Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006, sementara pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006.

Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah:
 Syariat Islam diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh
 minyak dan gas dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh
 diizinkannya partai politik lokal
 Memiliki Bendera dan Hymne sendiri

Beberapa struktur pemerintahan Aceh yaitu:
 Kepala daerah
 Dewan Perwakilan Rakyat
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
 Dewan Perwakilan Daerah

Referensi

Lihat pula 
 Pemerintahan Aceh
 Lembaga Wali Nanggroe
 Kesepakatan Helsinki

Pranala luar 
  "UUPA Memberi Tantangan Baru", KOMPAS, 12 Juli 2006 (versi Internet Archive per 29 September 2007, diakses pada 11 Juli 2011)

Pemerintahan Aceh
Pemerintahan Aceh