Query: penghapusan bmn

title: IPTEKS PROSEDUR PENGHAPUSAN BMN OLEH KPKNL MANADO
abstract: In order manifest procedure deletion State wealth accountability management Goods State property destruction State wealth and deletion State wealth necessary existence the implementation of an efficient, if efekt and take responsibility answer in Goods State Property. total State assets which are in condition broken will to be problem in BMN management but should reported on report Goods State owned or Balance sheet On party the user goods required take responsibility answer in take care of and make use of Goods State owned with the best that includes age economical period benefits shrinkage and supervision should always in report every the period to party always manager goods namely KPKNL Manado.  The presented in balance is asset still By because that necessary there is effective management on Goods State property to produce balance sheet that can reliable with facts that occur in the field. Elimination Goods State Ownership is the last process in management Goods State owned.  Procedures, State Property,

title: PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGHAPUSAN ASET BMN (BARANG MILIK NEGARA) BERUPA KDO (KENDARAAN DINAS OPERASIONAL) DENGAN KONDISI RUSAK (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN I SURABAYA)
abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan penghapusan aset BMN (Barang Milik Negara) dan menentukan besaran nilai taksir aset. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer berupa observasi langsung ke lapangan dan data sekunder yang bersumber dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya. Alat analisa data dengan menggunakan flow chart, dokumentasi foto serta perhitungan nilai taksir aset dengan pendekatan biaya yaitu metode Depreciate Replacement Cost (DRC) Objek penelitian ini adalah lima KDO (Kendaraan Dinas Operasional) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima aset BMN berupa KDO tersebut, dengan rincian tiga sepeda motor dan dua mobil dengan tingkat kerusakan berbeda beda maka didapatkan hasil tiga sepeda motor dapat dilakukan penghapusan dan dua mobil dilakukan perbaikan. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pertimbangan perencanaan penghapusan aset serta usulan nilai taksir asetnya.

title: PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) MELALUI PENJUALAN DI RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA
abstract: THE PROCEDURE OF REMOVING STATE OWNED PROPERTY (BMN) THROUGH SALE IN PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA ORTHOPEDIC HOSPITAL" A Report on Final Project. Administration Management Undergraduate Study Program of Social and Political Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 2017, 61 pages. In an organization, both private and public, asset is an important aspect to support an organization in achieving the objective. In the government, asset is the product (property) bought or obtained over the APBN (State Income and Expense Budget)'s burden or coming from other legal gain so called state owned property (BMN) Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Orthopedic Hospital is one of government institutions operating in healthcare service and managing BMN as well. BMN management can be done, among others, by removing following up with the transfer of BMN ownership. This research aimed to describe the procedure of removing State Owned Property (BMN) through Sale in Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Orthopedic Hospital. This research employed participatory observation method. Techniques of collecting data used were: interview, active participatory observation, and document and archive studies. The result of research described that the procedure of removing State Owned Property (BMN) through Sale in Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Orthopedic Hospital included the following stages or process: 1) inventorying the data of State Owned Property to be removed, 2) proposing the draft of Removal Committee's decree to Echelon 1, 3) proposing the removal to Echelon I, 4) proposing Sale Approval, 5) holding auction, 6) reporting the sale of State Owned Property, 7) removing the State Owned Property from Property List in SIMAK BMN application report. The constraint with this removal process occurs in taking the picture of property proposed to be removed in order to be enclosed in the proposal of removal approval application, because of many properties that have been old and no longer used accumulating in the warehouse, and picture taking should be done one by one so that the officer should unload the contents of warehouse to obtain the picture of properties to be removed.

title: PENYEMPURNAAN SIMAK BMN MELALUI MODEL OPERATIONAL INFORMATION SYSTEMS (OpIS) DALAM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
abstract: SIMAK BMN merupakan sistem yang dikeluarkan Departemen Keuangan untuk membantu inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah instansi yang menggunakan sistem tersebut untuk membantu pengelolaan BMN. Sampai saat ini BMN tersebut belum terorganisasi dengan baik, terutama dalam kegiatan penghapusan. Penumpukan barang rusak masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan. Penelitian ini menggunakaan pendekatan kualitatif, dengan metodologi studi kasus. Penelitian ini mencari penyelesaian atas kegiatan penghapusan yang belum terorganisasi dengan baik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Melalui rancangan model Operational Information System (OpIS) dalam penghapusan BMN diharapkan mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk membantu penyelesaian penumpukan barang yang rusak berat untuk dihapuskan. Penumpukan barang rusak terjadi karena inventarisasi yang masih manual, dengan Evaluasi terhadap kegiatan penghapusan BMN yang berjalan saat ini dengan menggunakan Operational Information System (OpIS) yang mengintegrasikan inputan Transaction Processing System, Operational Engineering Subsystem, dan Operational Intellegence Subsystem dihasilkan output laporan usulan penghapusan BMN. Kegiatan penghapusan secara online dengan pengembangan dari sistem yang telah ada yaitu SIMAK BMN ini dapat mengurangi penumpukan barang yang rusak berat dan adanya penghematan waktu dalam proses penghapusannya, serta kemudahan bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Rektor untuk mengontrol barang yang dikuasainya.

title: Ketentuan dan Akibat Hukum terhadap Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Negara (ASET) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
abstract: The central issue in the management system of State Owned Goods (assets) is the implementation of the management of State Owned Goods (assets) based on functional principles, legal certainty, transparency, efficiency, accountability, and certainty of value. Decree of the Minister of Finance No. 470/KMK.01/1994 on Procedures for the Elimination and Utilization of Property. State Wealth, Decree of the Minister of Finance No. 350/KMK.03/1994 on The Procedure for Exchanging Property/State Wealth. In terms of regulations, the provisions are still many weaknesses, especially in the field of the legal system is still partial, where the regulations are not yet integrated and thorough, each of these regulations still overlaps and stands alone so that it is not a union and has nothing to do between the regulations below and the above in a matter of the policy of the management of State Owned Goods (BMN) This writing aims to understand and understand how the legal consequences generated from the legal system governing the removal of state property by using the approach method is a statutory approach. So that the results of the writing can provide an overview and analysis of the issue of the removal and destruction of state owned goods as not yet regulated in the special legislation.

title: PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGGUNA BARANG MELALUI PROSES PENJUALAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH
abstract: Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan. Penulisan ini bertujuan untuk mencapai bagaimana prosedur penghapusan Barang Milik Negara Pada Pengguna Barang Melalui Proses Penjualan di KPKNL Banda Aceh. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dapat dikelompokkan ke barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, perjanjian kontrak, ketentuan perundang undangan dan keputusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap. Ruang lingkup pengelolaan BMN terdiri dari 11 yaitu salah satunya penghapusan BMN. Penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelolaa barang, pengguna barang dan pengalihan kepemilikn BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam Prosedur Penghapusan BMN pada pengguna barang melalui proses penjualan di KPKNL Banda Aceh dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan oleh pengguna barang kepada pengelola barang dan pihak pengguna barang memeriksa kelengkapan dokumen. Apabila lengkap, maka pengelola barang mengeluarkan surat persetujuan penjualan. Setelah itu, surat persetujuan penjualan dibawa ke lelang. Jika barang tersebut laku, maka akan dikeluarkannya berita acara serah terima (BAST) antara penjual dan pembeli. Kemudian pengguna menerima laporan penjualan dan pihak pengguna barang mengeluarkan keputusan penghapusan BMN. Setelah itu maka BMN tersebut akan dihapuskan dari aplikasi SIMAK. Begitu juga sebaliknya, jika dokumen tidak lengkap, maka dilakukannya permintaan kelengkapan dokumen kepada pengguna barang.

title: PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA ATAS ASET TETAPPADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MANADO
abstract: Penulisan ini bertujuan untuk memahami persyaratan yang harus dipenuhi dalam penghapusan Barang Milik Negara atas asset tetap, dan mengetahui prosedur penghapusan barang milik Negara atas asset tetap pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Manado. Penulisan ini dilaksanakan di Bagian Umum kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Manado. Penulisan ini mempelajari peraturan dan ketetapan yang berlaku menyangkut prosedur penghapusan barang milik Negara atas asset tetap, mengevaluasi pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Manado pada tahun tahun sebelumnya sampai pada tahun 2015 dimana telah diajukan kembali penetapan status penggunaan dan penghapusan BMN diawal tahun 2016. Teknik pengumpulan data berupa observasi, studi dokumen, wawancara, studi pustaka dan internet searching, serta teknik analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado telah menerapkan penetapan status penggunaan dan penghapusan BMN yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Persyaratan penghapusan BMN dan Prosedur penghapusan

title: PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
abstract: Abolition of state owned goods or known as Barang Milik Negara (BMN) is managed in the Finance Ministry Regulation of the Republic of Indonesia Number 50/PMK.06/2014 regarding the abolition's management and implementation of state owned goods. The abolition of state owned is an activity aiming to put out or exempt the properties from the list of inventory due to their worthlessness consideration or dysfunction. This abolishment of BMN has the purpose to prevent loss or cost inefficiency by the maintenance, repair, reduce the work load and responsibilities of inventory supervisor, or provision of free space rather than collection of unused stuffs. Incorrectness in the state finance management, especially in the management of BMN may cause inappropriate purposes and finally, this will lead to state loss. In some cases, the implementation of BMN's abolishment may face some problems due to the unwillingness or reluctance of some high level authorized person working in the government offices to give back the BMN albeit their end of assignment. Based on the object background, this study applied juristic empirical law. It is recommended to solve and finish these problems by using the advance technology to support the inventory, which is adjusted with the real condition on the field and to refer the involved person as well during the implementation. Keywords abolition, state owned goods. Abstrak Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN. Penghapusan BMN merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau meniadakan barang barang dari daftar inventaris dikarenakan pertimbangan bahwa barang tersebut sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi. Penghapusan tersebut memiliki makna yaitu untuk mencegah kerugian atau pemborosan biaya sehubungan dengan pemeliharaan, perbaikan, pengurangan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris, atau pemberian ruang kosong dibandingkan penumpukan barang yang tidak berguna. Kesalahan pengelolaan keuangan negara khususnya pengelolaan BMN dapat menyebabkan peruntukannya tidak tepat sasaran dan pada akhirnya, dapat menimbulkan kerugian negara. Dalam beberapa hal, pelaksanaan penghapusan BMN terkendala beberapa masalah dikarenakan ketidakinginan atau keengganan dari pejabat pejabat di pemerintahan untuk mengembalikan BMN walaupun masa dinasnya telah berakhir. Berdasarkan objek masalah, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Disarankan untuk penanggulangan dan penyelesaian masalah ini dengan penggunaan teknologi mutakhir yang mendukung inventory, dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan dan berkoordinasi kdengan pihak terkait dalam proses pelaksanaannya. Kata kunci penghapusan dan barang milik negara

title: ANALISIS PENATAUSAHAAN ATAS ASET TETAP DAN PENERAPANNYA MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penatausahaan aset tetap Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sudah sesuai dengan peraturan peraturan yang mengatur tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan penerapannya melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Badan Narkotika Nasional selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara, namun masih ada beberapa permasalahan terhadap penatausahaan yang ada dan penerapannya dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) seperti misalnya belum dilakukannya penghapusan terhadap Barang Milik Negara yang mengalami kondisi rusak berat yang mengakibatkan pengungkapkan nilai aset yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga perlu adanya tindak lanjut terhadap penatausahaan Barang Milik Negara yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Kata Kunci aset tetap, SIMAK BMN, barang milik negara, penatausahaan ABSTRACT ANALYSIS OF THE ADMINISTRATION OF FIXED ASSETS AND IMPLEMENTATION THROUGH MANAGEMENT AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS OF STATE (SIMAK BMN) OF NATIONAL NARCOTICS BOARD OF LAMPUNG PROVINCE BY Anita Febrianne This study aims to determine whether the administration of the fixed assets of the National Narcotics Board of Lampung Province is in conformity with the regulations governing the Administration of State Property and its application through Information Systems and Accounting Management of State Property (SIMAK BMN) This research is a qualitative descriptive study by observation, interviews and literature studies. The results showed that at the National Narcotics Board as the Accounting Unit User Proxy Goods (UAKPB) already administers the State Property, but there are still some problems to the existing administration and its application in the Application Management and Accounting Information System of State Assets (SIMAK BMN) such as have not been done abolition of the State Property which suffered severely damaged resulting in revealing the value of assets that are not in accordance with the actual conditions so that the need for follow up to the administration of the State Property in the National Narcotics Board of Lampung Province.  fixed assets, SIMAK BMN, state property, administration

title: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG BIDANG STUDI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
abstract: Pemerintah wajib melakukan pengaman terhadap BMN. Pengaman tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, maupun penghapusan disposal. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sebagai sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi selian Sistem Akuntansi Keuangan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang pernah atau yang memang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada bagian atau seksi perlengkapan rumah tangga atau yang semacamnya sehingga sesuai Struktur Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan laporan Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementrian Negara/Lembaga. SIMAK BMN sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan. Dengan demikian dapat dilakukan check and balance antara arus uang dan arus barang. Selain itu, SIMAK BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk neraca. Sehingga dengan demikian BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban sekaligus. Berdasarkan uraian diatas, penulis membahas SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG.