Perjanjian Oslo

Perjanjian Oslo () atau secara resmi disebut "Deklarasi Prinsip-Prinsip Fasilitasi Pemerintahan Sendiri secara sementara" disetujui di Oslo, Norwegia pada 20 Agustus 1993 dan secara resmi ditanda-tangani di Washington, D.C. pada 13 September 1993 oleh Mahmud Abbas yang mewakili Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization / PLO) dan Shimon Peres yang mewakili Israel. Hal ini disaksikan oleh Warren Christopher dari Amerika Serikat dan Andrei Kozyrev dari Rusia, di depan Presiden A.S. Bill Clinton dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dengan Ketua PLO Yasser Arafat.

Yang paling penting dari Perjanjian Oslo adalah pendirian Otoritas Nasional Palestina, yang ditugaskan dengan tanggung jawab untuk melakukan pemerintahan mandiri Palestina secara terbatas atas bagian-bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza;  dan pengakuan internasional PLO sebagai mitra Israel dalam negosiasi status permanen tentang masalah yang tersisa seputar konflik Israel-Palestina. Dialog bilateral berasal dari pertanyaan yang berkaitan dengan perbatasan internasional antara Israel dan negara Palestina di masa depan: negosiasi untuk subjek ini berpusat di sekitar pemukiman Israel, status Yerusalem, pemeliharaan kontrol Israel atas keamanan setelah pembentukan otonomi Palestina, dan hak Palestina  kembali. Perjanjian Oslo tidak membangun negara Palestina yang pasti.

Sebagian besar penduduk Palestina, termasuk berbagai kelompok militan Palestina, dengan gigih menentang Perjanjian Oslo; Filsuf keturunan Palestina-Amerika Edward Said menggambarkannya sebagai "Versailles-nya Palestina".

Referensi

Bacaan lanjutan
Weiner, Justus R. "'An Analysis of the Oslo II Agreement in Light of the Expectations of Shimon Peres and Mahmoud Abbas." Michigan Journal of International Law 17.3 (1996): 667–704.

Israel dalam tahun 1993
konflik Israel–Palestina