Organisasi Bangsa dan Rakyat yang Tidak Terwakili

Organisasi Bangsa dan Masyarakat yang Tidak Terwakili () adalah organisasi internasional yang didirikan untuk memfasilitasi suara negara dan masyarakat yang tidak terwakili dan terpinggirkan di seluruh dunia. Organisasi ini dibentuk pada 11 Februari 1991 di Den Haag, Belanda. Anggotanya terdiri dari masyarakat adat, minoritas, negara tidak diakui, dan wilayah pendudukan.

UNPO bekerja untuk mengembangkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri, memberikan saran dan dukungan terkait dengan pertanyaan pengakuan internasional dan otonomi politik, melatih kelompok tentang cara mengadvokasi  penyebab mereka secara efektif, dan secara langsung mengadvokasi tanggapan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap kelompok anggota UNPO.  Beberapa mantan anggota, seperti Armenia, Timor Timur, Estonia, Latvia, Georgia dan Palau, telah memperoleh  kemerdekaan penuh dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Anggota 
Berikut ini merupakan daftar anggota UNPO.

Negara pendiri diperlihatkan dengan latar belakang merah muda dan huruf tebal.

Mantan anggota 
Beberapa anggota UNPO keluar karena pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perjanjian otonomi, atau karena alasan lain. Berikut daftar mantan anggota dan anggota yang dibekukan.

Bekas anggota yang menjadi bagian dari PBB disorot dengan latar belakang biru dan huruf miring. Anggota pendiri (dari 11 Februari 1991) disorot dengan latar belakang merah muda dan huruf tebal.

Sekretaris Jenderal 
 Michael van Walt van Praag 1991–1997
 Tsering Jampa 1997–1998
 Helen S. Corbett 1998–1999
 Erkin Alptekin 1999–2003
 Marino Busdachin 2003–sekarang

Kritik 

Valery Tishkov, Direktur Institut Etnologi dan Antropologi di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia dan mantan Menteri Rusia untuk kebangsaan, mengkritik UNPO dengan menyatakan:
The UNPO's activities in The Hague took a different track when the flags of separatist regimes and organizations that emerged after the collapse of the USSR and Yugoslavia were hoisted above its headquarters. In the context of new geopolitical rivalries and western euphoria about rebuilding the post-communist world, "unrepresentedness" came to be seen as a breach of order rather than an improvement, as a process of exiting the system rather than finding one's voice within it.

Transliterasi ke dalam bahasa Indonesia dari pernyataan tersebut kurang lebih adalah:
Aktivitas UNPO di Den Haag mulai menyimpang ketika bendera rejim dan organisasi separatis yang muncul setelah bubarnya Uni Soviet dan Yugoslavia dikibarkan di atas markasnya. Dalam hubungannya dengan persaingan geopolitik dan eforia Barat tentang membangun kembali dunia paska komunis, "ketidak terwakilan" dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap keteraturan daripada sebagai suatu peningkatan, sebagai suatu proses keluar dari sistem daripada memperoleh suara seseorang di dalamnya.

Referensi

Pranala luar 
 
 Perjanjian UNPO
 Deklarasi Universal Hak-Hak Masyarakat UNPO
 Brosur UNPO
 Institut Hak-Hak Masyarakat, Kantor Koordinasi Tartu UNPO, (Eropa Barat dan Asia Utara)
 Dunia Keempat: Bangsa Tanpa Negara, Nadesan Satyendra
 Daftar Sumber Daya Politik Organisasi Bangsa dan Rakyat yang Tidak Terwakili

Lembaga swadaya masyarakat internasional
Wilayah yang dipertentangkan
Organisasi hak asasi manusia