Sampai saat ini, permasalah ini memang masih terjadi karena proses integrasi data kependudukan dengan data yang dimiliki oleh lembaga pengguna seperti perbankan, pertanahan, dll itu masih terus dilakukan. Data yang digunakan oleh lembaga pengguna adalah Data Warehouse/Gudang Data (kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota), jadi bukan Data pelayanan yang sifatnya dinamis dan berubah setiap hari. Sebagai contoh Sensus Penduduk Online Tahun 2020 ini, BPS menggunakan data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan tahun 2019, jadi untuk penduduk yang melakukan perubahan data seperti, pindah alamat, perubahan status, penambahan anggota keluarga baru, dll. pada tahun 2020 ini akan mengalami permasalahan antara NIK dan Nomor KK (tidak sinkron), sebab nomor KK itu sifatnya dinamis dan berubah setiap penduduk mengganti KK. Solusinya adalah dengan menghubungi Disdukcapil setempat dan melakukan update data, atau menghubungi langsung Call Center Ditjen Dukcapil.