Politik Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah sebuah republik konstitusional federal, di mana Presiden (kepala negara dan kepala pemerintahan), Kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian.
Cabang eksekutif dikepalai oleh Presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap cabang legislatif. Kekuasaan legislatif berada pada dua kamar Kongres, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang yudikatif (atau peradilan), terdiri atas Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan federal yang lebih rendah kedudukannya, menjalankan kekuasaan yudikatif (atau peradilan). Fungsi peradilan adalah untuk menafsirkan konstitusi dan hukum-hukum federal dan peraturan-peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Hal ini termasuk menyelesaikan sengketa antara cabang-cabang eksekutif dan legislatif. Susunan dan kedudukan pemerintah federal dijelaskan di dalam konstitusi. Dua partai politik, Partai Demokrat dan Partai Republik, mendominasi politik di Amerika sejak perang saudara, meskipun partai-partai lain juga ada.
Terdapat dua perbedaan utama antara sistem politik yang dijalankan di Amerika dan di sebagian besar negara-negara demokrasi maju lainnya. Hal ini meliputi bertambahnya kekuasaan majelis tinggi di cabang legislatif, sebuah cakupan kekuasaan yang lebih luas dipegang oleh Mahkamah Agung, pemisahan kekuasaan antara cabang legislatif dan eksekutif, dan dominasi dua partai politik. Amerika Serikat adalah salah satu negara demokratis maju di dunia, di mana partai-partai ketiga memiliki pengaruh politik yang kecil.
Entitas federal yang diciptakan oleh Konstitusi Amerika Serikat adalah fitur dominan sistem pemerintahan Amerika. Tetapi, sebagian besar rakyat menjadi subjek bagi pemerintah negara bagian, dan semuanya adalah subjek bagi berbagai unit pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah county (setara kabupaten), munisipalitas, dan distrik khusus.
Tumpang tindihnya wilayah hukum ini mencerminkan sejarah Amerika Serikat. Pemerintah federal diciptakan oleh negara-negara bagian, sejak koloni-koloni didirikan secara terpisah dan memerintah wilayah masing-masing, merdeka satu sama lain. Satuan-satuan pemerintah daerah diciptakan oleh koloni-koloni untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu negara bagian. Seiring meluasnya negara ini, pemerintah federal menganjurkan agar negara-negara bagian baru meniru sistem yang telah ada.
Budaya politik Amerika berakar pada pengalaman kolonial dan Revolusi Amerika. Tiga belas koloni ini adalah perkecualian di Dunia Eropa untuk budaya politik mereka yang bergelora, yang menarik orang-orang muda yang penuh ambisi dan paling berbakat ke dunia politik.[1] Pertama, hak suara adalah yang paling tersebar luas di dunia, di mana setiap orang yang memiliki sejumlah tertentu propertas (tanah dan bangunan) dibolehkan untuk menyalurkan suaranya. Sedangkan kurang dari 1% orang Britania dapat menyalurkan suara mereka, mayoritas orang Amerika yang berkulit putih dianggap memenuhi persyaratan. Sementara akar-akar demokrasi mulai tampak jelas, justru rasa sungkan dan segan ditunjukkan kepada kaum elite sosial dalam pemilihan umum zaman kolonial.[2] Keseganan dan rasa sungkan itu berkurang drastis seiring terjadinya Revolusi Amerika. Kedua, di tiap-tiap koloni, sejumlah besar bisnis swasta dan publik ditentukan oleh badan-badan terpilih, khususnya pemerintah-pemerintah county dan majelis-majelis.[3] Topik perhatian masyarakat dan perdebatan meliputi pembagi-bagian lahan, subsidi dagang, dan pajak, juga pengawasan jalan, bantuan bagi orang miskin, warung dan kedai, juga sekolah. Orang Amerika menghabiskan banyak waktu di pengadilan, karena gugatan-guatan perdata semakin lazim terjadi. Urusan hukum diawasi oleh para hakim dan para juri setempat, dengan peran sentral berada pada pengacara terlatih. Situasi demikian memicu perkembangan cepat profesi di bidang hukum, dan peran dominan para pengacara di dunia politik tampak jelas pada dasawarsa 1770-an, seperti yang telah ditunjukkan oleh karier John Adams dan Thomas Jefferson, di antara banyak lainnya.[4] Ketiga, koloni-koloni Amerika adalah perkecualian dalam konteks dunia karena tumbuhnya perwakilan kelompok-kelompok minat yang berbeda-beda. Berbeda dengan Eropa, di mana pengadilan kerajaan, keluarga-keluarga ningrat dan gereja yang telah lama berdiri berada dalam kendali, budaya politik Amerika terbuka bagi para saudagar, tuan tanah, petani kecil, tukang, penganut Anglikan, penganut Presbiter, kaum Quaker, orang Jerman, orang Irlandia, orang Skotlandia, Yankee, orang York, dan banyak kelompok lainnya yang tidak dikenal. Lebih dari 90% perwakilan dipilih untuk menjadi dewan legislatif yang menetap di distrik masing-masing, tidak seperti Inggris di mana di sana adalah biasa memiliki anggota parlemen dan anggota absensi parlemen. Terakhir, yang paling dramatis, orang Amerika terpesona oleh dan semakin mengadopsi nilai-nilai Republikanisme, yang menitikberatkan persamaan hak, keperluan warga negara yang baik, dan kejahatan korupsi, kemewahan, dan keningratan.[5] Tidak satupun koloni memiliki partai politik yang terbentuk pada dasawarsa 1790-an, tetapi masing-masing mengelompokkan faksi-faksi yang berlomba-lomba meraih kekuasaan.
Republikanisme, bersama-sama dengan sebentuk liberalisme klasik masih menjadi ideologi dominan. Dokumen-dokumen sentral di antaranya Deklarasi Kemerdekaan (1776), Konstitusi (1787), Makalah Federalis (1788), Bill of Rights (1791), dan "Gettysburg Address" karya Lincoln (1863), dan lain-lain. Prinsip-prinsip inti dari ideologi ini di antaranya:
Tugas warga negara: warga negara bertanggung jawab untuk memahami dan mendukung pemerintah, turut serta dalam pemilihan umum, membayar pajak, dan menjalankan tugas kemiliteran (apabila negara meminta). Melawan korupsi. Demokrasi: Pemerintah mampu memenuhi keinginan warga negara, yang dapat mengubah wakil-wakilnya melalui pemilihan umum. Kesamaan di depan hukum: Undang-undang tidak boleh memuat perlakuan khusus bagi warga negara. Pegawai pemerintah juga menjadi subjek hukum seperti masyarakat lainnya. Kebebasan beragama: Pemerintah tidak boleh membantu ataupun menekan agama tertentu. Kebebasan berbicara: Pemerintah dilarang membatasi orang (melalui undang-undang/peraturan lain) untuk mengemukakan pendapat selagi tidak memicu tindak kekerasan; pasar pemikiran.
Pada permulaan didirikannya Amerika Serikat, ekonomi bertumpu pada pertanian dan usaha kecil swasta, dan pemerintah negara bagian meninggalkan isu-isu kesejahteraan kepada pihak swasta atau inisiatif daerah. Seperti di Britania Raya dan negara industri lainnya, ideologi laissez-faire secara luas diragukan pada periode Kelesuan Besar Ekonomi. Di antara dasawarsa 1930-an dan 1970-an, kebijakan fiskal dicirikan oleh konsensus Keynes, suatu masa di mana liberalisme modern Amerika mendominasi kebijakan ekonomi yang secara virtual tidak dapat ditantang.[6][7] Tetapi, sejak penghujung dasawarsa 1970-an dan permulaan dasawarsa 1980-an, ideologi laissez-faire menjadi kekuatan yang lebih besar dalam politik Amerika.[8] Sementara negara kesejahteraan Amerika membesar lebih dari tiga kali lipat setelah Perang Dunia II, justru besaran PDB-nya sebesar 20% PDB dasawarsa 1970-an.[9][10] Kini, liberalisme Amerika modern, dan konservatisme Amerika modern terlibat dalam peperangan politik tanpa henti, dicirikan oleh apa yang dijelaskan para ekonom sebagai "perpecahan besar [dan] tertutup, tetapi melawan pemilihan umum secara keras."[11]
Sebelum Perang Dunia II, Amerika Serikat menganut kebijakan politik luar negeri yang jauh dari upaya campur tangan kepada pihak asing, yakni dengan tidak mengambil bagian dalam silang sengketa di antara kuasa-kuasa asing. Amerika Serikat mengabaikan kebijakan ini ketika ia menjadi adikuasa, dan negara ini sangat menganjurkan prinsip internasionalisme.
Hak suara hampir bersifat universal bagi warga negara berusia 18 tahun atau lebih tua. Seluruh negara bagian dan Washington, D.C. berkontribusi pada pemilihan presiden. Tetapi, Washington D.C., dan wilayah Amerika Serikat lain yang tidak berstatus negara bagian, seperti Puerto Rico dan Guam, hanya memiliki sedikit perwakilan di Kongres. Wilayah-wilayah konstituen ini tidak memiliki hak untuk memilih tokoh politik manapun di luar wilayah mereka masing-masing. Masing-masing persemakmuran, teritorial, atau distrik hanya dapat memilih wakil yang tak memiliki hak suara untuk bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat.
Hak suara kadang-kadang dilarang sebagai hasil dari kejahatan keyakinan, tetapi undang-undang atau peraturan daerah tersebut beraneka ragam, bergantung kebijakan negara bagian masing-masing. Pemilihan presiden adalah hak suara yang tidak langsung: para pemilik hak suara memberikan suaranya kepada para pemilih, yang pada gilirannya akan memilih presiden. Teorinya, para pemilih ini memberikan suaranya menurut kehendak mereka, tetapi pada pelaksanaan modernnya, mereka biasanya tidak melawan keinginan para pemilik hak suara yang diwakilinya (meskipun mereka abstain pada pemungutan suara protes).
Pemerintahan negara bagian memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang pada semua subjek yang tidak diberikan kepada pemerintah federal atau yang diserahkan kepada negara bagian menurut konstitusi. Kekuasaan-kekuasaan ini di antaranya pendidikan, hukum keluarga, kontrak, dan sebagian besar hukum pidana. Tidak seperti pemerintah federal, yang hanya memiliki kekuasaan-kekuasaan itu berdasarkan konstitusi, pemerintah negara bagian memiliki kekuasaan melekat yang memungkinkannya bertindak, kecuali jika dibatasi oleh konstitusi nasional atau ketentuan negara bagian.
Seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian memiliki tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala eksekutif negara bagian adalah gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, yang biasanya bertugas untuk masa bakti empat tahun (meskipun di beberapa negara bagian lain hanya dua tahun). Kecuali untuk Nebraska, yang memiliki legislatif satu kamar, semua negara bagian memiliki legislatif dua kamar, di mana biasanya majelis tinggi disebut Senat dan majelis rendah disebut Dewan Perwakilan Rakyat, badan deliberatif atau yang serupa dengannya. Di sebagian besar negara bagian, para senator bekerja untuk masa bakti empat tahun, dan para anggota majelis rendah bekerja untuk masa bakti dua tahun.
Konstitusi negara-negara bagian berbeda dalam beberapa rinciannya, tetapi secara umum mengikuti pola yang sama dengan konstitusi federal, termasuk pernyataan hak-hak rakyat dan rencana perlembagaan pemerintah. Tetapi, konstitusi negara bagian lebih terperinci.
Terdapat 89.500 pemerintah daerah, meliputi 3.033 kabupaten (county), 19.492 munisipalitas, 16.500 kota kecil, 13.000 distrik sekolah, dan 37.000 distrik khusus lainnya yang berkenaan dengan perkara-perkara perlindungan kebakaran.[12] Pemerintah daerah secara langsung melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menyediakan segala hal dari kepolisian dan perlindungan kebakaran sampai kepada kode-kode kebersihan (sanitarium), peraturan kesehatan, pendidikan, angkutan umum, dan perumahan. Biasanya pemilihan umum daerah bersifat nonpartisan—pegiat daerah melepaskan keterkaitan mereka terhadap partai politik ketika berkampanye dan memerintah.[13]
Kira-kira 28% penduduk menetap di kota-kota dengan 100.000 populasi atau lebih. Pemerintah-pemerintah kota memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh negara bagian, dan dasar hukum masing-masing merinci maksud/tujuan dan kekuasaan pemerintah daerah. Untuk mayoritas kota besar, organisasi-organisasi kerja sama federal dan negara bagian adalah penting untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Jenis-jenis pemerintah kota berbeda-beda di seluruh wilayah negara. Tetapi, hampir semuanya memiliki dewan pusat (central council), yang dipilih oleh para pemilik suara, dan seroang petugas eksekutif, dibantu oleh beberapa kepala departemen, untuk mengelola urusan kota. Kota-kota di Barat dan Selatan biasanya memiliki politik daerah nonpartisan.
Ada tiga jenis umum pemerintah kota: wali kota-dewan, komisi, dan dewan-pengelola. Ketiga-tiga ini adalah bentuk murni; banyak kota telah mengembangkan kombinasi dari dua atau tiga pola di atas.
Ini adalah bentuk tertua pemerintah kota di Amerika Serikat, dan hingga awal abad ke-20, digunakan oleh hampir semua kota di Amerika. Struktur ini seperti pemerintah nasional dan pemerintah negara bagian, dengan wali kota terpilih sebagai kepala cabang eksekutif dan dewan terpilih yang mewakili berbagai macam perkampungan yang membentuk cabang legislatif. Wali kota menunjuk kepala-kepala departemen kota dan pegawai-pegawai lainnya, kadang-kadang harus memerlukan persetujuan dewan. Dia memiliki kekuasaan veto di atas peraturan (undang-undang kota) dan seringkali bertanggung jawab mempersiapkan anggaran kota. Dewan meloloskan peraturan kota, menetapkan besaran pajak bangunan (propertas), dan membagi-bagi pendanaan berbagai departemen kota. Seiring tumbuhnya kota-kota, sebuah kursi di dewan biasanya mewakili lebih dari satu perkampungan.
Ini memadukan fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif dalam satu kelompok kepegawaian, biasanya sebanyak tiga orang atau lebih, dipilih oleh penduduk kota. Masing-masing anggota komisi mengawasi dan mengendalikan kerja pada satu departemen kota atau lebih. Salah satunya digelari ketua badan dan biasanya disebut wali kota, meskipun kekuasaannya setara dengan anggota komisi lainnya.
Pengelola kota adalah sebuah jawaban atas meningkatnya kerumitan masalah-masalah perkotaan yang memerlukan kemampuan pengurusan yang jarang dimiliki oleh pegawai-pegawai umum terpilih. Jawaban ini meyakinkan sebagian besar kekuasaan eksekutif, termasuk pemberdayaan hukum dan ketentuan pelayanan, kepada pengelola kota yang terlatih baik, berpengalaman, dan profesional.
Rencana pengelola kota telah diterapkan oleh sejumlah kota. Di bawah rencana ini, sebuah dewan terpilih yang berukuran kecil membuat peraturan-peraturan kota dan menentukan kebijakan, tetapi merekrut tenaga administrasi yang digaji, juga disebut pengelola kota, untuk mengeluarkan keputusan. Pengelola menggambarkan anggaran kota dan mengawasi/mengendalikan sebagian besar departemen. Biasanya, tidak ada istilah himpunan; pengelola bekerja selama dewan merasa puas dengan kerjanya.
County atau setara dengan kabupaten adalah pembagian wilayah Amerika Serikat di bawah negara bagian, kadang-kadang (tidak selalu) berisi dua kota kecil atau lebih dan beberapa desa. Kota New York begitu luas, sehingga ia dibagi ke dalam lima kawasan perkotaan (borough), masing-masing setara dengan county dengan hak-hak yang saling bebas. Di pihak lain, Arlington County, Virginia, county terkecil di Amerika Serikat, terletak di seberang Sungai Potomac dari Washington, D.C., kedua-duanya kawasan perkotaan dan pinggiran kota, diperintah oleh sebuah administrasi county kesatuan. Di kota-kota lain, pemerintah kota dan county digabungkan, menghasilkan pemerintah kota-county terpadu.
Di sebagian besar county di Amerika Serikat, sebuah kota atau kota kecil dirancang sebagai ibu kota county, dan di tempat inilah kantor-kantor pemerintahan berada dan para anggota dewan komisi atau pengawas mengadakan rapat bersama. Di county yang lebih kecil, para anggota dewan komisi dipilih oleh county; sedangkan di county yang lebih besar, para pengawas mewakili distrik-distrik atau kota-kota kecil yang terpisah. Dewan komisi mengumpulkan pajak untuk pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah; meminjam dan menyediakan dana; menetapkan gaji pegawai county; mengawasi pemilihan umum; membangun dan memelihara jalan raya dan jembatan; dan mengurus program-program kesejahteraan yang disusun oleh pemerintah nasional, negara bagian, dan county. Di county yang sangat kecil, kekuasaan eksekutif dan legislatif bisa saja keseluruhannya terletak pada anggota komisi tunggal, yang dibantu oleh lembaga-lembaga yang mengawasi dan mengatur perpajakan dan pemilihan umum. Di beberapa negara bagian di kawasan New England, county tidak memiliki fungsi pemerintahan manapun, melainkan hanya pembagi-bagian tanah.
Ribuan wilayah hukum adalah terlalu kecil untuk dinyatakan sebagai pemerintah kota. Wilayah-wilayah hukum ini diresmikan sebagai kota kecil atau desa dan berurusan dengan keperluan setempat, seperti pengaspalan dan penerangan jalan, menjamin persediaan air bersih, menyediakan jasa perlindungan kebakaran dan kepolisian, dan pengelolaan sampah. Di banyak negara bagian di Amerika Serikat, istilah town (kota kecil) tidaklah memiliki arti khusus; melainkan hanya istilah informal yang diterapkan bagi tempat-tempat yang berpenduduk (bisa berupa munisipalitas tergabung ataupun munisipalitas tidak-tergabung). Lebih jauh lagi, di beberapa negara bagian, istilah town (kota kecil) adalah setara dengan sebutan civil township (kawasan permukiman sipil) yang digunakan di negara bagian lainnya.
Pemerintah pada tingkatan ini biasanya dipercayakan kepada sebuah badan atau dewan terpilih, yang dapat dikenali dalam beberapa ragam nama: dewan desa atau town (kota kecil), badan orang terpilih, badan pengawas, badan komisi. Badan ini dapat memiliki seorang ketua atau presiden yang berfungsi sebagai petugas eksekutif tertinggi, atau dapat juga memiliki wali kota yang dipilih. Para pegawai pemerintah dapat berupa juru tulis (clerk), bendahara (treasurer), kepolisian, pemadam kebakaran, dan petugas kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
Satu aspek unik pada pemerintah daerah, yang terutama banyak dijumpai di kawasan New England di Amerika Serikat, adalah sidang kota kecil (town meeting). Setahun sekali, atau lebih sering jika diperlukan, para pemilik suara terdaftar di kota kecil itu bertemu dalam suatu sesi terbuka untuk memilih petugas pemerintahan, memperdebatkan persoalan-persoalan daerah, dan menyepakati peraturan-peraturan daerah untuk menjalankan pemerintahan. Sebagai sebuah badan, mereka menentukan konstruksi jalan dan perbaikan/perawatannya, konstruksi gedung dan fasilitas umum, besaran pajak, dan anggaran kota kecil tersebut. Sidang kota kecil, yang telah terwujud selama lebih dari tiga abad di beberapa tempat, sering dianggap sebagai bentuk paling asli demokrasi langsung, di mana kekuasaan pemerintah tidak didelegasikan, tetapi dijalankan secara langsung dan berkala oleh seluruh rakyat di wilayah yang bersangkutan.
Keikutsertaan yang berhasil bagus, khususnya dalam pemilihan umum federal, memerlukan jumlah dana yang banyak, khususnya untuk iklan di televisi.[14] Dana ini sangat sulit diperoleh hanya melalui basis massa secara langsung,[15] meskipun pada pemilihan umum 2008, para calon dari Demokrat maupun Republik berhasil bagus dengan perolehan dana dari warga negara melalui Internet.,[16] seperti yang dilakukan Howard Dean dengan daya tariknya yang besar melalui Internet. Kedua-dua partai pada umumnya bergantung kepada organisasi-organisasi atau para penyumbang yang kaya - biasanya Partai Demokrat bergantung kepada sumbangan dari kaum buruh yang terlembagakan, sementara Partai Republik bergantung kepada sumbangan para usahawan. Bagaimanapun, sejak tahun 1984 sumbangan usahawan kepada Partai Demokrat melampaui sumbangan organisasi kaum buruh. Kebergantungan terhadap penyumbang ini cukup kontroversial, dan mengarah pada diberlakukannya undang-undang yang membatasi pembelanjaan dana untuk kampanye politik (lihatlah reformasi pendanaan kampanye di Amerika Serikat). Pihak-pihak yang menolak undang-undang pendanaan kampanye merujuk pada perubahan pertama konstitusi yang menjamin kebebasan bersuara, dan menentang undang-undang pendanaan kampanye karena mereka berupaya memangkas hak-hak rakyat yang telah dijamin konstitusi. Bahkan ketika undang-undang itu diberlakukan, kerumitan penyesuaian dengan perubahan pertama konstitusi memerlukan pembahasan rancangan undang-undang yang saksama dan hati-hati, untuk menghasilkan undang-undang yang cukup terbatas cakupannya, khususnya bila dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Britania Raya, Perancis, atau Kanada.
Konstitusi Amerika Serikat tidak pernah secara formal membahas hal-ihwal partai politik, terkhusus karena para pendiri bangsa aslinya tidak menentukan politik Amerika sebagai partisan. Dalam Makalah Federalis No. 9 dan No. 10, Alexander Hamilton dan James Madison, masing-masing menulis secara khusus tentang bahaya faksi politik dalam negeri. Dan lagi, Presiden Amerika Serikat pertama, George Washington, bukanlah seorang anggota partai politik manapun pada masa pemilihannya atau selama dia menjabat sebagai presiden. Lebih jauh lagi, dia berharap bahwa partai-partai politik tidak perlu dibentuk, khawatir akan terjadinya konflik dan kemandekan politik.[17] Meskipun demikian, permulaan sistem dua partai di Amerika mulai muncul dari lingkaran terdekat penasihatnya, termasuk Hamilton dan Madison.
Di dalam pemilihan umum partisan (berpartai), para calon diajukan oleh partai politik atau mencari kantor publik sebagai peserta independen. Tiap-tiap negara bagian memiliki kebijakan penting dalam hal menentukan bagaimana para calon diajukan, dan dengan demikian memenuhi persyaratan untuk tampil pada surat suara pemilihan umum. Biasanya, para calon dari partai besar secara resmi ditentukan dalam sebuah konvensi atau rapat primer partai yang bersangkutan, sedangkan para calon dari partai kecil atau independen harus melengkapi proses permohonan.
Sistem partai politik modern di Amerika Serikat adalah sistem dua partai yang didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua-dua partai ini memenangi setiap Pemilihan Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1852 dan mengendalikan Kongres Amerika Serikat paling sedikit sejak tahun 1856. Beberapa partai ketiga dari waktu ke waktu menerima perwakilan yang relatif sedikit pada tataran nasional dan negara bagian.
Di antara dua partai besar, Partai Demokrat secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap kiri di dalam politik Amerika dan mendukung prinsip liberalisme Amerika, sedangkan Partai Republik secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap kanan dan mendukung prinsip konservatisme Amerika.
Tidak seperti Britania Raya dan sistem parlementer lainnya, rakyat Amerika Serikat menyalurkan suaranya kepada calon tertentu, bukan memilih partai politik tertentu. Dengan sebuah pemerintah federal, para pegawai dipilih di tataran federal (nasional), negara bagian, dan daerah. Pada tataran nasional, presiden, dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, melalui Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat. Pada masa modern, para anggota lembaga tersebut selalu menyalurkan suaranya berdasarkan suara rakyat di masing-masing negara bagian. Seluruh anggota Kongres, dan kantor-kantor pada tataran negara bagian dan daerah dipilih secara langsung.
Undang-undang federal dan negara bagian sama-sama mengatur pelaksanaan pemilihan umum. Konstitusi Amerika Serikat mendefinisikan (hingga ke perluasan mendasar) bagaimana pemilihan umum federal dilaksanakan, dalam Artikel Satu dan Artikel Dua dan berbagai amendemen. Undang-undang negara bagian mengatur sebagian besar aspek hukum elektoral, termasuk primary, kelayakan para pemilik suara (melebihi definisi konstitusional dasar), jalannya lembaga pemilihan presiden di masing-masing negara bagian, dan jalannya pemilihan umum di negara bagian daerah.
Partai politik di Amerika Serikat terorganisasi secara lebih longgar dibandingkan dengan negara lain. Dua partai besar, secara khusus, tidak memiliki organisasi formal pada tataran nasional yang mengendalikan keanggotaan, kegiatan, atau posisi kebijakan, meski terdapat beberapa negara bagian yang terafiliasi melakukannya. Dengan demikian, bagi seorang Amerika untuk mengatakan bahwa dia adalah anggota Partai Demokrat atau Partai Republik, cukup berbeda bila dibandingkan dengan orang Britania yang mengatakan bahwa dia adalah anggota Partai Buruh atau Partai Konservatif. Di Amerika Serikat, seseorang dapat menjadi "anggota" sebuah partai, dengan hanya mengatakannya. Di beberapa negara bagian, seorang pemilik hak suara dapat mendaftarkan diri sebagai anggota salah satu partai dan/atau memilih di pemilihan primer untuk partai tersebut atau partai lainnya. Keikutsertaan tersebut tidak membatasi pilihan seseorang dengan cara apapun. Juga tidak memberikan seseorang hak-hak atau tanggungan tertentu bagi partai, selain daripada memungkinkan orang tersebut menyalurkan suaranya pada pemilihan primer partai tersebut. Seseorang dapat memilih menghadiri rapat komisi partai lokal pada suatu hari, dan menghadiri komisi partai lain pada hari yang lain. Satu-satunya faktor yang membawa seseorang "lebih dekat pada tindakan itu" adalah kuantitas dan kualitas keikutsertaan dalam kegiatan partai dan kemampuannya untuk mengimbau pihak lain untuk menunjukkan rasa tanggung jawab.
Identifikasi partai menjadi sesuatu yang lebih bersifat formal ketika seseorang maju aktif untuk memihak salah satu partai. Di sebagian besar negara bagian, hal ini berarti menyatakan diri sendiri sebagai calon dari partai tertentu, dan berniat mengikuti pemilihan primer partai yang bersangkutan untuk memasuki penugasan tertentu. Sebuah komisi partai dapat memilih untuk menguasakan seseorang yang sedang mencari pencalonan, tetapi pada akhirnya pilihan diserahkan kepada orang yang memilih untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan primer, dan seringkali sulit untuk mengatakan siapa yang akan ambil bagian penyaluran suara.
Hasilnya adalah bahwa partai-partai politik di Amerika memiliki organisasi sentral yang lemah dan ideologi sentral yang kecil, kecuali melalui permufakatan. Sebuah partai tidak dapat mencegah seseorang untuk tidak menyetujui mayoritas posisi partai atau bekerja dengan aktif melawan kehendak partai untuk menyatakan pendakuan keanggotaan partai, sepanjang para pemilik suara yang memilih untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan primer memilih orang tersebut. Sekali memasuki masa penugasan, petugas terpilih dapat mengubah partai hanya dengan menyatakan niat tersebut.
Pada tataran federal, masing-masing dua partai besar memiliki sebuah komisi nasional (lihat Komisi Nasional Demokrat dan Komisi Nasional Republik) yang bertindak sebagai pusat bagi pengumpulan dana dan kegiatan kampanye, terkhusus dalam kampanye pemilihan presiden. Komposisi pasti komisi ini berbeda antara Partai Demokrat dan Partai Republik, tetapi mereka terdiri dari wakil-wakil dari partai-partai dari negara-negara bagian dan organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan mereka, dan pihak manapun yang penting bagi partai yang bersangkutan. Tetapi, komisi nasional tidak memiliki kekuasaan untuk mengarahkan atau mengatur kegiatan para anggota partai.
Kedua-dua partai itu juga memiliki komisi kampanye terpisah yang bekerja untuk memilih calon pada tataran tertentu. Yang paling signifikan dari kedua-duanya adalah komisi Hill committee, yang bertugas untuk memilih para calon bagi masing-masing kamar kongres.
Partai-partai dari negara bagian ada di semua negara bagian, meskipun struktur mereka berbeda-beda untuk menyesuaikan dengan undang-undang negara bagian masing-masing, juga peraturan partai pada tataran nasional dan negara bagian.
Meskipun organisasi-organisasi ini lemah, pemilihan-pemilihan masih digambarkan sebagai perlombaan nasional antar-partai politik. Di dalam sesuatu yang dikenal sebagai "efek mantel", para calon dalam pemilihan presiden menjadi pemimpin de facto bagi masing-masing partainya, dan dengan demikian biasanya menggiring para pendukung yang pada gilirannya akan memilih calon-calon dari partainya untuk memasuki penugasan di pemerintahan. Di pihak lain, pemilihan umum sela federal (yang hanya untuk memilih anggota kongres, dan bukan untuk memilih presiden) biasanya dipandang sebagai referendum (jajak pendapat) terhadap kinerja presiden yang sedang bertugas, di mana para pemilik hak suara memilih mendukung atau tidak terhadap presiden tanpa memandang asal usul partai, yang pada gilirannya membantu sesi kongres berikutnya untuk meluluskan atau menolak agenda presiden.[18][19]
Ada banyak Pendiri Bangsa Amerika Serikat yang membenti pemikiran partai-partai politik.[20] Mereka adalah faksi-faksi yang saling bertengkar yang lebih tertarik untuk bersaing antar sesamanya daripada bekerja demi kebaikan bersama. Mereka ingin warga negara memilih para calon tanpa gangguan dari kelompok-kelompok terorganisasi, tetapi tidak begini keadaannya.
Pada dasawarsa 1790-an, sudut pandang baru dan berbeda tentang haluan kesejahteraan negara telah dikembangkan, dan mereka yang berseberangan dengan cara pandang ini berupaya meraih dukungan pergerakan mereka dengan melakukan penyelimutan secara bersama-sama. Para pengikut Alexander Hamilton, faksi Hamilton, mengambil nama "Federalis"; mereka menginginkan sebuah pemerintah pusat yang kuat yang akan mendukung kepentingan-kepentingan perdagangan dan industri. Para pengikut Thomas Jefferson, Jeffersonian dan kemudian "Anti-Federalis," mengambil nama "Partai Demokrat-Republik"; mereka lebih menghendaki sebuah republik agraris yang terdesentralisasi di mana pemerintah federal memiliki kekuasaan yang terbatas. Pada tahun 1828, kaum Federalis menghilang sebagai organisasi, digantikan oleh Partai Whig, hadir sebagai oposisi pada pemilihan umum pada masa Presiden Andrew Jackson. Masa kepresidenan Jackson memecah Partai Demokrat-Republik: pengikut Jackson menjadi Partai Demokrat dan mereka yang mengikuti kepemimpinan John Quincy Adams menjadi "Nasional Republik". Sistem dua partai yang masih terpelihara hingga sekarang dilahirkan pada masa itu. (Catatan: The National Republicans-nya John Quincy Adams tidak sama dengan Partai Republik saat ini.)
Pada dasawarsa 1850-an, isu perbudakan mengemuka, dengan ketidaksetujuan khususnya menyangkut pertanyaan tentang apakah perbudakan diizinkan di wilayah-wilayah barat negara ini. Partai Whig mengangkangi isu tersebut dan tenggelam menuju kematiannya setelah kekalahan pemilihan yang luar biasa oleh Franklin Pierce dalam pemilihan presiden tahun 1852. Para mantan anggota Partai Whig menggabungi pergerakan Know Nothing atau Partai Republik yang baru dibentuk. Sementara Partai Know Nothing tidak lama bertahan, Partai Republik dapat menahan tekanan-tekanan politik yang kuat menjelang Perang Saudara. Kebijakan utama Partai Republik adalah bahwa perbudakan harus dihapuskan dari seluruh wilayah negara. Enam tahun kemudian, partai baru ini sukses meraih kursi kepresidenan ketika Abraham Lincoln memenangi pemilihan presiden pada tahun 1860. Setelah itu, partai-partai dapat berdiri dengan mapan sebagai organisasi politik dominan di negara ini, dan kesetiaan kepada partai telah menjadi bagian penting dari sebagian besar kesadaran masyarakat. Kesetiaan terhadap partai diwariskan dari bapak kepada anak, dan kegiatan-kegiatan partai, termasuk peristiwa kampanye yang luar biasa, lengkap dengan kelompok mars berseragam dan parade cahaya obor, menjadi bagian dari kehidupan sosial berbagai komunitas.
Tetapi, pada dasawarsa 1920-an acara-acara kerakyatan yang riuh ini berkurang. Reformasi munisipal, reformasi pelayanan masyarakat, undang-undang praktik korupsi, dan lembaga primer pemilihan presiden menggantikan kekuasaan politisi pada konvensi nasional telah membantu dunia politik untuk menjadi lebih bersih.
Sejak dasawarsa 1790-an, negara ini telah dijalankan oleh dua partai besar. Ada banyak partai politik kecil atau partai politik ketiga yang hadir dari waktu ke waktu. Mereka cenderung bertugas dalam artian mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang sejatinya diadopsi oleh dua partai politik besar. Pada periode yang berbeda-beda Partai Sosialis, Partai Buruh-Petani, dan Partai Populis selama beberapa tahun memiliki kekuatan lokal yang cukup signifikan, dan kemudian memudar, meskipun di negara bagian Minnesota, Partai Buruh-Petani bergabung menjadi Partai Demokrat lokal Minnesota, yang kini secara resmi dikenal sebagai Partai Buruh-Petani-Demokrat Minnesota. Kini, Partai Libertarian menjadi partai ketiga yang paling sukses. Negara bagian New York memiliki sejumlah partai ketiga lainnya, yang kadang-kadang memajukan para calon mereka sendiri untuk memasuki penugasan dan kadang-kadang mangajukan calon-calon dari dua partai besar. Di Distrik Columbia, Partai Kenegerian Distrik Columbia telah berperan sebagai partai ketiga yang kuat mendampingi Partai Demokrat dan Partai Republik.
Sebagian besar anggota dewan di Amerika Serikat dipilih dari distrik-distrik beranggota-tunggal dan memasuki masa penugasan dengan mengalahkan lawan-lawan mereka dalam sebuah sistem untuk menentukan para pemenang yang disebut first-past-the-post (yang pertama lolos, dialah yang menempati penugasan); pihak yang meraih kemenangan kemajemukan, (yang tidak sama dengan kemenangan melalui suara mayoritas). Hal ini menggalakkan sistem dua partai; lihatlah kaidah Duverger. Ketika distrik kongres berkursi-banyak tidak diterapkan, perwakilan proporsional adalah mustahil dan partai-partai ketiga tidak dapat bertumbuh kembang. Meskipun pemilihan umum menuju senat memilih dua senator untuk setiap konstituensi (negara bagian), terma-terma tergilir secara efektif yang hasilnya adalah konstituensi berkursi-tunggal untuk pemilihan umum menuju senat.
Faktor kritis lainnya adalah aturan akses surat suara (aturan yang menentukan partai politik atau perseorangan muncul dalam surat suara sebagai peserta pemilihan umum). Asalnya, para pemilik suara pergi menuju tempat pemungutan suara dan mengumumkan calon mana yang mereka dukung. Kemudian, hal ini berkembang menjadi suatu proses di mana tiap-tiap partai politik akan membuat surat suara masing-masing dan dengan demikian para pemilik suara meletakkan surat suara partai ke dalam kotak suara. Di penghujung abad ke-19, negara-negara bagian mulai menerapkan Metode Pemungutan Suara Rahasia Australia, dan menjadi standar nasional. Metode pemungutan suara secara rahasia menjamin bahwa kerahasiaan para pemilik hak suara akan dilindungi (yang oleh karenanya tugas pemerintah tidak lagi diperuntukkan bagi pemilik suara yang setia) dan tiap-tiap negara bagian bertanggung jawab akan pengadaan surat suara resmi. Fakta bahwa dewan legislatif negara bagian didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik memberikan partai-partai ini kesempatan untuk meloloskan undang-undang yang mendiskriminasi partai-partai politik kecil, undang-undang sedemikian tidak muncul sampai Ketakutan Merah pertama yang melanda Amerika seusai Perang Dunia I. Dewan legislatif negara bagian mulai memberlakukan undang-undang/peraturan yang ketat yang mempersulit partai-partai politik kecil mengajukan calon-calon anggota dewan yang mensyaratkan sejumlah besar petisi persetujuan dari masyarakat dan memperpendek waktu sehingga petisi tersebut dapat diedarkan secara sah.
Patut untuk diketahui pula bahwa lebih sering dari biasanya, para anggota partai akan "patuh" dan mendukung kebijakan-kebijakan partai mereka, mereka bebas melawan partai mereka sendiri dan menyalurkan suara mereka kepada pihak oposisi ("menyeberang") ketika mereka berkehendak seperti itu.
"Di Amerika Serikat label politik yang sama (Demokrat dan Republik) secara virtual meliputi semua pemegang kantor-kantor publik, dan oleh karena itu sebagian besar pemilik suara di manapun digerakkan demi nama kedua-dua partai ini," demikian ujar Nelson W. Polsby, guru besar ilmu politik, dalam buku New Federalist Papers: Essays in Defense of the Constitution. "Memang Demokrat dan Republik di manapun tidak sama. Variasi-variasi (kadang-kadang nyaris luput, kadang-kadang jelas kentara) dalam 50 budaya politik negara bagian menghasilkan perbedaan signifikan pada semua lini pengertian, atau cara untuk memilih, Demokrat atau Republik. Perbedaan-perbedaan ini memberi kesan bahwa seseorang boleh dijustifikasi dalam merujuk sistem dua-partai Amerika, seolah menutupi sesuatu yang lebih dari sekadar sistem seratus-partai."
Pada abad ke-20, seluruh filsafat politik kedua-dua Partai Republik dan Partai Demokrat menjalani pergeseran yang dramatis dari filsafat-filsafat terdahulu mereka. Dari dasawarsa 1860-an sampai dasawarsa 1950-an Partai Republik dianggap cenderung liberal klasik, sedangkan Partai Demokrat dianggap cenderung populis/konservatif klasik.
Hal ini mengubah sebuah kesepakatan besar dengan lembaga kepresidenan Demokrat Franklin D. Roosevelt, di mana Kesepakatan Baru menyertakan pembentukan Keamanan Sosial juga sebuah varietas dari pelayanan-pelayanan federal dan proyek-proyek pekerjaan umum lainnya. Kinerja Roosevelt dalam dua krisis yang berdekatan, yakni Kelesuan Besar dan Perang Dunia II mengarah pada semacam pengutuban politik nasional, yang berpusat di sekitar dia; yang pada akhirnya berpadu dengan kebijakan-kebijakannya yang sebakin liberal yang menggiring Partai Demokrat menjadi kekiri-kirian sedangkan Partai Republik cenderung kekanan-kananan.
Selama dasawarsa 1950-an dan permulaan dasawarsa 1960-an, kedua-dua partai itu menampilkan pendekatan politik yang cenderung ke tengah pada tataran nasional, dan masing-masing partai itu memiliki sayap pengaruh yang berkarakter liberal, moderat, dan konservatif.
Sejak dasawarsa 1960-an, sayap konservatif menjadi lebih dominan di dalam Partai Republik, dan sayap liberal menjadi lebih dominan di dalam Partai Demokrat. Pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1964 mengabarkan kebangkitan sayap konservatif di pihak Republik. Sayap liberal dan sayap konservatif di dalam Partai Demokrat saling bersaing sampai tahun 1972, ketika pencalonan George McGovern menandai kemenangan sayap liberal. Hal ini terjadi pula di dalam Partai Republik dengan pencalonannya yang berujung pada kemenangan Ronald Reagan pada tahun 1980, yang menandai kemenangan sayap konservatif.
Pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1980, kedua-dua partai besar menjadi semakin dikenali dari orientasi politik yang dominan masing-masing. Unjuk kekuatan pada dasawarsa 1990-an oleh independen reformis Ross Perot mendorong partai-partai besar untuk mengajukan calon presiden yang lebih berorientasi ke tengah, seperti Bill Clinton dan Bob Dole. Pengutuban dalam Kongres, menurut sebagian pihak, telah direkatkan kembali setelah pengambilalihan yang dilakukan pihak Republik pada tahun 1994. Yang lainnya mengatakan bahwa pengutuban ini telah muncul sejak penghujung dasawarsa 1980-an ketika pihak Demokrat menguasai semua kamar di dalam Kongres.
Pihak liberal di dalam Partai Republik dan pihak konservatif di dalam Partai Demokrat dan pihak neoliberal Dewan Kepemimpinan Demokrat telah memenuhi peran yang dijuluki sebagai maverick politik (independen), tengah radikal, atau makelar kompromi antara kedua-dua partai besar itu. Mereka juga membantu perolehan dukungan partai mereka masing-masing di wilayah-wilayah tertentu yang barangkali tidak terbiasa untuk memilih anggota partai itu; Partai Republik menggunakan pendekatan ini dengan kaum tengah Republik seperti Rudy Giuliani, George Pataki, Richard Riordan, dan Arnold Schwarzenegger. Pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2006 mengirimkan banyak kaum tengah atau konservatif Demokrat ke dewan legislatif negara bagian dan federal, termasuk beberapa kejadian perubahan komposisi penguasaan parlemen di beberapa negara bagian, yang paling terkenal adalah Kansas dan Montana.
Kelompok kepentingan tertentu memberikan pengarahan atau argumentasi kepada konstituensi mereka. Organisasi-organisasi bisnis akan mendukung pajak perusahaan yang rendah dan pembatasan hak untuk melawan, sedangkan serikat buruh akan mendukung legislasi upah minimum dan perlindungan bagi tawar-menawar kolektif. Kelompok kepentingan swasta lainnya, seperti gereja dan kelompok kesukuan, lebih memperhatikan perkara-perkara yang lebih luas tentang kebijakan yang dapat memengaruhi organisasi atau keyakinan mereka.
Satu jenis kelompok kepentingan swasta yang telah tumbuh dalam hal jumlah dan pengaruh di beberapa tahun terakhir adalah komisi aksi politik atau PAC. Semua ini adalah kelompok-kelompok independen, terorganisasi di sekitaran isu tunggal atau sekumpulan isu, yang menyumbangkan dana ke dalam kampanye politik menuju kursi kongres atau Presiden Amerika Serikat. PAC terbatas dalam hal jumlah yang dapat mereka sumbangkan secara langsung kepada para calon dalam pemilihan umum federal. Tetapi, bagi PAC tidak ada batasan dalam hal jumlah yang dapat dihabiskan secara independen untuk mengadvokasi sudut pandang atau mendesak pemilihan para calon menuju jabatan. Jumlah PAC saat ini mencapai ribuan.
"Jumlah kelompok kepentingan semakin menjamur, semakin banyak dari mereka yang membasiskan kegiatan mereka di Washington, D.C., dan mewakilkan mereka sendiri secara langsung di hadapan Kongres dan agen-agen federal," ujar Michael Schudson dalam bukunya yang berangka tahun 1998 The Good Citizen: A History of American Civic Life. "Ada banyak organisasi yang mengawasi Washington mencari dukungan moral dan material dari masyarakat awam. Karena banyak dari mereka yang berfokus pada sekumpulan perhatian yang sempit atau bahkan satu isu tunggal, dan seringkali satu isu tunggal yang secara emosional sangat berbobot, mereka bersaing dengan partai-partai demi dollar, waktu, dan semangat warga negara."
Jumlah dana yang dihabiskan oleh kepentingan-kepentingan khusus ini semakin bertambah banyak, seiring kampanye yang semakin mahal. Ada banyak orang Amerika yang merasa bahwa kepentingan-kepentingan kaya ini, apakah berupa perusahaan, persekutuan, atau PAC, begitu kuat, sehingga masyarakat biasa hanya bisa melakukan sedikit tindakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh mereka.
Sebuah survey para anggota Perhimpunan Ekonomi Amerika menemukan adanya kelompok mayoritas yang luas, tanpa memandang keterhubungan politik, yang merasa tidak puas dengan keadaan demokrasi Amerika saat ini. Perhatian utama berhubungan dengan kelaziman dan pengaruh kelompok-kelompok kepentingan khusus dalam proses politik, yang cenderung mengarah pada konsekuensi politik yang hanya menguntungkan para politisi dan kelompok-kelompok kepentingan khusus tersebut. Beberapa dugaan yang memelihara kebijakan status quo dan keraguan menyimpang darinya mengekalkan lingkungan politik yang gagal menaikkan kesejahteraan masyarakat.[21]
Pemerintah federal Amerika Serikat Hukum Amerika Serikat Pemilihan umum di Amerika Serikat Gerakan Tea Party
Barone, Michael et al. The Almanac of American Politics, 2010 (2009) 1920 pages covers every member of Congress and governor in depth. Edwards, George C.. Martin P. Wattenberg, and Robert L. Lineberry. Government in America: People, Politics, and Policy (14th Edition, 2009) Finkelman, Paul, and Peter Wallenstein, eds. The Encyclopedia Of American Political History (2001), short essays by scholars Greene, Jack P., ed. Encyclopedia of American Political History: Studies of the Principal Movements and Ideas (3 vol. 1984), long essays by scholars Hershey, Marjorie R. Party Politics in America (14th Edition, 2010) Hetherington, Marc J., and Bruce A. Larson. Parties, Politics, and Public Policy in America (11th edition, 2009), 301 pp Kazin, Michael, Rebecca Edwards, and Adam Rothman, eds. The Princeton Encyclopedia of American Political History (2 vol 2009) Maisel, L. Sandy, ed. Political Parties and Elections in the United States: an Encyclopedia 2 vol (Garland, 1991). (ISBN 0-8240-7975-2), short essays by scholars Maisel, L. Sandy. American Political Parties and Elections: A Very Short Introduction (2007), 144 pp O'Connor, Karen, Larry J. Sabato, and Alixandra B. Yanus. American Government: American Government: Roots and Reform (11th ed. 2011) Wilson, James Q., and John J. Diiulio and Meena Bose. American Government: Institutions and Policies (12th ed. 2010)
Situs web resmi partai politik
Kategori:Politik di Amerika Serikat