Organisasi Pembebasan Palestina

Organisasi Pembebasan Palestina (Arab: منظمة تحرير فلسطينية Munazzamat al-Tahrir Filastiniyyah; Inggris: Palestinian Liberation Organization atau disingkat PLO) adalah organisasi yang dibentuk pada 28 Mei 1964 dengan tujuan untuk "kemerdekaan Palestina". Organisasi ini dikenal sebagai "perwakilan sah dari bangsa Palestina" oleh 100 negara, dan mendapatkan status peninjau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1974.

Pendirian 

PLO didirikan pada 1964, setelah didahului oleh langkah awal Alm. Yasser Arafat untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al Fatah, pada 1950-an. Di awal pendirian, PLO di bawah dukungan Arafat dengan Al Fatahnya, menyerang Israel secara terus menerus. Israel menjawab dengan secara rutin menyerang basis PLO di Lebanon. Tak jarang korban yang berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak.

Ideologi 
Ideologi PLO dirumuskan pada tahun berdirinya, 1964, dalam Perjanjian Nasional Palestina. Pada tahun 1968, Piagam tersebut diganti dengan versi yang direvisi secara komprehensif.

Hingga tahun 1993, satu-satunya pilihan yang dipromosikan adalah perjuangan bersenjata. Sejak penandatanganan Perjanjian Oslo, negosiasi dan diplomasi menjadi satu-satunya kebijakan resmi.

Pada bulan April 1996, sejumlah besar pasal yang tidak sejalan dengan Perjanjian Oslo dibatalkan seluruhnya atau sebagian.

Inti dari ideologi PLO adalah keyakinan bahwa Zionis telah secara tidak adil mengusir warga Palestina dari Palestina dan mendirikan negara Yahudi dengan dalih memiliki ikatan sejarah dan Yahudi dengan Palestina. PLO menuntut agar pengungsi Palestina diizinkan kembali ke rumah mereka. Hal ini diungkapkan dalam Kovenan Nasional:

Pasal 2 Piagam tersebut menyatakan bahwa ″Palestina, dengan batas-batas yang dimilikinya pada masa mandat Inggris, merupakan unit teritorial yang tidak dapat dibagi″, yang berarti tidak ada tempat bagi negara Yahudi. Artikel ini diadaptasi pada tahun 1996 untuk memenuhi Perjanjian Oslo.

Pasal 20 menyatakan: ″Deklarasi Balfour, Mandat untuk Palestina, dan segala sesuatu yang mendasarinya, dianggap batal demi hukum. Klaim adanya ikatan sejarah atau agama antara orang Yahudi dengan Palestina tidak sesuai dengan fakta sejarah dan konsepsi sebenarnya tentang apa yang dimaksud dengan kenegaraan. Yudaisme, sebagai sebuah agama, bukanlah suatu kebangsaan yang independen. Orang-orang Yahudi juga tidak merupakan satu bangsa dengan identitasnya sendiri; mereka adalah warga negara dari negara tempat mereka berada″. Artikel ini dibatalkan pada tahun 1996.

Pasal 3 berbunyi: ″Rakyat Arab Palestina mempunyai hak sah atas tanah airnya dan berhak menentukan nasibnya setelah mencapai pembebasan negaranya sesuai dengan keinginannya dan sepenuhnya atas kemauan dan kemauannya sendiri″.

Sekularisme versus kepatuhan terhadap Islam 
PLO dan faksi dominannya, Fatah, sering dikontraskan dengan faksi yang lebih berorientasi agama seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ). Namun semuanya mewakili populasi mayoritas Muslim. Praktis seluruh penduduk Wilayah ini beragama Islam, sebagian besar Sunni. Sekitar 50.000 (ca 1%) dari 4,6 juta warga Palestina di wilayah pendudukan Palestina (OPT) beragama Kristen Palestina.

Di bawah pemerintahan Presiden Arafat, Otoritas Palestina yang didominasi Fatah mengadopsi Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2003, yang menetapkan Islam sebagai satu-satunya agama resmi di Palestina dan prinsip-prinsip syariah Islam sebagai sumber utama undang-undang. Rancangan Undang-Undang Dasar memuat ketentuan yang sama. Rancangan Konstitusi dirumuskan oleh Komite Konstitusi yang dibentuk oleh Arafat pada tahun 1999 dan disahkan oleh PLO.

Organisasi

Struktur 
PLO menggabungkan serangkaian ideologi yang umumnya sekuler dari berbagai gerakan Palestina yang "berkomitmen pada perjuangan kemerdekaan dan pembebasan Palestina", itulah nama organisasi tersebut. Ini secara formal merupakan organisasi payung yang mencakup "banyak organisasi gerakan perlawanan, partai politik, dan organisasi kerakyatan." Sejak awal, PLO dirancang sebagai pemerintahan di pengasingan, dengan parlemen, Dewan Nasional Palestina (PNC), yang dipilih oleh rakyat Palestina, sebagai otoritas tertinggi di PLO, dan pemerintahan eksekutif (EC), yang dipilih oleh PNC. Namun dalam praktiknya, organisasi ini lebih bersifat hierarkis dengan karakter militer, yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya sebagai organisasi pembebasan, "pembebasan Palestina".

Piagam Nasional Palestina menggambarkan ideologi PLO. Sebuah konstitusi, bernama "Hukum Dasar", diadopsi, yang menentukan struktur internal organisasi dan representasi rakyat Palestina. Sebuah rancangan Konstitusi ditulis pada tahun 1963, untuk memerintah PLO hingga pemilihan umum yang bebas di antara seluruh warga Palestina di semua negara tempat mereka tinggal dapat diadakan. Konstitusi direvisi pada tahun 1968.

Institusi 
Dewan Nasional Palestina beranggotakan 740 orang dan Komite Eksekutif atau ExCo beranggotakan 18 orang. Dewan Pusat Palestina atau CC atau PCC, yang didirikan oleh PNC pada tahun 1973, adalah badan pimpinan kedua PLO. CC terdiri dari 124 anggota dari Komite Eksekutif PLO, PNC, PLC dan organisasi Palestina lainnya. EC mencakup 15 perwakilan PLC. CC berfungsi sebagai badan perantara antara PNC dan EC. CC membuat keputusan kebijakan ketika PNC tidak sedang bersidang, bertindak sebagai penghubung antara PNC dan PLO-EC. CC dipilih oleh PNC dan diketuai oleh ketua PNC.

PNC berfungsi sebagai parlemen bagi seluruh warga Palestina di dalam dan di luar Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem. PLO diatur secara internal berdasarkan "Hukum Dasar", yang menjelaskan kekuasaan dan hubungan antara organ-organ PLO.

Ahmad Shukeiri adalah Ketua pertama Komite Eksekutif PLO dari tahun 1964 hingga 1967. Pada tahun 1967, ia digantikan oleh Yahia Hammuda. Yasser Arafat menduduki posisi tersebut dari tahun 1969 hingga kematiannya pada tahun 2004. Ia digantikan oleh Mahmoud Abbas (juga dikenal sebagai Abu Mazen).

Menurut dokumen internal PLO, PNC saat ini terus bertindak jika pemilu tidak memungkinkan. Jika tidak ada pemilu, sebagian besar anggota PNC ditunjuk oleh komite eksekutif. Dokumen tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa “PNC mewakili semua sektor komunitas Palestina di seluruh dunia, termasuk berbagai organisasi gerakan perlawanan, partai politik, organisasi kerakyatan dan tokoh serta tokoh independen dari semua sektor kehidupan, termasuk intelektual, pemimpin agama dan pengusaha”.

Representasi yang tertantang 
Hingga tahun 2015, sudah bertahun-tahun tidak ada pemilu, baik untuk PNC, maupun untuk Komisi Eropa, PCC, atau Presiden Negara Palestina. Komite eksekutif secara resmi mempunyai 18 anggota, termasuk ketuanya, namun dalam beberapa tahun terakhir banyak kursi kosong di Eksekutif yang masih kosong. Terlebih lagi, Hamas, perwakilan terbesar penduduk Wilayah Palestina selain Fatah, sama sekali tidak terwakili di PLO. Hasil pemilu parlemen terakhir untuk PLC, yang diadakan di Territories pada tahun 2006, dengan Hamas sebagai pemenang besar meski bukan anggota PLO, "menggarisbawahi kurangnya mandat populer dari kepemimpinan PLO", menurut PASSIA. Namun, anggota PLC terpilih yang mewakili Hamas secara otomatis menjadi anggota PNC.

Status perwakilan PLO sering kali mendapat tantangan di masa lalu. Hal ini misalnya diragukan pada tahun 2011 oleh sekelompok pengacara, ahli hukum dan sarjana hukum Palestina, karena kurangnya pemilu. Mereka mempertanyakan legitimasi PLO untuk mengubah status dan peran Organisasi tersebut sehubungan dengan status mereka di PBB. Mereka menuntut pemilihan Dewan Nasional Palestina segera dan langsung untuk “mengaktifkan lembaga-lembaga perwakilan PLO guna menjaga, mengkonsolidasikan, dan memperkuat keterwakilan hukum yang efektif bagi rakyat Palestina secara keseluruhan”, sebelum mengubah statusnya di PBB.

PLO versus PA 
Perjanjian Oslo tahun 1993–1995 dengan sengaja memisahkan penduduk Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina dari PLO dan warga Palestina di pengasingan dengan membentuk Otoritas Palestina (PA) untuk Wilayah tersebut. Parlemen dan pemerintahan terpisah dibentuk. Mahmoud Abbas adalah salah satu arsitek Perjanjian Oslo.

Meskipun banyak anggota PLO yang menentang Perjanjian Oslo, komite eksekutif dan Dewan Pusat menyetujui Perjanjian tersebut. Hal ini menandai awal kemunduran PLO, ketika PA menggantikan PLO sebagai institusi politik utama Palestina. Faksi-faksi politik di dalam PLO yang menentang proses Oslo dipinggirkan.

PLO berhasil mengatasi perpecahan tersebut dengan menyatukan kekuasaan di PLO dan PA dalam satu individu, Yasser Arafat. Pada tahun 2002, Arafat menjabat sebagai Ketua PLO/Komite Eksekutif; Ketua Fatah, faksi dominan di PLO; serta Presiden Otoritas Nasional Palestina. Dia juga mengendalikan Pasukan Keamanan Nasional Palestina.

Baru pada masa Pemerintahan PA yang dipimpin Hamas pada tahun 2006–2007, PLO muncul kembali. Setelah Hamas mengambil alih Gaza pada tahun 2007, Abbas mengeluarkan dekrit yang menangguhkan PLC dan beberapa bagian dari Hukum Dasar Palestina, dan menunjuk Salam Fayyad sebagai perdana menteri.

PLO tetap menjadi perwakilan resmi Negara Palestina di PBB.

Politik dalam negeri 
Pada tanggal 4 Februari 1969, pendiri Fatah, Arafat, terpilih sebagai Ketua PLO di Kairo. Sejak itu, Fatah menjadi faktor dominan dalam PLO yang masih berlanjut hingga tahun 2015.

Di bawah tekanan dari komunitas internasional yang dipimpin oleh Israel dan AS, dan dari dalam partainya sendiri, Fatah, Arafat mengalihkan sebagian kekuasaannya yang sangat terpusat pada tahun 2003, sehingga menyebabkan ketegangan yang kuat di dalam kepemimpinan Palestina. Arafat menunjuk Mahmoud Abbas sebagai perdana menteri, namun hal ini menimbulkan perselisihan mengenai pengalihan tugas dan tanggung jawab. Abbas mendapat dukungan kuat dari AS dan dunia internasional, karena ia diharapkan lebih bersedia memberikan konsesi yang luas kepada Israel. Meskipun Arafat telah mempertahankan sebagian besar kekuasaannya dan perebutan kekuasaan di dalam Fatah terus berlanjut, kepemimpinannya dikritik karena korupsi dan nepotisme.

Sepeninggal Arafat, Abbas semakin memperoleh kekuasaan eksklusif baik di PLO maupun PA serta di Fatah, hingga ia memperoleh kekuasaan yang sama seperti yang sebelumnya dipegang oleh Arafat. Abbas dikritik karena pemerintahannya yang otokratis dan penolakannya untuk berbagi kekuasaan dan rencana dengan warga Palestina lainnya. Dengan tidak adanya parlemen dan eksekutif yang berfungsi, ia bahkan mulai mengeluarkan undang-undangnya sendiri. Perwakilan senior faksi Fatah pimpinan Abbas dan mantan menteri urusan tahanan Fatah, Sufian Abu Zaida, mengeluh bahwa Abbas menunjuk dirinya sendiri sebagai hakim ketua dan jaksa, sehingga menjadi olok-olok terhadap sistem peradilan Palestina. Muncul laporan mengenai korupsi dan nepotisme yang meluas di Otoritas Palestina. Hanya Gaza yang dikuasai Hamas yang memiliki parlemen yang kurang lebih berfungsi.

Perebutan kekuasaan pada tahun 2015 
Dengan tidak adanya parlemen dan eksekutif secara de facto, Mahmoud Abbas semakin memperoleh kekuasaan eksklusif di PLO dan PA, serta di Fatah. Setelah pengumuman pengunduran diri Abbas sebagai Ketua Komite Eksekutif dan sembilan anggota lainnya pada bulan Agustus 2015, banyak warga Palestina yang melihat tindakan tersebut hanya sebagai upaya untuk mengganti beberapa anggota di komite eksekutif, atau untuk memaksakan pertemuan PNC. dan tetap menjalankan pekerjaannya sampai PNC memutuskan apakah akan menerima atau menolak pengunduran diri mereka. Ditanggapi dengan kritik keras dari banyak faksi Palestina, sidang PNC, yang seharusnya menyetujui pengunduran diri tersebut, ditunda tanpa batas waktu.

Ketua Hamas pertama 

Atas kegigihannya menarik perhatian masyarakat internasional dengan kekuatan HAMAS, pada tahun 1969 Arafat diangkat sebagai ketua PLO. Setelah menjadi ketua, Arafat mulai meninggalkan kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan. Beberapa langkah penting yang dilakukannya ialah berhasil membuat PLO yang bersama dengan Hamas memperoleh pengakuan Liga Arab sebagai satu-satunya organisasi bangsa Palestina tahun 1974. Juga pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi nonpemerintah yang memperoleh kesempatan berbicara di depan Sidang Umum PBB. Satu langkah berikut yang dicapai ialah diperolehnya keanggotaan penuh PLO di dalam Liga Arab pada tahun 1976.

Perdamaian Mesir dengan Israel dan dampaknya bagi Palestina 

Tahun 1979, atas usaha Anwar Sadat, terjadi perdamaian antara Mesir dengan Israel, yang mengakibatkan dikembalikannya wilayah Mesir yang diduduki Israel. Namun perjanjian ini tidak berhasil membentuk sebuah negara Palestina merdeka. Hal ini menimbulkan kemarahan PLO. Mereka mulai lagi melakukan penyerangan dengan kekuatan hamas kepada Israel, dengan akibat Israel menyerang Lebanon yang merupakan basis PLO, pada 6 Juni 1982. Serbuan ini menyebabkan basis PLO di Beirut, Lebanon, hancur dan anggotanya terpaksa dievakuasi ke wilayah negara-negara Arab yang kemudian menetap di Aljir, Aljazair.

Manuver politik PLO 
Selanjutnya manuver politik yang dilakukan oleh PLO untuk mencapai tujuan kemerdekaan Palestina ialah dengan menyebarkan perjuangan rakyat Palestina ke seluruh dunia, mengakui Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 (yang mengakui eksistensi Israel), serta melakukan gerakan Intifadah sejak tahun 1987. Sebagian faksi militan militer menolak mengakui Resolusi PBB tersebut, namun mereka menegaskan bahwa mereka tetap menjadi anggota PLO dan tidak ingin memecah belah semangat nasionalisme ketika sedang dirintis usaha ke arah berdirinya sebuah negara yang baru terbentuk.

Pada 15 November 1988, sebuah langkah besar dilakukan oleh PLO, yaitu mengumumkan berdirinya negara Palestina dari markas besarnya di Aljir, Aljazair. Bersamaan dengan ini PLO mulai mendirikan kantor kedutaannya di berbagai negara Timur Tengah dan di Indonesia.

Perwakilan di PBB 
PLO mendapatkan status peninjau di Sidang Umum PBB pada 1974 (Resolusi Sidang Umum no. 3237). Dengan pengakuan terhadap Negara Palestina, PBB mengubah status peninjau ini sehingga dimiliki oleh Palestina pada 1988 (Resolusi Sidang Umum no. 43/177.) Pada Juli 1998, Sidang Umum menerima sebuah resolusi baru (52/250) yang memberikan kepada Palestina hak-hak dan privilese tambahan, termasuk hak untuk ikut serta dalam perdebatan umum yang diadakan pada permulaan setiap sesi Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak untuk ikut mensponsori resolusi dan hak untuk mengajukan keberatan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pembicaraan dalam rapat (points of order) khususnya menyangkut masalah-masalah Palestina dan Timur Tengah. Dengan resolusi ini, "tempat duduk untuk Palestina akan diatur tepat setelah negara-negara non-anggota dan sebelum peninjau-peninjau lainnya." Resolusi ini diterima dengan suara 124 setuju, 4 menolak (Israel, AS, Kepulauan Marshall, Mikronesia) dan 10 abstain.

Proses perdamaian 
Awalnya, sebagai organisasi gerilya, PLO melakukan aksi melawan Israel pada tahun 1970an dan awal 1980an, yang dianggap sebagai kegiatan teroristik oleh Israel dan dianggap sebagai perang pembebasan oleh PLO. Namun pada tahun 1988, PLO secara resmi mendukung solusi dua negara, yang bergantung pada syarat-syarat seperti menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina dan memberikan hak kepada warga Palestina untuk kembali ke tanah yang diduduki oleh warga Palestina sebelum tahun 1948, serta hak untuk kembali ke tanah mereka. melanjutkan perjuangan bersenjata sampai akhir “Entitas Zionis.” Pada tahun 1996, PLO membatalkan pasal-pasal dalam Piagam PLO, atau sebagian darinya, yang menyerukan penghancuran Israel dan perlawanan bersenjata.

Kesepakatan Oslo 
Pada tahun 1993, PLO diam-diam merundingkan Perjanjian Oslo dengan Israel. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 1993, diikuti dengan upacara publik di Washington, D.C., pada tanggal 13 September 1993 dengan Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin. Perjanjian tersebut memberi warga Palestina hak untuk memiliki pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan kota Jericho di Tepi Barat melalui pembentukan Otoritas Palestina. Yasser Arafat ditunjuk sebagai kepala Otoritas Palestina dan jadwal pemilu telah ditetapkan. Markas besar PLO dipindahkan ke Ramallah di Tepi Barat.

Sejarah dan aksi bersenjata

Tindakan awal 
PLO memulai kampanye militansinya sejak awal dengan menyerang Perusahaan Pengangkut Air Nasional Israel pada bulan Januari 1965.[14] Kelompok ini menggunakan taktik gerilya untuk menyerang Israel dari basis mereka di Yordania (termasuk Tepi Barat), Lebanon, Mesir (Jalur Gaza), dan Suriah.

Tindakan teroris yang paling menonjol yang dilakukan oleh organisasi anggota PLO adalah:

Pembantaian bus sekolah Avivim tahun 1970 oleh Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), menewaskan sembilan anak-anak, tiga orang dewasa, dan melumpuhkan 19 orang.

Pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, faksi PLO terbesar kedua setelah al-Fatah, melakukan sejumlah serangan dan pembajakan pesawat yang sebagian besar ditujukan kepada Israel, yang paling terkenal adalah pembajakan Dawson's Field, yang memicu krisis Black September.

Pada tahun 1972, Organisasi September Hitam melakukan pembantaian atlet Olimpiade Israel di Munich.

Pada tahun 1974, anggota DFLP menyita sebuah sekolah di Israel dan membunuh total 26 siswa dan orang dewasa serta melukai lebih dari 70 orang dalam pembantaian Ma'alot.

Situasi penyanderaan Hotel Savoy tahun 1975 yang menewaskan 8 sandera dan 3 tentara, dilakukan oleh Fatah.

Pembantaian di Jalan Pesisir tahun 1978 yang menewaskan 37 warga Israel dan melukai 76 lainnya, juga dilakukan oleh Fatah.

Perang Atrisi 
Dari tahun 1967 hingga September 1970, PLO, dengan dukungan pasif dari Yordania, melancarkan perang gesekan dengan Israel. Selama masa ini, PLO melancarkan serangan artileri terhadap moshavim dan kibbutzim Dewan Regional Lembah Bet Shean, sementara fedayeen melancarkan berbagai serangan terhadap pasukan Israel. Israel menyerbu kamp-kamp PLO di Yordania, termasuk Karameh, dan mundur hanya di bawah tekanan militer Yordania.

Konflik ini memuncak dengan pengusiran PLO oleh Yordania ke Lebanon pada Juli 1971.

Referensi

Lihat pula 
 HAMAS
 Timur Tengah

Pustaka 
 Buku Ensiklopedia Nasional Indonesia.

Politik Palestina
Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa