Republik Tiongkok (1912–1949)
Republik Tiongkok (Hanzi tradisional: 中華民國, Hanzi sederhana: 中华民国; Wade–Giles: Chung hua Min-kuo, Tongyong Pinyin: JhongHuá MínGuó, Hanyu Pinyin: Zhōnghuá Mínguó, Dialek Taiwan: Tiong-hoâ Bîn-kok) merujuk pada sebuah negara yang sebelum dimulainya Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949, memerintah seluruh wilayah daratan Tiongkok. Semenjak kekalahan republik ini dari kaum Komunis Tiongkok, pemerintahan negara ini pindah ke pulau Taiwan, dan memerintah pulau Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu. Dalam beberapa hal nama "Taiwan" seringkali digunakan sama dengan Tiongkok masa kini, namun nama "Tiongkok" biasanya merujuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT), atau daratan Tiongkok termasuk Hong Kong dan Makau.
Artikel ini menjelaskan tentang era pemerintahan Tiongkok di daratan Tiongkok dari tahun 1912, sampai negara ini mengalami kekalahan dari kaum Komunis Tiongkok pada tahun 1949, sehingga pemerintahan ini pindah ke pulau Taiwan. Tiongkok bermula di daratan Tiongkok, setelah terjadinya penggulingan Dinasti Qing pada tahun 1912 melalui Revolusi Xinhai, mengakhiri 2,000 tahun pemerintahan kekaisaran . Pemerintahan republik ini di daratan Tiongkok adalah secara warlordisme. Negara ini pernah terlibat Perang Tiongkok-Jepang Kedua, dan perang saudara. Negara ini berakhir pada tahun 1949 setelah Partai Komunis Tiongkok mengalahkan pemerintahan Partai Nasionalis Tiongkok (juga dikenali sebagai Kuomintang) dalam Perang Saudara Tiongkok. Walaupun pada awalnya negara ini menganut pemerintahan berasaskan demokrasi, di selama tempo pemerintahannya di daratan Tiongkok, ia juga menganut paham diktator.
Republik resmi didirikan pada 1 Januari 1912 setelah Revolusi Xinhai, yang dimulai dengan Pemberontakan Wuchang pada 10 Oktober 1911, menggantikan Dinasti Qing dan mengakhiri lebih dari 2.000 tahun pemerintahan kekaisaran di Tiongkok[1]. Sejak berdiri sampai tahun 1949 pemerintahannya berpusat di Tiongkok daratan. Pemerintah pusat mengalami pasang surut dalam menanggapi warlordisme (1915-1928), Invasi Jepang (1937-1945), dan Perang Saudara Tiongkok (1927-1949), dengan otoritas pusat terkuat terjadi selama Dekade Nanjing (1927-1937), ketika sebagian besar Tiongkok berada di bawah kendali Kuomintang (KMT) dengan bentuk negara otoriter partai tunggal [2] Pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, Kekaisaran Jepang menyerahkan kekuasaan atas Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya kepada Sekutu, dan Taiwan ditempatkan di bawah kontrol administratif Republik Tiongkok. Legitimasi transfer ini diperdebatkan dan merupakan salah satu aspek dari status politik Taiwan (yang juga diperdebatkan).
Pengambilalihan daratan Tiongkok oleh komunis dalam Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949 dan kemudian Hainan, Tachen dan pulau-pulau kecil di awal 1950-an berhasil mengantikan kekuasaan Kuomintang (KMT) yang akhirnya hanya mempunyai kontrol atas Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu, dan pulau-pulau kecil lainnya. Dengan demikian sejak tahun 1949, pemerintah RT mundur ke Taiwan dan KMT menyatakan Taipei sebagai ibukota sementara[3]. Partai Komunis Tiongkok mengambil alih seluruh daratan Tiongkok[4][5] dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Beijing, yang diklaim sebagai penerus dari Republik Tiongkok dan pemerintah tunggal yang sah dari seluruh wilayah "Tiongkok", yang di mana klaim ini juga dibuat oleh pemerintah Republik Tiongkok yang masih memerintah dari Taipei sampai hari ini, meskipun tidak lagi aktif menantang RRT yang menguasai Tiongkok daratan.
Pada tahun 1911, setelah lebih dari 2.000 tahun pemerintahan kekaisaran, sebuah republik didirikan di Tiongkok dan monarki digulingkan oleh sekelompok revolusioner[1]. Pada saat itu Dinasti Qing baru saja mengalami abad ketidakstabilan, menderita karena pemberontakan dalam negeri dan imperialisme asing[6]. Prinsip-prinsip Neo-Konfusianisme yang pada saat itu dipegang oleh dinasti dipertanyakan[7]. Dukungan dinasti kepada kaum Boxer, yang diklaim memiliki kekuatan magis, melawan kekuatan utama dunia adalah kesalahan yang buruk. Pasukan Qing dikalahkan dan Tiongkok dipaksa untuk memberikan ganti rugi yang sangat besar kepada kekuatan asing. Terputus dari masyarakat dan tidak mampu menghadapi tantangan Tiongkok modern, pemerintah Qing berada di pergolakan akhir. Kurangnya rezim alternatif menyebabkan keberadaannya hanya sampai tahun 1912[8][9].
Pembentukan republik dikembangkan dari Pemberontakan Wuchang melawan Qing pada tanggal 10 Oktober 1911. Tanggal itu, kini dirayakan setiap tahun sebagai hari nasional RT yang juga dikenal sebagai "Hari Sepuluh-Sepuluh". Pada 29 Desember 1911, Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden oleh majelis Nanjing mewakili tujuh belas provinsi. Pada tanggal 1 Januari 1912, ia secara resmi dilantik dan berjanji "menjatuhkan pemerintahan despotisme Manchu, mengkonsolidasikan Republik Tiongkok dan berencana untuk mensejatherakan rakyat".
Namun sayangnya Sun tidak memiliki dukungan militer untuk menggulingkan Dinasti Qing. Menyadari hal ini, ia menyerahkan kursi kepresidenan kepada Yuan Shikai, jenderal kekaisaran, yang kemudian memaksa kaisar terakhir, Puyi, untuk turun tahta. Yuan secara resmi terpilih sebagai presiden pada tahun 1913[6][10]. Ia memerintah dengan oleh kekuatan militer dan mengabaikan lembaga republik yang didirikan oleh pendahulunya, dan mengancam akan mengeksekusi anggota-anggota Senat yang tidak setuju dengan keputusannya. Dia segera menghapuskan kekuasaan Kuomintang (KMT), melarang "organisasi rahasia" (yang secara implisit termasuk KMT), dan mengabaikan konstitusi sementara. Usaha dalam sebuah pemilu yang demokratis pada tahun 1911 berakhir dengan pembunuhan calon terpilih oleh seorang pria yang direkrut oleh Yuan. Pada akhirnya, Yuan menyatakan dirinya Kaisar Tiongkok pada tahun 1915[11]. Penguasa baru Tiongkok ini mencoba untuk meningkatkan sentralisasi dengan menghapuskan sistem provinsi, namun langkah ini membuat marah bangsawan bersama dengan gubernur provinsi. Banyak provinsi menyatakan kemerdekaan dan menjadi negara panglima perang. Semakin tidak populer dan ditinggalkan oleh pendukungnya, Yuan menyerah menjadi Kaisar pada tahun 1916 dan meninggal beberapa waktu kemudian[12][13].
Tanpa pemerintah bersatu yang kuat, Tiongkok masuk ke periode panglima-panglima wilayah. Sun, yang awalnya yang dipaksa mengasingkan diri, kembali ke provinsi Guangdong di selatan dengan bantuan panglima perang pada tahun 1917 dan 1922, dan mendirikan pemerintahan tandingan secara berturut-turut melawan Pemerintah Beiyang di Beijing. Ia juga kembali mendirikan KMT pada Oktober 1919. Mimpi Sun adalah untuk menyatukan Tiongkok dengan meluncurkan sebuah ekspedisi ke utara. Namun, ia tidak memiliki dukungan militer dan dana untuk mewujudkannya[14].
Sementara itu, pemerintah Beiyang berjuang untuk mempertahankan kekuasaan, dan debat terbuka dan luas pun berkembang tentang bagaimana Tiongkok harus menghadapi Barat. Pada tahun 1919, protes mahasiswa terhadap respon pemerintah yang lemah terhadap Perjanjian Versailles, yang dianggap tidak adil oleh intelektual Tiongkok, menyebabkan Gerakan Mei Keempat. Demonstrasi ini ditujukan untuk menyebarkan pengaruh Barat untuk menggantikan budaya Tiongkok. Dalam iklim kegiatan ini juga, Marxisme menyebar dan menjadi lebih terkenal, yang akhirnya menyebabkan berdirinya Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1920[15].
Setelah kematian Sun pada bulan Maret 1925, Chiang Kai-shek menjadi pemimpin KMT. Pada tahun 1926, Chiang memimpin Ekspedisi Utara untuk tujuan mengalahkan panglima perang dan mempersatukan negara. Chiang menerima bantuan Uni Soviet dan Kaum komunis. Namun, ia segera memecat penasihat Soviet itu. Dia yakin bahwa mereka ingin menyingkirkan KMT (juga dikenal sebagai Nasionalis) dan mengambil alih kendali.[16] Chiang memutuskan untuk menyerang dan menghilangkan Komunis terlebih dahulu, akibatnya ribuan jiwa tewas. Pada saat yang sama, konflik kekerasan lain terjadi di Tiongkok Selatan, di mana kaum Komunis yang lebih populer disana membantai pendukung Nasionalis. Peristiwa ini akhirnya mengarah pada Perang Saudara Tiongkok antara Nasionalis dan Komunis. Chiang Kai-shek berusaha menekan pihak Komunis ke pedalaman saat ia berusaha untuk menghancurkan mereka, dan akhirnya mendirikan pemerintahan dengan Nanking sebagai ibukota pada tahun 1927[17]. Pada tahun 1928, tentara Chiang menjatuhkan pemerintah Beiyang dan menyatukan seluruh bangsa, setidaknya secara nominal, memulai Dekade Nanjing.
Menurut teori Sun Yat-sen, tujuan KMT adalah untuk membangun kembali Tiongkok dalam tiga fase: fase pemerintahan militer di mana KMT akan mengambil alih kekuasaan dan menyatukan kembali Tiongkok dengan kekerasan; fase pengawasan politik; dan akhirnya fase demokrasi konstitusional[18]. Pada tahun 1930 pihak Nasionalis yang mengambil alih kekuasaan militer dan menyatukan Tiongkok memulai tahap kedua dengan menetapkan sebuah konstitusi sementara dan memulai periode yang disebut "pengawasan"[19].
KMT dikritik karena dianggap memerintah dengan totalitariananisme, tetapi mereka mengklaim berusaha untuk membangun masyarakat demokratis modern. Antara lain, membuat Academia Sinica, Bank Sentral Tiongkok, dan lembaga lainnya. Pada tahun 1932, Tiongkok berhasil mengirimkan tim untuk pertama kalinya ke Olimpiade. Undang-undang disahkan dan kampanye dibuat untuk mempromosikan hak-hak perempuan. Kemudahan dan kecepatan komunikasi juga memungkinkan fokus pada masalah sosial, termasuk orang-orang dari desa-desa. Gerakan Rekonstruksi Pedesaan adalah salah satu keuntungan dari kebebasan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial.
Sejarawan seperti Edmund Fung berpendapat bahwa membangun demokrasi di Tiongkok pada waktu itu tidak mungkin. Bangsa ini sedang berperang dan dibagi antara Komunis dan Nasionalis. Korupsi dan kurangnya arah pemerintahan juga mencegah setiap reformasi yang signifikan. Chiang menyadari kurangnya kerja nyata yang dilakukan dalam pemerintahannya dan mengatakan kepada Dewan Negara: "Organisasi kami menjadi lebih buruk dan lebih buruk, banyak anggota staf hanya duduk di meja mereka dan menatap ke ruang angkasa, yang lain membaca surat kabar dan yang lain tidur"[20]. Pemerintah Nasionalis mulai membuat rencana konstitusi pada 5 Mei 1936[21].
Selama zaman ini serangkaian perang besar-besaran terjadi di Tiongkok barat, termasuk Pemberontakan Kumul, Perang Tiongkok-Tibet dan Invasi Soviet ke Xinjiang. Meskipun pemerintah pusat secara nominal mengendalikan seluruh negara selama periode ini, sebagian besar kawasan Tiongkok tetap di bawah kekuasaan semi-otonom oleh panglima perang lokal, pemimpin militer provinsi atau koalisi panglima perang. Pemerintahan Nasionalis terkuat berada di wilayah timur di sekitar ibukota Nanjing, tetapi militeris regional seperti Feng Yuxiang dan Yan Xishan mempertahankan otoritas lokal. Perang Dataran Tengah tahun 1930, agresi Jepang pada tahun 1931 dan Mars Panjang Tentara Merah pada tahun 1934 memberikan lebih banyak kekuatan untuk pemerintah pusat, namun tarik ulur terus berlangsung dan bahkan terjadi pertentangan, seperti dalam Pemberontakan Fujian.
Beberapa masyarakat Tiongkok punya ilusi tentang keinginan Jepang di negerinya. Dikarenakan kekurangan bahan baku dan ditekan oleh pertumbuhan populasi, Jepang memulai perebutan Manchuria pada bulan September 1931 dan mendirikan Manchukuo dengan mantan kaisar Qing Puyi sebagai kepala negara boneka pada tahun 1932. Hilangnya Manchuria dan potensi besar untuk pengembangan industri dan industri perang, merupakan pukulan bagi perekonomian Kuomintang. Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan pada akhir Perang Dunia I, tidak dapat bertindak dalam menghadapi pembangkangan Jepang.
Jepang mulai menekan dari selatan Tembok Besar ke Tiongkok utara dan provinsi-provinsi pesisir. Kemarahan Tiongkok terhadap Jepang sudah bisa ditebak, tetapi kemarahan juga ditujukan terhadap Chiang dan pemerintah Nanking, yang pada saat itu lebih sibuk dengan kampanye pemusnahan anti-Komunis dibandingkan dengan melawan penjajah Jepang. Slogan "Pentingnya keutuhan internal sebelum bahaya eksternal" terpaksa dihilangkan pada bulan Desember 1936, ketika Chiang Kai-shek, dalam sebuah acara yang sekarang dikenal sebagai Insiden Xi'an, diculik oleh Zhang Xueliang dan dipaksa untuk bersekutu dengan Komunis untuk melawan Jepang di Pesatuan Kedua KMT-PKT melawan Jepang.
Perlawanan Tiongkok menegang setelah 7 Juli 1937, ketika bentrokan terjadi antara pasukan Tiongkok dan Jepang di luar Beijing (kemudian bernama Beiping) dekat Jembatan Marco Polo. Pertempuran ini menyebabkan awal perang antara Tiongkok dan Jepang, meskipun kedua pihak tidak menyatakan perang. Shanghai jatuh setelah tiga bulan pertempuran di mana Jepang menderita karena korban yang amat banyak, baik dalam tentara dan angkatan laut. Ibu kota Nanjing jatuh pada bulan Desember 1937. Kejatuhan Nanjing diikuti oleh insiden pembunuhan dan perkosaan massal yang dikenal sebagai Pembantaian Nanjing. Ibu kota negara sementara akhirnya dideklarasikan di Wuhan yang kemudian diganti menjadi Chongqing yang menjadi pusat pemerintahan sampai 1945. Pada 1940 kolaborator Wang Jingwei mendirikan "Republik Tiongkok" yang bertentangan dengan pemerintah Chiang Kai-shek, meskipun klaim mereka secara signifikan terhambat karena sifatnya sebagai negara boneka Jepang dan mengendalikan wilayah yang terbatas, bersama dengan kekalahan pihaknya pada akhir perang.
Front Persatuan antara Kuomintang dan PKT berlangsung dengan efek yang bermanfaat bagi PKT yang terkepung, meskipun kemenangan Jepang menjadi stabil di Tiongkok utara, daerah pesisir dan Lembah Sungai Yangtze di Tiongkok Tengah. Setelah 1940 konflik antara Kuomintang dan Komunis menjadi lebih sering di daerah yang tidak di bawah kendali Jepang. Masuknya Amerika Serikat ke Perang Pasifik setelah 1941 mengubah sifat hubungan mereka. Komunis memperluas pengaruh mereka, dan Kuomintang berusaha untuk menetralisir penyebaran pengaruh komunis. Sementara itu Tiongkok utara telah disusupi secara politik oleh politisi Jepang di Manchukuo yang menggunakan fasilitas, seperti Wei Huang Gong.
Pada tahun 1945 Republik Tiongkok muncul dari perang, nominal dengan kekuatan militer yang besar namun sebenarnya ekonomi terpuruk dan di ambang perang saudara habis-habisan. Ekonomi memburuk, dilemahkan oleh tuntutan militer dari perang asing dan perselisihan internal, dengan inflasi spiral, pengambilan keuntungan oleh pihak Nasionalis, spekulasi dan penimbunan. Kelaparan datang setelah perang, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan kondisi tidak menentu di banyak bagian negara. Situasi semakin rumit dengan kesepakatan Sekutu di Konferensi Yalta pada bulan Februari 1945 yang membawa pasukan Soviet ke Manchuria untuk mempercepat penghentian perang melawan Jepang. Meskipun Tiongkok tidak pernah hadir di Yalta, mereka telah berkonsultasi dan telah setuju untuk mengizinkan Soviet memasuki perang dengan keyakinan bahwa Uni Soviet hanya akan berurusan dengan pemerintah Kuomintang.
Setelah berakhirnya perang pada bulan Agustus 1945, Pemerintah Nasionalis pindah kembali ke Nanjing. Dengan bantuan Amerika, tentara Nasionalis pindah ke utara seiring menyerahnya Jepang di daerah itu. Uni Soviet, sebagai bagian dari perjanjian Yalta yang memungkinkan pengaruh Soviet di Manchuria, membongkar dan menghancurkan lebih dari setengah peralatan industri yang ditinggalkan di sana oleh Jepang. Kehadiran Soviet di timur laut Tiongkok memungkinkan Komunis untuk bergerak cukup lama untuk mempersenjatai diri dengan peralatan yang diambil dari bekas tentara Jepang. Terjadi masalah yang mengejutkan mengenai rehabilitasi daerah yang sebelumnya diduduki Jepang dan merekonstruksi bangsa dari kerusakan akibat perang berlarut-larut.
Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai pemain utama dalam urusan Tiongkok. Persekutuan dimulai pada akhir 1941 dengan program bantuan militer dan keuangan yang besar kepada Pemerintah Nasionalis yang dilanda kesulitan. Pada bulan Januari 1943 Amerika Serikat dan Britania memimpin revisi perjanjian dengan Tiongkok, mengakhiri hubungan perjanjian yang tidak setara. Dalam beberapa bulan kemudian kesepakatan baru ditandatangani antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk penempatan tentara Amerika di Tiongkok sebagai upaya perang bersama terhadap Jepang. Pada bulan Desember 1943, Pakta Pengecualian Tiongkok dari tahun 1880-an dan hukum pembatasan imigrasi warga Tiongkok ke Amerika Serikat dicabut.
Kebijakan perang Amerika Serikat awalnya adalah untuk membantu Tiongkok menjadi sekutu yang kuat dan menjadi kekuatan stabilisasi Asia Timur pasca-perang. Konflik antara Kuomintang dan Komunis berlangsung intensif dan usaha AS untuk mendamaikan keduanya yang awalnya untuk membantu perang anti-Jepang agar lebih baik menemui kegagalan. Setelah menyerahnya Jepang, Taiwan diserahkan dari Jepang kepada Tiongkok pada tanggal 25 Oktober 1945 (Hari Penyerahan Kembali). Menjelang akhir perang, US Marines dikerahkan untuk menahan Beiping (Beijing) dan Tianjin terhadap kemungkinan serangan Soviet dan dukungan logistik diberikan kepada pasukan Kuomintang di sebelah utara dan timur laut Tiongkok. Untuk membantu tujuan ini, pada 30 September 1945 Divisi Marinir Pertama tiba di Tiongkok dan diberi tugas dengan tuntutan keamanan di wilayah Semenanjung Shandong dan bagian timur Provinsi Hebei[22].
Melalui pengaruh mediasi Amerika Serikat gencatan senjata militer disepakati pada bulan Januari 1946, namun pertempuran antara Kuomintang dan Komunis malah segera dilanjutkan. Opini publik entang ketidakmampuan administratif pemerintah Republik Tiongkok, meningkat dan terjadi penghasutan oleh kaum Komunis dalam protes mahasiswa terhadap kesalahan penanganan dari perkosaan Shen Chong pada awal tahun 1947 dan protes nasional lain terhadap reformasi moneter akhir tahun itu. Perang Saudara Tiongkok menjadi lebih luas. Amerika Serikat membantu Nasionalis dengan pinjaman ekonomi besar-besaran dan senjata tetapi tidak ada dukungan tempur.
Meski terlambat, pemerintah saat itu berusaha untuk meminta dukungan rakyat melalui reformasi internal. sayangnya usaha ini sia-sia karena korupsi merajalela dan kekacauan politik dan ekonomi. Pada akhir 1948 posisi Kuomintang menjadi suram. Demoralisasi dan ketidakdisiplinan pasukan Kuomintang terbukti mengakibatkan kesulitan, dibandingkan Tentara Pembebasan Rakyat Komunis yang termotivasi dan disiplin (sebelumnya dikenal sebagai Tentara Merah). Pihak Komunis malah menjadi lebih baik di utara dan timur laut.
Meskipun Kuomintang memiliki keuntungan dalam jumlah angkatan bersenjata dan senjata, menguasai wilayah dan populasi yang jauh lebih besar dari musuh-musuh mereka dan menikmati dukungan internasional yang cukup besar, mereka kelelahan oleh perang berlarut-larut dengan Jepang dan pertempuran antara berbagai jenderal. Mereka juga mengalami kekalahan dalam perang propaganda melawan Komunis karena masyarakat muak melihat korupsi KMT dan rindu untuk perdamaian.
Pada Januari 1949 Beiping diambil alih oleh Komunis tanpa perlawanan, dan namanya diubah kembali ke Beijing. Antara April dan November Kuomintang kehilangan kota-kota besar kepada Komunis dengan sedikit perlawanan. Dalam kebanyakan kasus pedesaan dan kota-kota kecil sekitarnya telah berada di bawah pengaruh komunis, jauh sebelum kota. Akhirnya, pada tanggal 1 Oktober 1949, pihak Komunis mendirikan Republik Rakyat Tiongkok.
Setelah 1 Oktober 1949 Chiang Kai-shek dan beberapa ratus ribu tentara RT dan dua juta pengungsi, terutama dari kaum pemerintah dan komunitas bisnis, melarikan diri dari Tiongkok daratan ke Pulau Taiwan meskipun terjadi perlawanan kecil di daerah yang terisolasi. Pada 7 Desember 1949 Chiang menyatakan Taipei sebagai ibukota sementara Republik Tiongkok.
Selama perang saudara, baik Nasionalis dan Komunis melakukan kekejaman massal dengan jutaan warga sipil dibunuh oleh kedua belah pihak selama perang[23]. Benjamin Valentino memperkirakan kekejaman dalam Perang Saudara Tiongkok mengakibatkan kematian antara 1,8 juta dan 3,5 juta orang antara tahun 1927 dan 1949. Kekejaman termasuk kematian akibat wajib militer paksa dan pembantaian. [24]
Republik Tiongkok Pemerintah Beiyang Perang Tiongkok-Jepang Kedua Kuomintang
Kategori:Bekas negara di Tiongkok Kategori:Bekas republik Kategori:Sejarah Republik Tiongkok