nvidia/miracl-vision huggingface dataset:
Peraturan perundang-undangan Indonesia

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dan sebagai landasan dasar dalam menentukan KUHP maupun KUH Perdata. Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari lima tahapan, diawali dengan tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan atau penetapan, dan terakhir tahap pengundangan. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber terutama untuk penyelenggaraan hukum dan negara di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yang disusun dalam bentuk hierarki menurut kekuatan hukumnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini membuat seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia yang dibuat harus menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, serta setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Peraturan perundang-undangan terdiri atas beberapa jenis peraturan, dan setiap peraturan disusun berdasarkan kekuatan hukumnya ke dalam suatu hierarki. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan terbaru menurut "Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (UU No.12 Tahun 2011). Dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, hanya ada beberapa peraturan tertentu yang boleh memiliki materi muatan mengenai ketentuan pidana, yaitu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain peraturan yang tercantum dalam hierarki di atas, terdapat peraturan-peraturan yang diakui keberadaannya dan kekuatan hukumnya mengikat, tetapi peraturan-peraturan tersebut dibuat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan (amendemen) pertama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-12 pada tanggal 19 Oktober 1999, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14–21 Oktober 1999. Dalam perubahan pertama ini, MPR mengubah beberapa pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (1) yang. Berbunyi (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, Dan di ubah menjadi (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat., Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21. Perubahan-perubahan tersebut berdasarkan pasal-pasal, yakni: (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat. diubah menjadi (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:Sumpah Presiden (Wakil Presiden):"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."Janji Presiden (Wakil Presiden):"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". diubah menjadi (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:Sumpah Presiden (Wakil Presiden):"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa
Konstitusi Republik Indonesia Serikat

'Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, 'Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai undang-undang dasar negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil Konfrensi Meja Bundar, sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Naskah konstitusi ini dirumuskan oleh Panitia Urusan Ketatanegaraan dan Hukum Tatanegara yang terdiri dari anggota orang Indonesia maupun Belanda. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta merta mencabut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas mukadimah, isi dan piagam persetujuan. Isi Konsitusi Republik Indonesia Serikat terdiri enam bab dan seratus sembilan puluh tujuh pasal. Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat berisi secara ringkas pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menekankan aspek kesatuan, kedaulatan, ketuhanan dan filosofi negara (Pancasila). Bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini terdiri atas enam bagian. Empat bagian pertama merupakan bagian mengenai Bentuk Negara dan Kedaulatan, Daerah Negara, Lambang dan Bahasa Negara serta Kewarganegaraan dan Penduduk Negara. Empat bagian pertama dalam bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat menyatakan bahwa: Sedangkan, bagian lima dari bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur mengenai Hak dan Kebebasan Dasar Manusia (dengan kata lain Hak Asasi Manusia)
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan "sementara", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, tetapi Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945. Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Ƶ

Ƶ adalah salah satu variasi huruf z dalam alfabet Latin dengan garis horizontal di tengahnya. Pada pertengahan abad ke-20, huruf ini digunakan dalam alfabet Yangalif untuk bahasa Tatar. Artikel bertopik aksara ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia (disingkat Kejagung RI) adalah sebuah Lembaga Negara yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan dan Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, sesuai peraturan Perundang-undangan daerah yurisdiksinya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara pada zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H
Kejaksaan negeri

Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung. Kejaksaan negeri mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serts mengawasi jalannya penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum.
Anarko-Feminisme

Anarka-Feminisme mengkombinasikan antara anarkisme dengan feminisme. Anarka-Feminisme melembacaaihat patriarki sebagai sebuah manifestasi hierarki dan, dengan demikian, hal tersebut merupakan sebuah masalah pokok dalam masyarakat. Anarka-feminisme mempercayai bahwa menghancurkan partiarki sama pentingnya dalam sebuah perjuangan kelas, dan juga perlawanan anarkis melawan negara dan kapitalisme. Anarka-feminisme terinspirasi oleh para penulis dan teoris awal abad ke-20 seperti Emma Goldman dan Voltairine de Cleyre. Artikel bertopik anarkisme ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Daftar konsep anarkisme

Dibawah ini adalah konsep-konsep, yang meskipun tidak secara khusus dimiliki oleh gerakan anarkisme, tetapi cukup signifikan dalam sejarah dan/atau lingkaran anarkis modern. (perlu dicatat bahwa lingkungan pergaulan anarkis secara filosofi cukup beragam dan masih ada ketidaksepakatan sehubungan dengan apakah konsep tersebut dapat memerankan peran di dalam gerakan anarkisme.) Dibawah ini adalah kumpulan dari berbagai "-isme" yang berkembang dan dianut dalam lingkungan para anarkis:
Candi Plaosan

Candi Plaosan (Hanacaraka: ꦕꦤ꧀ꦝꦶꦥ꧀ꦭꦲꦺꦴꦱꦤ꧀, Candhi Plaosan) adalah sebutan untuk kompleks percandian yang terletak di Dukuh Plaosan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kira-kira satu kilometer ke arah timur-laut dari Candi Sewu atau Candi Prambanan. Adanya kemuncak stupa, arca Buddha, serta candi-candi perwara (pendamping/kecil) yang berbentuk stupa menandakan bahwa candi-candi tersebut adalah candi Buddha. Kompleks ini dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan pada zaman Kerajaan Medang, atau juga dikenal dengan nama Kerajaan Mataram Kuno. Kompleks Candi Plaosan terdiri atas Candi Plaosan Lor dan Candi Plaosan Kidul. Pada masa lalu, Kompleks percandian ini dikelilingi oleh parit berbentuk persegi panjang. Sisa struktur tersebut masih bisa dilihat sampai saat ini di bagian timur dan barat candi. Candi Plaosan merupakan salah satu wisata pendidikan dan religi di Jawa Tengah. Kompleks Candi Plaosan Lor memiliki dua candi utama. Candi yang terletak di sebelah kiri (di sebelah utara) dinamakan Candi Induk Utara dengan relief yang menggambarkan tokoh-tokoh wanita, dan candi yang terletak di sebelah kanan (selatan) dinamakan Candi Induk Selatan dengan relief menggambarkan tokoh-tokoh laki-laki. Di bagian utara kompleks terdapat mandapa terbuka dengan beberapa arca buddhis. Kedua candi induk ini dikelilingi oleh 116 stupa perwara serta 50 buah candi perwara, juga parit buatan
Stupa

Stupa (Sanskerta: स्तूप) merupakan lambang dari agama Buddha yang berbentuk mangkuk terbalik. Pada bagian atas puncak mangkuk terbalik tersebut terdapat bagian berbentuk persegi empat atau segi delapan yang berbentuk tongkat di atasnya. Stupa merupakan identitas yang menandakan suatu bangunan suci beragama Buddha. Di beberapa wilayah di dunia, stupa menjadi tanda bagi tempat penguburan untuk barang peninggalan yang berharga. Peninggalan barang berharga itu dapat berupa bagian darir Buddha, mangkuk dan jubahnya, replika cap kaki, serta berbagai material lainnya yang penting dan berhubungan dengan Buddha. Bentuk stupa adalah setengah bola yang dibuat oleh manusia. Bentuk stupa dari pra-Buddha India merupakan tempat penguburan tanah yang beratapkan tiang kayu. Bentuk tersebut melambangkan hubungan antara surga, dunia, dan keadaan di bawah dunia. Di Ceylon dan Srilanka, terdapat penyebutan lain untuk menyebut stupa, yakni dagob. Di Thailand, penyebutan nama stupa disebut dengan cedi. Seorang peneliti bernama Nitin Kumar menyebutkan bahwa stupa dibuat dengan lima komponen unsur kosmik pembentuk alam semesta, yakni tanah, air, api, udara, dan ruang. Selain unsur kosmik, bentuk fisik Buddha juga direpresentasikan ke dalam bentuk stupa
Lubuk Basung, Agam

Lubuk Basung adalah sebuah kota berstatus kecamatan yang menjadi nama ibu kota dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Luas wilayahnya 278,4 km², atau sekitar 12,5% dari luas Kabupaten Agam. Kecamatan yang berkedudukan pada ketinggian rata-rata 102 meter dari atas permukaan laut, dan suhu udara maksimum mencapai 32 °C dan minimum mencapai 25 °C, Dengan pindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke Lubuk Basung pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 1998, maka Lubuk Basung dengan pusat pemerintahan dipindahkan ke Padang Baru. Setelah memasuki era otonomi daerah, istilah desa dan sistem pemerintahan di dalamnya diubah menjadi nagari dengan sistem pemerintahan yang berpola kepada adat istiadat masyarakat Kabupaten Agam. Memiliki batas-batas administratif wilayah sebagai berikut: Wilayah Kecamatan Lubuk Basung terbagi kedalam 5 nagari dengan 27 jorong yang masing-masingnya yaitu: Ada setidaknya dua versi mengenai asal nama Nagari Lubuk Basung. Pertama, di daerah ini terdapat sungai yang memiliki lubuk dan di sekitarnya tumbuh banyak pepohonan yang bernama ''basuang''. Kedua, saat pertama kali seorang daulat datang ke daerah ini terlihatlah sebuah sungai dengan lubuk yang membuat daulat ini ingin mandi. Daulat tersebut datang mengendarai kuda sehingga ia membuat tambatan untuk tali kudanya agar tidak kabur. Pada saat mandi, terjadi suatu hal mengejutkan yang mengakibatkan kudanya melompat tinggi hingga tambatannya tercabut, dalam bahasa Minangkabau tercabut adalah '''''tabasuang'''''. Dengan demikian, ada dua arti dari nama Lubuk Basung, yaitu lubuk yang di sekitarnya tumbuh pohon basuang dan lubuak tempat tercabutnya tambatan kuda. Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya
Kekuasaan kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan hakim dalam uji coba (persidangan) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu bentuk kekuasaan negara dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan. Prinsip yang melandasi kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Ayat (1) Pasal 24C. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh: Selain itu terdapat pula Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum). Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Sudah diubah menjadi undang undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan badan-badan peradilan berada di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Departemen Keuangan) dan TNI, namun saat ini seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung: Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.
Surah Al-Ahzab

Surah Al-Ahzab (bahasa Arab:الْأحزاب) adalah surah ke-33 dalam al-Qur'an. Terdiri atas 73 ayat, surah ini termasuk golongan surah-surah Madaniyah, diturunkan sesudah surah Ali Imran. Dinamai Al-Ahzab yang berarti golongan-golongan yang bersekutu karena dalam surah ini terdapat beberapa ayat, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 27 yang berhubungan dengan peperangan Al-Ahzab, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan kaum munafik serta orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin di Madinah. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Agama Buddha di Barat

Setelah pertemuan Klasik antara agama Buddha dan Kebudayaan Barat menghasilkan Seni Buddha-Yunani, pertemuan pertama antara orang Eropa dan agama Buddha terjadi pada Abad Pertengahan ketika bruder Fransiskan Willem van Ruysbroeck dikirim sebagai duta ke istana Mongolia milik Monke oleh Raja Prancis Santo Louis pada tahun 1253. Kontak ini terjadi di Cailac (sekarang Qayaliq di Kazakhstan), dan Willem pertama-tama mengira bahwa mereka adalah orang Kristen yang sudah mutakhir dan canggih (Richard Foltz, Religions of the Silk Road). Namun ketertarikan utama bagi agama Buddha muncul selama zaman kolonial, ketika kekuasaan Barat berada di posisi untuk menyaksikan kepercayaan dan manifestasi artistiknya secara terperinci. Filsafat Eropa dengan kuat dipengaruhi oleh penelitian agama Timur saat itu. Dibukanya Jepang untuk orang asing pada tahun 1853 juga membuat minat untuk meneliti sastra dan kebudayaan Jepang berkembang, dan merupakan akses yang sangat baik kepada salah satu kebudayaan Buddha yang terbesar di dunia. Agama Buddha mulai menikmati minat kuat dari penduduk umum di belahan barat dunia selama abad ke-20, mengikuti kegagalan utopia sosial yang terlihat, dari Fasisme ke Marxisme. Sesudah Perang Dunia II, fokus kemajuan cenderung bergeser ke perkembangan pribadi, baik pada sisi rohani maupun jasmani. Dalam konteks ini, agama Buddha sudah menunjukkan daya tarik kuat, karena toleransinya, ketiadaan konsep autoritas Ketuhanan dan determinisme, dan fokusnya terhadap perkembangan jalan-jalan pribadi menuju penerangan (dan keselamatan). Artikel bertopik Buddhisme ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Agama Buddha di Tibet

Bagian dari seriBuddhisme Tibet Ajaran dan Pencapaian Vihara Utama Perayaan Utama Kesenian Kebudayaan · Daftar Topik · Portal Buddhisme Tibet adalah bentuk Buddhisme yang dipraktikkan di Tibet dan Bhutan, yang merupakan kepercayaan dominan di sana. Ia juga memiliki pengikut di daerah sekitar Himalaya (seperti Ladakh, wilayah persatuan India, dan negara bagian Sikkim dan Arunachal Pradesh di India), di sebagian besar Asia Tengah, di wilayah Siberia Selatan seperti Tuva, dan di Mongolia. Buddhisme Tibet berkembang sebagai bentuk Buddhisme Mahāyāna yang berasal dari tahap terakhir Buddhisme India (yang juga mencakup banyak elemen Vajrayāna). Dengan demikian melestarikan banyak praktik tantra Buddhis India dari periode awal abad pertengahan pasca-Gupta (500 hingga 1200 M), bersama dengan banyak perkembangan asli Tibet. Di era pra-modern, Buddhisme Tibet menyebar ke luar Tibet terutama karena pengaruh dinasti Yuan Mongol (1271–1368), didirikan oleh Kubilai Khan, yang pernah memerintah Tiongkok, Mongolia, dan sebagian Siberia. Di era Modern, Buddhisme Tibet telah menyebar ke luar Asia karena upaya diaspora Tibet (1959 dan seterusnya). Ketika Dalai Lama melarikan diri ke India, anak benua India juga dikenal dengan kebangkitan biara-biara Buddhis Tibet, termasuk pembangunan kembali tiga biara utama dari tradisi Gelug. Terlepas dari praktik Buddhis Mahāyāna klasik seperti enam kesempurnaan, Buddhisme Tibet juga mencakup praktik tantra, seperti yoga dewa dan Enam Dharma Naropa serta metode yang dianggap melampaui tantra, seperti Dzogchen. Tujuan utamanya adalah Kebuddhaan. Bahasa utama studi kitab suci dalam tradisi ini adalah bahasa Tibet klasik. Buddhisme Tibet memiliki empat aliran besar, yaitu Nyingma (sekitar abad ke-8), Kagyu (abad ke-11), Sakya (1073), dan Gelug (1409). Jonang adalah sekolah kecil yang ada, dan gerakan Rimé (abad ke-19), yang berarti "tidak berpihak", adalah gerakan non-sektarian yang lebih baru yang mencoba untuk melestarikan dan memahami semua tradisi yang berbeda