Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
European Union This article is part of a series on the politics and government of the European Union Member States Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Gibraltar Presidency of the Council of the European Union Finland (July - December 2019) Special member state territories EU 3 Withdrawal from the European Union UK invocation of Article 50 Brexit TreatiesThe Treaties Treaty of Paris (1951) Treaty of Rome (1957) Euratom Treaty (1957) Merger Treaty (1965) Single European Act (1986) Maastricht Treaty (1992) Amsterdam Treaty (1997) Treaty of Nice (2001) Treaty of Lisbon (2007) Article 7 Article 50 Opt-outs Treaties of Accession 1972, 1979, 1985, 1994, 2003, 2005, 2011 Other Treaties Schengen Agreement (1985) EEA Agreement (1992) Abandoned treaties and agreements European Constitution (2004) UK renegotiation of EU membership (2015-16) ExecutiveEuropean Council President Tusk (EPP) Parties List of meetings European Commission Juncker Commission President Juncker (EPP) Vice Presidents College Civil Service Secretary-General Selmayr LegislatureEuropean Parliament (Members) President Sassoli (S&D) Largest groups EPP (Manfred Weber) S&D (Iratxe García) Member of the European Parliament 9th session (2019–24) Bureau Vice Presidents Quaestor Conference Legislative procedure Council of the EU (Presidency) Configurations General Foreign Justice and Home Economic Euro Legislative procedure Voting Secretariat Secretary-General Uwe Corsepius Directorates-general COREPER JudiciaryEuropean Court of Justice Members Rulings General Court EuroEurozone Members Austria Belgium Cyprus Estonia Finland France Germany Greece Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Portugal Slovakia Slovenia Spain Eurogroup President Mário Centeno European Central Bank President Draghi ESCB EMU Schengen AreaParticipating Schengen Area States Austria Belgium Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland (non-EU state) Italy Latvia Liechtenstein (non-EU state) Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway (non-EU state) Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland (non-EU state) Prüm Convention Schengen Information System Visa Information System Visa policy of the Schengen Area European Economic AreaEEA Members Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland (non-EU state) Ireland Italy Latvia Liechtenstein (non-EU state) Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway (non-EU state) Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Gibraltar EEA Joint Committee EEA National Identity cards Microstates and the European Union Court of Auditors Budget OLAF Other Bodies European Atomic Energy Community Agencies Investment Bank CoR EESC Ombudsman National parliaments Former European Bodies European Communities (1958-1993) European Coal and Steel Community European Economic Community Law Acquis Primacy Subsidiarity Regulation Directive Decision Fundamental Rights Policies and Issues Budget Customs Union Four Freedoms Area of FS&J Policies Agricultural Energy Fisheries Regional Citizenship Passports of the European Union Identity Pro-Europeanism Euroscepticism Integration Supranationalism Federalism United States of Europe Enhanced co-op Elections 1979, 1984, 1989, 1994 1999, 2004, 2009, 2014 2019 (last election) Political parties Constituencies Referendums OtherUnofficial EU Currencies Bulgarian lev Croatian kuna Czech koruna Danish krone Hungarian forint Polish złoty Romanian leu Swedish krona Pound sterling ERM II Enlargement of the Eurozone Bulgaria and the euro Croatia and the euro Czech Republic and the euro Denmark and the euro Hungary and the euro Poland and the euro Sweden and the euro Romania and the euro United Kingdom and the euro Black Wednesday Non-Schengen Area States Bulgaria Croatia Cyprus Ireland Romania United Kingdom Gibraltar Common Travel Area (UK & Ireland) Multi-speed Europe Candidate Countries for EU Membership Albania Bosnia and Herzegovina Macedonia Montenegro Serbia Turkey Foreign RelationsHigh Representative Federica Mogherini Foreign relations of EU Member States Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Ext. Action Service Foreign Policy Defence Policy European Union Association Agreement Norway–European Union relations Switzerland–European Union relations United States-European Union relations European Union and the United Nations G7 G20 European Unionportal Other countries Atlas vt
Bergabungnya Makedonia ke Uni Eropa (UE) telah menjadi agenda untuk perluasan wilayah UE. Makedonia telah menjadi kandidat untuk masuk bergabung ke Uni Eropa sejak tahun 2005. Aplikasi ini diajukan tahun 2004 setelah Makedonia merdeka dari Yugoslavia. Sejak Juni 2014, Makedonia adalah salah-satu negara kandidat bersama dengan Albania, Islandia, Montenegro, Serbia, Turki dan Kroasia.
Salah-satu penyebab kesulitan Makedonia untuk bergabung adalah keberatan dari Yunani tentang nama negara sehingga Uni Eropa menyebut Makedonia sebagai Republik Makedonia bekas Yugoslavia daripada "Republik Makedonia". Bergabungnya Makedonia ke Uni Eropa menjadi penting bagi pemerintahan negara dan merupakan prioritas strategi nasional. Perdebatan ini juga menyebabkan Republik Makedonia sulit untuk masuk menjadi anggota NATO yang merupakan persyaratan awal untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Makedonia menerima bantuan 1,3 milyar Euro sebagai bantuan pembangunan sampai tahun 2020 dari Instrument for Pre-Accession Assistance, sebuah mekanisme pendanaan untuk negara kandidat Uni Eropa.
Pada 12 Juni 2018 terjadi kesepakatan antara Makedonia dengan Yunani untuk penamaan baru menjadi Republik Makedonia Utara atau Severna Makedonija dalam bahasa Makedonia yang mengakhiri perdebatan antara kedua negara selama 27 tahun sejak berpisah dengan Yugoslavia pada tahun 1991. Sebagai gantinya, Yunani akan mendukung Makedonia untuk masuk sebagai anggota NATO.
Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, menyambut baik perjanjian ini. Kedua negara telah berupaya keras untuk mencapai persetujuan sebelum KTT Uni Eropa akhir Juni 2018.[1]
Republik Makedonia memulai proses formal untuk bergabung dengan Uni Eropa melalui negosiasi pada tahun 2000 dan menjadi negara Balkan pertama yang menanda-tangani Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (the Stabilisation and Association Agreement (SAA)) pada 9 April 2001 di Luxemburg. Perjanjian ini diratifikasi oleh parlemen Makedonia dan berlaku penuh pada 1 April 2004.
Makedonia mengajukan aplikasi ke Uni Eropa pada 22 Maret 2004 di Dublin, Irlandia. Pada 6 Sptember 2004, Makedonia membentuk Strategi Nasional untuk Integrasi dengan Uni Eropa yang didukung oleh parlemen melalui Komisi isu-isu Eropa. Pemerintah Makedonia mulai proses pengisian kuesioner dari Komisi Eropa mengenai kinerja negara dalam rangka persiapan penggabungan yang sesuai dengan Kriteria Kopenhagen. Proses ini selesai 31 Januari 2005. Dewan Eropa menyetujui status kandidat pada 17 Desember 2005 setelah menerima rekomendasi positif dari Komisi Eropa.
Hambatan utama untuk bergabung adalah keberatan dari Yunani karena nama Republik Makedonia dianggap memiliki kesamaan teritorial terhadap propinsi utara Yunani. Sehingga meskipun ber-keinginan untuk disebut Republik Makedonia, namun Uni Eropa menyebut dan mengenali sebagai "Republik Makedonia bekas Yugoslavia" dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Yunani, sebagai kompromi provisial khusus oleh mediator Perserikatan Bangsa-bangsa Matthew Nimetz pada tahun 1993. Sejak lama Yunani telah meminta agar Makedonia mengubah namanya untuk menghindari kesamaan dengan teritori maupun warisan kuno di wilayah bagian utara yang juga bernama Makedonia - tempat kelahiran Alexander Agung. Teritori ini merupakan separuh bagian dari wilayah seluruh Yunani.[2]
Yunani, dan negara lain Uni Eropa, memiliki Hak Veto untuk menolak bergabungnya Makedonia sebelum masalah penamaan ini diselesaikan. Pada KTT NATO di Bukares April 2008, Yunani menolak semua usulan pemerintah Makedonia termasuk usulan nama "Republik Makedonia (Skopje)". Veto Yunani ini mengingkari Interim Agreement 1995.
Tahun 2009, Yunani kembali memveto negosiasi awal Makedonia untuk bergabung ke Uni Eropa. Dan sejak 2008, resolusi tentang konflik penamaan telah ditambahkan sebagai pra-kondisi yang diajukan oleh Uni Eropa.
Pada Oktober 2012, Komisi Eropa merekomendasikan agar negosiasi dengan Makedonia diluncurkan kembali setelah sebelumnya selalu di-veto oleh Yunani. Penyelesaian perselisihan nama tersebut makin mendekati penyelesaian setelah Menteri Luar-negeri Yunani mengajukan usulan untuk Nota Kesepahaman (MOU) untuk mengatasi persoalan yang dipertanyakan. Usulan ini ditanggapi dengan baik oleh Menteri Luar-negeri Makedonia pada 8 Nopember 2012.
Pada 11 Desember 2012, Dewan Uni Eropa menyimpulkan bahwa negosiasi dapat dimulai kembali pada kwartal kedua tahun 2013. Namun pada saat yang sama terjadi konflik dan ketidak-stabilan politik di Makedonia, termasuk boikot kepada parlemen, dan ancaman untuk memboikot pemilihan umum lokal oleh Uni Sosial Demokrasi Makedonia. Konflik ini diselesaikan saat Uni Eropa menjembatani dan mencapai kompromi antara partai-partai politik pada 1 Maret 2013.
Konflik bilateral juga terjadi antara Makedonia dan Bulgaria. Bulgaria bersama dengan Yunani selalu mem-veto usulan penggabungan Makedonia. Konflik ini berhubungan dengan pandangan yang berbeda dari kedua negara mengenai sejarah bersama abad ke 19 dan 20, dan mengenai pembagian etnis diantara kedua negara. Bulgaria bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari 2007. Pada Juli 2006, Menteri Luar-negeri Bulgaria menyatakan bahwa dukungan untuk Makedonia belum tentu dilakukan mengingat aksi yang agresif terhadap Bulgaria dan sejarah Bulgaria yang diakui sepihak oleh otoritas Makedonia. Hal ini memperoleh jawaban keras dari pemimpin politik di Skopje, ibukota Makedonia.
Pada 31 Oktober 2012 Presiden Bulgaria kembali memberitahukan bahwa Makedonia dilihat tidak siap untuk memulai diskusi penggabungan. Perdana Menteri Bulgaria menuduh Makedonia memanipulasi sejarah Bulgaria dan pemerintah Skopje mengatakan hal-hal yang buruk tentang negaranya.[3]
Komisi Eropa untuk Pengembangan dan Policy Negara-negara Tetangga, Štefan Füle, memberikan keterangan pers pada tanggal yang sama 31 Oktober 2012, yang berisikan pernyataan: "Bulgaria memiliki policy sendiri dengan Makedonia sebagai bagian dari bekas pecahan Yugoslavia, untuk menyamakan visi perluasan dan potensi sebagai pemain kunci dalam kawasan. Bulgaria sebagai anggota Uni Eropa adalah contoh keinginan untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa dan struktur Euro-Atlantik. Bulgaria memiliki hubungan erat dengan Makedonia untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan negara tetangga dengan spirit berdasarkan nilai-nilai Uni Eropa."[4]
Menurut Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (SAA) tahun 2001 di Luxemburg, yang berlaku penuh 1 April 2004, EU akan membebaskan perdagangan untuk produk Makedonia sampai dengan 95% ke wilayah Uni Eropa. Warga-negara Makedonia diperkenankan untuk bepergian bebas tanpa visa ke Kawasan Schengen sejak bulan Desember 2009.
Uni Eropa adalah mitra dagang utama Makedonia dengan expor 60% dan impor 48% dari negara ini. Expor dari Makedonia terutama untuk produk: Campuran Ferro-nikel, besi baja dan tekstil. Sedangkan impor dari negara wilayah Uni Eropa adalah minyak mentah, listrik, rol-besi, produk baja, dan kendaraan.[5]
Pada tanggal 12 Juni 2018 tercapai kesepakatan antara Makedonia dan Yunani, yang masing-masing diwakili oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras dan Perdana Menteri Zoran Zaev untuk perubahan nama negara menjadi Republik Makedonia Utara. Kesepakatan ini mengakhiri perdebatan untuk penamaan negara Makedonia dan perselisihan teritorial di bagian utara Yunani.[6]
Kesepakatan perubahan nama ini akan dimasukkan dalam amandemen konstitusi dan nama yang baru digunakan secara domestik maupun internasional. Kesepakatan ini menunggu hasil referendum di Makedonia dan persetujuan parlemen Yunani. Kesepakatan ini disambut baik oleh President Dewan Eropa, Donald Tusk, Sekretaris Jendral NATO, Jens Stoltenberg, dan mediator PBB untuk isu ini, Matthew Nimetz.
Kesepakatan ini juga disambut baik oleh Kanselir Austria dan membuka jalan bagi negara Balkan dan khususnya Makedonia untuk bisa diterima sebagai anggota Uni Eropa.[7]
Presiden Gjorge Ivanov dari Makedonia mengatakan tidak akan menanda-tangani kesepakatan perubahan nama ini karena dianggap terlalu banyak memberikan konsesi kepada Yunani. Meskipun masing-masing Perdana Menteri dari kedua negara telah sepakat untuk penamaan negara Makedonia, namun tanda-tangan persetujuan presiden masih dibutuhkan.
Menteri Pertahanan Yunani, Panos Kammenos, menentang kesepakatan ini dan akan menolak di voting parlemen. Oposisi Partai Demokrasi Yunani, Kyriakos Mitsotakis, juga menganggap Perdana Menteri Tsipras telah melangkah terlampau jauh dan kesepakatan tersebut problematik. Ia mengharap Presiden dapat menengahi perdebatan di parlemen sebelum ditanda-tangani.[8]
(in English) (in English) (in English) (in English)