Analisis pelaksanaan Fatwa DSN nomor: 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (studi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri)
Year: 2015

Dewan Syariah Nasional dan Majlis Ulama Indonesia pada tanggal 04, April 2000 M, menetapkan fatwa DSN MUI No 07/DSN MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan mudharabah. Dalam keputusannya tersebut menetapkan fatwa tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) dalam ketentuan pembiayaan dipoin keenam bahwa " LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian" dan dalam rukun dan syarat pembiayaan pada poin keempat bahwa " Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di KJKS Cemerlang Weleri, penetuan margin pembiayaan mudharabah di KJKS Cemerlang Weleri ditentukan oleh kedua belah pihak dengan bentuk nominal yang disesuaikan dengan besar kecil pembiayaan yang diajukan anggotanya, tidak dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan. Dan mekanisme penanganan anggota yang mengalami kegagalan dalam usaha di KJKS Cemerlang Weleri adalah pihak KJKS Cemerlang Weleri hanya tahu dalam setiap hari atau bulannya anggota mengangsur angsuran bagi hasil dan pengembalian uang pembiayaan seperti yang sudah disepakati di awal perjanjian. Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yang dilakukan di KJKS Cemerlang Weleri. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan margin pembiayaan mudharabah di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip perinsip teori mudharabah dengan mengacu pada fatwa DSN tentang pembiayaan mudharabah Nomor: 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah yang terdapat pada bagian kedua no 4. Poin b, yang isinya "Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan" Jika dikaitkan dengan fatwa DSN NO. 07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan mudharabah yang dipraktekkan di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip syariah khususnya terkait dengan penangganan anggota yang sedang merugi. Dalam pembiayaan mudharabah di KJKS Cemerlang Weleri ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang (Qord) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan (mudharib) Dalam pembiayaan mudharabah ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang pure syariah tapi masih menggunakan revenue sharing Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang belum sesuai dengan konsep fiqih.