Surat keterangan PPh Final adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP 55/2022. Surat ini wajib dimiliki oleh Wajib Pajak UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas tarif PPh Final 0,5 persen dari peredaran bruto. Meski PP 23/2018 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah terbitnya PP 55/2022, Surat Keterangan PP 23 masih dapat digunakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun menegaskan bahwa selama Surat Keterangan PP 55 belum terbit, Wajib Pajak dapat menggunakan Surat Keterangan PP 23. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk mendorong pertumbuhan dan partisipasi UMKM dalam perekonomian nasional. DJP pun kerap mengingatkan bahwa Wajib Pajak PP 23 yang bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak harus mengajukan surat keterangan ini. Kewajiban ini tercantum dalam PP No. 55/2022. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 63 ayat (1), disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikenai PPh Final bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Selanjutnya, Dirjen Pajak akan menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP tersebut.