Sejarah Korea Selatan
Sejarah Korea Selatan secara resmi dimulai ketika pembentukan negara Korea Selatan pada 15 Agustus 1948, meskipun Syngman Rhee telah mendeklarasikan pembentukannya di Seoul pada 13 Agustus.
Setelah Penjajahan Jepang di Korea yang berakhir karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1945, Korea dibagi menjadi dua wilayah berdasarkan garis 38 derajat lintang utara sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh PBB. Uni Soviet di bagian utara dan Amerika Serikat di bagian selatan. Uni Soviet dan Amerika Serikat tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai implementasi penyatuan Korea. Hal ini mengakibatkan pembentukan pemerintahan yang terpisah dengan masing-masing pemerintah mengklaim memiliki wilayah resmi atas seluruh Korea.
Sejarah Korea Selatan dalam perkembangannya diwarnai oleh pemerintahan yang demokratis dan otokratis secara bergantian. Republik pertama yang awalnya diklaim sebagai pemerintahan yang demokratis lama kelamaan menjadi otokratis hingga akhirnya jatuh pada tahun 1960. Republik kedua yang benar-benar demokratis harus dijatuhkan oleh rezim militer yang otokratis dalam waktu yang singkat. Republik keenam merupakan pemerintahan yang stabil dan menganut asas demokrasi liberal.
Deklarasi Kairo pada bulan Desember 1943 oleh Sekutu yang tergabung atas Inggris, Cina dan Amerika Serikat, menyatakan bahwa Korea akan dibebaskan dari penjajahan Jepang dan akan menjadi negara merdeka "pada waktunya, walaupun presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memiliki rencana yang berbeda untuk Korea, rakyat Korea menerjemahkan arti "pada waktunya" sebagai "saat dimana Perang Pasifik berakhir dan kekuasaan Jepang disingkirkan dari Korea".
Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan penyerahan tanpa syarat kepada Tentara Sekutu dan kemerdekaan yang telah lama diharapkan rakyat Korea akhirnya tiba. Pada hari itu, para pemimpin negara, termasuk Yeo Un-hyeong, membentuk Komite Persiapan untuk Pendirian Negara Korea. Berbagai aktivitas diselenggarakan di seluruh negeri untuk mendukung persiapan itu. Para pejuang kemerdekaan yang berjuang di luar negeri kembali ke Korea.
Namun, Amerika Serikat memiliki rencana untuk membagi Semenanjung Korea sepanjang pararel ke-38 menjadi dua zona operasi militer untuk Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lebih lanjut, rencana Amerika Serikat sebenarnya adalah bukan menjadikan Korea negara merdeka sesegera mungkin setelah merdeka. Malahan Roosevelt ingin menjadikan Korea sebagai negara di bawah Perwalian Sekutu selama 35 tahun setelah bebas dari Jepang. Jendral R.Hodge, komandan AS di Korea, mengerahkan Pemerintahan Militer Bersenjata AS (US Army Military Goverment) dan menjadikan Korea bagian selatan sebagai daerah di bawah peraturan militer Amerika Serikat. Bangsa Korea sangat kecewa dan geram. Perasaan simpati mereka terhadap Amerika Serikat langsung dingin.
Hal yang kembali menimbulkan kemarahan rakyat Korea terhadap Sekutu adalah Kebijakan Moskow pada bulan Desember 1945. Sekutu bertemu di Moskow dan membuat rencana pembentukan Komisi Gabungan Amerika Serikat - Uni Soviet guna mendirikan pemerintahan di Korea dan mengendalikannya di bawah perwalian 5 tahun. Rencana ini ditolak rakyat Korea yang menganggap hal tersebut merupakan pelecehan terhadap usaha dan perjuangan mereka untuk merdeka dari penjajahan selama 36 tahun. Rakyat Korea melakukan protes besar-besaran di seluruh negeri untuk menentang Kebijakan Moskow, namun di awal 1946, komunis di Korea Utara dan Korea Selatan mendukung kebijakan tersebut karena ditekan oleh Uni Soviet. Sebanyak 2 juta orang yang menentang rencana tersebut mengungsi dari Korea bagian utara ke selatan. Selama periode 1946 sampai 1948, otoritas Soviet memberikan dukungan penuh kepada pemimpin komunis Kim Il-sung. Kim yang datang ke Korea dengan pasukan Uni Soviet telah menjadi boneka komunis yang berpengaruh di Korea bagian utara. Setelah menyingkirkan semua organisasi nasionalis, Kim Il-sung menjadi pemimpin Pemerintahan Korea Sementara di bawah kendali Uni Soviet. Dengan pengaruh negara komunis tersebut, Kim Il-sung mengkomuniskan Korea Utara. Pada masa pemerintahan Amerika Serikat, prinsip-prinsip demokrasi diperkenalkan di pihak Korea Selatan. Namun begitu, tentara nasional tidak mendukung kebijakan AS. Demokrasi yang dibawa AS meningkatkan pertumbuhan organisasi-organisasi sosial dan politik, tak terkecuali bagi pendukung komunis. Saat Partai Komunis Korea, yang mengubah namanya menjadi Partai Buruh Korea Selatan, menghasut gerakan buruh, mencetak uang palsu dan terlibat dalam aktivitas ilegal, Pemerintahan Militer AS menekan dan memaksa mereka pergi ke Korea Utara. Namun, banyak pendukung komunis bergerak di bawah tanah dan terus menyebabkan masalah-masalah politik dan ekonomi yang pelik di Korea Selatan. Korea Selatan saat itu dipimpin oleh Syngman Rhee, yang ditunjuk AS sebagai pemimpin Pemerintahan Sementara Korea.
Amerika Serikat meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa pada bulan September 1947 mengenai nasib Korea Selatan selanjutnya. Majelis Agung PBB membuat resolusi pada bulan November untuk membentuk dan mengirim UNTCOK (United Nations Temporary Commision on Korea) atau Komisi Sementara PBB di Korea untuk mengadakan pemilu dan merancang pemerintahan yang resmi guna mengakhiri pendudukan asing atas Korea. Rakyat Korea menginginkan diakhirinya pendudukan asing atas negara mereka secepat mungkin dan mendukung rencana PBB. Rencana ini juga didukung oleh tokoh nasionalis seperti Syngman Rhee dan pendukungnya. Pemilu diadakan pada tanggal 10 Mei 1948. Pada tanggal 15 Agustus 1948, Republik Korea sah berdiri. Syngman Rhee mengambil sumpah jabatan sebagai presiden pertama Republik Korea (Korea Selatan). Sementara itu, Korea Utara mulai melaksanakan rencana di bawah Uni Soviet dan menangkat Kim Il-sung sebagai presiden Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) pada bulan September 1948.
Pemerintah Korea Selatan meminta agar Amerika Serikat tetap menempatkan pasukannya lebih lama. Namun AS menarik pasukannya di akhir musim panas tahun 1949, meninggalkan 96.000 tentara Korea Selatan yang tak terlatih dan miskin persenjataan dengan hanya 500 orang penasehat militer AS. Lain halnya dengan Korea Utara yang menerima bantuan perlengkapan militer yang besar, yaitu 200 jet tempur dan 500 tank sebelum menarik pasukannya. Selain itu, 2500 orang penasehat militer Soviet masih tinggal untuk melatih 175.000 pasukan Korea Utara. Pada bulan Juni 1950, jumlah pasukan Korea Utara telah tumbuh menjadi 200.000 orang. Dengan pertumbuhan kekuatan militer dan dukungan Soviet, Korea Utara meningkatkan ancaman untuk menumbangkan Korea Selatan.
Pada tanggal 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara menyerbu Korea Selatan dari banyak front di sepanjang paralel ke-38. Rezim Kim Il-sung didukung penuh oleh Cina dan Uni Soviet. Pasukan Korea Utara menduduki Seoul pada hari ketiga perang dan perlahan melancarkan serangan ke arah selatan. Dua hari kemudian, pasukan AS mendarat dan membantu Korea Selatan. Setelah itu, 16 negara mengirimkan tentaranya sebagai pasukan PBB ikut berperang di pihak Korea Selatan. Pasukan Korea Selatan terus mundur ke selatan semenanjung sampai September 1950. Dengan partisipasi pasukan PBB, Korea Selatan melancarkan serangan balasan dan menduduki sebagian besar wilayah semenanjung pada pertengahan Oktober. Korea Utara mendapat bantuan dari tentara Cina yang berjumlah besar sehingga Perang Korea kini menjadi ajang konfrontasi antara kapitalis yang dipimpin AS dan sosialis Uni Soviet. Karena bantuan Cina, pihak Korea Selatan dan pasukan PBB kembali mundur. Kedua belah pihak "mandek" di sepanjang paralel ke-38 dan tidak mungkin lagi bisa bergerak maju. AS dan Uni Soviet memulai perundingan gencatan senjata dalam setahun pertama perang. Namun, kedua pihak terus melancarkan serangan pada dua tahun berikutnya demi ambisi memenangkan perang. Di akhir perang, total korban tewas mencapai 4,5 juta jiwa.
Pada tanggal 25 Juli 1953, persetujuan gencatan senjata ditandatangani, walaupun Korea Selatan yang menginginkan pertempuran terus dilanjutkan untuk merebut seluruh semenanjung, menolak menandatanganinya. Kedua pihak juga gagal menyetujui hubungan untuk berdamai.
Hasil gencatan senjata adalah dijadikannya Zona Demiliterisasi Korea yang merupakan garis depan pertempuran sebagai tembok pembatas antar negara. Ambisi Korea Utara untuk menaklukkan Korea Selatan telah gagal, namun perang telah merusak fasilitas umum di Korea Selatan. Sekitar 2 juta orang Korea Utara melarikan diri ke selatan. Pada tahun 1954, perjanjian keamanan antara AS dan Korea Selatan disahkan dan dengan perjanjian itu, bantuan militer AS ke Korea Selatan dimulai guna memperkuat angkatan bersenjatanya. Perang yang dimulai oleh Korea Utara hanya membuat rakyat Korea Selatan menjadi semakin anti-komunis.
Pada tanggal 19 April 1960, para mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran di ibukota sebagai bentuk protes terhadap upaya presiden Syngman Rhee yang tetap mempertahankan kedudukan karena melakukan kecurangan dalam pemilu yang telah dilakukan pada 15 Maret 1960. Ia telah memperpanjang masa kepemimpinannya dua kali lewat amendemen konstitusional tahun 1952 dan 1954. Mahasiswa menuntut agar hasil pemilu tersebut dibatalkan. Polisi melepaskan tembakan dan memicu bentrokan dengan mahasiswa yang didukung oleh masyarakat dan militer. Tentara diperintahkan oleh pemerintah untuk bergerak saat polisi sudah tidak mampu lagi untuk menghalangi para pendemo yang berkumpul di depan kantor kepresidenan, namun tentara mengabaikan perintah tersebut. Dalam Revolusi April, total 184 orang tewas dan 6000 terluka karena bentrokan dengan polisi. Presiden Rhee dan kabinetnya bubar dan Republik Pertama pada April 1960. Revolusi ini merupakan perjuangan hak asasi manusia rakyat Korea yang pertama dalam sejarah Korea dan juga sebagai bentuk perjuangan demokrasi rakyatnya.
Dua badan legislatif baru dari Majelis Nasional mengamendemen konstitusi dan memilih Yun Po-sun sebagai presiden. Presiden Yun menunjuk Chang Myon sebagai perdana menteri. Dengan begitu, berdirilah Republik Kedua pada bulan Juli 1960. Pemerintahan yang baru dan Partai Demokrat yang berkuasa masih belum mampu untuk meningkatkan kondisi perekonomian, menunjukkan kepemimpinan politik atau mengendalikan pengaruh Komunis di Korea Selatan. Ancaman dari Korea Utara meningkat ketika keadaan pemerintahan jadi sangat lemah dalam mengendalikan permasalahan-permasalahan dalam negeri.
Takut akan ancaman yang semakin sering dari Korea Utara, Jendral Park Chung-hee melakukan revolusi militer pada tanggal 16 Mei 1961. Park Chung-hee yang mendirikan junta berhasil mengembalikan stabilitas sosial. Dua buah partai baru lahir, yaitu Partai Republik Demokrasi dan Partai Demokrasi Baru. Rencana Pengembangan Ekonomi 5 Tahun dimulai pada tahun 1962.
Mulai tahun 1962, Korea Selatan melaksanakan rencana ekonomi dengan meminjam dana dari negara lain. Yang pertama dilakukan adalah memproduksi barang dengan menggunakan mesin dan material impor untuk kemudian diekspor. Dalam periode ini, berbagai sarana industri dibangun dan pemerintah membuat kebijakan yang mempermudah masuknya investasi asing. Ditambah dengan tenaga kerja yang sangat terampil, Korea Selatan bisa membuat produk yang menyaingi produk dari negara industri. Pada tahun 1970-an, industri berkembang ke bidang kimia berat. Ekspor produk-produk kimia berat meningkat pesat pada periode ini.
Pada tahun 1979, Presiden Park Chung-hee terbunuh dan periode Republik Keempat berakhir. Pemerintahan kemudian beralih ke tangan jenderal bernama Chun Doo-hwan. Di bawah konstitusi baru, Jenderal Chun terpilih sebagai presiden Republik Kelima. Naiknya Chun diikuti ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan transisi yang demokratis. Awal periode ini diwarnai dengan peristiwa Pergerakan Demokratisasi Mei yang terjadi di Gwangju.