Promagistrat
Di Roma kuno sebuah promagistra (Latin: pro magistratu) merupakan bekas konsul atau bekas praetor, di mana imperium (yaitu kekuasaan yang memerintah sebuah tentara) diperpanjang di akhir masa jabatan tahunannya. Mereka disebut prokonsul dan propraetor. Hal ini merupakan suatu inovasi yang diciptakan selama pemerintahan Republik Romawi. Awalnya hal ini dimaksudkan untuk memberi tambahan komandan militer untuk mendukung tentara konsul (di mana dua kepala Republik yang dipilih secara keseluruhan, serta tentaranya) untuk memimpin tentara tambahan. Dengan akuisisi wilayah-wilayah di luar Italia yang dianeksasi sebagai provinsi, prokonsul dan propraetor menjadi gubernur atau administrator suatu provinsi. Promagistrat jenis ketiga yaitu proquaestor.
Promagistrat jenis pertama merupakan gubernur; di mana pada masa awal Republik Romawi, ketika wilayah Romawi kecil, Roma hanya memiliki dua legiun, pada masing-masing wilayah yang diperintahkan oleh salah satu dari dua konsul tersebut. Kemudian Roma diserang terus-menerus oleh para tetangga (Etruria di utara, Sabin di timur dan Volsci dan Aequi di selatan). Dionysius dari Halicarnassus mencatat lima kejadian ketika seorang gubernur diangkat antara tahun 480 SM dan 464 SM. Pada tahun 480 SM sebuah gubernur memimpin sayap kiri tentara yang menggabungkan dua legiun konsuler sementara konsul memimpin pusat dan sayap lainnya. Pada 478 SM dua gubernur telah disebutkan. Seseorang yang bertugas di bawah konsul yang kemudian pergi melawan Etruria di utara. Yang lainnya memerintahkan legiun ketiga. Legiun ekstra ditempatkan, sehingga dua musuh di selatan (Volsci dan Aequi) dihadapkan secara terpisah dengan dua tentara. Pada tahun 464 SM sebuah gubernur memimpin pasukan sukarelawan dan pasukan yang tidak beraturan untuk mendukung konsul, di mana pasukannya tidak cukup untuk mencocokkan kekuatan gabungan dua musuh tersebut. Dionysius tidak menentukan peran gubernur pada kesempatan lain. Dionysius menggambarkan orang-orang ini sebagai 'legat dan gubernur', yang menyiratkan imperium mengalami dekonsentrasi secara langsung, yang didelegasikan oleh konsul incumbent, selain itu gubernur tersebut bertindak sebagai wakil konsul dalam tindakan militer.[1] Hal ini merupakan tindakan sementara yang diadopsi untuk menghadapi darurat militer. Pada kesempatan terakhir, gubernur tersebut ditunjuk oleh sebuah keputusan dari senat dan Livy, kemudian tercatat bahwa "bentuk keputusan ini pernah dianggap sebagai salah satu tindakan ekstrim."[2] Tampaknya dalam contoh ini; komandan ekstra diambil dari orang-orang yang sebelumnya menjadi konsul karena mereka memiliki pengalaman untuk memerintah tentara.
Konsep promagistrasi awalnya melibatkan gagasan promagistrat yang bertindak atas nama seorang hakim: pro konsul (satu nama konsul), pro praetor (atas nama praetor). Namun, dalam praktiknya, hal ini berubah apabila terdapat kebutuhan yang lebih teratur dalam menciptakan komandan militer tambahan. Pada tahun 366 SM, kantor praetor diciptakan. Hal ini merupakan keadilan bagi kepala kota. Dia juga memiliki kekuatan dalam memimpin tentara. Selama Perang Samnite Kedua (326-304 SM) Roma meningkatkan jumlah pasukannya. Beberapa gubernur ditunjuk untuk melakukan operasi tertentu. Kanton prokonsular melakukan perpanjangan (prorogatio) dari imperium sebuah konsul. Selama Perang Samnite Ketiga (298-290 SM) propraetor juga diciptakan. Hal ini merupakan praetor yang imperiumnya diperpanjang dan diberi tugas untuk memerintahkan tentara cadangan. Prorogatio merupakan imperium perpanjangan di luar masa jabatan konsul atau praetor satu tahun, yang merupakan dispensasi dari batas masa jabatan yang ada, yang hanya berlaku di luar tembok kota Roma. Hal tersebut tidak berpengaruh di dalam tembok kota. Oleh karenanya, hal tersebut merupakan pengerahan perintah militer konsul atau praetor, tetapi bukan sebagai jabatan publik, tetapi merupakan ukuran militer secara eksklusif.
Seiring Roma mengakuisisi wilayah-wilayah di luar Italia yang dicapainya sebagai provinsi, terdapat kebutuhan untuk mengirim gubernur ke sana. Pada tahun 227 SM, setelah aneksasi dua provinsi Romawi pertama, (Sisilia pada tahun 241 SM dan Corsica et Sardinia pada tahun 238 SM), dua praetor ditambahkan pada dua praetor yang bertindak sebagai hakim kepala di kota Roma dan ditugaskan untuk administrasi kedua provinsi ini. Dua praetor lainnya ditambahkan saat provinsi Hispania Citerior dan Hispania Ulterior yang dibangun pada tahun 197 SM. Setelah ini tidak ada lagi praetor baru yang ditambahkan meski jumlah provinsi meningkat. Bangsa Romawi mulai memperluas imperium konsul dan praetor di Roma pada akhir masa jabatan tahunan mereka. Provinsi-provinsi banyak ditugaskan pada gubernur-gubernur dan propraetor. Para gubernur diberi provinsi yang membutuhkan lebih banyak pasukan.[3] Seorang promagistrori memegang status formal yang sama dengan hakim yang setara, yang dihadiri oleh sejumlah liktor yang sama.
Pada tahun 81 SM Lucius Cornelius Sulla menambahkan dua praetor baru sehingga dua gubernur dan enam propraetor dapat diciptakan untuk mengatur sepuluh provinsi yang diperoleh Roma pada saat itu. Praetor yang sebelumnya memerintah di empat provinsi pertama ditugaskan kembali pada urusan peradilan di Roma karena beban yudisial di kota telah meningkat. Sulla membuat gubernur tahunan dan meminta pemegangnya supaya meninggalkan provinsi tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah kedatangan penerusnya.[4] Pada tahun 52 SM, Pompey memperkenalkan sebuah undang-undang yang mengatur bahwa promagistrat tersebut akan ditugaskan lima tahun setelah masa jabatan konsul dan praetor. Julius Caesar mencabutnya.[5] Ketentuan Pompey telah disahkan oleh Augustus.[6]
Konsep wewenang yang didelegasikan terkadang digunakan dalam memberikan imperium prokonsular pada seseorang yang sebelumnya tidak pernah memegang kekuasaan konsuler. Selama Perang Punis Kedua (218-201 SM) Publius Cornelius Scipio Africanus mengajukan diri untuk memimpin ekspedisi Romawi kedua melawan Karthaginian di Hispania. Dia terlalu muda untuk menjadi seorang konsul. Oleh karena itu, imperium prokonular diberikan kepadanya dengan cara pemungutan suara oleh rakyat. Hal ini merupakan ukuran yang luar biasa, tetapi masih berupa preseden. Ketika Scipio meninggalkan Hispania setelah kemenangannya pada tahun 205 SM, Lucius Cornelius Lentulus dan Lucius Manlius Acidinus dikirim ke sana dengan kekuasaan prokonsular "tanpa magistrasu" (sine magistratus, tanpa memegang jabatan publik). Tak satu pun dari mereka menjadi konsul sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dikirim ke Hispania tanpa jabatan publik konsuler, tetapi mereka diberi kekuasaan prokonsular sehingga mereka dapat memberi perintah kepada tentara di sana. Hal ini merupakan keganjilan konstitusional, yang memberikan wilayah Romawi di Hispania dengan status yang tidak resmi.[7]
Situasi ini berlanjut hingga tahun 198 SM ketika diputuskan untuk menciptakan dua provinsi baru: Hispania Citerior dan Hispania Ulterior (yang dilembagakan pada tahun 197 SM). Pada tahun 77 SM Pompey the Great dikirim ke Hispania untuk mendukung Quintus Caecilius Metellus Pius dalam melawan Quintus Sertorius pada Perang Sertorian (80-72 SM). Untuk tujuan ini senat memberinya imperium prokonsular walaupun dia tidak pernah menjadi konsul.[8]
Istilah "provincia" mengacu pada bidang tanggung jawab, bukan wilayah administratif geografis. Misalnya, tanggung jawab peradilan kota praetor, yang merupakan kepala pengadilan, disebut provincia. Istilah ini sering diterapkan pada tanggung jawab militer dan digunakan untuk merujuk pada area tanggung jawab militer yang ditugaskan kepada konsul dalam menghadapi pemberontakan atau ancaman invasi. Dengan kata lain, daerah tersebut merupakan imperium yang dieksekusi. Saat itu di Late Republic, istilah provincia juga merujuk pada area administratif di luar Italia. Ketika provinsi-provinsi dalam pengertian modern dibentuk, mereka pada awalnya merupakan daerah di mana promagitor menjalankan kekuatan militer mereka. Gubernur ini melakukan peran peradilan dalam arbitrase perselisihan antara orang Romawi dan penduduk lokal dan antara lokal mereka sendiri. Mereka memberikan pernyataan akhir dalam kasus di mana hukum penduduk setempat tidak berlaku atau kapan ada permintaan banding. Dasar dari ini adalah kemampuan gubernur untuk memberlakukan keputusannya melalui kekuatan militernya.[9] Secara teori, Senat dimaksudkan untuk mengawasi gubernur, namun jarak dari banyak provinsi dari Roma membuat hal ini tidak praktis.
Seperti halnya hakim, para promagistrator bertanggung jawab atas tindakan mereka saat bertugas dan bertanggung jawab atas tuntutan setelah masa jabatan mereka selesai. Namun, penuntutan akan terjadi pasca facto dan terdapat keengganan untuk menghukum anggota elit. Impunitas adalah aturan umum. Sebagai alternatif, para terdakwa bisa pergi ke pengasingan yang dipaksakan di kota lain untuk menghindari hukuman. Pada tahun 171 SM utusan provinsi Hispania Citerior dan Hispania Ulterior mengajukan keluhan tentang pemerasan terhadap tiga mantan propetoetor di dua provinsi tersebut. Mereka diadili. Pengadilan terhadap salah satu dari mereka ditunda dua kali dan pada sesi ketiga dia dibebaskan. Dua kasus lainnya juga ditunda dan dua orang lainnya pergi ke pengasingan di luar wilayah Romawi sebelum persidangan yang baru. Salah satu dakwaan adalah penilaian yang tidak adil atas gandum yang diterima sebagai upeti. Senat tersebut memutuskan bahwa tidak ada pejabat Romawi yang diizinkan untuk menetapkan harga gandum atau memaksa penduduk setempat untuk menjual kuota 5% yang dipungut dengan harga yang dia inginkan. Senat menunjuk para rekuperator untuk menyelidiki pemerasan dan maladministrasi oleh propraetor dan untuk memulihkan kerusakan bagi penggugat provinsi.[10] Pada tahun 149 SM, Calpurnia mendirikan pengadilan pemulihan properti (quaestio de pecunia repetundis) yang dilembagakan untuk menangani kasus-kasus pemerasan.[11] Lex de rebus repetundis yang disahkan oleh Gayus Gracchus pada tahun 133 SM memindahkan hakim pengadilan ini dari tatanan senator (di mana promagistrat ditarik) ke perintah berkuda. Hal ini merupakan sarana utama di mana para provinsial dapat mengadili mantan gubernur. Jika seorang mantan gubernur dinyatakan bersalah, dia harus mengembalikan dua kali nilai dari apa yang telah disalahgunakan dan menghadapi aib. Namun, penganiayaan semacam itu harus dilakukan di Roma dan sangat sulit bagi provinsial untuk bepergian, serta tinggal di sana. Apalagi masih ada kemungkinan terdakwa meninggalkan Roma supaya lolos dari penuntutan. Verres, yang telah menjadi gubernur di Sisilia antara tahun 73 dan 70 SM, dituntut oleh Cicero ketika dia kembali ke Roma karena telah melakukan maladministrasi, kecurangan dan pemerasan. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk dibebaskan, dia melarikan diri ke Marseilles, di mana dia tinggal dengan uang yang disalahgunakan di Sisilia.[12]
Istilah provincia mengacu pada bidang tanggung jawab, bukan wilayah administratif geografis. Misalnya, tanggung jawab peradilan kota praetor, yang merupakan kepala pengadilan, disebut provincia. Istilah ini sering diterapkan pada tanggung jawab militer dan digunakan untuk merujuk pada area tanggung jawab militer yang ditugaskan kepada konsul untuk menghadapi pemberontakan atau ancaman invasi; Dengan kata lain, daerah di mana imperium dieksekusi. Saat itu di Late Republic, istilah provincia juga merujuk pada area administratif di luar Italia. Ketika provinsi-provinsi dalam pengertian modern dibentuk, mereka pada awalnya merupakan daerah di mana promagitor menjalankan kekuatan militer mereka. Gubernur ini melakukan peran peradilan dalam arbitrase perselisihan antara orang Romawi dan penduduk lokal dan antara lokal mereka sendiri. Mereka memberikan pernyataan akhir dalam kasus di mana hukum penduduk setempat tidak berlaku atau kapan ada permintaan banding. Dasar dari ini adalah kemampuan gubernur untuk memberlakukan keputusannya melalui kekuatan militernya.
Procurator juga ditunjuk sebagai gubernur provinsi-provinsi kecil. Di bawah Augustus dan Tiberius mereka disebut praefecti (dari kata tunggal praefectus).[13]
Kekuatan promagistrat di provinsi Romawi menyebabkan istilah prokonsul digunakan untuk menunjuk pejabat tinggi dan berwibawa yang ditunjuk dari atas (atau dari manapun) untuk memerintah sebuah wilayah tanpa memperhatikan institusi politik lokal (yaitu, orang yang tidak terpilih dan otoritasnya menggantikan pejabat lokal). Salah satu contoh paling menonjol dalam hal ini adalah Douglas MacArthur, yang diberi banyak kekuatan untuk menerapkan usaha reformasi dan pemulihan di Jepang setelah Perang Dunia II, dan terkadang digambarkan sebagai "Gubernur Amerika dari Jepang".
Hal ini sebelumnya merupakan peraturan bahwa semua kepala Kuria harus merupakan seorang kardinal, dan hingga abad ke-20 kemudian, mereka dikenal sebagau pro-prefek sampai mereka diangkat pada martabat itu.
Pada pertemuan mereka, nuncio juga ditunjuk oleh uskup. Pada saat Paus Pius XII, beberapa imam diangkat menjadi nuncio tanpa diangkat dengan status uskup. Mereka tidak disebut "pro-nuncios", sebuah panggilan yang secara historis diberikan kepada nuncio sejak pengangkatan mereka sebagai kardinal yang diumumkan hingga keberangkatan mereka ke Roma, dan hal tersebut dihidupkan kembali selama sekitar dua puluh tahun (yang berakhir pada tahun 1991) dengan panggilan berbeda; karena nuncio merupakan perwakilan negara-negara yang tidak mengikuti tradisi yang mempertimbangkan nuncio sebagai Dekan Korps Diplomatik sejak dia menyampaikan surat kepercayaannya.
Kategori:Pemerintahan Romawi Kuno Kategori:Romawi Kuno