Query: Pancasila sebagai sisitem etika

title: Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika)
abstract: Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, artinya selain Pancasila masih ada sumbersumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang undangan. Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil eklektisasi dari berbagai sukmber hukum itu. Oleh sebab itu, hukum nasional Indonesia merupakan produk eklektik antar berbagai sumber hukum materiil yang ada di dalam masyarakat seperti Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat, dan konvensikonvensi internasional.Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia.Sedangkan hukum negara yakni hukum yang menjadi pijakan beberapa cabang pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan.Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.Peran sentral terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan cita nomokrasi adalah suatu keniscayaan. Pembangunan politik hukum melalui Peraturan Perundang Undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan etika politik yang dibangun oleh para elite politik adalah suatu keharusan untuk memberikan sebuah gambaran besar untuk menghadapi persoalan bangsa saat ini.

title: PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

title: PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DAN HUKUM NEGARA INDONESIA [Pancasila as Political Ethics and Indonesian State Law]
abstract: Pancasila is not only a source of derivation of legislation, but also a source of morality, especially in relation to the legitimacy of power, law and various policies in the implementation and administration of the state. The existence of the first precept of "The Almighty Godhead" and the second precept of "Fair and Civilized Humanity" is the source of moral values for national and state life. The state of Indonesia which is based on the first precept of "The Almighty God" is not a "theocracy" state which bases state power and state administration on religious legitimacy. The power of the head of state is not absolute based on religious legitimacy but based on legal legitimacy and democratic legitimacy. Therefore, the principle of the principle of "Godhead of the Almighty" has more to do with moral legitimacy. This is what distinguishes the Almighty God from theocracy. The writing method in this journal is a qualitative method, with an interdisciplinary approach. Although in the Indonesian state it is not based on religious legitimacy, morally the life of the state must be in accordance with the values derived from God, especially the law and morals in the life of the state.  Political Ethics, Law, Pancasila Abstrak Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Eksistensi sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" serta sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" merupakan sumber atas nilai nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" bukanlah negara "teokrasi" yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karena itu asas sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Hal inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Metode penulisan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan interdisipliner. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.  Etika Politik, Hukum, Pancasila

title: Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)
abstract: The purpose of the Indonesian state is contained in the Constitution of 1945 paragraph IV. Achieving the goals together should be designed, formulated and agreed with all the elements of the nation in the teacher called legal politics. The establishment of legal instruments is the final activity of public policy which includes the legislation process. Applied ethics which is a branch of philosophy that discusses about human behavior, in this paper is human in the state. The purpose of this page is to know the relationship between law and how and how to find law and ethics in the Political Law in Indonesia. The legal political formulation was 15 years after independence through the TAP MPRS. 2 of 1960 on the outline of the National Development Plan of the Universe Planning was then changed to State Policy Guidelines (GBHN) which renewed for 5 (five) years. Meanwhile, the relationship between ethics and law can be seen from 3 (three) dimensions, namely the dimension of substance and container, the dimension of relationship breadth shows and the human dimension to realize or violate it.  Law and Ethics, Political Law, Pancasila

title: PANDANGAN PENGURUS PARTAI GOLKAR TERHADAP PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ETIKA POLITIK (STUDI DPD GOLKAR JAWA TIMUR)
abstract: Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui Pandangan Pengurus Partai Golkar tentang Pancasila sebagai Landasan Etika Politik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang digunakan diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi dan data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian membuktikan bahwa selain sebagai legal formal dan legal moral, Pengurus Partai Golkar berpandangan bahwa etika Politik yang berlandaskan Pancasila meliputi. Pertama, perilaku berdasarkan hukum dan Moral. Kedua, Musyawarah. Ketiga, Gotong royong yang bertanggung jawab.  Etika politik, Pancasila, Partai Golkar  This study aims at examining the view of Golkar Party management on Pancasila as the platform of political ethics. This study employs qualitative method with phenomenological approach. The data used are obtained through interviews and documentation techniques. The data are then analyzed using data reduction, data presentation and data verification. The result of the study shows that in addition to be a formal legal and moral legal, Golkar Party management assumes that political ethics which is based on Pancasila covers three aspects such as: law based and moral based behavior, deliberation and responsible mutual cooperation.  Political Ethics, Pancasila, Golkar Party

title: Pancasila Sebagai Sistem Etika
abstract: Arsip Kuliah Online 2015 Materi ini memberikan kajian tentang Pancasila sebagai etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

title: PENDIDIKAN MEDIA LITERASI MELALUI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MENANGKAL HOAX: Studi Desksriptif pada Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 6 Kota Bandung
abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya berita hoax yang beredar dalam persebaran informasi di media. Salah satu cara untuk menangkal hoax melalui pendidikan media literasi agar dapat kritis terhadap isi media. Literasi media tentu dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melibatkan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memberikan peran dan kontribusi terhadap pendidikan media literasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu materi mengenai; mewujudkan warga negara yang baik dan bertanggungjawab, demokrasi, globalisasi dalam bidang IPTEK, pentingnya negara damai dan harmonis, pendidikan nilai dan moral, etika dalam berkomunikasi, ancaman terhadap integrasi nasional, menghargai perbedaan pendapat, berpikir kritis dan kesadaran hukum. (2) Upaya yang dilakukan siswa adalah cross check berita melalui sumber yang terpercaya serta melihat kebenaran beritanya di koran, televisi, media sosial, situs resmi lalu dengan menggunakan fitur report dan terakhir cermati alamat website tersebut. (3) Implikasi pendidikan media literasi dapat menjadikan siswa menjadi lebih peduli, bijak, cermat, kritis dan tidak mudah terpengaruh ketika mendapatkan informasi dan dapat melaporkan penyebar hoax kepada pihak yang berwenang. Hasil dari pendidikan media literasi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat diimplementasikan dengan baik oleh siswa kedalam kehidupan sehari hari.  Media Literasi, Berita Hoax, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan This research is motivated by the many hoax news circulating in the dissemination of information in the media. One of the way to prevent hoax through media literacy education so it can be carefully of media content. Media literacy can certainly be done in various ways, one of the way is by involving Civic Education Learning which provides roles and contributions to media literacy education. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data analysis techniques by reducing data, presenting data, drawing conclusions and verifying data. The results of the research show that (1) The Role of Citizenship Education is material about; realizing to be a good and responsible citizenship, democracy, globalization in the field of science and technology, the importance of a peaceful and harmonious state, values and moral education, ethics in communication, threats to national integration, respect for differences of opinion, critical thinking and legal awareness. (2) Efforts made by students are to cross check news through trusted sources and see the truth of the news in newspapers, television, social media, official sites and then use the report feature and finally look at the website address. (3) The implications of media literacy education can make students more caring, wise, careful, critical and not easily affected when getting information and can report hoax spreaders to the authorities. The results of media literacy education through Civic Education can be well implemented by students into everyday life.  Media Literacy, Hoax News, Civic Education

title: PERANAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK DI INDONESIA
abstract: Abstrak Dinamika masyarakat dalam menghadapi perbedaan yang berkembang menimbulkan konflik dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada. Akan tetapi dalam banyak hal, Pancasila sebagai ideologi negara telah memberikan pedoman dalam bertingkah laku khususnya dalam etika politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peranan nilai nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia; 2) Faktor faktor apakah yang menjadi penghambat dalam membangun etika politik di Indonesia berdasarkan nilai nilai Pancasila Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan nilai nilai Pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia,dan untuk mengetahui faktor faktor penghambat dalam membangun etika politik di Indonesia berdasarkan nilai nilai Pancasila. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan. Kemudian analisis data mengunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai nilai Pancasila memberikan acuan normatif dalam etika politik di Indonsesia, sehingga segala aktivitas politik termasuk penyelenggaraan negara, menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis, dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip moral. Sedangkan faktor faktor penghambat dalam membangun etika politik di Indonesia adalah, ketidakpahaman dan ketidakmampuan masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep etika politik, krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia, longgarnya kepercayaan dan pemahaman individu terhadap agama yang dianutnya, dan maraknya paham radikalisme di masyarakat, lemahnya pengawasan serta penegakkan hukum yang kurang tegas. Kata kunci peranan nilai nilai Pancasila, membangun etika politik.  The dynamics of society in the face of growing differences creates conflict in responding to any existing problems. Will remain in many ways, the Pancasila as a state ideology has provided guidenlines for acting specifically in political ethics. The formulation of the problem in this research is, (1) How is the role of the Pancasila values in building political ethics in Indonesia? (2) What factors are obstacles to building political ethis in Indonesia based on Pancasila values? While the purpose of the research is to determine the role of Pancasila values in developing political ethics in Indonesia, and to find out the inhibiting factors in building political ethics in Indonesia based on Pancasila values. Data collection techniques in this research used documentation techniques and library study techniques. Then analyze the data using qualitative descriptive techniques. The results of the research so that the Pancasila values provide a normative reference in political ethics in Indonseia, so that all political activities, including the administration of the state, demand that the power in the state be carried out in accordance with with (1) the principle of legality, (2) legalized and carried out democratically and (3) carried of based on moral principles. While the inhibiting factors in building political ethics in Indonesia are the incomprehension and inability of the public to understand Pancasila as a concept of political ethics, the moral crisis that occurs inthe Indonesiaan society, the loosening of individual beliefs and understanding of the religion they embrace, the radicalism in society, their weakness less strict supervision and law enforcement.  the role of Pancasila values, build political ethics.

title: Pancasila sebagai Etika Politik dalam Skandal Bank Century
abstract: Pancasila sebagai dasar Negara, pedoman dan tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan kehidupan berpolitik, etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Proses pengambilan keputusan suatu kebijakan politik mapun yang lainnya haruslah dijiwai oleh nilai nilai Pancasila. Pancasila mempunyai definisi yang sangat fundamental, yaitu dasar falsafah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan.Pengambilan keputusan dana talangan (bail out) Bank Century penuh dengan rahasia, tak banyak warga masyarakat Indonesia yang mengetahui apa yang terjadi di Bank Century, Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas perbankan dan Departemen Keuangan yang menjadi pengendali keuangan Indonesia sebagai aktor utama pengambilan keputusan pengucuran dana talangan terhdap Bank Century yang kini menjadi skandal. Tidak bisa dipungkiri juga, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) instansi yang menjadi penjamin simpanan para nasabah bank mempunyai peranan langsung dalam pengucuran dana talangan ini. Mulai November 2008 pemerintah dan BI (Bank Indonesia) Sri Mulyani (Mentri Keuangan) dan Wakil Presiden Boediono (yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur BI) menggelontorkan dana talangan melalui LPS dan terus naik seperti diberitakan di berbagai media masa hingga Rp. 6,7 Trilyun. Dasarnya karena masalahnya membesar dan pemerintah harus menambah suntikan dana (sesuai Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan) Kalau ini tidak dilakukan, kerugian yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi akan jauh lebih masif, begitulah alasan pemerintah dan BI mengeluarkan bail out pada Bank Century. Banyak pendapat yang muncul dari berbagai kalangan, kaum intelek, elite politik, LSM, masyarakat dan menyebabkan banyak aktivismahasiswa turun ke jalan untuk mempertanyakan soal dana talangan yang telah mengoyak keadilan rakyat Indonesia. Skandal Bank Century ini sudah menjadi prolem pelik yang bias Asep Rijal/Peranan Pancasila sebagai Etika Politik dalam Skandal Bank Century 7 menyebabkan krisis kepercayaan seperti kasus yang terjadi 12 tahun lalu. Dimana pemerintahan di orde tersebut lengser karena akumulasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.Sangat perih untuk diingat, prolem perbankan ini kini semakin merembet ke ranah perpolitikkan, dimana ada banyak kemungkinan tujuan politik yang muncul, baik dari latar belakang hingga proses penyelesaian skandal di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Dengan demikian, fungsi Pancasila sebagai etika politik Indonesia semakin minim aplikasi. Hal ini terbukti karena ternyata berbagai pengambilan keputusan politik Indonesia semakin menghimpit golongan minoritas. Cita cita bangsa yang tertanam dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pasal pasal UUD 1945, yang menghendaki rakyat yang adil dan makmur sudah terancam dengan munculnya kasus Bank Century, meskipun tidak secara langsung ke pubik. Kebijakan mengenai orang banyak seyogyanya menanamkan nila nilai dan norma norma yang terkandung dalam Pancasila maupun Pembukaan UUD 1945. Karena Pancasila merupakan cita cita bangsa dan merupakan jiwa bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Terutama dalam pengambilan keputusan yang bersifat politik. Karena, pada hakikatnya etika politik tidak diatur dalam hokum tertulis secara lengkap, tetapi memalui moralitas yang bersumber dari hati nurani, rasa malu kepada masyarakat, dan rasa takut pada Tuhan Yang Maha Kuasa

title: PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
abstract: Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya menapakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan iainnya. Adapun nilai nilai tersebut akan dijabarkan dalam suatu norma norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma norma tersebut meliputi (1) norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun yang buruk. (2) Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi sila sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan sumber orma baik meliputi norma norma maupun norma norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.