun (US$ 436 juta), sehingga menimbulkan Rp 2,3 triliun kerugian negara. Ia adalah satu dari lima mantan anggota DPR yang menjadi saksi terkait dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni pengusaha Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi – yang terakhir ini juga keponakan mantan Ketua DPR dan terpidana korupsi Setya Novanto.

Pada 2013, pengusaha Indonesia Muhammad Nazaruddin setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjuk dua politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Komisi III DPR, yang seharusnya terlibat dalam dugaan korupsi simulator pengadaan SIM roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Mabes Polri tahun anggaran 2011. Negara dikabarkan telah rugi sekitar Rp 100 miliar (US$ 10 juta) dalam kasus penipuan pengadaan senilai Rp 198,7 miliar ini. Bambang membantah semua tuduhan.

Bambang terlibat kasus pencurian tanah dengan mengaku korban bernama Vita Setyan yang telah mengajukan tuntutan pidana terhadap dia karena merampas tanahnya secara ilegal di Banjar Tegal Besar di Kabupaten Klungkung, Bali. Bambang memiliki vila yang berdekatan dengan sebidang tanah konflik. Bambang sampai saat ini telah membantah semua tuduhan dan berjanji untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap penggugat.

Penghargaan 

 Adhi Karya Award (1995)
 Top Eksekutif Indonesia (1996)
 PWI News Maker Award (2010)
Obsession Awards (2020)

Tanda kehormatan
 Indonesia
  
  Bintang Jasa Utama – 2020

Referensi

Pranala luar 

 Profil Merdeka
 Bambang Soesatyo.com
 News.detik.com Tokoh

Pengusaha Indonesia
Pengusaha Jawa
Alumni Universitas Terbuka
Tokoh Jawa
Tokoh Jakarta
Tokoh dari Jakarta
Tokoh dari Kebumen
Politikus Indonesia
Politikus Partai Golongan Karya
Anggota DPR RI 2009–2014
Anggota DPR RI 2014–2019
Anggota DPR RI 2019–2024
Penerima Bintang Jasa Utama
Tokoh Himpunan Mahasiswa Islam
Alumni Universitas Padjadjaran