PPN tidak dipungut merupakan salah satu jenis dari fasilitas di bidang PPN. Fasilitas ini diatur dalam Pasal 16B UU Nomor 8 Tahun 1983 jo. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Beleid ini menegaskan, bahwa atas objek pajak tersebut, pemerintah tidak mengenakan PPN. Fasilitas PPN ini dapat diberikan sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya. Namun, pemberian fasilitas PPN tidak dipungut diberikan pemerintah untuk kegiatan usaha tertentu, seperti:   - Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean; - Penyerahan barang kena pajak (BKP) tertentu/penyerahan jasa kena pajak (JKP) tertentu; - Impor BKP tertentu; - Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan - Pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang diatur dengan peraturan pemerintah.