Standar Nasional Indonesia

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penjelasan lebih lengkap mengenai SNI dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Agar SNI diterima dengan luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:
 Openess (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
 Transparency (transparansi): Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
 Consensus and impartiality (Konsensus dan Tidak Memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
 Effectiveness and relevance: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 Coherence: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
 Development dimension (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam indonesia.
(sumber Strategi BSN 2006-2009)

BSN menetapkan daftar 105 produk yang wajib memiliki SNI. Hal ini dilakukan untuk:

 Melindungi konsumen
 Keamanan negara
 Perkembangan ekonomi nasional
 Pelestarian lingkungan hidup
 Menjamin Standar Kesehatan
 Menjamin Standar Keamanan
 Meningkatkan daya saing

Sebagian dari produk tersebut adalah produk pangan. Produk pangan ini wajib memiliki SNI untuk memastikan keamanan dan kelayakannya dikonsumsi konsumen. Sebab, 90% produk pangan di Indonesia diproduksi oleh UMKM. Karena itu, produk pangan harus memiliki standar mutu tertentu agar tak merugikan konsumen. Berikut ini adalah daftar produk pangan yang harus memiliki SNI:

 Air mineral dalam kemasan
 Air mineral
 Air demineral
 Air minum embun
 Pemanis buatan
 Biskuit
 Tepung terigu
 Garam konsumsi
 Garam beryodium
 Gula kristal
 Coklat bubuk
 Kopi instan
 Minyak goreng sawit
 Tuna, makerel, dan sarden kaleng

Referensi 

Indonesia