mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Adiparwa Drestarastra yang mencintai keponakannya secara berlebihan mengangkat Yudistira sebagai putra mahkota tetapi ia langsung menyesali perbuatannya yang terlalu terburu-buru sehingga ia tidak memikirkan perasaan anaknya. Hal ini menyebabkan Duryodana iri hati dengan Yudistira, ia mencoba untuk membunuh pandawa lima beserta ibu mereka yang bernama Kunti dengan cara menyuruh mereka berlibur ke tempat yang bernama Ekacakra. Di sana terdapat bangunan yang megah, yang telah disiapkan Duryodana untuk mereka berlibur dan akan membakar bagunan itu di tengah malam pada saat pandawa lima sedang terlelap tidur. Segala sesuatunya yang sudah direncanakan Duryodana dibocorkan oleh Widura yang merupakan paman dari Pandawa lima. Sebelum itu juga Yudistira juga telah diingatkan oleh seorang petapa yang datang ke dirinya bahwa akan ada bencana yang menimpannya oleh karena itu, Yudistira pun sudah berwaspada terhadap segala kemungkinan. Untuk pertama kalinya Yudistira lolos dalam perangkap Duryodana dan melarikan diri ke hutan rimba.
Trenggana KANJENG SULTAN PRABU HADIWIDJOJO + Istri -----> Kanjeng Pangeran Sambu + Istri -------> Kyai Ageng Imam Kurnen + Istri -----> Raden Nganten Ning Tujuan + Istri -----> Kyai Ngabdul Ngarip + Istri -----> ...
Sepeninggal Pangeran Sabrang Lor tahun 1521 terjadi perebutan takhta antara kedua adiknya, yaitu Raden Kikin dan Raden Trenggana. Putra sulung Trenggana yaitu Raden Mukmin alias Muk Ming (nama kecil Sunan Prawoto) mengirim utusan membunuh Raden Kikin di tepi sungai. Sejak itu Raden Kikin terkenal sebagai Pangeran Sekar Seda ing Lepen (artinya, "bunga yang gugur di sungai").
Sabhaparwa Mula-mula Yudistira mempertaruhkan harta, namun ia kalah. Kemudian ia mempertaruhkan harta lagi, namun sekali lagi gagal. Begitu seterusnya sampai hartanya habis dipakai sebagai taruhan. Setelah hartanya habis dipakai taruhan, Yudistira mempertaruhkan prajuritnya, namun lagi-lagi ia gagal. Kemudian ia mempertaruhkan kerajaannya, namun ia kalah lagi sehingga kerajaannya lenyap ditelan dadu. Setelah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, Yudistira mempertaruhkan adik-adiknya. Sangkuni kaget, namun ia juga sebenarnya senang. Berturut-turut Sahadewa, Nakula, Arjuna, dan Bima dipertaruhkan, namun mereka semua akhirnya menjadi milik Duryodana karena Yudistira kalah main dadu.
Madri Madri adalah istri kedua Pandu. Ia dinikahkan dengan Pandu untuk mempererat hubungan antara Hastinapura dengan Kerajaan Madra. Namun karena Pandu menanggung kutukan bahwa ia akan meninggal apabila bersenggama, maka ia tidak bisa memiliki keturunan. Akhirnya Pandu dan istrinya mengembara di hutan sebagai pertapa dan meninggalkan Hastinapura. Di sana, Kunti mengeluarkan mantra rahasianya untuk memangil para Dewa. Ia menggunakan mantra tersebut tiga kali untuk memanggil Dewa Yama, Bayu, dan Indra. Dari ketiga Dewa tersebut ia memperoleh tiga putera, yaitu Yudistira, Bima, dan Arjuna. Kunti juga memberikan kesempatan bagi Madri untuk memanggil Dewa. Madri memanggil Dewa Aswin, dan mendapatkan putera kembar bernama Nakula dan Sadewa.
Dretarastra Duryodana berambisi agar dirinya menjadi penerus tahta Kerajaan Kuru di Hastinapura. Dretarastra juga menginginkan hal yang sama, namun ia harus bersikap adil terhadap Yudistira, yang lebih dewasa daripada Duryodana. Saat Dretarastra mencalonkan Yudistira sebagai raja, hal itu justru menimbulkan rasa kecewa yang sangat dalam bagi Duryodana. Setelah melalui perundingan, dan atas saran Bisma, Kerajaan Kuru dibagi dua. Wilayah Hastinapura diberikan kepada Duryodana sedangkan Yudistira diberikan wilayah yang kering, miskin, dan berpenduduk jarang, yang dikenal sebagai Kandawaprasta. Atas bantuan dari sepupu Yudistira, yaitu Kresna dan Baladewa, mereka mengubah daerah gersang tersebut menjadi makmur dan megah, dan dikenal sebagai Indraprastha.
Salya Dalam versi pewayangan Jawa, Rudrarohastra disebut dengan nama Candabirawa. Ilmu ini bisa dilumpuhkan oleh Yudistira dengan cara mengheningkan cipta. Bahkan, sejak itu Candabirawa justru berbalik mengabdi kepada Yudistira, yang merupakan reinkarnasi dari Resi Bagaspati, pemilik sebenarnya. Yudistira kemudian melepaskan pusaka Jamus Kalimasada yang berhasil menewaskan Salya.
Yudistira Naskah "Bharatayuddha" berbahasa Jawa Kuno mengisahkan bahwa Salya memakai senjata bernama Rudrarohastra, sedangkan Yudistira memakai senjata bernama Kalimahosaddha. Pusaka Yudistira yang berupa kitab itu dilemparkannya dan tiba-tiba berubah menjadi tombak menembus dada Salya.
Pandu Dari kedua istrinya, Pandu mendapatkan lima orang putra yang disebut Pandawa. Berbeda dengan kitab "Mahabharata", kelimanya benar-benar putra kandung Pandu, dan bukan hasil pemberian dewa. Para dewa hanya dikisahkan membantu kelahiran mereka. Misalnya, Batara Darma membantu kelahiran Yudistira, dan Batara Bayu membantu kelahiran Bima. Kelima putra Pandu semuanya lahir di Astina, bukan di hutan sebagaimana yang dikisahkan dalam "Mahabharata".
Basudewa Basudewa menikahi Dewaki, adik sepupu Kangsa dari Mathura. Dia juga memiliki istri kedua, Rohini, yang melahirkan putra sulungnya, Baladewa alias Balarama. Menurut beberapa susastra Hindu ("Itihasa"), ia memiliki putra-putri lain dari hasil hubungannya dengan kedua istrinya. Namun, tujuh putranya dibunuh oleh Kangsa, karena suatu ramalan bahwa Kangsa akan terbunuh di tangan putra Basudewa.
Ismail Marahimin Istri Ismail Marahimin adalah Be Hiang Nio alias Hiang Marahimin, seorang pakar kuliner yang juga wartawati senior majalah Femina.
Yudistira Akhirnya pada hari ke-15, penasihat Pandawa, yaitu Kresna menemukan cara untuk mengalahkan Drona, yaitu dengan mengumumkan berita kematian seekor gajah bernama Aswatama. Aswatama juga merupakan nama putra tunggal Drona. Kemiripan nama tersebut dimanfaatkan oleh Kresna untuk menipu Drona. Atas perintah Kresna, Bima segera membunuh gajah itu dan berteriak mengumumkan kematiannya. Drona cemas mendengar berita kematian Aswatama. Ia segera mendatangi Yudistira yang dianggapnya sebagai manusia paling jujur untuk bertanya tentang kebenaran berita tersebut. Yudistira terpaksa bersikap tidak jujur. Ia membenarkan berita kematian Aswatama tanpa berusaha menjelaskan bahwa yang mati adalah gajah, bukan putra Drona. Jawaban Yudistira membuat Drona jatuh lemas. Ia membuang semua senjatanya dan duduk bermeditasi. Tiba-tiba saja Drestadyumna putra Drupada mendatanginya dan kemudian memenggal kepalanya dari belakang. Drona pun tewas seketika. Dalam peristiwa ini yang paling merasa bersalah adalah Yudistira.
Kerajaan Sunda Galuh Sri Jayabupati yang prasastinya telah dibicarakan di muka adalah Raja Sunda yang ke-20. Ia putra Sanghiyang Ageng (1019 - 1030 M). Ibunya seorang puteri Sriwijaya dan masih kerabat dekat Raja Wurawuri. Adapun permaisuri Sri Jayabupati adalah puteri dari Dharmawangsa, raja Kerajaan Medang, dan adik Dewi Laksmi isteri Airlangga. Karena pernikahan tersebut Jayabupati mendapat anugerah gelar dari mertuanya, Dharmawangsa. Gelar itulah yang dicantumkannya dalam prasasti Cibadak.
Dropadi Setelah menghadiri upacara Rajasuya, Duryodana merasa iri kepada Yudistira yang memiliki harta berlimpah dan istana yang megah. Melihat keponakannya termenung, muncul gagasan jahat dari Sangkuni. Ia menyuruh keponakannya, Duryodana, agar mengundang Yudistira main dadu dengan taruhan harta, istana, dan kerajaan di Indraprastha. Duryodana menerima usul tersebut karena yakin pamannya, Sangkuni, merupakan ahlinya permainan dadu dan harapan untuk merebut kekayaan Yudistira ada di tangan pamannya. Duryodana menghasut ayahnya, Dretarastra, agar mengizinkannya bermain dadu. Yudistira yang juga suka main dadu, tidak menolak untuk diundang.
Yudistira Ketika menjadi tamu dalam acara Rajasuya, Duryodana sangat kagum sekaligus iri menyaksikan keindahan istana Indraprastha. Timbul niatnya untuk merebut kerajaan itu, apalagi setelah ia tersinggung oleh ucapan Dropadi dalam sebuah pertemuan. Sangkuni membantu niat Duryodhana dengan memanfaatkan kegemaran Yudistira terhadap permainan dadu. Yudistira memang seorang ahli agama, namun di sisi lain ia sangat menyukai permainan tersebut. Undangan Duryodana diterimanya dengan baik. Permainan dadu antara Pandawa melawan Korawa diadakan di istana Hastinapura. Mula-mula Yudistira hanya bertaruh kecil-kecilan. Namun semuanya jatuh ke tangan Duryodana berkat kepandaian Sakuni dalam melempar dadu.
Yudistira Yudistira kemudian berangkat menyusul Pandawa dan menjumpai mereka telah tewas di tepi sebuah telaga. Ada seekor bangau ("baka") yang mengaku sebagai pemilik telaga itu. Ia menceritakan bahwa keempat Pandawa tewas keracunan air telaganya karena mereka menolak menjawab pertanyaan darinya. Sambil menahan haus, Yudistira mempersilakan Sang bangau untuk bertanya. Sang bangau lalu berubah wujud menjadi Yaksa. Satu per satu pertanyaan demi pertanyaan berhasil ia jawab. Inilah sebagian pertanyaan yang diajukan Yaksa pada Yudistira:
Yaksa: Apa yang lebih berat daripada Bumi, lebih luhur daripada langit, lebih cepat daripada angin dan lebih berjumlah banyak daripada gundukan jerami?
Yudistira Yudistira kemudian menyelenggarakan Aswamedha Yadnya, yaitu suatu upacara pengorbanan untuk menegakkan kembali aturan dharma di seluruh dunia. Pada upacara ini, seekor kuda dilepas untuk mengembara selama setahun. Arjuna ditugasi memimpin pasukan untuk mengikuti dan mengawal kuda tersebut. Para raja yang wilayah negaranya dilalui oleh kuda tersebut harus memilih untuk mengikuti aturan Yudistira atau diperangi. Arjuna mengirim pasukan ke daerah utara, Bima ke timur, Nakula ke barat dan Sadewa ke selatan. Akhirnya setelah beberapa pertempuran, semua kerajaan memilih membayar upeti. Sekali lagi Yudistira pun dinobatkan sebagai Maharaja Dunia setelah Upacara Rajasuya dahulu.
Yudistira Setelah permulaan zaman Kaliyuga dan wafatnya Kresna, Yudistira dan keempat adiknya mengundurkan diri dari urusan duniawi. Mereka meninggalkan tahta kerajaan, harta, dan sifat keterikatan untuk melakukan perjalanan terakhir, mengelilingi Bharatawarsha lalu menuju puncak Himalaya. Di kaki gunung Himalaya, Yudistira menemukan anjing dan kemudian hewan tersebut menjdi pendamping perjalanan Pandawa yang setia. Saat mendaki puncak, satu per satu mulai dari Dropadi, Sadewa, Nakula, Arjuna, dan Bima meninggal dunia. Masing-masing terseret oleh kesalahan dan dosa yang pernah mereka perbuat. Hanya Yudistira dan anjingnya yang berhasil mencapai puncak gunung, karena kesucian hatinya.
Yudistira Setelah semua persyaratan terpenuhi, Yudistira melaksanakan upacara Rajasuya yang dihadiri sekian banyak kaum raja dan pendeta. Dalam kesempatan itu, Yudistira ditetapkan sebagai "Maharajadhiraja". Kemudian muncul seorang sekutu Jarasanda bernama Sisupala yang menghina Kresna di depan umum. Setelah melewati penghinaan ke-100, Krishna akhirnya memenggal kepala Sisupala di depan umum.
Kishore Kumar Kishore Kumar menikah sebanyak empat kali. Istri pertamanya adalah penyanyi dan aktris Bengali Ruma Guha Thakurta alias Ruma Ghosh. Pernikahan mereka berlangsung dari 1950 sampai 1958. Istri keduanya adalah aktris Madhubala, yang bekerja dengannya pada beberapa film termasuk buatan rumah produksinya "Chalti Ka Naam Gaadi" (1958) dan Jhumroo (1961).
Ishak Pada usia 60 tahun, dari Ribka, istrinya, Ishak mendapatkan dua orang anak kembar, yaitu Esau dan Yakub yang wataknya sangat berlainan. Keturunan mereka kemudian melahirkan dua bangsa, yaitu Edom dan Israel. Pada masa tua Ishak, Yakub dengan bantuan Ribka, ibunya, berhasil memperdayai Ishak dan mengambil alih hak kesulungan Esau (Kejadian 27).
Teori Hukum Murni Sebagai oposisi dari norma moral yang merupakan deduksi dari norm moral lain dengan silogisme, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak (act of will). Sebagaimana sebuah tindakan hanya dapat menciptakan hukum, bagaimanapun, harus sesuai dengan norma hukum lain yang lebih tinggi dan memberikan otorisasi atas hukum baru tersebut. Kelsen berpendapat bahwa inilah yang dimaksud sebagai Basic Norm yang merupakan presupposition dari sebuah validitas hukum tertinggi.
Cihanyir, Cikancung, Bandung Hukum Adat / norma di Desa Cihanyir secara administrasi tidak Tertulis namun kenyataannya yg ada dikehidupan masyarakat Bahwa yg disebut hukum adat /norma masih dipakai atau dilakSanakan, walaupuntidak ada sanksi yang diberikan apabila ada Masyarakat yang melanggar atau tdk melaksanakan dari hukum Adat / norma yg dimaksud.
Pernikahan Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.
Hukum adat Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah "keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat)." Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum). Sedang kodifikasi dapat berarti sebagai berikut.
Hukum pidana Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.
Pasar gelap Sumber dari semua pasar gelap adalah adanya larangan atau pembatasan barang-barang tertentu oleh pemerintah sehingga terjadi penyelundupan. Larangan atau pembatasan pemerintah bisa bermacam-macam cara, larangan berarti berurusan dengan hukum pidana(contohnya: narkoba, bahan peledak, senjata). Sedangkan pembatasan bisa berbentuk pajak yang tinggi(contohnya: rokok, minuman keras), syarat-syarat yang ketat(maksudnya demi kepentingan kemaslahatan rakyat, contohnya: kayu), lisensi dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan dapat menjadi dasar hukum pemerintah untuk melarang barang bajakan, kuota (contohnya: beras, gula), dan lain-lain.
Sumber dari pasar gelap dapat juga berupa sembunyi-sembunyi karena bertentangan dengan norma-norma masyarakat, seperti prostitusi, barang-barang porno, jimat, ilmu hitam, dan lain-lain (sebagian besar yang bertentangan dengan norma masyarakat sudah dibuatkan peraturan pemerintahnya).
Norma dasar Mengenai awal penggunaan istilah ini oleh Kelsen, preseden terdekatnya muncul dalam tulisan-tulisan dari koleganya yaitu Adolf Merkl di Universitas Wina. Merkl mengembangkan pendekatan penelitian struktural untuk memahami hukum sebagai masalah hubungan hierarkis dari norma-norma, terutama berdasarkan dari mana hukum yang lebih superior kedudukannya, dan mana yang lebih inferior satu sama lainnya. Kelsen banyak mengadaptasi dan mengasimilasi pendekatan Merkl ke penyajiannya sendiri dari "Teori Hukum Murni" baik dalam versi asli maupun versi revisi. Menurut Kelsen, ada dua hal yang membuat Norma Dasar begitu penting, pertama karena mengindikasikan pentingnya rekursi logis dari hubungan kedudukan antara norma-norma yang pada akhirnya akan mengantarkan pada norma tertinggi yang tidak lebih rendah dari norma-norma yang lain. Yang kedua karena itu mewakili kepentingan yang diasosiasikan Kelsen dengan konsep dari sebuah tatanan hukum yang sepenuhnya terpusat yang kontras dengan eksistensi bentuk pemerintahan dan representasi tatanan hukum yang terdesentralisasi.
Zina Jika hubungan persetubuhan termasuk dalam kriteria di atas, maka sanggama dinyatakan legal berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kaum perempuan diharapkan waspada terhadap tindakan yang disengaja dengan maksud mengambil keuntungan dari seorang laki-laki yang dijebaknya, karena tindakan tersebut tidak dapat menguntungkan bagi perempuan. Tidak ada pasal yang dapat menjerat laki-laki yang dijadikan korban dari akal licik yang nyata maupun terselubung kekejiannya. Perpaduan norma hukum dan norma agama yang berlaku di Indonesia menjadikan siasat dan strategi terkutuk dari kaum perempuan seperti ini menjadikan kaum perempuan yang keji tersebut upayanya disebut senjata makan tuan. Kelicikan kaum perempuan nista yang pastinya golongan orang-orang terkutuk biasanya menjadikan Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri sebagai targetnya karena mereka terikat kode etik secara hukum yang terkesan merugikan mereka. Kesan ini tidak berlaku lagi seiring semakin rasional dan cerdas pemahaman hukum para aparatur negara tersebut.
Teori Stufenbau Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar ("grundnorm").
Norma Fundamental Negara = Perkembangan teori ==
Hans Nawiansky menyempurnakan teori yang dikembangkan oleh gurunya, Hans Kelsen. Hans Kelsen mengembangkan teori "Hirearki Norma Hukum" (stufentheorie Kelsen) bahwa "norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirearki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipothesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm)".
Norma hukum Dalam bermasyarakat, walaupun telah ada norma untuk menjaga keseimbangan, namun norma sebagai pedomanperilaku kerap dilanggar atau tidak diikuti. Karena itu dibuatlah norma hukum sebagai peraturan/ kesepakatan tertulis yang memiliki sanksi dan alat penegaknya.
Norma hukum Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara, hukuman mati).
Norma sosial Norma tidak boleh dilanggar. Siapa pun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu, akan memperoleh hukuman. Misalnya, bagi siswa yang terlambat dihukum tidak boleh masuk kelas, bagi siswa yang mencontek pada saat ulangan tidak boleh meneruskan ulangan.
Human Rights Watch Human Rights Watch menerbitkan laporan-laporan penelitian tentang berbagai pelanggaran norma-norma hak asasi manusia seperti yang ditetapkan dalam Deklarasi Hak-hak Manusia se-Dunia dan norma-norma hak asasi lainnya yang diakui dunia internasional. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian dunia internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran dan memberikan tekanan kepada negara-negara dan organisasi-organisasi internasional agar menghentikan atau menolong menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Para penelitinya melakukan misi pencarian fakta untuk melakukan investigasi terhadap keadaan-keadaan yang mencurigakan dan memberikan liputan dalam media lokal maupun internasional. Masalah-masalah yang diangkat oleh Human Rights Watch dalam laporan-laporannya termasuk diskriminasi sosial dan gender, penyiksaan, penggunaan anak-anak oleh militer, korupsi politik, dan pelanggaran-pelanggaran dalam sistem pengadilan. Human Rights Watch mendokumentasikan dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran undang-undang mengenai perang dan hukum kemanusiaan internasional.
Teori Hukum Murni Nilai normatif Hukum bisa diperbandingkan perbedaannya dengan nilai normatif agama. Norma agama, sebagaimana norma moralitas, tidak tergantung kepada kepatuhan aktual dari para pengikutnya. Tidak ada sanksi yang benar-benar langsung sebagaimana norma hukum. Misalnya saja ketika seorang lupa untuk berdoa di malam hari, maka tidak ada instrumen langsung yang memberikan hukuman atas ketidakpatuhannya tersebut.
Teori Hukum Murni Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.
Kota Denpasar Peranan Adat Bali masih mengakar pada masyarakat Kota Denpasar, Adat Bali yang dimaksud meliputi, nilai, norma dan perilaku dalam masyarakat umumnya pada sistem kekeluargaan patrilineal. Namun seiring zaman beberapa hukum adat yang berlaku mulai dipertentangkan oleh masyarakatnya, terutama dalam masalah gender dan pewarisan.
Hak asasi manusia Dalam hukum internasional, terdapat beberapa norma yang telah memperoleh status "jus cogens". Pasal 53 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian mendefinisikan "jus cogens" sebagai norma yang diakui dan diterima oleh komunitas internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun dan hanya dapat diubah dengan norma yang memiliki sifat yang sama. Norma "jus cogens" berlaku untuk semua negara, termasuk negara yang menampik keberadaan norma tersebut; contohnya adalah pemerintah Afrika Selatan pada masa apartheid yang terus menerus menolak pelarangan diskriminasi ras, tetapi norma tersebut sebagai norma "jus cogens" tetap dianggap mengikat terhadap mereka. Dari sejumlah norma yang paling sering disebut-sebut sebagai norma "jus cogens", sebagian besar tergolong sebagai kewajiban HAM. Contohnya adalah larangan penyiksaan, larangan genosida, larangan perbudakan, dan larangan diskriminasi ras dan apartheid.
Oeripan Notohamidjojo Dr. Notohamidjojo men-sistematika-kan filsafat hukum, meliputi: asal, hakikat, tujuan hukum manusia dalam hukum dan norma-norma ethis-religius antara lain kebenaran dan keadilan dalam mempraktikan hukum.
Norma dasar Norma dasar () adalah sebuah konsep dalam "Teori Hukum Murni" yang diciptakan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf hukum. Kelsen menggunakan istilah ini untuk menunjukkan norma dasar, perintah, atau aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem hukum. Teori ini didasarkan pada kebutuhan untuk menemukan sumber untuk semua undang-undang, di mana undang-undang dasar dan konstitusi dapat memperoleh legitimasi mereka (mirip dengan konsep dari prinsip-prinsip pertama). Norma dasar ini lebih sering dianggap sebagai hipotesis. Penggunaan istilah ini terbagi ke dalam tiga cakupan yang beda, yaitu (i) istilah asli yang diperkenalkan oleh Kelsen, (ii) penggunaan oleh Neo-Kantian yang merupakan para kritikus Kelsen dan pengikutnya, dan (iii) penggunaan istilah ini secara hipotetis dan simbolis sepanjang sejarah penggunaannya.
Pragmatik Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Maksud tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu berbicara, siapa saja yang terlibat, tujuan, bentuk ujaran, cara penyampaian, alat berbicara, norma-norma, dan genre. Yang dipelajari dalam pragmatik meliputi tindak tutur, implikatur tuturan, interaksi percakapan, dan faktor-faktor eksternal percakapan, misalnya deiksis.
Non-refoulement Asas "non-refoulement" dibangun atas dasar ketidakberpihakan dan anti-diskriminasi. Beberapa ahli hukum internasional menerima asas "non-refoulement" sebagai prinsip yang dapat dikategorikan ke dalam "ius cogens" yang berarti asas tersebut termasuk salah satu norma dasar di dalam hukum internasional. Norma dasar hukum internasional menurut Konvensi Wina 1969 ialah suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya bisa diubah oleh norma dasar hukum internasional baru yang sama sifatnya. "Ius cogens" atau "jus cogens" dari bahasa Latin yang berarti hukum yang memaksa, atau disebut juga dengan "peremptory norm". Asas "non-refoulement" sebagai "peremptory norm" atau "jus cogens" memberikan implikasi bahwa asas tersebut harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah. Hak dan prinsip fundamental ini diadakan untuk kepentingan semua orang tanpa memandang apakah suatu negara sudah menjadi pihak yang menandatangani Konvensi 1951 atau belum. Sehingga dalam perkembangannya, asas "non-refoulement" berubah menjadi prinsip yang tidak yang bisa direservasi dan berlaku di negara-negara lain di seluruh dunia. Oleh sebab itu, asas "non-refoulement" tetap diterapkan di suatu negara tempat pengungsi mencari suaka, meskipun negara tersebut bukan negara penandatangan konvensi.
Sistem sosial budaya Indonesia Bronislaw menganggap institusi sosial merupakan konsep utama untuk memahami masyarakat, yang setiap institusi saling berkaitan dan masing-masing memiliki fungsinya.
Koentjaraningrat mengemukakan bahwa institusi itu mengenai kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaan yang terdiri atas tiga wujud, yaitu:
Koentjaraningrat mengatakan, bahwa seluruh total dari kelakuan manusia yang berpola tertentu bisa diperinci menurut fungsi-fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat.
Maka pola pikir, pola tindak dan fungsi sistem sosial budaya Indonesia merupakan institusi sosial, yaitu suatu sistem yang menunjukkan bahwa peranan sosial dan norma-norma saling berkait, yang telah disusun guna memuaskan suatu kehendak atau fungsi sosial.
Komponen-komponen dari pranata social adalah: [[Sistem Norma]], Manusia, dan Peralatan fisik.
[[Raymond firth]] mengemukakan bahwa konsep [[struktur sosial]] merupakan alat analisis yang diwujudkan untuk membantu pemahaman tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial.
Dasar yang penting dalam struktur sosial ialah relasi-relasi sosial yang jelas penting dalam menentukan tingkah laku manusia, yang apabila relasi sosial itu tidak dilakukan, maka masyarakat itu tak terwujud lagi. Struktur sosial juga dapat ditinjau dari segi [[status]], [[peranan]], nilai-nilai, norma, dan institusi sosial dalam suatu relasi.
Nilai adalah pembentukan mentaliatas yang dirumuskan dari tingkah laku manusia sehingga menjadi sejumlah anggapan yang hakiki, baik, dan perlu dihargai.
Dari pendapat Raymond Firth dan Max Weber , [[sistem nilai]] yang harus diwujudkan atau diselenggarakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ditemukan dalam proses pertumbuhan pancasila sebagai dasar [[falsafah]] atau [[ideologi]] Negara.
Jadi, struktur system sosial budaya indonesia dapat merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang terdiri atas :
Tata nilai ini meliputi:
NKRI adalah [[Negara hukum]], semua orang adalah sama di mata hukum. Tata hukum di Indonesia adalah [[sistem pengayoman]] yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruhu rakyat Indonesia.
Dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka tata laku harus berpedoman pada norma-norma yang berlaku, yaitu : norma agama, norma kesusilaan/kesopanan, norma adat istiadat, norma hukum setempat, norma hukum Negara.
Konvensi (norma) Konvensi norma bahkan dapat naik pangkat menjadi hukum tertulis suatu negara. Contoh yang bisa ditemui pada hukum di Indonesia adalah pada Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran KPI bahwa laki-laki tidak boleh berkelakuan dan berpakaian seperti perempuan di televisi. Konvensi norma ini terjadi karena pengaruh religi yang kuat pada masyarakat Indonesia.
The Ultimate Rule of Recognition The Ultimate Rule of Recognition adalah sebuah teori tentang sistem hukum yang dicetuskan oleh R.A. Hart. Menurut R.A. Hart sistem hukum harus berlandaskan pada norma pengenal terakhir ("the ultimate rule of recognition"), dimana norma ini menjadi dasar berlakunya norma lainnya.
Teori Hukum Murni Validitas dari sistem hukum bergantung dari paktik-pratik aktualnya. Dikatakannya bahwa “perturan legal dinilai sebagai sesuatu yang valid apabila normanya efektif (yaitu secara aktual dipraktikkan dan ditaati)”. Lebih jauh lagi, kandungan sebenarnya dari Norma Dasar juga bergantung pada keefektifitasannya. Sebagaimana yang telah berkali-kali ditekankan oleh Kelsen, sebuah revolusi yang sukses pastilah revolusi yang mampu mengubah kandungan isi Norma Dasar.
Kekerasan terhadap anak Beberapa profesional yang bertugas di bidang manusia mengklaim bahwa norma-norma budaya yang berhubungan dengan sanksi hukuman fisik adalah salah satu penyebab kekerasan terhadap anak dan mereka telah melakukan kampanye untuk mendefinisikan kembali norma-norma tersebut.
Hak LGBT di Indonesia Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia memberi Aceh hak untuk memberlakukan hukum Syariah pada tingkat daerah/provinsi. Maka berdasarkan hukum syariah, homoseksualitas dianggap sebagai suatu kejahatan atau tindakan kriminal. Walaupun pada awalnya hukum syariah hanya berlaku bagi orang Muslim, pada perkembangannya juga berlaku kepada semua pihak di Aceh. Kota Palembang juga ikut menerapkan hukuman penjara dan denda terhadap tindakan hubungan seksual homoseksual. Di bawah hukum syariah, homoseksualitas didefinisikan sebagai tindakan 'prostitusi yang melanggar norma-norma kesusilaan umum, agama, dan norma hukum dan aturan sosial yang berlaku'. Berikut tindakannya didefinisikan sebagai tindakan prostitusi: seks homoseksual, lesbian, sodomi, pelecehan seksual, dan tindakan pornografi lainnya. Sejak saat itu, sebanyak lima puluh dua daerah ikut memberlakukan hukum berbasis syariah dari Al-Qur'an, yang mengkriminalisasikan homoseksualitas.
Doktrin hukum Menurut Bernard Arief Sidharta, istilah lain doktrin adalah ajaran. Ajaran itu juga dapat disamakan dengan doktrin, doktrin ini merupakan tampungan dari norma sehingga dokrin menjadi sumber hukum. Jika kita mengutip pendapat Apeldoorn, maka doktrin hanya bertugas membantu dalam pembentukan norma doktrin itu harus dipindahkan lebih dahulu ke dalam norma yang langsung misalnya putusan hakim atau peraturan perundang-undangan, sehingga doktrin itu menjadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum. Menurutnya, ajaran berbeda dengan teori. Suatu ajaran membahas pada satu hal tertentu atau satu pasal tertentu yang lebih kecil dan belum berlaku secara umum. Ketika ajaran tersebut diobjektifkan dan berlaku secara umum maka akan berubah menjadi teori.d
Eutanasia Aturan hukum mengenai masalah ini berbeda-beda di tiap negara dan seringkali berubah seiring dengan perubahan norma-norma budaya maupun ketersediaan perawatan atau tindakan medis. Di beberapa negara, eutanasia dianggap legal, sedangkan di negara-negara lainnya dianggap melanggar hukum. Oleh karena sensitifnya isu ini, pembatasan dan prosedur yang ketat selalu diterapkan tanpa memandang status hukumnya.
Pengujian yudisial Di Indonesia, pengujian yudisial tidak sama dengan uji materiil karena pengujian yudisial hanya menguji suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian materiil maupun formil, sementara uji materiil berkaitan dengan norma hukum yang berlaku dan dianggap melanggar hak-hak konstitusional seseorang.
-isme Asrti sikap autentik, autentisme, memang jelas ditampakkan oleh perilaku bayi, akan tetapi, autentisme sejati bukan sekadar menyatakan hal apa adanya, orang autentik tidak berlidung dibawah status, jabatan, keturunan, tetapi tampil dari keadaan dan kekuatan sendiri. Oleh karena mereka hidup menurut prinsip etis. Dan untuk menjadi autentik dan penganut autentisme sejati orang perlu memahami pandangan hidup yang mlatarbelakangi gerakan “ menajdi autetik” itu.
Autisme adalah keadaan atau pendirian hidup yang terlalu menekankan dan berpegang pada keunikan dan kekuasaan diri. Autism berasala dari kata Yunani autos yang berarti” diri sendiri” oleh diri sendiri. Autisme juga dapat merupakan keadaan atau pendirian/ sikap hidup diman orang terserap oleh gagasan, pemikiran, pendirian, kehendak, dan gaya hidup sendiri.
Behaviorisme atau Aliran Perilaku (juga disebut Perspektif Belajar) adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme -termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan— dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwafisiologis internal atau konstrak hipotetis seperti pikiran. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik (seperti tindakan) dengan proses yang diamati secara pribadi (seperti pikiran dan perasaan).
Desisionisme (Dezisionismus) adalah pandangan dalam filsafat hukum bahwa setiap hukum berdasarkan pada keputusan-keputusan, yakni keputusan-keputusan yang pada analisis terakhir tidak dapat dikategorikan ke dalam norma-norma hukum kodrat maupun norma-norma hukum positif. Dengan kata lain, keputusan itu “tanpa dasar”, “tanpa metadiskursus”, “tanpa makna asali” dst. Keputusan itu sendirilah “dasar terakhir” dari setiap hukum positif. Keputusan selalu merupakan sebuah “lompatan” (Sprung) yang pada akhirnya tak lain daripada sesuatu yang arbiter(Willkuer). Alasan desisionisme: selalu ada kesenjangan antara norma-norma umum (misalnya hukum kodrat) dan kenyataan konkret, sehingga tanpa keputusan hakim hukum tetap tidak efektif.
Deskriptivesme merupakan bentuk konvesionalisme yang berlebihan. Yang merupakan antonym dari preskriptivisme yang adalah pandangan etis yang berpendirian bahwa arti kata etis ditentukan oleh sifat-sifatnya, dan berdasarkan sifat-sifat itu arti kata etis ditetapkan penerapannya.
Determinisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi karena suatu kausa atau berbagai kausa, dan semuanya itu tidak mungkin terjadi dalam bentuk yang berbeda, kecuali jika terjadi perbedaan di dalam kausa-kausanya.
Kaidah Kaidah" adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak". Kaidah juga dapat dikatakan sebagai aturan yang mengatur prilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan bermasyarakat. Secara umum kaidah dibedakan atau dua hal yaitu kaidah etika atau kaidah hukum. Kaidah etika merupakan kaidah yang meliputi norma susila, norma agama dan norma kesopanan. Pada dasarnya kaidah etika datang dari diri dalam manusia itu sendiri contohnya menghormati orangnya yang lebih tua, berbuat baik pada orang tua, saling menghargai, atau malu jika berbuat salah. Namun tidak jarang kaidah etika merupakan kaidah yang datang dari diri manusia misalnya dari ajaran agama contohnya tidak boleh berprilaku jahat pada orang lain. Kaidah hukum merupakan kaidah yang memiliki sanksi tegas. Kaidah hukum ialah kaidah yang mengatur hubungan atau intraksi antar pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung oleh karena itu kaidah hukum ditujukan untuk kedamaian, ketentraman, dan ketertiban hidup bersama. Kaidah hukum biasanya ada paksaan yang berwujud ancaman bagi para pelanggarnya.
Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542 Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542 (; ) adalah ukuran parlementer dimana Wales menjadi bagian penuh dan setara dari Kerajaan Inggris dan sistem hukum Inggris berlaku untuk Wales dan norma-norma administrasi Inggris diperkenalkan. Tujuannya adalah untuk membuat negara dan yuridiksi hukum tunggal. Undang-Undang tersebut disahkan pada masa pemerintahan Raja Henry VIII dari Inggris, yang datang dari dinasti Tudor Wales.
Sosiologi hukum Bagi Max Weber, "hukum rasional" merupakan suatu jenis dominasi dalam masyarakat, yang disebabkan norma-norma abstrak. Menurutnya, dalam memahami koherensi hukum, dapat dipertimbangkan mengenai otoritas hukum legal. Hukum yang koheren dipertimbangkan melalui prasyarat yang dibentuk akibat perkembangan politik dan birokrasi negara modern, dan dikembangkan secara paralel seiring pertumbuhan kapitalisme. Pusat pengembangan hukum modern merupakan rasionalisasi hukum formal atas dasar prosedur umum yang telah diterapkan, yang setara dan adil bagi semua orang. Penerapan hukum rasional modern pada kaksus-kasus tertentu, dikodifikasikan dan bersifat impersonal. Secara umum, Pandangan Weber dapat digambarkan sebagai pendekatan hukum eksternal yang mengkaji karakteristik hukum secara empiris, karena bertentangan dengan perspektif internal ilmu hukum itu sendiri, juga bertentangan dengan pendekatan moral filsafat hukum.
Hukum Moral (Thomas Aquinas) Hukum menurut Thomas Aquinas berkaitan dengan kodrat manusia. Thomas Aquinas memandang manusia sebagai "manusia bebas" atau mahluk yang bebas mengerahkan dirinya sendiri. Akan tetapi, di dalam realitas bermasyarakat manusia berhadapan dengan peraturan. Manusia hidup dengan bebas tetapi dibatasi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Jus cogens Jus cogens atau ius cogens ( atau ) adalah prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar. Tidak ada konsensus resmi mengenai norma mana yang merupakan "jus cogens" dan bagaimana suatu norma mencapai status tersebut. Akan tetapi, pelarangan genosida, pembajakan laut dan perbudakan biasanya dianggap sebagai salah satu "jus cogens".
Psikologi Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.
Ruang (matematika) Himpunan semua vektor yang memiliki norma kurang dari satu disebut bola satuan dari ruang bernorma. Ia adalah himpunan yang konveks, simetrik di pusat, pada umumnya bukan elipsoid; misalnya, ia boleh jadi poligon/segibanyak (pada bidang). Hukum jajar genjang (juga disebut identitas jajar genjang) formula_37 pada umumnya gagal dalam ruang bernorma, tetapi berlaku untuk vektor-vektor di dalam ruang euklidean, yang mengikuti fakta bahwa norma euklidean kuadrat dari suatu vektor adalah hasil kali dalam terhadap dirinya sendiri.
Pelanggaran hukum Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang maka disitu ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Dalam pendapat pertama ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.Pendirian yang demikian disebut pendirian yang formal. Yang kedua berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena menurut pendapat ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) adapula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang materiil. Yang berpendapat formal untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet, jika sudah demikian biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak.
Kenakalan remaja Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.
Hari raya wajib (Katolik) Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur menetapkan norma-norma berikut ini bagi Gereja-Gereja Katolik Timur:
Psikologi Dalam [[Kamus Besar Bahasa Indonesia]] perilaku menyimpang diartikan sebagai [[tingkah laku]], perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap [[lingkungan]] yang bertentangan dengan [[norma]]-norma dan [[hukum]] yang ada di dalam [[masyarakat]].
Perilaku menyimpang Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.
Tulakan, Donorojo, Jepara 3. Mendorong terbentuknya sikap dan prilaku anggota masyarakat desa yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum, peraturan dan norma-norma yang berlaku.
Norma Fundamental Negara Hans Nawinsky mengembangkan teori tersebut dan membuat Tata Susunan Norma Hukum Negara ("die Stufenordnung der Rechtsnormen") dalam empat tingkatan:
Kemuning, Tarik, Sidoarjo *Mendorong terciptanya suasana Desa yang aman dan tertib melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang berbagai ketentuan hukum, agama, serta norma-norma yang luhur dan berkembang di masyarakat.
Teori hukum internasional Teori hukum internasional terdiri dari beragam pendekatan teori dan metodologi untuk menjelaskan dan menganalisis isi, pembentukan, dan keefektifan hukum dan lembaga internasional umum serta memberi saran perbaikan. Sejumlah pendekatan berfokus pada kepatuhan: mengapa negara mematuhi norma internasional meski tidak ada penguasa koersif yang menjamin kepatuhan. Pendekatan lainnya berfokus pada pembentukan aturan internasional: mengapa negara dengan sukarela mengadopsi norma hukum internasional yang membatasi kebebasan bertindaknya meski tidak ada badan legislatif global. Perspektif lain berorientasi pada kebijakan; perspektif ini menjelaskan kerangka kerja teori dan instrumen untuk mengkritik aturan yang ada dan memberi saran perbaikan. Sebagian pendekatan yang ada didasarkan pada teori hukum domestik, sejumlah pendekatan bersifat interdisipliner, dan pendekatan lainnya dikembangkan secara khususuntuk menganalisis hukum internasional.
Norma Fundamental Negara Norma Fundamental Negara ("Staatsfundamentalnorm" dalam bahasa Jerman) adalah kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental. Teori tentang "staatsfundamentalnorm" ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman.
Sumpah pocong Sumpah pocong biasanya dilakukan oleh pemeluk agama Islam dan dilengkapi dengan saksi dan dilakukan di rumah ibadah (mesjid). Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan seperti ini. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan.
Hukum di Indonesia Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah.
Perangkat daerah Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan. Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.
Norma McCorvey Norma Leah McCorvey Nelson; (), lebih dikenal dengan pseudonim hukum "Jane Roe", adalah penggugat dalam suatu perkara hukum bersejarah di Amerika Serikat, "Roe v. Wade", pada tahun 1973. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa undang-undang negara bagian yang melarang aborsi atau pengguguran kandungan adalah tidak konstitusional. Di kemudian hari, pandangan McCorvey dalam hal aborsi berubah sepenuhnya; ia menjadi seorang aktivis Katolik dalam gerakan pro-kehidupan.
Hukum Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu.
Talmud Studi keyahudian pada mulanya tidak tertulis (lisan). Para rabbi menguraikan dan memperdebatkan hukum serta membahas Alkitab Ibrani tanpa bantuan karya-karya tertulis (selain dari kitab-kitab di dalam Kitab Suci sendiri.) Namun, situasi ini berubah secara drastis terutama sebagai akibat penghancuran komunitas Yahudi pada tahun 70 M, dan pergolakan norma-norma sosial dan hukum Yahudi yang ditimbulkannya. Karena para rabi dituntut menghadapi realitas yang baru—yang utamanya Yudaisme tanpa Bait Suci dan Yudea tanpa otonomi—membanjirlah wacana hukum dan sistem studi oral yang lama tidak dapat lagi dipertahankan. Pada masa inilah wacana rabinik mulai dicatat secara tertulis.
Kemuning, Tarik, Sidoarjo Yakni terciptanya kehidupan masyarakat yang tenteram, tenang dan kondusif dengan menghormati, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan hukum, norma agama, dan norma adat serta nilai-nilai positif yang berkembang di tengah kehidupan bermasyarakat.
Teologi Tubuh Personalisme yang dianut Kant mencakup iman dan berlaku untuk kebebasan, otonomi, dan martabat moral. Paus Yohanes Paulus II sepakat dengan beberapa aspek personalisme namun mengkritik Kant karena keyakinannya akan "personalisme anti-trinitarian", yang menghilangkan karakter relasional Trinitas untuk berfokus pada diri yang otonom. Pandangan-pandangan Kant seputar diri yang otonom menempatkan tindakan hati nurani setiap manusia sebagai "pembuat hukum" personal bagi moralitas subjektif, tetapi Paus Yohanes Paulus II berargumen bahwa hati nurani manusia tidak dapat menciptakan norma-norma moral, melainkan harus menemukan norma-norma itu dalam kebenaran objektif.
Hukum dagang Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan.
Pranata Pranata atau institusi adalah norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma/aturan dalam pranata berbentuk tertulis (undang-undang dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku) dan tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan yang berlaku, sanksinya ialah sanksi sosial/moral (misalkan dikucilkan)). Pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan umur.
Hukum konstitusional Tidak semua negara bangsa memiliki konstitusi, walaupun semua negara semacam itu memiliki "jus commune", atau hukum tanah air yang berisi sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi hukum adat, konvensi, hukum statuta, hukum hakim, atau peraturan dan norma internasional.
Kode etik profesi kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak uk dalam kategori norma hukum yang didasari kesusilaan.
Hukum agama Hukum Agama adalah hukum yang mengatur keseluruhan persoalan dalam kehidupan berdasarkan atas ketentuan agama tertentu. Agama sendiri merupakan prinsip atau sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Jika seseorang tidak memiliki iman atau kepercayaan yang kuat maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah melanggar norma atau hukum agama.
Norma Fundamental Negara Seorang ahli hukum Indonesia, Notonagoro berpendapat lain. Teori Notonagoro agak berbeda dengan teori Kelsen-Nawiasky. Notonagoro menyatakan bahwa Grundnorm bisa juga tertulis. Pancasila mengandung norma yang digali dari bumi Nusantara, semula tidak tertulis tetapi kemudian ditulis.
twitter.com/nurandrelesmana
Nikah siri Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu "sirri" atau "sir" yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.
Teori Hukum Murni Perhatian Kelsen pada aspek-aspek normatifitasan ini dipengaruhi oleh pandangan skeptis David Hume atas objektifitasan moral, hukum, dan skema-skema evaluatif lainnya. Pandangan yang diperoleh seseorang, utamanya dari karya-karya akhir Hans Kelsen, adalah sebuah keyakinan adanya sistem normatif yang tidak terhitung dari melakuan presuppose atas Norma Dasar. Tetapi tanpa adanya rasionalitas maka pilihan atas Norma Dasar tidak akan menjadi sesuatu yang kuat. Agaknya, sulit untuk memahami bagaimana normatifitas bisa benar-benar dijelaskan dalam basis pilihan-pilihan yang tidak berdasar.
Hukum perdata Brasil Hukum perdata Brasil adalah naskah hukum yang membangun norma sipil di Republik Federatif Brasil, yaitu Undang-Undang Nomor 10.406, tanggal 10 Januari 2002. Yang mulai berkekuatan hukum sejak 11 Januari 2003, dengan satu tahun masa kekosongan hukum.