Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, tujuan dari perilisan aturan baru tersebut untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, hingga meningkatkan pelayanan kepada pemungut PPN selain instansi pemerintah dan pihak lain. Selain itu, aturan ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya yang dinilai masih belum bisa menampung bentuk, isi, tata cara pengisian, serta penyampaian SPT Masa PPN bagi pihak lain. Adapun yang dimaksud dari pihak lain adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh menteri perbendaharaan sebagai pemungut pajak berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), meliputi operator token kripto, asuransi, dan asuransi reasuransi. Kemudian juga pada Pasal 16A UU PPN, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD).