Query: perlindungan hukum

title: Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Mewujudkan Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
abstract: Negara Indonesia memiliki Potensi yang sangat besar atas wujud pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, hal ini adalah wajib dilindungi terutama oleh negara. Di sisi lain dengan melihat kelebihan dari potensi budaya Indonesia dapat di jadikan sebuah peluang bagi negara kita untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana di ketahui hak cipta memiliki dua unsur hak yaitu hak ekonomi dan hak moral, dimana dalam kemanfaatanya mampu mendapatkan keuntungan keuntungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia agar masyarakat Indonesia mampu bersaing dalam kegiatan ekonomi global dengan potensi budaya dan kekayaan alam yang di miliki bangsa Indonesia yang menjadikan ekspresi budaya tradisional sebagai peluang dalam bidang ekonomi yang lebih baik untuk Indonesia. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional untuk meweujudkan perkembangan ekonomi kreatif, pelaksanaan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional untuk meweujudkan perkembangan ekonomi kreatif, upaya penyelesaian sengketa atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisonal oleh pihak lain tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang undangan. Sementara teori yang digunakan untuk menganalisis data permalasahan adalah yuridis kualitatif, karena bertitik tolak dari peraturan perundang undangan sebagai norma hukum positif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Ekspresi budaya tradisional perlu mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual serta peran pemerintah nasional maupun pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat Indonesia akan pentingnya Ekspresi Budaya Tradisional yang dimana merupakan ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual. Pentingnya pembentukan peraturan perundang undangan merupakan suatu bentuk perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai kebijakan melindungi hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan. Kedudukan peraturan perundang undangan tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai kebijakan terhadap perlindungan ekspresi budaya tradisional harus tetap mengacu pada kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku. Kata kunci Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional, Pemajuan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif.

title: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)
abstract: Maraknya kasus perdagangan orang human trafficking di Indonesia bukan hanya menyasar pada umur dan gender tertentu, namun juga hampir semua umur baik laki laki maupun perempuan. Bahkan beberapa kasus perdagangan orang sudah terorganisir dan menjadi kejahatan yang melintasi batas negara. Hukum pidana dan aturan hukum terkait perdagangan manusia baik secara nasional maupun internasional telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, namun demikian, fakta di lapangan membuktikan bahwa aturan hukum tersebut belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Bahkan, aturan aturan tersebut hanya fokus kepada pemidanaan pelaku namun mengesampingkan sisi hak hak dan perlindungan korban. Padahal, dalam setiap kejahatan yang terjadi, selalu ada dua pihak, pelaku dan korban. Perlindungan korban dianggap penting dalam pemenuhan hak hak asasi manusia. Tulisan ini menganalisis bagaimana perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia baik dari segi aturan hukum nasional maupun internasional. The rise of cases of human trafficking in Indonesia not only targets certain age and gender, but also almost all ages, both men and women. Even some cases of trafficking in persons have been organized and become crimes that cross national borders. Criminal law and the legal rules relating to human trafficking both nationally and internationally have been in force and have binding legal powers, however, the facts in the field prove that the rule of law is not enough to provide a deterrent effect for the perpetrators. In fact, these rules only focus on the conviction of the perpetrator but override the side of the rights and protection of the victim. In fact, in every crime that occurs, there are always two parties, the perpetrator and the victim. Protection of victims is considered important in fulfilling human rights. This paper analyzes how to protect victims in the case of trafficking in Indonesia both in terms of national and international legal rules.

title: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK HADIR (AFWEZIG )DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DIY
abstract: Orang yang tidak hadir (afwezig sebagai subyek hukum tidak kehilangan hak dalam pembagian harta warisan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakkonsep perlindungan hukum bagi orang yang tidak hadir (afwezig) dalam pembagian hak warisan menurut KUHPerdata, dan bagaimanakah pelaksanaan konsep tersebut di DIY. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsep perlindungan hukum terhadap awaris yang tidak hadir (afwezig) yang diatur dalam Pasal 490 492 KUHPerdata, yaitu hak orang yang tidak hadir (afwezig) maupun para ahli warisnya tidak dapat dihilangkan. Haknya atas harta warisan hanya akan hilang karena daluwarsa. Perlindungan hukum baafwezig sebagai ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di DIY baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa seseoradalam keadaan tidak hadir (afwezig) Ternyata dalam pembagian harta warisan dimana ada ahli waris yang tidak hadir (afwezig) kawan warisnya, tidak menyisihkan harta warisan yang merupakan hak dari ahli waris yang afwezig. Jadi ahli waris yang afwezig tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

title: Perlindungan Hukum Terhadap Wartwan Yang Mendapatkan Tindak Kekerasan Oleh Anggota Polri Pada Saat Melakukan Peliputan Di Kota Balikpapan
abstract: Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti mengangkat adanya permasalahan mengenai Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wartawan yang mendapatkan tindakan kekerasan oleh anggota polri dalam melakukan peliputan di Kota Balikpapan dan Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan kekerasan kepada wartawan yang melakukan peliputan di Kota Balikpapan. Penelitia ini juga mengkaji perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Peneliti ini juga mengkaji bagaimanakan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum sesuai dengan Undang undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pers yang melakukan penyiaran diKota Balikpapan. Sebagaimana yang di maksud pada Pasal l18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mengacu kepada Pasal 4 ayat (3) merupakan suatu permasalahan hukum yang selama ini belum efektif penegakan hukumnya, dan bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku tindak kekerasan, khusus nya anggota POLRI yang melakukan kekerasan terhadap wartawan yang sedang melakukan peliputan di Kota Balikpapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris yakni pendekatan mengenai hal hal yang bersifat normatif (Undang Undang) dengan sebuah kenyataan atau fakta yang ada di lapangan.mendekati masalah yang diteliti dengan melakukan wawancara dengan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Balikpapan dan Pihak pihak yang sesuai dengan kapasitasnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap wartawan menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 kurang memberikan perlindungan hukum berupa jaminan perlindungan secara preventive dan represif dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan pernananya. Kata Kunci Pers, Wartawan, Perlindungan Hukum.

title: Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
abstract: Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengkaji dan menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap debitur Kredit Tanpa Agunan terkait dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk peneyelesaian sengketa secara hukum dalam melindungi debitur (nasabah) selaku konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal/normatif atau peneltian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) upaya perlindungan hukum terhadap debitur (nasabah) dalam perjanjian KTA ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 18 tentang Pencantuman Klausula Baku. (2) bentuk penyelesaian sengketa secara hukum dalam melindungi debitur(nasabah) selaku konsumen dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (litigasi)  Perlindungan Hukum, Kredit Tanpa Agunan

title: Perlindungan Hukum terhadap Suami sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)
abstract: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentang terjadi dalam masyarakat. Korban kekerasan biasanya dari pihak perempuan atau isteri dan anak. Namun, dalam kondisi kondisi tertentu, suami juga bisa menjadi pihak korban. Penelitian ini secara khusus ingin menkaji tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi suami yang menjadi korban kekerasan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif dan Hukum Islam, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan cara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif ada dua, yaitu hukuman pokok berupa penjara atau denda disesuaikan dengan akibat yang dialami korban. Kemudian hukuman tambahan berupa pembatasan gerak dan hak pelaku. Adapun menurut hukum Islam, bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT berupa hukuman qisas diyat apabila dimungkinkan untuk diterapkan. Apabila tidak ada kemungkinan untuk menerapkannya, maka bentuk hukumannya adalah ta'zir yang jenis dan bentuk hukumnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yaitu dalam bentuk upaya pemenuhan hak hak korban, berupa pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis. Bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1) Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Pasal 23, Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal 36, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara dalam hukum Islam, bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga bisa dalam bentuk adanya peluang bagi suami memberikan pelajaran dan pengajaran kepada isteri, serta Islam memberi peluang bagi setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk menolong korban dalam bentuk pelayanan hukum, kese hatan, maupun psikologis. Perlindungan hukum tersebut dinyatakan dalam QS. al Nisa' ayat 34, Hadis riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya al Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah.

title: PERLINDUNGAN HUKUM ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
abstract: Aborsi atau istilah latinnya Abortus adalah tindakan pengeluarannhasilnkonsepsi (pertemuannsel telur dannselnsperma) denganndikeluarkannyanjanin (fetus) ataunembrio sebelumnmemiliki kemampuannuntuk bertahannhidup diluarnrahim. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Tujuan dari penelitiannini yaitununtuk mengetahuinfaktor faktornyang menjadinpenyebab terjadinyanaborsi dan bentuk perlindungan aborsinbagi korbannpemerkosaan menurutnUndang Undang Nomorn36 Tahunn2009 tentangnKesehatan. Hasilnpenelitiannmenunjukkan 1) Faktor faktornyang menjadinpenyebab terjadinya aborsi yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor psikologis, faktor penyakit ibu, faktor herediter. 2) Perlindungan hukum aborsinbagi korbannpemerkosaan sudahndiatur dalamnPasaln75 ayatn (2) Undang UndangnNomor 36nTahun 2009ntentang Kesehatanndan sebelum dilakukan tindakan aborsi harus melakukan konseling dengan konselor yang berkompeten dan berwenang, tindakan aborsi ini dapatndilakukan sebelumnumur kehamilann6nminggundihitungndarinharinpertamanhaidnterakhirnkecualinadankedaruratannmedis, dilakukan oleh tenaganmedis yangnprofesional dan memilikinsertifikat dari menteri. Perlindungan hukum ini diperkuat juga dalam Pasal 77 dimana Pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi perempuan yang melakukan aborsinagarntidak terjadi tindakannaborsi yang tidak bermutu, melanggar norma dan peraturan perundang undangan. Kata Kunci Perlindungan Hukum, Aborsi, Hukum Kesehatan

title: Perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Studi kasus di Kota Bandung
abstract: Pemasangan kawat gigi atau dental braces dewasa ini bukan hanya sebagai upaya kesehatan untuk permasalahan gigi yang berjejal akan tetapi kawat gigi dijadikan gaya hidup bagi masyarakat pada saat ini. Dokter gigi yang memiliki kewenangan menangani kasus pemasangan kawat gigi ialah dokter gigi spesialis ortodonti. Namun, pada kenyataanya pada saat ini banyak dokter gigi umum yang mengambil kesempatan ini untuk membuka praktek pemasangan kawat gigi dengan biaya yang lebih murah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh seseorang yang bukan spesialisnya, menjadikan adanya kerugian yang dialami pasien yang melakukannya. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum,untuk mengetahui upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan peraturan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku dan dikaitkan dengan teori teori hukum dalam pelaksananan perlindungan hukum terhadap pasien yang melakukan pemasangan kawat gigi oleh dokter gigi umum, metode pendekatan yang dilakukan yaitu yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penilitian terhadap identifikasi hukum, penelitian terhadap efektivitas hukum di masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dikaitkan dengan penyelesaian dan pelaksanaan perlindungan hukum tehadap pasien serta terori penegakan hukum dihubungkan dengan penegakan hukum di masyarakat terhadap praktik dokter gigi umum yang melakukan pemasangan kawat gigi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum pasien dapat melaporkan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Akan tetapi pada saat ini pasien belum pernah ada yang melapor dikarenakan mereka menganggap masalah ini masalah sepele dan kurangnya sosialisasi oleh pihak PDGI maupun organisasi ikatan ortodonti mengenani pelayanan kesehatan pemasangan kawat gigi tersebut.

title: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum pasien terhadap pelayanan kesehatan dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelayanan kesehatan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, perlindungan hukum bagi pasien belum sepenuhnya terlaksana dan pengaturan di undang undang perlindungan konsumen tidak begitu jelas mengenai bentuk bentuk perlindungan pasien(konsumen jasa)

title: Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak
abstract: Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan berperan andil dalam memberikan pembangunan karakter terhadap perempuan dan anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum mengenai pemberian perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dan hak korban dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta bentuk kebijakan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa data primer dan data sekunder dengan meneliti langsung ke lapangan serta baik dari bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan telah diatur berbagai regulasi perundang undangan yang telah ada. Memberikan perlindungan dan menghargai perempuan dan anak melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten asahan. Penanganan yang diberikan P2TP2A Kabupaten Asahan adalah pelayanan komprehensif (multi aspek) holistik (secara menyeluruh, terpadu) dan layanan terpadu yang terkoordinasi.