mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Komite Internasional Palang Merah Pada tanggal 12 Agustus 1949 revisi lanjutan atas dua Konvensi Jenewa sebelumnya diadopsi. Konvensi tambahan tentang "Perbaikan Kondisi Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam", kini disebut Konvensi Jenewa kedua, dibawa dalam payung Konvensi Jenewa sebagai pengganti Konvensi Den Haag 1907 X. Konvensi Jenewa 1929 mengenai "Perlakuan terhadap Tawanan Perang" mungkin menjadi Konvensi Jenewa kedua dari sudut pandang sejarah (karena konvensi itu sebenarnya dirumuskan di Jenewa), tapi setelah 1949 disebut Konvensi ketiga karena secara kronologis dirumuskan setelah Konvensi Den Haag. Merespon pengalaman Perang Dunia II, Konvensi Jenewa Keempat, sebuah Konvensi baru tentang "Perlindungan Penduduk Sipil pada Masa Perang," ditetapkan. Selain itu, Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II tanggal 8 Juni 1977 dimaksudkan untuk membuat konvensi tersebut berlaku dalam konflik internal seperti perang sipil. Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai lambang pembeda tambahan dengan menambahkan lambang baru, kristal merah, diadopsi pada tahun 2005. Saat ini, empat konvensi dan protokol tambahan berisi lebih dari 600 pasal, perluasan yang luar biasa jika dibandingkan dengan hanya 10 pasal dalam konvensi pertama tahun 1864.
Konvensi Jenewa Konvensi-konvensi Jenewa tidak berkenaan dengan penggunaan senjata perang, karena permasalahan tersebut dicakup oleh Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dan Protokol Jenewa.
Konvensi Jenewa Meskipun sudah cukup rinci, di kemudian hari perjanjian-perjanjian tersebut didapati masih belum lengkap. Justru, hakikat konflik bersenjata (armed conflicts) itu sendiri mengalami perubahan sejak dimulainya era Perang Dingin sehingga banyak pihak akhirnya berpendapat bahwa Konvensi-konvensi Jenewa 1949 menyikapi realitas yang sebagian besar sudah punah. Di satu pihak, sebagian besar konflik bersenjata yang terjadi dalam era Perang Dingin adalah konflik bersenjata internal atau perang saudara. Di lain pihak, semakin banyak dari perang yang terjadi adalah perang asimetris. Lebih-lebih, konflik bersenjata modern memakan korban yang semakin lama semakin banyak di kalangan orang sipil. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyediakan perlindungan yang nyata bagi orang dan objek sipil pada masa konflik bersenjata, dan ini berarti perlunya dilakukan pembaharuan terhadap Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Dengan mengingat perkembangan-perkembangan tersebut, maka pada tahun 1977 diadopsi dua Protokol yang memperluas Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dengan sejumlah ketentuan yang memberikan perlindungan tambahan. Pada tahun 2005, sebuah Protokol ketiga diadopsi pula. Protokol yang ringkas ini menetapkan sebuah tanda perlindungan ("protective sign") tambahan bagi dinas kesehatan angkatan bersenjata, yaitu Kristal Merah, sebagai alternatif untuk lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang dipakai di mana-mana itu, yaitu bagi negara-negara yang merasa kedua lambang ini kurang tepat.
Konvensi Jenewa Dalam konflik bersenjata non-internasional, yang berlaku dari Konvensi-konvensi Jenewa bukanlah seluruh ketentuannya tetapi hanya ketentuan dalam jumlah terbatas sebagaimana terdapat dalam redaksi Pasal 3 dan, di samping itu, dalam redaksi Protokol II. Alasan pembatasan tersebut ialah bahwa banyak pasal dari Konvensi-konvensi Jenewa akan bertentangan dengan hak-hak Negara Berdaulat. Ringkasnya:
Konvensi Terkait Status Pengungsi Protokol 1967 menghapus batas waktu dan diterapkan kepada pengungsi "tanpa batasan geografi manapun", namun deklarasi-deklarasi yang sebelumnya dibuat oleh negara-negara anggota Konvensi tersebut tidak termasuk dalam cakupan protokol ini. (Meskipun, seperti beberapa traktat internasional, Konvensi Pengungsi disepakati di Jenewa, konvensi tersebut secara salah kaprah disebut sebagai "Konvensi Jenewa", karena terdapat empat perjanjian terkait dengan konflik bersenjata yang disebut Konvensi-Konvensi Jenewa.)
Konvensi Jenewa Tidak semua pelanggaran atas Konvensi-konvensi Jenewa diperlakukan setara. Kejahatan yang paling serius disebut dengan istilah pelanggaran berat ("grave breaches") dan secara hukum ditetapkan sebagai kejahatan perang ("war crime"). Pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa Kedua dan Ketiga antara lain adalah tindakan-tindakan berikut ini jika dilakukan terhadap orang yang dilindungi oleh konvensi tersebut:
Konvensi Jenewa Kesepuluh pasal Konvensi Jenewa Pertama diadopsi untuk pertama kalinya pada tanggal 22 Agustus 1864 oleh dua belas negara. Clara Barton memainkan peran penting dalam mengkampanyekan peratifikasian Konvensi Jenewa Pertama oleh Amerika Serikat, yang akhirnya meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1882.
Konvensi Jenewa Konvensi-konvensi Jenewa 1949 telah dimodifikasi dengan tiga protokol amendemen, yaitu:
Konvensi Jenewa Meskipun peperangan telah mengalami perubahan dramatis sejak diadopsinya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, konvensi-konvensi tersebut masih dianggap sebagai batu penjuru Hukum Humaniter Internasional kontemporer. Konvensi-konvensi tersebut melindungi kombatan yang berada dalam keadaan hors de combat (tidak dapat ikut bertempur lagi) serta melindungi orang sipil yang terjebak dalam kawasan perang. Perjanjian-perjanjian tersebut menjalankan fungsinya dalam semua konflik bersenjata internasional yang belum lama ini terjadi, termasuk Perang Afghanistan (2001- sekarang), Invasi Irak 2003, invasi Chechnya (1994-sekarang), dan Perang di Georgia (2008).
Peperangan modern terus mengalami perubahan, dan dewasa ini proporsi konflik bersenjata yang bersifat non-internasional semakin meningkat [misalnya: Perang Saudara di Sri Lanka, Perang Saudara di Sudan, dan Konflik Bersenjata di Kolombia. Pasal 3 Ketentuan yang Sama menangani situasi-situasi tersebut, dengan dilengkapi oleh Protokol II (1977). Pasal dan protokol tersebut menguraikan standar hukum minimum yang harus diikuti untuk konflik internal. Mahkamah internasional, terutama Mahkamah Pidana Internasional untuk eks-Yugoslavia, telah membantu mengklarifikasi hukum internasional di bidang tersebut. Dalam putusannya mengenai kasus Jaksa Penuntut v. Dusko Tadic tahun 1999, Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia menetapkan bahwa pelanggaran berat berlaku tidak hanya pada konflik internasional, tetapi juga pada konflik bersenjata internal. Lebih lanjut, Pasal 3 Ketentuan yang Sama dan Protokol II dianggap sebagai hukum internasional kebiasaan ("customary international law"), yang memungkinkan dilakukannya penuntutan atas kejahatan perang yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang belum secara formal menerima ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa.
Konvensi Jenewa Perjanjian yang kedua diadopsi untuk pertama kalinya dalam Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Laut, yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1906 dan secara spesifik berkenaan dengan anggota Angkatan Bersenjata di laut. Perjanjian ini dilanjutkan dalam Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang, yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1929 dan mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1931. Terinspirasi oleh gelombang antusiasme akan kemanusiaan dan perdamaian yang muncul seusai Perang Dunia II dan oleh kegusaran publik atas berbagai kejahatan perang yang terungkap dalam Pengadilan Nuremberg, maka pada tahun 1949 diadakan serangkaian konferensi dengan hasil berupa diteguhkan, diperluas, dan diperbaharuinya ketiga Konvensi Jenewa yang sudah ada dan diadopsinya Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang, sebuah perjanjian yang baru dan rinci.
Hukum kemanusiaan internasional Keempat Konvensi Jenewa adalah:Selain itu, ada tiga protokol amandemen tambahan untuk Konvensi-konvensi Jenewa:
Konvensi Jenewa Konvensi-konvensi Jenewa terdiri dari berbagai aturan yang berlaku pada masa konflik bersenjata, dengan tujuan melindungi orang yang tidak, atau sudah tidak lagi, ikut serta dalam permusuhan, antara lain:
Konvensi Jenewa Pasal ini menyatakan bahwa Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik internasional di mana sekurang-kurangnya satu dari negara-negara yang berperang telah meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut. Terutama:
Pasal 1 Protokol I lebih lanjut mengklarifikasi bahwa konflik bersenjata melawan dominasi penjajah atau pendudukan asing juga berkualifikasi sebagai konflik internasional.
Bila kriteria tentang konflik internasional terpenuhi, maka perlindungan yang disediakan oleh Konvensi-konvensi tersebut dianggap berlaku sepenuhnya.
Konvensi Jenewa Tindakan berikut ini juga dianggap sebagai pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa Keempat:
Hukum kemanusiaan internasional Hukum kemanusiaan internasional, hukum humaniter internasional (HHI), yang sering kali juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata (), adalah batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya. HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil.
Tameng manusia Penggunaan taktik tersebut dianggap kejahatan perang oleh negara-negara yang tergabung pada Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa 1977, dan Statuta Roma 1998.
Non-kombatan Non-kombatan adalah jargon dalam hukum perang dan hukum kemanusiaan internasional, menggambarkan warga sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan; orang-seperti petugas medis di pertempuran dan pemuka agama yang tergabung dengan militer bersenjata yang berperang tetapi dilindungi karena tugas khusus mereka (seperti yang saat ini dijelaskan dalam Protokol I Konvensi Jenewa, yang diadopsi pada bulan Juni 1977); kombatan yang tidak dapat bertempur lagi; dan warga negara netral (termasuk personil militer) yang tidak berjuang untuk salah satu pihak yang terlibat perang dalam konflik bersenjata. Status ini khusus pertama kali diakui di bawah Konvensi Jenewa dengan Konvensi Jenewa Pertama dari 1864.
Negara pelindung Konsep negara pelindung sudah ada sejak Perang Perancis-Prusia tahun 1870 dan diatur oleh Konvensi Jenewa 1929. Negara pelindung diberi kekuasaan oleh keempat perjanjian Konvensi Jenewa tahun 1949. Selain itu, Palang Merah Internasional sendiri bisa ditunjuk sebagai negara pelindung berdasarkan Protokol I (1977). Pemilihan negara pelindung pada masa damai diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961).
Traktat Ottawa 1980
Oktober: Konvensi tentang Larangan atau Pembatasan pada Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu Yang Mungkin Dianggap Terlalu Berbahaya atau Memiliki Efek Sembarangan (CCW) yang disetujui oleh Konferensi PBB di Jenewa. Di antara tiga protokol yang dicaplok "Protokol tentang larangan atau pembatasan pada Penggunaan Ranjau, Jebakan-Jebakan, dan Perangkat Lain (Protokol II) menetapkan beberapa pembatasan pada penggunaan ranjau darat antipersonel.
Hukum kemanusiaan internasional Meskipun Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dapat dilihat sebagai hasil dari proses yang dimulai pada tahun 1864, dewasa ini konvensi-konvensi tersebut telah “mencapai partisipasi universal dari 194 negara peserta.” Ini berarti bahwa konvensi-konvensi tersebut berlaku pada hampir setiap konflik bersenjata internasional.
Hukum kemanusiaan internasional Hukum Humaniter Internasional modern terdiri dari dua aliran sejarah: Hukum Den Haag, yang pada masa lalu disebut sebagai Hukum Perang yang utama (the law of war proper), dan Hukum Jenewa atau Hukum Humaniter. Kedua aliran ini dinamai berdasarkan tempat diadakannya konferensi internasional yang merancang perjanjian-perjanjian mengenai perang dan konflik, terutama Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dan Konvensi Jenewa, yang untuk pertama kalinya dirancang pada tahun 1863. Baik Hukum Den Haag maupun Hukum Jenewa adalah cabang dari "jus in bello", yaitu hukum internasional mengenai praktik-praktik yang dapat diterima dalam pelaksanaan perang dan konflik bersenjata.
Tentara bayaran menurut Konvensi Jenewa Melalui Konvensi Jenewa 1949, dunia mencoba menggaris bawahi pengertian "mercenary" (tentara bayaran). Berikut kutipan "Protocol Additional" dari "Geneva Convention" (GC) pada tanggal 12 Agustus 1949 dan terkait dengan "Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)", tertanda 8 Juni 1977.
Hukum kemanusiaan internasional Hukum Jenewa terinspirasi langsung oleh prinsip kemanusiaan. Hukum ini berkenaan dengan orang-orang yang tidak ikut serta dalam konflik maupun personel militer yang hors de combat. Hukum tersebut menjadi landasan hukum bagi kegiatan perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh organisasi kemanusiaan yang tidak memihak seperti ICRC. Fokus pada perlindungan dan bantuan kemanusiaan ini dapat diketemukan dalam Konvensi-konvensi Jenewa.
Konvensi Hak Cipta Universal Konvensi Hak Cipta Universal atau Universal Copyright Convention adalah persetujuan yang mengatur hak cipta internasional yang ditandatangani di Jenewa pada 6 September 1952. Konvensi ini diselenggarakan di bawah naungan "United Nations Educational Scientific and Cultural Organization" (UNESCO) dan dilakukan atas dasar yang sama dengan Konvensi Bern.
Komite Internasional Palang Merah Selama perang, ICRC memonitor kepatuhan pihak-pihak bertikai terhadap Konvensi Jenewa yang telah direvisi pada tahun 1907 dan meneruskan keluhan tentang pelanggaran ke negara masing-masing. Ketika senjata kimia digunakan dalam perang untuk pertama kalinya dalam sejarah, ICRC dengan gigih memprotes peperangan jenis baru ini. Bahkan tanpa mandat dari Konvensi Jenewa, ICRC berusaha meringankan penderitaan penduduk sipil. Di wilayah yang secara resmi ditetapkan sebagai "wilayah pendudukan", ICRC dapat membantu penduduk sipil berdasarkan Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat tahun 1907. Konvensi ini juga merupakan dasar hukum pekerjaan ICRC terkait tawanan perang. Kegiatan Badan Tawanan Perang Internasional sebagaimana diuraikan di atas mencakup kunjungan inspeksi ke kamp-kamp POW. Sebanyak 524 kamp di seluruh Eropa dikunjungi oleh 41 delegasi dari ICRC hingga perang berakhir.
Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri Konvensi Paris dikelola oleh Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.
Konvensi Jenewa Pada tahun 1862, Henry Dunant menerbitkan bukunya, "Memory of Solferino" (Kenangan Solferino), mengenai kengerian perang. Pengalaman Dunant menyaksikan perang mengilhaminya untuk mengusulkan:Usulan yang pertama berujung pada dibentuknya Palang Merah (Red Cross) sedangkan usulan yang kedua berujung pada dibentuknya Konvensi Jenewa Pertama. Atas kedua pencapaian ini, Henry Dunant pada tahun 1901 menjadi salah seorang penerima Penghargaan Nobel Perdamaian yang untuk pertama kalinya dianugerahkan.
Konvensi Jenewa Negara yang menjadi peserta Konvensi-konvensi Jenewa harus memberlakukan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang menghukum setiap kejahatan tersebut. Negara-negara juga berkewajiban mencari orang yang diduga telah melakukan kejahatan tersebut, atau yang diduga telah memerintahkan dilakukannya kejahatan tersebut, serta mengadili orang tersebut, apapun kebangsaan orang tersebut dan di mana pun kejahatan tersebut dilakukan.
Prinsip yurisdiksi universal ini juga berlaku bagi penegakan hukum atas pelanggaran berat. Untuk tujuan itulah maka Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda ("International Criminal Tribunal for Rwanda") dan Mahkamah Pidana Internasional untuk eks-Yugoslavia ("International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia") dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan penuntutan atas berbagai pelanggaran yang diduga telah terjadi.
Konvensi Terkait Status Pengungsi Konvensi Terkait Status Pengungsi, yang juga dikenal sebagai Konvensi Pengungsi 1951, adalah sebuah perjanjian multilateral yang mendefinisikan status pengungsi, dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka. Konvensi tersebut juga menetapkan orang-orang yang "tidak" memenuhi kriteria pengungsi, seperti penjahat perang. Selain itu, konvensi tersebut menyediakan hak perjalanan bebas visa untuk pemenang dokumen perjalanan yang dikeluarkan berdasarkan konvensi tersebut.
Hak asasi manusia PUHAM diterima di Majelis Umum PBB tanpa ada negara yang menentang, walaupun enam negara komunis (Republik Sosialis Soviet Byelorusia, Cekoslowakia, Polandia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, Uni Soviet, dan Yugoslavia), Arab Saudi, dan Afrika Selatan menyatakan abstain. Namun, deklarasi ini bukanlah sebuah perjanjian internasional dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa ketiadaan kekuatan hukum adalah hal yang mendorong 48 negara anggota PBB pada masa itu untuk menerima deklarasi ini. Walaupun begitu, seperti yang diamati oleh ahli hukum internasional asal Jerman, Christian Tomuschat, "Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, telah lahir sebuah dokumen yang menetapkan hak asasi setiap manusia, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau kondisi lainnya. Bab baru dalam sejarah manusia telah dimulai pada hari itu." Tahun 1948—1949 juga merupakan momen yang penting bagi upaya untuk memajukan hak asasi manusia karena Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida sudah dapat ditandatangani oleh negara-negara dunia pada tanggal 11 Desember 1948, dan begitu pula dengan Konvensi-Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan hukum perang pada tahun berikutnya.
Konvensi Jenewa Istilah kuasa perlindungan ("protecting power") mempunyai arti spesifik berdasarkan Konvensi-konvensi ini. Kuasa perlindungan ialah sebuah negara yang tidak ikut serta dalam sebuah konflik bersenjata tetapi setuju untuk mengurus kepentingan sebuah negara lain yang menjadi peserta konflik tersebut. Kuasa perlindungan berfungsi sebagai mediator yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara pihak-pihak peserta konflik. Kuasa perlindungan juga berfungsi memantau implementasi Konvensi-konvensi ini, misalnya dengan cara mengunjungi kawasan konflik dan tawanan perang. Kuasa perlindungan harus bertindak sebagai pendamping ("advocate") bagi tawanan, korban luka, dan orang sipil.
Hukum kemanusiaan internasional Konvensi-konvensi Jenewa merupakan hasil dari sebuah proses yang berkembang melalui sejumlah tahap dalam kurun waktu 1864-1949, yaitu proses yang berfokus melindungi orang sipil dan orang-orang yang tidak dapat bertempur lagi dalam konflik bersenjata. Sebagai akibat Perang Dunia II, keempat konvensi tersebut semuanya direvisi berdasarkan revisi yang pernah dilakukan sebelumnya dan juga berdasarkan sejumlah ketentuan dari Konvensi-konvensi Den Haag 1907, dan kemudian diadopsi ulang oleh masyarakat internasional pada tahun 1949. Konferensi-konferensi berikutnya menambahkan sejumlah ketentuan yang melarang metode berperang tertentu dan ketentuan yang berkenaan dengan masalah perang saudara.
Hukum kemanusiaan internasional Selama berlangsungnya konflik, hukuman atas pelanggaran Hukum Perang bisa berupa dilakukannya pelanggaran tertentu atas Hukum Perang dengan sengaja dan secara terbatas sebagai pembalasan ("reprisal").
Prajurit yang melanggar ketentuan tertentu dari Hukum Perang kehilangan perlindungan dan status sebagai tawanan perang tetapi hanya setelah menghadapi “mahkamah yang berkompeten” (Konvensi Jenewa III Pasal 5). Pada saat itu, prajurit yang bersangkutan menjadi kombatan yang tidak sah tetapi dia tetap harus “diperlakukan secara manusiawi dan, bilamana kasusnya adalah kasus pengadilan, haknya atas pengadilan yang adil dan reguler tidak boleh dicabut”, karena prajurit yang bersangkutan masih dicakup oleh Konvensi Jenewa III Pasal 5.
Palang Merah Indonesia Peran PMI adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui UU No 59.
Orang-orang yang dilindungi Orang-orang yang dilindungi () adalah istilah dalam hukum kemanusiaan internasional yang mengacu kepada orang-orang yang mendapatkan perlindungan khusus dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, Protokol-Protokol Tambahan 1977, serta kebiasaan internasional, pada saat berlangsungnya konflik bersenjata.
Siksaan Penyiksaan hampir secara universal telah dianggap sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti dinyatakan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Para penandatangan Konvensi Jenewa Ketiga dan Konvensi Jenewa Keempat telah menyetujui untuk tidak melakukan penyiksaan terhadap orang yang dilindungi (penduduk sipil musuh atau tawanan perang) dalam suatu konflik bersenjata. Penanda tangan "UN Convention Against Torture" juga telah menyetujui untuk tidak secara sengaja memberikan rasa sakit atau penderitaan pada siapapun, untuk mendapatkan informasi atau pengakuan, menghukum, atau memaksakan sesuatu dari mereka atau orang ketiga. Walaupun demikian, organisasi-organisasi seperti Amnesty International memperkirakan bahwa dua dari tiga negara tidak konsisten mematuhi perjanjian-perjanjian tersebut.
Cowra breakout 1. Kondisi di kamp sesuai dengan Konvensi Jenewa.
Konvensi Cat Timbal Putih 1921 Konvensi Cat Timbal Putih 1921 adalah Konvensi Organisasi Buruh Internasional yang diadopsi dalam sidang umum Organisasi Buruh Internasional di Jenewa pada 19 November 1921, yang membatasi digunakannya timbal putih dan timbal sulfat dalam zat pewarna cat. Pembatasan ini dilakukan terkait bahaya yang ditimbulkan unsur timbal, termasuk risiko keracunan timbal. Perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 1923, dan pada 2018 telah diratifikasi 63 negara. Banyak negara besar seperti Tiongkok, India, Amerika Serikat dan Indonesia belum meratifikasi konvensi ini.
Tahanan perang Pasal 4 Konvensi Ketiga Jenewa melindungi anggota militer yang tertangkap, pemberontak gerilya, dan sejumlah warga sipil. Salah satu syarat konvensi tersebut adalah bahwa penyiksaan terhadap para tahanan dianggap ilegal, dan bahwa mereka hanya perlu memberikan nama, tanggal lahir, pangkat, serta nomor jasa (jika berlaku) mereka.
Kamp tahanan perang Kamp tahanan perang adalah tempat penahanan dari para kombatan musuh yang ditangkap oleh sebuah pihak yang berseberangan pada masa perang. Tempat tersebut berbeda dengan kamp interniran dan penjara militer. Keperluan pembangunan kamp tahanan perang muncul di Perlintasan Norman, Inggris pada 1797 dan HM Prison Dartmoor, keduanya dibangun pada masa Perang era Napoleon, dan tempat-tempat tersebut dipakai dalam seluruh konflik utama dari 200 tahun terakhir. Kamp-kamp utama tersebut dipakai untuk penjaga pesisir, marinir, pelaut, prajurit, dan paling paling terkini, pasukan udara dari pihak musuh yang ditangkat oleh sebuah pihak yang berseberangan pada saat atau setelah sebuah konflik bersenjata. Selain itu, non-kombatan, seperti marinir merkantil dan kru udara sipil, ditahan dalam beberapa konflik. Dengan adopsi Konvensi Jenewa tentang Tahanan Perang pada 1929, kemudian diikuti oleh Konvensi Jenewa Ketiga, kamp-kamp tahanan perang diminta untuk dibuka untuk inspeksi oleh para perwakilan terotoritasi dari sebuah kekuatan netral. Tak semua pihak secara konsisten menerapkan konvensi tersebut dalam seluruh konflik.
Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Bern membentuk suatu badan untuk mengurusi tugas administratif. Pada tahun 1893, kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan bahasa Prancisnya, BIRPI), di Bern. Pada tahun 1960, BIRPI dipindah dari Bern ke Jenewa agar lebih dekat ke PBB dan organisasi-organisasi internasional lain di kota tersebut, dan pada tahun 1967 BIRPI menjadi WIPO, Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional, yang sejak 1974 merupakan organisasi di bawah PBB.
Pangkat militer Militer modern mengenali tiga kategori personel.
Ini adalah dikodifikasikan dalam Konvensi Jenewa, yang membedakan "perwira", "bintara", dan "tamtama".
Tahanan perang Status tahanan perang tidak termasuk para nonkombatan yang tidak bersenjata yang ditangkap pada masa perang; mereka dilindungi Konvensi Keempat Jenewa.
Partai Hijau Indonesia Konvensi digunakan untuk menetapkan segala hal termasuk pemilihan Konvenor, calon anggota legislatif, pembentukan dan pembubaran Kelompok kerja serta menetapkan hasil Kelompok kerja. Konvensi dapat dilakukan kapan saja dan tak terbatas, tapi minimal dilangsungkan sekali setiap tahun.
Yohanes Calvin Pada 1536 ia menetap di Jenewa, ketika ia dihentikan dalam perjalannya ke Basel, oleh bujukan pribadi dari William Farel, seorang reformator. Ia menjadi pendeta di Strasbourg dari 1538-1541, lalu kembali ke Jenewa. Ia tinggal di sana hingga kematiannya pada 1564.
Kota terbuka Menurut Protokol I dari Konvensi Jenewa, pihak penyerang dilarang "menyerang tempat-tempat tak terlindungi dalam bentuk apapun".
Pengejaran seketika Hak pengejaran seketika di lautan bermula sebagai kebiasaan internasional pada awal abad ke-20. Negara-negara peserta Konferensi Kodifikasi Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1930 sepakat dengan hak untuk melakukan pengejaran seketika, tetapi usulan konvensi mengenai pengejaran seketika di laut teritorial tidak diratifikasi. Pengejaran seketika di lautan pada akhirnya dikodifikasi di dalam Pasal 23 Konvensi Jenewa tentang Laut Lepas pada tahun 1958.
Hukum perang Di luar hal itu, ada 188 negara yang mengikuti Konvensi Jenewa (per 31 Desember 1996) termasuk negara-negara non-Barat yang telah terlibat konflik sejak 12 Agustus 1946, hari ditetapkannya Konvensi tersebut, misalnya Afganistan, Kamboja, Tiongkok, Kongo, India, Iran, Irak, Yordania, kedua-dua negara Korea, Kuwait, Laos, Rwanda, Suriah dan Vietnam
Warga sipil Di luar hal itu, ada 188 negara yang mengikuti Konvensi Jenewa (per 31 Desember 1996) termasuk negara-negara non-Barat yang telah terlibat konflik sejak 12 Agustus 1946, hari ditetapkannya Konvensi tersebut, misalnya Afganistan, Kamboja, Tiongkok, Kongo, India, Iran, Irak, Yordania, kedua-dua negara Korea, Kuwait, Laos, Rwanda, Suriah dan Vietnam.
Konvensi Senjata Kimia Pertimbangan pelarangan senjata kimia dan biologi antarpemerintah diinisiasi pada tahun 1968 dalam Komite Pelucutan Senjata 18 negara, yang setelah banyak perubahan nama dan komposisi, menjadi Konferensi Pelucutan Senjata (CD) pada tahun 1984. Pada 3 September 1992, Konferensi Pelucutan Senjata mengajukan laporan tahunannya ke Majelis Umum PBB yang memuat teks Konvensi Senjata Kimia. Majelis Umum menyetujui konvensi tersebut pada 30 November 1992 dan Sekretaris Jenderal PBB kemudian membuka konvensi untuk ditandatangani di Paris pada 13 Januari 1993. CWC tetap terbuka untuk ditandatangani hingga mulai diberlakukan pada 29 April 1997, 180 hari setelah menyimpan instrumen ratifikasi ke-65 (oleh Hungaria). Konvensi ini memperbesar Protokol Jenewa 1925 untuk senjata kimia dan termasuk pengukuran verifikasi ekstensif seperti pemeriksaan di tempat. Namun, konvensi ini tidak mencakup senjata biologi.
Konvensi Jenewa "Orang yang dilindungi berhak, dalam segala keadaan, untuk memperoleh penghormatan atas dirinya, martabatnya, hak-hak keluarganya, keyakinan dan ibadah keagamaannya, dan kebiasaan serta adat-istiadatnya. Mereka setiap saat diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi, terutama terhadap segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan dan keingintahuan publik. Perempuan dilindungi secara istimewa terhadap setiap penyerangan atas martabatnya, terutama terhadap pemerkosaan, pelacuran paksa, atau setiap bentuk penyerangan tidak senonoh (indecent assault). Tanpa merugikan ketentuan-ketentuan mengenai keadaan kesehatan, usia, dan jenis kelamin, semua orang yang dilindungi diperlakukan dengan penghormatan yang sama oleh Peserta konflik yang menguasai mereka, tanpa pembeda-bedaan merugikan yang didasarkan pada, terutama, ras, agama, atau opini politik. Namun, Peserta konflik boleh mengambil langkah-langkah kontrol dan keamanan menyangkut orang-orang yang dilindungi sebagaimana yang mungkin diperlukan sebagai akibat dari perang yang bersangkutan." (Pasal 27, Konvensi Jenewa Keempat)
Kejahatan perang Sekutu pada Perang Dunia II Sekutu Barat mengklaim bahwa militer mereka diwajibkan mematuhi Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa dan melakukan perang sah untuk mempertahankan diri. Pelanggaran konvensi tersebut memang terjadi, salah satunya pemulangan paksa warga Soviet yang bersekongkol dengan pasukan Poros ke Uni Soviet setelah perang berakhir. Militer Uni Soviet juga beberapa kali melakukan kejahatan perang yang kabarnya diperintahkan oleh pemerintah pusat. Kejahatan-kejahatan ini mencakup perang agresi, pembunuhan massal dan genosida tawanan perang, dan menindas penduduk negara-negara yang ditaklukkannya.
Traktat Ottawa 1977
Selama Konvensi Jenewa, salah satu ketentuan telah diamendemen untuk melarang penargetan penduduk warga sipil dengan senjata sembarangan di masa perang.
Konvensi Simla Konvensi ini menetapkan bahwa Tibet akan dibagi menjadi "Tibet Luar" dan "Tibet Dalam". Tibet bagian luar, yang kira-kira bersesuaian dengan Ü-Tsang dan Kham bagian barat, akan "tetap dalam penguasaan Pemerintah Tibet di Lhasa di bawah suzerenitas Tiongkok" , namun Tiongkok tidak akan ikut campur dalam administrasi pemerintahannya. "Tibet Dalam", kira-kira sama dengan Amdo dan Kham bagian timur, berada di bawah yurisdiksi pemerintah Tiongkok. Konvensi tersebut bersama dengan tambahan-tambahannya juga menetapkan batas antara Tibet dengan Tiongkok sebenarnya dan antara Tibet dengan Kemaharajaan Britania (yang disebutkan terakhir kemudian dikenal sebagai Garis McMahon).
Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Konvensi Bern mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain industri.
Hukum perang Konvensi-konvensi Den Haag adalah dua perjanjian internasional sebagai hasil perundingan yang dilakukan dalam konferensi-konferensi perdamaian internasional di Den Haag, Belanda: Konvensi Den Haag Pertama (1899) dan Konvensi Den Haag Kedua (1907). Bersama Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi-konvensi Den Haag adalah sebagian dari pernyataan-pernyataan formal pertama tentang hukum perang dan kejahatan perang dalam batang tubuh Hukum Internasional yang baru berkembang pada waktu itu. Konferensi internasional yang ketiga direncanakan untuk diadakan pada tahun 1914 dan kemudian dijadwal ulang untuk tahun 1915. Namun, konferensi tersebut tidak pernah terlaksana karena pecahnya Perang Dunia I. Walther Schücking, seorang sarjana hukum internasional dan aktivis perdamaian aliran neo-Kant dari Jerman, menyebut konferensi-konferensi tersebut sebagai “serikat internasional konferensi Den Haag”. Dia melihat konferensi-konferensi tersebut sebagai inti dari sebuah federasi internasional yang akan mengadakan pertemuan berkala untuk menegakkan keadilan dan menyusun prosedur hukum internasional bagi penyelesaian damai atas sengketa. Dia menegaskan bahwa “dengan diselenggarakannya Konferensi yang Pertama dan Kedua itu, sebuah serikat politik yang pasti yang terdiri dari negara-negara di dunia telah tercipta.” Berbagai badan yang dibentuk oleh Konferensi-konferensi tersebut, antara lain Pengadilan Arbitrase Permanen, adalah “agen-agen atau organ-organ serikat tersebut.”
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 Konvensi-konvensi Den Haag adalah dua perjanjian internasional sebagai hasil perundingan yang dilakukan dalam konferensi-konferensi perdamaian internasional di Den Haag, Belanda: Konvensi Den Haag Pertama (1899) dan Konvensi Den Haag Kedua (1907). Bersama Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi-konvensi Den Haag adalah sebagian dari pernyataan-pernyataan formal pertama tentang hukum perang dan kejahatan perang dalam batang tubuh Hukum Internasional yang baru berkembang pada waktu itu. Konferensi internasional yang ketiga direncanakan untuk diadakan pada tahun 1914 dan kemudian dijadwal ulang untuk tahun 1915. Namun, konferensi tersebut tidak pernah terlaksana karena pecahnya Perang Dunia I. Walther Schücking, seorang sarjana hukum internasional dan aktivis perdamaian aliran neo-Kant dari Jerman, menyebut konferensi-konferensi tersebut sebagai “serikat internasional konferensi Den Haag”. Dia melihat konferensi-konferensi tersebut sebagai inti dari sebuah federasi internasional yang akan mengadakan pertemuan berkala untuk menegakkan keadilan dan menyusun prosedur hukum internasional bagi penyelesaian damai atas sengketa. Dia menegaskan bahwa “dengan diselenggarakannya Konferensi yang Pertama dan Kedua itu, sebuah serikat politik yang pasti yang terdiri dari negara-negara di dunia telah tercipta.” Berbagai badan yang dibentuk oleh Konferensi-konferensi tersebut, antara lain Pengadilan Arbitrase Permanen, adalah “agen-agen atau organ-organ serikat tersebut.”
Henry Dunant Pada bulan Oktober 1863, 14 negara berpartisipasi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Komite tersebut di Jenewa untuk membahas masalah perbaikan perawatan bagi prajurit terluka. Namun, Dunant sendiri hanya menjadi ketua protokoler dalam pertemuan tersebut sebagai akibat dari usaha Moynier untuk memperkecil perannya. Setahun kemudian, pada tanggal 22 Agustus 1864, sebuah konferensi diplomatik yang diselenggarakan oleh Parlemen Swiss membuahkan hasil berupa ditandatanganinya Konvensi Jenewa Pertama oleh 12 negara. Untuk konferensi ini pun, Dunant hanya bertugas sebagai pengatur akomodasi bagi peserta.
William Farel Farel menetap di Jenewa pada tahun 1532, tetap menjadi pendeta, dan menarik Calvin untuk tinggal di kota itu, kendati mereka saling bertolak belakang seputar teologi Perjamuan Kudus. Bersama Calvin ia diusir dari Jenewa pada tahun 1538, antara lain karena pandangan-pandangannya yang kukuh, dan menarik diri ke Neuchâtel, tempat ia wafat.
Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat diadakan pada Agustus 2013 untuk menentukan siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Komite Konvensi Calon Presiden dibentuk pada tanggal 11 Agustus 2013 dengan Maftuh Basyuni sebagai ketuanya. Setelah proses tatap muka dengan para calon peserta pada tanggal 27-29 Agustus 2014, Komite Konvensi menetapkan sebelas nama peserta konvensi, yaitu:
Pangkalan Laut Teluk Guantanamo Semenjak tahun 2002, di pangkalan ini terdapat Kamp Tahanan Teluk Guantanamo untuk orang yang dituduh sebagai teroris. Penyiksaan tahanan dan penolakan perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa telah memicu kontroversi.
Mogok makan Para tahanan dilaporkan, para pengacara mereka, bahwa otoritas penjara telah sepakat bahwa mereka akan mulai memperlakukan mereka dengan cara yang konsisten dengan. Konvensi Jenewa Seminggu kemudian, ketika mereka mengatakan bahwa otoritas penjara tidak mematuhi komitmen mereka, mereka memulai mogok makan kedua di awal Agustus.
Konvensi STCW Konvensi ini menetapkan standar minimum yang berhubungan pada latihan, sertifikasi, dan dinas jaga untuk pelaut yang mewajibkan negara-negaranya untuk memenuhi atau melampauinya.
Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda Jurisdiksi pengadilan ini adalah genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang, yang didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal Bersama Tiga dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa (berkaitan dengan kejahatan perang yang dilakukan selama konflik internal).
Hukum kemanusiaan internasional ICRC adalah satu-satunya institusi yang secara eksplisit disebut dalam Hukum Humaniter Internasional sebagai otoritas kontrol (controlling authority). Mandat hukum ICRC berasal dari keempat Konvensi Jenewa 1949 dan dari Anggaran Dasarnya sendiri.
Konvensi Basel Konvesi Basel merupakan sebuah konvensi prakarsa PBB diselenggarakan di Basel, Switzerland pada akhir tahun 1980, adalah rancangan regulasi mengenai pengetatan atas pembuangan limbah beracun berikut turunannya terhadap dampak lingkungan hidup efektif tahun 1990 setelah dilakukan ratifikasi oleh negara-2 peserta lalu dibentuk The Conference of the Parties disingkat COP sebagai badan pelaksananya terdiri Competent Authorities dan sekretariat tetap berkedudukan di Jenewa, Switzerland, Pada saat ini negara yang telah meratifikasi Konvensi Basel berjumlah 170 negara konvensi ini dilakukan karena hubungan semakin mahalnya biaya pemusnaan atas pembuangan turunan berancun yang dihasilkan oleh industri negara-2 maju berdampak pada pencarian yang berbiaya murah dijadikan sumber nafkah pada negara-2 miskin melalui "perdagangan beracun" atas pembuangan limbah beracun berikut turunannya tsb pada wilayah-2 negara-2 miskin.
Orang-orang yang dilindungi Jenis-jenis orang-orang yang dilindungi dalam konflik bersenjata dapat dilihat dalam masing-masing dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 serta dalam Protokol-Protokol Tambahan 1977. Perlindungan yang diberikan dan kewajiban yang diemban oleh pihak yang terlibat dalam perang tergantung pada jenis konfliknya (internasional atau bukan internasional) dan juga pada jenis orang yang dilindungi terkait dengan umur mereka (dewasa/anak-anak), jenis kelamin (laki-laki/perempuan), keterlibatan dalam konflik bersenjata (pihak yang berperang/tawanan perang/warga sipil), dan keadaan orangnya (contohnya karam, sakit, terluka, dll).
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 Efek utama dari Konvensi tersebut ialah dilarangnya penggunaan teknologi modern jenis-jenis tertentu dalam perang: pengeboman dari udara, perang kimia ("chemical warfare"), dan peluru dengan ujung berongga ("hollow point bullets"). Konvensi Den Haag 1899 juga menetapkan dibentuknya Pengadilan Arbitrase Permanen ("Permanent Court of Arbitration").
Arah lalu lintas Artikel 9(1) dari Konvensi Jenewa mengenai Lalu Lintas Jalan Raya PBB (1949) menyatakan setiap negara memiliki keseragaman arah lalu lintas, contohnya setiap negara dapat memiliki arus lajur kiri atau lajur kanan, tetapi bukan keduanya. Seperti yang dinyatakan dalam artikel tersebut:
Bandar Udara Internasional Cointrin Jenewa Bandara ini memiliki sebuah landas pacu dan menjaid pusat operasi Easyjet Swiss dan Swiss International Airlines. Cointrin juga memiliki fasilitas untuk konvensi yang memadai serta menjadi markas dari International Air Trasport Association (IATA).
Hukum perang Seorang warga sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatan bersenjata. Menurut Konvensi Jenewa Keempat, merupakan sebuah kejahatan perang untuk menyerang seorang warga sipil yang tidak sedang melakukan penyerangan secara sengaja atau menghancurkan atau mengambil barang milik seorang warga sipil secara tidak perlu.
Warga sipil Seorang warga sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatan bersenjata. Menurut Konvensi Jenewa Keempat, merupakan sebuah kejahatan perang untuk menyerang seorang warga sipil yang tidak sedang melakukan penyerangan secara sengaja atau menghancurkan atau mengambil barang milik seorang warga sipil secara tidak perlu.
Kesepakatan Tientsin Kesepakatan Tientsin atau Konvensi Li–Fournier, yang ditandatangani pada 11 Mei 1884, dimaksudkan untuk menyelesaikan perang yang tidak diumumkan antara Perancis dan Tiongkok terhadap kekuasaan atas Tonkin (Vietnam utara). Konvensi ini, yang dirundingkan oleh Li Hung-chang atas nama Tiongkok dan "capitaine de vaisseau" François-Ernest Fournier atas nama Perancis, menetapkan penarikan pasukan Tiongkok dari Tonkin sebagai imbalan bagi traktat komprehensif yang akan menyelesaikan rincian perdagangan dan perniagaan antara Perancis dan Tiongkok dan menetapkan demarkasi perbatasan yang dipersengketakan dengan Vietnam.
Konvensi STCW Konvensi Internasional tentang standar latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut (atau STCW), 1978 menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira dan petugas penjaga diatas kapal niaga yang berlayar. STCW dilahirkan pada 1978 dari konferensi Organisasi Maritim Internasional (IMO) di London, dan mulai diterapkan pada tahun 1984. Konvensi ini mengalami perubahan yang besar pada tahun 1995.
Hukum kemanusiaan internasional Dengan diadopsinya Protokol-protokol Tambahan 1977 untuk Konvensi-konvensi Jenewa (1977 Additional Protocols to the Geneva Conventions), kedua aliran hukum tersebut mulai bertemu, meskipun ketentuan-ketentuan yang berfokus pada kemanusiaan sudah terdapat dalam Hukum Den Haag (yaitu perlindungan tawanan perang dan orang sipil tertentu di wilayah pendudukan). Namun, Protokol-protokol Tambahan 1977 mengenai perlindungan korban dalam konflik bersenjata internasional maupun internal bukan hanya memasukkan ke dalamnya aspek-aspek dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa, tetapi juga memasukkan ketentuan-ketentuan HAM yang penting.Contoh yang terkenal tentang aturan semacam itu antara lain adalah larangan menyerang dokter atau ambulans yang mengenakan lambang Palang Merah. Merupakan larangan pula menembak orang atau kendaraan yang mengenakan bendera putih karena bendera tersebut, yang dianggap sebagai bendera gencatan senjata, menyatakan niat untuk menyerah atau keinginan untuk berkomunikasi. Dalam kasus yang pertama ataupun yang kedua, orang yang dilindungi oleh Palang Merah atau bendera putih diharapkan menjaga netralitas, dan mereka sendiri tidak boleh melakukan tindakan-tindakan mirip perang ("warlike acts"). Justru, melakukan kegiatan perang dengan bendera putih atau lambang palang merah itu sendiri merupakan pelanggaran atas Hukum Perang.
Konvensi STCW Konvensi ini tidak berurusan dengan tingkatan awak kapal : IMO menetapkan pada area ini untuk di cakupi oleh peraturan 14 bab V tentang Konvensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS), 1974, yang persyaratannya disokong oleh resolusi A.890(21) asas dari keselamatan awak, yang diadopsi oleh sidang IMO pada tahun 1999, yang menggantikan resolusi yang sebelumnya yaitu resolusi A.481(XII) yang diadopsi pada tahun 1981.
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 Meskipun tidak dirundingkan di Den Haag, Prokol Jenewa untuk Konvensi Den Haag dianggap sebagai tambahan untuk Konvensi tersebut. Protokol yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 1928 ini secara permanen melarang penggunaan segala bentuk cara perang kimia dan cara perang biologi. Protokol yang hanya mempunyai satu seksi ini berjudul “Protokol Pelarangan atas Penggunaan Gas Pencekik, Gas Beracun, atau Gas-gas Lain dalam Perang dan atas Penggunaan Cara-Cara Berperang dengan Bakteri” ("Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare"). Protokol ini disusun karena semakin meningkatnya kegusaran publik terhadap perang kimia menyusul dipergunakannya gas mustard dan agen-agen serupa dalam Perang Dunia I dan karena adanya kekhawatiran bahwa senjata kimia dan senjata biologi bisa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi mengerikan dalam perang di kemudian hari. Hingga hari ini, protokol tersebut telah diperluas dengan Konvensi Senjata Biologi ("Biological Weapons Convention") (1972) dan Konvensi Senjata Kimia ("Chemical Weapons Convention") (1993).
Suaka di Jerman Suaka ("asylum") diakui secara internasional sebagai hak fundamental, dan oleh sebab itu memberikan suaka merupakan suatu kewajiban. Suaka sebagai hak, pertama kali diakui dalam konvensi PBB di Jenewa pada tahun 1951 mengenai Status Pengungsi ("1951 UN Refugee Convention"). Jerman sebagai negara penandatangan Konvensi terkait perlindungan pengungsi tersebut, sebagaimana negara anggota Uni Eropa lainnya, berada di garis terdepan dalam menunaikan kewajiban terhadap para pencari suaka, memberlakukan hukum yang tidak bersifat subyektif, serta memberikan kesempatan untuk berasimilasi kepada para pencari suaka tersebut. Hasil konvensi yang menjadi dasar asas "non-refoulement" bagi pengungsi itu menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sepatutnya secara paksa dikembalikan ke negara asal, dimana hidup atau kesejahteraan mereka dalam keadaan terancam. Dasar pijakan hukum lain dalam mencari suaka ialah Konvensi Pekerja Imigran tahun 1990 ("1990 Migrant Workers Convention") yang melindungi imigran dan keluarga mereka, dan Deklarasi universal mengenai Hak Asasi Manusia ("Universal Declaration of Human Rights") yang menyatakan dalam artikel 14 bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan mengambil manfaat dari suaka akibat persekusi, di negara lain.
Hukum perang Hukum perang (Inggris: "Laws of war") terbagi dua: (1) hukum mengenai tindakan yang dapat diterima dalam peperangan, seperti Konvensi Jenewa, yang disebut ""Jus in bello""; (2) hukum mengenai penggunaan kekuatan senjata yang diizinkan, yang disebut ""Jus ad bellum"".
Bendera putih
Kim Jong-un Ada juga laporan yang meyakini bahwa anak yang bersekolah di Gümligen International School bukanlah Kim Jong-un, melainkan kakaknya, Kim Jong-chol. Tidak diketahui apakah siswa bernama Pak-un yang bersekolah di Liebefeld Steinhölzli telah tinggal di Swiss sebelum tahun 1998. Semua anak-anak Kim Jong-il dikabarkan pernah tinggal di Swiss, begitu juga dengan istri dan dua putra termudanya, yang pernah menetap di Jenewa selama beberapa waktu. Keluarga Kim dilaporkan kerap menggelar pertemuan keluarga di Danau Jenewa dan Interlaken.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Bahasa Inggris: "United Nations Convention on the Law of the Sea") disingkat UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian Untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi.
Konvensi Yaounde Konvensi Yaounde menetapkan bahwa lalu-lintas perdagangan antara negara-negara Afrika dan MEE akan ditingkatkan melalui penghapusan bea . Selain itu juga dilahirkan keputusan untuk meningkatkan kerja sama antara negara Afrika dengan MEE.. Konvensi ini mengizinkan negara-negara di Afrika dan Madagaskar mengekspor sejumlah barang industri yang mereka produksi kepada MEE. Akan tetapi, MEE tidak mengutamakan ekspor untuk produk pertanian. Hal ini dikarenakan ekspor produk pertanian akan merusak kebijakan terkait penetapan harga pangan yang tinggi untuk melindungi petani MEE.
Hukum kemanusiaan internasional Namun, baru pada paruh kedua abad ke-19 sebuah pendekatan yang lebih sistematis mulai dilakukan. Di Amerika Serikat, seorang imigran Jerman bernama Francis Lieber pada tahun 1863 menyusun sebuah kode perilaku bagi pasukan Utara, yang di kemudian hari dinamai Kode Lieber ("Lieber Code") untuk menghormatinya. Kode Lieber antara lain mengharuskan perlakuan manusiawi bagi penduduk sipil di daerah konflik dan juga melarang eksekusi tawanan perang. Pada saat yang bersamaan, keterlibatan sejumlah individu seperti Florence Nightingale selama berlangsungya Perang Krimea dan Henry Dunant, seorang pengusaha Jenewa yang menolong prajurit terluka dalam Pertempuran Solferino, membuat usaha-usaha mencegah penderitaan korban perang menjadi semakin sistematis. Dunant menulis buku yang dia beri judul Kenangan Solferino, yang melukiskan berbagai kengerian perang yang telah dia saksikan itu. Tulisan Dunant dalam buku ini menimbulkan keguncangan banyak pihak sehingga akhirnya dibentuklah Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada tahun 1863 dan, pada tahun berikutnya, 1864, diselenggarakanlah konferensi di Jenewa yang menyusun Konvensi Jenewa mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka di Darat.
Non-kombatan Pasal 3 di bagian umum Konvensi Jenewa menyatakan bahwa dalam kasus konflik bersenjata bukan dari karakter internasional (terjadi di wilayah salah satu Pihak Tinggi) yang masing-masing pihak terlibat konflik akan terikat untuk menerapkan, sebagai minimum, ketentuan untuk "orang yang tidak ikut aktif dalam permusuhan" (non-kombatan) orang tersebut harus dalam segala situasi diperlakukan secara manusiawi, dengan larangan berikut: