Deklarasi Sirnagalih

Deklarasi Sirnagalih adalah pernyataan yang ditandatangani 58 wartawan dan kolomnis era Orde Baru di Wisma Tempo Sirnagalih yang berlokasi di Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1994. Inti dari pernyataan bersama ini adalah menuntut dipenuhinya hak masyarakat atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk para wartawan (dalam hal ini Persatuan Wartawan Indonesia), serta mengumumkan dibentuknya Aliansi Jurnalis Independen (yang sebelumnya berjalan secara bawah tanah).

Deklarasi ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah kewartawanan Indonesia di mana untuk pertama kalinya para wartawan bersatu untuk melawan kesewenang-wenangan pemerintah dalam pemberangusan pers yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun.

Latar belakang 
Salah satu latar belakang munculnya Deklarasi Sirnagalih adalah pemberedelan terakhir yang terjadi pada era Orde Baru pada 21 Juni 1994, yang menimpa Tempo, Editor dan Detik. Keputusan tersebut diumumkan Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Kementerian Penerangan, Subrata, atas nama Menteri Penerangan Harmoko. Pemberedelan ini dilakukan dengan alasan bahwa pemberitaan Tempo tentang indikasi korupsi pembelian kapal perang eks Volksmarine Jerman Timur dapat membahayakan stabilitas nasional. Sementara, alasan yang diberikan atas pemberedelan Editor dan Detik terkait ketidaksesuaian perkembangan kedua media dengan apa yang tercantum di SIUPP masing-masing. Detik dituduh telah menyimpang dari SIUPP-nya yang berfokus pada pemberitaan detektif dan kriminal, karena pada kenyataannya lebih sering mengkritik pemerintahan.

Bunyi Deklarasi  
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan berpendapat, memperoleh informasi, dan kebebasan berserikat adalah hak asasi setiap warga negara.

Bahwa sejarah pers Indonesia berangkat dari pers perjuangan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta melawan kesewenang-wenangan.

Dalam melaksanakan misi perjuangannya, pers Indonesia menempatkan kepentingan dan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Indonesia adalah negara hukum. Karena itu pers Indonesia melandaskan perjuangannya pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan bukan pada kekuasaan.

Indonesia adalah negara hukum, karena itu pers Indonesia melandaskan perjuangannya pada prinsip-prinsip hukum yang adil, dan bukan pada kekuasaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka kami menyatakan:

Satu, menolak segala bentuk campur tangan, intimidasi, sensor, dan pembredelan pers yang mengingkari kebebasan berpendapat dan hak warga negara memperoleh informasi.

Dua, menolak segala upaya mengaburkan semangat pers Indonesia sebagai pers perjuangan.

Tiga, menolak pemaksaan informasi sepihak untuk kepentingan pribadi dan golongan yang mengatasnamakan kepentingan bangsa.

Empat, menolak penyelewengan produk-produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Lima, menolak wadah tunggal profesi kewartawanan.

Enam, memproklamirkan pendirian Aliansi Jurnalis Independen sebagai salah satu wadah perjuangan pers Indonesia.

Sirnagalih, 7 Agustus 1994

Daftar penanda tangan 
Deklarasi Sirnagalih ditandatangani oleh:

 Ahmad Taufik
 Amira Jufri
 Andreas Harsono
 Ardian T Gesturi
 Arief Budiman
 Aristides Katoppo
 Asikin
 Ati Nurbaiti
 Ayu Utami
 Bambang Harymurti
 Bina Bektiati
 Budiman S. Hartoyo
 Candra Negara
 Christianto Wibisono
 Dadang Rachmat HS
 Dhia Prekasha Yoedha
 Diah Purnomowati
 Didik Budiarta
 Didik Supriyanto
 Dwi Setyo Irawanto
 Eros Djarot
 Farid F Cahyono
 Fikri Jufri
 Goenawan Mohamad
 Happy Sulistyadi
 Hasudungan Sirait
 Heddy Lugito
 Hendrajit
 Ida Farida
 Idon Haryana
 Imran Hasibuan
 Indrawan
 Jalil Hakim
 Janoe Arijanto
 Jus Soema Dipraja
 Kelik M Nugroho
 Lenah Susianty
 Liston Siregar
 M Anis
 M Thoriq
 Moebanoe Moera
 Nuruddin Amin
 Putu Wirata
 Ragawa Indra Maruti
 Rinny S. Doddy
 Rustam Fachri Mandayun
 Rudi P. Singgih
 Saifullah Yusuf
 Santoso
 Satrio Arismunandar
 Toriq Hadad
 T.J. Wibowo
 Wahyu Muryadi
 Yoanida Rosita
 Yopie Hidayat
 Yopie Lasut
  Yosep Adi Prasetyo
 Zed Abidien

Tanggapan 
Persatuan Wartawan Indonesia cabang Jakarta, sebagai satu-satunya wadah wartawan yang diakui pemerintah kala itu, memecat 13 anggotanya yang ikut menandatangani deklarasi ini. Mereka adalah Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Budiman S. Hartoyo, Happy Sulistiady, Ardian T. Gesuri, Diah Purnomowati, Toriq Hadad, Yopie Hidayat, dan Moebanoe Moera dari Tempo, Eros Djarot dari Detik, P. Hasudungan Sirait dari harian Bisnis Indonesia, Satrio Arismunandar dari Kompas, dan Josep Adi Prasetya dari majalah mingguan Jakarta Jakarta.

The Jakarta Post mengabarkan peristiwa ini dalam berita bertajuk "80 Journalists from Java Set Up Rival Journalist Association" pada edisi 8 Agustus 1994. Dikabarkan sebenarnya terdapat lebih banyak wartawan yang mengikuti perundingan ini, tetapi yang menandatangani hanya 58 saja karena beberapa telah kembali bekerja. Beberapa media asing juga dikabarkan memberitakan peristiwa bersejarah ini.

Catatan kaki 

Jurnalisme di Indonesia
Indonesia dalam tahun 1994