Persiapan Pada tahap ini, KPP akan mengirimkan SP2DK kepada WP melalui berbagai cara. Cara pertama adalah melalui kunjungan langsung (visit) ke tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat usaha WP. Sedangkan selama pandemi COVID-19 berlangsung dan masih diberlakukannya pembatasan sosial, kunjungan dilakukan melalui video conference. Dilakukannya kunjungan langsung ini mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan berbagai pertimbangan lainnya. Cara kedua adalah SP2DK diberikan kepada WP dengan cara dikirim melalui pos, jasa ekspedisi, atau melalui faks. 2. Tanggapan WP Setelah menerima SP2DK dari KPP, WP wajib memberikan tanggapan tertulis maupun lisan atas data dan/atau keterangan yang tercantum dalam SP2DK tersebut. Selama pandemi COVID-19, tanggapan secara lisan dapat diganti dengan video conference. WP diberikan waktu selama 14 hari untuk memberikan tanggapan baik secara lisan maupun tulisan, dan waktu pemberian tanggapan ini dapat diperpanjang hingga maksimal 14 hari apabila WP masih belum memberikan tanggapan dalam waktu yang ditentukan. Cara lain juga dapat ditempuh oleh KPP apabila WP belum menyampaikan tanggapan dalam waktu yang ditentukan, yakni melakukan kunjungan langsung kepada WP, serta melakukan verifikasi dan pemeriksaan bukti sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. 3. Penelitian dan Analisis Kebenaran atas Tanggapan WP Account representative akan melakukan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau keterangan yang dimiliki oleh DJP serta berdasarkan penjelasan dari WP. Penelitian dan analisis dilakukan dengan membandingkan data yang ada pada database DJP dengan informasi yang disampaikan oleh WP. Kemudian atas analisis tersebut akan disimpulkan dan diperiksa apakah kewajiban pajak WP sudah dipenuhi atau belum. Bila ternyata terdapat ketidaksesuaian data yang sudah ada dengan data hasil kunjungan ataupun DJP belum dapat menyimpulkan data dan/atau keterangan, maka KPP dapat meminta penjelasan dalam jangka waktu 14 hari. 4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Atas kesimpulan hasil penelitian dan analisis, KPP berwenang menentukan keputusan atau tindakan yang akan diambil. KPP dapat merekomendasikan kepada WP untuk menyampaikan SPT atau Pembetulan SPT max. 14 hari setelah jangka waktu pemberian penjelasan atas data dan/atau keterangan berakhir. Rekomendasi tindak lanjut serta kesimpulan hasil penelitian dan analisis dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). LHP2DK dibuat max. 7 hari setelah berakhirnya jangka waktu permintaan penjelasan data dan/atau keterangan kepada WP. 5. Pengadministrasian Kegiatan Permintaan Penjelasan Account representative wajib membuat dokumen – dokumen terkait permintaan penjelasan data dan/atau keterangan dari WP. Dokumen tersebut diantaranya adalah: SP2DK: Dibuat dan disampaikan saat pertama kali meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP. LHP2DK:   Berisi kesimpulan hasil penelitian dan analisis kebenaran atas tanggapan WP serta rekomendasi tindak lanjut oleh KPP. Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan: Dibuat saat SP2DK telah disampaikan kepada WP baik melalui kunjungan maupun melalui jasa kirim. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan: Dibuat apabila SP2DK tidak berhasil disampaikan kepada WP karena berbagai alasan, misalnya alamat WP tidak ditemukan. Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan: Dibuat apabila WP menolak menerima SP2DK yang diberikan oleh KPP.