mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Qantas Bulan November 2005, diketahui bahwa Qantas (bersama Air New Zealand) memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan penumpang lelaki dewasa di sebelah anak-anak yang tak dijaga. Ini membawa tuduhan bahwa maskapai menganggap semua lelaki berpotensi paedofila. Kebijakan ini berlaku setelah insiden tahun 2004 ketika Mark Wolsay, yang duduk di sebelah seorang anak kecil pada penerbangan Qantas di Selandia Baru, diminta menukar tempat duduknya dengan penumpang wanita. Seorang pramugari memberitahukannya bahwa "merupakan kebijakan maskapai bahwa hanya wanita yang dibolehkan duduk di sebelah anak-anak tak dijaga".
Globalisasi dan wanita di Tiongkok Selama masa reformasi yang bermula pada 1978, pemerintah komunis mengatur pengaturan kelahiran. Pemerintah membuat kebijakan dengan niat untuk membangun masyarakat "melalui penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat dengan selektif." Pada 1979, kebijakan kelahiran berencana diterapkan. Pemerintah Tiongkok hanya mengizinkan satu anak setiap keluarga bersuku Han, dengan pengecualian berlaku bagi ke-55 suku di Tiongkok. Karena kebijakan kelahiran berencana diterapkan berdasarkan hukum setempat alih-alih undang-undang kependudukan negara, tingkat pembatasan kelahiran berbeda di kawasan pedesaan dan perkotaan. Bagi keluarga yang bergantung pada pertanian sebagai pendapatan utama mereka, rumah tangga adalah unit produksi dasar, jadi banyak keluarga pedesaan yang lebih memilih membayar denda yang besar untuk sekadar melahirkan lebih banyak anak lagi.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa "Sebuah rencana aksi untuk Ukraina ke arah pembentukan kebijakan bebas visa untuk perjalanan beberapa hari" Dewan Eropa dan Ukraina telah menyetujui pada 22 November 2010. Langkah ini memerlukan perbaikan pada sektor kontrol perbatasan Ukraina, migrasi, dan kebijakan suaka.
Mieszko I dari Cieszyn Dalam politik dalam negeri ia mengejar kebijakan yang kuat. Mieszko melakukan kebijakan kolonisasi intensif dan mendirikan banyak pemukiman. Ia juga memberi hak ke beberapa kota: Cieszyn, Oświęcim (tahun 1291), Bielsko, Skoczów dan Fryštát. Pada tanggal 10 November 1292 ia mengabulkan hak kota Zator.
Masafumi Ishii Tak hanya direktur Kementerian Luar Negeri Jepang, berbagai jabatan terkait hubungan luar negeri juga pernah dipegangnya. Jabatan-jabatan tersebut adalah mulai dari Sekretaris Pribadi Menteri Luar Negeri Jepang dari Februari 2002 hingga September 2003, kanselir, kepala divisi politik di Kedutaaan Besar Jepang di Inggris sejak November 2003, kepala divisi politik di Kedutaan Besar Jepang di Amerika Serikat pada Juli 2006 dan direktur jenderal deputi pada biro kebijakan asing atau duta untuk kebijakan keamanan internasional dan perencanaan kebijakan pada 2009.
Analisis kebijakan Berbagai pendekatan dalam analisis kebijakan yang ada. Analisis "suatu "kebijakan (dan/atau analisis "dari" kebijakan) ini adalah pendekatan dalam ilmu sosial dan pendidikan dalam studi kebijakan. Hal ini terkait dengan dua tradisi yang berbeda dari analisis kebijakan dan kerangka penelitian. Pendekatan analisis "suatu "kebijakan mengacu pada penelitian yang dilakukan sebenarnya dalam pengembangan kebijakan, sering ditugaskan oleh pembuat kebijakan dalam birokrasi (misalnya, pegawai negeri senior) di mana kebijakan tersebut dikembangkan. Analisis "dari" kebijakan lebih lanjut dari latihan akademis, yang dilakukan oleh peneliti akademik, dosen dan think tank peneliti, orang yang sering mencari untuk memahami mengapa suatu kebijakan tertentu telah dikembangkan pada waktu tertentu dan menilai efek, dimaksudkan atau sebaliknya, bahwa ketika kebijakan itu dilaksanakan.
Rizal Ramli Rizal Ramli menamatkan sekolah dasar hingga SMA di kota Bogor, Jawa Barat. Sewaktu menjadi mahasiswa jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB) ia pernah didaulat menjadi Presiden SEF ITB, lalu sebagai Wakil Ketua Dema ITB dari tahun 1976 hingga 1977. Pada tahun 1978 ia dipenjara oleh rezim Orde Baru karena kritik-kritiknya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Soeharto. Pengagum Einstein yang sempat mengenyam pendidikan di ITB ini, akhirnya malah mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Universitas Boston pada tahun 1990.
Analisis Peraturan Berbagai pendekatan dalam analisis kebijakan yang ada. Analisis "suatu "kebijakan merupakan pendekatan dalam ilmu sosial dan pendidikan dalam studi kebijakan. Hal ini terkait dengan dua tradisi yang berbeda dari analisis kebijakan dan kerangka penelitian. Pendekatan analisis "suatu "kebijakan mengacu pada penelitian yang dilakukan sebenarnya dalam pengembangan suatu kebijakan. pembuat kebijakan dalam suatu birokrasi (misalnya, pegawai negeri senior) di mana kebijakan tersebut dapat dikembangkan. Analisis "suatu" kebijakan lebih lanjut dilakukan dengan cara latihan akademis, yang dilakukan oleh peneliti akademik, dosen dan think tank peneliti, orang yang memahami mengapa suatu kebijakan tertentu harus dikembangkan pada waktu tertentu dimaksudkan bahwa kebijakan itu harus dilaksanakan.
Solusi Pasifik Solusi Pasifik terdiri dari tiga strategi utama:
Sejumlah undang-undang menguatkan kebijakan ini. Kebijakan tersebut dirancang oleh pemerintah Howard setelah skandal Tampa bulan Agustus 2001, dan diterapkan oleh Menteri Imigrasi Australia Philip Ruddock pada tanggal 28 September menjelang pemilu federal 2001 tanggal 24 November.
Don Bosco M. Wangge Kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Ende selama masa kepemimpinan 2009 - 2014 dijabarkan dalam 15 pokok-pokok kebijakan pembangunan yakni bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintah, hukum, lingkungan, tata ruang, ketenagakerjaan, budaya, gender, pemuda dan olahraga, pertanian, pariwisata, keagamaan dan infrastruktur.
Kebijakan publik Secara umum evaluasi
kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi
atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan
dampak.
Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.
Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja,
melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian,
evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah
kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah
kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
Perkawinan sejenis Pemerintah Vietnam menghapus sebuah denda administratif yang dikenakan pada pernikahan sejenis pada 2013. Kebijakan tersebut diberlakukan pada 11 November 2013. Denda 100,000–500,000 VND ($24USD) akan dihapus. Meskipun perkawinan sejenis tidak diizinkan di Vietnam, kebijakan tersebut akan mendekriminalisasi hubungan tersebut, serta hak-hak biasa seperti pendaftaran rumah tangga, kebendaan, membesarkan anak, dan kemitraan bersama diakui.
Kebijakan terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa Regulasi ', Regulasi Dewan (EC) No 1005/2008 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 adalah pilar pertama dari tiga pilar sistem kontrol baru untuk perikanan UE. Pilar kedua adalah Regulasi Dewan (EC) No. 1006/2008 tentang otorisasi kegiatan penangkapan ikan di Perairan Komunitas, dan pilar ketiga adalah Regulasi Dewan (EC) No 1224 berkenaan dengan sistem kontrol Komunitas untuk memastikan kepatuhan dengan aturan-aturan kebijakan perikanan bersama. Regulasi ' merupakan inti dari kerangka hukum UE dalam melawan penangkapan ikan " secara global. Regulasi ini memiliki tujuan antara lain:Dalam Regulasi ' kapal penangkap ikan dapat dianggap terlibat penangkapan ikan ' jika termasuk dalam salah satu kategori berikut:Regulasi ' juga menetapkan serangkaian kebijakan agar produk perikanan ' tidak masuk ke pasar UE.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa Pada Oktober 2017, Pemerintah Britania Raya dalam hal ini DExEU menerbitkan laporan mengenai dampak ekonomi dari Brexit terhadap 58 industri di Britania Raya, namun DExEU tidak menerangkan secara detail mengenai dampak tersebut. Partai Buruh menuntut adanya akses kebebasan informasi terhadap laporan tersebut, namun DExEU menolak dan mengatakan bahwa untuk memberikan data laporan tersebut kepada khalayak umum dapat menciderai legitimasi proses perancangan kebijakan, dan mereka menginginkan untuk memberikan ruang aman kepada para pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan-kebijakan terkait Brexit. Pada 1 November 2017, Partai Buruh kemudian mengajukan mosi "humble address" kepada Parlemen, meminta agar laporan tersebut dirilis, dan mosi ini disetujui. Pimpinan Parlemen Andrea Leadsom mengatakan bahwa akan terdapat sedikit penundaan untuk menunggu menteri terkait memutuskan bagaimana mekanisme perilisan laporan tersebut tanpa menimbulkan prasangka buruk terhadap negosiasi Brexit.
Tanam paksa kopi Tanam paksa kopi adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Minangkabau sejak tahun 1847. Kebijakan tanam paksa kopi ini terdapat dalam surat keputusan Gubernur "Sumatra’s Westkust" Michealis (q.v) tertanggal 1 November 1847. Isi dari surat keputusan tersebut mengatakan setiap keluarga yang memiliki tanah dan iklim yang cocok untuk tanaman kopi, diwajibkan menanam kopi sebanyak 150 batang. Semua hasil panen kopi dijual ke gudang-gudang kopi yang telah disediakan di kota-kota penghasil kopi. Pada tahun-tahun pertama sistem tanam paksa kopi ini dijalankan, pemerintah hanya membeli kopi yang terbaik. Upah yang diterima penduduk dari kebijakan yang ditentukan pemerintah harganya jauh lebih murah dari harga penjualan kedapa saudagar asing yang berada di Padang. Perbedaan harga yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda mencapai tiga kali lipat lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh saudagar asing.
Indeks harga produsen Indeks Harga Grosir (WPI) India pertama diterbitkan tahun 1902 dan dipakai oleh para pembuat kebijakan sampai akhirnya diganti dengan Indeks Harga Produsen (PPI) pada tahu 1978.
Kebijakan publik Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan
publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai
pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di
mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.
Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn
Kebijakan publik Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi
didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.
Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan
kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk
masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan
masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan
yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
SMK Negeri 9 Semarang Sejak berdiri SMK Negeri 9 Semarang telah mengalami beberapa pergantian Kepala Sekolah, diantaranya :
1. Drs. Soemarto sampai 30 April 1978
2. Drs. Sayid 1 Mei 1978 s.d 30 Agustus 1992
3. Drs. Suparmo 1 September 1992 s.d 30 Agustus 1997
4. Drs. Wargo Wirono 1 September 1997 s.d. 20 Juni 2003
5. Dra. Budiningsih, 21 Juni 2003 s.d. 15 September 2005
6. Drs. Slamet Sarjono 15 November 2005 s.d. 13 November 2009
7. Dra. Siti Fadhilah, M.Pd. 14 November 2009 sampai sekarang
Martin Hutabarat Berbicara mengenai kasus kenaikan BBM yang santer diberitakan sepanjang bulan Maret 2012, Martin dan rekannya di Fraksi Gerindra lebih memilih walk out atas putusan ketua DPR, Marzuki Alie, yang dianggap sama saja merugikan rakyat. Hanya, caranya diperhalus dengan menambahkan pasal 7 ayat 6a dalam undang-undang. Menurut partainya, kebijakan tersebut bukanlah kebijakan yang bijak dalam menentukan suatu putusan. Seperti diketahui bahwa opsi pemilihan yang diajukan pada sidang paripurna DPR beberapa waktu yang lalu menyatakan adanya dua opsi sebagai pilihan atas usulan kenaikan BBM, di antaranya adalah menolak kenaikan BBM dan menaikkan harga BBM jika harga minyak dunia melebihi angka 15%.
Organisasi mahasiswa di Indonesia Badan perwakilan mahasiswa (BPM) adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk pada saat pemberlakuan kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Sejak 1978-1989, badan perwakilan mahasiswa hanya ada di tingkat fakultas bersama-sama dengan senat mahasiswa. Ada kerancuan istilah BPM dengan senat mahasiswa karena sama-sama berarti wakil. Hanya saja menurut aturan main, BPM dianggap berfungsi sebagai badan legislatif sedangkan senat mahasiswa menjalani fungsi eksekutif.
Kebijakan Pembangunan Nasional Kebijakan Pembangunan Nasional adalah kebijakan ekonomi Malaysia yang digunakan sekarang. Kebijakan ini merupakan penerus dari Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia yang berakhir pada tahun 1990. Namun, tujuannya hampir mirip dengan Kebijakan Ekonomi Baru.
Kebijakan moneter Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar ("easy money policy")
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.
Disebut juga dengan kebijakan uang ketat ("tight money policy")
Kemunculan kembali Keynesianisme 2008–2009 Pada bulan November 2011, upaya Obama untuk meloloskan Amerika Jobs Act, baik seluruhnya atau sebagian, sejauh ini ditolak oleh kongres AS dengan prospek itu lewat dalam waktu dekat melihat masyarakat miskin. Di Inggris, Cameron membuat pidato pada bulan November menerima prospek ekonomi yang gelap sambil berkata mereka berdebat untuk stimulus fiskal tradisional adalah "hal yang salah dan berbahaya". Simon Cox, ekonom Asia yang juga merupakan editor The Economist, memperkirakan bahwa sementara Cina akan menghadapi tantangan ekonomi pada masa depan, para pemimpin yang akan datang diperkirakan akan memakan waktu atas posisi teratas tersebut pada akhir tahun 2012 (Xi Jinping dan Li Keqiang) jauh lebih mungkin dibandingkan pendahulunya mereka untuk merespon dengan kebijakan Keynes. Juga pada bulan November, buku The Courageous State dirilis oleh kampanye anti-penghindaran pajak Richard Murphy, menyerukan menghidupkan kembali kebangkitan Keynes, yang menurutnya merupakan kebijakan ekonomi terbaik bagi kepentingan orang biasa. Murphy melihat kebangkitan sebagai yang telah memudar keluar pada akhir 2009. Tokoh berpengaruh lain telah keluar dari kebijakan Keynes bahkan dari pihak kiri di politik pusat - ini termasuk Partai Buruh, Lord Glasman, yang menjadi ekonom favoritnya adalah von Hayek dan diplomat Carne Ross yang berpendapat bahwa tidak ada bentuk otoritas terpusat yang dapat memenuhi masalah dunia modern, dengan alasan untuk bentuk anti-statis demokrasi partisipatif, sebagai gantinya. Pada bulan Januari 2012, Philip Stephens mengulangi pandangan sebelumnya bahwa pasar sekali lagi memiliki pengaruh yang menentukan pembuatan kebijakan ekonomi, juga mencatat penurunan kepercayaan publik dalam pemerintahan di Eropa dan Amerika Serikat, bersama dengan perhatian yang lebih besar atas utang publik.
Kegemukan Pendekatan komprehensif telah dipikirkan untuk mengatasi meningkatnya angka kegemukan. Aksi Kebijakan Kegemukan (OPA) telah membagi kerangka kerja menjadi kebijakan 'hulu', kebijakan 'tengah', dan kebijakan 'hilir'. Kebijakan 'hulu' menangani tren perubahan dalam masyarakat, kebijakan 'tengah' mencoba mengubah perilaku individu untuk mencegah kegemukan, dan kebijakan 'hilir' mencoba untuk menangani orang-orang yang sudah terkena.
Asia Pulp &amp; Paper Pada akhir 2012, APP menemui FSC, menyatakan bahwa mereka telah mengalami perubahan mendasar dan karena itu ingin masuk ke dalam dialog konstruktif mengenai kemungkinan pembaruan terkait dengan FSC. Pada November 2013, Direksi FSC menyambut baik pengumuman ini dan menyatakan minatnya ketika APP kembali berserikat dengan FSC dengan mengikuti proses APP mencapai Kebijakan Konservasi Hutan (KKH) dan telah memenuhi Kebijakan Asosiasi FSC.
Aksi afirmatif di Tiongkok Di Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan aksi afirmatif yang disebut Youhui zhengce () yang dimulai pada 1949 dan menjadi kebijakan eksplisit pada pertengahan 1980an. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan keuntungan bagi etnis minoritas di Tiongkok yang dimodelkan dari kebijakan yang dibuat oleh Uni Soviet. Tiga prinsip menjadi dasar kebijakan tersebut: persamaan untuk minortias nasional, otonomi teritorial, dan persamaan untuk semua bahasa dan budaya. Pembubaran USSR dipelajari oleh Tiongkok; ketidakpersamaan ekonomi dan ketidakseimbangan kekuasaan ditemukan sebagai penyebab keruntuhan tersebut, dan berujung pada kebijakan baru, "Hukum Otonomi untuk Kawasan-Kawasan Minoritas".
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa Kebijakan Uni Eropa dalam menangani para pengungsi yang mencari suaka tertuang dalam undang-undang. Dalam Konvensi Dublin yang ditandangani pada Tahun 1990 dan baru berlaku pada Tahun 1997, dalam Undang-undang tersebut bagi para pengungsi yang datang ke wilayah Uni Eropa harus mengajukan suaka di negara pertama dia menginjakkan kakinya dan melindunginya sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1951. Tujuannya supaya mereka tidak berpindah-pindah dan tidak menyulitkan negara Eropa yang lainnya. Konvensi Dublin ini bertujuan agar pemeriksaan suaka akan menjadi lebih efisien dan menghindarkan imigran ilegal masuk ke Uni Eropa. Pada tanggal 17 Juni 1997 Uni Eropa mengadakan pertemuan di Amsterdam dengan dihadiri oleh para Kepala Negara dan pemerintah dari 15 anggota Uni Eropa (European Council). Adapun dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk merevisi Traktat Maastricht atau Traktat Uni Eropa pada tahun 1992. Kemudian dalam pertemuan tersebut menghasilkan sebuah traktat baru yaitu Traktat Amsterdam. Dalam traktat ini isu migrasi yang dibahas adalah :Sejak diberlakukannnya perjanjian Amsterdam pada tahun 1999 Uni Eropa berusaha mengembangkan kompetensinya di bidang kebijakan pengungsi dan migrasi. Adapun kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Tempere Programme (1999-2004) dan Hague Programme (2004-2009). Kedua program tersebut masih merupakan bagian dari Common European Asylum System (CEAS) yang dibuat untuk membangun dan mengimplementasikan kebijakan pengungsi dan migrasi di Uni Eropa. Tempere Programme (1999) merupakan program yang dibentuk untuk kebutuhan akan kebijakan migrasi dan pengungsi di Uni Eropa dengan melibatkan partnership dengan negara-negara asal terkait sistem pengungsi, temasuk perlakuan yang adil terhadap warga Negara Dunia Ketiga dan adanya manajemen arus migrasi bersama. Setelah terbentuk Tempere Programme pada tahun 2005 dibuatlah Hague Programme yang mengatur tentang tindakan Uni Eropa terhadap terorisme, pengelolaan migrasi, kebijakan visa, pengungsi, privasi dan keamanan, serta perlawanan terhadap tindak kejahatan yang terorganisasi.
Kebijakan fiskal Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk
mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.
Kebijakan Pertanian Bersama Pilar kedua kebijakan ini dibiayai melalui dana bersama (") dengan negara-negara anggota yang mendukung petani mereka juga dengan kebijakan-kebijakan lain yang dibiayai dari anggaran nasional mereka, khususnya jaminan sosial bagi petani. Kebijakan kohesi Uni Eropa melengkapi kebijakan pembangunan pedesaan, terutama dalam mendukung pembangunan daerah secara berimbang, yaitu:' dan ' bekerja bergandengan dengan " untuk menjamin pencapaian tujuan bersama.
Sarawak Meksipun Islam adalah agama resmi dari federasi tersebut, Sarawak tak memiliki agama negara bagian resmi. Namun, pada masa kepemimpinan Abdul Rahman Ya'kub, Konstitusi Sarawak diamandemenkan untuk menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala Islam di Sarawak dan mengukuhkan hukum-hukum yang mengesahkan urusan-urusan Islam. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan Islam dapat dirumuskan di Sarawak dan juga memungkinkan pendirian badan-badan negara bagian Islam. Undang-Undang Majlis Islam 1978 dikeluarkan untuk membentuk Pengadilan-Pengadilan Syariah di Sarawak dengan tugas mengurusi perkawinan, pengasuhan anak, pertunangan, warisan dan kasus kejahatan di negara bagian tersebut. Sebuah pengadilan banding dan Pengadilan Kadi juga dibentuk.
Kabinet Pemerintahan Indonesia Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, kabinet yang dipimpin presiden dan kabinet yang dipimpin parlemen. Dalam kabinet presiden, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, sedangkan di kabinet parlemen, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah, dan bertanggung jawab kepada legislatif.
Kebijakan perdagangan bebas Uni Eropa di Indonesia Sebuah kesempatan kerjasama dibuka dengan adanya Kesepakatan Kemitraan dan Kerjasama/ Partnership and Cooperation Agreement yang ditandatangani kedua belah pihak pada November 2009 dan diberlakukan pada Mei 2014. Semenjak itu kerjasama antar kedua negara menguat pada bidang pembuatan kebijakan termasuk perdagangan, lingkungan ,energi, pengetahuan dan teknologi, tata kelola pemerintahan, pariwisata, keimigrasian, perlawanan terhadap teroris, korupsi dan kejahatan lintas negara.
Analisis kebijakan Analisis kebijakan adalah suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi pegawai dalam mencapain tujuan. Hal ini telah didefinisikan sebagai proses "menentukan berbagai kebijakan dalam mencapai suatu tujuan." analisis Kebijakan dapat dibagi menjadi dua bidang utama:
Bidang minat dan tujuan analisis menentukan apa jenis analisis yang dilakukan. suatu kombinasi dari dua jenis kebijakan analisis secara bersama-sama dengan evaluasi program akan didefinisikan sebagai studi kebijakan. analisis Kebijakan adalah sering digunakan di sektor publik, tetapi juga berlaku untuk jenis lain dalam suatu organisasi, seperti organisasi nirlaba dan organisasi non-pemerintah. Analisis kebijakan memiliki akar dalam analisis sistem, pendekatan yang digunakan oleh Amerika Serikat Menteri Pertahanan Robert McNamara pada tahun 1960-an.
Badan Kebijakan Fiskal Kemudian seiring dengan berlakunya reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi BKF sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan maka struktur organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional, dan Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal.
Kebijakan pangan Kebijakan pangan memiliki faktor ekonomis dan politis yang harus dihadapi pada masa depan. Kebijakan pangan tidak berdasarkan politik, namun kebijakan pangan berdampak pada politik. Negara yang memiliki keterlibatan lebih pada kebijakan pangan akan memiliki pengaruh dalam menyelesaikan masalah kelaparan dan kemiskinan.
Mwai Kibaki Mwai Kibaki (lahir 15 November 1931) adalah kepala negara Kenya saat ini. Sebelumnya, Kibaki adalah Wakil Presiden (1978 - 1988). Ia juga pernah menjabat menteri keuangan (1978 - 1981) dan menteri dalam negeri (1982 - 1988) serta menteri kesehatan (1988 - 1991).
Kebijakan pangan Kebijakan pangan adalah suatu wilayah kebijakan publik yang khusus menangani masalah bagaimana makanan diproduksi, diproses, didistribusikan, dan diperjualbelikan. Kebijakan publik didesain untuk mempengaruhi operasi sistem pertanian dan pangan. Kebijakan pangan terdiri dari penetapan tujuan produksi, pemrosesan, pemasaran, ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan konsumsi bahan pangan, serta menjelaskan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pangan dapat berada pada berbagai level, dari lokal hingga glbal, dan oleh pemerintah, komersial, hingga organisasi. Kebijakan pangan juga melibatkan institusi pendidikan untuk mendidik, peraturan untuk mengatur, dan standar yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan. Peraturan dan standar yang ditetapkan meliputi kesehatan dan keselamatan, pemberian label, dan kualifikasi produk tertentu (makanan organik, makanan halal, dan sebagainya).
Amerika Serikat Angka kehamilan remaja di AS adalah 79,8 per 1.000 wanita, tertinggi dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya. Kebijakan aborsi diserahkan kepada tiap-tiap negara bagian sampai Mahkamah Agung melegalkan praktik aborsi pada tahun 1973. Meskipun demikian, kebijakan ini masih tetap kontroversial. Opini publik umumnya terbagi selama bertahun-tahun; sebagian besar negara bagian melarang pendanaan publik untuk prosedurnya dan membatasi praktik aborsi, harus dengan persetujuan orang tua, dan mewajibkan masa tunggu aborsi. Rasio aborsi di AS adalah 241 per 1.000 kelahiran hidup, dan angka aborsinya adalah 15 per 1.000 wanita yang berusia antara 15-44 tahun, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara Barat lainnya.
Kependudukan di Indonesia Kebijakan kependudukan bedasarkan sifat biasanya dapat dibagi menjadi dua yaitu kebijakan lansung dan tidak langsung. Kebijakan langsung merupakan bentuk kebijakan yang langsung mempengaruhi tiga variabel utama yaitu kelahiran,kematian dan migrasi. Keluarga berencana merupakan contoh kebijakan langsung. Kebijakan tidak lansung merupakan kebijakanya yang bersifat perantara. Contohnya memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan,serta perluasan peluang kerja. Yang secara tidak lansung menjadi perantara penghambat bagi usia perkawinan.
Mohammad Reza Pahlavi Meskipun ia sendiri adalah seorang Muslim, Shah perlahan-lahan kehilangan dukungan dari para rohaniwan Syi’ah di Iran, khususnya karena kebijakan Westernisasinya yang kuat dan pengakuannya terhadap Israel. Bentrokan-bentrokan dengan golongan radikal keagamaan, meningkatkan aktivitas pihak komunis, Campur tangan pihak Barat dalam ekonomi Iran, dan perbedaan pandangan politiknya pada 1953 dengan Mohammad Mossadegh (kedua belah pihak saling menuduh pihak lainnya berusaha melakukan kudeta, akhirnya menyebabkan kejatuhan Mossadegh) kelak menghasilkan pemerintahan yang kian otokratis. Berbagai kebijakan yang kontroversial diberlakukan, termasuk larangan terhadap Partai Tudeh dan penindasan terhadap kaum pembangkang oleh dinas rahasia Iran, ; Amnesty International melaporkan bahwa Iran mempunyai hingga 2.200 tahanan politik pada 1978.
Jürgen Habermas Di dalam demokrasi deliberatif, kedaulatan rakyat dapat mengkontrol keputusan-keputusan mayoritas. Kita sebagai rakyat dapat mengkritisi keputusan-keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang memegang mandat. Jika kita berani mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka secara tidak langsung kita sudah menjadi masyarakta rasional, bukan lagi masyarakat irasional. Opini publik atau aspirasi memiliki fungsi untuk mengendalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik. Jika kita berani mengkritik kebijakan-kebijakan yang legal itu, secara tidak langsung kita sudah tunduk terhadap sistem.
Multikulturalisme Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa-Inggris ("English-speaking countries"), yang dimulai di Afrika pada tahun 1999. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa, sebagai kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Namun beberapa tahun belakangan, sejumlah negara Eropa, terutama Inggris dan Perancis, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan multikulturalisme. Pengubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi subyek debat di Britania Raya dan Jerman, dan beberapa negara lainnya.
Organisasi mahasiswa di Indonesia Senat mahasiswa adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk pada saat pemberlakuan kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Sejak 1978-1989, senat mahasiswa hanya ada di tingkat fakultas, sedangkan di tingkat universitas ditiadakan. Di tingkat jurusan keilmuan dibentuk keluarga mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa jurusan, yang berkoordinasi dengan senat mahasiswa dalam melakukan kegiatan intern. Pada umumnya senat mahasiswa dimaksudkan sebagai lembaga eksekutif, sedangkan fungsi legislatifnya dijalankan organ lain bernama badan perwakilan mahasiswa (BPM).
Kebijakan Tetangga Baik Kebijakan Tetangga Baik adalah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt terhadap Amerika Latin. Meskipun kebijakan ini diterapkan pada masa pemerintahan Roosevelt, politikus abad ke-19 Henry Clay merintis kebijakan ini sekaligus mencetuskan istilah "Tetangga Baik" ("Good Neighbor").
Kebijakan ekonomi Kebijakan ekonomi adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian.
Kebijakan Serba Tiga Kebijakan ini dimulai pada 1940 oleh Mayor Jenderal Ryūkichi Tanaka, dan diterapkan secara penuh pada 1942 di Tiongkok Utara oleh Jenderal Yasuji Okamura. Jenderal Yasuji Okamura membagi wilayah tersebut menjadi lima provinsi (Hebei, Shandong, Shensi, Shanhsi, Chahaer) dengan label “ditenangkan”, “semi-ditenangkan” dan “belum ditenangkan”. Markas Besar Kekaisaran menyetujui kebijakan ini pada 3 Desember 1941 dengan nomor 575. Okamura terlibat dalam pembakaran desa-desa, penyitaan hasil panen gandum dan mobilisasi para petani untuk membangun dusun-dusun kolektif. Pembangunan ini juga termasuk penggalian parit-parit dan pembangunan ribuan mil dinding-dinding penahan parit, menara pengawas dan jalan. Operasi ini ditujukan untuk menghancurkan “musuh yang berpura-pura menjadi warga lokal” dan “semua laki-laki yang berusia antar 15 - 60 yang dicurigai sebagai musuh.
Fujimorisme Fujimorisme atau Fujimorismo adalah istilah yang mengacu kepada ideologi politik dan kebijakan-kebijakan mantan Presiden Peru Alberto Fujimori serta kultus kepribadian terhadap dirinya dan kebijakan-kebijakannya. Gagasan-gagasan yang melandasi rezim Fujimori adalah gagasan anti-komunisme, konservatisme sosial, serta neoliberalisme ekonomi yang meminimalisasi peran negara lewat kebijakan privatisasi.
Kebijakan Pertanian Bersama Agenda 2000 yang ditandatangani di Berlin pada tahun 1999 menciptakan pilar kedua dalam Kebijakan Pertanian Bersama dan mempertimbangkan "multi-fungsi" kegiatan pertanian. Tiga kebijakan utama yang diusulkan: skema agro-lingkungan, dukungan untuk daerah yang sulit, dan bantuan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kebijakan pembangunan pedesaan dimasukkan dalam Kebijakan Pertanian Bersama yang berfokus pada pembangunan ekonomi, sosial dan budaya pedesaan Eropa. Pilar pertama sebelumnya hanya ditujukan untuk dukungan produk pertanian. Prinsip modulasi dalam Agenda 2000 memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan dana ditransfer antara pilar pertama ke pilar kedua berdasarkan pendekatan “multi-fungsi” ini.
Kebijakan lingkungan Uni Eropa Kebijakan lingkungan Uni Eropa merupakan salah satu kebijakan penting di dalam organisasi Uni Eropa. Kebijakan lingkungan ini merupakan bentuk kerjasama antara negara- negara anggota Uni Eropa maupun kerjasama antara Uni Eropa dengan negara-negara lainnya. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi keanekaragam hayati di Eropa. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan, melindungi kesehatan manusia, penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, mempromosikan penanggulangan masalah lingkungan di tingkat regional maupun global.
Kebijakan Perikanan Bersama Meskipun kebijakan ini mendapat kritikan oleh para nelayan di mana kebijakan ini dipandang mengancam mata pencaharian mereka, namun penelitian ilmiah menunjukkan bahwa cadangan ikan menurun jauh sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Soeharto Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.
Singapura Singapura adalah salah satu negara pertama yang memiliki hubungan normal dengan Republik Rakyat Tiongkok setelah membuka diri tahun 1978. Negara ini mengakui kebijakan Satu Cina RRT dan memiliki hubungan dagang yang luas dengan negara itu, meski juga mempertahankan hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok di Taiwan.
Analisis Peraturan Analisis kebijakan adalah suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi pegawai dalam mencapain tujuan. Hal ini telah didefinisikan sebagai proses "menentukan berbagai kebijakan dalam mencapai suatu tujuan." analisis Kebijakan dapat dibagi menjadi dua bidang utama:
Bidang minat dan tujuan analisis menentukan apa jenis analisis yang dilakukan. suatu kombinasi dari dua jenis kebijakan analisis secara bersama-sama dengan evaluasi program akan didefinisikan sebagai studi kebijakan. analisis Kebijakan adalah sering digunakan di sektor publik, tetapi juga berlaku untuk jenis lain dalam suatu organisasi, seperti organisasi nirlaba dan organisasi non-pemerintah. Analisis kebijakan memiliki akar dalam analisis sistem, pendekatan yang digunakan oleh Amerika Serikat Menteri Pertahanan Robert McNamara pada tahun 1960-an.
Sosialisme Islam "Partai Sosialis Revolusionier Somalia" dibentuk oleh rezim militer Siad Barre di bawah panduan Uni Soviet pada 1976 sebagai usaha untuk menyesuaikan ideologi resmi negara dengan agama resmi negara melalui adaptasi pedoman Marxis dengan kondisi lokal. Perhatian juga diberikan pada prinsip Muslim dalam kemajuan, persamaan, dan keadilan sosial. Oleh pemerintah dijadikan alasan yang membentuk inti sosialisme ilmiah dan prinsipnya dalam swasembada, partisipasi publik dan kontrol rakyat, serta kepemilikan langsung dari alat produksi. Sebagai bagian dari kebijakan sosialis Barre, industri dan pertanian besar dinasionalisasi, termasuk bank, perusahaan asuransi dan pertanian distribusi minyak. Partai bertugas mendorong investasi swasta dalam skala terbatas, arah keseluruhan kebijakan pada dasarnya adalah sosialis.
Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 1936 Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 1936 adalah pemilihan presiden ke-38 di Amerika Serikat yang diadakan pada hari Selasa tanggal 3 November 1936. Pemilu ini berlangsung pada tahun kedelapan Depresi Besar. Petahana dan calon presiden Partai Demokrat Franklin D. Roosevelt masih mencoba untuk meloloskan beberapa kebijakan New Deal di Kongres dan pengadilan agar dapat menanggulangi masalah ini. Walaupun begitu, kebijakan yang telah ia lancarkan (seperti jaminan sosial dan tunjangan pengangguran) sangat populer di kalangan rakyat.
Kebijakan publik Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat
urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah
kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan
keterlibatan stakeholder.
Kebijakan Pertanian Bersama Pada bulan Juni 1960, Komisi Eropa melontarkan pandangan dalam rangka mewujudkan kebijakan pertanian bersama. Komisaris Eropa Sicco Mansholt, seorang petani dan politisi Belanda, merupakan pencetus utama yang memprakarsai kebijakan pertanian di Eropa. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai kebijakan tunggal yang bertujuan untuk menyediakan pangan yang terjangkau dan standar hidup yang adil bagi petani di Eropa. Kebijakan pertanian ini mula-mula difokuskan untuk mendorong produktivitas pertanian sehingga konsumen memiliki persediaan pangan yang stabil, sekaligus memastikan Uni Eropa memiliki sektor pertanian yang berkelanjutan. Kebijakan Pertanian Bersama memberikan subsidi dan sistem jaminan harga bagi petani, juga memberikan insentif bagi mereka agar meningkatkan produktivitasnya.
Pada tahun 1962, Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa dilahirkan. Dewan Uni Eropa memberi lampu hijau pendirian ' untuk enam produk pertanian (serealia, daging babi, telur, daging unggas, buah dan sayuran serta anggur), diterbitkan aturan-aturan persaingan, perencanaan perdagangan intra-masyarakat untuk produk susu dan daging sapi, serta didirikannya Dana Bimbingan dan Jaminan Pertanian Eropa ('). Kebijakan Pertanian Bersama mulai diberlakukan pada tahun 1963, dengan empat prinsip dasar:Saat awal-awal Kebijakan Pertanian Bersama, banyak petani kecil dari generasi pasca-perang masih memerah susu secara manual dan memotong jerami menggunakan sabit. Subsidi yang diberikan melalui Kebijakan Pertanian Bersama membantu mereka membeli peralatan, merenovasi bangunan pertanian dan memperoleh benih serta pupuk yang lebih baik. Dengan penghasilan yang lebih tinggi, mereka juga dapat meminjam dari bank untuk mengembangkan bisnis mereka.
Siklus Kebijakan Multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021 Siklus Kebijakan memiliki 2 tujuan utama, yaitu :Siklus Kebijakan Uni Eropa awalnya dilaksanakan antara Tahun 2012 dan Tahun 2013, berdasarkan prioritas kejahatan yang direkomendasikan oleh lembaga penegak hukum UE dan mendapat kesepakatan dari Dewan, yang berlangsung pada Tanggal 9 sampai dengan 10 Juni 2011. Siklus pertama ini diikuti atau diadopsi dari Siklus Kebijakan Uni Eropa empat tahun penuh pada Tahun 2014 sampai Tahun 2017. Sedangakan Siklus Kebijakan baru Uni Eropa untuk periode 2018-2021 dibahas selama tahun 2017.
10 (sepuluh) Prioritas Kebijakan Uni Eropa 2018-2021 adalah siklus kebijakan Uni Eropa melawan kejahatan internasional terorganisir dan serius. Didalamnya terdapat 10 kejahatan yang menjadi prioritas UE untuk di perangi. Kebijakan ini merupakan tindakan lanjutan dari siklus kebijakan UE pada tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, yang setelah dilakukan evaluasi akhir dan diserahkan kepada COSI (Komite tetap kerja sama operasional internal keamanan) pada bulan Februari 2017, diputuskan bahwa Siklus Kebijakan telah membuktikan manfaatnya, oleh karena itu UE akan melanjutkan metodologi ini untuk siklus periode berikutnya yaitu pada siklus kebijakan Uni Eropa periode Tahun 2018 - 2021. Dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan yang serius dan terorganisir merupakan fenomena yang semakin dinamis dan kompleks yang membutuhkan tanggapan yang kuat dan perhatian yang serius serta dipimpin oleh intelijen dari penegak hukum UE.
Imperium Britania India mengalami serangkaian kegagalan panen serius pada akhir abad ke-19, menyebabkan bencana kelaparan yang meluas ke seantero negeri dan diperkirakan lebih dari 15 juta orang meninggal akibat kelaparan. EIC telah gagal mengimplementasikan kebijakan dan kontrol yang terkoordinasi untuk menangani kelaparan selama periode kekuasaannya. Hal ini berusaha diubah selama masa Kemaharajaan Britania, sebuah komisi khusus dibentuk untuk mengatasi dan menerapkan kebijakan baru dalam pengentasan kelaparan, yang memakan waktu hingga awal 1900-an supaya bisa menghasilkan efek.
Perwakilan Khusus Uni Eropa Fernando Gentillini ditunjuk sebagai Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Timur Tengah sejak 15 April 2015 sampai 30 April 2016. Dia bertugas melaksanakan kebijakan-kebijakan Uni Eropa untuk proses perdamaian di wilayah itu, terutama antara Israel dan Palestina, agar negara-negara tersebut dapat hidup berdampingan dan menjalani hubungan diplomatik secara wajar sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 242, 338, 1397 dan 1402 serta hasil-hasil Pertemuan Madrid 1991.
Kebijakan Pertanian Bersama Struktur Kebijakan Pertanian Bersama tersusun dalam dua ranah kebijakan utama, yang disebut sebagai 'Pilar'. Pilar pertama: bantuan langsung (') dan kebijakan pasar ('); pilar kedua: pembangunan pedesaan (").
IAIN Metro Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) adalah sebuah organisasi intern kampus yang mana dalam organisasi tersebut berusaha menampung aspirasi seluruh mahasiswa IAIN Metro. Dewan Legislatif Mahasiswa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemerintahan yang telah tertuang dalam undang-undang student governement. Dalam DLM ada komisi-komisi yang menangani tentang kebijakan-kebijakan yang ada di kampus IAIN Metro ini. Baik kebijakan dari pihak rektorat ataupun dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN Metro. Adapun komisi-komisi tersebut terdiri dari: Komisi Kebijakan Akademik, Komisi Kebijakan Anggaran, dan Komisi Kebijakan Kemahasiswaan.
Margaret Mead Margaret Mead (16 Desember 1901 – 15 November 1978) adalah seorang antroplog budaya Amerika.
Margaret Mead Mead meninggal di New York City pada 15 November 1978, dalam usia 76 tahun.
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik mempunyai tugas mengkaji, menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan kebijakan pengadaan barang/jasa nasional, serta melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik menyelenggarakan fungsi:
Kebijakan Pertanian Bersama Pada tahun 1970-an dan 1980-an Kebijakan Pertanian Bersama memperkenalkan tiga instrumen: diversifikasi regional, mekanisme dukungan harga dan kebijakan-kebijakan struktural (penyesuaian sumber daya). Hasil kebijakan ini terlihat dimana produk pangan yang dihasilkan Eropa meningkat setiap tahunnya. Toko-toko penuh makanan dengan harga yang terjangkau, sehingga keamanan pangan dapat tercapai.
Sinar Mas Perusahaan ini belum menunjukkan pendekatan yang komprehensif, konsisten atau dedicated terhadap pengelolaan konservasi yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan ekosistem hutan fundamental bagi kelangsungan hidup Hutan Bernilai Konservasi Tinggi di sana.
Pada bulan November 2007, Forest Stewardship Council (FSC) secara resmi memisahkan diri dengan APP, menyatakan tidak lagi berlakunya hak APP menggunakan logonya dan menghentikan semua hubungan dengan FSC pada 2007. Pada Juni 2013, APP menerbitkan Sustainability Roadmap Vision 2020. Sebagai bagian dari update untuk rencana “Vision 2020” dan Kebijakan Konservasi Hutan, APP mengumumkan batas waktu mutlak 31 Agustus 2013 untuk semua kayu hutan alam ditebang sebelum 1 Februari 2013 untuk mencapai pabrik bubur kertas. Tidak ada serat hutan alam yang akan diizinkan ditebang melewati tanggal yang ditetapkan APP.
Pada akhir 2012, APP menemui FSC, menyatakan bahwa mereka telah mengalami perubahan mendasar dan karena itu ingin masuk ke dalam dialog konstruktif mengenai kemungkinan pembaruan terkait dengan FSC. Pada November 2013, Direksi FSC menyambut baik pengumuman ini dan menyatakan minatnya ketika APP kembali berserikat dengan FSC dengan mengikuti proses APP mencapai Kebijakan Konservasi Hutan (KKH) dan telah memenuhi Kebijakan Asosiasi FSC.
Epictetus Dalam aspek personal, intinya adalah bagaimana seseorang menemukan kebenaran sejati, kemudian membawanya dalam proses menuju hidup bijak. Selanjutnya, dalam aspek sosial, gerakannya adalah dari kedermawanan yang semata-mata berdasarkan ikatan konvensional (keluarga, jabatan) -khususnya cinta dan ke-orangtua-an-, menuju kedermawanan yang juga menyangkut umat manusia, sebagai sesama makhluk rasional.
Doktrin Carter Doktrin Carter adalah kebijakan yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dalam Pidato State of the Union tanggal 23 Januari 1980. Inti doktrin ini adalah Amerika Serikat akan menggunakan kekuatan militernya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya di Teluk Persia bila diperlukan.
Masjidil Haram Menurut Ibnu Katsir, Nabi Muhammad dan para sahabat salat dengan menghadap Baitul Maqdis. Namun, Rasulullah lebih suka salat menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Oleh karena itu dia sering salat di antara dua sudut Ka'bah sehingga Ka'bah berada di antara diri dia dan Baitul Maqdis. Dengan demikian dia salat sekaligus menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis.
Kiblat Pada mulanya, kiblat mengarah ke Yerusalem. Menurut Ibnu Katsir, Rasulullah SAW dan para sahabat salat dengan menghadap Baitul Maqdis. Namun, Rasulullah lebih suka salat menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Oleh karena itu dia sering salat di antara dua sudut Ka'bah sehingga Ka'bah berada di antara diri dia dan Baitul Maqdis. Dengan demikian dia salat sekaligus menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis.
Ibnu Qudamah Dimasa ia dilahirkan tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya. Karenanya, ayahnya, Abul Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini haijrah bersama keluarganya ke Damaskus dengan kedua anaknya, Abu Umar dam Muwaffaquddin, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar tahun 551 H (Al-Hafidz Dhiya’uddin mempunyai sebuah kitab tentang sebab hijrahnya pendududk Baitul Maqdis ke Damaskus).
Masjid Menara Kudus Masjid ini mulai didirikan pada tahun 956 H atau 1549 M. Hal ini didasarkan pada inskripsi berbahasa Arab yang tertulis pada prasasti batu berukuran lebar 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid.. Peletakan batu pertama menggunakan batu dari Baitul Maqdis di Palestina, oleh karena itu masjid ini kemudian dinamakan Masjid Al Aqsha.
Dajal Menurut hadits riwayat dari Imam Muslim, Dajal akan dibunuh oleh Isa di kota Lud (اللد "al-Ludd") di pintu gerbang kota tersebut, Palestina. Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam "Athlas Hadith al-Nabawi", Lud adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina dekat Ramalah.
Abdul Ghani al-Maqdisi Dilahirkan di Jama’il pada tahun 541 H, suatu daerah di pegunungan Nablus bagian dari Negeri Palestin dekat Baitul Maqdis, karenanya dinisbatkan ke Baitul Maqdis. Kemudian keluarganya pindah ke Damaskus, setelah itu pindah di tepi gunung Qasiyun dan daerah ini dikenal dengan nama Ash Shalihiyah.
Imam Abdul Ghani tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang berilmu dan baik yang menyebarkan madzhab Hambali di Syam.
Di antaraguru-gurunya adalah kepala keluarganya yaitu Ahmad bin Muhamad bin Qudamah al-Maqdisi di Syam; Ibnul Jauzi, Abdul Qadir Jailani dan Abul Fathi bin al-Manni di Baghdad; Abu Thahir as-Silafi di Iskandariyah; Abul Fadhl at-Tushi di Moshul; Abdurrazak bin Ismail al-Qirmani di Hamadzan; Abu Musa al-Madini dan para ulama yang seangkatan dengannya di Asbahan.
Abdul Qadir bin Abdul Mutalib Artinya, ‘Dan tiada ada Allah Ta’a menghendaki akan mensia2kan akan sembahyang kamu menghadap ke Baitul Maqdis, bahkan memberi pahala Ia akan kamu atasnya.’ (Anak Kunci Syurga hal. 11)
Kiblat Setelah hijrah ke Madinah, hal tersebut tidak mungkin lagi. Ia salat dengan menghadap Baitul Maqdis. Ia sering menengadahkan kepalanya ke langit menanti wahyu turun agar Ka'bah dijadikan kiblat salat. Allah pun mengabulkan keinginan dia dengan menurunkan ayat 144 dari Surat al-Baqarah:
Kota Lama Yerusalem Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi Muhammad, ahli hadits dan hukum fiqih mengatakan:
"Baitul Maqdis adalah tempat para Nabi dan berkumpulnya mereka untuk beribadah. Tidak ada sejengkal pun tanah di tempat itu yang tidak dipakai untuk sembahyang oleh para Nabi atau para Malaikat".
Masjid Qiblatain Pada permulaan Islam, orang melakukan salat dengan kiblat ke arah Baitul Maqdis (nama lain Masjidil Aqsha) di Yerusalem/Palestina. Baru belakangan turun wahyu kepada Rasulullah SAW untuk memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram di Mekkah.