Perubahan hal itu dilakukan karena usulan dari masyarakat di Indonesia Timur supaya menghilangkan 7 kata pada Piagam Jakarta, Usulan hal itu disampaikan sebagai bentuk masukan sebelum sidang yang disampaikan oleh seseorang opsir Jepang yang telah bertugas di Indonesia Timur, dengan bernama Nishijama. Pada waktu itu, sang opsir itu memberitahukan jika wakil-wakil dari pemuka agama Protestan dan Katolik, begitu keberatan terhadap bagian kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka mengakui jika bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, dan hanya menyangkut rakyat yang beragama Islam saja. Dengan tertulisnya ketetapan seperti itu pada suatu dasar yang akan menjadi bagian pokok dari UUD 1945, sama saja seperti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu akan ditetapkan, mereka lebih baik berdiri di luar Republik Indonesia. Tetapi Moh. Hatta menegaskan jika itu bukanlah bagian dari diskriminasi. Walaupun begitu, beliau tetap menghargai usulan hal itu dan sudah selayaknya diubah karena isinya akan menjadi konstitusi dasar negara ini yaitu Republik Indonesia. Dengan begitu dapat menghindari kesan diskriminasi kepada agama lainnya yang berdiri di Indonesia.