Politik Kuwait
Kuwait adalah negara emirat konstitusional dengan sistem politik semi-demokratis.[1][2][3] Sistem poliitik campuran di Kuwait dibagi antara parlemen yang dipilih dan pemerintah yang ditunjuk.[1][4][5]
Konstitusi Kuwait diresmikan pada tahun 1962. Kuwait termasuk negara terbebas di Timur Tengah dalam hal kebebasan individu dan hak-hak politik.[6][7][8][9] Freedom House mengkategorikan Kuwait sebagai negara "Bebas Sebagian" dalam survei Kebebasan di Dunia.[10] Kuwait adalah satu-satunya negara Teluk yang berada di peringkat "bebas sebagian".[9]
Konstitusi Kuwait diratifikasi pada tahun 1962 dan memiliki beberapa unsur dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Konstitusi memandatkan bahwa Kuwait harus memiliki lembaga legislatif yang dipilih (Majelis Nasional). Emir adalah kepala negara, dan kewenangannya dijelaskan dalam konstitusi.
Warga yang telah mencapai usia 21 tahun dapat menggunakan hak suaranya. Calon anggota majelis harus memenuhi syarat untuk memilih dan setidaknya berusia 30 tahun. Konstitusi secara tegas mendukung partai politik, tetapi keberadaan parpol masih ilegal karena tidak ada hukum yang mendefinisikan dan mengatur mereka. Anggota parlemen cenderung menjabat sebagai anggota independen atau sebagai anggota partai politik dan faksi-faksi secara de facto yang didasarkan pada ideologi, sekte, kelas sosial atau klan.
Majelis Nasional adalah badan legislatif di Kuwait.[11] Majelis Nasional memiliki kewenangan untuk memecat menteri dari jabatannya. Anggota parlemen sering menggunakan hak interpelasi terhadap anggota pemerintah. Sidang interpelasi Majelis Nasional ditayangkan di TV Kuwait. Anggota parlemen juga memiliki hak interpelasi terhadap perdana menteri, dan kemudian mengajukan mosi tidak percaya dengan pemerintah, dalam hal ini kabinet harus diganti.
Majelis Nasional memiliki 50 anggota. Lima puluh deputi dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Anggota kabinet juga duduk di parlemen sebagai deputil. Konstitusi membatasi anggota kabinet hanya 16 orang, dan setidaknya salah satu anggota kabinet harus merupakan anggota parlemen terpilih. Menteri dalam Kabinet memiliki hak yang sama sebagai anggota Parlemen, dengan dua pengecualian: mereka tidak berpartisipasi dalam komisi, dan mereka tidak bisa memilih ketika ada mosi tidak percaya terhadap salah satu anggota kabinet.
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen dan kemudian harus menyelenggarakan pemilu baru dalam waktu dua bulan. Mahkamah Konstitusi diyakini menjadi salah satu pengadilan paling independen di dunia Arab.[12] Emir juga memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen dan harus menyelenggarakan pemilu baru dalam waktu dua bulan. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan dekret Emir mengenai pembubaran parlemen.
Majelis Nasional merupakan lembaga legislatif utama di Kuwait. Emir dapat memveto undang-undang, tetapi Majelis Nasional dapat membatalkan vetonya dengan dua pertiga suara dari seluruh anggota. Majelis Nasional (sesuai pasal 4 dari Konstitusi) memiliki hak konstitusional untuk menyetujui dan tidak menyetujui penunjukkan yang dilakukan Emir. Majelis Nasional memakzulkan Saad al-Sabah dari jabatannya pada tahun 2006 karena ketidakmampuan untuk memerintah karena sakit. Majelis Nasional Kuwait adalah parlemen yang paling independen di dunia Arab,[13] dan termasuk parleman paling kuat di Timur Tengah.[14]
Perdana Menteri memilih kabinet (pemerintah). Penunjukkan pemerintahan baru memerlukan persetujuan dari Majelis Nasional. Perdana Menteri adalah anggota dari keluarga yang berkuasa dan ditunjuk oleh Emir.
Setidaknya satu anggota kabinet harus menjadi deputi yang memenangkan pemilihan umum Majelis Nasional. Enam anggota Kabinet tahun 1992 merupakan anggota Majelis Nasional, terbanyak dalam sejarah Kuwait. Kabinet saat ini mempunyai dua anggota yang terpilih sebagai anggota Majelis.
Kewenangan Emir ditentukan oleh Konstitusi 1961. Kewenangan ini termasuk menunjuk perdana menteri, yang akan memilih kabinet (pemerintah). Putra mahkota harus disetujui oleh anggota Majelis Nasional dengan suara mutlak. Jika mahkota baru gagal untuk memperoleh persetujuan dari Majelis Nasional, Emir mengajukan tiga anggota keluarga yang memenuhi syarat untuk Majelis Nasional, dan Majelis Nasional memilih salah satu di antaranya untuk menjadi putra mahkota. Setelah kematian Emir, putra mahkota menggantikan Emir.
Pada bulan Januari 2006, parlemen Kuwait memilih untuk memakzulkan Emir Saad dari kekuasaan karena sakit. Ia hanya menjadi Emir dalam waktu yang sebentar, setelah kematian Emir Jaber al-Sabah pada tanggal 15 Januari 2006. Kabinet menominasikan Perdana Menteri terdahulu, Sabah Al Sabah, untuk menjadi Emir. Ia memenangkan mayoritas suara di parlemen dan kemudian menjadi Emir ke-15.
Konstitusi menyerukan pemilu baru diselenggarakan pada waktu maksimum empat tahun (atau lebih awal jika parlemen dibubarkan). Kuwait mempunyai hak pilih universal untuk warga Kuwait berusia 21 tahun atau lebih.
Setelah terpilih, banyak deputi membentuk blok voting di Majelis Nasional. Undang-undang kuwait tidak mengenal partai politik. Namun, banyak kelompok politik berfungsi sebagai partai politik dalam pemilihan umum, dan ada blok-blok di parlemen. Partai politik de facto utama antara lain: Aliansi Demokratik Nasional, Blok Aksi Populer, Hadas (Ikhwanul Muslimin Kuwait), Aliansi Islam Nasional, dan Aliansi Keadilan dan Perdamaian.
Kategori:Politik di Kuwait