Organisasi Pembebasan Palestina
Organisasi Pembebasan Palestina (bahasa Arab: منظمة تحرير فلسطينية Munazzamat al-Tahrir Filastiniyyah; bahasa Inggris: Palestine Liberation Organisation atau disingkat PLO) adalah organisasi yang dibentuk pada 28 Mei 1964 dengan tujuan untuk "kemerdekaan Palestina".[5][6][7][8][9][7][10][11] Organisasi ini dikenal sebagai "perwakilan sah dari bangsa Palestina" oleh 100 negara,[12][13] dan mendapatkan status peninjau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1974.[14][15][16]
PLO didirikan pada 1964, setelah didahului oleh langkah awal Alm. Yasser Arafat untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al Fatah, pada 1950-an. Di awal pendirian, PLO di bawah dukungan Arafat dengan Al Fatah</i>nya, menyerang Israel secara terus menerus. Israel menjawab dengan secara rutin menyerang basis PLO di Lebanon. Tak jarang korban yang berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak.
Organ utama lembaga ini ialah Komite Eksekutif, Komite Sentral serta Dewan Palestina. Terpenting dari antaranya ialah Komite Eksekutif, yang bertugas mengambil keputusan-keputusan politik. Dalam mengambil keputusan, organ ini menerima masukan serta nasihat dari Komite Sentral, yang hampir kesemua anggotanya diambil dari organisasi perlawanan dan tokoh-tokoh independen. Dewan Nasional Palestina, sebuah organisasi penting lainnya yang terdiri dari 500 anggota, merupakan juga Parlemen Palestina.
Atas kegigihannya menarik perhatian masyarakat internasional, pada tahun 1969 Arafat diangkat sebagai ketua PLO. Setelah menjadi ketua, Arafat mulai meninggalkan kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan. Beberapa langkah penting yang dilakukannya ialah berhasil membuat PLO memperoleh pengakuan Liga Arab sebagai satu-satunya organisasi bangsa Palestina tahun 1974. Juga pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi nonpemerintah yang memperoleh kesempatan berbicara di depan Sidang Umum PBB. Satu langkah berikut yang dicapai ialah diperolehnya keanggotaan penuh PLO di dalam Liga Arab pada tahun 1976.
Tahun 1979, atas usaha Anwar Sadat, terjadi perdamaian antara Mesir dengan Israel, yang mengakibatkan dikembalikannya wilayah Mesir yang diduduki Israel. Namun perjanjian ini tidak berhasil membentuk sebuah negara Palestina merdeka. Hal ini menimbulkan kemarahan PLO. Mereka mulai lagi melakukan penyerangan kepada Israel, dengan akibat Israel menyerang Lebanon yang merupakan basis PLO, pada 6 Juni 1982. Serbuan ini menyebabkan basis PLO di Beirut, Lebanon, hancur dan anggotanya terpaksa dievakuasi ke wilayah negara-negara Arab yang kemudian menetap di Aljir, Aljazair.
Selanjutnya manuver politik yang dilakukan oleh PLO untuk mencapai tujuan kemerdekaan Palestina ialah dengan menyebarkan perjuangan rakyat Palestina ke seluruh dunia, mengakui Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 (yang mengakui eksistensi Israel), serta melakukan gerakan Intifadah sejak tahun 1987. Sebagian faksi militan militer menolak mengakui Resolusi PBB tersebut, namun mereka menegaskan bahwa mereka tetap menjadi anggota PLO dan tidak ingin memecah belah semangat nasionalisme ketika sedang dirintis usaha ke arah berdirinya sebuah negara yang baru terbentuk.
Pada 15 November 1988, sebuah langkah besar dilakukan oleh PLO, yaitu mengumumkan berdirinya negara Palestina dari markas besarnya di Aljir, Aljazair. Bersamaan dengan ini PLO mulai mendirikan kantor kedutaannya di berbagai negara Timur Tengah dan di Indonesia.
PLO mendapatkan status peninjau di Sidang Umum PBB pada 1974 (Resolusi Sidang Umum no. 3237). Dengan pengakuan terhadap Negara Palestina, PBB mengubah status peninjau ini sehingga dimiliki oleh Palestina pada 1988 (Resolusi Sidang Umum no. 43/177.) Pada Juli 1998, Sidang Umum menerima sebuah resolusi baru (52/250) yang memberikan kepada Palestina hak-hak dan privilese tambahan, termasuk hak untuk ikut serta dalam perdebatan umum yang diadakan pada permulaan setiap sesi Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak untuk ikut mensponsori resolusi dan hak untuk mengajukan keberatan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pembicaraan dalam rapat (points of order) khususnya menyangkut masalah-masalah Palestina dan Timur Tengah. Dengan resolusi ini, "tempat duduk untuk Palestina akan diatur tepat setelah negara-negara non-anggota dan sebelum peninjau-peninjau lainnya." Resolusi ini diterima dengan suara 124 setuju, 4 menolak (Israel, AS, Kepulauan Marshall, Mikronesia) dan 10 abstain.
Buku Ensiklopedia Nasional Indonesia.
Kategori:Politik di Palestina Kategori:Pengamat Majelis Umum PBB