mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.
Rendy Lamadjido Ir. Rendy M. Affandy Lamadjijo, MBA yang lahir di Makassar pada 17 Februari 1960 adalah seorang anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang ditugaskan untuk menjadi anggota Komisi V DPR RI dan Ketua Poksi Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Di Komisi V tersebut, Ia membidangi Hak Asasi Manusia, Hukum dan Keamanan, dengan mitra kerja Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Hukum Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
Margin apresiasi Margin apresiasi adalah sebuah doktrin dengan cakupan yang luas dalam hukum hak asasi manusia internasional. Doktrin ini dikembangkan oleh Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia untuk menentukan apakah negara anggota Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa diperbolehkan membatasi suatu hak sesuai dengan hukumnya masing-masing.
Prinsip-Prinsip Yogyakarta Prinsip-prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender adalah seperangkat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, dimaksudkan untuk menerapkan standar hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), dan (secara sekilas) interseks. Prinsip-prinsip yang dikembangkan pada pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, "International Service for Human Rights" dan ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 6-9 November di 2006. Dokumen penutup "berisi 29 prinsip yang diadopsi dengan suara bulat oleh para ahli, bersama dengan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga antar pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan PBB itu sendiri". Prinsip-prinsip yang dinamai Yogyakarta, kota di mana konferensi diadakan. Prinsip-prinsip ini belum diadopsi oleh Serikat, dalam perjanjian, dan dengan demikian tidak dengan sendirinya menjadi bagian yang mengikat secara hukum dari hukum hak asasi manusia internasional. Namun Prinsip dimaksudkan untuk melayani sebagai bantuan interpretatif terhadap perjanjian hak asasi manusia.
Siska Yuniati Tahun 2016, Siska Yuniati bersama guru-guru madrasah di Indonesia mendirikan Asosiasi Guru Madrasah Penulis Indonesia. Asosiasi ini beranggotakan guru, pegawai, kepala madrasah, dan pengawas madrasah di Indonesia yang selain menjalankan profesi utamanya juga berperan sebagai penulis. Di organisasi ini, Siska menjadi ketua umum. Tahun 2018, organisasi ini berubah nama menjadi Perkumpulan Guru Madrasah Penulis atau Pergumapi. Perubahan nama ini terkait aturan nama organisasi atau perkumpulan yang ditetapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Hak asasi manusia Dari sudut pandang hukum internasional, penerima hak asasi manusia adalah individu, dan hak asasi hanya dapat dialamatkan kepada negara. Oleh sebab itu, hak asasi manusia tidak dapat dialamatkan kepada pihak perorangan ataupun organisasi masyarakat yang bukan bagian dari pemerintah, walaupun pemerintah tetap diwajibkan untuk melindungi rakyatnya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh swasta. Hak asasi manusia pada dasarnya berlaku pada masa damai maupun perang, meskipun terdapat berbagai hak dapat ditangguhkan pelaksanaannya dalam keadaan darurat. Hak asasi manusia sendiri dilindungi di tingkatan internasional dengan tujuan untuk menjaga martabat manusia, sehingga suatu hak haruslah bersifat mendasar.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.
Hak asasi manusia Hak asasi manusia (disingkat HAM, , bahasa Prancis: "droits de l'homme") adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Freeport Indonesia Kebijakan PTFI adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat. PT Freeport Indonesia juga menjunjung tinggi hak pekerja sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PTFI juga memiliki komitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan sudah secara tegas memberlakukan dan menegakkan kebijakan hak asasi manusia di dalam perusahaan.
Piala Dunia FIFA 2022 Setelah Qatar diberikan hak menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, banyak kampanye hak asasi manusia dan media menyatakan keprihatinan tentang situasi atas hak asasi manusia di Qatar, khususnya sehubungan dengan LGBT dan hak-hak perempuan. Homoseksualitas dianggap ilegal dan patut dihukum oleh hukuman badani atau lebih dari 5 tahun di penjara. Kampanye hak asasi manusia Peter Tatchell menyatakan bahwa "Kedua negara (tuan rumah 2018 Russia dan Qatar) mempunyai dokumen buruk tentang hak asasi manusia. Tidak hanya pada hak homoseksualitas, akan tetapi juga untuk hak-hak perempuan, kebebasan untuk protes dan kebebasan untuk cetakan."
Tiga generasi hak asasi manusia Hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Dalam kata lain, hak ini merupakan hak sipil dan politik. Contohnya adalah hak atas kehidupan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak kebebasan beragama, dan hak untuk mengundi dalam pemilu. Hak-hak ini dipelopori oleh Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis pada abad ke-18.
Hukum Uni Eropa Pada mulanya, penegakan hak asasi manusia (HAM) tidak dianggap terkait dengan Komunitas Eropa yang lebih berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi, sehingga segala hal di Eropa yang berkaitan dengan HAM akan dirujuk ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Pengadilan ini sendiri tidak termasuk ke dalam kerangka Uni Eropa, tetapi merupakan bagian dari Majelis Eropa, yang tugasnya adalah menerapkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Walaupun begitu, ECJ secara bertahap mengakui perlunya mematuhi hak-hak dasar tertentu ketika menerapkan hukum Komunitas. Perkara pertama ECJ yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah perkara "Stauder v Ulm", dan sejak itu ECJ mengakui ECHR sebagai sumber HAM utama secara hukum dan juga akan melarang undang-undang atau tindakan yang tidak sejalan dengan HAM.
Bachrudin Nasori Bachrudin Nasori, S.Si, MM () adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa mewakili Jawa Tengah. Ia bertugas di Komisi III yang membidangi urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebuah struktur bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. Saat ini Direktur Jenderal Imigrasi dijabat oleh Ronny Franky Sompie.
Hak asasi manusia Walaupun gagasan mengenai hak-hak dasar telah menyebar ke berbagai negara, konsep "hak asasi manusia" yang berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali masih jarang ditemui di hukum nasional maupun internasional pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Selain itu, gagasan hak kodrati sendiri juga tidak banyak menyita perhatian para pemikir pada abad tersebut; pemikir-pemikir politik seperti Alexis de Tocqueville, Karl Marx, dan Max Weber hanya menyebut hak asasi manusia secara sepintas dan mereka malah memandangnya dengan kritis. Salah satu pemikir pada masa tersebut yang mengemukakan kritik yang keras terhadap pendekatan hak kodrati adalah filsuf Inggris Jeremy Bentham. Ia menganggap konsep hukum kodrati sebagai suatu "omong kosong", dan ia menyatakan bahwa "hak yang sesungguhnya" berasal dari "hukum yang sesungguhnya", sedangkan hak yang berasal dari "hukum imajiner" merupakan hak yang juga bersifat "imajiner".
Hak asasi manusia di Tiongkok Sejumlah kelompok hak asasi manusia menerbitkan masalah hak asasi manusia di Tiongkok yang mereka anggap gagal ditangani oleh pemerintahan tersebut, yang meliputi: hukuman mati, kebijakan satu anak, status hukum dan politik Tibet, dan pembatasan kebebasan pers di daratan utama Tiongkok.
Prinsip dasar hukum Uni Eropa Pada pasal 6 perjanjian termuat hal berikut :1. Persatuan didirikan atas dasr kebebasan, demokrasi, penghormatan hak asasi manusia dan kemerdekaan, hukum dan prinsip yang lazim pada negara anggota.2. Persatuan harus menghormatihak-hak dasar, yang dijamin oleh konvensi eopauntuk perlindungan hak asasi manusia dan kemerdekaan yang ditandatangaini di Roma pada tangga 4 November 1950 dan sebagaimana hasilnya yang menjadi tradisi konstitusional yang lazim digunakan di negara-negara anggota yang menjadi prinsip dasar hukum masyarakat.
Hak asasi manusia di Malaysia Hak asasi manusia di Malaysia adalah bersifat kontroversial dengan adanya berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di negeri ini. Kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing umumnya kritis terhadap pemerintah Malaysia dan Kepolisian diraja Malaysia. hukum penahanan yang bersifat preventif seperti Internal Security Act dan Darurat (Ketertiban Umum dan Pencegahan Kejahatan) Ordonansi 1969 memungkinkan adanya penahanan tanpa pengadilan atau proses merupakan sumber keprihatinan bagi organisasi hak asasi manusia seperti SUARAM.
Rumah Tahanan Negara Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia dengan fungsi:
Hak kodrati dan hak ikhtiyari Gagasan hak asasi manusia juga sangat berhubungan dengan konsep hak kodrati. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 dianggap menuangkan konsep hak kodrati ke dalam suatu instrumen yang tergolong sebagai "soft law" dalam hukum internasional. Namun, terdapat pula pandangan bahwa hak asasi manusia itu pada dasarnya bersifat fungsional, atau dalam kata lain semua manusia dari berbagai latar belakang memiliki kebutuhan perlindungan dari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, sehingga mereka pun mengakui keberadaan hak-hak asasi untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut.
Setara Institute SETARA Institute for Democracy and Peace adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Indonesia yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia. SETARA Institute adalah organisasi penelitian dengan penelitian intinya yang berfokus pada menjawab kebutuhan aktual masyarakat. Dibentuk pada tahun 2005, SETARA Institute dimaksudkan sebagai respons terhadap maraknya fenomena fundamentalisme, diskriminasi dan kekerasan atas nama agama dan moralitas di banyak bidang yang mengancam pluralisme dan hak asasi manusia di Indonesia. SETARA Institute bekerja di ruang sekuler (hukum berbasis hak asasi manusia dan konstitusi) dan tidak melakukan penelitian yang menembus ke teologi agama. SETARA Institute adalah perintis pembela kebebasan beragama di Indonesia. Organisasi ini mempromosikan kebebasan sipil dan perubahan kebijakan untuk mendorong pluralisme dan hak asasi manusia.
Negosiasi perjanjian pertukaran tahanan Australia–Indonesia Menteri Kehakiman Australia Chris Ellison merumuskan perjanjian pada September 2006 dan berencana merampungkannya pada awal 2007, kemudian diikuti oleh pertukaran tahanan pertama antara kedua negara.
Akan tetapi, naskah yang dikirim ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dianggap belum layak pada akhir Desember 2006.
Balai Harta Peninggalan Balai Harta Peninggalan (disingkat BHP) merupakan Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada hakekatnya tugas Balai Harta Peninggalan yaitu : "MEWAKILI DAN MENGURUS KEPENTINGAN ORANG-ORANG (BADAN HUKUM) YANG KARENA HUKUM ATAU PUTUSAN HAKIM TIDAK DAPAT MENJALANKAN SENDIRI KEPENTINGANNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU".
Rindhoko Dahono Wingit Rindhoko Dahono Wingit, SH. MH () adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Gerindra mewakili Jawa Timur. Rindhoko Dahono bertugas di Komisi III DPR RI yang menangani masalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika adalah sebuah pengadilan tingkat benua yang didirikan oleh negara-negara Afrika untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia dan hak penduduk di Afrika. Pengadilan tersebut melengkapi dan memperkuat fungsi-fungsi Komisi Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika.
Pusat Palestina untuk Hak Asasi Manusia Pusat Palestina untuk Hak Asasi Manusia () adalah sebuah organisasi hak asasi manusia bangsa Palestina independen yang berbasis di Kota Gaza, yang didirikan dan dipimpin oleh Raji Sourani. Organisasi non-pemerintahan tersebut didirikan pada 1995 oleh kelompok pengacara dan aktivis hak asasi manusia Palestina dan meraih sumbangan dari sumber-sumber pemerintah, non-pemerintah, dan keagamaan.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau dalam Bahasa Inggris disebut "Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights" (OHCHR) adalah suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Kantor ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993 dalam Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia.
Selebriti Anti Narkoba Indonesia Pada tanggal 07 Mei 2018 SANI telah mendapatkan Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006197.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan “Selebriti Anti Narkoba Indonesia”
Hak asasi manusia di Jerman Dalam batasan yang sangat ketat, Grundgesetz memberi kemungkinan untuk membatasi hak-hak asasi tertentu secara langsung atau tidak langsung melalui undang-undang. Akan tetapi peraturan hukum tak pernah boleh menafikan makna pokok hak-hak asasi. Hak asasi adalah hukum yang berlaku langsung. Inilah salah satu pembaruan Grundgesetz yang terpenting. Dalam konstitusi-konstitusi yang lama, pencantuman hak-hak asasi lebih bersifat pernyataan program yang tidak mengikat secara yuridis. Kini, ketiga badan penyelenggara negara baik parlemen sebagai legislatif, maupun eksekutif, yaitu pemerintah dengan segala aparatur administrasi negara, polisi dan tentara, begitu juga pengadilan sebagai pelaksana yuridiksi terikat secara ketat oleh hak-hak asasi. Seitap warga yang merasa salah satu hak asasinya tidak diindahkan, berhak untuk mengajukan tuntutan perihal keputusan atau tindakan negara kepada Mahkamah Konstitusional Federal. Dengan memasuki Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kemerdekaan Pokok Individu pada tahun 1952, Republik Federal Jerman sejak 1953 berada di bawah pengawasan internasional untuk hak asasi. Pasal 25 konvensi tersebut memberikan hak kepada warga negara-negara penandatangan untuk menuntut negaranya sendiri di hadapan Komisi Eropa; protokol tambahan ke-9 pada konvensi itu juga membukakan kemungkinan kepada warga untuk mengajukan keluhan-keluhan yang bersifat individual kepada Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1973 Jerman juga meratifikasi fakta-fakta Internasional PBB tentang Hak Asasi Manusia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006 bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri. Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga kali berturut-turut. Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota.
Hak menentukan nasib sendiri Menentukan nasib sendiri telah dipandang dalam tinjauan hak asasi manusia (HAM), yang membutuhkan pengakuan bahwa hak tersebut dibatasi oleh keperluan melindungi hak orang lain dan komunitas umum, sebagaimana halnya dengan hak asasi manusia lainnya. Hak untuk mempunyai pemerintahan sendiri juga semakin terjalin dengan norma hak asasi manusia, terutama terjadi di dalam kelompok minoritas dan warga asli yang mendiami suatu wilayah. Sementara tidak ada hak untuk memisahkan diri yang diakui di bawah naungan hukum internasional, sebab hukum internasional tidak memberikan standar yang jelas dalam kaitannya dengan pandangan tersebut, memungkinkan adanya pengakuan hak pemisahan diri itu di masa depan sebagai bahan pengecualian apabila suatu kelompok/segolongan orang secara sistematis ditolak haknya dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan negara, atau bilamana sekelompok individu di dalam suatu kelompok menderita pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang menyebabkan partisipasinya di dalam pemerintahan menjadi tidak mungkin dilakukan.
Pupuk Indonesia Holding Company PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat dihadapan Notaris Soeleman Ardjasasmita. Perubahan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) tercantum dalam Akta No. 3 tanggal 3 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-17695.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0029508.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 April 2012. Perubahan terakhir atas anggaran dasar PT Pupuk Indonesia (Persero) tercantum dalam Akta No. 14 tanggal 26 April 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHUAH. 01.10.17728 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0042454. AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 7 Mei 2013.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aryanto Yuniawan Aryanto Yuniawan juga merupakan salah satu individu penerima Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional 2016 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham RI). Anugerah tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), M. Jusuf Kalla kepada Aryanto Yuniawan bersama delapan penerima lainnya.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (cq Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (cq Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Badan Reserse Kriminal) dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah tempat PNS tersebut bernaungBerdasarkan PP no. 54 tahun 2010, Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Pasal 3A)
Kementerian / Lembaga yang akan memiliki Pejabat PPNS mengajukan nama-nama tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM kemudian diajukan ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3B)
Hak asasi manusia di Amerika Serikat Hak asasi manusia di Amerika Serikat secara hukum dilindungi oleh Konstitusi Amerika Serikat dan amendemen-amendemennya, disepakati melalui traktat, dan ditetapkan secara legislatif melalui Kongres, badan perundang-undangan negara bagian, dan plebisit (referendum negara bagian). Pengadilan federal di Amerika Serikat memiliki yurisdiksi atas hukum hak asasi internasional sebagai pertanyaan federal, yang terjadi berdasarkan hukum internasional yang merupakan bagian dari hukum Amerika Serikat.
Hak-hak reproduktif Hak-hak reproduktif mulai berkembang sebagai hak asasi manusia di Konferensi Internasional mengenai Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1968. Proklamasi Teheran yang dihasilkan dari konferensi tersebut merupakan dokumen internasional pertama yang mengakui salah satu dari hak-hak tersebut dengan menyatakan bahwa "orang tua memiliki hak asasi manusia untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan jarak antara anak-anak mereka." Namun, proses perumusan hak-hak tersebut di dalam perjanjian internasional yang mengikat secara hukum berlangsung lamban. Maka dari itu, beberapa hak sudah diakui sebagai bagian dari hukum internasional yang mengikat, tetapi hak-hak lain hanya terbatas di rekomendasi-rekomendasi yang tidak mengikat, sehingga hanya berstatus sebagai "soft law" dalam hukum internasional. Bahkan masih ada hak yang belum diterima oleh seluruh komunitas internasional dan hanya terbatas pada aktivis-aktivis HAM. Maka isu mengenai hak-hak reproduktif adalah salah satu isu HAM yang paling diperdebatkan di dunia akibat perbedaan agama dan budaya.
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional 2016 Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional adalah acara penganugrahan penghargaan atas kekayaan intelektual kepada individu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham RI). Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), M. Jusuf Kalla, memberikan Anugerah Kekayaan Intelektual (KI) tahun 2016. Berbagai insan yang bergerak di bidang KI seperti penemu, desain industri, hak cipta dan hak terkait, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mendapatkan Anugerah KI Nasional.
Kebebasan media di Uni Eropa Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengakui kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia. Meskipun dokumen-dokumen ini diakui secara universal, penegakannya sangat bergantung pada kehendak masing-masing negara dalam mengadaptasi langkah-langkah pengimplementasiannya.
Pada tingkat Eropa, Dewan Eropa memberikan kerangka hukum melalui Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) terutama dalam Pasal 10, yang penegakkannya dijamin melalui yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR).
Perwakilan Khusus Uni Eropa Hal yang selalu menjadi harapan untuk Perwakilan Khusus adalah meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan Uni Eropa terhadap hak asasi manusia berdasarkan Kerangka Strategi dan Rencana Kerja untuk Hak Asasi Manusia dan Demokrasi ("Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy") yang ditetapkan pada 25 Juni 2012), dengan diadakannya jabatan Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Jabatan tersebut memiliki wewenang yang kuat, mandiri, menyesuaikan dan memenuhi penguatan demokrasi, keadilan internasional, hukum-hukum kemanusiaan dan pelarangan hukuman mati.
Hak asasi manusia Salah satu tujuan utama dari Organisasi Negara-Negara Amerika (, disingkat OAS) adalah hak asasi manusia. Di bawah naungan organisasi ini, Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia Amerika ditetapkan pada tanggal 2 Mei 1948 secara bersamaan dengan Piagam OAS. Langkah besar berikutnya diambil pada tahun 1959 dengan didirikannya Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika sebagai lembaga yang bersifat otonom. Lembaga ini kemudian menjadi salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Piagam OAS setelah disahkannya Protokol Buenos Aires pada tahun 1970. Kemudian, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan di San Jose, Kosta Rika, pada tahun 1969. Konvensi ini khususnya melindungi hak-hak sipil dan politik, sedangkan perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih menyeluruh daripada di konvensi tersebut dituangkan dalam Protokol San Salvador yang ditetapkan pada tahun 1988. Setelah Konvensi HAM Antar-Amerika mulai berlaku pada tahun 1978, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika didirikan setahun sesudahnya. Suatu negara yang terletak di benua Amerika akan masuk ke dalam yurisdiksi pengadilan ini jika negara tersebut sudah meratifikasi Konvensi HAM Antar-Amerika dan secara gamblang menerima yurisdiksi pengadilan tersebut. Pengadilan ini sendiri terdiri dari tujuh hakim yang dipilih untuk masa jabatan selama enam tahun oleh negara anggota Konvensi HAM Antar-Amerika. Tidak seperti di Majelis Eropa, dalam sistem ini, hanya Komisi HAM Antar-Amerika dan negara anggota yang memiliki wewenang untuk membawa perkara ke pengadilan. Keputusan pengadilan mengikat secara hukum dan tidak dapat diganggu gugat. Selain mengeluarkan putusan resmi, pengadilan ini juga dapat menerima permintaan dari negara anggota atau salah satu organ OAS untuk mengeluarkan opini nasihat yang tidak mengikat, tetapi bersifat otoritatif, untuk menjelaskan pasal-pasal tertentu yang dapat membantu negara anggota memahami dan mematuhi kewajiban HAM mereka.
Piagam Hak Asasi Manusia Arab Piagam Hak Asasi Manusia Arab (Arab Charter on Human Rights, ACHR), yang diadopsi oleh Dewan Liga Arab pada 22 Mei 2004, yang menegaskan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, Kovenan Hak Asasi Manusia Internasional, dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Piagam tersebut berisi sejumlah HAM tradisional, yang meliputi hak kebebasan dan keamanan, kesetaraan di bawah hukum, perlindungan dari penyiksaan, hak untuk memiliki properti pribadi, kebebasan untuk beribadah, dan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan damai. Piagam tersebut juga mengatur soal pemilihan Komite Pakar HAM beranggotakan tujuh orang untuk mengurusi laporan dari negara-negara.
Bank Royal Indonesia Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, SH., No.22 tanggal 8 Juli 2008. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-57502.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 September 2008 tentang “Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan”.
Hak asasi manusia Kemunculan sistem regional dapat membantu upaya untuk mewujudkan HAM, karena dengan ini masyarakat madani mendapatkan lebih banyak ruang untuk didengar oleh pemerintah alih-alih harus mengantre dan berebut ruangan di PBB. Selain itu, seringkali muncul keluhan bahwa sistem HAM PBB yang berpusat di kota Jenewa terlalu sulit untuk dijangkau, dan sistem regional memiliki keunggulan berupa lokasinya yang lebih dekat dengan masyarakat madani di kawasannya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa mekanisme hak asasi manusia regional menjadikan sistem hak asasi manusia internasional lebih tanggap dan demokratis. Namun, terdapat pula inisiatif di tingkatan regional yang dianggap membahayakan HAM karena dinilai dapat merusak standar HAM yang telah ditetapkan di tingkatan global dan juga akibat adanya kemungkinan bahwa mekanisme regional tersebut akan disalahgunakan untuk melindungi negara pelanggar HAM dari pengawasan. Contohnya adalah Piagam Hak Asasi Manusia Arab yang dikeluarkan pada tahun 1994, yang telah menuai kritikan karena dianggap lebih mundur daripada standar global. Pada tahun 2004, dikeluarkan rumusan piagam yang baru agar lebih sesuai dengan hukum HAM internasional, tetapi rumusan ini pun juga dikritik karena masih tidak sepenuhnya sejalan dengan standar global. Sementara itu, di Asia Tenggara, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara Perbara menetapkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara pada November 2012. Deklarasi ini telah disambut sebagai komitmen besar dari Perbara untuk melindungi HAM, tetapi pada saat yang sama, deklarasi ini juga dinilai "cacat" karena sama sekali tidak mendirikan mekanisme pengawasan yang berarti, dan juga akibat adanya asas "non-intervensi" di dalam deklarasi tersebut yang dapat menghalangi kemampuan lembaga regional untuk melindungi HAM.
Surah Pembagian Al-Qur'an menjadi surah-surah merupakan pembagian yang dituliskan oleh al-Quran sendiri. Ayat-ayat yang memuat kata "Surah" antara lain Surah An-Nur ayat 1, at-Taubah ayat 86, dan al-Baqarah ayat 23. Umumnya, pemberian nama surah disesuaikan dengan tema yang dibicarakan surah tersebut atau dengan nama yang telah ada dalam surah, seperti "al-Baqoroh", "Al 'Imran", dan "al-Isra'". Dalam naskah-naskah kuno aI-Quran, nama-nama surah sering dituliskan dengan nama semisal "Surah yang membicarakan sapi betina [al-Baqarah]" atau "Surah yang membicarakan keluarga Imron [Al Imran]".
Surah Al-Fatihah Surah ini disebut Al-Fatihah (Pembukaan), karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan "Ummul Qur'an" (أمّ القرءان; induk al-Quran) atau "Ummul Kitab" (أمّ الكتاب; induk Al-Kitab) karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula "As Sab'ul matsaany" (السبع المثاني; tujuh yang berulang-ulang) karena jumlah ayatnya yang tujuh dan dibaca berulang-ulang dalam salat.
Surah Ibrahim Surah Ibrahim (bahasa Arab:إبراهيم, "Ibrāhīm", "Nabi Ibrahim") adalah surah ke-14 dalam al-Quran. Surah ini terdiri atas 52 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyyah karena diturunkan di Mekkah sebelum Hijrah. Dinamakan Ibrahim, karena surah ini mengandung doa Nabi Ibrahim yaitu ayat 35 sampai dengan 41. Doa ini isinya antara lain: permohonan agar keturunannya mendirikan salat, dijauhkan dari menyembah berhala-berhala dan agar Mekkah dan daerah sekitarnya menjadi daerah yang aman dan makmur. Doa Nabi Ibrahim ini telah diperkenankan oleh Allah sebagaimana telah terbukti keamanannya sejak dahulu sampai sekarang. Doa tersebut dipanjatkan dia ke hadirat Allah sesudah selesai membina Ka'bah bersama puteranya Ismail, di dataran tanah Mekkah yang tandus.
Nаbi Yusuf Nama Yusuf diabadikan dalam surah kedua belas di kitab Al-Quran, serta disebut sebanyak 27 kali di kitab ini. Riwayat hidup Yusuf juga dikisahkan secara khusus dalam surah tersebut yang Allah sebut sebagai "kisah terbaik dalam Al-Quran."
Tokoh wanita dalam Alquran Maryam merupakan satu dari empat wanita yang dianggap paling agung yang pernah hidup di dunia, di samping Aisyiah istri Firaun, Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, dan Fatimah binti Muhammad dalam Islam. Maryam merupakan satu-satunya wanita yang namanya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan salah satu surahnya, ada yang dinamai dengan surah Maryam, surah ke-19. Maryam disebut 34 kali dalam Al-Quran. Maryam menjadi panutan bagi wanita Islam di dunia. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memilih Maryam di atas semua perempuan di seluruh dunia.
Masjid At-Tin Nama At-Tin diambil dari salah satu surah dalam Al-Quran yang merupakan wahyu ke-27 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, atau surah ke-95 dalam urutan penulisan Al-Qur‘an. Nama surah itu adalah At-Tin yang berarti sejenis buah yang sangat manis, lezat, dan penuh gizi. Buah ini dipercayai mempunyai manfaat yang banyak, baik sebelum matang maupun sesudahnya.
Maryam Maryam binti 'Imran (bahasa Arab : مريم Maryam putri/anak perempuan dari Imran) merupakan satu dari empat wanita yang dianggap paling agung yang pernah hidup di dunia, di samping Asiah istri Firaun, Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, dan Fatimah binti Muhammad SAW dalam Islam. Maryam merupakan satu-satunya wanita yang namanya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan salah satu surahnya, ada yang dinamai dengan surah Maryam, surah ke-19. Maryam disebut 34 kali dalam Al-Quran. Maryam menjadi panutan bagi wanita Islam di dunia. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memilih Maryam di atas semua perempuan di seluruh dunia.
Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).
Nama Maryam sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Kisah hidupnya disebutkan dalam awal surat. Surat ke-19 diambil dari namanya. Surat ini bernama " Maryam".
Bani Israil Istilah Bani Israel ("Bani Israil") disebut sebanyak 41 kali pada 16 surah di Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah dan Al-Ma'idah, nama Bani Israel disebut sebanyak 6 kali, sementara dalam Surah Al-A'raf, Al-Isra dan Asy-Syu'ara disebut sebanyak 4 kali. Terdapat berbagai kisah Bani Israel khususnya di zaman Musa serta Isa. Al-Qur'an menyatakan pula beberapa pesan yang secara langsung ditujukan untuk Bani Israel.
Surah Al-Mu'min Nama "Al-Mu'min" (Arab:المؤمن ) diperoleh dari hadits nabi yang menyebutnya sebagai surah "Ha Mim Al-Mu'min" dengan diawali huruf "Ha Mim". Hal ini digunakan untuk membedakannya dengan surah lain yang dimulai dengan ayat Mutasyabihat "Ha Mim" yang sama seperti surah As-Sajdah yang juga disebut "Ha Mim As-Sadjah". Selain itu, kata "Al-Mu'min" yang berarti "Laki-Laki Yang Beriman" merujuk pada kisah seorang laki-laki beriman yang terdapat dalam ayat surah ini. Ia merupakan pengikut Fir'aun dan seorang Qibti. Namun, ia menyembunyikan keimanannya. Hingga suatu hari ia menerima dakwah Musa dan membelanya. Orang ini dijelaskan Al-Quran sebagai orang yang membela dakwah. Ada beberapa pendapat mengenai siapa nama orang ini. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ia adalah "Habib". At-Tabari berpendapat bahwa ia adalah "Khair". Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa ia adalah "Hazbil" atau "Hazfil". Dan ada juga yang menyebutnya "Syam'an".
Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab juga memasukkan tentang kaum Orientalis mengkiritik tajam sistematika urutan ayat dan surah-surah al-Quran, sambil melemparkan kesalahan kepada para penulis wahyu. Kaum orientalis berpendapat bahwa ada bagian-bagian al-Quran yang ditulis pada masa awal karier Nabi Muhammad saw.
Surah An-Nur Surah An-Nur () adalah surah ke-24 dari al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 64 ayat, dan termasuk golongan surah Madaniyah. Dinamai "An-Nur" yang berarti "Cahaya" yang diambil dari kata "An-Nur" yang terdapat pada ayat ke 35. Dalam ayat ini, Allah s.w.t. menjelaskan tentang Nur Ilahi, yakni Al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk Allah itu, merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta. Surat ini sebagian besar isinya memuat petunjuk- petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga.
Qarun Qarun (Bahasa Arab قارون ) adalah salah seorang sepupu Musa, berasal dari Bani Israel. Qarun disebut dalam Al-Quran sebanyak empat kali, dua kali di surah Al-Qasas, satu kali di surah Al-'Ankabut dan satu kali di surah Al-Mu’min.
Al-Qur'an Lafadz "Bismillahirahmanirrahim" (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) merupakan ciri di hampir seluruh pembuka surah di Al-Qur'an selain Surah At-Taubah. Walaupun demikian, terdapat 114 lafadz "Bismillahirahmanirrahim" yang setara dengan jumlah 114 surah dalam Al-Quran, oleh sebab lafadz ini disebut dua kali dalam Surah An-Naml, yakni pada bagian pembuka surah serta pada ayat ke-30 yang berkaitan dengan sebuah surat dari raja Sulaiman kepada ratu Saba.
Tsade Al Quran, surah 38 dinamai menurut huruf ini, سورة ص.
Penyeberangan Laut Merah Kisah ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surah 26: Al-Shu'ara ayat 60-67. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan mayat Firaun kekal hingga kini untuk djadikan bahan pedoman bagi manusia yang tinggal di bumi kini. Sejumlah pakar arkeologi menyatakan telah menemukan mummi dari Firaun yang tenggelam dan kini dipamerkan di Museum Mesir. (Al Quran:26:60-67)..
In sya Allah Dalam Al-Quran, tertulis bagi Muslim bahwa merupakan hal yang dilarang mengucapkan suatu hal yang akan dilakukan pada masa depan (berjanji) tanpa mengucapkan "In sya' Allah". Penggunaan "In sya' Allah" sesuai dalil pada Al-Quran surah Al Kahfi:
Sirius Nama Latin untuk bintang ini adalah Canicula ("anjing kecil") dan dalam bahasa Arab: ', "aš-šyi‘rā" dalam astronomi Islam, di mana nama alternatif Al Shira diturunkan. Dengan nama "aš-šyi‘rā", bintang ini disebut dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 49, yang berbunyi :"dan bahwasanya Dialah yang Tuhan (yang memiliki) bintang "'syi'ra.
Kaligrafi Kaligrafi Arab dari Kayu ini diukir di kayu, bisa dari kayu jati, kayu mahoni dan lainnya. Kaligrafi Arab Kayu ini di ukir oleh masyarakat Jepara. isi kaligrafi disadur dari ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai khat turki atau yang lainnya. Kaligrafi arab Kayu terbagi menjadi beberapa kategori, kaligrafi Allah Muhammad, Kaligrafi ayat Kursi, Kaligrafi Ayat seribu dinar, kaligrafi asmaul husna, dan kaligrafi surah-surah Al-Quran
Perumpamaan dalam Alquran Perumpamaan dalam Alquran adalah beberapa kata-kata ungkapan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang isinya menyangkut pujian terhadap orang mukmin atau hinaan terhadap orang-orang kafir, beberapa perumpamaan di dalam al-quran tersebut diantaranya adalah perumpamaan laba-laba dalam surah al-'Ankabut. Dengan perumpamaan inilah Allah menegaskan bahwa dengan perumpamaan di dalam alquran mampu menyesatkan orang-orang kafir dan memberikan petunjuk kepada orang-orang mukmin. . Dalam perumpamaan lain, Allah mengambil permisalan berupa benda-benda sehari-hari, gejala alam, hewan atau tumbuhan, seperti yang disampaikan dalam surah all-Baqarah : 265
Tuhan dalam Islam Selain itu menurut Al-Quran sendiri, pengakuan akan Tuhan telah ada dalam diri manusia sejak manusia pertama kali diciptakan. Ketika masih dalam bentuk roh, dan sebelum dilahirkan ke bumi, Allah menguji keimanan manusia terhadap-Nya dan saat itu manusia mengiyakan Allah dan menjadi saksi. Sehingga menurut ulama, pengakuan tersebut menjadikan bawaan alamiah bahwa manusia memang sudah mengenal Tuhan. Seperti ketika manusia dalam kesulitan, otomatis akan ingat keberadaan Tuhan. Al-Quran menegaskan ini dalam surah Az-Zumar 39:8 dan surah Luqman 31:32.
Tanda tashil Tanda tashil adalah antara tanda-tanda bacaan khusus yang ada di dalam al-Quran mashaf Utsmani. Tanda ini memiliki bentuk seperti bulat kubik ( ۬ ) dan hadir satu kali saja dalam al-Quran, yaitu dalam Surah Fussilat ayat 44 pada perkataan:
Mitologi Islam Dengan demikian banyak ajaran Islam yang dipahami dengan cara mistik atau menurut paham keyakinan agama sebelum memeluk Islam. Mitos yang masih melekat dan sulit untuk dihilangkan itu, antara lain mitos Tangan Fatimah yang kadang-kadang digunakan untuk menetralkan pengaruh dari Mata Iblis, walaupun penggunaanya dilarang dalam Islam, karena kegunaanya seperti jimat dan takhayul. Di antara para muslim awam terhadap al-Quran dan Hadist, berbagai ayat dalam Al-Qur'an seperti misalnya Surah An-Nas dan Surah Al-Falaq kadang-kadang diucapkan sebagai mantra agar memperoleh kejayaan hidup, atau perlindungan terhadap berbagai takhyul. Padahal Islam mengajarkan doa sebagai landasan usaha manusia dan bacaan ayat-ayat Al-Quran itu agar dijadikan pengantarnya.
Jin Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir seperti halnya manusia, berdasarkan Al-Quran surah al-Jin.
Bahtera Nuh Berbeda dengan kisah-kisah Yahudi, yang menggunakan istilah "kotak" atau "peti" untuk menggambarkan Bahtera Nuh, surah Al-'Ankabut ayat 15 dalam al-Qur'an menyebutnya "as-Safinati", sebuah kapal biasa atau bahtera, dan dijelaskan lagi dalam surah Al-Qamar ayat 13 sebagai "bahtera dari papan dan paku." Surah Hud ayat 44 mengatakan bahwa kapal itu mendarat di Gunung Judi, yang dalam tradisi merupakan sebuah bukit dekat kota Jazirah bin Umar di tepi timur Sungai Tigris di provinsi Mosul, Irak. Abdul Hasan Ali bin al-Husayn Masudi (meninggal 956) mengatakan bahwa tempat pendaratan bahtera itu dapat dilihat pada masanya. Masudi juga mengatakan bahwa Bahtera itu memulai perjalanannya di Kuffah di Irak tengah dan berlayar ke Mekkah, dan di sana kapal itu mengitari Ka'bah, sebelum akhirnya mendarat di Judi. Surah Hud ayat 41 mengatakan, "Dan Nuh berkata, 'Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya.'" Tulisan Abdullah bin 'Umar al-Baidawi abad ke-13 menyatakan bahwa Nuh mengatakan, "Dengan Nama Allah!" ketika ia ingin bahtera itu bergerak, dan kata yang sama ketika ia menginginkan bahtera itu berhenti.
Juz 10 Juz 10 merupakan sebuah bagian dari 30 juz yang tersusun dalam kitab suci Al-Qur'an. Juz ini diawali dengan kata
وَاعْلَمُوا pada surah Al-Anfal ayat 41 dan berakhir di surah At-Taubah ayat 92.
Berhala (Islam) Allah mengumpamakan kepercayaan orang-orang musyrik terhadap kekuatan berhala-berhala yang disembahnya sama dengan kepercayaan laba-laba terhadap kekuatan sarangnya, seperti termaktub dalam surah Al 'Ankabuut (laba-laba) pada ayat 41 surat ini, di mana Allah mengumpamakan penyembah-penyembah berhala-berhala itu, dengan laba-laba yang percaya kepada kekuatan rumahnya sebagai tempat ia berlindung dan tempat ia menjerat mangsanya, jikalau dihembus angin atau ditimpa oleh suatu barang yang kecil saja, sarang itu akan hancur. Surah Al 'Ankabuut: 41.
Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah (bahasa Arab: البقرة , "al-Baqarah", bahasa Indonesia: "Sapi Betina") adalah surah ke-2 dalam Al-Qur'an. Surah ini terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf dan tergolong surah Madaniyah. Surah ini merupakan surah dengan jumlah ayat terbanyak dalam Al-Qur'an. Surah ini dinamai "al-Baqarah" yang artinya "Sapi Betina" sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil (ayat 67-74). Surah ini juga dinamai "Fustatul Qur'an" (Puncak Al-Qur'an) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Dinamai juga surah "Alif Lam Mim" karena ayat pertama di surah berisi tiga huruf arab yakni "Alif", "Lam", dan "Mim".
Surah Al-Fatihah Perincian dari yang telah disebutkan diatas terdapat dalam ayat-ayat Al Quran pada surat-surat yang lain.
Yunus (Al-Qur'an) Yunus (Arab:يونس atau يونان Yunaan, Inggris: Jonah, Ibrani:Yonah, Latin: Ionas) ("sekitar" 820-750 SM) adalah salah seorang nabi dalam agama Samawi (Islam, Yahudi, Kristen) yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam Surah Yunus dan dalam Alkitab dalam Kitab Yunus. Ia ditugaskan berdakwah kepada orang Assyiria di Ninawa-Iraq. Namanya disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Ninawa-Iraq.
Surah Al-Fatihah Surat Al-Fatihaah ini melengkapi unsur-unsur pokok syari'at Islam, kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al-Quran yang 113 surat berikutnya.
Alkitab Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 41: dan Surat Al Imran ayat 184:
Isra Mikraj Isra Mi'raj () adalah bagian kedua dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah dia mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu sehari semalam. Beberapa penggambaran tentang kejadian ini dapat dilihat di surah ke-17 di Al-Quran, yaitu Surah Al-Isra.
Sujud Oleh karena itu, ada pengecualian ini sebagai pengecualian yang terputus. Penulis mendukung pendapat kedua berdasarkan ayat Al-Quran yang lain, di dalam Surah Al-Kahf ayat 50 yang artinya:
Surah Kadang juga beberapa kata atau bahkan kalimat dari suatu surah dipakai untuk menamakan surah, seperti surah "Iqra' Bismi Rabikka", "Innaa Anzalnaahu", dan "Lam Yakun". Sifat suatu surah juga dapat digunakan untuk menamakan surah itu, seperti surah "Faatihatul Kitaab", "Ummul Kitaab", "as-Sab'ul Matsani", "al-Ikhlas", dan "Nisabatur Rabbi". Nama-nama dan sifat-sifat ini telah ada pada masa awal Islam berdasarkan kesaksian asar dan sejarah. Bahkan, nama sebagian surah telah disebutkan dalam beberapa hadits Nabi, seperti surah al-­Baqarah, Ali 'Imran, Hud, dan al-Waqi'ah yang mengindikasikan bahwa nama surah-surah tersebut telah ditentukan di zaman Muhammad dan bukan sesuatu yang ditentukan oleh Muhammad secara syar'i.
Surah Al-Mujadilah Surah Al-Mujadilah (Arab: المجادلة, "Wanita Yang Mengajukan Gugatan") adalah surah ke-58 dalam al-Qur'an. Surah ini tergolong surah Madaniyah dan terdiri atas 22 ayat. Dinamakan Al-Mujadilah yang berarti "wanita yang mengajukan gugatan" karena pada awal surah ini disebutkan bantahan seorang perempuan yang menurut riwayat bernama Khaulah binti Tsa'labah terhadap sikap suaminya yang telah menzhiharnya. Hal ini diadukan kepada Rasulullah dan ia menuntut supaya dia memberikan putusan yang adil dalam persoalan itu. Dinamai juga Al-Mujadalah yang berarti "Perbantahan".
Surah Al-Qari'ah Surah Al-Qari'ah (bahasa Arab:القارعة) adalah surah ke-101 dalam Al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Quraisy. Nama Al-Qari'ah diambil dari kata "Al-Qari'ah" yang terdapat pada ayat pertama, artinya menggebrak atau mengguncang, kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat.
Pokok isi surah ini adalah kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang dan ancaman Neraka Hawiyah.