Koordinasi manfaat adalah dua atau lebih penanggung (BPJS Kesehatan dan asuransi swasta) yang menanggung orang (peserta asuransi) yang sama untuk manfaat asuransi kesehatan yang sama. Melalui aturan baru Peraturan BPJS Kesehatan No 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Koordinasi Manfaat, menyatakan produk Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang lebih dikenal masyarakat dengan BPJS Kesehatan, kini menjadi product rider dari asuransi kesehatan tambahan.
Tujuan koordinasi manfaat ialah meningkatkan kualitas pelayanan peserta BPJS dengan adanya tambahan manfaat pertanggungan asuransi kesehatan dari asuransi kesehatan tambahan (asuransi komersial). Koordinasi manfaat berlaku apabila peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan atau Badan Penjamin lainnya (asuransi komersial) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Dengan membeli produk asuransi kesehatan tambahan, peserta bisa memaksimalkan manfaat dari asuransi kesehatan tambahan dan BPJS Kesehatan sesuai mekanisme yang berlaku. Peserta BPJS yang mampu dan ingin meng-upgrade pelayanan kesehatannya juga bisa memiliki asuransi kesehatan tambahan.
Kini semua badan usaha dapat mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui perusahaan asuransi kesehatan tambahan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan premi asuransi komersial sudah bisa dilakukan bersamaan, tidak perlu dilakukan secara terpisah. Selain itu, peserta atau badan usaha dapat langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan tanpa melalui perusahaan asuransi kesehatan tambahan.