Sejatinya, kewajiban perpajakan penerima hadiah tergantung pada jenis dan sumber hadiah tersebut. Berikut ini adalah beberapa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh penerima hadiah: - Jika hadiah bersifat final (seperti hadiah undian), maka penerima hadiah tidak perlu melaporkan lagi penghasilan dari hadiah tersebut karena sudah dipotong oleh penyelenggara undian. Namun, penerima hadiah harus menyimpan bukti potong PPh sebagai dokumen pendukung jika sewaktu-waktu diminta oleh otoritas pajak. - Jika hadiah tidak bersifat final (seperti hadiah perlombaan), maka penerima hadiah harus melaporkan penghasilan dari hadiah tersebut sebagai bagian dari penghasilan kena pajak pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau Badan sesuai dengan status Wajib Pajaknya. Jika sudah dipotong oleh penyelenggara perlombaan, maka penerima hadiah bisa mengurangkan jumlah potongan tersebut dari jumlah pajak terutang. Jika belum dipotong oleh penyelenggara perlombaan, maka penerima hadiah harus membayar sendiri jumlah pajak terutang. - Penerima hadiah harus membayar PPh atas hadiah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk jenis dan sumber hadiahnya. Tarif PPh atas hadiah bisa bervariasi antara 5 persen, 15 persen, 20 persen, 25 persen, atau 30 persen tergantung pada besarnya penghasilan kena pajak dan status Wajib Pajaknya. - Penerima hadiah harus menyetor PPh atas hadiah ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). - Apabila pihak pemberi hadiah yang melakukan pemotongan pajak, maka wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak pemotongan berakhir. Selanjutnya, pemberi hadiah juga melakukan pelaporan SPT Masa PPh paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak pemotongan berakhir.