Bila melihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa musyawarah badan permusyawaratan desa itu dipimpin oleh pimpinan badan permusyawaratan desa.
Musyawarah badan permusyawaratan desa dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota badan permusyawaratan desa.
Penjelasan lebih lanjut, silahkan simak ulasan dibawah ini.