Status politik Taiwan

Pulau Taiwan adalah sebuah pulau yang dimiliki oleh Republik Tiongkok/Taiwan. Sampai sekarang, masih tetap ada kebingungan atas nama resmi Pulau Taiwan, Republik Tiongkok. Wilayah yang dipertentangkan selengkapnya adalah Taiwan, Pescadores, Quemoy dan Matsu.

Pada akhir Perang Dinasti Qing–Jepang Pertama pada tahun 1895, Dinasti Qing menyerahkan kedaulatan Pulau Taiwan kepada Jepang di bawah Perjanjian Shimonoseki. Inilah intinya, 123 tahun yang lalu, ketika klaim kedaulatan Dinasti Qing atas Pulau Taiwan dilepaskan. Pulau Taiwan tetap menjadi bagian dari Jepang hingga akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Ketika Jepang dikalahkan, Pasukan Partai Kuomintang (KMT) dari Republik Tiongkok/Taiwan menduduki Pulau Taiwan. Tetapi, Jepang mempertahankan kedaulatan atas Pulau Taiwan hingga 28 April 1952, ketika Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 mulai berlaku. Di bawah ketentuan perjanjian yang mengikat secara hukum inilah Jepang akhirnya melepaskan klaim mereka atas kedaulatan atas Pulau Taiwan.

Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan yang dapat diakui di bawah hukum internasional adalah bahwa ketika Jepang melepaskan kedaulatan atas Pulau Taiwan pada 28 April 1952, Jepang secara efektif memberikan Pulau Taiwan kemerdekaannya. Pada saat itu, Pulau Taiwan sudah diduduki oleh Republik Tiongkok/Taiwan, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok/Taiwan menjadi negara-bangsa yang merdeka di mata hukum internasional. Republik Tiongkok/Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina. Klaim kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok/Cina atas Republik Tiongkok/Taiwan berakar pada agenda nasionalis garis keras yang didorong oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk mengkondisikan rakyatnya untuk menerima penguasa otoriter mereka. 'Hanya Partai Komunis Tiongkok yang dapat menyatukan kembali Satu Tiongkok dan menyatukan kembali tanah air,' mantra itu berbunyi, dan tidak ada keraguan bahwa itu efektif di dalam negeri. Masalahnya adalah bahwa itu adalah mitos belaka ketika datang ke Pulau Taiwan. Pulau Taiwan ditaklukkan oleh Dinasti Qing pada tahun 1683 ketika cucu Koxinga menyerah kepada pasukan Dinasti Qing. Sebelum ini, ada bukti kunjungan Dinasti Cina daratan ke Pulau Taiwan dan bahkan beberapa saran hubungan perdagangan, tetapi Pulau Taiwan selalu merupakan entitas independen dan tidak pernah di bawah administrasi Dinasti Cina daratan atau negara lain sebelum Belanda tiba pada awal abad ke-17. Pulau Taiwan tetap menjadi bagian dari Dinasti Qing selama 212 tahun sampai penandatanganan Perjanjian Shimonoseki melihat kedaulatan diserahkan ke Jepang. Seperti yang telah kita lihat, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mempertahankan kedaulatan sampai melepaskannya pada tahun 1952. Republik Tiongkok/Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina. Memang, dalam keseluruhan sejarahnya, Pulau Taiwan hanya pernah menjadi bagian dari Dinasti Qing selama lebih dari 200 tahun. Sebaliknya, Dinasti Qing menaklukkan Pulau Taiwan dengan paksa, mendudukinya selama lebih dari 200 tahun, dan kemudian menyerahkan kedaulatan. Kedaulatan ini tidak pernah dikembalikan kepada Republik Rakyat Tiongkok/Cina. Retorika nasionalistik historis yang terus dilontarkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) tentang Republik Tiongkok/Taiwan menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina sama sekali tidak benar. Pulau Taiwan diduduki oleh Dinasti Qing untuk waktu yang singkat. Tapi itu tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina.

Republik Tiongkok/Taiwan memenuhi definisi internasional sebagai negara-bangsa yang berdaulat. Hukum internasional menawarkan definisi yang sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan negara-bangsa yang berdaulat. Ini adalah negara yang memiliki populasi permanen, wilayah yang ditentukan, satu pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara berdaulat lainnya. Tidak ada yang bisa memberikan argumen meyakinkan apa pun bahwa Republik Tiongkok/Taiwan tidak memenuhi definisi ini. Ini memiliki populasi permanen sekitar 23,5 juta. Batas unit geografisnya, terdiri dari Kepulauan Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu, Wuqiu, Tungsha/Dongsha, dan Nansha. Yurisdiksi teritorialnya terdiri dari 36.193 kilometer persegi menjadikannya negara terbesar ke-137 di dunia, terjepit di antara Swiss dan Belgia. Ada satu pemerintahan yang mengatur wilayah ini dari Taipei. Untuk waktu yang lama ini adalah kediktatoran militer Partai Kuomintang (KMT), tetapi dalam beberapa tahun terakhir Republik Tiongkok/Taiwan telah menjadi demokrasi yang berfungsi penuh dan berkembang pesat dan tidak hanya mempunyai 1 partai lagi. Republik Tiongkok/Taiwan juga memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya. Saat ini memiliki belasan sekutu diplomatik formal dan jumlahnya akan jauh lebih tinggi tanpa permusuhan diplomatik dari Republik Rakyat Tiongkok/Cina. Perlu juga dicatat bahwa negara-bangsa yang berdaulat masih dapat eksis di bawah hukum internasional tanpa diakui oleh negara-negara berdaulat lainnya. Jadi, bahkan jika Republik Rakyat Tiongkok/Cina berhasil memburu semua sekutu Republik Tiongkok/Taiwan yang tersisa, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok/Taiwan masih memenuhi definisi sebagai negara berdaulat.

Ada sejumlah faktor lain yang menunjukkan posisi Republik Tiongkok/Taiwan sebagai negara bangsa yang berdaulat juga. Ini memiliki mata uang sendiri, Dolar Republik Tiongkok/Taiwan Baru. Ini memiliki bahasa sendiri, Mandarin Tradisional yang dipakai juga oleh Hong Kong dan Makau dan tidak menggunakan Mandarin Sederhana yang dipakai oleh Republik Rakyat Tiongkok/Cina dan Singapura (seperti Melayu dan Indonesia). Ia memiliki militernya sendiri dan ekonomi domestiknya sendiri yang berkembang pesat. Ini mengeluarkan paspornya sendiri yang diakui di seluruh dunia dan bahkan memiliki perjanjian bebas visa dengan lebih dari 150 negara. Dan Republik Tiongkok/Taiwan juga memiliki ideologi sendiri yaitu Ideologi Demokrasi seperti Amerika Serikat dan Indonesia yang jelas berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok/Cina yang berideologi Komunisme. Yang terpenting, ia juga memiliki budaya unik dan identitas nasionalnya sendiri. Bahkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) menilai bahwa orang Republik Tiongkok/Taiwan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Tionghoa/Chinese. Tetapi orang Republik Tiongkok/Taiwan mengatakan itu tidak benar dan jajak pendapat demi jajak pendapat terus menunjukkan bahwa mayoritas orang di Republik Tiongkok/Taiwan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Republik/Tiongkok/Taiwan/Taiwanese. Meskipun ada banyak kesamaan antara budaya Republik Rakyat Tiongkok/Cina dan Republik Tiongkok/Taiwan, ada juga banyak perbedaan. Di bawah definisi yang diakui secara internasional, Republik Tiongkok/Taiwan memenuhi semua kriteria untuk menjadi negara. Hanya saja dibutuhkan pengakuan lebih banyak dari negara-negara lain agar Republik Tiongkok/Taiwan lebih dikenal, dll di mata Internasional.

Justru jika dilihat dengan sejarah yang benar dan rinci, Republik Tiongkok/Taiwan (Tiongkok demokrasi) adalah Tiongkok yang sah dan bendera yang sah sejak tahun 1912 dan 1928. Kemudian terjadilah kudeta oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) sehingga berdirilah Republik Rakyat Tiongkok/Cina (Tiongkok komunisme) sehingga berdirilah pada tahun 1949. Tetapi RRT Tidak bisa mengalahkan RT seluruhnya jadi logikanya kedua negara seharusnya sama-sama sah. Sama seperti Republik Rakyat Demokratik Korea/Korea Utara (Korea komunisme) yang tidak bisa mengalahkan Republik Korea/Korea Selatan (Korea demokrasi) sepenuhnya. Seharusnya kedua negara tersebut sama-sama sah. Malahan jika dilihat dengan sejarah yang benar dan rinci, Republik Tiongkok/Taiwan lah yang sah. Republik Tiongkok/Taiwan sudah berdiri sejak 1912 sedangkan Republik Rakyat Tiongkok/Cina baru berdiri sejak 1949. Berbeda dengan Korea karena kedua korea sama-sama merdeka di tahun yang sama. Jadi kedua korea adalah sah.

Kronologi sejarah Taiwan 

 1622 - Belanda menguasai Pescadores dan Tainan, Taiwan dan memasukkan Taiwan sebagai bagian dari VOC di Batavia, Hindia Belanda.
 1661 - Belanda diusir oleh Zheng Chenggong (Koxinga), Koxinga berkuasa di Taiwan dan menyatakan Taiwan adalah bagian dari Dinasti Ming.
 1683 - Dinasti Qing menaklukkan kekuatan Koxinga dan secara resmi memasukkan Taiwan sebagai bagian provinsi Fujian.
 1885 - Taiwan dinaikkan statusnya menjadi provinsi Taiwan.
 1895 - Taiwan diserahkan kepada Jepang tanpa syarat setelah Dinasti Qing kalah perang dari Jepang dalam peperangan Jiawu.
 1945 - Taiwan diserahkan kepada Republik Tiongkok setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dengan status sebagai provinsi Taiwan.
 1949 - Taiwan menjadi tempat pelarian terakhir pasukan nasionalis (Kuomintang) yang dipimpin Chiang Kai-shek setelah kalah perang saudara dari pasukan komunis (PKT) pimpinan Mao Zedong.

Perkembangan pasca 1949 

* Untuk selanjutnya, RRT akan disingkat sebagai Tiongkok

 
Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok menggantikan Republik Tiongkok (diproklamirkan 1912) dan menyatakan Taiwan sebagai provinsi di dalam republik baru tersebut. Di samping itu, Chiang Kai-shek yang mundur ke Taiwan tidak mengakui klaim tersebut. Masing-masing pihak mengklaim seluruh Tiongkok sebagai wilayah mereka.

Pada saat itu, masih sedikit negara yang mengakui Tiongkok di antaranya Uni Sovyet, Mongolia dan Indonesia. Amerika Serikat dan sekutunya tidak mengakui eksistensi republik ini.

Sebenarnya, Mao merencanakan untuk menyerang Taiwan pada tahun 1950, tetapi berkobarnya Perang Korea menyebabkan rencana ini harus ditunda.

Perkembangan pasca 1971 

Sampai pada tahun 1970, posisi Republik Tiongkok di dunia internasional masih kuat. Namun seiring dengan kenyataan bahwa pengaruh Tiongkok makin menguat di kalangan dunia ketiga semisal Gerakan Non Blok, kekuatan republik itu tidak dapat dikecilkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Apalagi, setelah perpecahan persekutuan Tiongkok dan Sovyet pada tahun 60-an, menyebabkan Amerika Serikat merasa perlu mendekati Tiongkok untuk mengimbangi Uni Sovyet.

Kunjungan Presiden Nixon ke Beijing mengawali pengucilan Republik Tiongkok. Pada tahun 1971, Amerika Serikat mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taipei ke Beijing. Selanjutnya, kursi Republik Tiongkok di PBB juga digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Pengakuan diplomatik dari ratusan negara menyusut drastis sampai hanya tinggal 30 negara saja.

Pencairan hubungan 

Setelah terpilihnya Presiden Ma Ying-jeou pada tahun 2008, pemerintah Taiwan mengambil kebijakan pendekatan dan pencairan hubungan antar selat. Ini ditandai dengan kunjungan resmi petinggi organisasi antar selat sebagai wakil pemerintah untuk berunding mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk lebih mendekatkan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Perkembangan nasionalisme Taiwan 

Seiring dengan pengucilan Republik Tiongkok oleh dunia internasional, nasionalisme Taiwan juga tumbuh di dalam Taiwan. Nasionalisme Taiwan ini muncul karena adanya perasaan bahwa Kuomintang adalah pemerintahan dari daratan Tiongkok, demikian pula halnya Republik Tiongkok. Kalangan nasionalis Taiwan ini kemudian mengusahakan perjuangan ke arah kemerdekaan Taiwan sebagai negara yang berdaulat, suatu hal yang tidak diinginkan oleh Republik Tiongkok yang dikuasai Kuomintang pada waktu itu.

Status politik Taiwan 

Taiwan menjadi sebuah wilayah yang mempunyai syarat-syarat sebagai negara berdaulat namun tidak mempunyai kedaulatan di dunia internasional karena kurangnya pengakuan dan dukungan diplomatik.

Saat ini, negara-negara yang masih berhubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok berjumlah 25 negara, mayoritas adalah negara-negara kecil yang tidak mempunyai pengaruh besar di percaturan politik internasional.

Opsi masa depan Taiwan 

Masa depan Taiwan sebenarnya tidak dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri karena menyangkut stabilitas regional Asia Timur dan Pasifik. Negara-negara yang sangat menaruh perhatian dan terlibat langsung atas masalah Taiwan adalah Amerika Serikat dan Tiongkok. Sedangkan yang terlibat secara tidak langsung adalah Jepang.

Saat ini, Taiwan hanya mempunyai 3 kemungkinan masa depan:

 Reunifikasi damai dengan Tiongkok
 Sistem persekutuan (Uni Tiongkok-Taiwan)
 Satu negara dua sistem (model Hong Kong)
 Kemerdekaan Taiwan yang mungkin berdarah-darah, mungkin juga lewat jalan damai seperti referendum
 Republik Taiwan
 Status quo (tidak berubah)
 Republik Tiongkok yang tidak mempunyai kedaulatan internasional

Lihat pula 

 Republik Rakyat Tiongkok
 Republik Tiongkok
 Negara-negara berhubungan diplomatik dengan Taiwan

Politik Tiongkok
Politik Republik Tiongkok
Hubungan Antar Selat
Sejarah Tiongkok