Jika wajib pajak tidak memiliki status valid, maka permohonan pelayanan publik tertentu tidak akan diproses lebih lanjut oleh unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terlebih dahulu agar dapat memperoleh status valid. Setelah itu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pelayanan publik tertentu kembali.