Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau juga sering disebut pelat nomor atau nopol (singkatan dari nomor polisi) adalah pelat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Di bawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, TNKB beserta STNK dan juga BPKB, merupakan bagian dari registrasi dan identifikasi kendaraan (Regident), serta bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.

Pelat nomor Indonesia dikeluarkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri), memiliki lambang dan juga tulisan "Korlantas Polri" sebagai tanda pengaman. Pelat nomor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri dianggap tidak sah dan penggunanya dapat dikenakan tilang.

Setiap jenis kendaraan memiliki warna pelat nomor yang disesuaikan dengan fungsinya. Kendaraan pribadi, menggunakan pelat nomor warna hitam dengan tulisan putih. Kendaraan dinas menggunakan warna merah dengan tulisan putih, sedangkan kendaraan umum menggunakan warna kuning dengan tulisan putih. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, kendaraan pribadi secara bertahap menggunakan pelat warna putih dengan tulisan hitam.

Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah keresidenan. Di luar Jawa, pembagian kode wilayah dilakukan baik menurut keresidenan, kewilayahan, maupun provinsi. Sebagai contoh, kode pelat nomor BL berlaku di seluruh Aceh, tetapi Sulawesi Selatan menggunakan tiga kode wilayah yang berbeda: DP, DD, dan DW.

Ada beberapa daerah yang mewajibkan Regident untuk kendaraan tidak bermotor. Sebagai contoh, Yogyakarta meregistrasi becak dengan kode wilayah YB. Regident ini dikelola oleh pemerintah daerah tetapi tidak dikelola oleh Korlantas.

Sejarah 

Pelat nomor mulai diperkenalkan pada tahun 1900, tetapi saat itu bentuknya masih sederhana; hanya mencantumkan kode daerah dan dan nomor registrasi kendaraan, tanpa adanya pembakuan resmi. Pelat juga tidak selalu dipasang di bagian depan dan belakang. Beberapa ada yang memasangnya di bagian samping kendaraan. Sebagai contoh, CH (Cirebon), kemudian SB (Surabaya), atau SOK (Pantai Timur Sumatra). Untuk keperluan internasional, Hindia Belanda memperkenalkan kode IN untuk kendaraan kenegaraan mereka. Pelat IN berbentuk elips, tetapi nomor registrasi di bawahnya berbentuk persegi panjang.

Sistem yang lebih terstruktur kemudian diperkenalkan pada tahun 1917 dengan berlakunya Voorschriften omtrent den inhoud der aanvragen om nummer- en rijbewijzen, het opgeven nummers en letters, de modellen van nummer- en rijbewijzen, het aanleggen van registers van houders der bewijzen en het bekend maken van den inhoud der registers (Undang-undang tentang registrasi pelat nomor dan SIM, spesifikasi angka dan huruf, model pelat nomor dan SIM, penetapan daftar pemegang SIM, dan penerbitannya). Undang-undang ini menjadi yang pertama kalinya mewajibkan registrasi kendaraan secara nasional. Sistem berbasis keresidenan ini pertama kali mulai berlaku di Jawa dan kemudian disebar ke luar Jawa. Pada saat itu huruf-huruf yang digunakan sebagai kode wilayah adalah:

 A: Banten
 B: Batavia
 D: Priangan
 E: Cirebon
 G: Pekalongan
 H: Semarang
 K: Rembang
 L: Surabaya
 M: Madura
 N: Pasuruan
 P: Besuki
 R: Banyumas
 T: Karawang
 AA: Kedu
 AB: Yogyakarta
 AD: Surakarta
 AE: Madiun
 AG: Kediri
 BA: Pantai Barat Sumatra
 BB: Tapanuli
 BD: Bengkulu
 BE: Lampung
 BG: Palembang
 BH: Jambi
 BK: Sumatra Timur
 BL: Aceh
 BM: Riau
 BN: Bangka
 BP: Belitung
 BR: Kalimantan Barat
 DA: Kalimantan Selatan dan Timur
 DB: Manado
 DD: Sulawesi
 DE: Ambon
 DG: Ternate
 DH: Timor
 DK: Bali dan Lombok
Hingga dekade 1920-an, kode kewilayahan pelat nomor bertambah seiring pemekaran wilayah keresidenan. Contohnya, Bogor menggunakan kode pelat F, Bojonegoro menggunakan kode pelat S, dan wilayah Papua bagian barat menggunakan kode pelat DS.Pada mulanya, desain pelat nomor Hindia Belanda dan Indonesia hanya berupa kode kewilayahan dan nomor registrasi. Memasuki dekade 1980-an, masa berlaku pelat nomor dihadirkan dengan format bulan dan tahun, dipisahkan dengan tanda pisah atau titik tengah. Desain ini kemudian ditingkatkan, dengan memberi warna berbeda pada bagian masa berlaku, hingga dekade 1990-an. Huruf-huruf yang digunakan adalah huruf-huruf embos. Dua variasi dari pelat nomor era Orde Baru adalah, masa berlaku dapat ditempatkan di atas maupun di bawah nomor polisi.

Abad ke-21 
Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, desain dan spesifikasi teknis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mulai diatur dimensinya oleh Direktorat Lalu Lintas Polri (Ditlantas Polri). Ukuran TNKB pada dekade 2000-an adalah 395 × 135 mm (roda empat atau lebih) atau 250 × 105 mm (roda dua atau tiga), dengan huruf lebar dan antara nomor registrasi dan masa berlaku dipisahkan dengan garis. Pada sudut kiri bawah dan kanan atas terdapat lambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan sisi kanan bawah dan kiri atas terdapat tulisan "Ditlantas Polri" (ditulis dengan huruf kapital semua). Simbol ini menjadi tanda pengaman dan juga difungsikan untuk membuktikan keaslian TNKB.

Pada April 2011, desain TNKB diubah total. Ukurannya sedikit lebih panjang 5 cm untuk mengakomodasi jumlah huruf yang lebih banyak. Huruf-huruf yang digunakan juga langsing. Selain ukurannya yang sedikit lebih panjang ini, Korlantas Polri juga memperkenalkan lambang mereka yang lebih lengkap. Frasa "Ditlantas" digantikan dengan "Korlantas". Bahan baku TNKB adalah alumnium dengan tebal 1 mm, dengan garis tepi yang warnanya sama dengan warna tulisan. Ukuran TNKB untuk kendaraan roda dua atau tiga sekarang menjadi 275 mm dengan lebar 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda empat atau lebih adalah panjang 430 mm dengan lebar 135 mm.

Pada Juni 2022, Korlantas POLRI mengubah skema warna TNKB untuk kendaraan pribadi dan persewaan yang sebelumnya menggunakan warna dasar hitam dengan tulisan putih, menjadi warna dasar putih dengan tulisan hitam. Penggunaan skema warna baru tersebut diberlakukan untuk memudahkan deteksi pelanggaran lalu lintas dengan kamera tilang elektronik. Perubahan ini dianggap sebagai perubahan signfikan pada TNKB di Indonesia sejak era kolonial Belanda.

Spesifikasi teknis

Desain 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk pelat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.
 Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/huruf seri wilayah (huruf), dikenal dengan istilah nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB).
 Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua digit (misalnya 01•28 berarti berlaku hingga Januari 2028)
Pelat TNKB dicetak menggunakan mesin pres otomatis, dan menggunakan rupa huruf yang sama untuk seluruh Samsat.
 Lambang Korlantas Polri dicetak satu di pojok kiri bawah, dan dua tulisan "Korlantas Polri" di pojok kiri atas dan kanan bawah.

Warna 

Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai berikut:
 Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
 Terkait dengan pemberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, kendaraan bermotor perorangan dan sewa menggunakan warna putih dengan tulisan hitam. Tujuan dari penggunaan warna tersebut adalah untuk memudahkan deteksi perilaku pengguna jalan menggunakan Kamera tilang elektronik.
 Kendaraan bermotor angkutan umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
 Kendaraan bermotor sebagai kendaraan dinas pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
 Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna biru.
 Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
 Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam.

Warna TNKB khusus kendaraan bermotor listrik 

Sesuai perkembangan zaman, maka POLRI menetapkan TNKB khusus Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) dengan tambahan lis biru di baris bulan dan tahun berakhirnya TNKB sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 5 Tahun 2020.

 Kendaraan bermotor listrik perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih lis warna biru.
 Kendaraan bermotor listrik angkutan umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam lis warna biru.
 Kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih lis warna biru.
 Kendaraan bermotor listrik korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna biru lis warna biru.
 Kendaraan bermotor listrik di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam lis warna biru.

Nomor polisi 
Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari satu hingga empat angka, dan ditempatkan setelah kode wilayah pendaftaran. Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A-Z di belakang angka pendaftaran. 

Penentuan nomor urut registrasi dialokasikan sesuai jenis kendaraan bermotor sesuai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 yaitu:

Khusus untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, nomor urut registrasi dialokasikan sebagai berikut:

Pelat nomor terkait

TCKB (Tanda Coba Kendaraan Bermotor) 

Tanda Coba Kendaraan Bermotor digunakan pada kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, dealer ke dealer, test drive, riset otomotif, dan pengiriman ke konsumen) dan hanya berlaku selama 30 hari. Ada dua format yang digunakan, yakni:

 Warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah. Format ini tidak memliki angka masa berlaku TNKB di bagian bawah plat nomor.
 Format yang sama dengan format plat nomor kendaraan pribadi permanen, yakni warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam, ditambah kode akhiran "SS" (Sifat Sementara). Contohnya adalah: B 1409 SSI, huruf "SS" merupakan kesingkatan dari "sifat sementara" dan huruf "I" adalah huruf acak. Pada format ini terdapat angka masa berlaku TNKB di bagian bawah plat nomor, seperti TNKB yang sudah bersifat permanen.

TNRP (Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian) 
Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian digunakan pada kendaraan asing non-diplomat, terutama untuk angkutan antarnegara dan kegiatan internasional: warna dasar putih dengan tulisan biru.

TNKB Bantuan 
TNKB Bantuan digunakan untuk kendaraan bermotor yang belum memiliki BPKB dan STNK selama satu bulan pelat nomornya belum turun dari UPT dan Samsat sebagai tanda bahwa surat-surat sedang dalam proses pengurusan.

Kendaraan tidak bermotor 
Kendaraan tidak bermotor di Surabaya: warna dasar biru dengan tulisan putih.

Kode nomor polisi

Kewilayahan 

Berikut kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan sebagai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021.

Pelat nomor khusus

Presiden dan pejabat pemerintahan pusat 
 Mobil dinas pejabat negara memiliki pelat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibu kota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka pelat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.

Terdapat dua jenis TNKB pejabat pemerintahan pusat, yaitu TNKB "RI" dan TNKB "INDONESIA". TNKB "RI" selalu berwarna hitam (seperti kendaraan pribadi), sedangkan TNKB "INDONESIA" selalu berwarna merah (seperti kendaraan dinas).

Berikut ini adalah daftar nomor polisi untuk kendaraan pejabat penting di Indonesia:

 RI 1/INDONESIA 1: Presiden Indonesia
 RI 2/INDONESIA 2: Wakil Presiden Indonesia
 RI 3: Ibu Negara Indonesia (Istri Presiden)
 RI 4: Istri Wakil Presiden Indonesia
 RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
 RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
 RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah
 RI 8: Ketua Mahkamah Agung
 RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi
 RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 RI 11: Ketua Komisi Yudisial
 RI 12: Gubernur Bank Indonesia
 RI 13: Ketua Otoritas Jasa Keuangan
 RI 14: Menteri Sekretaris Negara
 RI 15: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 RI 16: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 RI 17: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 RI 18: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
 RI 19: Menteri Dalam Negeri
 RI 20:
 RI 21: Menteri Luar Negeri
 RI 22: Menteri Pertahanan
 RI 23: Menteri Agama
 RI 24: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 RI 25: Menteri Keuangan
 RI 26: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 RI 27: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 RI 28: Menteri Agama
 RI 29: Menteri Sosial
 RI 30: Menteri Ketenagakerjaan
 RI 31: Menteri Perindustrian
 RI 32: Menteri Perdagangan
 RI 33: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 RI 34: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 RI 35: Menteri Kelautan dan Perikanan
 RI 36: Menteri Komunikasi dan Informatika
 RI 37: Menteri Pertanian
 RI 38: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 RI 39: Menteri Kelautan dan Perikanan
 RI 40: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 RI 41: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
 RI 42: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 RI 43: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 RI 44: Menteri Badan Usaha Milik Negara
 RI 45: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 RI 46:
 RI 47:
 RI 48: Menteri Pemuda dan Olahraga
 RI 49:
 RI 50:
 RI 51:
 RI 52:
 RI 53: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara / Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.

Dewan Perwakilan Rakyat 
Pada Mei 2021, DPR meluncurkan pelat nomor khusus, yang dilengkapi dengan lencana DPR. Maksud dan tujuan dari pembuatan pelat nomor tersebut adalah untuk memudahkan dalam memantau perilaku anggota DPR saat berkendara. Per 2021, format angka pelat nomor untuk pimpinan dan anggota DPR adalah sebagai berikut:

 1-00: Ketua
 2-00 – 5-00: Wakil Ketua
 6-xx: Ketua Fraksi
 7-xx: Sekretaris Fraksi
 8-xx: Bendahara Fraksi
 xx-01: Fraksi PDIP
 xx-02: Fraksi Partai Golkar
 xx-03: Fraksi Partai Gerindra
 xx-04: Fraksi Partai NasDem
 xx-05: Fraksi PKB
 xx-06: Fraksi Partai Demokrat
 xx-07: Fraksi PKS
 xx-08: Fraksi PAN
 xx-09: Fraksi PPP
 6-I – 6-XI: Ketua Komisi I–XI
 (7-10)–(I-XI): Wakil Ketua Komisi I–XI
 xx-XII: Mahkamah Kehormatan Dewan
 xx-XIII: Badan Legislasi
 xx-XIV: Badan Kerja Sama Antarparlemen
 xx-XV: Badan Urusan Rumah Tangga
 xx-XVI: Badan Anggaran
 xx-XVII: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
 xx-XVIII: Sekretariat Jenderal
 6-XVIII: Sekjen
 7-XVIII: Kepala Badan Keahlian
 8-XVIII: Deputi Persidangan
 9-XVIII: Deputi Administrasi
 10-XVIII: Inspektur Utama
 11-XVIII: Kepala Biro Umum
 (nomor anggota)-(nomor fraksi): Anggota DPR

Begitu pelat nomor ini diluncurkan, pelat nomor ini dikritik oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) karena dianggap sebagai bentuk "kemunduran". Seorang peneliti Formappi bernama Lucius Karus menganggap bahwa anggota DPR yang menggunakan pelat nomor DPR merasa "ingin lebih dikenal publik."

Penggunaan pelat nomor tersebut juga menuai kontroversi, karena ada seorang polisi yang mencoba menangkap kendaraan yang dipasangi pelat nomor DPR. Menurut petugas tersebut, penggunaan pelat nomor DPR tersebut belum disosialisasikan sampai kepada petugas yang bersangkutan.

Angkatan bersenjata 

Berikut ini adalah daftar kode registrasi TNI dan POLRI di Indonesia:
  TNI
-00 :Markas Besar TNI
-01 :Sekolah Staf dan Komando TNI
-02 :Akademi TNI
-09 :Badan Pembinaan Hukum TNI
-10 :Badan Perbekalan TNI
-14 :Pasukan Pengamanan Presiden
  TNI AD 
-00 :Markas Besar TNI AD
-01 :Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
-02 :Komando Pasukan Khusus
-03 :Komando Daerah Militer Jayakarta
-04 :Komando Pendidikan Dan Latihan Angkatan Darat
-05 :Komando Daerah Militer Iskandar Muda
-10 :Akademi Militer
-20 :Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Darat
-30 :Pusat Teritorial
-31 :Pusat Kesenjataan Infanteri
-32 :Pusat Kesenjataan Kavaleri
-33 :Pusat Kesenjataan Artileri
-34 :Pusat Polisi Militer
-41 :Pusat Zeni
-42 :Pusat Perhubungan
-43 :Pusat Peralatan
-44 :Pusat Perbekalan dan Angkutan
-45 :Pusat Kesehatan
-46 :Direktorat Ajudan Jenderal
-47 :Direktorat Topografi
-48 :Direktorat Keuangan
-49 :Direktorat Hukum
-51 :Dinas Penerangan
-52 :Dinas Pembinaan Mental
-53 :Dinas Psikologi
-54 :Dinas Penelitian Dan Pengembangan
-55 :Dinas Informasi Dan Pengolahan Data
-56 :Pusat Penerbangan
-57 :Dinas Pengadaan
-58 :Dinas Jasmani Militer
-I~VI dan -XII~XVIII :Milik Kodam se-Indonesia
  TNI AL
-00 :Markas Besar TNI AL/Koarmada RI
-01 :Komando Armada I
-02 :Komando Armada II
-03 :Komando Armada III
-04 :Komando Lintas Laut Militer 
-05 :Korps Marinir Republik Indonesia
-08 :Sekolah Staf dan Komando
-I~XIV :Milik Lantamal se-Indonesia
  TNI AU
-00 :Markas Besar TNI AU/Koopsudnas
-01 :Komando Operasi Udara I
-02 :Komando Operasi Udara II
-03 :Komando Operasi Udara III
-04 :Komando Pemelihara dan Materiil
-05 :Komando Pendidikan dan Latihan
-10 :Komando Pasukan Gerak Cepat
  Kementerian Pertahanan RI
-00 :Kementerian Pertahanan
-02 :Lembaga Ketahanan Nasional
-05 :Direktorat Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa
  POLRI
-00     :Markas Besar POLRI
-I      :Polda Aceh
-II     :Polda Sumatera Utara
-III    :Polda Sumatera Barat
-IV     :Polda Riau
-V      :Polda Sumatera Selatan
-VI     :Polda Kalimantan Barat
-VII    :Polda Metro Jaya
-VIII   :Polda Jawa Barat
-IX     :Polda Jawa Tengah
-X      :Polda Jawa Timur
-XI     :Polda Bali
-XII    :Polda Kalimantan Timur
-XIII   :Polda Kalimantan Selatan
-XIV    :Polda Sulawesi Selatan
-XV     :Polda Sulawesi Utara
-XVI    :Polda Maluku
-XVII   :Polda Papua
-XVIII  :Polda Kalimantan Tengah
-XIX    :Polda Sulawesi Tengah
-XX     :Polda Sulawesi Tenggara
-XXI    :Polda NTB
-XXII   :Polda NTT
-XXIII  :Polda Banten
-XXIV   :Polda DIY
-XXV    :Polda Lampung
-XXVI   :Polda Jambi
-XXVII  :Polda Bengkulu
-XXVIII :Polda Bangka Belitung
-XXIX   :Polda Gorontalo
-XXX    :Polda Maluku Utara
-XXXI   :Polda Kepulauan Riau
-XXXII  :Polda Papua Barat
-XXXIII :Polda Sulawesi Barat
-XXXIV  :Polda Kalimantan Utara

Korps diplomatik dan konsuler 

Mobil milik korps diplomatik (perwakilan negara asing maupun organisasi internasional) memiliki kode registrasi CD untuk Korps Diplomatik, CC untuk Korps Konsulat, dan CH untuk Konsul Kehormatan, diikuti dengan kode negara dan nomor urut. Untuk mendapatkan BPKB dan STNK, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Berikut ini adalah tabel nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:

Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (dasar putih dengan tulisan hitam) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.

Contoh: "B 23380 29" berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps diplomatik Republik Arab Mesir.

Pelat nomor cantik 
Bagi seseorang pemilik kendaraan yang berpelat nomor cantik biasanya berani membayar pajak kendaraan bermotor yang mahal. Pelat-pelat nomor cantik tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan sifat-sifat pribadi seseorang, bisa berupa inisial, singkatan nama, kesenangan/hobi, atau jenis mobil yang digunakan. Pelat nomor cantik pada umumnya mempergunakan kombinasi huruf dan angka untuk membentuk suatu kata. Contohnya seperti B 74 NT, B 911 FTS, B 1997 HAR, B 228 NNC, B 246 MHN, B 773 YTI, B 50 PUL, B 77 RSL, D 1 OSA, D 777 DDG, D 24 JAM, D 457 RO, B 745 AHS, B 100 UTI, B 660 HND, D 64 TRA, B 335 MUH, B 108 FIT, B 121 LLO, B 783 RIA, B 29 WEN, B 1113 CCA, B 800 ST, B 373 UT, F 1 PUL, B 223 ADE, S 44 HJ, AG 2 R, AG 1 A, L 181 V, L 1 NDA, N 965 TZ, AE 7 JJ, AA 434 S, E 6 RA, DR 1 SD, EA 72 B, DG 888 KH, B 8845 BBM, B 151 KWH, H 1 YA, PA 63 C, KH 412 IF, PB 838 SG, PA 80 SS, B 99 JRG, N 99 JRG, B 357 GR, B 16 WRC, L 12 TTA, B 537 RUM, T 35 SA dsb.

Pemilik kendaraan juga dapat memesan pelat nomor tanpa disertai kode wilayah registrasi baik untuk kendaraan umum ataupun pribadi. Contohnya seperti BK 9000, BM 2200, B 8977, B 1534, B 8254, D 6609, W 576, B 1971, PA 8888, ED 9777, BG 1900, dsb.

Tokoh-tokoh yang pernah menggunakan pelat nomor cantik seperti (alm) Idris Sardi, yang menggunakan pelat B 10 LA yang dieja sebagai biola sebagai alat musik yang dicintainya. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggunakan pelat M 3 GA, yang berarti "Mega", nama panggilan dia, semasa menjabat sebagai Wapres tahun 2001. (Dicatat bahwa M merupakan pelat nomor daerah Madura) Syahrini juga pernah memiliki pelat nomor cantik B 1 SYR yang berarti inisial Syahrini sendiri, dan dipasang pada mobil Lamborghini-nya. Prilly Latuconsina juga menggunakan pelat B 15 PRL yang berarti namanya sendiri.

Galeri

Lihat juga 
 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
 Kantor Bersama Samsat
 Pelat nomor
 Surat Tanda Nomor Kendaraan

Referensi

Pranala luar 
  Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Regident Kendaraan Bermotor.pdf
  Perubahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan.
  Penggantian Plat Nomor DS Menjadi PB di Papua Barat
  Plat N Sudah Mulai Menggunakan 3 Huruf Sejak 2013
  Nomor plat motor tiga huruf berlaku di Kutai Timur 
  Cara Membawa Mobil Bekas Batam Bisa Keluar Batam

Administrasi kendaraan bermotor di Indonesia
Daftar bertopik Indonesia
Indonesia