Hukum Singapura
Sistem hukum Singapura berdasarkan sistem hukum umum Inggris. Bidang utama hukum - hukum, khususnya hukum administrasi, hukum kontrak, ekuitas dan hukum kepercayaan, hukum properti dan gugatan hukum - sebagian besar buatan hakim, meskipun aspek-aspek tertentu kini telah dimodifikasi untuk beberapa hal oleh undang-undang. Namun, dimensi hukum lain, seperti hukum pidana, hukum perusahaan dan hukum keluarga, hampir sepenuhnya hukum alami.
Selain mengacu kepada relevansi kasus-kasus di Singapura, hakim tetap mengacu pada hukum kasus Inggris di mana isu-isu yang berkaitan dengan hukum umum dan bidang hukum, atau melibatkan interpretasi dari undang-undang Singapura yang berbasis di enakmen Inggris atau undang-undang yang berlaku di Singapura. Sekarang, ada juga kecenderungan yang lebih besar untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan penting yurisdiksi Commonwealth seperti Australia dan Kanada, terutama jika mereka mengambil pendekatan yang berbeda dari hukum inggris.
Undang-undang Singapura yang bersifat pasti tidak didasarkan pada proses legislasi Inggris tapi pada undang-undang dari yurisdiksi lain. Dalam situasi seperti itu, keputusan pengadilan dari yurisdiksi asli undang-undang yang sering diperiksa. Dengan demikian, hukum India - kadang berkonsultasi dalam interpretasi dari Evidence Act() dan Kuhp ( ) yang berbasis di Undang-undang India.
Di sisi lain, di mana penafsiran Konstitusi Republik Singapura ( ) yang bersangkutan, pengadilan tetap enggan untuk memperhitungkan bahan hukum asing atas dasar bahwa konstitusi terutama harus ditafsirkan dalam empat dinding daripada di cahaya analogi dari yurisdiksi lain; dan karena ekonomi, politik, sosial, dan kondisi lain di negara-negara asing dianggap berbeda.
Hukum-hukum tertentu seperti Internal Security Act () (yang mengizinkan penahanan tanpa pengadilan dalam keadaan tertentu) dan Societies Act() (yang mengatur pembentukan asosiasi) yang diberlakukan selama pemerintahan Inggris di Singapura tetap dalam lembaran negara, dan kedua kopral dan hukuman mati yang masih digunakan.
Singapura Modern didirikan pada tanggal 6 Februari 1819 oleh Sir Stamford Raffles, utusan dari British East India Company dan Letnan-Gubernur dari Bencoolen(sekarang Bengkulu) , dalam upaya untuk melawan dominasi perdagangan Belanda di Timur. Izin untuk East India Company untuk mendirikan sebuah "pabrik" di pulau itu diperoleh dari Sultan Johor dan Temenggung Johor pada tanggal tersebut, dan penyerahan Singapura berlangsung pada tahun 1824. Ia telah mengemukakan bahwa sebelum Inggris mengakuisisi pulau, Melayu merupakan pusat Singapura Temenggung Johor. Kesultanan Johor adalah penerus dari Kesultanan Melaka, baik yang memiliki kode hukum. Hal ini juga mungkin bahwa hukum adat, sering tidak cukup diterjemahkan sebagai "hukum adat", diatur penduduk dari pulau sebelum akuisisi oleh Inggris. Namun, sedikit, jika ada, yang diketahui tentang hukum yang benar-benar berlaku. Inggris selalu mengasumsikan bahwa tidak ada hukum yang berlaku di pulau Singapura ketika itu diperoleh.
Pada tahun 1823 Raffles mengundangkan "Peraturan" untuk administrasi pulau. Peraturan III 20 januari 1823 mendirikan sebuah pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas "semua deskripsi dari orang-orang beralih di bawah bendera Inggris". Para hakim yang memerintahkan untuk "mengikuti jalannya kehakiman Inggris, sejauh keadaan setempat mengizinkan, menghindari istilah-istilah teknis dan tidak perlu membentuk sebanyak mungkin, dan melaksanakan tugas-tugas kantor mereka dengan kesabaran dan kebijaksanaan, menurut mereka yang terbaik ialah penghakiman dan hati nurani dan prinsip-prinsip keadilan substansial". Peraturan Raffles yang kemungkinan ilegal seperti dia bertindak di luar lingkup kekuasaan hukum dalam membuat mereka – meskipun ia memiliki kekuatan untuk menempatkan pabrik di Singapura di bawah yurisdiksi Bencoolen, dia tidak diberikan kekuasaan untuk menempatkan seluruh pulau di bawah kendali Bencoolen. Dalam hal ini, ia telah membuat Singapura seolah-olah seluruh pulau telah diserahkan ke Inggris ketika Perjanjian dengan Sultan dan Temenggung hanya diizinkan pendirian pabrik industri.[1]
Tahun yang sama, Raffles ditunjuk John Crawfurd sebagai Warga Singapura. Crawfurd meragukan legitimasi dari sistem peradilan yang dibuat oleh Raffles, dan membatalkan proses di mana hakim telah memerintahkan hukuman cambuk penjudi dan penyitaan properti mereka. Dia akhirnya menghapus kehakiman, menggantinya dengan Pengadilan Permintaan diawasi oleh seorang Asisten Residen yang menangani kasus-kasus sipil kecil, dan Warga Pengadilan mendengar semua kasus lain yang dia sendiri memimpin. Crawfurd tidak memiliki panduan otoritatif dengan hukum yang berlaku, sehingga ia memutuskan kasus pada "prinsip-prinsip umum dari hukum inggris", dengan mempertimbangkan sejauh yang dia bisa "karakter dan budi pekerti kelas yang berbeda" dari penduduk lokal.[2] Sayangnya, pengadilan Crawfurd juga tidak memiliki landasan hukum, dan ia tidak memiliki kekuasaan hukum atas Eropa di Singapura. Kasus-kasus serius yang melibatkan subyek Inggris yang harus dirujuk ke Calcutta; jika tidak, semua bisa ia lakukan adalah untuk mengusir mereka dari pulau.[3]
Meskipun meragukan status hukum dari pengadilan yang didirikan di Singapura oleh Raffles dan Crawfurd, mereka menunjukkan bahwa secara de facto bahwa antara tahun 1819 dan pada tahun 1826 prinsip hukum Inggris diterapkan di Singapura.[4]
Pada tanggal 24 juni 1824 Singapura dan Malaka secara resmi dipindahkan ke administrasi Perusahaan India Timur oleh Transfer dari Singapore ke East India Company, dll. Undang-undang tahun 1824.[5] Berdasarkan penggambaran Benteng Marlborough di India ((Act 1802[6] kedua wilayah, bersama-sama dengan yang lain dalam wilayah yang diserahkan ke Inggris oleh Belanda, menjadi bawahan Presiden dari Fort William di Bengal, dan di bawah Pemerintah India Bertindak 1800[7] wilayah ini menjadi tunduk kepada yurisdiksi dari Mahkamah Agung Fort William.
Kebijakan Indian Salaries and Pensions 1825[8] mengizinkan East India Company untuk menempatkan Singapura dan Malaka di bawah administrasi Prince of Wales Island (sekarang Penang). Perusahaan melakukannya, sehingga menciptakan Straits Settlements.[9]
Undang-undang 6 Geo. IV c. 85 memberdayakan Kekuasaan Inggris untuk mengeluarkan surat paten dan mudah untuk administrasi peradilan di negeri-negeri Selat. East India Company mengajukan petisi Crown untuk memberikan surat tersebut paten membentuk "Berdasarkan Pengadilan dan Judicatures untuk dikarenakan administrasi keadilan dan keamanan atas hak azazi serta kepemilikian sesorang dan Pendapatan Masyarakat dan Persidangan dan Hukuman Modal dan lain-lain pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan dan represi dari wakil dalam mengatakan Penyelesaian dari Prince of Wales Island Singapura dan Malaka..."
Pemberian petisi, Crown mengeluarkan Piagam Keadilan Kedua pada 27 juli 1826.[10] Piagam mendirikan Pengadilan Peradilan Prince of Wales Island, Singapura dan Malaka, yang dianugerahkan "penuh Kuasa dan Wewenang... untuk memberikan dan memberikan Penilaian dan Kalimat sesuai dengan Keadilan dan Kebenaran". Kunci klausul itu kemudian ditafsirkan secara hukum yang telah memperkenalkan hukum inggris ke Straits Settlements. Saat ini pemahaman dari ayat ini adalah bahwa hal itu membuat semua anggaran dasar dan prinsip-prinsip Inggris dari common law inggris dan ekuitas berlaku pada 27 juli 1826 yang berlaku di negeri-negeri Selat (termasuk Singapura), kecuali mereka berdua tidak cocok dengan kondisi setempat dan tidak bisa dimodifikasi untuk menghindari menyebabkan ketidakadilan atau penindasan.[11]
[12] Piagam yang diberikan tidak memiliki kekuasaan legislatif pada Gubernur dan Dewan Prince of Wales Island atau, memang, pada setiap individu atau lembaga.[13] Secara umum kekuasaan untuk membuat undang-undang dipegang oleh mahkamah Agung Pemerintah India dan Parlemen Inggris.[14] Oleh East India Company Act 1813 (juga dikenal sebagai Piagam Kebijakan 1813),[15] Prince of Wales' Pulau itu sendiri telah diberikan keterbatasan kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan pajak itu memberdayakan untuk retribusi; sesuai dengan kekuatan ini, mengeluarkan sembilan peraturan yang diterapkan kepada Straits Settlements.[16] Namun, pada tanggal 20 juni 1830 East India Company berkurang status Prince of Wales Island dari Presiden untuk Residensi.[17] pulau dengan demikian kehilangan kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk Straits Settlements, daya yang diasumsikan oleh Gubernur Jenderal Bengal. Ia mengeluarkan empat peraturan tersebut berlaku untuk Straits Settlements.[18]
Pada tahun 1833, Kebijakan Pemerintah India 1833 (juga dikenal sebagai Piagam Kebijakan 1833)[19] disahkan oleh Parlemen Inggris untuk pemerintahan yang lebih baik dari East India Company harta. Satu-satunya kekuasaan legislatif dipindahkan ke Gubernur Jenderal India di Dewan, sehingga meresmikan periode Straits Settlements sejarah dikenal sebagai periode "Kebijakan India".[20]
Pengadilan Peradilan direorganisasi oleh Ketiga Piagam Keadilan 12 agustus 1855. Straits Settlements yang sekarang memiliki dua alat Perekam, satu untuk Prince of Wales Island, yang lain untuk Singapura dan Malaka.[21]
Pada tahun 1858 East India Company dihapuskan, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan dipindahkan ke Mahkota bertindak melalui baru-baru ini ditunjuk Sekretaris Negara untuk India. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah India Bertindak 1858.[22] tidak Ada perubahan struktur dari sistem hukum – Gubernur Jenderal India terus membuat undang-undang untuk Straits Settlements.[23]
Sayangnya, banyak Tindakan yang disahkan oleh Gubernur Jenderal selama periode ini tidak relevan dengan the Straits Settlements, dan itu sulit untuk menentukan mana yang berlaku. Situasi ini dapat diperbaiki dengan disahkannya undang-Undang Revisi undang-Undang Ordonansi Tahun 1889 (No. 8 1889) (Ind.), yang diangkat dewan komisaris untuk menyelidiki masalah dan memberdayakan mereka untuk mempublikasikan volume yang berisi teks dari India Tindakan dianggap tidak berlaku. Setiap Tindakan tidak termasuk berhenti menjadi berlaku segera.[24]
Pada tanggal 1 April 1867, Straits Settlements yang terpisah dari India dan dilantik dengan terpisah koloni Crown sesuai dengan Kebijakan Straits Settlements 1866.[25] Sebuah batasan Dewan Legislatif dengan kewenangan untuk membuat undang-undang telah diatur untuk Straits Settlements. Potongan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Legislatif yang dikenal sebagai "tata cara".[26]
Oleh Mahkamah Agung Tata cara 1868 (S. S.),[27] Pengadilan Peradilan dari Straits Settlements dihapuskan, dan di tempatnya Mahkamah Agung Straits Settlements didirikan. Gubernur[28] dan Penduduk anggota Dewan[29] tidak lagi menjadi hakim Mk.
Juga pada tahun 1878, penyediaan kemudian dikenal sebagai bagian 5 dari undang-undang Hukum Perdata[30] diperkenalkan ke Straits Settlements hukum.[31] ketentuan Yang menyatakan bahwa jika suatu pertanyaan atau masalah yang muncul secara lokal dengan hormat tertentu bernama kategori hukum atau sehubungan dengan mercantile hukum pada umumnya, hukum yang akan diberikan adalah sama seperti yang diberikan di Inggris pada periode yang sama, kecuali ketentuan lain yang telah dibuat oleh setiap hukum memiliki kekuatan lokal. Hal ini dirasakan penyediaan diperlukan karena Straits Settlements Mahkamah Agung memiliki kecenderungan untuk mengikuti English kasus hukum yang didasarkan pada keberadaan undang-undang yang tidak berlaku di Koloni. Ada juga sentimen umum bahwa hukum umum harus umum untuk seluruh Kekaisaran.[32] Namun, cara di mana bagian 5 adalah worded menciptakan banyak kesulitan dalam menentukan apakah bahasa inggris tertentu undang-undang yang diterapkan secara lokal.[33] Meskipun perubahan besar untuk penyediaan pada tahun 1979,[34] masalah dengan itu yang tidak terselesaikan sampai itu akhirnya dicabut pada tahun 1993 (lihat di bawah).
Di bawah Pengadilan Tata cara Perubahan Tahun 1885 (S. S.),[35] set-up dari Mahkamah Agung lagi-lagi diubah sehingga sekarang terdiri dari hakim Ketua dan tiga puisne hakim.[36] Pada tahun 1907 yurisdiksi dari Mahkamah Agung diberikan perbaikan besar-besaran.[37] Pengadilan dibagi menjadi dua divisi – Divisi Sipil dan Kriminal Divisi, masing-masing dengan baik asli dan banding yurisdiksi. Pengadilan distrik dan Polisi Pengadilan, yang menggantikan Pengadilan Hakim, yang juga didirikan. Pengadilan Permintaan, yurisdiksi yang telah berkurang secara drastis pada tahun-tahun selanjutnya, dihapuskan.[38] terakhir perubahan besar dalam sistem pengadilan sebelum Perang Dunia II berlangsung pada tahun 1934 ketika Pengadilan Banding Kriminal, pada dasarnya merupakan perpanjangan dari Mahkamah Agung yurisdiksi, diciptakan,[39] dan pada tahun 1936 ketika itu dinyatakan bahwa Mahkamah Agung akan terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding.[40]
Selama Perang Dunia II, Singapura jatuh di bawah Pemerintahan Militer Jepang pada 15 Februari 1942. Ada banyak kebingungan ke mana kekuasaan legislatif berbaring, karena ada beberapa pemerintah atau badan-badan militer yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Ini adalah, dalam urutan menurun otoritas, Perintah Tertinggi Selatan Markas Tentara, 25 Markas Tentara, Militer Departemen Administrasi, Melayu (Melayu) Militer Administrasi Kantor pusat, dan Pemerintah Kota Tokubetu si. Banyak peraturan, undang-undang dan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh semua badan-badan ini melalui Tokubetu si tanpa mengikuti normal rantai komando. Meskipun undang-undang ini sering bertentangan, tubuh yang lebih tinggi dalam hierarki selalu menang.
Jepang menyerah pada tanggal 12 September 1945. Dengan Proklamasi No. 1 (1945), Panglima Tertinggi Sekutu di Asia tenggara yang didirikan Militer Inggris Administrasi yang diasumsikan penuh yudikatif, legislatif, eksekutif dan administratif, wewenang dan tanggung jawab dan konklusif yurisdiksi atas semua orang dan properti di seluruh daerah tersebut Malaya seperti pada waktu tertentu di bawah kendali pasukan di bawah komandonya.[41] Pernyataan itu juga menyatakan bahwa semua hukum dan adat istiadat yang ada segera sebelum Pendudukan Jepang akan dihormati, kecuali bahwa ada hukum sebagai Kepala Pegawai Negeri Sipil dianggap praktis untuk mengelola selama periode pemerintahan militer. Jika tidak, semua pernyataan dan legislatif enactments dari jenis apapun yang dikeluarkan oleh atau di bawah otoritas Pemerintahan Militer Jepang tidak lagi memiliki efek.[42]
Pemerintahan Militer Inggris diakhiri oleh Proklamasi No. 77 (1946) pada tanggal 18 November 1946, dan dengan efek dari tanggal 1 April, Straits Settlements dibubarkan oleh Straits Settlements (Mencabut) undang-Undang tahun 1946.[43] Oleh Singapura Koloni Order di Dewan 1946,[44] Singapura dilantik sebagai koloni baru di bawah Inggris Pemukiman Tindakan 1887.[45] di Singapura Legislatif Dewan diciptakan dengan kekuasaan untuk mengatur bagi kedamaian, ketertiban dan pemerintah yang baik dari Koloni.[46] Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding dari Straits Settlements menjadi Koloni Singapura Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding.
Pada tahun 1958 Singapura diberikan internal pemerintahan sendiri dan menjadi Negara Singapura. Perubahan ini dimasukkan ke dalam tempat oleh Singapura (Konstitusi) di Dewan 1958[47] dibuat di bawah kekuasaan yang diberikan oleh Negara Singapura Act 1958.[48] Dewan Legislatif itu berubah menjadi Majelis Legislatif yang terdiri terutama dari anggota terpilih.
Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963, dan dengan demikian berhenti menjadi koloni dari kerajaan Inggris. Hukum perjanjian yang dilakukan oleh berlakunya Malaysia Act tahun 1963 (UK),[49] Sabah, Sarawak dan Singapura (Konstitusi Negara) di Dewan 1963[50] dan Malaysia Act Tahun 1963 (Malaysia).[51] 1963 Order di Dewan asalkan semua hukum yang berlaku di Singapura terus menerapkan tunduk pada modifikasi, adaptasi, kualifikasi dan pengecualian yang mungkin diperlukan untuk membawa mereka ke dalam sesuai dengan Konstitusi baru dan Malaysia Bertindak.[52] Dengan Singapura sekarang menjadi negara yang lebih besar federasi, Singapura Legislatif Majelis berubah menjadi Legislatif dari Singapura dengan kekuasaan untuk membuat undang-undang hanya mengenai hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Konstitusi Federal Malaysia. Pasal 75 Federal Konstitusi juga menyatakan: "Jika ada hukum negara adalah sesuai dengan undang-undang federal, federal undang-undang yang berlaku dan hukum negara harus, sejauh inkonsistensi, menjadi batal."
Di bawah Malaysia Act tahun 1963, kekuasaan kehakiman dari Malaysia itu berada di sebuah Pengadilan Federal, Pengadilan Tinggi di Malaya, Pengadilan Tinggi di Kalimantan dan Pengadilan Tinggi di Singapura. Struktur baru ini adalah officialised dengan efek dari tanggal 16 Maret 1964 melalui Pengadilan Peradilan Act Tahun 1964 (m'sia),[53] yang menggantikan Mahkamah Agung Koloni dari Singapura dengan Pengadilan Tinggi Malaysia di Singapura.[54] yurisdiksi Pengadilan Tinggi di Singapura yang terbatas untuk semua wilayah di Negara Singapura.[55]
Akhir dari ketergabungan terhadap malaysia: dalam dua tahun, pada 9 agustus 1965, Singapura keluar dari Federasi dan menjadi sepenuhnya independen republik. Ini dilakukan dengan penandatanganan indonesia 7 agustus 1965 oleh Singapura dan Malaysia, dan perubahan konsekuen dengan Kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh dua Malaysia Bertindak, Konstitusi dan Malaysia (Singapura Amandemen) undang-Undang tahun 1965[56] dan Konstitusi (Amandemen) undang-Undang 1966;[57] dan oleh dua Singapura Bertindak, Uud (Amandemen) undang-Undang tahun 1965[58] dan Republik Singapura Independence Act 1965.[59] Bagian 5 dari kedua undang-Undang ketentuan bahwa kekuasaan legislatif dari Yang di-Pertuan Agong, penguasa tertinggi dari Malaysia, berhenti untuk memperpanjang ke Singapura, dan diberikan bukan dalam Kepala Negara ( Presiden Singapura) dan Legislatif dari Singapura. Sekali lagi, semua undang-undang tersebut dinyatakan tetap berlaku dengan modifikasi tersebut, adaptasi, kualifikasi dan pengecualian seperti yang mungkin diperlukan untuk membawa mereka ke dalam sesuai dengan status independen dari Singapura pada pemisahan dari Malaysia.[60] Hari ini, Parlemen Singapura adalah organ negara dengan pleno kekuatan untuk memberlakukan undang-undang untuk Singapura. jmpl|The Supreme Court Building, dirancang oleh Foster & Partners, yang mulai beroperasi pada 20 juni 2005, seperti yang muncul pada bulan agustus 2006 Pada tahun 1970 bawahan pengadilan re-organisasi.[61] Sejak saat itu, Bawahan Pengadilan Singapura telah terdiri dari Pengadilan negeri, Hakim Pengadilan, Pengadilan Remaja dan Koroner' Pengadilan.[62]
Umumnya, Singapura memiliki tiga sumber hukum: undang-undang, preseden yudisial (kasus hukum), dan Hukum Adat.[63]
Undang-undang, atau peraturan perundang-undangan, dapat dibagi menjadi undang-undang dan undang-undang khusus. Undang-undang adalah peraturan tertulis yang disahkan oleh Parlemen Singapura, serta dengan badan-badan lain, seperti Parlemen Inggris, Gubernur-Jenderal India di Dewan dan Dewan Legislatif dari Straits Settlements yang memiliki kekuatan untuk lulus undang-undang untuk Singapura di masa lalu. Undang-undang yang disahkan oleh badan-badan lain mungkin masih akan berlaku jika mereka belum dicabut. Satu sangat penting undang-undang adalah undang-Undang dasar Republik Singapura,[64] yang merupakan hukum tertinggi dari Singapura – setiap hukum yang ditetapkan oleh Legislatif setelah dimulainya Konstitusi yang tidak konsisten dengan hal ini, sejauh inkonsistensi, batal.[65] undang-Undang dari Parlemen Singapura, serta bahasa inggris undang-undang yang berlaku di Singapura berdasarkan Aplikasi dari Hukum inggris Act 1993[66] (lihat di atas), yang diterbitkan di looseleaf bentuk dalam serangkaian disebut undang-Undang Republik Singapura yang berkumpul di merah pengikat, dan juga dapat diakses on-line dari , layanan gratis yang disediakan oleh Kejaksaan agung Chambers, Singapura.
Singapura adalah hukum umum yurisdiksi, penilaian yang dijatuhkan oleh pengadilan dianggap sebagai sumber hukum. Penilaian dapat menafsirkan undang-undang atau anak perusahaan undang-undang, atau mengembangkan prinsip-prinsip umum hukum dan ekuitas yang telah ditetapkan, tidak oleh legislatif, tetapi dengan generasi sebelumnya dari hakim. Bagian utama dari Singapore hukum, terutama hukum kontrak, ekuitas dan mempercayai hukum, hukum properti dan gugatan hukum, terutama hakim, meskipun aspek-aspek tertentu telah diubah sampai batas tertentu oleh undang-undang. Sejak tahun 1992, penilaian Pengadilan Tinggi, Pengadilan tinggi dan mahkamah Konstitusi Pengadilan Singapura telah muncul di Singapore Laporan Hukum (SLR), yang diterbitkan oleh Singapore Academy of Law di bawah lisensi eksklusif dari Mahkamah Agung Singapura. Akademi ini juga telah diterbitkan ulang kasus-kasus yang diputuskan sejak Singapura kemerdekaan penuh pada tahun 1965 di khusus volume SLR, dan saat ini bekerja pada sebuah reissue dari tubuh ini dari kasus hukum. Kasus-kasus yang diterbitkan di SLR serta tidak dilaporkan penilaian dari Mahkamah Agung dan Bawahan Pengadilan tersedia on-line dari layanan berbasis biaya yang disebut , yang juga dikelola oleh Akademi. Di luar Singapura, Malaysia dan Brunei, mereka tersedia secara online dari yang lain layanan berbasis biaya yang disebut .
Sebuah kebiasaan adalah suatu praktek atau perilaku yang orang-orang yang terlibat di dalamnya mempertimbangkan hukum. Bea cukai tidak memiliki kekuatan hukum kecuali yang diakui dalam kasus ini. "Hukum" atau "trade" adat tidak diakui sebagai hukum kecuali mereka yakin dan tidak masuk akal atau ilegal.[67] Di Singapura, custom adalah minor sumber hukum tidak banyak adat istiadat yang harus peradilan pengakuan.
Hukum pidana Singapura sebagian besar hukum alami. Prinsip-prinsip umum hukum pidana, serta unsur-unsur dan denda umum tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian dan kecurangan, yang diatur dalam KUHP.[68] penting Lainnya pelanggaran yang dibuat oleh undang-undang seperti Lengan Pelanggaran undang-Undang,[69] Penculikan Bertindak,[70] Penyalahgunaan Narkoba[71] dan aksi Vandalisme.[72]
Selain itu, masyarakat Singapura sangat diatur melalui kriminalisasi banyak kegiatan yang dianggap cukup berbahaya di negara-negara lain. Ini termasuk gagal untuk menyiram toilet setelah digunakan,[73] membuang sampah sembarangan,[74] menyeberang jalan,[75] kepemilikan pornografi,[76] penjualan permen karet,[77] dan aktivitas seksual seperti oral dan anal seks antara laki-laki.[78] meskipun Demikian, Singapura adalah salah satu negara dengan kejahatan paling sedikit di dunia, dengan rendahnya insiden kejahatan kekerasan.[79]
Hukum cambuk di Singapura Hukuman mati di Singapura Konstitusi Singapura Sistem peradilan Singapura Penegakan hukum di Singapura Pengacara di Singapura Parlemen Singapura
More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |author-link= and |authorlink= specified (help); More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |oclc= and |OCLC= specified (help). More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help).
More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help).
More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help).
More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help) More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help).
More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help). More than one of |ISBN= and |isbn= specified (help).
Departemen Badan perundang-undangan Badan