Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I</small>, sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955.

Pimpinan

Anggota 
Berikut ini adalah anggota Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

Program Kabinet

Dalam Negeri

Keamanan 
 Memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat
 Menyempurnakan hubungan antar alat-alat kekuasaan Negara

Pemilihan Umum 
Segera melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kemakmuran dan Keuangan 
 Menitikberatkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata
 Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota
 Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan
 Memperbaiki pengawasan penggunaan uang negara

Organisasi Negara 
 Memperbaharui politik desentralisasi dengan cara menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkatan terbawah
 Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai
 Memberantas korupsi dari birokrasi

Perburuhan 
Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali ketenagakerjaan sebesar-besarnya

Perundang-undangan 
Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan

Politik Luar Negeri 
 Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia
 Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
 Memperjuangkan dan mengusahakan kembali integrasi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Kebijaksanaan Pemerintah 
Mengusahakan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen

Referensi

Pranala luar 
  
 Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Galeri

Catatan 

Ali Sastroamidjojo I
Pendirian tahun 1953 di Indonesia
Pembubaran tahun 1955 di Indonesia
Kabinet yang didirikan tahun 1953
Kabinet yang dibubarkan tahun 1955