Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon atau Kepulauan Salomo adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan yang terletak di sebelah timur Papua Nugini dan merupakan bagian dari Persemakmuran. Negara ini terdiri dari 992 pulau yang secara keseluruhan membentuk wilayah seluas 28.450 km².

Nama
Pada tahun 1568, navigator Spanyol Álvaro de Mendaña adalah orang Eropa pertama yang mengunjungi kepulauan Kepulauan Solomon, menamakannya Islas Salomón ("Kepulauan Solomon") setelah orang kaya biblikal King Solomon. Dikatakan bahwa mereka diberi nama ini dengan asumsi yang salah bahwa mereka mengandung kekayaan besar, dan dia percaya mereka sebagai kota Ophir yang disebutkan dalam Alkitab. Selama sebagian besar periode kolonial, nama resmi wilayah itu adalah "Protektorat Kepulauan Solomon Inggris" hingga 1975, ketika diubah menjadi "Kepulauan Solomon". Artikel pasti, "the" , bukan bagian dari nama resmi negara tetapi kadang-kadang digunakan, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam bahasa sehari-hari pulau-pulau tersebut hanya disebut sebagai "The Solomons".

Sejarah 

Kapal penjelajah Spanyol Álvaro de Mendaña de Neira pertama kali mencatat tentang pulau Santa Isabel pada 7 Februari 1568. Karena adanya tanda-tanda emas di Guadalcanal, Mendaña percaya bahwa ia menemukan sumber kekayaan Raja Salomo, dan menamai pulau itu "Pulau Salomo". Pada 1595 dan 1605 Spanyol mengirim beberapa ekspedisi untuk mendiami pulau tersebut dan mendirikan sebuah koloni, tetapi gagal. Pada 1767 Kapten Philip Carteret menemukan kembali Santa Cruz dan Malaita. Kemudian penjelajah dari Belanda, Prancis, dan Inggris berturut-turut mengunjungi pulau-pulau tersebut; penerimaan penduduk setempat tidak ramah.

Geografi 

Kepulauan Solomon memiliki sejumlah pulau seperti Guadalcanal, Malaita, Santa Isabel, Makira dan Sikaiana. Jarak antara pulau paling barat dan paling timur ialah ±1.500 km.

Pada 1886, Britania Raya dan Jerman membagi pulau tersebut di antara mereka. Tentara Australia lalu mengambil alih bagian yang dikuasai Jerman hingga 1920. Jepang menguasai wilayah ini antara tahun 1942 dan 1943 sebelum pihak Sekutu merebutnya.

Politik 

Kepulauan Solomon adalah sebuah negara monarki konstitusional dan memiliki sistem parlementer pemerintahan. Sebagai Raja Kepulauan Solomon, Charles III adalah kepala negara; dia diwakili oleh Gubernur Jenderal yang dipilih oleh Parlemen untuk masa jabatan lima tahun. Ada parlemen unikameral yang terdiri dari 50 anggota, dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, Parlemen dapat dibubarkan dengan suara mayoritas anggotanya sebelum masa jabatannya selesai.

Perwakilan parlemen didasarkan pada konstituen anggota tunggal. Hak pilih bersifat universal bagi warga negara yang berusia di atas 21 tahun. kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dipilih oleh Parlemen dan memilih kabinet. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang anggota kabinet, yang dibantu oleh seorang sekretaris tetap, seorang pegawai negeri karir yang memimpin staf kementerian.

Pemerintah Kepulauan Solomon dicirikan oleh partai politik yang lemah (lihat Daftar partai politik di Kepulauan Solomon) dan koalisi parlemen yang sangat tidak stabil. Mereka sering mengalami Mosi tidak percaya, yang menyebabkan seringnya terjadi perubahan dalam kepemimpinan pemerintah dan penunjukan kabinet.

Kepemilikan tanah dicadangkan untuk Kepulauan Solomon. Undang-undang menetapkan bahwa penduduk ekspatriat, seperti Tiongkok dan Kiribati, dapat memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi. Tanah pada umumnya masih dipegang secara kekeluargaan atau desa dan dapat diwariskan dari ibu atau ayah menurut adat setempat. Penduduk pulau enggan untuk menyediakan tanah untuk usaha ekonomi non-tradisional, dan ini telah mengakibatkan perselisihan terus-menerus atas kepemilikan tanah.

Tidak ada pasukan militer yang dikelola oleh Kepulauan Solomon meskipun pasukan polisi yang berjumlah hampir 500 orang termasuk unit perlindungan perbatasan. Polisi juga bertanggung jawab atas pemadam kebakaran, bantuan bencana, dan pengawasan maritim. Kepolisian dipimpin oleh seorang komisaris, yang ditunjuk oleh gubernur jenderal dan bertanggung jawab kepada perdana menteri. Pada tanggal 27 Desember 2006, pemerintah Kepulauan Solomon mengambil langkah-langkah untuk mencegah kepala polisi Australia negara itu kembali ke negara Pasifik. Pada 12 Januari 2007, Australia menggantikan diplomat puncaknya yang diusir dari Kepulauan Solomon karena campur tangan politik dalam sebuah langkah damai yang bertujuan meredakan perselisihan empat bulan antara kedua negara.

Pada 13 Desember 2007, Perdana Menteri Manasseh Sogavare digulingkan oleh mosi tidak percaya di Parlemen, menyusul pembelotan lima menteri ke oposisi. Ini adalah pertama kalinya seorang perdana menteri kehilangan jabatan dengan cara ini di Kepulauan Solomon. Pada tanggal 20 Desember, parlemen memilih kandidat oposisi (dan mantan Menteri Pendidikan) Derek Sikua sebagai Perdana Menteri, dengan suara 32 banding 15.

Peradilan

Gubernur Jenderal mengangkat Ketua Mahkamah Agung atas saran Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi. Gubernur Jenderal mengangkat hakim-hakim lainnya dengan saran dari komisi yudisial. Ketua Hakim saat ini adalah Sir Albert Palmer.

Sejak Maret 2014 Hakim Edwin Goldsbrough menjabat sebagai Presiden Pengadilan Tinggi untuk Kepulauan Solomon. Hakim Goldsbrough sebelumnya telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Solomon (2006–2011). Hakim Edwin Goldsbrough kemudian menjabat sebagai Ketua Hakim Kepulauan Turks dan Caicos.

Hubungan luar negeri

Kepulauan Solomon adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Interpol, Persemakmuran Bangsa-Bangsa, Forum Kepulauan Pasifik, Komunitas Pasifik, Dana Moneter Internasional , dan negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) (Konvensi Lomé).

Hingga September 2019, itu adalah salah satu dari sedikit negara yang mengakui Republic of China (Taiwan) dan mempertahankan hubungan diplomatik formal dengannya. Hubungan dengan Papua Nugini, yang sempat tegang karena masuknya pengungsi dari [ [Pulau Bougainville|Bougainville]] pemberontakan dan serangan di pulau utara Kepulauan Solomon oleh elemen-elemen yang mengejar pemberontak Bougainville, telah diperbaiki. Perjanjian damai tahun 1998 di Bougainville menghapus ancaman bersenjata, dan kedua negara mengatur operasi perbatasan dalam perjanjian tahun 2004.

Pada bulan Maret 2017, pada sesi reguler ke-34 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Vanuatu membuat pernyataan bersama atas nama Kepulauan Solomon dan beberapa negara Pasifik lainnya yang mengangkat pelanggaran hak asasi manusia di Western New Guinea, yang diklaim oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) bahwa West Papua telah diduduki oleh Indonesia sejak tahun 1963, dan meminta agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia membuat laporan. Indonesia menolak tuduhan Vanuatu, dengan menjawab bahwa Vanuatu tidak mewakili rakyat Papua dan seharusnya "berhenti berfantasi". Lebih dari 100.000 orang Papua tewas selama 50 tahun Konflik Papua. Pada bulan September 2017, di Sesi ke-72 PBB Majelis Umum, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Tuvalu dan Vanuatu sekali lagi mengangkat pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang diduduki Indonesia.

Militer 
Meskipun Angkatan Pertahanan Protektorat Kepulauan Solomon Inggris yang direkrut secara lokal adalah bagian dari Pasukan Sekutu yang ambil bagian dalam pertempuran di Kepulauan Solomon selama Perang Dunia Kedua, negara ini tidak memiliki militer reguler. kekuatan sejak kemerdekaan. Berbagai elemen paramiliter dari Angkatan Polisi Kepulauan Solomon (RSIPF) dibubarkan dan dilucuti pada tahun 2003 setelah intervensi dari Misi Bantuan Regional untuk Kepulauan Solomon (RAMSI). RAMSI memiliki detasemen militer kecil yang dipimpin oleh seorang komandan Australia dengan tanggung jawab untuk membantu elemen polisi RAMSI dalam keamanan internal dan eksternal. RSIPF masih mengoperasikan dua perahu patroli kelas Pacific (RSIPV Auki dan RSIPV Lata), yang merupakan angkatan laut Kepulauan Solomon secara de facto.

Dalam jangka panjang, RSIPF diharapkan dapat melanjutkan kembali peran pertahanan negara. Kepolisian dipimpin oleh seorang komisaris, diangkat oleh Gubernur Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri Kepolisian, Keamanan Nasional & Lembaga Pemasyarakatan.

Anggaran polisi Kepulauan Solomon telah tegang karena perang saudara empat tahun. Setelah pemogokan Siklon Zoe di pulau Tikopia dan Anuta pada bulan Desember 2002, Australia harus memberi pemerintah Kepulauan Solomon 200.000 Dolar Kepulauan Solomon ($50.000 Australia) untuk bahan bakar dan perbekalan untuk kapal patroli Lata untuk berlayar dengan perbekalan bantuan. (Bagian dari pekerjaan RAMSI termasuk membantu pemerintah Kepulauan Solomon untuk menstabilkan anggarannya.)

Divisi administrasi

Untuk pemerintah daerah, negara ini dibagi menjadi sepuluh wilayah administratif, sembilan di antaranya adalah provinsi yang dikelola oleh majelis provinsi terpilih dan yang kesepuluh adalah ibu kota Honiara, yang dikelola oleh Dewan Kota Honiara.

[1] tidak termasuk Wilayah Ibu Kota Honiara

Hak Asasi Manusia

Ada keprihatinan dan masalah hak asasi manusia dalam hal pendidikan, air, sanitasi, kesetaraan gender, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Homoseksualitas adalah ilegal di Kepulauan Solomon.

Ekonomi 

PDB per kapita Kepulauan Solomon sebesar $600 menempatkannya sebagai negara kurang berkembang, dan lebih dari 75% tenaga kerjanya terlibat dalam pertanian subsisten dan perikanan. Sebagian besar barang manufaktur dan produk minyak bumi harus diimpor. Hanya 3,9% dari wilayah pulau yang digunakan untuk pertanian, dan 78,1% ditutupi oleh hutan menjadikan Kepulauan Solomon sebagai negara peringkat 103 yang ditutupi oleh hutan di seluruh dunia.

Pemerintah Kepulauan Solomon bangkrut pada tahun 2002. Sejak intervensi RAMSI pada tahun 2003, pemerintah telah menyusun kembali anggarannya. Ia telah mengkonsolidasikan dan menegosiasikan kembali utang dalam negerinya dan dengan dukungan Australia, sekarang berusaha untuk menegosiasikan kembali kewajiban luar negerinya. Donor bantuan utama adalah Australia, Selandia Baru, Uni Eropa, Jepang dan Taiwan.

Mata uang

Dolar Kepulauan Solomon (ISO 4217 kode: SBD) diperkenalkan pada tahun 1977, menggantikan dolar Australia pada par. Simbolnya adalah "SI$", tetapi awalan "SI" dapat dihilangkan jika tidak ada kebingungan dengan mata uang lain yang juga menggunakan tanda dolar "$". Ini dibagi menjadi 100 sen. uang tempurung lokal masih penting untuk keperluan tradisional dan seremonial di provinsi-provinsi tertentu dan, di beberapa bagian terpencil negara itu, untuk perdagangan. Uang kerang adalah mata uang tradisional yang banyak digunakan di Kepulauan Pasifik, di Kepulauan Solomon, sebagian besar diproduksi di Malaita dan Guadalcanal tetapi dapat dibeli di tempat lain, seperti Pasar Pusat Honiara. Sistem barter sering kali menggantikan uang dalam bentuk apa pun di daerah terpencil.

Ekspor 

Sampai tahun 1998, ketika harga dunia untuk kayu tropis turun tajam, kayu adalah produk ekspor utama Kepulauan Solomon, dan, dalam beberapa tahun terakhir, hutan Kepulauan Solomon sangat berbahaya dieksploitasi berlebihan. Setelah kekerasan etnis pada bulan Juni 2000, ekspor minyak sawit dan emas berhenti sementara ekspor kayu turun.

Baru-baru ini, pengadilan Kepulauan Solomon telah menyetujui kembali ekspor lumba-lumba hidup untuk keuntungan, yang terbaru ke Dubai, Uni Emirat Arab. Praktek ini awalnya dihentikan oleh pemerintah pada tahun 2004 setelah kegemparan internasional atas pengiriman 28 lumba-lumba hidup ke Meksiko. Langkah tersebut menuai kritik dari Australia dan Selandia Baru serta beberapa organisasi konservasi. Pada 2019, kayu kasar masih merupakan dua pertiga dari ekspor.

Pertanian

Pada tahun 2017 317.682 ton kelapa dipanen, menjadikan negara ini sebagai produsen kelapa peringkat ke-18 di dunia, dan 24% ekspornya berhubungan dengan kopra. Biji kakao terutama ditanam di pulau Guadalcanal, Makira dan Malaita . Pada tahun 2017 4.940 ton biji kakao dipanen menjadikan Kepulauan Solomon sebagai produsen kakao peringkat ke-27 di dunia. Namun demikian, pertumbuhan produksi dan ekspor kopra dan kakao tetap tinggi. terhambat oleh usia tua sebagian besar pohon kelapa dan kakao. Pada tahun 2017 285.721 ton minyak kelapa sawit diproduksi, menjadikan Kepulauan Solomon sebagai produsen minyak kelapa sawit peringkat ke-24 di seluruh dunia.

Tanaman komersial dan ekspor penting lainnya termasuk kopra, kakao dan minyak sawit.

Untuk pasar lokal tetapi tidak untuk ekspor banyak keluarga yang menanam talas (2017: 45.901 ton), beras (2017: 2.789 ton), ubi (2017: 44.940 ton) dan pisang (2017: 313 ton). Tembakau (2017: 118 ton) dan rempah-rempah (2017: 217 ton). juga ditanam untuk pasar lokal.

Pertanian di Kepulauan Solomon terhambat oleh kurangnya mesin pertanian yang sangat parah.

Pertambangan

Pada tahun 1998 penambangan emas dimulai di Gold Ridge di Guadalcanal. Eksplorasi mineral di daerah lain terus berlanjut. Pulau-pulau tersebut kaya akan sumber daya mineral yang belum dikembangkan seperti timbal, seng, nikel, dan emas. Negosiasi sedang berlangsung yang mungkin mengarah pada pembukaan kembali tambang Gold Ridge yang ditutup setelah kerusuhan tahun 2006.

Perikanan

Perikanan Kepulauan Solomon juga menawarkan prospek ekspor dan ekspansi ekonomi domestik. Perusahaan patungan Jepang, Solomon Taiyo Ltd., yang mengoperasikan satu-satunya pengalengan ikan di negara itu, ditutup pada pertengahan tahun 2000 akibat gangguan etnis. Meskipun pabrik telah dibuka kembali di bawah manajemen lokal, ekspor tuna belum dilanjutkan.

Pariwisata

Pariwisata, khususnya menyelam, dapat menjadi industri jasa yang penting bagi Kepulauan Solomon. Pertumbuhan pariwisata, bagaimanapun, terhambat oleh kurangnya infrastruktur dan keterbatasan transportasi. Pada tahun 2017 Kepulauan Solomon dikunjungi oleh 26.000 turis, menjadikan negara ini sebagai salah satu negara yang paling jarang dikunjungi di dunia. Pemerintah negara itu berharap dapat meningkatkan jumlah wisatawan hingga 30.000 pada akhir 2019 dan hingga 60.000 wisatawan per tahun pada akhir 2025.

Energi

Sebuah tim pengembang energi terbarukan yang bekerja untuk Komisi Geosains Terapan Pasifik Selatan (SOPAC) dan didanai oleh Kemitraan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi (REEEP), telah mengembangkan skema yang memungkinkan masyarakat lokal mengakses energi terbarukan energi, seperti tenaga surya, air dan angin, tanpa perlu mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Di bawah skema tersebut, penduduk pulau yang tidak mampu membayar lentera surya secara tunai dapat membayar sebagai gantinya dengan tanaman.

Infrastruktur

Koneksi penerbangan 
Solomon Airlines menghubungkan Honiara ke Nadi di Fiji, Port Vila di Vanuatu dan Brisbane di Australia serta ke lebih dari 20 bandara domestik di setiap provinsi negara. Untuk mempromosikan pariwisata Solomon Airlines memperkenalkan koneksi penerbangan langsung mingguan antara Brisbane dan Munda pada tahun 2019. Virgin Australia menghubungkan Honiara ke Brisbane dua kali seminggu. Sebagian besar bandara domestik hanya dapat diakses oleh pesawat kecil karena memiliki landasan pacu yang pendek dan berumput.

Jalan 
Sistem jalan di Kepulauan Solomon tidak memadai dan tidak ada rel kereta api. Jalan terpenting menghubungkan Honiara ke Lambi (58 36 mil) di bagian barat Guadalcanal dan ke Aola (75 km; 47 mil) di bagian timur. Ada beberapa bus dan ini tidak beredar sesuai dengan jadwal yang tetap. Di Honiara tidak ada terminal bus. Halte bus terpenting ada di depan Central Market.

Feri 
Sebagian besar pulau dapat dicapai dengan feri dari Honiara. Ada koneksi harian dari Honiara ke Auki melalui Tulagi dengan katamaran berkecepatan tinggi.

Demografi

Etnis

Sebagian besar penduduk Kepulauan Solomon adalah etnis Melanesia (95,3%). Polinesia (3,1%) dan Mikronesia (1,2%) adalah dua kelompok signifikan lainnya.

Bahasa

Bahasa Kepulauan Solomon meskipun bahasa Inggris adalah bahasa resmi, hanya 1-2% dari populasi yang dapat berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Inggris. Namun, kreol bahasa Inggris, Solomon Pijin, adalah de facto lingua franca negara yang dituturkan oleh mayoritas penduduk, bersama dengan bahasa suku setempat. Pijin terkait erat dengan Tok Pisin yang digunakan di Papua Nugini.

Jumlah bahasa lokal yang terdaftar untuk Kepulauan Solomon adalah 74, 70 di antaranya adalah bahasa yang hidup dan 4 punah, menurut Teknologi, Bahasa Dunia.

Kebanyakan bahasa Solimon merupakan yang dari rumpun bahasa Austronesia. Yakni, Bahasa Melanesia (sebagian besar dari kelompok Solomon Selatan) dituturkan di pulau-pulau pusat. Bahasa Polinesia dituturkan di Rennell dan Bellona di selatan, Tikopia, Anuta, dan Fatutaka di timur jauh, Sikaiana di timur utara, dan Luaniua di utara (Atong Java Atoll, juga dikenal sebagai Lord Howe Atoll). Penduduk imigran Gilbertese (i-Kiribati) berbicara dalam bahasa Mikronesia.

Selain itu, bagian kecil (4 bahasa pribumi) merupakan bahasa non-Austronesia dari kelompok bahasa Papua (rumpun bahasa Solomon Tengah). Yakni, bahasa Bilua, Lavukaleve, Savosavo, dan Touo.

Agama

Agama di Kepulauan Solomon Gereja Katolik di Tanagai pada Guadalcanal Agama Kepulauan Solomon sebagian besar beragama Kristen (terdiri sekitar 92% dari populasi). Denominasi Kristen utama adalah: Gereja Anglikan Melanesia (35%), Katolik Roma (19%), Gereja Evangelikal Laut Selatan (17%), Gereja Persatuan di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon (11%) dan Hari Ketujuh Advent (10%). Denominasi Kristen lainnya adalah Saksi-Saksi Yehuwa, Gereja Kerasulan Baru (80 gereja) dan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir (Gereja OSZA). 5% lainnya mematuhi keyakinan penduduk asli. Sisanya menganut Islam, Iman Baha'i. Menurut laporan terbaru, Islam di Kepulauan Solomon terdiri dari sekitar 350 Muslim, termasuk anggota Komunitas MuslimAhmadiyya.

Health

Usia harapan hidup wanita saat lahir adalah 66,7 tahun dan harapan hidup pria saat lahir adalah 64,9 pada 2007. 1990-1995 tingkat kesuburan adalah 5,5 kelahiran per wanita. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan per kapita adalah US $ 99 (PPP). [64] Harapan hidup sehat saat lahir adalah 60 tahun. Rambut pirang terjadi pada 10% dari populasi di pulau-pulau. Setelah bertahun-tahun pertanyaan, penelitian telah menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang gen pirang. Temuan menunjukkan bahwa sifat rambut pirang disebabkan oleh perubahan asam amino protein TYRP1. Ini merupakan penyebab rambut pirang paling tinggi di luar pengaruh Eropa di dunia. Sementara 10% penduduk Kepulauan Solomon menampilkan fenotipe pirang, sekitar 26% populasi juga memiliki sifat resesif untuknya. Edukasi

Budaya 

Kebudayaan Kepulauan Solomon mencerminkan sejauh mana perbedaan dan keragaman di antara kelompok-kelompok yang tinggal di Kepulauan Kepulauan Solomon, yang terletak di dalam Melanesia di laut Pasifik, dengan orang-orang yang dibedakan berdasarkan pulau, bahasa, topografi, dan geografi. Wilayah budayanya meliputi negara bagian Kepulauan Solomon dan Pulau Bougainville, yang merupakan bagian dari Papua Nugini.
Kepulauan Solomon mencakup beberapa masyarakat budaya Polinesia yang berada di luar wilayah utama pengaruh Polinesia, yang dikenal sebagai Segitiga Polinesia. Ada tujuh pencilan Polinesia di Kepulauan Solomon: Anuta, Bellona, Ontong Java, Rennell, Sikaiana , Tikopia, dan Vaeakau-Taumako.
Seni dan kerajinan Kepulauan Solomon mencakup berbagai macam benda tenun, ukiran kayu, batu dan artefak kerang dalam gaya khusus untuk provinsi yang berbeda. :

Uang cangkang Malaitan, diproduksi di Langa Langa Lagoon, adalah mata uang tradisional yang digunakan di Malaita dan di seluruh Kepulauan Solomon. Uang itu terdiri dari cakram cangkang kecil yang dipoles yang dibor dan ditempatkan pada senar. Di Kepulauan Solomon Tectus niloticus dipanen, yang secara tradisional dibuat menjadi barang-barang seperti kancing mutiara dan perhiasan.

Poster informasi publik pemerintah tahun 1970-an membahas kebersihan pribadi.

Ketidaksetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga
Kepulauan Solomon memiliki salah satu tingkat kekerasan keluarga dan seksual (FSV) tertinggi di dunia, dengan 64% wanita berusia 15–49 tahun telah melaporkan pelecehan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Sesuai dengan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dikeluarkan pada tahun 2011, "Penyebab Kekerasan Berbasis Gender (GBV) beragam, tetapi utamanya berasal dari ketidaksetaraan gender dan manifestasinya." Laporan tersebut menyatakan:
"Di Kepulauan Solomon, GBV sebagian besar telah dinormalisasi: 73% pria dan 73% wanita percaya bahwa kekerasan terhadap wanita dapat dibenarkan, terutama untuk perselingkuhan dan 'ketidakpatuhan', seperti ketika wanita 'tidak memenuhi peran gender yang ditetapkan masyarakat. memaksakan.' Misalnya, perempuan yang percaya bahwa mereka kadang-kadang bisa menolak seks empat kali lebih mungkin mengalami GBV dari pasangan intim Laki-laki menyebutkan penerimaan kekerasan dan ketidaksetaraan gender sebagai dua alasan utama GBV, dan hampir semuanya melaporkan memukul pasangan perempuan mereka sebagai sebuah 'bentuk disiplin', yang menunjukkan bahwa wanita dapat memperbaiki situasi dengan '[belajar] untuk mematuhi [mereka].'"

Manifestasi lain dan pendorong ketidaksetaraan gender di Kepulauan Solomon adalah praktik tradisional harga pengantin. Meskipun adat istiadat tertentu berbeda-beda di antara masyarakat, membayar mahar dianggap mirip dengan hak milik, yang memberi laki-laki kepemilikan atas perempuan. Norma gender maskulinitas cenderung mendorong laki-laki untuk "mengendalikan" istri mereka, seringkali melalui kekerasan, sementara perempuan merasa bahwa mahar menghalangi mereka meninggalkan laki-laki. Laporan lain yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2013 melukiskan gambaran yang sama suramnya.

Pada tahun 2014, Kepulauan Solomon secara resmi meluncurkan Family Protection Act 2014, yang bertujuan untuk membatasi kekerasan dalam rumah tangga di negara tersebut. Sementara banyak intervensi lain sedang dikembangkan dan diterapkan dalam sistem perawatan kesehatan serta sistem peradilan pidana, intervensi ini masih dalam tahap awal dan sebagian besar berasal dari protokol Barat. Oleh karena itu, agar model ini efektif, diperlukan waktu dan komitmen untuk mengubah persepsi budaya tentang kekerasan dalam rumah tangga di Kepulauan Solomon.

Sastra 

Penulis dari Kepulauan Solomon termasuk novelis Rexford Orotaloa dan John Saunana dan penyair Jully Makini.

Media
Koran
Ada satu surat kabar harian, Solomon Star, satu situs berita online harian, Solomon Times Online (www.solomontimes.com), dua surat kabar mingguan, Solomons Voice dan Solomon Times, dan dua koran bulanan, Agrikalsa Nius dan Citizen's Press.

Radio
Radio adalah jenis media yang paling berpengaruh di Kepulauan Solomon karena perbedaan bahasa, buta huruf, dan kesulitan menerima sinyal televisi di beberapa bagian negara. Solomon Islands Broadcasting Corporation (SIBC) mengoperasikan layanan radio publik, termasuk stasiun nasional Radio Happy Isles 1037 pada dial dan Wantok FM 96.3, dan stasiun provinsi Radio Happy Lagoon dan, sebelumnya, Radio Temotu. Ada dua stasiun FM komersial, Z FM di 99,5 di Honiara tetapi diterima di sebagian besar pulau di luar Honiara, dan, PAOA FM di 97,7 di Honiara (juga disiarkan di 107,5 di Auki), dan, satu stasiun radio FM komunitas, Gold Ridge FM di 88.7.

Televisi
Tidak ada layanan TV yang mencakup seluruh Kepulauan Solomon tetapi tersedia di enam pusat utama di empat dari sembilan Provinsi. Stasiun TV satelit dapat diterima. Di Honiara, terdapat layanan TV digital, analog, dan online HD gratis yang disebut Telekom Television Limited, dioperasikan oleh Solomon Telekom Co. Ltd. dan menyiarkan ulang sejumlah layanan TV regional dan internasional termasuk ABC Australia dan Berita Dunia BBC. Penghuni juga dapat berlangganan SATSOL, layanan TV berbayar digital, yang memancarkan ulang televisi satelit.

Musik

Musik Melanesia tradisional di Kepulauan Solomon mencakup vokal grup dan solo, ansambel drum celah dan panpipe. Musik bambu mendapatkan pengikut di tahun 1920-an. Pada tahun 1950-an Edwin Nanau Sitori menggubah lagu "Walkabout long Chinatown", yang telah disebut oleh pemerintah sebagai "lagu nasional" tidak resmi dari Kepulauan Solomon. Musik populer penduduk Kepulauan Solomon modern mencakup berbagai jenis rock dan reggae serta musik pulau.

Referensi

Bacaan lebih lanjut

Pranala luar 

  Situs resmi
  Situs resmi pariwisata
  JaneResture's Solomon 

 
Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa