Kementerian Indonesia

Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia.

Menteri merupakan bagian dari kabinet. Dalam Kabinet Indonesia Maju (2019–2024), terdapat empat kementerian koordinator dan 30 kementerian.

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran

Landasan hukum 
Kementerian Negara diatur dalam Bab V Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, organisasi kementerian negara diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019, yang kemudian diubah oleh Perpres Nomor 32 Tahun 2021.

Pembentukan kementerian 
Suatu kementerian dibentuk untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ada tiga jenis urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini. 

Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Sementara itu, setiap urusan pemerintahan pada kelompok kedua dan ketiga tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri, tetapi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Kementerian-kementerian tersebut dibentuk paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji, dengan jumlah seluruh kementerian maksimum 34 kementerian.

Pengubahan dan pembubaran kementerian 
Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden. Kementerian-kementerian selain itu dapat diubah dan/atau dibubarkan oleh presiden. Pengubahan (akibat pemisahan atau penggabungan) serta pembubaran kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan yang harus dilakukan dengan persetujuan DPR.

Daftar saat ini 

Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nama kementerian-kementerian tersebut diuraikan di bawah ini.
 Kementerian kelompok I yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
 Kementerian Dalam Negeri
 Kementerian Luar Negeri
 Kementerian Pertahanan
 Kementerian kelompok II yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
 Kementerian Agama
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Kementerian Keuangan
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 Kementerian Kesehatan
 Kementerian Sosial
 Kementerian Ketenagakerjaan
 Kementerian Perindustrian
 Kementerian Perdagangan
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Kementerian Perhubungan
 Kementerian Komunikasi dan Informatika
 Kementerian Pertanian
 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang
 Kementerian kelompok III yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Investasi
 Kementerian Pemuda dan Olahraga
 Kementerian Sekretariat Negara
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada pula kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
 Kementerian koordinator (Kemenko), terdiri atas:
 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Berdasarkan kelompok dan lingkup koordinasinya, kementerian di Indonesia dapat ditabulasikan dalam matriks berikut ini.

Susunan organisasi 

Kementerian dipimpin oleh menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut:
 Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945:
 unsur pemimpin: Menteri;
 unsur pembantu pemimpin: Sekretariat Jenderal;
 unsur pelaksana: Direktorat Jenderal;
 unsur pengawas: Inspektorat Jenderal;
 unsur pendukung: Badan dan/atau Pusat; dan
 unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau instansi vertikal (khusus kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan).
 Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
 Pemimpin: Menteri;
 Pembantu pemimpin: Sekretariat Kementerian;
 Pelaksana: Deputi;
 Pengawas: Inspektorat; dan
 Kementerian koordinator:
 Pemimpin: Menteri koordinator;
 Pembantu pemimpin: Sekretariat Kementerian Koordinator;
 Pelaksana: Deputi; dan
 Pengawas: Inspektorat

Sejarah 
Dalam perjalanannya, nomenklatur lembaga yang dipimpin oleh menteri berubah-ubah dan tidak seragam. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Setelah Reformasi 1998 istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator" mulai digunakan, sedangkan istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur diseragamkan menjadi "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II.

Banyak kementerian telah mengalami berbagai perubahan, yang meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, mulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu maksimum 34 kementerian.

Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan nama kementerian (atau nomenklatur lain yang dipimpin oleh menteri) dari masa ke masa pada era Reformasi.

Catatan

Lihat pula 
 Kabinet Indonesia
 Daftar bekas jabatan politik di Indonesia
 Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Referensi

Pranala luar