Jerman Timur
Jerman Timur, atau nama resminya Republik Demokratik Jerman atau RDJ (German: Deutsche Demokratische Republik [ˈdɔʏtʃə demoˈkʀaːtɪʃə ʀepuˈbliːk]), merupakan negara Blok Timur selama periode Perang Dingin. Wilayah Jerman Timur sebelumnya merupakan wilayah Jerman yang diduduki oleh pasukan Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia II yang disebut Zona Pendudukan Soviet sesuai dengan hasil Perjanjian Potsdam, yang berbatasan langsung dengan Perbatasan Oder-Neisse di sebelah timur. Zona Soviet mengelilingi Berlin Barat, tetapi Berlin Barat bukan merupakan Zona Pendudukan Soviet; sehingga Berlin Barat tetap berada di luar yurisdiksi RDJ. Jerman Timur didirikan di Zona Soviet, sementara Jerman Barat didirikan di gabungan zona Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis. Jerman Timur sering disebut sebagai negara satelit Uni Soviet.[3] Pihak berwenang dari Soviet mulai mentransfer tanggung jawab administratif ke pemimpin partai komunis di Jerman pada tahun 1948, dan RDJ resmi menjadi negara pada tanggal 7 Oktober 1949. Namun Pasukan Soviet tetap berada di RDJ selama periode Perang Dingin. Sampai tahun 1989, RDJ dipimpin oleh Partai Persatuan Sosialis (SED), walau partai lainnya ikut serta dalam organisasi pendukung pemerintah, Front Nasional Demokratik Jerman.[4]
Perekonomian dikomando langsung oleh pemerintah di mana perusahaan milik negara berperan besar.[5] Harga dari komoditas dan jasa primer diatur oleh pemerintah pusat, dan tidak fluktuatif tergantung permintaan dan penawaran. Walau RDJ harus membayar pampasan perang kepada Uni Soviet, RDJ berhasil menjadi negara termakmur di Blok Timur. Hanya saja, masih jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jerman Barat. Emigrasi ke Barat menjadi masalah besar karena emigran sebagian besar merupakan pemuda terdidik, mengakibatkan ekonomi negara melemah. Pemerintah memperkuat perbatasan di bagian barat dan, pada tahun 1961, membangun Tembok Berlin. Banyak warga yang berusaha untuk melarikan diri terbunuh oleh penjaga perbatasan atau karena ranjau darat.[6]
Pada tahun 1989, serangkaian peristiwa sosial dan politik terjadi di RDJ yang berujung pada runtuhnya Tembok Berlin dan bangkitnya pemerintahan yang berkomitmen untuk melakukan liberalisasi. Tahun berikutnya, pemilu terbuka diadakan,[7] dan kemudian RDJ dibubarkan dan Jerman kembali bersatu pada 3 Oktober 1990.
Jerman Timur berbatasan dengan Laut Baltik di sebelah utara; Republik Rakyat Polandia di sebelah timur; Cekoslowakia di sebelah selatan, dan Jerman Barat di sebelah barat. RDJ juga berbatasan dengan sektor Soviet dari Berlin yang dikenal sebagai Berlin Timur yang menjadi ibu kota negara Jerman Timur dan juga berbatasan dengan wilayah Berlin yang diduduki Amerika Serikat, Britania Raya dan Perancis yang dikenal dengan nama Berlin Barat. Berlin Barat dikelilingi oleh Tembok Berlin sejak pembangunannya pada tahun 1961 sampai runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989.
Nama resmi Jerman Timur adalah Deutsche Demokratische Republik (Republik Demokratik Jerman ), biasanya disingkat DDR. Kedua nama tersebut digunakan di Jerman Timur, dengan meningkatnya penggunaan singkatan nama, terutama setelah Jerman Timur menganggap warga Jerman Barat dan Beriln Barat sebagai warga negara asing setelah perumusan konstitusi kedua pada 1968. Jerman Barat, media dan politikus barat menghindari penggunaan nama resmi dan singkatannya dan lebih memilih memakai istilah seperti Ostzone (Zona Timur),[8] Sowjetische Besatzungszone (Zona Pendudukan Soviet; sering disingkat SBZ), dan sogenannte DDR[9] (atau "yang disebut RDJ").[10] Pusat kekuasaan politik di Jerman Timur sering disebut Pankow. (Pusat komando Pasukan Soviet di Jerman Timur sering disebut Karlshorst.[8]) Seiring berjalannya waktu, istilah DDR juga sering digunakan oleh Jerman Barat dan media Jerman Barat.[11]
Istilah Westdeutschland (Jerman Barat), ketika digunakan oleh warga Jerman Barat hampir selalu merujuk pada wilayah geografis Jerman sebelah barat dan bukan meruju pada negara Jerman Barat. Namun, penggunaan istilah tersebut tidak selalu konsisten; contohnya, warga Berlin Barat sering menggunakan istilah Westdeutschland untuk menyebut Republik Federal Jerman.[12] Sebelum Perang Dunia II, Ostdeutschland (Jerman Timur) digunakan untuk merujuk seluruh wilayah yang ada ada di timur Elbe (Elbe Timur), seperti pada karya sosiolog Max Weber dan ahli politik Carl Schmitt.[13][14][15][16][17]
Untuk menjelaskan dampak internal pemerintahan Jerman Timur dari sudut pandang sejarah Jerman jangka panjang, sejarawan Gerhard A. Ritter (2002) berpendapat bawha Jerman Timur dibentuk oleh dua kekuatan dominan – Komunisme Soviet dan tradisi Jerman yang dipilah dengan pengalaman komunis Jerman selama dua perang dunia. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah komunis yang terlihat jelas adalah mengakhiri kapitalisme dan mentransformasikan industri dan pertanian, dan mengubah sistem pendidikan dan media massa. Di sisi lain, relatif tidak terdapat perubahan dalam bidang yang tidak berkaitan dengan sejarah seperti sains, profesi insinyur, gereja Protestan, dan sebagian besar gaya hidup borjuis. Menurut Ritter, kebijakan sosial menjadi alat legitimasi penting dalam dekade terakhir.[18]
Pada Konferensi Yalta selama Perang Dunia II, Blok Sekutu (Amerika Serikat, Britania Raya, dan Uni Soviet) sepakat untuk membagi Nazi Jerman menjadi beberapa zona pendudukan,[19] dan membagi Berlin, ibu kota Jerman. Awalnya akan dibentuk tiga zona pendudukan, Amerika Serikat, Britania Raya, dan Uni Soviet. Kemudian, zona Perancis dibentuk dari zona Amerika dan Britania.
Partai komunis penguasa, yang dikenal sebagai Partai Persatuan Sosialis Jerman (SED), terbentuk pada April 1946 dari hasil merger antara Partai Komunis Jerman (KPD) dan Partai Demokrat Sosial Jerman (SPD) atas mandat dari Josef Stalin. Dua partai itu sebelumnya merupakan rival ketika aktif sebelum Nazi berhasil berkuasa dan mengkriminalkan mereka. Penyatuan kedua partai itu melambangkan persahabatan antara kaum sosialis Jerman dalam mengalahkan musuh bersamanya; namun, Partai Komunis, yang memegang mayoritas, memiliki kendali penuh atas kebijakan yang dibuat.[20] SED menjadi partai penguasa selama Jerman Timur ada sebagai negara. Mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet, yang menempatkan pasukan militer di Jerman Timur hingga Jerman Timur bubar pada tahun 1991 (Federasi Rusia tetap mempertahankan keberadaan pasukannya di wilayah Jerman Timur hingga tahun 1994), dengan alasan untuk melawan NATO yang memiliki pangkalan di Jerman Barat. Sejarawan memperdebatkan apakah keputusan untuk membentuk negara terpisah berasal dari Uni Soviet atau dari SED.[21]
Setelah Jerman Barat memperoleh kemerdekaannya, Republik Demokratik Jerman didirikan di Jerman Timur pada tahun 1949. Pembentukan dua negara meneguhkan pemisahan Jerman 1945.[22] Pada 10 Maret 1952, (yang lebih dikenal sebagai "Nota Stalin") Stalin memberikan usulan untuk menyatukan Jerman dengan kebijakan netralitas, dengan tanpa kondisi pada kebijakan ekonomi dan dengan jaminan untuk "hak asasi manusia dan kebebasan dasar, yang meliputi kebebasan berpendapat, pers, kegiatan keagamaan, dan berserikat", dan kebebasan untuk melakukan kegiatan partai dan organisasi demokratis.[23] Usulan ini ditolak; reunifikasi bukanlah prioritas pemerintah Jerman Barat, dan NATO juga menolak ususlan ini, beraasan bahwa Jerman seharusnya dapat bergabung dengan NATO dan negosiasi semacam itu dengan Uni Soviet akan dipandang sebagai kapitulasi. Terdapat beberapa perdebatan apakah kesempatan untuk reunifikasi terlewatkan pada tahun 1952.
Pada tahun 1949, Soviet menyerahkan kekuasaan Jerman Timur kepada Partai Persatuan Sosialis yang dipimpin oleh Wilhelm Pieck (1876–1960), yang menjadi presiden RDJ dan memegang jabatan hingga ia meninggal, sementara sebagian besar kewenangan eksekutif diberikan kepada Sekretaris Jenderal SED Walter Ulbricht. Pemimpin Sosialis Otto Grotewohl (1894–1964) menjadi perdana menteri hingga ia meninggal.[24]
Pemerintah Jerman Timur mengecam kegagalan Jerman Barat dalam melakukan denazifikasi dan memutus keterkaitannya dengan Nazi, memenjarakan mantan anggota Nazi dan mencegah mereka untuk memegang jabatan di pemerintahan. SED menetapkan tujuan utama untuk membersihkan Jerman Timur dari jejak rezim fasis. Platform Partai SED mengklaim akan mendukung pemilihan demokratis dan melindungi kebebasan inidividu untuk membangun sosialisme.[25]
Pada tahun 1945, Uni Soviet mendeklarasikan Zona pendudukan Soviet–bagian tengah Jerman–menjadi negara berdaulat yang akan dinamai Deutsche Demokratische Republik, sementara Tentara Merah dan pasukan Sekutu Barat tetap ditempatkan di Jerman sesuai dengan Perjanjian Potsdam (1945) yang membentuk Zona pendudukan di Jerman.[26]
Republik Demokratik Jerman didirikan di wilayah yang secara historis disebut "Mitteldeutschland" (Jerman Tengah). Wilayah Jerman terdahulu di timur Sungai Oder dan Neisse, terutama Provinsi Prusia yaitu Pommern, Prusia Timur, Prusia Barat, Dataran Tinggi Silesia, Dataran Rendah Silesia, timur Neumark, Brandenburg, dan bagian kecil Sachsen terpisah dari Jerman. Sebagai ganti rugi kepada Polandia atas pendudukan Uni Soviet di provinsi timur Polandia, Sekutu menetapkan perbatasan barat Polandia setelah perang hingga Perbatasan Oder-Neisse pada Konferensi Yalta (1945). Hasilnya, sebagian besar wilayah tengah Jerman menjadi Sowjetische Besatzungszone (SBZ, Zona Pendudukan Soviet). Seluruh wilayah di timur perbatasan Oder–Neisse menjadi milik Polandia, dengan pengecualian utara Prusia Timur menjadi milik Uni Soviet.[27]
Pada Konferensi Yalta dan Potsdam, Sekutu mendirikan zona pendudukan militer bersama dan administrasi Jerman melalui Dewan Kontrol Sekutu (ACC), pemerintahan militer empat negara (AS, Britania Raya, Uni Soviet, Perancis) efektif diberlakukan hingga pengembalian kedaulatan Jerman. Di Jerman bagian timur, SBZ terdiri dari lima negara bagian (Länder) yaitu Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, dan Thüringen. Pertentangan mengenai kebijakan yang harus diikuti di zona pendudukan dengan cepat menyebabkkan perpecahan antara empat negara, dan Soviet mengatur zonanya tanpa mengindahkan kebijakan yang diberlakukan di zona lainnya. Soviet keluar dari ACC pada tahun 1948; kemudian tiga zona lainnya semakin bersatu dan diberikan pemerintahan mandiri, administrasi Soviet membentuk pemerintahan sosialis terpisah di zonanya.
Namun, tujuh tahun setelah Perjanjian Potsdam dibuat untuk menyatukan Jerman, usulan pada Nota Stalin (10 Maret 1952) untuk menyatukan kembali Jerman dan menarik kekuatan adidaya dari Eropa Tengah ditolak oleh Barat (Amerika Serikat, Perancis, dan Britania Raya). Pemimpin Soviet Josef Stalin, yang merupakan pendukung reunifikasi, meninggal pada awal Maret 1953. Demikian pula Lavrentiy Beria, Deputi Pertama Perdana Menteri Uni Soviet, mengejar reunifikasi Jerman, tetapi ia disingkirikan dari jabatannya pada tahun yang sama sebelum ia dapat bertindak mengenai hal it. Penerusnya, Nikita Khrushchev, menolak reunifikasi karena hal itu sama dengan membuat Jerman Timur kembali diduduki oleh Barat; maka reunfikasi tidak kembali dipertimbangkan hingga tahun 1989.
Jerman Timur menganggap Berlin Timur adalah ibu kotanya, dan Uni Soviet serta seluruh negaraBlok Timur secara diplomatik mengakui Berlin Timur sebagai ibu kota Jerman Timur. Namun, Barat mempertanyakan klaim tersebut, dengan pertimbangan bahwa keseluruhan Kota Berlin merupakan wilayah yang diduduki yang diperintah oleh Dewan Kontrol Sekutu. Menurut Margarete Feinstein, status Berlin Timur sebagai ibu kota tidak diakui oleh sebagian besar negara Barat dan Dunia Ketiga.[28] Dalam praktiknya, kewenangan ACC diperdebatkan selama Perang Dingin, dan status Berlin Timur sebagai wilayah yang diduduki menjadi fiksi legal, dan yang dulunya sektor Soviet menjadi terintegrasi penuh ke RDJ.
Konflik Perang Dingin yang semakin memburuk antara Kekuatan Barat dan Uni Soviet atas status Berlin Barat menyebabkan Blokade Berlin (24 Juni 1948;– 12 Mei 1949). Tentara Soviet memulai blokade dengan menghentikan seluruh lalu lintas kereta api, jalan, dan pasokan air dari dan ke Berlin Barat. Barat mencoba untuk memberikan pasokan makanan dan bahan bakar ke Berlin Barat.[29]
Pada 21 April 1946, Partai Komunis Jerman (Kommunistische Partei Deutschlands–KPD) and the Partai Demokrat Sosial Jerman (Sozialdemokratische Partei Deutschlands–SPD) bergabung untuk membentuk Partai Persatuan Sosialis Jerman (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands-SED), yang memenangi pemilihan umum tahun 1946, yang diselenggarakan di bawah pengawasan tentara Soviet. Karena ideologinya merupakan Marxis–Leninis, pemerintahan SED menasionalisasi infrastruktur dan pabrik industri.
Pada tahun 1948, Komisi Ekonomi Jerman (Deutsche Wirtschaftskomission—DWK) di bawah kepemimpinan Heinrich Rau memegang kewenangan administratif di zona pendudukan Soviet, yang menjadikannya sebagai pendahulu pemerintahan Jerman Timur.[30][31]
Pada 7 Oktober 1949, SED mendirikan Deutsche Demokratische Republik (Republik Demokratik Jerman – RDJ), yang kemudian mengendalikan front antifasis, Front Nasional Republik Demokratik Jerman (NF, Nationale Front der Deutschen Demokratischen Republik), sebuah aliansi yang terdiri dari seluruh partai dan organisasi masyarakat di Jerman Timur. NF didirikan untuk ikut serta dalam pemilihan umum untuk Volkskammer (Majelis Rakyat), parlemen Jerman Timur. Satu-satunya Presiden Republik Demokratik Jerman adalah Wilhelm Pieck. Setelah 1950, kekuasaan politik di Jerman Timur dipegang oleh Sekretaris Pertama SED, Walter Ulbricht.[32]
Pada 16 Juni 1953, buruh yang membangun adimarga baru Stalinallee di Berlin Timur protes melawan peningkatan kuota sebesar 10%. Awalnya hanya protes buruh, kemudian protes juga diikuti oleh masyarakat umum, dan pada 17 Juni unjuk rasa serupa terjadi di beberapa wilayah RDJ, dengan jutaan orang mogok kerja di sekitar 700 kota. Khawatir dengan kontra revolusi antikomunis, pada 18 Juni 1953 pemerintah RDJ meminta Pasukan Soviet untuk membantu polisi untuk mengakhiri unjuk rasa; sekitar 50 orang tewas dan 10.000 orang dipenjarakan.[33][34] (Lihat Pemberontakan Jerman Timur 1953.)
Pampasan perang Jerman Timur kepada Uni Soviet membuat perekonomian Jerman Timur melemah. Selama periode 1945–46, Soviet mengambil sekitar 33% pabrik industri dan di awal 1950-an telah mengambil hasil produksi pertanian dan industri setara dengan US$10 miliar untuk ganti rugi perang.[35] Kemiskinan di Jerman Timur yang disebabkan pampasan perang ini menyebabkan Republikflucht ("desersi dari republik") ke Jerman Barat, yang memperburuk perekonomian Jerman Timur. Kesempatan di Barat menyebabkan pengurasan keterampilan. Untuk menanggapi hal tersebut, RDJ menutup Perbatasan Jerman Dalam, dan pada 12 Agustus 1961, tentara Jerman Timur mulai membangun Tembok Berlin.[36]
Pada tahun 1971, pemimpin Soviet Leonid Brezhnev menyingkirkan Ulbricht dari jabatannya; Erich Honecker menggantikan Ulbricht. Ketika pemerintahan Ulbricht mencoba untuk melakukan reformasi, pemerintahan Honecker mencabut kembali kebijakan reformasi tersebut. Pemerintahan baru mengenalkan Konstitusi Jerman Timur baru yang mendefinisikan Republik Demokratik Jerman sebagai "republik buruh dan petani".[37]
Awalnya, Jerman Timur mengklaim memerintah keseluruhan Jerman, klaim tersebut didukung oleh negara Blok Timur. Klaim tersebut menyatakan bahwa Jerman Barat adalah negara boneka ilegal yang dibuat NATO. Namun, sejak 1960-an, Jerman Timur mulai mengakui dirinya sebagai negara yang terpisah dari Jerman Barat. Hal ini diformalkan pada tahun 1974, ketika klausul reunifikasi dihilangkan dari konstitusi Jerman Timur yang telah diamendemen. Berbeda dengan Jerman Timur, Jerman Barat mempertahankan klaim bahwa ia adalah pemerintahan Jerman yang legal. Dari tahun 1949 sampai awal 1970-an, Jerman Barat memandang bahwa Jerman Timur adalah negara yang dibuat secara ilegal. Mereka berpendapat bahwa RDJ adalah negara boneka Soviet, dan sering disebut sebagai "Zona pendudukan Soviet". Sikap ini juga dimilik oleh sekutu Jerman Barat sampai tahun 1973. Jerman Timur diakui terutama oleh negara komunis dan blok Arab, bersama dengan beberapa simpatisan.[38] Berdasarkan Doktrin Hallstein (1955), Jerman Barat juga tidak mengakui negara yang mengakui Jerman Timur – kecuali Uni Soviet.
Namun di awal 1970-an, Ostpolitik ("Kebijakaan Timur") tentang "Perubahan Melalui Pendekatan Kembali" dari pemerintahan pragmatis Kanselir Jerman Barat Willy Brandt, mendirikan hubungan diplomatik dengan negara Blok Timur. Kebijakan ini akhirnya dapat menghilangkan klaim salah satu dari kedua pemerintahan Jerman berwenang atas keseluruhan Jerman and mendirikan hubungan diplomatik antara kedua Jerman. Kedua negara bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 September 1973. Hal ini juga menambah jumlah negara yang mengakui Jerman Timur menjadi 55 negara, termasuk AS, Britania Raya, dan Perancis, walau ketiga negara tersebut tetap menolak untuk mengakui Berlin Timur sebagai ibu kota.[38]
Sejak awal pendiriannya, RDJ berusaha untuk membentuk identitas dirinya yang terpisah.[39] Karena warisan kekaisaran dan militer Prusia, SED memutus keterkaitan antara Prusia dan RDJ. SED menghancurkan sejumlah barang peninggalan dari aristokrasi Prusia beserta dengan rumah milik bangsawan terdahulu. Kemudian SED berfokus pada warisan progresif dari sejarah Jerman, seperti peran Thomas Müntzer dalam Perang Petani Jerman dan peran yang dimainkan oleh pahlawan perjuangan antarkelas selama industrialisasi Prusia.
Terutama setelah Kongres ke-9 Partai pada tahun 1976, Jerman Timur memutuskan tokoh reformis seperti Karl Freiherr vom Stein, Karl August von Hardenberg, Wilhelm von Humboldt, dan Gerhard von Scharnhorst menjadi contoh dan panutan yang harus ditiru oleh rakyat Jerman Timur.[40]
Pada awal 1980-an, Jerman Barat mengadopsi kebijakan "dua negara Jerman dalam satu bangsa Jerman".[41] Walau mereka menghargai kemerdekaan Jerman Timur, mereka tetap mempertahankan pandangan bahwa RDJ merupakan pemerintahan de facto dalam satu bangsa Jerman yang diwakilkan oleh Jerman Barat. Contohnya, mereka tidak memandang warga Jerman Timur sebagai pendatang asing.[42]
Pada tahun 1989, setelah kemarahan masyarakat mengenai pemalsuan hasil dari pemilihan pemerintah daerah di musim semi tahun yang sama, banyak warga mengajukan visa keluar atau meninggalkan negara dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh hukum RDJ. Pada bulan Agustus 1989 Hongaria menghapus pembatasan perbatasan dan membuka perbatasannya. Sebanyak 13.000 orang meninggalkan Jerman Timur melalui perbatasan via Cekoslowakia menuju Hongaria dan kemudian menuju Austria dan Jerman Barat.[43] Banyak warga lainnya berunjuk rasa melawan partai penguasa, terutama di Kota Leipzig. Kurt Masur, konduktor Orkestra Leipzig Gewandhaus, memimpin negosiasi dengan pemerintah dan mengadakan pertemuan kota di aula.[44] Unjuk rasa tersebut akhirnya membuat Erich Honecker mengundurkan diri di bulan Oktober, dan ia digantikan oleh tokoh yang sedikit lebih moderat, Egon Krenz.[45]
Pada tanggal 9 November 1989, beberapa sektor Tembok Berlin dibuka, menyebabkan ribuan warga Jerman Timur menyeberang secara bebas ke Berlin Barat dan Jerman Barat untuk pertama kalinya dalam waktu hampir 30 tahun. Krenz mengundurkan diri beberapa hari kemudian, dan SED meninggalkan kekuasaannya setelah itu. Walau terdepat beberapa usaha kecil untuk membentuk pemerintahan demokratis permanen di Jerman Timur, usaha tersebut akhirnya gagal.
Jerman Timur mengadakan pemilihan umum terakhirnya di bulan Maret 1990. Pemenang pemilu adalah koalisi yang dipimpin oleh Persatuan Demokrat Kristen Jerman cabang Jerman Timur, yang mengadvokasikan reunifikasi segera. Pembicaraan 2+4 diadakan dengan melibatkan dua negara Jerman dan Blok Sekutu yang berujung pada kesepakatan mengenai kondisi untuk reunifikasi Jerman. Dengan dua pertiga suara di Volkskammer pada 23 Agustus 1990, RDJ mendeklarasikan penggabungannya dengan Jerman Barat. Lima negara bagian Jerman Timur asli yang telah dihapuskan oleh pemerintah Jerman Timur dibuat kembali.[46] Pada 3 Oktober 1990, lima negara bagian tersebut secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman, sementara Berlin Timur dan Barat bersatu sebagai negara-kota ketiga (sama seperti Bremen dan Hamburg). Pada 1 Juli, penyatuan mata uang mendahului penyatuan politik: "Ostmark" dihapuskan, mata uang Jerman Barat "Deutsche Mark" menjadi mata uang yang umum digunakan.
Ketimpangan ekonomi dan sosial-politik yang besar antara kedua negara terdahulu membuat pemerintah harus menyediakan subsidi untuk integrasi penuh Jerman Timur ke Republik Federal Jerman. Hal itu menyebabkan deindustrialisasi di wilayah Jerman Timur, dan penyebab kegagalan integrasi tersebut masih diperdebatkan. Beberapa kritikus Barat berpendapat bahwa ekonomi wilayah timur yang terdepresiasi merupakan akibat dari inefisiensi ekonomi sosialis. Namun beberapa kritikus dari Jerman Timur berpendapat bahwa metode terapi kejut seperti privatisasi, nilai tukar yang tinggi untuk Ostmark, dan cepatnya proses integrasi membuat perusahaan Jerman Timur seperti tidak diberikan kesempatan untuk beradaptasi.[47]
Terdapat empat periode dalam sejarah politik Jerman Timur.[48] Antara lain: Tahun 1949–61, periode pembangunan sosialisme; 1961–1970, periode stabilitas dan konsolidasi; 1971–85 yang disebut sebagai Era Honecker, dan merupakan masa di mana hubungan dengan Jerman Barat membaik; dan 1985–89 yang merupakan periode kejatuhan dan runtuhnya Jerman Timur.
Partai politik penguasa di Jerman Timur adalah Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Partai Persatuan Sosialis Jerman, SED). Partai ini didirikan pada tahun 1946 melalui penggabungan Partai Komunis Jerman (KPD) dan Partai Demokrat Sosial Jerman (SPD) sesuai dengan perintah Soviet. Namun, SED berubah secara cepat menjadi partai komunis setelah anggota yang berpemikiran demokrat sosial disingkirkan.[49]
Perjanjian Postdam berkomitmen agar Soviet mendukung pemerintahan yang demokratis, walau pemahaman Soviet akan "demokrasi" berbeda jauh dengan pemahaman Barat. Seperti di negara Blok Timur lainnya, partai politik nonkomunis diperbolehkan. Hanya saja, setiap partai politik di Jerman Timur diwajibkan untuk bergabung dengan Front Nasional Demokratik Jerman, sebuah koalisi partai dan organisasi massa, seperti:
Christlich-Demokratische Union Deutschlands (Persatuan Demokrat Kristen Jerman, CDU), bergabung dengan CDU Jerman Barat setelah reunifikasi. Demokratische Bauernpartei Deutschlands (Partai Petani Demokratik Jerman, DBD), bergabung dengan CDU setelah reunifikasi. Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (Partai Demokratik Liberal Jerman, LDPD), bergabung dengan FDP setelah reunifikasi. Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Partai Demokrat Nasional Jerman, NDPD), bergabung dengan FDP setelah reunifikasiafter reunification.[50]
Partai anggota harus patuh terhadap SED, dan harus menerima peran SED sebagai pemimpin. Namun, partai-partai tersebut mempunyai pewakilan di Volkskammer dan menerima beberapa jabatan di pemerintahan.
Volkskammer juga memiliki perwakilan dari organisasi massa seperti Pemuda Jerman Merdeka (Freie Deutsche Jugend atau FDJ), atau Federasi Serikat Buruh Bebas Jerman. Terdapat pula Federasi Wanita Demokratik Jerman yang menempati kursi di Volkskammer.
Organisasi massa non-parlemen penting lainnya di Jerman Timur antara lain Asosiasi Senam dan Olahraga Jerman (Deutscher Turn- und Sportbund atau DTSB), dan Solidaritas Rakyat (Volkssolidarität), sebuah organisasi untuk lansia. Organisasi penting lainnya adalah Masyarakat untuk Persahabatan Jerman-Soviet.
Setelah runtuhnya komunisme, SED berganti nama menjadi "Partai Sosialisme Demokrat" (PDS) yang ada selama satu dekade setelah reunifikasi sebelum pada akhirnya bergabung dengan WASG untuk membentuk Partai Kiri (Die Linke). Partai Kiri terus menjadi kekuatan politik di beberapa wilayah Jerman, walau tidak sekuat SED.[51]
Populasi Jerman Timur menurun hingga tiga juta orang selama 41 tahun, dari 19 juta pada tahun 1948 menjadi 16 juta pada tahun 1990; pada tahun 1948, sekitar 4 juta orang dideportasi dari wilayah di timur Perbatasan Oder-Neisse.[52] Hal ini berbeda dengan tetangganya, Polandia, yang populasinya meningkat dari 24 juta pada tahun 1950 (sedikit lebih banyak dari Jerman Timur) menjadi 38 juta (lebih dari dua kali populasi Jerman Timur). Hal ini disebabkan emigrasi—sekitar seperempat warga Jeman Timur meinggalkan negara sebelum Tembok Berlin selesai dibuat pada tahun 1961,[53] dan setelah waktu itu, Jerman Timur memliki tingkat kelahiran yang sangat rendah,[54] kecuali ketika pemulihan pada tahun 1980-an ketika tingkat kelahiran di Jerman Timur lebih tinggi dari Jerman Barat.[55].
Berlin Timur (1.200.000) Leipzig[a] (556.000) Dresden[a] (520.000) Karl-Marx-Stadt[a] (317.000) (Sekarang bernama Chemnitz) Magdeburg[a] (290.000) Rostock[a] (250.000) Halle (Saale)[a] (236.000) Erfurt[a] (215.000) Potsdam[a] (140.000) Gera[a] (131.000) Schwerin[a] (130.000) Cottbus[a] (125.000) Zwickau (120.000) Jena (107.000) Dessau (105.000)
Sampai tahun 1952, Jerman Timur terdiri dari ibu kota, Berlin Timur (walau secara legal, Berlin Timur tidak sepenuhnya menjadi bagian dari wilayah RDJ), dan lima negara bagian Jerman yakni Mecklenburg-Vorpommern (pada tahun 1947 berganti nama menjadi Mecklenburg), Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, dan Sachsen.
Setelah Reformasi Administratif Jerman Timur 1952, sebanyak 14 Bezirke (distrik) dibentuk dan secara de facto membubarkan lima Länder. Bezirke terbaru dinamai dengan pusat distriknya, yaitu: (i) Rostock, (ii) Neubrandenburg, dan (iii) Schwerin dibentuk dari Land Mecklenburg; (iv) Potsdam, (v) Frankfurt (Oder), dan (vii) Cottbus dari Brandenburg; (vi) Magdeburg dan (viii) Halle dari Sachsen-Anhalt; (ix) Leipzig, (xi) Dresden, dan (xii) Karl-Marx-Stadt (Chemnitz sampai 1953 dan dari 1990) dari Sachsen; dan (x) Erfurt, (xiii) Gera, dan (xiv) Suhl dari Thüringen.
Berlin Timur menjadi Bezirk ke-15 pada tahun 1961, tetapi mempertahankan status legal istimewa hingga tahun 1968, ketika penduduknya menyetujui (draf) konstitusi baru. Walau Berlin Barat secara legal berada di bawah kendali Dewan Kontrol Sekutu, dan ditentang oleh pemerintah Sekutu, RDJ memerintah Bezirk Berlin sebagai bagian wilayahnya.
Pemerintah Jerman Timur memegang kendali atas militer dan organisasi paramiliter melalui berbagai kementerian, salah satunya Kementerian Pertahanan Nasional. Karena wilayahnya yang dekat dengan Barat selama Perang Dingin (1945–1991), kekuatan militernya termasuk yang paling mutakhir di antara negara Pakta Warsawa.
Nationale Volksarmee (NVA) adalah organisasi militer terbesar di Jerman Timur. Mereka didirikan pada tahun 1956 dari Kasernierte Volkspolizei, unit militer dari polisi umum (Volkspolizei), ketika Jerman Timur bergabung dengan Pakta Warsawa. Sejak didirikan, mereka berada di bawah Kementerian Pertahanan Nasional. Dulunya NVA terdiri dari pasukan sukarela sampai masa wajib militer selama 18 bulan diberlakukan pada tahun 1962. NVA dianggap sebagai salah satu pasukan militer yang paling profesional dan terlatih dengan baik di dunia. NVA terdiri dari:
Angkatan Darat (Landstreitkräfte) Angkatan Laut (Volksmarine) Angkatan Udara (Luftstreitkräfte/Luftverteidigung)
Pasukan penjaga perbatasan dari sektor timur awalnya merupakan bagian dari pasukan kepolisian, Deutsche Grenzpolizei, serupa dengan Bundesgrenzschutz di Jerman Barat. Pasukan ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Setelah remiliterisasi Jerman Timur pada tahun 1956, Deutsche Grenzpolizei berubah menjadi pasukan militer pada tahun 1961, dibuat serupa dengan Pasukan Penjaga Perbatasan Soviet, dan tanggung jawabnya diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Nasional, sebagai bagian dari Tentara Rakyat Nasional. Pada tahun 1973, pasukan ini dipisahkan dari NVA, tetapi masih berada di bawah kementerian yang sama. Pasukan ini terdiri dari warga yang secara sukarela mendaftarkan diri. Pada puncaknya, pasukan ini berjumlah 47.000 serdadu.
Setelah NVA terpisah dari Volkspolizei pada tahun 1956, Kementerian Dalam Negeri mempertahankan pasukan cadangan untuk ketertiban umum, yang lebih dikenal sebagai Volkspolizei-Bereitschaften (VPB). Unit ini, seperti Kasernierte Volkspolizei, dipersiapkan sebagai infanteri bermotor, dan memiliki serdadu antara 12.000 dan 15.000 orang.
Kementerian Keamanan Negara (Stasi) berperan sebagai badan intelijen dan polisi rahasia di Jerman Timur dan dianggap sebagai salah satu yang paling efektif di dunia[56][57][58][59][60][61]. Stasi ditakuti dan dibenci oleh masyarakat. Stasi memiliki personel sebanyak 90.000 orang.
Kampfgruppen der Arbeiterklasse (grup tempur kelas pekerja) memiliki anggota sebanyak 202.000–211.000 per tahun 1980[62]. KdA merupakan instrumen militer-politik SED. Perintah dan keputusan mengenai KdA dibuat oleh Politbüro. Mereka menerima pelatihan dari Volkspolizei dan Kementerian Dalam Negeri. Keanggotaan bersifat sukarela, tetapi anggota SED diwajibkan untuk bergabung sebagai kewajiban anggota.
Jerman Timur mendorong gagasan antiimperialisme yang tercermin pada media massa dan sekolah di sana.[63] Gagasan ini mengikuti teori Lenin bahwa imperialisme adalah tahap terakhir dan tertinggi dari kapitalisme, dan teori Dimitrov mengenasi fasisme sebagai kediktatoran dari elemen paling reaksioner dari kapitalisme finansial. Reaksi umum mengenai hal tersebut bervariasi, dan media Barat mencoba menembus Jerman Timur melalui televisi dan siaran radio dari Jerman Barat dan dari jaringan propaganda Amerika Radio Free Europe. Pembelot, terutama golongan profesional, melarikan diri ke Jerman Barat sebelum Tembok Berlin didirikan pada tahun 1961.[64][65]
Setelah mendapat pengakuan internasional pada tahun 1972-73, DDR mulai untuk bekerja sama dengan negara sosialis Dunia Ketiga dan gerakan pembebasan bangsa. Sementara Uni Soviet mengendalikan strategi dan angkatan bersenjata Kuba turut serta dalam pertempuran secara langsung (terutama di Republik Rakyat Angola dan Ethiopia), DDR lebih berperan dalam memberikan bantuan ahli untuk perawatan peralatan militer dan pelatihan personel, dan turut serta mendirikan agen rahasia berdasarkan model Stasi.
Jerman Timur bekerja sama dengan MPLA di Angola, FRELIMO di Mozambik, dan PAIGC di Guinea-Bissau dan Tanjung Verde. Pada tahun 1970-an, Jerman Timur juga bekerja sama dengan negara sosialis dan republik rakyat lainnya seperti: Republik Rakyat Kongo, Yaman Selatan, Republik Demokratik Somali, Libya, dan Republik Rakyat Benin.
Kesepakatan militer pertama ditandatangai pada tahun 1973 dengan Republik Rakyat Kongo. Pada tahun 1979, perjanjian persahabatan ditandatangani dengan Angola, Mozambik dan Ethiopia.
Diperkirakan sekitar 2000-4000 ahli militer dan keamanan DDR yang dikerahkan ke Afrika. Selain itu, perwakilan dari negara Afrika dan Arab dan gerakan pembebasan mengikuti pelatihan militer di DDR.[66]
Pada awalnya ekonomi Jerman Timur buruk karena kehancuran yang disebabkan oleh perang, banyaknya korban dari pemuda, terganggunya bisnis dan transportasi, adanya banyak pengungsi, dan pampasan perang ke Uni Soviet. Tentara Merah membongkar infrastuktur dan pabrik yang ada di Zona Pendudukan Soviet dan membawanya ke Rusia. Di awal tahun 1950-an, pampasan perang dibayar dengan hasil pertanian dan industri; sementara wilayah Dataran Rendah Silesia membayarnya dengan tambang batu bara dan Szczecin yang merupakan pelabuhan penting diberikan ke Polandia sesuai dengan keputusan Stalin.[35]
Perekonomian terencana dari Jerman Timur mirip dengan yang digunakan di Uni Soviet. Pada tahun 1950, Jerman Timur bergabung dengan Comecon. Pada tahun 1985, perusahaan negara kolektif menyumbang 96,7% dari pendapatan negara bersih. Untuk memastikan harga barang dan jasa yang stabil, negara membayar 80% dari biaya suplai dasar. Perkiraan pendapatan perkapita tahun 1984 sebesar $9.800 ($22.600 dalam dolar 2015). Pada tahun 1976, rerata pertumbuhan ekonomi tahunan Jerman Timur sekitar lima persen. Hal ini membuat perekonomian Jerman Timur merupakan yang terkaya di Blok Timur sampai 1990 setelah keruntuhan komunis di Jerman Timur.[67]
Ekspor utama Jerman Timur adalah kamera dengan merek Praktica; otomobil dengan merek Trabant, Wartburg, dan IFA; senjata berburu, sekstan, mesin ketik, dan jam tangan.
Sampai 1960-an, Jerman Timur mengalami kelangkaan produk makanan dasar seperti gula dan kopi. Warga Jerman Timur dengan teman atau keluarga di Barat (atau dengan akses ke valuta kuat) dapat membeli produk Barat dan produk Jerman Timur kualitas ekspor di Intershop.
Pemerintah menggunakan uang dan harga sebagai alat politik, dengan memberikan harga yang telah disubsidi untuk produk barang dan jasa dasar dasar, yang dikenal sebagai "paket pembayaran kedua".[68] Pada tingkat produksi, harga artifisial dibuat untuk sebuah sistem semibarter dan penimbunan sumber daya. Untuk konsumen, hal itu menyebabkan penggantian uang RDJ dengan waktu, barter, dan valuta kuat. Ironisnya, perekonomian sosialis menjadi semakin tergantung pada bantuan keuangan dari pinjaman valuta kuat dari Jerman Barat. Sementara mata uang Jerman Timur menjadi tidak berharga dika dibandingkan dengan Deutsche Mark (DM).[69]
Agama menjadi perdebatan di RDJ, dengan pemerintah komunis mendukung ateisme negara, walau beberapa orang masih setia sebagai umat Kristen.[70] Pada tahun 1950, 85% warga RDJ beragama Protestan, sementara 10% beragama Katolik Roma. Pada tahun 1961, teolog ternama, Paul Tillich, mengklaim bahwa penduduk Protestan di Jerman Timur adalah yang paling mengagumkan di dunia, karena pemerintah Komunis tidak dapat mengambil hati mereka.[71] Pada tahun 1989, jumlah penduduk Kristen berkurang drastis. Sebanyak 25% warga beragama Protestan dan Katolik Roma sebesar 5%. Jumlah penduduk yang tidak beragama meningkat dari 5% pada tahun 1950 hingga mencapai 70% pada tahun 1989.
Ketika awal kekuasaan, SED menyatakan kecocokan antara Kekristenan dan Marxisme dan mencari partisipasi orang Kristen dalam membangun sosialisme. Awalnya dukungan terhadap ateisme memperoleh sedikit perhatian khalayak. Pada pertengahan 1950-an, ketika Perang Dingin memanas, ateisme menjadi topik pembicaraan utama di Jerman Timur, baik dalam konteks dalam dan luar negeri. Aktivitas ini berkurang di akhir 1960-an karena anggapan bahwa pembicaraan tersebut mulai menjadi kontraproduktif. Perhatian pejabat dan cendekiawan kepada ateisme mulai berkembang kembali pada tahun 1973, dengan lebih menitikberatkan pada pembahasan oleh kaum intelektual dan pelatihan kader daripada hanya sekadar propaganda. Walau ateisme di Jerman Timur tidak pernah dimaksudkan untuk membahayakan kerja sama dengan warga Jerman Timur yang beragama.[72] Jerman wilayah timur saat ini menjadi salah satu wilayah yang paling tidak beragama tidak di dunia.[73][74] (Bandingkan dengan Populasi umat tak beragama menurut negara.)
Dalam sejarahnya, Jerman mayoritas beragama Protestan (utamanya Lutheran) dari tahap awal Reformasi Protestan hingga seterusnya. Pada tahun 1948, setelah terbebas dari Nazisme, Lutheran, Calvinisme, dan Persatuan Gereja Prusia membentuk Gereja Injili Jerman (EKD) pada Konferensi Eisenach (Kirchenversammlung von Eisenach).
Pada tahun 1969, gereja Protestan di Jerman Timur dan Berlin Timur[75] memisahkan diri dari EKD dan membentuk Federasi Gereja Protestan di Republik Demokratik Jerman (German: Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR, BEK), pada tahun 1970 juga bergabung dengan Gereja Moravia Herrnhuter Brüdergemeine. Pada tahun 1991, setelah reunifikasi Jerman, gereja BEK bergabung kembali dengan EKD.
Antara tahun 1956 dan 1971, gereja Lutheran Jerman Timur secara bertahap mengubah hubungannya dengan negara dari permusuhan ke kerja sama.[76] Dari berdirinya RDJ pada tahun 1949, SED berusaha untuk melemahkan pengaruh gereja terhadap generasi selanjutnya. Gereja mengadopsi sikap konfrontasi dan menjauh dari negara. Sekitar tahun 1956 gereja mulai bersikap lebih netral untuk mengakomodasi loyalitas kondisional. Pemerintah tidak lagi dianggap ilegal; dan pemimpin gereja mulai memandang pemerintah telah dimandatkan oleh Tuhan, maka, berhak menerima sikap tunduk dari umat Kristen. Namun untuk masalah ketika negara meminta sesuatu di mana gereja merasa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, gereja berhak untuk mengatakan tidak. Terdapat penyebab struktural dan niat dibalik perkembangan ini. Penyebab struktural adalah memanasnya Perang Dingin di Eropa pada pertengahan 1950-an, yang membuat jelas bahwa Jerman Timur bukanlah hal yang bersifat sementara. Menurunya anggota gereja juga membuat jelas para pemimpin gereja bahwa mereka harus mengadakan dialog dengan negara. Niat dibalik perubahan sikan bervariasi dari Lutheran liberal tradisional yang menerima kekuasaan sekuler sampai sikap positif terhadap gagasan sosialisme.[77]
Manfred Stolpe menjadi pengacara untuk Gereja Protestan Brandenburg pada tahun 1959 sebelum menduduki jabatan di gereja pusat di Berlin. Pada tahun 1969 ia membantu mendirikan Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR (BEK), di mana ia bernegosiasi dengan pemerintah sementara di waktu yang bersamaan bekerja di institusi lembaga Protestan. Ia memenangi pemilihan daerah untuk majelis negara bagian Brandenburg melalui daftar SPD pada tahun 1990. Stolpe tetap berada di pemerintahan Brandenburg sampai ia bergabung dengan pemerintah federal pada tahun 2002.
Gereja Katolik Roma di Jerman Timur mempunyai hierarki episkopal yang berfungsi penuh sesuai dengan Vatikan. Selama periode awal setelah perang, hubungan memanas. Seluruh umat Katolik (dan terutama uskup) menentang negara Jerman Timur dan ideologi Marxis. Negara memperbolehkan uskup untuk mengadakan unjuk rasa, terutama untuk masalah tertentu seperti aborsi.[77]
Setelah 1945, gereja berhasil mengintegrasikan eksil Katolik di Jerman Timur dan mengatur strukur lembaga untuk memenuhi kebutuhan gereja di dalam masyarakat ateis. Hal ini berarti struktur gereja semakin hierarkis, sedangkan di bidang pendidikan agama dan organisasi pemuda dikembangkan suatu sistem staf sementara. Maka pada tahun 1950, terdapat masyarakat Katolik yang telah berhasil mengatur struktur agar bisa bertahan di kondisi Jerman Timur dan mempertahankan identitas Katolik.[78]
Dengan berubahnya generasi di gereja pada awal 1980-an, negara berharap untuk hibungan yang lebih baik dengan uskup baru, tetapi uskup baru lebih memilih untuk melakukan pertemuan massal secara tertutup, mendorong hubungan internasional dengan diskusi dengan teolog luar, dan mengadakan konferensi ekumenis. Uskup baru tidak berorientasi politik dan lebih memperhatikan masalah spiritual. Pemerintah merespons dengan membatasi hubungan internasional dengan uskup.[79]
Di pertengahan 1980-an, Jerman Timur memiliki sistem komunikasi yang mutakhir. Terdapat sekitar 3,6 juta telepon yang digunakan (21,8 untuk setiap 100 penduduk), dan 16.476 stasiun Telex. Kedua jaringan ini dioperasikan oleh Deutsche Post der DDR (Kantor Pos Jerman Timur). Jerman Timur memiliki kode telepon +37; pada tahun 1991, beberapa bulan setelah reunifikasi, kode negara Jerman Timur berubah menjadi kode negara keseluruhan Jerman yaitu +49.
Pada tahun 1976, Jerman Timur meresmikan stasiun radio di Fürstenwalde untuk tujuan menyampaikan dan menerima komunikasi dari satelit Soviet dan ikut serta sebagai partisipan dalam organisasi telekomunikasi internasional yang didirikan oleh pemerintah Soviet, Intersputnik.
TanggalNama bahasa IndonesiaNama bahasa JermanCatatan1 JanuariTahun BaruNeujahrJumat AgungKarfreitagPaskahOstersonntagSenin PaskahOstermontagBukan hari libur resmi setelah 1967.1 MeiHari BuruhTag der ArbeitNama resmi Hari Buruh adalah "Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen"8 MeiHari Kemenangan di EropaTag der BefreiungTerjemahan dari bahasa Jerman berarti "Hari Pembebasan"Hari Ayah / Hari Raya Kenaikan TuhanVatertag / Christi HimmelfahrtKamis setelah Minggu kelima setelah Paskah. Bukan hari libur resmi setelah 1967.PentakostaPfingstmontag50 hari setelah Paskah7 OktoberHari RepublikTag der RepublikHari libur nasionalHari Pertobatan dan DoaBuß- und BettagRabu sebelum Minggu keempat sebelum 25 Desember. Bukan hari libur resmi setelah 1967.25 DesemberNatal Hari Pertama1. Weihnachtsfeiertag26 DesemberNatal Hari Kedua2. Weihnachtsfeiertag
Margot Honecker, mantan Menteri Pendidikan Jerman Timur, merangkum peninggalan Jerman Timur sebagai berikut:
"Di negara ini, setiap orang punya tempat. Semua anak-anak dapat bersekolah tanpa biaya, mereka menerima pelatihan atau pembelajaran kejuruan, dan dijamin mendapat pekerjaan setelah pelatihan. Kerja lebih dari sekadar mendapat uang. Pria dan wanita menerima gaji yang setara untuk kerja yang setara dan hasil yang diperoleh. Kesetaraan untuk wanita tidak sekadar diatas kertas. Perlindungan untuk anak-anak dan lansia dijamin hukum. Perawatan medis gratis, aktivitas kebudayaan dan hiburan dapat dibeli siapa saja. Jaminan sosial adalah suatu hal yang pasti. Kita tidak mengenal pengemis atau tunawisma. Di sini terdapat rasa solidaritas. Rakyat merasa bertanggung jawab tidak hanya untuk dirinya, tetapi bekerja di berbagai lembaga demokratis lainnya dengan dasar kepentingan bersama."[80]
Sejarawan Jerman Jürgen Kocka pada tahun 2010 menyimpulkan konsensus dari berbagai cendekiawan:
"Konseptualisasi RDJ sebagai kediktatoran telah diterima secara luas, walau makna dari konsep kediktatoran bervariasi. Banyak bukti telah ditemukan yang membuktikan karakter represif, tidak demokratis, tidak bebas, nonpluralistis dari rezim RDJ dan partai penguasanya."[81]
Banyak warga Jerman Timur memandang positif terhadap pembubaran RDJ.[82] Namun pandangan ini dengan cepat berakhir.[83] Warga Jerman Barat terkadang bertindak sebagai "pemenang" dan Jerman Timur telah "kalah" dalam reunifikasi, menyebabkan banyak warga Jerman Timur (Ossis) membenci warga Jerman Barat (Wessis).[84] Penulis Ascher Barnstone menemukan bahwa "Warga Jerman Timur membenci kekayaan yang dimiliki warga Jerman Barat; warga Jerman Barat memandang warga Jerman Timur sebagai oportunis pemalas yang mau sesuatu tanpa berusaha. Warga Jerman Timur memandang "Wessis" sebagai arogan dan ambisius, warga Jerman Barat berpikir bahwa "Ossis" orang yang tidak berguna."
Efek reunifikasi ini menyebabkan banyak warga Jerman Timur mulai berpikir dirinya sebagai warga Jerman "Timur" daripada sebagai warga "Jerman". Hal ini menyebabkan banyak warga bekas RDJ rindu terhadap beberapa aspek dari Jerman Timur, seperti tidak ada pengangguran dan menerima keuntungan dari pemerintah Jerman Timur, yang disebut "Ostalgie" (gabungan antara [Ost]error: {{lang}}: text has italic markup (help) "timur" dan [Nostalgie]error: {{lang}}: text has italic markup (help) "nostalgia") dan digambarkan dalam film buatan Wolfgang Becker, Goodbye Lenin!.
Daftar Pemimpin Jerman Timur Daftar negara-negara di dunia Penyatuan Jerman Jerman Barat Jerman
Allinson, Mark. Politics and Popular Opinion in East Germany 1945–68 (2000) Augustine, Dolores. Red Prometheus: Engineering and Dictatorship in East Germany, 1945–1990. (2007) 411pp Baylis, Thomas A., David H Childs and Marilyn Rueschemeyer, eds.; East Germany in Comparative Perspective, Routledge. 1989 Berger, Stefan, and Norman LaPorte, eds. The Other Germany: Perceptions and Influences in British-East German Relations, 1945–1990 (Augsburg, 2005). Berger, Stefan, and Norman LaPorte, eds. Friendly Enemies: Britain and the GDR, 1949-1990 (2010) Berghoff, Hartmut, and Uta Andrea Balbier, eds. The East German Economy, 1945-2010: Falling Behind Or Catching Up? (Cambridge UP, 2013). Betts, Paul. Within Walls: Private Life in the German Democratic Republic, Oxford: Oxford UP, 2013 Childs, David H.. The Fall of the GDR, Longman , 2001. ISBN 978-0-5823-1569-3, ISBN 0-582-31569-7 Childs, David H.. & Richard Popplewell. The Stasi: East German Intelligence and Security Service, Palgrave Macmillan , 1996. Childs, David H.. The GDR: Moscow's German Ally, George Allen & Unwin, 1983. ISBN 0-04-354029-5, ISBN 978-0-04-354029-9. Childs, David H.. The Two Red Flags: European Social Democracy & Soviet Communism Since 1945, Routledge, 2000. De La Motte and John Green, "Stasi State or Socialist Paradise? The German Democratic Republic and What became of it", Artery Publications. 2015 Fulbrook, Mary. The People's State: East German Society from Hitler to Honecker (Yale University Press, 2005. 352 pp.ISBN 0-300-10884-2. Fulbrook; Mary. Anatomy of a Dictatorship: Inside the GDR, 1949–1989 (Oxford University Press, 1995). Gray, William Glenn. Germany's Cold War: The Global Campaign to Isolate East Germany, 1949–1969 (U of North Carolina Press, 2003). Grieder, Peter. The German Democratic Republic (Palgrave Macmillan, 2012), scholarly history. Grix, Jonathan. The Role of the Masses in the Collapse of the GDR Macmillan, 2000 Jarausch, Konrad H., and Eve Duffy; Dictatorship as Experience: Towards a Socio-Cultural History of the GDR (Berghahn Books, 1999). Kupferberg, Feiwel. The Rise and Fall of the German Democratic Republic (2002) 228pp; McLellan, Josie. Love in the Time of Communism: Intimacy and Sexuality in the GDR. (Cambridge UP, 2011). Major, Patrick, and Jonathan Osmond, eds. The Workers' and Peasants' State: Communism and Society in East Germany under Ulbricht 1945–71 (Manchester University Press, 2002), 272 pp. Naimark, Norman M. The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949 (1997) Pence, Katherine and Paul Betts. Socialist Modern: East German Everyday Culture and Politics, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008 Port, Andrew I. Conflict and Stability in the German Democratic Republic Cambridge University Press, 2007. Pritchard, Gareth, The Making of the GDR 1945–53: From Antifascism to Stalinism (2000) Steiner, André. The Plans That Failed: An Economic History of East Germany, 1945–1989 (2010) Sarotte, Mary Elise. Collapse: The Accidental Opening of the Berlin Wall, New York: Basic Books, 2014 Spilker, Dirk. The East German Leadership and the Division of Germany: Patriotism and Propaganda 1945–1953. (2006). Stokes, Raymond G. Constructing Socialism: Technology and Change in East Germany, 1945–1990 (2000) Zatlin, Jonathan R. The Currency of Socialism: Money and Political Culture in East Germany. (2007). 377 pp.
Bridge, Helen. Women's Writing and Historiography in the GDR (Oxford UP, 2002). Hodgin, Nick, and Caroline Pearce, eds. The GDR remembered: representations of the East German state since 1989 (Camden House, 2011). Kwiet, Konrad. "Historians of the German Democratic Republic on Antisemitism and Persecution." The Leo Baeck Institute Yearbook 21.1 (1976): 173-198. Port, Andrew I. "Central European History since 1989: Historiographical Trends and Post-Wende “Turns”." Central European History 48#2 (2015): 238-248. Ritter, Gerhard A. "Die DDR in der Deutschen Geschichte," [The GDR in German history] Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Apr 2002, Vol. 50 Issue 2, pp 171–200. Ross, Corey. The East German Dictatorship: Problems and Perspectives in the Interpretation of the GDR (Oxford UP, 2002). Saunders, Anna, and Debbie Pinfold, eds. Remembering and rethinking the GDR: multiple perspectives and plural authenticities (Springer, 2012). Steding, Elizabeth Priester. "Losing Literature: The Reduction of the GDR to History." German Politics & Society 32.4 (2014): 39-55. Argues the history of East Germany is taught in the 21st century German schools, but not its literature.
Dahn, Daniela. Vertreibung ins Paradies: Unzeitgemäße Texte zur Zeit, Berlin: Rowohlt Verlag, 1998 Dahn, Daniela. Wenn und Aber: Anstiftungen zem Widerspruch, Berlin: Rowohlt Verlag, 1997 Dahn, Daniela. Westwärts und nicht vergessen: Vom Unbehagen in der Einheit, Rowohlt Verlag, 1997
(in German) (in German) (in German) Open Society Archives, Budapest
Kategori:Bekas negara di Eropa Kategori:Negara komunis Kategori:Perang Dingin Kategori:Sejarah Jerman