mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Rumah Sakit Jebres disebut juga Rumah Sakit Komplek C, khusus untuk pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan, kanak-kanak dan keluarga berencana. Rumah sakit yang terletak di Kampung Jebres, Kalurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta ini mempunyai luas tanah 49.622 m2 dan luas bangunan 15.868 m2.
Khusus untuk Rumah Sakit Jebres (Komplek C) sesuai dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1973 Nomor: Hukum G 171/1973 diberi nama Komplek Rumah Sakit Dr. Moewardi. Mengingat Rumah Sakit Kadipolo (Komplek A) pada perkembangannya dinilai tidak efisien dan tidak memenuhi syarat lagi untuk digunakan sebagai rumah sakit, maka pada bulan September 1976 atas pendapat dari dr. R. Hirlan Saparno Widagdo, selaku Direktur Rumah Sakit Umum “Surakarta” dengan persetujuan dari Inspektur Kesehatan Rakyat Provinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang, maka Rumah Sakit Kadipolo berserta peralatan dan perlengkapan medisnya kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Mangkubumen.
Sementara itu pemindahan pasien dari Rumah Sakit Kadipolo ke Rumah Sakit Mangkubumen baru selesai dikerjakan pada pertengahan bulan Januari 1977. Dengan selesainya kepindahan pasien ini maka sejak saat itu Rumah Sakit Kadipolo tidak berfungsi lagi sebagai lembaga pelayanan kesehatan, untuk selanjutnyagedung bekas rumah sakit ini digunakan sebagai Kampus Sekolah Pendidikan Keperawatan (SPK).
Sebagai penghargaan atas jasa pahlawan Dr. Moewardi, yang semula hanya digunakan namanya untuk RS Kompleks Jebres, maka dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1988 Nomor: 445/29684 telah ditetapkan pemberian nama yang semula RSUD Kelas B Provinsi Dati I Jawa Tengah di Surakarta (KompleksMangkubumen dan Jebres) menjadi RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Pergantian nama ini diresmikan pada tanggal 10 November 1988 bersamaan denganhari pahlawan.
Anjungan Bengkulu Anjungan Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah. Anjungan ini menampilkan tiga buah rumah adat, yaitu sebuah rumah model bangsawan atau Depati dari daerah Bnegkulu Selatan dan dua rumah rakyat biasa. Ketiga rumah tersebut dibangun di atas tiang atau panggung dengan ketinggian 1,5 - 2 meter di atas tanah. Arsitek bangunan ini berasal dari penduduk asli yang diilhami oleh pengaruh rumah adat Sumatera Selatan, Minangkabau dan Melayu. Tangga terletak di depan rumah biasanya jumlah anak tangganya selalu ganjil, hal ini didasari makna atau pengertian dan hitungan tangga,takik, tunggu, tinggal. Bilangan yang jatuh pada hitungan bilangan takik kat takik dan tinggal menurut kepercayaan mereka akan membinasakan rumah itu sendiri. Misalnya takik berarti hancur dan tinggal berarti tidak ada yang bersedia menunggu rumah itu, dan rumah itu ditinggal tanpa penghuni. Rumah terbuat dari bahan yang lembut tetapi tahan lama, misalnya kayu medang kemuning, surian balam dan sebagainya. Lantainya dari papan dengan atap dan ijuk enau atau sirap. Pada dasarnya struktur rumah terbagai atas tiga bagian besar, yaitu penig o atau serambi, penduhuak bagian tengah, dan penyeyep bagian ruangan dalam, selain itu perluasan rumah terdapat dapur dan gang atau garang.
Rumah adat Rembang Seiring dengan perkembangan masyarakat, keberadaan rumah adat Rembang sendiri sebagai penentu tingkat perekonomian seseorang. Tidak dapat dimungkiri untuk pengrajin yang membuat rumah adat ini mematok harga yang sangat mahal, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke atas yang bisa membelinya.
Jati Di dalam rumah, selain dimanfaatkan sebagai bahan baku furniture kayu jati digunakan pula dalam struktur bangunan. Rumah-rumah tradisional Jawa, seperti rumah joglo Jawa Tengah, menggunakan kayu jati di hampir semua bagiannya: tiang-tiang, rangka atap, hingga ke dinding-dinding berukir.
Margono Djojohadikoesoemo Nama Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Purwokerto Banyumas Jawa Tengah
Kampung Wisata Dipowinatan Kampung Wisata Dipowinatan adalah sebuah kampung yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Yogyakarta untuk tujuan pariwisata. Kampung tersebut merupakan salah satu dari 17 yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Pepatnya, Kampung Dipowinatan terdapat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Keunggulan utama yang ditonjolkan oleh kampung itu adalah adanya konsep "live in" atau rekreasi yang berpadu dengan masyarakat sekitar sekaligus membaur dengan unsur budaya dan lokalitas masyarakat yang ada. Di dalam kampung tersebut, pengunjung akan disuguhi beberapa fasilitas unik seperti berkunjung ke rumah-rumah keluarga Jawa dengan mengenakan pakaian adat Jawa dan ditambah dengan adanya hiburan kesenian sekaligus sajian kuliner khas Jawa.
Lopo Lopo adalah rumah adat yang terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur. Rumah ini menjadi salah satu rumah adat dari suku Abui yang berada di Kabupaten Alor. Rumah Lopo juga dianggap sebagai sebagai rumah serbaguna karena rumah ini memiliki banyak kegunaan.
Masyarakat Hukum Adat Rongi Sebelum membangun rumah, anggota MHA Rongi harus mengumpulkan bahan-bahan bangunan yang diperlukan terlebih dahulu. Setelah terkumpul, dalam jangka waktu maksimal lima hari, MHA Rongi harus menghadap kepada "Parabela" untuk meminta izin sekaligus menentukan waktu dan lokasi pembangunan rumah. Peletakan batu pertama pembangunan rumah akan dilakukan oleh "Parabela" atau diwakili oleh perangkat adat yang lain. Seluruh anggota MHA Rongi, baik masyarakat biasa maupun pemangku adat, berhak untuk membangun rumah di dalam maupun di luar benteng Rongi, asalkan tetap memperhatikan aturan-aturan adat yang berlaku.
Indrajaya, Salem, Brebes Desa Indrajaya walaupun secara administrasi berada di Provinsi Jawa Tengah namun karena berada di wiayah perbatasan Jawa Barat, Tradisi dan Bahasa penduduk Desa Indrajaya sangat kental dengan adat Sunda. Adat pernikahan penduduknya juga menggunakan tradisi Sunda, kesenian tradisional sangat Sunda. Kondisi masyarakat Desa Indrajaya masih cukup tinggi toleransinya serta sangat kental terlihat jiwa gotong royong. Sehingga masyarakat mengenal istilah "Era engke mun panggih di jalan, lamun teu ka ajak mah" (Nanti malu kalau ketemu di jalan kalau tidak ikut bantu).
Margono Sukarjo Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) adalah sebuah rumah sakit type B Pendidikan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di kota Purwokerto. Rumah sakit ini merupakan fusi dari RSU Purwokerto. Rumah sakit ini sekarang telah menjadi rumah sakit terbesar dan terlengkap di kawasan Jawa Tengah barat selatan, dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 507 TT dengan fasilitas layanan: medis, penunjang medis, asuhan keperawatan serta non medis, yang lengkap dan modern, menjadikan RSMS menjadi pusat rujukan kesehatan dari berbagai institusi pelayanan kesehatan di sekitarnya.
Panulisan, Dayeuhluhur, Cilacap Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Desa Panulisan terbagi kedalam tiga Dusun dengan empat RW, yaitu:Meskipun terletak di Provinsi Jawa Tengah, Desa Panulisan lebih didominasi oleh kebudayaan Sunda yang tercermin dari bahasa ibu yang dituturkan oleh mayoritas penduduk adalah bahasa Sunda, kemudian adat hajatan seperti pernikahan dan sunatan menggunakan adat Sunda.
Sejarah hukum Uni Eropa Perjanjian Nice digunakan oleh negara-negara anggota dalam mempersiapkan perluasan Uni Eropa di masa depan. Perjanjian-perjanjian tersebut direvisi dengan empat cara utama; selain itu, ukuran dan komposisi Komisi Eropa diubah, serta jumlah suara setiap anggota negara bagian di Dewan Eropa disesuaikan dan suara mayoritas yang memenuhi syarat diperluas ke area kebijakan. Perjanjian Nice ditandatangani di Nice pada 26 Februari 2001, dan mengubah Perjanjian Uni Eropa yang membentuk Komunitas Eropa (TEC). Selama konferensi tersebut beberapa keputusan bersejarah bagi Uni Eropa dibuat berdasarkan aksesi demokrasi Eropa Tengah dan Eropa Timur ke dalam Komunitas. Jumlah negara anggota Uni Eropa meningkat untuk pertama kalinya dengan bergabungnya 12 negara anggota baru (Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Republik Ceko, Siprus, Slovenia, dan Slowakia (tidak termasuk bagian Bulgaria, Rumania, dan Turki).
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa Britania Raya sendiri merupakan anggota dari Area Riset Eropa, dan sangat mungkin Britania Raya menginginkan untuk melanjutkan keanggotaannya tersebut. Britania Raya saat ini menerima lebih banyak pendanaan riset dari Uni Eropa daripada Britania Raya menyumbang atau berkontribusi kepada riset di Uni Eropa, dengan institusi pendidikan universitas menerima 10% dari sumber pendanaan riset mereka dari Uni Eropa. Menurut penelitian Ken Mayhew, Professor Edukasi dan Performa Ekonomi Universitas Oxford, pada tahun 2016, Brexit dapat memberikan ancaman pada pendidikan tinggi di Britania Raya, beberapa diantaranya adalah hilangnya pendanaan penelitian dari Uni Eropa, berkurangnya jumlah siswa dari negara-negara Uni Eropa, kemudian hilangnya kemampuan sektor ini untuk mempekerjakan pekerja akademis dari negara-negara Uni Eropa, dan terakhir Brexit akan berdampak pada kemampuan siswa-siswa Britania Raya untuk melanjutkan studi di negara-negara Uni Eropa.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa Pada Tahun 2015, Menteri dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa sepakat untuk merelokasi 120.000 pengungsi dan migran di seluruh benua Eropa. Dengan rencana ini, para pengungsi dan migran akan dipindahkan dari Italia, Yunani dan Hongaria ke negara-negara anggota EU lain. Romania, Republik Ceko, Slovakia dan Hongaria memberi suara "menolak" penetapan kuota minimum jumlah orang yang harus mereka terima. Namun mayoritas anggota Uni Eropa mendukung rencana yang akan efektif dalam dua tahun ke depan. Finlandia menjadi satu-satunya negara EU yang abstain. Polandia yang awalnya menolak usulan itu, akhirnya menyetujui. PBB megatakan hampir 480.000 orang telah tiba di Eropa melalui laut tahun ini, dan kini mereka mencapai pantai Eropa dengan jumlah sekitar 6.000 orang per hari.
Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan Tujuan pakta ini adalah untuk menjaga kedisiplinan keuangan di Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa. Semua negara anggota Uni Eropa secara otomatis menjadi anggota Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa dan Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan, seperti yang ditetapkan oleh Perjanjian Uni Eropa. Pakta ini mengharuskan negara anggota untuk menerapkan kebijakan fiskal yang bertujuan agar defisit pemerintah tidak melebihi 3% produk domestik bruto (PDB) dan utang tidak melebihi 60% PDB. Apabila jumlah utang melebihi 60%, setiap tahun utang harus dikurangi. Seperti yang ditetapkan oleh regulasi preventif, semua negara anggota Uni Eropa setiap tahunnya harus mengirim laporan untuk dinilai dan diperiksa oleh Komisi Eropa dan Dewan Menteri. Laporan tersebut harus menyajikan perkembangan keuangan negara saat ini dan tiga tahun berikutnya. Laporan ini disebut "program stabilitas" untuk negara anggota zona euro dan "program konvergensi" untuk negara yang bukan anggota zona euro, walaupun substansi keduanya sama. Setelah pakta ini direformasi pada tahun 2005, program-program ini juga mencakup tujuan keuangan jangka menengah (MTO) dan negara anggota juga wajib menjabarkan tindakan yang akan mereka lakukan untuk mewujudkan MTO. Apabila negara anggota Uni Eropa tidak mematuhi batas defisit dan utang, "Prosedur Defisit Berlebihan" akan dimulai. Prosedur ini dijabarkan oleh regulasi "disuasif".
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa Koran Jerman "Münchner Merkur" memberitakan, dengan keluarnya Britania Raya, berarti Uni Eropa akan kehilangan negara dengan kekuatan ekonomi terkuat kedua, negara dengan populasi terbesar ketiga, dan yang paling penting Uni Eropa akan kehilangan "ibukota modal finansial dunia" mereka. Sumbangsih Britania Raya sendiri pada tahun 2015 senilai €11.5 miliar, hal ini berarti Uni Eropa akan kehilangan negara dengan kontribusi anggaran terbesar kedua bagi mereka. Dengan begitu, Brexit akan berimbas kepada adanya beban keuangan tambahan bagi negara-negara kontributor lainnya, kecuali apabila Uni Eropa memilih untuk mengurangi anggarannya berdasarkan dengan jumlah defisit yang timbul akibat kepergian Britania Raya. Kemudian Britania Raya juga tidak akan lagi menjadi pemegang saham dalam Bank Investasi Eropa, karena hanya negara anggota Uni Eropa yang dapat berpartisipasi didalamnya. Britania Raya sendiri memiliki saham 16% atau senilai €39.2 miliar (figur 2013), yang nantinya akan ditarik, kecuali apabila terdapat perjanjian baru dengan Uni Eropa.
Parlemen Eropa Parlemen dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa (sebagai akibatnya, setiap warga negara Anggota Uni Eropa memiliki kewarganegaraan negara masing-masing dan kewarganegaraan Uni Eropa) setiap lima tahun dan dengan hak pilih universal sejak 1979. Akan tetapi, jumlah pemilih pada pemilihan umum Parlemen Eropa terus-menerus menurun pada setiap pemilihan umum sejak tahun tersebut dan berada di bawah 50% sejak tahun 1999. Jumlah pemilih pada 2014 bertahan di 42,54% dari pemilih Eropa.
Organisasi Perdagangan Dunia Berdasarkan Pasal IX:1 Perjanjian WTO, Organisasi Perdagangan Dunia melanjutkan praktik pengambilan keputusan di dalam GATT 1947 yang menggunakan sistem konsensus. Prosedur standar ini akan dijalankan apabila tidak ada anggota yang terang-terangan menolak penetapan suatu keputusan. Apabila konsensus tidak dapat tercapai, maka keputusan akan diambil lewat pemungutan suara. Setiap anggota memiliki satu suara, tetapi jumlah suara Uni Eropa dianggap sama dengan jumlah negara anggotanya, dan jumlah suara Uni Eropa dan negara-negara anggotanya tidak boleh melebihi jumlah negara anggota Uni Eropa. Selain itu, WTO juga memiliki prosedur-prosedur khusus. Sebagai contoh, Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum berwenang membuat penafsiran yang bersifat otoritatif terhadap perjanjian-perjanjian WTO, dan keputusan untuk menetapkan penafsiran semacam ini harus mendapatkan persetujuan dari 3/4 mayoritas. Contoh lain berkaitan dengan penerimaan anggota baru. Pasal XII:2 Perjanjian WTO mengatur bahwa keputusan yang berkenaan dengan hal tersebut diambil oleh Konferensi Tingkat Menteri dengan dukungan dari 2/3 mayoritas. Namun, sebagai catatan, Dewan Umum bersepakat pada tanggal 15 November 1995 untuk mencoba mengambil keputusan lewat konsensus terlebih dahulu, sehingga pemungutan suara untuk menerima anggota baru baru akan diadakan jika konsensus tidak dapat tercapai.
Lembaga-lembaga Uni Eropa UNI eropa kelembagaan yang mengatur ini juga agak mirip dengan pemerintah Swiss (yang, meskipun di Eropa, bukan merupakan negara anggota UNI eropa). Swiss konsensus berbasis sistem dipandang sebagai berhasil menyatukan negara yang dibagi menurut bahasa dan agama, meskipun UNI eropa tidak langsung dimodelkan pada sistem Swiss meskipun bantalan sejumlah kesamaan. Komisi Eropa memiliki kesamaan dengan Swiss Federal Council dalam yang keduanya memiliki semua pihak representasi dan diangkat atas dasar kebangsaan bukan popularitas. Presiden Dewan Federal berputar di antara anggota-anggotanya setiap tahun, dalam cara yang sama dengan yang dari UNI eropa Dewan Kepresidenan. Karena sistem ini presiden Swiss pemimpin, seperti orang-orang dari UNI eropa, yang relatif tidak dikenal dengan politik nasional dipandang sebagai agak teknokratis mengakibatkan rendahnya jumlah pemilih, dengan cara yang mirip dengan yang dari Parlemen Eropa. Paralel lainnya termasuk dijaga ketat kekuatan serikat, cukup level terjemahan dan pilihan yang lebih rendah kota ini sebagai ibukota.
Paspor Uni Eropa Paspor Uni Eropa merupakan paspor yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa sendiri sebagai Institusi Supranasional tidak mengeluarkan paspor, tetapi paspor yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa berlaku di seluruh wilayah Uni Eropa. Paspor yang dikeluarkan memiliki kesamaan bentuk, warna, format dan konten. Hal ini ditujukan untuk menimbulkan rasa kebersamaan antara anggota Uni Eropa sebagai satu komunitas.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa Proses keluarnya Britania Raya sejak referendum bulan Maret 2016, menjadi sebuah diskusi panjang bagi Uni Eropa. Dengan keputusan keluar dari Uni Eropa, maka proses panjang akan dilalui untuk mendapatkan status sah keluar dari Uni Eropa
Keputusan untuk menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa diambil oleh negara anggota tersebut. Referendum akan diadakan untuk mengambil keputusan terbanyak atas status tersebut. Setelah keputusan nasional telah diambil, maka negara anggota yang bersangkutan wajib untuk memberi tahu kepada Dewan Eropa akan keinginannya untuk keluar dari Uni Eropa, apabila hasil mayoritas referendum menyatakan keluar dari Uni Eropa Dengan demikian, negara anggota yang telah menyatakan kepada Dewan Eropa tentang niatnya untuk keluar dari keanggotaan, maka sebuah perjanjian akan dirundingkan, yakni tentang penetapan berbagai peraturan yang mencerminkan dan menguraikan hubungan jangka panjang antara negara tersebut dengan Uni Eropa. Pada momen ini, proses pencabutan keanggotan dari Uni Eropa dimulai.
Hubungan Turki dengan Uni Eropa Pada bulan Oktober 2005, Uni Eropa meningkatkan status Turki menjadi negara kandidat sekaligus membuka perjanjian negosiasi keanggotaan. Untuk dapat mencapai keanggotaan penuh, Turki harus melaksanakan 35 bab negosiasi. Tetapi dalam perkembangannya, proses negosiasi pergabungan Turki
berjalan sangat lambat. Hal itu disebabkan karena sikap Uni Eropa yang kerap menangguhkan beberapa bab dari persyaratan negosiasi dengan Turki dan keputusan beberapa negara anggota Uni Eropa khususnya pihak oposisi seperti Perancis dan Jerman yang menutup tawaran untuk keanggotaan Turki. Penentangan yang ditunjukkan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa tersebut dapat memengaruhi pergabungan Turki karena negara-negara tersebut merupakan negara-negara penting di Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa Uni Eropa adalah kemitraan ekonomi dan politik dengan anggota 28 negara di kawasan benua Eropa. Terbentuknya Uni Eropa setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, dengan harapan negara-negara yang menjadi mitra dagang akan menghindari perang satu sama lain. Namun, dalam pembentukan awal Uni Eropa, tidak ada sebuah peraturan dalam Perjanjian Uni Eropa yang mengatur tentang proses keluarnya suatu negara dari keanggotaan Uni Eropa dan bisa atau tidak bisa keluar dari organisasi tersebut.
Kendaraan bermotor 27 negara anggota Uni Eropa (EU-27) mempunyai jumlah kendaraan total sekitar 256 juta unit pada tahun 2008. Jumlah kendaraan penumpang mencakup 87% dari total kendaraan. Lima pasar terbesar di Eropa, Jerman (17.7%), Italia (15.4%), Prancis (13.3%), Inggris (12.5%), dan Spanyol (9.5%), menyumbang 68% dari total kendaraan di Eropa. Kepemilikan kendaraan di negara-negara Uni Eropa EU-27 diperkirakan 473 unit per 1000 orang.
Hubungan Palestina dengan Uni Eropa Pada tahun 2014, Swedia menjadi anggota Uni Eropa pertama yang mengakui Palestina. Momen pengakuan Swedia atas Palestina memicu dorongan dari beberapa parlemen di negara-negara Uni Eropa lainnya seperti Republik Irlandia, Britania Raya, Perancis, Portugal, Spanyol, dan Italia untuk ikut mengakui Palestina sebagai negara dan juga mengikuti langkah kebijakan Swedia. Sebelum Swedia, Malta dan Siprus juga telah mengakui Palestina sebelum bergabung dengan Uni Eropa, seperti halnya yang dilakukan sejumlah negara anggota Eropa Tengah ketika mereka bersekutu dengan Uni Soviet. Terdapat sedikit kerancuan menegenai bagaimana status pengakuan mereka saat ini, karena beberapa dari negara-negara tersebut (khususnya Republik Ceko) telah menjadi salah satu sekutu terdekat Israel di Eropa. Hingga tahun 2015, terdapat 9 dari 28 negara anggota Uni Eropa yang mengakui Palestina sebagai negara. Menurut Anders Persson, Doktor dari Universitas Linnaeus, apabila merunut sejarah, tren pengakuan Palestina di Uni Eropa dapat meluas ke negara-negara lain diluar Uni Eropa, karena sejak Uni Eropa masih bernama Komunitas Eropa, sikap dan kebijakan Uni Eropa terhadap Palestina selalu berperan dalam kebijakan-kebijakan negara lain terkait Palestina.
Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa Dalam bidang sosial budaya, Indonesia dan Uni Eropa melakukan pendekatan "people-to-people" dalam melakukan kerja sama. Uni Eropa menawarkan sejumlah beasiswa dan bantuan dana untuk para pelajar Indonesia, peneliti dan staf universitas. Sebanyak 9.600 pelajar Indonesia kini belajar di Eropa. Dari jumlah tersebut 1.600 pelajar mendapatkan beasiswa dari Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, serta 225 diantaranya merupakan penerima beasiswa "Erasmus+ mundus". Sebagai timbal balik, lebih dari 100 pelajar Eropa dan akademisi kini menempuh pendidikan dan mengajar di Indonesia berkat adanya beasiswa "Erasmus+".
Kebijakan Pertanian Bersama Kesenjangan lainnya ialah distribusi bantuan yang tidak merata di antara para petani, wilayah dan negara anggota. Beberapa negara anggota Uni Eropa memiliki sektor pertanian yang lebih besar daripada yang lain, terutama Prancis dan Spanyol, sehingga menerima lebih banyak dana di bawah Kebijakan Pertanian Bersama. Para petani di negara-negara dengan sektor pertanian yang produktif, seperti Denmark, Prancis, dan Belanda, sangat diuntungkan oleh mekanisasi dan intensifikasi produksi, sedangkan rekan-rekan mereka di negara-negara yang kurang produktif, seperti Yunani, Italia dan Portugal, tetap relatif miskin. Juga terdapat kesenjangan antara jumlah yang dibayarkan per hektar antara negara anggota baru dan lama. Jumlah rata-rata yang dibayarkan pada umumnya lebih tinggi di negara-negara di bagian Barat yang masuk Uni Eropa sebelum 2004. Namun setelah Reformasi 2013 kesenjangan-kesenjangan ini dilaporkan sudah mulai berkurang dengan memberlakukan sistem baru pembayaran langsung.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa Secara hukum ada dua interpretasi tentang apakah suatu negara dapat dicabut keanggotaannya dari Uni Eropa. Yang pertama, bahwa negara berdaulat memiliki hak untuk menarik diri dari keanggotaan, dan yang kedua yakni sebuah perjanjian periode yang tidak terbatas tanpa ketentuan khusus, dimana anggota Uni Eropa dapat menarik diri sebagai anggota. Hal tersebut terjadi karena adanya penarikan diri secara sepihak atau dua pihak dalam sebuah negara dimana ada pihak yang ingin memisahkan diri dan ada pihak yang masih ingin negara tersebut tetap sebagai anggota Uni Eropa.
Sejarah hukum Uni Eropa Traktat-traktat perjanjian Uni Eropa menetapkan tujuan Uni Eropa, aturan bagi lembaga-lembaga Uni Eropa, bagaimana keputusan dibuat dan hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya. Traktat-traktat ini dari waktu ke waktu diubah untuk mereformasi lembaga-lembaga Uni Eropa, serta memberinya wilayah tanggung jawab baru, yang memungkinkan negara-negara baru dapat bergabung dengan Uni Eropa. Traktat-traktat ini dinegosiasikan dan disepakati oleh semua negara Uni Eropa, kemudian disahkan oleh parlemen setelah referendum. Pada Perjanjian Uni Eropa (TEU) Pasal 5(2), "prinsip perundingan" mengatakan bahwa Uni Eropa tidak dapat melakukan apapun kecuali jika otoritas menghendakinya. Keterbatasan kompetensi dibangun oleh Dewan Peradilan Uni Eropa, dan dewan-dewan, serta Parlemen dari negara-negara anggota.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa Apa yang telah diprakarsai oleh John Olav Kerr pada akhirnya digunakan oleh negara anggota Uni Eropa dalam menyatakan keinginannya untuk menarik diri dari Uni Eropa. Pasal 50 tepatnya dianggap bermanfaat oleh negara yang ingin keluar dari Uni Eropa sebagai legalisasi dalam menyatakan sikap pencabutan keanggotaan Uni Eropa.
Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa SPE UE mencakup sekitar 50% emisi CO Uni Eropa dan 45% emisi gas rumah kaca total Uni Eropa. Selain karbon dioksida (CO), SPE UE mencakup dinitrogen moknosida (NO) sejak 2013, serta perfluorokarbon (PFC) pada kasus-kasus tertentu.
Target pengurangan emisi CO di masing-masing negara anggota diubah menjadi Rencana Alokasi Nasional (RAN). RAN dirancang sesuai dengan 'kriteria objektif dan transparan, termasuk yang tercantum dalam Annex III, dengan mempertimbangkan komentar publik.' RAN dinilai dan dievaluasi oleh Komisi Eropa, yang dapat menyetujui dokumen-dokumen ini atau mengusulkan amandemen. Setiap pemerintah bertanggung jawab memutuskan jumlah kuota yang tersedia untuk perdagangan, setelah bernegosiasi dengan industri, dan setelah divalidasi oleh Komisi Eropa. Direktorat Jenderal Lingkungan memiliki peran penting dalam sistem ini, dalam menyelaraskan RAN di antara negara-negara anggota, dan merekomendasikan kriteria validasi yang lebih ketat. Pengajuan RAN dapat ditolak oleh Komisi Eropa, dan dikirim kembali ke negara anggota untuk direvisi sebelum keputusan akhir. Jumlah RAN menentukan jumlah kuota yang didistribusikan ke instalasi di SPE UE. Metodologi alokasi terdiri dari distribusi kuota bebas dalam proporsi emisi terkini, yang juga dikenal sebagai proses "grandfathering". Distribusi tunjangan yang didasarkan pada Rencana Alokasi Nasional (RAN) tersebut diserahkan kepada Komisi dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa Dampak utama yang paling berpengaruh akibat pencabutan keanggotaan Uni Eropa adalah warganya akan kehilangan statusnya sebagai warga Uni Eropa. Dengan demikian, hal ini akan sedikit mempersulit akses apabila ingin pergi ke negara-negara anggota UE dan sebaliknya warga Uni Eropa akan kehilangan hak yang sama ke negara tersebut. Hal ini juga akan menjadi masalah bagi warga yang memiliki KTP ganda. Warga yang memiliki KTP ganda, maka dia harus kembali mengurus status kependudukannya sesuai peraturan baru dari negara yang telah keluar dari Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa Efek lainnya juga terasa di luar Britania Raya, banyak para tokoh "Eurosceptic" di luar Britania Raya yang ikut merayakan keberhasilan Britania Raya keluar dari Uni Eropa dan menyerukan agar negara-negara lain segera mengikuti jejak Britania Raya. Tokoh sayap kanan Belanda, Geert Wilders mengatakan agar Belanda segera mengikuti langkah Britania Raya dan mengadakan referendum untuk menentukan apakah Belanda harus tetap tergabung dalam Uni Eropa. Namun begitu tren "Eurosceptic" ini secara keseluruhan justru mengalami penurunan pendukung, berdasar jajak pendapat yang diadakan setelah referendum Brexit, jumlah pendukung gerakan "Eurosceptic" ini menurun di Belanda dan negara-negara Uni Eropa lainnya.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa Untuk efek Brexit ini sendiri dalam jangka pendek, terdapat penelitian yang berfokus pada pengaruh kebijakan Brexit sejak diadakannya referendum hingga Juli 2017, penelitian ini mengungkapkan bahwa Britania Raya mengalami kerugian tahunan sebesar £404 untuk tiap rumah tangga rata-rata, kemudian menurunnya nilai mata uang pound sterling dimana nilai pound sterling masih 10% dibawah nilai sebelum referendum, lalu meningkatnya inflasi hingga 1,7%. Banyak pakar riset ekonomi dunia yang beranggapan bahwa pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa ini akan memiliki efek terhadap perekonomian Britania Raya, mereka memprediksi bahwa langkah Britania Raya ini akan mengurangi pendapatan riil per-kapita Britania Raya dalam jangka menengah dan panjang. Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa juga diprediksi akan menurunkan jumlah pendatang dari negara-negara Area Ekonomi Eropa ke Britania Raya, dan hal ini dapat berimplikasi kepada pendidikan tinggi dan riset akademis di Britania Raya. Dampak persis pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa sendiri masih harus melihat apakah pencabutan keanggotaan ini terjadi dengan cara keras ("Hard" Brexit) yang berarti tidak terjadi kesepakatan sama sekali antara Britania Raya dan Uni Eropa, atau cara lunak ("Soft" Brexit) dimana masih terdapat hak-hak yang dapat dinikmati oleh Britania Raya meskipun telah keluar dari Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa 1. Anggota yang memutuskan untuk keluar, harus mengikut aturan konstitusional yang berlaku dan telah disepakati sebelumnya.
2. Negara anggota yang memutuskan untuk menarik diri wajib memberitahukan niatnya ke Dewan Eropa terlebih dahulu. Lalu hal itu akan dirunding oleh anggota yang lain, termasuk mengatur kerangka hubungan di masa depan antara negara yang mengajukan diri keluad dengan anggota Uni Eropa. Dalam perundingan tersebut, harus sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 128 ayat 3 dari Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa. Setelahnya akan dibahas di Parlemen Eropa.
3. Perjanjian tersebut berlaku terhitung sejak negara itu mengajukan niat pengunduran diri dari Uni Eropa. Pengunduruan diri dinyatakan gagal, jika proses perundingan melebihi batas 2 tahun. Kecuali ada perjanjian khusus dengan Dewan Eropa untuk memperpanjang periode perundingan.
4. Untuk keperluan paragraf 2 dan 3, anggota Dewan Eropa yang mewakili negara anggota yang menarik diri, tidak akan berpartisipasi dalam diskusi Dewan Eropa dalam mengambil keputusan mengenai hal itu. Persetujuan mayoritas sebagai syarat terpenuhinya keputusan, harus ditetapkan sesuai dengan Pasal 238 (3) (b) dari Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa.
5. Jika suatu negara yang telah menarik diri dari Uni Eropa, namun meminta untuk bergabung kembali, permintaannya harus tunduk pada prosedur yang mengacu pada Pasal 49.
Federalisasi Uni Eropa Akademisi lain berpendapat bahwa UE tidak mungkin berevolusi menjadi negara federal yang bersatu. Kelemen (bersama dengan Andy Tarrant) telah mengambil pandangan ini sendiri, dengan alasan bahwa batasan yang ditempatkan pada kapasitas birokrasi lembaga-lembaga Eropa – seperti ukuran Komisi Eropa yang relatif kecil – membentuk penghalang bagi terciptanya negara federal Eropa. Dalam kata-kata mereka: "oposisi politik yang luas terhadap pembentukan apa pun yang mendekati birokrasi eksekutif besar dan terpadu di Brussels telah lama mengakhiri harapan, bagi segelintir orang yang memendamnya, untuk menciptakan negara super Eropa." Beberapa poin umum dalam konteks ini adalah bahwa anggaran Eropa sangat kecil dan tidak banyak membiayai kegiatan ekonomi Uni Eropa; bahwa setiap negara anggota Uni Eropa memiliki hubungan luar negerinya sendiri dan memiliki militernya sendiri jika memang menginginkannya; bahwa seringkali negara-negara anggota Uni Eropa memutuskan untuk tidak menyetujui perjanjian yang mereka lawan; dan bahwa negara-negara anggota masih mempertahankan kedaulatan atas sejumlah besar daerah yang mungkin diharapkan untuk dipindahkan pada otoritas federal di bawah sistem federal. Satu fakta penting adalah bahwa perjanjian harus disetujui oleh semua negara anggota bahkan jika perjanjian tertentu memiliki dukungan di antara sebagian besar populasi Uni Eropa. Negara-negara anggota mungkin juga menginginkan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa suatu perjanjian tertentu tidak akan mempengaruhi posisi suatu negara pada isu-isu tertentu.
Uni Eropa dan G7 Uni Eropa adalah anggota dari G7. G7 adalah pertemuan antara negara-negara terkuat industri, secara politis dan ekonomis di dunia. Uni Eropa memiliki hak pribadi dan kepentingan obligasi sebagai bagian dari keanggotaan ini namun tanpa hak untuk menyelenggarakan untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Negara-negara tersebut adalah: Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat dan Kanada. Uni Eropa hadir sebagai anggota ke delapan.
Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa adalah bagian dari Hukum Uni Eropa yang mengatur tentang proses di mana negara-negara anggota dapat mencabut keanggotaan dari Uni Eropa. Penggunaannya menjadi luas diperdebatkan setelah referendum yang diadakan di Britania Raya pada tanggal 23 Juni 2016 di mana mayoritas suara memilih pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa.
Kebebasan media di Uni Eropa Dalam praktiknya, dampak dari hukum dan nilai-nilai Uni Eropa yang mendasar pada perilaku negara-negara anggota Uni Eropa terkadang terbatas. Sementara menunjukkan kebebasan berekspresi sebagai "indikator utama kesiapan suatu negara untuk menjadi bagian dari Uni Eropa", begitu suatu negara telah menjadi bagian Uni Eropa, lembaga-lembaga Uni Eropa memiliki kemungkinan terbatas untuk menegakkan penghormatan hak-hak dan nilai-nilai asasi, termasuk kebebasan berekspresi dan informasi. Fenomena ini juga dikenal sebagai "Dilema Kopenhagen", sebuah masalah yang ditangani, antara lain, melalui resolusi Parlemen Eropa bertajuk "Piagam Uni Eropa: pengaturan standar untuk kebebasan media di Uni Eropa" "," yang diadaptasi pada Mei 2013. Dokumen ini menekankan pentingnya pemantauan dan pengawasan pengembangan undang-undang nasional mengenai kebebasan media di negara-negara anggota Uni Eropa dan mengusulkan untuk menghubungkan tugas ini dengan Badan Hak Asasi Uni Eropa (FRA).
Sejarah hukum Uni Eropa Dua sumber konstitusional utama Uni Eropa adalah Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa (TFEU), yang disetujui oleh pemerintahan di seluruh negara anggota. Kedua perjanjian tersebut menetapkan lembaga-lembaga Uni Eropa dapat membuat daftar kekuatan dan tanggung jawab masing-masing negara anggota, serta menjelaskan bidang-bidang apa saja yang Uni Eropa dapat buat undang-undangnya baik dalam bentuk Direktif atau Regulasi. Komisi Eropa memiliki inisiatif dalam pengajuan undang-undang. Di dalam prosedur legislasi Uni Eropa, Dewan (menteri pemerintahan negara anggota) dan Parlemen Eropa (dipilih oleh warga negara), dapat membuat amandemen, serta harus memberikan perhatian supaya suatu undang-undang dapat disetujui.Pilar Pertama terdiri dari tiga Komunitas Eropa (EEC, Euratom, ECSC) yang diperluas oleh Persatuan Ekonomi dan Moneter. Komunitas Eropa merupakan penyatuan bertahap Masyarakat Batu bara dan Baja Eropa (ECSC), Komunitas Energi Atom Eropa (Euratom) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC). Ketika Uni Eropa dibentuk, 'Masyarakat Ekonomi Eropa' (EEC) berubah nama menjadi 'Komunitas Eropa' (EC).
Sejarah hukum Uni Eropa Konsekuensinya, kata 'konstitusi' tidak digunakan dalam dokumen ini, pasal-pasal yang berbicara tentang bendera, lagu kebangsaan dan semboyan Uni Eropa dihapus, penggunaan terminologi akta hukum khusus untuk undang-undang nasional ditolak (tetapi suatu akta, yang sebelumnya dikenal 'Regulasi' dan 'Direktif' dipertahankan). Pada perjanjian ini diputuskan bahwa mulai tahun 2014 Komisi Eropa terdiri dari 2/3 perwakilan dari negara anggota Komunitas dan masing-masing negara menominasikan komisaris dalam sistem rotasi. Pada awal 2006, perkara perjanjian baru Uni Eropa dilanjutkan. Perjanjian Lisboa memperkenalkan struktur organisasi Uni Eropa yang seragam dan memberikan kepribadian hukum kepada Komunitas. Salah satu perubahan terpenting yang diperkenalkan oleh Perjanjian Lisboa adalah sistem pemilihan di Dewan Uni Eropa. Selain itu, dokumen tersebut memungkinkan negara anggota mengundurkan diri dari Keanggotaan Uni Eropa, serta hak inisiatif legislatif tidak langsung bagi warga negara anggota Uni Eropa. Perjanjian Lisboa menunjuk Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan memimpin Dinas Luar Negeri Eropa.
Kawasan Schengen Kawasan Schengen terdiri dari 26 negara bagian, dengan empat negara yang bukan anggota Uni Eropa (UE). Dua anggota non-UE, seperti Islandia dan Norwegia, merupakan bagian dari Uni Paspor Nordik (Nordic Passport Union) yang secara resmi diklasifikasikan sebagai 'negara-negara yang terkait dengan kegiatan Schengen di Uni Eropa'. Negara seperti Swiss diizinkan berpartisipasi dengan cara yang sama pada tahun 2008. Liechtenstein bergabung dengan kawasan Schengen pada tanggal 19 Desember 2011. Secara "de facto", kawasan Schengen mencakup tiga negara kecil di Eropa seperti Monako, San Marino dan Kota Vatikan; yang memberlakukan perbatasan terbuka atau semi terbuka dengan negara anggota Schengen lainnya. Dua anggota Uni Eropa seperti Irlandia dan Inggris melakukan negosiasi dengan memilih keluar dari Schengen, serta terus memberlakukan pengawasan perbatasan secara sistematis di Area Perjalanan Umum dengan negara anggota Uni Eropa lainnya.
Federasi Eropa Federasi Eropa, Eropa Federal, Negara Eropa, atau Eropa Serikat adalah istilah-istilah yang digunakan untuk membahas skenario ketika Eropa bersatu menjadi sebuah negara federal yang mirip dengan Amerika Serikat. Saat ini Uni Eropa bukanlah sebuah federasi, tetapi ada yang menganggap bahwa organisasi ini memiliki ciri sistem federal. Hukum nasional yang bertentangan dengan hukum Uni Eropa harus dicabut. Negara anggota Uni Eropa memiliki berbagai macam kebijakan bersama di Uni Eropa, seperti misalnya Kebijakan Pertanian Bersama atau Kebijakan Perikanan Bersama. Uni Eropa memiliki eksekutif (Komisi Eropa dan Dewan Eropa), yudikatif (Mahkamah Eropa), dan legislatif (Parlemen Eropa). Uni Eropa juga memiliki satu Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama dan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa. Selain itu, di dalam konteks Pasar Bebas Eropa, negara ketiga hanya dapat menandatangani perjanjian dagang bilateral dengan Uni Eropa dan tidak dapat membuat perjanjian tersendiri dengan salah satu negara anggota Uni Eropa. Namun, Uni Eropa tidak memiliki konstitusi,
sistem pemungutan pajak, atau militer.
Parlemen Eropa Parlemen Eropa (, disingkat EP) adalah satu-satunya lembaga Uni Eropa (EU) parlementer yang dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa. Bersama dengan Dewan Uni Eropa (juga dikenal sebagai "Dewan"), tidak boleh dipertukarkan dengan Dewan Eropa dan Majelis Eropa, menjalankan fungsi legislatif Uni Eropa. Parlemen terdiri dari 751 anggota (MEP), jumlahnya akan menjadi 705 anggota dimulai pada lembaga legislatif 2019–2024 (akibat ketentuan khusus yang disetujui mengenai Brexit), yang mewakili elektorat demokratik terbesar kedua di dunia (setelah Parlemen India) dan elektorat demokratik transnasional terbesar di dunia (375 juta pemilih yang memenuhi syarat pada 2009).
Hubungan Turki dengan Uni Eropa Sejak tahun 2004, Turki telah ikut serta dalam berbagai program yang diadakan Uni Eropa dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama antara negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebijakan Uni Eropa. Warga negara, perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan lembaga nasional dari negara anggota maupun negara kandidat dapat ikut serta dalam program-program yang lebih luas.
Kawasan Schengen Dua puluh dua dari 28 negara anggota Uni Eropa termasuk dalam Kawasan Schengen. Empat negara anggota Uni Eropa seperti Bulgaria, Kroasia, Siprus, dan Rumania tidak masuk ke dalam Kawasan Schengen; walaupun secara hukum tergabung dalam kawasan tersebut, sementara dua lainnya seperti Republik Irlandia dan Inggris tetap bertahan dengan memilih "opt-out". Keempat negara anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau European Free Trade Association (EFTA) yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss; yang bukan anggota Uni Eropa, telah menandatangani kesepakatan terkait dengan Perjanjian Schengen. Selain itu, tiga negara kecil Eropa seperti Monako, San Marino, dan Kota Vatikan secara "de facto" dianggap sebagai anggota Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa Pada Februari 2016, hasil negosiasi ulang antara Britania Raya dan Uni Eropa diumumkan, beberapa pembatasan tunjangan kerja untuk imigran baru dan juga status istimewa bagi Britania Raya dalam Uni Eropa telah disepakati. Tetapi sebelum aturan-aturan baru ini dapat diterapkan, Britania Raya harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Komisi Eropa dan kemudian dari Dewan Eropa. Pada dasarnya kesepakatan baru baru bagi Britania Raya ini adalah untuk membuat sebuah mekanisme didalam Uni Eropa untuk mengurangi laju pendatang ke suatu negara apabila negara tersebut mengalami kenaikan jumlah pendatang yang sangat masif, mekanisme ini disebut mekanisme "Rem Darurat". Kemudian, mekanisme "kartu merah", dimana negara anggota Uni Eropa dapat mengembalikan aturan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Parlemen Eropa untuk dilakukan perubahan, mekanisme ini tidak sama dengan mekanisme veto, disini aturan tetap harus dijalankan apabila Parlemen Eropa telah merasa mengatasi permasalahan yang ada dalam aturan tersebut. Dalam sidang Parlemen Britania Raya pada 22 Februari 2016, yang bertujuan untuk membahas kesepakatan baru ini, Cameron mengatakan dalam pidatonya "negosiasi ulang telah usai dan Britania Raya telah berhasil memperjuangkan kepentingan mereka, dan Pemerintah akan melaksanakan komitmen mereka untuk mengadakan referendum pada tanggal 23 Juni 2016, untuk mengembalikan keputusan akhir kepada rakyat."
Hukum Uni Eropa Dalam kasus Costa v ENEL, Mahkamah Eropa juga menekankan bahwa bila terjadi konflik antara hukum negara anggota dengan hukum Uni Eropa, maka hukum Uni Eropa lebih unggul. Akibatnya, negara anggota harus menghapuskan hukum nasional yang tidak sesuai dengan hukum Uni Eropa.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa Pada 13 Januari 2005, Parlemen Eropa mengesahkan (467 suara menyetujui, 19 suara menolak) mosi yang menyatakan keinginan Parlemen Eropa untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Ukraina. Meskipun jalan masih panjang menuju perundingan mengenai keanggotaan Uni Eropa, Komisi Eropa menyatakan masa depan keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dapat dipertimbangkan. Yushchenko menanggapi hal tersebut dengan dingin, mengatakan bahwa ia akan mengajukan keanggotaan Uni Eropa "dalam waktu dekat" dan ia akan mengevaluasi hubungan Ukraina dengan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka dengan tujuan agar memastikan integrasi dengan Uni Eropa dapat memungkinkan. Beberapa pemimpin Uni Eropa menyatakan dukungan untuk hubungan ekonomi yang lebih dekat Ukraina, tetapi tidak mendukung pengajuan Ukraina dalam keanggotaan.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa Kemudiam, syarat-syarat ini akan disetujui Uni Eropa oleh Dewan Uni Eropa, yang dilakukan melalui voting di Dewan Uni Eropa, setelah diambil persetujuan dari Parlemen Eropa. Untuk kesepakatan ini akan disahkan Dewan Uni Eropa, karena persetujuan ini disetuju oleh Dewan. Draf perjanjian akan diajukan kepada semua pemimpin negara anggota Uni Eropa, dan perjanjian tersebut membutuhkan persetujuan setidaknya 65% anggota Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa Selanjutnya akan masuk dalam proses negosiasi. Ini merupakan bagian dari diskusi kerjasama yang akan dijalin antara Uni Eropa dengan negara tersebut. Kesepakatan untuk keluar akan dinegosiasikan atas nama Uni Eropa oleh Komisi Eropa atas dasar mandat yang diberikan oleh Negara Anggota yang tersisa kepada Dewan Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa Prosedur pengunduran diri dari Uni Eropa diatur dalam Artikel 50 dari Perjanjian tentang Uni Eropa. Berdasarkan prosedur dalam permohonan Artikel 50, negara anggota diharuskan memberi tahu Dewan Eropa dan akan diberikan periode waktu hingga dua tahun untuk menegosiasikan syarat dan ketentuan keluarnya negara tersebut, setelah itu segala perjanjian antara negara tersebut dan Uni Eropa akan berhenti berlaku.
Akademi Kepolisian Eropa Akademi tersebut berkontribusi untuk keamanan wilayah Eropa dengan memfasilitasi petugas kepolisian dari negara-negara anggota Uni Eropa dan beberapa negara non-anggota Uni Eropa dalam bekerja sama dan berbagi pengetahuan berasaskan prioritas keamanan dan khususnya kebijakan Uni Eropa mengenai tindak kriminal berat dan terorganisir.
Hubungan Turki dengan Uni Eropa Lebih dari satu dasawarsa yang lalu, Turki memulai negosiasi keanggotaannya dengan Uni Eropa. Dengan demikian, sebuah babak baru telah dibuka dalam sejarah hubungan Turki dengan masyarakat negara-negara Eropa. Turki telah menandatangani Perjanjian Ankara pada tahun 1963 untuk perhimpunan dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Kemudian pada tahun 1987, Turki mengajukan diri untuk menjadi anggota tetap dari MEE. Pada tahun 1996, Turki bergabung dengan Serikat Pabean Uni Eropa pada tahun 1996 hingga menjadi negara kandidat Uni Eropa pada tahun 1999. Tahun-tahun di atas menjadi tonggak penting bagi perjuangan Turki menjadi anggota Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa Pencabutan keanggotaan Uni Eropa (Inggris: "Withdrawal from the European Union") merupakan tindakan yang dapat dilakukan kepada seluruh negara anggota yang tergabung dalam Uni Eropa. Hal ini tercantum dalam pasal 50 Perjanjian Lisbon yang dibuat di Portugal tahun 2007 dan mulai berlaku tanggal 1 Desember 2009. Disebutkan pada pasal 50: ""Negara anggota dapat memutuskan untuk mencabut keanggotaannya dari Uni Eropa dan harus mengikuti aturan konstitusional yang berlaku yang telah disepakati sebelumnya"".
Sejarah hukum Uni Eropa Konstitusi Uni Eropa, sebagaimana asosiasi negara-negara tentunya memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Berbeda halnya dengan kebanyakan konstitusi negara anggota, konstitusi Uni Eropa tidak ditetapkan dalam dokumen konstitusional yang komprehensif, tetapi muncul dari keseluruhan aturan-aturan dan nilai-nilai fundamental yang dengannya memiliki sifat mengikat. Peraturan-peraturan Uni Eropa dapat ditemukan sebagian di dalam traktat-traktat atau instrumen hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga Komunitas Eropa. Di negara anggota, tubuh politik ini dibentuk oleh dua prinsip utama, yaitu aturan hukum dan demokrasi. Semua kegiatan Uni Eropa harus setia pada persyaratan mendasar dari hukum dan demokrasi, sehingga memiliki legitimasi legal dan bersifat demokratis; baik pada elemen-elemen yang didirikan, struktur, kekuatan, cara kerja, posisi negara anggota dan lembaga-lembaganya, beserta posisi warga negaranya.
Siklus Kebijakan Multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021 Penilaian Pelaporan Kejahatan Berat dan Terorganisir Uni Eropa atau disingkat SOCTA) adalah hasil analisis signifikan tentang ancaman kejahatan yang serius dan terorganisir yang dihadapi Uni Eropa, serta memberikan informasi bagi praktisi, pembuat keputusan dan masyarakat luas dibawah kepemimpinan Europol. Europol sendiri adalah lembaga penegak hukum Uni Eropa yang membantu 28 Negara Anggota UE dalam perjuangan mereka melawan kejahatan dan terorisme internasional yang serius. Untuk SOCTA, Europol telah melakukan pengumpulan data terbesar yang pernah terjadi pada kejahatan serius dan terorganisasi di Uni Eropa. Europol mengandalkan ribuan kontribusi oleh Negara Anggota, mitra operasional dan strategis Europol di luar Uni Eropa, mitra institusional Europol serta intelijen operasional yang diadakan dalam basis data Europol. Yang bertujuan menghasilkan penilaian yang paling signifikan tentang sifat dan skala ancaman kejahatan yang dihadapi Uni Eropa dan negara-negara anggota.
Piagam Hak Asasi Uni Eropa Pembentukan piagam Hak Asasi Uni Eropa tidak untuk menciptakan hak baru, tetapi lebih ke penegasan kembali hak-hak sudah ada dalam undang-undang Uni Eropa. Selain itu, piagam hak asasi ini hanya diaplikasikan untuk Uni Eropa dan lembaga yang terkait, dan hanya mengikat tindakan Negara anggota yang ada dalam lingkup hukum Uni Eropa. Di bawah Piagam, Uni Eropa harus bertindak dan membuat undang-undang secara konsisten dengan Piagam dan pengadilan Uni Eropa akan membatalkan undang-undang yang diadopsi oleh institusi-institusi Uni Eropa yang bertentangan dengannya. Piagam berlaku untuk Institusi Uni Eropa dan negara anggotanya ketika menerapkan hukum Uni Eropa.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa Uni Eropa memiliki stuktur organisasi yang unik karena negara anggota tetap menjadi negara yang berdaulat tetapi bersedia mengabungkan kedaulatannya demi mendapatkan pengaruh yang cukup besar, maka dari itu Uni Eropa lebih dikenal dengan Organisasi Supranasional. Struktur organisasi Uni Eropa dipayungi oleh tiga pilar kerjasama yang dikenal dengan istilah "The Three Pillars", yaitu :Ketiga pilar tersebut diarahkan pada tujuan-tujuan utama dan diatur menurut prinsip-prinsip dasar dan sebagian dengan satu kerangka institusi. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dianut Uni Eropa adalah menghargai identitas nasional anggota, demokrasi, dan menjunjung hak asasi manusia. Uni Eropa memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap guna menyokong tiga pilar kerjasama diatas. Uni Eropa memiliki beberapa institusi khusus dengan fungsi yang lebih spesifik sehingga membantu memperlancar dan mendukung kinerja organisasi Uni Eropa. Setiap institusi yang ada di dalam Uni Eropa didasarkan pada traktat/perjanjian yang disepakati oleh semua negara anggota dan traktat tersebutlah yang menjadi dasar semua kebijakan/tindakan yang akan dilakukan oleh Uni Eropa.