Referendum kedaulatan Gibraltar 2002

Pemerintah Gibraltar mengadakan sebuah referendum tanggal 7 November 2002 untuk menetapkan dukungan publik terhadap rencana kedaulatan bersama atas wilayah Gibraltar antara Spanyol dan Britania Raya. Hasilnya adalah penolakan massal terhadap konsep ini.

Latar belakang 

Meski Gibraltar diserahkan kepada Kerajaan Britania Raya di bawah Artikel X Perjanjian Utrecht (1713), Spanyol selalu meminta kembali teritori ini, pertama melalui cara paksa dan kemudian melalui pembatasan dan diplomasi. Pengembalian kedaulatan masih menjadi tujuan utama pemerintah Spanyol selanjutnya. Dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh Proses Brussels, pembicaraan rahasia antara Britania Raya dan Spanyol memuncak pada tahun 2002 dengan pengumuman oleh Jack Straw di Houses of Parliament bahwa kedua negara setuju berbagi kedaulatan atas teritori ini dan menambahkan bahwa Gibraltar menyetujui hal ini.

Pertanyaan 

Referendum Gibraltar menanyakan opini penduduk Gibraltar dengan kalimat berikut:

Pada tanggal 12 Juli 2002, Menteri Luar Negeri, Jack Straw, dalam pernyataan resmi ke Dewan Umum, mengatakan bahwa setelah dua belas bulan negosiasi, pemerintah Britania Raya dan Spanyol menyetujui beberapa prinsip yang mendukung pengakhiran klaim kedaulatan Spanyol, termasuk prinsip bahwa Britania dan Spanyol harus berbagi kedaulatan atas Gibraltar.
Apakah Anda menyetujui prinsip bahwa Britania dan Spanyol harus berbagi kedaulatan atas Gibraltar?

Hasil 

Ketua Menteri Gibraltar memberi pernyataan mengenai hasil referendum:

Sebuah pesan yang jelas telah ditunjukkan kepada dunia, dan bahwa seorang politikus demokratis menyebut hasil ini tidak relevan. ... Hasil ini adalah demokrasi yang murni sedang berjalan. ... Suara ini adalah hasil dari kemauan rakyat Gibraltar dan bahwa konsep "kedaulatan bersama" adalah jalan buntu.

Pemantau internasional 
Untuk menjamin bahwa referendum ini dilakukan secara adil dan hasilnya tidak bisa ditolak, pemerintah Gibraltar mengundang panel pemantau yang dipimpin oleh Gerald Kaufman, AP.

Laporan terbitan mereka membenarkan bahwa:

Pihak pemantau sangat menyukai penyusunan referendum dan mempersilakan jika peran pemantau diintegrasikan dengan proses ini, karena berbeda dengan peran pemantau yang lebih pasif pada pemilu lain. Cara penghitungan suara yang teliti justru telah melampaui persyaratan dan bahkan persyaratan yang diadopsi untuk pemilu di Britania Raya.

Reaksi 
Reaksi di media Spanyol begitu keras. El País berkomentar:

Menteri Luar Negeri Spanyol, Ana Palacio menyebut referendum ini "ilegal" dan "menentang semua resolusi PBB".

Jack Straw menyebut keputusan pemerintah Gibraltar untuk mengadakan referendumnya sendiri tentang kedaulatan bersama dengan Spanyol "eksentrik".

Pengaruh akhir 
Dalam buktinya kepada Foreign Affairs Committee Parlemen Britania tahun 2008, Jim Murphy AP, Menteri Luar Negeri untuk Eropa, menyatakan:

Referensi 

Referendum
Pemilihan umum di Gibraltar
Referendum di Gibraltar
Referendum tahun 2002
Gibraltar dalam tahun 2002
Referendum kedaulatan