Praperadilan

Praperadilan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Pasal 1 butir 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:
 Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
 Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Tujuan 
Proses praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum dimasa Herzien Inlandsch Reglement. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.

Proses Pengajuan Praperadilan 

 Mengajukan Permohonan ke Ketua Pengadilan
 Surat Permohonan Diregister Perkara Praperadilan
 Ketua Pengadilan Langsung Menunjuk Panitera dan Hakim
 Penunjukan Hakim Berdararkan Ketentuan Undang-Undang
 Pemeriksaan Kasus Oleh Hakim Tunggal
 Aturan Untuk Memeriksa Kasus Terkait
 Hakim Melakukan Putusan Paling Lambat 7 Hari.

Referensi 

Hukum