nvidia/miracl-vision huggingface dataset:
Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa (Makassar: ᨁᨚᨓ, translit. Gòwa, pengucapan bahasa Makassar: ['gɔa]) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. ibu kota kabupaten ini terletak di kelurahan Sungguminasa, kecamatan Sombaopu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,33 km² dan jumlah penduduk pada pertengahan 2024 sebanyak 806.908 jiwa. Kabupaten Gowa, merupakan daerah yang sebelum kemerdekaan merupakan Kesultanan Gowa yang dipimpin oleh Sultan. Salah satu Raja nya yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Kabupaten Gowa dengan Benteng Somba Opu sebagai ibukota Kesultanan Gowa di abad ke-16 hingga 17, sebagai ibu kota sudah dikenal oleh bangsa asing dari Eropa yang menetap di ibukota Somba Opu seperti Portugis, Inggris, Belanda, Denmark dan Prancis. Dari Asia Timur seperti China, bangsa Moor dari Afrika utara dan Yaman dari Timur Tengah. Komunitas Suku Melayu di Asia Tenggara seperti Pattani dari Thailand, Champa dari Vietnam, Minangkabau dari Sumatera barat, Johor dan Pahang dari Malaysia, Suku Aborigin dari Australia utara serta berbagai suku bangsa di Nusantara. Ibu kota Somba Opu menjadi kota paling Kosmopolitan di Asia Tenggara pada abad ke-XVII
Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto (Makassar: ᨍᨙᨊᨙᨄᨚᨈᨚ, translit. Je’ne’pònto, pengucapan bahasa Makassar: [ɟeʔnɛʔˈpontɔ]) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Jeneponto berada di Bontosunggu, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km² dan berpenduduk sebanyak 418.182 jiwa (2023). Pembagian administratif di Kabupaten Jeneponto meliputi 32 kelurahan dan 82 desa yang tersebar ke 11 kecamatan. Sebelum kedatangan bangsa Belanda di Sulawesi Selatan, wilayah di Kabupaten Jeneponto merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang dihuni oleh suku Makassar. Wilayah Kabupaten Jeneponto dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang kekuasaannya berada dalam pengaruh Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Kabupaten Jeneponto pada masa kerajaan di Sulawesi Selatan terbagi-bagi menjadi 6 kerajaan, yaitu Kerajaan Garassi, Kerajaan Bangkala, Kerajaan Binamu, Kerajaan Tarowang, Kerajaan Sapanang, dan Kerajaan Arungkeke. Kerajaan Bangkala dan Kerajaan Binamu memisahkan diri dari Kerajaan Laikang pada bulan November 1863. Pada masa tersebut, wilayah Kerajaan Laikang berada dalam pemerintahan Hindia Belanda. Kedua kerajaan ini mengadakan perlawanan politik dengan Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Mei 1929, Kerajaan Binamu memilih seorang raja baru yang dipilih oleh rakyatnya melalui lembaga adat bernama Toddo' Appaka
Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo, merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Luwu. Saat ini, luas wilayah Kabupaten Luwu dalam data Badan Pusat Statistik 2021, yakni 2.909,08 km², dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021 jumlah penduduk Kabupaten Luwu sebanyak 365.608 jiwa, dengan kepadatan 126 jiwa/km², dan pada pertengahan tahun 2024, penduduk Luwu sebanyak 383.198 jiwa. Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Palopo ke Kecamatan Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006. Pemekaran Palopo membuat Luwu menjadi salah satu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang wilayahnya tidak menyatu. Secara geografi Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°3’45” sampai 3°37’30” LS dan 119°15” sampai 121°43’11” BB. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS. Batas wilayah kabupaten Luwu antara lain; Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Luwu dalam dua periode terakhir. Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan, 20 kelurahan dan 207 desa
Kabupaten Maros

Kabupaten Maros (Bugis: ᨈᨊ ᨆᨑᨘ, translit. Tana Maru'; Makassar: ᨅᨘᨈ ᨆᨑᨘᨔᨘ, translit. Butta Marusu') adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jauh dari sebelumnya Kabupaten Maros adalah salah satu bekas daerah kerajaan di Sulawesi Selatan. Di daerah ini pernah berdiri Kerajaan Marusu' dengan raja pertama bergelar Karaeng Loe Ri Pakere. Maros memperoleh status sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2012. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Turikale. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,12 km² dan berpenduduk sebanyak 353.121 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 218,09 jiwa/km² pada pertengahan 2024
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Makassar: ᨄᨀᨍᨙᨊᨙ ᨔᨗᨐᨁ ᨒᨗᨐᨘᨒᨗᨐᨘᨀ, translit. Pangkajeʼneʼ siagang Liuʼ-liukang, disingkat Pangkep) adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten yang sebelumnya disebut Pangkajene Kepulauan ini beribu kota di Pangkajene. Kata “pangkajene” berasal dari bahasa suku Makassar yang artinya “cabang air”.[butuh rujukan] Kabupaten ini memiliki luas wilayah 12.362,73 km² dengan luas wilayah daratan 898,29 km² dan wilayah laut 11.464,44 km². Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 360.004 jiwa. Kabupaten Pangkep mencakup wilayah utama di Pulau Sulawesi dan kepulauan yang tersebar luas, bahkan beberapa pulau lebih dekat secara geografis dengan Nusa Tenggara Barat dibandingkan Pulau Sulawesi. Beberapa kecamatan di wilayah kepulauan antara lain Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, dan Liukang Tupabbiring. Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep
Kota Parepare

Kota Parepare (Bugis: ᨀᨚᨈ ᨄᨑᨙᨄᨑᨙ ) adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak 154.854 jiwa (2022). Kota Parepare merupakan tempat kelahiran Presiden Republik Indonesia ke-3 yaitu B.J. Habibie. Letak Kota Parepare berada di dalam kawasan Selat Makassar yang menghubungkan jalur lalu lintas transportasi dan perdagangan laut dari Jawa, Makassar, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Maluku di bagian utara Nusantara. Parepare merupakan daerah yang aman dari ombak laut karena berada di kawasan teluk. Parepare berada di dalam garis lintang 30o57’39” - 40o04’49” Lintang Selatan dan 119o36’24” - 1190 43’ 40” Bujur Timur. Kota pantai Parepare memiliki empat kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Jumlah total kelurahannya adalah 22. Wilayah administratif Parepare berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di timur, Kabupaten Barru di selatan, dan Selat Makassar di barat
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar (sebelumnya bernama Kabupaten Selayar, perubahan nama berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008) adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten Kepulauan Selayar adalah kecamatan Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 1.357,03 km² dan memiliki penduduk sebanyak 137.071 jiwa, dengan kepadatan 101 jiwa/km². Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena. Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menjadi rute dagang menuju pusat rempah-rempah di Moluccan (Maluku) pada abad ke-14. Di Pulau Selayar, para pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar. Dari aktivitas pelayaran ini pula muncul nama Selayar. Nama Selayar berasal dari kata cedaya (bahasa Sanskerta) yang berarti satu layar, karena konon banyak perahu satu layar yang singgah di pulau ini
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang (Bugis: ᨓᨊᨘᨓ ᨔᨗᨉᨙᨋᨙ ᨑᨄ) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkajene Sidenreng. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas wilayah 1.102,10 km2 dan berpenduduk sebanyak 330.198 jiwa, pada pertengahan tahun 2024. Berdasarkan Lontara’ Mula Ri Timpakenna Tana’e Ri Sidenreng, dikisahkan tentang seorang raja bernama Sangalla. Ia adalah seorang raja di Tana Toraja. Konon, Sangalla memiliki sembilan orang anak yaitu La Maddarammeng, La Wewanriru, La Togellipu, La Pasampoi, La Pakolongi, La Pababbari, La Panaungi, La Mampasessu, dan La Mappatunru. Sebagai saudara sulung, La Maddaremmeng selalu menekan dan mengintimidasi kedelapan adik-adiknya, bahkan daerah kerajaan adik-adiknya ia rampas semua. Karena semua adiknya tidak tahan lagi dengan perlakuan kakaknya, mereka pun sepakat meninggalkan Tana Toraja. Karena perjalanan yang melelahkan, mereka kehausan lalu mencari jalan ke tepi genangan air di pinggir danau. Namun, danau itu ternyata berada di hutan yang lebat, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapainya
Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watansoppeng (Kecamatan Lalabata). Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.500,00 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 223.826 jiwa (2010). Soppeng adalah sebuah kota kecil di mana dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yang pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah Swapraja, satu hal menarik sekali dalam lontara tersebut bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Soppeng, telah ada kekuasaan yg mengatur daerah Soppeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasar atas kesepakatan 60 pemukan masyarakat, tetapi saat itu Soppeng masih merupakan daerah yang terpecah-pecah sebagai suatu kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Arung,Sulewatang, dan Paddanreng serta Pabbicara yang mempunyai kekuasaan tersendiri. Setelah kerajaan Soppeng terbentuk maka dikoordinasi oleh Lili-lili yang kemudian disebut Distrikvdi Zaman Pemerintahan Belanda. Literatur yang ditulis tentang sejarah Soppeng masih sangat sedikit. Sebagaimana tentang daerah-daerah di Limae Ajattappareng, juga Mandar dan Toraja, Soppeng hanyalah daerah “kecil” dan mungkin “kurang signifikan” untuk diperebutkan oleh dominasi dua kekuatan di Sulawesi Selatan yakni Luwu dan Siang sebelum abad ke-16. Namun, seperti disebutkan oleh sebuah kronik Soppeng, dulunya Soppeng bersama Wajo, sangat bergantung kepada kerajaan Luwu. Seiring menguatnya kekuatan persekutuan Goa-Tallo di Makassar; untuk mengimbanginya, Bone sempat mengajak Wajo dan Soppeng membentuk persekutuan Tellumpocco pada perjanjian Timurung tahun 1582
Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar (Makassar: ᨈᨀᨒᨑ, translit. Takàlara’, pengucapan bahasa Makassar: [taˈkalaraʔ]) adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pattallassang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km² dan berpenduduk sebanyak 304.856 jiwa (2021). Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 Februari 1960. Sebelumnya, Takalar sebagai Onder afdeling yang tergabung dalam daerah Swatantra MAKASSAR bersama-sama dengan Onder afdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkadjene dan Djeneponto. Onder afdeling Takalar, membawahi beberapa district (adat gemen chap) yaitu: District Polombangkeng, District Galesong, District Topedjawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap District diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali District Topedjawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo’mo. Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk Polombangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, Districk Galesong dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, Districk Topejawa, Districk Takalar, Districk Laikang dan Districk Sanrobone menjadi Kecamatan TOTALLASA (Singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibu kota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara).Kepulauan Tanakeke adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
Kabupaten Tana Toraja

Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini ada di kecamatan Makale. Tana Toraja memiliki luas wilayah 2.054,30 km² dan pada tahun 2023 memiliki penduduk sebanyak 257.901 jiwa dengan kepadatan 130 jiwa/km². Dan pada pertengahan 2024, penduduk Tana Teraja sebanyak 258.257 jiwa. Suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dan mempertahankan gaya hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup Austronesia yang asli dan mirip dengan budaya suku Batak Toba dan Nias yang ada di provinsi Sumatera Utara. Daerah ini merupakan salah satu objek wisata unggulan di provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintahan Di Toraja telah diawali sejak masa pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 yang diperjuangkan oleh W. L
Kota Makassar

Kota Makassar (Lontara Makassar: ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ, transliterasi: Kota Mangkasara'), sebelumnya bernama Ujung Pandang,[a] adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebelumnya, kota yang sejak 1971 hingga 1999 dikenal secara resmi sebagai Ujung Pandang ini merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar ketujuh di Indonesia dari jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang.[butuh rujukan] Kota ini terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar. Sebagian besar penduduk yang mendiami kota ini adalah suku Makassar atau Tu MANGKASARAK (paling dominan) dan pendatang dari orang-orang Bugis, Jawa, Mandar, Toraja, Sunda, Tionghoa dan lain-lain. Menurut Bappenas, Makassar adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya. Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,4 juta jiwa, kota ini berada di urutan ketujuh kota terbesar di Indonesia dari jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang.[butuh rujukan] Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Bassang, Kue Tori, Pallu butung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro. Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan. Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar
Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo (Bugis: ᨀᨅᨘᨄᨈᨛ ᨓᨍᨚ ) adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sengkang (Kecamatan Tempe). Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 379.396 jiwa pada tahun 2021. Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Di bawah bayang-bayang (wajo-wajo, bahasa Bugis, artinya pohon bajo) diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo. Ada versi lain tentang terbentuknya Wajo, yaitu kisah We Tadampali, seorang putri dari Kerajaan Luwu yang diasingkan karena menderita penyakit kusta. Dia dihanyutkan hingga masuk daerah Tosora. Kawasan itu kemudian disebut Majauleng, berasal dari kata maja (jelek/sakit) oli' (kulit)
Kabupaten Kolaka

Kabupaten Kolaka adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten Kolaka berada di kecamatan Kolaka. Resmi ditetapkan sebagai sebuah Daerah Tingkat II pada tanggal 4 Juli 1959 melalui Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. Dengan UU tersebut ditetapkan pejabat / penguasa sementara daerah tingkat II yang baru yaitu Wedana Abunawas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Kolaka. Kemudian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, ditetapkan pengangkatan Bupati Kepala Daerah yang pertama dan untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka ditunjuk dan diangkat Bapak Yacob Silondae sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kolaka. Pengambilan sumpah dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 1960. Adapun pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) yang pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1961 bertempat di Gedung Nasional Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287 tanggal 2 Maret 1961. Kabupaten Kolaka (induk) telah dua kali mengalami pemekaran, yakni Kabupaten Kolaka Utara, dan yang terbaru adalah Kabupaten Kolaka Timur yang telah disahkan pada akhir tahun 2012. Pasca pemekaran, kabupaten Kolaka mencakup daratan dan kepulauan yang memiliki wilayah seluas 3.283,59 Km2, dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas ± 15.000 Km². Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2021 berjumlah 238
Kabupaten Banggai

Kabupaten Banggai, adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota nya adalah Kecamatan Luwuk. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.672,70 km² (data UU No 51/1999), dan berpenduduk sebanyak 376.808 jiwa (2021). Kabupaten Banggai dulunya merupakan bekas Kerajaan Banggai yang meliputi wilayah Banggai daratan dan Banggai Kepulauan. Pada tahun 1999 Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa hasil laut (ikan, udang, mutiara, rumput laut dan sebagainya), aneka hasil bumi (kopra, sawit, coklat, beras, kacang mente dan lainnya) serta hasil pertambangan (nikel yang sedang dalam taraf eksplorasi) dan gas (Blok Matindok dan Senoro). Sejarah Kabupaten Banggai sangat berhubungan erat dengan Sejarah Kerajaan Banggai, oleh karena itu pembahasan sejarah Kabupaten Banggai tidak terlepas juga dengan pembahasan sejarah kerajaan Banggai. Selain itu, Sejarah Kabupaten Banggai sangat berhubungan erat dengan sejarah Pemerintahan Kolonial Belanda dan Jepang di wilayah kerajaan Banggai. Yang ketiga, sejarah Kabupaten Banggai berhubungan erat dengan sejarah pergolakan rakyat Kabupaten, untuk menuntut dan berjuang terbentuknya daerah otonom, melalui wadah "Badan Perjuangan Otonomi Daerah " disingkat "BPOD" Kabupaten Daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI) Banggai. Hubungan erat dengan kerajaan Banggai yang paling menonjol adalah luas wilayah Kabupaten Banggai berdasarkan UU Nomor 59 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II di Sulawesi, sama luasnya dengan luas kerajaan Banggai
Kota Palu

Kota Palu adalah sebuah kota yang di tepi laut dan sekaligus Ibukota dari provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Palu merupakan kota yang terletak di Sulawesi Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Donggala di sebelah barat dan utara, Kabupaten Sigi di sebelah selatan, dan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah timur. Kota Palu dijuluki sebagai kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Letak Kota Palu dekat dengan garis khatulistiwa, dengan koordinatnya 0,35 – 1,20 LU dan 120 – 122,90 BT. Pada tahun 2021, penduduk Kota Palu berjumlah 372.113 jiwa, dengan kepadatan 942 jiwa/km2. Kota Palu terletak di Teluk Palu; awalnya merupakan kota pertanian kecil hingga terpilih menjadi ibu kota provinsi Sulawesi Tengah yang baru dibentuk pada tahun 1953. Kota Palu terletak di Sesar Palu-Koro dan sering dilanda gempa bumi, dan pernah terkenal sesaat setelah dilanda gempa bumi 28 September tahun 2018, menewaskan setidaknya lebih dari 4.000 jiwa. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, gempa bumi tahun 2018 menyebabkan "fenomena pencairan tanah yang terbesar di dunia". Sebagian besar infrastruktur kota hancur dan sebagian besar lahan menjadi tidak dapat dihuni, kota Palu kemudian dibangun kembali di tempat yang sama. Asal usul nama kota Palu adalah kata Topalu'e yang artinya Tanah yang terangkat(dalam bahasa mandar) karena daerah ini awalnya lautan
Kabupaten Poso

Kabupaten Poso adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 7.112,25 km² dan berpenduduk sebanyak 248.325 jiwa (2021) dan Ibu kota kabupaten terletak di Kota Poso. Pada mulanya penduduk yang mendiami daerah Poso berada di bawah kekuasaan Pemerintah Raja-Raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una Una dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak ada hubungannya. Keenam wilayah kerajaan tersebut di bawah pengaruh tiga kerajaan, yakni: Wilayah Bagian Selatan tunduk kepada Kerajaan Luwu yang berkedudukan di Palopo, sedangkan Wilayah Bagian Utara tunduk di bawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (Daerah Kabupaten Sigi) dan khusus wilayah bagian Timur, yakni daerah Bungku termasuk daerah kepulauan tunduk kepada Raja Ternate. Sejak tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian Utara mulai menguasai Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur berusaha untuk melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di daerah Poso. Pada 1918, seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam lingkungan Kabupaten Poso yang ketika itu telah dikuasai oleh Hindia Belanda dan mulailah disusun pemerintah sipil. Kemudian oleh Pemerintah Belanda wilayah Poso dalam tahun 1905-1918 terbagi dalam dua kekuasaan pemerintah, sebagian masuk wilayah Keresidenan Manado, yakni Onderafdeeling (kewedanan) Kolonodale dan Bungku, sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaanya tetap dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gabieden (wilayah kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda yang disebut Self Bestuure atau Peraturan Adat Kerajaan (hukum adat).[butuh rujukan] Pada 1919 seluruh wilayah Poso digabungkan dialihkan dalam wilayah Keresidenan Manado di mana Sulawesi tengah terbagi dalam dua wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Residen. Sejak 2 Desember 1948, Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk, meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya Poso yang terdiri dari tiga wilayah Onder Afdeeling Chef atau lazimnya disebut pada waktu itu Kontroleur atau Hoofd Van Poltselyk Bestuure (HPB). Ketiga Onder Afdeeling ini meliputi beberapa Landschap dan terbagi dengan beberapa distrik, yakni: Pada tahun 1949, setelah realisasi pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah