Sutardjo Kertohadikusumo

Dr. K.P.H. Soetardjo Kartaningprang (Soetardjo Kartohadikoesoemo) () adalah gubernur pertama Jawa Barat. Menurut UU No. 1 Tahun 1945, daerah Jawa Barat saat itu menjadi daerah otonom provinsi. Beliau adalah Gubernur Jawa Barat, dan berkantor di Gedung Sate, Bandung, bertempat tinggal dirumah dinas Gubernuran dijalan.Hegarmanah no.18. Bandung. Soetardjo merupakan tokoh nasional yaitu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ia penggagas Petisi Soetardjo. Petisi ini diajukan pada 15 Juli 1936, kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal (parlemen) Belanda. Petisi ini diajukan karena ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan politik Gubernur Jenderal De Jonge. Selain itu ia pernah menjabat juga sebagai Ketua DPA.

Latar belakang
Mas  Soetardjo  Kartohadikoesoemo  lahir  di  Desa  Kunduran,  sebuah desa yang berada Blora,  22  Oktober  1892.  Ayahnya bernama K.NG.Kartoredjo  adalah  wedana  Bancar,  Kabupaten  Tuban,  keturunan  keluarga  pemerintahan  dari  Madura.  Sedangkan ibunya bernama Mas  Ayu  Kartoredjo  keturunan  keluarga  pemerintahan  dari Banten.

Pendidikan
Soetardjo mengawali pendidikan  formalnya  dari  ELS  (Europeesche Lagere School). Setelah tamat dari ELS, Soetardjo melanjutkan ke Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren (OSVIA,  sekolah  menegah  pamong  praja  bumiputra)  di  Magelang.

Karier
Soetardjo  mengawali karier  sebagai  birokrat saat  menjadi hulpschriver (pembantu juru tulis) di Rembang pada 1911. Pada tahun yang sama  ia  diangkat  menjadi juru tulis jaksa kemudian mantri kabupaten. Pada 1913, Soetardjo menjabat sebagai asisten wedana.

Pada 1915, ia menyandang jabatan jaksa di Rembang. Kinerja yang baik membawa Soetardjo ke Batavia untuk sekolah di Bestuurschool antara 1919 dan 1921. Di sana, ia memimpin redaksi kalawarta Oud Osviaan. Pada 1919, Soetardjo membuat tulisan dalam pamflet yang berisikan keluhan dan diskriminasi yang dialami pamong praja bumiputra.

Setelah menyelesaikan pendidikan, Soetardjo  kembali  ke  Rembang  hingga  menjadi  wedana.  Pada  tahun 1929, saat menjadi patih di Gresik, ia terlibat dalam pembentukan Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra (PPBB) dan  terpilih sebagai  wakil  ketua,  sedangkan  Bupati Bandung  R. A. A. Wiranatakusuma V menjadi ketuanya.

Karier politik
Dari PPBB, Soetardjo melenggang ke Volksraad. Pada 1931, ia bertolak ke Batavia, bertugas mewakili PPBB dan pemerintahan Jawa Timur. Dalam sidang pertama Volksraad, Ia  terpilih  sebagai  anggota  College  van  Gedelegeerde  Volksraad atau Badan Pekerja Dewan Rakyat. PPBB berhaluan moderat  progresif  dan  tergolong  beroposisi  terhadap  pemerintah

Pada 1932, Soetardjo mendukung pengajuan petisi Husni Thamrin kepada pemerintah untuk  menggunakan  sebutan  “orang  Indonesia”  mengganti  kata inlander alias  ‘pribumi’  dalam  tata  hukum,  badan-badan di bawahnya,  dan  dokumen-dokumen  resmi  pemerintah.

Memasuki paruh kedua 1930, para tokoh politik seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir diasingkan  ke  pelosok  Hindia demi stabilitas politik. Efek depresi ekonomi global juga menyebabkan penghematan besar-besaran oleh pemerintah kolonial yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.  Soetardjo protes  menyaksikan keadaan yang merugikan masyarakat, seperti pengurangan gaji, pemecatan, pembatasan kesempatan pendidikan dan kebijakan pemerintah yang bersifat mencurigai. Kebijakan pemerintah Belanda pada saat itu menyebabkan Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi pada 5 Februari 1933.

Pada Juli 1936, Soetardjo merancang petisinya yang kemudian dikenal sebagai Petisi Soetardjo. Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Petisi itu akhirnya diputuskan lewat pemungutan suara. Hasilnya diterima dengan 26 suara setuju, 20 suara menolak. Keputusan Kerajaan baru diperoleh dua tahun kemudian, tepatnya pada 16 November 1938 yang  mengukuhkan  penolakan  terhadap  Petisi  Soetardjo. Kerajaan berpendapat bahwa rakyat Hindia Belanda belum matang untuk mempersiapkan sebuah pemerintahan sendiri.

Pada masa pendudukan Jepang, 1942, Soetardjo Kartohadikoesoemo memimpin  departemen  dalam  negeri  atau  Naimubu Sanyo. Ia menjadi anggota badan perwakilan bentukan Jepang, Tjhoeo Sangi-in dan anggota Poetera (Pusat Tenaga Rakyat).

Residen Jakarta (1943–1945)
Setahun  kemudian,  tepatnya  10  November  1943,  Soetardjo menjadi residen (syucokan) Jakarta.  Soetardjo acapkali berurusan dengan pejabat  dari  kalangan  militer.  Dalam  hal  kebutuhan  logistik  pangan untuk kebutuhan perang, Daerah kekuasaan keresidenan Jakarta kala itu meliputi daerah Karawang, Cikampek, Sukamandi, Tangerang, dan Purwakarta yang terkenal sebagai gudang padi.

Soetardjo  menyiasatinya  dengan  program  kerja yakni politik beras. Beras tidak boleh dikuasai seluruhnya oleh pedagang Tionghoa.  Maka,  di  wilayah  keresidenan  Jakarta  dilakukan penertiban distribusi beras yang lebih mementingkan penduduk lokal.

Salah satu hal yang dilakukannya sebagai residen yaitu mengembalikan  tanah  partikelir  kepada  rakyat  untuk  menghasilkan 
sumber  pangan.  Persoalan  lahan  terpecahkan  dengan  mengadakan pembagian  sawah  dan  tanah  kering  ke  tiap-tiap  desa  yang  terdaftar serta dihitung dan ditetapkan pajaknya. Selanjutnya, produksi  padi  untuk  rakyat  dan  angkatan  perang  Jepang.  Dengan memanfaatkan  jasa  seorang  ahli  pertanian  Jepang  dan  seorang  ahli pertanahan  lokal,  Soetardjo  memprakarsai  gerakan  menanam  padi berlarik dan pembersihan sawah. Kebutuhan  pangan  rakyat  Jakarta  dan  angkatan  perang  Jepang dapat terpenuhi.

Bibliografi

Referensi

Pranala luar 
 Soetardjo Kartohadikoesoemo, Gubernur Pertama Jawa Barat

|-

|-

Tokoh Jawa
Tokoh Jawa Tengah
Tokoh dari Blora
Ketua Dewan Pertimbangan Agung
Gubernur Jawa Barat