mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Hubungan Turki dengan Uni Eropa Setelah didirikan pada tahun 1993, Uni Eropa kemudian maju pesat menjadi sebuah
organisasi yang benar-benar menaungi anggotanya. Hal
inilah yang menarik negara lain untuk bergabung menjadi
anggota dan salah satunya adalah Turki. Dalam catatan
sejarah, Turki selalu menunjukkan minat yang
sangat besar untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Besarnya minat ini ditunjukkan dengan
bergabungnya Turki ke berbagai kegiatan yang ada di
Eropa. Negara ini pernah menjadi anggota Dewan Eropa pada tahun 1949, kemudian menjadi anggota asosiasi Uni Eropa pada tahun 1963. Turki juga merupakan
salah satu negara pendiri Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi pada tahun 1961 dan
juga Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa pada tahun 1971.
Kebebasan media di Uni Eropa Kebebasan media di Uni Eropa adalah hak asasi yang berlaku bagi seluruh negara anggota Uni Eropa dan warga negaranya, sebagaimana didefinisikan dalam Piagam Hak Asasi Uni Eropa serta Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Dalam proses perluasan Uni Eropa, penjaminan kebebasan media merupakan ""indikator utama kesiapan negara untuk menjadi bagian dari Uni Eropa"".
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa Menurut Perjanjian Lisbon 2007(disahkan 2009), keputusan Dewan Uni Eropa yang dibuat berdasarkan pada pemungutan suara, hanya dapat diblokir apabila terdapat setidaknya empat anggota dewan yang memutuskan untuk memblokir bersama keputusan tersebut (membentuk kelompok minoritas pemblokiran). Aturan ini pada mulanya diciptakan untuk mencegah tiga anggota dengan populasi terbanyak di Eropa (Jerman, Perancis, Britania Raya) mendominasi dewan Uni Eropa. Namun setelah keluarnya Britania Raya, Jerman dan negara-negara Eropa utara lainnya (Rep. Irlandia, Belanda, negara-negara Skandinavia dan Baltik) akan kehilangan sekutu dalam membentuk kelompok minoritas pemblokiran tersebut. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya kelompok tersebut, negara-negara lain dapat menolak usul Jerman terutama dalam hal isu ketidakdisiplinan anggaran oleh negara-negara anggota Uni Eropa lain, yang sering diperjuangkan oleh Jerman, dan juga dalam hal rekrutmen bank-bank Jerman untuk menjamin simpanan bagi bank-bank Eropa bagian selatan yang mengalami masalah.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa Maka, terbentuklah sebuah ide untuk membuat peraturan yang memungkinkan anggota-anggota Uni Eropa untuk keluar dari keanggotaannya. Peraturan penting tersebut tercantum dalam pasal 50 Undang-Undang Perjanjian Uni Eropa, dimana Undang-Undang ini memungkinkan negara anggotanya untuk mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa.
Kebijakan visa Kawasan Schengen Jika warga Uni Eropa, EEA dan Swiss tidak dapat menunjukkan paspor atau kartu identitas nasional sah di perbatasan, maka mereka harus tetap diberikan kesempatan yang wajar untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan dengan jangka waktu yang wajar; dengan cara penguatan atau pembuktian bahwa dirinya memiliki hak bebas bergerak tersebut. Namun, Uni Eropa, negara-negara anggota EEA dan Swiss dapat menolak masuk ke Uni Eropa, EEA. atau Swiss karena suatu kebijakan publik, keamanan publik atau alasan kesehatan masyarakat, dengan mengajukan sebuah "peringatan asli, terkini dan cukup serius yang mempengaruhi salah satu dari kepentingan mendasar dari masyarakat". Misalnya, warga tersebut terkena penyakit yang berpotensi "epidemik" atau mudah menular dengan kurun waktu kurang dari 3 bulan dari tanggal kedatangan di suatu negara anggota, di mana dia masuk. Jika orang tersebut telah memperoleh tempat tinggal permanen di suatu negara di mana dia masuk (yaitu sebuah status yang biasanya dicapai setelah lima tahun tinggal), maka negara anggota hanya dapat mengusirnya dengan alasan kebijakan publik atau keamanan publik yang "serius". Misalnya warga tersebut telah tinggal selama sepuluh tahun atau kurang, maka negara anggota hanya dapat mengusirnya atas dasar "keharusan" keamanan publik. Pada kasus anak di bawah umur misalnya, pengusiran diperlukan demi kepentingan terbaik bagi sang anak, sebagaimana halnya yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak. Anggota keluarga dari warga negara Uni Eropa, EEA, atau Swiss yang memiliki ijin tinggal dengan menunjukkan status mereka dapat dibebaskan dari persyaratan memiliki visa ketika memasuki Kawasan Uni Eropa, EEA atau Swiss ketika mereka mendampingi anggota keluarga yang merupakan bagian anggota Uni Eropa, EEA, atau Swiss tersebut atau ingin bergabung dengan keluarga mereka menjadi warga negara Uni Eropa, EEA, atau Swiss.
Uni Eropa Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Lembaga organ penting di dalam UE adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Di samping itu, terdapat pula Parlemen Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggota.
Perjanjian Perdagangan Bebas antara Meksiko dengan Uni Eropa Perjanjian Perdagangan Bebas antara Meksiko dengan Uni Eropa adalah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 1997 di kota Brussel denga nama "Perjanjian Kemitraan Ekonomi, Koordinasi Politik dan Kerjasama antara Negara-Negara Meksiko Bersatu dan Komunitas Eropa Beserta Anggotanya". Pada tanggal 1 Oktober 2000, perjanjian ini mulai berlaku, sehingga bea yang dikenakan pada barang impor dalam jumlah besar pun dihapuskan.
Joseph Muscat Meskipun kukuh terhadap masuknya Malta ke dalam Uni Eropa, Muscat terpilih untuk Parlemen Eropa di Pemilu Parlemen Eropa 2004 menjadi Partai Buruh (sebelumnya Buruh Malta Partai) calon yang menerima suara terbanyak pertama preferensi. Duduk sebagai Anggota Parlemen Eropa, dengan Partai Sosialis Eropa, ia memegang jabatan Wakil Presiden [Komite [Urusan Ekonomi dan Moneter]] DPR dan anggota pengganti Komite Pasar Internal dan Perlindungan Konsumen. Dia adalah anggota dari sejumlah delegasi untuk hubungan dengan Belarus dan dengan negara-negara selatan-timur Eropa. Dia juga anggota dari Uni Eropa - Armenia, Uni Eropa - Azerbaijan dan Uni Eropa - Georgia Komite Kerjasama Parlemen.
Prinsip dasar hukum Uni Eropa Prinsip solidaritas dapat ditemukan dalam pasal 10 Perjajnjian tentang Komunitas Eropa yang menyatakan bahwa :Negara-negara anggota harus mengambil langkah yang tepat, apakah umum atau khusus,untuk memastikan pemenuhan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini atau tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga masyaakat. Mereka harus menfasilitasi pencpaian tugas komunitas.Prinsip ini mencerminkan gagasan solidaritas dan kerjasama yang tidak jauh berbeda dengan yang dinyatakan dalam Perjanjian hukum konvensi Wina tahun 1969, tetapi dalam kerangka hukum khusu Uni Eropa yang lebih banyak substansinya. Prinsip ini diaplikasikan pada negara -negara anggota, hubungan antar negara anggota,dan antara negara anggota dengan Uni Eropa.
Kebijakan perdagangan bebas Uni Eropa di Asia Pada 6 Juli 2017 Uni Eropa dan Jepang mencapai kesepakatan pada persetujuan kemitraan ekonomi (EPA) di KTT Uni Eropa dan Jepang yang diselesaikan pada 8 Desember 2017. Berdasar pada kesepakatan ini menghilangkan sebagian besar tugas yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan Uni Eropa, yang jumlahnya mencapai € 1 miliar setiap tahun, membuka pasar Jepang untuk ekspor pertanian Uni Eropa dan meningkatkan peluang di berbagai sector. Hal ini menetapkan standar tinggi untuk perlindungan tenaga kerja, keselamatan, lingkungan dan konsumen, perlindungan data. Hal ini juga mencakup komitmen khusus untuk perubahan iklim Paris.
Persetujuan Kemitraan Ekonomi antara Uni Eropa dan Jepang telah diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Negara Anggota Uni Eropa pada 18 April 2018.
Negosiasi dari perjanjian investasi antara Uni Eropa dan Cina secara resmi dilangsungkan pada KTT Uni Eropa-Cina pada 21 November 2013 di Beijing. Adapun tujuan Tdari kesepakatan ini adalah untuk menghilangkan hambatan akses pasar terhadap investasi dan memberikan tingkat perlindungan yang tinggi kepada investor di pasar Uni Eropa dan Cina . Ini akan menggantikan 26 Perjanjian Investasi Bilateral yang ada antara 27 masing-masing Anggota Uni Eropa dan Cina dengan satu Perjanjian Investasi tunggal.
Partai Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa Berikut ini merupakan partai-partai anggota yang tergabung ke dalam konfederasi Partai ALDE yang tak hanya berasal dari negara anggota Uni Eropa saja tetapi juga berasal dari negara-negara Eropa lainnya di luar Uni Eropa.
Uni Penyiaran Eropa Uni Penyiaran Eropa (, EBU; , UER; dan tidak masuk ke Uni Eropa) merupakan konfederasi beranggotakan 75 organisasi penyiaran dari 56 negara, dan 43 penyiar terkait dari 25 negara. Anggotanya adalah perusahaan radio dan televisi, kebanyakan penyiar umum milik pemerintah atau stasiun milik pribadi dengan misi umum. Anggota aktif penuh berasal dari negara mulai Aljazair hingga Vatikan, termasuk hampir semua negara Eropa. Anggota terkait tidak hanya berasal dari Eropa dan Mediterania tetapi juga penyiar dari Kanada, Jepang, Meksiko, India dan Hong Kong, juga lainnya. Anggota Terkait dari Amerika Serikat meliputi ABC, CBS, NBC, Corporation for Public Broadcasting, dan Time Warner.
Kantor Bantuan Suaka Eropa Barrot juga mengatakan bahwa praktik dalam pelaksanaan tentang hak suaka menggambarkan fakta bahwa ada perbedaan besar dalam cara negara anggota Uni Eropa yang berhubungan dengan aplikasi untuk para peminta suaka yang mendapat hak perlindungan internasional. Sebagai contoh, seorang warga Irak memiliki kesempatan 71% untuk mendapatkan perlindungan di satu negara anggota Uni Eropa tetapi hanya mendapat 2% kesempatan di negara lainnya. Maka hal ini dianggap tidak sesuai bagi keberlangsungan kerjasama antar anggota-anggota Uni Eropa.
Eurojust Sejak awal dibentuknya Eurojust, agensi ini dianggap sangat membantu dalam menangani berbagai kasus di Uni Eropa. Eurojust sendiri telah menangani 202 kasus, itu hanya pada tahun 2002 saja. Pada 2016, negara-negara anggota Uni Eropa mendapatkan bantuan Eurojust dalam menangani 2.306 kasus baru. Mayoritas kasus-kasus tersebut melibatkan dua negara anggota; bahkan pada tahun 2010, seperlima dari kasus tersebut melibatkan tiga atau lebih negara. Eurojust juga mengatur 249 pertemuan koordinasi antara negara dan badan-badan Uni Eropa. Maka setiap tahunnya, kasus yang ditangani mencapai 250 kasus.
Pada Juli 2015 lalu, Michele Coninsx (kepala Badan Kerjasama Hukum Uni Eropa Eurojust) mengatakan bahwa perahu-perahu yang membawa para migran melintasi Laut Tengah menuju ke Eropa juga turut serta membawa para anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Informasi yang diperolehnya itu adalah bagian dari upaya lembaganya membantu negara-negara Uni Eropa merespon imigrasi ilegal, penyelundupan manusia, terorisme dan kejahatan siber.
Surat Izin Mengemudi Internasional Secara regional SIM Indonesia belaku di negara-negara Anggota ASEAN berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota ASEAN, demikian juga negara-negara Uni Eropa melakukan perjanjian yang sama di negara-negara anggota Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa Pada bulan November 2016, Perdana Menteri May mengusulkan agar Britania Raya dan negara-negara Uni Eropa lainnya saling menjamin hak tinggal bagi 3,3 juta imigran Uni Eropa di Britania Raya dan 1,2 juta warga Britania Raya yang tinggal di wilayah Uni Eropa, hal ini dimaksudkan untuk mengamankan nasib warga tersebut agar tidak digunakan sebagai alat negosiasi selama perundingan Brexit berlangsung. Namun proposal May ini ditolak oleh Merkel dan Tusk meskipun mendapatkan persetujuan dari mayoritas negara anggota Uni Eropa.
Referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016 Sepanjang sejarah belum ada negara anggota berdaulat yang keluar dari Uni Eropa atau organisasi pendahulunya. Sejauh ini tiga wilayah negara anggota UE sudah keluar: Aljazair (1962, merdeka dari Perancis), Greenland (1985) dan Saint Barthélemy (2012), dua wilayah terakhir menjadi Negara dan Wilayah Seberang Laut Uni Eropa.
Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan Sejak Perjanjian Lisabon diberlakukan, aksi bantuan kemanusiaan Uni Eropa diatur menurut Pasal 214 dalam Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa. Bantuan kemanusiaan adalah kompetensi paralel bersama: ini artinya Uni Eropa menjalankan kebijakan otonom, yang tidak mencegah Negara Anggota untuk melaksanakan kompetensinya atau tidak membuat kebijakan Uni Eropa hanya sebagai “pelengkap” bagi Negara Anggota.
Uni Eropa Uni Eropa (disingkat UE) adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional, yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 1 Juli 2013 telah memiliki 28 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah "Perjanjian Uni Eropa" (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992. Namun, banyak aspek dari UE timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, kembali ke tahun 1950-an.
Kebijakan visa Kawasan Schengen Warga dari negara-negara baruyang diakui oleh negara-negara anggota Uni Eropatunduk pada aturan yang sama sebagai warga negara dari negara di mana mereka berada hingga lembaga-lembaga Uni Eropa memutuskan sebaliknya. Paspor dan dokumen perjalanan lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas negara-negara berikut tidak diakui oleh Uni Eropa, meskipun masing-masing negara anggota mengakuinya.
Tanda CE Pada 2013, penandaan CE tidak diperlukan oleh negara-negara Perjanjian Perdagangan Bebas Eropa Tengah (CEFTA), tetapi anggota Republik Makedonia, Serbia, dan Montenegro telah mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa, dan mengadopsi banyak standar dalam undang-undang (seperti yang dilakukan sebagian besar negara-negara anggota Central Eropa mantan CEFTA yang bergabung dengan Uni Eropa, sebelum bergabung).
Kebijakan visa Kawasan Schengen Direktif hak asasi warga negara 2004/38/EC (yang juga disebut "Direktif Kebebasan Bergerak") mendefinisikan hak kebebasan bergerak bagi warga Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) yang mencakup negara-negara anggota Uni Eropa (UE) beserta tiga anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) seperti Islandia, Norwegia dan Liechtenstein. Swiss yang merupakan anggota EFTA, tetapi bukan bagian dari anggota Wilayah Ekonomi Eropa tidak terikat oleh Direktif ini. Namun, Swiss memiliki perjanjian bilateral terpisah mengenai hak bebas bergerak atau berpindah di Uni Eropa. Direktif ini mengkonsolidasikan Regulasi dan Direktif-Direktif yang lebih lama dari Parlemen Eropa, serta Dewan yang mengakui hak warga negara Uni Eropa beserta anggota keluarganya agar bebas berpindah atau tinggal di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa. Direktif ini ditetapkan pada 29 April 2004, serta memperpanjang hak-hak pasangan yang belum menikah. Selain itu, Direktif ini juga memberikan hak kebebasan bergerak atau berpindah bagi warga yang tergabung dalam wilayah EEA, serta bertempat tinggal di seluruh kawasan tersebut, selama mereka bukan merupakan beban yang tidak semestinya di negara tempat mereka tinggal. Selain itu, mereka juga harus memiliki asuransi kesehatan yang komprehensif. Warga negara dari semua anggota EEA dan Swiss yang memiliki paspor EEA atau kartu identitas nasional sah untuk wilayah EEA dapat menikmati hak bebas bergerak ini di masing-masing wilayah, serta dapat memasuki dan tinggal tanpa harus memiliki visa.
Akademi Kepolisian Eropa Dewan Manajemen terdiri dari perwakilan negara-negara anggota Uni Eropa dan Komisi Eropa. Ketua Dewan Manajemen adalah perwakilan salah satu dari tiga negara anggota yang telah bersama mempersiapkan program 18 bulan Dewan Uni Eropa. Tiga negara tersebut di antaranya ialah Estonia, Bulgaria, dan Austria.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa Britania Raya merupakan negara berdaulat pertama yang mengajukan diri untuk memisahkan diri dari Uni Eropa. Berdasarkan hasil vote seluruh wilayah Britania Raya menunjukkan bahwa negara yang dipimpin oleh Ratu Elisabeth sah untuk memisahkan diri dari Uni Eropa. Berdasarkan hasil voting yang dilakukan pada 23 maret 2016 tersebut, 51,89% suara pemilih memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa sedangkan 48,11% suara pemilih memilih untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa. Brexit adalah istilah populer atas keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa.
Lembaga-lembaga Uni Eropa Komposisi dewan hanya dapat dibandingkan dengan cukup unik dan tidak biasa komposisi jerman atas rumah, Bundesrat. Anggota Bundesrat adalah terbatas kepada anggota pemerintah dari negara Jerman dan dapat dipanggil oleh orang-orang pemerintah dalam cara yang sama seperti UNI eropa Dewan. Mereka mempertahankan peran negara yang sementara duduk di Bundesrat dan jika masa jabatan mereka berakhir ketika mereka teringat oleh pemerintah negara bagian (yang bertanggung jawab untuk pengangkatan mereka) atau mereka berhenti untuk duduk dalam pemerintahan negara. Oleh karena itu mereka juga tidak terpilih pada waktu yang sama dan tubuh secara keseluruhan tidak dapat larut seperti kebanyakan parlemen. Sebagai perwakilan pemerintah, anggota tidak memilih sebagai anggota individu tetapi di negara-negara blok, bukan politik keselarasan, untuk negara mereka pemerintah setuju baris. masing-Masing negara tidak sama pemegang kekuasaan berdasarkan populasi, dengan mayoritas mutlak yang diperlukan bagi keputusan. Demikian juga, presiden berputar sama antara para anggota, meskipun setiap tahun daripada setiap enam bulan sekali seperti di Dewan UNI eropa. Namun, tidak seperti UNI eropa Dewan, Bundesrat tidak bervariasi komposisinya tergantung pada topik yang sedang dibahas. Mereka berdua bear mirip kritik, karena campur tangan dari eksekutif dalam proses legislasi.
Hasil referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016 Referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa, juga dikenal sebagai Referendum Uni Eropa, dilaksanakan di Britania Raya dan Gibraltar pada tanggal 23 Juni 2016. Keanggotaan di Uni Eropa telah menjadi topik perdebatan di Britania Raya sejak negara itu bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1973.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa Dalam berbagai kesempatan pemungutan suara di Dewan Eropa, Britania Raya selalu bersekutu dengan Jerman yang memiliki perekonomian relatif lebih liberal (dibanding negara-negara Eropa selatan), dan juga negara-negara Eropa utara lainnya untuk membentuk kelompok minoritas pemblokiran, yang berarti kelompok ini memiliki porsi 35% dalam Dewan Uni Eropa. Keluarnya Britania Raya akan mengakibatkan kelompok pemblokiran ini tidak lagi dapat dibentuk dan disinyalir dapat membuat negara-negara Uni Eropa lainnya memulai upaya untuk melonggarkan disiplin anggaran Uni Eropa atau memberikan jaminan simpanan dengan skala Uni Eropa dalam serikat perbankan.
Pasal 7 Perjanjian Uni Eropa Pasal 7 Perjanjian Uni Eropa berisi prosedur di dalam sistem hukum Uni Eropa yang mengatur penangguhan hak-hak negara anggota tertentu. Meskipun hak-hak negara tersebut dapat ditangguhkan, tidak terdapat mekanisme untuk mengeluarkan suatu anggota.
Badan Keselamatan Penerbangan Eropa Ada lima misi yang diemban oleh EASA:EASA juga memiliki lima tugas utama, yaitu:Terdapat 32 negara anggota EASA yang terdiri dari 28 negara anggota Uni Eropa dan 4 negara non Uni Eropa .
Sejarah hukum Uni Eropa Perubahan Eropa Tengah dan Eropa Timur, serta "runtuhnya Tembok Berlin" dan penyatuan kembali Jerman pada 3 Oktober 1990 memaksa terjadinya reformasi besar-besaran di dalam Komunitas Eropa. Sehingga Uni Eropa dibentuk sebagai struktur kerja sama antarnegara yang sifatnya berbeda dengan perkara organisasi internasional tradisional. Dengan kata lain, Uni Eropa adalah organisasi internasional yang terus bertahap menuju integrasi penuh di bidang ekonomi, politik dan moneter bagi negara-negara Eropa Barat.
Kemudian pada tahun 1994, Uni Eropa dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) dengan tujuh anggota membentuk Wilayah Ekonomi Eropa, dengan Pasar Tunggal atas sembilan belas negara. Uni Eropa menyelesaikan negosiasi keanggotaan dengan anggota EFTA yang tidak meratifikasi perjanjian aksesi pada tahun 1995 seperti Austria, Finlandia, Norwegia . Kemudian Austria, Finlandia dan Swedia bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari 1995, dan Parlemen Eropa tumbuh menjadi 626 anggota.
Perjanjian Uni Eropa membawa perubahan kelembagaan yang cukup besar, dengan pengaruh peningkatan status, serta kekuasaan Parlemen Eropa. Perkembangan penting berikutnya berupa Perjanjian Amsterdam, yang disepakati pada Konferensi Antarpemerintah yang diadakan pada Juni 1997. Perubahan besar dari perjanjian tersebut memperluas yurisdiksi Uni Eropa ke bidang kebijakan baru, dengan meningkatkan kekuatan Parlemen Eropa, yang menjadikannya mitra legislatif penting Menteri Dewan; dan perubahan kelembagaan lainnya. Pada gilirannya, perjanjian ini menuntun pada sebuah laporan Komite Ahli Independen (Komisi Santer), yang didirikan oleh Parlemen Eropa, tentang penipuan, salah urus dan nepotisme di dalam Komisi, yang mendorong pengunduran diri seluruh Komisi yang dipimpin oleh Jacques Santer pada tahun 1999. Langkah ini didorong oleh keputusan Parlemen Eropa, yang tidak memberi Komisi pembebasan pada tahun anggaran 1996. Komisi baru, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Italia, Romano Prodi, yang mulai menjabat pada September 1999. Namun, Konferensi Nice menandai satu kemajuan signifikan perluasan yuridiksi Uni Eropa, dengan pengadopsian Piagam Hak Asasi Uni Eropa. Piagam hak-hak sipil dan politik ini berasal dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), dan dari tradisi konstitusional umum bagi negara-negara anggota.
Sejarah hukum Uni Eropa Prinsip-prinsip umum hukum internasional meliputi hak-hak prosedural, kepemilikan Komisi, dan tersedianya akses terhadap dokumen. Sementara prinsip dasar hukum Uni Eropa merupakan prinsip-prinsip umum hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Eropa dan pengadilan nasional dari negara-negara anggota ketika menentukan keabsahan tindakan legislatif dan administratif di dalam Uni Eropa. Prinsip-prinsip umum hukum Uni Eropa dapat berasal dari prinsip-prinsip umum hukum di berbagai negara anggota Uni Eropa, atau prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam hukum internasional atau hukum Uni Eropa. Pengadilan Eropa mengakui hak asasi manusia, proporsionalitas, kepastian hukum, sama di hadapan hukum dan subsidiaritas sebagai prinsip dasar hukum Uni Eropa. Prinsip-prinsip umum hukum harus dibedakan dari aturan hukum sebagai prinsip yang lebih umum dan terbuka dalam arti prinsip-prinsip ini diterapkan pada perkara-perkara tertentu dengan hasil yang benar.
Badan Kekayaan Intelektual Uni Eropa Perlindungan Merek Dagang dan Desain-rupa berlaku untuk seluruh negara yang tergabung dalam Uni Eropa tanpa perkecualian. Pendaftaran berlaku secara otomatis ke 28 negara UE. (Namun tidak berlaku untuk negara-negara tertentu diluar Uni Eropa seperti Swiss.) Pendaftaran juga berlaku otomatis bila terjadi penambahan atau pengurangan anggota Uni Eropa.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa Uni Eropa memiliki nilai yang tinggi terhadap penanganan pengungsi baik dari segi finansial, perlakuan, hingga penyatuan keluarga pengungsi yang terpisah terlihat dari pengaturan-pengaturan yang ada diatas. Namun standar yang ada di dalam CEAS belum dapat diterapkan secara optimal oleh negara-negara anggota di Uni Eropa karena sifat dari CEAS tersebut yang hanya berbentuk rujukan awal dan negara-negara anggota masih memiliki wewenang untuk membuat kebijakan didalam negara mereka sendiri.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa Perjanjian Asosiasi Uni Eropa ("Association Agreement, "AA) diinisiasi pada 30 Maret 2012 di Brussel; namun, hingga bulan November 2012, 27 negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa belum menandatangani perjanjian tersebut. Perlakuan dan hukuman terhadap mantan Perdana Menteri Ukraina Yulia Tymoshenko oleh pemerintah (yang dianggap oleh para pemimpin Uni Eropa terdapat kepentingan politis) memperburuk hubungan antara Uni Eropa dan Ukraina. Uni Eropa dan beberapa negara anggota, terutama Jerman, menekan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich dan Pemerintahan Azarov untuk menangguhkan penahanan Tymoshenko dengan alasan kesehatannya yang menurun. Beberapa pertemuan dengan Yanukovich dibatalkan oleh pemimpin Uni Eropa, termasuk Presiden Jerman, Joachim Gauck.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa Setelah semua proses disepakati, maka negara yang mengajukan diri untuk keluar dari Uni Eropa dinyatakan sah keluar sebagai anggota Uni Eropa. Namun bila pada kesepakatan selama dua tahun tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka negara yang akan keluar dapat mengajukan penambahan waktu masa perundingan.
Rencana bergabungnya Islandia dengan Uni Eropa Jika negosiasi diteruskan, isu yang menyulitkan proses negosiasi adalah isu perikanan (walaupun sudah menjadi anggota Kawasan Ekonomi Eropa, yang tidak termasuk isu perikanan). Apabila Islandia dan Uni Eropa berhasil menyusun kesepakatan, perjanjian yang mengatur keanggotaan Islandia harus disetujui oleh rakyat Islandia dan juga diratifikasi oleh negara-negara Uni Eropa lainnya.
Hubungan Swiss dengan Uni Eropa Pergerakan bebas orang ini disepakati dalam perjanjian ‘Bilateral I’ untuk mengizinkan warga tinggal dan bekerja baik di Uni Eropa maupun di Swiss dengan syarat telah adanya kepastian dimana saat ini telah ada 1.3 juta warga Uni Eropa yang tinggal di Swiss sementara 450.000 warga Swiss tinggal di negara-negara anggota Uni Eropa. Perjanjian ini tidak bisa terlepas dari perjanjian lain yang membuka akses Swiss ke pasar internal Uni Eropa sebagai persyaratan terikatnya negara tersebut dalam pasar tunggal atau "single market" Uni Eropa.
Sejarah hukum Uni Eropa Direktif 68/36010 diadopsi oleh Dewan untuk menghapus pembatasan hak bebas bergerak dan tempat tinggal warga negara. Hak-hak yang terlibat tidak sepenuhnya bergantung pada negara anggota tuan rumah. Negara-negara anggota juga harus memberi warga negara hak meninggalkan wilayah untuk bekerja di tempat lain di dalam Perjanjian Uni Eropa (Pasal 2(1)). Hak ini diberikan dengan bentuk penerbitan kartu identitas atau paspor yang sah. Negara-negara anggota harus mengeluarkan kartu identitas atau paspor yang sah tersebut kepada warga negaranya (Pasal 2(2)), dan berlaku bagi semua negara anggota dan negara-negara, di mana Komunitas nasional dapat melakukan perjalanan antarnegara anggota (Pasal 2(3)); mengingat untuk melakukan perjalanan ke negara anggota Uni Eropa, terkadang harus melewati negara ketiga (misalnya dari Italia ke Swedia, atau hampir di wilayah mana saja di dalam Komunitas ke Yunani).
Penambahan Kroasia ke Uni Eropa Kroasia mengajukan permohonan untuk keanggotaan Uni Eropa pada tahun 2003 dan Komisi Eropa merekomendasikan untuk menjadikannya sebagai kandidat resmi pada awal tahun 2004. Status negara kandidat diberikan kepada Kroasia oleh Dewan Eropa pada pertengahan tahun 2004. Negosiasi masuk, sementara awalnya ditetapkan untuk Maret 2005, dimulai pada bulan Oktober tahun itu bersama-sama dengan proses penyaringan. Proses aksesi Kroasia diperumit dengan desakan Slovenia, negara anggota Uni Eropa, mengenai isu-isu perbatasan kedua negara mesti ditangani sebelum aksesi Kroasia ke Uni Eropa.
Badan Keselamatan Penerbangan Eropa Kerja sama teknis merupakan kerja sama yang menjadi bagian dari Kemintraan Timur Uni Eropa ("EU's Eastern Partneship"-EaP). Proyek ini didanai oleh Komisi Eropa sebesar 5 juta Euro. Proyek ini dimulai dari Februari 2016 hingga Februari 2020. Adapun negara-negara yang mengikuti proyek ini adalah:
Pada 29 Maret 2017, Inggris memberitahukan Dewan Uni Eropa intensi untuk keluar dari Uni Eropa yang kemudian memicu proses negosiasi dalam rangka membuat perjanjian penarikan keanggotaan dengan jangka waktu selama dua tahun. EASA merespon hal tersebut dengan memberikan sejumlah pernyataan. EASA menyatakan bahwa tugas pengaturan di bidang keselamatan penerbangan sipil di 28 negara anggota Uni Eropa dan 4 negara non-UE, tidak akan berubah dan tetap berjalan dengan semestinya sampai Inggris benar-benar keluar. EASA sendiri belum bisa memastikan dampak dari penarikan keanggotaan Inggris bagi EASA sendiri dan para pemangku kepentingan di 27 negara anggota dan 4 negara terkait. Hal tersebut karenakan proses negosiasi penarikan keanggotaan dan transisi masih berlangsung. Hingga penarikan keanggotaan selesai, EASA terus melanjutkan kerja sama dengan otoritas Inggris dalam cakupan tanggungjawabnya yang terdapat regulasi dasar yang termasuk didalamnya proses dsertifikasi, standardises dan pembuatan keputusan. Setelah semua proses selesai, Inggris dapat meninggalkan partisipasinya di EASA dan Otoritas Penerbangan Sipil Inggris tidak lagi memiliki kewajiban untuk memastikan perusahan-perusahaan penerbangan yang berbasis di Inggris untuk tunduk dalam aturan keselamatan penerbangan Uni Eropa.
Komune di Perancis Perancis menjadi negara dengan jumlah komune terbanyak di Eropa. Sebagai contoh, Jerman yang disatukan (penduduknya sepertiga lebih banyak dari Perancis) hanya memiliki 12.291 komune ("Gemeinden", pada 30 Sept. 2007, berkurang dari 46.300 komune tahun 1900 hingga penyatuan Jerman tahun 1990), dan Italia (jumlah penduduknya mendekati Perancis) dengan 8.101 komune ("comuni", menurut sensus Italia 2001). Di Eropa, hanya Swiss yang memiliki kepadatan komune seperti Perancis, dan bahkan terdapat pergerakan penggabungan besar yang dimulai sejak sepuluh tahun terakhir. Untuk lebih jelas mengenai jumlah komune di Perancis, terdapat dua perbandingan: 1- Uni Eropa (15 anggota, sebelum Mei 2004) terdiri atas 75.000 komune, dan Perancis Metropolitan sendiri dengan 35.568 komune, yang berarti 47.5% komune di Uni Eropa berada di Perancis Metropolitan (16% penduduk Uni Eropa dari 15 anggota berada di Perancis). 2- Amerika Serikat, dengan teritori 14 kali lebih besar dari Republik Perancis, dan lima kali lebih banyak penduduknya, memiliki 35.937 kotamadya tergabung dan kotapraja menurut Sensus Pemerintah 2002, lebih sedikit dari 36.782 komune milik Republik Perancis.
Kebijakan visa Kawasan Schengen Kebijakan visa Kawasan Schengen ditetapkan oleh Uni Eropa dan berlaku untuk Kawasan Schengen beserta negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, dengan pengecualian Irlandia dan Britania Raya yang memilih keluar. Warga negara di luar anggota Uni Eropa, Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) atau Swiss yang ingin memasuki Kawasan Schengen, Bulgaria, Kroasia, Siprus atau Rumania, maka harus memiliki visa atau berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara pada suatu negara yang bebas visa. Kawasan Schengen terdiri dari 22 negara anggota Uni Eropa beserta empat non-anggota yang merupakan anggota EFTA, seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss. Sementara Bulgaria, Kroasia, Siprus dan Rumania belum menjadi bagian dari Kawasan Schengen tetapi memiliki kebijakan visa berdasarkan "Schengen acquis". Regulasi Dewan (EC) No 539/2001 berisi aturan tentang warga negara ketiga yang harus memiliki visa tinggal jangka pendek (daftar Annex I), dan warga negara ketiga yang dibebaskan dari visa (daftar Annex II) ketika mengunjungi Kawasan Schengen. Visa Schengen terbagi menjadi tiga jenis bergantung kebutuhan dengan periode validitas yang berbeda-beda (visa A, B, C, dan D). Biaya visa Schengen umumnya 60 EUR (sekitar Rp1 juta), dan 35 EUR (sekitar Rp600 ribu) bagi anak-anak di bawah dua belas tahun, atau bagi warga negara tertentu yang telah ditetapkan Uni Eropa pada Perjanjian Fasilitas Visa.
Uni Sepak Bola Eropa UEFA didirikan pada tanggal 15 Juni 1954 di Basel, Swiss setelah konsultasi antar asosiasi Italia, Perancis, dan Belgia. Awalnya, uni sepak bola Eropa terdiri dari 25 anggota yang jumlahnya dua kali lipat pada awal 1990-an. Sebagian besar keanggotaan UEFA mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat di Eropa, meskipun ada beberapa pengecualian. Beberapa negara kecil, (seperti Kota Vatikan) tidak termasuk dalam anggota. Beberapa anggota UEFA bukan negara yang berdaulat, tetapi merupakan bagian dari negara berdaulat yang telah diakui oleh konteks hukum internasional. Sebagai contoh: Inggris dan Skotlandia, (bagian dari Inggris Raya) atau Kepulauan Faroe, (bagian dari negara Denmark). Namun, dalam konteks ini fungsi pemerintah negara terkait dengan olahraga cenderung dilakukan di tingkat wilayah yang berbatasan dengan entitas keanggotaan UEFA. Beberapa anggota UEFA adalah negara benua, (seperti Turki and Rusia). Beberapa negara di Asia juga mengaku sebagai asosiasi sepak bola Eropa, khususnya Israel dan Kazakhstan, yang telah menjadi anggota Konfederasi Sepak Bola Asia. Selain itu beberapa asosiasi anggota UEFA memungkinkan tim dari luar wilayah utama asosiasi mereka untuk ikut ambil bagian dalam kompetisi "domestik" mereka sendiri. Monako, sebagai contoh, mengambil bagian dalam Liga Perancis (meskipun entitas yang berdaulat terpisah); Klub Cardiff City dan Swansea City berpartisipasi dalam Liga Inggris; Berwick Rangers, yang berlokasi di Inggris, bermain di Liga Sepak Bola Profesional Skotlandia dan Derry City, yang berlokasi di Irlandia Utara, bermain di Liga Irlandia yang berbasis di Republik Irlandia.UEFA mengadakan kompetisi internasional resmi di Eropa dan beberapa negara Asia bagian Utara, Barat dan Tengah untuk tim nasional dan klub profesional, yang dikenal sebagai "kompetisi UEFA", beberapa di antaranya dianggap sebagai turnamen dunia yang paling bergengsi.
Referendum keanggotaan Hongaria di Uni Eropa 2003 Hongaria mulai mendaftar sebagai bakal anggota Uni Eropa pada tanggal 31 Maret 1994 dan perundingan dimulai pada tahun 1998. Hongaria kemudian menjadi salah satu dari sepuluh negara yang diundang untuk menjadi anggota Uni Eropa selama pertemuan puncak di Kopenhagen pada Desember 2002. Semua pihak sepakat bahwa diperlukan referendum yang mengikat mengenai keanggotaan Uni Eropa sebelum Hongaria dapat bergabung.
Alexiad Di dalam "Alexiad", Komnena menuliskan sejarah politik dan militer dari Kekaisaran Bizantium selama masa kekuasaan ayahnya, sebagai Kaisar Bizantium, yang menjadikannya referensi untuk Bizantium pada Abad Pertengahan Tinggi. "Alexiad" mendokumentasikan interaksi Kekaisaran Bizantium dengan Perang Salib Pertama dan menyorot konflik antara Timur dan Barat pada awal abad ke-12.
Republik Makedonia Kemudian, Justinian II mengadakan ekspedisi militer ke seluruh daerah Makedonia untuk mendamaikan dan meminta bangsa Slav di Makedonia untuk bekerja sama dengan Bizantium. Setelah ekspedisi ini, banyak orang-orang Slav di Makedonia pindah ke Anatolia untuk menjadi bagian dari tentara Kerajaan Bizantium. Meskipun banyak orang Slav yang tunduk kepada kekuasaan Bizantium, banyak juga suku-suku yang masih bebas dari kekuasaan Bizantium. Suku-suku ini hidup secara terpisah, dan tidak membuat sebuah kekuasaan yang mempersatukan suku-suku tersebut. Sekitar tahun 850 Masehi, Kerajaan Pertama Bulgaria menyerang daerah Makedonia dan berlangsung dengan sangat lancar, karena kekuasaan Bizantium di Makedonia sangat lemah juga dipengaruhi oleh kemauan suku-suku Slav untuk bergabung dalam Kerajaan Pertama Bulgaria.
Orang-orang Slav di Makedonia kemudian menganut agama Kristen pada abad ke-9 Masehi, pada saat Pangeran Boris I dari Bulgaria berkuasa. Rakyat Makedonia yang mulanya buta huruf, kemudian dikenalkan huruf oleh dua orang pendeta Kristen asal Bizantium, Santo Kyril dan Santo Methodius, yang memperkenalkan abjad Glagolitik. Pada tahun 1014, Kaisar Basil II dari Bizantium berhasil mengalahkan tentara dari Tsar Samuil, dan kemudian memulihkan kekuasaan Bizantium atas tanah Makedonia. Namun, pada akhir abad ke-12 Masehi, kekuasaaan Bizantium di Makedonia kembali melemah dan dikuasai oleh bangsa Normandia dalam sebuah penyerangan tahun 1080. Awal abad ke-13, Kekaisaran Bulgaria meraih kekuasaan atas Makedonia.
Republik Makedonia Karena kekacauan politik, Kekaisaran Bulgaria gagal mempertahankan kekuasaannya atas Makedonia, yang kemudian kekuasaan ini direbut kembali oleh Bizantium. Pada abad ke-14 Masehi, Makedonia menjadi bagian dari Kekaisaran Serbia, yang menampakkan diri mereka sebagai pembebas bangsa Slav dari kekuasaan Bizantium. Skopje kemudian menjadi ibukota dari kekaisaran Tsar Stefan Dusan. Setelah kematian Dusan, kekuasaan Serbia melemah dikarenakan pewaris tahta yang tidak sekuat pendahulunya dan
persaingan antara bangsawan di Makedonia. Tanpa perlawanan, Makedonia kemudian jatuh ketangan Turki Utsmaniyah.
Basileios I Makedonia Basileios I, disebut Makedonia (, "Basíleios ō Makedṓn"; 811 – 29 Agustus 886) merupakan seorang Kaisar Bizantium yang bertakhta dari tahun 867 hingga 886. Lahir seorang petani sederhana di thema Makedonia, ia bangkit di istana Kekaisaran, dan merebut takhta Kekaisaran dari Kaisar Mikhael III (bertakhta 842-867). Terlepas dari asal usulnya yang sederhana, ia menunjukkan kemampuan yang hebat dalam menjalankan urusan negara, yang mengarah pada kebangkitan kembali kekuasaan Kekaisaran dan renaisans seni Bizantium. Ia dianggap oleh Bizantium sebagai salah satu kaisar terbesar mereka, dan dinasti Makedonia yang ia dirikan, memerintah atas apa yang dianggap sebagai era Kekaisaran Bizantium yang paling mulia dan makmur.
Mikhael VIII Palaiologos Mikhael VIII Palaiologos (Yunani: Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, "Mikhaēl VIII Palaiologos") (1223 – 11 Desember 1282) berkuasa sebagai kaisar Bizantium 1259–1282. Mikhael VIII adalah pendiri dinasti Palaiologos yang akan menguasai Bizantium hingga jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Ia merestorasi Konstantinopel dan mentransformasi Kekaisaran Nicea menjadi Kekaisaran Bizantium.
Heinrich II, Kaisar Romawi Suci Di bawah Otto I dan Otto II, pemimpin Lombardia, Pandolfo memperluas kendali Kekaisaran Barat atas Italia tengah dan selatan. Awalnya ditunjuk oleh Otto I sebagai Pangeran Benevento dan Capua pada tahun 961, Pandolfo mengobarkan perang melawan Bizantium sebagai letnan setia Otto II. Pada tahun 978, Pandolfo telah menggabungkan ketiga kerajaan selatan Lombardia – Benevento, Capua, dan Salerno – ke dalam Kekaisaran Romawi Suci. Namun kematian Pandolfo pada tahun 981, melemahkan dominasi Barat atas Kekaisaran Bizantium di Italia selatan. Pada tahun 982, seluruh wilayah yang pernah dikuasai oleh Pandolfo telah runtuh. Bizantium masih mengklaim kedaulatan atas pemerintahan Lombardia, dan kurangnya pemimpin tunggal untuk mencegah kemajuan mereka ke wilayah Lombardia memungkinkan rakyat Bizantium menerobos lebih jauh ke utara. Menghadapi pasukan Bizantium-Muslim bersama, Otto II dikalahkan di pertempuran Stilo pada tanggal 14 Juli 982. Kekalahan tersebut mengubah keseimbangan kekuasaan di Italia selatan menguntungkan Bizantium. Sambil bersiap untuk membalas serangan Bizantium, Otto II tiba-tiba meninggal saat berada di Roma, dengan putranya yang bernama Otto III menggantikannya. Dengan seorang bocah sebagai penguasa dan krisis politik untuk ditangani, Kekaisaran Barat tidak dapat menantang dominasi Bizantium. Hal ini memungkinkan Basil II membangun pasukan pertahanannya dalam persiapan menghadapi serangan balasan Barat di masa depan.
Alboin Clefi hanya berkuasa selama 18 bulan sebelum dibunuh oleh seorang budak. Diduga ia juga dibunuh atas dorongan Bizantium, yang berkepentingan di dalam menghindari kepemimpinan yang bermusuhan dan kekuasaan di tampuk kepemimpinan di antara bangsa Lombardia. Sebuah sukses yang penting bagi Bizantium adalah bahwa tidak ada raja yang diumumkan sebagai pengganti Clefi, membuka dekade interregnum, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap serangan dari bangsa Franka dan Bizantium. Hanya ketika berhadapan dengan bahaya pemusnahan oleh Franka pada tahun 584, beberapa adipati dilantik sebagai raja yang baru, Autari, putra Clefi, yang mulai berkuasa dan memusatkan kerajaan Lombardia. Sedangkan wilayah kekaisaran yang tersisa ditata kembali di bawah kendali sebuah eksarka di Ravenna dengan kapasitas membela negara tanpa bantuan Kaisar.
Heraklius Heraklius dinobatkan sebagai Kaisar Bizantium, setelah berhasil melengserkan Pochus. Pada masa kekuasaannya Bizantium beberapa kali terlibat dalam pertempuran dengan Kerajaan Persia Sassaniyah, dalam memperebutkan sejumlah wilayah kekuasaan di kawasan Asia Barat seperti Suriah dan Anatolia.
Karl Martell Beberapa dekade kemudian, pada tahun 800, putra Pippin, Charlemagne dinobatkan sebagai kaisar oleh Paus, yang selanjutnya memperluas prinsip dengan mendelegitimasi kewenangan pemilihan Kaisar Bizantium di Semenanjung Italia (yang saat itu telah mencakup setidaknya Puglia dan Calabria) dan Galia Romawi kuno, termasuk pos-pos Iberia yang telah didirikan Charlemagne di "Marca Hispanica" di seberang Pirenia, yang sekarang membentuk Catalunya. Singkatnya, meskipun Kaisar Bizantium menuntut kekuasaan atas seluruh Kekaisaran Romawi kuno, itu hanya sebagai Kaisar "Romawi" belaka.
Heraklius Meski pernah dekat dan sempat menjalin persahabatan dengan kaum muslim, pada masa kekuasaannya, Kekaisaran Bizantium beberapa kali terlibat konflik dengan kaum muslim, seperti dalam Perang Mu'tah, Perang Tabuk dan Perang Yarmuk, yang pada ahirnya menyebabkan sebagian wilayah kekuasaan Bizantium di rebut oleh orang-orang Arab Muslim.
Leontios Leontios (atau Leontius) (, ) (meninggal 15 Februari 706) adalah kaisar Bizantium dari tahun 695 sampai 698. Dia meraih kekuasaan dengan menggulingkan Kaisar Justinian II, namun pada gilirannya digulingkan oleh Tiberios III. Nama dia yang sebenarnya dan resmi adalah Leo (Λέων, "Leōn"), namun dia dikenal dengan nama yang digunakan untuknya dalam sejarah Bizantium.
Balaklava Pada Abad Pertengahan, kota tersebut dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium dan kemudian oleh Genoa yang menaklukannya pada 1365. Bizantium menyebut kota tersebut Yamboli dan Genoa menamainya Cembalo. Bangsa Genoa membangun sebuah kekaisaran perdagangan besar di Mediterania dan Laut Hitam, membeli budak-budak di Eropa Timur dan mengirim mereka ke Mesir melalui Krimea.
Yustinianus I Yustinianus I (; ; 483 – 13 atau 14 November 565), umumnya dikenal dengan nama Yustinianus yang Agung, adalah Kaisar Romawi Timur (Bizantium) yang berkuasa dari tahun 527 hingga 565. Pada masa kekuasaannya, ia berusaha mengembalikan kejayaan kekaisaran dan menaklukkan kembali bagian barat Kekaisaran Romawi.
Agila I Agila I (juga dikenal sebagai "Achila", "Akhila", "Aquila", atau "Agil") adalah raja Hispania dan Septimania Visigoth yang berkuasa dari tahun 549 hingga 554. Pada tahun 551, Athanagild, dengan bantuan dari Kaisar Bizantium Yustinianus I, berupaya menggulingkan kekuasaannya. Dalam konflik tersebut, ia tewas di dekat Sevilla pada tahun 554. Athanagild lalu menjadi raja, sementara Bizantium menguasai Andalusia dan Granada.
Perang Salib Kekaisaran Bizantium melakukan ekspansi wilayah pada awal abad ke-10 melalui Basilius II yang menghabiskan sebagian besar kekuasaannya selama setengah abad dengan melakukan berbagai penaklukan. Meskipun ia mewariskan peningkatan harta benda, ia menelantarkan urusan-urusan domestik dan mengabaikan tugas untuk menggabungkan hasil-hasil penaklukannya ke dalam "ekumene" Bizantium. Tak ada satu pun penerus Basilius yang memiliki bakat politik atau militer, dan tugas mengatur Kekaisaran semakin banyak diserahkan kepada pelayanan sipil. Upaya-upaya mereka untuk mengembalikan perekonomian Bizantium ke dalam kemakmuran bahkan memicu inflasi. Untuk menyeimbangkan anggaran yang semakin tidak stabil, tentara tetap Basilius dibubarkan dan tentara "thematik"nya digantikan dengan "tagmata". Setelah kekalahan pasukan Bizantium pada tahun 1071 dalam Pertempuran Manzikert, bangsa Turk Seljuk menguasai hampir keseluruhan Anatolia dan kekaisaran tersebut kerap kali mengalami perang saudara.
Pengepungan Nicaea (727) Pengepungan Nicaea pada tahun 727 adalah usaha yang gagal oleh Kekhalifahan Umayyah untuk merebut kota Bizantium di Nicea, ibukota Thema Opsikion. Sejak kegagalan untuk merebut Kekaisaran Bizantium, di Konstantinopel, pada tahun 717-718, Khilafah telah meluncurkan serangkaian serangan ke Bizantium Asia Kecil. Pada tahun 727, tentara Arab, yang dipimpin oleh salah satu putra Khalifah, menembus jauh ke Asia Kecil, merebut dua benteng Bizantium dan pada akhir bulan juli tiba di Nicaea. Meskipun serangan konstan selama 40 hari, kota ini tetap tidak dapat dikuasai dan orang-orang Arab menarik diri dan kembali ke Khilafah. Keberhasilan menahan serangan ini menjadi dorongan besar bagi kaisar Bizantium Leo III dari Isaurian untuk memulai kampanye menghapuskan penghormatan ikon di Kekaisaran; Leo mengklaim itu sebagai bukti Tuhan mendukung kebijakan-nya. Pengepungan Nicaea sebagai titik kulminasi penyerangan Kekhilafahan Umayyah, disebabkan berbagai ancaman baru dan kekalahan yang dialami di wilayah perbatasan mengalihkan Umayyah di tempat lain, sementara kekuatan Bizantium berangsur pulih.
Ekspedisi Tabuk Di lain pihak, Kaisar Bizantium Heraclius menganggap bahwa kekuasaan kaum Muslimin di Jazirah Arab berkembang dengan pesat, dan daerah Arab harus segera ditaklukkan sebelum orang-orang Muslim menjadi terlalu kuat dan dapat menimbulkan masalah bagi Bizantium.
Kematian Muhammad Di lain pihak, Kaisar Bizantium Heraclius menganggap bahwa kekuasaan kaum Muslimin di Jazirah Arab berkembang dengan pesat, dan daerah Arab harus segera ditaklukkan sebelum orang-orang Muslim menjadi terlalu kuat dan dapat menimbulkan masalah bagi Bizantium.
Kekuasaan temporal (kepausan) Penantangan Paus Gregorius II terhadap kaisar Bizantium Leo III orang Isauria sebagai hasil dari kontroversi ikonoklastik di Kekaisaran Timur memberikan jalan untuk serangkaian panjang pemberontakan, skisma dan peperangan saudara yang kemudian berujung pada pendirian kekuasaan temporal Paus.
Pertempuran Akroinon Pertempuran Akroinon adalah pertempuran yang meletus di Akroinon atau Akroinos (dekat Afyon modern) di Phrygia, di ujung barat dataran Anatolia, pada tahun 740 antara pasukan Arab Umayyah melawan Bizantium. Arab telah melancarkan serbuan rutin ke Anatolia selama seabad terakhir, dan ekspedisi tahun 740 adalah yang terbesar dalam dekade tersebut, terdiri atas tiga divisi berbeda. Satu divisi, berkekuatan 20.000 tentara di bawah Abdullah al-Battal dan al-Malik bin Syu'aib, dihadapi di Akroinon oleh pasukan Bizantium di bawah komando Kaisar Leo III orang Isauria (berkuasa 717–741) dan putranya, calon kaisar Constantinus V (berkuasa 741–775). Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak Bizantium. Ditambah dengan permasalahan Kekhalifahan Umayyah di front lainnya dan kericuhan dalam negeri sebelum dan setelah Pemberontakan Abbasiyah, peristiwa ini mengakhiri gangguan Arab terhadap Anatolia selama tiga dekade.
Tribonianus Tribonianus (c. 500–547) adalah seorang ahli hukum pada masa kekuasaan Kaisar Bizantium Yustinianus I. Ia merevisi undang-undang Kekaisaran Romawi.
Wangsa Bagrationi Monarki yang bersatu ini mempertahankan kemandiriannya yang genting dari kekaisaran Bizantium dan Seljuk sepanjang abad ke-11, berkembang di bawah Davit IV (1089-1125), yang menangkis serangan Seljuk dan penyatuan Georgia yang lengkap dengan penaklukan kembali Tbilisi pada tahun 1122. Dengan mundurnya kekuasaan Bizantium dan pembubaran Kekaisaran Agung Seljuk, Georgia menjadi salah satu negara terkemuka di Timur Kristen, kekaisaran pan-Kaukasianya peregangan, pada tingkat terbesarnya, dari Kaukasus Utara ke Iran utara, dan ke timur ke Asia Kecil.
Gereja Maronit Pada 687 Masehi, Kaisar Justinianus II menyetujui rencana evakuasi ribuan kaum Maronit dari Lebanon untuk ditempatkan di kawasan lain. Timbullah kekacauan dan ketakutan yang mendorong kaum Maronit pada tahun itu juga memilih batrik pertama mereka, Yohanes Maron. Oleh karena itu, ketika Islam mulai tampak di perbatasan Kekaisaran Bizantium dan baris depan yang padu dibutuhkan untk menahan infiltrasi Islam, kaum Maronit justru sibuk mempertahankan kebebasan mereka dari kekuasaan kekaisaran. Keadaan ini dialami pula oleh komunitas-komunitas Kristen lainnya dalam Kekaisaran Bizantium, sehingga mempermudah penaklukan kaum Muslim atas belahan Timur dunia Kristen di penghujung abad itu.