Pada dasarnya tidak larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi Perangkat Desa. Dalam UU Desa, PP Desa, maupun Permendagri membolehkan Perangkat Desa berasal dari unsur PNS maupun Non PNS sepanjang memenuhi syarat, baik itu persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Namun demikian terdapat ketentuan khusus bagi Perangkat Desa yang berasal dari unsur PNS. Seperti disebutkan dalam Pasal 10A Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang berbunyi:
(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.