Ganjar Pranowo

H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. () adalah seorang politisi mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode sejak 23 Agustus 2013 – 5 September 2023. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004–2009 dan 2009–2013. Ia juga sedang menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) selama dua periode, yaitu 2014–2019 dan 2019–2024; serta Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada.id). Ganjar Pranowo resmi ditunjuk oleh PDI-Perjuangan sebagai calon Presiden dengan didampingi Mahfud MD sebagai calon wakil Presiden untuk maju pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Kehidupan awal 
Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar dari ayah bernama Parmudji Pramudi Wiryo dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Pri Jadi Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatra Tengah (Sumatra Barat, Riau, dan Jambi sekarang). Pemberian nama “Pri” kepada tiga saudara Ganjar lantaran sang ayah tiga kali turun ke medan operasi penumpasan PRRI.

Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa-Mataram zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti "Ganjaran dari Kesusahan/Kesedihan (Sungkowo)". Namun, ketika memasuki masa sekolah nama Sungkowo diganti dengan Pranowo karena rasa ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak "selalu berkubang kesialan dan kesusahan" bila memakai nama Sungkowo.

Pendidikan 
Memasuki SMP, Ganjar dan keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Kutoarjo atau saat ini menjadi SMP Negeri 3 Purworejo. Lulus dari sekolah menengah pertama melanjutkann ke jenjang SLTA di SMA Bopkri 1 Yogyakarta. Di SMA, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan (Dewan Ambalan).

Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade 1980-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibu Ganjar membuka warung kelontong, sementara ia sempat berjualan bensin di pinggir jalan.

Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) serta kegiatan pecinta alam di mana ia pernah melatih untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Sewon, Bantul. Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama dua semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan.

Ganjar juga meraih gelar S2 (master) di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Ganjar mengaku memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ia pernah mendemo rektor UGM kala itu (periode 1986-1990) Koesnadi Hardjasoemantri dan ikut serta dalam demonstrasi menolak penggusuran untuk proyek Waduk Kedungombo.

Karier 
Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan dosen penguji skripsi Prof. Nindyo Pramono. Tamat kuliah, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai representasi trah Bung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati, meskipun ayahnya adalah seorang polisi sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh Orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya.

Ganjar akhirnya memilih berkarier di politik lewat Partai PDI-P yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri.

Anggota DPR-RI 

Ganjar awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR-Ri pada pemilu 2004, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu (PAW) untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7) yakni Jakob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan.

Ketika menjadi anggota DPR-RI pada periode 2004-2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi IV yang mengawasi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada Pansus (Panitia Khusus) RUU Partai Politik sebagai ketua panitia khusus, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI.

Pada periode pertama ini, Ia sempat mengajukan hak angket (hak penyelidikan) untuk menyelidiki kasus lelang gula ilegal dengan anggaran sebesar Rp1,4 miliar lebih bersama dengan Aria Bima (PDI Perjuangan),  Idealisman Dachi (F-BPD), dan Djoko Eddy Abdurrahman (F-PAN) yang kemudian ditandatangani antara lain Djoko Eddy Abdurrahman dan Achmad Affandi, dan Zulkifli Hasan (F-PAN), Masduki Baidlowi, HM Dachlan Chudori, Effendy Choirie, Idham Cholied, Helmy Faishal Zaini, Abdullah Azwar Anas, Choirul Sholeh Rasyid, dan Ahmad Syafrin Romas (F-KB); Ganjar Pranowo, Aria Bima, dan Hasto Kristiyanto (F-PDIP); Anhar (F-PBR) dan Idealisman Dachi (F-BPD).

Selain itu, Ia pernah menjadi Juru Bicara Fraksi PDIP di DPR RI dan menyatakan ketidaksetujuan terkait impor besar pada tahun 2006 dengan alasan kondisi pertanian terutama padi pada tahun 2005 masih bagus dan hasil produksi padi dan beras pada tahun 2005 masih surplus (berlebih).

Terkait kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Banyuasin untuk kepentingan Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan, Ia pernah diperiksa oleh KPK pada tahun 2008.

Di periode keduanya sebagai anggota DPR-RI, ia ditempatkan pada Komisi II yang mengawasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reformasi Agraria. Ia mulai dikenal publik karena menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Selain itu, Ia juga terpilih sebagai anggota  tim pengawas rekomendasi DPR atas kasus Century dari PDI Perjuangan yang terdiri dari tiga  mantan anggota Pansus Century dan sisanya adalah tokoh senior PDIP antara lain Sidarto Danusubroto, Gayus Lumbuun, Trimedya Panjaitan, dirinya dan Hendrawan Supratikno.

Pada periode kedua ini, ia lebih dikenal karena vokal terkait kasus dana aliran Bank Century dan termasuk ke dalam anggota panitia khusus yang selalu memeriksa kasus ini secara hati-hati. Ia pernah mengkritik Presiden SBY karena  tidak menonaktifkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat menimbulkan ketegangan antar lembaga negara.

Ia pernah berpendapat bahwa sebaiknya Sri Mulyani yang saat itu pindah ke Bank Dunia seusai menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II berbicara terkait kasus Bank Century dan menyayangkan kepindahannya saat itu. Selain itu, Ia juga pernah mengkritik mantan politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang tidak mengeluarkan pernyataan soal rencana Golkar memetieskan kasus Bank Century pasca mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan. Menurutnya, pernyataan Priyo berbahaya. Ketika heboh ada barter kasus Bank Century dengan kasus lain yang sempat beredar pada awal dekade 2010, Ia menolak semua tuduhan tersebut.

Selain kasus Bank Century, Ia juga sempat menerima jemaat GKI Yasmin yang bermasalah terkait pendirian gereja di Kota Bogor.

Di tengah kesibukannya sebagai Anggota DPR RI, ia sempat menyelesaikan studi pascasarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ia sebenarnya merupakan mahasiswa pascasarjana di FISIP UI sejak tahun 2009, tapi terpaksa cuti karena kesibukannya sebagai anggota DPR-RI.

Kasus aliran dana BI 
Pada periode pertamanya di DPR, Ganjar menarik pemberitaan media karena namanya tercantum dalam salinan dokumen yang mengungkap aliran dana Bank Indonesia kepada para legislator Senayan pada April 2008. Dokumen tersebut dianggap mengungkap modus bagaimana bank sentral bermain-main anggaran menyervis anggota dewan. Imbasnya, lima lembaga non-pemerintah melaporkannya ke KPK. Ganjar (saat itu sebagai anggota DPR) disebut dalam dokumen tersebut dengan tulisan Ganjar Prastowo. Ganjar membenarkan yang dimaksud Ganjar Prastowo dalam dokumen tersebut adalah dirinya dan mengatakan saat itu ia diundang ke luar negeri oleh BI. Jika kunjungan itu dinilai haram, Ganjar siap mengembalikan uang yang diterimanya. BI pun mengakui otentisitas dokumen tersebut.

Kasus korupsi E-KTP 
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada Oktober 2022 menyebut tidak ada bukti Ganjar Pranowo, yang saat itu sudah menjabat Gubernur Jawa Tengah, terlibat kasus korupsi e-KTP. Menurutnya, keterlibatan Ganjar saat itu belum masuk standar pembuktian. Dalam podcastnya, Novel bahkan menegaskan Ganjar tidak termasuk orang yang menerima uang dalam kasus korupsi e-KTP.

Novel menyatakan Ganjar belum cukup bukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Saat di KPK, Novel terlibat dalam penanganan kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. "Dalam banyak kesempatan saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktiannya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya penyidiknya saya kok, saya lebih tahu," ujar Novel dalam podcast di channel Youtube miliknya dan telah diizinkan untuk dikutip.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan pihaknya sampai saat ini belum menemukan bukti keterlibatan Ganjar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. "Sampai hari ini kita belum menemukan ada bukti atau tidak. Enggak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti," ujar Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4).

Muhammad Nazaruddin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadi saksi di sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP. Dalam kesaksiannya dia dicecar soal kucuran dana ke Ganjar Pranowo. Kepada hakim, Nazar berkeyakinan bahwa Ganjar menerima uang dalam proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dia mengaku melihat sendiri penyerahan uang kepada Ganjar yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. "Semua yang saya sampaikan itu benar, Yang Mulia," ucap Nazar kepada majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar Butar, Senin (20/11). Ganjar mengakui bahwa dia pernah ditawarkan uang, tetapi dia menolak. Dalam berita acara polisi yang bocor dari Miryam, Ganjar dua kali menolak penawaran uang dan mengembalikan uang tersebut. Hingga 2018, KPK menyatakan bahwa mereka belum mempunyai bukti bahwa Ganjar menerima uang dalam kasus korupsi e-KTP. Meskipun demikian, keterlibatannya dibantah oleh Budiman Sudjatmiko.

Pada tahun 2022, Ganjar kembali dilaporkan ke KPK mengenai kasus korupsi e-KTP.

Konflik Wadas 

Konflik Wadas adalah konflik yang timbul antara pihak warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan pihak Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang terjadi sejak tahun 2019 hingga saat ini. Konflik ini berlatar belakang rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka batuan andesit yang berada di wilayah desa tersebut untuk dijadikan bahan baku pembangunan Bendungan Bener yang masih satu kecamatan dengan wilayah desa ini.

Menurut masyarakat setempat, penambangan batu ini akan merusak lingkungan desa. ada 7 Juni 2021, Ganjar Pranowo mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Pada 15 Juli 2021, warga Desa Wadas melalui Gerakan Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) menuntut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas diterbitkannya SK Gubernur tentang lokasi pengadaan tanah Bendungan Bener. Tuntutan tersebut ditolak oleh PTUN Semarang melalui putusan pada 30 Agustus 2021. Pada 14 September 2021, warga Wadas melakukan kasasi atas putusan tersebut. Kuasa hukum Wadas, Hasrul Buamona, beranggapan bahwa putusan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan menganggap bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan aspek pengelolaan ruang hidup yang baik dan sehat.

Gubernur Jawa Tengah (2013–2023) 
Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar-Heru yang dikenal dengan tagline mboten korupsi mboten ngapusi (tidak korupsi tidak membohongi) ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%. Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan hari Jumat, 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang.

Ia kembali menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018-2023 dengan perolehan suara 58,78 persen dengan perolehan 10.362.694 suara. Pada pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 dari Fraksi PPP dan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3 (Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora). Pada pilkada kali ini, Ganjar mengalami kekalahan di empat kabupaten yang sebelumnya dikenal sebagai basis PDI Perjuangan (karena dahulu merupakan basis PNI), yakni Brebes, Tegal, Purbalingga, dan Kebumen.

Pembenahan korupsi 
Ganjar Pranowo memimpin 3.000 pelajar yang menggelar aksi antikorupsi. Dalam kegiatan itu, Ganjar mengajak ribuan pelajar menempel stiker anti korupsi di sejumlah mobil dinas Pemprov Jateng. Ganjar menjelaskan tujuan dari penempelan stiker anti korupsi itu. Selain untuk selalu mengingatkan, stiker tersebut juga doa untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng. Ganjar mengusung visi Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi (Tetap Tidak Korupsi, Tidak Membohongi).

Selama periode pemerintahan Ganjar, tingkat pelaporan LKPHN di provinsi Jawa Tengah, pada periode 2018 dan 2022, selalu mencapai 100%. Ganjar juga merubah pola promosi jabatan menjadi lebih transparan dan selektif, membuat kurikulum antikorupsi, serta membuat desa antikorupsi.

Inspeksi mendadak di jembatan Timbang 

Pada 27 April 2014, Ganjar menyita perhatian publik saat mengeluarkan kemarahannya pada petugas Dishub yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) saat melakukan inspeksi mendadak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang. Ganjar mengaku melihat langsung beberapa kernet memberikan uang Rp10.000 hingga Rp20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60.000 kepada petugas.

Temuan praktik pungutan liar di Subah itu diikuti kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Mei 2014. Namun, kebijakan ini kelak menyebabkan Jawa Tengah harus kehilangan pendapatan sebesar Rp10,118 miliar sebagaimana dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Jawa Tengah untuk 2014. Alwin Basri, salah seorang pimpinan komisi DPRD setempat, mengatakan kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi provinsi sendiri. Selain itu, penutupan jembatan timbang tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi tugas dan fungsi para pegawai yang bertugas di masing-masing jembatan timbang. "Ini termasuk menyalahi aturan juga. Sidak gubernur ke jembatan timbang waktu itu yang sarat dengan pencitraan, ternyata harus dibayar mahal dengan kehilangan pendapatan Rp10,118 miliar," tutur Alwin.

Twitter 

Sebelum dan saat menjadi gubernur, Ganjar dikenal memanfaatkan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Dalam suatu pelantikan penjabat sementara kepala daerah, ia meminta para penjabat untuk aktif di media sosial agar bisa cepat menerima komplain dari warga serta menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Menurut Ganjar, melalui media sosial, dirinya bisa mendengarkan masukan, kritik, bahkan mendengarkan protes dari masyarakat yang tidak suka dengan kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah.

Kasus sengketa Semen Indonesia 

Ganjar dianggap kurang komunikatif di dalam menanggapi kasus sengketa Semen Indonesia dengan warga Rembang. Sejak 2015, upaya penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa mulai dari pendirian tenda di lokasi proyek, long march sejauh 150 km ke Semarang, hingga aksi simbolik menyemen kaki di depan Istana Negara, Jakarta. Gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung (MA) pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang membatalkan Surat Keputusan (SK) tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Walaupun putusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah di wilayah pegunungan Kendeng, Ganjar pada 9 November 2016 mengeluarkan "adendum" atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gresik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk. Menurutnya, putusan pengadilan belum memberi penjelasan soal keberadaan pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak sehingga pendirian pabrik Semen Indonesia akan diteruskan karena tidak ada perintah penutupan. Menanggapi unjuk rasa warga yang mendesak pabrik dihentikan setelah MA mengabulkan gugatan warga, Ganjar menyatakan pihaknya bersedia menghentikan pabrik Semen Indonesia di Rembang asalkan kebijakan itu disetujui pemerintah pusat. Namun, Presiden Joko Widodo menyebut penyelesaian persoalan pabrik merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan menyatakan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin untuk pabrik semen milik perusahaan pemerintah.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), salah satu penggugat izin lingkungan dalam rilis tertulisnya menyebut Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah "mempermainkan hukum demi kepentingan industri". Direktur Eksekutif Walhi Nur Hayati mengatakan, Ganjar telah melakukan siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan saat warga taat dan menghormati hukum. Menurutnya, "Gubernur mengeluarkan kebijakan yang berisiko tinggi bagi rakyat dan lingkungan hidup dengan mengabaikan suara rakyat, khususnya para petani yang selama ini dengan jiwa dan raganya mempertahankan tanah, air dan sumber-sumber kehidupannya." Pada 19 Desember 2016, ratusan warga Kendeng kembali berdemonstrasi menuntut penutupan pabrik semen di Rembang karena kecewa dengan sikap Ganjar yang seolah mengalihkan perkara dengan mempersoalkan daftar nama warga yang terdapat nama Ultraman dan Power Rangers. Seiring meluasnya desakan warga kepada gubernur agar membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik sesuai putusan MA, Gus Nuril Arifin, pemimpin Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal, yang pernah menemui warga pendemo di lokasi proyek, menyebut Ganjar tak perlu malu pada perusahaan yang mendirikan pabrik karena menghentikan operasi pabrik semen di Rembang. "Diberi kekuasaan untuk merusak alam, ini tidak konsekuen janji. Kebijakan munafik dan tak boleh diteruskan."

Pada 17 Januari 2017, Ganjar mengeluarkan SK yang membatalkan adendum yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ia memutuskan menunda proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA. Namun, izin baru "dengan sedikit perubahan wilayah" kembali diterbitkan pada 23 Februari 2017. Dianggap sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengecam penerbitan izin baru tersebut. Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin menyebut izin lingkungan baru cacat hukum dan "bentuk arogansi gubernur".

Penanganan COVID-19 
Langkah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang terjun langsung ke tengah masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19 mendapat apresiasi DPR RI. Ganjar dinilai sosok pemimpin yang bekerja dengan hati demi kemaslahatan masyarakat.

Sejak awal Pandemi COVID-19, Ganjar Pranowo mengambil langkah cepat sebagai penanganan. Program-program dan inisiasi terus digerakkan. Program tersebut diantaranya: Sentra Vaksinasi Ghradika, Jogo Tonggo, Call center, Aplikasi Joss, Panggung Kahanan, hingga Lapak Ganjar.

Di tengah masa Pandemi koronavirus di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan akan menyiapkan tempat makam pahlawan bagi tenaga medis yang meninggal dunia karena virus Corona. Pernyataan itu merespons kasus penolakan warga terhadap pemakaman jenazah perawat Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi yang meninggal karena virus Corona. Pernyataan Ganjar menuai kritik dari masyarakat, dimana dikritik karena seharusnya ia lebih memperhatikan ketersediaan alat perlindungan diri (APD) sebagai perlindungan tenaga medis dibandingkan membicarakan makam. Atas kritikan tersebut, Ganjar menyebut pihak yang mengkritiknya telah melakukan provokasi.

Kebijakan 

Pada masa kepemimpinannya, Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan Produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7 persen per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2 persen, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Ketika diluncurkan, bunga kredit ini tercatat terendah se-Indonesia dan kini banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.

Pada 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada 2015. Prestasi ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat pemprov Jateng. Sekarang, budaya parcel lebaran bahkan sudah tak ada lagi di Pemprov Jateng.

Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah lebih dari 40 ribu di Pemprov Jateng berzakat (berdasarkan PP Nomor 14 tahun 2014, Inpres Nomor 3 tahun 2014, dan imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo). Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5 persen. Perbulan terkumpul Rp 1,6 miliar yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain.

Pada 2016, Ganjar mencanangkan program pembentukan desa tangguh bencana. Targetnya adalah hingga tahun 2018 seluruh desa dari 2204 desa rawan bencana di Jateng sudah terbentuk desa tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di bidang kesehatan, Ganjar mencanagkan pembangunan RS modern bertaraf internasional di MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah). Selain itu, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program "Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng" yang ia gagas di awal pemerintahannya.

Kebijakan Ganjar lainnya yakni membuat kartu tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani program nasional.

Ketua Umum KAGAMA 

Pada kongres KAGAMA di Kendari (November 2014), dia terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai ketua umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014-2019. Ganjar terpilih setelah melakukan musyawarah mufakat bersama tiga calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X (Ketua Umum KAGAMA periode 2009-2014), Budi Karya Sumadi (Ketua Pengda KAGAMA DKI Jakarta) serta Usman Rianse (Pengda KAGAMA Sulawesi Tenggara) yang bertempat di Hotel Grand Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu, 8 November 2014. Salah satu pertimbangan Sri Sultan adalah bahwa KAGAMA perlu melakukan regenerasi kepemimpinan dari yang tua ke yang muda/ Menurut Sri Sultan HB X regenerasi di KAGAMA adalah sebuah keniscayaan.

Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo menyatakan program kerja KAGAMA jangan sampai melupakan nilai-nilai perjuangan, kerakyatan, dan kebangsaan yang telah diajarkan di UGM. Salah satu program yang akan dijalankan adalah menjalin sinergi dengan Pengurus Daerah sehingga terbangun guyub rukun antaranggota KAGAMA. Ia menambahkan jalinan komunikasi antar anggota KAGAMA bisa dilakukan secara fisik maupun virtual dengan hadirnya kecanggihan IT saat ini.

Pada 15 November 2019, Ganjar Pranowo kembali terpilih sebagai ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) untuk periode 2019-2024. Ganjar terpilih secara aklamasi melalui sidang pleno Musyawarah Nasional (Munas) Kagama ke XIII. Ganjar kembali memimpin organisasi alumni Kampus UGM ini dua periode berturut-turut.

Pencapresan 

Pada tanggal 21 April 2023, Ganjar Pranowo resmi diusung sebagai Calon Presiden Republik Indonesia oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Istana Batu tulis. Acara tersebut dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-19 Puan Maharani, Sekretaris Jendral PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto, beserta kader partai PDI Perjuangan lainnya

Pada 18 Oktober 2023, bertempat di gedung DPP PDI Perjuangan, ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri resmi mengusung Mahfud MD sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo untuk maju pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Kehidupan pribadi 
Ia menikah dengan Siti Atikah Supriyanti, seorang anak tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah. Ada kisah unik di antara keduanya, Ganjar yang memiliki latar belakang GMNI (dan PDI) menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang pesantren (di Purbalingga) yang berafiliasi dengan NU (dan PPP). Ia dan Siti Atikah menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2001 bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang kini berkuliah di Teknik Industri UGM. Baik Ganjar maupun Atikoh memiliki hobi olahraga. Keduanya sering tampil bersama dalam kegiatan lari maraton dan sepeda. Ganjar bahkan pernah terjatuh saat gowes yang mengakibatkan lengan kanannya terluka.

Ganjar dianggap oleh sejumlah kalangan sebagai sosok yang religius dan mencintai ulama. Ia memiliki tim relawan yang kerap menyumbangkan pengeras suara ke masjid-masjid, pondok pesantren dan majelis taklim. Ia juga mengupayakan pengembangan rumah sakit halal di Jawa Tengah. Ia mendapat dukungan dari beberapa kalangan ulama untuk menjadi presiden RI periode 2024–2029.

Kontroversi

Pornografi 

Dalam sebuah siniar yang diselenggarakan oleh Deddy Corbuzier, Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa ia tidak sengaja membagikan video porno ke akun Twitternya. Saat salah satu pengikutnya menanyakan mengapa Ia menontonnya, Ganjar Pranowo justru malah menjawab bahwa dimanakah letak kesalahannya karena Ia sudah dewasa dan telah memiliki istri, dan kemudian menyatakan bahwa menonton [film porno] bagi orang dewasa terkadang diperlukan.

Dikarenakan hal ini, Ganjar Pranowo dianggap telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena menyebarkan film yang mengandung unsur pornografi. Terkait pernyataan itu, Ganjar mengenang pengalamannya memberikan laptop kepada seorang siswa yang mengaku menonton pornografi saat berkunjung ke sebuah sekolah. Ganjar memuji siswa tersebut atas kejujurannya dan menggambarkannya sebagai orang yang memiliki potensi kepemimpinan. "Saya bilang, kalau tidak ada guru [yang mengajarkan hal itu, maka] pendidikan seks [itulah] yang salah," kata Pranowo kepada siswa itu, memperingatkannya bahwa pornografi tidak boleh digunakan sebagai panduan dalam kehidupan seksnya sendiri.

Setelah video wawancara itu menjadi viral, Ganjar Pranowo meminta agar mereka yang mengomentari pernyataannya sebaiknya menonton video selengkapnya. Dia mengklarifikasi bahwa dia bukan penggemar video porno dan bahwa diksi dari beberapa berita yang melaporkan dia sebagai "pecandu porno" merupakan hal yang keliru.

Pernyataan Ganjar Pranowo dalam wawancara itu dikritik berbagai pihak. Sinar Suprabana, seorang akademisi Jawa Tengah, berpendapat bahwa pernyataan Pranowo dalam wawancara itu tidak etis dan "lebih baik dia tutup mulut dan mengambil langkah untuk memperbaiki diri" daripada "memberikan klarifikasi". Ustadz  menyatakan bahwa Ganjar Pranowo tidak bisa jadi politikus karena sudah menonton film porno.

Piala Dunia U-20 FIFA 2023

Ganjar menolak tim nasional (timnas) Israel ikut berlaga pada Piala Dunia U-20 di Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 2023 di Semarang, Ganjar meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan para kepala daerah lain yang sebelumnya telah menandatangani kesiapan jadi host (hostly agreement) Piala Dunia U-20. Ganjar sendiri tidak menandatangani persetujuan tersebut, meskipun Surakarta menjadi tuan rumah penyelenggara. Dalam hal itu, Walikota Surakarta menandatangani pernyataan kesiapan.

Organisasi 

 Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Majestic-55
 Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama)
 Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada.id)
 Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Ka Mabida) Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Tengah

Penghargaan

Tanda kehormatan 
 
  Bintang Jasa Utama – 2015
 Satyalancana Pembangunan – 2014
  Satyalancana Wira Karya – 2023
 Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha – 2015
Lencana Melati Pramuka – 2020

Gelar Adat 

 Teungku
 Dg Manaba

Lainnya 

 Bapak Pancasilais

Filmografi

Sejarah elektoral

Referensi

Pranala luar 
 Profil di profil.merdeka.com 

Alumni Universitas Gadjah Mada
Alumni Universitas Indonesia
Tokoh Jawa
Tokoh Jawa Tengah
Tokoh Yogyakarta
Tokoh dari Purworejo
Tokoh dari Karanganyar
Tokoh dari Bantul
Aktivis 98
Tokoh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Politikus Indonesia
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Anggota DPR RI 2004–2009
Anggota DPR RI 2009–2014
Gubernur Jawa Tengah
Penerima Bintang Jasa Utama
Penerima Satyalancana Pembangunan
Penerima Satyalancana Wira Karya