Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud merupakan orang pribadi penduduk yang tidak dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain bila NPWP – NIK belum padan. Layanan administrasi itu, meliputi: - Layanan pencairan dana pemerintah; - Layanan ekspor dan impor; - Layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya; - Layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha; - Layanan administrasi pemerintahan, selain yang diselenggarakan DJP; dan - Layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.