nvidia/miracl-vision huggingface dataset:
Kebijakan Pertanian Bersama

Artikel ini adalah bagian dari seri:Politik dan pemerintahanUni Eropa Kebijakan Pertanian Bersama (bahasa Inggris: Common Agricultural Policy, disingkat CAP) adalah seperangkat undang-undang yang diterapkan Uni Eropa (UE) untuk menghasilkan kebijakan yang seragam dan terpadu dalam bidang pertanian. Kebijakan ini menerapkan sistem subsidi pertanian dan program-program lainnya, dengan misi utama untuk menjamin kehidupan yang layak bagi petani, persediaan pangan yang stabil, aman serta terjangkau. Kebijakan Pertanian Bersama lahir pada tahun 1962 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, reformasi besar terjadi tahun 1992, 2003 dan 2013 sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan-perubahan di dunia. Reformasi 2013 difokuskan pada tiga prioritas: produksi pangan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan pedesaan yang berimbang di seluruh Uni Eropa. Pada 2018 Komisi Eropa mengusulkan sistem yang lebih fleksibel, dengan menyederhanakan dan memodernisasi mekanisme kebijakan bagi petani dan negara-negara Uni Eropa. Kebijakan Pertanian Bersama merupakan kombinasi antara subsidi-subsidi pertanian dan kebijakan pembangunan pertanian lainnya, yang sejak awal bertujuan untuk menjamin keamanan pangan di Eropa setelah Perang Dunia II. Kebijakan ini mempunyai tujuan yang ditetapkan sejak 1958 sampai sekarang, antara lain: Kebijakan pertanian diputuskan di tingkat Uni Eropa oleh pemerintah negara-negara anggota dan dijalankan oleh negara-negara anggota. Inti dari kebijakan ini adalah harga yang wajar bagi para petani seraya mendorong mereka untuk menghasilkan produk berkualitas sesuai permintaan pasar sekaligus mendorong mereka mencari peluang pengembangan baru, seperti sumber energi ramah lingkungan yang terbarukan. Komisi Eropa mengedepankan tiga tujuan Kebijakan Pertanian Bersama untuk 2014-2020: Sejarah Kebijakan Pertanian Bersama (CAP) Uni Eropa bermula di Eropa Barat pada 1950-an paska Perang Dunia II, kondisi sektor pertanian di Eropa setelah perang mengalami kelumpuhan dan kekurangan persediaan pangan, menyebabkan kelaparan dan mal-nutrisi. Keadaan ini memaksa Eropa mengeksplorasi berbagai cara agar mandiri dalam produksi pangan di tingkat regional. Pada tahun 1957, Perjanjian Roma (Treaty of Rome) melahirkan Masyarakat Ekonomi Eropa (pendahulu Uni Eropa) antara enam negara Eropa Barat, dengan gagasan kebijakan pertanian bersama sebagai komitmen untuk membentuk pasar tunggal (common market). Komunitas Eropa menginginkan agar struktur pertanian Eropa direformasi agar lebih kompetitif, tanpa mengancam pertanian keluarga
Costa v ENEL

Flaminio Costa v ENEL (1964) adalah putusan Mahkamah Eropa yang menetapkan bahwa hukum Uni Eropa akan mengesampingkan hukum nasional apabila terjadi konflik di antara keduanya. Bapak Costa adalah seorang warga Italia yang memiliki saham di perusahaan listrik Edisonvolta dan ia menentang nasionalisasi perusahaan listrik di Italia. Ia meminta dua pengadilan di Milano untuk menyatakan bahwa kreditur tagihan listriknya (yang jumlahnya relatif rendah, yaitu 1.925 lira) adalah perusahaan Edisonvolta yang telah dinasionalisasi dan bukan perusahaan negara yang baru didirikan, yaitu Enel. Ia mengklaim bahwa nasionalisasi perusahaan listrik melanggar Perjanjian Roma dan Konstitusi Italia. Pengadilan pertama merujuk kasus ini ke Mahkamah Konstitusi Italia, sementara pengadilan kedua membawanya ke Mahkamah Eropa. Mahkamah Konstitusi Italia mengeluarkan keputusannya pada Maret 1964. Mereka menyatakan bahwa Konstitusi Italia mengizinkan pembatasan kedaulatan yang terjadi setelah bergabung dengan organisasi internasional seperti Komunitas Ekonomi Eropa. Namun, mereka menyatakan bahwa berdasarkan doktrin hukum lex posterior derogat legi priori, Perjanjian Roma yang dimasukkan ke dalam hukum Italia pada tahun 1958 tidak dapat mengesampingkan hukum nasionalisasi listrik yang ditetapkan pada tahun 1962. Mahkamah Eropa menyatakan bahwa aturan Perjanjian Roma mengenai pasar bebas dapat digunakan sebagai dasar oleh Komisi Eropa untuk menuntut pemerintah Italia. Sebagai individu, Bapak Costa tidak memiliki kedudukan hukum di Mahkamah Eropa karena Perjanjian Roma tidak memiliki efek langsung. Namun, Bapak Costa dapat menggunakan hukum Komunitas Eropa sebagai dasar untuk menuntut pemerintah Italia di pengadilan nasional: hukum Komunitas Eropa tidak akan efektif jika Costa tidak dapat menuntut hukum nasional yang tidak sesuai dengan hukum Komunitas Eropa
Rizky Teguh

Rizky Teguh (lahir 24 Februari 1995) adalah seorang pelawak tunggal dan aktor berkebangsaan Indonesia. Teguh merupakan salah satu pelawak tunggal jebolan komunitas Stand Up Indo Medan yang aktif sejak 2014. Teguh pertama kali dikenal secara nasional setelah mengikuti kompetisi di Stand Up Comedy Academy musim kedua yang diselenggarakan di stasiun televisi Indosiar pada tahun 2016. Teguh mengenal dunia melawak tunggal pada tahun 2013. Ia bergabung dengan komunitas Stand Up Indo Medan setahun kemudian. Sast tampil, Teguh menonjolkan watak keras dan tegas. Pada akhir tahun 2014, Teguh mendapat kesempatan pertama untuk tampil di salah satu stasiun televisi swasta dengan membawa nama komunitas. Pada tahun 2016, Teguh mengikuti audisi Stand Up Comedy Academy musim kedua yang diselenggarakan di stasiun televisi Indosiar di Medan. Hasilnya, Teguh lolos ke babak 42 besar. Teguh dimentori oleh Mo Sidik, tetapi langkahnya harus terhenti di babak 35 besar. Pada tahun 2017, Teguh bersama Ilham Abay, Anza Harahap, dan Wanda Situmorang menggelar pertunjukan spesial bertajuk "PEMALAS 2". "PEMALAS 2" merupakan lanjutan dari pertunjukan spesial "PEMALAS", yakni pertunjukan yang juga menampilkan pelawak tunggal jebolan komunitas Stand Up Indo Medan yang telah sukses berkarier hingga level nasional
Lembaga-lembaga Uni Eropa

Dalam lembaga-lembaga Uni Eropa ada tujuh kepala badan pengambil keputusan dari Uni Eropa (EU). Mereka, seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Perjanjian tentang Uni Eropa adalah: Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Pengadilan Kehakiman Uni Eropa, Bank Sentral Eropa dan Pengadilan Auditor. Lembaga-Lembaga ini berbeda dari Agen dari Uni Eropa. Sebagian besar lembaga-lembaga UNI Eropa dibuat bersamaan dengan pembentukan Masyarakat Eropa pada tahun 1958. Banyak lembaga yang berubah sejak saat itu dalam konteks pergeseran keseimbangan kekuatan dari Dewan dan menuju Parlemen. Peran Komisi telah sering digunakan untuk menengahi antara keduanya atau ujung tombak keseimbangan. Namun Komisi ini menjadi lebih bertanggung jawab kepada Parlemen: pada tahun 1999, hal ini memaksa pengunduran diri Komisi Santer dan memaksa perombakan yang diusulkan Komisi Barroso pada tahun 2004. Pengembangan lembaga, dengan perubahan bertahap dari perjanjian dan kesepakatan, merupakan bukti evolusi dari Uni struktur tanpa menghapus "master plan". Beberapa diantaranya, seperti Tom Reid dari Washington Post katakan, adalah "tidak ada orang yang sengaja merancang sebuah pemerintahan yang kompleks dan berlebihan seperti Uni Eropa". Lembaga pertama diciptakan pada awal tahun 1950-an dengan penciptaan ECSC, berdasarkan deklarasi Schuman, antara enam negara. ECSC ini dirancang untuk membawa pasar batu bara dan baja, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk upah perang, di bawah kendali wewenang supranasional dengan tujuan mendorong perdamaian dan pembangunan ekonomi. Inilah pendirian lembaga Uni Eropa pertama kalinya
Heraklea Pontika

Heraklea Pontica (//; bahasa Yunani: Ἡράκλεια Ποντική Hērakleia Pontikē) merupakan sebuah kota kuno di pantai Bitinia di Asia Kecil, di muara sungai Lykos. Ini didirikan oleh negara-kota Yunani Megara di sekitar tahun 560-558 dan dinamai seperti Herakles yang diyakini bangsa Yunani memasuki neraka di sebuah gua di tanjung Archerusian yang berdekatan (Tanjung Baba). Situs ini sekarang menjadi lokasi kota modern Karadeniz Eregli, di Provinsi Zonguldak di Turki. Para kolonis segera menaklukkan penduduk asli Mariandynoi tetapi sepakat untuk menyatakan bahwa tidak ada yang terakhir, sekarang helot-seperti budak, yang dijual di luar tanah air mereka. Sejahtera dari tanah yang subur dan perikanan laut di pelabuhan alamnya, Heraklea segera memperluas wewenangnya sepanjang pantai sejauh timur seperti Cytorus (Gideros, dekat Cide), akhirnya mendirikan koloni Laut Hitam sendiri (Kytoros, Callatis dan Chersonesos). Kemakmuran kota, dengan kasar diguncang oleh orang-orang Galatia dan Bitinia, benar-benar hancur dalam Peperangan Mithridatik. Itu adalah tempat kelahiran filsuf Heraklides Pontikos. Penulis sejarahwan Yunani, Memnon dari Heraklea (tersohor abad ke-1 M) menulis sejarah lokal Heraklea Pontica dalam setidaknya enam belas buku. Karya itu telah lenyap, tetapi Bibliotheca Photios mempertahankan catatan terkompresi dari buku 9-16, yang tampaknya satu-satunya yang masih ada di zamannya. Buku-buku ini berasal dari pemerintahan tiran Klearkhos (skt. 364-353 SM) hingga tahun-tahun berikutnya dari Julius Caesar (skt. 40 SM) dan berisi banyak catatan berwarna-warni termasuk pengantar Bitinia tentang Galia barbar ke Asia, di mana mereka pertama bersekutu diri mereka sendiri dengan para Heraklea dan kemudian berbalik dengan keras melawan mereka
Francovich v Italy

Francovich v Italy (1991) C-6/90 adalah keputusan Mahkamah Eropa yang menetapkan bahwa negara anggota Uni Eropa bertanggung jawab membayar kompensasi kepada individu yang mengalami kerugian akibat kegagalan negara anggota dalam mengubah direktif Uni Eropa menjadi hukum nasional. Menurut Direktif Perlindungan Kebangkrutan 80/987 (kini 2008/94/EC), negara anggota Uni Eropa diminta untuk menetapkan undang-undang di tingkatan nasional yang memberikan asuransi minimal kepada karyawan yang gajinya belum dibayar jika majikan mereka bangkrut. Bapak Francovich sebelumnya bekerja di perusahaan Vicenza for CDN Elettronica SnC dan memiliki piutang gaji sebesar enam juta lira dari perusahaan tersebut. Sementara itu, Bapak Bonifaci dan 33 rekannya memiliki piutang gaji sebesar 253 juta lira setelah perusahaan mereka yang bernama Gaia Confezioni Srl juga bangkrut. Direktif ini harus sudah diterapkan pada tahun 1983, tetapi lima tahun kemudian mereka masih belum mendapatkan apa-apa, karena kedua perusahaan itu tidak punya uang lagi. Mereka lalu menuntut pemerintah Italia dan meminta agar mereka diberikan kompensasi karena pemerintah sudah gagal menerapkan Direktif yang telah disebutkan. Mahkamah Eropa menyatakan bahwa pemerintah Italia telah melanggar kewajibannya dan harus memberikan kompensasi atas kerugian yang telah diakibatkan oleh pelanggaran ini. Mahkamah Eropa juga menetapkan persyaratan untuk menuntut negara yang telah gagal menerapkan suatu direktif: pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa direktif tersebut memberikan hak khusus kepada mereka yang dapat diidentifikasikan di dalam perumusan kata-katanya, dan harus ada hubungan sebab-akibat antara kegagalan menerapkan direktif dengan kerugian yang dipicu. Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Han (negara)

Han (Hanzi: 韓, Tionghoa Kuno: *[g]ˤar) adalah sebuah negara yang pernah berdiri di Tiongkok kuno pada Periode Negara Perang. Wilayah negara ini terletak di provinsi Shanxi dan Henan pada masa modern. Negara Han didirikan pada tahun 403 SM setelah pembagian negara Jin menjadi tiga. Negara Han memisahkan negara Qin dari Dataran Tiongkok Utara, sehingga negara ini sering diserang oleh Qin. Kanselir Shen Buhai yang berhaluan legalisme telah mencoba melancarkan reformasi untuk memperkuat negara Han, tetapi negara ini masih tidak mampu menandingi negara Qin. Negara ini juga memiliki wilayah yang terkecil bila dibandingkan dengan enam negara lainnya pada masa itu. Pada akhirnya, Han tidak lagi mampu mempertahankan wilayahnya dan harus meminta bantuan dari negara tetangga. Sebagai contoh, negara Wei pernah menyerang negara Han, dan Han harus meminta bantuan dari negara Qi. Konflik ini berujung pada Pertempuran Maling (342 SM) yang berhasil dimenangkan oleh negara Qi. Contoh lain yang merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam Periode Negara Perang adalah ketika negara Qin menyerang negara Han pada tahun 260 SM. Negara Zhao datang untuk membantu Han, sehingga terjadinya Pertempuran Changping. Namun, negara Zhao mengalami kekalahan besar dan korban jiwa di pihak Zhao sangat tinggi, sehingga pertempuran ini membuka jalan bagi Qin untuk menyatukan seluruh wilayah Tiongkok
Muchlas Samani

Prof. Dr. H. Muchlas Samani, M.Pd. (lahir 15 Desember 1951) adalah Guru Besar bidang Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Ia pernah menjabat Rektor Universitas Negeri Surabaya periode 2010-2014. Pada masa kepemimpinannya, Unesa mengalami banyak kemajuan, salah satunya peningkatan kerja sama di dalam maupun di luar negeri yang memberikan efek signifikan terhadap kemajuan salah satu kampus terbaik di Jawa Timur tersebut. Prof. Muchlas juga dikenal publik sebagai tokoh, akademisi, pemerhati, dan pejuang pendidikan serta penulis aktif yang melahirkan berbagai buku bidang pendidikan. Prof. Muchlas merupakan salah satu penulis aktif yang melahirkan karya ilmiah berupa buku, artikel, ataupun berupa opini di berbagai surat kabar, beberapa buku yang ditulis di antaranya:
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (atau dikenal IAIN SAS Bangka Belitung; bahasa Arab: جامعة شيخ عبدالرحمن صديق الإسلامية الحكومية بنكا بليتونج; bahasa Inggris: State Islamic Institute Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung) adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Petaling, Mendo Barat, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. IAIN SAS didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan Tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. IAIN Bangka Belitung diberi nama Syaikh Abdurrahman Siddik, diambil dari nama ulama Banjar dan sebagai Mufti Kerajaan Indragiri. Dalam sebuah rapat pada tanggal 15 Mei 1986, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ihsan (PPNI) dan tokoh-tokoh pendidikan agama Islam Bangka yang hadir berinisiatif mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT). Ide ini didasari pertimbangan pentingnya sebuah perguruan tinggi agama Islam di Pulau Bangka. Akhirnya, ide tersebut diwujudkan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung kuliah, kantor, dan perpustakaan oleh Menteri Agama RI, H. Munawir Sadzali, MA, pada tanggal 28 Agustus 1986 di Pondok Pesantren Nurul Ihsan (PPNI) Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Di lokasi ini juga didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID). Pendirian STIT ini mendapatkan banyak dukungan, terutama pemerintah daerah. Bukti dukungan berupa surat rekomendasi Bupati Kepala Daerah TK. II Bangka Nomor: 421.4/4/1477/86 tanggal 26 September 1986, surat rekomendasi Walikotamadya Pangkalpinang Nomor: 010/REK/KESRA/86 tanggal 11 September 1986, dan surat rekomendasi Kakandepag Kab
Daftar kecamatan dan kelurahan di Bali

Berikut daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Bali, Indonesia. Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten, 1 kotamadya, 57 kecamatan, 80 kelurahan, dan 636 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 4.230.051 jiwa dengan total luas wilayah 5.780,06 km². Kabupaten Badung terdiri dari 6 kecamatan, 16 kelurahan dan 46 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 468.346 jiwa dengan luas wilayah 418,62 km² dan sebaran penduduk 1.118 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Badung, adalah sebagai berikut: Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan, 4 kelurahan, dan 68 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 264
Daftar kecamatan dan kelurahan di Papua Barat

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten, 86 kecamatan, 21 kelurahan, dan 803 kampung. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 520.740 jiwa dengan total luas wilayah 64.134,66 km². Kabupaten Fak-Fak terdiri dari 17 kecamatan, 7 kelurahan, dan 142 kampung. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 84.692 jiwa dengan luas wilayah 14.320,00 km² dan sebaran penduduk 6 jiwa/km². Distrik Karas merupakan distrik terluas, sedangkan Distrik Arguni merupakan distrik terkecil. Distrik Kokas merupakan distrik dengan kelurahan/kampung terbanyak, sedangkan Distrik Arguni adalah distrik dengan kelurahan/kampung tersedikit. Kelurahan hanya terdapat di 4 distrik, yaitu Distrik Fakfak, Fakfak Tengah, Pariwari dan Kokas
Daftar kecamatan dan kelurahan di Papua

Berikut adalah daftar distrik/kecamatan dan kelurahan di Provinsi Papua, Indonesia. Provinsi Papua terdiri dari 8 kabupaten, 1 kotamadya, 104 distrik, 51 kelurahan, dan 948 kampung. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.017.303 jiwa dengan total luas wilayah 76.298,44 km². Kabupaten Biak Numfor terdiri atas 19 distrik, 14 kelurahan, dan 254 kampung dengan luas wilayah 2.602,00 km² dan jumlah penduduk 140.631 jiwa (2017) dengan sebaran penduduk 54 jiwa/km². Kode Wilayah Kabupaten Biak Numfor adalah 91.06. Kabupaten Jayapura terdiri atas 19 distrik, 5 kelurahan, dan 139 kampung dengan total luas 17
Daftar kecamatan dan kelurahan di Maluku Utara

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 kabupaten, 2 kotamadya, 115 kecamatan, 117 kelurahan, dan 1.063 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.275.831 jiwa dengan total luas wilayah 31.982,50 km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Halmahera Barat, adalah sebagai berikut: Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas 30 kecamatan dan 249 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 247.378 jiwa dengan luas wilayah 8.148,90 km² dan sebaran penduduk 30 jiwa/km². Kode Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 82
Daftar kecamatan dan kelurahan di Maluku

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Maluku, Indonesia. Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten, 2 kotamadya, 118 kecamatan, 35 kelurahan, dan 1.200 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.842.933 jiwa dengan total luas wilayah 46.914,03 km². Kabupaten Buru terdiri atas 10 kecamatan dan 82 desa dengan luas wilayah 4.932,32 km² dan jumlah penduduk 130.696 jiwa (2017). Kode Wilayah Kabupaten Buru adalah 81.04
Daftar kecamatan dan kelurahan di Sulawesi Selatan

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 kabupaten, 3 kota madya, 307 kecamatan, 792 kelurahan dan 2.255 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 9.522.503 jiwa dengan total luas wilayah 46.717,48 km². Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 46 Desa dengan luas wilayah 395,83 km² dan jumlah penduduk sebesar 196.358 jiwa dengan sebaran penduduk 496 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bantaeng, adalah sebagai berikut: Kabupaten Barru terdiri dari 7 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 40 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.174,71 km² dan jumlah penduduk sebesar 173
Daftar kecamatan dan kelurahan di Sulawesi Tengah

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12 kabupaten, 1 kota madya, 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 2.879.702 jiwa dengan total luas wilayah 61.841,29 km². Kabupaten Banggai terdiri dari 23 kecamatan, 46 kelurahan dan 291 desa dengan luas wilayah 9.672,70 km² dan jumlah penduduk sebesar 359.495 jiwa dengan sebaran penduduk 37 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banggai, adalah sebagai berikut: Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 141 Desa dengan luas wilayah 2.488,79 km² dan jumlah penduduk sebesar 117
Daftar kecamatan dan kelurahan di Sulawesi Utara

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 11 kabupaten, 4 kota madya, 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 2.612.104 jiwa dengan total luas wilayah 13.851,64 km². Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 15 kecamatan, 2 kelurahan, dan 200 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 246.282 jiwa dengan luas wilayah 2.871,65 km² dan sebaran penduduk 86 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah sebagai berikut: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, adalah sebagai berikut: Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 81 desa
Daftar kecamatan dan kelurahan di Nusa Tenggara Barat

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten, 2 kotamadya, 116 kecamatan, 142 kelurahan, dan 995 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.217.338 jiwa dengan total luas wilayah 18.572,32 km². Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan dan 191 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 524.677 jiwa dengan luas wilayah 3.405,63 km² dan sebaran penduduk 154 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bima, adalah sebagai berikut: Kabupaten Dompu terdiri dari 8 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 72 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 524
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kalimantan Tengah

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.432 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 2.502.630 jiwa dengan total luas wilayah 153.564,50 km². Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan, dan 86 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 123.396 jiwa dengan luas wilayah 8.830,00 km² dan sebaran penduduk 14 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Barito Selatan, adalah sebagai berikut: Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 kecamatan, 3 kelurahan, dan 100 desa
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kalimantan Timur

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 kabupaten, 3 kota, 103 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 3.470.883 jiwa dengan total luas wilayah 129.066,64 km². Kabupaten Berau terdiri dari 13 kecamatan, 10 kelurahan, dan 100 kampung. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 219.263 jiwa dengan luas wilayah 21.240,00 km² dan sebaran penduduk 10 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Berau, adalah sebagai berikut: Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 16 kecamatan, 4 kelurahan, dan 190 kampung. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 158
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kalimantan Selatan

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 11 kabupaten, 2 kota, 153 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.864 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 3.930.251 jiwa dengan total luas wilayah 38.744,23 km². Kabupaten Balangan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan, dan 154 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 125.288 jiwa dengan luas wilayah 1.878,30 km² dan sebaran penduduk 67 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Balangan, adalah sebagai berikut: Kabupaten Banjar terdiri dari 20 kecamatan, 13 kelurahan, dan 277 desa
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kalimantan Barat

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 12 kabupaten, 2 kota, 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.031 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.414.390 jiwa dengan total luas wilayah 147.307,00 km². Kabupaten Bengkayang terdiri dari 17 kecamatan, 2 kelurahan, dan 122 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 283.775 jiwa dengan luas wilayah 5.075,48 km² dan sebaran penduduk 56 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkayang, adalah sebagai berikut: Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan, 4 kelurahan, dan 278 desa