Lembaga Nonstruktural

Di Indonesia, lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.

Klasifikasi 
Lembaga Nonstruktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:
 Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
 LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang
 LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah
 LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden
 LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden
 Urusan pemerintahan yang berkaitan
 Pendanaan
 Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri
 Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga
 Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD 
 Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
 Perwakilan di daerah

Daftar 
Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia.

 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
 Badan Amil Zakat Nasional
 Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
 Badan Nasional Pengelola Perbatasan
 Badan Nasional Sertifikasi Profesi
 Badan Otorita Danau Toba
 Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
 Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Badan Pengawas Rumah Sakit
 Badan Pengelola Keuangan Haji
 Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
Badan Perfilman Indonesia
 Badan Perlindungan Konsumen Nasional
 Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
 Badan Pertimbangan Kepegawaian
 Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
 Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
 Badan Promosi Pariwisata Indonesia
 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
 Badan Wakaf Indonesia
 Dewan Energi Nasional
 Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
 Dewan Insinyur Indonesia
 Dewan Jaminan Sosial Nasional
 Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
 Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
 Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
 Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
 Dewan Ketahanan Nasional
 Dewan Koperasi Indonesia
 Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
 Dewan Pengupahan Nasional
 Dewan Pers
 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
 Dewan Pertimbangan Presiden
 Dewan Sumber Daya Air Nasional
 Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
 Kantor Staf Presiden
 Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 Komisi Aparatur Sipil Negara
 Komisi Banding Merek
 Komisi Banding Paten
 Komisi Informasi Pusat
 Komisi Kejaksaan
 Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
 Komisi Kepolisian Nasional
 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 Komisi Pemberantasan Korupsi
 Komisi Pemilihan Umum
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Komisi Penyiaran Indonesia
 Komisi Perlindungan Anak Indonesia
 Komite Akreditasi Nasional
 Komite Anti Dumping Indonesia
 Komite Industri Nasional
 Komite Kebijakan Industri Pertahanan
 Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 Komite Tabungan Perumahan Rakyat
 Komisi Nasional Disabilitas
 Komite Nasional Keamanan Penerbangan
 Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
 Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
 Komite Profesi Akuntan Publik
 Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
 Komite Olahraga Nasional Indonesia
 Komite Olimpiade Indonesia
 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
 Konsil Kedokteran Indonesia
 Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
 Lembaga Kerja Sama Tripartit
 Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
 Lembaga Penjamin Simpanan
 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 Lembaga Produktivitas Nasional
 Lembaga Sensor Film
 Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
 Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
 Ombudsman Republik Indonesia
 Otorita Ibu Kota Nusantara
 Otoritas Jasa Keuangan
 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
 Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pembubaran 
Berikut ini adalah daftar LNS yang telah dibubarkan.

Referensi

Lihat pula 
 Lembaga pemerintah nonkementerian
 Daftar lembaga pemerintahan Indonesia

Pranala luar 
 Daftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga