Republik Demokratik Kongo

Republik Demokratis Kongo (sebelumnya bernama Zaire antara tahun 1971 hingga  1997) adalah sebuah negara di Afrika Tengah. Negara ini berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan di sebelah utara; Uganda, Rwanda, Burundi, dan Tanzania di timur; Zambia dan Angola di selatan; dan Republik Kongo di Barat.

Berdasarkan wilayah, Kongo menjadi negara terbesar ke-2 di Afrika dan terbesar ke-11 di dunia. Dengan populasi sekitar 108 juta, Republik Demokratik Kongo adalah negara berpenduduk resmi berbahasa Prancis terpadat di dunia. Negara ini anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok, Uni Afrika, Komunitas Afrika Timur, COMESA, Komunitas Pembangunan Afrika Selatan, dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Tengah. Ibukota dan kota terbesarnya adalah Kinshasa, yang juga merupakan kota berbahasa Prancis terpadat di dunia dan kota terbesar di Afrika. Kota ini menjadi kota Afrika terbesar ke-3 sebagai wilayah metropolitan setelah Lagos dan Kairo.

Berpusat di Cekungan Kongo, wilayah RDK pertama kali dihuni oleh pengumpul Afrika Tengah sekitar 90.000 tahun yang lalu dan dicapai oleh ekspansi Bantu sekitar 3.000 tahun yang lalu. Di barat, Kerajaan Kongo memerintah di sekitar muara Sungai Kongo dari abad ke-14 hingga ke-19. Di timur laut, tengah, dan timur, kerajaan Azande, Luba dan Lunda memerintah dari abad ke-16 dan ke-17 hingga abad ke-19. Raja Leopold II dari Belgia secara resmi memperoleh hak atas wilayah Kongo pada tahun 1885 dan menyatakan tanah itu milik pribadinya dan menamakannya Negara Bebas Kongo. Dari tahun 1885 hingga 1908, militer kolonialnya memaksa penduduk setempat untuk memproduksi karet dan melakukan berbagai perbuatan kejam. Pada tahun 1908, Leopold menyerahkan wilayah tersebut, yang kemudian menjadi koloni Belgia.

Kongo memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tanggal 30 Juni 1960. Segera setelah itu, negara ini dihadapkan pada serangkaian gerakan separatis yang puncaknya terjadi dalam perebutan kekuasaan Mobutu pada kudeta tahun 1965. Mobutu mengganti nama negara menjadi Zaire pada tahun 1971 dan menjadi diktator yang kejam sampai penggulingannya pada tahun 1997 saat Perang Kongo Pertama. Negara itu kemudian berganti nama dan dihadapkan pada Perang Kongo Kedua dari tahun 1998 hingga 2003, yang mengakibatkan kematian 5,4 juta orang. Perang berakhir di bawah Presiden Joseph Kabila yang memerintah negara itu dari 2001 hingga 2019, namun hak asasi manusia di negara itu tetap buruk dan terjadi banyak pelanggaran HAM seperti penghilangan paksa, penyiksaan, pemenjaraan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan sipil. Setelah pemilihan umum 2018, dalam transisi kekuasaan damai pertama di negara itu sejak kemerdekaan, Kabila digantikan sebagai presiden oleh Félix Tshisekedi. Sejak 2015, DR Kongo Timur telah menjadi lokasi konflik militer yang berlangsung di Kivu.

Republik Demokratik Kongo sangat kaya akan sumber daya alam namun mengalami ketidakstabilan politik, kurangnya infrastruktur, korupsi, ekstraksi dan eksploitasi komersial, serta kolonial selama berabad-abad dengan sedikit perkembangan. Selain ibu kota Kinshasa, dua kota terbesar lainnya, Lubumbashi dan Mbuji-Mayi, keduanya merupakan pusat pertambangan. Ekspor terbesar RDK adalah mineral mentah, dengan China menerima lebih dari 50% ekspornya pada 2019. Pada tahun 2019, tingkat pembangunan manusia DR Kongo menduduki peringkat ke-175 dari 189 negara menurut Indeks Pembangunan Manusia. Pada 2018, sekitar 600.000 orang Kongo telah melarikan diri ke negara-negara tetangga dari konflik di tengah dan timur RDK. Dua juta anak berisiko kelaparan dan pertempuran telah membuat 4,5 juta orang kehilangan tempat tinggal.

Etimologi 

Nama Republik Demokratik Kongo diambil dari nama Sungai Kongo yang mengalir di seluruh negeri. Sungai Kongo adalah sungai terdalam di dunia dan sungai terbesar kedua di dunia berdasarkan debitnya. Comité d'études du haut Congo ("Komite Studi Kongo Atas"), didirikan oleh Raja Leopold II dari Belgia pada tahun 1876, dan Asosiasi Internasional Kongo, yang didirikan olehnya pada tahun 1879, juga dinamai dengan mengacu nama sungai.

Sungai Kongo dinamai oleh para pelaut Eropa awal ketika mereka menemukannya pada abad ke-16. Kata Kongo berasal dari bahasa Kongo (disebut juga Kikongo). Menurut penulis Amerika Samuel Henry Nelson: "Kemungkinan kata 'Kongo' itu sendiri menyiratkan pertemuan umum dan itu didasarkan pada akar kata konga 'berkumpul' (trans[itif])." Nama modern orang Kongo, Bakongo, diperkenalkan pada awal abad ke-20.

Republik Demokratik Kongo dimasa lalu dikenal dengan Negara Bebas Kongo, Kongo Belgia, Republik Kongo-Léopoldville, Republik Demokratik Kongo dan Republik Zaire, sebelum kembali ke nama saat ini, Republik Demokratik Kongo.

Pada saat kemerdekaan, negara itu bernama Republik Kongo-Léopoldville untuk membedakan dari tetangganya Republik Kongo-Brazzaville. Dengan diundangkannya Konstitusi Luluabourg pada 1 Agustus 1964, negara tersebut menjadi RDK tetapi diubah namanya menjadi Zaire (nama masa lalu untuk Sungai Kongo) pada 27 Oktober 1971 oleh Presiden Mobutu Sese Seko sebagai bagian dari inisiatif Authenticité-nya.

Kata Zaire diambil dari adaptasi bahasa Portugis dari kata Kikongo nzadi ("sungai"), sebuah pemotongan dari nzadi o nzere ("sungai yang menelan sungai"). Sungai itu dikenal sebagai Zaire selama abad ke-16 dan ke-17. 'Kongo' kemudian menggantikan Zaire secara bertahap dalam penggunaan bahasa Inggris selama abad ke-18, dan Kongo adalah nama Inggris yang disukai dalam literatur abad ke-19, meskipun referensi ke Zaire sebagai nama yang digunakan oleh penduduk asli (yaitu berasal dari penggunaan Portugis) tetap umum.

Pada tahun 1992, Konferensi Nasional Berdaulat memilih untuk mengubah nama negara menjadi "Republik Demokratik Kongo", tetapi perubahan itu tidak dilakukan. Nama negara kemudian dipulihkan oleh Presiden Laurent-Désiré Kabila ketika ia menggulingkan Mobutu pada tahun 1997. Untuk membedakannya dari Republik Kongo tetangga, negara ini kadang-kadang disebut sebagai Kongo (Kinshasa) atau Kongo-Kinshasa.

Sejarah

Sejarah awal 
Wilayah geografis yang sekarang dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo telah dihuni sejak 90.000 tahun yang lalu. Hal ini ditunjukkan oleh penemuan harpun Semliki pada tahun 1988 di Katanda, salah satu tombak berduri tertua yang pernah ditemukan, diyakini telah digunakan untuk menangkap lele sungai raksasa.

Orang Bantu mencapai Afrika Tengah di beberapa titik selama milenium pertama SM, kemudian secara bertahap mulai berkembang ke selatan. Pertumbuhan mereka dipercepat oleh adopsi pastoralisme dan teknik Zaman Besi. Orang-orang yang tinggal di selatan dan barat daya merupakan kelompok mencari makan yang menggunakan teknologi logam. Perkembangan alat-alat logam selama periode ini merevolusi pertanian. Hal ini menyebabkan perpindahan kelompok pemburu-pengumpul di timur dan tenggara. Gelombang terakhir ekspansi Bantu selesai pada abad ke-10, diikuti oleh pembentukan kerajaan Bantu, yang populasinya meningkat segera memungkinkan jaringan komersial lokal, regional, dan asing yang rumit yang sebagian besar memperdagangkan budak, garam, besi dan tembaga.

Negara Bebas Kongo (1877–1908) 

Eksplorasi dan administrasi Belgia berlangsung dari tahun 1870-an hingga 1920-an. Hal ini pertama kali dipimpin oleh Henry Morton Stanley yang melakukan eksplorasi di bawah sponsor Raja Leopold II dari Belgia. Wilayah timur Kongo prakolonial sangat terganggu oleh penyerbuan budak terus-menerus, terutama dari pedagang budak Arab-Swahili seperti Tippu Tip yang terkenal, yang dikenal Stanley.

Leopold memiliki keinginan untuk menjadikan Kongo sebagai koloni. Dalam suksesi negosiasi, Leopold mengaku memiliki tujuan kemanusiaan dalam kapasitasnya sebagai ketua organisasi didepan Association Internationale Africaine.

Raja Leopold secara resmi memperoleh hak atas wilayah Kongo pada Konferensi Berlin pada tahun 1885 dan menjadikan tanah itu milik pribadinya. Dia menamakannya Negara Bebas Kongo. Rezim Leopold memulai berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangunan rel kereta api yang membentang dari pantai ke ibu kota Leopoldville (kini Kinshasa), yang membutuhkan waktu delapan tahun untuk diselesaikan.

Di Negara Bebas Kongo, penjajah memaksa penduduk lokal untuk memproduksi karet, karena berkembangnya kebutuhan ban mobil di pasar internasional. Penjualan karet menghasilkan keuntungan bagi Leopold hingga ia membangun beberapa gedung di Brussel dan Ostende untuk menghormati dirinya dan negaranya. Untuk menegakkan kuota karet, Force Publique dipanggil dan membuat kebijakan praktik hukuman pemotongan anggota badan pribumi.

Selama periode 1885–1908, jutaan orang Kongo meninggal akibat eksploitasi dan penyakit. Di beberapa daerah, populasinya menurun drastis – diperkirakan bahwa penyakit tidur dan cacar membunuh hampir separuh populasi di daerah sekitar Sungai Kongo yang lebih rendah.

Berita pelanggaran mulai beredar. Pada tahun 1904, konsul Inggris di Boma, Kongo Roger Casement, diinstruksikan oleh pemerintah Inggris untuk menyelidiki. Laporannya, yang disebut Casement Report, membenarkan tuduhan pelanggaran kemanusiaan. Parlemen Belgia memaksa Leopold II untuk membentuk komisi penyelidikan independen. Temuannya mengkonfirmasi laporan pelanggaran Casement, menyimpulkan bahwa populasi Kongo telah "berkurang setengahnya" selama periode ini. Tidak diketahui secara tepat berapa banyak  orang yang meninggal karena tidak ada catatan yang akurat.

Kongo Belgia (1908–1960) 

Pada tahun 1908, parlemen Belgia, meskipun awalnya enggan, tunduk pada tekanan internasional (terutama dari Britania Raya) dan mengambil alih Negara Bebas Kongo dari Raja Leopold II. Pada tanggal 18 Oktober 1908, parlemen Belgia mendukung pencaplokan Kongo sebagai koloni Belgia. Kekuasaan eksekutif jatuh ke tangan menteri urusan kolonial Belgia, dibantu oleh Dewan Kolonial (Conseil Colonial) (keduanya berlokasi di Brussel). Parlemen Belgia menjalankan otoritas legislatif atas Kongo Belgia. Pada tahun 1923 ibu kota kolonial pindah dari Boma ke Léopoldville, sekitar 300 kilometer (190 mil) lebih jauh ke hulu ke pedalaman.

Transisi dari Negara Bebas Kongo ke Kongo Belgia adalah jeda, tetapi juga menampilkan tingkat kontinuitas yang besar. Gubernur jenderal terakhir Negara Bebas Kongo, Baron Théophile Wahis, tetap menjabat di Kongo Belgia dan sebagian besar pemerintahan Leopold II bersamanya. Membuka Kongo dan kekayaan alam dan mineralnya bagi ekonomi Belgia tetap menjadi motif utama ekspansi kolonial – namun, prioritas lain, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan dasar, perlahan menjadi penting.

Administrator kolonial memerintah wilayah dan sistem hukum ganda (sistem pengadilan Eropa dan satu lagi pengadilan adat, tribunaux indigènes). Pengadilan adat hanya memiliki kekuasaan yang terbatas dan tetap berada di bawah kendali yang kuat dari pemerintah kolonial. Otoritas Belgia tidak mengizinkan aktivitas politik apa pun di Kongo, dan Force Publique menghentikan segala upaya pemberontakan.

Kongo Belgia terlibat langsung dalam dua perang dunia. Selama Perang Dunia I (1914–1918), pertikaian awal antara Force Publique dan tentara kolonial Jerman di Afrika Timur Jerman berubah menjadi perang terbuka dengan invasi bersama Anglo-Belgia-Portugis ke wilayah kolonial Jerman pada tahun 1916 dan 1917 selama kampanye Afrika Timur. Force Publique memperoleh kemenangan penting ketika berbaris ke Tabora pada bulan September 1916 di bawah komando Jenderal Charles Tombeur setelah pertempuran sengit.

Setelah tahun 1918, Belgia diberi penghargaan atas partisipasi Force Publique dalam kampanye Afrika Timur dengan mandat Liga Bangsa-Bangsa atas koloni Ruanda-Urundi yang sebelumnya merupakan koloni Jerman. Selama Perang Dunia II, Kongo Belgia menyediakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah Belgia di pengasingan di London, dan Force Publique kembali berpartisipasi dalam kampanye Sekutu di Afrika. Pasukan Belgia Kongo di bawah komando perwira Belgia terutama berperang melawan tentara kolonial Italia di Ethiopia di Asosa, Bortaï dan Saïo di bawah Mayor Jenderal Auguste-Eduard Gilliaert.

Kemerdekaan dan krisis politik (1960-1965) 

Pada Mei 1960, gerakan nasionalis yang berkembang, Gerakan Nasional Kongolai yang dipimpin oleh Patrice Lumumba, memenangkan pemilihan parlemen. Lumumba menjadi Perdana Menteri pertama Republik Demokratik Kongo, yang kemudian dikenal sebagai Republik Kongo, pada 24 Juni 1960. Parlemen memilih Joseph Kasa-Vubu sebagai presiden, dari partai Alliance des Bakongo (ABAKO). Partai lain yang muncul yakni Partai Solidaritas Afrika yang dipimpin oleh Antoine Gizenga dan Parti National du Peuple yang dipimpin oleh Albert Delvaux dan Laurent Mbariko.

Kongo Belgia mencapai kemerdekaan pada 30 Juni 1960 dengan nama "République du Congo" ("Republik Kongo"). Karena koloni Prancis, Kongo Tengah (Moyen Congo) juga memilih nama "Republik Kongo" setelah mencapai kemerdekaannya, kedua negara ini lebih dikenal sebagai "Kongo-Léopoldville" dan "Kongo-Brazzaville", yang merujuk pada ibu kota mereka.

Tak lama setelah kemerdekaan, Force Publique memberontak dan pada 11 Juli provinsi Katanga (dipimpin oleh Moïse Tshombe) dan Kasai Selatan terlibat dalam perjuangan pemisahan diri melawan kepemimpinan baru. Sebagian besar dari 100.000 orang Eropa yang tetap tinggal setelah kemerdekaan meninggalkan negara itu, membuka jalan bagi orang Kongo untuk menggantikan elit militer dan administrasi Eropa. Setelah PBB menolak permintaan bantuan Lumumba untuk menghentikan gerakan separatis, Lumumba meminta bantuan dari Uni Soviet, yang menerima dan mengirim pasokan dan penasihat militer. Pada tanggal 23 Agustus, angkatan bersenjata Kongo menyerbu Kasai Selatan. Lumumba diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 5 September 1960 oleh Kasavubu yang secara terbuka menyalahkannya atas pembantaian yang dilakukan oleh angkatan bersenjata di Kasai Selatan dan karena melibatkan Soviet di negara tersebut. Lumumba menyatakan tindakan Kasavubu inkonstitusional dan krisis antara kedua pemimpin berkembang.

Pada 14 September Kolonel Joseph Mobutu, dengan dukungan AS dan Belgia, mencopot Lumumba dari jabatannya. Pada tanggal 17 Januari 1961, Lumumba diserahkan kepada pihak berwenang Katangan dan dieksekusi oleh pasukan Katatangan yang dipimpin Belgia. Penyelidikan oleh Parlemen Belgia pada tahun 2001 menemukan Belgia "bertanggung jawab secara moral" atas pembunuhan Lumumba dan negara tersebut secara resmi meminta maaf atas perannya dalam kematian Lumumba.

Pada tanggal 18 September 1961, dalam negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung, kecelakaan pesawat di dekat Ndola mengakibatkan kematian Dag Hammarskjöld, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta  semua penumpang berjumlah 15 orang, memicu krisis suksesi. Di tengah kebingungan dan kekacauan yang meluas, pemerintahan sementara dipimpin oleh para teknisi (Collge des commissaires généraux). Pemisahan Katangan berakhir pada Januari 1963 dengan bantuan pasukan PBB. Beberapa pemerintahan berumur pendek seperti Joseph Ileo, Cyrille Adoula, dan Moise Kapenda Tshombe mengambil alih dengan cepat.

Sementara itu, di timur negara itu, pemberontak yang didukung Soviet dan Kuba yang disebut Simbas bangkit, mengambil sejumlah besar wilayah dan memproklamirkan "Republik Rakyat Kongo" komunis di Stanleyville. Simbas didorong keluar dari Stanleyville pada November 1964 selama Operasi Dragon Rouge, sebuah operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Belgia dan Amerika untuk menyelamatkan ratusan sandera. Pasukan pemerintah Kongo sepenuhnya mengalahkan pemberontak Simba pada November 1965.

Lumumba sebelumnya telah menunjuk kepala staf Mobutu dari tentara Kongo yang baru, Armée Nationale Congolaise. Mengambil keuntungan dari krisis kepemimpinan antara Kasavubu dan Tshombe, Mobutu mengumpulkan cukup banyak dukungan di dalam tentara untuk melancarkan kudeta. Sebuah referendum konstitusional tahun sebelum kudeta Mobutu tahun 1965 mengakibatkan nama resmi negara itu diubah menjadi "Republik Demokratik Kongo." Pada tahun 1971 Mobutu mengubah namanya lagi, kali ini menjadi "Republik Zaire".

Kediktatoran Mobutu dan Zaire (1965–1997) 

Mobutu mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat karena penentangannya terhadap komunisme. AS percaya bahwa pemerintahannya akan berfungsi sebagai counter yang efektif untuk gerakan komunis di Afrika. Sebuah sistem partai tunggal didirikan dan Mobutu menyatakan dirinya sebagai kepala negara. Dia secara berkala mengadakan pemilihan di mana dia adalah satu-satunya kandidat. Meskipun perdamaian dan stabilitas relatif tercapai, pemerintah Mobutu bersalah atas pelanggaran berat hak asasi manusia, represi politik, kultus kepribadian, dan korupsi.

Pada akhir tahun 1967, Mobutu telah berhasil menetralisir lawan dan saingan politiknya, baik dengan mengkooptasi mereka ke dalam rezimnya, menangkap mereka, atau membuat mereka impoten secara politik. Sepanjang akhir 1960-an, Mobutu terus mengocok pemerintahannya dan menggilir pejabat masuk dan keluar kantor untuk mempertahankan kendali. Kematian Joseph Kasa-Vubu pada April 1969 memastikan bahwa tidak ada orang dengan kredensial Republik Pertama yang dapat menantang pemerintahannya. Pada awal 1970-an, Mobutu berusaha untuk menegaskan Zaire sebagai negara Afrika terkemuka. Dia sering bepergian melintasi benua sementara pemerintah menjadi lebih vokal tentang masalah Afrika, terutama yang berkaitan dengan wilayah selatan. Zaire menjalin hubungan semi-klien dengan beberapa negara bagian Afrika yang lebih kecil, terutama Burundi, Chad, dan Togo.

Korupsi menjadi begitu umum sehingga istilah le mal Zairois atau "penyakit Zairian", yang berarti korupsi besar-besaran, pencurian dan salah urus, diciptakan, dilaporkan oleh Mobutu. Bantuan internasional, paling sering dalam bentuk pinjaman, memperkaya Mobutu sementara ia membiarkan infrastruktur nasional seperti jalan rusak yang tinggal seperempat dari apa yang telah ada pada tahun 1960. Zaire menjadi kleptokrasi karena Mobutu dan rekan-rekannya menggelapkan dana pemerintah.

Dalam kampanye untuk mengidentifikasi dirinya dengan nasionalisme Afrika, mulai 1 Juni 1966, Mobutu mengganti nama kota-kota negara: Léopoldville menjadi Kinshasa (negara itu dikenal sebagai Kongo-Kinshasa), Stanleyville menjadi Kisangani, Elisabethville menjadi Lubumbashi, dan Coquilhatville menjadi Mbandaka. Pada tahun 1971, Mobutu mengganti nama negara Republik Zaire, perubahan nama keempat dalam sebelas tahun dan keenam secara keseluruhan. Sungai Kongo berganti nama menjadi Sungai Zaire.

Selama tahun 1970-an dan 1980-an, Mobutu diundang untuk mengunjungi Amerika Serikat dalam beberapa kesempatan, bertemu dengan Presiden AS Richard Nixon, Ronald Reagan, dan George H. W. Bush. Setelah pembubaran Uni Soviet, hubungan AS dengan Mobutu mendingin, karena ia tidak lagi dianggap perlu sebagai sekutu Perang Dingin. Lawan dalam Zaire meningkatkan tuntutan untuk reformasi. Suasana ini berkontribusi pada Mobutu yang mendeklarasikan Republik Ketiga pada tahun 1990, yang konstitusinya seharusnya membuka jalan bagi reformasi demokrasi. Reformasi ternyata sebagian besar kosmetik. Mobutu terus berkuasa sampai angkatan bersenjata memaksanya untuk melarikan diri pada tahun 1997. "Dari tahun 1990 hingga 1993, Amerika Serikat memfasilitasi upaya Mobutu untuk membajak perubahan politik", tulis seorang akademisi, dan "juga membantu pemberontakan Laurent-Desire Kabila yang menggulingkan Rezim Mobutu."

Pada bulan September 1997, Mobutu meninggal semasa pengasingan di Maroko.

Perang benua dan sipil (1996–2007) 

Pada tahun 1996, setelah Perang Saudara Rwanda dan genosida serta naiknya pemerintahan pimpinan Tutsi di Rwanda, pasukan milisi Hutu Rwanda (Interahamwe) melarikan diri ke Zaire timur dan menggunakan kamp-kamp pengungsi sebagai pangkalan untuk menyerang Rwanda. Mereka bersekutu dengan Angkatan Bersenjata Zairian untuk melancarkan kampanye melawan etnis Tutsi Kongo di Zaire timur.

Sebuah koalisi tentara Rwanda dan Uganda menyerbu Zaire untuk menggulingkan pemerintah Mobutu, meluncurkan Perang Kongo Pertama. Koalisi bersekutu dengan beberapa tokoh oposisi, yang dipimpin oleh Laurent-Désiré Kabila, menjadi Aliansi Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Kongo. Pada tahun 1997 Mobutu melarikan diri dan Kabila berbaris ke Kinshasa, menyebut dirinya sebagai presiden dan mengembalikan nama negara ke Republik Demokratik Kongo.

Kabila kemudian meminta agar pasukan militer asing kembali ke negaranya sendiri. Pasukan Rwanda mundur ke Goma dan meluncurkan gerakan militer pemberontak baru yang dipimpin Tutsi yang disebut Rassemblement Congolais pour la Demokratie untuk melawan Kabila, sementara Uganda menghasut pembentukan gerakan pemberontak yang disebut Gerakan untuk Pembebasan Kongo yang dipimpin oleh panglima perang Kongo Jean -Pierre Bemba. Kedua gerakan pemberontak, bersama dengan pasukan Rwanda dan Uganda, memulai Perang Kongo Kedua dengan menyerang tentara RDK pada tahun 1998. Militer Angola, Zimbabwe, dan Namibia memasuki permusuhan di pihak pemerintah.

Kabila dibunuh pada tahun 2001. Putranya Joseph Kabila menggantikannya  dan menyerukan pembicaraan damai multilateral. Penjaga perdamaian PBB, MONUC, sekarang dikenal sebagai MONUSCO, tiba pada April 2001. Pada 2002-03 Bemba melakukan intervensi di Republik Afrika Tengah atas nama mantan presidennya, Ange-Félix Patassé. Pembicaraan menghasilkan kesepakatan damai dimana Kabila akan berbagi kekuasaan dengan mantan pemberontak. Pada Juni 2003 semua tentara asing kecuali Rwanda telah ditarik keluar dari Kongo. Sebuah pemerintahan transisi dibentuk sampai setelah pemilihan. Sebuah konstitusi disetujui oleh para pemilih dan pada 30 Juli 2006 RDK mengadakan pemilihan multi-partai pertamanya. Ini adalah pemilihan nasional bebas pertama sejak tahun 1960 yang diyakini banyak orang akan menandai berakhirnya kekerasan di wilayah tersebut. Namun, perselisihan hasil pemilu antara Kabila dan Bemba berubah menjadi bentrokan antara pendukung mereka di Kinshasa. MONUC mengambil alih kota. Pemilihan baru berlangsung pada Oktober 2006, yang dimenangkan Kabila, dan pada Desember 2006 ia dilantik sebagai presiden.

Konflik yang berlanjut (2008–2018)

Konflik Kivu 

Laurent Nkunda, anggota Gerakan untuk Demokrasi Kongo–Goma cabang Rapat Umum untuk Demokrasi Kongo yang terintegrasi dengan tentara, membelot bersama pasukan yang setia kepadanya kemudian membentuk Kongres Nasional untuk Pertahanan Rakyat (CNDP) dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Mereka diyakini akan kembali didukung oleh Rwanda sebagai cara untuk mengatasi kelompok Hutu, Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda (FDLR). Pada bulan Maret 2009, setelah kesepakatan antara RDK dan Rwanda, pasukan Rwanda memasuki RDK dan menangkap Nkunda dan diizinkan untuk mengejar militan FDLR. CNDP menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah dimana ia setuju untuk menjadi partai politik dan tentaranya diintegrasikan ke dalam tentara nasional dengan imbalan pembebasan anggotanya yang dipenjara. Pada tahun 2012, Bosco Ntaganda, pemimpin CNDP, dan pasukan yang setia kepadanya, memberontak dan membentuk militer pemberontak Gerakan 23 Maret (M23), mengklaim bahwa pemerintah telah melanggar perjanjian tersebut.

M23 secara singkat merebut ibu kota provinsi Goma pada November 2012. Negara-negara tetangga, khususnya Rwanda, telah dituduh mempersenjatai kelompok-kelompok pemberontak dan menggunakan mereka sebagai kuasa untuk menguasai negara yang kaya sumber daya itu, sebuah tuduhan yang mereka bantah. Pada Maret 2013, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi wewenang kepada Brigade Intervensi Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menetralisir kelompok-kelompok bersenjata. Pada tanggal 5 November 2013, M23 mengumumkan berakhirnya pemberontakan.

Selain itu, di Katanga utara, Mai-Mai yang diciptakan oleh Laurent Kabila terlepas dari kendali Kinshasa dengan Mai Mai Kata Katanga dari Gédéon Kyungu Mutanga secara singkat menyerang ibu kota provinsi Lubumbashi pada tahun 2013 dan 400.000 orang mengungsi di provinsi tersebut pada tahun 2013. Pertempuran di dalam dan di luar konflik Ituri terjadi antara Front Nasionalis dan Integrasi dan Persatuan Patriot Kongo yang masing-masing mengaku mewakili kelompok etnis Lendu dan Hema. Di timur laut, Tentara Perlawanan Lord Joseph Kony pindah dari pangkalan asli mereka di Uganda dan Sudan Selatan ke RD Kongo pada 2005 dan mendirikan kamp di Taman Nasional Garamba.

Perang di Kongo telah digambarkan sebagai perang paling berdarah sejak Perang Dunia II. Pada 8 Desember 2017, empat belas tentara PBB dan lima tentara reguler Kongo tewas dalam serangan pemberontak di Semuliki di wilayah Beni. Para pemberontak dianggap sebagai Pasukan Demokrat Sekutu. Penyelidikan PBB mengkonfirmasi penyerang itu dalam serangan bulan Desember.

Pada tahun 2009, The New York Times melaporkan bahwa orang-orang di Kongo terus meninggal dengan laju sekitar 45.000 per bulan – perkiraan jumlah yang tewas akibat konflik panjang berkisar antara 900.000 hingga 5,4 juta. Korban tewas disebabkan oleh penyakit dan kelaparan yang meluas; laporan menunjukkan bahwa hampir setengah dari individu yang meninggal adalah anak-anak di bawah usia lima tahun. Ada banyak laporan tentang pembawa senjata yang membunuh warga sipil, perusakan properti, kekerasan seksual yang meluas, yang menyebabkan ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka, dan pelanggaran lain terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia. Satu studi menemukan bahwa lebih dari 400.000 wanita diperkosa di Republik Demokratik Kongo setiap tahun. Pada tahun 2018 dan 2019, Kongo melaporkan tingkat kekerasan seksual tertinggi di dunia. Menurut Human Rights Watch dan Kongo Research Group yang berbasis di New York University, pasukan bersenjata di wilayah Kivu timur RDK telah membunuh lebih dari 1.900 warga sipil dan menculik sedikitnya 3.300 orang sejak Juni 2017 hingga Juni 2019.

Masa jabatan Kabila dan berbagai protes anti-pemerintah 
Pada 2015, protes besar pecah di seluruh negeri dan pengunjuk rasa menuntut agar Kabila mundur sebagai presiden. Protes dimulai setelah pengesahan undang-undang oleh majelis rendah Kongo yang juga disahkan oleh majelis tinggi Kongo, akan membuat Kabila tetap berkuasa setidaknya sampai sensus nasional dilakukan (sebuah proses yang kemungkinan akan memakan waktu beberapa tahun dan karenanya mempertahankan dia berkuasa setelah pemilihan 2016 yang direncanakan, yang secara konstitusional dilarang untuk berpartisipasi). RUU ini disahkan; namun, ketentuan yang akan membuat Kabila tetap berkuasa sampai sensus dilakukan, dihapuskan. Sensus seharusnya dilakukan, tetapi tidak lagi terikat pada saat pemilihan berlangsung. Pada 2015, pemilihan dijadwalkan untuk akhir 2016 dan perdamaian lemah diadakan di Kongo.[88]

Pada 27 November 2016, menteri luar negeri Kongo Raymond Tshibanda mengatakan kepada pers bahwa tidak ada pemilihan umum yang akan diadakan pada 2016, setelah 20 Desember, akhir masa jabatan presiden Kabila. Dalam sebuah konferensi di Madagaskar, Tshibanda mengatakan bahwa pemerintah Kabila telah "berkonsultasi dengan ahli pemilu" dari Kongo, PBB dan tempat lain, dan bahwa "telah diputuskan bahwa operasi pendaftaran pemilih akan berakhir pada 31 Juli 2017, dan pemilihan itu akan berlangsung pada April 2018." Protes pecah di negara itu pada 20 Desember ketika masa jabatan Kabila berakhir. Di seluruh negeri, puluhan pengunjuk rasa tewas dan ratusan ditangkap.

Kekerasan regional yang diperbarui 
Menurut Jan Egeland, Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia, saat ini situasi di RDK menjadi jauh lebih buruk pada tahun 2016 dan 2017 dan merupakan tantangan moral dan kemanusiaan utama yang sebanding dengan perang di Suriah dan Yaman, yang perlu mendapat lebih banyak perhatian. Perempuan dan anak-anak dilecehkan secara seksual dan "disalahgunakan dalam segala cara yang mungkin". Selain konflik di Kivu Utara, kekerasan meningkat di wilayah Kasai. Kelompok-kelompok bersenjata itu mengejar emas, berlian, minyak, dan kobalt untuk memenuhi kantong orang-orang kaya baik di kawasan maupun internasional. Ada juga persaingan etnis dan budaya yang bermain, serta motif agama dan krisis politik dengan pemilihan umum yang ditunda. Egeland mengatakan orang-orang percaya situasi di RDK "sangat buruk" tetapi pada kenyataannya, itu menjadi jauh lebih buruk. "Perang besar Kongo yang benar-benar menjadi agenda utama 15 tahun lalu telah kembali dan memburuk". Gangguan penanaman dan panen akibat konflik diperkirakan meningkatkan kelaparan pada sekitar dua juta anak.

Human Rights Watch mengatakan pada 2017 bahwa Kabila merekrut mantan pejuang Gerakan 23 Maret untuk menghentikan protes di seluruh negeri atas penolakannya untuk mundur dari jabatannya di akhir masa jabatannya. "Pejuang M23 berpatroli di jalan-jalan kota utama Kongo, menembaki atau menangkap pengunjuk rasa atau siapa pun yang dianggap sebagai ancaman bagi presiden," kata mereka.

Pertempuran sengit telah meletus di Masi antara pasukan pemerintah dan panglima perang lokal yang kuat, Jenderal Delta. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di RDK adalah upaya pemeliharaan perdamaian terbesar dan termahal, tetapi misi tersebut menutup lima pangkalan PBB di dekat Masisi pada tahun 2017, setelah AS memimpin upaya untuk memangkas biaya.

Pada 10 Mei 2018, ginekolog Kongo Denis Mukwege dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas usahanya untuk mengakhiri penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang dan konflik bersenjata.

Konflik etnis 2018 
Konflik suku meletus pada 16–17 Desember 2018 di Yumbi, Provinsi Mai-Ndombe. Hampir 900 orang Banunu dari empat desa dibantai oleh anggota masyarakat Batende dalam persaingan yang mengakar atas tugas bulanan suku, tanah, ladang dan sumber daya air. Sekitar 100 orang Banunus melarikan diri ke pulau Moniende di Sungai Kongo dan 16.000 lainnya ke Distrik Makotimpoko di Republik Kongo. Taktik gaya militer digunakan dalam pertumpahan darah dan beberapa penyerang mengenakan seragam tentara. Otoritas lokal dan elemen dalam pasukan keamanan dicurigai memberikan dukungan kepada mereka.

Pemilu 2018 dan presiden baru (2018–sekarang) 

Pada tanggal 30 Desember 2018 diadakan pemilihan umum. Pada 10 Januari 2019, komisi pemilihan mengumumkan kandidat oposisi Félix Tshisekedi sebagai pemenang pemilihan presiden, dan dia secara resmi dilantik sebagai presiden pada 24 Januari. Namun, ada kecurigaan luas bahwa hasil itu dicurangi dan bahwa kesepakatan telah dibuat antara Tshisekedi dan Kabila. Gereja Katolik mengatakan bahwa hasil resmi tidak sesuai dengan informasi yang dikumpulkan oleh pemantau pemilu. Pemerintah juga telah "menunda" pemungutan suara hingga Maret di beberapa daerah, dengan alasan wabah Ebola di Kivu serta konflik militer yang sedang berlangsung. Ini dikritik karena wilayah ini dikenal sebagai kubu oposisi. Pada Agustus 2019, enam bulan setelah pelantikan Félix Tshisekedi, sebuah pemerintahan koalisi diumumkan.

Sekutu politik Kabila mempertahankan kendali atas kementerian-kementerian utama, legislatif, yudikatif, dan dinas keamanan. Namun, Tshisekedi berhasil memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan. Dalam serangkaian gerakan, ia memenangkan lebih banyak legislator, mendapatkan dukungan dari hampir 400 dari 500 anggota Majelis Nasional. Pembicara pro-Kabila dari kedua majelis parlemen dipaksa keluar. Pada April 2021, pemerintahan baru dibentuk tanpa pendukung Kabila.

Wabah campak besar di negara itu menewaskan hampir 5.000 orang pada tahun 2019. Wabah Ebola berakhir pada Juni 2020, yang telah menyebabkan 2.280 kematian selama 2 tahun. Wabah Ebola lainnya yang lebih kecil di Provinsi quateur dimulai pada Juni 2020, yang akhirnya menyebabkan 55 kematian. Pandemi global COVID-19 juga mencapai RDK pada Maret 2020, dengan kampanye vaksinasi dimulai pada 19 April 2021.

Duta Besar Italia untuk RDK, Luca Attanasio, dan pengawalnya tewas di Kivu Utara pada 22 Februari 2021. Pada 22 April 2021, pertemuan antara Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan Tshisekedi menghasilkan kesepakatan baru yang meningkatkan perdagangan dan keamanan internasional (kontraterorisme, imigrasi, keamanan dunia maya, dan bea cukai) antara kedua negara. Pada Februari 2022, tuduhan kudeta di negara itu menimbulkan ketidakpastian, tetapi upaya kudeta gagal.

Geografi 

RDK terletak di Afrika sub-Sahara tengah, berbatasan di barat laut dengan Republik Kongo, di utara dengan Republik Afrika Tengah, di timur laut dengan Sudan Selatan, di timur dengan Uganda, Rwanda dan Burundi, dan dengan Tanzania (di seberang Danau Tanganyika), di selatan dan tenggara oleh Zambia, di barat daya oleh Angola, dan di barat oleh Samudra Atlantik Selatan dan eksklave Angola di Provinsi Cabinda. Negara ini terletak di antara garis lintang 6°N dan 14°S, dan garis bujur 12°BT dan 32°BT. Itu melintasi Khatulistiwa, dengan sepertiga di utara dan dua pertiga di selatan. Dengan luas 2.345.408 kilometer persegi (905.567 sq mi), ini adalah negara terbesar kedua di Afrika berdasarkan wilayah, setelah Aljazair.

Akibat lokasinya di khatulistiwa, RDK mengalami curah hujan tinggi dan memiliki frekuensi badai petir tertinggi di dunia. Curah hujan tahunan dapat mencapai 2.000 milimeter (80 inci) di beberapa tempat, dan kawasan tersebut menopang hutan hujan Kongo, hutan hujan terbesar kedua di dunia setelah hutan hujan Amazon. Hamparan hutan rimbun yang luas ini menutupi sebagian besar cekungan tengah sungai yang luas dan rendah, yang melandai ke arah Samudra Atlantik di barat. Daerah ini dikelilingi oleh dataran tinggi yang menyatu menjadi sabana di selatan dan barat daya, teras pegunungan di barat, dan padang rumput lebat yang membentang di luar Sungai Kongo di utara. Pegunungan Rwenzori yang glasiasi ditemukan di wilayah paling timur.

Iklim tropis menghasilkan sistem Sungai Kongo yang mendominasi wilayah tersebut secara topografis bersama dengan hutan hujan yang dilaluinya. Cekungan Kongo menempati hampir seluruh negara dan luas hampir 1.000.000 km2 (390.000 sq mi). Sungai dan anak sungainya menjadi tulang punggung ekonomi dan transportasi Kongo. Anak sungai utama termasuk Kasai, Sangha, Ubangi, Ruzizi, Aruwimi, dan Lulonga.

Lembah keretakan memiliki sejumlah besar kekayaan mineral di seluruh selatan dan timur Kongo, membuatnya dapat diakses untuk pertambangan. Kobalt, tembaga, kadmium, intan berkualitas industri dan permata, emas, perak, seng, mangan, timah, germanium, uranium, radium, bauksit, bijih besi, dan batu bara dapat ditemukan terutama di wilayah Katanga tenggara Kongo.

Politik 

Setelah selang waktu empat tahun antara dua konstitusi, dengan lembaga politik baru didirikan di berbagai tingkat pemerintahan, serta pembagian administratif baru untuk provinsi di seluruh negeri, sebuah konstitusi baru diberlakukan pada tahun 2006 dan politik di Republik Demokratik Kongo akhirnya menjadi republik presidensial demokratis yang stabil. Konstitusi transisi tahun 2003 telah membentuk parlemen dengan badan legislatif bikameral, yang terdiri dari Senat dan Majelis Nasional.

Senat, antara lain, bertugas menyusun konstitusi baru negara. Cabang eksekutif berada dalam kabinet beranggotakan 60 orang, dipimpin oleh seorang Presiden dan empat wakil presiden. Presiden juga merupakan Panglima Angkatan Bersenjata. Konstitusi transisional juga membentuk peradilan yang relatif independen, dipimpin oleh Mahkamah Agung dengan kekuasaan interpretasi konstitusional.

Hubungan luar negeri 

Pertumbuhan global dalam permintaan bahan baku yang langka dan lonjakan industri di Tiongkok, India, Rusia, Brasil, dan negara berkembang lainnya mengharuskan negara maju menggunakan strategi baru, terintegrasi, dan responsif untuk mengidentifikasi dan memastikan, secara berkelanjutan, pasokan yang memadai dari bahan mentah strategis dan kritis yang dibutuhkan untuk keamanan mereka. Menyoroti pentingnya RD Kongo untuk keamanan nasional Amerika Serikat, upaya untuk membentuk unit elit Kongo adalah dorongan terbaru dari AS untuk memprofesionalkan angkatan bersenjata di kawasan penting yang strategis ini.

Ada insentif ekonomi dan strategis untuk membawa lebih banyak keamanan ke Kongo, yang kaya akan sumber daya alam seperti kobalt, logam penting yang digunakan dalam banyak aplikasi industri dan militer. Penggunaan kobalt terbesar adalah dalam superalloy, digunakan untuk membuat bagian-bagian mesin jet. Cobalt juga digunakan dalam paduan magnetik dan bahan tahan pemotongan dan aus seperti semen karbida. Industri kimia mengkonsumsi kobalt dalam jumlah yang signifikan dalam berbagai aplikasi termasuk katalis untuk pengolahan minyak dan kimia; bahan pengering untuk cat dan tinta; lapisan tanah untuk enamel porselen; penghilang warna untuk keramik dan kaca; dan pigmen untuk keramik, cat, dan plastik. Negara ini memiliki 80% cadangan kobalt dunia.

Diperkirakan bahwa karena pentingnya kobalt untuk baterai kendaraan listrik dan stabilisasi jaringan listrik dengan sebagian besar energi terbarukan intermiten dalam campuran listrik, RDK dapat menjadi objek persaingan geopolitik yang meningkat.

Pada abad ke-21, investasi Tiongkok di RDK dan ekspor Kongo ke Tiongkok tumbuh pesat. Pada Juli 2019, duta besar PBB untuk 37 negara, termasuk RDK, telah menandatangani surat bersama kepada UNHRC yang membela perlakuan Tiongkok terhadap Uyghur dan etnis minoritas Muslim lainnya. Pada tahun 2021, Presiden Félix Tshisekedi menyerukan peninjauan kontrak pertambangan yang ditandatangani dengan Tiongkok oleh pendahulunya Joseph Kabila, khususnya kesepakatan 'mineral-untuk-infrastruktur' bernilai miliaran Sicomines.

Militer 

Pasukan Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) terdiri dari sekitar 144.000 personel yang terdiri dari angkatan darat, angkatan udara serta angkatan laut. FARDC didirikan pada tahun 2003 setelah berakhirnya Perang Kongo Kedua dan mengintegrasikan banyak mantan kelompok pemberontak ke dalam jajarannya. Karena kehadiran mantan pemberontak yang tidak disiplin dan kurang terlatih, serta kurangnya dana dan menghabiskan waktu bertahun-tahun berperang melawan berbagai milisi, FARDC menderita korupsi dan inefisiensi yang merajalela. Perjanjian yang ditandatangani pada akhir Perang Kongo Kedua menyerukan tentara "nasional, direstrukturisasi, dan terintegrasi" baru yang akan terdiri dari pasukan pemerintah Kabila (FAC), RDK, dan MLC. Juga ditetapkan bahwa pemberontak seperti RCD-N, RCD-ML, dan Mai-Mai akan menjadi bagian dari angkatan bersenjata baru. Ini juga mengatur pembentukan Conseil Superieur de la Defense (Dewan Pertahanan Tinggi) yang akan mempertahankan negara dari pengepungan atau perang dan memberikan nasihat tentang reformasi sektor keamanan, perlucutan senjata/demobilisasi, dan kebijakan pertahanan nasional. FARDC diorganisir atas dasar brigade, yang tersebar di seluruh provinsi Republik Demokratik Kongo. Pasukan Kongo telah memerangi konflik Kivu di wilayah timur Kivu Utara, konflik Ituri di wilayah Ituri, dan pemberontakan lainnya sejak Perang Kongo Kedua. Selain FARDC, misi penjaga perdamaian terbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dikenal sebagai MONUSCO, juga hadir di negara dengan sekitar 18.000 penjaga perdamaian.

Republik Demokratik Kongo menandatangani perjanjian PBB tentang Larangan Senjata Nuklir.

Pembagian administratif 

Negara ini terbagi menjadi kota-provinsi Kinshasa dan 25 provinsi lainnya. Provinsi dibagi menjadi 145 wilayah dan 32 kota. Sebelum tahun 2015, negara ini memiliki 11 provinsi.

Ekonomi 

Bank Sentral Kongo bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara franc Kongo, yang berfungsi sebagai bentuk mata uang utama di Republik Demokratik Kongo. Pada tahun 2007, Bank Dunia memutuskan untuk memberikan dana bantuan kepada Republik Demokratik Kongo hingga $1,3 miliar selama tiga tahun berikutnya. Pemerintah Kongo mulai menegosiasikan keanggotaan dalam Organisasi untuk Harmonisasi Hukum Bisnis di Afrika (OHADA), pada tahun 2009.

DRK secara luas dianggap sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam sumber daya alam; simpanan mineral mentahnya yang belum dimanfaatkan diperkirakan bernilai lebih dari US$24 triliun. DRK memiliki 70% coltan, sepertiga kobalt, lebih dari 30% cadangan intan, dan sepersepuluh tembaga dunia.

Terlepas dari kekayaan mineral yang begitu besar, ekonomi Republik Demokratik Kongo menurun drastis sejak pertengahan 1980-an. DRK menghasilkan hingga 70% dari pendapatan ekspornya dari mineral pada tahun 1970-an dan 1980-an dan terutama terpukul ketika harga sumber daya merosot pada waktu itu. Pada tahun 2005, 90% pendapatan RDK berasal dari mineralnya. Warga RDK adalah salah satu orang termiskin di Bumi. DR Kongo secara konsisten memiliki PDB nominal per kapita terendah, atau hampir terendah di dunia. DRK juga merupakan salah satu dari dua puluh negara dengan peringkat terendah dalam Indeks Persepsi Korupsi.

Demografi 

CIA World Factbook memperkirakan populasi RDK lebih dari 105 juta pada tahun 2022 (jumlah pastinya 108.407.721), melebihi Vietnam (dengan 98.721.275 penduduk pada tahun 2020) dan naik ke peringkat negara terpadat ke-14 di dunia. 46,38% penduduknya pada tahun 2020 merupakan anak di bawah usia 14 tahun, 51,15% berusia 15-65 tahun, dan 2,47% berusia 65 tahun atau lebih.

Bahasa 

Bahasa Prancis adalah bahasa resmi Republik Demokratik Kongo. Ini secara budaya diterima sebagai lingua franca, memfasilitasi komunikasi di antara banyak kelompok etnis yang berbeda di Kongo. Menurut laporan OIF tahun 2018, 49 juta orang Kongo (51% dari populasi) dapat membaca dan menulis dalam bahasa Prancis. Sebuah survei tahun 2021 menemukan bahwa 74% populasi dapat berbicara bahasa Prancis, menjadikannya bahasa yang paling banyak digunakan di negara tersebut.

Di Kinshasa, 67% populasi pada tahun 2014 dapat membaca dan menulis bahasa Prancis, dan 68,5% dapat berbicara dan memahaminya.

Selain itu, terdapat 700 bahasa dan dialek lokal yang digunakan, terutama bahasa Kikongo ya leta, Tshiluba, Swahili, dan Lingala.

Etnis 

Lebih dari 200 kelompok etnis mendiami RDK, yang mayoritas adalah suku Bantu. Bersama-sama, suku Mongo, Luba, Kongo, Mangbetu, dan Azande merupakan sekitar 45% dari populasi.

Pada tahun , PBB memperkirakan populasi negara tersebut menjadi  juta, meningkat pesat dari 39,1 juta pada tahun 1992 meskipun perang sedang berlangsung. Sebanyak 250 suku bangsa telah diidentifikasi dan diberi nama. Orang yang paling banyak adalah Kongo, Luba, dan Mongo. Sekitar 600.000 orang Pigmi adalah penduduk asli DR Kongo.

Agama 

Kristen adalah agama mayoritas DRK. Sebuah survei yang dilakukan oleh Program Survei Demografi dan Kesehatan pada tahun 2013–2014 menunjukkan bahwa umat Kristen merupakan 93,7% dari populasi (dengan umat Katolik mencapai 29,7%, Protestan 26,8%, dan umat Kristen lainnya 37,2%). Sebuah gerakan agama Kristen baru, Kimbanguisme, memiliki 2,8% pengikut, sedangkan Muslim hanya 1%. Perkiraan terbaru lainnya telah menemukan agama Kristen sebagai agama mayoritas, diikuti oleh 95,8% populasi menurut perkiraan Pew Research Center 2010, sementara CIA World Factbook melaporkan angka ini menjadi 95,9%. Jumlah penganut Islam diperkirakan bervariasi dari 1% sampai 12%.

Ada sekitar 35 juta umat Katolik di negara ini dengan enam keuskupan agung dan 41 keuskupan. Dampak Gereja Katolik sulit ditaksir. Schatzberg menyebutnya sebagai "satu-satunya institusi nasional yang benar-benar terpisah dari negara".

Budaya 

Budaya mencerminkan keragaman dari ratusan kelompok etnis dan cara hidup mereka yang berbeda di seluruh negeri—dari muara Sungai Kongo di pesisir, hulu melalui hutan hujan dan sabana di tengahnya, hingga pegunungan yang lebih padat penduduknya di Timur Jauh. Sejak akhir abad ke-19, cara hidup tradisional telah mengalami perubahan akibat kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, stagnasi era Mobutu, dan Perang Kongo Pertama-Kedua. Terlepas dari tekanan-tekanan ini, adat dan budaya Kongo tetap mempertahankan sebagian besar individualitasnya. 81 juta penduduk negara itu (2016) sebagian besar adalah pedesaan. 30% yang tinggal di daerah perkotaan adalah yang paling terbuka terhadap pengaruh Barat.

Olahraga 

Banyak olahraga dimainkan di DRC, termasuk sepak bola, bola basket, dan rugby. Olahraga ini dimainkan di berbagai stadion di seluruh negeri, termasuk Stade Frederic Kibassa Maliba. Ketika bernama Zaire, negara ini berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA 1974.

Tim bola voli nasional putri DR Kongo lolos ke Kejuaraan Bola Voli Wanita Afrika 2021. Negara ini menampilkan tim nasional bola voli pantai yang berkompetisi di Piala Kontinental Bola Voli Pantai CAVB 2018–2020 di bagian wanita dan pria.

Lihat pula 
 Republik Kongo
 Afrika

Referensi

Pranala luar 

 
Negara di Afrika
Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa