STP diterbitkan paling lama diterbitkan lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Penerbitan STP dapat dilakukan oleh dirjen pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, apabila ditemukan data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. Dirjen pajak juga dapat menerbitkan STP setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan Pengukuhan PKP, apabila setelahnya diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. STP itu diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWP yang telah dihapus.