mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Minamoto no Yoshinaka Di akhir tahun yang sama, Yoshinaka memaksa Go-Shirakawa agar mengeluarkan mandat untuk menyingkirkan Minamoto no Yoritomo. Pada tahun berikutnya (1184), Yoshinaka mengangkat diri sebagai Seii Taishōgun. Namun tidak lama kemudian, pasukan klan Minamoto asal Kamakura di bawah pimpinan Minamoto no Noriyori dan Minamoto no Yoshitsune memasuki ibu kota Kyoto. Yoshinaka berusaha memperkuat ibu kota untuk menghadapi Yoshitsune dan Noriyori, tetapi pasukannya melarikan diri sedikit demi sedikit. Setelah kalah dalam dua kali pertempuran, Yoshinaka tewas dalam Pertempuran Uji di Awazu, Provinsi Ōmi. Sewaktu tewas, Yoshinaka berusia 31 tahun.
Minamoto no Yoshinaka Putra pewaris Yoshinaka yang bernama Minamoto no Yoshitaka tinggal di Kamakura dan menikah dengan anak perempuan Yoritomo yang bernama Putri Ō. Setelah mendengar ayahnya tewas, Yoshitaka melarikan diri tetapi tewas terbunuh dan garis keturunan Yoshinaka terputus. Walaupun demikian, klan Kiso penguasa Lembah Kiso di zaman Sengoku mengaku sebagai putra ke-3 Yoshinaka yang bernama Minamoto no Yoshimoto (Kiso no Yoshimoto).
Minamoto no Yoritomo Setibanya di Kunimi (Provinsi Mutsu) pada 7 Agustus 1189, pasukan Yoritomo berhadapan dengan pasukan Fujiwara no Kunihira. Pasukan Fujiwara yang berjumlah sekitar 20 ribu prajurit bertahan di balik dinding benteng dan parit berisi air sungai. Pertempuran dimenangkan pasukan Yoritomo. Kunihira yang berusaha melarikan diri tewas oleh Wada Yoshimori.
Keshogunan Kamakura Minamoto no Yoritomo yang sedang diasingkan di Izu ikut mengangkat senjata, tetapi ditaklukkan dalam Pertempuran Ishibashiyama. Dari tempat pelarian di Awa, Yoritomo memimpin perjalanan panjang melewati Provinsi Kazusa dan Provinsi Shimousa. Di tengah perjalanan, Yoritomo mendapat dukungan dari klan Taira Bandō yang merupakan percabangan klan Taira di wilayah Kanto. Setelah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan, Yoritomo mendirikan markas di Kamakura yang dulunya pernah menjadi pusat kekuatan para pendahulu klan Minamoto. Lembaga pemerintahan seperti Samurai Dokoro didirikan untuk mempersatukan berbagai kelompok samurai di wilayah Kanto, sedangkan Yoritomo mendapat sebutan Kamakura-dono (Yang Dipertuan Kamakura). Setelah memenangkan Pertempuran Fujigawa dan mendapat dukungan kelompok samurai wilayah Kanto, Yoritomo memulai pemerintahan di wilayah Kanto.
Minamoto no Yoritomo Pada 9 November 1190, Yoritomo menghadap mantan Kaisar Go-Shirakawa yang memintanya untuk menerima jabatan "Dainagon". Yoritomo menolak dan kembali ke kediamannya di Rokuhara setelah bertemu dengan Kaisar Go-Toba. Setelah beberapa kali menolak jabatan tinggi yang memang tidak diinginkannya, Yoritomo memutuskan untuk kembali ke Kamakura.
Klan Tokugawa Minamoto no Yoshishige (1202), cucu dari Minamoto no Yoshiie (1041–1108) adalah tokoh pertama yang memakai marga Nitta. Ia berpihak pada sepupunya yang bernama Minamoto no Yoritomo dalam berperang melawan klan Taira (1180) dan menemaninya ke Kamakura. Putra ke-4 dari Yoshishige yang bernama Nitta Yoshisue menetap di tempat bernama Tokugawa (Provinsi Kozuke), dan menggunakan nama Tokugawa sebagai nama keluarga. Namun buku sejarah Provinsi Kozuke tidak mengaitkan Yoshisue dengan klan Minamoto atau klan Nitta.
Minamoto no Yoshitsune Fujiwara no Hidehira kuatir dengan kekuatan militer Yoritomo yang terus bergerak ke arah barat Kanto sampai ke Provinsi Mutsu dengan alasan untuk menghabisi Yoshitsune. Hidehira bermaksud menjadikan Yoshitsune sebagai shogun untuk menumbangkan pemerintah Kamakura pimpinan Yoritomo, tapi tidak sempat karena lebih dulu meninggal pada 29 Oktober 1187. Putra pewaris Hidehira, Fujiwara no Yasuhira berhasil ditekan Yoritomo untuk mau bekerja sama menghabisi Yoshitsune. Yasuhira melanggar wasiat sang ayah agar melindungi Yoshitsune dan membunuh adiknya sendiri, Fujiwara no Yorihira yang merupakan sahabat dekat dan pelindung Yoshitsune. Cerita lain mengatakan bukan Fujiwara no Yorihira yang dibunuh, melainkan Fujiwara no Tadahira. Pada 30 April 1189, sekitar 500 pasukan berkuda menyerang Yoshitsune yang hanya dilindungi belasan pasukan berkuda. Pada waktu diserang, Yoshitsune sedang berada di tempat bernama Koromogawa no tachi yang merupakan wilayah Fujiwara no Motonari (sekarang tempat ini disebut kota Ōshū). Dalam keadaan terkepung pasukan Hidehira, Yoshitsune sama sekali tidak berniat melawan, dan malah mengunci diri di ruang altar keluarga ("jibutsudō"). Setelah membunuh istri dan anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun, Yoshitsune bunuh diri. Yoshitsune meninggal di usia 31 tahun.
Minamoto no Yoritomo Pada 26 April 1192, mantan Kaisar Go-Shirakawa mangkat. Yoritomo diangkat sebagai Sei-i Taishōgun pada tanggal 21 Agustus 1192 tanpa ada pihak yang menghalangi. Pemerintahan militer yang didirikan Yoritomo di Kamakura dikenal sebagai Keshogunan Kamakura.
Minamoto no Yoritomo Yoshinaka cemas dengan kemungkinan Kyoto direbut Yoritomo, sehingga langsung kembali ke Kyoto setelah kalah dalam pertempuran melawan klan Taira. Setibanya di Kyoto, Yoshinaka meminta mandat kaisar untuk membunuh Yoritomo tetapi tidak diizinkan. Atas perintah Yoritomo, pasukan klan Minamoto di bawah pimpinan Yoshitsune sudah sampai di Provinsi Ōmi. Yoshinaka menyerbu istana, dan Kaisar Go-Shirakawa ditahan agar mau mengeluarkan mandat untuk menyingkirkan Yoritomo. Pada bulan Januari 1184, Yoshinaka diangkat sebagai Seii Taishogun. Selanjutnya di bulan Februari 1184, beberapa puluh ribu prajurit berkuda yang dipimpin Noriyori dan Yoshitsune bergerak menuju Kyoto. Yoshinaka berusaha mengatasi pasukan Yoshitsune dan tewas terbunuh di Awazu, Provinsi Ōmi.
Minamoto no Yoritomo Pada 17 Oktober 1185, Tosanobō Shōshun menyerbu kediaman Yoshitsune di Kyoto dengan membawa sekitar 60 prajurit berkuda. Penyerbuan gagal karena sudah ditunggu-tunggu Yoshitsune yang dibantu tambahan prajurit dari Yukiie. Tosanobō Shōshun ditawan dan mengaku bertindak atas perintah Yoritomo. Yoshitsune sekali lagi menemui mantan Kaisar Go-Shirakawa, dan setelah didesak mau mengeluarkan mandat untuk menyingkirkan kakaknya. Walaupun mengetahui dirinya sedang diincar, Yoritomo meneruskan persiapan upacara "Hōyō" untuk memperingati hari meninggalnya ayah Yoshitsune dan Yoritomo. Upacara tersebut membuat Yoshitsune tidak berhasil mengumpulkan pengikutnya, karena sebagian di antaranya menghadiri upacara di kediaman Yoritomo. Sebaliknya, Yoritomo yang berangkat dari Kamakura untuk menghabisi Yoshitsune. Ketika pasukan Yoritomo sudah menyeberangi Sungai Kisegawa di Provinsi Suruga pada 1 November 1185, Yoshitsune dan pasukannya melarikan diri dari Kyoto. Perintah penangkapan Yoshitsune dan Yukiie diumumkan ke seluruh provinsi. Pada 12 Mei 1185, Yukiie dibunuh setelah lokasi persembunyian di Provinsi Izumi terbongkar.
Date Masamune Date Masamune merupakan anak tertua dari Date Terumune, lahir di Kastil Yonezawa (di Prefektur Yamagata modern). Pada usia 14 pada 1581 Masamune memimpin kampanye pertama, membantu ayahnya melawan keluarga Soma. Pada 1584, pada usia 18, Masamune menggantikan ayahnya, Terumune, yang memilih untuk pensiun dari jabatannya sebagai daimyo [2]. Keluarga Date didirikan pada awal periode Kamakura oleh Isa Tomomune, yang awalnya berasal dari distrik Isa di Provinsi Hitachi (sekarang Prefektur Ibaraki). Keluarga mengambil nama dari distrik Date (sekarang Prefektur Fukushima) dari Provinsi Mutsu, yang telah diberikan kepada Isa Tomomune oleh Minamoto no Yoritomo, shogun pertama Kamakura, untuk bantuan dalam Perang Genpei (1180-1185) dan di Minamoto no Yoritomo perjuangan untuk kekuasaan dengan saudaranya, Minamoto no Yoshitsune. Pasukan Date Masamune dikenali dengan baju besi hitam dan tutup kepala emas.
Naginata Selama [[Perang Gempei]] pada tahun ([[1180]]-[[1185]]), di mana [[klan Taira]] melawan [[Minamoto no Yoritomo]] dari [[klan Minamoto]], "naginata" naik ke posisi peringkat yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai senjata yang sangat efektif oleh prajurit.
Minamoto no Yoritomo Setelah Yoshinaka tewas, Yoritomo menyusun rencana untuk membunuh Yoshitaka (putra Yoshinaka) yang dikawinkan dengan Putri Ō. Rencana tersebut dibocorkan istrinya, dan Yoshitaka dengan menyamar sebagai wanita melarikan diri dari Kamakura. Pasukan dikirim untuk mengejar Yoshitaka, dan pengejaran berakhir dengan tewasnya Yoshitaka di Provinsi Musashi. Putri Ō menjadi sangat sedih dan ibunya, Hōjō Masako menghukum mati prajurit yang membunuh menantunya. Sepeninggal suami, Putri Ō terus larut dalam kesedihan dan meninggal pada usia 20 tahun.
Minamoto no Yoritomo Pasukan pimpinan Yoritomo memasuki Provinsi Musashi, dan mendapat tambahan kekuatan dari pasukan Kasai Kiyoshige dan Adachi Tōmoto. Tokoh-tokoh samurai yang sebelumnya ingin disingkirkan Yoritomo, seperti Hatakeyama Shigetada, Kawagoe Shigeyori, dan Edo Shigenaga ikut bergabung. Di bulan Oktober 1180, pasukan gabungan yang dipimpin Yoritomo memasuki Kamakura. Di sana, Yoritomo memulai pemindahan kuil Tsurugaoka Hachiman ke kaki gunung sebelah utara, dan mendirikan markas besar Keshogunan Kamakura.
Minamoto no Yoritomo Pada tahun 1159, Yoshitomo diajak Fujiwara no Nobuyori (pengikut mantan Kaisar Go-Shirakawa) untuk memimpin Pemberontakan Heiji. Kaisar Nijō dan mantan Kaisar Go-Shirakawa dikenakan tahanan rumah, sedangkan Yoshitomo mengangkat diri dan pengikutnya dengan berbagai jabatan, termasuk jabatan bagi Yoritomo yang berusia 13 tahun.
Yōwa Zaman adalah nama zaman di Jepang setelah zaman Jishō, sebelum zaman Juei dan menunjuk pada angka tahun 1181. Pada masa pemerintahan Kaisar Antoku. Zaman peperangan antara klan Minamoto dan klan Taira. Minamoto no Yoritomo (klan Minamoto) tidak menggunakan istilah zaman Yōwa melainkan terus menyebutnya sebagai zaman Jishō.
Minamoto no Yoshitsune Yoritomo memiliki sejumlah alasan untuk menyingkirkan Yoshitsune, termasuk kenaikan pangkat dan golongan yang diterima Yoshitsune dari kaisar tanpa persetujuan Yoritomo. Alasan lain adalah pertengkaran mengenai strategi sewaktu bertempur antara Yoshitsune dengan Kajiwara Kagetoki yang merupakan pengikut setia Yoritomo. Dalam persiapan menyerang posisi klan Taira, Yoshitsune pernah berselisih dengan Kagetoki sehubungan dengan perintah penggunaan kapal perang. Kagetoki melaporkan kepada Yoritomo tentang perbuatan Yoshitsune yang dianggap melanggar disiplin militer dan menurunkan moral prajurit. Laporan Kagetoki memang selalu dipercaya Yoritomo.
Minamoto no Yoritomo Di puncak kekuasaannya, Yoritomo mengunjungi kuil-kuil yang sudah selesai dibangun kembali, termasuk di antaranya Kuil Tōdaiji, menghadiri upacara resmi, dan menjadi penengah dalam pertikaian. Pada tahun 1194, Yoritomo menjatuhkan hukuman mati bagi seorang Gokenin berpengaruh, Yasuda Yoshisada yang dituduh memberontak. Di bulan Maret 1195, Yoritomo melangsungkan ajang kompetisi Yabusame yang diikuti para Gokenin di kuil Sumiyoshi Taisha, Provinsi Settsu. Selanjutnya, Yoritomo bermaksud menikahkan anak perempuannya, Putri Ō dengan Kaisar Go-Toba. Keinginan Yoritomo tidak terlaksana akibat ditentang banyak pihak.
Onna-bugeisha Setelah Heike digagalkan terhadap provinsi-provinsi barat Jepang, keshogunan Kamakura (1185-1333) segera didirikan di bawah kekuasaan Minamoto no Yoritomo. Setelah ia lulus, istrinya, Hōjō Masako, yang bertindak pada tahun-tahun awal pemerintahan Hōjō, menjadi onna-bugeisha pertama yang menjadi pemain terkemuka dalam politik. Masako menjadi biarawati Buddha, nasib tradisional para janda samurai, dan melanjutkan keterlibatannya dalam politik, mempengaruhi nasib anak-anaknya Minamoto no Yoriie dan Minamoto no Sanetomo, shōgun kedua dan ketiga, dan faksi Hōjō di istana shogun.
Onna-bugeisha Perang Genpei (1180-1185) menandai perang antara klan Taira (Heike) dan Minamoto (Genji); dua klan Jepang yang sangat menonjol dan kuat dari periode akhir Heian. Epik "Dongeng Heike" disusun pada awal abad ke-13 untuk mengenang kisah para samurai yang berani dan penuh pengabdian. Di antara mereka adalah Tomoe Gozen, pelayan Minamoto no Yoshinaka dari klan Minamoto. Dia membantu Yoshinaka dalam membela diri melawan kekuatan sepupunya, Minamoto no Yoritomo. Selama Pertempuran Awazu pada tanggal 21 Februari 1184, ia mengendarai pasukan musuh, menghempaskan dirinya pada pejuang terkuat mereka, tidak diotorisasi, disematkan, dan dipenggal kepalanya.
Minamoto no Yoshitsune Pada 15 April 1185, Yoritomo merasa tidak senang kaisar mengangkat kelompok samurai dari Kanto tanpa rekomendasi informal darinya lebih dulu. Yoritomo memerintahkan kelompok samurai tersebut untuk tetap berada di Heian-kyo, dan mengabaikan perintah kembali ke wilayah Kanto. Pada bulan yang sama, saingan Yoshitsune sekaligus perwira bekas pendamping Yoshitsune, Kajiwara Kegetoki mengirim surat kepada Yoritomo. Di dalam surat ini, Kagetoki menulis bahwa Yoshitsune telah berlagak sebagai satu-satunya pahlawan yang berjasa dalam menghancurkan klan Taira. Sementara itu, Yoshitsune tidak mengindahkan perintah Yoritomo dan tetap membawa Taira no Munemori dan putranya sebagai tawanan ke Kamakura. Yoshitsune berangkat dari Heian-kyo menuju Kamakura pada 7 Mei 1185. Sesampainya Yoshitsune di Kamakura, Yoritomo secara terang-terangan tidak mengizinkannya memasuki kota. Yoshitsune waktu itu dipaksa menunggu di kuil Manpuku-ji yang ada di Koshigoe, pinggiran kota Kamakura, dan hanya para tawanan saja yang diizinkan masuk kota. Pada 24 Mei 1185, Yoshitsune menulis surat pernyataan yang ditujukan kepada Yoritomo bahwa dirinya tidak bermaksud memberontak. Surat ini nantinya terkenal sebagai Surat Koshigoe ("Koshigoe-jō") dan dititipkannya kepada Ōe no Hiromoto yang merupakan pengikut tepercaya Yoritomo. Surat bernada protes ini tidak ditanggapi Yoritomo.
Shikken Pejabat shikken yang pertama adalah Hōjō Tokimasa, bapak mertua dari Minamoto no Yoritomo. Setelah dijabat Hōjō Tokimasa, jabatan shikken secara turun-temurun menjadi monopoli ketua klan Hōjō. Pejabat shikken yang kedua, Hōjō Yoshitoki menggabungkan fungsi kepala mandokoro (kantor pemerintahan) dengan jabatan shikken, sehingga dalam praktiknya, shikken merupakan jabatan tertinggi dalam keshogunan. Shikken sepenuhnya memegang kendali pemerintahan setelah Minamoto no Sanetomo (shogun ketiga sekaligus shogun terakhir dari klan Minamoto) dijadikan shogun boneka oleh ibunya sendiri, Hōjō Masako.
Minamoto no Yoritomo Setiba di Awa, Yoritomo memerintahkan dua kekuatan besar di Semenanjung Bōsō, Kazusa Hirotsune dan Chiba Tsunetane untuk menemuinya, karena Hōjō Tokimasa sudah diutus ke tempat Takeda Nobuyoshi untuk memperkuat klan Kai Genji. Di bulan berikutnya, Yoritomo dibantu Chiba Tsunetane menghabisi wakil penguasa Provinsi Kazusa yang berada di pihak klan Taira. Kazusa Hirotsune datang terlambat dengan membawa sekitar 20 ribu prajurit berkuda.
Minamoto no Yoritomo Setelah tiba kembali di Sagami, Yoritomo menghukum mati Ōba Kagechika yang berhasil ditawan dalam pertempuran, dan berangkat ke Provinsi Hitachi untuk menyingkirkan Satake Hideyoshi. Pertempuran berakhir setelah Satake Hideyoshi melarikan diri karena takut terhadap Kazusa Hirotsune. Wilayah kekuasaan Satake dibagi-bagikan, dan sekembalinya di Kamakura, Yoritomo menunjuk Wada Yoshimori sebagai pimpinan dewan Samurai Dokoro. Lembaga ini nantinya membawahi bidang kepolisian dan militer dalam pemerintahan Keshogunan Kamakura.
Minamoto no Yoshitsune Pada 29 Oktober 1185, Yoritomo memimpin pasukan untuk menghabisi Yoshitsune. Setelah mendengar rencana penyerangan pasukan Yoritomo, Yoshitsune merencanakan pergi ke Kyushu dan menggalang kekuatan di sana. Ketika pasukan Yoritomo sudah menyeberangi Sungai Kisegawa di Provinsi Suruga pada 1 November 1185, Yoshitsune dan pasukan meninggalkan Kyoto untuk bergabung dengan klan Kikuchi di Kyushu. Armada kapal Yoshitsune berangkat menuju Kyushu dari Pelabuhan Ōmonoura, Provinsi Settsu (sekarang kota Amagasaki). Di tengah perjalanan, kapal-kapal Yoshitsune tenggelam dihantam badai. Kapal-kapal yang tersisa terpaksa kembali di Provinsi Settsu dan rencana melarikan diri ke Kyushu menjadi batal. Sementara itu, Kaisar Goshirakawa pada 11 November 1185 mengeluarkan perintah penangkapan atas Yoshitsune dan Yukiie dan keduanya dalam status buron di semua provinsi. Keinginan Yoritomo untuk menangkap Yoshitsune begitu besar hingga mengutus Hōjō Tokimasa ke Kyoto untuk berunding supaya diberi kekuasaan untuk mengerahkan semua "shugo" dan "jitō" di semua provinsi untuk menangkap Yoshitsune.
Keshogunan Kamakura Dulunya dalam buku sejarah Jepang ditulis bahwa Keshogunan Kamakura dimulai sejak tahun 1192 ketika Minamoto no Yoritomo diangkat sebagai Seii Taishōgun, namun secara "de facto" Yoritomo sudah berkuasa dan memiliki lembaga pemerintahan sebelum 1192. Keshogunan Kamakura juga bukan pemerintahan militer oleh kalangan samurai yang pertama di Jepang, karena sebelumnya sudah dikenal Pemerintahan klan Taira.
Keshogunan Kamakura Masih pada tahun yang sama (1184), Yoritomo menerima mandat dari mantan Kaisar Go-Shirakawa untuk menyingkirkan Yoshitsune dan Minamoto no Yukiie dengan alasan telah melanggar aturan pemerintah Yoritomo. Dalam usaha menangkap Yoshitsune dan Yukiie, Yoritomo diberi mandat untuk memberhentikan serta mengangkat Jitō dan Shugo yang bertugas memungut pajak berupa beras untuk perbekalan militer dan sebagai pejabat di kantor pemerintah lokal. Berdasarkan mandat tersebut, Yoritomo berkuasa atas kekuatan militer serta kepolisian di seluruh negeri, dan sekaligus menandai berdirinya pemerintahan Keshogunan Kamakura yang menguasai seluruh Jepang. Walaupun demikian, pemerintah Yoritomo baru menguasai seluruh wilayah Jepang bagian timur setelah menghancurkan klan Ōshū Fujiwara dalam Pertempuran Ōshū 1189.
Minamoto no Yoritomo Pada 6 Januari 1185, Yoritomo menerima surat permintaan tambahan perbekalan dan kapal dari Noriyori yang sedang bertugas mengamankan Kyushu. Yoritomo mengirim surat balasan yang memerintahkan agar Noriyori tidak menggerakkan pasukan dan berbaik hati pada samurai setempat. Selain itu, Yoritomo mengirimkan surat kepada kelompok samurai di Provinsi Tsukushi agar membantu Noriyori menghancurkan klan Taira. Sementara itu, 10 Januari 1185, Yoshitsune diberangkatkan juga ke Yashima di Provinsi Sanuki dengan tujuan menyerang basis klan Taira. Setelah samurai dari Kyushu datang membawa perbekalan dan kapal-kapal pada tanggal 26 Januari 1185, Noriyori menyeberang dari Provinsi Sūo ke Provinsi Bungo.
Prefektur Nara Di puncak kejayaan klan Minamoto dan pembentukan Keshogunan Kamakura, pembangunan kembali Nara mendapat dukungan dari Minamoto no Yoritomo. Kōfuku-ji dijadikan kuil keluarga klan Fujiwara sekaligus secara "de facto" kuil utama di Provinsi Yamato. Sejalan dengan pulihnya Kōfuku-ji dan Tōdai-ji, sebuah kota berkembang di antara kedua kuil.
Pertempuran Dan-no-ura Kekalahan Taira mengakhiri ambisi mereka untuk menguasai Jepang. Minamoto Yoritomo lalu menjadi Shogun pertama dan mendirikan pemerintahan militernya ('bakufu') di Kamakura.
Kabane Sejak Kekaisaran Yamato hingga Restorasi Meiji hanya ada sedikit kabane yang diteruskan secara turun temurun. Tokoh terkenal yang asal kalangan Ason, misalnya: Fujiwara no Ason Nagatoshi (Ōmura Masujirō), Fujiwara no Ason Toshimichi (Ōkubo Toshimichi) asal klan Fujiwara, Sugawara no Ason Shigenobu (Ōkuma Shigenobu), Minamoto no Ason Yoritomo (Yamagata Aritomo). Ochi no Sukune Hirobumi atau Ito Hirobumi (Perdana Menteri Jepang yang pertama) berasal dari kalangan Sukune.
Keshogunan Kamakura Setelah klan Taira diusir dari Kyoto oleh Minamoto no Yoshinaka pada bulan Juli 1183, Yoshinaka dan pengikutnya mendukung Pangeran Hokuriku untuk naik tahta sebagai kaisar. Sementara itu, pasukan Yoshinaka bertindak kejam terhadap warga kota Kyoto. Perkembangan situasi membuat mantan Kaisar Go-Shirakawa mengundang Yoritomo untuk menguasai Kyoto. Sebagai jawaban, Yoritomo menuntut agar kepemilikan tanah sistem manorialisme di wilayah Tōkaidō, Tōsandō, dan Hokurikudō dikembalikan ke sistem lama yang disebut Kokushi. Sebagai penghormatan terhadap Yoshinaka, permintaan tersebut sedikit dilonggarkan dengan tidak memasukkan wilayah Hokurikudō yang dimiliki Yoshinaka. Permintaan tersebut disetujui dan secara "de facto", Yoritomo menjadi penguasa wilayah sebelah timur Jepang.
Hakone, Kanagawa Hakone adalah lokasi yang tercatat di dalam sebuah Literatur periode Heian. Dikatakan dalam literatur bahwa Minamoto no Yoritomo berdoa untuk meminta kemenangan atas musuh-musuhnya di kuil Hakone Gongen. Setelah kalah dalam perang Ishibashiyama, Hakone berada dalam pengontrolan klan Hojo samapai masa Sengoku.
Minamoto no Yoritomo Di bulan berikutnya, 6 Oktober 1184, Keshogunan Kamakura membuka kantor pemerintahan yang pertama. Kantor administrasi ini disebut "Kumonjo" dan dikepalai Ōe Hiromoto. Setelah berganti nama menjadi "Mandokoro", kantor ini mengurusi pemerintahan dan keuangan. Pada 20 Oktober 1184, Keshogunan Kamakura membuka kantor pengadilan ("Monchūjo") yang dikepalai Miyoshi no Yasunobu. Pejabat tingkat menengah ke bawah makin bertambah jumlahnya di Keshogunan Kamakura, antara lain politisi terkenal seperti Nikaidō Yukimasa dan Taira no Moritoki.
Shōji Zaman adalah nama zaman di Jepang setelah zaman Kenkyū, sebelum zaman Kennin dan berlangsung dari tahun 1199 hingga tahun 1200. Masa pemerintahan Kaisar Tsuchimikado. Kaisar Gotoba mengendalikan pemerintahan dari biara. Minamoto no Yoritomo yang menjabat shogun Keshogunan Kamakura wafat, dan posisi shogun dibiarkan kosong untuk sementara.
Minamoto no Yoshitsune Strategi berperang yang jitu dan kecerdasannya dalam Perang Genpei membuat nama Yoshitsune sering disebut-sebut dalam legenda maupun buku sejarah sebagai panglima yang mampu mengubah jalannya pertempuran. Seusai perang, Yoshitsune diangkat sebagai wakil Yoritomo dan berdiam di ibu kota Heian-kyo, atau di Istana Horikawa yang merupakan rumah utama kediaman klan Kawachi Genji.
Keshogunan Kamakura Setelah Yoritomo meninggal secara mendadak di bulan Februari 1199, jabatan shogun diteruskan oleh putra pewarisnya yang bernama Minamoto no Yoriie. Sewaktu diangkat sebagai shogun, Yoriie masih berusia 18 tahun dan pihak keshogunan menganggapnya belum mampu mengendalikan pemerintahan. Sebagai wakil Yoriie, pemerintah dijalankan Dewan 13 Gokenin yang sebagian besar anggotanya berasal dari klan Hōjō yang merupakan kerabat Yoriie dari pihak ibu (Hōjō Masako). Pasangan bapak-anak Hōjō Tokimasa dan Hōjō Yoshitoki satu per satu menyingkirkan Gokenin yang berpengaruh, termasuk Kajiwara Kagetoki pada tahun 1200, dan Hiki Yoshikazu beserta anggota keluarganya pada tahun 1203.
Shogun Setelah mantan Kaisar Go-Shirakawa mangkat, Minamoto Yoritomo diangkat sebagai Sei-i Taishōgun pada tanggal 21 Agustus 1192. Pemerintahan militer yang didirikan Yoritomo di Kamakura dikenal sebagai Keshogunan Kamakura.
Tomoe Gozen Setelah mengalahkan Taira dan mengantar mereka ke provinsi barat, Yoshinaka mengambil Kyoto dan ingin menjadi pemimpin klan Minamoto. Sepupunya Yoritomo didorong untuk menghancurkan Yoshinaka, dan mengirim saudara-saudaranya Yoshitsune dan Noriyori untuk membunuhnya. Yoshinaka melawan pasukan Yoritomo di Pertempuran Awazu pada tanggal 21 Februari 1184, di mana Tomoe Gozen konon mengambil setidaknya satu kepala musuh. Meskipun pasukan Yoshinaka bertempur dengan gagah berani, mereka kalah jumlah dan kewalahan. Ketika Yoshinaka dikalahkan di sana, dengan hanya beberapa prajuritnya berdiri, dia menyuruh Tomoe Gozen untuk melarikan diri karena dia ingin mati dengan saudara angkatnya Imai no Shiro Kanehira dan dia mengatakan bahwa dia akan merasa malu jika dia mati dengan seorang wanita.
Chakkirako Chakkirako tidak memiliki asal usul yang pasti. Tarian ini konon berasal dari berbagai tarian yang dibawa oleh para pelaut dari berbagai daerah di Jepang yang singgah di Pelabuhan Misaki. Chakkirako diketahui sudah ditarikan sejak pertengahan zaman Edo untuk mendoakan hasil tangkapan ikan melimpah. Salah satu kisah menyatakan dewa-dewa Kuil Kainan mengajarkan tarian ini kepada anak perempuan penduduk setempat. Kisah lain mengatakan ketika berwisata di Misaki, Minamoto no Yoritomo diminta untuk menari oleh ibu dan anak yang sedang mengambil rumput laut. Yoritomo menolak karena merasa sudah tua, dan sebagai gantinya anak perempuan dari wanita itu disuruhnya menari. Anak perempuan itu menari dengan membawa batang bambu kecil, dan ibunya menyanyi.
Norma Fundamental Negara Teori tentang "staatsfundamentalnorm" menjadi hangat saat dilakukan amendemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002. Sebagian pihak ingin melakukan amendemen Pembukaan UUD 1945 dengan berpendapat bahwa Pembukaan UUD 1945 bukanlah "staatsfundamentalnorm" (berdasarkan teori Kelsen-Nawiansky) sedangkan sebagian lagi mengikuti pendapat Notonagoro bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah "staatsfundamentalnorm" yang dituliskan sehingga tidak boleh diubah, kecuali dengan membubarkan negara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
Rumusan-rumusan Pancasila “…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, …”Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.
Bagoes Hadikoesoemo Ia merupakan pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Muqadimah UUD 1945 dalam PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Muqodimah UUD 1945 dibacakan sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Isi dari Muqodimah UUD 1945 itu adalah Piagam Jakarta, yang menyebutkan “Negara berdasarkan atas Ketuhan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Ki Bagus Hadikoesoemo selaku Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah yang pada waktu itu sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempertahankan agama Islam untuk dimasukkan dalam muqoddimah dan Undang-undang Dasar 1945. Begitu ngotot beliau, sehingga Bung Karno dan Bung Hatta (karena sungkan), menyuruh Mr T.M Hassan sebagai putera Aceh sebagai lambang daerah dominan Islam menemui/melobi Ki Bagus Hadikusumo guna menentramkannya dan meluluhkan hatinya. Bahkan wakil Nahdatul Ulama pun tidak mampu meluluhkan hati Ki Bagus Hadikoesoemo. Hanya dengan kepastian dan jaminan bahwa 6 bulan lagi sesudah Agustus 1945 kita akan bentuk sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Pembuat Undang-undang Dasar yang tetap, maka bersabarlah Ki Bagus Hadikusumo untuk menanti. Hatta masuk ke dalam ruang sidang Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan membacakan empat perubahan dari hasil lobi tersebut. Berikut hasil perubahan kemudian disepakati sebagai preambule dan batang tubuh UUD1945 yang saat ini biasa disebut dengan UUD 45 Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah, diganti dengan kata “Pembukaan”. Kedua, anak kalimat Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan UUD, diganti dengan,”negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata-kata “dan beragama Islam”. Keempat, terkait perubuahan poin kedua, maka pasal 29 ayat 1 berbunyi, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai ganti dari, “Negara berdasarkan atas Ketuhan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
A.A. Hamidhan Kemudian, dia menulis artikel sejarah menurut kesaksian dia sendiri "Sekitar Mukaddimah UUD 1945: Untuk Memperlengkap Kebenaran Sejarah", ia mengatakan bahwasanya menurut kesaksian Hamidhan, penghilangan 7 kata dalam Pembukaan UUD 1945 tidaklah terjadi perdebatan besar seperti yang dikatakan orang awam, semua berjalan lancar. Kalaupun ada perdebatan, itu mengikuti sesudahnya.
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 Perubahan tersebut antara lain Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat [2] UUD 1945) dan pengurangan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga tinggal berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat [1] UUD 1945), melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat [2] UUD 1945), memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat [3] UUD 1945), menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden jika terjadi kekosongan Wakil Presiden (Pasal 8 ayat [2] UUD 1945), dan menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden jika Prediden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan (Pasal 8 ayat [3] UUD 1945).
Rumusan-rumusan Pancasila Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945.
Piagam Jakarta Berikut ini butiran-butirannya yang sampai saat ini menjadi teks pembukaan UUD 1945.
Partai politik Sesuai dengan isi pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil-wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Sistem multi partai dianut karena keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negar kepulaaan yang di dalamnya terdapat perbedaan ras, agama, atau suku bangsa adalah kuat,golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primodial) tadi dalam saru wadah saja.
Buku Putih Pertahanan Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat dari amanat UUD 1945, maka kepentingan strategis pertahanan Indonesia harus dapat menjamin tercapainya kepentingan nasional. Berangkat dari esensi tersebut, maka kepentingan strategis pertahanan negara ke depan, meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerja sama internasional di bidang pertahanan.
Piagam Jakarta Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah ("preambule"). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD. Butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
SMA Negeri 1 Gombong - Ikut mengisi kemerdekaan seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
Daerah istimewa Konsep pelaksanaan daerah istimewa adalah konsep-konsep yang muncul dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah secara umum sebagai pelaksanaan pasal (atau pasal-pasal) mengenai pemerintahan daerah dalam konstitusi. Konsep ini disusun secara kronologis, meliputi UU 22/1948 (UUD 1945 asli), UU 1/1957 (UUD Sementara 1950), UU 18/1965, UU 5/1974, UU 22/1999 (ketiganya UUD 1945 asli), dan UU 32/2004 (UUD 1945 amendemen).
Daerah istimewa Konsep dasar daerah istimewa adalah konsep-konsep yang muncul dalam persidangan pendiri bangsa dalam BPUPKI dan PPKI, UUD 1945 asli, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950, dan UUD 1945 setelah amendemen.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia Sukarno tetap menjabat presiden berdasar aturan peralihan pasal II UUD 1945. Demikian pula DPR Sementara negara kesatuan berubah fungsi menjadi DPR Peralihan sampai ditetapkan DPR yang baru menurut UUD 1945. Jabatan ini dapat dihitung sebagai jabatan presiden peralihan atau dapat dihitung sebagai masa jabatan keempat bagi Sukarno. Sementara itu, aturan peralihan pasal III dan IV UUD 1945 sudah tidak dapat digunakan lagi. Presiden tidak didampingi oleh wakil presiden maupun Komite Nasional menyebabkan seluruh kekuasaan pemerintahan negara berpusat pada presiden. Tidak satu pun yang dapat bermain-main dengan kekuasaan presiden. DPR Peralihan pun dibubarkan pada 24 Juni 1960 karena tidak menyetujui RAPBN yang diajukan Sukarno. Sebagai gantinya Sukarno membentuk DPR Gotong Royong. Sesuai Penpres No 14 tahun 1960, Presiden dapat membuat produk legislatif jika tidak terjadi kesepakatan dengan parlemen. Pada Desember 1960 Sukarno membentuk MPR Sementara untuk melaksanakan ketentuan dalam UUD 1945. Peranan Sukarno semakin besar dengan mengeluarkan PP No 32/1964 yang berisi DPR-GR merupakan pembantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang legislatif. Melalui UU No 19 tahun 1964 Presiden diberi kewenangan untuk mencampuri keputusan peradilan.
Konstituante Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Pembentukan UUD baru ini diamanatkan dalam Pasal 134 UUDS 1950
Pada 17 Agustus 1945, Presiden Sukarno memproklamasikan kemerkedaan Republik Indonesia. Keesokannya rapat PPKI yang dipimpin oleh Presiden Sukarno meratifikasi UUD 1945 yang telah dirancang oleh BPUPKI selama beberapa bulan sebelum penyerahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada sebuah pidato, Sukarno menyatakan bahwa konstitusi yang dibuat merupakan "sebuah konstitusi sementara...sebuah konstitusi kilat", dan versi yang permanen akan dibentuk saat situasi memungkinkan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2004), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.
Anies Baswedan Semangat melunasi janji kemerdekaan itulah yang merupakan misi Anies untuk negeri ini. Bagi Anies apa yang tercantum di Pembukaan UUD 1945 bukan sebuah cita-cita melainkan sebuah janji yang harus dilunasi. “Janji itu adalah melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. Ia menilai janji-janji tersebut harus dilunasi oleh seluruh warga negara, termasuk dirinya. Ia meyakini konvensi ini sebagai sebuah panggilan tanggung jawab dan kehormatan. Ia mengatakan bahwa dirinya memilih untuk terlibat dan turun tangan melunasi janji kemerdekaan.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis ("basic law"), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.
Sejarah Indonesia (1950–1959) Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpangan UUD 1945. Berikut Penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa orde lama:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP , karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.
Lembaga Tinggi Negara Lembaga negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Sebelum amendemen UUD 1945, disebut lembaga tinggi negara dan hanya terdiri atas:
Piagam Jakarta BPUPKI dibentuk 1 Maret 1945 sebagai realisasi janji Jepang untuk memberi kemerdekaan pada Indonesia .Anggotanya dilantik 28 Mei 1945 dan persidangan pertama dilakukan keesokan harinya sampai dengan 1 Juni 1945. Sesudah itu dibentuk panitia kecil (9 orang) untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Dalam masa reses terbentuk Panitia Sembilan. Panitia ini menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan Pembukaan atau Mukadimah dalam UUD 1945. Naskah inilah yang disebut Piagam Jakarta.
Ideologi politik (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Yang sudah sesuai dengan kesepakatan bangsa dan Negara Indonesia. Meskipun sempat mengalami beberapa periode polemic dan tingkat pembahasan, sebagai mana diuraikan secara lengkap di atas, pada akhirnya Pancasila dan Undang–Undang 1945 yang disingkat UUD 1945 di tetapkan menjadi dasar Negara.
Pancasila dipandang sebagai dasar Negara
yang paling sesuai dengan kondisi dan
perkembangan politik Indonesia. Sejak itu
keabsahan Pancasila sebagai dasar Negara,
dalam konteks konstitusi Negara Repiblik
Indonesia ( R.I ), tidak perlu ditanyakan
lagi, karena sudah ada kesepakatan dan
sudah di tetapkan oleh Undang – Undang
1945 bahkan sudah tercantum di dalam
Pembukaan Undang – Undang 1945 yang
terdapat di dalam bait yang terahir.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, dengan konsep “utusan daerah” di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Indonesia Sejak sebelum kemerdekaan, sebagian besar para pemimpin bangsa Indonesia mengidealkan sistem pemerintahan presidensil. Hal itu tercermin dalam perumusan UUD 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar dipegang oleh seorang Presiden dengan dibantu oleh satu orang Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo Pasal 7 UUD 1945). Tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden ditegaskan dalam Pasal 7C UUD 1945, tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan ditegaskan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban konstitusionalnya, Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggungjawab hanya kepada Presiden (Pasal 17 ayat 1 dan 2 UUD 1945). Dalam sistem pemerintahan yang diidealkan, tidak dikenal adanya ide mengenai jabatan Perdana Menteri atau pun Menteri Utama dalam pemerintahan Indonesia merdeka berdasarkan undang-undang dasar yang dirancang oleh BPUPKI (Badan Usaha Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia) dan kemudian disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.
Konstituante Sejak itu diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari 3 pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, namun terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
Pemerintah Indonesia Inilah yang menjadi satu alasan mengapa UUD 1945 kemudian diubah pada masa reformasi. Karena itu, salah satu butir kesepakatan pokok yang dijadikan pegangan dalam membahas agenda perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999 adalah bahwa perubahan undang-undang dasar dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidential. Dengan perkataan lain, istilah memurnikan sistem presidential atau purifikasi sistem pemerintahan presidential sebagai salah satu ide yang terkandung dalam keseluruhan pasal-pasal yang diubah atau ditambahkan dalam rangka Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001) dan Perubahan Keempat (2002) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia Masa republik keenam adalah periode diberlakukannya UUD 1945 setelah mengalami proses perubahan ketatanegaraan yang fundamental yang tetap dinamakan UUD 1945. Secara tepatnya periode ini dihitung mulai 10 Agustus 2002 sampai terjadinya perubahan yang fundamental terhadap konstitusi.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, Sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia.
SMK Negeri 12 Kota Bekasi Pembangunan bidang pendidikan merupakan pondasi dasar bagi kemajuan suatu bangsa, sadar dengan hal itu para pendiri Negara dan bangsa ini telah mengamanatkannya melalui Pembukaan UUD 1945 maupun pasal-pasalnya yang menekankan hakikat dan tanggungjawab pembangunan pendidikan untuk kemajuan bangsa di masa depan.
Universitas Janabadra Salah satu tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Inilah yang melatarbelakangi beberapa tokoh pejuang saat itu mendirikan sebuah perguruan tinggi yang diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang berpengetahuan tinggi dan berkarakter pejuang.
Hamdan Zoelva Setelah MK terbentuk, ia bergabung dalam Forum Konstitusi (FK), organisasi yang didirikan para pelaku perubahan UUD 1945, sebagai sekretaris dan bekerja sama dengan MK melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang UUD 1945 ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk lewat buku naskah Komprehensif Perubahan UUD RI 1945 yang diterbitkan MK. Selain buku tersebut, ia juga menerbitkan buku Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk siswa tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, dan SMA/Madrasah Aliyah. Ia juga mengikuti sidang-sidang penting di MK dengan berbagai kedudukan, antara lain mewakili DPR dalam sidang pengujian undang-undang dan berkali-kali menjadi saksi ahli di ruang sidang MK.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada masa sebelum Perubahan (Amendemen) UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.
Rumusan-rumusan Pancasila Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)“Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (Pasal 1 Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 jo Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945).