mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Jong Java Pada tahun 1925 wawasan organisasi ini kian meluas, menyerap gagasan persatuan Indonesia dan pencapaian Indonesia merdeka. Pada tahun 1928, organisasi ini siap bergabung dengan organisasi kepemudaan lainnya dan ketuanya R. Koentjoro Poerbopranoto, menegaskan kepada anggota bahwa pembubaran Jong Java, semata-mata demi tanah air. Oleh karena itu, maka terhitung sejak tanggal 27 Desember 1929, Jong Java pun bergabung dengan Indonesia Moeda
Sejarah Indonesia (1945–1949) Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, selang empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika "soevereiniteitsoverdracht" (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan "politionele acties" (Aksi Polisionil) pada 1945-1949 adalah ilegal.
Radio Rimba Raya Melalui radio inilah disiarkan pesan–pesan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu Yogyakarta yang merupakan ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia telah dikuasai Belanda. Radio ini memiliki panggilan sinyal: “Suara Radio Republik Indonesia”, “Suara Indonesia Merdeka”, “Radio Rimba Raya”, “Radio Divisi X”, “Radio Republik Indonesia”.
Cut Nyak Dhien Jumlah peziarah ke makam Cut Nyak Dhien berkurang karena Gerakan Aceh Merdeka melakukan perlawanan di Aceh untuk merdeka dari Republik Indonesia. Selain itu, daerah makam ini sepi akibat sering diawasi oleh aparat.
Republik Papua Barat Republik Papua Barat adalah negara separatis yang diusulkan yang akan memberikan kekuasaan kepada rakyat Papua bagian barat (provinsi Papua dan Papua Barat). Republik Papua Barat dideklarasikan setelah mundurnya Belanda tahun 1963, tetapi aneksasi oleh Indonesia menghambat pembentukan pemerintahan. Pada tanggal 1 Juli 1971, setelah referendum, separatis Organisasi Papua Merdeka mencoba memproklamirkan Republik Papua Barat, tetapi tidak berhasil. Pada tanggal 14 Desember 1984, Republik Melanesia Raya diproklamirkan, tetapi pemimpin republik tersebut ditangkap oleh Indonesia.
Agustus 2005 18 - Gangguan sistem interkoneksi listrik Jawa-Bali; listrik di Jakarta dan Banten mati total selama tiga jam dan menyebabkan pemadaman di sebagian Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali.
17 - Merangka peringati Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Hari Kemedekaan Republik Indonesia yang ke-60 dari halaman Istana Presiden Republik Indonesia adalah Istana Merdeka letaknya menghadap ke Jakarta Monumen Nasional (Monas) Jalan Medan Merdeka Utara, Kawasan Gambir, Jakarta Pusat. dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi Bendera Nasional Republik Indonesia (Sang Saka Merah Putih) yang dijahit oleh upacara penaikan bendera mulai pukul 09:00 sampai 11:00 WIB dan upacara penurunan bendera mulai pukul 17:00 sampai 18:00 [WIB dari siaran langsung, Kembali upacara penaikan dan penurunan bendera mulai pukul Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu kebangsaan dari Indonesia disebut Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.
16 - Pemerintah Belanda, melalui Menteri Luar Negeri Bernard Bot, mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. (Detik)
Istana Merdeka Pada awal masa pemerintahan Republik Indonesia, sempat menjadi saksi sejarah penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Waktu itu RI diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan kerajaan Belanda diwakili A.H.J. Lovink, wakil tinggi mahkota Belanda di Indonesia.
Sejarah Radio Republik Indonesia Dengan komentar-komentarnya yang sangat tepat, penyiarnya dapat menciptakan suarana Indonesia merdeka dilingkungan pendengarnya, seolah-olah kedatangan tentara Jepang di Indonesia sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia.
Puri Agung Denpasar Sejak saat itu Puri Agung Denpasar dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda dan selanjutnya digunakan sebagai Rumah Jabatan Asisten Residen Belanda untuk daerah Bali Selatan. Setelah Republik Indonesia merdeka maka lokasi yang tadinya berdiri Puri Agung Denpasar akhirnya pindah ke tangan Pemerintah Republik Indonesia dan dijadikan sebagai Rumah Jabatan Gubernur Bali hingga sekarang.
Gedung Merdeka Pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 gedung ini digunakan sebagai markas pemuda Indonesia guna menghadapi tentara Jepang yang pada waktu itu enggan menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Hackathon Merdeka Hackathon Merdeka adalah sebuah ajang kompetisi pembuatan aplikasi komputer ("software") yang difasilitasi oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dan diselenggarakan oleh komunitas Code4Nation yang bertujuan mencari solusi terbaik bagi permasalahan bangsa.
Pembuatan aplikasi komputer yang diperlombakan adalah aplikasi pemantau harga komoditas, terutama tiga bahan pokok yang dianggap paling strategis, yaitu beras, gula, dan daging. Aplikasi buatan peserta diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia.
Organisasi Papua Merdeka Selama Perang Dunia II, Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia) dipandu oleh Soekarno untuk menyuplai minyak demi upaya perang Jepang dan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nugini Belanda (Nugini Barat) dan Australia yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjang Perang Pasifik.
Disintegrasi Yugoslavia Pada awal pembentukan hingga pertengahan tahun 1991 Slovenia dan Kroasia menghendaki pembubaran Federasi Yugoslavia yang diikuti adanya Republik-Republik Bagian yang merdeka. Dari Republik-Republik yang merdeka tersebut kemudian dibentuk negara berdaulat yang mendapat pengakuan satu sama lain maupun dari masyarakat internasional dan selanjutnya bergabung kembali dalam suatu negara baru dengan bentuk Konfederasi. Pihak Serbia (Republik Serbia dan Republik Montenegro) dan Provinsi Otonom Vojvodina maupun Kosovo menentang ide Kroasia dan Slovenia tersebut di atas dengan alasan bahwa Kroasia dituduh ingin melegalisasi perbatasan-perbatasan yang memisahkan antar Republik-Republik satu sama lain menjadi perbatasan negara yang diakui oleh masyarakat internasional.
Istana Negara Istana Negara merupakan Istana Kepresidenan yang terletak di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Istana Negara juga terletak satu kompleks dengan Istana Merdeka yang letaknya di bagian selatan Istana ini. Dengan total luas keseluruhannya mencapai 68,000 m², kompleks ini meliputi 3 bangunan penting lainnya seperti Bina Graha, Wisma Negara, dan kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Yang menjadi perbedaan antara kedua Istana ini yaitu Istana Negara menghadap ke arah Jalan Veteran, sedangkan Istana Merdeka menghadap ke arah Medan Merdeka.
Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada (Hanacaraka: ꦈꦤꦶꦮ꦳ꦺꦂꦱꦶꦠꦱ꧀​ꦒꦢ꧀ꦗꦃ​ꦩꦢ; disingkat UGM) merupakan universitas negeri di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit tanggal 16 Desember 1949. Kampus UGM yang terletak di Yogyakarta merupakan universitas pertama yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka.
Arnold Mononutu Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Mononutu memfokuskan usahanya untuk membantu rakyat Maluku Utara untuk menentukan respon mereka yang terbaik. Dia adalah salah seorang yang mendirikan organisasi politik bernama Persatuan Indonesia. Sebuah koran bernama Menara Merdeka diterbitkan untuk mempromosikan cita-cita Persatuan Indonesia. Koran ini memberikan pesan-pesan pro-republik dan mengkritik upaya-upaya Belanda untuk membentuk sebuah negara yang terpisah dari Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan.
Putra Widiastawa Kolonel Inf. Putra Widiastawa Dwi Agung Susilo, () adalah seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat Saat ini ia menjabat sebagai Wadan Rindam XIII/Merdeka. Sebelumnya ia menjabat Komandan Brigif 22/Otamanasa. Ia pernah menjadi Komandan Upacara pada upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 pada 17 Agustus 2016 di Istana Merdeka.
Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan Jalan Majapahit yang terkenal sebagai pusat lokasi toko-toko bika Ambon di Medan berada di kecamatan ini. Selain itu, kantor Wali kota juga berada di Medan Petisah, berdekatan dengan Mesjid Agung, Palladium Mall, Grand Aston Hotel, Kantor Pos, Lapangan Merdeka, Merdeka Walk, Kedutaan Besar Republik Singapura dan Bank Indonesia.
Medan Petisah, Medan Jalan Majapahit yang terkenal sebagai pusat lokasi toko-toko bika Ambon di Medan berada di kecamatan ini. Selain itu, kantor Wali kota juga berada di Medan Petisah, berdekatan dengan Mesjid Agung, Mall Palladium, Grand Aston Hotel, Kantor Pos, Lapangan Merdeka, Merdeka Walk, Kedutaan Besar Republik Singapura dan Gedung Bank Indonesia.
Sam Ratulangi Pada tanggal 10 November 1948, sebuah manifesto diumumkan oleh Radio Republik Indonesia yang mendesak rakyat Indonesia di bagian timur yang berada di bawah kendali Belanda untuk menjaga persatuan mereka dengan Republik Indonesia agar suatu hari Indonesia secara sepenuhnya akan menjadi merdeka. Manifesto ini disebut Manifes Ratulangie atau Manifes Djokja. Yang ikut menandatangani manifesto ini adalah TST. Diapari, I Gusti Ketut Pudja, Pangeran Muhammad Noor, WST. Pondaag, dan Sukarjo Wiryopranoto. Titik pertama dari manifesto ini berbunyi:
Andi Mappanyukki berdasarkan SK Presiden : Keppres No. 089/TK/2004, Tgl. 5 November 2004, Andi Mappanyuki diangkat sebagai pahlawan nasional. Menjelang proklamasi, ia juga bertindak sebagai penasihat BPUPKI. Setelah Indonesia merdeka, ia menyatakan bahwa Kerajaan Bone merupakan bagian dari Republik Indonesia. Pada masa Republik Indonesia Serikat, ia ikut menuntut peleburan Negara Indonesia Timur ke dalam RI. Keteladanan dan keteguhan hati beliau dalam berjuang dilkuti oleh putra-putranya, yaitu Andi Pangeran Petta Rani dan Andi Abdullah Bau Maseppe.
Dien Tamaela Setelah Indonesia merdeka, warga Jakarta meragukan nasionalisme dan loyalitas orang Maluku yang banyak menjadi tentara KNIL. Sempat ada aksi mengganjang orang Maluku. Sebab itu, komunitas Maluku di Jakarta berusaha meyakinkan publik bahwa Maluku juga berjuang untuk Republik Indonesia. Dien yang pandai bermain piano, secara rutin tampil dalam siaran budaya Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta. Sebagai pianis, ia mengiringi pemuda-pemuda Ambon menyanyikan lagu-lagu kebangsaan.
B.M. Diah Ketika pemerintah Orde Baru memutuskan untuk mengubah sebutan "Tionghoa" menjadi "Cina" dan "Republik Rakyat Tiongkok" menjadi "Republik Rakyat Cina", Harian "Merdeka"—bersama Harian "Indonesia Raya"—dikenal sebagai satu-satunya pers yang gigih tetap mempertahankan istilah "Tionghoa" dan "Tiongkok".
Hamparan Perak, Deli Serdang Berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 telat datang di Medan. Lagi pula, di wilayah yang dimaksud Soekarno sebagai wilayah yang belum merdeka, Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat, Kesultanan Serdang dan beberapa kesultanan lain di daerah Simalungun masih eksis dan bisa berdiri kembali sebagai sebuah kerajaan yang merdeka sebagaimana sejarah yang telah lewat. Lagi pula para sultan pun merasa tidak perlu bergabung dengan negara baru yang digagas oleh Soekarno tersebut. Namun euphoria rakyat atas proklamasi tersebut tidak terbendung lagi. Di Tanah Deli hingga Simalungun, rakyat (yang sudah didominasi oleh pendatang dari Tanah Jawa) mengobarkan genderang perang. Mereka mendirikan laskar-laskar rakyat kemudian menyerang dan merampok istana-istana yang ada. Kerusuhan yang bisa disebut genosida tersebut kini dialamatkan terhadap komunis. Revolusi melibatkan mobilisasi rakyat yang berujung pada pembunuhan anggota keluarga kesultanan Melayu yang dikenal pro-Belanda namun juga golongan menegah pro-Republik dan pimpinan lokal administrasi Republik.
Uni Belanda-Indonesia Pada tanggal 15 November 1946 Perjanjian Linggarjati ditandatangani antara Belanda dan Hindia Belanda yang segera menjadi independen, yang menyatakan bahwa koloni-koloni Belanda akan menjadi negara merdeka yang disebut "Republik Indonesia Serikat".
Pemuda Demokrat Indonesia Dalam kurun waktu 1947 s/d sekarang Pemuda Demokrat Indonesia sudah 13 (tiga belas) kali melaksanakan Kongres, suatu prestasi yang baik sekaligus sebagai bukti eksistensi Pemuda Demokrat Indonesia dalam Pertahanan Negara untuk mempertahankan dan mengamankan Republik Indonesia dari gangguan kelompok-kelompok yang tidak ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dengan kukuh. Serta sebagai wujud kesadaran akan tanggung jawab pemuda Indonesia dalam mengerahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Bina Graha Selanjutnya gedung ini digunakan sebagai kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla selain di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia di Jalan Merdeka Selatan.
Ronald Lucas Siregar Ia pernah menjadi Komandan Upacara pada upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 pada 17 Agustus 2013 di Istana Merdeka.
M. Yani Amirullah Ia pernah menjadi Komandan Upacara pada upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 pada 17 Agustus 2017 di Istana Merdeka.
Kementerian Keuangan Indonesia 30 Oktober disahkan sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia oleh presiden berdasarkan lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia, yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Uang adalah lambang utama suatu negara merdeka serta sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada khalayak umum. Untuk menghargai jasa A.A Maramis, maka gedung Department of Financien atau gedung Daendels diberi nama gedung A.A Maramis. Gedung ini menjadi pusat kerja Menteri Keuangan selaku pimpinan Departemen Keuangan Republik Indonesia saat menjalankan tugasnya sehari-hari. Seiring dengan kebutuhan akan koordinasi antar unit, sejak tahun 2007 gedung Menteri Keuangan dipindah ke Gedung Djuanda 1 yang berlokasi di seberang gedung A.A Maramis.
Monumen Nasional Setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950 menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, Presiden Sukarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945, agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa.
Merdeka (lagu) Merdeka adalah lagu dari grup musik indie-rock alternatif asal Indonesia, Efek Rumah Kaca, yang ditulis dan dinyanyikan oleh bassis mereka, Adrian Yunan Faisal. Lagu ini dirilis sebagai singel non album pada tanggal 12 Agustus 2016, bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Peluncuran singel ini juga menandai bergabungnya Poppie Airil sebagai personel baru Efek Rumah Kaca. Lagu ini masuk nominasi Karya Produksi Alternative Terbaik pada AMI Awards 2017, namun kalah dari lagu Payung Teduh, Akad.
Margonda Tak ayal jika mereka enggan bergabung dengan republik baru bernama Indonesia, Mengingat mereka sudah merdeka dan sudah punya Presiden sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta.
Museum Nasional Indonesia Museum Nasional Republik Indonesia atau Museum Gajah, adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang terletak di Jakarta Pusat dan persisnya di Jalan Merdeka Barat 12. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara.
Sejarah Radio Republik Indonesia Dengan dihentikannya siaran radio dari semua Hoso Kyoku sejak tanggal 19 Agustus 1945. Masyarakat menjadi buta berita. Yang sangat menggelisahkan masyarakat adalah tidak diketahui apa yang harus dilakukan setelah Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka sejak 17 Agustus 1945.
Negara Sumatera Timur Negara Sumatera Timur (NST) adalah salah satu negara yang merdeka dari Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda yang bertahan cukup lama di lingkungan eks Hindia Belanda selain Negara Indonesia Timur, yakni 25 Desember 1947 hingga 1950. Negara ini tercipta karena banyak faktor kompleks yang membentuk persekutuan anti-republik. Persekutuan tersebut terdiri atas kaum bangsawan Melayu, sebagian besar raja-raja Simalungun, beberapa kepala suku Karo dan kebanyakan tokoh masyarakat Tionghoa. Bumiputera Melayu dengan daulah-daulah Islam-nya beserta Simalungun dan Karo merasa terancam dengan berdirinya negara baru, yang akan mendudukkan mereka sebagai bawahan dari Republik Indonesia Yogya.
Persetujuan damai Persetujuan damai sering berakhir dengan penentuan perbatasan dan pemulihan perang harus diwujudkan oleh negara-negara tersebut seusai perang.Isi perjanjian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka sebagai berikut:
Kejaksaan Republik Indonesia Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
Menuntut Perkara
Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.
Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.
Lembaga Administrasi Negara Pendirian Lembaga Administrasi Negara pada waktu itu terutama didorong oleh kebutuhan Pemerintah yang sangat mendesak akan pegawai negeri, lebih-lebih yang menduduki jabatan-jabatan pimpinan dalam aparatur pemerintah, akan kecakapan dan ketrampilan dalam bidang administrasi dan manajemen yang akan mendukung kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu sistem administrasi pemerintah yang pada saat itu masih berpangkal pada sistem administrasi peninggalan Hindia Belanda dan pemerintah bala tentara Jepang, kondisi seperti itu dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah dalam negara Republik Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu diperlukan adanya usaha penelitian dan pengembangan administrasi pemerintah yang lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka.
Kepolisian Negara Republik Indonesia Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.
Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia terletak di Jakarta tepat di sebelah selatan Monas di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dinas Informasi Pemerintah Hindia Belanda Setelah berakhirnya perang dan menyerahnya Jepang, NIGIS mengalihkan perhatiannya untuk memaksakan kedaulatan Belanda atas Indonesia merdeka yang baru diproklamasikan selama Revolusi Nasional Indonesia. NIGIS dan instansi mitranya mengklaim bahwa Belanda mendukung kemerdekaan Indonesia, namun mengangkat tema tersebut di Australia bahwa Republik Indonesia adalah sebuah "Quisling pemerintahan yang disponsori Jepang".
Kelly Kwalik Pemakaman Kwalik diadakan di gedung Dewan Perwakilan Daerah pemerintah daerah Papua di Timika. Keluarga dan pendukung Kwalik telah meminta agar mereka diizinkan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di pemakaman tersebut. Namun, permintaan itu ditolak oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Papua, karena bendera yang melambangkan Organisasi Papua Merdeka tersebut dilarang di Papua maupun di Republik Indonesia. Misa pemakaman Katolik Kwalik dipimpin oleh Uskup John Philip Saklil dari Keuskupan Timika. Dia dimakamkan di Timika.
Margonda Saat Jepang takluk dengan bom atom Amerika di Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945, Margonda ikut aktif dengan gerakan kepemudaan yang membentuk laskar-laskar. Margonda bersama tokoh-tokoh pemuda lokal di wilayah Bogor dan depok mendirikan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) yang bermarkas di Jalan Merdeka, Bogor, umur Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) di bawah pimpinan Margonda relatif singkat. Mereka pecah dan anggotanya bergabung dengan BKR, Pesindo, KRISS dan kelompok kecil sejenis lainnya.
Sejarah Indonesia (1945–1949) Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan "surat rahasia" kepada van Mook, menganjurkan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Dalam surat Sjahrir yang khusus ini, ada penerimaan yang samar-samar tentang gagasan van Mook mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh diberikan kepada Indonesia; ada pula nada yang lebih samar-samar lagi tentang kemungkinan Indonenesia menyetujui federasi Indonesia - bekas Hindia Belanda dibagi menjadi berbagai negara merdeka dengan kemungkinan hanya Republik sebagai bagian paling penting. Sebagai kemungkinan dasar untuk kompromi, hal ini dibahas beberapa kali sebelumnya, dan semua tokoh politik utama Republik mengetahui hal ini.
Abdurrahman Baswedan Perjuangan A.R. Baswedan berlanjut di republik baru. Bersama dengan Haji Agus Salim (Menteri Muda Luar Negeri), Rasyidi (Sekjen Kementrian Agama), Muhammad Natsir dan St. Pamuncak, A.R. Baswedan (Menteri Muda Penerangan) menjadi delegasi diplomatik pertama yang dibentuk oleh negara baru merdeka ini. Mereka melobi para pemimpin negara-negara Arab. Perjuangan ini berhasil meraih pengakuan pertama atas eksistensi Republik Indonesia secara "de facto" dan "de jure" oleh Mesir. Lobi panjang melalui Liga Arab dan di Mesir itu menjadi tonggak pertama keberhasilan diplomasi yang diikuti oleh pengakuan negara-negara lain terhadap Indonesia, sebuah republik baru di Asia Tenggara.
Masjid Istiqlal Masjid Istiqlal (arti harfiah: Masjid Merdeka) adalah masjid nasional negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina, di Timur Laut Lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional (Monas), di pusat ibukota Jakarta. Di seberang Timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Imam besarnya adalah Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. dan Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal sekarang adalah Laksma (Purn) H. Asep Saefuddin.
Joesoef Ronodipoero Setelah peristiwa tersebut, Ronodipuro mendirikan Radio Suara Indonesia Merdeka ( The Voice of Free Indonesia ) dari barang-barang elektronik bekas. Tanggal 25 Agustus Soekarno dimohon untuk menyampaikan pidatonya di radio tersebut. Ini adalah pidato pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Mohammad Hatta sendiri menyampaikan pidato pertamanya tanggal 29 Agustus.
Republik Sosialis Makedonia Republik Sosialis Makedonia () adalah salah satu negara konstituen Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Pada tahun 1991, RS Makedonia merdeka dan membentuk Republik Makedonia modern.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Walau secara resmi Perpustakaan Nasional berdiri di pertengahan 1980, namun integrasi keseluruhan secara fisik baru dapat dilakukan pada Januari 1981. Sampai tahun 1987 Perpusnas masih berlokasi di tiga tempat terpisah, yaitu di Jl. Merdeka Barat 12 (Museum Nasional), Jl. Merdeka Selatan 11 (Perpustakaan SPS) dan Jl. Imam Bonjol 1 (Museum Naskah Proklamasi). Sebagai kepala Perpustakaan Nasional adalah ibu Mastini Hardjoprakoso, MLS, mantan kepala Perpustakaan Museum Nasional.
Gedung Merdeka Pada Maret 1980 Gedung ini kembali dipercayakan menjadi tempat peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-25. Pada puncak peringatannya diresmikan Museum Konferensi Asia Afrika oleh Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua.
Persatuan Guru Republik Indonesia Dengan semangat pekik “merdeka” bertalu-talu, di tengah bau mesiu pengeboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan:
Anies Baswedan Sekembalinya ke Yogyakarta, Anies mendapat kesempatan berperan di bidang jurnalistik. Ia bergabung dengan program "Tanah Merdeka" di Televisi Republik Indonesia cabang Yogyakarta dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional.
Aceh Pasca Gempa dan Tsunami 2004, yaitu pada 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh. Perjanjian ini ditandatangani di Finlandia, dengan peran besar daripada mantan petinggi Finlandia, Martti Ahtisaari.
Sejarah Bali Agresi militer yang pertama terhadap pasukan pemeritahan Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta dilancarakan oleh Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda melancarkan lagi agresinya yang kedua 18 Desember 1948. Pada masa agresi yang kedua itu di Bali terus-menerus diusahakan berdirinya badan-badan perjuangan bersifat gerilya yang lebih efektif. Sehubungan dengan hal itu, pada Juli 1948 dapat dibentuk organisasi perjuangan dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia Merdeka (GRIM). Selanjutnya, tanggal 27 November 1949, GRIM menggabungkan diri dengan organisasi perjuangan lainnya dengan nama Lanjutan Perjuangan. Nama itu kemudian diubah lagi menjadi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Sunda Kecil.
Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta.
Emile Gobée Gobée termasuk salah satu orang Belanda yang menandatangani manifesto mendukung Republik Indonesia dan Perdana Menteri Indonesia saat itu, Sutan Sjahrir. Setelah merdeka, reformasi pendidikan besar-besaran di negara yang membawa Gobée -yang telah memiliki keahlian tertentu sepanjang kariernya di Hindia Belanda yang panjang di bidang ini- berkunjung ke Indonesia pada tahun 1949 hingga 1950 atas undangan pemerintah di Jakarta.
Museum Konferensi Asia Afrika Dalam rangka membina dan melestarikan hal tersebut, adalah penting dan tepat jika Konferensi Asia Afrika beserta peristiwa, masalah, dan pengaruh yang mengitarinya diabadikan dalam sebuah museum di tempat konferensi itu berlangsung, yaitu di Gedung Merdeka di Kota Bandung, kota yang dipandang sebagai ibu kota dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika.
Sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., sering bertemu muka dan berdialog dengan para pemimpin negara dan bangsa Asia Afrika. Dalam kesempatan-kesempatan tersebut dia sering mendapat pertanyaan dari mereka tentang Gedung Merdeka dan Kota Bandung tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Berulang kali pembicaraan tersebut diakhiri oleh pernyataan keinginan mereka untuk dapat mengunjungi Kota Bandung dan Gedung Merdeka."
Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dua tahun kemudian, Kesultanan Kutai Kartanegara dengan status Daerah Swapraja masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur bersama-sama daerah Kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pasir dengan membentuk Dewan Kesultanan. Kemudian pada 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak ""Nasionalis"") dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak ""Islam""), maka pada tanggal 22 Juni 1945 ""Panitia Sembilan"" kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau ""Jakarta Charter"", yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah ""Gentlement Agreement"". Setelah itu sebagai ketua ""Panitia Sembilan"", Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan ""Indonesia Merdeka"" yang disebut dengan ""Piagam Jakarta"" itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
Ranca Senggang, Sindangkerta, Bandung Barat Sumber lain menerangkan mulai
dari tahun 1945 setelah Republik Indonesia Merdeka penduduk Desa Rancasenggang
selain bercocok tanam atau bertani ada juga yang sudah mulai beternak hewan
peliharaan seperti sapi, domba, kerbau, ayam dll.
Sudjana Kerton Sudjana Kerton (22 November 1922 - April 1994) adalah seorang pelukis Indonesia. Lahir di Bandung di tengah-tengah transisi politik negara dari era kolonial Belanda menjadi Republik Indonesia yang merdeka, lukisan Kerton menunjukkan era revolusioner Indonesia. Dia adalah seorang seniman dari sebuah generasi yang sadar global, politik aktif, dan sangat terlibat dengan pertanyaan estetika dan formal. Kerton diakui sebagai salah satu seniman Indonesia yang paling asli dan kontroversial.
Republik Krimea (negara) Negara ini terbentuk dari penyatuan kembali Republik Otonom Krimea dan kota Sevastopol—diakui secara internasional sebagai pembagian administratif Ukraina—menjadi satu bangsa tunggal. Kedua wilayah sebelumnya mengadopsi resolusi gabungan yang menyatakan keinginan mereka untuk merdeka serta resolusi yang menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan Rusia. Untuk keperluan tersebut kedua pemerintahan melakukan referendum. Meski mayoritas suara dalam referendum ini memilih merdeka dari Ukraina, keabsahan dan kenetralan suara tersebut tidak diakui secara internasional, terutama karena dilakukan di tengah-tengah dugaan pendudukan semenanjung Krimea oleh Rusia. Satu hari setelah referendum, kedua wilayah bersatu dan menyatakan merdeka sebagai satu negara tunggal. Rusia mengakui kedaulatan negara yang baru terbentuk ini pada hari yang sama. Republik ini mendaftar untuk bergabung dengan Federasi Rusia sebagai subjek federal pada saat yang sama dengan deklarasi kemerdekaannya. Pemerintah Rusia segera memulai proses penerimaan Krimea dan Sevastopol.
Aufa Assagaf Aufa adalah alumni SMA Negeri 11 Ambon yang lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2012, bersama rekan seprovinsinya ia mewakili Maluku sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional pada peringatan HUT ke-67 Republik Indonesia di Istana Merdeka.
Demokreatif Pencapaian yang dimiliki oleh Berakar Komunikasi tersebut kemudian menjadi awal mula lahirnya komunitas Demokreatif. Dalam Bahasa lain, Demokreatif juga dapat disebut sebagai “divisi khusus” yang menangani proyek seni dan komunikasi sosial, termasuk untuk kampanye politik. Selain kampanye-kamapanye dengan model yang telah dijabarkan, Demokreatif juga telah menerbitkan buku tentang kampanye kreatif, yaitu “Demokreatif: Kisah Blusukan Jokowi” dan “Seni Merdeka”. Kampanye-kampanye lain yang telah dilakukan oleh Demokreatif adalah gerakan #BlusukanAsap bersama Greenpeace, #SeniLawanKorupsi bersama Dewan Kesenian Jakarta, Koalisi Seni Indonesia dan "Creative Circle" Indonesia, #HariFilmNasional2015 bersama Badan Perfilman Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, #folkloric bersama Wisanka Indonesia, #theartofautomotive untuk GIIAS 2015 bersama Seven Events, penulisan buku Kampanye 2.0 bersama Creative Circle Indonesia, serta merancang perangko edisi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 17 Agustus.
Republik Lanfang Cara Pemilihan Ketua Kongsi Lan Fan saat itu menurut pemahaman zaman sekarang ini adalah sangat demokratis yaitu Ketua Kongsi dipilih melalui pemilihan umum oleh seluruh warga Kongsi. Karena cara pemilihan ini sehingga oleh sebagian orang yang menterjemahkan tulisan Yap Siong Yoen (anak tiri dari Kapitan Kongsi Lan Fang yang terakhir)dan tulisan J.J. Groot (sejarawan Belanda) mengenai Kongsi Lan Fang yang di interpretasikan terlalu jauh sehingga Kongsi Lan Fang diartikan adalah "Republik Lan Fang" padahal di dalam kedua-dua tulisan itu tidak ada kata Republik. Disamping itu kata Republik adalah untuk sebutan bagi suatu negara / wilayah yang merdeka sedangkan Kongsi Lan Fang saat walaupun mendapat status otonomi khusus namun tetap berada dibawah naungan Kesultanan Pontianak sehingga bukan merupakan suatu negara merdeka. Oleh karena itu apa yang disebut sebagai "Republik Lan Fang" itu tidak pernah ada, yang ada adalah Kongsi Lan Fang yang mendapat status otonomi khusus dari Sultan Pontianak.
Kota Merdeka Danzig Kota Merdeka tersebut meliputi kota Danzig dan kota-kota, desa-desa dan pemukiman-pemukiman sekitar lainnya yang utamanya dihuni oleh mayoritas etnis Jerman. Sesuai dengan Perjanjian, wilayah tersebut terpisah dari Jerman pasca-Perang Dunia I dan dari negara Republik Polandia Kedua yang baru merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia I. Negara kota ini namun tidak sepenuhnya merdeka. dimana pemerintahannya dikepalai oleh Komisaris Tinggi dan berada di bawah perlindungan Liga Bangsa-Bangsa.
Republik Korsika Pada November 1755, Pasquale Paoli memproklamirkan Republik Korsika, negara yang merdeka dari Republik Genova. Ia menciptakan Konstitusi Korsika, yang merupakan konstitusi yang pertama ditulis pada Abad Pencerahan. Di Republik Korsika, didirikan pemerintahan, sistem keadilan dan angkatan bersenjata.
Pemilihan umum Gubernur Aceh 2006 Salah satu amanat Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka adalah kesepakatan mengenai pemilihan lokal yang bebas dan adil di NAD di bawah Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintah Aceh.
Aceh Monitoring Mission AMM atau Aceh Monitoring Mission adalah sebuah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2005 dan bertugas mulai tanggal 15 September.
Komite Peralihan Aceh Komite Peralihan Aceh atau disingkat dengan KPA merupakan salah satu organisasi yang dibentuk setelah dibubarkan salah satu sayap militer GAM, yaitu Tentara Nanggroe Aceh (TNA) pasca Nota Kesepahaman perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka ("Free Aceh Movement") yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia. Yang ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang diwakili oleh Hamid Awaluddin dan Pihak Gerakan Aceh Merdeka diwakili oleh Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud dan dimediasi oleh CMI dan juga mantan Presiden Finandia, Martti Ahtisaari.
Abdulrahman Saleh (pahlawan) Ia juga aktif dalam perkumpulan olahraga terbang dan berhasil memperoleh ijazah atau surat izin terbang. Selain itu, ia juga memimpin perkumpulan VORO ("Vereniging voor Oosterse Radio Omroep"), sebuah perkumpulan dalam bidang radio. Maka sesudah kemerdekaan diproklamasikan, ia menyiapkan sebuah pemancar yang dinamakan Siaran Radio Indonesia Merdeka. Melalui pemancar tersebut, berita-berita mengenai Indonesia terutama tentang proklamasi Indonesia dapat disiarkan hingga ke luar negeri. Ia juga berperan dalam mendirikan Radio Republik Indonesia yang berdiri pada 11 September 1945.
Penentuan Pendapat Rakyat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi.
Indonesia pada Olimpiade Musim Panas 1952 Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, sebelumnya negara ini adalah jajahan Belanda dengan nama Hindia Belanda dan selama Perang Dunia II berada di bawah pendudukan Jepang. Pada 1946, negara yang baru merdeka ini mendirikan Komite Olimpiade Nasionalnya dengan nama Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI). Indonesia mulai mengadakan pesta olahraga pertamanya, Pekan Olahraga Nasional di Surakarta, 1948. Indonesia tidak berhasil mengikuti Olimpiade 1948 di London karena sedang terjadinya Perang Kemerdekaan melawan Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia. Pada 1951, Indonesia ikut serta Asian Games pertama di New Delhi, India. Pada 1952, PORI yang telah berganti nama menjadi Komite Olimpiade Indonesia (KOI) diakui oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC), dan Indonesia diterima untuk debut mengikuti Olimpiade pada tahun itu di Helsinki, Finlandia.
Museum Reksa Artha Museum ini memiliki koleksi barang-barang bersejarah yang berhubungan dengan percetakan rupiah Indonesia. Beberapa koleksinya meliputi uang kertas rupiah lama sejak zaman kemerdekaan sampai Orde Baru, mesin cetak uang abad ke-20, alat pembuat koin dan foto-foto lama tentang ORI (Oeang Republik Indonesia) yang dulu dipakai untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi saat baru merdeka.
Djiaw Kie Siong Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Kamis, 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok, di rumah Djiaw Kie Siong itu. Naskah teks proklamasi sudah ditulis di rumah itu. Bendera Merah Putih sudah dikibarkan para pejuang Rengasdengklok pada Rabu tanggal 15 Agustus, karena mereka tahu esok harinya Indonesia akan merdeka.
Serangan Umum Surakarta Serangan Umum Tentara Pelajar Solo (DETASEMEN-II / BRIGADE-17 TNI), 8 Februari 1949, 2 Mei 1949 dan 7 – 10 Agustus 1949 yang kala itu terbukti berhasil memperkuat posisi tawar politik perjuangan diplomasi delegasi Republik Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB), Den Haag, sehingga berujung dicapainya Kedaulatan Republik Indonesia 27 Desember 1949 dapat berdampingan dengan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena Belanda sadar bila mereka tidak akan mungkin menang secara militer, mengingat Solo yang merupakan kota yang pertahanannya terkuat pada waktu itu berhasil dikuasai oleh TNI yang secara peralatan lebih tertinggal tetapi didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang andal seperti Slamet Riyadi.
Republik-republik Boer Republik-republik Boer (kadang-kadang disebut "Negara Boer") adalah negara-negara berbentuk republik yang independen, beragama Protestan, dan didirikan oleh orang-orang yang menuturkan bahasa Belanda di Afrika Selatan, yaitu orang-orang Trekboer, Boer, dan Voortrekkers. Dua republik Boer pernah diakui oleh dunia internasional dan dianggap merdeka sepenuhnya: Republik Transvaal dan Negara Bebas Oranje. Selain dua negara ini, terdapat pula republik-republik lain yang lebih kecil, seperti Republik Natalia, Stellaland, dan Negara Goshen.
Tiến Quân Ca Tiến Quân Ca (bahasa Indonesia: Nyanyian Tentara Menuju Medan Pertempuran) adalah lagu kebangsaan Vietnam. Lagu itu ditulis dan digubah oleh Nguyen Van Cao (1923-1995) pada 1944, dan ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Demokratik Vietnam pada tahun 1945. Lagu itu menjadi lagu kebangsaan Republik Sosialis Vietnam pada 1976. Walaupun lagu ini memiliki dua bait, hanya bait pertama yang dinyanyikan karena bait yang kedua tidak sesuai untuk sebuah negara Vietnam yang kini sudah merdeka.
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Ketika Pemerintah pusat Republik Indonesia yang baru beberapa bulan merdeka hijrah ke Ibu kota Revolusi Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946, pimpinan Antara juga memutuskan untuk mengungsikan kantor pusatnya ke Yogyakarta. Antara di Jakarta tetap di pertahankan, tetapi hanya sebagai kantor cabang.
Republik Sosialis Soviet Otonom Krimea Republik Sosialis Soviet Otonom Krimea didirikan kembali pada 12 Februari 1991 oleh Soviet Tertinggi Republik Sosialis Soviet Ukraina setelah diadakannya sebuah referendum pada 20 Januari 1991. Republik ini kemudian disebut Republik Otonom Krimea yang merupakan bagian dari negara Ukraina yang merdeka semenjak 6 Mei 1992.
Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen (1963) Case 26/62 adalah kasus Mahkamah Eropa yang menetapkan bahwa pasal-pasal di dalam Traktat Pendirian Komunitas Ekonomi Eropa dapat membuat hak hukum yang dapat ditegakkan oleh individu atau badan hukum di pengadilan negara-negara anggota Komunitas Eropa. Asas ini disebut asas efek langsung. Mahkamah Eropa juga menekankan bahwa dalam Traktat Pendirian Komunitas Ekonomi Eropa, negara-negara anggota telah mendirikan tatanan hukum internasional yang baru yang memberi hak khusus bagi individual. Kasus ini dianggap sebagai salah satu kasus terpenting yang memengaruhi perkembangan hukum Uni Eropa.
Hukum Uni Eropa Dalam kasus Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa
Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen Van Gend en Loos membayar tafi tersebut, namun mencoba memperoleh kembali uang tersebut di pengadilan nasional. Pengadilan nasional meminta putusan awal ("preliminary ruling") dari Mahkamah Eropa dan bertanya apakah Pasal 12 Traktat Roma memberi hak kepada warga negara anggota yang dapat ditegakkan di pengadilan nasional.
Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen Van Gend en Loos, sebuah perusahaan pos dan transportasi, mengimpor urea-formaldehida dari Jerman Barat ke Belanda. Petugas bea cukai Belanda memberlakukan tarif untuk impor tersebut. Van Gend en Loos menentang dan menyatakan bahwa tarif tersebut bertentangan dengan hukum Komunitas Eropa. Pasal 12 Traktat Roma (yang kini diganti oleh Pasal 30 TFEU) mengatur bahwa negara anggota tidak boleh memberlakukan bea cukai baru pada impor dan ekspor atau beban dengan "efek yang ekuivalen".
Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen Kasus "Van Gend en Loos" seringkali digunakan untuk menekankan bahwa pasal-pasal dalam Traktat Komunitas Eropa memiliki efek langsung (berbeda dengan penerapan langsung) yang dapat dimanfaatkan individu untuk menegakkan hak yang diperoleh dari traktat. Kasus ini juga menggambarkan kekreatifan Mahkamah Eropa karena konsep efek langsung tidak disebutkan dalam traktat. Mahkamah Eropa meyakini bahwa doktrin ini penting untuk memastikan bahwa negara-negara anggota mematuhi kewajibannya dalam Traktat Roma. Selain itu, "Van Gend en Loos" mengilustrasikan prosedur penegakan hukum Komunitas Eropa di tingkat nasional. Hal ini penting karena terdapat mekanisme penegakkan yang lebih efektif dan terdistribusi, apalagi mengingat Komisi Eropa tidak harus membawa suatu negara anggota ke pengadilan bila terjadi pelanggaran.
Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen Advokat Jenderal Roemer menyatakan bahwa beberapa pasal dalam Traktat Pendirian Komunitas Eropa dapat memiliki "efek langsung" (atau dalam kata lain, warga negara anggota dapat menggunakannya), namun Pasal 12 bukanlah salah satu dari pasal tersebut. Namun, perlu diingat bahwa pendapat advokat jenderal berbeda dengan keputusan Mahkamah Eropa dalam kasus ini.
Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen Mahkamah Eropa membuat keputusan pada 5 Februari 1963 dan menekankan bahwa Pasal 12 dapat memberikan hak personal untuk Van Gend en Loos. Mahkamah Eropa menginterpretasi Traktat Roma secara luas dan teleologis, dan menyatakan bahwa "Komunitas [Eropa] mendirikan tatanan hukum internasional yang baru dan untuk itu negara-negara [anggota] telah membatasi kedaulatannya, walaupun hanya dalam beberapa bidang dan subjek yang tidak hanya meliputi negara anggota tetapi juga warga negaranya."
Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen Kasus ini muncul akibat reklasifikasi bahan kimia oleh negara-negara Benelux ke dalam kategori yang menimbulkan biaya cukai yang lebih tinggi. Mahkamah Eropa menyatakan bahwa hal ini melanggar traktat yang mengharuskan negara anggota mengurangi bea cukai di antara mereka secara progresif, dan juga menetapkan bahwa pelanggaran ini dapat dibawa oleh individu ke pengadilan nasional dan tidak hanya oleh negara anggota komunitas saja.
Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen Terkait dengan berlakunya traktat di hukum nasional, Belanda memiliki sistem monis, yaitu traktat dapat berpengaruh langsung dalam hukum nasional. Namun, ada banyak negara anggota Komunitas Eropa lain (seperti Britania Raya dan Jerman) yang menganut sistem dualisme, atau dalam kata lain traktat harus dikonversi menjadi hukum nasional agar dapat berlaku bagi individu. Dengan dirumuskannya keputusan ini, di negara-negara dengan sistem dualis hukum Uni Eropa memiliki efek langsung tanpa harus dikonversi ke hukum nasional terlebih dahulu.
Integrasi Eropa Pada tahun 1957, Traktat Roma ditandatangani. Traktat tersebut mendirikan Euratom dan Komunitas Ekonomi Eropa, yang juga menetapkan zona perdagangan bebas. Pada tahun 1962, dalam kasus Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen, Mahkamah Eropa memastikan bahwa "Komunitas [Eropa] mendirikan tatanan hukum internasional yang baru dan untuk itu negara-negara [anggota] telah membatasi kedaulatannya, walaupun hanya dalam beberapa bidang dan subjek yang tidak hanya meliputi negara anggota tetapi juga warga negaranya." Dalam kasus Costa v ENEL, diputuskan pula bila hukum nasional bertentangan dengan hukum Eropa, maka hukum Eropa lebih unggul. Akibatnya, hukum nasional yang tidak sesuai dengan hukum Eropa harus dicabut. Selain itu, Komunitas Ekonomi Eropa (dan kini Uni Eropa) dapat mengeluarkan regulasi dan direktif yang harus diikuti oleh negara anggota, sehingga mendorong proses integrasi dan harmonisasi.
Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen Untuk mengetahui apakah suatu pasal memiliki efek langsung, Mahkamah Eropa telah memberikan panduan. Mahkamah Eropa menyatakan bahwa maksud, skema umum, dan susunan kata suatu pasal perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah pasal tersebut memiliki efek langsung. Pengadilan juga menekankan bahwa karena tujuan Traktat Roma adalah untuk mendirikan pasar bersama dengan manfaat bagi individu, traktat ini lebih dari sekadar perjanjian internasional biasa. Traktat tersebut tidak hanya memberlakukan kewajiban bersama bagi negara-negara, tetapi juga memberi individu hak di pengadilan nasional.
Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen Mahkamah Eropa memutuskan bahwa walaupun Komisi Eropa atau negara anggota lain dapat menghentikan pelanggaran hukum Komunitas Eropa oleh suatu negara dengan membawanya ke pengadilan, bukan berarti individu tidak dapat menegakkannya di pengadilan nasional. Terdapat dua alasan yang diberikan. Pertama-tama, bila konsep efek langsung gagal diakui, individu tidak dapat memperoleh perlindungan hukum yang cukup. Kemudian, penegakkan oleh individu merupakan mekanisme pengawasan yang efektif. Individu tidak harus menunggu Komunitas Eropa atau negara anggota lain bila ingin menghentikan pelanggaran hukum Komunitas Eropa oleh suatu negara.
Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen Mengenai tarif pada urea-formaldehida, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa Belanda tidak dapat memberlakukan tarif yang lebih tinggi dari yang berlaku pada 1 Januari 1958 (ketika traktat mulai berlaku). Mahkamah Eropa juga memutuskan bahwa peningkatan tarif dapat terjadi melalui peningkatan tarif secara langsung atau melalui reklasifikasi suatu produk ke kategori dengan tarif yang lebih tinggi, dan keduanya melanggar Pasal 12 Traktat Pendirian Komunitas Eropa. Pertanyaan mengenai tarif mana yang tepat untuk urea-formaldehida diserahkan kepada pengadilan nasional.