Menurut Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), persetujuan tertulis dari pengguna tidak diperlukan untuk pemrosesan data tertentu. Hal ini mencakup pemrosesan data untuk kepentingan sah, kebutuhan kontrak, kewajiban hukum, kepentingan vital, tugas publik, dan penelitian sejarah, statistik, atau ilmiah. Meskipun dasar hukum ini tidak memerlukan persetujuan, prinsip-prinsip GDPR seperti minimalisasi data dan transparansi harus dipatuhi dan perusahaan harus menyimpan catatan untuk menunjukkan kepatuhan.