Kepolisian Kerajaan Malaysia

Polis Diraja Malaysia atau dalam bahasa Indonesia disebut Kepolisian Kerajaan Malaysia adalah satuan kepolisian nasional Malaysia. Markas besarnya (ibu pejabat) terletak di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Organisasi ini dipimpin oleh Ketua Polis Negara () yang saat ini dijabat oleh Tan Sri Abdul Hamid Bador. Dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, PDRM dibantu oleh satuan pendukung yang terdiri dari Polis Tambahan, Sukarelawan Polis, Polis Bantuan, dan Kadet Polis.

Sejarah Polisi di Malaysia 
Badan keamanan di Malaysia telah terlihat sejak penegakan hukum pada zaman Kesultanan Malaka. Undang-undang di kesultanan Malaka merupakan salah satu undang-undang pertama di Malaysia dan dibuat oleh para temenggung (petinggi) dan hulu balang di Malaysia

Badan kepolisian termodern di Malaysia berawal pada tahun 1807 sebagai hasil terbentuknya Piagam Keadilan di Pulau Pinang. Kebanyakan pegawai kepolisian pada saat itu berkebangsaan Inggris. Setelah itu, organisasi ini berkembang di Negeri-Negeri Selat dan negara-negara lain di Koloni Malaya. Pada saat itu, tugas kepolisian dilakukan tergantung kebijakan negara tersebut. Setelah Perang Dunia II, sebuah organisasi kepolisian Malaysia yang rapi terbentuk dan dinamai "Civil Affair Police Force" (CAPF). Organisasi ini dibentuk di Koloni Malaya untuk menjalankan tugas-tugas kepolisan yang diketuai oleh H.B. Longworthy. Inggris kemudian memantapkan organisasi kepolisian untuk menghadapi masalah-masalah pemberontakan dan anarkisme, seperti masalah pemberontakan partai komunis

Setahun setelah Hari Kemerdekaan Malaysia, yaitu pada tanggal 24 Juli 1958, Raja Malaysia, DYMM(Duli Yang Maha Mulia) Almarhum Tuanku Abdul Rahman memberikan gelar 'Diraja' kepada Pasukan Polisi Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian pasukan kepolisian Malaysia dikenal dengan nama "Polis Diraja Persekutuan Tanah Melayu" atau "The Royal Federation of Malayan Police" dan pada tahun 1963 ditukar menjadi "Polis Diraja Malaysia".

Kepala Kepolisian Kerajaan Malaysia 
 Berikut ini adalah daftar Kepala Kepolisian Kerajaan Malaysia sejak kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus 1957:

Organisasi PDRM 

Di PDRM, terdapat dua jawatan (divisi) dalam bidang administrasi yaitu Divisi Pengurusan Administrasi dan Kantor Logistis.

Divisi Pengurusan Administrasi 
Bagian ini berperan dalam pengurusan dan menyelia administrasi unit-unit polisi.

Fungsi 
Dinas/Perjabatan
 Merangkumi pengambilan, rekod dinas, pengesahan, kenaikan pangkat, pertukaran, gaji/elaun dan pensiun
Pentadbiran Am dan Dasar
 Merangkumi Administrasi Umum, Penyidik/Pembangunan, Adminstrasi Sipil, Kebajikan, Sukan dan Pertubuhan Kekeluargaan Polisi (PERKEP)
Pelatihan
 Merangkumi pengandal-pengandal kursus dasar, pembangunan, lanjutan di Pengajian Tinggi dan Kursus Pemulihan
Tatatertib
 Merangkumi tugas pemantauan/tapisan, selidikan/intelijen dan ketertiban personel polisi.

Bagian-bagian di bawah divisi ini ialah
 Administrasi
 Kebajikan
 Pelatihan
 Penyelidik/Pembangunan
 Bagian Dinas/Perjawatan
 Bagian Adminstrasi Sipil
 Bagian Perhubungan Sipil
 Bagian Pengambilan
 Bagian Istiadat
 Cawangan Kem Komando
 Korps Sukan PDRM

Divisi Pengurusan Adminstrasi ini dikepalai oleh Komisaris Besar Polisi (CP)

Divisi Pengurusan Logistis 
Divisi ini berperan mengandalkan belanjawan mengurus dan pembangunan PDRM termasuk merancang, mengurus, mengandal dan menyenggara semua aspek komunikasi, IT, kendaraan angkut dan persenjataan. Divisi ini juga mengurus proyek dan menyenggara bangunan serta hartanah dan mengurus perolehan dan pembekalan kelengkapan umum/teknis PDRM serta mengurus aset PDRM.

Bagian/kantor di bawah divisi ini ialah
 Naziran/Adminstrasi
 Komunikasi
 IT
 Bagian Mobil angkut
 Bagian Keuangan
 Perolehan Teknis
 Bagian Persenjataan
 Perolehan Umum
 Bagian Bangunan
 Pelupusan/Stok/Verifikasi/Hapus Kira

Selain itu, PDRM mempunyai 5 jawatan (divisi) yang terlibat dalam pencegahan kriminal yaitu Divisi Kriminal Tindak Pidana, Divisi Kriminal Narkotika, Divisi Keselamatan Dalam Negeri dan Ketertiban (KDN/KA), Intelejen dan Divisi Tindak Perdata. Divisi-divisi ini diketuai oleh kepala polisi yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (jenderal bintang tiga)

Divisi Kriminal Tindak Pidana 
Divisi Kriminal Tindak Pidana ini terlibat dalam hal penyidikan, penangkapan dan pendakwaan tindakan kriminal (pemerkosaan, penembakan dan pembunuhan) dan tindakan pencurian. Selain itu divisi ini juga memberlakukan Undang-Undang tentang perjudian, maksiat dan perdagangan gelap di Malaysia. Divisi Kriminal Tindak Pidana ini dikepalai oleh Komisaris Besar Polisi (CP)

Bagian Divisi Pidana 
 D1 - Bagian Pentadbiran
 D2 - Pendaftar Kriminal
 D3 - Bagian Naziran
 D4 - Bagian Unit Rekod Perangkaan
 D5 - Bagian Pendakwaan/Hukum
 D6 - Bagian Bantuan Teknis
 D7 - Bagian Kongsi Gelap/Perjudian/Maksiat
 D8 - Bagian Penyelidik/Perancangan
 D9 - Bagian Selidikan Khusus
 D10 - Bahagian Makmal Forensik
 D11 - Bagian Kriminal Pemerkosaan Wanita dan Kanak-kanak
 D12 - Bagian NCB/Interpol

Divisi Kriminal Narkotika

Fungsi 
 Menegakkan undang-undang penyalahgunaan dan pengedaran narkoba
 Mengumpul, mengkaji, dan melakukan penyuluhan tentang narkoba
 Menyelidiki kegiatan pengedar-pengedar dan sindikat-sindikat pengedaran narkoba
 Memberantas penyelundupan narkoba termasuk bahan kimia yang digunakan untuk memproses narkoba
 Melaksanakan program pencegahan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba
 Berkejasama dengan kepolisian luar negeri untuk mencari sindikat pengedar narkobaq
 Menyimpan statistik berkaitan dengan pengedaran dan perkara yang berkaitan dengan narkoba
 Mengawasi para terdakwa kasus narkoba
 Menyediakan latihan kepada pegawai/anggota Divisi Narkotika baik di dalam maupun luar negeri
 Menghadiri rapat, seminar berkaitan dengan narkoba baik di dalam maupun di luar negeri

Bagian Divisi Narkotika 
 Bagian Penyelidikan Khusus
 Bagian Hubungan Internasional
 Bagian Hubungan Masyarakat (Humas)
 Bagian Penahanan
 Bagian Pembekuan aset
 Intelijen
 Pakar
 Bagian Pendataan dan Statistika
 Bagian Logistik
 Petugas Lapangan Udara

Divisi Kriminal Narkotika diketuai oleh Deputi Komisaris Besar Polisi (DCP)

Keselamatan & Ketertiban Dalam Negeri (KDN/KA) 

Kantor ini berperan untuk memelihara keselamatan dan ketertiban rakyat. Divisi ini juga bertugas sebagai pengawas lalu lintas dan pasukan Search and Rescue.

Kantor ini juga bekerjasama dengan badan keamanan lainnya. Misalnya dengan Angkatan Tentara Malaysia serta dengan Angkatan Laut dalam patroli daerah maritim bersama untuk mencegah perampokan dan pelanggaran lintas batas. Selain itu, divisi ini juga membantu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian dalam pemberlakuan hukum lalulintas.

Bagian-bagian utama dalam divisi ini adalah;
 Urusetia
 Pentadbiran
 Pasukan Gerak Umum (paramiliter)
 Unit Pelaksana C4-I (Command, Control, Communications, Computer-Intergrated)
 Pasukan Persekutuan (pasukan anti huru-hara)
 Unit Berkuda
 Unit Udara
 Pasukan Gerak Khas (Pasukan anti-teror)
 Pengawasan Lalulintas
 Bagian Marinir
 Patroli Mobil
 Pusat Patroli dan Pengawasan Nasional Malaysia

Kantor Keselamatan Dalam Negeri & Ketenteraman Awam (KDN/KA) dikepalai oleh Komisaris Besar Polisi (CP)

Pengawasan Khusus 
Kantor ini adalah divisi intelejen yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan informasi rahasia untuk keamanan dan keselamatan negara. Perannya antara lain adalah mengumpulkan informasi rahasia tentang ancaman dari dalam dan luar negara, mengumpulkan informasi rahasia tentang aktivitas subversif dan sabotase oleh pemberontak atau kelompok yang dapat mengancam stabilitas negara. Tujuan lainnya adalah untuk dengan memperoleh, mengolah, dan mengedarkan informasi serta memberikan nasihat kepada bagian-bagian di dalam dan luar pasukan, serta badan-badan terkait. Kantor ini terbagi menjadi beberapa bagian-bagian seperti:

 E1 - Intelejen Teknis
 E2 - Intelejen Sosial
 E3 - Intelejen Luar Negara
 E4 - Intelejen Politik
 E5 - Intelejen Ekonomi
 E6 - Intelejen Keselamatan Dalam Negara
 E7 - Pentadbiran
 Urusetia

Divisi Pengawasan Khusus dikepalai oleh Komisaris Besar Polisi (CP)

Divisi Tindak Perdata

Fungsi 

Fungsi utama divisi ini adalah untuk menjalankan penyelidikan, menangkap, dan mendakwa pegawai dan profesional yang melakukan penipuan, pelanggaran kontrak, pemalsuan, kejahatan cyber (cybercrime) dan lain-lain baik kegiatan tersebut dilakukan oleh perorangan maupun sindikat.

Tanda Kepangkatan PDRM 
Kepolisian Kerajaan Malaysia mempunyai 16 tanda kepangkatan yang dibagikan kepada 2 kategori, yaitu kumpulan Perwira Polisi bermula dari pangkat Inspektur sehingga Inspektor Jenderal Polisi, dan Kumpulan Bintara Polisi Dan Prajurit Dua.

Kumpulan Perwira Polisi terbahagi kepada 2 kelompok di mana perwira pangkat Ajun Superintendan Polisi ke atas diklasifikasikan sebagai Perwira Tinggi manakala perwira berpangkat Inspektur Polisi Dua dan Inspektur Pertama lebih dikenal sebagai Perwira Pertama. Selain itu, Perwira Polisi juga boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan utama, iaitu Perwira Komisaris Besar (ACP - IGP), Perwira Superintendan (ASP - SUPT) dan Perwira Inspektur (INSP - C/INSP).

Peringkat Bintara Polisi pula bermula dari pangkat Prajurit Dua (Konstabel) hingga ke pangkat Sub-Inspektur. Pangkat Kopral sehinggalah ke pangkat Sub-Inspektur juga dikenali sebagai Bintara Subordinat.

Berikut adalah senarai istilah tanda kepangkatan yang ada dalam PDRM:-

Lihat pula 

 Kepolisian Negara Republik Indonesia
 GRU

Pranala luar 
 Situs web Royal Malaysian Police 

 
Penegakan hukum di Malaysia
Penegak hukum