Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional (, ICC atau ICCt; , CPI) merupakan sebuah pengadilan permanen untuk menuntut individual atas tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada. Namun, pengadilan ini hanya dapat melaksanakan yurisdiksi apabila pengadilan negara enggan atau tidak sanggup untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti yang disebutkan di atas, dan menjadi "pengadilan usaha terakhir", meninggalkan kewajiban utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada negara individual.

Mahkamah Pidana Internasional juga disingkat sebagai ICC untuk membedakannya dengan beberapa organisasi lain yang disingkat ICC, seperti Kamar Dagang Internasional. Namun, singkatan ICC untuk Mahkamah Pidana Internasional lebih umum digunakan. ICC berbeda dengan Mahkamah Internasional yang merupakan badan untuk menyelesaikan sengketa antarnegara dan Hukum Kejahatan Perang.

Sejarah 
Pada Juli 1998 di Roma, 120 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi sebuah perjanjian untuk menetapkan -pertama kalinya dalam sejarah dunia- pengadilan pidana internasional permanen. Perjanjian ini mulai berlaku enam puluh hari setelah enam puluh negara menjadi pihak Statuta melalui ratifikasi atau aksesi. Tepatnya, ICC mulai beroperasi pada 1 Juli 2002, setelah berlakunya Statuta Roma. Negara-negara yang menjadi pihak Statuta Roma kemudian menjadi anggota ICC dan bertugas di Majelis Negara-negara Pihak yang mengelola pengadilan. Per Desember 2020, terdapat 123 negara anggota ICC yang 42 negara di antaranya tidak menandatangani dan tidak menjadi pihak Statuta Roma.

Bahasa 
Bahasa resmi yang dapat digunakan di ICC adalah bahasa Inggris dan Prancis, tetapi penggunaan beberapa bahasa internasional juga diperbolehkan di sana, seperti bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol. Namun, pada kenyataannya ICC tidak hanya menghadapi kasus dengan bahasa-bahasa tersebut. Tersangka, saksi, dan korban datang dari berbagai negara dengan beragam bahasa sehingga ICC harus menggunakan juru bahasa untuk menerjemahkan bahasa yang tidak umum digunakan di kancah internasional, seperti bahasa Acholi, Lango, Lingala, dan Swahili.

Ada dua struktur Unit Layanan Bahasa di ICC, yaitu unit yang melayani Kantor Kejaksaan yang berisi 4 staf dan unit yang melayani Registrasi, Kamar, dan Kepresidenan yang berisi 16 staf. Unit Layanan Bahasa dari Kantor Kejaksaan menangani penerjemahan dari Kantor Kejaksaan, seperti bukti, pidato, bahan pendukung untuk dakwaan, dan lain-lain). Bagian Interpretasi dan Penerjemahan Pengadilan (dalam bahasa prancis: Section de traduction et d'interprétation de la Cour, disingkat STIC) menyediakan penerjemahan untuk pertemuan, seminar, konferensi, kuliah dan sidang pengadilan. Unit Layanan Bahasa dan STIC bersama-sama mengembangkan sistem akreditasi untuk juru bahasa lapangan. Staf STIC pertama kali direkrut pada 2003 dan terus berkembang sejak saat itu. Pada 2005, saat beban kasus ICC meningkat, STIC merekrut hingga 20 anggota staf baru.

Hakim

Saat ini 

Terdapat 18 hakim yang bertugas, di mana enam di antaranya merupakan wanita.

Terdahulu

Lihat pula 
 Command responsibility
 Hukum Pidana Internasional
 Peace Palace
 Yurisdiksi universal
 Kejahatan perang
 Pemerintahan Dunia
 World Federalist Movement

Pranala luar

PBB 
 Situs resmi
 UN website on the Statute of the International Criminal Court 
 Text of the ICC Rome statute (treaty)
 Article 5: Crimes within the jurisdiction of the Court
 Article 98: Cooperation with respect to waiver of immunity and consent to surrender
 Rome Statute of the International Criminal Court: depositary notifications

Lainnya 
 The Coalition for the International Criminal Court
 No Peace Without Justice
 American NGO Coalition for the International Criminal Court 
 Objections to the ICC under the U.S. Constitution and International Law 
 The Pitfalls of Universal Jurisdiction: Risking Judicial Tyranny by Henry Kissinger
 A reply to Henry Kissinger's paper by Benjamin B. Ferencz, a former Prosecutor at the Subsequent Nuremberg Trials.
 Why Bilateral Agreements with the U.S. are not valid under Art.98 of ICC Statute by Derechos.org
 "International court hears anti-war claims", Richard Norton-Taylor, The Guardian, 6 May 2005
 American Justice and the International Criminal Court Remarks by John R. Bolton, Under Secretary for Arms Control and International Security, at the American Enterprise Institute in Washington, D.C. on November 3, 2003
 Indict Zimbabwe's demagogue before the International Criminal Court - the International Bar Association calls in the International Herrald Tribune for Robert Mugabe's indictment
 "Myths and Facts About the International Criminal Court" - by Human Rights Watch

Referensi 

 
Hukum kriminal internasional
Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa