mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Eskatologi menurut Surat-surat Deutero Pauline Surat-surat Pastoral yang menggambarkan cara hidup orang Kristen di dunia ini (bnd. 1 Tim. 2: 2), mengandung juga catatan-catatan tentang hari "parousia" (bahasa apokalyptis, bnd. 1 Tim. 6:14; 2 Tim. 2:12, 18; Tit. 2:13). Surat Titus berbicara mengenai orang Kristen yang merupakan “orang-orang yang berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan” (3:7). Namun, surat-surat tersebut tidak memberi kesan mengenai hal itu. Karena dalam surat-surat pastoral kedatangan itu tidak begitu ditekankan. Eskatologi yang futuris diturunalihkan terus, tetapi kurang jelas bagaimana pengaruhnya terhadap eksistensi orang Kristen saat ini. Berkenaan dengan itu, jika diperhatikan kata Yunani yang aslinya digunakan sebagai istilah untuk penampilan Yesus Kristus pada hari kiamat (epifaneia, bnd. 2 Tes. 2:8), sekarang dalam 2 Timotius 1:10 yang dimaksudkan adalah kedatangan historisnya (inkarnasi).
Apokatastasis Apocatastasis adalah penyusunan kembali atau penggantian, perbaikan ke dalam kondisi asal atau awal. Apocatastasis (pengucapannya /æpoʊkəˈtæstəsɨs/; berasal dari bahasa Yunani: ἀποκατάστασις) sering juga diungkapkan apokatastasis. Istilah ini pertama kali digunakan di dalam pemikiran Stoik awal. Biasanya istilah ini digunakan di dalam eskatologi. Kata apokatastasis, hanya muncul pertama kali di Alkitab dalam bagian Perjanjian Baru, yaitu kitab . Istilah ini juga diambil dari perkataan Simon Petrus bahwa "apokatastasis" dari segala sesuatu yang dikatakan oleh Allah. Istilah ini digunakan untuk pembangunan kembali Kerajaan Israel dan Taman Eden. Dalam tradisi Perjanjian Lama, bentuk kata kerja apokatastasis ini ditemukan di dalam Septuaginta, pada Kitab Maleakhi 3:23. Kitab ini menjelaskan bahwa nabi Elia mengembalikan (Inggris; "turning back") hatinya, maksudnya memaafkan kepada ayah mereka. Selain itu, di Injil Matius juga menggunakan kata ini, yang berarti memugar kembali (Inggris; "restored"). Sekalipun ada di dalam Perjanjian Lama, Kitab Perjanjian Baru tetap lebih banyak dalam penggunaan istilah ini. Apalagi berkaitan dengan Eskatologi.
Akhir zaman Sebagai bagian dari eskatologi Buddhis, ada keyakinan bahwa zaman menjelang kedatangan Buddha Maitreya yang akan datang akan dicirikan oleh kemurtadan, kelemahan fisik, kekurangan kepuasan seksual, dan kehancuran masyarakat pada umumnya.
Eskatologi Islam Setelah kesemua alam semesta hancur dan makhluk mati, kemudian Allah menghidupkan kembali para umatnya untuk dikumpulkan dan diadili. Kesemua proses penciptaan sampai dengan penghancuran telah selesai, yang telah di tulis kesemuanya dalam Lauh Mahfuzh.
Eskatologi Islam Meskipun waktu terjadinya hari Kiamat tidak ada yang mengetahuinya, akan tetapi Allah memberitahukan kepada Rasul-Nya tentang tanda-tanda Kiamat tersebut. Kemudian Muhammad menyampaikan kepada ummatnya tentang tanda-tanda Kiamat. Para ulama membaginya menjadi dua:
Mulla Sadra 4. "Al-Mafatih al-Ghaib", berisi doktrin-doktrin 'irfani tentang metafisika, kosmologi, dan eskatologi, serta banyak berisi rujukan terhadap al-Qur'an dan Hadis. Karya ini ditulis sebagai pendahuluan terhadap karyanya yang lain dalam bidang tafsir.
Eskatologi Lia Eden Eskatologi Lia Eden merupakan teologi akhir zaman yang dicetuskan oleh Lia Eden, seorang wanita yang mengaku telah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril sebagai penerus tiga ajaran Samawi, yaitu Kekristenan, Yudaisme dan Islam. Menurut kepercayaan komunitas Eden, Lia Eden adalah seorang mesias yang turun ke dunia sebelum hari kiamat. Tanda-tanda kiamat menurut aliran ini adalah fenomena seperti hilangnya pesawat Malaysia Airlines Penerbangan 370, kemunculan lubang runtuhan yang dibuat oleh para alien, hujan darah, ikan, katak, cacing, dan daging, pelepasan gas metana dari lapisan es abadi, luapan gas di berbagai tempat di Bumi, serta ancaman perang nuklir. Komunitas Eden berkeyakinan bahwa para pengikut Eden yang telah menjalani penyucian akan diangkat ke tempat tinggal baru di galaksi lain oleh UFO. Tempat tinggal baru ini diyakini adalah "Bumi baru yang masih segar, baik, dan memiliki peradaban yang lebih tinggi dari yang ada sekarang." Mereka juga percaya bahwa orang-orang di Yerusalem akan turut diangkat oleh UFO.
Penganiayaan yang akan datang Davies dan Allison menunjukkan bahwa gambar dari Roh berbicara melalui dua belas murid adalah penanda eskatologi, yaitu penanda akhir zaman, karena orang-orang Yahudi juga mengharapkan pencurahan khusus Roh Allah pada akhir zaman.
Eskatologi Islam Tanda kiamat kecil adalah tanda yang datang sebelum kiamat dengan waktu yang relatif lama dan kejadiannya biasa, seperti dicabutnya ilmu, dominannya kebodohan, minum khamr, berlomba-lomba dalam membangun, dan lain-lain. Terkadang sebagiannya muncul menyertai tanda kiamat besar atau bahkan sesudahnya.
Keadaan antara Dalam beberapa bentuk eskatologi Kristen, keadaan antara (disebut juga keadaan peralihan atau keadaan sementara) mengacu kepada keberadaan seseorang "antara" kematian dan kebangkitan universal. Selain itu, terdapat keyakinan akan Penghakiman khusus tepat setelah seseorang meninggal dunia dan suatu Penghakiman umum atau Penghakiman terakhir setelah kebangkitan orang mati.
Restorasionisme Adventisme adalah sejenis eskatologi Kristen yang mengharapkan KedatanganYesus yang kedua kalinya untuk memulai Kerajaan Allah, biasanya dalam waktu yang tidak lama lagi. Pandangan ini mencakup keyakinan bahwa Yesus akan kembali untuk menerima mereka yang telah mati di dalam Kristus dan mereka yang masih menantikan kedatangannya kembali serta yang dalam pengharapannya itu telah mempersiapkan dirinya.
Eskatologi Islam Hudzaifah bin Arsyad al-Ghifari berkata, sewaktu kami sedang berbincang, tiba-tiba datang Nabi Muhammad kepada kami lalu bertanya, “Apakah yang kamu semua sedang bincangkan?” Lalu kami menjawab, “Kami sedang membincangkan tentang hari Kiamat.” Muhammad bersabda: “Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda.
Pengepungan Konstantinopel (717–718) Pada akhirnya, menyusul kegagalan berulang mereka di depan Konstantinopel, dan ketahanan berkelanjutan negara Bizantium, Muslim mulai memproyeksikan kejatuhan Konstantinopel pada masa depan. Oleh sebab itu kejatuhan kota ini dianggap salah satu pertanda kedatangan akhir zaman dalam Eskatologi Islam.
Eskatologi menurut Surat-surat Deutero Pauline Menurut surat Efesus, keselamatan eskatologis bukanlah terletak di depan, melainkan terdapat di atas. Kristus telah melintasi semua petala langit untuk memenuhkan segala sesuatu (Ef. 4:10). Gambaran mengenai keselamatan yang terdapat di atas juga terlihat dari ungkapan di dalam surat Efesus yang menggambarkan Yesus sebagai kepala.
Berdasarkan pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa Kristus yang telah membangkitkan jemaat, sudah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga (2:6). Orang Kristen sebagai warga sorga sudah mendiami wilayah dunia atas. Tetapi amanat tersebut masih terus diperlukan oleh mereka, agar mereka melakukan hidupnya di dunia ini, sesuai dengan sifat baru di dalam Yesus Kristus.
Dalam surat 2 Tesalonika dikatakan bahwa akan ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum tibanya hari Tuhan itu (2 Tes. 2:1-12). Menurut surat ini, para pengikut Yesus akan melihat sejumlah peristiwa-peristiwa ini sebagai peringatan akan tibanya hari Tuhan. Ini sangat berbeda dengan eskatologi surat 1 Tesalonika yang diyakini sebagai tulisan asli dari Paulus. dalam surat ini disebuttkan bahwa kedatangan hari Tuhan itu tanpa peringatan. Kedatangannya seperti “pencuri pada malam” (1 Tes. 5:1-3).
Eskatologi Islam Seperti agama Abrahamik lainnya, Islam mengajarkan tentang kebangkitan para makhluk yang telah mati, sebagai salah satu rencana penyelesaian dari semua penciptaan Tuhan dan kekekalan dari roh-roh para makhluk. Bagi orang yang beriman akan dihadiahkan oleh Allah sebuah surga sementara bagi orang yang tidak beriman maka akan dihukum di masukan kedalam neraka.
Eskatologi Islam Dikatakan pula dalam banyak hadits-hadits, menunjukkan bahwa peradaban besar yang telah menciptakan kekuatan dan senjata dahsyat akan hilang. Dugaan kuat adalah habisnya sumber daya alam dan mereka akan saling bertempur dan hancur. Kemudian manusia akan kembali seperti semula, berperang diatas kuda dengan menggunakan pedang, tombak, tameng, zirah dan sejenisnya.
Kitab Mormon Kitab Mormon mengandung sejumlah diskusi doktrinal yang asli dan khas mengenai kejatuhan Adam dan Hawa, hakikat pendamaian, eskatologi, penebusan dari kematian fisik dan spiritual , dan organisasi dari gereja di zaman akhir. Peristiwa terpenting di kitab ini adalah kedatangan Yesus Kristus di Amerika tidak lama setelah kebangkitanNya.
Surat Paulus yang Pertama kepada Jemaat di Tesalonika Namun, ini bukan berarti bahwa rasul Paulus bermaksud memberikan suatu eskatologi yang lengkap dan teratur. Paulus tidak menganjurkan suatu filsafat sejarah dan tidak juga mengembangkan pikiran manusia tentang keadaan alam semesta. Dia malah menjelaskan tentang penyataan Allah sendiri, yang diakui dan sah oleh iman dan yang sangat besar artinya bagi jemaat Kristus.
Janah Jannah () adalah konsep surga dalam ajaran agama Islam. Di dalam eskatologi Islam, setelah kematian seseorang akan tetap di dalam alam kubur (barzakh) sampai 'Hari Kebangkitan' (Yawm al-Qiyāmah). Menurut syariat Islam, bahwa perlakuan tiap individu di barzakh adalah berlaku atas amal (perbuatan) seseorang itu sendiri, kemudian menjadi sebuah gambaran pada alam baka.
Apokalips Pseudo-Methodius Namun, "Apokalips" tersebut menambahkan sebuah unsur baru dari eskatologi Kristen: bangkitnya seorang kaisar Roma mesianik. Unsur tersebut masih tercantum dalam sastra apokaliptik Kristen sampai akhir abad pertengahan. Terjemahan dalam bahasa Yunani, Latin, Slavonik, Arab, dan bahasa-bahasa lainnya dari awal abad kedelapan sampai seterusnya memfasilitasi pengaruh "Apokalips" tersebut.
Eskatologi Islam Umat muslim meyakini bahwa kehancuran dunia terjadi di mana orang-orang beriman sudah tidak ada lagi dimuka bumi, yang tersisa hanya orang-orang jahat yang kembali dalam kondisi zaman jahiliyah. Kemudian terjadinya hari kiamat tersebut dikatakan akan terjadi pada hari Jum'at. Kiamat dikatakan tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah.
Akhir zaman Menurut eskatologi Saksi-Saksi Yehuwa rangkaian kejadian berikut ini akan terjadi pada akhir sistem segala sesuatu:Saksi-Saksi Yehuwa bersikap netral dalam masalah-masalah politik dan mengajarkan bahwa orang-orang percaya di muka bumi akan hanya menjadi penonton terhadap skenario yang disebutkan di atas, dan tidak ikut serta dalam bentuk peperangan apapun.
Eskatologi Saksi-Saksi Yehuwa Saksi-Saksi Yehuwa percaya bahwa tahun 607 SM itu kritis dalam dua penafsiran kenabian lainnya. Pertama, penghancuran Yerusalem selama masa 70 tahun. Kedua, kedatangan Kristus dalam kuasa kerajaan bertepatan dengan masa 2.520 tahun dari Oktober 607 SM hingga Oktober 1914 M.
Eskatologi Saksi-Saksi Yehuwa Saksi-Saksi Yehuwa mengajarkan bahwa berakhirnya 'sistem dunia yang jahat ini' atau "sistem segala sesuatu". Hal ini dipahami sebagai penghakiman Allah terhadap dunia, yang mencakup penghancuran semua pemerintahan dunia oleh Allah dan pembentukan kerajaannya di muka bumi. Saksi-Saksi Yehuwa diajarkan bahwa kejadian-kejadian ini harus diharapkan sebagai penghakiman yang benar dan pembebasan bagi mereka yang telah diselamatkan.
Eskatologi Saksi-Saksi Yehuwa Saksi-Saksi Yehuwa mengajarkan bahwa Daniel pasal 4 menubuatkan suatu masa 2.520 tahun yang dikenal sebagai "Zaman Non-Yahudi" atau "zaman bangsa-bangsa,” sebuah frasa yang diambil dari Lukas 21:24. Ini dipahami sebagai interupsi terhadap ungkapan kedaulatan Allah di bumi dari 607 SM hingga 1914 M.
Eskatologi Saksi-Saksi Yehuwa Pada 1995 perubahan-perubahan mengenai penafsiran mereka tentang pernyataan "keturunan ini" yang dibuat oleh Yesus diterbitkan. Pada empat dasawarsa sebelumnya, Saksi-Saksi Yehuwa telah mengajarkan bahwa generasi yang menyaksikan kejadian-kejadian tahun 1914 tidak akan mati sebelum datangnya Harmagedon, tetapi digambarkan sebagai mereka yang "masih akan hidup untuk menyaksikan berakhirnya sistem yang jahat ini" atau "mereka yang hidup pada suatu masa tertentu ".
Eskatologi menurut Surat-surat Deutero Pauline Pemenang Paskah dalam peninggian-Nya sudah menjelajah segala ruang kosmos dan menggunakan karya perdamaian-Nya yang universal pada segala unsur kehidupan yang ada. Jadi, tidak mengherankan kalau dalam nyanyian-nyanyian tersebut tidak terdapat suatu petunjuk tentang hari "parousia" Tuhan yang akan datang, walaupun nyanyian-nyanyian itu justru mencatat fase-fase karya Yesus dengan lengkap.
Penalaran Berdasarkan paparan di atas jelas bahwa tiga bentuk pemikiran manusia adalah aktivitas berpikir yang saling berkait. Tidak ada ada proposisi tanpa pengertian dan tidak akan ada penalaran tanpa proposisi. Bersama – sama dengan terbentuknya pengertian perluasannya akan terbentuk pula proposisi dan dari proposisi akan digunakan sebagai premis bagi penalaran. Atau dapat juga dikatakan untuk menalar dibutuhkan proposisi sedangkan proposisi merupakan hasil dari rangkaian pengertian.
Pusdik Infanteri 3. Pengertian-pengertian :
Gog dan Magog Gog dan Magog (; ; "Gog u-Magog") muncul dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama sebagai orang-orang individual, atau sebagai suku bangsa, atau sebagai tanah air. Kitab Yehezkiel menggambarkan mereka sebagai musuh-musuh Allah pada akhir zaman, sebuah pandangan eskatologi yang diambil dalam Kitab Wahyu, namun tidak ada hubungan yang dibuat dalam pasal-pasal kitab lainnya dimana kata tersebut muncul.
Eskatologi Saksi-Saksi Yehuwa Saat ini mereka mengajarkan bahwa kejadian-kejadian modern sesuai dengan nubuat-nubuat Alkitab, namun demikian, mereka tidak meramalkan sebuah tahun spesifik untuk terjadinya Harmagedon (1 Tesalonika 5:1-5; Matius 24:36, 42). Saksi-Saksi Yehuwa masih mengandalkan pemahaman mereka tentang kronologi Alkitab untuk menetapkan signifikansi tahun 1914.
Eskatologi menurut Surat-surat Deutero Pauline Sakramen-sakramen memainkan peranan yang penting dalam menyatakan berlakuknya kini keselamatan yang penuh. Baptisan menurut Efesus dan Kolose, bukan berarti bahwa kita turut mati bersama dengan Kristus. Begitulah paham Paulus (Rm. 6:3). Kedua surat tersebut sudah menyatakan bahwa kita juga turut bangkit bersama-sama dengan Kristus (Kol. 2:12, 3:1).
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah. Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:
Otonomi khusus Papua Perpu 1/2008 merupakan revisi dari UU 21/2001 yang ditujukan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat. Dalam UU 21/2001, hanya dijelaskan mengenai pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Definisi "Provinsi Papua" yang dimaksud dalam UU ini diterjemahkan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak, apakah itu Provinsi Papua "sebelum pemekaran" ataukah "setelah pemekaran". Pada waktu UU 21/2001 disahkan, yang dimaksud Provinsi Papua mencakup seluruh wilayah Pulau Papua bagian barat. Dalam perkembangannya, bagian sebelah timur dari Provinsi Papua dipisahkan menjadi Provinsi Papua Barat. Pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, Presiden menerbitkan Perpu 1/2008 sebagai dasar hukum pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.
Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Setelah mendapat surat mandat sebagai Ketua Pengurus KGPM untuk melaksanakan tugas memenuhi permintaan Jemaat Wakan, maka B.W. Lapian mulai bertindak melalui jalur Hukum Pemerintah. Bersama A. Kandow, H Sinaulan dan R.C. Pesik, kemudian B.W. Lapian menemui Asisten Resisten Oberman setingkat Wakil Gubernur di Manado. Mereka menyampaikan maksud dan permintaan Jemaat Wakan yang akan mendirikan Gereja Minahasa Berdiri Sendiri / Otonom di Wakan.
Asisten Resisten Oberman yang adalah Ketua Dewan Minahasa / DPRD mengenal benar Perjuangan dan pribadi B.W. Lapian sebagai anggota Volksraad / Dewan Minahasa, dengan secara bebas bergurau antara lain katanya : oh mengapa mau mendirikan Gereja sendiri? “Apakah kamu tidak senang lagi dengan orang – orang Belanda! Ataukah mau usir kami orang – orang Belanda dari sini?” Namun kemudian secara diplomatis Oberman menyuruh mereka membicarakan hal itu dengan H.V.B. Konterlir Vingerhoeds ( tk. Bupati ). Setelah B.W. Lapian dan kawan – kawan menghadap Konterlir Vingerhoeds dan menyampaikan maksud mereka, terjadilah dialog sebagai berikut:
B.W. Lapian : “Tuan Konterlir, kami datang untuk melaporkan bahwa kami akan mendirikan Gereja Otonom”
Konterlir : “Apa maksud tuan – tuan mendirikan Gereja Berdiri Sendiri / Otonom?”
B.W. Lapian : “Betul sekali tuan Konterlir”
Konterlir : “oh, itu tidak boleh” seraya ia menekan tombol bel memanggil stafnya tuan Sam Wakari hadir bersama untuk membuat catatan dan sebagai saksi mendengarkan percakapan dengan B.W. Lapian
B.W. Lapian : “tuan katakan kepada kami Undang – Undang mana yang menyatakan melarang untuk mendirikan Gereja!”
Konterlir : “ya, mendirikan Gereja sendiri yang Otonom, harus ada izin dari Pimpinan Indische Kerk di Batavia” (Jakarta)
B.W. Lapian : “tuan Konterlir, kami datang bukan untuk minta izin, hanya datang memberitahukan kepada tuan.”
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010,mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah. Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah menyelenggarakan fungsi:
Daerah khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah
daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah
Pemerintah daerah di Indonesia Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia Pada tahun 1990, Majelis Sovyet Krimea mengusulkan supaya Republik Sovyet Sosialis Otonom Krimea dipulihkan lagi. Oblast ini lalu mengadakan sebuah referendum pada tahun 1991, di mana ditanyakan setuju atau tidak setuju Krimea derajatnya dinaikkan menjadi penandatangan Perjanjian Uni Baru (maksudnya menjadi sebuah Republik di Uni Sovyet). Namun pada saat itu pembubaran Uni Sovyet telah berlangsung. Republik Otonom Sosialis Sovyet Krimea baru dipulihkan kurang dari setahun sebelum Ukraina memerdekakan diri pada tahun 1991. Ukraina yang baru saja merdeka melanjutkan status otonom Krimea, sementara Majelis Tertinggi Krimea menekankan "kedaulatan negara" di semenanjung ini.
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang urusan pemerintahan daerah yang meliputi: statistik, otonomi daerah, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, arsip, perpustakaan, kebudayaan, pariwisata, dan sosial. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
Statuta Otonomi País Vasco Statuta Otonomi País Vasco () adalah dokumen hukum yang mengatur sistem politik Komunitas Otonom País Vasco (bahasa Basque: "Euskadiko Autonomi Erkidegoa") yang meliputi wilayah historis Álava, Vizcaya, dan Gipuzkoa. Statuta ini membentuk wilayah yang dimaksud menjadi salah satu komunitas otonom yang telah menjadi visi dalam Konstitusi Spanyol tahun 1978. Statuta ini juga dikenal sebagai Statuta Gernika (bahasa spanyol: "Estatuto de Guernica"), yang namanya berasal dari kota Gernika tempat bentuk akhir statuta ini disetujui pada tanggal 29 Desember 1978. Statuta ini diratifikasi melalui referendum pada tanggal 25 Oktober 1979, meskipun lebih dari 40% pemilih abstain. Statuta ini diterima oleh majelis rendah Parlemen Spanyol pada 29 November dan oleh Senat Spanyol pada 12 Desember 1979.
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi kepala daerah, DPRD dan hubungan antar lembaga. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:
Dana Perimbangan DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan. Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru dilakukan setelah tersedia data celah fiskal dan alokasi dasar untuk daerah baru tersebut. Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk. Dalam hal ini, penghitungan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.
Dana Alokasi Umum DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan. Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru dilakukan setelah tersedia data celah fiskal dan alokasi dasar untuk daerah baru tersebut. Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk. Dalam hal ini, penghitungan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.
Pemerintahan daerah di Indonesia Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.
Peraturan Santo Benediktus "Regula Benedicti" telah diterapkan oleh ordo Benediktin selama 15 abad, dan oleh karena itu St. Benediktus kerap disanjung sebagai pendiri monastisisme Barat. Sekalipun demikian, tidak ada bukti yang mendukung anggapan bahwa Benediktus bermaksud mendirikan suatu "ordo". Pada akhir abad pertengahan barulah muncul sebutan "Ordo St. Benediktus". Kitab peraturannya ditulis sebagai suatu tuntunan bagi komunitas-komunitas yang otonom dan individual; dan sampai sekarang semua rumah biara Benediktin (dan kongregasi-kongregasi terkait) masih bersifat swapraja. Keuntungan-keuntungan dari dipertahankannya penekanan unik Benediktin pada otonomi ini meliputi terbudidayakannya model-model komunitas-komunitas yang saling berkaitan erat, dan gaya-gaya hidup kontemplatif. Kerugian-kerugiannya mencakup keterisolasian geografis dari proyek-proyek penting dalam komunitas-komunitas di sekelilingnya atas nama penafsiran harafiah akan otonomi.
Dana Perimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan DBH kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan danRAPBN tahun anggaran berikutnya.Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya. Menteri Keuangan kemudian melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD dimaksud. Formula dan perhitungan DAU disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN.
Otonomi daerah di Indonesia Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan:Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis.
Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. Sekretariat Direktorat Jenderal, menyelenggarakan fungsi:
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang urusan pemerintahan daerah yang meliputi: ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanian, pertanahan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, komunikasi dan informasi, pendidikan, perindustrian, perumahan, pekerjaan umum serta kependudukan dan pencatatan sipil. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling mendasar yang dibawa undang-undang tersebut adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah di Indonesia. Hal ini yang mendorong daerah untuk mengembangkan diri menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu daerah yang mengikuti trend dan berhasil mengembangkan diri menjadi daerah otonom (kabupaten) adalah Ogan Komering Ulu Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebelumnya adalah termasuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Proses dan setelah terbentuknya daerah otonom yang dimaksud dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah tentu saja membawa peubahan besar dalam sistem pemerintahan dan perpolitikan daerah disamping meninggalkan sejarah tersendiri. Perubahan sistem tersebut juga menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaannya. Tulisan ini mencoba menelaah dan menganalisa perubahan sistem pemerintahan dan perkembangan politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebelum dan sesudah terbentuknya kabupaten itu sendiri serta permalahan-permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaannya. Hal ini dianggap penting karena perubahan-perubahan tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat.
Statuta Otonomi País Vasco Statuta ini dimaksudkan untuk menlingkup semua provinsi historis yang ditempati oleh orang Basque di Spanyol, yang telah membuktikan kemauan yang kuat untuk diakui sebagai suatu identitas dan status terpisah, bahkan dalam lingkaran nonnasionalis Basque. Konsep statuta untuk País Vasco Spanyol kemudian disusun untuk memberikan dorongan dengan pandangan yang meliputi seluruh wilayah Basque secara historis. Tetapi, cetak biru tersebut mendapat perlawanan di Navarra (tempat berdirinya Partai Unión del Pueblo Navarro) dan dari sayap kanan dan nasionalis pemerintahan pusat Franco. Pada awal tahun 1980-an Partai Sosialis Spanyol dan cabang regional mereka juga berbelok arak ke sikap "hanya Navarra", untuk membentuk jalan menuju pemisahan komunitas otonom.
Daerah khusus Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui UU 21/2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
PPI Thailand Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand dan selanjutnya disebut sebagai Permitha. Permitha merupakan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang berkedudukan di Thailand. Maksud didirikannya Permitha adalah sebagai sarana berhimpun untuk menjalin komunikasi antar mahasiswa Indonesia yang berada di Thailand. Organisasi Permitha terdiri atas Permitha Pusat, Permitha Simpul, dan Badan Otonom.
Naqiatuddin dari Aceh Aceh dibentuk menjadi tiga federasi yang disebut Tiga Sagi (lhee sagoe). Pemimpin Sagi disebut Panglima Sagi. Maksud dari pemerintahan macam ini agar birokrasi tersentralisasi dengan menyerahkan urusan pemerintahan dalam nagari-nagari yang terbagi Tiga Sagi itu. Untuk situasi sekarang, sistem pemerintahan Kerajaan Aceh dulu sama dengan otonomi daerah.
Gyula Cseszneky Prins Julius hanyalah seorang penguasa nominal, dan dia berhubungan dengan pemerintah Sekutu. Maksudnya adalah untuk memastikan daerah otonom bagi Aromanians dan Megleno-Romanians. Pada 1943, seiring dengan keberadaan Nazi Jerman yang mengambil alih daerah itu dari tentara Itali, dia dipaksa untuk mengundurkan diri karena kekerabatan Yahudinya, dan ditangkap oleh Gestapo. Dia berhasil kabur kembali ke Hongaria di mana turut serta dalam penyelamatan orang Yahudi.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu Negara mengakui kekhususan dan/atau keistimewaan yang ada pada empat daerah yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (Desa atau nama lain) beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan.
Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan lokal secara umum terdiri dari:
Rusifikasi Finlandia Kebijakan Rusifikasi Finlandia (1899–1905 dan 1908–1917, dijuluki "sortokaudet/sortovuodet" (masa/tahun opresi) dalam bahasa Finlandia dan "förtrycksperioderna" dalam bahasa Swedia) adalah kebijakan pemerintah Kekaisaran Rusia yang dimaksudkan untuk membatasi status khusus Keharyapatihan Finlandia dan kemungkinan untuk mengakhiri otonomi politik dan keunikan budayanya. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Rusifikasi yang diberlakukan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh pemerintah Rusia dengan tujuan untuk menghapuskan otonomi budaya dan administratif minoritas-minoritas non-Rusia di kekaisaran. Dua kampanye Rusifikasi memicu perlawanan dari Finlandia, yang dimulai dari petisi dan kemudian memanas menjadi demonstrasi, perlawanan pasif, dan pada akhirnya perlawanan aktif. Perlawanan Finlandia terhadap Rusifikasi merupakan salah satu faktor yang memicu deklarasi kemerdekaan Finlandia pada tahun 1917.
Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Kebaktian di Pimpin oleh H. Sinaulan dari Pengurus Besar KGPM dengan nats pembimbing dari Roma 8:31. Selesai kebaktian, Jemaat mendesak Ketua Hoofd Bestuur B.W. Lapian untuk terus melaksanakan maksud pertemuan mulia itu, yaitu meresmikan / mengesahkan Jemaat dan Gereja Wale Pinaesaan E Wakan menjadi Jemaat dan Gereja KGPM Berdiri Sendiri / Otonom.
Dana Alokasi Umum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya. Menteri Keuangan kemudian melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD dimaksud. Formula dan perhitungan DAU disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN.
Laiwoi Dari beberapa Raja/Mokole – Mokole tersebut maka pada periode Pemerintahan Raja/Mokole “"Rebi"” yang sangat terkenal dalam menjalankan Pemerintahan Kerajaan Konawe dengan sistem Pemerintahannya yang disebut Siwole Mbato Hu. “"Siwole"” sama dengan dasar, “"Mbato"” sama dengan Empat. “"Hu"” sama dengan Sudut. Ini berarti bahwa dasar dasar Pemerintahan yang bersegi empat. Yang dimaksud dengan “"Siwole Mbato Hu"” adalah pembagian Wilayah Kerajaan Konawe atas 4 (Empat) Daerah Daerah otonom.
Perangkat daerah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing Daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.
Indo-Europeesch Verbond Organisasi ini didirikan pada tahun 1919 oleh Karel Zaalberg dengan tujuan awal menyuarakan kepentingan kalangan Indo, yang pada waktu itu posisi sosialnya semakin terdesak oleh kalangan pribumi ("Inlanders") dalam jawatan-jawatan pemerintah sebagai pegawai menengah. Selain itu, organisasi ini dimaksudkan untuk meredam ide-ide radikal nasionalis di kalangan pribumi terdidik dan sejumlah orang Eropa yang menghendaki otonomi hingga kemerdekaan penuh Hindia Belanda dari Belanda.
Daftar republik otonom di Uni Soviet Republik Sosialis Soviet Otonom (, "Avtonomnaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika"; disingkat АССР, "ASSR") merupakan jenis pembagian administratif untuk beberapa kebangsaan yang ada di Uni Soviet. Status republik otonom lebih rendah dari republik, tetapi berada di atas oblast otonom dan okrug otonom sehingga para kepala pemerintahan republik otonom juga menjadi anggota pemerintah republik setempat. Tidak seperti republik, republik otonom tidak berhak untuk memisahkan diri dari Uni Soviet.Oblast Otonom Gorno-Altai (kini Republik Altai), Oblast Otonom Adygea (kini Republik Adygea), Oblast Otonom Karachay-Cherkessia (kini Republik Karachay-Cherkessia), dan Oblast Otonom Khakassia (kini Republik Khakassia) ditingkatkan statusnya menjadi republik otonom pada tahun 1991 menjelang bubarnya Uni Soviet. Satu-satunya oblast otonom yang tidak ditingkatkan statusnya adalah Oblast Otonom Yahudi.
TKS (pesawat luar angkasa) Pesawat ruang angkasa ini dirancang untuk penerbangan pemasok kargo crewed atau otonom uncrewed, namun tidak pernah digunakan secara operasional dalam peran yang dimaksudkan - hanya empat tes misi diterbangkan ke stasiun ruang angkasa Salyut selama program. Namun Functional Cargo Block (FGB) dari pesawat ruang angkasa TKS nantinya akan membentuk dasar dari beberapa modul stasiun ruang angkasa, termasuk modul FGB Zarya di Stasiun Antariksa Internasional.
Academia Sinica Tidak seperti lembaga penelitian lain yang dibiayai pemerintah yang bertanggung jawab kepada kementerian Yuan Eksekutif yang relevan, Academia Sinica, sebagai lembaga penelitian utama negara ini, bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Tiongkok. Dengan demikian Academia Sinica menikmati otonomi dalam merumuskan tujuan penelitiannya sendiri. Selain penelitian akademis mengenai berbagai subjek dalam sains dan humaniora, tugas utama Academia Sinica juga mencakup memberikan panduan, jalur koordinasi, dan insentif-insentif dengan maksud untuk meningkatkan standar akademis di negara ini.
Pemerintahan daerah di Indonesia Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kabupaten otonomi di Tiongkok Terdapat 117 kabupaten otonomi dan tiga spanduk otonomi. Tiga spanduk otonomi ditemukan di Kawasan Otonomi Mongolia Dalam dan 117 kabupaten otonomi ditemukan di tempat lainnya.
Divisi administratif otonom Divisi administratif otonom (juga disebut sebagai kawasan, entitas, unit, wilayah, subdivisi, atau teritorial otonom) adalah sebuah subdivisi atau teritorial dependen dari sebuah negara yang memiliki tingkat pemerintahan sendiri, atau otonom, dari sebuah otoritas eksternal. Biasanya, ini secara geografi berbeda dari belahan lain negara tersebut atau diduduki oleh minoritas nasional. Desentralisasi kekuasaan dan fungsi pemerintahan sendiri dari divisi semacam itu adalah cara untuk sebuah pemerintah nasional untuk mengupayakan peningkatan partisipasi demokratik atau meredam konflik internal. Negara yang meliputi kawasan otonom dapat merupakan federasi atau konfederasi. Kawasan otonom dapat terbagi dalam otonom teritorial, otonom teritorial subregional, dan otonom lokal.
Daerah otonom Menurut jenisnya, daerah otonom dapat berupa otonomi teritorial, otonomi kebudayaan, dan otonomi lokal.
Pengepungan Kedutaan Besar Iran Para penyandera merupakan anggota dari Front Demokratik Revolusioner untuk Kemerdekaan Arabistan ("Democratic Revolutionary Front for the Liberation of Arabistan", DRFLA) - orang Arab Iran yang bermaksud mendirikan suatu wilayah otonom di bagian Selatan provinsi Khuzestan milik Iran (juga dikenal sebagai Arabistan) dimana sejumlah orang berbahasa Arab tinggal sebagai minoritas. Daerah kaya minyak tersebut telah menjadi sumber kekayaan untuk Iran setelah pengembangannya oleh perusahaan-perusahaan multinasional semasa Shah berkuasa.
Ikatan Remaja Muhammadiyah Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dikalangan remaja, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. IRM berasaskan Pancasila dan memilki maksud dan tujuan sebagai organisasi remaja untuk terbentuknya remaja Muslim yang berakhlak mulia dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.
LSU-02 LAPAN LSU-02 (LAPAN Surveillance UAV-02) adalah sebuah pesawat terbang tanpa awak yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Penerbangan Nasional (LAPAN). Pesawat yang berhasil dibangun tahun 2012 ini dimaksudkan untuk kepentingan militer dan sipil. Pihak militer Indonesia mengkategorikannya sebagai pesawat tanpa awak taktis karena bisa terbang jarak jauh (300 km, secara teoretis 450 km) untuk ukurannya. Pesawat ini memecahkan rekor Indonesia sebagai pesawat tanpa awak yang dibangun di Indonesia. LSU-02 yang dibangun oleh Pusat Teknologi Penerbangan telah melakukan berbagai misi pemantauan baik sipil maupun militer, kemampuan terbang pesawat yang diklasifikasikan sebagai "Tactical UAV" ini, telah mampu terbang secara otonom dan menempuh jangkauan terbang cukup jauh sekitar 200 Km. Saat diujikan pesawat tanpa awak (UAV) ini pergi dan pulang ke lapangan udara Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat. UAV dengan bahan bakar Pertamax Plus (RON 95) ini terbang secara otonom dan berhasil kembali mendarat dengan mulus di lapangan udara Pameungpek, Garut.
Sriwijaya "Kadātuan" dapat bermakna kawasan "dātu", ("tnah rumah") tempat tinggal "bini hāji", tempat disimpan "mas" dan hasil cukai ("drawy") sebagai kawasan yang mesti dijaga. Kadātuan ini dikelilingi oleh "vanua", yang dapat dianggap sebagai kawasan kota dari Sriwijaya yang di dalamnya terdapat "vihara" untuk tempat beribadah bagi masyarakatnya. "Kadātuan" dan "vanua" ini merupakan satu kawasan inti bagi Sriwijaya itu sendiri. Menurut Casparis, "samaryyāda" merupakan kawasan yang berbatasan dengan "vanua", yang terhubung dengan jalan khusus ("samaryyāda-patha") yang dapat bermaksud kawasan pedalaman. Sedangkan "mandala" merupakan suatu kawasan otonom dari "bhūmi" yang berada dalam pengaruh kekuasaan "kadātuan" Sriwijaya.
Kabupaten Tabalong DPRD-GR Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Resolusi yang ditujukan ke Pemerintah Pusat, memohon Pemerintah Pusat dapat menyetujui dan selanjutnya melahirkan Daerah Tingkat II. Panitia dalam usahanya memperjuangkan ketingkat Pusat telah menghubungi Gubernur Kalimantan Selatan (waktu itu) Haji Maksid, untuk memohon nasihat dan petunjuk serta doa restu untuk berangkat ke Jakarta oleh Gubernur diberikan Petunjuk-petunjuk dan sekaligus merestui keberangkatan Panitia menemui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, serta Pejabat-pejabat Tinggi lainnya guna menyampaikan hasrat Rakyat Tabalong dimaksud.
Kabupaten otonomi di Tiongkok Kabupaten otonomi dan spanduk otonomi adalah kawasan otonomi di Tiongkok.
Provinsi Otonom Sosialis Kosovo Provinsi Otonom Sosialis Kosovo (, ; sering disingkat SAP Kosovo), meliputi kawasan Kosovo, adalah salah satu dari dua provinsi otonom dari Serbia di Yugoslavia (yang lainnya adalah Vojvodina), antara 1945 dan 1990, saat berganti nama menjadi Provinsi Otonom Kosovo dan Metohija. Antara 1945 dan 1963, provinsi tersebut resmi dinamai Kawasan Otonom Kosovo dan Metohija, dan meraih tingkat pemerintahan sendiri yang lebih rendah ketimbang Provinsi Otonom Vojvodina.
Daerah otonom Saat ini hanya ada satu "oblast otonom", yaitu Oblast Otonom Yahudi. Pada era Uni Soviet, terdapat sembilan "oblast otonom":
Daerah otonom Di samping republik-republiknya yang memiliki status otonom, Rusia memiliki dua macam daerah otonom:
Rusia memiliki enam "okrug otonom" yang besarnya bervariasi mulai dari seluas distrik hingga seluas negara bagian atau sebuah negara luar. Okrug-okrug tersebut adalah:
Okrug-okrug otonom yang sudah tidak ada lagi
Oblast otonom Rusia Oblast otonom (; "avtonomnaya oblast") merupakan salah satu jenis dari pembagian administratif di Federasi Rusia selain republik, krai, oblast, okrug otonom, dan kota federal. Dari 88 subyek (satuan administrasi) yang ada, satu-satunya Oblast otonom di Rusia adalah Oblast otonom Yahudi:
Wulan Bahagia Sebagai realisasi amanah MUNAS VII MBI di Jawa Timur, Paguyuban Wulan Bahagia dibentuk untuk menampung aspirasi dan dinamisasi para sesepuh dan umat Buddha yang telah berusia lanjut dalam lingkungan Majelis Buddhayana Indonesia di seluruh Indonesia. Badan Otonom Paguyuban Warga Usia Lanjut Bahagia (disingkat Wulan Bahagia MBI) dibentuk pada tanggal 18 Januari 2005. Maksud dan tujuan dibentuknya paguyuban ini adalah untuk mengupayakan supaya para warga usia lanjut selalu hidup bahagia, sehat secara jasmani dan rohani, tetap bersemangat dan terhormat, tetap bermakna dan berguna bagi keluarga masyarakat dan umat.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia Peraturan mengenai Desa dipisahkan dalam bab yang berbeda dari peraturan mengenai daerah otonom provinsi/kabupaten/kota. Ini dikarenakan Desa atau yang disebut dengan nama lain (Nagari,Kampung, Huta, Bori, Marga dan lain sebagainya) memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
Daftar wilayah otonom berdasarkan negara Daftar wilayah otonom yang diangkat oleh negara meliputi wilayah otonom di seluruh dunia. Sebuah wilayah otonom didefinisikan sebagai sebuah wilayah dari sebuah negara yang memiliki tingkat otonomi, atau memiliki kebebasan dari otoritas luar. Wilayah tersebut biasanya memiliki jarak geografi yang jauh dari negaranya, atau ditempati oleh minoritas nasional. Negara-negara yang meliputi wilayah-wilayah otonomi seringkali adalah federasi. Wilayah otonomi berbeda dengan unit federal dan negara independen yang dalam esensinya mereka menikmati status istimewa, dalam hubungannya dengan mayoritas teritorial sub-nasional di negara yang sama, yang meliputi beberapa kekuasaan legislatif, di dalam negara tersebut (untuk daftar mendetail dari unit-unit federal, lihat Negara federasi#Daftar unit federal menurut federasi).
Otonomi daerah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata "autos" dan "namos". "Autos" berarti sendiri dan "namos" berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.
Daerah otonom di Tiongkok Daerah Otonomi Tiongkok pada dasarnya adalah wilayah administrasi setingkat provinsi tingkat I yang diberikan hak otonomi khusus terbatas dibandingkan dengan provinsi biasa. Namun di RRT sendiri ada daerah otonomi setingkat prefektur dan kabupaten.