Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161 Tahun 2008, bank persepsi adalah lembaga perbankan yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk bermitra dengan KPPN untuk menerima bayaran penerimaan negara.Namun, hal ini tidak meliputi kegiatan impor dan ekspor, melainkan penerimaan pajak dan non-pajak bersama cukai dalam negeri. Di sisi lain, mengacu pada Pasal 1 Angka 6 PMK Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 202 Tahun 2008 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik, bank persepsi adalah perbankan umum yang diberi wewenang oleh kuasa BUN pusat atau direktur jenderal perbendaharaan untuk menerima setoran penerimaan negara. Dalam praktiknya, kedua PMK ini telah dicabut dan digantikan dengan PMK Nomor 225 Tahun 2020, yang menambah beberapa elemen pada cakupan setoran penerimaan negara. Kendati demikian, pengertian bank persepsi serta pihak-pihak BUN dan kuasa BUN pusat tetaplah sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bank persepsi adalah lembaga keuangan yang telah ditunjuk oleh Kemenkeu untuk menerima setoran penerimaan negara. Termasuk didalamnya cukai dalam negeri, penyetoran pajak serta nonpajak, hibah, pembiayaan, dan penerimaan negara lainnya. Jadi, Wajib Pajak Anda dapat melunasi pembayaran atau menyetorkan pajak ke kas negara melalui bank persepsi.