Query: analisis dan evaluasi terhadap putusan ptun

title: ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PUTUSAN PTUN BANDUNG PERKARA NO. 92/G/2001/PTUN BANDUNG TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN
abstract: Obyek penelitian ini adalah tentang gugatan sengketa kepegawaian di PTUN Bandung oleh Ir. A, PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mendapat SK Penurunan Pangkat karena beristri lebih dari satu tanpa sepengetahuan istri dan seijin atasan, dan Putusan PTUN Bandung yang menyatakan "gugatan tidak dapat diterima, dan tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan" Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Maksud penggunaan metode tersebut adalah, untuk menilai kesesuaian antara peraturan perundang undangan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dengan obyek sengketa. Kesimpulan penelitian: SK Penurunan Pangkat terhadap Ir. A, PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS, serta PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan disiplin PNS. Putusan PTUN Bandung yang menyatakan "tidak berwenang memeriksa perkara dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan " sesuai dengan Pasal 48, 51 ayat (3) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 36 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian. Kata kunci PNS, Pelanggaran disiplin, SK Penurunan Pangkat, Sengketa kepegawaian, wewenang menangani perkara

title: Tinjauan Yuridis dan Fiqh Siyasah terhadap Putusan PTUN Surabaya No.50/G/2018/PTUN.SBY tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepung Keacamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
abstract: Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul "Tinjauan Yuridis dan Fiqh Siya>sah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PTUN.SBY tentang prosess pemilihan kepala Desa Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo." skripsi di tulis untuk menjawab pertanyaan yang di tuangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana dasar pertimbangan putusan hukum hakim PTUN Surabaya menurut putusan PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PTUN.Sby tentang proses pemilihan kepala Desa di desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dan Bagaimana analisis Fiqh Siya>sah terhadap dasar pertimbangan putusan hukum hakim PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PTUN.Sby tentang proses pemilihan kepala Desa di Desa Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Data penelitian ini digabungkan menggunakan jenis library research dan pendekatan case approach. Teknik analisis data menggunakan deskriptif induktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit mengenai maksimal bakal calon kepala desa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2016 dalam Pasal 14 Ayat (5) tentang Pemilihan Kepala Desa. Selanjutnya teori tersebut diolah dengan menggunakan teknik hukum islam yaitu Fiqh siyasah. Bahwasannya sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur tentang maksimal bakal calon kepala desa, bahwa sekurang kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak banyaknya 5 (lima) orang. Bakal calon kepala Desa adalah termasuk jabatan yang tergolong istimewa karena desa merupakan elemen pemerintahan yang sangat penting dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Dalam Fiqh siya>sah sendiri tidak di atur dengan jelas seorang pemimpin atau biasa di sebut khalifah mengenai batasan bakal calon kepala Desa, dalam Islam hanya mengatur persyaratan mengenai bakal calon seorang pemimpin. Yang terpenting adalah seorang pemimpin dapat menjalankan kepimimpinannya sesuai dengan syariat Islam. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasannya dibutuhkan kebijaksanaan para penyelenggara pilkades khususnya panitia pelaksana Pilkades Sidokepung dalam memecahkan persoalan persoalan hukum demi menjamin terlaksananya proses pilkades sesuai dengan amanat Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

title: Analisis fiqh siyasah terhadap problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah studi putusan PTUN No. 41/G/2008/PTUN BDG
abstract: Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode dokumentasi kemudian dianalisis dengan analisis deduktif yang bertujuan untuk mendeskripsikan obyek penelitian secara sistematis tentang problematika kewenangan dalam pendirian rumah ibadah. Data yang diperoleh diuraikan dengan metode analisis deduktif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis sebuah kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh contoh konkrit atau fakta fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: pertama, dalam Putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN BDG, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang memberikan surat keputusan mengenai pembekuan IMB GKI Yasmin menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Jadi, yang berhak untuk membekukan IMB adalah walikota. Kedua, Jika dianalisis menggunakan fiqh siyasah khususnya metode maslahah dalam siyasah syar'iyyah, dengan dikabulkannya gugatan dalam putusan PTUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN BDG dapat menjadikan kemaslahatan bagi kaum minoritas yang dalam hal ini adalah pemeluk agama Kristen yang beribadah di GKI Yasmin agar tetap dapat beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Dari kesimpulan di atas, yakni untuk mengatasi masalah mengenai izin pendirian rumah ibadah hendaklah pemerintah dalam membuat peraturan perundang undangan lebih menjelaskan secara rinci mengenai izin pendirian rumah ibadah beserta dengan pembekuan ataupun pencabutan IMB, terlebih lagi mengenai pihak yang berwenang atas tugas tersebut.

title: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NO 14/G/2014/PTUN BL TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATANKEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1BEKRI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
abstract: ABSTRAK Syamhudi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Bekri mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Bupati Lampung Tengah terkait pemutasian tidak adil atas dirinya dari Kepala Sekolah menjadi guru biasa. Surat Keputusan Nomor 821.29/046/LTD.3/2014 yang dikeluarkan tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah karena penggugat baru menjabat 2 tahun menjadi Kepala Sekolah jadi sesuai peraturan jika dimutasi harus Menjadi Kepala Sekolah juga sedangkan isi Surat Keputusan menyatakan penggugat dimutasi menjadi guru biasa di SMPN 1 Bumi Ratu Nuban. Setelah melewati sidang hampir 3 bulan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mengeluarkan Keputusan No:14/G/2014/PTUN BL tentang sengketa kepegawaian antara penggugat dan tergugat dengan amar putusan gugatan tidak diterima. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap Putusan PTUN Bandar Lampung? b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara No 14/G/2014/PTUN BL? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi, klarifikasi, dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptip kualitatip. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan yang dilakukan adalah a) Pengadilan Tata Usaha Negara berhak untuk mengadili kasus ini karena surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Lampung Tengah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal Pasal 1 Angka (9) UU No 51 Tahun 2009. b) dasar Pertimbangan Hakim adalah Pasal 129 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa "Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui Upaya administratif" jadi penggugat harus melakukan banding administratif di BAPEK, gugatan tidak diterima karena bersifat premature. Saran Sebaiknya hal hal yang termuat dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 di jadikan acuan bagi pejabat atasan atau yang memiliki kekuasaan dalam posisi menandatangani surat keputusan Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk PTUN agar proses dismissal berjalan dengan efektif. Kata kunci: pengadilan PTUN, pengangkatan jabatan, pertimbangan hakim ABSTRACT Syamhudi as Headmaster of Junior High School 1 Bekri submits the claim to the Administrative Court to the Central Lampung Regent related with unfair mutations on him from the Headmasterl became a regular teacher. Decree Number: 821.29/046/LTD.3/2014 that issued by defendant is not appropriate with Regulation of the National Education Minister Number 28 Year 2010 About The Assignment of The Teacher as Headmaster/ Madrasah because defendant is officiate during 2 years being a Headmaster, so appropriate with the regulation if he is mutationed should be a Headmaster, while the contains of verdict states that plaintiff is mutationed as a teacher in Junior High School 1 Bumi Ratu Nuban. After doing the session almost 3 months, State Administrative Court Bandar Lampung issued the dictum Number:14/G/2014/PTUN BL about employment dispute between the plaintiff and the defendant with verdict is not acceptable. According to explanation above, so the main problem in this research are: a) how is the legal arrangement towards verdict PTUN Bandar Lampung? b) what is the basic thing judge consideration towards verdict Number 14/G/2014/PTUN BL? Approach matter used in this research is normative juridical. Data source use primery and secunder data. Collecting data method is literature study and field study. Data processing are done by several steps such as selection, clarification, and data preparation. Data analysis use descriptive qualitative analysis. According to the research result and discussion, should be doing are: a) Administrative Court has the right to prosecute the case because a decree issued by Regent of Central Lampung including administrative decision in accordance with pasal, Pasal 1 Angka (9) UU No 51 Tahun 2009. b) The basic consideration is Judge Pasal 129 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Year 2014 on State Civil Apparatus mentioned that "the State Civil administrative Employee Dispute resolved through administrative efforts" so the plaintiff must perform an administrative appeal in BAPEK, the claim was not accepted because it is premature. Suggestions Should matters contained in Undang Undang Number 5 Year 2014 made reference to the

title: Penerapan terhadap ketentuan pidana minimal oleh hakim pengadilan negeri jakarta pusat dalam tindak pidana penyuapan terhadap hakim ptun(analisis putusan nomor: 161/pid.sus/tpk/2015/pn.jkt.pst)
abstract: ABSTRAK HARY AHMAD RUSDA, 2013020487, PENERAPAN TERHADAP KETENTUAN PIDANA MINIMAL OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN TERHADAP HAKIM PTUN (Analisis Putusan Nomor :161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst) Tindak pidana suap adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakan persoalan hukum disetiap Negara didunia termasuk Indonesia. Penyakit suap semakin hari semakin merajalela, keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana suap yaitu dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 1980. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kesesuaian pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama dan berlanjut. Masing masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun. Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada dasarnya telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan hanya menjatuhkan pidana minimal yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana dan mempraktikkannya di lapangan. Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan data dan informasi mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta. Hasil penelitian ini pun dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi di berbagai kalangan. Kata kunci pidana minimal, korupsi.

title: PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERSERTIFIKAT GANDA MENURUT PUTUSAN PTUN PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Analisis Surat Putusan PTUN No 31/G/2012/PTUN PLG)
abstract: Tanah merupakan salah satu sumber daya alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Manusia hidup dan berkembang biak serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap manusia berhubungan dengan tanah. Penelitian ini berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertipikat Ganda Menurut Putusan PTUN Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari"ah (analisis surat putusan no. 31/G/2012/PTUN PLG) Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya tupang tindih sertipikat dalam satu bidang tanah yang bisa merugikan nilai ekonomis dari tanah yang menjadi sengketa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda menurut Putusan PTUN No 31/G/2012/PTUN PLG dan bagaimana penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda menurut Putusan PTUN No. 31/G/2012/PTUN PLG ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari"ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah bersertipikat ganda menurut surat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah bersertipikat ganda dalam penelaahan hukum ekonomi syari"ah Sejalan dengan pertanyaaan penelitian, maka penelitian ini menggunakan analisis isi (content analisis) Maksudnya, penelitian akan menganalisis isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga didapatkan kejelasan status dan implikasi hukumnya atas sengketa tanah bersertifikat ganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai bukti bukti yang telah disebutkan diatas yang diajukan oleh penggugat maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat, maka Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berupa objek sengketa dinyatakan dibatalkan dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut sertifikat objek sengketa. Persengketaan sertifikat ganda dalam islam tidak dibolehkan, karena didalamnya terdapat pelaksanaan jual beli yang tidak dibolehkan dalam islam yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang dapat merugikan orang lain. Kata kunci Sertifikat Ganda, Hukum Ekonomi Syari"ah

title: Analisis terhadap putusan MA No 482K/TUN 2003 tentang pembatalan putusan PTUN Bandung No 51/G/2002 BDG dan putusan PT TUN No 56/B/2003/PT TUN Jakarta menurut UU PTUN
abstract: Bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara khususnya Surat Keputusan Bupati Tangerang No 141.1/Kep.347 Huk/2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Desa Kosambi Timur, harus berdasarkan Pasal 63 dan 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 tahun 2000, Pasal 53 (2) Undang Undang No 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang No 9 Tahun 2004 dan sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik. Majelis hakim Mahkamah Agung melihat proses pemilihan kepala desa sebagai objek perkara, berbeda dengan PTUN Bandung dan PT TUN Jakarta yang melihat Surat Keputusan Bupati Tangerang No 141.1/Kep.347 Huk/2001 sebagai objek perkara. Mahkamah Agung telah keliru dalam memutus perkara antara sdr Rinen dan Bupati Tangerang dengan mendasarkan kepada prosedural hukum saja tanpa melihat fakta hukum yang ada. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan perkara yang ada diluar ruang lingkup peradilan TUN tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata adalah suatu kekeliruan.

title: Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014: studi Putusan PTUN Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN JKT
abstract: Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul " Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2015 JKT)" Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 91/G/2015/PTUN JKT. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 91/G/2015/PTUN JKT. Data penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Putusan PTUN Jakarta Nomor 91/G/2015/PTUN JKT, sengketa antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI sebagai (Penggugat) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) sebagai (Tergugat) yang mana yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 01307 Tahun 2015 tentang pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diakui.  Menyatakan batal demi hukum Keputusan Menpora berupa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 01307 Tahun 2015. Oleh karena itu didalam sengketa tersebut terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan. Kedua, dalam fiqh siyasah dusturiyah sebagaimana yang dimaksud pada pembahsan ini tergolong dalam istilah wizarah tanfidz yakni bertugas menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam. Kemudian wilayah al mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak hak rakyat. Bahwa dengan kesimpulan diatas agar pejabat pemerintahan jika menjalankan tugas dan wewenang agar sesuai prosedur dan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

title: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 80/G TUN/2005/PTUN BDG dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 94/B/2006/PT.TUN JKT.
abstract: Tanggal 20 Juli 2005 dikeluarkan Surat Pernyataan Bersama Muspida Bogor tentang pelarangan kegiatan JAI di Kabupaten Bogor. Atas hal ini diajukan gugatan oleh JAI terhadap keputusan tersebut. Pengadilan TUN Bandung melalui Putusan No. 80/G.TUN/2005/PTUN BDG dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui Putusan No. 94/B/2006/PT.TUN JKT dinyatakan bahwa gugatan JAI ditolak, sehingga kegiatan JAI di wilayah Kabupaten Bogor hingga saat ini tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Permasalahan apakah Surat Pernyataan Bersama Muspida Bogor tahun 2005 tersebut merupakan suatu Keputusan TUN berdasarkan UU PTUN Apakah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 80/G TUN/2005/PTUN BDG dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 94/B/2006/PT.TUN JKT, telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dan empiris. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Surat Pernyataan Bersama Muspida Bogor tahun 2005, bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN tepatnya pada Pasal 1 angka 3, dan Pasal 1 angka 4, dan Pasal 49 huruf b, karena diterbitkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum, bersifat abstrak (pengaturan) dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum, tidak bersifat individual, dan terdapat pihak MUI Kabupaten Bogor yang merupakan bukan badan administrasi negara, sebagai salah satu pihak yang ikut menandatangani surat pernyataan bersama tersebut. Dengan demikian Putusan Pengadilan TUN Bandung No. 80/G TUN/2005/PTUN BDG dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 94/B/2006/PT.TUN JKT adalah telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena dasar pertimbangan Majelis Hakim adanya unsur MUI Kab. Bogor dalam penandatanganan Surat Pernyataan Bersama tersebut. Hal ini sesuai dengan UU PTUN. Saran, sebaiknya perlu diadakan peninjauan dan pengkajian kembali secara sosiologis dan historis terhadap keberadaan JAI, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat terhadap penanganan atas kasus kasus yang timbul dari keberadaan JAI.

title: ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN DI DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PTUN NOMOR 67/G/2012/PTUN.SMG JO. NOMOR 57/B/2012/PT.TUN.SBY JO. NOMOR 411/K/2013)
abstract: Penelitiantesisinibertujuanuntukmengetahuipelaksanaanputusansengketakepegawaian di DinasDinasPendidikan, PemudadanOlah Raga KabupatenTegal yang sudah berkekuatan hukum tetap ternyata belum dilaksanakan oleh Tergugat,hambatandansolusinya agar pandanganmasyarakattentangpenegakan di bidangHukumAdministrasi Negara yang sangatlemahdantidakberpihakkepada para pencarikeadilan.Penggugatmerupakanpihak yang lemahtakberdayadibandingkandengankekuasaanaparaturpenyelenggaraanpemerintah yang dilaksanakanolehbadanatauPejabat TUN yang mempunyaikewenanganmembuatkeputusan yang bersifatkonkrit, individual dan final. Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatif, yaitupendekatan yang menggunakankonseplegispositivis yang menyatakanbahwahukumadalahidentikdengannorma normatertulis yang dibuatdandiundangkanolehlembaga lembagaataupejabat yang berwenang.Selainitukonsepinijugamemandang hukumsebagaisistemnormatif yang bersifatotonom, tertutupdanterlepasdarikehidupanmasyarakat. Adapunhasilpenelitian yang dapatpenulissampaikanadalahsebagaiberikut yang pertama, PutusanPengadilan yang telahberkekuatanhukumtetapbelumdapatdilaksanakankarenaperbedaanpandanganantaraTergugat KepalaDinasDikporaKabupatenTegal denganputusan hakim PTUN, karenalegalitasTergugatdianggaptidakmempunyaikewenanganuntukmengeluarkanSuratTugasterhadap Penggugat, Tergugatdalammengeluarkankeputusan Tata Usaha Negara yang ditujukankepadaPenggugatsudahmendasarkanpadaperaturanperundang undangan yang berlaku,kedua :Hambatan hambatan yang mempengaruhipelaksanaanputusan hakim yang telahberkekuatantetapadalahsebagaiberikut pertimbanganhukum hakim kurangtepatkarenamendasarkanpadaperaturanperundang undangan yang tidaksesuaidenganfaktahukum yang ada, secarasubstansihukum, Undang Undang PERATUN tidaktuntasmengaturpelaksanaanpenyelesaiansengketa Tata Usaha Negara baikdalamHukumAcaramaupunHukumMateriilnya, rendahnyaketaatandankepatuhanhukumTergugatdalammelaksanakanputusan yang telahberkekuatanhukumtetapnamundemikianPenggugatjugaseharusnyaharusmenghormati proses peradilan TUN sampaiadanyaputusan hakim yang berkekuatantetap.Solusidarihambatan hambatan yang mempengaruhipelaksanaanputusan hakim PTUN yang telahberkekuatanhukumtetapadalahsebagaiberikut kecermatan hakim PTUN yang memeriksasengketa TUN dalammenerapkanhukumkarenapenyelenggaraanpemerintahan yang merupakanlapanganhukumpubliksangatluas, perlunyaperaturanpelaksanaan yang bersifatteknisdalampelaksanaanUndang UndangPeradilan Tata Usaha Negaraterutamadalamhalupayapaksa yang ditujukankepadaTergugat yang merupkanBadanatauPejabat TUN, Kepatuhan para pihakterhadap proses peradilan TUN sangatmenunjangpelaksanaanputusan PTUN terutamaTergugatsebagaipenyelenggarapemerintahan. Kata kunci Yuridis kontrol, Kepatuhan Hukum adalah syarat utama penegakan hukum