mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Zulkifli Hasan Pasca terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, Provinsi DKI Jakarta harus mengangkat gubernur baru yang menggantikannya. Berbagai polemik muncul terkait siapa yang akan menggantikan Joko Widodo, meskipun secara konstitusional Basuki Tjahaja Purnama, atau yang dikenal dengan sebutan Ahok, selaku wakil gubernur sudah selayaknya naik menjadi gubernur. Pro kontra dipilihnya Ahok menjadi gubernur pengganti Joko Widodo tidak hanya berkembang di dalam tubuh pemerintahan, tetapi juga di tengah masyarakat, di mana muncul protes dari sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan landasan latar belakang agama yang dalam kesimpulannya Ahok dianggap tidak layak menjabat gubernur.
Basuki Tjahaja Purnama Pada 14 November 2014, ia diumumkan secara resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, melalui rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta. Basuki resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014 di Istana Negara, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sejak 16 Oktober hingga 19 November 2014.
Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Kampanye kepresidenan Joko Widodo 2014 diumumkan pada 14 Maret 2014, ketika partai politiknya PDI-P mendeklarasikan dia sebagai kandidat dari partai untuk pemilihan umum mendatang pada tahun 2014. Dia saat itu menjabat Gubernur Jakarta, dan sebelumnya Walikota Surakarta. Dengan mantan wakil presiden Jusuf Kalla sebagai pasangannya, dia terpilih sebagai Presiden Indonesia setelah pemilihan umum pada tanggal 9 Juli dan pengumuman resmi KPU pada 22 Juli.
Joko Widodo Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi () adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur. Sebelumnya, dia adalah Wali Kota Surakarta (Solo), sejak 28 Juli 2005 sampai dengan 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota. Dua tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pelantikan Presiden Joko Widodo Joko Widodo (dikenal sebagai Jokowi) terpilih sebagai Presiden Indonesia dalam pemilu presiden 2014. Pelantikan Jokowi sebagai presiden dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 20 Oktober 2014, tepat 5 tahun setelah awal masa jabatan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta, banyak mendapat sorotan media nasional maupun internasional, karena dianggap sebagai presiden pertama Indonesia yang tidak berasal dari kalangan elit politik atau militer, dan gaya kepemimpinan dan kepopulerannya yang unik. Lima hari sebelum acara pelantikan, majalah "TIME" memuat Jokowi di halaman depannya, dengan tajuk ""A New Hope"" ("Harapan Baru"). Selain itu, ia juga populer di kalangan media sosial Indonesia.
Megawati Soekarnoputri Megawati dan PDI-P menunjuk Joko Widodo untuk maju dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Akhirnya melalui proses pemilu yang cukup panjang, Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 - 2019.
Iskandar Mandji Iskandar Mandji adalah politisi Indonesia yang juga menjabat sebagai salah satu Staf Ahli Wakil Presiden Indonesia di era Jusuf Kalla (2014-2019).. Dalam karier politiknya di Indonesia, Iskandar pernah duduk sebagai anggota DPRD Kota Makassar, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, hingga kemudian DPR RI. Sebagai kader Partai Golkar, karier terakhirnya di partai tersebut adalah sebagai Wakil Sekretaris Jendral di periode kepemimpinan Jusuf Kalla (2004-2009). Pada perhelatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Iskandar menjadi ketua Jenggala Center yang merupakan salah satu tim pemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bagi Iskandar, kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019 adalah kemenangan kalangan muda yang bersemangat, memiliki kreativitas dan mau berinovasi.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia Joko Widodo memiliki 1 periode jabatan presiden yaitu sejak 20 Oktober 2014 hingga sekarang.
Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014 setelah mengalahkan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden Indonesia 2014. Kepresidenannya awalnya melihat peringkat persetujuan yang rendah - kurang dari 30% di awal 2015 - yang akhirnya meningkat menjadi sekitar dua kali lipat pada akhir 2017.
Abdul Malik Fadjar Abdul Malik Fadjar () adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang menjabat sejak 19 Januari 2015. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Gotong Royong. Ia adalah lulusan tahun 1972 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Malang. Pada 19 Januari 2015, ia dipilih Presiden Joko Widodo menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Keluarga Joko Widodo Keluarga Joko Widodo adalah orang-orang yang terkait dalam garis keluarga Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo yang saling memiliki hubungan darah. Termasuk di dalamnya orangtua, kakek, nenek, adik, anak-anaknya, dan saudara karena hubungan pernikahan (keluarga istri Joko dan keluarga adik-adik Joko).
Sri Mulyani Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Joko Widodo selama dia menjabat. Belum setahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai "Menteri Keuangan Terbaik se-Asia 2017" oleh majalah "Finance Asia" yang berkedudukan di Hong Kong. Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3 persen menjadi 2,5 persen dari PDB. Ia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak ("tax amnesty") yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia.
Basuki Tjahaja Purnama Pada tanggal 1 Juni 2014, karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti panjang untuk menjadi calon presiden dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, Basuki Tjahaja Purnama resmi menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih pada Pilpres 2014, tanggal 16 Oktober 2014 Joko Widodo resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Secara otomatis, Basuki menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Basuki melanjutkan jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta dengan dukungan Gerindra dan PDIP, namun setelah pertentangan mengenai RUU Pilkada ia kehilangan dukungan dari Gerindra. Sementara dukungan PDIP didapat dari Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Ia kemudian berusaha maju kembali menjadi Calon Gubernur melalui jalur (independen), namun kemudian memutuskan menggunakan usungan dari partai.
Joko Widodo Lima hari setelah deklarasinya, pada tanggal 19 Maret 2014 Joko Widodo digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai melanggar hukum perdata karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan. Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengkonfirmasi bahwa pencapresan Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan dengan mudah mendapat izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri karena sudah diatur dalam Undang Undang No 47 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan surat permintaan izin kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan untuk menghalanginya.
Karier Joko Widodo sebagai Wali Kota Surakarta Karier Joko Widodo sebagai Wali Kota Surakarta adalah kumpulan upaya Joko Widodo selama menjabat sebagai wali kota pada kurun waktu 2005 hingga 2012.
Budi Gunawan Pada tanggal 9 September 2016, dia diangkat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat Kepala Badan Intelijen Negara dan pangkatnya dinaikan dari Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi, menjadi Jenderal Polisi.
Aksi 31 Maret Aksi 31 Maret atau Aksi 313 adalah gerakan massa yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 31 Maret 2017, diinisasi oleh Forum Umat Islam (FUI) dan diikuti oleh berbagai kelompok organisasi massa Islam. Aksi ini melakukan "long march" dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka dengan tujuan meminta Presiden Joko Widodo agar memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada saat aksi berlangsung, Presiden Joko Widodo sedang menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH MA’ruf Amin.
Abdul Ghaffar Rozin Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin adalah seorang ulama asal Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama. Ia juga menjabat sebagai staf khusus presiden bidang keagamaan dalam negeri untuk Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2018.
Silsilah keluarga Joko Widodo Berikut ini adalah silsilah keluarga Presiden Indonesia, Joko Widodo.
Daftar kunjungan kenegaraan Joko Widodo Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri KTT berikut ini:
Ma'ruf Amin Amin duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 9 Agustus 2018, ia diumumkan sebagai calon Wakil Presiden Indonesia pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, mendampingi petahana Joko Widodo.
Staf Khusus Presiden Pada Masa Kabinet Kerja (2014-2019) atau saat Presiden Joko Widodo mulai menjabat, Jokowi juga mengangkat beberapa Staf Khusus. Jokowi juga membubarkan UKP4 dan membentuk lembaga Kantor Staf Kepresidenan (lembaga khusus di bawah Presiden, berbeda dengan Staf Khusus)
Joko Widodo Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal elektabilitas Joko Widodo. Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun hingga 8% sampai April 2014.
Ryamizard Ryacudu Namanya sempat diisukan sebagai salah satu calon wakil presiden Joko Widodo, walaupun akhirnya Jusuf Kalla yang terpilih. Ia lalu mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dan terlibat dalam pembekalan relawan selama kampanye Pilpres.
Ryamizard Ryacudu kemudian ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Kerja.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Hal ini berawal dari penetapan Calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo Januari 2015. 2 hari setelahnya, pimpinan KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka gratifikasi saat beliau masih menjabat Kabiro Binkar SDM Polri tahun 2006 terkait isu rekening gendut. Tetapi meski ada status tersangka, 10 fraksi DPR menyetujui fit and proper test Komjen BG. Terjadi ketegangan antar instansi dan Presiden Joko Widodo memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Wakapolri menjadi Plt Kapolri. Pimpinan KPK ditersangkakan oleh Kabareskrim yang baru diangkat yaitu Komjen Pol. Budi Waseso karena berbagai kasus lampau. Ketua KPK Abraham Samad ditersangkakan dikarenakan terjerat kasus pemalsuan dokumen, dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditahan karena pemalsuan kesaksian di MK semasa menjadi advokat. Sisa pimpinan lainnya juga diancam dijerat kasus masa lalunya masing-masing akan tetapi belum menjadi tersangka.
Suyanto Pasca-pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014 di mana pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, namanya sempat menjadi nomine jabatan menteri untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian jabatan tersebut diisi oleh Anies Baswedan dan kementerian yang dimaksud bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
ShameOnYouSBY Presiden SBY berusaha untuk mengkonsultasikan RUU Pilkada kepada Hamdan Zoelva (Ketua Mahkamah Konstitusi), dengan dalil UUD 1945 , yang disebutkan bahwa setiap rancangan undang undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian ayat 3 menjelaskan bahwa jika rancangan undang undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Ruang hukum inilah yang akan digunakan Presiden untuk menolak pilkada oleh DPRD. Menurut Hamdan, menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah saat pengesahan RUU berhak memberikan persetujuan. Pasalnya, menteri itu dianggap sebagai wakil dari presiden.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo untuk tidak menandatangani UU Pilkada agar UU Pemda akan tetap menjadi acuan terhadap pilkada langsung oleh rakyat. Dalam pembicaraannya dengan Jokowi, Yusril menjelaskan bahwa SBY tidak perlu menandatangani UU Pilkada sampai masa jabatannya habis, sementara presiden terpilih Joko Widodo pun diharapkan dapat melakukan hal yang sama. Menurut Yusril, dengan demikian, maka Presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi, sehingga UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah berlaku.
Widi Prasetijono Widi, tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Dia adalah mantan Ajudan Presiden RI Joko Widodo. Dia kemudian menjabat Komandan Korem 074/Warastratama dan terakhir sebagai Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma.
Soto gading Salah satu soto gading yang terkenal di Surakarta terletak di sebelah selatan Keraton Surakarta. Tempat makan soto gading ini sering menjadi langganan para pejabat tinggi dan beberapa orang terkenal di Indonesia, salah satunya Presiden Indonesia ke-7, yaitu Joko Widodo.
Koalisi Indonesia Kerja Koalisi Indonesia Kerja adalah nama koalisi yang mendukung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Koalisi ini sendiri secara resmi berdiri bersamaan dengan diserahkannya nama calon Presiden-Wakil Presiden RI Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke Komisi Pemilihan Umum pada 10 Agustus 2018.
ShameOnYouJokowi Pada 1 November 2014, Mursyidah, ibu Arsyad, beserta suaminya, Syafruddin, menemui Presiden Joko Widodo dan Iriana Widodo. Dalam pertemuan ini, Joko Widodo menyatakan secara langsung bahwa ia telah sepenuhnya memaafkan Arsyad dan menjamin penangguhan penahanan. Mursyidah juga menerima sejumlah uang sebagai modal usaha dari Iriana Widodo.
Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Dengan presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono mencapai batas masa jabatannya pada tahun 2014, Jokowi dipandang sebagai pesaing utama untuk posisi tersebut karena popularitasnya dan dia memuncaki jajak pendapat awal. Awalnya, Jokowi sendiri tidak secara langsung menanggapi pertanyaan media tentang kemungkinan pencalonannya. Selama masa jabatannya sebagai gubernur, kebiasaan "blusukan" (kunjungan lapangan mendadak) yang mulai dia lakukan selama masa jabatan sebagai wali kota, menjadi pusat perhatian di luar programnya.
Kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 Ikut serta dalam pemilu Presiden Indonesia pada 2009, saat ia bersaing sebagai cawapres dari capres Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2009, pencalonan pertama Prabowo Subianto untuk jabatan presiden dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 kalah atas Joko Widodo, yang memenangkan 53.15% suara. Sebelumnya, pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 dimana Jokowi terpilih menjadi Gubernur Jakarta, Prabowo mendukungnya.
Muhammad Arsyad Assegaf Pada 1 November 2014, Mursyidah, ibu Arsyad, beserta suaminya, Syafruddin, menemui Presiden Joko Widodo dan Iriana Widodo. Dalam pertemuan ini, Joko Widodo menyatakan secara langsung bahwa ia telah sepenuhnya memaafkan Arsyad dan menjamin penangguhan penahanan. Mursyidah juga menerima sejumlah uang sebagai modal usaha dari Iriana Widodo.
Arcandra Tahar Ir. Arcandra Tahar, M.Sc., Ph.D. () adalah Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, sebelumnya dia adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli 2016 hingga 15 Agustus 2016. Ia menggantikan Sudirman Said yang diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo dalam perombakan kabinet pada tanggal 27 Juli 2016. Arcandra resmi diberhentikan sebagai Menteri ESDM pada tanggal 15 Agustus 2016 menyusul polemik dwikewarganegaraan yang ditujukan kepada dirinya sebagai menteri dan menjadikannya sebagai menteri dengan masa kerja terpendek dalam sejarah di Indonesia, yakni 20 hari. Pada tanggal 14 Oktober 2016, ia resmi dilantik menjadi Wakil Menteri ESDM mendampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Arcandra menyelesaikan S-1 di Teknik Mesin ITB (masuk tahun 1989) dan kemudian bekerja di Andersen Consulting. Selanjutnya ia mengikuti kuliah S-2 di Texas A&M University, Amerika Serikat hingga selesai.Arcandra kemudian kembali melanjutkan pendidikan S-3 di Amerika Serikat. Setelah itu, ia menjadi konsultan di berbagai perusahaan internasional. Arcandra memiliki peran dalam negosiasi dan keberhasilan Presiden Joko Widodo menarik kembali Blok Masela agar dikuasai Indonesia, dengan memutuskan eksplorasi harus dilakukan secara "onshore" dan bukan "offshore". Arcandra memiliki hak paten tentang desain "offshore" di Amerika Serikat.
Pasca dilantik menjadi menteri, beredar sebuah rumor yang menyatakan bahwa Arcandra telah menjadi warga negara Amerika Serikat melalui proses naturalisasi pada bulan Maret 2012. Karena Indonesia tidak mengakui dwikewarganegaraan, maka otomatis secara hukum seorang Warga Negara Indonesia (WNI) akan kehilangan status WNI-nya. Namun menurut penuturan Arcandra sendiri, dirinya masuk Indonesia menggunakan paspor Indonesia yang masih berlaku sampai 2017. Pada 15 Agustus 2016, jabatan menteri Arcandra dicopot oleh Presiden Joko Widodo dan digantikan oleh Luhut Panjaitan. Kemudian, pada 14 Oktober 2016, Arcandra diangkat menjadi wakil menteri ESDM dengan Ignasius Jonan sebagai menterinya.
Patung Banteng Wulung Patung Banteng Wulung ini diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menggantikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sementara prasasti peresmiannya yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo terletak persis di samping patung ini.
Listyo Sigit Prabowo Listyo tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Dia adalah Ajudan Presiden RI Joko Widodo. Ia kemudian menjabat Kepala Kepolisian Daerah Banten dan terakhir sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Edi Sukmoro Edi Sukmoro () adalah direktur utama PT Kereta Api Indonesia mulai Oktober 2014. Ia menggantikan Ignasius Jonan yang menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Aset Non-produksi PT Kereta Api Indonesia.
Kepresidenan Joko Widodo Kementerian transportasi Indonesia menyampaikan serangkaian kekurangan dalam rencana kereta cepat senilai $5,5 miliar yang didanai Cina, menimbulkan keraguan pada proyek tersebut dan menyoroti batas-batas Joko Widodo dalam mengubah mega proyek menjadi kenyataan saat dia mencoba untuk menarik investor asing ke ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Aksi 4 November Pada 5 November 2016 pukul 00:10 WIB, setelah melakukan rapat terbatas secara mendadak dengan sebagian menteri Kabinet Kerja, Kapolri, Jenderal TNI, dan Kepala BIN, Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers di Istana Merdeka. Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara aksi yang menjalankan aksi dengan damai hingga petang, namun menyesalkan kerusuhan yang terjadi pada sesudah isya yang seharusnya sudah bubar dan hal tersebut dilihat bahwa telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi sebelumnya. Joko Widodo juga menyatakan bahwa proses hukum terhadap Basuki akan dilakukan "secara tegas, cepat dan transparan", dan menghimbau warga untuk pulang.
Karier Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta Karier Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta adalah kumpulan upaya gubernur Joko Widodo selama menjabat pada kurun waktu 2012 hingga 2014. Kebijakan ini banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi busway.
Retno Marsudi Retno Lestari Priansari Marsudi () adalah Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sebelumnya dia menjabat sebagai Duta besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag.
2019GantiPresiden Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kaos bertuliskan #2019GantiPresiden tak akan sanggup menggantikan dirinya, menyebut bahwa rakyat yang dapat mengganti dirinya, bila memang kehendak rakyat demikian; tanggapan Joko didukung oleh Sohibul Iman. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyebut fenomena tagar ini menyedihkan karena kampanye pilpres bahkan belum dimulai. Eva juga menyoroti perihal upaya dari partai oposisi untuk Joko Widodo yang semakin gencar. Menanggapi maraknya kaos bertuliskan #2019GantiPresiden, politikus Partai Golongan Karya Ace Hasan Syadzily menyebut bahwa beredarnya kaos tersebut merupakan upaya untuk mendiskreditkan Joko, menyebutkan bahwa kinerja pemerintahan Joko dinilai rakyat sudah sangat memuaskan sebagaimana survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Alkadrie menyebut bahwa #2019GantiPresiden digunakan oleh orang-orang yang frustrasi dengan pemerintahan Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa #2019GantiPresiden hanyalah keinginan segelintir pihak yang ingin mengganti Joko, merasa wajar dengan tanggapan Joko atas tagar tersebut. Ruhut Sitompul meragukan gerakan #2019GantiPresiden akan benar-benar mengganti Joko, menilai PKS tak mampu mendepak Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua MPR, meski sudah memecat Fahri sejak 2016. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai #2019GantiPresiden bukan sebagai aspirasi, namun manuver politik, menyebut pihak oposisi tak dapat melakukan sesuatu ketika keterpilihan Joko tinggi. Johnny G. Plate menilai gerakan ini tidak etis.
Arief Yahya Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc. () adalah Menteri Pariwisata Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sebelumnya ia menjabat sebagai CEO PT Telekomunikasi Indonesia sejak 11 Mei 2012 menggantikan posisi Rinaldi Firmansyah.
Joko Widodo Presiden Jokowi juga kembali menuai kecaman keras setelah menandatangani Peraturan Presiden tentang Kenaikan Uang Muka Mobil Pejabat. Jokowi pun mengaku tidak tahu Perpres yang ditandatanganinya dan akhirnya mencabut Peraturan tersebut. Namun terlanjur menghasilkan tertawaan "I Don't Read What I Sign".
Dewi Aryani Hilman Sebagai politikus Dewi Aryani turut berpartisipasi dalam kampanye Joko Widodo di Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 dan pemenangan Joko Widodo menuju Presiden Republik Indonesia.
Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Pada tanggal 22 September 2018 Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri peresmian patung Garuda Wisnu Kencana (GWK).
Budi Arie Setiadi Sebagai politikus, Budi Arie pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010) dan juga Wakil Ketua
DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Ia kemudian mendirikan PROJO, kelompok relawan darat terbesar pendukung Joko Widodo, sejak Agustus
2013. PROJO kemudian berjuang mengumpulkan aspirasi pencapresan Jokowi sebelum dideklarasikan PDIP secara resmi, melawan arus pencapresan Megawati dengan wakil presiden Jokowi yang ramai saat itu. Projo akhirnya berhasil mengantarkan Joko Widodo sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia.
Panglima Tentara Nasional Indonesia Panglima TNI saat ini dijabat oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, yang berasal dari TNI Angkatan Udara, yang resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Desember 2017.
Franky Sibarani Franky Sibarani adalah seorang pengusaha Indonesia. Pada 27 November 2014 hingga 27 Juli 2016, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
Keluarga Joko Widodo Erwin Nasution () adalah ayah dari Bobby Nasution sekaligus almarhum mertua dari Kahiyang Ayu dan besan dari Joko Widodo. Ia sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (Persero).
Ryamizard Ryacudu Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu () adalah Menteri Pertahanan pada Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014. Mantan perwira tinggi militer TNI AD ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 2002 hingga 2005.
Triawan Munaf Triawan Munaf () adalah seorang mantan musisi, pengusaha dan politisi Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif setelah resmi dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada 26 Januari 2015, melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 9 P Tahun 2015. Ia menjadi pimpinan yang pertama pada lembaga setingkat kementerian yang baru dibentuk tersebut.. Badan Ekonomi Kreatif adalah sebuah lembaga negara baru yang dulunya merupakan bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif..
Jan Darmadi Pada 19 Januari 2015, ia dipilih Presiden Joko Widodo menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
Badan Pertanahan Nasional Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat Kementerian baru bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia, sehingga sejak 27 Oktober 2014, Badan Pertahanan Nasional berada di bawah naungan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Jabatan Kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang yang dijabat oleh Sofyan Djalil
Luhut Binsar Panjaitan Pada tanggal 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Joko Widodo.
Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Setelah pemilihan legislatif diadakan pada 9 April 2014, dengan hasil yang diumumkan pada 10 Mei, partai politik Jokowi PDI-P memperoleh suara terbanyak dengan suara populer 18,95%. PDI-P memperoleh 109 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, kurang 3 kursi dari yang dibutuhkan untuk bisa menggusung sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden dan karenanya harus membentuk koalisi untuk melakukannya. Setelah pengumuman itu, Jokowi meminta cuti dari jabatannya sebagai gubernur pada 12 Mei. Setelah disetujui, wakilnya Basuki Tjahaja Purnama mengambil alih posisinya dan menjadi pejabat gubernur ibu kota.
Badrodin Haiti Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Badrodin Haiti () adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang menjabat sejak 17 April 2015, sejak Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri pada tanggal 16 Januari 2015. Pada 18 Februari 2015, ia diajukan sebagai calon tunggal Kapolri, menyusul keputusan Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Pada tanggal 16 Januari 2015 hingga 17 April 2015, Badrodin ditunjuk Presiden Jokowi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kapolri yang melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri hingga pelantikan Kapolri definitif dilaksanakan.
Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Setelah deklarasi ini, IHSG dan Rupiah naik nilainya, yang dikaitkan dengan sentimen positif investor terhadap berita tersebut. Pencalonannya menuai kritik terutama dari pihak Prabowo Subianto, yang juga mencalonkan diri sebagai presiden dan sebelumnya mendukung Jokowi dalam pemilihan umum gubernur 2012. Yang lainnya menyebutkan janji kampanyenya pada tahun 2012 bahwa dia akan menjabat sebagai gubernur untuk masa jabatan lima tahun penuh.
2019GantiPresiden Sebuah survei yang diselenggarakan oleh "Viva" lewat akun Twitter resminya memenangkan #2019GantiPresiden, berbanding 3:1 dengan #Jokowi2Periode. Survei yang diselenggarakan oleh Media Survei Nasional menyebutkan bahwa 46,37% responden menginginkan Joko Widodo digantikan oleh tokoh lain pada 2019, sementara 45,22% responden menginginkan Joko kembali memimpin hingga 2024; 8,41% responden lainnya memilih tidak menjawab. Survei yang sama juga memaparkan 66,7% responden menolak pemasangan Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Survei yang dikeluarkan oleh KedaiKopi menyebutkan 64,9% responden menginginkan presiden baru, sedangkan responden yang menginginkan Joko memimpin lagi hanya 35,1%. Mengenai keterpilihan, survei yang sama dari Media Survei Nasional menyatakan keterpilihan Joko naik menjadi 36,2%, diikuti Prabowo Subianto turun menjadi 20,4%, dan Gatot Nurmantyo sebesar 7%; walau demikian menurut pengamat politik dari Indo Barometer Mohammad Qodari, keterpilihan Joko haruslah 60% untuk memastikan Joko kembali memimpin Indonesia. Qodari membandingkan keadaan ini dengan presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga berjaya mengalahkan Megawati Soekarnoputri dan memimpin selama 2 periode. Survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia menyebutkan popularitas gerakan ini sudah meningkat menjadi 60,50% pada Juli dibanding 50,80% pada Mei. Penerimaan gerakan ini juga meningkat menjadi 54,40% pada Juli dibanding 49,80% pada Mei. Survei ini melibatkan 1.200 responden.
Dwi Soetjipto 28 November 2014, Dwi Soetjipto dipilih Presiden Joko Widodo untuk memimpin PT Pertamina. Ia adalah direktur utama BUMN pertama yang diangkat dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, berdasarkan prinsip meritokrasi. Menurut Presiden Joko Widodo, Soetjipto dipilih berdasarkan hasil tes tertinggi di antara kandidat lain, dan dibebani tugas khusus memberantas mafia migas dalam tubuh Pertamina. 13 Mei 2015, Soetjipto mengumumkan pembubaran salah satu anak usaha Pertamina yang merugikan, Petral (Pertamina Energy Trading). Soetjipto mengeluarkan produk Pertalite untuk menambah daya saing produk di level hilir. Belum setahun setelah dilantik, Oktober 2015, Pertamina dianugerahi "Best Downstream Service & Solutions Company" dan Soetjipto dianugerahi "Asia Best CEO" dalam "Oil and Gas Awards 2015" oleh majalah internasional World Finance.
Kepresidenan Joko Widodo Di depan Joko Widodo dalam pembukaan forum kerja sama ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis.
As'ad Samsul Arifin Ia di angkat menjadi Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo, 9 November 2016 sesuai Keputusan Presiden Nomor 90/TK/Tahun 2016
Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Didukung oleh empat partai politik, Widodo secara resmi memulai kampanyenya pada bulan Mei, diikuti dengan kampanye di media sosial dan fisik selama dua bulan. Setelah serangkaian perdebatan dan serangan, Widodo keluar sebagai pemenangnya dalam pemungutan suara pada 9 Juli, dengan memperoleh lebih dari 53% suara. Setelah gugatan yang gagal dari lawannya Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dia secara resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menjadi Presiden Indonesia ketujuh.
Pelantikan Presiden Joko Widodo Setelah acara pelantikan di Gedung DPR/MPR, acara dilanjutkan dengan arak-arakan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan menggunakan kereta kencana diiringi warga dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka. Di Istana Merdeka diadakan upacara sambut lepas bersama Presiden Yudhoyono dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu II sekitar pukul 14.30. Petang harinya, diadakan Panggung Pesta Rakyat di Monumen Nasional.
Kementerian Kehutanan Indonesia Kementerian Kehutanan (dahulu Departemen Kehutanan, disingkat Dephut) adalah kementerian yang pernah ada dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kehutanan dan perkebunan. Kementerian Kehutanan dipimpin oleh seorang Menteri Kehutanan (Menhut) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Zulkifli Hasan. Kementerian ini telah digabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kementerian baru yang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Presiden Joko Widodo.
Joko Widodo Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway.
Pesta Olahraga Asia 2018 Selain itu, suksesnya penyelenggaraan Pesta Olahraga Asia 2018 dinilai membawa dampak politik yang signifikan bagi Presiden Indonesia, Joko Widodo jelang pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Menurut Syamsuddin Haris, analis politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), penyelenggaraan ini “tentu memiliki dampak positif pada elektabilitas Jokowi.” Sementara analis Eurasia Group, Peter Mumford menilai kinerja Joko Widodo dan Indonesia di Asian Games akan membuat presiden sedikit mengalami perubahan di jajak pendapat, namun tidak yakin hal tersebut mengubah peluangnya untuk terpilih kembali secara signifikan. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai meski citra positif dari pesta olahraga terbesar kedua di dunia itu setidaknya akan berdampak sepanjang 2018, namun belum tentu dapat mendongkrak elektabilitas Joko Widodo hingga 2019.
Efek Jokowi di pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Efek Jokowi () adalah istilah yang diciptakan media untuk mendeskripsikan pengaruh kepopuleran mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap perpolitikan dan perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, pendeklarasian Joko Widodo sebagai calon presiden dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014 diyakini dapat mendongkrak suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 30%. Sementara itu, di pasar modal, efek Jokowi dikatakan dapat meningkatkan gairah penanam modal karena dia dinilai mempunyai rekam jejak yang bersih, pro-rakyat, dan tegas.
Widodo Budidarmo Selepas menjabat Kadapol Metro Jaya, pada 25 Juni 1974, Widodo dilantik oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Kapolri. Dia memangku jabatan Kapolri selama periode 1974-1978. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Widodo, waktu itu tanggal 26 Juni 1974 di Istana Negara oleh Presiden Soeharto, bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan KASAL Laksamana Madya TNI R.S. Subijakto.
Hadi Tjahjanto Pada tahun 2010, Hadi menduduki posisi sebagai Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo. Setahun kemudian, dia menjabat tugas di luar TNI AU menjadi Perwira Bantuan I/Rencana Operasi TNI dan Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara. Dua tahun setelah itu, Hadi berpangkat Kolonel dan dipercaya menjadi Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional. Dua bulan menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AU (2013-2015), Komandan Lanud Abdul Rachman Saleh, pada Juli 2015, Hadi ditugasi menjadi Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo dan pangkatnya naik menjadi Marsekal Muda. Pada bulan November 2016, Hadi dilantik menjadi Irjen Kementerian Pertahanan.
Insiden pemberian kartu kuning kepada Joko Widodo Pada 2 Februari 2018, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Zaadit Taqwa memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo yang berpidato pada acara Ulang Tahun UI dan peresmian Forum Kebangsaan UI di Balairung UI Depok.
Rusdi Kirana Rusdi Kirana, S.E. () merupakan seorang pengusaha Indonesia dan juga pendiri Lion Air yang memperkenalkan penerbangan bertarif murah kepada penduduk Indonesia dengan slogannya, "Kami membuat masyarakat terbang". Pada 19 Januari 2015, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Di bidang politik, sejak 12 Januari 2014, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Lion Air Group yang dipimpinnya menjadi sebuah perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan yaitu Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air dan Thai Lion Air.
ShameOnYouJokowi Muhammad Arsyad Assegaf ditangkap penyidik Badan Reserse Kriminal Polri karena diduga menghina presiden Joko Widodo melalui akun Facebook. Ia dikenakan UU Pornografi, Pencemaran Nama Baik, dan ITE. Penangkapan ini menjadi pembicaraan hangat di Twitter. Melalui jejaring sosial ini, tagar #ShameOnYouJokowi mewarnai lini masa pada 29 Oktober 2014. Meski ia telah meminta maaf kepada Joko Widodo, namun Polri memastikan tetap akan melanjutkan kasus ini karena kasus yang berjalan adalah pornografi yang bukan merupakan delik aduan, sehingga tidak terhenti dengan adanya pemaafan oleh korban.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief yang menjabat sebagai ketua, bersama sembilan dewan pengarah lainnya yang sebelumnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juni 2017 di Istana Merdeka, dengan adanya revitalisasi tersebut rencananya mereka akan dilantik kembali pada tanggal 22 Maret 2018. Namun pelantikan tersebut batal dilakukan setelah Ketua BPIP beserta jajarannya menghadap presiden dan menyatakan tidak perlu lagi dilantik karena lembaga ini hanya berubah secara nomenklatur.
Badan Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif merupakan badan yang pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015. Semula urusan ekonomi kreatif menjadi bagian dari Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif yang dibentuk pada Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2011 sampai 2014. Saat ini Kepala Badan Ekonomi Kreatif dijabat oleh Triawan Munaf
Jalan Tol Akses Tanjung Priok Jalan Tol Akses Tanjung Priok akhirnya dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2017. Jalan tol ini dikelola sementara oleh PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) pada ruas Kebon Bawang-Rorotan dan PT Citra Marga Nusaphala Persada pada ruas Kebon Bawang-SS Plumpang sebelum dikelola secara permanen oleh PT Hutama Karya. Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, jalan tol ini digratiskan selama 1 bulan.
Badan Pertanahan Nasional Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Atas perubahan ini sejak 27 Juli 2016 Jabatan Kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang yaitu Sofyan Djalil.
Insiden pemberian kartu kuning kepada Joko Widodo Memperingati peringatan ulang tahun ke-68 Universitas Indonesia, Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara dies natalis dan peresmian Forum Kebangsaan UI di Balairung UI Depok. Pada saat yang sama, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Zaadit Taqwa berdiri, meniup peluit ketika hadirin bertepuk tangan, dan memberikan kartu kuning dari buku paduan suara ketika hadirin berhenti bertepuk tangan. Karena demikian, Pasukan Pengamanan Presiden mendorong dan mengamankan Zaadit saat itu juga dan dimintai keterangan oleh satuan pengamanan lingkungan kampus dan polisi. Motivasi Zaadit untuk memberikan kartu kuning adalah kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Asmat, usulan penjabat gubernur berasal dari perwira tinggi tentara dan polisi yang dianggap Zaadit menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, dan rancangan aturan baru tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang sedang disusun dari Draf Permenristekdikti. Zaadit menyebut kartu kuning yang diberikannya merupakan bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di Indonesia sejak 4 tahun pemerintahan Joko. Zaadit juga menyebut sebelum melakukan tindakan memberi kartu kuning, BEM UI sebelumnya sempat mengadakan demonstrasi di luar balairung; pada 2013, ratusan mahasiswa bersama pedagang menggelar demonstrasi menentang pembongkaran kios para pedagang di Stasiun Universitas Indonesia. Dalam wawancara dengan "Beritagar", Zaadit menuturkan bahwa ide memberikan kartu kuning berasal dari teman-temannya sesama anggota BEM UI. Ide tersebut didukung oleh BEM UI dan FMIPA UI tempat Zaadit menimba ilmu.
Hasto Kristiyanto Ir. Hasto Kristiyanto, MM. () adalah politikus berkebangsaan Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menggantikan Tjahjo Kumolo yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya, Hasto menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PDIP merangkap sebagai salah satu deputi Tim Transisi menjelang pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, 20 Oktober 2014. Pernah pula menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dari fraksi PDIP. Saat itu, dia duduk di Komisi VI yang menangani permasalahan perdagangan, perindustrian, investasi dan koperasi.
Khofifah Indar Parawansa Pada tanggal 26 Oktober 2014, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja.
Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 Kunjungan diadakan lagi kedua kalinya oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Oktober 2018. Di Bandara SIS al-Jufri ia mengadakan rapat terbatas mengenai evaluasi progres yang terjadi di lapangan. Ini dilakukannya setelah meninjau dampak bencana gempa dan tsunami. Selain itu pula, 23 warga yang jadi pasien di RS darurat di bandara itu, turut pula dikunjungi oleh Presiden Joko setibanya ia di sana, pukul 10.15 WIT. Dalam kunjungan itu pula, ia juga sempat mengunjungi Petobo, juga sempat meninjau PLN yang diperbaiki sekitar 500 orang.
Periode Menengah Pertama Mesir Periode Menengah pertama, sering disebut sebagai "periode gelap" dalam sejarah Mesir kuno, berlangsung sekitar tiga ratus tahun setelah berakhirnya Kerajaan Lama sekitar 2181-2055 SM . Masa ini meliputi dinasti ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, dan sebagian dinasti kesebelas. Sedikit bukti monumental yang tersisa dari periode ini, khususnya yang berasal dari permulaan era. Periode Menengah pertama adalah masa yang dinamis dalam sejarah di mana aturan Mesir dibagi menjadi dua basis kekuatan yang saling bersaing. Salah satu basis tersebut bertempat di Heracleopolis, Mesir Hilir, kota yang terletak sebelah selatan wilayah Faiyum. Sementara itu, basis lainnya berada di Thebes, Mesir Hulu . Diyakini pula, selama masa ini, kuil-kuil dijarah dan dirampok, karya seni mereka yang ada dirusak, dan pautung-patung raja dihancurkan sebagai hasil kekacauan politik. Kedua kerajaan tersebut mudah tersulut konflik, dengan raja-raja Thebes menguasai wilayah utara, menghasilkan penyatuan kembali Mesir di bawah penguasa tunggal selama masa kedua dinasti kedelapan.
Periode Menengah Kedua Mesir Periode Menengah Kedua Mesir merupakan periode ketika Mesir Kuno jatuh dalam kekacauan untuk kedua kalinya. Periode ini dimulai setelah berakhirnya periode Kerajaan Pertengahan, dan berakhir saat periode Kerajaan Baru dimulai.
Kerajaan Pertengahan Mesir Kerajaan Pertengahan Mesir adalah periode pada sejarah Mesir Kuno. Periode ini dimulai dari saat dinasti kesebelas didirikan, dan berakhir ketika dinasti keempatbelas berakhir antara tahun 2055 BC hingga 1650 BC, meskipun beberapa penulis memasukkan dinasti ketigabelas dan empat belas dalam Periode Menengah Kedua.
Periode Akhir Mesir Kuno Periode Akhir Mesir Kuno adalah periode yang berlangsung dari tahun 664 SM hingga 323 SM, setelah Periode Menengah Ketiga.
Periode Pradinasti Mesir Periode Pradinasti Mesir Kuno (sampai 3100 BC) adalah sebuah periode antara Neolitikum Awal dan permulaan monarki yang dimulai dengan Raja Narmer. Bagaimanapun, masa periode pradinasti sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya penggalian arkeologis terhadap Mesir, dan penemuan bahwa perkembangan pradinasti terjadi secara bertahap-tahap menyebabkan banyak ahli yang memperdebatkan mengenai kapan tepatnya periode pradinasti berkahir. Karena itu, istilah "periode protodinastik," kadang-kadang disebut "Dinasti 0," digunakan oleh para ahli untuk menamai bagian periode yang bisa dikarakterisasi sebagai pradinasti bagi beberapa orang dan dinasti bagi yang lainnya. Periode Pradinasti secara umum terbagi ke dalam dua periode kebudayaan yang dinamai dengan nama lokasi perkampungan-perkampungan pertama Mesir dengan tipe tertentu.
Mesir Kuno Seiring dengan meningkatnya kepentingan pemerintah pusat, muncul golongan juru tulis ("sesh") dan pejabat berpendidikan, yang diberikan tanah oleh firaun sebagai bayaran atas jasa mereka. Firaun juga memberikan tanah kepada struktur-struktur kultus kamar mayat dan kuil-kuil lokal untuk memastikan bahwa institusi-institusi tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk memuja firaun setelah kematiannya. Pada akhir periode Kerajaan Lama, lima abad berlangsungnya praktik-praktik feudal pelan-pelan mengikis kekuatan ekonomi firaun. Firaun tak lagi mampu membiayai pemerintahan terpusat yang besar. Dengan berkurangnya kekuatan firaun, gubernur regional yang disebut nomark mulai menantang kekuatan firaun. Hal ini diperburuk dengan terjadinya kekeringan besar antara tahun 2200 hingga 2150 SM, sehingga Mesir Kuno memasuki periode kelaparan dan perselisihan selama 140 tahun yang dikenal sebagai Periode Menengah Pertama Mesir.
Firaun Fir'aun (Arab: فرعون Firʻawn; , "paroh"; ) adalah gelar yang dalam diskusi dunia modern digunakan untuk seluruh penguasa Mesir kuno dari semua periode. Dahulu, gelar ini mulai digunakan untuk penguasa yang merupakan pemimpin keagamaan dan politik kesatuan Mesir kuno, hanya selama Kerajaan Baru, secara spesifik, selama pertengahan dinasti kedelapanbelas. Untuk penyederhanaan, terdapat kesepakatan umum di antara penulis modern untuk menggunakan istilah ini untuk merujuk penguasa Mesir semua periode. Firaun juga mengaku sebagai Tuhan.
Papirus Matematika Rhind Papirus Matematika Rhind bertarikh dari Periode Menengah Kedua Mesir dalam sejarah Mesir kuno. Disalin oleh seorang jurutulis bernama Ahmes ("yaitu," Ahmose; "Ahmes" merupakan ejaan yang lebih kuno yang lebih disukai oleh sejarawan matematika), dari teks yang sekarang sudah hilang yang berasal dari zaman pemerintahan Firaun Amenemhat III (Dinasti kedua belas Mesir). Ditulis dalam tulisan hieratic, naskah Mesir kuno ini berukuran tingginya 33 cm dan terdiri dari sejumlah bagian yang seluruhnya berukuran sepanjang 5 meter. Papirus itu mulai ditransliterasi dan diterjemahkan bagian matematikanya pada akhir abad ke-19. Pada tahun 2008 bagian terjemahan matematika masih belum lengkap dalam beberapa aspek. Dokumen itu memuat tarikh "Tahun ke-33 raja bangsa Hyksos, Apepi I (Apophis) dan juga memmuat bagian di sisi baliknya ("verso") bertanggal "Tahun ke-11" rupanya dari raja penerusnya, Khamudi.
Kerajaan Baru Mesir Kerajaan Baru Mesir adalah periode dalam sejarah Mesir Kuno antara abad ke-16 SM hingga abad ke-11 SM, meliputi masa dinasti ke-18, ke-19, dan ke-20. Kerajaan Baru merupakan periode sesudah Periode Menengah Kedua. Setelah Kerajaan Baru berakhir, Mesir Kuno memasuki Periode Menengah Ketiga.
Yunani Arkais Periode Arkais di Yunani (800 SM – 480 SM) adalah salah satu periode dalam sejarah Yunani kuno. istilah ini muncul pada abad 18 dan berasal dari studi seni Yunani. Periode Arkais berlangsung setelah Zaman Kegelapan Yunani. Pada periode Arkais, mulai muncul benih-benih awal yang nantinya akan berkembang pesat periode Yunani klasik. Periode ini ditandai dengan adanya negara-kota (polis), koloni Yunani, filsafat klasik, teater, dan sajak tertulis. Bahasa tertulis, yang pernah hilang pada Zaman Kegelapan, juga kembali muncul pada periode Arkais.
Nome (Mesir) Nome (dari , “distrik”) adalah divisi administratif subnasional Mesir kuno. Pemakaian istilah "nome" dari bahasa Yunani daripada istilah Mesirnya "sepat" mulai muncul sejak periode Ptolemaik.