Masih berdasarkan PMK 196/2021, pemerintah telah menyantumkan beberapa persyaratan untuk peserta PPS yang ingin merepatriasi hartanya ke Indonesia. 1. Tarif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menentukan tiga macam tarif khusus untuk peserta PPS yang ingin merepatriasi hartanya. Pertama, tarif sebesar 6 persen atas repatriasi harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi terbarukan di Indonesia, dan/atau Surat Berharga Negara (SBN). Kedua, tarif sebesar 8 persen jika repatriasi harta bersih tidak diinvestasikan baik pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di Indonesia, dan/atau SBN. Adapun investasi harta bersih dalam kegiatan usaha sektor pengolahan SDA dan sektor energi terbarukan dalam wilayah NKRI dapat dilakukan melalui pendirian usaha baru atau penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana atau pemesanan melalui efek yang terlebih dahulu (right issue). Kemudian, kegiatan sektor pengolahan SDA ini merupakan kegiatan pengolahan bahan baku SDA yang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang menambah nilai bahan baku SDA. Kegiatan usaha sektor ini menjadi tujuan investasi harta bersih yang ditetapkan oleh Menteri. Sementara bagi peserta PPS yang menginvestasikan harta bersih dalam SBN harus memenuhi syarat. Investasi ini dilaksanakan melalui transaksi pembelian SBN di pasar perdana dengan cara private placement pada dealer utama. 2. Tenggat waktu Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI, maka wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022. Di sisi lain, Wajib Pajak juga diberikan waktu untuk menginvestasikan harta bersih dimaksud paling lambat hingga tanggal 30 September 2023. 3. Pengalihan harta bersih ke Indonesia dilakukan melalui bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 4. Peserta PPS yang mengungkapkan harta bersih baik yang berada di wilayah NKRI dan/atau mengalihkan harta bersih ke Indonesia tidak dapat mengalihkan harta bersih tersebut ke luar Indonesia paling singkat selama lima tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan. 5. Wajib Pajak dapat melakukan perpindahan investasi baik antarinvestasi pada sektor yang disebutkan di atas, sebelum berakhirnya jangka waktu investasi selama lima tahun. 6. Jika investasi harta bersih dilakukan secara bertahap, maka perhitungan jangka waktu investasi paling singkat lima tahun dihitung sejak nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan telah diinvestasikan seluruhnya paling lambat tanggal 30 September 2023.