Umar Wirahadikusumah

Jenderal TNI (Purn.) H. Umar Wirahadikusumah () pria kelahiran Sumedang ini adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara 1983 dan 1988.

Kehidupan awal 
Umar Wirahadikusumah lahir di Situraja, Sumedang, Keresidenan Priangan pada tanggal 10 Oktober 1924 dari pasangan Raden Rangga Wirahadikusumah dan Raden Ratnaringrum. Umar dilahirkan sebagai keluarga bangsawan dan menyelesaikan pendidikannya di bawah Pemerintah Kolonial Belanda.

Pada tahun 1943, dengan Indonesia saat itu di bawah pendudukan Jepang, Umar bersama dengan kelompok pemuda bergabung dengan Pasukan Pembela Tanah Air (PETA). Sebelum masuk PETA, ia mendapatkan pelatihan militer Dai Nippon, Seinendojo, di Tangerang, selama 4 bulan. Keputusan Umar yang bergabung menjadi prajurit tidak dikehendaki oleh keluarganya. Kelompok-kelompok pemuda memberikan beberapa pelatihan fisik yang Umar melakukan. Hal ini diikuti pada Oktober 1944 oleh PETA, pasukan tambahan yang terdiri dari rekrutan Indonesia yang dimaksudkan untuk membantu Jepang dalam melawan Sekutu. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Umar, seperti banyak pemuda lain dari usia yang sama bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal TNI.

Umar menikah dengan Karlina dan memiliki dua anak perempuan. Ia juga adalah paman dari Agus Wirahadikusumah, seorang perwira militer yang menjadi Panglima Kostrad.

Karier militer

Divisi Siliwangi 
Setelah Revolusi Nasional Indonesia, Umar bertugas di Angkatan Darat. Umar ditempatkan di provinsi asalnya Jawa Barat dan bertugas untuk waktu yang lama di Kodam III/Siliwangi. Kariernya melejit setelah membantu menumpas pemberontakan PKI pada tahun 1948 serta memerangi pemberontakan PRRI di Sumatra. Ia juga pernah menjadi ajudan Abdul Haris Nasution saat menjabat sebagai Komandan Divisi Siliwangi.

Kodam V/Djayakarta  
Umar kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta. Jabatan ini diperolehnya pada tahun 1959. Tanggung jawab militer yang diberikan kepadanya ialah keamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Peristiwa G30S 
Pada pagi hari 1 Oktober 1965, enam jenderal diculik dari rumah mereka. Sebagai Panglima Kodam V/Djayakarta, Umar berkeliling kota untuk memeriksa keamanannya. Setelah mendengar tentang penculikan dan melihat pasukan tak dikenal menduduki Lapangan Merdeka, Umar mengirim kabar kepada Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto.

Umar menerima keputusan Soeharto untuk mengambil komando Angkatan Darat dan mendukungnya dalam usahanya untuk menindak usaha kudeta. Menjelang tengah hari, Umar menerima perintah dari Presiden Soekarno yang dicurigai berada di Halim, tempat di mana enam jenderal diculik. Soeharto khawatir bahwa ini adalah upaya untuk membunuh Umar dengan memerintahkanya ke Halim. Umar mengikuti permintaan Soeharto dengan menolak perintah Presiden Soekarno.

Setelah Soeharto merebut kembali kendali situasi di Jakarta, Umar kemudian mengkonsolidasikan situasi. Dia memberlakukan jam malam dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi dan memonitor semua surat kabar ibu kota.

Ketika peristiwa diduga didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), Umar menyetujui pembentukan gabungan aksi untuk membasmi Gerakan 30 September (KAP-GESTAPU).

Orde baru 
Meskipun ia bukan bagian dari lingkaran dalam Soeharto, Umar memenangkan kepercayaan besar dari Soeharto atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan G30S. Saat Soeharto mulai menjabat sebagai Pejabat Presiden, karier Umar juga melejit. Pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto mempercayakan Umar untuk menggantikannya sebagai Panglima Kostrad setelah ia menjadi pejabat presiden. Pada tahun 1967, Umar menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sebelum akhirnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1969.

Pada tahun 1973, karier aktif militernya berakhir dan ia menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 tahun. Sebagai Ketua BPK, Umar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa departemen pemerintah, kementerian, dan badan pemerintahan menggunakan uang negara dengan baik. Selama masa jabatannya sebagai Ketua BPK, Umar membuat penilaian suram yang menilai bahwa tidak satu pun departemen pemerintah adalah bebas dari korupsi.

Riwayat jabatan 
 Komandan Pleton TKR di Cicalengka (1945-1946).
 Wakil Kepala Staf Operasi Resimen XI Divisi Siliwangi, Tasikmalaya (1946-1947).
 Ajudan Panglima Divisi Siliwangi merangkap Direktur Latihan Perwira Divisi serta Komandan Batalyon 1 Resimen 5 Brigade III / Kian Santang (1947-1948).
 Komandan Batalyon IV Brigade XIII / Kian Santang Divisi Siliwangi (1948-1949).
 Komandan Co Troep Divisi Siliwangi (1949).
 Komandan KMK Cirebon Brigade "C" Divisi IV / Siliwangi (1949-1950).
 Kepala Staf Urusan Ex-KNIL Divisi IV / Siliwangi kemudian T&T III / Siliwangi (1950-1951).
 Kepala Staf Operasi T&T III / Siliwangi (1951-1952).
 Kepala Staf Brigade "C" T&T III / Siliwangi (1952).
 Komandan Resimen Infanteri 11 T&T III / Siliwangi (1952-1953).
 Inspektur Jenderal T&T III / Siliwangi (1953-1955).
 Asisten Operasi Kepala Staf T&T III / Siliwangi merangkap sebagai Komandan Resimen Infanteri 10. (1955-1958).
 Komandan RTP 1 / Siliwangi (1958-1959).
 Komandan KMKB Djakarta Raja (1959-1960).
 Panglima Komando Daerah Militer V / Jayakarta (1960-1966).
 Panglima Kostrad (1966-1968).
 Wakil Panglima Angkatan Darat (1968-1969).
 Kepala Staf Angkatan Darat (1969-1973).
 Pensiun (1973).

Kepangkatan 

 Letnan Dua (1945-1946).
 Letnan Satu (1946-1947).
 Kapten (1947-1948).
 Mayor (1948-1956).
 Letnan Kolonel (1956-1959).
 Kolonel (1959-1962).
 Brigadir Jenderal (1962-1966).
 Mayor Jenderal (1966-1968).
 Letnan Jenderal (1968-1969).
 Jenderal (1969-1973).

Menjadi wakil presiden 

Pada bulan Maret tahun 1983, Umar mencapai puncak kariernya. Soeharto, yang telah dipilih untuk masa jabatan keempat sebagai Presiden berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Umar untuk menjadi wakil presidennya. Pemilihan ini dianggap menjadi pilihan yang agak tak terduga mengingat karier Umar dalam politik di Indonesia tidak lebih memucat dibandingkan dengan dua pendahulunya, Hamengku Buwono IX dan Adam Malik. Meskipun kepribadian rendah hati, Umar memiliki reputasi yang baik dan dihormati secara luas.

Sebagai wakil presiden, Umar menjadi salah satu dari sangat sedikit dalam rezim Soeharto yang memilih untuk memberantas korupsi. Sebagai orang yang religius, Umar berharap bahwa agama dapat digunakan untuk mengubah koruptor untuk melakukan perbuatan yang benar. Umar juga melakukan inspeksi kejutan (kadang-kadang penyamaran) ke kota-kota dan desa-desa daerah untuk memantau bagaimana kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap rakyat. Selama menjadi Wakil Presiden Umar juga mengadakan pelayanan doa di Istana Wakil Presiden.

Karier Umar sebagai Wakil Presiden berakhir pada Maret 1988 ketika ia digantikan oleh Sudharmono. Banyak yang kecewa melihat dia tidak melanjutkan untuk masa jabatan kedua sebagai Wakil Presiden. Hal ini menjadi bukti reputasi yang baik bahwa Sudharmono ingin memastikan penerimaan Umar untuk tidak melanjutkan sebagai Wakil Presiden untuk periode selanjutnya.

Wafat 
Setelah masa jabatannya selesai sebagai Wakil Presiden tahun 1988, ia tidak lagi aktif di politik. Umar Wirahadikusumah menghembuskan napas terakhir pada hari Jumat 21 Maret 2003 sekitar pukul 07.53 WIB di Rumah Sakit Pusat TNI-AD Gatot Soebroto. Umar meninggal karena masalah jantung dan paru-paru. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Penghargaan

Tanda jasa

Budaya Populer 
Sosok Umar Wirahadikusumah sebagai Panglima Kodam V/Jayakarta dengan pangkat Mayor Jenderal TNI di saat meletusnya G30S/PKI ditampilkan dalam film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI karya sutradara Arifin C. Noer, diperankan oleh aktor Doddy Sukma.

Bibliografi

Referensi

Pranala luar 

 Profil di TokohIndonesia  
 Profil di pdat.co.id  

Tokoh TNI
Tokoh militer Indonesia
Tokoh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
Panglima Komando Daerah Militer Jaya
Tokoh Sunda
Bangsawan Sunda
Tokoh Jawa Barat
Tokoh dari Sumedang
Tokoh Angkatan 45
Politikus Indonesia
Wakil Presiden Indonesia
Politikus Partai Golongan Karya
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Penerima Bintang Republik Indonesia Adipradana
Penerima Bintang Mahaputera Adipradana
Penerima Bintang Dharma
Penerima Bintang Gerilya
Penerima Bintang Sewindu APRI