mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Penobatan Paus Penobatan paus terdahulu digelar dalam Basilika Santo Yohanes Lateran, katedral Sri Paus. Meskipun demikian, selama ratusan tahun, penobatan paus dilaksanakan di lingkungan Basilika Santo Petrus, dan sejumlah penobatan berlangsung di Avignon pada masa Kepausan Avignon. Pada 1800 Paus Pius VII dimahkotai dalam gereja Benediktin yang penuh sesak di biara-pulau San Giorgio, Venesia, setelah almarhum pendahulunya, Paus Pius VI, terpaksa menyingkir ke pangasingan semasa Napoleon Bonaparte menguasai Roma. Karena saat itu Perancis menahan tiara beserta paus lama, dia dimahkotai dengan sebuah tiara papier-mâché, yang untuknya perempuan-perempuan Venezia harus merelakan permata-permata mereka.
Bukit Vatikan Pada abad pertama masehi, Bukit Vatikan berada di luar batas kota sehingga bisa menyediakan "circus", yaitu bangunan penting pada masa Kekaisaran Romawi di mana acara-acara hiburan publik seperti balap kuda, balap kereta kuda dam berbagai acara lainnya diselenggarakan,(disini bernama "Circus Nero") dan sebuah lokasi pemakaman. Basilika Santo Petrus dibangun di atas lokasi pemakaman ini, tempat yang menurut tradisi gereja dipercaya sebagai lokasi makam Santo Petrus Rasul. Ada sebuah tempat pemakaman lainnya di dekatnya yang dibuka untuk publik pada tanggal 10 Okotober 2006 untuk merayakan ulang tahun ke-500 Museum Vatikan.
Gisela dari Hongaria Gisela Yang Diberkati digambarkan di sebuah panel batu kapur putih oleh seniman Hongaria Sandor Kiss di dinding the Chapel of Our Lady – Queen of Hungary di Basilika Santo Petrus, Roma.
Pedro Calungsod Calungsod secara resmi dibeatifikasikan pada 5 Maret 2000 oleh Paus Yohanes Paulus II. Calungsod secara resmi dikanonsasikan oleh Paus Benediktus XVI di Basilika Santo Petrus di Kota Vatikan pada 21 Oktober 2012.
Roger Etchegaray Kardinal Etchegaray meraih perhatian dari khalayak internasional pada Malam Natal 2009 saat ia terluka berat dalam sebuah serangan gagal terhadap Paus Benediktus XVI saat mereka melakukan prosesi Misa di Basilika Santo Petrus. Etchegaray dirawat dengan patah tulang.
Louis de Montfort Ia dianggap sebagai salah satu pendukung awal Mariologi seperti yang dikenal saat ini, dan seorang kandidat untuk menjadi Doktor Gereja. Patungnya yang dibuat oleh Giacomo Parisini saat ini diletakkan di relung atas bagian selatan di dalam Basilika Santo Petrus di Vatikan.
Relikui Pada gereja awal, jasad para martir dan santo tidak pernah diganggu atau dibagikan. Kuburan mereka sering tidak teridentifikasi di pemakaman-pemakaman dan katakomba Roma, yang selalu berada di luar tembok kota, tetapi martirium mulai dibangun di lokasi penguburan, dan itu dianggap bermanfaat bagi jiwa santo yang dimakamkan dekat dengan jasadnya. Beberapa "balai pemakaman" besar dibangun di situs makam martir, termasuk Basilika Santo Petrus Lama. Menurut Ensiklopedia Katolik hal itu karena mungkin ada anggapan bahwa ketika jiwa-jiwa para martir naik ke surga pada hari kebangkitan, mereka akan didampingi oleh orang-orang yang dikebumikan di dekatnya, yang akan mendapatkan bantuan dari Tuhan.
Simon Petrus Menurut tradisi (yang dicatat oleh Hieronimus), Petrus wafat dengan cara disalibkan terbalik (kepala di bawah, kaki di atas) di Roma saat pemerintahan Nero setelah menolak disalibkan dengan kepala di atas karena ia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Yesus. Petrus dimakamkan di tempat yang kini persis di bawah altar utama Basilika Santo Petrus di Vatikan. Tradisi ini tercatat dalam ""Acts of Peter"" (naskah apokrif bahasa Yunani dari abad ke-2) dan sebagai kisah tersendiri "Kematian Syahid Petrus" (""Martyrdom of Peter"") termuat dalam tiga naskah bahasa Yunani, satu naksah bahasa Koptik (berbentuk fragmen), serta dalam versi bahasa-bahasa Suryani, Etiopia, Arab, Armenia, dan Slavia. Karenanya, diusulkan bahwa catatan ini mempunyai sumber yang kuno.
Heraldik gerejawi Sosok Santo Petrus sudah digambarkan menggenggam sepasang anak kunci semenjak abad ke-5. Karena Gereja Katolik Roma menghormatinya sebagai paus pertama sekaligus uskup pertama kota Roma, maka gambar sepasang anak kunci pun dijadikan salah satu tanda pengenal Sri Paus. Gambar sepasang anak kunci pertama kali muncul dalam lambang kebesaran Sri Paus pada abad ke-13. Gambar sepasang anak kunci serenjang kerap ditampilkan pada kepingan uang logam, tetapi kemudian digunakan sebagai lambang Basilika Santo Petrus sejak abad ke-15. Gambar sepasang anak kunci serenjang terakhir kali muncul pada perisai lembaga kepausan pada tahun 1555, dan selanjutnya tergantikan oleh gambar sepasang anak kunci bersilang. Sepasang anak kunci ini terdiri atas sebatang anak kunci emas dan sebatang anak kunci perak. Anak kunci emas digambar miring ke kanan-heraldik (ke kiri menurut sudut pandang orang yang melihat gambar) pada lambang kebesaran pribadi Sri Paus, meskipun gambar sepasang anak kunci perak atau sepasang anak kunci emas juga pernah digunakan sampai abad ke-16. Sepasang anak kunci sebagai lambang Santo Petrus dapat dijumpai dalam banyak lambang kebesaran. Gambar sepasang anak kunci perak bersilang ditampilkan pada lambang kebesaran Kepangeranan Keuskupan Agung Bremen, karena Santo Petrus dihormati di swapraja ini sebagai santo pelindung Katedral Keuskupan Agung Bremen.
San Pietro in Vincoli San Pietro in Vincoli (Santo Petrus dalam Rantai) adalah sebuah gereja tituler dan basilika minor Katolik Roma di Roma, Italia, yang paling dikenal sebagai tempat dari patung Musa karya Michelangelo, dan bagian dari makam Paus Yulius II.
Donatello Ketika Cosimo diasingkan dari Firenze, Donatello pergi ke Roma sampai tahun 1433. Dua karya yang bersaksi atas kehadirannya di kota ini adalah "Makam Giovanni Crivelli" di Santa Maria "di Aracoeli", dan "Siborium" di Basilika Santo Petrus, yang melahirkan karya dari pengaruh klasik yang kuat.
Basilika Agung Santo Yohanes Lateran Basilika Agung Kepausan dari Sang Juru Selamat Mahakudus dan dari Santo Yohanes Pembaptis dan Penginjil di Lateran () atau yang biasa disebut sebagai Basilika Agung Santo Yohanes Lateran () atau Basilika Lateran adalah Katedral Gereja Roma dan kedudukan gerejawi resmi Uskup Roma yang adalah juga Sri Paus. Basilika ini adalah basilika paling tua dan paling teratas dalam urutan nilai pentingnya (sebagai Katedral Roma) di antara empat basilika penting di Roma, dan memegang gelar ibu gereja ekumene (ibu gereja bagi seluruh penjuru dunia yang dihuni oleh manusia) di komunitas umat Katolik Roma. Imam Agung dari Basilika Santo Yohanes Lateran saat ini adalah Agostino Vallini, Kardinal Vikaris Jendral bagi Keuskupan Roma.
Paroki Santo Petrus Lubukbaja Bukit Baloi, lokasi baru yang diberikan oleh Otorita untuk bangunan gereja, ternyata penuh dengan bebatuan. Umat Katolik harus bekerja keras dengan bergotong royong meratakan tanah, memecahkan batu-batuannya dan akhirnya berdirilah bangunan gereja permanen. Bangunan permanen ini kemudian diberi nama ”Gereja Santo Petrus”. Nama yang sesuai mengingat letaknya yang di atas lokasi berbatu. Petrus berarti batu karang (Mat 16:18).
Akhirnya pada tahun 1990, gereja Santo Petrus diresmikan menjadi Paroki pertama di pulau Batam.
Adorasi Ekaristi Jika Ekaristi dipertunjukkan dan dipuja secara terus menerus selama 24 jam sehari, maka kegiatan ini disebut Adorasi Abadi. Dalam suatu biara ataupun frateran/susteran, kegiatan ini dilakukan oleh rahib/rubiah ataupun frater/suster yang tinggal di sana; sementara dalam suatu paroki dilakukan oleh umat relawan sejak abad ke-20. Saat doa pembukaan dalam kapel adorasi abadi di Basilika Santo Petrus, Paus Yohanes Paulus II berdoa demi didirikannya kapel adorasi abadi di setiap paroki di seluruh dunia. Paus Benediktus XVI menerapkan adorasi abadi bagi kaum awam di masing-masing dari kelima sektor Keuskupan Roma.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Pansel KPK) merupakan panitia yang dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan yang mengatur pembentukan Pansel KPK terdapat pada BAB V tentang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 30 Ayat (2) yang berbunyi "Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pemerintah membentuk panitia seleksi" yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."
Daftar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah salah satu dari lima pimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi juga merangkap sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau cukup disebut Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat Setjen KPK RI atau Setjen KPK) adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setjen KPK dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau cukup disebut Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah unit eselon I di Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana korupsi. Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi Bidang Pencegahan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK.
Konfrontasi Cicak dan Buaya Pernyataan Susno Duadji, Komjen Pol, Kabareskrim Mabes Polri bahwa "...cicak kok mau melawan buaya..." merupakan pemantik konfrontasi setelah "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" dituduh melakukan penyadapan terhadap telepon seluler Susno Duadji yang terindikasi dengan isu uang Rp 10.000.000.000 dan terdapat kaitan atas penanganan kasus Bank Century , sedangkan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab bahwa "sistem penyadapan yang dilakukan oleh "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" adalah lawful interception. Itu digunakan untuk penegakan hukum dan kalau merasa ada yang tersadap dan punya masalah dengan itu, datang saja ke "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)"..." dan berkaitan dengan kasus Bank Century, "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" baru akan melakukan proses penyelidikan setelah adanya hasil audit "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)" sedangkan usulan "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)" yang berkaitan dengan Bank Century yang diajukan oleh sejumlah anggota secara resmi akan dibahas di Rapat Paripurna "Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)" tanggal 1 Desember 2009.
Deputi Bidang Penindakan Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau cukup disebut Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah unit eselon I di Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi. Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi Bidang Penindakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pernberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) anggota.
Daftar Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah pimpinan dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang terdiri dari lima orang. Pimpinan KPK merupakan penanggungjawab tertinggi bertugas memimpin KPK dan bekerja secara kolektif dengan masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Pimpinan KPK menyelenggarakan fungsi:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
Korupsi Bibit &amp; Chandra Saat pelucuran tanggal 29 Maret 2010, dalam siaran persnya yang disampaikan kepada wartawan, penulis mengatakan bahwa penerbitan atas buku "Korupsi Bibit & Chandra" ini merupakan sebuah bentuk kegelisahan dan kemarahan terhadap atas apa yang terjadi dalam proses hukum kasus kedua Pimpinan KPK tersebut, ia merasa kebenaran telah dijungkirbalikkan dalam kelanjutan kasus tersebut. seperti terhadap tersangka Anggodo Widjojo, dia mengatakan, Anggodo Widjojo telah diperas, sedangkan Ari Muladi justru dilindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian kembali ia mengatakan masih banyak sejuta kejanggalan yang dapat terkuak melalui isi bukunya ini, seandainya rekaman hubungan antara Ade Rahardja dan Ari Muladi terkuak akan semakin menjadi nyata betapa hebatnya korupsi oknum-oknum dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Republika pada tanggal 29 April 2010, OC Kaligis bahkan mengatakan menunggu perlawanan dari dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah yang terkait atau hampir satu bulan penerbitkan buku tersebut pada 29 Maret 2010 yang lalu dengan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada reaksi dari KPK bahwa buku yang saya tulis tentang korupsi Bibit dan Chandra dianggap menyalahi hukum bahkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 terdapat anggota komisi III DPR RI sempat mempertanyakan kepada Bibit dan Chanda dalam rapat kerja tentang penerbitan buku ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua KPK adalah salah satu dari lima pimpinan di KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi juga merangkap sebagai anggota KPK.
Samanhudi Anwar Pada 8 Juni 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Samanhudi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yaitu penerimaan suap terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar. Penetapan ini berawal dari kegiatan operasi tangkap tangan KPK di Blitar pada 6 Juni 2018. Setelah sempat dinyatakan "buron" setelah operasi tangkap tangan, Samanhudi akhirnya menyerahkan diri ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada malam hari 8 Juni 2018. Esok harinya setelah dilakukan pemeriksaan selama 6 jam, Samanhudi langsung ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Erry Riyana Hardjapamekas Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, mengapresiasi sepak terjang Erry sejak lembaga pemberantasan korupsi ini baru terbentuk, pada 2003. Saat itu Komisi belum memiliki fasilitas apa pun. Tak ada gedung, bahkan tak ada kursi untuk rapat. Untuk mengatasi hal itu, Erry membawa sekretaris pribadinya saat bekerja di PT. Timah dan membayarnya dengan uang sendiri. Erry juga terpilih menjadi pimpinan KPK bersama Taufiequrachman Ruki, Sjahruddin Rasul, dan Erry Riyana Hardjapemekas.Mereka terpilih melalui voting yang dilakukan dua kali oleh 44 dari 61 anggota Komisi II.
Bambang Widjojanto Di awal kariernya, Bambang banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993). Bambang Widjojanto bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus pada periode 1995-2000. Bambang juga pernah menjadi panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 154/2009). Bambang pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan menjadi pengacara/Tim Penasihat Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengalaman Khusus Pencegahan dan atau Pemberantasan Korupsi, Bambang sempat menjadi anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi), anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi. Dia bahkan aktif dalam berbagai aktivitas Yayasan Tifa dan Kontras. Dia juga pernah menjadi anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge, dan anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu). Bambang Widjojanto sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Bermula saat "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" sedang melakukan penyidikan dan pencekalan terhadap sejumlah pejabat "PT. Masaro Radiokom" dalam kasus Proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER-08/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, pelaksana tugas KPK terdiri dari:
Mohammad Yahya Fuad Pada 23 Januari 2018, Yahya Fuad ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2016. Pada 19 Februari, Yahya kemudian ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Eddy Rumpoko Pada 16 September 2017, Eddy Rumpoko ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan terkait dengan kasus suap proyek pengadaan mebel di Pemerintah Kota Batu. Esoknya, Eddy ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
M. Busyro Muqoddas M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. () adalah wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia yang pernah menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Menggantikan Ketua KPK Antasari Azhar, Busyro dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden RI pada 20 Desember 2010. Sebelumnya, Busyro merupakan ketua merangkap anggota Komisi Yudisial RI periode 2005-2010.
Nyono Suharli Wihandoko Pada 3 Februari 2018, Bupati Jombang Nyono Suharli ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Esoknya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Nyono sebagai tersangka dan menahan dirinya dalam kasus suap terkait dengan perizinan pengurusan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pansel KPK 2011 dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepres ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 24 Mei 2011. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM/Menkumham Patrialis Akbar telah mengajukan sekitar 15-16 nama calon Pansel KPK 2011 kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan/Menko Polhukam Djoko Suyanto yang akan meneruskannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masa kerja Pansel KPK 2011 dimulai terhitung sejak ditetapkannya Kepres mengenainya hingga terbentuknya Pimpinan KPK yang baru. Namun, menurut Menkumham Patrialis Akbar, Pansel KPK akan mulai bekerja pada Juni 2011 dan berakhir pada Desember 2011.
Rendra Kresna Pada 11 Oktober 2018, Rendra ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rendra diduga menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu, Rendra bersama seorang pihak swasta diduga menerima gratifikasi sekitar 3,55 miliar rupiah. Selang empat hari kemudian, Rendra ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjalani pemeriksaan selama 10 jam.
Mohammad Hatta Pada 31 Januari 1970, melalui Keppres No. 12/1970 telah dibentuk Komisi Empat yang bertugas mengusut masalah korupsi. Untuk keperluan itu Dr. Moh. Hatta (mantan Wakil Presiden RI) telah diangkat menjadi Penasehat Presiden dalam masalah pemberantasan Korupsi. Komisi Empat ini diketuai oleh Wilopo, SH, dengan anggota-anggota: IJ Kasimo, Prof. Dr. Yohanes, H. Anwar Tjokroaminoto, dengan sekretaris Kepala Bakin/Sekretaris Kopkamtib, Mayjen. Sutopo Juwono. Dr. Moh. Hatta juga ditunjuk sebagai Penasehat Komisi Empat tersebut. Tetapi secara kontroversial, Presiden Suharto membubarkan komisi tersebut dan hanya memberikan izin untuk mengusut tuntas 2 kasus korupsi saja.
Mochamad Anton Pada 21 Maret 2018, Anton ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengembangan kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun 2015. Anton ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan belasan anggota DPRD Kota Malang. Setelah melakukan pemeriksaan, pada 27 Maret 2018 Anton ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan 6 anggota dewan.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN mereka. Pertama adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.
Hubungan Indonesia dengan Yaman Memorandum Saling Pengertian antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan KPK Republik Yaman (Supreme National Authority for Combating Corruption/SNACC) tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi (30 April 2008).
Gerakan mahasiswa di Indonesia Menyusul aksi-aksi lain dalam skala yang lebih luas, pada 1970 pemuda dan mahasiswa kemudian mengambil inisiatif dengan membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo. Terbentuknya KAK ini dapat dilihat merupakan reaksi kekecewaan mahasiswa terhadap tim-tim khusus yang disponsori pemerintah, mulai dari Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Task Force UI sampai Komisi Empat.
Kasus korupsi e-KTP Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Mulanya proyek ini berjalan lancar dengan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diminta oleh Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai menteri dalam negeri. Namun kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP membuat berbagai pihak mulai dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu KPK melakukan berbagai penyelidikan demi mengusut kronologi dan siapa saja dalang di balik kasus ini. Para pemangku kebijakan terkait proyek e-KTP pun dilibatkan sebagai saksi, mulai dari Gamawan Fauzi, Nazaruddin, Miryam S. Hani, Chairuman Harahap bahkan hingga Diah Anggraini.
Kejaksaan Republik Indonesia Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.
Dada Rosada H. Dada Rosada, S.H, M.Si () adalah Wali kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan periode 2003-2013. Pada tahun 2008, bersama dengan Ayi Vivananda, SH., pasangannya sebagai calon Wakil Wali kota, Dada Rosada mencalonkan diri kembali sebagai Wali kota Bandung untuk yang kedua kali. Ia terpilih sebagai wali kota Bandung periode 2008-2013 setelah menang suara secara mutlak lebih dari 60%.Pada 1 Juli 2013, Dada resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dada ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap hakim Setyabudi Tedjocahyono. Tidak hanya Dada, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswandi turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi menyatakan Dada dan Edi merupakan otak dari penyuapan terhadap hakim Setyabudi
Pada 19 Agustus, Dada resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Rutan Cipinang terkait dugaan kasus korupsi Dana Bantuan Sosial Pemkot Bandung. Otomatis, wakil wali kota Bandung Ayi Vivananda menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali kota Bandung.
Anti Corruption Film Festival Anti Corruption Film Festival (ACFFest) adalah sebuah ajang apresiasi terhadap bakat-bakat baru di dunia industri kreatif. ACFFest digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), USAID dan Management Systems International (MSI) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai anti korupsi. Kegiatan ini diharapkan menggugah kesadaran masyarakat akan dampak korupsi, meningkatkan gerakan anti-korupsi, menanamkan perilaku anti korupsi, mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi, serta dalam rangka membangun kampanye,pendidikan dan gerakan anti korupsi melalui industri kreatif, khususnya media film.
Rusli Zainal Setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Rusli Zainal langsung dinonaktifkan oleh partai Golkar. Selain itu partai Golkar tidak akan membantu Rusli Zainal dan tidak akan membela dan menyediakan penasehat hukum bagi Rusli Zainal. Elit partai Golkar juga mengkhawatirkan turunnya popularitas partai Golkar akibat ditetapkanya Rusli Zainal sebagai tersangka.
Pada 14 Juni 2013, Rusli Zainal akhirnya ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masa penahanan 20 hari pertama. Penahanan dirinya terkait dengan tiga perkara tindak pidana korupsi.. Terkait dengan penahanan Rusli, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, tugas gubernur dijalankan oleh wakil gubernur sampai Rusli Zainal resmi dinonaktifkan.
Korupsi Bibit &amp; Chandra Dalam buku ini penulis mengupas ketidakadilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penanganan kasus korupsi antara lain penulis dalam Kata Pengantar menyebutkan bahwa "untuk kasus Bibit dan Chandra, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipaksa menghentikan penyidikan dan penuntutan, padahal itu bukan merupakan wewenang presiden" dengan Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) sebagaimana rekomendasi Tim 8 serta menampilkan kesaksian lengkap terdiri 9 butir yang ditulis mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang dalam pemberitaan dikenal sebagai "Testimoni Antasari Azhar' termasuk keterangan 22 saksi dari para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum pernah dipublikasikan oleh media massa berikut pendapat sejumlah ahli hukum diantaranya Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, S.H., dan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.
Bachtiar Chamsyah Setelah tidak duduk di kabinet, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial (kini Kementerian Sosial). Penetapan statusnya sebagai tersangka dikeluarkan KPK sejak pertengahan Januari 2010. Dari hasil penyidikan, dia disangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 2 (1), pasal 3, dan pasal 11 Undang-undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Korupsi di Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya pihak yang berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berusaha melakukan kerja maksimal. Tetapi antara kerja yang harus digarap jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK.
Anti corruption Clearing House KPK Anti-Corruption Clearing House adalah sebuah portal anti korupsi pertama di Indonesia merupakan proyek kerjasama bantuan teknis antara Pemerintah Republik Federasi Jerman kepada Pemerintah Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" bersama "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)" yang dirancang akan sebagai sumber data, informasi, pengetahuan, dan best practices mengenai antikorupsi, baik yang berasal dari KPK maupun pihak-pihak terkait dengan pemberantasan korupsi lainnya di Indonesia.
Febri Diansyah Febri Diansyah, S.H. gelar Sutan Piobang () adalah seorang aktivis anti-korupsi Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai Juru Bicara KPK sejak 6 Desember 2016. Pria tamatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2007 ini sebelumnya aktif di LSM yang bergerak di bidang pemantauan pemberantasan korupsi yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia ditempatkan dibagian program monitoring hukum dan peradilan, dengan tugas memantau jalannya proses peradilan kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Slamet Hidayat Pada 8 Mei 2008, Slamet ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dugaan korupsi dalam proyek renovasi gedung KBRI Singapura pada tahun 2003.
Hadi Poernomo Pada hari terakhirnya menjabat sebagai Ketua BPK yang juga hari ulang tahunnya ke-67, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia. Hadi dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, Hadi disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi Hendarman Supadji, Jaksa Agung memastikan bahwa persidangan kasus korupsi di daerah tetap akan dilakukan di pengadilan umum sebelum dibangunnya tujuh pengadilan korupsi di ibu kota provinsi yang mendapat tanggapan dari Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa UU Pengadilan Tipikor akan dapat menghambat proses peradilan korupsi disebabkan tidak semua perkara korupsi bisa di sidang di Jakarta
Romli Atmasasmita Romli Atmasasmita () adalah seorang akademisi / guru besar di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran, ia sempat merasakan kursi birokrasi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Romli merupakan anggota Tim Perumus Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini aktif mengajar di beberapa Universitas di Indonesia.
I Wayan Koster Pada tahun 2011, Wayan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan di lima universitas, termasuk Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
Gratifikasi Ketentuan Pasal 12C Ayat (1) menyebutkan, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Pasal 12C Ayat (3) menyebutkan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
Andi Mallarangeng Pada tanggal 7 Desember 2012, ia resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pusat olahraga Hambalang Bogor, Jawa Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai 7 Desember 2012, untuk sementara Presiden menunjuk Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk mengambil alih tugas Menpora. Pada tanggal 11 Januari 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Roy Suryo sebagai Menpora baru.
Pada 17 Oktober, ia resmi ditahan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Andi resmi ditahan setelah selama hampir setahun berstatus tersangka
Adnan Pandu Praja Adnan Pandu Praja () adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid 3 yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan berprofesi sebagai advokat.
Fahri Hamzah Pada 3 Oktober 2011, Fahri mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebuah rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK sendiri. Ia beralasan KPK gagal menjawab waktu delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut usulan tersebut sebagai sebuah blunder, sementara yang lainnya menyebut wacana tersebut tidak akan direspon publik. Meskipun begitu, elit PKS mendukung pendapat Fahri ini dan fraksi PKS di DPR menolak memberikan sanksi, menyatakan opini tersebut sebagai bagian dari "kebebasan berekspresi.
Ahmad Yani (politikus) Selain itu, di lain kesempatan, anggota Komisi III DPR RI ini menyatakan bahwa Komisi III DPR tengah menggodok dan menyusun perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga mengatakan bahwa UU KPK nantinya akan terintegrasi dengan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rencananya, pasal yang akan diubah dalam UU KPK adalah penegasan bagi KPK yang tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas terdakwa korupsi.
Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Struktur organisasi Setjen KPK terdiri dari :
Eni Maulani Saragih Dia ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2018 dan saat ini merupakan tersangka kasus penyuapan.
Yasti Soepredjo Mokoagow Yasti diduga korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelayaran dan Ilmu Pendidikan (BP2IP) di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yang melibatkan beberapa anggota parlemen.
Namun setelah dilakukan pemeriksaan Yasti Soepredjo Mokoagow tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Gatot Pujo Nugroho Pengangkatan sebagai pj gubernur itu karena Gubernur Syamsul Arifin berstatus tersangka, dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lngkat. Syamsul ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan dititipkan di Rutan Salemba.
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Berkat kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak (masyarakat sipil, korporasi, pemerintah, dan masyarakat internasional), Kemitraan (Partnership) berhasil dalam memfasilitasi perbaikan kebijakan publik (penyusunan peraturan perundang-undangan baru atau revisi/amendemen peraturan perundang-undangan yang sudah ada), reformasi birokrasi, pembaruan dalam bidang peradilan dan demokratisasi, UU Antikorupsi, strategi-strategi nasional dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, menciptakan Indeks Tata Pemerintahan Indonesia, mendorong dan memfasilitasi tata pemerintahan dalam sektor lingkungan hidup dan ekonomi, mendorong kesetaraan gender, memperkuat dan mereformasi lembaga kunci, memberdayakan masyarakat sipil, dan membangun kesadaran melalui penyebarluasan isu-isu tata pemerintahan yang baik.
Secara umum, Kemitraan (Partnership) memiliki pengalaman luas dan praktik terbaik dalam pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, desentralisasi, reformasi pemilu, reformasi birokrasi, promosi hak asasi manusia, dan manajemen sumberdaya alam berkelanjutan dan pengembangan ekonomi rakyat.
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Struktur organisasi Deputi Bidang Pencegahan terdiri dari :
Kabinet Kerja Pada 24 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Ridwan Bae Di 2004, Ridwan dilaporkan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi kasus pelelangan kayu jati temuan oleh Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
Judith Dipodiputro Pendukung Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Bersama dengan sejumlah tokoh perempuan Indonesia, eksekutif industry migas, dan aktivis swadaya masyarakat, Joe mengadvokasi pendirian Direktorat Pengadaan Uang Negara Pada Sektor MIGAS dalam Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK).
Haryono Umar Haryono pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 18 Desember 2007 hingga 16 Desember 2011.
Mochammad Jasin Jasin pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 18 Desember 2007 hingga 16 Desember 2011.
Republika (surat kabar) 2006: Komisi Pemberantasan Korupsi; Jimly Asshidiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi; Sutiyoso, Gubernur DKI.
Bambang Soesatyo Pada tahun 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia telah menunjuk dua politisi Partai Golkar yakni Aziz Syamsudin dan Bambang Soesatyo serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Surat Ijin Mengemudi (SIM) kendaraan roda empat di Korps Lalu Lintas Mabes Polri tahun fiskal 2011. Indonesia dilaporkan telah kehilangan sekitar Rp. 100 miliar (US $ 10 juta) dalam kasus korupsi Rp. 198,7 miliar ini. Bambang membantah semua tuduhan yang diarahkan padanya.
Fredrich Yunadi Saat menangani kasus Setya Novanto, ia menjadi sumber informasi segala hal yang terkait dengan kliennya, Setya Novanto. Setelah Setya Novanto berhasil memenangkan pra-peradilan dan kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi, ia melaporkan para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke polisi karena tindakan tersebut dianggap telah melanggar hukum. Ia juga mengambil tindakan hukum terhadap akun-akun yang telah menyebarkan meme Setya Novanto dan ia bahkan melaporkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD karena beliau mengatakan Setya Novanto pura-pura sakit. Saat menangani kasus Setya Novanto, ia juga sempat menarik perhatian warganet karena mengatakan bahwa Setya Novanto "benjol besar segede bakpao" setelah peristiwa kecelakaan yang dilaporkan telah menimpanya. Selain itu, pada saat diwawancara oleh Najwa Shihab, Fredrich Yunadi secara terang-terangan mengaku "suka kemewahan" dan dapat menghabiskan uang "Rp 3 M, Rp 5 M" setiap kali pergi ke luar negeri; pernyataan ini tidak hanya mengundang tanggapan dari warganet, tetapi juga dari Direktorat Jenderal Pajak.
Setya Novanto Pada tanggal 17 Juli 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Wakil Ketua KPK merupakan pimpinan KPK yang juga merangkap sebagai anggota KPK. Wakil Ketua KPK terdiri dari:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK. Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi Aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah ""good and clean governance"" (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Sebagai seorang mantan Anggota DPR RI dari tahun 1992 sampai 2001, Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.
Muhammad Nazaruddin Kepergian Nazaruddin ke Singapura tepat satu hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencekalan terhadap Nazaruddin kepada Ditjen Imigrasi.
Basaria Panjaitan Irjen. Pol. (Purn.) Basaria Panjaitan, "S.H., M.H." () adalah perempuan pertama yang terpilih menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Ia terpilih dalam pemilihan yang dilakukan secara terbuka oleh Anggota Komisi III DPR RI pada bulan Desember 2015.
Mohamad Sanusi Sanusi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 31 Maret 2016, dengan tuduhan kasus suap reklamasi Jakarta.
Indonesia.
Abraham Samad Dr. Abraham Samad, S.H., M.H., () adalah seorang advokat Indonesia yang menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015.
Novel Baswedan Kompol (Purn.) Novel Baswedan () adalah seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia adalah cucu dari anggota BPUPKI Abdurrahman Baswedan dan sepupu dari Anies Baswedan.
Zumi Zola Pada Februari 2018, Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap RAPBD Jambi tahun anggaran 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi .
Taufiequrachman Ruki Taufiequrachman Ruki terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui mekanisme pemungutan suara usai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR Jakartapada tanggal 16 Desember 2003.
Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi Gerakan Cinta Indonesia Cinta Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat CICAK kemudian berubah menjadi "Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi" dengan singkatan tetap sama yaitu "CICAK" bermula dari "Deklarasi CICAK - Cinta Indonesia Cinta KPK" (bahasa Inggris: "Declaration in Support of the Corruption Eradication Commission (KPK)" pada tanggal 12 Juli 2009 bertempat di Tugu Proklamasi adalah sebuah "koalisi" dari organisasi-organisasi terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kemitraan, Aliansi Jurnalis Independen dan kemudian diikuti oleh masyarakat perorangan
Penggunaan kata "cicak" diciptakan oleh Susno Duadji saat melakukan wawancara khusus dengan majalah Tempo (Tempo edisi 6-12 Juli 2009), Susno Duadji yang menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dalam wawancara tersebut mengumpamakan "Komisi Pemberantasan Korupsi" bagaikan "cicak" yang berani-beraninya menyadap telepon polisi yang diistilahkan sebagai ”buaya” ucapan dalam wawancara itu berbunyi "Cicak kok melawan buaya".
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pansel KPK 2011 mengemban 4 tugas (sebagaimana terdapat dalam Kepres No. 12 Tahun 2011) sebagai berikut:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Pada tahun 2007 Taufiequrachman Ruki digantikan oleh Antasari Azhar sebagai Ketua KPK. Sekarang sejak Desember 2011, KPK diketuai oleh Abraham Samad
Sarpin Rizaldi Sarpin Rizaldi, SH (lahir di Padang Pariaman, Sumatera Barat) adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi hakim tunggal dalam persidangan gugatan praperadilan yang diajukan oleh calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi pada bulan Februari 2015.
Rusli Zainal Pada tahun 2008, Rusli Zainal pernah menjadi saksi atas kasus korupsi pemberian izin pembalakan kayu secara liar. Pada kasus tersebut tidak dicekal ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta pada kasus ini menjerat dua bupati di Riau yaitu Bupati Kabupaten Pelalawan, Burhanuddin Husin dan Bupati Kabupaten Siak, Arwin AS.
Agus Rahardjo Pada 17 Desember 2015, Komisi Hukum DPR RI menetapkan Agus Rahardjo sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terpilih periode 2015-2019. 18 Desember 2015, Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan hasil penetapan pemilihan lima komisioner KPK.
Kereta rel listrik Tokyo Metro seri 5000 Akibat dari kontroversi ini, publik tidak hanya merasa dibohongi oleh Soemino Eko Saputro, tetapi dia sendiri pun akhirnya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dijebloskan ke penjara.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua KPK Antasari Azhar terbukti merancang pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen dan divonis 18 tahun penjara serta dicopot dari jabatannya sebagai ketua KPK.
Suwarna Abdul Fatah Suwarna ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 19 Juni 2006 dalam kasus dugaan korupsi pelepasan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit satu juta hektare di wilayah Penajam Utara, Berau, Kalimantan Timur yang melibatkan Surya Dumai Group pimpinan Martias alias Pung Kian Hwa. Ia mulai diadili dalam kasus ini di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pada 9 November 2006.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Mantan Komisaris PT Pos Indonesia, Tumpak Hatorangan Panggabean terpilih menjadi pelaksana tugas sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilantik pada 6 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serta ditetapkan berdasarkan Perppu nomor 4 tahun 2009 yang diterbitkan pada 21 September 2009. Pengangkatannya dilakukan untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK setelah ketua KPK Antasari Azhar dinonaktifkan dan diberhentikan akibat tersangkut kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Di bawah masanya memang KPK ber­hasil me­netapkan be­­kas Men­­­teri So­­sial (Men­sos) Bachtiar Cham­­syah se­ba­gai ter­sangka da­lam kasus du­ga­an ko­rupsi pe­nga­daan mesin ja­hit dan impor sapi. Selain itu, KPK juga ber­ha­sil mene­tapkan Guber­nur Kepu­lauan Riau (Ke­pri), Ismet Ab­dullah sebagai ter­sangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil kebakaran. Tapi beberapa kasus masih man­dek penanganannya, mi­sal­­nya saja, kasus Bank Century, mem­buat peni­laian bahwa lem­baga itu mulai me­lempem. Pada tanggal 15 Maret 2010, ia diberhentikan dengan Keppres No. 33/P/2010 karena Perppu ditolak oleh DPR.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Pimpinan KPK adalah pejabat negara yang terdiri dari 5 (lima) anggota yakni Ketua yang merangkap Anggota, serta Wakil Ketua yang terdiri atas 4 (empat) orang dan masing-masing merangkap Anggota.
Korupsi di Indonesia Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat
Desember 2004 7 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Abdullah Puteh, Gubernur Aceh, ke Rutan Salemba sebagai tersangka kasus korupsi pembelian 2 buah helikopter PLC Rostov jenis MI-2 senilai Rp.12,5 miliar.
6 - Wikipedia Indonesia mencapai 5000 artikel.
1 - Pangeran Bernhard dari Belanda meninggal dunia.
Slank Sementara itu, lagu "Gosip Jalanan" dari album "PLUR" yang dirilis pada 2004 berbuah sorotan dari anggota "Dewan Perwakilan Rakyat." Slank yang saat itu menjadi duta anti-korupsi untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap melecehkan dewan melalui syair-syair lagu tersebut. DPR-RI melalui Lembaga Kehormatan Dewan berencana melancarkan tuntutan pada grup anak muda ini, meski kemudian rencana tersebut dibatalkan.
Heru Mugiarso Heru Mugiarso () adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia yang juga akademikus Universitas Negeri Semarang. Heru bersama Sosiawan Leak merupakan insiator Gerakan Puisi Menolak Korupsi. Dia telah memublikasikan karya-karya sastranya berupa puisi dan esei di berbagai media massa maupun jurnal akademik. Selain menulis, Heru juga menampilkan karyanya di berbagai panggung pertunjukan, antara lain di Museum Rumah Budaya Tembi dalam acara Sastra Bulan Purnama dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam "roadshow" Puisi Menolak Korupsi.
Bagindo Fachmi Pada tahun 2010, Bagindo Fachmi pernah mencalonkan diri dan sempat masuk 7 besar calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum dimenangkan oleh Busyro Muqoddas untuk menggantikan Antasari Azhar yang ditahan.