Komunisme
Komunisme (Latin: communis, English: common, universal)[1][2] adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang,[3][4] dan negara.[5][6]
Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan komunis internasional. Komunisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme".
Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar (lihat: The Holy Family [7]), namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro.
Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata, Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.
Komunis internasional sebagai teori ideologi mulai diterapkan setelah meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos. Komunis internasional adalah teori yang disebutkan oleh Karl Marx.
Ideologi komunisme di Tiongkok agak lain daripada dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi bekas Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme yang kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Tiongkok dengan komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih mementingkan peran petani daripada buruh. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang khusus di mana buruh dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme.
Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran PKI pada tahun 1920-an adalah kelanjutan fase awal dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di Asia. Tokoh komunis nasional seperti Tan Malaka misalnya. Ia menjadi salah satu tokoh yang tak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti di Cina, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Bukan seperti Vietnam yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi perang yang luar biasa. Di Indonesia, perubuhan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Tidak berakhir disana, para tersangka pengikut komunisme juga diganjar eks-tapol oleh pemerintahan Orde Baru dan mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.
Kelahiran Komunisme di Indonesia tak bisa dilepaskan dari hadirnya orang-orang buangan politik dari Belanda dan mahasiswa-mahasiswa lulusannya yang berpandangan kiri. Beberapa di antaranya adalah Sneevliet, Bregsma, dan Tan Malaka yang masuk setelah Sarekat Islam (SI) Semarang sudah terbentuk.
Gerakan Komunis di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama VSTP. Awalnya VSTP hanya berisikan anggota orang Eropa dan Indo Eropa saja, namun setelah berkembangnya waktu, kaum pribumi juga banyak yang bergabung. Salah satu anggota yang menjadi besar adalah Semaoen kemudian menjadi ketua SI Semarang.
Komunisme kemudian juga aktif di Semarang, atau sering disebut dengan "Kota Merah" setelah menjadi basis PKI di era tersebut. Hadirnya ISDV dan masuknya para pribumi berhaluan kiri ke dalam Sarekat Islam menjadikan komunis sebagai bagian cabangnya, yang nantinya disebut sebagai "SI Merah". ISDV sendiri sering menjadi salah satu organisasi yang bertanggung jawab atas banyaknya pemogokan buruh di Jawa.
Konflik antara SI Semarang (SI Merah) dengan SI pusat di Yogyakarta (SI Putih) mendorong diselenggarakannya kongres. Atas usulan Haji Agus Salim, yang disahkan oleh pusat SI, baik SI Merah maupun SI Putih menyepakati bahwa personel SI Merah keluar dari SI. Mantan personel SI Merah kemudian bersama ISDV berganti nama menjadi PKI.
Kehancuran PKI fase awal bermula dengan adanya Persetujuan Prambanan yang memutuskan akan ada pemberontakan besar-besaran di seluruh Hindia Belanda. Tan Malaka yang tidak setuju karena Komunisme di Indonesia kurang kuat mencoba menghentikan, namun para tokoh PKI lainnya tidak menggubris usulan tersebut, kecuali mereka yang ada di pihak Tan Malaka. Pemberontakan terjadi pada tahun 1926-1927 yang berakhir dengan kekalahan PKI. Para tokoh PKI menyalahkan Tan Malaka atas kegagalan tersebut, karena telah mencoba menghentikan pemberontakan dan memengaruhi cabang-cabang PKI.
Gerakan PKI bangkit kembali pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, diawali oleh kedatangan Muso secara misterius dari Uni Soviet ke Negara Republik (Saat itu masih beribu kota di Yogyakarta). Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, Muso berpidato dengan lantang di Yogyakarta dengan pandangannya yang murni Komunisme. Di Yogyakarta, Muso juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N. Aidit.
Muso dan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun, di sana ia dikabarkan mendirikan Negara Indonesia sendiri yang berhalauan komunis. Gerakan ini didukung oleh salah satu menteri Soekarno, Amir Syarifuddin. Divisi Siliwangi akhirnya maju dan mengakhiri pemberontakan Muso ini.[8]
Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia tersebut, PKI menyusun kekuatannya kembali. Didukung oleh Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, di mana antar ideologi menjadi musuh masing-masing, PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Ketegangan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat bawah di mana tingkat ketegangan banyak terjadi antara tuan tanah dan para buruh tani.[9]
Soekarno sendiri yang cenderung ke kiri, lebih dekat kepada PKI. Terutama setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, politik luar negeri Indonesia semakin condong ke Blok Timur (Blok Komunis Uni Soviet). Indonesia lebih banyak melakukan kerja sama dengan negara komunis seperti Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, RRT, maupun Korea Utara. Beberapa langkah-langkah politik luar negeri yang dianggap ke kiri-kirian itu antara lain:
Presiden Soekarno menyampaikan pandangan politik dunia yang berlawanan dengan barat, yaitu OLDEFO (Old Established Forces) dan NEFO (New Emerging Forces) Indonesia membentuk Poros Jakarta-Peking dan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang yang membuat Indonesia terkesan ada di pihak Blok Timur Konfrontasi dengan Malaysia yang berujung dengan keluarnya Indonesia dari PBB.
Di sisi lain, konflik dalam negeri semakin memanas dikarenakan krisis moneter, selain itu juga terdengar desas-desus bahwa PKI dan militer yang bermusuhan akan melakukan kudeta. Militer mencurigai PKI karena mengusulkan Angkatan Kelima (setelah AURI, ALRI, ADRI dan Kepolisian), sementara PKI mencurigai TNI hendak melakukan kudeta atas Presiden Soekarno yang sedang sakit, tepat saat ulang tahun TNI. Kecurigaan satu dengan yang lain tersebut kemudian dipercaya menjadi sebab insiden yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, namun beberapa ilmuwan menduga, bahwa ini sebenarnya hanyalah konflik intern militer waktu itu.[10]
Pasca Gerakan 30 September, terjadi pengambinghitaman kepada orang-orang komunis oleh pemerintah Orde Baru. Terjadi "pembersihan" besar-besaran atas warga dan anggota keluarga yang dituduh komunis meskipun belum tentu kebenarannya. Diperkirakan antara limaratus ribu sampai duajuta jiwa meninggal di Jawa dan Bali setelah peristiwa Gerakan 30 September, para "tertuduh komunis" ini yang ditangkap kebanyakan dieksekusi tanpa proses pengadilan. Sementara bagi "para tertuduh komunis" yang tetap hidup, setelah selesai masa hukuman, baik di Pulau Buru atau di penjara, tetap diawasi dan dibatasi ruang geraknya dengan penamaan Eks Tapol.[11]
Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok sosialis, marxis, dan haluan kiri lainnya, secara hukum masih dilarang oleh pemerintahan, dan komunisme sendiri termasuk dalam paham terlarang sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPRS.
Banyak orang yang mengira komunisme "mati" setelah Revolusi 1989 yang berakhir pada bubarnya Uni Soviet dua tahun kemudian, yang diawali dengan keputusan Presiden Mikhail Gorbachev. Namun demikian, setelah runtuhnya Uni Soviet dan pecahnya Yugoslavia, terdapat beberapa negara yang masih dipimpin oleh pemerintahan Marxis-Leninis dengan partai tunggal. Di antaranya adalah Kuba, Laos, Vietnam, dan Republik Rakyat Tiongkok. Korea Utara menyebut ideologinya sebagai Juche, yang mereka anggap sebagai perkembangan dari Marxisme-Leninisme. Meskipun demikian, Tiongkok[12], Laos[13], Vietnam[14], dan Kuba telah mengubah sistem ekonominya dari menjadi lebih terbuka. Di India, komunis memimpin pemerintahan di tiga negara bagian. Sementara di Nepal, partai komunis menjadi mayoritas di parlemen.[15]
Partai-partai komunis dan Marxis-Leninis lainnya juga mendapat kursi dalam parlemen di berbagai negara, walaupun tidak memimpin pemerintahan. Di antaranya Jepang, Rusia, Venezuela, dan Israel.
Parti Komunis Malaya Partai Komunis Indonesia Partai Komunis Tiongkok Manifesto Komunis Saminisme
(in Indonesian) (in Indonesian) (in Indonesian)
Kategori:Ideologi politik Kategori:Ideologi Kategori:Politik Kiri-jauh *