Dasar hukum yang mengatur hal ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (5) Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, yang berbunyi: “Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP PKK Desa.” Pemenuhan aspek ini dianggap sebagai upaya untuk memperkukuh struktur organisasi dan memastikan keterlibatan setiap pengurus dengan jelas.