Sejatinya, NPPKP adalah nomor identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, melalui surat pengukuhan PKP. NPPKP ini lebih menitikberatkan pada identitas Wajib Pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Jika pengusaha sudah mendapat NPPKP, maka PKP itu dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan terikat dengan kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Secara rinci, NPPKP punya beberapa fungsi. Pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan, selain tentunya NPWP. Kedua, sebagai penanda bagi PKP untuk melaksanakan hak dan kewajiban terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Ketiga, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Keempat, bukti legalitas dan kredibilitas agar dapat mengikuti kegiatan transaksi yang berhubungan dengan pemerintah. Adapun NPPKP ini tertera dalam surat pengukuhan PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya, seperti nama lengkap, NPWP, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), status usaha, serta kewajiban pajak. Nah, jika pengusaha telah mendapatkan NPPKP disertai surat pengukuhan PKP, maka pengusaha tersebut terikat kewajiban-kewajiban secara spesifik sebagai PKP, yaitu: 1. Memungut pajak terutang; 2. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM terutang; dan 3. Melaporkan pemungutan, penyetoran, dan penghitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya. Adapun syarat untuk mendapatkan NPPKP baik pribadi maupun badan, harus memenuhi kriteria PKP, yang utama adalah memiliki omzet atau peredaran bruto usaha dalam satu tahun di atas Rp 4,8 miliar. Sementara, bagi pengusaha yang belum memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar tetapi ingin dikukuhkan sebagai PKP, harus mengajukan permohonan pengukuhan PKP untuk mendapatkan surat pengukuhan dan NPPKP.