mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Badan Standardisasi Nasional Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia.
Organisasi Internasional untuk Standardisasi Organisasi Internasional untuk Standardisasi (), () atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara. Dikarenakan singkatan dari masing-masing bahasa berbeda (IOS dalam bahasa Inggris dan OIN dalam bahasa Perancis) maka para pendirinya menggunakan singkatan ISO, (diambil dari ) yang berarti sama ("equal"). Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi.
Nasril Bahar Selama dua periode tersebut, ia ditempatkan oleh partainya pada komisi VI yang membidangi masalah perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN dan Standardisasi Nasional dan bermitra dengan beberapa lembaga lainnya, seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Negara BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Badan Standardisasi Nasional Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BSN mempunyai kewenangan :
Badan Standardisasi Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi dalam aspek [erumusan standar, penerapan standar, akreditasi, informasi dan pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait.
Badan Standardisasi Nasional Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang informasi dan dokumentasi standardisasi.
Badan Standardisasi Nasional Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.
Badan Standardisasi Nasional Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.
Badan Standardisasi Nasional Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi serta pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi.
Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi membawahi 2 Pusat yaitu Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi.
Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang informasi dan dokumentasi standardisasi.
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.
Standar internasional Standar internasional adalah standar yang dikembangkan oleh badan standardisasi internasional yang diterapkan di seluruh dunia. Standar ini dapat digunakan secara langsung atau disesuaikan dengan kondisi negara setempat. Adopsi standar internasional oleh suatu negara dapat menghasilkan standar nasional yang setara dan secara substansial mirip dengan standar internasional yang dijadikan sumber. Organisasi penerbit standar internasional paling terkemuka adalah International Organization for Standardization dan contoh standar internasional yang sudah dipakai oleh Indonesia (melalui Badan Standardisasi Nasional) adalah ISO 9000 .
Badan Standardisasi Nasional Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi.
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi membawahi 3 Pusat yaitu Pusat Perumusan Standar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, serta Pusat Kerjasama Standardisasi.
Pusat Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun internasional.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi dalam aspek perumusan standar, penerapan standar, akreditasi, informasi dan pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait.
Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.
Badan Standardisasi Nasional Organisasi Badan Standarisasi Nasional tediri dari Kepala, Sekretariat Utama, Inspektorat, Deputi Bidang Peelitian dan Kerjasama Standarisai, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi dan Deputi Bidang Pemyarakatan Standarisasi.
Badan Standardisasi Nasional Alamat
Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (disingkat BSANK) adalah suatu badan yang dibentuk pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan. BSANK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSANK bersifat mandiri dan profesional.
Badan Standardisasi Nasional Telp: 021-3927422
Badan Standardisasi Nasional Fax: 021-3927527
Standar Nasional Indonesia Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) memang adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
National Institute of Standards and Technology Di Indonesia, badan ini setara dengan gabungan antara Badan Standardisasi Nasional dan Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Badan Standardisasi Nasional Gedung BPPT I Lantai 9 s/d 14
Badan Standardisasi Nasional Jl. M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340
Badan Standardisasi Nasional Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.
British Standards British Standards adalah suatu standar yang diterbitkan oleh BSI British Standards, suatu divisi dari BSI Group. Keberadaannya dinyatakan dalam suatu "Royal Charter" dan secara formal ditunjuk sebagai badan standardisasi nasional ("national standards body") untuk Britania Raya. BSI Group dimulai pada tahun 1901 dengan nama "Engineering Standards Committee" untuk menstandardisasi industri besi untuk membuat pabrikan Britania lebih efisien dan kompetitif. Dengan berjalannya waktu, standar berkembang ke berbagai aspek rekayasa, termasuk sistem kualitas, keselamatan, dan keamanan.
Badan Standardisasi Nasional Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program akreditasi laboratorium penguji, akreditasi laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi
Memed Sosiawan Dan saat ini "Memed Sosiawan" diamanahkan di Komisi VI (Bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, BUMN, dan Standardisasi Nasional) dan di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (sebagai Kapoksi Banggar FPKS DPR RI).
National Physical Laboratory National Physical Laboratory - NPL (Laboratorium Fisika Nasional) adalah laboratorium baku ukuran untuk Inggris, bertempat di Bushy Park di Teddington, dekat London. Laboratorium ini adalah organisasi fisika terbesar di Inggris, dan memiliki peranan serupa dengan National Institute of Standards and Technology di Amerika Serikat, atau Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Indonesia.
Lambang pemeliharaan tekstil Lambang pemeliharaan tekstil () adalah piktogram yang memberi petunjuk bagaimana suatu produk tekstil harus dirawat. Masing-masing daerah dan negara di dunia memiliki standar tersendiri. Di Indonesia, hal ini diatur oleh Badan Standardisasi Nasional dengan standar SNI 08-0336-2005.
Badan Standardisasi Nasional Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu
Badan Standardisasi Nasional Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta apengelolaan barang/kekayaan milik negara
Organisasi Internasional untuk Standardisasi Dalam menetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam Komite Teknis (TC), Sub Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG). Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar.
Nusron Wahid Nusron Wahid, S.S., M.E. () adalah Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang sebelumnya anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi Golkar mewakili Jawa Tengah terutama Kudus . Nusron memperoleh dukungan dari 13.157 suara rakyat Kudus dan ditempatkan di Komisi VI di DPR RI. Di komisi ini ia bertugas sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan Standardisasi Nasional. Januari 2011 Nusron Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor - Nahdlatul Ulama. Pada 27 November 2014, Nusron Wahid dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Badan Standardisasi Nasional Pusat Perumusan Standar
Pusat Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK) dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun internasional.
Badan Standardisasi Nasional Kepala BSN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dengan tugas:1.memimpin BSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BSN.
3.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BSN yang menjadi tanggung jawabnya.
4.Pemmbina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
Idris Sugeng Ir. H. Idris Sugeng, M.Sc () adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat mewakili Jawa Tengah. Ia merupakan anggota Komisi VI DPR RI yang mengurusi masalah perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN dan Badan Standardisasi Nasional.
SMK Swasta Teruna Padangsidempuan SMK Swasta Teruna Padangsidimpuan dengan status Badan Akreditasi Nasional, dari tahun ketahun terus meningkatkan pembangunan di segala sektor demi tercapainya hasil yang lebih baik dan menghasilkan tenaga ahli yang tidak hanya bisa bersaing di dunia usaha lokal bahkan siap untuk meningkatkan standardisasi ke arah standar Internasional.
Istituto Nazionale di Statistica Sejak 1989 Istat juga memegang tanggung jawab negara untuk koordinasi dan standardisasi statistik resmi yang diambil atau diterbitkan di bawah aegis sistem statistik nasional SISTAN, yang keanggotaannya meliputi jabatan statistik di kementerian, badan negara, region, provinsi, komune, kamar dagang, dan lembaga sejenis.
Ketua Majelis Nasional Vietnam Ketuanya dipilih oleh para deputi (anggota) Majelis Nasional pada musim pertama masa jabatan majelis. Komite Pendirian, dimana ketua menjadi anggotanya, adalah sebuah badan permanen yang mengendalikan kegiatan Majelis Nasional saat badan tersebut tak sedang melakukan sesi. Ketua dan para anggota lain dari Komite Pendirian mundur dari jabatan-jabatan mereka saat Majelis Nasional membubarkan dirinya sendiri, yang biasanya dilakukan setiap tahun kelima. Ketua memimpin sesi-sesi Majelis Nasional dan mengotentikan hukum dan resolusi yang disahkan oleh Majelis Nasional dengan menandatanganinya. Ketua memimpin kegiatan Komite Pendirian dan mengadakan hubungan eksternalnya dengan badan negara lainnya dan bertanggung jawab atas penghimpunan hubungan kordial antara para anggota Komite Pendirian. Para deputi Majelis Nasional memiliki hak untuk menanyai ketua.
Badan Standardisasi Nasional Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahaan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.
Hayani Isman Hj. Hayani Isman Soetoyo () adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar mewakili Jawa Timur. Ia ditugaskan di Komisi VI DPR yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN dan Badan Standardisasi Nasional. Hayani Isman merupakan saudara politisi Partai Demokrat Hayono Isman.
Badan Standardisasi Nasional Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi. Deputi Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi membawahi 3 Pusat yaitu Pusat Sistem Penerapan Standar, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, serta Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi.
Noura Dian Hartarony Noura Dian Hartarony, SE () adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Gerindra mewakili Jawa Timur. Ia ditugaskan di Komisi VI yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN dan Badan Standardisasi Nasional. Noura Dian merupakan pengusaha kopi Indonesia dan pernah menjadi model. Dia diberitakan diduga mabuk di diskotek
Badan Standardisasi Nasional Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional
Ahmad Mumtaz Rais Ahmad Mumtaz Rais, S.E. () adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional mewakili Jawa Tengah khususnya Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Ahmad Rais mendapat gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Ia merupakan putra mantan Ketua MPR Amien Rais dan menikah dengan putri Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Ahmad Rais ditempatkan Komisi VI yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN dan Badan Standardisasi Nasional.
Badan pengatur bahasa Badan pengatur bahasa atau badan bahasa adalah lembaga yang mengatur standardisasi bahasa baku dalam suatu wilayah administrasi tertentu. Badan ini biasanya mengatur acara, buku, dan terbitan terkait bahasa yang diatur. Di Indonesia, badan bahasa yang menangani bahasa Indonesia yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Bambang Wuryanto Ir. Bambang Wuryanto, MBA () adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PDI Perjuangan mewakili Jawa Tengah terutama Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Ia ditempatkan di Komisi VI yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN dan Badan Standardisasi Nasional. Bambang Wuryanto juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Energi dan Pertambangan.
Badan Penyajian Film Nasional Badan Penyajian Film Nasional atau National Film Preservation Board (NFPB) di Amerika Serikat adalah sebuah badan yang memilih film-film untuk disajikan dalam Pendaftaran Film Nasional yang dibuat oleh Perpustakaan Kongres. Badan tersebut didirikan oleh Undang-Undang Penyajian Film Nasional tahun 1988. Pendaftaran Film Nasional bertambah 25 "film yang signifikan secara kebudayaan, sejarah atau aestetik" setiap tahun; untuk menjadi layak, film-film harus berusia sekitar 10 tahun. Para anggota Badan tersebut juga menasehati Pustakawan Kongres tentang perkembangan dan implementasi terkini dari rencana penyajian film nasional.
Badan standardisasi Badan atau organisasi standardisasi adalah suatu organisasi yang aktivitas utamanya adalah mengembangkan, mengkoordinasikan, menyebarluaskan, merevisi, menerbitkan, menginterpretasikan, atau memelihara standar yang menjadi perhatian pengguna luas di luar organisasi pengembang standar tersebut. Banyak standar sukarela yang ditawarkan untuk digunakan oleh orang, regulator, atau industri. Jika suatu standar berhasil diterima banyak pihak dan menjadi dominan, standar tersebut dapat menjadi standar "de facto" untuk suatu industri. Hal ini telah terjadi misalnya pada protokol modem yang dikembangkan oleh Hayes, standar huruf TrueType Apple dan protokol PCL yang digunakan oleh Hewlett-Packard pada pencetak komputer yang diproduksinya.
Ketua Majelis Nasional Vietnam Ketua Majelis Nasional Vietnam (), dulunya Ketua Komite Pendirian Majelis Nasional Vietnam () dari 1946 sampai 1981, adalah jurubicara legislatif parlemen Vietnam, Majelis Nasional. Menurut konstitusi, parlemen adalah "badan perwakilan tertinggi dari rakyat; badan tertinggi dari kekuasaan negara ... , badan tunggal yang memiliki hak konstitusional dan legislatif ".
Badan Penyajian Film Nasional NFPB adalah sebuah agensi federal yang terletak di Perpustakaan Kongres. NFPB didirikan oleh Undang-Undang Penyajian Film Nasional tahun 1988, dan direotorisasikan pada 1992, 1996 dan 205. Reotoritasi tahun 1996 juga membentuk badan nirlaba Yayasan Penyajian Film Nasional atau National Film Preservation Foundation, yang berafiliasi dengan Badan Penyajian Film Nasional, namun Yayasan sektor swasta (NFPF) dan Badan federal (NFPB) merupakan entitas terpisah secara sah.
Federasi Sepak Bola Uzbekistan Federasi Sepak Bola Uzbekistan adalah badan pengendali sepak bola di Uzbekistan. Badan ini didirikan pada 1946, dan bergabung dengan FIFA serta AFC pada 1994. Badan ini merupakan badan pengendali dari tim nasional senior Uzbekistan, tim nasional U-23 Uzbekistan, Liga Uzbekistan, dan Piala Uzbekistan.
Ujian Nasional Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) bersama Kementerian Pendidikan Nasional dan Komisi X DPR memutuskan, tahun 2011 tetap ada Ujian Nasional (UN). Pelaksanaannya direncanakan pada April dan Mei 2011, mundur sebulan dibanding tahun 2010 yang dilaksanakan Maret-April. Sedang standar nilai UN pada tahun ini direncanakan masih sama dengan tahun lalu, yakni 5,50 untuk SMP/SMA. Meski hingga tulisan ini dipublikasikan belum ada kepastian melalui peraturan menteri (permen) perihal Ujian Nasional, namun beberapa informasi seputar UN 2011 mulai beredar. Informasi itu misalnya terkait dengan formula kelulusan dan seputar jadwal UN yang oleh pemerintah ditujukan sebagai sosialisasi kepada khalayak. Untuk formula kriteria kelulusan tahun ini, pemerintah menggunakan formula baru. Kelulusan siswa dari sekolah dengan melihat nilai gabungan rencananya dipatok minimal 5,50. Nilai gabungan merupakan perpaduan nilai UN dan nilai sekolah untuk setiap mata pelajaran UN.
Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional NOAA terbentuk dari gabungan beberapa badan yang telah berdiri sebelumnya. Badan-badan ini adalah :
Badan Keselamatan Penerbangan Eropa Aturan Eropa mengenai Udara Terstandardisasi
Standar Standar, atau lengkapnya standar teknis, adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Suatu standar dapat pula berupa suatu artefak atau perangkat formal lain yang digunakan untuk kalibrasi. Suatu standar primer biasanya berada dalam yurisdiksi suatu badan standardisasi nasional. Standar sekunder, tersier, cek, serta bahan standar biasanya digunakan sebagai rujukan dalam sistem metrologi. Suatu kebiasaan, konvensi, produk perusahaan, atau standar perusahaan yang telah diterima umum dan bersifat dominan sering disebut sebagai "standar "de facto"".
Badan Tenaga Nuklir Nasional Di kawasan ini, terdapat Pusat Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir (PTKRN), Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG), Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN), Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR), Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBBN), Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR), Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju (PSTBM), Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir (PSMN), dan Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN).
Asosiasi Sepak Bola Singapura Asosiasi Sepak Bola Singapura adalah badan pengendali sepak bola di Singapura. Badan ini merupakan badan pengendali dari tim nasional senior Singapura, tim nasional U-23 Singapura, Liga Singapura, Piala Singapura, dan Charity Shield Singapura. Badan ini awalnya bernama "Asosiasi Sepak Bola Amatir Singapura", saat pendiriannya pada tahun 1892, yang diklaim sebagai badan sepak bola tertua di Asia.
Pendaftaran Film Nasional Pendaftaran Film Nasional (, disingkat NFR) adalah badan seleksi film milik Badan Penyajian Film Nasional Amerika Serikat (, disingkat NFPB) untuk penyajian dalam Perpustakaan Kongres. NFPB, yang didirikan oleh Undang-Undang Penyajian Film Nasional tahun 1988, diotoritasikan ulang oleh Undang-Undang Kongres pada 1992, 1996, 2005, dan lagi pada Oktober 2008. Misi NFPB, dalam hal ini NFR, adalah untuk melakukan penyelamatan, konservasi, dan meningkatkan ketersediaan publik dari warisan film Amerika. Hukum tahun 1996 juga mendirikan Yayasan Penyajian Film Nasional nirlaba yang, meskipun berafiliasi dengan NFPB, mengumpulkan uang dari sektor swasta.
Badan Antariksa Israel Badan ini didirikan oleh fisikawan teoretis Profesor Yuval Ne'eman pada tahun 1983 untuk menggantikan Komite Nasional pada Penelitian Ruang Angkasa yang didirikan pada tahun 1960 untuk mendirikan infrastruktur yang diperlukan pada misi ruang angkasa.
Metrologi Seiring dengan meningkatnya peranan metrologi, Pemerintah menetapkan Keppres No. 79 tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) sebagai penjabaran UUML yang mengharuskan adanya lembaga yang membina standar nasional. Keppres ini memandatkan pembentukan organisasi KSNSU yang dikoordinasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Untuk mendukung BSN, maka pengelolaan teknis ilmiah SNSU diserahkan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Lebih jauh, Keppres ini secara gamblang menjelaskan bahwa pelaksana pengelola SNSU adalah unit kerja di LIPI yang memiliki kompetensi di bidang metrologi. Pada saat itu, Puslit KIM-LIPI adalah unit organisasi di bawah LIPI yang bidang kegiatannya paling berkaitan dengan pengelolaan standar nasional. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Puslit KIM–LIPI merupakan instansi pemerintah yang menjalankan fungsi sebagai Lembaga Metrologi Nasional atau "National Metrology Institute" (NMI) di Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan berubahnya nama Puslit KIM menjadi Puslit Metrologi pada tahun 2014, yang menunjukan semakin fokusnya LIPI pada pengembangan metrologi.
Arsip Nasional Amerika Serikat Sebelum arsip nasional AS berdiri, setiap badan pemerintah atau lembaga bertanggung jawab menyimpan dokumennya sendiri. Akibatnya, dokumen pemerintah sering rusak atau hilang. Pada tahun 1934, Kongres AS mendirikan kantor arsip yang disebut National Archives Establishment, dengan tujuan sentralisasi penyimpanan dokumen dan rekaman federal. Pimpinan arsip nasional AS disebut Archivist of the United States (Arsiparis Amerika Serikat). Arsiparis Amerika Serikat yang pertama bernama R.D.W. Connor, dan mulai bertugas pada tahun 1934. Selanjutnya, arsip nasional AS digabung ke dalam General Services Administration (Administrasi Layanan Umum) pada tahun 1949. Arsip nasional AS berdiri sendiri sebagai badan independen sejak 1 April 1985, berdasarkan undang-undang tertanggal 19 Oktober 1984 (44 U.S.C. 2101 dan seterusnya).
Perbadanan Nasional Perbadanan Nasional Berhad (PNS) adalah sebuah perusahaan milik Pemerintah Malaysia yang didirikan pada 29 November 1969. PNS telah diprivatisasi pada bulan September 1996. Perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan industri waralaba Malaysia.
Bahasa Wimisoris Beberapa usaha penghidupan kembali telah dimulai dalam beberapa dekade terakhir, dipimpin oleh penutur Tymoteusz Król, yang usahanya termasuk mendirikan pelajaran privat dengan sekelompok pelajar dan juga mengumpulkan tulisan-tulisan bahasa, standardisasi ortografi bahasa tertulis dan menyusun kamus Wimisoris yang pertama. Ditambah, sebuah proyek baru bernama "Wymysiöeryśy Akademyj – Accademia Wilamowicziana" atau WA-AW yang merupakan bagian dari program "Artes Liberales" dari Universitas Warsawa dengan tujuan menciptakan badan persatuan ilmiah untuk pembelajaran bahasa Wimisoris.
Keselamatan Beberapa lembaga pemerintah menerapkan standardisasi untuk meningkatkan keselamatan. Contoh dari lembaga ini adalah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
G.A. Siwabessy Tahun 1962 Presiden Sukarno meresmikan berdirinya Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), berada langsung di bawah( presiden, dan Siwabessy sebagai Direktur Jenderal BATAN pertama. Pada 1965 ia diangkat sebagai Menteri Badan Tenaga Atom Nasional.
Pendaftaran Rekaman Nasional Pendaftaran Rekaman Nasional () adalah sebuah daftar rekaman suara yang "berpengaruh secara kebudayaan, sejarah, atau aestetik, dan/atau memberitahukan atau merefleksikan kehidupan di Amerika Serikat." Pendaftaran tersebut didirikan oleh Undang-Undang Penyajian Rekaman Nasional tahun 2000 (), yang membentuk Badan Penyajian Rekaman Nasional (), yang para anggotanya dipilih oleh Pustakawan Kongres. Rekaman-rekaman yang disajikan dalam Pendaftaran Rekaman Nasional Amerika Serikat membentuk sebuah pendaftaran dari rekaman-rekaman yang setiap tahun dipilih oleh Badan Penyajian Rekaman Nasional untuk disajikan di Perpustakaan Kongres.
Reichstag (Republik Weimar) Reichstag (Dewan Kerajaan) adalah sebuah badan legislatif Jerman Weimar ("Reich Jerman"). Badan tersebut berdiri dari 1919, saat badan tersebut menggantikan Majelis Nasional Weimar, sampai Nazi berkuasa pada 1933.
Galeri Seni Nasional (Malaysia) Galeri Seni Nasional Malaysia () didirikan pada tanggal 28 Agustus 1958, oleh Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia pertama. Galeri ini juga menjadi badan hukum dan badan di bawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata Malaysia.
Albert Gobat Gobat pertama kali praktik hukum di Bern lalu di Delemont, Kanton Bern. Ia juga mengajar hukum perdata Perancis di Sorbonne. Pada tahun 1880-an ia aktif dalam politik nasional dan kanton serta administrasi umum.
Dari permulaannya pada tahun 1888, Gobat bekerja di Uni Antarparlemen yang didirikan oleh Randal Cremer, penerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1903. Pada tahun 1892 Gobat adalah ketua konferensi ke-4 persatuan itu, yang diselenggarakan di Bern dan yang mendirikan Bureau Interparlementaire. Ia menjadi sekretraris jenderal badan itu, sebuah kantor informasi gerakan perdamaian, islah internasional, dan komunikasi di antara badan-badan parlemen nasional. Konferensi ke-3 persatuan itu yang diselenggarakan di Roma pada tahun 1891 mendirikan Biro Perdamaian Internaisonal, di mana Gobat adalah direkturnya saat dianugerahi Hadiah Nobel.
Australian Bureau of Statistics Australian Bureau of Statistics (ABS) adalah badan statistik nasional Australia. Badan ini berdiri dengan nama Commonwealth Bureau of Census and Statistics, tanggal 8 Desember 1905, ketika "Census and Statistics Act 1905" diberikan persetujuan kerajaan. Badan ini memulai sejarahnya di baris 51 (xi) Konstitusi Australia. Para pendiri negara mengakui bahwa statistik akan diperlukan bagi bangsa yang baru berdiri ini dan menjamin pemerintah Persemakmuran memiliki kekuasaan legislatif terhadap sensus dan statistik.
Majelis Nasional Armenia Majelis Nasional Armenia () adalah badan pemerintahan dari "Millet" Armenia yang didirikan melalui Konstitusi Nasional Armenia tahun 1863 saat masa Kesultanan Utsmaniyah (Kekaisaran Ottoman).
Standar Setiap negara memiliki Badan standardisasi dan biasanya memiliki lebih banyak keragaman standar dan umumnya mengembangkan standar sukarela. Standar-standar ini dapat menjadi suatu keharusan jika diadopsi oleh suatu pemerintahan, kontrak bisnis, dan lain sebagainya.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK) adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Ketua Bapepam-LK saat ini adalah Nurhaida.
Usmar Ismail Ia aktif sebagai pengurus lembaga yang berkaitan dengan teater dan film. Ia pernah menjadi ketua Badan Permusyawaratan Kebudayaan Yogyakarta (1946-1948), ketua Serikat Artis Sandiwara Yogyakarta (1946-1948), ketua Akademi Teater Nasional Indonesia, Jakarta (1955-1965), dan ketua Badan Musyawarah Perfilman Nasional (BMPN). BMPN mendorong pemerintah melahirkan "Pola Pembinaan Perfilman Nasional" pada tahun 1967. Ia dikenal sebagai pendiri Perusahaan Film Nasional Indonesia bersama Djamaluddin Malik dan para pengusaha film lainnya. Lalu, ia menjadi ketuanya sejak 1954 sampai 1965.
DQS DQS didirikan pada tahun 1985 di Frankfurt am Main dan merupakan badan penilai kesesuaian pertama di Jerman. Tujuan mitra pendirinya, DGQ (German Society for Quality/Masyarakat Mutu Jerman) dan DIN (German Institute for Standardization/Lembaga Standardisasi Jerman), terutama untuk memajukan perekonomian Jerman. Pendirian tersebut bersamaan waktunya dengan terbitnya naskah pertama standar seri ISO 9000, yang juga mencakup standar mutu terpenting di seluruh dunia saat ini: ISO 9001.
Pada tahun 1986 DQS menjadi lembaga sertifikasi yang pertama di Jerman yang menerbitkan sertifikat ISO 9001.
Setelah penggabungan DQS dengan Divisi Management Systems Solutions (MSS) American Underwriters Laboratories Inc. pada bulan Maret 2008, grup DQS-UL adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia yang memberikan layanan sertifikasi. Sejak Juni 2015 perusahaan tersebut telah berubah nama menjadi DQS Group.
Pendaftaran Rekaman Nasional Tujuan legislatif dari Undang-Undang Penyajian Rekaman Nasional tahun 200 adalah untuk mengembangkan sebuah program nasional untuk memandu warisan rekaman suara Amerika. UU tersebut dihasilkan dengan pembentukan Pendaftaran Rekaman Nasional, Badan Penyajian Rekaman Nasional dan sebuah yayasan pengumpulan dana untuk membantu upaya mereka. UU tersebut mendirikan Pendaftaran tersebut secara khusus untuk keperluan pengutamaan dan penyajian rekaman-rekaman suara dan koleksi-koleksi rekaman suara yang signifikan secara kebudayaan, sejarah, atau aestetik. Bermula pada 2002, Badan Penyajian Rekaman Nasional mulai memilih rekaman-rekaman yang dinominasikan setiap tahun untuk disajikan.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi.
Organisasi Internasional untuk Standardisasi Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional, pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya.
Federasi Sepak Bola Arab Saudi Federasi Sepak Bola Arab Saudi () merupakan badan sepak bola Arab Saudi. Badan ini didirikan pada 1959, dan bergabung baik dengan FIFA maupun dengan AFC pada tahun yang sama. Badan ini bertanggung jawab pada administrasi kompetisi antar klub di Arab Saudi, dan tim nasional.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tepatnya 12 Desember 1975 lahirlah suatu lembaga penelitian kesehatan nasional yang berada di bawah Depkes RI dengan nama Badan Litbang Kesehatan. Lembaga penelitian ini berdiri berdasarkan Keppres No. 44 dan 45 tahun 1974 dalam upaya penyem-purnaan departemen dan satuan-satuan organisasi yang ada di bawahnya. Selanjutnya untuk menindaklanjuti Keppres tersebut di atas, dikeluarkanlah Kep.Menkes RI No 114/1975. Tanggal dikeluarkannya Kep. Menkes ini digunakan sebagai tanggal lahir Badan Litbangkes dan sejak saat itu, mulailah Badan Litbang Kesehatan berkiprah dalam pembangunan kesehatan nasional di bidang penelitian dan pengembangan iptek kesehatan.
Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat Presiden Eisenhower mendirikan NASA pada tahun 1958 dengan tujuan untuk mementingkan kebutuhan masyarakat sipil dibandingkan dengan militer, dan digunakan sebagai program perdamaian dalam ilmu keluar-angkasaan. Undang-Undang Aeronautika dan Keluarangkasaan Nasional disahkan pada 29 Juli 1958, menggantikan organisasi sebelumnya, Komite Penasehat Aeronautika Nasional. Badan ini resmi beroperasi pada 1 Oktober 1958.
Komite Olahraga Nasional Indonesia Pada tahun 1938 lahirlah Ikatan Sport Indonesia dengan singkatan ISI yang berkedudukan di Jakarta (waktu itu bernama Batavia). Pada saat itu ISI adalah satu-satunya badan olahraga yang bersifat nasional dan berbentuk federasi. Maksud dan tujuan didirikan organisasi ini adalah untuk membimbing, menghimpun dan mengkoordinir semua organisasi cabang olahraga yang telah berdiri pada saat itu antara lain PSSI (berdiri pada tahun 1930 di Yogyakarta), Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PELTI (berdiri pada tahun 1935 di Semarang) dan Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia atau sekarang lebih dikenal dengan nama Perbasi (berdiri pada tahun 1940 di Jakarta).
Rancangan Malaysia Kedua Beberapa lembaga pemerintah yang didirikan sebelum peluncuran Rancangan Malaysia Kedua telah meningkatkan keterlibatan mereka di dalam ekonomi negara sepanjang pelaksanaan rencana ini. Lembaga tersebut meliputi Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA). Beberapa lembaga juga didirikan saat Rancangan Malaysia Kedua seperti Perbadanan Nasional (PERNAS), Perusahaan-perusahaan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) dan juga Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA).
SMA Katolik Santo Augustinus Kediri Pada tahun 2010 status SMA Katolik Santo Augustinus Kediri kembali dinyatakan Terakreditasi "A" oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).
Universitas Stikubank Semarang Dalam rangka mengimbangi kepercayaan masyarakat kepada STMIK STIKUBANK, maka telah dilakukan upaya proses akreditasi untuk dua Program Studi S-1, yaitu Manajemen Informatika/Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Dengan kerja keras seluruh sivitas akademika dan dukungan semua pihak, maka Program Studi S-1 Manajemen Informatika dan Program Studi S-1 Teknik Informatika telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN)-PT, dengan peringkat "A" untuk Program Studi S-1 Manajemen Informatika dan peringkat "B" untuk Program Studi S-1 Teknik Informatika. Akreditasi merupakan salah satu cara standardisasi program studi yang dilakukan BAN-PT Perguruan Tinggi.
Perpustakaan nasional Bagian kedua dari tujuan yang ingin dicapai adalah dengan program akuisisi menyeluruh dan kebijakan pengoleksian berbagai buku dari negara lain, dan mendorong adanya perjanjian internasional dengan negara lain dengan perpustakaan nasional yang memiliki kontrol bibliografi nasional sebagai salah satu tujuan mereka. Bursa dan akses protokol didefinisikan memungkinkan negara-negara ini untuk membaca katalog masing-masing negara dan untuk menstandardisasikan entri katalog.
Pemerintah Indonesia Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.
Adam Malik Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen. Tahun 1945-1946 ia menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta. Kariernya semakin menanjak ketika menjadi Ketua II Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. Pada tahun 1946, Adam Malik mendirikan Partai Rakyat, sekaligus menjadi anggotanya. 1948-1956, ia menjadi anggota dan Dewan Pimpinan Partai Murba. Pada tahun 1956, ia berhasil memangku jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang lahir dari hasil pemilihan umum.
Serikat Pers Reformasi Nasional Seiring terbukanya kebebasan pers yang ditandai dengan disetujui berdirinya perusahaan dan organisasi pers oleh Menteri Penerangan H. Yunus Yospiah pada masa pemerintahan presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, membuat banyak organisasi dan perusahaan pers bermunculan di Indonesia. Perusahaan pers tidak harus memiliki SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers untuk mendirikan usaha, melainkan hanya cukup badan hukum akta pendirian dari notaris dibawah pengelola yayasan. Dengan semakin terbukanya kebebasan pers, maka didirikanlah Serikat Pers Reformasi Nasional pada tahun 1998.
Badan Intelijen Nasional (Korea Selatan) Badan Intelijen Nasional Republik Korea adalah badan intelijen negara Korea Selatan. Badan Intelijen Nasional mempunyai tugas utama dalam menjaga keamanan negara. Badan Intelijen Nasional menyediakan laporan intelijen tentang keamanan, dan investigasi kejahatan untuk menjamin keamanan nasional negara tersebut.
Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2015 Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:
Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.
Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM tahun 2014 Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:
Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.
Forensik digital Sejak tahun 2000, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan standardisasi, berbagai badan dan lembaga telah menerbitkan pedoman untuk forensik digital. Kelompok Kerja Ilmiah tentang Bukti Digital (SWGDE) menerbitkan makalah ""Best practices for Computer Forensics"" pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2005 diikuti oleh publikasi standar ISO (ISO 17025, "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories"). Sebuah perjanjian internasional Eropa, "Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya" mulai berlaku pada tahun 2004 dengan tujuan merekonsiliasi undang-undang kejahatan komputer nasional, teknik investigasi dan kerjasama internasional. Perjanjian itu telah ditandatangani oleh 43 negara (termasuk AS, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya) dan diratifikasi oleh 16 negara.
Badan Intelijen Nasional Badan Intelijen Nasional (NIA) adalah sebuah organisasi sub-Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat yang telah ada sejak tahun 1947. Menurut Undang-Undang Reorganisasi Intelijen tahun 1992, Badan Intelijen Nasional kehilangan sebagian otonomi terhadap CIA. Sebelum waktu ini, Badan Intelijen Nasional beroperasi secara independen dan lebih erat terkait dengan National Security Agency.
Badan Intelijen Nasional dipekerjakan baik warga sipil dan anggota dari angkatan bersenjata Amerika Serikat. Badan Intelijen Nasional juga diberikan beberapa militer-seperti dekorasi untuk jasa yang dilakukan oleh lembaga yang dimaksud. Yang tertinggi dari dikenal sebagai "'National Intelligence Distinguished Service Medal".
Referendum devolusi Wales 1997 Berikut adalah hasilnya:
Setelah referendum ini, pemerintah menyetujui Undang-Undang Pemerintahan Wales 1998 yang mendirikan Dewan Nasional Wales, yang merupakan badan legislatif unikameral dengan 60 anggota terpilih. Pemilihan legislatif pertama untuk badan ini diadakan pada Mei 1999.
Polisi Federal Australia Polisi Federal Australia (bahasa Inggris: Australian Federal Police, AFP) adalah polisi federal atau Commonwealth Australia. Organisasi ini dibentuk pada 1979 sebagai sebuah badan yang mampu menegakkan hukum kriminal Commonwealth, dengan kemampuan melindungi Commonwealth dan nasional dari kejahatan di Australia dan luar negeri. Pendirian organisasi ini dimotivasikan sebagian oleh Pengeboman Hilton Sydney setahun sebelum pendiriannya, yang mengungkapkan perlunya pembentukan pasukan polisi nasional.
Thailand Institute of Nuclear Technology Lembaga ini merupakan perusahaan
yang didirikan pada bulan Desember 2006 untuk penelitian nuklir nasional dan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk melayani sebagai badan penelitian, bekerja sama dengan Kantor Atom untuk Perdamaian (OAP) yang berfungsi sebagai badan pengawas nuklir negara. TINT beroperasi di bawah Departemen Ilmu dan Teknologi Thailand (MoST) dan bekerja sama dengan OAP dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Dinas Kelaikan Angkatan Darat Dinas Kelaikan Angkatan Darat, disingkat Dislaikad merupakan badan pelaksana pusat di tingkat Mabesad yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi, standardisasi, dan kelaikan komoditi militer untuk pengadaan dan pemeliharaan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
Badan Pusat Statistik Palestina Badan Pusat Statistik Palestina (), atau "Palestinian Central Bureau of Statistics" (PCBS), adalah badan statistik resmi Negara Palestina. Tugas utamanya adalah menyediakan angka statistik yang tepercaya di tingkat nasional dan internasional. PCBS adalah lembaga negara yang menyediakan jasa untuk pemerintah, non-pemerintah, swasta, institusi penelitian, dan universitas. PCBS didirikan sebagai badan statistik independen. PCBS menerbitkan "Statistical Yearbook of Palestine" dan "Jerusalem Statistical Yearbook" setiap tahunnya.
Kamerun Majelis Nasional membuat hukum. Badan ini terdiri dari 180 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, dan bersidang 3 kali setahun. Hukum disahkan oleh pemungutan suara mayoritas. Badan ini jarang menolak hukum yang diusulkan oleh presiden. Konstitusi 1996 mendirikan parlemen majelis rendah, yaitu Senat yang beranggotakan 100 orang. Namun lembaga ini belum pernah digunakan. Pemerintah mengakui kekuasaan pemimpin tradisional, fon, dan lamibe untuk memerintah di tingkat lokal, dan untuk menyelesaikan persengketaan sepanjang keputusan mereka tidak berlawanan dengan hukum nasional.
Ortodonsia Secara garis besar perawatan ortodonsia dapat dibagi menjadi beberapa jenis perawatan, yaitu:
Perawatan ortodonsia fungsional, perawatan ortodonsia lepasan, perawatan ortodonsia cekat dan perawatan bedah ortodonsia.
Ortodonsia Untuk dokter gigi umum memiliki wewenang terbatas untuk mengerjakan perawatan ortodonsia fungsional dan perawatan ortodonsia lepasan. Sedangkan dokter gigi spesialis ortodonsia (drg., Sp.ort.) memiliki wewenang penuh untuk melakukan perawatan ortodonsia secara komprehensif, termasuk perawatan ortodonsia cekat dan perawatan bedah ortodonsia.
Ortodonsia Ortodonsia atau ortodontis adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin "orthodontia", "orthos" artinya merapikan, sedangkan "dontia" artinya gigi. Secara terminologi, ortodonsia dapat diartikan sebagai cabang ilmu kedokteran gigi yang melakukan perawatan untuk merapikan gigi dan bertujuan mendapatkan oklusi yang optimal dan fungsional dengan tetap mengutamakan nilai estetika gigi. Selain itu, ilmu ini mengajarkan bagaimana mendiagnosis, mencegah dan memperbaiki susunan gigi atau gusi yang tidak teratur. Dokter spesialis yang telah mendapat pelatihan khusus di sekolah kedokteran gigi setelah lulus dari program pendidikan dokter gigi spesialis dinamakan "ortodontis".
Kedokteran gigi Yang terbanyak adalah Dokter Gigi Ortodonsia, mengurusi antara lain Gigi protrusi (Dialek:Tongos), dengan penggunaan peranti cekat (behel gigi). Bidang perawatan yang dilakukan oleh Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia adalah melakukan perbaikan pada letak gigi-gigi yang terletak salah (merapikan gigi) sehingga gigi-gigi akan terletak dengan baik di atas rahang dan dapat berfungsi maksimal pada suatu proses mengunyah dan akan dapat memperbaiki penampilan estetik yang jauh lebih baik.
Ortodonsia Ilmu ini dirintis oleh ortodontis ternama seperti Edward Angle dan Norman William Kingsley.