Pos Indonesia

PT Pos Indonesia (Persero) (berbisnis dengan nama dagang POS IND Logistik Indonesia, disingkat POS IND) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang terutama menyediakan layanan pos. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 6 unit kantor regional, 42 unit kantor cabang utama, dan 168 unit kantor cabang yang tersebar di seantero Indonesia.

Sejarah 
Layanan pos modern di Indonesia dimulai pada tahun 1602 pada saat VOC masih menguasai Indonesia. Pada saat itu, perhubungan pos hanya dapat dilakukan di kota-kota tertentu di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat-surat atau paket-paket pos hanya diletakkan di Stadsherbrg (Gedung Penginapan Kota), sehingga orang-orang harus selalu mengecek apakah ada surat atau paket untuknya di dalam gedung itu. Untuk meningkatkan keamanan surat-surat dan paket-paket pos, Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van Imhoff kemudian mendirikan kantor pos pertama di Indonesia, tepatnya di Batavia (Jakarta), pada tanggal 26 Agustus 1746. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Pos Indonesia, sehingga menjadikan Pos Indonesia sebagai perusahaan tertua di Indonesia yang masih beroperasi. Pada tahun 1750, kantor pos juga didirikan di Semarang.

Era kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels di VOC membuat sebuah kemajuan yang cukup berarti di dalam pelayanan pos di nusantara. Kemajuan tersebut berupa pembuatan jalan yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan. Jalan sepanjang 1.000 km tersebut sangat membantu dalam mempercepat pengantaran surat-surat dan paket-paket antarkota di Pulau Jawa. Jalan yang dibuat dengan metode rodi (kerja paksa) tersebut dikenal dengan nama Groote Postweg (Jalan Raya Pos). Dengan adanya jalan tersebut, perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa Timur, yang awalnya bisa memakan waktu puluhan hari, bisa ditempuh dalam waktu kurang dari satu minggu.

Pada tahun 1875, kantor-kantor pos dan telegraf di Hindia Belanda digabung untuk membentuk sebuah lembaga dengan nama Post en Telegraafdienst. Dua tahun kemudian, lembaga ini telah menjadi anggota dari Universal Postal Union (UPU). Pada tahun 1884, Post en Telegraafdienst mulai menyediakan layanan telepon. Pada tahun 1906, nama lembaga ini pun diubah menjadi Post, Telegraaf, en Telefoondienst (PTT). Pada tahun 1923, kantor pusat PTT dipindah dari Weltevreden, Jakarta ke Gedung Departemen Badan Usaha Milik Negara Hindia Belanda () di Bandung. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 27 September 1945, Angkatan Muda PTT (AMPTT) mengambil alih PTT. Pemerintah Indonesia kemudian mengubah PTT menjadi sebuah jawatan dengan nama Djawatan Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT). Tanggal 27 September pun kini diperingati tiap tahun sebagai Hari Bakti Postel.

Pada tahun 1961, pemerintah mengubah Djawatan PTT menjadi sebuah perusahaan negara (PN) dengan nama PN Pos & Telekomunikasi (Postel). Pada tahun 1965, pemerintah memisahkan bisnis telekomunikasi dari perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan tersendiri dengan nama PN Telekomunikasi, sehingga nama perusahaan ini juga diubah menjadi PN Pos & Giro dengan bisnis di bidang pos dan jasa keuangan. Pada tahun 1978, badan hukum perusahaan ini diubah menjadi perusahaan umum (Perum). Pada tahun 1995, badan hukum perusahaan ini kembali diubah menjadi persero dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).

Pada tahun 2000, perusahaan ini mendirikan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) untuk menyelenggarakan perguruan tinggi. Setahun kemudian, perusahaan ini juga mendirikan PT Bhakti Wasantara Net untuk berbisnis di bidang internet. Pada tahun 2012, perusahaan ini mendirikan PT Pos Logistik Indonesia untuk berbisnis di bidang logistik. Setahun kemudian,  perusahaan ini juga mendirikan PT Pos Properti Indonesia untuk berbisnis di bidang pengembangan properti. Pada tahun 2019, perusahaan ini mengubah nama PT Bhakti Wasantara Net menjadi PT Pos Finansial Indonesia dan mengalihkan bisnis perusahaan tersebut ke penyediaan teknologi pembayaran digital.

Pelayanan 

Dalam melaksanakan pelayanan pos di Indonesia, Pos Indonesia membagi wilayah negara Indonesia enam daerah atau regional dalam pengoperasiannya. Pembagian regional tersebut mencakup semua provinsi yang ada di Indonesia, yang terbagi menjadi 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang dan 3.666 Kantor Cabang pembantu. Setiap divisi meliputi satu atau beberapa provinsi yang menjadi bagian dari divisi tersebut. Regional tersebut adalah sebagai berikut:
 Regional 1 Medan (meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung,  Sumatera Selatan dan Bangka Belitung)
 Regional 2 Jakarta  (meliputi Provinsi DKI Jakarta, Debotabek dan Banten)
 Regional 3 Bandung (meliputi Provinsi Jawa Barat kecuali Debotabek)
 Regional 4 Semarang (meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)
 Regional 5 Surabaya (meliputi sebagian Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT)
 Regional 6 Makassar (meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua)

Ekspansi wilayah pelayanan Pos Indonesia tidak hanya meliputi wilayah Indonesia saja, tetapi juga sudah meliputi dunia internasional. Pelayanan dalam skala internasional ini memungkinkan Pos Indonesia untuk melaksanakan salah satu tujuannya untuk bisa go international. Ekspansi wilayah pelayanan Pos Indonesia ini dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan badan-badan usaha di negara lain yang berskala internasional, seperti Western Union.

Andil Pos Indonesia dalam melayani pelanggannya, baik di skala nasional ataupun internasional, tidak terbatas hanya dalam dunia perposan, tetapi juga dalam dunia keuangan. Fasilitas transfer uang melalui Pos Indonesia bisa dinikmati oleh para pelanggannya. Fasilitas pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon pun bisa dinikmati di kantor-kantor Pos Indonesia. Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam pelayanan Pos Indonesia terhadap pelanggannya merupakan suatu strategi yang diambil oleh Pos Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya.

Pada 5 Juni 2021, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana mengumumkan bahwa Pos Indonesia mulai beroperasi penuh 24 jam tanpa adanya hari libur pada awal Juni 2021. Hal ini dilakukan guna memenuhi permintaan kebutuhan logistik yang semakin meningkat, khusunya pada hari-hari libur akibat berkembangnya perdagangan elektronik di Indonesia.

Produk dan jasa 
Secara umum, Pos Indonesia membagi lingkup bisnisnya menjadi dua, yakni Bisnis Surat Paket (BSP) dan Jasa Keuangan (Jaskug).

 Bisnis Surat Paket dan Logistik
 Pos Domestik
 Pos Instant
 Pos Express
 Pos Kilat Khusus
 Paket Pos Jumbo
 Paket Pos Biasa
 Kargo Ritel (Udara, Darat)
 Pos Internasional
 Express Mail Service (EMS)
 Paket Cepat Internasional
 Pos Ekspor
 Pos Tercatat Internasional
 Paket Biasa Internasional
 Pos Udara Internasional
 Logistik
 Integrasi Logistik
 Bisnis Jasa Keuangan
 Pospay
 Weselpos (Instan, Prima, Cash to Account, Western Union)
 Giro Pos
 Fund Distribution
 Bank Channeling

Transformasi bisnis 
Bisnis surat pos pada periode 2000-2008 mengalami penurunan drastis. Munculnya layanan pesan singkat dan internet mulai menggantikan peran Pos Indonesia. Hal ini menyebabkan Pos Indonesia mengalami kerugian setiap tahun. Pada tahun 2004-2008, Pos Indonesia merugi hingga 606,5 miliar. Namun, Pos Indonesia mulai berubah setelah adanya liberalisasi bisnis pos melalui UU N0. 38 Tahun 2009 tentang pos. Transformasi bisnis pun dilakukan dengan menjadikan dirinya sebagai perusahaan induk dengan membentuk enam anak perusahaan, merevitalisasi bisnis inti dan mengembangkan bisnis baru. Pos Indonesia mulai masuk ke bisnis ritel, properti dan asuransi. Selain itu, sejak 2013 juga melayani jasa pengelolaan dan penyewaan perkantoran serta ruang MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).

Anak perusahaan Pos Indonesia:
 PT Pos Logistik Indonesia: layanan logistik
 PT Pos Properti: layanan bisnis di bidang properti
 PT Pos Finansial Indonesia: layanan fintech untuk kelas menengah dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Yayasan Pendidikan Bhakti Pos indonesia

Upaya Pos Indonesia dalam melakukan transformasi juga didukung oleh lima Badan Usaha MIlik Negara (BUMN), yaitu Bank Mandiri, PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Telkom dan PT Pertamina.

Pos Indonesia meluncurkan GaleriPos.com pada 14 Desember 2013. E-Commerce Clearing House Pos Indonesia adalah layanan e-commerce yang dibangun dengan mengintegrasikan tiga pilar utama dalam bisnis e-commerce yaitue-marketplace, online payment dan shipping/delivery.

Rencana bisnis 
PT Pos Indonesia (Persero) dan DHL Express Indonesia memperpanjang kerja sama Express Mail Service (EMS) ke luar negeri yang bertujuan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia serta meningkatkan dan memperbaiki akses jaringan global agar lebih efektif dan efiesien.

PT Pos Indonesia (Persero) meneken perjanjian kerja sama dengan GD Express Carrier Berhard, sebuah perusahaan kurir swasta terbesar nomor dua di Malaysia setelah Pos Malaysia. Kerja sama ini dilakukan untuk menyinergikan kurir swasta terbesar di Malaysia dengan kekuatan jaringan nasional yang dimiliki Pos Indonesia.

Bagi Pos Indonesia, kerja sama ini akan meningkatkan waktu pengiriman di negara tujuan dari sebelumnya H+1 s/d H+5, menjadi maksimal H+2. Keuntungan lainnya, berupa akses pasar yang lebih luas di Malaysia. Sementara itu bagi GD Express Carrier Berhard, kerja sama ini penting dalam membuka akses pasar pengiriman express delivery. Kerja sama dengan Pos Indonesia dinilai sangat strategis bagi GD Express, karena bisa memperluas pasar express delivery ke Indonesia.

Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) siap menggandeng PT Pos Indonesia, sebagai layanan logistik bisnis e-commerce nantinya. Hal ini masuk dalam roadmap e-commerce yang tengah digodok oleh BeKraf. Revitalisasi PT Pos Indonesia menjadi logistik dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pengiriman barang hasil transaksi jual beli on-line yang telah dilakukan.

PT Pos Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman bersama 12 BUMN untuk menjalankan Sistem Logistik Nasional (Silognas) secara kian mulus (seamless logistic). PT Pos berada dalam posisi sebagai fasilitator untuk terbangunnya seamless logistic. Melalui nota kesepahaman ini, ada sejumlah hal yang ingin dicapai. Pertama, sinergi BUMN ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini berada di kisaran 27 persen. Kedua, adalah untuk menghilangkan disparitas harga komoditas antara wilayah urban dan rural. Ketiga, adalah untuk memfasilitasi sebagai proses backbone-nya sistem perdagangan secara elektronik (e-commerce). Keempat, juga merupakan bentuk keinginan untuk pemberdayaan dan memfasilitasi UMKM agar bisa lebih kompetitif.

Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono bersama pimpinan 12 BUMN yakni Direktur Utama PT Angkasa Pura I Sulistyo Wimbo S. Hardjito, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Plt Direktur Utama DAMRI Sarmadi Usman, Direktur Utama PT Djakarta Lloyd Arham Sakir Torik, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I Bambang Eka Cahyana, Plt Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Dede R. Martin, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III Djarwo Surjanto, Direktur SDM Umum PT Pelabuhan Indonesia IV Niken Probowati, Direktur Utama PT Pelni Elfien Goentoro, Direktur Utama PT ASDP Danang S. Baskoro, dan Direktur Pengembangan Bisnis Riset dan Teknologi PT Pembangunan Perumahan Lukman Hidayat.

Direktur Utama
Berikut direktur utama dari perusahaan ini sejak tahun  1964 hingga saat ini:
 Romli, Direktur Pos periode 1964-1965
Oesadi, SH, Direktur Pos periode 1965-1968
R.Adiwinata, Bc.AP, Direktur Utama PN Pos dan Giro 1968-1971
R. Soebagjo, Bc.AP, Direktur Utama PN Pos dan Giro periode 1971-1977.
Moeljoto, Bc.AP, Direktur Utama Perum Pos dan Giro periode 1977-1986
Ir. Marsoedi, Bc.AP, Direktur Utama Perum Pos dan Giro periode 1986-1994
Ir. Cahyana Ahmadjayadi, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 1994-1999
Alinafiah, MBA, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 1999-2004
Drs. Hana Suryana MM, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2004-2009 
I Ketut Mardjana, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2009-2013.
Budi Setiawan, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2013-2015
Gilarsi Wahju Setijono, Direktur Utama PT.Pos Indonesia periode 2015-2020.
Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama periode PT.Pos Indonesia 2020 - hingga kini.

Penghargaan 
PT Pos Indonesia Meraih penghargaan dalam kategori The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 dalam ajang GRC & Performance Excellence Award 2022.

PT Pos Indonesia meraih penghargaan dalam ajang Indonesia TOP Digital PR Award 2022

Galeri

Referensi

Pranala luar 
 
 Pos Indonesia di situs BUMN 
 
 

Badan usaha milik negara di Indonesia
Pos di Indonesia
Perusahaan logistik Indonesia
Perusahaan yang berpusat di Kota Bandung
Kantor pos di Indonesia