Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau dikenal dengan BASARNAS, adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR). Perubahan nama Badan SAR Nasional (BASARNAS) menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditandatangani presiden Joko Widodo pada tanggal 6 September 2016.

Tugas 

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.
Secara jelas tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi 2 hal pokok yaitu pencarian (search) dan pertolongan (rescue). Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan IMO dan ICAO.

Sejarah 
Sejarah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden No 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan SAR Indonesia (BASARI), dengan tugas pokok menangani musibah kecelakaan dan pelayaran. BASARI berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan sebagai pelaksanan di lapangan diserahkan kepada PUSARNAS (Pusat SAR Nasional) yang diketuai oleh seorang pejabat dari Departemen Perhubungan.

Pada tahun 1980 berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80, tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, PUSARNAS menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS). Perubahan struktur organisasi BASARNAS mengalami perbaikan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 80 tahun 1998, tentang Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS dan KM. Nomor 81 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Pada tahun 2001, struktur organisasi BASARNAS diadakan perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM. Nomor 24 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 79 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue (SAR).

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan IPTEK, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan SAR (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tsb, Basarnas saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman.

Terakhir, berdasarkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2007, BASARNAS ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tanggal 16 September 2014 UU Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan disahkan oleh Komisi V DPR-RI.

Struktur Organisasi 
Struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SAR Nasional adalah sebagai berikut:
 Kepala 
 Sekretariat Utama
 Biro Perencanaan
 Biro Hukum dan Kepegawaian
 Biro Umum
 Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
 Direktur Sarana dan Prasarana
 Direktur Sistem Komunikasi
 Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan
 Direktur Operasi
 Direktur Kesiapsiagaan
 Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
 Direktur Bina Tenaga
 Direktur Bina Potensi
 Inspektorat
 Subbagian Tata Usaha 
 Koordinator Dan Kelompok Jabatan Fungsional
 Pusat Data dan Informasi
 Subbagian Tata Usaha
 Koordinator Dan Kelompok Jabatan Fungsional

Kantor SAR Kelas A adalah
 Kantor SAR Medan
 Kantor SAR Jakarta
 Kantor SAR Surabaya
 Kantor SAR Denpasar
 Kantor SAR Makassar
 Kantor SAR Balikpapan
 Kantor SAR Biak
 Kantor SAR Manado
 Kantor SAR Padang
 Kantor SAR Semarang
 Kantor SAR Lampung
 Kantor SAR Bandung
 Kantor SAR Banda Aceh
 Kantor SAR Ambon
 Kantor SAR Jayapura
 Kantor SAR Pekanbaru
 Kantor SAR Tanjung Pinang
 Kantor SAR Kupang
 Kantor SAR Mataram
 Kantor SAR Sorong
 Kantor SAR KendariKantor SAR Kelas B adalah
 Kantor SAR Pangkal Pinang
 Kantor SAR Palembang
 Kantor SAR Palu
 Kantor SAR Pontianak
 Kantor SAR Banjarmasin
 Kantor SAR Ternate
 Kantor SAR Timika
 Kantor SAR Merauke
 Kantor SAR Yogyakarta
 Kantor SAR Jambi
 Kantor SAR Gorontalo
 Kantor SAR Bengkulu
 Kantor SAR Manokwari
 Kantor SAR Mataram
 Kantor SAR Mentawai
 Kantor SAR Natuna
 Kantor SAR Banten
 Kantor SAR Maumere
 Kantor SAR Cilacap
 Kantor SAR Palangkaraya
 Kantor SAR Nias
 Kantor SAR Tarakan

POS SAR
Untuk mempercepat ke lokasi musibah yang tersebar dalam wilayah yang cukup luas maka Kantor SAR menempatkan Tim rescue di Pos SAR. Pos SAR ditempatkan di wilayah kantor SAR di dua tempat dengan prioritas daerah yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana/musibah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan no: KM 40 Tahun 2006, tentang Pos Search And Rescue (POS SAR) terdapat sebanyak 65 Pos SAR yaitu:

 Sibolga
 Tanjung Balai Asahan
 Nias
 Cirebon
 Pasaman
 Jember
 Banyuwangi
 Pagaralam
 Tulungagung
 Raja Ampat
 Amurang
 Tual
 Saumlaki
 Sukabumi
 Belitung
 Banten
 Jembrana
 Karangasem
 Buleleng
 Solo
 Bone
 Selayar
 Nabire
 Serui
 Lhokseumawe
 Meulaboh
 Simeuleu
 Bengkalis
 P. Natuna Besar
 Tanjung Balai Karimun
 Tahuna
 Anambas
 Cilacap
 Trenggalek
 Kayangan
 Manggarai
 Waingapu
 Labuan Bajo
 Ketapang
 Sintete
 Kotabaru
 Sampit
 Tarakan
 Kutai Timur
 Bau-Bau/ Buton
 Wakatobi
 Kolaka
 Gorontalo Utara
 Luwuk Banggai
 Namlea
 Tobelo
 Banda
 Raja Ampat
 Fakfak
 Wamena
 Sarmi
 Peg. Bintang
 Mamuju
 Agats
 Bima
 Batam
 Jepara
 Kaimana
 Kimam/ P. Dolak
 Pangkalan Bun

Kepala

Alamat Kantor

Pranala luar 
 Situs resmi Badan SAR Nasional
 Situs twitter resmi Badan SAR Nasional

Referensi