nvidia/miracl-vision huggingface dataset:
Hak menentukan nasib sendiri

Hak menentukan nasib sendiri (bahasa Inggris: right to self-determination) adalah hak setiap orang untuk ara bebas menentukan kehendaknya sendiri, khususnya dalam hal prinsip mengenai status politik dan kebebasan mengejar kemajuan di bidang ekonomi, sosial, serta budaya. Kepentingan akan menentukan nasib sendiri, oleh sebab itu terletak pada adanya kebebasan dalam membuat pilihan. Namun demikian, dewasa ini, penggunaan menentukan nasib sendiri lebih mengacu pada hak untuk menentukan nasib politik. Namun dalam acuan tersebut, tidak ada kriteria hukum yang menjelaskan siapa orang/pihak yang dimaksud, atau kelompok mana yang dapat secara sah membuat klaim terhadap hak tersebut dalam kasus tertentu, yang menjadikannya salah satu di antara isu kompleks yang dihadapi para pembuat kebijakan. Istilah right to self determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri mendapat perhatian yang cukup besar di Indonesia pada proses penyelesaian konflik yang sangat sensitif, termasuk peristiwa referendum Timor Timur pada tahun 1999 dan perundingan Aceh yang kemudian melahirkan Otonomi Khusus. Pada mulanya prinsip menentukan nasib sendiri merupakan pedoman dalam pembangunan ulang Eropa pasca-Perang Dunia I. Ketika sistem Eropa terdahulu mulai hancur setelah berakhirnya Perang Dunia I, prinsip menentukan nasib sendiri mendapat pembelaan dari tokoh internasional yang memiliki landasan ideologi berbeda, yakni Vladimir Lenin (dari 1903 sampai 1917) dan presiden Woodrow Wilson (pada 1918). Pidato Lenin bersifat lebih universal, meskipun pada akhirnya kurang berpengaruh. Sebaliknya, 14 Pokok Wilson menguraikan sejumlah prinsip berkenaan dengan menentukan nasib sendiri, namun hanya diterapkan untuk orang-orang Eropa, dimana gagasan menentukan nasib sendiri tersebut berkembang secara berbeda di Eropa Tengah dan Eropa Timur, dengan di Eropa barat. Berkembangnya negara-negara modern di Eropa, dan meningkatnya kesadaran nasional yang tengah populer di masa itu, meningkatkan status ‘menentukan nasib sendiri’ sebagai prinsip politik. Lingkup prinsip menentukan nasib sendiri dianalisis oleh dua kelompok ahli internasional yang ditunjuk oleh League of Nations (liga bangsa-bangsa – LBB) untuk memeriksa kasus pulau Aland, wilayah yang secara budaya dan bahasa termasuk wilayah orang-orang Swedia, dan wilayah tersebut menginginkan kembali bersatu dengan pulau induk Swedia daripada tetap menjadi bagian negara Finlandia yang baru merdeka dari kekaisaran Rusia pada Desember 1917. Kelompok ahli yang pertama berpendapat bahwa menentukan nasib sendiri jelas tidak mendapat status hukum internasional karena meskipun prinsip menentukan nasib sendiri berperan penting dalam pandangan politik modern, terutama sejak Perang Dunia I, prinsip ini tidak ditemukan dalam perjanjian LBB
Partai Komunis Luksemburg

Partai Komunis Luksemburg (bahasa Luksemburg: Kommunistesch Partei Lëtzebuerg, bahasa Prancis: Parti Communiste Luxembourgeois, bahasa Jerman: Kommunistische Partei Luxemburg, disingkat KPL atau PCL) adalah partai komunis di Luksemburg yang didirikan pada tanggal 2 Januari 1921 di kota Niederkorn. Partai ini merupakan salah satu partai tertua di Luksemburg. Pada tahun 1937, pemerintahan Joseph Bech mencoba menetapkan undang-undang yang dijuluki Maulkuerfgesetz yang akan melarang partai ini apabila disetujui. Namun, rancangan undang-undang ini dibatalkan setelah ditolak oleh referendum partai politik Luksemburg 1937. Seusai Perang Dunia II, partai ini bergabung dengan Pemerintahan Persatuan Nasional (1945–47). Menteri pertama dari partai ini adalah Charles Marx. Setelah Marx meninggal akibat kecelakaan mobil pada tahun 1946, ia digantikan oleh Dominique Urbany. Namun, setelah kematian pemimpin Partai Buruh Sosialis Luksemburg, koalisi ini bubar. Partai Komunis lalu didepak dari pemerintahan dan tidak pernah lagi turut serta dalam koalisi pemerintahan hingga ini. Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Pegunungan Alpen Dinari

Pegunungan Alpen Dinari atau Dinarides adalah sebuah pegunungan yang membentang dari Italia di barat laut, melewati Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, hingga Albania di tenggara. Pegunungan ini terbentang sepanjang 645 km di sebelah pesisir Laut Adriatik dari Pegunungan Alpen Julius di sebelah barat laut hingga Pegunungan Šar-Korab di selatan. Titik tertinggi di Pegunungan Alpen Dinari adalah Puncak Jezerca di Prokletije, Albania pada ketinggian 2.694 m. Pegunungan ini terbentuk dari aktivitas Orogenesis Alpen denga batuan dari zaman Jurasik Akhir hingga Holosen. Beberapa celah pegunungan utama di Alpen Dinari adalah sebagai berikut.
Puncak Jezerca

Puncak Jezerca (bahasa Albania: Maja Jezercë) adalah sebuah puncak gunung di Kabupaten Shkodër, Albania. Puncak ini merupakan puncak tertinggi di seluruh Pegunungan Alpen Dinari, puncak tertinggi kedua di Albania, serta tertinggi ketujuh di Semenanjung Balkan dengan ketinggian 2.694 meter. Puncak Jezerca merupakan puncak dominan terluas ke-28 di Eropa. Puncak Jezerca terletak Albania dan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan gletser paling selatan di Eropa. Sebagian dari masif batu gamping di wilayah Jezerca berada di dalam Taman Nasional Theth dan Taman Nasional Lembah Valbona. Puncak ini dapat dicapai melalui rute di sebelah utara dari Gusinje di Montenegro maupun dari Theth. Puncak Jezerca terletak di antara Lembah Sungai Valbona di sebelah timur dan Sungai Shala di sebalah barat. Puncak ini berada sekitar 5 km dari perbatasan Albania dan Montenegro. Puncak Jezerca berbatasan dengan wilayah puncak lainnya seperti Maja e Popljuces (2.569 m) dan Puncak Ali (2.471 m) di sebelah barat, Puncak Rrogamit (2
Agama di Turki

Komposisi penganut agama di Turki (2016) Turki adalah salah satu dari negara mayoritas Islam yang menganut paham sekuler. Di Turki urusan Agama terpisah dengan urusan negara dan pemerintahan. Sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam dengan persentase sebesar 89% umat muslim dari keseluruhan penduduk Turki. Sebagian besar muslim di Turki mengikuti paham sunni dan sebagian kecil lainnya dalah kaum Syi'ah yang terdiri berbagai sekte, seperti Alevi, Ja'fari, dan Alawi. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian sosial Prancis Ipsos, agama Kristen adalah agama terbesar kedua di Turki dengan persentase sekitar 2% dari keseluruhan penduduk Turki. Sebagian besar orang Kristen di Turki berasal dari denominasi gereja-gereja ritus timur. Denominasi Kristen yang terdapat di Turki saat ini antara lain adalah Gereja Apostolik Armenia, Gereja Ortodoks Siria, Gereja Ortodoks Yunani, Antiokhia Yunani, Gereja Ortodoks Bulgaria, Gereja Ortodoks Georgia, Gereja Katolik Roma, Gereja Katolik Kaldea, dan sebagian kecil lainnya adalah penganut paham protestanisme. Terdapat juga orang-orang Yahudi di Turki. Kehadiran Yahudi di Turki sudah ada sejak abad ke-5 Masehi dan terdapat pula gelombang migrasi orang-orang Yahudi dari Spanyol dan Portugal ketika masa Kesultanan Utsmaniyah berkuasa di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Turki. Sebagian besar orang Turki keturunan Yahudi telah bermigrasi ke Israel, tetapi masih terdapat populasi orang Yahudi yang bertahan tinggal Turki. Orang Yahudi di Turki diperkirakan berjumlah sekitar 17.400 sampai 18
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem

Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem 1995 (Jerusalem Embassy Act of 1995) adalah undang-undang Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres ke-104 pada tanggal 23 Oktober 1995. UU ini disahkan sebagai dasar hukum dimulainya proses dan alokasi dana pemindahan Kedutaan Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, selambat-lambatnya 31 Mei 1999. UU ini menahan 50 persen dana yang dialokasikan ke Kementerian Luar Negeri untuk pos "Pengadaan dan Pengelolaan Bangunan di Luar Negeri" pada tahun anggaran 1999 sampai Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem resmi dibuka. UU ini juga mengakui Yerusalem sebagai kota yang tidak terpisahkan dan ibu kota negara Israel. Israel menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya, tetapi klaim ini tidak diakui secara internasional karena dialog status akhir konflik Israel–Palestina belum usai. RUU ini disetujui Senat (93–5), dan DPR (374–37). Walaupun sudah sah, UU ini tidak dilaksanakan oleh Presiden Clinton, Bush, dan Obama. Mereka memandang UU ini sebagai bentuk campur tangan Kongres terhadap kewenangan kebijakan luar negeri Presiden yang sudah dimandatkan Konstitusi. Mereka mengeluarkan ketetapan presiden (tappres) yang menunda pelaksanaan UU ini atas dasar keamanan nasional. Presiden Donald Trump mengeluarkan satu tappres penangguhan pada Juni 2017, lalu pada tanggal 6 Desember 2017, ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan besar. Yerusalem memiliki nilai spiritual dan keagamaan yang unik bagi agama-agama Abrahamik dunia: Yudaisme, Kristen, dan Islam. Usai Perang Dunia I, Negara-Negara Sekutu Utama yang memenangi perang mengakui ketiga agama tersebut sebagai "warisan peradaban yang sakral" dan menekankan bahwa segala hak dan klaim yang berkaitan dengan ketiga-tiganya harus dilindungi selamanya di bawah jaminan dunia internasional
Rumiyah (majalah)

Rumiyah (bahasa Arab: رومية, translit. Roma) adalah sebuah majalah maya yang dipakai oleh Negara Islam Irak dan Syam untuk propaganda dan perekrutan. Ini pertama kali diterbitkan pada September 2016 dan dirilis dalam beberapa bahasa, yang meliputi Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Indonesia dan Uighur.
Politik Basque

Politik Basque mendapat hak otonom dari pemerintahan Spanyol. Undang-undang saat ini berusaha untuk menyusun peraturan otonom sebagai undang-undang untuk tiga provinsi yang mencakup wilayah Basque. Distrik-distrik di Basque barat ini telah membuat undang-undang sendiri dengan hukum dan institusi yang otonom, bahkan hal ini telah dilakukan pada masa penaklukan oleh Kastilia pada tahun 1200. Raja baru tersebut menegakkan sistem kelembagaan mereka yang berbeda dengan undang-undang hukum konservatif di wilayah Basque dan Pyrenean. Pemerintahan mandiri yang terbatas ini, serupa dengan yang dimiliki Navarre, sebagian lebih diterapkan pada tahun 1839 dan benar-benar dijalankan pada tahun 1876. Ada berupa imbalan kesepakatan bagi penduduk yang mampu mengumpulakan pajak, dimana mereka akan menerima sejumlah hak istimewa administratif. Pada gilirannya hal ini ditangguhkan oleh Franco untuk Gipuzkoa dan Biscay, namun dikembalikan oleh Konstitusi Spanyol tahun 1978. Konstitusi Prancis pasca-Franco tahun 1978 mengakui hak historis dan mencoba untuk mengakhiri konflik lama antara sentralisme dan identitas nasional yang berbeda (Basque, Catalan, dan Galician). Sebuah perundingan antara Suárez dari Union of the Democratic Center (UDC) Spanyol dan PNV menyebabkan terbentuknya undang-undang Basque, dengan artikel pertamanya yang menyatakan bahwa orang Basque ( Euskal Herria ) akan mengambil alih institusional dalam bentuk Komunitas Otonomi Basque; dilanjutkan pada artikel ke-2 dengan menetapkan bahwa hal itu dibentuk mencakup wilayah Álava, Biscay, Gipuzkoa, serta Navarre. Dewan provinsi yang diberi atribusi relevan (perpajakan, dll) dikembalikan ke provinsi-provinsi masing-masing (disebut 'diputación foral' '), namun tidak untuk wilayah Navarre. Pada akhirnya, pemerintahan di Spanyol menyebarkan ketentuan hukum untuk pembentukan komunitas otonom Spanyol, dimana ada pemerintahan otonom dan parlemen otonom yang mencakup seluruh wilayah manapun di Spanyol (misalnya Kastilia dan León, Catalonia, Valencia, dll). Provinsi-provinsi di Basque masih melakukan pengumpulan pajak di wilayah masing-masing, namun dengan batasan-batasan tertentu karena setiap pengambilan keputusan hukum masih ada di bawah pemerintah Spanyol dan Eropa
Fuero

Fuero (bahasa Spanyol: [ˈfweɾo]), Fur (Katalan: [ˈfur]), Foro (bahasa Galisia: [ˈfɔɾo]) atau Foru (bahasa Basque: [foɾu]) adalah istilah hukum Spanyol yang memiliki beberapa makna yang bergantung pada konteksnya. Salah satu maknanya adalah kompilasi hukum, khususnya hukum setempat atau regional. Makna lain adalah sejumlah undang-undang yang berlaku khusus untuk kelas sosial tertentu. Contohnya, fuero militar merupakan hukum militer dan fuero eclesiástico berlaku khusus untuk gereja. Pada abad ke-20, rezim Francisco Franco menggunakan istilah fueros untuk beberapa hukum dasar. Istilah tersebut menyiratkan bahwa yang terkandung di dalamnya bukanlah konstitusi yang dapat diperdebatkan dan diubah oleh rakyat, tetapi merupakan perintah dari satu-satunya sumber wewenang yang sah seperti pada masa feudalisme. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin, forum, yang berarti "ruang terbuka yang digunakan sebagai pasar, pengadilan dan tempat pertemuan". Pada awal abad ke-18, Raja Felipe V dari Spanyol mengeluarkan dekret-dekret Nueva Planta yang mensentralisasi pemerintahan dan menghapuskan sistem ini. Konsep fuero semakin terancam setelah meletusnya Revolusi Prancis pada tahun 1789. Keinginan untuk mempertahankan sistem fuero merupakan salah satu permintaan kelompok Carlista pada abad ke-19. Maka dari itu, terdapat banyak pendukung Carlisme di Pais Vasco, Catalunya dan Aragon. Namun, setelah terjadinya tiga perang, pemerintah Spanyol berhasil mengalahkan kelompok Carlista
Ikurrina

Bendera ikurrina (dalam bahasa Basque) atau ikurriña (ejaan bahasa Spanyol) adalah bendera resmi komunitas otonom Pais Vasco (Negeri Basque di Spanyol. Bendera ini terdiri dari salib putih yang menimpa warna merah dan "tanda silang" berwarna hijau. Warna merah merupakan lambang orang-orang Biscay, warna hijau mungkin merupakan representasi Oak Guernica (simbol hukum lama Biscay atau fuero), dan salib putih merupakan lambang iman Katolik Basque. Bendera ini dirancang pada tahun 1894 oleh pendiri Partai Nasionalis Basque, Luis Arana dan Sabino Arana. Pemerintah Basque menggunakan bendera ini sebagai bendera resmi Wilayah Otonom Basque pada tahun 1936. Namun, setelah kekalahan pemerintahan Basque pada tahun 1938, bendera ini dilarang oleh rezim Jenderal Francisco Franco (walaupun bendera ini masih digunakan di departemen-departemen Basque di Prancis). Kemudian bendera ini menjadi lambang perlawanan, dan bendera ikurrina baru dilegalkan lagi pada tahun 1977 pada masa transisi Spanyol menuju demokrasi. Dua tahun kemudian bendera ini menjadi bendera resmi komunitas otonom Basque. Artikel bertopik bendera ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Teluk Lalong

Teluk Lalong terletak di pusat kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Memiliki luas ±700-850 m. Merupakan tempat berlabuhnya kapal dari beberapa Kabupaten hingga Provinsi. Tempat bersantai untuk kalangan muda hingga dewasa pada sore hingga malam hari. Disekitar teluk berjejer kafe-kafe yang menjual makanan ringan hingga makanan berat. Terdapat RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang di bangun oleh pemerintah setempat sekitar tahun 2016. Artikel bertopik geografi atau tempat Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Senussi

Tarekat Sanusiyyah, Senusi atau Sanusi (bahasa Arab: السنوسية as-Sanūssiyya) adalah sebuah tarekat sekaligus klan politik Islam (tatanan sufi) dan klan di Libya kolonial serta wilayah Sudan yang didirikan di Makkah pada tahun 1837 oleh Syekh al-Senussi (bahasa Arab: السنوسي الكبير as-Sanūssiyy al-Kabīr) dari Aljazair. Syekh As-Sanussiyy prihatin dengan apa yang dilihatnya sebagai kemunduran pemikiran dan spiritualitas Islam serta melemahnya integritas politik Muslim. Gerakan ini mempromosikan kepatuhan yang ketat terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa memihak pada mazhab hukum tradisional. Ia juga mencari reformasi tasawuf, mengutuk berbagai praktik seperti mencari bantuan dari orang mati, berkorban untuk mereka dan ritual lain yang mereka anggap takhayul dan inovasi. Dari tahun 1902 hingga 1913, Syekh al-Senussi melawan ekspansi kolonial Prancis di Sahara dan penjajahan Kerajaan Italia di Libya mulai tahun 1911. Dalam Perang Dunia I, Syekh As-Sanussiyy juga melawan pasukan Inggris di Mesir dan Sudan. Pada tahun 1923, pemberontak pribumi yang terkait dengan Tarekat Sanusiyyah mengorganisir gerakan perlawanan Libya terhadap pemukiman Italia di Libya. Selama Perang Dunia II, klan Sanusi memberikan dukungan vital kepada Angkatan Darat Kedelapan Inggris di Afrika Utara melawan pasukan Jerman Nazi dan Italia Fasis. Cucu Syekh al-Senussi menjadi Raja Idris Libya pada tahun 1951. Pada tahun 1969, Idris I digulingkan oleh kudeta militer yang dipimpin oleh Muammar Khadafi. Gerakan ini tetap aktif meskipun dianiaya oleh pemerintah Khadafi. Semangat dan warisan klan Sanusi terus menonjol di Libya saat ini, sebagian besar di timur negara itu
Pantai Padang-padang

Pantai Padang-padang merupakan pantai di Bali selatan dengan karakteristik tebing dengan pasirnya yang berwarna putih dan halus. Pantai Padang-padang berada di ujung paling barat Semenanjung Uluwatu, kurang lebih satu jam perjalanan dari Denpasar. Akses masuk ke pantai berada di ujung Jalan Raya Uluwatu, tepat di sebelah kanan (utara) dari gerbang masuk menuju Pura Uluwatu. Dari jalan utama, perjalanan hingga ke area parkir kira-kira sejauh 1 kilometer. Dari area parkir, pengunjung harus berjalan kurang lebih 500 meter menuruni bukit, melewati kios-kios cendera mata, hingga sampai ke sebuah celah bebatuan karang dengan tangga semen yang menuju ruas pantai yang terlindung oleh tebing-tebing raksasa. Dari bawah celah ini, jalan menuju area pantai terpecah menjadi dua jalur. Jalur sebelah kiri menembus lorong karang. Melalui jalur ini, pengunjung akan menemukan ruas pantai yang terbuka. Di pantai ini para turis asing biasa menghabiskan waktu dengan berjemur di atas pantai atau berselancar menikmati deburan ombak. Pengunjung pantai ini tidak terlalu ramai dan didominasi turis asing memberikan sensasi seakan berada di pantai pribadi. Pantai ini sangat terkenal dikalangan komunitas peselancar dan juga dikenal sebagai lokasi pengambilan gambar untuk film Eat, Pray, Love yang dibintangi oleh Julia Roberts.
Gereja Kristen Indonesia Bungur

Gereja Kristen Indonesia Jemaat Bungur atau disingkat menjadi GKI Bungur adalah sebuah tempat peribadatan umat Kristiani di Jakarta yang merupakan bagian dari sinode GKI Am dan Sinode Wilayah GKI Jawa Barat. Sebagai gereja GKI pada umumnya, namun selain menggunakan Bahasa Indonesia, juga menggunakan Bahasa Mandarin dalam praktik beribadahnya. Secara spesifik, para pemula GKI Bungur, juga GKI Pinangsia berasal dari gereja yang berada di Jalan Perniagaan No.1, Jakarta dan dianggap sebagai salah satu gereja paling bersejarah di Indonesia karena mencirikan pengaruh dari Vereenigde Oostindische Compagnie semasa penjajahan kolonial dengan budaya Tionghoa. Cikal bakal berdirinya GKI Bungur, GKI Pinangsia dan GKI Kanaan, telah dimulai sejak tahun 1868 dimana ada 17 orang yang dibaptis dan kemudian menjadi Jemaat Patekoan. Selain menggunakan Bahasa Mandarin dalam praktik ibadahnya, mereka juga merayakan ibadah khusus untuk memperingati Tahun Baru Imlek serta budaya Tionghoa lainnya yang selaras dengan iman Kristiani. Mula-mula, di Indonesia terjadi misi Kristenisasi yang dikerjakan oleh perkabaran Injil dari Zending Belanda, orang Tionghoa Perantauan dan orang Tionghoa Peranakan. Hubungan antara perkabaran injil dengan keberadaan orang Tionghoa itu bukan lagi menjadi hal yang asing bagi Indonesia. Pada waktu itu, telah berdiri beberapa jemaat Kristen Tionghoa di beberapa kota, seperti Indramayu, Cirebon, Bandung dan Jakarta. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda juga mengakui keberadaan mereka dengan pemberian nama “Evangelische Chineesche Gemeente” yang pada tahun 1938 dikenal dengan nama Tionghoa sebagai “Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee Khu Hwee West Java” atau THKTKH-KH West Java. Setelah diakui secara resmi oleh pemerintah, THKTKH-KH West Java mulai melakukan aktivitas peribadatannya. Pada tahun 1868, mereka membaptis 17 orang dewasa yang merupakan jemaat Patekoan
Kerusuhan di Kosovo 2014

Kerusuhan di Kosovo 2004 adalah kerusuhan yang disertai dengan kekerasan yang pecah di Kosovo pada 17 Maret 2004. Etnis Albania Kosovo, berjumlah lebih dari 50.000, mengambil bagian dalam serangan luas terhadap minoritas etnis Serbia Kosovo. Ini adalah insiden kekerasan terbesar di Kosovo sejak Perang Kosovo 1998-1999. Menurut laporan dari sumber berita di Serbia, selama kerusuhan tersebut, warga sipil tewas, ribuan etnis Serbia terpaksa meninggalkan rumah mereka, 935 rumah etnis Serbia, 10 fasilitas umum (sekolah, pusat perawatan kesehatan, dan kantor pos), dan 35 bangunan gereja Ortodoks Serbia dilecehkan, dirusak, atau dihancurkan, dan enam kota dan dan sembilan desa terjadi pembersihan etnis. Peristiwa tersebut disamakan dengan pembersihan etnis oleh Perdana Menteri Serbia saat itu, Vojislav Koštunica. Di Serbia, peristiwa tersebut dinamakan "Pogrom Maret". Lebih dari 164.000 anggota minoritas Kosovo telah meninggalkan provinsi tersebut segera setelah berakhirnya perang. Hal ini terutama terjadi pada kasus etnis Serbia dan etnis Rom. Ketegangan etnis dan pertikaian teritorial telah menjadi masalah besar di Kosovo selama bertahun-tahun dan memicu Perang Kosovo tahun 1998-1999 di mana diperkirakan 10.000 orang tewas, mayoritas adalah warga sipil etnis Albania, yang juga merupakan alasan yang dikemukakan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk intervensi NATO di Yugoslavia
Penaklukan Bosnia dan Herzegovina oleh Kesultanan Utsmaniyah

Penaklukan Bosnia dan Herzegovina oleh Kesultanan Utsmaniyah adalah sebuah proses yang dimulai kira-kira pada tahun 1386, ketika berlangsung serangan pertama Kesultanan Utsmaniyah terhadap Kerajaan Bosnia. Pada tahun 1451, lebih dari 65 tahun setelah serangan pertama, Kesultanan Utsmaniyah secara resmi mendirikan Bosansko Krajište, unit administratif militer perbatasan sementara, perbatasan Kesultanan Utsmaniyah, di sebagian wilayah Bosnia dan Herzegovina. Pada tahun 1463, Kerajaan Bosnia jatuh ke tangan Utsmaniyah, dan wilayah ini berada di bawah kekuasaan penuh Kesultanan Utsmaniyah. Herzegovina jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1482. Butuh satu abad bagi Kesultanan Utsmaniyah untuk menaklukkan bagian barat Bosnia saat ini dengan direbutnya Bihać pada tahun 1592. Seluruh wilayah yang saat ini dikenal sebagai Bosnia dan Herzegovina itu tidak ditaklukkan sekaligus oleh Kesultanan Utsmaniyah atau dalam satu pertempuran. Kesultanan Utsmaniyah memerlukan waktu beberapa dekade untuk menaklukkannya. Satuan-satuan militer Kesultanan Utsmaniyah melakukan banyak serangan ke sejumlah kepangeranan feodal di bagian barat Balkan pada akhir abad ke-14, beberapa di antaranya ke wilayah yang saat ini merupakan Bosnia dan Herzegovina, jauh sebelum penaklukan Kerajaan Bosnia. Serangan pertama Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Timuras-Pasha terjadi di bagian timur Bosnia pada tahun 1384. Pertempuran Bileća pada tahun 1388 adalah pertempuran pertama tentara Kesultanan Utsmaniyah di wilayah yang saat ini merupakan Bosnia dan Herzegovina. Tentara Kesultanan Utsmaniyah ini segera meraih kemenangan penting terhadap para penguasa feodal daerah dalam Pertempuran Marica (1371) dan Pertempuran Kosovo (1389). Pada tahun 1392, Kesultanan Utsmaniyah membentuk Skopsko Krajište setelah merebut Skopje, ibu kota Kekaisaran Serbia antara 1346-1371; istilah krajište (крајиште) awalnya berfungsi sebagai unit administratif Kekaisaran atau Kedespotan Serbia untuk menunjuk daerah perbatasan di mana kaisar atau despot belum memiliki kontrol kuat dan pasti karena serangan dari provinsi-provinsi tetangga yang bermusuhan