Kebijakan insentif pajak untuk sektor pariwisata adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap industri wisata. Kebijakan ini meliputi: pembebasan PPh pasal 22 impor bagi pelaku usaha di bidang hotel, restoran, katering, perjalanan wisata, dan transportasi; pembebasan PPh pasal 23 bagi pelaku usaha di bidang hotel dan restoran; pembebasan PPN bagi pelaku usaha di bidang hotel dan restoran; penundaan pembayaran angsuran PPh pasal 25 bagi pelaku usaha di bidang hotel, restoran, katering, perjalanan wisata, dan transportasi; pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi pajak lebih cepat bagi pelaku usaha di bidang hotel, restoran, katering, perjalanan wisata, dan transportasi; dan penurunan tarif PPh final UMKM dari 0,5% menjadi 0,25% bagi pelaku usaha di bidang pariwisata yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun.