Hukum Jim Crow

Hukum Jim Crow (bahasa Inggris: Jim Crow laws) adalah hukum-hukum di tingkat negara bagian dan lokal yang memberlakukan segregasi rasial di Amerika Serikat bagian Selatan antara tahun 1876 dan 1965. Daerah-daerah lain di Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh kebijakan pemisahan rasial baik secara formal maupun informal, tetapi banyak negara bagian di kawasan Utara yang mengadopsi undang-undang yang melarang diskriminasi dalam akomodasi publik dan pemungutan suara mulai akhir abad kesembilan belas. Hukum-hukum di kawasan Selatan diberlakukan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh lembaga legislatif di negara-negara bagian kulit putih yang didominasi kelompok Demokrat Amerika Serikat Selatan untuk mencabut hak dan menghapus keuntungan politik dan ekonomi yang dibuat oleh orang-orang kulit hitam selama era Rekonstruksi.

Hukum-hukum Jim Crow mengamanatkan segregasi rasial di semua fasilitas umum di negara-negara bagian bekas Konfederasi Amerika dan di beberapa negara lain, mulai tahun 1870-an. Hukum Jim Crow dibenarkan oleh Mahkamah Agung AS dalam perkara Plessy vs. Ferguson, yang menetapkan doktrin hukum "terpisah tetapi setara" bagi orang Afrika-Amerika pada tahun 1896. Selain itu, pendidikan publik pada dasarnya telah disegregasi secara rasial sejak didirikan di sebagian besar negara-negara bagian di Selatan setelah Perang Saudara pada tahun 1861-1865.

Meskipun secara teori, doktrin terpisah tapi setara telah diimplementasikan ke berbagai fasilitas umum dan transportasi, fasilitas untuk orang-orang Afrika-Amerika secara konsisten mempunyai kualitas yang lebih rendah dan sering kekurangan dana dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas publik untuk orang-orang kulit putih Amerika; bahkan kadang-kadang tidak ada fasilitas yang diberikan untuk komunitas orang kulit hitam sama sekali. Dalam praktiknya, hukum-hukum Jim Crow telah melembagakan keadaan-keadaan yang merugikan secara ekonomi, pendidikan, politik dan sosial bagi orang-orang Afrika-Amerika yang tinggal di Amerika Serikat dan menjadikan mereka sebagai warga negara kelas dua. Setelah National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) didirikan pada tahun 1909, lembaga ini membantu mengadvokasi protes publik yang berkelanjutan dan melakukan gugatan hukum terhadap hukum-hukum Jim Crow, dan doktrin hukum terpisah tapi setara.

Pada tahun 1954, segregasi rasial di sekolah publik yang merupakan kebijakan negara bagian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung AS di bawah Hakim Ketua Earl Warren dalam kasus penting Brown v. Board of Education. Di beberapa negara bagian, butuh waktu bertahun-tahun untuk menerapkan putusan ini, meski Pengadilan Warren terus memutuskan perkara-perkara yang mendelegitimasi hukum-hukum Jim Crow seperti dalam Heart of Atlanta Motel, Inc. v. Amerika Serikat (1964). Selanjutnya, hukum-hukum Jim Crow yang masih tersisa dibatalkan oleh Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Hak Suara tahun 1965.

Etimologi 
Ungkapan "Jim Crow Law" dapat ditemukan di awal tahun 1884 dalam sebuah artikel surat kabar yang merangkum debat kongres. Istilah ini juga muncul pada tahun 1892 dalam judul artikel New York Times tentang Louisiana yang membutuhkan gerbong kereta api terpisah. Asal usul frasa "Jim Crow" sering dikaitkan dengan "Jump Jim Crow", sebuah karikatur lagu dan tarian orang kulit hitam yang dibawakan oleh aktor kulit putih Thomas D. Rice dengan wajah hitam. Karikatur ini pertama kali muncul pada tahun 1828 dan digunakan untuk menyindir kebijakan populis Andrew Jackson. Sebagai hasil dari ketenaran Rice, sejak tahun 1838, "Jim Crow" menjadi ekspresi yang merendahkan yang berarti "Negro". Ketika badan-badan legislatif di kawasan Selatan mengesahkan undang-undang segregasi rasial yang ditujukan terhadap orang kulit hitam pada akhir abad ke-19, undang-undang ini dikenal sebagai undang-undang Jim Crow.

Latar belakang 

Selama periode Rekonstruksi 1865–1877, undang-undang federal telah memberikan perlindungan hak-hak sipil bagi orang-orang Afrika-Amerika yang dibebaskan di AS Selatan. Mereka dulunya merupakan budak, dan minoritas orang kulit hitam yang telah bebas sebelum perang. Pada tahun 1870-an, Partai Demokrat secara bertahap mendapatkan kembali kekuasaan di badan-badan legislatif di kawasan Selatan, setelah menggunakan kelompok paramiliter pemberontak, seperti Liga Putih dan Kaos Merah untuk mengganggu usaha mengorganisasi Partai Republik dengan mengusir pejabat Partai Republik ke luar kota, dan mengintimidasi orang kulit hitam untuk menekan suara mereka. Kecurangan pemilih yang luas juga digunakan. Contohnya kudeta atau pemberontakan langsung di pesisir Carolina Utara yang menyebabkan pemecatan dan kekerasan terhadap pejabat eksekutif dan perwakilan partai Republik yang dipilih secara demokratis. Pemilihan gubernur yang akan segera dilakukan telah diperdebatkan di Louisiana selama bertahun-tahun karena meningkatnya kekerasan terhadap orang kulit hitam selama masa kampanye dari tahun 1868 dan seterusnya.

Pada tahun 1877, kompromi untuk mendapatkan dukungan negara-negara bagian kawasan Selatan dalam pemilihan presiden (tawar-menawar yang korup) mengakibatkan pemerintah federal menarik pasukan federal terakhir dari Selatan. Karena itu, orang-orang kulit putih Partai Demokrat berhasil mendapatkan kembali kekuatan politik di setiap negara bagian Selatan. Mereka kemudian mengesahkan hukum-hukum Jim Crow, yang secara resmi memisahkan orang kulit hitam dari populasi kulit putih. Hukum Jim Crow adalah manifestasi dari aturan otoriter yang secara khusus ditujukan pada satu kelompok ras.

Seperti halnya sekolah-sekolah publik, perpustakaan umum untuk orang kulit hitam sering kekurangan dana dan hanya terdapat buku-buku bekas dan sumber daya yang terbatas. Fasilitas-fasilitas ini baru diberikan kepada orang-orang Afrika Amerika di Selatan pada dekade pertama abad ke-20. Sepanjang era Jim Crow, perpustakaan tersedia secara sporadis. Sebelum abad ke-20, sebagian besar perpustakaan yang didirikan untuk orang Afrika-Amerika adalah perpustakaan sekolah. Banyak perpustakaan umum untuk orang-orang Eropa-Amerika dan Afrika-Amerika didirikan pada masa ini sebagai hasil dari aktivisme kelas menengah yang dibantu oleh dana pendamping dari Carnegie Foundation.

Perkembangan

Upaya awal penentangan hukum Jim Crow 

Undang-Undang Hak Sipil tahun 1875, yang ditetapkan oleh Charles Sumner dan Benjamin F. Butler, menetapkan jaminan bahwa setiap orang, tanpa memandang ras, warna kulit, atau kondisi perbudakan sebelumnya, berhak atas perlakuan yang sama dalam fasilitas-fasilitas publik, seperti penginapan, transportasi umum, teater, dan tempat rekreasi lainnya. Dalam prakteknya, Undang-Undang ini hanya memiliki dampak yang kecil. Putusan Mahkamah Agung tahun 1883 menyatakan bahwa Undang-Undang itu tidak konstitusional dalam beberapa hal dan menyatakan bahwa Kongres tidak mempunyai kewenangan untuk mengontrol orang pribadi atau perusahaan. Setelah Undang-Undang ini, Partai Demokrat kulit putih di kawasan Selatan membentuk blok suara yang solid di Kongres, karena memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menjaga perolehan kursi mereka berdasarkan total penduduk di kawasan Selatan (meskipun ratusan ribu orang tidak mempunyai hak suara). Karena itu, Kongres tidak mengesahkan undang-undang hak-hak sipil lain sampai tahun 1957.

Pada tahun 1887, Pdt. WH Heard mengajukan pengaduan kepada Komisi Perdagangan Antar Negara Bagian terhadap perusahaan Kereta Api Georgia atas diskriminasi karena penyediaan akomodasi gerbong kereta api yang berbeda untuk penumpang kulit putih dan penumpang kulit hitam/berwarna. Dalam bandingnya, Perusahaan itu berhasil memenangkan perkara itu karena perusahaan itu telah memberikan akomodasi yang "terpisah tetapi setara".

Pada tahun 1890, Negara bagian Louisiana mengesahkan undang-undang yang mewajibkan akomodasi terpisah untuk penumpang kulit berwarna dan kulit putih di kereta api. Hukum Louisiana membedakan antara kulit "putih", "hitam" dan "berwarna" (orang-orang keturunan campuran Eropa dan Afrika). Undang-Undang ini menetapkan bahwa orang kulit hitam dan berwarna tidak boleh naik ke dalam gerbong kereta yang sama dengan orang kulit putih, meski sebelum tahun 1890 orang kulit berwarna dapat masuk ke dalam gerbong kereta orang kulit putih. Terdapat kelompok warga kulit hitam, kulit berwarna dan kulit putih yang peduli dan membentuk sebuah asosiasi yang didedikasikan untuk membatalkan undang-undang tersebut di New Orleans. Kelompok itu meminta Homer Plessy untuk mengujinya; dia adalah seorang pria kulit berwarna dengan kombinasi tujuhperdelapan kulit putih dan seperdelapan keturunan Afrika-Amerika.

Pada tahun 1892, Plessy membeli tiket kereta kelas satu dari New Orleans di Stasiun East Louisiana. Begitu dia naik kereta, dia memberi tahu kondektur kereta tentang garis keturunan rasnya. Dia duduk di gerbong kereta khusus untuk orang kulit putih. Dia kemudian diminta untuk meninggalkan gerbong itu dan duduk di gerbong "hanya orang kulit berwarna". Plessy menolak. Akibatnya, dia langsung ditangkap. Komite Warga New Orleans memperjuangkan kasus ini sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Mahkamah Agung memutuskan dalam Plessy v. Ferguson (1896) bahwa fasilitas "terpisah tetapi setara" adalah konstitusional. Putusan ini melegitimasi diskriminasi terhadap orang kulit hitam dan kulit berwarna selama lebih dari 58 tahun di Amerika Serikat.

Pada tahun 1908, Kongres menggagalkan upaya untuk mengadopsi transportasi publik trem yang tersegregasi ke ibu kota.

Rasisme di Amerika Serikat dan pembelaan atas Hukum Jim Crow 

Orang-orang kulit putih di Selatan menghadapi masalah tidak ada tenaga kerja yang gratis setelah berakhirnya perbudakan. Mereka membenci orang Afrika-Amerika dan menyalahkan mereka atas kekalahan dalam Perang Saudara Konfederasi: "Dengan supremasi kulit putih yang ditentang di seluruh negara-negara bagian di Selatan, banyak orang kulit putih berusaha untuk mempertahankan status mereka dengan mengancam orang Afrika-Amerika yang menggunakan hak-hak mereka." Orang-orang kulit putih di Selatan menggunakan kekuatan mereka untuk membuat segregasi rasial di ruang publik dan fasilitas yang terlembagakan dalam hukum dan membangun kembali dominasi sosial atas orang kulit hitam.

Salah satu alasan mereka tentang perlunya penolakan sistematis orang Afrika-Amerika dari masyarakat di Selatan adalah bahwa hal itu untuk memberikan perlindungan kepada orang Afrika-Amerika. Seorang sarjana awal abad ke-20 menyatakan bahwa mengizinkan orang kulit hitam untuk bersekolah bersama orang kulit putih berarti "terus-menerus membuat mereka terpapar dengan perasaan dan pendapat yang merugikan", yang akan membuat mereka mempunyai "kesadaran ras yang tidak wajar". Perspektif ini tidak mempertimbangkan sentimen anti-kulit hitam, yang menjadi sebuah kefanatikan dan tersebar luas di Selatan setelah perbudakan menjadi sistem kasta rasial.

Pembenaran untuk supremasi kulit putih diberikan oleh rasisme ilmiah dan stereotip negatif terhadap orang Afrika-Amerika. Segregasi sosial, dari perumahan hingga undang-undang yang melarang permainan catur antar ras, dijustifikasi sebagai cara untuk mencegah pria kulit hitam berhubungan seks dengan wanita kulit putih.

Perang Dunia II dan era pascaperang 
Pada tahun 1944, Hakim Agung Frank Murphy memperkenalkan kata "rasisme" ke dalam opini Mahkamah Agung AS dalam perkara penting Korematsu v. United States (1944). Dalam pendapatnya yang berbeda (dissenting opinion), Murphy menyatakan bahwa dengan membenarkan relokasi paksa orang Jepang-Amerika selama Perang Dunia II, Pengadilan telah tenggelam ke dalam "jurang rasisme yang buruk". Ini adalah pertama kalinya istilah "rasisme" digunakan dalam putusan Mahkamah Agung (Murphy juga menggunakannya istilah rasisme dalam pendapatnya yang setuju (concurring opinion) dalam Steele v Louisville & Nashville Railway Co (1944) yang juga dikeluarkan pada hari yang sama. Murphy menggunakan kata rasisme dalam lima opini yang terpisah, tetapi setelah dia menyelesaikan tugasnya di pengadilan, "rasisme" tidak digunakan lagi dalam putusan Mahkamah Agung AS selama dua dekade. Istilah ini kemudian muncul lagi dalam putusan penting Loving v. Virginia (1967).

Telah banyak terjadi boikot dan demonstrasi menentang segregasi sepanjang tahun 1930-an dan 1940-an. NAACP terlibat dalam serangkaian kasus litigasi sejak awal abad ke-20 sebagai upaya untuk memerangi undang-undang yang mencabut hak pemilih orang kulit hitam di kawasan Selatan. Beberapa demonstrasi awal menunjukkan hasil positif danmemperkuat aktivisme politik, terutama di tahun-tahun pasca Perang Dunia II. Veteran orang kulit hitam tidak puas dengan penindasan sosial setelah berjuang untuk Amerika Serikat dan kebebasan di seluruh dunia. Pada tahun 1947 K. Leroy Irvis dari Liga Perkotaan Pittsburgh, misalnya, memimpin demonstrasi menentang diskriminasi pekerjaan oleh department store di kota itu. Peristiwa itu adalah awal dari karir politiknya yang berpengaruh.

Setelah Perang Dunia II, orang kulit berwarna semakin menentang segregasi karena mereka percaya bahwa mereka memiliki lebih dari sekadar mendapatkan hak untuk diperlakukan sebagai warga negara secara penuh atas dasar pengabdian dan pengorbanan militer mereka. Gerakan Hak Sipil semakin menguat dengan adanya beberapa peristiwa besar, termasuk pemukulan oleh polisi tahun 1946 dan pembutaan veteran Perang Dunia II Isaac Woodard saat dia mengenakan seragam Angkatan Darat AS. Pada tahun 1948 Presiden Harry S. Truman mengeluarkan Instruksi Eksekutif 9981, yang melarang segregasi rasial dalam angkatan bersenjata.

Ketika Gerakan Hak Sipil mulai memperoleh momentum dan menggunakan pengadilan federal untuk menentang hukum-hukum Jim Crow, pemerintah-pemerintah di negara bagian selatan yang didominasi orang kulit putih membalasnya dengan mengeluarkan beberapa bentuk pembatasan alternatif.

Kemunduran dan pembatalan 
Sejarawan William Chafe menyelidiki teknik defensif yang dikembangkan di dalam komunitas Afrika-Amerika untuk menghindari hal-hal terburuk dalam sistem Jim Crow seperti yang terlembagakan dalam sistem hukum, kekuatan ekonomi yang tidak seimbang, intimidasi dan tekanan psikologis. Chafe mengatakan "sosialisasi secara protektif oleh orang kulit hitam sendiri" dilakukan di dalam komunitas itu untuk mengakomodasi sanksi yang dikenakan orang-orang kulit putih sambil secara tidak langsung mendorong penentangan terhadap sanksi tersebut. Dikenal sebagai "berjalan di atas tali", upaya untuk membawa perubahan seperti itu hanya sedikit efektif sebelum tahun 1920-an.

Namun, upaya itu membentuk landasan bagi generasi selanjutnya untuk memajukan kesetaraan ras dan de-segregasi. Chafe berpendapat bahwa tempat-tempat penting untuk memulai perubahan adalah institusi, khususnya gereja kulit hitam, yang berfungsi sebagai pusat pembangunan komunitas dan diskusi politik. Selain itu, beberapa komunitas kulit hitam, seperti Mound Bayou, Mississippi dan Ruthville, Virginia menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat kulit hitam secara keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, perlawanan dan pembangkangan terbuka terhadap hukum-hukum yang menindas berkembang, hingga mencapai puncaknya dalam aktivisme agresif berskala besar dalam gerakan hak-hak sipil tahun 1950-an.

Brown v. Board of Education 

Komite Pembelaan Hukum NAACP (sebuah kelompok yang menjadi independen dari NAACP) – dan pengacaranya, Thurgood Marshall – membawa kasus penting Brown v. Board of Education of Topeka,  ke hadapan Mahkamah Agung AS di bawah pimpinan Hakim Ketua Earl Warren. Dalam putusan penting tahun 1954, Pengadilan Warren dengan suara bulat (9-0) membatalkan putusan Plessy tahun 1896. Mahkamah Agung menyatakan bahwa segregasi rasial di sekolah-sekolah publik yang diamanatkan secara hukum (de jure) adalah tidak konstitusional. Putusan itu memiliki konsekuensi sosial yang luas.

Mengintegrasikan tim olahraga di perguruan tinggi 
Integrasi ras pada tim olahraga perguruan tinggi yang semuanya kulit putih menjadi agenda utama di kawasan Selatan pada 1950-an dan 1960-an. Yang menjadi isu adalah masalah kesetaraan, rasisme, dan permintaan alumni untuk pemain top yang dibutuhkan untuk memenangkan permainan tingkat tinggi. The Atlantic Coast Conference (ACC) dari universitas-universitas negeri unggulan di Tenggara memimpin inisiatif ini. Pertama, mereka mulai menjadwalkan tim terpadu dari kawasan Utara. Akhirnya, sekolah ACCbiasanya karena tuntutan dari pendukung dan kelompok hak-hak sipilmengintegrasikan tim olahraga mereka. Dengan basis alumni yang mendominasi politik lokal dan negara bagian, masyarakat dan bisnis, sekolah ACC berhasil dalam usaha mereka mempelajari bagaimana agar dapat berhasil melakukan integrasi ini. Seperti yang dikatakan Pamela Grundy:

Kebanggaan yang luas terhadap kemampuan atletik yang menginspirasi membantu mengubah bidang atletik dari dasar permainan simbolis menjadi kekuatan untuk perubahan sosial, tempat berbagai warga dapat secara terbuka dan kadang-kadang secara efektif menantang asumsi yang menganggap mereka tidak layak untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat AS. Meskipun keberhasilan di bidang atletik tidak akan menghilangkan prasangka atau stereotip masyarakat – para atlet kulit hitam akan terus menghadapi hinaan rasial...[pemain bintang minoritas menunjukkan] disiplin, kecerdasan, dan ketenangan untuk memperebutkan posisi atau pengaruh di setiap arena kehidupan nasional.

Arena publik 
Pada tahun 1955, Rosa Parks menolak untuk memberikan kursinya di sebuah bus kota kepada seorang pria kulit putih di Montgomery, Alabama. Hal ini bukan pertama kalinya terjadi. Parks terinspirasi oleh Claudette Colvin yang berusia 15 tahun yang melakukan hal yang sama sembilan bulan sebelumnya – tetapi bentuk pembangkangan sipil Park secara simbolis. Hal ini menjadi katalisator penting dalam pertumbuhan Gerakan Hak Sipil; aktivis melakukan boikot bus Montgomery di sekitarnya, yang berlangsung lebih dari setahun dan mengakibatkan desegregasi bus swasta di kota. Protes, tindakan hak-hak sipil dan upaya-upaya hukum menghasilkan serangkaian keputusan legislatif dan putusan-putusan pengadilan yang meruntuhkan sistem Jim Crow.

Akhir dari hukum segregasi 

Tindakan tegas untuk mengakhiri segregasi rasial terjadi ketika Kongres sepakat untuk mengesahkkanUndang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Hak Suara tahun 1965. Kombinasi faktor-faktor yang kompleks terjadi secara bersamaan dan secara tak terduga pada periode 1954–1965 yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting. Mahkamah Agung telah mengambil inisiatif pertama dalam putusannya Brown v. Board of Education (1954), yang menyatakan bahwa segregasi rasial di sekolah-sekolah publik adalah tidak konstitusional. Implementasi putusan ini berlangsung cepat di kawasan Utara dan negara-negara perbatasan, tetapi sengaja dihentikan di Selatan oleh gerakan yang disebut Perlawanan Massif, yang disponsori oleh orang-orang pedesaan pendukung segregasi yang sebagian besar mengendalikan badan legislatif negara bagian. Kaum liberal selatan yang mengadvokasi moderasi dihentikan oleh kedua belah pihak dan memiliki dampak yang terbatas. Yang mempunyai peran jauh lebih signifikan adalah Gerakan Hak Sipil, terutama Konferensi Kepemimpinan Kristen Selatan (SCLC) yang dipimpin oleh Martin Luther King, Jr. Gerakan ini menggantikan NAACP lama yang jauh lebih moderat dalam mengambil peran kepemimpinan. King mengorganisir demonstrasi besar-besaran, yang menyita perhatian media besar-besaran di era ketika berita jaringan televisi adalah fenomena yang inovatif dan ditonton secara universal.

SCLC, aktivis mahasiswa dan organisasi lokal yang lebih kecil menggelar demonstrasi di seluruh kawasan Selatan. Perhatian nasional terfokus pada Birmingham, Alabama, tempat pengunjuk rasa dengan sengaja memprovokasi Bull Connor dan pasukan polisinya dengan menggunakan remaja muda sebagai demonstran – dan Connor menangkap 900 orang dalam satu hari saja. Keesokan harinya Connor melepaskan tongkat biliar, anjing polisi, dan selang air bertekanan tinggi untuk membubarkan dan menghukum para demonstran muda dengan kebrutalan yang dirasakan di seluruh negeri. Hal itu adalah sangat buruk untuk bisnis, dan untuk citra kota di kawasan Selatan yang progresif dan modern. Presiden John F. Kennedy, yang sebelumnya telah menyerukan moderasi, mengancam akan menggunakan pasukan federal untuk memulihkan ketertiban di Birmingham. Hasilnya di Birmingham adalah kompromi dengan walikota baru membuka perpustakaan, lapangan golf, dan fasilitas kota lainnya untuk orang-orang kulit putih dan kulit hitam setelah adanya pengeboman gereja dan pembunuhan.

Pada musim panas 1963, terdapat 800 demonstrasi di 200 kota besar dan kecil di kawasan selatan, dengan lebih dari 100.000 peserta, dan terjadi 15.000 penangkapan. Di Alabama pada bulan Juni 1963 Gubernur George Wallace meningkatkan krisis dengan menentang perintah pengadilan untuk menerima dua mahasiswa kulit hitam pertama ke Universitas Alabama. Kennedy menanggapinya dengan mengirimkan Kongres RUU hak-hak sipil yang komprehensif, dan memerintahkan Jaksa Agung Robert Kennedy untuk mengajukan tuntutan hukum federal terhadap sekolah yang masih tersegregasi, dan menolak untuk memberikan bantuan dana pendidikan untuk program-program yang diskriminatif. Doktor King memulai demonstrasi besar-besaran di Washington pada Agustus 1963 dengan membawa 200.000 demonstran di depan Lincoln Memorial, majelis politik terbesar dalam sejarah negara itu. Pemerintahan Kennedy kemudian memberikan dukungan penuh kepada gerakan hak-hak sipil, tetapi anggota kongres yang berasal dari kawasan selatan memblokir rancangan undang-undang hak-hak sipil.

Setelah Kennedy dibunuh, Presiden Lyndon Johnson menyerukan pengesahan segera undang-undang hak-hak sipil Kennedy sebagai penghormatan untuk presiden yang telah meninggal. Johnson membentuk koalisi dengan Partai Republik Utara di Kongres, dan dengan bantuan pemimpin Senat Republik Everett Dirksen dengan bagian di Senat awal tahun 1964. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, filibuster selatan dipatahkan dan Senat akhirnya meloloskan RUU versinya pada 19 Juni dengan suara 73-27.

Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 adalah bentuk penegasan paling kuat tentang persamaan hak yang pernah dibuat oleh Kongres. Undang-Undang ini menjamin persamaan akses ke akomodasi-akomodasi umum seperti restoran dan tempat hiburan, memberi wewenang kepada Departemen Kehakiman untuk menuntut sekolah-sekolah yang tersegregasi, memberikan kekuasaan baru kepada Komisi Hak Sipil; dan mengizinkan dana federal untuk dipotong dalam kasus-kasus diskriminasi. Selain itu, diskriminasi ras, agama, dan gender dilarang dalam kegiatan bisnis dengan 25 karyawan atau lebih, serta dalam hal perumahan dan apartemen. Kawasan Selatan menolak RUU itu sampai saat-saat terakhir. Akan tetapi, setelah undang-undang baru ini ditandatangani oleh Presiden Johnson pada 2 Juli 1964, undang-undang itu diterima secara luas di seluruh negeri. Hanya ada sedikit oposisi keras, yang dilambangkan oleh pemilik restoran Lester Maddox di Georgia.

Pengaruh dan dampak

Kehidupan Afrika-Amerika 

Hukum-hukum Jim Crow dan tingginya tingkat hukuman mati tanpa pengadilan di kawasan Selatan adalah faktor utama yang menyebabkan Migrasi Besar selama paruh pertama abad ke-20. Karena kesempatan yang sangat terbatas di Selatan, orang Afrika-Amerika pindah dalam jumlah besar ke kota-kota di negara bagian Timur Laut, Barat Tengah, dan Barat untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Terlepas dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi di masa Jim Crow, beberapa orang kulit hitam di dunia hiburan dan tokoh sastra memperoleh popularitas luas di kalangan penonton kulit putih di awal abad ke-20. Mereka termasuk penari tap berpengaruh Bill "Bojangles" Robinson dan Nicholas Brothers, musisi jazz seperti Louis Armstrong, Duke Ellington dan Count Basie, dan aktris Hattie McDaniel. Pada tahun 1939, McDaniel adalah orang kulit hitam pertama yang menerima Academy Award ketika dia memenangkan Oscar Aktris Pendukung Terbaik untuk penampilannya sebagai Mammy di Gone with the Wind.

Para atlet Afrika-Amerika menghadapi banyak diskriminasi selama masa diberlakukannya hukum-hukum Jim Crow. Oposisi dari orang-orang kulit putih membuat mereka dikucilkan dari kompetisi-kompetisi olahraga. Petinju Jack Johnson dan Joe Louis (keduanya menjadi juara tinju kelas berat dunia) dan atlet lintasan dan lapangan Jesse Owens (yang memenangkan empat medali emas di Olimpiade Musim Panas 1936 di Berlin) mendapatkan ketenaran selama era ini. Dalam olahraga bisbol, garis warna yang dilembagakan pada tahun 1880-an telah secara informal melarang orang kulit hitam bermain di liga utama, yang menyebabkan terjadinya pengembangan liga Negro, yang menampilkan banyak pemain bagus. Sebuah terobosan besar terjadi pada tahun 1947, ketika Jackie Robinson dipekerjakan sebagai orang Afrika-Amerika pertama yang bermain di Major League Baseball; dia secara permanen memecahkan bilah warna. Tim bisbol terus berintegrasi pada tahun-tahun berikutnya, yang menyebabkan partisipasi penuh pemain bisbol kulit hitam di Liga Utama pada 1960-an.

Pernikahan antar ras 
Meskipun kadang-kadang dimasukkan dalam "hukum Jim Crow" di Selatan, undang-undang seperti undang-undang anti-perkawinan antar ras dan etnis juga disahkan oleh negara bagian lain. Undang-undang anti-pernikahan antar ras tidak dicabut oleh Civil Rights Act tahun 1964, tetapi dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung AS (Pengadilan Warren) dalam putusan bulat Loving v. Virginia (1967). Ketua Hakim Earl Warren menulis dalam pendapat pengadilan bahwa "kebebasan untuk menikahi atau tidak menikahi seseorang dari ras lain berada pada individu tersebut, dan tidak dapat dilanggar oleh Negara."

Pengadilan dengan juri 
Amandemen Keenam Konstitusi Amerika Serikat memberikan terdakwa dalam perkara pidana hak untuk diadili oleh juri. Meskipun hukum federal mensyaratkan bahwa hukuman hanya dapat diberikan oleh juri secara bulat untuk kejahatan federal, negara bagian bebas untuk menetapkan persyaratan juri mereka sendiri. Semua negara bagian kecuali dua negara bagian, Oregon dan Louisiana, memilih juri bulat untuk hukuman pemidanaan. Oregon dan Louisiana mengizinkan juri setidaknya dengan suara 10-2 untuk memutuskan hukuman pidana. Undang-undang Louisiana diamandemen pada 2018 untuk mewajibkan juri dengan suara bulat untuk hukuman pidana efektif pada tahun 2019. Sebelum amandemen itu, undang-undang tersebut dipandang sebagai sisa dari undang-undang Jim Crow, karena memungkinkan suara minoritas di dewan juri dipinggirkan. Pada tahun 2020, Mahkamah Agung memutuskan dalam Ramos v. Louisiana bahwa suara juri mutlak diperlukan untuk hukuman pidana di tingkat negara bagian. Dengan demikian, putusan itu meniadakan hukum Oregon yang tersisa, dan membatalkan kasus-kasus sebelumnya di Louisiana.

Perkara-perkara pengadilan setelahnya 
Pada tahun 1971, Mahkamah Agung AS (Pengadilan Burger), dalam perkara Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education, membenarkan desegregasi bus siswa untuk melakukan integrasi antar ras.

Interpretasi Konstitusi dan penerapannya terhadap hak-hak minoritas terus menjadi kontroversi seiring dengan perubahan keanggotaan Mahkamah. Pengamat seperti Ian F. Lopez berpendapat bahwa pada tahun 2000-an, Mahkamah Agung menjadi lebih protektif terhadap status quo.

Internasional 
Terdapat bukti bahwa pemerintah Nazi Jerman mengambil inspirasi dari hukum Jim Crow ketika menulis Hukum Nuremberg.

Peringatan 
Ferris State University di Big Rapids, Michigan, mempunyai Jim Crow Museum of Racist Memorabilia, koleksi lengkap barang sehari-hari yang mempromosikan pemisahan rasial atau menampilkan stereotip rasial orang Afrika-Amerika untuk tujuan penelitian akademis dan pendidikan tentang pengaruh budaya mereka.

Referensi

Pranala luar 
 Racial Etiquette: The Racial Customs and Rules of Racial Behavior in Jim Crow America  - A detailed article outlining the basics of Jim Crow etiquette.
 Jim Crow Museum of Racist Memorabilia
 An article on "New Racist Forms: Jim Crow in the 21st Century"

Rasisme
Diskriminasi
Sejarah Amerika Serikat
Sejarah Afrika-Amerika
Sejarah hak-hak sipil Afrika-Amerika