Andi Muhammad Ghalib

Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H. () adalah seorang perwira dan politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk India dari 2008 hingga 2013 serta Jaksa Agung Republik Indonesia dari 1998 hingga 1999.

Riwayat Hidup

Jaksa Agung Republik Indonesia (1998–1999) 
Dia ditunjuk Presiden BJ Habibie untuk menggantikan Soedjono C. Atmonegoro. Andi Ghalib memegang jabatan Jaksa Agung, saat sangat sulit karena ketegangan politik meningkat keras sesudah kejatuhan mantan Presiden Soeharto dan tuntutan reformasi sehubungan dengan penyidikan berbagai kasus korupsi termasuk kasus mantan Presiden Soeharto. Andi Ghalib memang berani memanggil sekaligus memeriksa Soeharto, tetapi dalam proses selanjutnya, dia sangat hati-hati. Presiden telah menerima banyak masukan dari masyarakat, diantaranya dengan mempertimbangkan usulan pembentukan Komisi Independen dalam mengklarifikasi aset dan harta kekayaan Soeharto. Sebagai Jaksa Agung, Andi Ghalib telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan (SK) pembentukan tim peneliti dan penyelidik harta Soeharto berupa dua tim yang terdiri atas 62 orang jaksa senior. Andi Ghalib dan Menteri Kehakiman Prof Muladi sempat berangkat ke Austria dan Swiss melacak harta kekayaan Soeharto. Puncaknya adalah tersebarnya rekaman pembicaraan telepon Jaksa Agung Andi Ghalib dengan Presiden Habibie yang membicarakan tentang proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto.

Saat ia sedang menangani penyelesaian berbagai macam kasus korupsi, Teten Masduki dari ICW membongkar rekening pribadinya yang menunjukkan bahwa Andi M Ghalib telah menerima suap dari 2 orang penyumbang untuk kegiatan olahraga melalui rekening bersama Andi Muhammad Ghalib sebagai Ketua Umum dan sdr Thahir sebagai bendahara Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI). Kendati secara yuridis Ghalib belum terbukti bersalah, ia telah divonis oleh publik. Ghalib menyadari bagaimanapun juga, dugaan suap yang dilempar oleh ICW telah mempengaruhi kredibilitas Pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam surat bernomor R-240/JA/6/1999, Andi Ghalib menunjukkan sikapnya yang tegas, siap diperiksa lalu mengajukan surat permohonan nonaktif dari jabatan jaksa agung. Seminggu kemudian, 14 Juni 1999, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keppres penonaktifan Andi Ghalib dari jabatan jaksa agung. Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (PUSPOM TNI) memeriksa kasus tersebut dan menyatakan sumbangan tersebut benar untuk PGSI yang disalurkan melalui rekening personal dan semua tudingan itu tidak terbukti.

Kehidupan Pribadi

Kontribusi 
Andi Muhammad Ghalib memiliki sebuah yayasan yang terletak di daerah Bogor, yaitu Yayasan Ibnu Hadjar yang mana bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, SMP, SMA, SMK Taruna Andigha yang konon nama Yayasan Ibnu Hadjar diambil dari nama almarhum ayahnya, H. Andi Ibnu Hadjar.

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Umum 
 Sekolah Rakyat/Dasar
 Sekolah Mengah Pertama
 Sekolah Menengah Atas
 Strata 1 Hukum (SH)
 Strata 2 Hukum (MH)

Pendidikan Militer 
 Akademisi Hukum Militer/Perguruan Tinggi Hukum Militer/STHM
 International Course The Law of Armed Forces Conflicts (Hukum Perang) di Sanremo, Italia
 International Course The Humanitarian Law (Hukum Humaniter) di Sanreno, Italia
 Seskoad
 Lemhannas

Riwayat Jabatan 
 Anggota DPR RI (2014—2016)
 Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI Untuk Republik India (2008—2013)
 Penasehat Indonesia-India Friendship Society
 Anggota DPR RI (2004—2009)
 Ketua Dewan Pimpinan Pusat PHP PPP
 Penasehat Fraksi PPP DPR RI
 Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI
 Ketua Group Kerjasama Bilateral dengan Parlemen Afrika Selatan
 Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PPP
 Jaksa Agung RI (1998—1999)
 Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI (1997—1998)
 Oditur Jenderal ABRI (1995—1997)
 Pjs. Walikotamadya Ujungpandang Sulawesi Selatan (1993-1994)
 Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (1992—1995)
 Pjs. Bupati Jeneponto-Sulawesi Selatan
 Direktur Akademi Hukum Militer/Perguruan Tinggi Hukum Militer (1991—1992)
 Asisten Athan RI di Republik Singapura
Kepala Hukum Kodam I/Bukit Barisan Medan (1987—1989)
Kepala Hukum Kodam Jaya
Paban Madya Bais ABRI (1985—1987)
Wakil Kepala Hukum Kostrad (1982—1984)
Staf Intel Hankam (1981—1983)

Riwayat Pangkat 

 Letnan Dua Chk (1969—1971)
 Letnan Satu Chk (1971—1973)
 Kapten Chk (1973—1978)
 Mayor Chk (1978—1984)
 Letnan Kolonel Chk (1984—1989)
 Kolonel Chk (1989—1994)
 Brigadir Jenderal TNI (1994—1995)
 Mayor Jenderal TNI (1995—1998)
 Letnan Jenderal TNI (1998—1999)
 Pensiun (1999)

Tanda Jasa 
  Bintang Dharma
  Bintang Yudha Dharma Pratama
  Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun
  Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun
  Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun
  Satyalancana Dwidya Sistha
  Satyalancana Seroja
  Satyalancana Penegak

Riwayat Organisasi 
 Penasehat Lembaga Persahabatan Indonesia - India (Adviser Indonesia - India Friendship Society)
Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)
 Wakil Presiden Gulat Asia
 Presiden Gulat Asia Tenggara
 Ketua Umum Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB)
 Ketua Dewan Pelindung Kerukunan Anak Makassar dan Sekitarnya (KAMASE)
 Warga Kehormatan Kerukunan Keluarga Sulawesi
Wakil Ketua Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI)
Ketua Harian KONI Provinsi Sulawesi Selatan
Ketua Umum Pengda FORKI Sulawesi Selatan

Referensi 

Tokoh TNI
A
Tokoh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Tokoh Bugis
Tokoh Sulawesi Selatan
A
Tokoh Orde Baru
Politikus Indonesia
Politikus Partai Persatuan Pembangunan
Anggota DPR RI 2004–2009
Anggota DPR RI 2014–2019
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
Duta Besar Indonesia untuk India
A
Koruptor Indonesia
Penerima Bintang Dharma