Bangsamoro

Bangsamoro, secara resmi Daerah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao; (; , Minṭaqah Banjisāmūrū dhātiyyah al-ḥukm), adalah wilayah otonom yang terletak di selatan Filipina. Sebelumnya wilayah ini bernama Daerah Otonom Mindanao.

Menggantikan Daerah Otonom Mindanao, Bangsamoro dibentuk dengan pengesahan undang-undang dasarnya, Hukum Organik Bangsamoro, menyusul referendum dua bagian yang mengikat secara hukum di Mindanao Barat dan diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari 2019. Pengesahan itu dikonfirmasi beberapa hari kemudian pada 25 Januari oleh Komisi Pemilihan.

Pembentukan Bangsamoro adalah puncak dari beberapa tahun pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dan beberapa kelompok otonom; khususnya Front Pembebasan Islam Moro yang menolak keabsahan Mindanao dan menyerukan pembentukan wilayah dengan lebih banyak kekuasaan yang diserahkan dari pemerintah nasional.

Sebuah perjanjian kerangka kerja yang dikenal sebagai Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro dinegosiasikan antara pemerintahan Benigno Aquino III dan Front Pembebasan Islam Moro pada tahun 2014. Setelah negosiasi dan debat lanjutan mengenai ketentuan tertentu, Kongres Filipina membuat dan meratifikasi undang-undang dasar untuk wilayah tersebut, sekarang disebut sebagai Hukum Organik Bangsamoro; RUU itu ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Rodrigo Duterte pada 26 Juli 2018.

Terlepas dari pertanyaan tentang konstitusionalitas wilayah tersebut, karena akan mengadopsi sistem parlementer di wilayah negara dengan sistem pemerintahan presidensial, tak ada keputusan pengadilan yang dibuat melawan hukum organik dan akibatnya Komisi Pemilihan mengadakan plebisit dua bagian: satu oleh warga Mindanao menentukan apakah akan membubarkan Mindanao, kemudian segera menggantinya dengan Bangsamoro sekaligus menyusul kemenangan suaranya pada bagian pertama, dan bagian kedua diambil oleh kota dan barangay tetangga di provinsi Lanao Utara dan Cotabato mengenai penyerahan mereka ke wilayah Bangsamoro.

Sebagai hasil dari bagian kedua dari plebisit, 63 barangay di provinsi Cotabato diserahkan kepada pemerintah Bangsamoro, menambah wilayah otonomi daerah. Bangsamoro menggantikan Mindanao sebagai satu-satunya wilayah otonomi mayoritas Muslim di Filipina. Saat ini dalam masa transisi hingga 2025, pemerintah Bangsamoro telah dianggap sebagai tempat ujian bagi debat yang lebih luas tentang reformasi konstitusi dan federalisme di Filipina.

Sejarah

Awal kedatangan Islam 

Untuk sebagian besar sejarah Filipina, wilayah dan sebagian besar Mindanao telah menjadi wilayah yang terpisah, yang memungkinkannya mengembangkan budaya dan identitasnya sendiri. Wilayah paling barat dan barat-tengah telah menjadi tanah air tradisional Muslim Filipina sejak abad ke-15, bahkan sebelum kedatangan Spanyol, yang mulai menjajah sebagian besar Filipina pada tahun 1565.  Mayoritas Mindanao adalah tanah air kelompok asli Lumad, yang bukan Kristen maupun Muslim.

Misionaris Muslim tiba di Tawi-Tawi pada tahun 1380 dan memulai kolonisasi daerah tersebut dan konversi penduduk asli ke Islam. Pada tahun 1457, Kesultanan Sulu didirikan, dan tidak lama setelah itu, kesultanan Maguindanao dan Buayan juga didirikan. Banyak masyarakat adat Lumad yang terlantar sebagai akibat dari beberapa islamisasi daerah tersebut.

Pada saat sebagian besar Filipina berada di bawah kekuasaan Spanyol, kesultanan ini mempertahankan kemerdekaan mereka dan secara teratur menantang dominasi Spanyol di Filipina dengan melakukan serangan di kota-kota pesisir Spanyol di utara dan memukul mundur serangan Spanyol berulang kali di wilayah mereka.

Baru pada kuartal terakhir abad ke-19 Kesultanan Sulu secara resmi mengakui kedaulatan Spanyol, tetapi daerah-daerah ini tetap dikontrol secara longgar oleh Spanyol karena kedaulatan mereka terbatas pada stasiun dan garnisun militer serta kantong pemukiman sipil di Zamboanga dan Cotabato, sampai mereka harus meninggalkan wilayah tersebut sebagai akibat dari kekalahan mereka dalam Perang Spanyol–Amerika.

Era kolonial Spanyol 
Bangsamoro memiliki sejarah perlawanan terhadap kekuasaan Spanyol, Amerika, dan Jepang selama lebih dari 400 tahun. Perjuangan bersenjata dengan kekerasan melawan Jepang, Filipina, Spanyol, dan Amerika dianggap oleh para pemimpin Muslim Moro modern sebagai bagian dari gerakan pembebasan Bangsamoro, meskipun istilah ini hanya digunakan di daratan Mindanao karena di kepulauan Sulu memiliki budaya yang jauh berbeda. Perlawanan selama 400 tahun terhadap Jepang, Amerika, dan Spanyol oleh Muslim Moro bertahan dan berubah menjadi perang kemerdekaan melawan negara Filipina.

Orang-orang Filipina di Filipina utara dan tengah baik secara sukarela atau terpaksa menyerahkan negara-kota yang ada untuk menjadi bagian dari rezim Spanyol kecuali pulau-pulau yang diduduki oleh Filipina. Pemerintahan Spanyol selama tiga abad tidak menghasilkan penaklukan penuh atas kepulauan itu karena perlawanan orang Moro. Kekerasan dan kebrutalan orang-orang Spanyol dalam upaya mereka untuk menekan kelompok Moro telah mengakibatkan banyak keluarga terbunuh dan membakar desa.

Era kolonial Amerika 
Pemerintah Filipina–Amerika Serikat baru berdiri selama dua tahun pada tahun 1903 ketika memprakarsai "Program Homestead," yang dimaksudkan untuk mendorong migrasi penduduk tak bertanah dari daerah non-Muslim di negara itu ke daerah mayoritas Muslim di Mindanao. Lanao dan Cotabato khususnya melihat masuknya migran dari Luzon dan Bisayak.

Masuknya migran ini menyebabkan ketegangan tentang kepemilikan tanah dan pencabutan hak Lumad dan Muslim, karena sebagian besar migran Kristen membuat klaim atas tanah tersebut, sedangkan penduduk asli Mindanao tidak memiliki sistem sertifikasi tanah pada saat itu. Program Homestead yang dipimpin AS ini, yang kemudian dilanjutkan atau disalin oleh pemerintah Filipina setelah kemerdekaan, oleh karena itu sering disebut sebagai salah satu akar penyebab dari apa yang kemudian menjadi konflik Moro yang lebih besar.

Perang dunia II
Pada tahun 1942, selama tahap awal Perang Pasifik dari Perang Dunia II, pasukan Kekaisaran Jepang menyerbu dan menyerbu Mindanao, serta  Muslim Moro asli mengobarkan pemberontakan melawan Jepang.

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1945, gabungan pasukan Angkatan Darat Persemakmuran Amerika Serikat dan Filipina membebaskan Mindanao, dan dengan bantuan unit gerilya lokal, akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Jepang yang menduduki wilayah tersebut.

Era peralatan pos 
Di bawah tekanan untuk menyelesaikan kerusuhan agraria di berbagai bagian negara, dan mencatat bahwa Mindanao kaya akan sumber daya mineral dan cuaca yang mendukung pertanian, kemudian presiden Filipina melanjutkan promosi migrasi yang dimulai oleh pemerintah kolonial Amerika pada tahun 1903.

Kedatangan besar-besaran migran non-Muslim terjadi terutama selama periode Persemakmuran di bawah Presiden Manuel Quezon dan kemudian di bawah presiden sayap kanan Ramon Magsaysay serta Ferdinand Marcos. Akibatnya, proporsi masyarakat adat di Mindanao menyusut dari mayoritas pada tahun 1913 menjadi minoritas pada tahun 1976.

Tanah terbaik di Mindanao diberikan kepada pemukim dan pemilik pertanian perusahaan, sementara sebagian besar investasi pembangunan dan layanan pemerintah ditawarkan kepada penduduk Kristen. Hal ini menyebabkan penduduk muslim terbelakang dan menempati urutan termiskin di negeri sendiri. Program pemukiman kembali tak sepenuhnya damai karena beberapa pemukim berhasil mendapatkan tanah dari penduduk asli Muslim melalui pelecehan dan upaya kekerasan lainnya yang mengusir kaum Muslim dari tanah mereka sendiri.

Umat Islam merasa diasingkan oleh pemerintah Filipina dan merasa terancam oleh dominasi ekonomi dan politik para pendatang di tanah airnya sendiri, dengan cara yang sama orang-orang Lumad terlantar berabad-abad yang lalu ketika Islam tiba di Filipina. Beberapa kelompok Muslim beralih ke pemerasan dan kekerasan untuk melindungi tanah mereka dan menghindari penggusuran. Upaya integrasi ini dikreditkan untuk membantu identitas Moro di daratan Mindanao mengkristal, karena kemampuan umat Islam untuk mengidentifikasi diri dengan bangsa Filipina lainnya menderita karena ancaman terhadap keamanan ekonomi dan sosial mereka.

Pemerintah Filipina tak segera mengakui hukum Islam yang mengakibatkan sistem pendidikan dan perkembangan sosial ekonomi umat Islam. Anak-anak yang belajar di sekolah umum dipaksa untuk belajar tentang agama Kristen sementara Bangsamoro berjuang dengan ekonomi, tanah, dan kepemilikan mereka, serta kegigihan tindakan bermusuhan dan tidak adil dibandingkan dengan komunitas Kristen di Mindanao.

Sebagai akibat dari pemukiman kembali, para pemimpin Muslim tradisional (juga disebut sebagai datu) juga dipilih selama pemungutan suara sebagai orang Kristen, yang merupakan mayoritas pemilih yang signifikan, lebih memilih politisi Kristen daripada mereka. Datus-datus lokal ini kehilangan prestise karena mereka tidak bisa lagi menguasai tanah-tanah Muslim. Politisi ini kehilangan banyak kemampuan yang mereka miliki pada awalnya untuk mengelola populasi Muslim.

Pembantaian Jabidah dan Dampaknya
Pada bulan Maret 1968, nelayan di Teluk Manila menyelamatkan seorang pria Muslim bernama Jibin Arula dari perairan.  Mereka menemukan bahwa dia menderita luka tembak, dan dia kemudian menceritakan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat dari apa yang kemudian disebut Pembantaian Jabidah.

Menurut Jibin Arula, pemerintahan Marcos telah mengumpulkan sekelompok rekrutan Tausg untuk operasi yang disebut "Proyek Merdeka" (merdeka dalam bahasa Melayu berarti "bebas").  Militer mulai melatih mereka di pulau Corregidor untuk membentuk unit komando rahasia yang disebut Jabidah, yang akan mengacaukan dan mengambil alih Sabah. Para peserta pelatihan akhirnya menolak misi mereka, dengan alasan yang masih diperdebatkan oleh para sejarawan hingga saat ini.

Jibin Arula mengatakan bahwa apa pun alasan di balik keberatan mereka, semua rekrutan selain dia terbunuh, dan dia melarikan diri hanya dengan berpura-pura mati. Loyalis Marcos Juan Ponce Enrile, yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan selama pemerintahan Marcos, mengklaim ini adalah tipuan, yang terkenal sebagai berita palsu dan upaya membebaskan Enrile dari kejahatannya sebagai arsitek darurat militer".

Organisasi Pembebasan Bangsamoro
Kemudian anggota kongres Lanao Utara, Rashid Lucman, meminta kongres untuk memulai proses pemakzulan presiden Marcos setelah pengungkapan itu menyiratkan bahwa Marcos pada akhirnya bertanggung jawab atas pembantaian itu. Ketika proposalnya tidak mendapatkan dukungan kongres yang cukup, dia menjadi yakin bahwa Muslim harus memerintah diri mereka sendiri di Muslim Mindanao, keyakinan yang membuatnya akhirnya mendirikan Organisasi Pembebasan Bangsamoro,  yang kemudian digantikan dengan Front Pembebasan Nasional Moro.

Gerakan Kemerdekaan Muslim
Gubernur Cotabato, Datu Udtog Matalam  melihat kemarahan orang-orang Muslim Mindanao dan mendirikan Gerakan Kemerdekaan Muslim, yang secara terbuka menyerukan pemisahan wilayah tersebut untuk menciptakan negara Muslim. Gerakan Kemerdekaan Muslim tak bertahan lama karena Datu Udtog Matalam berunding dengan Marcos dan menerima jabatan di kabinetnya, tetapi banyak dari anggotanya memisahkan diri dan menjadi kekuatan utama Front Pembebasan Nasional Moro.

Darurat Militer dan pembentukan Front Pembebasan Nasional Moro
Pada tanggal 23 September 1972, Ferdinand Marcos mengumumkan bahwa ia telah menempatkan seluruh Filipina, termasuk Mindanao Muslim, di bawah darurat militer. Sementara pemimpin Gerakan Kemerdekaan Muslim, Datu Udtog Matalam telah wafat, salah satu mantan anggotanya, Nur Misuari, mendirikan Front Pembebasan Nasional Moro sebulan setelah deklarasi Darurat Militer, pada 21 Oktober 1972.

Proklamasi 1081 membubarkan berbagai kelompok politik yang telah didirikan sebelumnya di provinsi Moro, dan dengan Gerakan Islam Moro yang telah dibubarkan, deklarasi darurat militer Marcos secara efektif meyakinkan Front Pembebasan Nasional Moro, yang lebih radikal dari pendahulunya, akan mendominasi gerakan separatis Moro.

Perjanjian Tripoli 1976
Pada tanggal 23 Desember 1976, Perjanjian Tripoli ditandatangani antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro dengan kesepakatan yang ditengahi oleh pemimpin Libya saat itu Muammar Khaddafi. Di bawah kesepakatan, daerah otonom akan dibuat di Mindanao.

Marcos kemudian akan mengimplementasikan perjanjian tersebut dengan menciptakan dua pemerintahan otonom regional, di wilayah 9 dan 12, yang mencakup sepuluh provinsi. Hal ini menyebabkan runtuhnya pakta perdamaian dan dimulainya kembali permusuhan antara Front Pembebasan Nasional Moro dan pasukan pemerintah Filipina.

Pembentukan Front Pembebasan Islam Moro

Namun, dalam menandatangani Perjanjian Tripoli 1976, Misuari tidak berkonsultasi dengan komandan utama Front Pembebasan Nasional Moro, Salamat Hashim. Salamat membentuk faksi sempalan bersama 57 komandan darat Front Pembebasan Nasional Moro lainnya, yang kemudian berubah menjadi Front Pembebasan Islam Moro (FPIM).

Kesepakatan Jeddah 1987
Setahun setelah Marcos digulingkan dari kekuasaan selama Revolusi Kekuatan Rakyat, pemerintah di bawah presiden Corazon Aquino menandatangani Kesepakatan Jeddah 1987 di Arab Saudi dengan Front Pembebasan Nasional Moro, setuju untuk mengadakan diskusi lebih lanjut tentang proposal otonom untuk seluruh Mindanao dan bukan hanya 13 provinsi yang dinyatakan dalam Perjanjian Tripoli 1976. Namun, pada tahun 1989, sebuah undang-undang perihal mendirikan Daerah Otonom Mindanao telah disahkan.

Front Pembebasan Nasional Moro menuntut agar 13 provinsi Perjanjian Tripoli, yang sebagian besar adalah provinsi Kristen, dimasukkan dalam Daerah Otonom Mindanao, tetapi pemerintah menolak; 8 dari provinsi tersebut tidak hanya mayoritas beragama Kristen. Singkatnya setelah itu, pemerintah hanya memegang 4 provinsi yaitu Lanao Utara, Maguindanao, Sulu dan Tawi-Tawi memilih untuk dimasukkan dalam Daerah Otonom Mindanao. Kemudian 4 provinsi lainnya merupakan satu-satunya provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam pada saat itu.

Kesepakatan damai antara Daerah Otonom Mindanao dengan Front Pembebasan Nasional Moro
Sebuah plebisit diadakan pada tahun 1989 untuk ratifikasi piagam yang menciptakan Daerah Otonom Mindanao, dengan Zacaria Candao, penasihat Front Pembebasan Nasional Moro sebagai gubernur regional terpilih pertama. Pada 2 September 1996, kesepakatan damai terakhir ditandatangani antara Front Pembebasan Nasional Moro dan pemerintah Filipina di bawah presiden Fidel Ramos. Pemimpin dan pendiri Front Pembebasan Nasional Moro, Nur Misuari terpilih sebagai gubernur daerah tiga hari setelah kesepakatan.

Upaya untuk menciptakan daerah otonom Bangsamoro
Pada tahun 1996, pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dan kelompok saingan Front Pembebasan Nasional Moro, Front Pembebasan Islam Moro, dimulai. Kesepakatan pertama antara pemerintah nasional dan Front Pembebasan Islam Moro dibuat pada tahun 2008yang kemudian disebut dengan Memorandum Perjanjian. Perjanjian tersebut akan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung beberapa minggu kemudian. Kesepakatan itu akan mengarah pada pembentukan Badan Hukum Bangsamoro.

Di bawah pemerintahan presiden Benigno Aquino III, dua kesepakatan disepakati antara pemerintah nasional dan Front Pembebasan Islam Moro yaitu Kerangka Perjanjian Bangsamoro, yang ditandatangani pada 15 Oktober 2012, dan Perjanjian Komprehensif Bangsamoro pada 27 Maret 2014, yang meliputi rencana pembentukan daerah otonom baru.

Pada tahun 2012, Aquino mengumumkan niat untuk mendirikan entitas politik otonom baru yang diberi nama Bangsamoro untuk menggantikan Daerah Otonom Mindanao, yang ia sebut sebagai eksperimen yang gagal. Di bawah pemerintahannya, rancangan Undang-Undang Dasar Bangsamoro dirumuskan tetapi gagal mendapatkan daya tarik untuk menjadi undang-undang, sebagian karena bentrokan Mamasapano yang terjadi pada Januari 2015 yang melibatkan pembunuhan 44 personel Pasukan Aksi Khusus yang sebagian besar beragama Kristen oleh pasukan gabungan Front Pembebasan Islam Moro dan Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro setelah operasi yang dipimpin oleh Marwan.

Hukum Organik Bangsamoro dan plebisit 2019

Di bawah kepresidenan penerus Aquino, Rodrigo Duterte, sebuah draft baru dibuat dan disahkan menjadi undang-undang sebagai Hukum Organik Bangsamoro pada tahun 2018. Plebisit untuk meratifikasi Hukum Organik Bangsamoro diadakan pada 21 Januari 2019, dengan mayoritas pemilih Daerah Otonom Mindanao memutuskan untuk meratifikasi undang-undang tersebut. Pemilih di Cotabato memilih untuk bergabung dengan daerah otonom baru, sementara pemilih di kota Isabela memilih menentang inklusi. Komisi Pemilihan menyatakan bahwa Hukum Organik Bangsamoro dianggap disahkan pada 25 Januari 2019.

Pemerintah provinsi Sulu, di mana mayoritas memilih menentang inklusi, juga tidak mendukung undang-undang tersebut,  dengan gubernurnya menantang konstitusionalitas undang-undang tersebut di hadapan Mahkamah Agung. Meskipun memilih menentang inklusi, Sulu masih termasuk dalam wilayah Bangsamoro karena aturan yang tercantum dalam Hukum Organik Bangsamoro, memicu kemarahan warga.

Pada bulan Februari 2019, putaran kedua plebisit diadakan di provinsi Lanao Utara dan beberapa kota di Cotabato Utara. Plebisit tersebut menghasilkan masuknya 63 dari 67 barangay di Cotabato Utara yang berpartisipasi. Hal ini juga mengakibatkan penolakan dari provinsi Lanao Utara terhadap tawaran 6 kota mayoritas Muslimnya untuk bergabung dengan Bangsamoro, meskipun 6 kota tersebut (Baloi, Munai, Nunungan, Pantar, Tagoloan, dan Tangcal) memilih untuk bergabung dengan Bangsamoro dengan suara mayoritas, dengan satu kota bahkan memilih untuk dimasukkan sebesar 100%. Sebuah kamp utama Front Pembebasan Islam Moro berada di dalam wilayah Muslim Lanao Utara.

Proses pergantian 

Dengan disahkannya Hukum Organik Bangsamoro setelah plebisit pada 21 Januari 2019, proses penghapusan Daerah Otonom Mindanao dimulai, membuka jalan bagi pembentukan Daerah Otonom Bangsamoro. Di bawah Hukum Organik Bangsamoro, sebuah badan transisi, Otoritas Transisi Bangsamoro diorganisir sambil menunggu pemilihan pejabat pemerintah wilayah baru pada 2022.

Bagian kedua dari plebisit yang diadakan pada 6 Februari 2019, memperluas cakupan wilayah Bangsamoro di masa depan untuk mencakup 63 barangay di Cotabato Utara. Para anggota Otoritas Transisi Bangsamoro diambil sumpahnya pada 22 Februari 2019, bersamaan dengan pengukuhan hasil plebisit kedua 21 Januari 2019 secara seremonial dan pada tanggal 6 Februari 2019 hasil pemungutan suara. Pergantian resmi dari Daerah Otonom Mindanao ke Daerah Otonom Bangsamoro terjadi pada 26 Februari 2019, yang berarti penghapusan penuh yang pertama.

Pelantikan pemimpin Daerah Otonom Bangsamoro dan sidang pengukuhan Parlemen Bangsamoro berlangsung pada 29 Maret 2019. Murad Ebrahim menjabat sebagai menteri utama pertama di kawasan itu. Pada tahun 2020, parlemen Bangsamoro meminta agar Otoritas Transisi Bangsamoro diperpanjang selama tiga tahun setelah 2022, untuk memberikan waktu lebih lanjut untuk transisi.

Pada tanggal 28 Oktober 2021, Duterte menandatangani Undang-Undang Republik №11593, menunda pemilihan parlemen reguler pertama Daerah Otonom Bangsamoro dari tahun 2022 menjadi 2025. Undang-undang tersebut juga memperpanjang masa transisi Bangsamoro. Setelah plebisit pada 17 September 2022, Maguindanao dipecah menjadi dua provinsi; Maguindanao Selatan dan Maguindanao Utara.

Divisi administrasi
Bangsamoro terdiri dari 3 munisipalitas, 116 kota madya, dan 2.590 barangay. Kota Isabela, meskipun menjadi bagian dari Basilan, tidak berada di bawah yurisdiksi administratif daerah otonom. Demikian juga, 63 barangay di Cotabato Utara juga merupakan bagian dari Bangsamoro meskipun Cotabato Utara dan kota madya induknya masing-masing yang tak berada di bawah yurisdiksi administratif daerah otonom.

Referensi

Pranala luar 

Pendirian tahun 2019 di Filipina
Region di Filipina