Partai Aceh

Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh. Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum saat Pemilu Legislatif  2009 dan menjadi partai pemenang di Aceh saat itu dengan perolehan suara sebesar 46,91%.

Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri.

Dalam Pemilu 2009, Partai Aceh meraih suara mayoritas di Provinsi Aceh dengan menguasai 47 % suara parlemen dengan meraih 33 kursi dari 69 kursi di DPRA, namun pada pemilu 2014 hanya mampu merebut 29 kursi dari 81 kursi. Namun dalam Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan Partai Aceh sebagai partai politik lokal yang meraih kursi terbanyak meski harus kehilangan 11 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) daripada pemilu sebelumnya, sekarang mendapat 18 kursi dari 81 kursi DPRA.

Presiden Partai

Sejarah 
Perang 30 tahun yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami, Aceh mengalami banyak kesulitan pada masa itu dengan kehilangan segala-galanya. Semuanya dimulai dengan MOU Helsinki yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM, dan juga atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud.

Setelah MoU Helsinki ditandatangani, dengan serta merta keadaan aman dan damai terwujud di Aceh. Berdasarkan point 1.2.1 MoU Helsinki yaitu: “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukkan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.

Atas dasar inilah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Untuk menjamin perdamaian yang hakiki dan bermartabat serta dapat membangun masa depan Aceh dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui proses demokrasi dengan partai politik lokal berdasarkan perjanjian Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki.

Pimpinan Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu’ad, SH atau disebut juga Muhammad Yahya Mu’ad, SH untuk terbentuknya partai politik lokal (Partai GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH akta notaris 07 pada tanggal 7 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilkum dan HAM dengan nomor: WI.UM. 08 06-01.

Kantor sekretariat pertama Dewan Pimpinan Aceh Partai GAM berada pada jalan Tgk. Imuem Lueng Bata No. 48 Banda Aceh. Walaupun secara undang-undang peraturan pemerintah secara masalah bintang bulan tidak bertentangan, pemerintah pusat melihat tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bersamaan dengan itu, maka lahirlah Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang Partai yang seharusnya ada.

Pada surat KANWILDEPKUM dan HAM Aceh menyatakan bahwa untuk Partai GAM harus ada kepanjangan atau akronim dan dipindahkan bulan bintang. Jika tidak diubah, maka tidak boleh diverifikasi untuk sah sebagai badan hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Aceh. Sebab itulah Partai GAM berubah dan mempunyai kepanjangan Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM), dan juga diverifikasikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM pada tanggal 3 sampai dengan 24 April 2008.

Kemudian atas dasar persyaratan nasional tertulis dalam poin 1.2.1 MoU Helsinki, dengan kebijakan Pemerintah agar tidak menggunakan nama GAM. Sebab itulah pihak Kanwilkum dan HAM menyurati Partai Gerakan Aceh Mandiri untuk mengubah lagi namanya.

Pada tanggal 6 dan 7 April 2008 diadakan rapat antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta CMI yang difasilitasi oleh IPI Interpeace di Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntroe Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh. Setelah itu rekrutmen calon legislatif dari Partai Aceh terus dilakukan dalam reformasi demokrasi di Aceh.

Seterusnya Partai Aceh mengadakan kampanye dengan mengutamakan implementasi MoU Helsinki dan Pimpinan Partai Aceh tidak ada yang mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Dengan itu Partai Aceh berkomitmen untuk membangun Aceh secara khusus dan membangun Indonesia secara umum serta menjaga kesatuan dan persatuan seluruh tanah air .

Susunan Pengurus Partai 
Berikut susunan pengurus DPA-PA periode 2023–2028:

Majelis Tuha Peut 

 Ketua: Tgk. Malek Mahmud Al-Haythar
 Wakil Ketua: Tgk. Muhammad Ali
 Anggota:

 Muzakir Manaf
 Kamaruddin Abubakar
 Tgk. Hasanuddin Bin Sabon
 Mukhtaruddin
 Tgk. Sofyan Mahdi Bin Bayak
 Tgk. Azhari Abdul Latief

Mahkamah Partai 

 Ketua: Tgk. Abubakar A. Latif
 Wakil Ketua: Tgk. Akhyar A. Rasyid
 Anggota: 

 Abubakar Usman
 Drs. H. Bukhari
 Tgk. Mohd Nurdin Bin Tgk. M. Hasan
 Dr. Muhammad Iqbal Rozi

Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh

Ketua Umum : H. Muzakir Manaf  

 Ketua Harian: Tgk. Anwar Ramli
 Wakil Ketua :

 Ir. H. Jufri Hasanuddin, MM
 Ermiadi Abdul Rahman, ST
 Dr. Hj. Mariati
 Ir. H. Faisal Saifuddin
 Zulfadhli, A.Md.
 Fauzi,  S.H.
 Kennedi Husen
 Dr. Mariati MR, M.Si
 Tgk. M. Yunus M. Yusuf
 Tgk. Adnan Beuransyah
 Dahlan Jamaluddin, S.I.P
 Syamsul Bahri Sarjev
 Tarmizi Panyang
 Tgk. Alfa Rahman
 Hj. Ummi Kalsum
 Suadi Sulaiman
 Muhammad Sulaiman
 Dr. Muhammad Rafiq
 Sri Mawardi

Sekretaris Jenderal: Kamaruddin Abubakar 

 Wakil Sekjen: 

 Nurzahri, S.T.
 Anwar, S.Pd., M.A.P.
 Tarmizi, S.P.
 Hj. Siti Nahziah, S.Ag.
 Dr. T. Rasyidin
 Said Firdaus, SE, MSM
 Tgk. Muksalmina
 Juanda M. Djamal
 Safrizal, S.T., M.T.
 Samsuar M. Thaleb
 Sayuti Malik, S.P., M.Pd.
 Mawardi
 Hj. Marlina Usman
 Khusnu Munawwarah
 Hasfiana Hanafiah, S.E.
 T. Nasruddinsyah, S.H.

Bendahara Umum: Saiful Bahri Pon Yahya 

 Wakil Bendum: 

 Hj. Aisyah Ismail Daud, SHI
 Nurlaili
 Arman
 Tgk. Muharuddin, S.Sos
 Rita Satria Syarboini
 Zakaria Yakob
 H. Sopian Adami
 Abdul Jalil
 Maryati B. 
 Hj. Cut Fatma Dahlia
 Nur Ainun
 Nurliana
 Bertiana
 Syarifah Nurjannah
 Cut Mardhiah
 Suryana Usman
 Nona Supriana
 Chairunnisa
 Rahmi Bustami
 Mustawa Agustina

Pemilihan Umum

Pemilu 2009 
Partai Aceh memenangkan 46,91% suara di provinsi Aceh dengan meraih 33 kursi di DPRA, Mencakup sebagian besar kursi parlemen di Aceh dari 69 kursi di legislatif provinsi Aceh.

Pemilu 2014 
Partai Aceh memperebutkan kursi pada Pemilu 2014. Meskipun dengan optimis mengklaim akan memenangkan 60-70% suara selama kampanye pemilihan, pemungutan suara turun tajam menjadi 35,3%, meskipun ini cukup untuk pluralitas. Salah satu alasan penurunan suara adalah konflik partai internal yang terjadi sejak Februari 2011, yang menyebabkan beberapa anggota Partai Aceh berangkat untuk membentuk Partai Nasional Aceh. Partai Aceh memenangkan 29 dari 81 kursi di legislatif provinsi Aceh.

Pemilu 2019 
Dalam Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, Partai Aceh harus kehilangan kursi secara tajam, kehilangan kursi terparah dalam sejarah berdirinya partai, hanya mampu meraih 18 kursi dari 81 kursi DPRA. Meskipun masih mampu meraih kursi mayoritas dan menduduki kursi pimpinan DPRA, tetapi tetap saja Partai Aceh harus bekerja lebih ekstra untuk mencetak kader-kader baru, merangkul tokoh-tokoh berpengaruh dan memenuhi janji-janji politiknya.

Persentase Pencapaian Pemilu Aceh

Rujukan

Lihat pula 

 Partai politik di Indonesia
 Pemerintahan Aceh  
 Komisi Independen Pemilihan
 Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019
 Komite Peralihan Aceh
 Kesepakatan Helsinki

Pranala luar 
  Website Partai Aceh
  Website resmi Komisi Independen Pemilihan
  Website resmi Komisi Pemilihan Umum 

 
Partai politik di Aceh
Partai politik di Indonesia
Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2009
Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2014
Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2019
Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2024