Nur Mahmudi Ismail

Prof. Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M. Sc. () adalah seorang politikus asal Indonesia. Ia merupakan mantan Wali Kota Depok dari 2006 sampai 2016, sekaligus menjadi Wali Kota pertama yang terpilih berdasarkan pemilihan umum secara langsung di Kota Depok. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan era Presiden Abdurrahman Wahid sebelum akhirnya diberhentikan akibat perbedaan visi dengan presiden. Selain itu, Nur Mahmudi memiliki pengalaman di parlemen sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta pada Oktober 1999 dan Presiden Partai Keadilan sejak 1999 hingga 2000.

Selama menjabat Wali Kota Depok, Nur Mahmudi dikenal mengusung gagasan yang kontroversial, seperti mengkampanyekan gerakan makan dan minum memakai tangan kanan hingga berlakunya program One Day No Rice () dan One Day No Car.

Pada tahun 2018, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Depok Harry Prihanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos.

Pendidikan 

 Program S3 Doctor of Philosophy Science Food and Science Technology Texas A & M University (Ph.D.)
 Program S2 Master Science Food and Science Technology Texas A & M University (M.Sc.)
 Program S1 Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor - Jawa Barat

Keanggotaan Organisasi Profesi 

 1995 – Sekarang: Persatuan Insinyur Indonesia
 1994 – Sekarang: Texas A & M University Former Student Association
 1991 – 1999: Poultry Science Association, U.S.A.
 1989 – 1999: Institute of Food Technologists, U.S.A.
 1985 – Sekarang: Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia
 1984 – Sekarang: Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor

Keanggotaan Organisasi Politik dan Kemasyarakatan 

 2001 – Sekarang: Pendiri dan Pembina pada PSDA WATCH
 1996 – Sekarang: Pendiri dan Pembina pada Institute for Science and Technology Studies (ISTECS).
 1998 – 2000: Pendiri dan Presiden Partai Keadilan
 1997 – 1999: Anggota Komisi Fatwa, MAJELIS ULAMA INDONESIA, PUSAT – JAKARTA.

Wali kota Depok 
Saat ini ia terpilih menjadi Wali kota Depok untuk yang keduakalinya yaitu untuk periode 2010 s.d. 2015. Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan Nur Mahmudi Ismail sebagai Wali kota Depok dan Idris Abdul Shomad sebagai wakil Wali kota. Menurut MK, tindakan pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan oleh pemohon Badrul Kamal- Supriyanto tidak memengaruhi hasil Pemilukada secara menyeluruh.

Di bawah Nur Mahmudi Ismail, Depok meraih beberapa prestasi diantaranya penghargaan:
 Satya Lencana Karya Bhakti Praja tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014
 Rekor MURI “Pelatihan Tenaga Penyuluh Tuberculosis Dengan Peserta Terbanyak” dan World Rekor “The Most Trainee Participated For Tuberculosis Handling Workshop” dengan pelatihan tenaga penyuluh TBC terbanyak, yaitu 6.845 orang, (2013)
 Piagam tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI, yang diserahkan langsung oleh Gamawan Fauzi. (2013)
 Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang didasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Pemkot Depok Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, dan 2014.
 Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM (2013)
 Penghargaan Nasional Adikarya Pangan Nusantara 2013 dan 2014
 Kota Sehat Nasional 2013
 Wali kota Teladan dalam gerakan Diversifikasi Pangan Tahun 2013 yang diberikan langsung oleh Presiden SBY dalam acara puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXIII, di Kota Padang, Sumatera Barat.
 Upakarti 2014
 Sanipura Award 2014 dari Menko Kesra
 Enam sekolah di depok meraih penghargaan Adiwiyata Nasional 2014
 Manggala Karya Kencana 2014
 Anugerah Parahita Ekapraya 2014
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Depok mendapatkan penghargaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam Akuntabilitas Kinerja tahun 2014.
 Kota Metropolitan Terbersih 2015.
 Kota Layak Anak 2015 oleh presiden RI,
 Kota Cerdas ke-4 se-Indonesia oleh Harian Kompas (2015).

Selama menjadi wali kota Depok, Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok meningkat dan pada data tahun 2014 menempati peringkat pertama seprovinsi Jawa Barat, dan peringkat ketiga secara nasional.

Karier 
Awalnya ia adalah seorang ilmuwan dalam bidang pangan dan dosen. Setelah Partai Keadilan didirikan pada tahun 1998, iapun menjadi presiden pertama partai tersebut. Saat ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000, ia melepaskan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan agar tidak ada jabatan rangkap. Jabatannya sebagai menteri tidak bertahan lama karena ia lalu dicopot oleh Presiden Abdurrahman Wahid karena perbedaan visi.

Pasangan Nur Mahmudi-Yuyun sebenarnya telah memenangi pemilu wali kota yang dilaksanakan pada 26 Juni 2005 dengan perolehan suara sebesar 43,9% dan ditetapkan sebagai pemenang oleh KPUD Depok pada 6 Juli 2005, namun lawannya, pasangan Badrul Kamal dan Syihabuddin Achmad kemudian mengajukan gugatan terhadap hasil tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan hasilnya, pasangan Badrul/Syihabudin dinyatakan sebagai pemenang.

Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Agung (MA), di mana oleh Ketua MA, Bagir Manan ditegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah final. KPUD Depok lalu mengajukan Peninjauan Kembali kepada MA, dan pada 16 Desember 2005, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemenang pemilu adalah pasangan Nur Mahmudi-Yuyun.

Kontroversi 
Kasus tabrak lari Wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail di jalan raya sawangan Kota Depok menuai banyak kecaman terhadap sikap arogan Wali kota Depok tersebut. Beberapa pihak menyesalkan sikap Nur Mahmudi Ismail yang tidak turun dari mobilnya tatkala mobil dinas yang membawanya menabrak seorang pengendara motor. Mereka mempertanyakan sikap moralitas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail terkait tidak bertanggungjawab dan memilih lari meninggalkan korban yang ditabrak. Peristiwa tabrak lari ini sempat terekam dalam tayangan video dan menjadi buah bibir masyarakat Kota Depok. Saat kejadian, Nur Mahmudi Ismail tidak membantah bahwa ia tidak turun dari mobil dinas. Ia beralasan, selain sudah ada tim yang didelegasikan untuk menangani kecelakaan tersebut, ia mengatakan bahwa waktunya sangat terbatas karena harus segera menuju ke Bojongsari lantaran ada yang perlu dievaluasi bersama tim dari Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan

Tanda kehormatan 
 Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya :
 Peta Lempu oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kota Depok — 2015

Akademik 
 Profesor Riset Bidang Teknologi Pascapanen, Ketahanan Pangan Nasional Belum Kokoh oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (8 September 2021)

Referensi

Pranala luar 

  "Ma'ruf Belum Terima Usul Sahkan Nur Mahmudi" 

|-

|-

|-

Tokoh Jawa
Tokoh Islam Indonesia
Tokoh dari Depok
Tokoh dari Kediri
Tokoh Jawa Barat
Tokoh Jawa Timur
Dosen Indonesia
Ilmuwan Indonesia
Kimiawan Indonesia
Teknokrat Indonesia
Politikus Indonesia
Politikus Partai Keadilan Sejahtera
Wali Kota Depok
Wali kota di Indonesia
Menteri Indonesia
Anggota DPR RI 1999–2004
Alumni Institut Pertanian Bogor
Cendekiawan Muslim Indonesia
Koruptor Indonesia