Sebab pada masa itu pemerintah sering menafsirkan UUD 1945 secara sepihak sehingga pemerintah zaman itu sangat otoriter. Apabila ada individu, kelompok atau instansi yang ingin mengungkapkan kasus pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah akan dicap sebagai gerakan melawan UUD 1945 sehingga bisa dihukum sesuai kebijakan Orde Baru.