Hamas

Hamas (, akronim dari Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah  , secara harfiah "Gerakan Perlawanan Islam" dan kata Arab untuk 'ketekunan'), adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina yang menentang pendudukan Zionis di wilayah tersebut. Gerakan ini percaya bahwa kebangkitan mereka adalah titik masuk utama untuk tujuannya "membebaskan seluruh Palestina dari sungai ke laut".

Sejak tahun 2007, Hamas telah memerintah Jalur Gaza, setelah memenangkan mayoritas kursi di parlemen Palestina pada pemilihan parlemen Palestina tahun 2006 dan mengalahkan organisasi politik Fatah dalam serangkaian bentrokan. Israel, Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Yordania, Mesir, dan Jepang mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris, sementara Iran, Rusia, Turki, China, dan banyak negara di seluruh dunia tidak mengambil sikap atas Hamas.

Berdasarkan prinsip-prinsip fundamentalisme Islam yang memperoleh momentum di seluruh dunia Arab pada 1980-an, Hamas didirikan pada tahun 1987 selama Intifadhah Pertama sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Sheikh Ahmed Yassin sebagai pendiri menyatakan pada 14 Desember tahun 1987, dan Piagam Hamas menegaskan pada tahun 1988, bahwa Hamas didirikan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Namun, pada bulan Juli 2009, Khaled Meshal, kepala biro politik Hamas, mengatakan organisasi itu bersedia bekerja sama dengan "resolusi konflik Arab-Israel yang termasuk negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967", asalkan pengungsi Palestina memegang hak untuk kembali ke Israel dan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara baru. Namun, Mousa Abu Marzook Mohammed, wakil ketua biro politik Hamas, mengatakan pada tahun 2014 bahwa "Hamas tidak akan mengakui Israel", dan menambahkan "ini adalah garis merah yang tidak bisa dilewati".

Brigade Izzuddin al-Qassam, sayap militer yang berafiliasi dengan Hamas, telah meluncurkan serangan terhadap Israel, terhadap penduduk sipil dan sasaran target militer. Serangan terhadap sasaran sipil telah menyertakan serangan roket dan dari tahun 1993 hingga 2006, bom bunuh diri. Serangan terhadap sasaran militer menyertakan tembakan senjata ringan, roket dan serangan mortir.

Pada bulan Juni 2008, sebagai bagian dari gencatan senjata yang ditengahi Mesir, Hamas menghentikan serangan roket ke Israel dan melakukan beberapa upaya untuk mencegah serangan oleh organisasi lain. Setelah masa tenang selama empat bulan, konflik meningkat ketika Israel melakukan aksi militer dengan tujuan untuk mencegah penculikan yang direncanakan oleh Hamas, menggunakan terowongan yang digali di bawah pagar keamanan perbatasan, dan menewaskan tujuh operator Hamas. Sebagai pembalasan, Hamas menyerang Israel dengan rentetan roket.] Pada akhir Desember 2008, saat Israel menyerang Gaza dan menarik pasukannya dari wilayah pada pertengahan Januari 2009. Setelah Perang Gaza, Hamas terus memerintah Jalur Gaza dan Israel mempertahankan pengepungan. Pada tanggal 4 Mei 2011, Hamas dan Fatah mengumumkan perjanjian rekonsiliasi yang menyediakan untuk "pembentukan pemerintah Palestina sementara secara bersama" sebelum pemilihan nasional yang dijadwalkan pada 2012. Menurut laporan berita Israel yang mengutip pemimpin Fatah Mahmud Abbas, sebagai syarat bergabung dengan PLO, Khaled Mashal setuju untuk menghentikan "perjuangan bersenjata" melawan Israel dan menerima Negara Palestina dalam perbatasan tahun 1967, di samping Israel.

Etimologi 
Hamas adalah akronim dari frasa bahasa Arab حركة المقاومة الاسلامية atau Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, yang berarti "Gerakan Perlawanan Islam". Kata Arab Hamas juga berarti pengabdian dan semangat di jalan Allah. Piagam Hamas menafsirkan namanya yang berarti "kekuatan dan keberanian".

Organisasi

Kepemimpinan dan struktur 
Hamas mewarisi struktur tripartit dari pendahulunya yang terdiri dari penyediaan layanan sosial, pelatihan keagamaan, dan operasi militer di bawah Dewan Syura. Secara tradisional, lembaga ini mempunyai empat fungsi berbeda: (a) divisi amal kesejahteraan sosial (dakwah); (b) divisi militer untuk pengadaan senjata dan melakukan operasi (al-Mujahideen al Filastinun); (c) dinas keamanan (Jehaz Aman); dan (d) cabang media (A'alam). Hamas memiliki kepemimpinan internal di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan kepemimpinan eksternal, yang terbagi antara kelompok Gaza yang dipimpin oleh Mousa Mohammed Abu Marzook dari pengasingannya pertama di Damaskus dan kemudian di Mesir, dan kelompok Kuwait (Kuwaidia) di bawah kepemimpinan Hamas. Khaled Mashal. Kelompok warga Palestina di pengasingan di Kuwait mulai menerima dana besar dari negara-negara Teluk setelah pemimpinnya Mashal memutuskan hubungan dengan keputusan Yasser Arafat untuk memihak Saddam Hussein dalam Invasi ke Kuwait, dan Mashal bersikeras agar Irak menarik diri. Pada 6 Mei 2017, Dewan Syura Hamas memilih Ismail Haniya menjadi pemimpin baru, menggantikan Mashal.

Sifat sebenarnya dari organisasi ini tidak jelas, kerahasiaan dijaga karena takut akan pembunuhan Israel dan untuk menyembunyikan kegiatan operasional. Secara formal, Hamas menyatakan sayapnya terpisah dan independen. Matthew Levitt berpendapat bahwa ini adalah mitos publik. Davis berpendapat bahwa keduanya terpisah dan digabungkan karena alasan kebutuhan politik internal dan eksternal. Komunikasi antara sayap politik dan militer Hamas sulit dilakukan karena ketatnya pengawasan intelijen Israel dan adanya basis informan yang luas. Setelah pembunuhan Abdel Aziz al-Rantisi, arah politik sayap militan terkadang berkurang, dengan komandan lapangan diberi otonomi diskresi dalam operasi.

Dewan Permusyawaratan 
Badan pengaturnya adalah Majlis al-Shura. Prinsip di balik dewan ini didasarkan pada konsep konsultasi dan majelis rakyat (syura) dalam Al-Qur'an, yang menurut para pemimpin Hamas menyediakan demokrasi dalam kerangka Islam. Ketika organisasi tersebut tumbuh semakin kompleks dan tekanan Israel meningkat, maka diperlukan basis pengambilan keputusan yang lebih luas, Dewan Syura berganti nama menjadi 'Dewan Permusyawaratan Umum', yang dipilih dari anggota kelompok dewan lokal dan pada gilirannya memilih Politbiro yang beranggotakan 15 orang (al- Maktab al-Siyasi) yang mengambil keputusan pada tingkat tertinggi. Perwakilannya berasal dari Gaza, Tepi Barat, para pemimpin di pengasingan dan penjara-penjara Israel. Organ ini berlokasi di Damaskus hingga Perang Saudara Suriah menyebabkannya dipindahkan ke Qatar pada Januari 2012, ketika Hamas berpihak pada oposisi sipil melawan rezim Bashar al-Assad.

Sejarah

Asal 
Asal muasal Hamas dapat ditelusuri hingga berdirinya Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928. Ikhwanul Muslimin muncul sebagai upaya untuk memperluas nilai-nilai Islam melampaui masjid ke ranah sekuler, yang menantang asumsi-asumsi inti, sosial, politik, ideologi, nasionalis dan ekonomi dari tatanan penguasa yang ada. Pada tahun 1935 ia menjalin kontak di Mandatori Palestina dan pada tahun 1945 meresmikan cabang pertamanya di Yerusalem, dan di Gaza pada akhir November tahun berikutnya. Setelah Nakba pada tahun 1948, yang menghancurkan masyarakat Palestina, Ikhwanul Muslimin adalah salah satu organisasi pertama yang membangun kembali dirinya di kalangan masyarakat Palestina.

Posisi Kebijakan

Piagam Hamas 
Piagam Hamas 1988 menyatakan bahwa Hamas "berusaha untuk menaikkan bendera Allah di setiap inci dari Palestina" (Pasal Enam). Pasal Tiga puluh Salah satu dari Piagam negara: "Di bawah sayap Islam, adalah mungkin bagi para pengikut tiga agama -Islam, Kristen dan Yahudi- untuk hidup berdampingan dalam damai dan tenang dengan satu sama lain"

Setelah pemilu tahun 2006, pendiri Hamas Mahmoud Al-Zahar tidak menutup kemungkinan menerima "solusi dua-negara sementara", dan menyatakan bahwa ia bermimpi "menggantung peta besar dunia di dinding rumah saya di Gaza yang tidak menunjukkan Israel di atasnya". Xinhua melaporkan bahwa Al-Zahar "tidak menutup kemungkinan memiliki Yahudi, Muslim dan Kristen yang hidup di bawah kedaulatan sebuah negara Islam". Pada akhir 2006, Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas, mengatakan bahwa jika negara Palestina terbentuk berdasarkan batas 1967, Hamas bersedia untuk menyatakan gencatan senjata yang bisa bertahan selama 20 tahun, dan menyatakan bahwa Hamas tidak akan pernah mengakui "pemerintah Zionis perampas" dan akan terus "seperti gerakan jihad sampai pembebasan Yerusalem".

Israel telah menolak beberapa tawaran gencatan senjata dengan Hamas karena berpendapat kelompok itu menggunakan upaya genjatan untuk mempersiapkan pertempuran yang lebih besar daripada tujuan perdamaian. Kolumnis Majalah Atlantic Jeffrey Goldberg, bersama dengan analis lain, percaya Hamas mungkin tidak mampu melakukan rekonsiliasi permanen dengan Israel.  Mkhaimer Abusada, seorang ilmuwan politik di Universitas Al Azhar, menulis bahwa perundingan Hamas "dari hudna [gencatan senjata sementara], bukan perdamaian atau rekonsiliasi dengan Israel. Mereka percaya dari waktu ke waktu mereka akan cukup kuat untuk membebaskan seluruh Palestina yang bersejarah."

Kritik

Kedekatan dengan warga sipil selama perang 
Setelah Operasi Pilar Pertahanan, Human Rights Watch menyatakan bahwa kelompok-kelompok Palestina telah membahayakan warga sipil dengan "berulang kali menembakkan roket dari daerah padat penduduk, dekat rumah, bisnis, dan hotel" dan mencatat bahwa di bawah hukum internasional, pihak dalam konflik mungkin tidak menempatkan sasaran militer di atau dekat daerah padat penduduk. Satu roket diluncurkan dekat dengan Shawa dan Housari Building, di mana berbagai media Palestina dan internasional memiliki kantor; yang lain membakar halaman sebuah rumah dekat Deira Hotel. Human Rights Watch mengatakan tidak mampu mengidentifikasi setiap kejadian di mana penduduk sipil telah diperingatkan untuk mengevakuasi daerah sebelum peluncuran roket oleh militan Palestina.

Anak-anak dan perempuan sebagai tameng manusia 
Israel menuduh Hamas menggunakan anak-anak sebagai perisai manusia. Pemerintah Israel merilis rekaman video di mana ia mengklaim dua gerilyawan ditayangkan ketika meraih lengan seorang anak muda dari belakang dan memegang dia untuk berjalan di depan mereka menuju sekelompok orang yang menunggu di dekat tembok. IDF berpendapat militan menempatkan anak itu di antara mereka melawan penembak jitu Israel. Adegan kedua menunjukkan seorang individu, yang digambarkan sebagai teroris, meraih anak sekolah keluar dari lantai, di mana ia bersembunyi di balik kolom dari api IDF, dan menggunakan dia sebagai perisai manusia untuk berjalan ke lokasi yang berbeda.

Setelah 15 tersangka militan mengungsi di sebuah masjid dari pasukan Israel, BBC melaporkan bahwa radio Hamas memerintahkan wanita lokal untuk pergi ke masjid untuk melindungi militan. Dua wanita itu kemudian tewas ketika pasukan Israel melepaskan tembakan.

Pada bulan November 2006, Angkatan Udara Israel memperingatkan Muhammad Weil Baroud, komandan Komite Perlawanan Rakyat yang dituduh meluncurkan roket ke wilayah Israel, untuk mengevakuasi rumahnya di blok kamp pengungsi apartemen Jabalya sebelum serangan udara Israel yang sedang direncanakan. Baroud menanggapi dengan meminta sukarelawan untuk melindungi blok apartemen dan bangunan di dekatnya dan, menurut The Jerusalem Post, ratusan warga setempat, sebagian besar perempuan dan anak-anak, merespons. Israel menghentikan serangan udara. Israel menyebut aksi contoh Hamas menggunakan perisai manusia, meskipun di sekeliling sebuah blok apartemen kebanyakan di bawah interpretasi hukum internasional tidak seperti pada contoh, karena istilah "perisai manusia" melibatkan pihak yang bertikai menempatkan warga sipil di "dekat dengan sasaran militer yang sah". Menanggapi insiden itu, Hamas menyatakan: "Kami menang. Mulai sekarang kita akan membentuk rantai manusia di sekitar setiap rumah yang terancam pembongkaran." Dalam siaran pers 22 November, Human Rights Watch mengecam Hamas, dengan menyatakan: "Tidak ada alasan untuk memanggil warga sipil ke tempat serangan yang direncanakan. Benar atau tidaknya rumah sebagai sasaran militer yang sah, sengaja meminta warga sipil untuk berdiri dalam bahaya adalah terlarang." Setelah kritik, hak-hak Asasi Manusia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa penilaian awal mereka adalah keliru. Mereka menyatakan bahwa, berdasarkan bukti yang tersedia, pembongkaran rumah sebenarnya tindakan administratif, dilihat dalam konteks kebijakan lama Israel dari penghancuran rumah secara hukum, bukan tindakan militer dan dengan demikian tidak akan jatuh dalam lingkup yang mengatur hukum permusuhan selama konflik bersenjata, yang telah menjadi dasar bagi kritik awal mereka terhadap Hamas.

Opini publik tentang Hamas

Di negara-negara Arab 

Pada 2010, Pew Global Attitudes Survey menemukan bahwa 60% dari Muslim Yordania dan 49% Muslim di kedua negara Lebanon dan Mesir membuat opini yang menguntungkan terhadap Hamas. Sebuah survei Pew pada 2007 menemukan 62% warga Palestina memegang pendapat yang menguntungkan kelompok.

Di negara-negara Asia Tenggara 

Sejak awal konflik Palestina-Israel Indonesia selalu memimpin aksi solidaritas untuk kemerdekaan rakyat Palestina,baik itu dari faksi politik Hamas yang memerintah di Jalur Gaza maupun Fatah yang memerintah di Tepi Barat agar terbebas dari penjajahan Zionis Israel,bahkan Hamas sendiri melalui kepala biro politiknya Ismail Haniyah telah berulangkali mengirimkan sinyal untuk Indonesia khususnya dan negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya agar terus meningkatkan dukungannya sehingga bisa mengakhiri pendudukan terhadap wilayah Palestina yang telah dilakukan Zionis Israel selama puluhan tahun.

Tokoh 
 Mahmoud al-Zahar
 Sheikh Ahmed Yassin
 Yahya Ayyash
 Abdullah Yusuf Azzam
 Abdel Aziz al-Rantissi
 Khaled Meshal
 Ismail Haniya

Lihat pula 
 Fatah
 Konflik Fatah dan Hamas
 Konflik Israel-Gaza 2008-2009
 Zionisme
 Daftar partai politik di Otoritas Nasional Palestina

Referensi

Daftar pustaka

Pranala luar 

 Hamas official website  
 Palestinian National Authority Council of Ministers Web site  
 Britannica 
 Hamas leaders  CFR
 Hamas Charter 
 The Covenant of the Islamic Resistance Movement (Hamas) (includes interpretation) 
 Hamas Shifts From Rockets to Public Relations  The New York Times, Juli 23, 2009
 22 years on the start of Hamas  Al-Qassam Brigades' Information Office
 Fatah and Hamas Human Rights Violations in the Palestinian Occupied Territories in 2007  by Elizabeth Freed of Palestinian Human Rights Monitoring Group
 Sadiki, Larbi, Tests and contests: Hamas without Syria 
 Sherifa Zuhur, Hamas and Israel: Conflicting Strategies of Group-Based Politics (PDF File)  Desember 2008

 
konflik Arab–Israel
Ikhwanul Muslimin