Pasal 9 Konstitusi Jepang

Pasal 9 Konstitusi Jepang adalah suatu klausul dalam Konstitusi Nasional Jepang yang melarang dilakukannya perang oleh negara. Konstitusi ini mulai berlaku pada 3 Mei 1947, yaitu segera setelah selesainya Perang Dunia II. Dalam naskahnya, negara secara resmi menolak perang sebagai suatu hak kedaulatan dan melarang penyelesaian sengketa internasional melalui penggunaan kekuatan. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, angkatan bersenjata dengan kesanggupan untuk berperang tidak akan dipertahankan.

Sejarah 

Pasal 9 ditambahkan ke dalam Konstitusi Jepang pada masa pendudukan Sekutu atas Jepang seusai Perang Dunia II. Sumber dari klausa pasifis tersebut masih diperdebatkan.

Menurut Panglima Tertinggi Sekutu Douglas MacArthur, ketentuan tersebut diusulkan oleh Perdana Menteri Kijūrō Shidehara, yang "menginginkannya untuk mencegah setiap bentuk kemiliteran bagi Jepang - dalam bentuk lembaga militer apapun". Pandangan Shidehara ialah bahwa menahan (retensi) persenjataan akan "tidak bermakna" bagi rakyat Jepang di era pasca perang. Hal tersebut karena setiap kondisi militer sesudah perang yang berada di bawah standar tidak akan mendapatkan penghargaan masyarakat, dan bahkan akan membuat masyarakat terobsesi pada tujuan untuk mempersenjatai kembali Jepang. Shidehara mengakui peranannya dalam memoarnya Lima Puluh Tahun Diplomasi (Gaikō Gojū-Nen) yang diterbitkan pada tahun 1951, di mana ia menceritakan bahwa ide tersebut datang padanya ketika sedang naik kereta api ke Tokyo. MacArthur sendiri membenarkan peranan Shidehara pada beberapa kesempatan.

Namun menurut beberapa interpretasi, Shidehara menyangkal telah akukan usulan itu, dan masuknya Pasal 9 tersebut terutama karena upaya para anggota Bagian Pemerintahan (Min-Sei-Kyoku) dari Panglima Tertinggi Kekuatan Sekutu (Rengō-Koku-Gun-Saikō-Shirei-Kan), khususnya Charles Kades, salah satu rekan dekat Douglas MacArthur. Pasal tersebut disetujui oleh Parlemen Jepang pada tanggal 3 November 1946. Kades menolak usulan kalimat yang melarang penggunaan kekuatan Jepang "untuk keamanan sendiri", karena ia percaya bahwa pertahanan diri adalah hak setiap bangsa.

Naskah 

Naskah lengkap pasal ini dalam bahasa Jepang:

Terjemahan resmi pasal ini dalam bahasa Inggris:

Terjemahan pasal ini dalam bahasa Indonesia (tidak resmi):

Interpretasi 

Semasa Perang Dingin, mulai timbul keinginan dari pasukan pendudukan Amerika Serikat agar Jepang dapat mengambil peran militer yang lebih aktif dalam perjuangan melawan komunisme. Menyusul pecahnya Perang Korea pada tahun 1950, Divisi Infanteri ke-24 Amerika Serikat ditarik keluar Jepang dan dikirimkan bertempur di garis depan Korea, sehingga menyebabkan Jepang menjadi tanpa perlindungan bersenjata.

MacArthur kemudian memerintahkan pembentukan Polisi Cadangan Nasional (Keisatsu yobitai, National Police Reserve) berkekuatan 75.000 orang untuk menjaga ketertiban umum di Jepang dan menangkal setiap peluang serangan dari luar. Pembentukannya dilakukan di bawah pimpinan Kolonel Frank Kowalski dari Angkatan Darat Amerika Serikat (belakangan ia menjadi anggota Kongres AS) dengan menggunakan surplus peralatan Angkatan Darat. Untuk menghindari kemungkinan pelanggaran konstitusional, barang-barang militer diberi nama sipil: tank, misalnya, diberi nama "kendaraan khusus". Shigesaburo Suzuki, seorang pemimpin Partai Sosialis Jepang (JSP), mengajukan tuntutan di Mahkamah Agung Jepang untuk menyatakan pembentukan Polisi Cadangan Nasional sebagai tindakan yang inkonstitusional, tetapi kasusnya ditolak oleh majelis besar karena dianggap kurang relevan.

Perdebatan 
Mayoritas warga negara Jepang menyetujui semangat Pasal 9 dan menganggapnya penting secara pribadi. Namun sejak tahun 1990-an telah terjadi pergeseran dari sikap, yang lebih bertoleransi atas kemungkinan revisi atas pasal tersebut, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian antara peran Pasukan Bela Diri Jepang dengan Pasal 9. Selain itu, beberapa warga negara juga menganggap bahwa Jepang seharusnya melibatkan Pasukan Bela Diri dalam upaya pertahanan kolektif, misalnya sebagaimana yang pernah dibentuk di bawah Dewan Keamanan PBB dalam Perang Teluk. Perdana Menteri Shinzo Abe menandai ulang tahun ke-60 Konstitusi Jepang pada tahun 2007 dengan seruannya untuk melakuan peninjauan kembali secara berani terhadap dokumen tersebut, sehingga dapat mengizinkan negara untuk mengambil peran yang lebih besar dalam keamanan global serta membangkitkan kembali kebanggaan nasional.

Perbandingan internasional 

Dalam Pasal 11 Konstitusi Italia terdapat bentuk yang mirip dengan Pasal 9 Konstitusi Jepang, namun penggunaan kekuatan militer diijinkan untuk membela diri (pasal 54 dan 78) dan juga untuk tujuan menjaga perdamaian, jika disetujui oleh organisasi internasional:

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo." ("Italia menolak perang sebagai instrumen untuk menyerang kebebasan bangsa-bangsa dan sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian internasional; ia menyetujui adanya batasan atas kedaulatan yang dianggap perlu untuk memungkinkan sistem hukum yang damai dan adil di antara bangsa-bangsa, dengan syarat terjaminnya prinsip timbal balik; ia menganjurkan dan mendorong agar organisasi internasional berusaha untuk memajukan tujuan-tujuan yang sedemikian itu.")

Lihat pula 
 Pasukan Bela Diri Jepang

Referensi

Pranala luar 
 Berita baru rutin dan analisis politik Jepang  (artikel dan audio)
   Kampanye Global Pasal 9

Pemerintahan Jepang
Hukum di Jepang
Militer Jepang