Ganjar Pranowo
H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. () adalah Gubernur Jawa Tengah periode kedua yang menjabat sejak 5 September 2018. Sebelumnya, ia adalah Gubernur Jawa Tengah periode pertama sejak 23 Agustus 2013 hingga 23 Agustus 2018 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan 2009-2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014-2019 berdasarkan Kongres KAGAMA November 2014 di Kendari.
Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, dari ayah bernama S. Pamudji (1933-2017) dan ibu Sri Suparni. Ganjar Sungkowo, demikian nama awalnya, merupakan anak kelima dari enam bersaudara.[1][2]. Saudara kandung dari Ganjar Pranowo antara lain Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh (salah satu hakim agung di Indonesia, yaitu Hakim Agung Kamar Perdata[3]), Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan yang terakhir Nur Hidayati.[4] Ayah Ganjar Pranowo sendiri merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan untuk mengikuti operasi peumpasan Pemberontak PRRI/Permesta.
Seperti halnya Joko Widodo, Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Mataraman zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti "Ganjaran dari Kesusahan/Kesedihan (Sungkowo)"[5]. "Ganjar berarti hadiah dari Sang Pencipta, sedangkan nama belakang ini berhubungan dengan keadaan ketika Ibu mengandungku. Saat itu keluarga kami sedang banyak dirundung kesusahan. Sungkowo sendiri memiliki arti kesedihan," seperti dikutip di dalam novel "Anak Negeri; Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo". Namun, ketika memasuki masa sekolah, nama Sungkowo diganti dengan Pranowo. "Ibu dan Bapak takut kalau hidupku kelak selalu berkubang kesialan dan kesusahan bila memakai nama Sungkowo."[5]
Menurut Ganjar, ada kenangan manis yang juga membekas ketika sekeluarga diusir dari rumah. Ceritanya, rumah masa kecil Ganjar di Tawangmangu, Karanganyar harus dijual. Ayahnya bersepakat dengan pembeli rumah bahwa masih diijinkan menempati sampai mendapat rumah kontrakan. Tiba-tiba suatu malam si pembeli rumah meminta keluarga Ganjar pindah karen segera ditempati pembelinya. Meski merasa dilanggar perjanjiannya, akan tetapi ayah saya mengalah. ”Semalaman hingga subuh ia pergi mencari rumah kontrakan. Akhirnya mereka terpaksa tinggal dirumah yang bersebelahan dengan pabrik gamping,”tuturnya.[6]
Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Kutoarjo, Purworejo. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di SMP 1 Kutoarjo dan SMA BOPKRI 1 Yogyakarta. Setelah lulus sekolah menengah atas, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada, kemampuan kepemimpinannya semakin terasah melalui kegiatan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Majestic 55 (Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas Hukum UGM). Selain itu, Ganjar Pranowo juga aktif di Gelanggang Mahasiswa UGM.[7][8]
Setelah lulus dari Fakultas Hukum UGM dengan skripsi yang mengambil tema hukum dagang (merger dan akuisisi)[9], Ganjar Pranowo mencoba mencari rezeki di Jakarta dengan bekerja di lembaga konsultan HRD yaitu PT. Prakasa.[10] Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT. Prastawana Karya Samitra dan PT. Semeru Realindo Inti.[11]
Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo adalah anggota DPR RI selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014. Namun, pada periode kedua tidak diteruskan karena terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sebenarnya, pada periode 2004-2009 dia tidak lolos ke Senayan, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu (PAW) untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara) , Jacob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan.[12][13]
Ketika menjadi anggota DPR RI pada periode 2004-2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi IV yang mengawasi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada Pansus (Panitia Khusus) RUU Partai Politik sebagai ketua panitia khusus[14] , anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI.[12]
Pada periode ini Ganjar menarik pemberitaan media karena dirinya pernah masuk Kabinet Menteri Bayangan yang digagas Koalisi Muda Parlemen Indonesia pada Oktober 2007. Posisinya cukup mentereng: Menteri Hukum dan HAM Bayangan. Akan tetapi, Ganjar enggan menanggapinya serius. “Menurut saya, itu guyonan politik saja,” kata dia yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDIP di DPR RI.[15] Selain itu, April 2008, Ganjar kembali jadi perhatian publik. Penyebabnya, nama Ganjar tercantum dalam salinan dokumen yang mengungkap aliran dana Bank Indonesia ke para legislator Senayan. Dokumen tersebut dianggap mengungkap modus bagaimana bank sentral bermain-main anggaran menyervis anggota dewan. Walhasil, lima lembaga non pemerintah melaporkannya ke KPK. Ganjar (saat itu sebagai anggota DPR) disebut dalam dokumen tersebut dengan tulisan Ganjar Prastowo. Ganjar membenarkan yang dimaksud Ganjar Prastowo dalam dokumen tersebut adalah dirinya. Ganjar mengatakan saat itu dia diundang ke luar negeri oleh BI. Jika kunjungan itu haram, Ganjar siap mengembalikan uang yang diterimanya. BI pun mengakui otentisitas dokumen tersebut.[15]
Ia terpilih lagi menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara)) dan ditempatkan pada Komisi II yang mengawasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reformasi Agraria. Pada periode ini, ia semakin dikenal publik karena menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Di tengah kesibukannya sebagai Anggota DPR RI, Ia sempat menyelesaikan studi pascasarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ganjar dinyatakan lulus setelah menjalani ujian thesis yang mengupas isu independensi dalam pembahasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan judul " Sikap F-PAN, F Partai Demokrat dan Pemerintah Terhadap Isu Independensi KPU Dalam Pembahasan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu". Bahan penelitiannya adalah sikap Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Pemerintah Indonesia dalam isu independensi KPU. Dosen pengujinya antara lain Prof (Riset) Syamsuddin Haris dan Valina Singka Subekti. Ia sejak 2009 tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana di FISIP UI dan terpaksa sempat cuti karena kesibukannya sebagai politisi.[16][17]
Muhammad Nazaruddin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadi saksi di sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP. Dalam kesaksiannya dia dicecar soal kucuran dana ke Ganjar Pranowo. Kepada hakim, Nazar berkeyakinan bahwa Ganjar yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, menerima uang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Bahkan dia mengaku melihat sendiri penyerahan uang kepada Ganjar yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. "Semua yang saya sampaikan itu benar, Yang Mulia," ucap Nazar kepada majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar Butar, Senin (20/11).[18]
Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar-Heru yang dikenal dengan tagline mboten korupsi mboten ngapusi (tidak korupsi tidak membohongi) ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%.
Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan hari Jumat, 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang[19].
Pada 27 April 2014, Ganjar menyita perhatian publik saat mengeluarkan kemarahannya pada petugas Dishub yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) saat melakukan inspeksi mendadak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang.[20] Ganjar mengaku melihat langsung beberapa kernet memberikan uang Rp10.000 hingga Rp20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60.000 kepada petugas.[21]
Temuan praktik pungutan liar di Subah itu diikuti kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Mei 2014. Namun, kebijakan ini kelak menyebabkan Jawa Tengah harus kehilangan pendapatan sebesar Rp10,118 miliar sebagaimana dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Jawa Tengah untuk 2014.[22] Alwin Basri, salah seorang pimpinan komisi DPRD setempat, mengatakan kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi provinsi sendiri. Selain itu, penutupan jembatan timbang tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi tugas dan fungsi para pegawai yang bertugas di masing-masing jembatan timbang.[22] "Ini termasuk menyalahi aturan juga. Sidak gubernur ke jembatan timbang waktu itu yang sarat dengan pencitraan, ternyata harus dibayar mahal dengan kehilangan pendapatan Rp10,118 miliar," tutur Alwin.[22]
Sebelum dan saat menjadi gubernur, Ganjar dikenal memanfaatkan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Dalam suatu pelantikan penjabat sementara kepala daerah, ia meminta para penjabat untuk aktif di media sosial agar bisa cepat menerima komplain dari warga serta menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Menurut Ganjar, melalui media sosial, dirinya bisa mendengarkan masukan, kritik, bahkan mendengarkan protes dari masyarakat yang tidak suka dengan kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah.[23][24]
Meskipun demikian, dia dianggap kurang komunikatif di dalam menanggapi kasus sengketa Semen Indonesia dengan warga Rembang.
Sejak 2015, upaya penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa mulai dari pendirian tenda di lokasi proyek, long march sejauh 150km ke Semarang, hingga aksi simbolik menyemen kaki di depan Istana Negara, Jakarta. Gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung (MA) pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang membatalkan Surat Keputusan (SK) tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang.[25] Walaupun putusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah di wilayah pegunungan Kendeng,[26] Ganjar pada 9 November 2016 mengeluarkan "adendum" atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gersik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk.[27] Menurutnya, putusan pengadilan belum memberi penjelasan soal keberadaan pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak sehingga pendirian pabrik Semen Indonesia akan diteruskan karena tidak ada perintah penutupan.[28] Menanggapi unjuk rasa warga yang mendesak pabrik dihentikan setelah MA mengabulkan gugatan warga, Ganjar menyatakan pihaknya bersedia menghentikan pabrik Semen Indonesia di Rembang asalkan kebijakan itu disetujui pemerintah pusat.[29] Namun, Presiden Joko Widodo menyebut penyelesaian persoalan pabrik merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan menyatakan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin untuk pabrik semen milik perusahaan pemerintah.[30]
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), salah satu penggugat izin lingkungan dalam rilis tertulisnya menyebut Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah "mempermainkan hukum demi kepentingan industri".[31] Direktur Eksekutif Walhi Nur Hayati mengatakan, Ganjar telah melakukan siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan saat warga taat dan menghormati hukum.[31] Menurutnya, "Gubernur mengeluarkan kebijakan yang berisiko tinggi bagi rakyat dan lingkungan hidup dengan mengabaikan suara rakyat, khususnya para petani yang selama ini dengan jiwa dan raganya mempertahankan tanah, air dan sumber-sumber kehidupannya."[31] Pada 19 Desember 2016, ratusan warga Kendeng kembali berdemonstrasi menuntut penutupan pabrik semen di Rembang karena kecewa dengan sikap Ganjar yang seolah mengalihkan perkara dengan mempersoalkan daftar nama warga yang terdapat nama Ultraman dan Power Rangers.[32][33] Seiring meluasnya desakan warga kepada gubernur agar membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik sesuai putusan MA,[34] Gus Nuril Arifin, pemimpin Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal, yang pernah menemui warga pendemo di lokasi proyek, menyebut Ganjar tak perlu malu pada perusahaan yang mendirikan pabrik karena menghentikan operasi pabrik semen di Rembang. "Diberi kekuasaan untuk merusak alam, ini tidak konsekuen janji. Kebijakan munafik dan tak boleh diteruskan."[35]
Pada 17 Januari 2017, Ganjar mengeluarkan SK yang membatalkan adendum yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ia memutuskan menunda proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA.[36] Namun, izin baru "dengan sedikit perubahan wilayah" kembali diterbitkan pada 23 Februari 2017.[26][37][38] Dianggap sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengecam penerbitan izin baru tersebut. Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin menyebut izin lingkungan baru cacat hukum dan "bentuk arogansi gubernur".[39]
Meskipun demikian, Ganjar Pranowo berhasil memimpin Jawa Tengah selama periode 2013-2018 dengan prestasi sebagai berikut:
Hal yang pertama dilakukan Ganjar Pranowo ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah yaitu reformasi birokrasi. Program Ganjar yang dinilai berhasil di antaranya lelang jabatan dari eselon I hingga IV, pelaporan LHKPN hingga pejabat eselon IV, pelaporan gratifikasi seluruh pejabat, peningkatan tunjangan pegawai dan pelayanan publik mudah murah cepat. Atas kinerjanya tersebut, Pemprov Jateng menduduki peringkat teratas atas penilaian hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selanjutny, berawal dari keprihatinan akan sulitnya akses modal untuk pengusaha kecil. Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan Produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7 persen per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2 persen, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Ketika diluncurkan, bunga kredit ini tercatat terendah se-Indonesia dan kini banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.[40][41][42]
Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada 2015. Prestasi ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat pemprov Jateng. Sekarang, budaya parsel lebaran bahkan sudah tak ada lagi di Pemprov Jateng.
Karena regulasi baru, pondok pesantren dan masjid mengeluhkan susah mengakses bantuan sosial dan hibah. Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah lebih dari 40 ribu di Pemprov Jateng berzakat (berdasarkan PP Nomor 14 tahun 2014, Inpres Nomor 3 tahun 2014, dan imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo). Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5 persen. Perbulan terkumpul Rp 1,6 miliar yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain.[46]
Jateng telah menahbiskan diri sebagai provinsi vokasi dengan perhatian lebih pada sekolah kejuruan atau SMK. Ganjar lebih mempertajam gerakan ini dengan mendirikan tiga SMK yang diperuntukkan bagi siswa miskin berprestasi. Kini ada SMK Jateng yang berdiri di Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Purbalingga. Seluruh siswa tinggal di asrama, mendapat seluruh fasilitas dari buku, seragam, dan akomodasi. Semuanya tidak dipungut biaya alias gratis. SMK Jateng ini kerap dikunjungi dinas pendidikan dari provinsi lain yang ingin belajar dan menerapkan di daerahnya.
Ganjar mencanangkan program pembentukan desa tangguh bencana pada tahun 2016 lalu. Targetnya adalah hingga tahun 2018 seluruh desa dari 2204 desa rawan bencana di Jateng sudah terbentuk desa tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tiga inovasi pelayanan publik Pemprov Jateng masuk dalam "Top 99 Inovasi Pelayanan Publik" yang digelar Kemenpan-RB antara lain: penyederhanaan prosedur pendaftaran rumah sakit melalui Si Bina Cantik, penetrasi online oleh RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dan Layanan Peluk My Darling yang diciptakan RSUD Kelet Jepara. Ganjar juga meresmikan Pembangunan rumah sakit Talasemia pertama di Indonesia di Banyumas pada 2016. Kemudian, pencanangan pembangunan RS modern bertaraf internasional di MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah). Selain itu, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program "Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng" yang ia gagas di awal pemerintahannya.[48][49]
Ganjar menolak pemberlakuan seragam ASN yang ditetapkan Kemendagri. Ia justru menetapkan seluruh ASN Pemprov Jateng mengenakan batik daerah masing-masing sebagai pakaian kantor dari Selasa hingga Jumat. Penggunaan batik secara massal ini berhasil menggairahkan pasar batik di Jawa Tengah.
Berawal dari fenomena kelangkaan pupuknya karena penyelundupan pupuk bersubsidi, Ganjar kemudian membuat kartu tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalah gunaan wewenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani program nasional.[50]
Di bidang pertanian, Ganjar juga mendapat penghargaan dari Badan Standarisasi Nasional sebagai pelopor standar nasional Indonesia (SNI) pertanian organik.
SiHaTi (Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi)
Sejak 2015, Pemprov Jateng didukung Bank Indonesia membangun SiHaTi (Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi), sebuah aplikasi mobile berbasis android. Fungsinya memantau dan mengendalikan inflasi yang diakibatkan gejolak harga pangan (volatile food price). Hasilnya Jateng selalu berhasil mendapatkan penghargaan pemerintah pusat, TPID Terbaik 2015 dan TPID Inovatif 2016.[51]
Jalan Provinsi di Jateng kini mulus berkat naiknya anggaran dari yang semula Rp 900 miliar menjadi Rp 2,1 triliun. Ganjar juga menaikkan harga diri rakyat Jateng dengan membuat mulus jalan perbatasan provinsi. Infrastruktur perhubungan Jateng dalam kurun empat tahun terakhir pun meningkat pesat berkat penetrasi Ganjar ke pemerintah pusat. Di antaranya; pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani yang akan selesai 2018, pengembangan Bandara Jenderal Sudirman di Wirasaba, Purbalingga, dan Jalan Tol Trans Jawa (Ruas Ungaran-Bawen, Bawen-Salatiga, Semarang-Batang, Batang Pemalang, Semarang-Demak, Solo-Ngawi).
Tahun 2016 ditandai Ganjar dengan pencanangan Tahun Infrastruktur Pariwisata. Pada tahun ini dilakukan peresmian Kebun Raya Baturraden di Banyumas, revitalisasi kawasan kota lama Semarang, pembangunan infrastruktur listrik dan jalan di Karimunjawa, Jepara, pengembangan Museum Sangiran di Sragen dan pengembangan kawasan wisata Dieng di Banjarnegara dan Wonosobo.
Ia kembali menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018-2023 dengan perolekah suara 58,78 persen dengan perolehan 10.362.694 suara.[52] Pada pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 dari Fraksi PPP dan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3 (Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora). Pada pilkada kali ini, Ganjar harus mengakui kekalahan di empat kabupaten yang sebelumnya dikenal sebagai basis PDI Perjuangan (karena dahulu merupakan basis PNI), yakni Brebes, Tegal, Purbalingga, dan Kebumen.[53][54] Konon, penyebab Ganjar tidak menang telak di Jawa Tengah, terutama di empat kabupaten tersebut, karena beliau masih disangkutpautkan dengan isu kasus korupsi e-ktp dan kasus tindak pidana korupsi yang dialami mantan Bupati Purbalingga, Tasdi.[55]
Pada kongres KAGAMA di Kendari (November 2014), dia terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai ketua umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014-2019. Ganjar terpilih setelah melakukan musyawarah mufakat bersama tiga calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X (Ketua Umum KAGAMA periode 2009-2014), Budi Karya Sumadi (Ketua Pengda KAGAMA DKI Jakarta) serta Usman Rianse (Pengda KAGAMA Sulawesi Tenggara) yang bertempat di Hotel Grand Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu, 8 November 2014. Salah satu pertimbangan Sri Sultan adalah bahwa KAGAMA perlu melakukan regenerasi kepemimpinan dari yang tua ke yang muda/ Menurut Sri Sultan HB X regenerasi di KAGAMA adalah sebuah keniscayaan.
Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo menyatakan program kerja KAGAMA jangan sampai melupakan nilai-nilai perjuangan, kerakyatan, dan kebangsaan yang telah diajarkan di UGM. Salah satu program yang akan dijalankan adalah menjalin sinergi dengan Pengurus Daerah sehingga terbangun guyub rukun antaranggota KAGAMA. Ia menambahkan jalinan komunikasi antar anggota KAGAMA bisa dilakukan secara fisik maupun virtual dengan hadirnya kecanggihan IT saat ini.[56]
Ia menikah dengan Siti Atikah Supriyanti, seorang anak tokoh NU dari Purbalingga, Jawa Tengah yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah.[57]Ia dan Siti Atikah menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2003 bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang kini bersekolah di SMAN 3 Semarang, Jawa Tengah.[58]
|- ! Political offices
{{subst:#if:|}} [[Category:{{subst:#switch:{{subst:uc:1967}}
}}]] [[Category:{{subst:#switch:{{subst:uc:}}
Kategori:Anggota DPR 2009-2014 Kategori:Tokoh dari Purworejo Kategori:Tokoh dari Karanganyar Kategori:Tokoh dari Bantul Kategori:Gubernur Jawa Tengah Kategori:Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kategori:Tokoh Yogyakarta Kategori:Tokoh Jawa Tengah Kategori:Tokoh Madura Kategori:Tokoh yang Berganti Nama Kategori:Pecinta Alam Kategori:Anggota DPR 2004-2009 Kategori:Alumni Universitas Gadjah Mada Kategori:Alumni Universitas Indonesia