Jika seorang dokter bekerja di sebuah rumah sakit sebagai pegawai tetap, maka penghasilannya telah tertuang dalam perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis; baik untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja. Ada pula dokter yang memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur sebagai anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, atau direksi yang terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung di sebuah rumah sakit atau klinik. Dengan begitu, pengenaan pajaknya akan berdasarkan penghasilan neto yang tertera dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh pemberi kerja. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dilakukan oleh Pemberi Kerja dihitung sebagai berikut: DPP = PKP = Penghasilan Neto-PTKP penghasilan neto = penghasilan bruto-biaya jabatan-THT/JHT. Besarnya biaya jabatan adalah 5 persen dari penghasilan bruto; maksimal Rp 6 juta setahun.