Daftar negara berdaulat

Berikut ini merupakan daftar yang menampilkan ikhtisar mengenai negara-negara berdaulat di seluruh dunia, beserta informasi mengenai status dan pengakuan atas kedaulatan negara-negara tersebut.

Daftar tersebut memuat sejumlah 206 negara berdaulat yang dapat dikelompokkan berdasarkan keanggotaannya dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu:

 193 negara anggota PBB,
 dua negara pengamat nonanggota Majelis Umum PBB (MU-PBB),
 dua negara nonanggota PBB, tetapi memiliki keanggotaan dalam sekurang-kurangnya satu badan khusus PBB, dan 
 sembilan negara nonanggota PBB yang tidak memiliki keanggotaan dalam sistem PBB sama sekali.

Kolom sengketa kedaulatan memuat status kedaulatan tiap negara, yang dijabarkan sebagai berikut.

 Negara berkedaulatan tanpa sengketa, yang berjumlah 188 negara, terdiri atas:
 187 negara anggota PBB, dan
 satu negara pengamat nonanggota MU-PBB.
 Negara yang kedaulatannya dipersoalkan, yang berjumlah 16 negara, terdiri atas:
 6 negara anggota PBB,
 satu negara pengamat nonanggota MU-PBB, dan
 sembilan negara de facto yang tidak memiliki keanggotaan PBB.
 Negara berstatus politik khusus, yang berjumlah dua negara. Keduanya berada dalam hubungan asosiasi bebas dengan Selandia Baru.

Penyusunan daftar seperti demikian memiliki proses yang rumit dan kontroversial, karena tidak ada definisi mengenai syarat terbentuknya suatu negara yang mengikat bagi keseluruhan masyarakat dunia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan isi daftar di bawah ini, silakan lihat bagian "Kriteria" di bawah. Daftar ini memasukkan entitas-entitas yang secara de facto dianggap telah diakui statusnya sebagai negara berdaulat, dan daftar ini tidak boleh dipandang sebagai suatu bentuk persetujuan atas klaim suatu negara secara de jure.

Kriteria 
Standar hukum kebiasaan internasional mengenai kenegaraan yang dominan digunakan di seluruh dunia adalah teori kenegaraan deklaratif, yang dikodifikasi melalui Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Konvensi tersebut menyebutkan bahwa suatu negara menjadi subjek hukum internasional jika negara tersebut "memenuhi beberapa kualifikasi berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah dengan batas-batas yang ditetapkan; (c) pemerintahan; dan (d) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain" sepanjang poin-poin tersebut tidak "diperoleh dengan kekerasan, baik berupa kekerasan senjata, melakukan ancaman terhadap perwakilan diplomatik, atau tindakan pemaksaan lainnya yang berlaku".

Pertanyaan mengenai sejauh mana pengakuan diplomatik harus dimasukkan dalam kriteria pembentukan negara ini telah menimbulkan perdebatan di antara banyak negara dan pakar-pakar kenegaraan di dunia. Teori kenegaraan deklaratif berpendapat bahwa status kenegaraan merupakan penilaian yang murni objektif, sehingga pengakuan suatu negara oleh negara lain dinilai tidak relevan. Di sisi lain, teori kenegaraan konstitutif (yang merupakan standar kenegaraan lainnya yang juga populer) mendefinisikan bahwa suatu negara menjadi subjek hukum hukum internasional hanya jika negara tersebut diakui sebagai negara yang berdaulat oleh negara lain. Daftar berikut mencakup seluruh negara yang menganggap dirinya berdaulat (melalui proklamasi dan deklarasi kemerdekaan atau melalui cara lain) dan juga:

 sering dianggap memenuhi seluruh ketentuan dalam teori kenegaraan deklaratif, atau
 diakui sebagai negara yang berdaulat oleh setidaknya satu negara anggota PBB.

Dalam beberapa kasus, perbedaan pendapat mengenai cara penafsiran atas poin pertama masih dapat dijumpai, sementara bagaimana suatu entitas memenuhi poin tersebut pun masih dipersoalkan. Entitas politik unik yang gagal memenuhi syarat sebagai sebuah negara berdaulat disebut kuasinegara.

Berdasarkan kriteria di atas, daftar ini memuat 206 entitas yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

 203 negara yang diakui oleh setidaknya satu negara anggota PBB.
 dua negara yang memenuhi teori kenegaraan deklaratif dan hanya diakui oleh negara-negara nonanggota PBB.
 satu negara yang memenuhi teori kenegaraan deklaratif tetapi tidak diakui oleh negara mana pun.

Tabel tersebut juga menampikan poin-poin pada kolom paling kanan yang menyebutkan entitas-entitas yang bukan merupakan negara berdaulat atau yang memiliki asosiasi khusus dengan negara berdaulat lainnya. Poin-poin tersebut juga mencakup wilayah-wilayah subnasional yang berisikan bangsa-bangsa tituler, yang kedaulatannya dibatasi oleh perjanjian atau kesepakatan internasional. Secara keseluruhan, poin-poin tersebut adalah:

 Entitas yang berada dalam hubungan asosiasi bebas dengan negara lain.
 Dua entitas di bawah kekuasaan Pakistan yang bukan merupakan negara berdaulat, wilayah dependensi, maupun wilayah yang menjadi milik beberapa negara sekaligus, yaitu Azad Kashmir dan Gilgit–Baltistan.
 Wilayah dependensi dari suatu negara, serta wilayah-wilayah yang memiliki ciri-ciri wilayah dependensi menurut definisinya meskipun tidak ditetapkan secara formal. 
 Entitas subnasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional.

Daftar negara 

Legenda kolom "Status keanggotaan PBB"

Legenda kolom "Sengketa kedaulatan"

Lihat pula 

 Negara berdaulat
 Daftar negara berdaulat menurut tahun
 Daftar negara
 Daftar negara menurut luas wilayah
 Daftar negara menurut jumlah penduduk
 Daftar negara menurut benua
 Daftar negara di Asia
 Daftar negara di Afrika
 Daftar negara di Amerika Selatan
 Daftar negara di Amerika Utara
 Daftar negara di Eropa
 Daftar negara di Oseania
 Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
 Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
 Daftar lambang negara di dunia
 Daftar bendera negara di dunia
 Daftar pemimpin negara
 ISO 3166-1
 Negara asosiasi
 Daftar negara dengan pengakuan terbatas
 Daftar federasi
 Pembagian administratif menurut negara
 Wilayah dependensi
 Daerah otonom
 -stan
 -land
 Daftar bangsa mikro
 Persengketaan wilayah
 Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
 Terra nullius
 Templat:Clickable world map

Catatan

Referensi

Bacaan lanjutan 
 Atlas Indonesia. DKI Jakarta. Aku Anak Saleh (A.A.S). 2010. Negara-negara.

Pranala luar 
  Situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)