nvidia/miracl-vision huggingface dataset:
Bilangan imajiner

Bilangan imajiner atau bilangan khayal (bahasa Inggris: imaginary number), biasa dilambangkan dengan i, dan didefinisikan sebagai 𝑖=−1 atau secara ekuivalen 𝑖2=−1 Bilangan ini merupakan bagian dari bilangan kompleks. Secara definisi, (bagian) bilangan imajiner 𝑖 diperoleh dari penyelesaian persamaan kuadratik: atau secara ekuivalen Bilangan imajiner dan/atau bilangan kompleks ini sering dipakai di berbagai bidang, seperti teknik elektro dan elektronika untuk menggambarkan sifat arus AC (listrik arus bolak-balik) atau untuk menganalisis gelombang fisika yang menjalar ke arah sumbu x mengikuti: Selain itu, bilangan imajiner juga muncul di mekanika kuantum, seperti pada Persamaan Schrödinger, pengolahan sinyal, dan masih banyak lagi. Salah satu yang menyebabkan bilangan imajiner muncul dan digunakan di mana-mana adalah sifatnya yang mempunyai fase atau periode, sehingga dapat digunakan untuk memodelkan objek yang memiliki periode. Dalam geometri, bilangan imajiner dilambangkan sebagai titik-titik pada sumbu vertikal pada bidang bilangan kompleks, digambarkan secara tegak lurus terhadap sumbu bilangan real. Satu cara untuk melihat bilangan-bilangan imajiner adalah dengan membayangkan suatu garis bilangan, bertambah secara positif ke sebelah kanan dan bertambah negatif ke sebelah kiri, kemudian pada titik nol "O" garis yang dapat dipandang sebagai sumbu-x, suatu sumbu-y dapat digambarkan sebagai suatu garis tegak lurus yang bertambah "positif" (bilangan imajiner bertambah positif) ke arah atas, dan bertambah negatif (demikian pula dengan bilangan imajiner) ke arah bawah. Sumbu vertikal ini sering disebut "sumbu bilangan imajiner" dan dilambangkan dengan iℝ, 𝐼, atau ℑ. Dalam representasi ini, perkalian dengan –1 berhubungan dengan suatu rotasi 180 derajat mengelilingi titik nol. Perkalian dengan i berhubungan dengan rotasi 90 derajat pada arah "positif" (yaitu, berlawanan dengan jarum jam), dan persamaan i2 = −1 ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa jika diterapkan dua rotasi 90 derajat mengelilingi titik nol, maka hasil akhirnya adalah suatu rotasi tunggal 180 derajat. Perhatian bahwa rotasi 90 derajat pada arah "negatif" (yaitu searah jarum jam) juga memenuhi penafsiran ini. Hal ini mencerminkan fakta bahwa −i juga memecahkan persamaan x2 = −1. Pada umumnya, perkalian dengan suatu bilangan kompleks sama dengan rotasi mengelilingi titik nol oleh argument bilangan kompleks itu, diikuti dengan perubahan skala besarannya. Perkalian akar kuadrat bilangan negatif perlu perhatian khusus
ZGMF-X13A Providence Gundam

ZGMF-X13A adalah salah satu karakter robot/mobile suit dalam cerita anime fiksi Mobile Suit Gundam SEED. Mobile suit ini merupakan salah satu prototipe buatan ZAFT yang dibuat dengan arahan langsung dari Patrick Zala (ayah Athrun Zala). Mobile suit ini dipiloti oleh Raww Le Kluezze. Disebut juga dengan "Providence Gundam", atau berarti "Dewa". Tidak seperti mobile suit yang sebelumnya dibuat, mobile suit yang baru ini menerapkan teknologi yang sangat berbahaya, yakni Neutron Jammer Canceler (atau sering disebut sebagai N-Jammer Canceler). ZAFT awalnya mengembangkan N-Jammer Canceler untuk mencegah pasikan Earth Alliance menggunakan senjata berhulu ledak nuklir, setelah Junius Seven hancur luluh lantak diterjang senjata nuklir, meski hal tersebut menyebabkan krisis energi di Bumi. Namun, hal ini juga menyebabkan mobile suit pun tidak dapat menggunakan bahan bakar nuklir, dan akhirnya hanya menggunakan baterai yang dapat habis dalam beberapa menit pertarungan saja. Dengan menggunakan N-Jammer Canceler, mobile suit pun dapat menggunakan reaktor fisi nuklir dan bekerja dengan daya seolah-olah tidak terbatas, meskipun ketika armor Phase Shift diaktifkan. ZMGF-X13A Providence Gundam merupakan salah satu Gundam yang didesain oleh ZAFT dengan menggunakan teknologi tersebut. Setelah berhasil mencuri empat buah prototipe mobile suit Gundam buatan Earth Alliance (GAT-X102 Duel Gundam, GAT-X103 Buster Gundam, GAT-X207 Blitz Gundam, dan GAT-X303 Aegis Gundam), ZAFT melakukan reverse engineering terhadapnya dan mengambil teknologi yang terdapat di dalamnya ke dalam mobile suit buatan ZAFT sendiri, seperti halnya armor Phase Shift dan beam saber. Dengan teknologi baru ini, ZAFT membuat beberapa jenis Gundam di bawah arahan pemimpin mereka, Patrick Zala. Providence Gundam memasuki pertempuran pada akhir perang pada tanggal 26 September Cosmic Era 71, dan diberikan secara langsung oleh Patrick Zala kepada Raww Le Kluezze, yang memiliki agenda tersendiri (dan merupakan nemesis/musuh terkuat)
Jura (periode)

Jura atau Jurasik (bahasa Inggris: Jurassic) adalah suatu periode utama dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 201,3 juta tahun hingga 145 juta tahun yang lalu, setelah periode Trias dan mendahului periode Kapur. Lapisan batuan yang mencirikan awal dan akhir periode ini teridentifikasi dengan baik, tetapi waktu tepatnya tidak dapat dipastikan antara 5 hingga 10 juta tahun. Jura merupakan periode pertengahan era Mesozoikum, yang dikenal juga dengan "Zaman Dinosaurus". Awal periode ini ditandai dengan peristiwa kepunahan Trias-Jura. Nama periode ini diberikan oleh Alexandre Brogniart berdasarkan banyaknya batu kapur laut yang ditemukan di Pegunungan Jura, di daerah pertemuan Jerman, Prancis, dan Swiss yang di mana strata batu kapur dari periode tersebut pertama kali diidentifikasi. Pada masa awal Jura, Superkontinen Pangaea telah mulai terbagi menjadi dua daratan besar: Laurasia di utara, dan Gondwana di selatan. Hal ini menciptakan lebih banyak garis pantai dan mengubah iklim benua yang sebelumnya kering menjadi lembab. Dan banyak gurun yang terdapat di Periode Trias tergantikan oleh hutan hujan yang rimbun. Dinosaurus merupakan hewan yang dominan pada zaman Jura, Jura berakhir dengan peristiwa kepunahan kecil. Periode Jura dibagi menjadi tiga bagian: Awal, Tengah, dan Akhir. Demikian pula, dalam stratigrafi, periode Jura dibagi menjadi Jura Bawah, Jura Tengah, dan Jura Atas bedasarkan formasi batuan. Pemisahan istilah Jura menjadi tiga bagian berasal dari Leopold von Buch
Kapur (periode)

Zaman Kapur, atau Periode Kapur (bahasa Inggris: Cretaceous Period), merupakan salah satu dari tiga periode dalam era Mesozoikum, yang berlangsung antara sekitar 145 juta hingga 66 juta tahun yang lalu. Zaman ini adalah periode terpanjang dari era Mesozoikum, yang dimulai setelah Periode Jura dan berakhir dengan salah satu peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah Bumi. Nama "Kapur" diambil dari istilah Latin creta, yang berarti kapur, merujuk pada endapan batu kapur yang ditemukan di banyak wilayah, terutama di Eropa. Selama Zaman Kapur, Bumi mengalami perubahan signifikan dalam geologi, iklim, dan kehidupan. Pada periode ini, benua-benua secara bertahap bergerak menuju posisi yang lebih mendekati seperti yang kita lihat sekarang. Selain itu, terjadi pemisahan benua super Gondwana dan Laurasia yang membentuk benua-benua baru. Pergerakan lempeng tektonik ini turut mempengaruhi iklim global serta evolusi kehidupan di darat maupun di laut. Secara biologis, Zaman Kapur dikenal sebagai puncak dari dominasi dinosaurus di daratan, dengan berbagai jenis spesies yang berkembang pesat, mulai dari yang kecil hingga predator besar seperti Tyrannosaurus rex. Ini juga merupakan masa penting bagi evolusi burung, karena banyak spesies awal burung berkembang dari dinosaurus theropoda. Kehidupan laut saat itu juga sangat beragam, dengan amonit, belemnit, dan reptil laut besar seperti Mosasaurus menguasai lautan. Zaman Kapur berakhir sekitar 66 juta tahun yang lalu dengan peristiwa kepunahan massal yang dikenal sebagai Kepunahan Kapur-Tersier (KT). Peristiwa ini diyakini disebabkan oleh tumbukan asteroid besar di Semenanjung Yucatán, Meksiko, yang mengakibatkan perubahan iklim global yang drastis
Bank Tabungan Negara

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau biasa disingkat menjadi BTN, adalah sebuah perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan. BTN menawarkan sejumlah produk dan layanan keuangan, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR). Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2023, BTN memiliki total 737 jaringan kantor dengan rincian 6 Kantor Wilayah, 81 Unit Kantor Cabang, 541 Kantor Cabang Pembantu. Sedangkan, untuk jaringan Perbankan Syariah, memiliki 34 Kantor Cabang Syariah dan 75 Kantor Cabang Pembantu Syariah di seluruh Indonesia. BTN juga terhubung dengan 3.789 ATM dan CRM. . BTN didirikan padav 1 Januari 1897 dengan pengukuhan pendirian bank bernama resmi (bahasa Belanda: Postspaarbank) yang berkantor di sebuah gedung dengan arsitektur zaman Belanda di ujung Molenvliet West 1 (sekarang Jalan Gajah Mada No.1). Melihat minat masyarakat yang semakin kuat terhadap jasa perbankan mulai tahun 1928 hingga 1934, Postspaarbank terus memperluas jaringannya dengan membuka 4 kantor cabang baru di Makassar, Surabaya, Jakarta dan Medan. Era transformasi bank ini dimulai sejak 1930 yang ditandai dengan dimulainya penggunaan mesin akuntansi elektronik. Pada masa awal pendudukan Jepang, pembekuan operasi perbankan di wilayah Hindia Belanda terjadi melalui sejumlah proses yang dimulai dengan pemanggilan manajemen bank oleh penguasa baru yang dilakukan di Bandung pada 4 Maret 1942
Pembiayaan konsumen

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran . Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Artikel bertopik ekonomi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Bilangan irasional

Dalam matematika, bilangan irasional adalah bilangan riil yang tidak bisa dibagi (hasil baginya tidak pernah berhenti). Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai 𝑎𝑏, dengan 𝑎 dan 𝑏 sebagai bilangan bulat dan 𝑏 tidak sama dengan nol. Jadi bilangan irasional bukan merupakan bilangan rasional. Contoh yang paling populer dari bilangan irasional adalah bilangan π, 2, dan bilangan e. Bilangan 𝜋 sebetulnya tidak tepat, yaitu kurang lebih 3.14, tetapi Untuk bilangan 2: dan untuk bilangan 𝑒: Dalam doctorate in Absentia-nya pada tahun 1799, A new proof of the theorem that every integral rational algebraic function of one variable can be resolved into real factors of the first or second degree (Sebuah bukti baru teorema bahwa setiap fungsi aljabar rasional yang tidak terpisahkan dari satu variabel dapat diselesaikan menjadi faktor nyata pada derajat pertama atau kedua), Gauss memberikan bukti teorema fundamental aljabar yang menyatakan bahwa setiap-tiap dari polinomial variabel tunggal bukan-konstanta dengan koefisien kompleks memiliki paling sedikit atau setidaknya satu akar kompleks. Namun banyak matematikawan termasuk Jean le Rond d'Alembert yang memberikan bukti yang salah pada awalnya,dan disertasi Gauss juga banyak mengkritik kerja d'Alembert. Namun sekali lagi, ironisnya, dengan menggunakan standar sekarang percobaan milik Gauss tidak dapat diterima, yang menyebabkan penggunaan secara implisit teorema Kurva Jordan di dalam kurva fraktal. Bagaimanapun, dia secara berkelanjutan memberikan tiga bukti yang lain,yang terakhir pada 1849 yang dikenal sukar. Upayanya dalam mengklarifikasi konsep mengenai bilangan kompleks memang banyak dibicarakan (dari contoh bilangan irasional paling terkenal:−𝑥=𝑖𝑥, memecahnya dengan menempatkan minus pada satu tingkat di bawah sumbu imajiner dan x pada sumbu positif real, Gauss mengubah bilangan irasional yang sebelumnya dianggap bilangan antara ada dan tiada menjadi dapat diperhitungkan, lihat secara khusus polar kompleks). Gauss juga memberikan kontribusi sangat penting bagi teori bilangan. Di dalam bukunya pada tahun 1801, Disquisitiones Arithmeticae (bahasa Latin:, Investigasi Aritmetika), yang mana, dalam banyak hal, Gauss memperkenalkan penggunaan notasi ≡ untuk kekongruenan dan menggunakannya dalam presentasi yang baik di dalam aritmetika modular
Selina Ren Jia Xuan

Selina Rèn Jiāxuān (任家萱; lahir 31 Oktober 1981), lebih umum dikenal sebagai Selina, adalah salah satu anggota grup penyanyi Taiwan S.H.E. Dia lulus dari Universitas Nasional Keguruan Taiwan pada 11 Juni 2004 dengan gelar S1 jurusan Pendidikan, fakultas Pendidikan Sipil dan Kepemimpinan. Bulan September 2006, Selina meliris bukunya yang pertama, Manik-Manik Cinta Selina (Ài De Xiǎo Zhū Zhū 愛的小珠珠), yang mengajari pembaca bagaimana cara menggunakan manik-manik untuk membuat disain. Pada 8 Agustus 2000, HIM Internasional Musik mengadakan 'Kontes Gadis Cantik dan Bertalenta 2000' untuk pencarian artis baru untuk dijadikan artis kontrakan di bawah label mereka. Adik perempuannya ingin ikut serta tetapi belum cukup usia. Sebagai pengantinya, Selina ikut dalam kontes tersebut. Kontes yang diikuti sekitar 1000 kontestan tersebut dan setelah melalui berbagai ronde persaingan yang melelahkan, tujuh kontestan menuju ronde 'Panggung Kejam'. Ke tiga anggota S.H.E dibentuk dari sini
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kementerian HAM atau KemenHAM) adalah salah satu kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan hak asasi manusia serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Hak Asasi Manusia yang saat ini dijabat oleh Natalius Pigai sejak tanggal 21 Oktober 2024. Setelah memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kementerian di kabinetnya. Badan Legislasi DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara, sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru. Kementerian Hak Asasi Manusia adalah salah satu dari 46 kementerian yang diwacanakan dalam Kabinet Merah Putih. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad memberikan bocoran bahwa pemerintahan Prabowo akan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia yang terpisah dari Kementerian Hukum. Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiganya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi: Susunan organisasi Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan Permenham No. 1 Tahun 2024 terdiri atas: Pimpinan Sekretariat Inspektorat Direktorat Jenderal Staf Ahli Pusat
Orang Kanton

Orang Guǎngfǔ 广府/廣府 adalah sub-grup Tionghoa yang berasal dari Guangdong, Tiongkok Selatan. Orang Guangfu umumnya dikenal dengan istilah Orang Guangdong atau Orang Kanton. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sering disebut sebagai Orang Konghu. Orang Guǎngfǔ terdapat dua pengelompokan yang berbeda sesuai dengan daerah asal dan pemakaian dialeknya. Pertama adalah kelompok Xiáyì yang lebih umum dianggap sebagai orang Guǎngfǔ. Leluhur mereka adalah orang Baiyue. Dengan Guangzhou sebagai pusat, tersebar di sekitar daerah delta Sungai Zhū Jiāng, seperti Hongkong, Fóshān, Nánníng dan sebagainya, dengan dialek bahasa Yuè sebagai bahasa ibu. Kedua adalah kelompok Guǎngyì yang mencakup seluruh keturunan yang berdialek bahasa Yuè di seluruh Provinsi Guangdong dan bahkan sebagian dari daerah di Provinsi Guangxi.[butuh rujukan] Sedangkan bagi Tionghua perantauan, hanya mengenal dan punya satu pengertian tentang daerah asal mereka yaitu daerah Guangdong dengan bahasa dialek mereka yang mereka sebut sebagai bahasa Konghu.[butuh rujukan] Daerah delta Sungai Zhū Jiāng mencakup daerah Hùizhōu, Shēnzhèn, Dōngguǎn, Guǎngzhōu, Zhōngshān, Zhūhǎi, Jiāngmén, Zhàoqìng, Hongkong dan Macau. Merupakan salah satu daerah paling padat penduduk di Tiongkok. Terutama daerah Shenzhen, Dongguan dan Guangzhou merupakan daerah yang paling awal dibuka sebagai daerah perekonomian khusus di Tiongkok
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (disingkat Ditjen PP atau DJPP) adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (disingkat menjadi Ditjen AHU) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, direktorat jenderal ini memiliki lima Balai Harta Peninggalan yang tersebar di seantero Indonesia. Pada awal pelaksanaan tugas Kabinet Persatuan Pembangunan tahun pertama era pemerintahan Presiden Gus Dur (Periode 1999-2004) dalam susunan kabinet yang ditetapkannya, nama organisasi Departemen Kehakiman diganti menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Nama organisasi Departemen Hukum dan Perundang-undangan diambil dari dan atau sebelumnya dipakai sebagai nama salah satu unit satuan eselon I pada Departemen Kehakiman, yaitu Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Hal ini berakibat kepada penentuan tujuan, visi, misi, rencana strategis, program kerja dan pelaksanaan yang akan ditetapkan kemudian. Oleh karena itu terjadi pengembangan dan pemekaran organisasi dan tata kerja secara menyeluruh baik di tingkat satuan kerja unit eselon I, II, III maupun IV. Dengan adanya nomenklatur yang sama antara Departemen dengan unitnya, maka nomenklatur Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan harus diadakan perubahan. Pada tanggal 5 April 2000, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Dengan keputusan Menteri ini Direktorat Hukum dan Perundang-undangan dimekarkan menjadi menjadi 2 (dua) Direktorat Jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tingkat satuan unit eselon I
Sistem bilangan desimal

Sistem bilangan desimal adalah sistem standar yang melambangkan bilangan bulat dan bukan bilangan bulat. Sistem bilangan ini merupakan perluasan untuk bilangan dari sistem bilangan Hindu–Arab. Cara melambangkan bilangan dalam bentuk sistem desimal seringkali disebut sebagai notasi desimal. Bilangan desimal (juga seringkali disebut desimal, atau istilah yang kurang tepat, bilangan desimal) mengacu pada notasi suatu bilangan dalam sistem bilangan desimal. Desimal terkadang dapat diidentifikasi dengan pemisah desimal, yakni suatu bilangan yang biasanya menggunakan tanda titik "." atau tanda koma "," sebagai pemisah. Sebagai contoh, 25.9703 atau 3,1415. Desimal juga dapat mengacu khususnya pada digit setelah pemisah desimal, sebagai contoh "3,14 merupakan hampiran dari nilai π dengan dua desimal". Digit-digit nol setelah pemisah desimal memiliki tujuan khusus untuk menandai ketepatan suatu nilai. Bilangan yang dapat diwakili dalam sistem desimal merupakan pecahan dengan bentuk a10n, dimana a bilangan bulat dan n bilangan bulat taknegatif. Pecahan tersebut disebut pecahan desimal
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum Republik Indonesia yang bertanggungjawab kepada Menteri Hukum. Badan Strategi Kebijakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Strategi Kebijakan Hukum menyelenggarakan fungsi: Badan Strategi Kebijakan Hukum terdiri atas 5 (lima) unit eselon II a yaitu: Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional (disingkat BPHN) adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai fungsi: Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional. Tugas LPHN pada waktu itu adalah membantu Pemerintah untuk mencapai suatu tata hukum nasional dengan melakukan berbagai upaya yang antara lain meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan keadaan dan kepentingan negara dan rakyat berdasarkan UUD 1945, pengusulan peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda yang harus diubah atau dicabut, penterjemahan dan pembakuan peristilahan hukum. Susunan LPHN terdiri dari Ketua Umum, Pimpinan harian, sekretariat serta penasihat yang terdiri dari Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Sedangkan Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari kalangan teoritisi, polisi dan praktisi hukum. Dalam periode 1958-1961 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan situasi politik dan sosial pada waktu itu yang tidak memungkinkan institusi tersebut bekerja dengan baik. Oleh karenanya pada tanggal 6 Mei 1961 Lembaga ini dibentuk kembali dengan Keputusan Presiden RI No. 194 tahun 1961 dan tidak lagi berada di bawah Perdana Menteri melainkan berada dalam lingkungan tugas Menteri Kehakiman. Sedangkan tugasnya tetap melaksankan pembinaan hukum nasional sebagaimana dikehendaki oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang asas-asas serta landasan Pembinaan Hukum Nasional
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia (disingkat Kanwil Kemenkum RI) adalah instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di setiap provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Di Indonesia mempunyai 34 Provinsi dan setiap provinsi memiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, kecuali Provinsi Kalimantan Utara yang wilayah hukumnya masuk ke Kanwil Kemenkumham Kaltim karena merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Jadi Kanwil Kemenkumham ada 33 di Indonesia. Berikut Daftar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Indonesia: Kanwil Kementerian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), yang dibantu oleh para Kepala Divisi: