Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
jmpl|201x201px|ASEAN Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara)[1][2] atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai.
ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4.46 juta km² atau setara dengan 3% total luas daratan di Bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang atau setara dengan 8.8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN tiga kali lipat dari luas wilayah daratan. Pada tahun 2010, kombinasi nominal GDP ASEAN telah tumbuh hingga 1,8 Triliun Dolar AS. Jika ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brasil, Inggris, dan Italia.
Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut:
Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan Kerja sama efektif antara anggota
Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi:
menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh Negara Anggota ASEAN; berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional; menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lain dalam cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional; ketergantungan pada penyelesaian damai sengketa; tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN; menghormati hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan; konsultasi ditingkatkan mengenai hal-hal serius memengaruhi kepentingan bersama ASEAN; kepatuhan terhadap aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional; menghormati kebebasan dasar, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial; menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh negara anggota ASEAN; tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan, termasuk penggunaan wilayahnya, dan dikejar oleh Negara Anggota ASEAN atau non-ASEAN Negara atau aktor non-negara, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi ASEAN Negara-negara Anggota; menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama dari masyarakat ASEAN, sementara menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman; sentralitas ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya eksternal sambil tetap aktif terlibat, berwawasan ke luar, inklusif dan tidak diskriminatif, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan perdagangan multilateral dan aturan berbasis ASEAN rezim bagi pelaksanaan efektif dari komitmen ekonomi dan pengurangan progresif terhadap penghapusan semua hambatan untuk integrasi ekonomi regional, dalam dorongan ekonomi pasar.
Sekarang, ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara. Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN:
Filipina (negara pendiri ASEAN) Indonesia (negara pendiri ASEAN) Malaysia (negara pendiri ASEAN) Singapura (negara pendiri ASEAN) Thailand (negara pendiri ASEAN) Brunei Darussalam bergabung pada (7 Januari 1984) Vietnam bergabung pada (28 Juli 1995) Laos bergabung pada (23 Juli 1997) (Laos dan Myanmar bergabung pada waktu yang sama) Myanmar bergabung pada (23 Juli 1997) (Laos dan Myanmar bergabung pada waktu yang sama) Kamboja bergabung pada (30 April 1999)
Mengingat kepentingan geografis, ekonomis dan politik yang strategis, sejak beberapa tahun belakangan ini, ASEAN telah mencoba menjajaki perluasan anggota kepada negara-negara tetangga di sekitar ASEAN. Berikut ini adalah daftar negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN:
Bangladesh Palau Papua Nugini Republik Tiongkok (Taiwan) Timor Leste
, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penanda tangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narsisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).
Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut:
Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi Memelihara kerja sama yang erat di tengah - tengah organisasi regional dan internasional yang ada Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara
Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, satu tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 16 Desember 1998. Setelah kesemua negara di Asia Tenggara bergabung dalam wadah ASEAN, sebuah negara kecil di tenggara Indonesia yang tak lain dan tak bukan juga pecahan dari Indonesia yaitu Timor Leste memutuskan untuk ikut bergabung menjadi anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, meskipun keanggotaannya belum dipenuhi.
Kerja sama ini tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan serta keamanan dan kerja sama transnasional lainnya.
ASEAN+3 sudah melakukan beberapa pertemuan di antaranya kerja sama keamanan energi. ASEAN+3 muncul sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan energi baik di tingkat regional maupun tingkat dunia. Pertemuan pertama berlangsung pada tanggal 9 Juni 2004 di Manila, Filipina dan mengesahkan program kegiatan Energy Security Forum, Natural Gas Forum, Oil Market Forum, Oil Stockpliling Forum dan Renewable Energy Forum dan masih banyak lagi pertemuan yang dilakukan ASEAN+3.[3]
Ada beberapa faktor mengapa ASEAN melakukan kerja sama dengan tiga negara patner, di antaranya:
Peran Jepang sangat diharapkan dalam mengambil peran ekonomi yang lebih tegas. Di sisi lain, Jepang sendiri terlihat pasif dalam peran kekuatan politik dan militer karena masih ada rival yang kuat yaitu RRT. Jepang masih menganggap bahwa kedaulatan suatu negara sebagai faktor yang paling penting.
Kepentingan Jepang di kawasan seperti yang kita lihat sekarang yaitu: stabilitas kawasan di Asia Tenggara dan keamanan maritim/the sea lines of communication. Para elit pemerintah Jepang tampaknya bersikap waspada dan proaktif terhadap setiap perkembangan pada tataran regional terutama bangkitnya RRT sebagai raksasa ekonomi dunia.
Jepang merasa harus memberikan perhatian yang lebih besar pada kestabilan regional. Lagipula Jepang sendiri secara psikologis tentunya masih merasa sebagai bangsa yang besar di Asia Pasifik. Dalam mengimplementasikan peranan politik di kawasan ASEAN akan timbul perbedaan pandangan dengan Amerika Serikat. Instrumen yang paling efektif untuk menghadapi Amerika Serikat adalah ekonomi. Sikap lebih gentle bangsa Jepang sangat diperlukan untuk menghadapi Amerika Serikat . Jepang sendiri telah merencanakan peningkatan yang signifikan terhadap kekuatan militernya. Dan secara langsung maupun tidak langsung, ini akan berimbas pada negara-negara anggota ASEAN dalam bentuk peningkatan perlombaan senjata di kawasan.
Kontur dimensi multipolar yang kian kompleks mengharuskan tiap negara anggota ASEAN untuk adaptif terhadap dinamika geopolitik dan geostrategi kawasan. Seperti pada peningkatan kemampuan militer RRT yang oleh Amerika Serikat pun dipandang sebagai sebuah ancaman. International Role RRT telah terbuka lebar dengan diundangnya modal dan teknologi dari Barat dan Jepang.
RRT tampaknya akan terus mempertahankan kepentingan dan strategic influence mereka di kawasan ASEAN baik secara politik maupun militer. Ada keprihatinan mengenai tindakan RRT beberapa tahun yang lalu di Kepulauan Spratly. Pengembangan lembaga-lembaga keamanan yang lebih kuat di kawasan sangat diperlukan. Di bidang ekonomi dan industri, langkah RRT yang mendorong warganya bermigrasi dari daerah pedesaan ke kota-kota untuk menciptakan 270 juta pekerjaan dalam 10 tahun ke depan patut diapresiasi.
Kepentingan utama RRT terhadap negara-negara Asia terfokus pada pembangunan ekonomi yang cepat, dan bagi RRT, untuk diakui sebagai kekuatan Asia yang besar juga sangat penting. Dalam sebuah novel terbitan tahun 1997 yang menggambarkan terjadinya perang berskala global antara Amerika Serikat melawan RRT, diceritakan bahwa pemicunya adalah serangan RRT ke Laut Cina Selatan dan invasi militer RRT ke Vietnam. Walaupun novel tersebut adalah fiksi belaka, namun tetap ada korelasinya dengan kondisi yang terjadi saat ini, dan ada kemiripan dengan apa yang diungkapkan oleh pakar politik AS Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization.[4]
Begitu juga dengan Korea Selatan, Presiden Korea Selatan, Lee Myung Bak pada tahun 2009 mengatakan bahwa perdagangan ASEAN-Korsel telah tumbuh 11 kali lipat dalam dua dekade terakhir menjadi senilai US$ 90,2 miliar. Angka tersebut bahkan diperkirakan akan meningkat menjadi US$ 150 miliar pada 2015. Dan berencana untuk meningkatakannya lebih baik lagi dan selain itu melakukan pertukaran budaya dan sebagainya.
India menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada KTT ke-5 ASEAN di Bangkok, Thailand tanggal 14-15 Desember 1995 setelah sebelumnya menjadi Mitra wicara sektoral sejak 1992. Pada KTT ke-1 ASEAN-India di Phnom Penh, Kamboja tanggal 5 November 2002 para Pemimpin ASEAN dan India menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan people to people contacts. Komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity and Plan of Action pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004.[5]
Hubungan kerja sama Indonesia-India di bidang ekonomi dan perdagangan mulai timbul seiring dengan adanya upaya-upaya ke arah kerja sama antara ASEAN dan Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) untuk menuju kerja sama yang lebih luas di kawasan Asia. Secara lebih konkret lagi, hubungan dan kerja sama yang lebih dekat telah terwujud dalam hubungan kemitraan antara ASEAN dan India melalui format pertemuan tingkat tinggi ASEAN+1 (India), di mana pertemuan keduanya diadakan di Bali pada bulan Oktober 2003 lalu.[6]
Beberapa negara telah bersaingan membuat klaim teritorial atas Laut Cina Selatan.[7] Perselisihan tersebut dianggap sebagai titik konflik Asia yang paling berpotensi bahaya. Perselisihan yang telah timbul[8][9]:
Indonesia, RRT, Vietnam dan Taiwan atas daerah perairan di timur laut Kepulauan Natuna Filipina, RRT, dan Taiwan atas ladang gas Malampaya dan Camago di Laut Cina Selatan Filipina, RRT, dan Taiwan atas ladang gas di Gosong Scarborough. Vietnam, RRT, dan Taiwan atas perairan di sebelah barat Kepulauan Spratly. Kesemua atau beberapa dari pulau-pulau di daerah tersebut juga tengah diperebutkan Vietnam, RRT, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Kepulauan Paracel dipersengketakan antara RRT dan Vietnam. Malaysia, Kamboja, Thailand dan Vietnam atas ladang gas dan minyak di Teluk Thailand. Singapura dan Malaysia di sepanjang Selat Johor dan Selat Singapura termasuk Pulau Batu Puteh (Pedra Blanca)
ASEAN telah mengeluarkan deklarasi tentang masalah ini, menyerukan semua negara untuk menangani masalah tersebut tanpa menggunakan kekerasan.[7]
Indonesia dan Malaysia atas wilayah kaya minyak di Ambalat, Kalimantan Timur. Indonesia dan Timor Leste atas sengketa kecil di pulau Timor seperti sengketa atas sawah di Noelbesi Citrana, Bijaelsunan dan Delomil Memo. Indonesia dan Filipina atas Pulau Miangas Indonesia dan Papua Nugini atas tanah ulayat di perbatasa kedua negara Kamboja dan Thailand atas Candi Preah Vihear
ASEAN telah mengeluarkan deklarasi tentang masalah ini, menyerukan semua negara untuk menangani masalah tersebut tanpa menggunakan kekerasan.[7]
Deklarasi Hak Asasi Manusia Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN Smart Cities Network
Kategori:Pengamat Majelis Umum PBB Kategori:Organisasi internasional