Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian Penyedia barang/jasa, maka Penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 10/00 (satu perseribu) per hari dan maksimum 5% dari nilai kontrak, dan akan diperhitungkan saat pembayaran kepada Penyedia barang/jasa tersebut. Uang denda keterlambatan kemudian akan langsung dipotong pada pembayaran berikutnya (pembayaran terakhir).
Apabila keterlambatan yang terjadi diakibatkan adanya force majeure/kahar, pihak Penyedia barang/jasa tidak dikenakan denda selama ada pembuktian melalui pernyataan tertulis dari Bupati atau instansi yang bertanggung jawab. Penyedia barang/jasa harus melapor kepada Satlak Pamsimas selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah adanya kejadian dimaksud.
Jika keterlambatan terjadi masih di dalam Tahun Anggaran (TA), maka uang denda keterlambatan kemudian akan langsung dipotong pada saat pembayaran berikutnya (pembayanan terakhir). Untuk kemudian uang denda keterlambatan dicatatkan pada buku kas umum KKM pada kolom penerimaan.
Namun apabila keterlambatan ditemukan auditor melewati tahun anggaran, maka denda dikembalikan dikembalikan dengan cara menyetorkan ke Kas Negara.
Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada format Kontrak (SPK) pasal Sanksi (Juknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat, edisi 2018).