Fotokopi perjanjian kerja sama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi,yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. 2. Fotokopi NPWP masing-masing anggota bentuk KSO yang diwajibkan untuk memiliki NPWP. 3. Fotokopi NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan KSO, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah WNA dan tidak memiliki NPWP. 4. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 5. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri maupun badan asing.