Ya, sejak bulan Oktober 2022, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diberlakukan untuk semua badan bisnis, termasuk bisnis yang berbasis di luar negeri, dan dapat dikenakan tuntutan pelanggaran di Indonesia. Hal ini juga mencakup penyalahgunaan data pribadi milik warga Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.