Upah minimum di Indonesia

Upah Minimum Provinsi (disingkat UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat I. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Upah Minimum rata rata Nasional dari tahun 1979-2017

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2000 

(*)keterangan: untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 dianggap US $1 = Rp 9000,-

Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2013 (dalam rupiah) 

Pada akhir tahun 2012 terjadi demontrasi buruh besar besaran diseluruh Indonesia menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja. Kemudian disepakati upah buruh naik cukup tinggi diberbagai tempat diindonesia, tetapi hal ini memicu protes dari kalangan pengusaha dan mereka mengancam untuk memindahkan bisnisnya keluar dari Indonesia atau menutup usahanya.. Akhirnya disepakati bahwa upah buruh tetap naik, tetapi bagi pengusaha yang keberatan akan diberi tenggang waktu 6 bulan untuk mematuhi Upah Minimum tahun 2013.

Daftar Upah Minimum Provinsi tahun 2013, di antaranya adalah:
 NAD UMP 2013 sebesar 1.550.000,
 Sumut UMP 2013 sebesar 1.305.000,
 Sumbar UMP 2013 sebesar 1.350.000,
 Kep. Riau UMP 2013 sebesar 1.365.087,
 Jambi UMP 2013 sebesar 1.300.000,
 Bangka Belitung UMP 2013 sebesar 1.265.000,
 Bengkulu UMP 2013 sebesar 1.200.000,
 DKI Jakarta UMP 2013 sebesar Rp 2.200.000,
 Kalbar UMP 2013 sebesar 1.060.000,
 Kalsel UMP 2013 sebesar 1.337.500,
 Kalteng UMP 2013 sebesar 1.553.127
 Kaltim UMP 2013 sebesar 1.762.073,
 Sultra UMP 2013 sebesar 1.125.207,
 Sulsel UMP 2013 sebesar 1.440.000,
 Papua UMP 2013 sebesar 1.710.000.

Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 (Dalam Rupiah) 
Para buruh di akhir tahun 2013 kembali melakukan aksi turun jalan, mereka kembali menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2014. Beberapa hasil penetapan adalah sebagai berikut:
 Aceh Rp 1,750,000
 Sumatera Utara Rp 1,505,850
 Sumatera Barat Rp 1,490,000
 Riau Rp 1,700,000
 Kepri Rp 1,665,000
 Jambi Rp 1,502,230
 Sumatera Selatan Rp 1,825,600
 Bangka Belitung Rp 1,640,000
 Bengkulu Rp 1,350,000
 Banten Rp 1,325,000
 DKI Jakarta Rp 2,441,000
 Bali Rp 1,542,600
 NTB Rp 1,210,000
 NTT Rp 1,150,000
 Kalimantan Barat Rp 1,380,000
 Kalimantan Selatan Rp 1,620,000
 Kalimantan Tengah Rp 1,723,970
 Kalimantan Timur Rp 1,886,315
 Gorontalo Rp 1,325,000
 Sulawesi Utara Rp 1,900,000
 Sulawesi Tenggara Rp 1,400,000
 Sulawesi Tengah Rp 1,250,000
 Sulawesi Selatan Rp 1,800,000
 Sulawesi Barat Rp 1,400,000
 Maluku Rp 1,415,000
 Maluku Utara Rp 1,440,746
 Papua Rp 1,900,000
 Papua Barat Rp 1,870,000

Sanksi bagi pelanggar 
Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,pegusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.UMP yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya
upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok
dan tunjangan tetap.

Pranala luar 
  Mencermati Dilema Upah Minimum 
  Perhitungan Upah Pekerja Di Indonesia Belum Punya Sistem Yang Jelas 
  Daftar Upah Minimum Provinsi / Upah Minimum Kabupaten Tahun 2005
  Perkembangan Upah Minimum Provinsi 2004 
  Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) Seluruh Indonesia 2001 
  Peraturan Menaker No:PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum 
  Buruh Tolak Upah Minimum Jakarta 2007 dari Rp 819.000 menjadi Rp. 900.560 
  DATA UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) 2008
  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
  PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
  UMR Jakarta

Referensi 

Peraturan Menteri Indonesia
Hak-hak buruh