Pemerintahan Sipil Hindia Belanda
NICA adalah kepanjangan dari Nederlandsch Indië Civiele Administratie atau Netherlands-Indies Civiele Administration (disingkat NICA; lit. "Pemerintahan Sipil Hindia Belanda") yang merupakan organisasi semi militer yang dibentuk pada 3 April 1944 yang bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda selepas kapitulasi pasukan pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia) seusai Perang Dunia II (1939 - 1945).
NICA dibentuk di Australia pada 3 April 1944 dan awalnya bertugas menghubungkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di pengasingan dengan Komando Tertinggi Sekutu di Wilayah Pasifik Barat Daya (SWPA/South West Pacific Area). Berkedudukan di Camp Colombia, Brisbane, lembaga ini awalnya bernaung di bawah struktur komando Sekutu. Di awal 1944, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.J. Van Mook dan Panglima Tertinggi SWPA, Jenderal Douglas MacArthur dari AS, menyepakati bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut oleh pasukan Sekutu akan diserahkan kepada pemerintahan sipil NICA. Namun karena penundaan politis di Departemen Luar Negeri AS (U.S. State Department), kesepakatan berjudul Van Mook - MacArthur Civil Affairs Agreement tersebut baru ditandatangani pada 10 Desember 1944.[1]
Pada April 1944, detasemen personil NICA yang pertama mendarat di Hollandia (sekarang kota Jayapura, Indonesia), terdiri dari personil militer atau paramiliter Belanda, Indo (Eurasia) dan pribumi Hindia Belanda yang berseragam. Komando umum dijabat oleh Colonel C. Giebel yang Staff Officer NICA (SONICA). Setiap detasemen dikepalai oleh seorang Commanding Officer NICA (CONICA) yang bertanggung jawab untuk pemerintahan lokal. Sebelum kapitulasi Jepang, unit-unit NICA sudah membentuk pemerintahan sipil di New Guinea (seperti Hollandia, Biak and Manokwari, Numfor), Maluku (Morotai) dan Borneo (Tarakan dan Balikpapan).
Dukungan suplai dan logistik dari AS kepada NICA berakhir ketika komando militer dialihkan dari SWPA yang dikepalai AS kepada SEAC (South East Asia Command) pimpinan Inggris pada 15 Agustus 1945. 250 detasemen NICA yang tadinya direncanakan akan dikirim ke Pulau Jawa dihentikan aktifitasnya. Perebutan kembali Sumatera, Jawa, Bali dan Lombok menjadi tanggung jawab Inggris. Sementara wilayah selain wilayah tersebut menjadi tanggung jawab Australia. Pada 24 Agustus 1945, Belanda menandatangani perjanjian British Civil Affairs Investment Agreement dengan South East Asia Command (SEAC) pimpinan Lord Louis Mountbatten.
Pada September 1945, utusan pertama NICA mendarat di Batavia (sekarang menjadi Jakarta). Karena pemerintah Republik Indonesia bersikeras menentang kehadiran staff NICA dan penggunaan nama Hindia Belanda dalam lembaga tersebut, maka pada Januari 1946, namanya diubah menjadi AMACAB (Allied Military Administration-Civil Affairs Branch). Setelah Inggris meninggalkan Indonesia dan pembubaran SEAC pada Juni 1946, namanya diganti lagi menjadi Tijdelijke Bestuursdienst (Temporary Administrative Service).