mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Kasunanan Surakarta Kemudian pada tanggal 1 September 1945, Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran mengirimkan maklumat kepada Presiden Soekarno perihal pernyataan dari Susuhunan Pakubuwana XII dan KGPAA Mangkunegara VIII yang menyatakan bahwasanya Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia, dimana hubungan antara Negeri Surakarta dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung. Atas dasar semua itulah, maka Presiden Soekarno memberikan pengakuan resmi kepada Susuhunan Pakubuwana XII dan KGPAA Mangkunegara VIII dengan diberikannya piagam kedudukan resmi.
Supeni Pudjobuntoro Supeni Pudjobuntoro atau yang dikenal juga dengan nama Supeni () adalah politikus Indonesia. Supeni dikenal sebagai politikus wanita yang menduduki berbagai jabatan penting di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR sekaligus anggota Konstituante melalui partai PNI. Sebagai diplomat, ia pernah menjabat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Amerika Serikat dan duta besar keliling pada zaman Presiden Soekarno.
Ibu Supeni, memiliki jasa yang sangat besar dalam masa-masa awal negeri Indonesia pada pemerintahan presiden Soekarno dimana ia bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya adalah menyukseskan lobi Indonesia kepada pemerintahan Perancis agar Aljazair tidak dijadikan negara "apartheid". Lobi tersebut disampaikan oleh Ibu Supeni melalui Pangeran Kamboja Norodom Sihanouk untuk disampaikan kepada Presiden Perancis, Charles de Gaulle, sebagai bagian dari OISRAA (Organisasi Indonesia untuk Setiakawan Asia-Afrika) yang didirikan pada tahun 1960.
Lembaga Tinggi Negara Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
Presiden Indonesia Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
Mohammad Yamin Semasa pendudukan Jepang (1942-1945), Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca-kemerdekaan, mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.
Soekarno sebagai arsitek Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni dari "Technische Hoogeschool te Bandoeng" (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Semasa menjabat sebagai presiden, ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau dicetuskan oleh Soekarno. Juga perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli pada tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara yang baru merdeka.
Daftar Wakil Presiden Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia adalah orang yang paling berpengaruh dan memegang kekuatan terbesar kedua setelah Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wakil Presiden merupakan garis pertama dalam pewarisan kekuasaan Presiden. Pembentukan Wakil Presiden ditetapkan pada 1945 dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan sebelumnya oleh Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Wakil Presiden pertama Indonesia adalah Mohammad Hatta yang ditetapkan bersama dengan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia.
Lee Man Fong Lee Man Fong (1913-1988) adalah seorang pelukis Indonesia yang dilahirkan di Tiongkok. Ia dibesarkan dan mendapatkan pendidikannya di Singapura. Di sana ia belajar melukis dengan seorang pelukis Lingnan, dan belakangan dengan seorang guru yang mengajarkannya lukisan minyak. Pada tahun 1933 ia pergi ke Indonesia dan tinggal di sana selama 33 tahun. Pada masa Perang Dunia II ia ditawan Jepang, dan setelah Indonesia merdeka, ia menjadi pelukis istana Presiden Soekarno dan menjadi warga negara Indonesia. Lukisan-lukisan Lee Man Fong diakui sebagai perintis pelukis Asia Tenggara. Pada Tahun 1964 ia ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membuat buku yang berjudul "Lukisan-Lukisan dan Patung dari Koleksi Presiden Soekarno dari Republik Indonesia" buku ini berisi seluruh karya-karya seni yang dimiliki Presiden Soekarno dan semuanya berjumlah 5 Volume.
Pemerintah Indonesia Namun demikian, dalam praktik sesudah kemerdekaan, pada tanggal 14 November 1945, yaitu hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 4 hari sejak pengesahan naskah UUD 1945 atau hanya dalam waktu 3 bulan kurang dari 5 hari sejak proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno telah membentuk jabatan Perdana Menteri dengan mengangkat Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Sejak itu, sistem pemerintahan Republik Indonesia dengan diselingi oleh sejarah bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949, selalu menerapkan sistem pemerintahan parlementer atau setidaknya sistem pemerintahan campuran sampai terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Sebagian terbesar administrasi pemerintahan yang dibentuk bersifat ‘dual executive’, yaitu terdiri atas kepala negara yang dipegang oleh Presiden dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri atau yang disebut dengan istilah Menteri Utama atau pun dengan dirangkap oleh Presiden atau oleh Wakil Presiden.
Bahasa Belanda di Indonesia Setelah Aksi Polisionil Belanda, orang Indonesia menentang Belanda dengan sengit. Namun masih banyak yang dengan hormat memandang bahasa Belanda. Juga Presiden Soekarno, sang presiden pertama dan proklamator Republik Indonesia tetap menggunakan bahasa Belanda dan membaca buku-buku Belanda. Bahasa Belanda masih tetap hidup di Belanda. Setelah tahun 1949, mereka masih tetap berada di Irian. Namun Soekarno menganggap daerah ini juga merupakan bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bernegosiasi dengan bangsa Belanda. Di sekolah-sekolah di Papua, banyak warga lokal yang mempelajari bahasa Belanda.
Universitas Andalas Beberapa bulan setelah meresmikan Unand, Bung Hatta yang tidak sepaham lagi dengan Presiden Soekarno meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Sehingga berakhirlah Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Beberapa tokoh militer dan politik pun kemudian bersepakat untuk "menegur" pusat dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan menjadikan Sumatera Tengah, khususnya Sumatera Barat sebagai basisnya.
Kementerian Agama Republik Indonesia Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa portfolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara (menggantikan K.H.A.Wahid Hasjim), Rasjidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.
Presiden Presiden pertama di Indonesia adalah Ir. Soekarno (Sukarno) di tanah Jawa sekaligus bapak proklamator dengan wakilnya, Drs.Mohammad Hatta. Mereka berdua memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini bergantung dengan berdirinya negara kesatuan republik Indonesia yang menjadi negara merdeka.
Kabinet Pemerintahan Indonesia Kabinet Pemerintahan Indonesia adalah dewan menteri yang ditunjuk oleh presiden. Indonesia telah mempunyai pergantian puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pada masa Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap, sehingga banyak terjadi perombakan kabinet pada masa Soekarno menjabat. Setelah Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama 5 tahun, mengikuti masa jabatan Presiden di Indonesia.
Haryati Haryati (lahir 1940) adalah istri keenam Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Sebelum menikah dengan Soekarno, Haryati adalah mantan penari istana sekaligus Staf Sekretaris Negara Bidang Kesenian.
Wakil Presiden Indonesia Wakil Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Wakil Presiden Republik Indonesia) adalah pembantu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia yang bersifat luar biasa dan istimewa. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan kualitas tindakan seorang presiden sebagai kepala negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya. Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Walaupun kemudian Presiden Soekarno memenuhi permintaan MPRS dalam suratnya tertangal 10 januari 1967 yang diberi nama “Pelengkap Nawaksara”, tetapi ternyata tidak juga memenuhi harapan rakyat. Setalah membahas surat Presiden tersebut, Pimpinan MPRS berkesimpulan bahwa Presiden Soekarno telah alpa dalam memenuhi kewajiban Konstitusional.
Sementara itu DPR-GR dalam Resolusi dan Memorandumnya tertanggal 9 Februari 1967 dalam menilai “Nawaksara” beserta pelengkapnya berpendapat bahwa “Kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis/ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila”.
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (dahulu Sekretariat Negara Republik Indonesia, disingkat Setneg RI) adalah kementerian Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Pratikno.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada masa negera Republik Indonesia Serikat, Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung dalam bidang politik dan operasional. Sementara itu dalam hal pemeliharaan dan susunan administrasi bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Presiden RIS, Soekarno pada tanggal 21 Januari 1950 mengangkat kembali Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat. Setelah RIS bubar, Soekanto diangkat kembali sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia.
Indonesia Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik Rakyat Tiongkok dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia (""Konfrontasi""), dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus kejadian G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno.
Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama.
Konferensi Meja Bundar Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri, yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.
Hubungan India dengan Indonesia Presiden Indonesia Soekarno adalah tamu kehormatan yang diundang menghadiri parade tahunan republik India. Pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah tamu utama untuk upacara kenegaraan yang sama.
Istana Palabuhanratu Istana Presiden Palabuhanratu merupakan sebuah Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Tatar Pasundan yang terletak Kota Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, Indonesia yang
dibangun oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno sebagai tempat peristirahatannya di Palabuhanratu, karena menurutnya Palabuhanratu adalah daerah pesisir yang indahnya, dibangunnya Istana Kepresidenan Tenjo Resmi masih berkaitan dengan sejarah Samudera Beach Hotel yang juga dibangun oleh Ir. Soekarno.
Istana Presiden Palabuhanratu lokasinya terletak di bibir Pantai Citepus Palabuhanratu. Karena tempat ini mempunyai daya tarik sendiri, Presiden Soekarno mendirikan tempat peristirahatannya pada tahun 1960 di Tenjo Resmi.
Permesta Selain itu, di dalam tubuh pemerintahan RI banyak terjadi pergolakan politik.terutama dengan silih bergantinya kabinet seiring dengan penerapan Demokrasi Liberal. Di sisi lain, hubungan Dwi-Tunggal Soekarno dan Hatta mengalami keretakan. Hal ini terjadi akibat dari kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia yang selalu memusuhi Hatta. Akhirnya dengan berat hati, Hatta mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di kala suasana negara yang kritis. Akibat pemutusan hubungan Permesta dengan pusat, Kota Manado menjadi sangat mencekam. Kegelisahan meghantui setiap penjuru Manado. Warga seakan tak bisa tenang untuk sesaat pun karena khawatir akan adanya serangan dari Pemerintah Pusat yang diperkirakan tak lama lagi akan datang menyerbu daerah yang dikuasai Permesta.
Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Dasar hukum SBKRI adalah Undang-Undang no. 62 tahun 1958 tentang "Kewarga-negaraan Republik Indonesia" yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman G.A. Maengkom dan disahkan oleh Presiden Soekarno.
Assaat Setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949, Assaat diamanatkan menjadi "Acting" (Pelaksana Tugas) Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga 15 Agustus 1950. Dengan terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat), jabatannya sebagai Penjabat Presiden RI pada Agustus 1950 selesai, demikian juga jabatannya selaku ketua KNIP dan Badan Pekerjanya. Sebab pada bulan Agustus 1950, negara-negara bagian RIS melebur diri dalam Negara Kesatuan RI. Saat menjadi "Acting" Presiden RI, Assaat menandatangani statuta pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dalam kaitan itu, MPRS mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan memilih/mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden/Mandataris sesuai Pasal 3 Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, serta memerintahkan Badan Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia Pada 27 Desember 1949 Sukarno memulai masa jabatannya yang pertama sebagai presiden negara federal Indonesia. Tidak banyak yang terekam dalam jabatan presiden federal ini yang sangat singkat ini. Sebuah persetujuan antara pemerintah federal RIS (yang bertindak atas namanya sendiri dan atas mandat penuh dari pemerintah negara bagian yang tersisa, pemerintah negara bagian Negara Indonesia Timur dan pemerintah negara bagian Negara Sumatera Timur) dan pemerintah negara bagian Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta) memilih Sukarno sebagai presiden negara kesatuan yang akan dibentuk dari penggabungan RIS dengan RI (Yogyakarta). Jabatan presiden federal dipangku Sukarno sampai tanggal 15 Agustus 1950. Jabatan ini dapat dihitung sebagai masa jabatan kedua bagi Sukarno. Pada tanggal itu presiden federal memproklamasikan berdirinya negara kesatuan dihadapan sidang gabungan DPR dan Senat di Jakarta. Sore harinya Bung Karno terbang ke Yogyakarta untuk membubarkan pemerintah RI (Yogyakarta) dan menerima penyerahan kekuasaan dari Pemangku Jabatan Presiden. Setelah kembali ke Jakarta pada hari yang sama Sukarno menerima penyerahan kekuasaan dari perdana menteri RIS.
Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia adalah sebuah situs web yang dikelolah oleh pemerintahan Republik Indonesia yang memuat berbagai naskah pidato, artikel, kliping, kata mutiara dari presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno, Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Joko Widodo.
Soekanto Tjokrodiatmodjo Tanggal 29 September 1945, R.S. Soekanto ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Soekarno berpesan agar R.S. Soekanto membangun Kepolisian Nasional. Kepolisian Nasional berarti mengubah mental kepolisian kolonial, yang juga berarti "sistem kepolisian nasional", yaitu yang bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengemban seluruh fungsi kepolisian yang terpecah-pecah pada masa Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial.
Aksi Bela Islam Di Jakarta, perwakilan dari pengunjuk rasa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Menkopolhukam, Wiranto dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla untuk mendiskusikan jalan keluar terkait kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki. Pengunjuk rasa juga menuntut untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan meminta agar Presiden tidak mengintervensi penyelidikan kasus ini. Pada saat itu, Presiden sendiri sedang tidak berada di istana negara dengan alasan kunjungan untuk meninjau pembangunan stasiun kereta api di bandara Soekarno-Hatta.
Kepolisian Negara Republik Indonesia Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.
Sartono (politikus) Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tanggal 18 Agustus 1945, para anggota PPKI diminta berkumpul di bekas gedung Volksraad di Jalan Pejambon, Jakarta. Dalam sidangnya yang berlangsung pada hari itu, PPKI telah berhasil membuat tiga keputusan penting: (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945; (2) Memilih Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI; (3) Menetapkan KNIP sebagai badan yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sidang PPKI tersebut dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Dengan telah disahkannya UUD, tentu saja segala ketentuan yang tercantum dalam UUD tersebut sudah dinyatakan berlaku. Tidak terkecuali ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17, yang mengamanatkan adanya menteri-menteri negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden segera mengumumkan kabinet RI Pertama pada hari itu juga. Dalam kabinet pertama Republik Indonesia ini, Mr. Sartono ditunjuk sebagai Menteri Negara yang tidak membawahi suatu kementerian. Namun, tidak berlangsung lama. Karena pada saat itu, Sjahrir sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP meminta Presiden Soekarno untuk membubarkan kabinetnya dan memberikan kesempatan kepada dirinya untuk membentuk kabinet baru. Akhirnya, pada tanggal 14 November 1945 terbentuklah kabinet parlementer pertama menggantikan kabinet presidensial pertama. Sartono pun lengser dari jabatannya sebagai menteri negara.
Istana Tampaksiring Istana ini berdiri atas prakarsa Presiden Soekarno yang menginginkan adanya tempat peristirahatan yang hawanya sejuk jauh dari keramaian kota, cocok bagi Presiden Republik Indonesia beserta keluarga maupun bagi tamu-tamu negara.
Frans Seda Setelah Indonesia merdeka, jabatan tinggi di pemerintahan dipegangnya, seperti pada masa Presiden Soekarno ia menjabat Menteri Perkebunan RI (1964-1966) pada usia 38 tahun dan selanjutnya menjadi Menteri Pertanian (1966). Kemudian pada masa Presiden Soeharto, ia memegang jabatan Menteri Keuangan (1966-1968) dalam keadaan keuangan Republik Indonesia di awal Orde Baru yang sangat tidak baik. Prestasi Frans Seda yang layak diapresiasi pada masa ini adalah bahwa Frans Seda mampu membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih stabil setelah didera inflasi hingga 650%, mengarahkan Indonesia kembali dalam pergaulan masyarakat internasional, menerapkan kesatuan penganggaran Pemerintah pada Kementerian Keuangan serta menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang; dua hal penting yang hingga kini masih diterapkan dalam dunia keuangan Indonesia. Inilah yang menurut pendapat Emil Salim, salah satu sahabat dekatnya adalah tidak berlebihan apabila kita menyebutnya sebagai Pahlawan Keuangan Indonesia. Selanjutnya, Frans Seda dipercaya sebagai Menteri Perhubungan (Pengangkutan, Komunikasi, Pariwisata, 1968-1973) dimana ia kemudian merintis penerbangan dan pelayaran perintis di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian Timur, serta beberapa kawasan wisata unggulan seperti di Nusa Dua, Bali. Sesudahnya Frans Seda kemudian mendapatkan sederet jabatan di berbagai bidang, seperti: Duta Besar Republik Indonesia di Brussels untuk Masyarakat Ekonomi Eropa, Kerajaan Belgia dan Luksemburg (1973-1976; anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (1976-1978; dan anggota Dewan Penasihat Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) di bawah pimpinan Presiden Soeharto kemudian dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie (1996). Ia pun pernah menjadi Penasihat Presiden B.J. Habibie untuk bidang ekonomi (1998) dan selanjutnya pada tahun 1999 menjadi Penasihat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Dengan demikian, Joko Widodo yang menjadi pemegang posisi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 berhak dan dapat mengajukan pencalonan kembali untuk pemilihan umum 2019 dengan masa jabatan 2019-2024. Presiden Joko Widodo kemudian telah mengumumkan secara resmi calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan umum 2019 yaitu Profesor Doktor KH Ma'ruf Amin pada tanggal 9 Agustus 2018 di Jakarta.
Ekonomi Indonesia Seiring dengan munculnya berbagai demonstrasi di kalangan masyarakat untuk menuntut Presiden Soekarno untuk mundur dari jabatan yang dipegangnya selama lebih dari 20 tahun akibat gejolak politik dan ekonomi yang berujung pada kemiskinan masyarakat menjadi peringatan keras bagi Soekarno untuk mundur dari tampuk kepemimpinan sebagai Presiden. Soekarno yang terdesak akibat berbagai demonstrasi tersebut, memutuskan untuk memulai transisi kepemimpinan pemerintahan dengan menunjuk Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret sebagai landasan hukum untuk mengijinkan Soeharto sebagai penjabat Presiden untuk segera menyusun transisi ekonomi Indonesia yang sudah terseok-seok akibat berbagi kebijakan politik yang hedonistik. Utang luar negeri menggunung, defisit melebar tidak terkendali dan inflasi mencapai ratusan persen serta kemiskinan di mana-mana hingga keamanan yang tidak kondusif menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh Soeharto yang baru saja menjabat sebagai Presiden. Dalam bidang ekonomi, Presiden Soeharto mengajukan RUU penanaman modal yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi UU no 1 Tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia berupa investasi di berbagai sektor usaha industri dan jasa, sekaligus sebagai upaya mengembalikan kepercayaan internasional terhadap stabilitas dan kondusivitas ekonomi, politik dan sosial serta keamanan Indonesia di mata dunia. Tercatat, sejak undang-undang ini disahkan, jumlah modal yang telah ditanamkan di Indonesia telah mencapai lebih dari US$ 9 Miliar dari 30 negara.
Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1945 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).
Sinterklas Hitam Presiden Soekarno harus menghadapi segala macam gejolak setelah Belanda akhirnya mengakui Republik Indonesia Serikat. Maret 1957 dinyatakan keadaan darurat. Selanjutnya Presiden Soekarno mencanangkan Demokrasi Terpimpin dengan Kabinet Karya. Soekarno menggunakan konfrontasi dengan Belanda untuk menguatkan rasa persatuan Indonesia.
Freemasonry di Indonesia Beberapa tulisan populer menganggap Presiden Soekarno melalui Lembaran Negara nomor 18/1961 melarang Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia) dan organisasi lain atas alasan mengikuti ajaran freemason. Namun pelarangan tersebut sebenarnya karena penolakan atas manifesto politik yang hendak dipaksakan oleh Soekarno kepada seluruh organisasi di Indonesia pada saat posisinya terancam pada masa demokrasi terpimpin, seperti yang bisa dilihat dari Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961:
Demokrasi di Indonesia Setelah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto kemudian menjadi suksesor Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua dan secara resmi periode Orde Baru atau era demokrasi Pancasila dimulai. Menurut Haniah Hanafie dan Suryani, dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Soeharto mendasarinya pada kerangka organisasi yang disebut sebagai "Jalur ABG" (singkatan dari ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Melalui jalur ABG itu negara menentukan kebijakan-kebijakan politiknya, hal ini menjadikan Indonesia - seperti yang disebut oleh Karl D. Jackson sebagai "Bureaucratic Policy" atau "Masyarakat Politik Birokratis", yang artinya bahwa setiap keputusan diambil oleh pihak junta militer melalui struktur dan sistem birokrasi.
Hubungan Indonesia dengan Palestina Sejak awal, Indonesia bersikap sangat bermusuhan terhadap Israel dan menolak menjalin hubungan dengan Israel. Presiden Indonesia Soekarno mengutuk keras agresi Israel terhadap negara-negara Arab dan mendukung negara-negara Arab dalam perjuangan mereka melawan Israel. Bahkan setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya kekuasaan Jenderal Soeharto, Indonesia sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat telah mengunjungi Indonesia pada tahun 1984 dan pada tahun 1993. Dengan jatuhnya Orde Baru, Abdurrahman Wahid berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Israel namun ia dilengserkan dari jabatannya pada bulan Agustus 2001 dan tidak ada upaya yang dipertahankan untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Israel.
Harsono Tjokroaminoto Harsono Tjokroaminoto () adalah seorang tokoh politik Indonesia yang berhaluan nonkooperatif dengan Belanda. Harsono merupakan Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara di Indonesia . Di zaman Belanda ia pernah berkarier sebagai guru Kweekschool PSII dan pengawas sekolah wilayah PSII Sulawesi Utara. Ia membantu dan memimpin berbagai surat kabar dan majalah yang berhaluan Islam-politik, pengarang beberapa brosur, terutama yang bercorak politik dan ke-Islam-an. Di zaman Jepang beberapa waktu bekerja pada Domei Jakarta, dan pernah pula meringkuk dalam sekapan Kempetai, karena ikut dalam gerakan pemuda Indonesia yang hendak merobohkan pemerintahan Jepang. Pada tahun 1946, ia menjabat sebagai wakil Menteri Negara dalam Kabinet Natsir; dan pada tahun 1955, ia menjabat sebagai wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Burhanuddin Harahap.
Pada masa revolusi fisik, anak kedua dari pahlawan nasional Oemar Said Tjokroaminoto dan adik dari Siti Oetari, istri pertama Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno ini duduk sebagai penasihat pribadi PangIima Besar Soedirman dan ikut bergerilya bersamanya, kemudian menjadi anggota dalam Panitia RIS RI untuk mengembalikan bentuk Negara Kesatuan RI, memimpin "goodwiil mission" Indonesia ke negara-negara Islam dan menjadi presiden Kongres Pemuda Islam se-Dunia. Pada tahun 1972-1975 ia ditunjuk menjadi duta besar RI untuk Swiss; dan pada tahun 1976-1978 ia menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung RI
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Wakapolri adalah unsur pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Wakapolri adalah jabatan eselon IA yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) adalah cikal bakal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga tertinggi negara Republik Indonesia. MPRS dibentuk berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden RI Soekarno.
Lambang negara Indonesia Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat Tanggal 11 Februari 1950. Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958.
Sejarah Indonesia (1965–1966) Sebuah sidang MPRS dijadwalkan untuk dibuka 12 Mei, tetapi akhirnya dimulai pada tanggal 20 Juni dan berlanjut sampai dengan 5 Juli. Salah satu tindakan pertamanya adalah menunjuk Jenderal Nasution sebagai ketua. Sidang ini kemudian mulai membongkar aparatur negara yang telah dibangun Soekarno di sekitar dirinya. Sidang ini mengeluarkan beberapa keputusan, salah satunya adalah ratifikasi Supersemar, sehingga pencabutannya hampir mustahil. Sidang ini juga meratifikasi pelarangan PKI dan ajaran ideologi Marxisme, menginstruksikan Soeharto untuk membentuk kabinet baru, memanggil Soekarno untuk memberikan penjelasan atas situasi ekonomi dan politik di Indonesia dan menanggalkannya dari gelar "presiden seumur hidup". Sidang ini juga mengeluarkan sebuah dekret yang menyatakan bahwa jika presiden (Soekarno) tidak mampu melaksanakan tugasnya, pemegang Supersemar akan menjabat sebagai presiden.
Muhammad Prananda Prabowo Prabowo adalah cucu dari Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno. Ia adalah putra kedua Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri dari suami pertamanya, Letnan Satu Penerbang Surindro Supjarso. Dari pasangan ini Prabowo memiliki seorang kakak, Mohamad Rizki Pratama. Dari pernikahan ibunya dengan Taufik Kiemas, Prabowo memiliki seorang adik, Puan Maharani.
Lambang negara Indonesia Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950 Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan tersebut; setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan "jambul" pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita, atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan "Bald Eagle", Lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan desainnya tidak berubah hingga kini.
Negara Pasundan Soekarno meminta kepada para pangreh praja yang pernah menjabat pegawai pemerintahan kolonial Belanda, agar loyal kepada Republik Indonesia. Wiranatakusumah sangat mendukung perjuangan kaum nasionalis dan pemerintahan Republik Indonesia itu. Ketika diadakan konferensi pangreh praja, 2 September 1945, di Jakarta, Wiranatakusumah menjadi tokoh penting di dalamnya.
Demokrasi di Indonesia Setelah politik dan ekonomi nasional kembali stabil, lambat laun ternyata telah tercipta sebuah pemusatan kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Dominasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia semakin terasa jelas, birokrasi menjadi semakin rumit dan mengekang kebebasan masyarakat, dan juga Golongan Karya berubah menjadi sebuah organisasi politik yang dominan dalam politik Indonesia. Pemerintahan Presiden Soeharto secara terang-terangan berubah menjadi sebuah rezim yang otoriter namun kali ini bukan otoritarianisme sayap kiri seperti di era Soekarno, tetapi lebih kepada kediktatoran junta militer, karena militer bisa dimana saja, menduduki jabatan-jabatan publik yang strategis, yang seharusnya dalam demokrasi tidak boleh ada intevensi militer di dalamnya.
Konflik Papua Konflik Papua adalah konflik di wilayah Papua, Indonesia. diawali pada tahun 1961, muncul keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia, Langkah Belanda ini dilawan Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet. Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Sebab jika itu dibiarkan maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dari dan melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk keluar dari papua dan tidak jadi mengambil, merebut dan menjajah Papua lalu Papua diserahkan "kembali" ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum (Penentuan Pendapat Rakyat/PERPERA). Lewat PERPERA tahun 1969, rakyat Papua memilih "tetap" dalam lingkungan Republik Indonesia.
Hubungan Indonesia dengan Kuba Hubungan Indonesia dengan Kuba mengacu pada hubungan bilateral Republik Kuba dengan Republik Indonesia. Selama pemerintahan presiden pertama Indonesia, Soekarno pada tahun 1960-an Indonesia dan Kuba memiliki hubungan yang sangat dekat. Hubungan antara kedua negara sebagian besar difokuskan pada olahraga dan kesehatan. Kuba memiliki kedutaan besar di Jakarta, sedangkan Indonesia memiliki kedutaan besar di Havana yang juga merangkap Persemakmuran Bahama dan Jamaika. Kedua negara adalah anggota penuh dari Gerakan Non-Blok dan sekutu dalam Kelompok 77 dan Forum Kerja Sama Asia Timur dengan Amerika Latin.
Makam Soekarno Makam Soekarno adalah kompleks pemakaman presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang didesain dengan arsitektur khas Jawa, yaitu bangunan joglo.
Perjanjian Roem-Roijen Pada 6 Juli, Sukarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta, ibukota sementara Republik Indonesia. Pada 13 Juli, kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem-van Roijen dan Sjafruddin Prawiranegara yang menjabat presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949.
Jakob Tobing Jakob Samuel Halomoan Lumban Tobing atau dikenal dengan Jakob Tobing () adalah Presiden Institut Leimena sejak 2008. Pada tahun 2004 – 2008, ia menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Korea berkedudukan di Seoul. Sebelumnya, Jakob Tobing telah malang-melintang di dunia politik. Selama 34 tahun, Ia mendedikasikan dirinya sebagai anggota DPR/MPR dari GOLKAR (1968-1997) dan PDI-P (1999-2004). Pada periode tahun 1968 – 1971, Ia adalah anggota DPR-GR yang termuda dan kemudian Ia adalah anggota DPR-RI yang terlama sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Negara Pasundan Terpilihnya Wiranatakusumah sebagai Presiden Pasundan, mendapat restu dari Soekarno. Ketika terpilih, Wiranatakusumah masih menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia dan berkedudukan di Yogyakarta, ibukota Indonesia saat itu, karena Jakarta diduduki Belanda.
Ahmadiyyah Sementara itu, muballigh yang lain (alm) Mln. Sayyid Syah Muhammad merupakan salah satu tokoh penting sehingga Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, di kemudian hari menganugerahkan gelar veteran kepada dia untuk dedikasi dia kepada negara.
Bendera Indonesia Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah presiden atau wakil presiden, mantan presiden atau mantan wakil presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara.
Masjid Syuhada Kotabaru, Yogyakarta Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950, dilakukan peletakan kiblat pertama yang dipimpin oleh K.H. Badawi. Peletakan kiblat menjadi sangat penting sebelum pembangunan masjid dilakukan, karena berkaitan dengan arah shalat. Pada tanggal 23 September 1950, peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dilaksanakan. Peletakan batu pertama juga dihadiri oleh Sjafruddin Prawiranegara dan Paku Alam VIII yang membacakan amanat dari Presiden Soekarno yang berhalangan hadir dalam kesempatan itu. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 20 September 1952, Masjid Syuhada selesai dibangun dan diresmikan. Kegiatan peresmian Masjid Syuhada dihadiri oleh Presiden Soekarno, para menteri, dan para duta besar negara Islam. Setelah kegiatan peresmian berupa pengguntingan pita berlangsung, mereka melakukan Shalat Dhuhur berjamaah di dalam masjid yang dilanjutkan dengan kegiatan berjalan-jalan di sekitar Masjid Syuhada untuk menikmati kemegahan yang ada.
Pasang Surut Dinasti Mataram Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dalam memimpin negara memadukan unsur unsur pengetahuan modern dengan kultur nusantara dan dari berbagai kultur nusantara itu kultur dari Jawa sedikit menonjol dalam kepemimpinannya.
Paskibraka Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara.
Kompleks Parlemen Republik Indonesia Kompleks Parlemen didirikan pada 8 Maret 1965. Saat itu, Presiden Soekarno mencetuskan untuk menyelenggarakan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang merupakan wadah dari semua New Emerging Forces. Anggota-anggotanya direncanakan terdiri dari negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, negara-negara Sosialis, negara-negara Komunis, dan semua Progresive Forces dalam kapitalis.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia Jenderal TNI Suharto atau yang akrab disapa Pak Harto merupakan tokoh presiden kedua dari Republik Indonesia. Jabatan pertamanya dimulai sejak 27 Maret 1968. Pak Harto diangkat oleh MPR Sementara dengan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia adalah presiden kedua yang ditetapkan oleh MPR Sementara. Dalam masa jabatannya yang pertama ini suami Ibu Tien tidak didampingi oleh wakil presiden sebagaimana diatur menurut UUD 1945. Sebagai mandataris MPR Sementara, secara teori, presiden adalah pelaksana kebijakan lembaga tertinggi negara tersebut. Pak Harto menjalankan kewajibannya sebagai presiden sampai ada presiden definitif yang diangkat oleh MPR hasil pemilu.
Kepala pemerintahan Indonesia Sistem ini berakhir ketika Presiden Soekarno mengumumkan Dekret 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Indonesia mengubah sistem pemerintahannya menjadi sistem pemerintahan presidensial dan merangkap jabatan kepala negara serta kepala pemerintahan.
Garuda Indonesia Maka pada tanggal 28 Desember 1949, penerbangan bersejarah menggunakan pesawat DC-3 dengan registrasi PK-DPD milik KLM Interinsulair terbang membawa Presiden Soekarno dari Yogyakarta ke Jakarta untuk menghadiri upacara pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan nama Garuda Indonesian Airways, yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada perusahaan penerbangan pertama ini.
Peristiwa 3 Juli 1946 Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan keadaan bahaya di Indonesia. Keesokan harinya, seluruh kekuasaan pemerintahan diserahkan kembali kepada Presiden Republik Indonesia. Upaya himbauan Soekarno melalui media massa akhirnya berhasil, karena beberapa hari setelah itu seluruh korban penculikan dibebaskan kembali.
Sejarah Indonesia (1965–1966) Soekarno sebagai tokoh nasionalis utama Indonesia telah menyatakan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan ditunjuk sebagai presiden. Menyusul perjuangan revolusi nasional terhadap mantan kolonial Belanda, Soekarno berhasil menyatukan negara Indonesia yang hampir terpecah, namun pemerintahannya belum mampu memberikan sebuah sistem ekonomi yang layak untuk mengangkat warganya dari kemiskinan yang parah. Dia menekankan kebijakan dalam negeri yang sosialis dan kebijakan internasional yang sangat anti-imperialis, didukung oleh gaya pemerintahan otoriter yang tergantung pada kepribadian karismatiknya. Kebijakan-kebijakan ini kemudian membawanya menciptakan aliansi dengan Blok Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, dan merintis penciptaan Gerakan Non-Blok dari negara-negara pasca-kolonial di Konferensi Asia-Afrika. Kebijakan-kebijakan ini juga menciptakan aliansi politik dalam negeri dengan Partai Komunis Indonesia.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejak 27 Juli 2016 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh Sofyan Djalil.
Adriana van der Have Pada bulan agustus 1945, Muhammad Hatta dan Soekarno , wakil presiden, dan presiden negara kesatuan Republik Indonesia mengangkat suami dari Nasoetion-van der untuk bekerja sebagai penasihat hukum untuk pemerintah mereka. Keluarganya pindah dari Belanda dan tinggal secara bergantian di Jakarta dan desa pegunungan Kaliurang.
Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur Desa Kalisari merupakan pemekaran dari Desa Cijantung sekitar tanggal 17 Maret 1879 dan diresmikan sekitar tanggal 20 Maret 1879 oleh Gubernur Hindia Belanda dengan beribukota di kampung Kalimati, berjumlah 20 blok kampung dan luas 5.635 ha (56,35 km). Sedangkan, kantor kepala kelurahan diresmikan sekitar tanggal 22 Maret 1957 jam 06:25 WIB oleh Gubernur KDKI Jakarta yang saat itu, Presiden negara Republik Indonesia yang saat itu, Soekarno dengan kepala desa awalnya bernama M.Noor, yang menjabat antara tahun 1955 sampai 1966.
Cornell Paper Takut melepaskan kartu-kartu politiknya, Soekarno menolak untuk memutuskan apapun sampai ia dapat mengontak sekutu-sekutu politik dan penasihat-penasihatnya. Tanpa alasan yang terang untuk meragukan Presiden atau kendalinya terhadap ibu kota, Untung dan anak buahnya memperbolehkan Soekarno untuk berkomunikasi lewat para pembawa pesan. Salah satu pembawa pesan tersebut menyampaikan pesan yang dibacakan lewat Radio Republik Indonesia (RRI) pada pukul 13.15 WIB, berisi pesan bahwa Soekarno bukanlah sandera dari gerakan Untung. Pesan ini dianggap "lebih sarat maknanya daripada apapun yang dapat dikatakan oleh Untung langsung", karena ditandatangani oleh panglima pasukan pengamanan presiden. Pesan-pesan juga disampaikan pada Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro, yang menjabat jabatan lama Jenderal Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, Panglima Daerah Militer Jayakarta sekaligus perwira militer yang bertanggungjawab atas garnisun ibu kota, untuk datang ke Halim dan merundingkan struktur kepemimpinan Angkatan Darat yang baru.
Mohammad Hatta Dr.(HC) Drs. H. Mohammad Hatta (lahir dengan nama Mohammad Athar, populer sebagai Bung Hatta; ) adalah tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Demokrasi di Indonesia Penyalahgunaan lainnya yang dilakukan oleh Soekarno selama era demokrasi terpimpin adalah pada 1960, Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tak lain adalah lembaga legislatif, padahal Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kewenangan itu kepada seroang presiden. Bahkan kemudian, setelah membubarkan DPR, Presiden Soekarno membentuk lembaga legislatif, yang seharusnya anggota legislatif dipilih oleh rakyat, bukan presiden. Badan legislatif yang dibentuk Soekarno itu kemudian disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Praktis, karena DPR-GR adalah bentukan presiden, maka fungsi kontrol dari lembaga legislatif terhadap eksekutif dihilangkan. Selain itu, jabatan Ketua DPR-GR dijadikan menteri oleh Presiden Soekarno, itu artinya legislatif berada dibawah eksekutif, hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 14/1960.