mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Perbandingan Windows Vista dan Windows XP Tes lain dilakukan oleh Tom's Hardware pada Januari 2007. Aplikasi seperti Unreal Tournament 2004 dan penolokukuran grafis SPECviewperf Suite 9.03 menderita berat dari kurangnya dukungan untuk pustaka grafis OpenGL bawah Vista. Mereka mencapai kesimpulan bahwa Windows Vista jelas bukan pemain baru yang besar ketika datang untuk mengeksekusi aplikasi tunggal dengan kecepatan maksimum. Di sisi lain, mereka tidak menemukan bukti bahwa Desktop Window Manager Windows Vista mengkonsumsi lebih banyak energi daripada window manager Windows XP. Semua tes dilakukan pada komputer dengan prosesor 2,93 GHz Intel Core 2 Extreme X6800, 2x 1024 MB DDR2-800 RAM, kartu grafis Radeon X1900XTX IceQ3 HIS, HDD 150 GB Western Digital WD1500ADFD dan motherboard Gigabyte GA-965P-DQ6. Semua dalam semua, Windows XP terbukti menjadi sistem operasi yang lebih efisien, dan paling dapat diandalkan untuk setiap desktop Windows.
Java (Platform Perangkat Lunak) Yang version, "Java SE 8" (18 Maret 2014). Perubahan penting termasuk bahasa tingkat dukungan untuk ekspresi lambda (penutupan) dan metode default, Proyek Nashorn JavaScript runtime, Tanggal dan Waktu yang baru API terinspirasi oleh Joda Waktu, dan penghapusan PermGen. Versi ini tidak secara resmi didukung pada platform Windows XP. Namun, karena akhir dari 7 siklus hidup ini adalah versi direkomendasikan untuk pengguna XP. Sebelumnya, hanya tidak resmi instalasi manual metode yang telah dijelaskan untuk Windows XP SP3. Hal ini mengacu pada JDK8, mengembangkan platform untuk Java yang juga mencakup sepenuhnya berfungsi Java Runtime Environment. 8 didukung pada Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2 dan Windows 7 SP1, Ubuntu 12.04 LTS dan lebih tinggi (dan beberapa Os lain).
Task Manager (Windows) Tab Pengguna, juga diperkenalkan di Windows XP, menunjukkan semua pengguna yang saat ini memiliki sesi pada komputer. Pada komputer server mungkin ada beberapa pengguna dihubungkan ke komputer menggunakan Terminal Services. Pada Windows XP, ada juga mungkin beberapa pengguna login ke komputer pada satu waktu dengan menggunakan Fast Pengguna Switching fitur. Pengguna dapat terputus atau log off dari tab ini.
Pengembangan Windows XP Build 2520 (dengan build tag main.010717-1624) juga dirilis pada hari yang sama. Tidak ada perubahan dari build yang sebelumnya meskipun itu build pertama yang memiliki kemampuan untuk menghapus Internet Explorer dari Windows XP.
Pengembangan Windows XP Setelah Build 2481 dirilis, tidak akan ada banyak perubahan pada Windows XP GUI, yang berarti bahwa UI sangat dekat dengan apa yang akan di produk akhir. Kompatibilitas perangkat keras komputer juga diselesaikan, yang berarti bahwa Microsoft tidak menambahkan dukungan perangkat di luar apa yang kemudian direncanakan.
Pengembangan Windows XP Build 2486 (dengan build tag main.010602-1927) dirilis untuk penguji pada tanggal 15 Juni 2001. Untuk pertama kalinya, build Windows XP Home Edition ini dapat mendukung beberapa monitor, seperti dual-view. Sebelumnya, Microsoft telah mengatakan bahwa Home Edition akan mendukung hanya satu layar. 2486 juga build pertama yang mencakup empat "sampel gambar" yang disertakan dalam versi RTM dari XP.
Internet Information Services IIS 7.0 tidak secara langsung diinstalasikan dalam Vista, tetapi dapat dipilih dari daftar komponen opsional. Sebenarnya, IIS 7.0 ada di dalam semua edisi Windows Vista, termasuk di antaranya adalah Windows Vista Home Basic. IIS 7.0 dalam Windows Vista tidak memiliki limitasi koneksi seperti yang terjadi dalam Windows XP, tetapi hanya membatasi permintaan serentak ("concurrent request") saja hingga 10 "request" (Windows Vista Ultimate Edition, Business Edition, dan Enterprise Edition) atau 3 "request" (Home Premium). Permintaan-permintaan tambahan akan diantrekan sedemikian rupa yang bisa menurunkan performa, tetapi tidak ditolak seperti halnya IIS 5.1 dalam Windows XP yang sering mengeluarkan pesan kesalahan ""Server too Busy"".
Windows Essentials Software Windows Essentials dapat diinstal di Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 SP2 atau Windows Server 2008 R2. Versi-versi sebelumnya juga tersedia di Windows XP dan Windows Vista.
Pengembangan Windows XP Build 2600 (dengan build tag 2600.xpclient.010817-1148) Pada tanggal 24 Agustus 2001, Windows XP dinyatakan sebagai RTM, dan diserahkan ke produsen PC di sebuah acara media yang diadakan di kampus Microsoft.
Windows Vista Beberapa fitur dan komponen Windows XP yang terkenal juga telah digantikan ataupun dihilangkan dari Windows Vista. Mungkin yang paling terlihat signifikan adalah penghilangan Windows Messenger dan MSN Explorer, dan penggantian NetMeeting dengan Windows Collaboration. Windows Vista juga tidak memasukkan tema-visual ("visual theme") Windows XP "Luna". Fitur "Hardware profiles" juga telah dihilangkan, diikuti dengan penarikan dukungan untuk teknologi "motherboard" lawas seperti EISA bus dan APM.Antarmuka baru Vista, "Windows Aero", dibangun di atas sebuah mesin baru yang bernama Desktop Window Manager. Windows Aero, juga dikenal sebagai Aero Glass, menambahkan dukungan untuk grafik 3D (dikenal sebagai Flip 3D), jendela transparan, animasi, dan efek visual lainnya. Windows Aero membutuhkan kartu grafis "high-end" dan kapasitas perangkat keras seperti:Vista juga menawarkan model Aero lainnya:
Bliss (gambar) Bliss adalah nama gambar bitmap Windows bawaan Microsoft Windows XP yang dihasilkan dari sebuah foto lanskap County Sonoma, California, di tenggara Sonoma Valley dekat peternakan lama Clover Stornetta Inc. Dairy. Di dalam gambar ini terdapat perbukitan hijau dan langit biru dengan awan stratokumulus dan sirus. Gambar ini digunakan sebagai latar komputer baku untuk tema "Luna" Windows XP.
Windows Media Center Pada awalnya Windows Media Center diberi nama "Freestyle" selama pengembangannya. Windows Media Center pertama kali dipaketkan dengan edisi khusus Windows XP yang disebut Windows XP Media Center Edition. Sebuah versi baru dari Windows Media Center dimasukkan ke dalam Windows Vista edisi Home Premium dan Ultimate. User Interface dari Windows Media Center versi Windows Vista didesain ulang dan disesuaikan dengan rasio aspek layar 16:9. Dukungan telah ditambahkan untuk empat TV Tuner atau dua dual-tuner card (maksimal dua tuner di luar Amerika Serikat) serta dukungan penuh video definisi tinggi melalui DVB-T dan standar ATSC dan CableCard. Yang juga diperkenalkan untuk pengguna AS adalah TV Internet, yang memungkinkan akses ke konten streaming melalui antarmuka Windiws Media Center.
CHKDSK Pada versi-versi Windows sebelum Windows XP Service Pack 2, kadang-kadang, pengecekan juga sering gagal, dengan memberikan pesan kesalahan "codice_10", saat pertama kali menjalankan CHKDSK, karena memang ada beberapa aplikasi (antivirus, anti-spyware, firewall, dan program-program lainnya) yang mengunci partisi sebelum dapat dikunci oleh CHKDSK. Hal ini telah ditingkatkan pada Windows XP Service Pack 2, tapi memang kadang-kadang masih terjadi masalah yang sama. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan opsi codice_11 di dalam berkas codice_12, atau dengan menggunakan codice_13 (sama saja dengan menjalankan Windows dalam Safe Mode).
Terminal Services Sebelum dirilis Windows Server 2003, Microsoft merilis terlebih dahulu sistem operasi kliennya, yang dinamakan dengan Windows XP, pada tanggal 22 Oktober 2001. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sistem operasi klien dan server Microsoft, yang dibangun di atas basis kode Windows NT, dirilis secara terpisah. Dalam Windows XP Professional juga terdapat beberapa teknologi dari Terminal services yang dapat dilakukan untuk melakukan beberapa pekerjaan seperti "Remote Desktop", "Remote Assistance", "Fast user-switching", dan juga Terminal Services Client (codice_1).
Windows Defender Pada tanggal 24 Oktober 2006, Microsoft merilis Windows Defender. Perangkat ini mendukung Windows XP dan Windows Server 2003, tetapi tidak dapat dijalankan pada Windows 2000.
Windows Firewall Windows Firewall adalah perangkat lunak personal firewall, termasuk dalam sistem operasi Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista operating systems.
Sejarah Microsoft Windows Setelah meraih kesukesan besar dengan Windows XP, Microsoft tidak lantas berhenti begitu saja mengembangkan Windows. Versi terbaru dari Windows, disebut dengan [[Windows Vista]], dirilis pada tanggal [[30 November]] [[2006]]  bagi kalangan bisnis sementara untuk kalangan pengguna rumahan dirilis pada tanggal 30 Januari 2007. Windows Vista memang dicanangkan agar memiliki keamanan yang lebih tangguh dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya, dengan memperkenalkan sebuah modus pengguna yang terbatas, yang disebut sebagai "[[User Account Control]]" (UAC), untuk menggantikan filosofi ""administrator-by-default"" yang diberlakukan pada Windows XP. Windows Vista juga memperkenalkan fitur grafik yang jauh lebih "memikat", yang disebut dengan [[Windows Aero]] [[GUI]], aplikasi yang baru (seperti halnya [[Windows Calendar]], [[Windows DVD Maker]] dan beberapa "[[game]]" baru termasuk [[Chess Titans]], [[Mahjong]], dan [[Purble Place]]). Selain itu, Windows Vista juga menawarkan versi Microsoft [[Internet Explorer]] yang lebih aman, serta [[Windows Media Player]] versi baru (versi 11).
Pengembangan Windows XP Build 2505 (RC1, dengan build tag main.010626-1514) Pada tanggal 2 Juli 2001, sebagai Release Candidate 1. Tidak ada perubahan dari build yang sebelumnya. Ini adalah build pertama yang dirilis ke publik melalui Windows XP Preview Program (WPP) sejak Beta 2.
Antarmuka Pemrograman Aplikasi Windows Win32 for 64-bit Windows, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Win64, merupakan sebuah versi Windows API yang ditargetkan untuk digunakan oleh Windows versi 64-bit, yakni Windows XP Professional x64 Edition dan Windows Server 2003 x64 Edition (untuk prosesor-prosesor dengan arsitektur x64, x86-64 atau AMD64) dan Windows XP 64-bit Edition dan Windows Server 2003 for Itanium-series (untuk prosesor-prosesor IA-64). Dengan kemunculan Win64, Windows NT pun akhirnya masuk ke dalam pasar komputasi 64-bit, dan kompatibilitas aplikasi 32-bit pun masih terjaga. Akan tetapi, memang semua "pointer" memori dialamatkan dengan menggunakan alamat 64-bit, sehingga kode sumber program harus dicek ulang untuk melihat apakah ada masalah kompatibilitas dengan "pointer" aritmetika 64-bit dan jika perlu ditulis ulang. Tidak ada penambahan fungsi-fungsi baru yang spesifik ditambahkan ke dalam Windows versi 64-bit.
Windows Fundamentals for Legacy PCs Sistem operasi ini tidak dapat diperoleh secara retail atau OEM, karena memang Microsoft mengkhususkan sistem operasi ini agar hanya dapat diperoleh secara eksklusif melalui pelanggan Software Assurance. Microsoft melihat Windows Fundamentals for Legacy PCs sebagai sebuah pilihan upgrade yang tidak begitu mahal bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki sejumlah besar komputer yang menjalankan sistem operasi Windows 9x, tetapi tidak memiliki perangkat keras yang cukup kuat untuk mendukung sistem operasi terbaru (Windows XP Service Pack 2 murni atau Windows Vista). Tidak seperti Windows XP Service Pack 2 murni yang memiliki banyak fitur, Windows Fundamentals tidak memiliki beberapa fitur, seperti Games, Outlook Express, dan beberapa alat bantu sistem, meski ketika diinstalasikan secara keseluruhan (yang menghabiskan hanya 1.151 megabita saja).Berikut ini adalah beberapa fitur yang dimiliki oleh Windows Fundamentals for Legacy PCs:
VirtualBox Sistem operasi yang dapat menjalankannya antara lain Linux, Mac OS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Solaris, dan OpenSolaris
Windows XP Windows XP memiliki sistem enkripsi EFS. Sistem ini merupakan sistem untuk memproteksi data penting sehingga tidak dapat dibuka user lain apalagi komputer lain, kecuali dengan membuka dengan kode. Sistem ini cukup handal meskipun tak sehandal sistem pihak ketiga. File yang terenkripsi akan berubah warnanya menjadi hijau.
Pengembangan Windows XP Build 2267 (dengan build tag idx01.000910-1316) dirilis pada tanggal 3 Oktober 2000. Ini menawarkan perbaikan kecil, tetapi tidak ada fitur baru utama, meskipun itu memungkinkan pengguna untuk memodifikasi "tampilan dan nuansa" dari sistem dengan kotak dialog Display Properties yang fungsional. Build 2267 juga memperkenalkan "Compatibility Center", yang pada akhirnya akan memungkinkan pengguna untuk penelitian apakah perangkat keras tertentu yang kompatibel dengan SO ini. Juga, layar booting baru diciptakan, yang berisi logo Windows dengan 4 warna di setiap 'jendela'.
Windows Vista Microsoft pertama kalinya mengumumkan "Longhorn" pada bulan Juli 2001, bahkan sebelum peluncuran Windows XP pada bulan Oktober tahun yang sama. Pada awalnya, Longhorn diharapkan untuk mulai dijual pada kisaran tahun 2003 sebagai batu loncatan di antara Windows XP dan "Blackcomb" (sekarang dikenal sebagai "Windows 7"). Secara bertahap, "Longhorn" nyatanya dibangun dengan banyak fitur-fitur dan teknologi baru dari "Blackcomb", sehingga tanggal peluncurannya pun berkali-kali diundur. Microsoft kemudian mengumumkan pada 27 Agustus 2004 bahwa Perusahaan itu melakukan perubahan yang signifikan. Pembangunan "Longhorn" diulang kembali dan didasarkan pada basis program Windows Server 2003 relase canidate SP1. Beberapa fitur yang sebelumnya diumumkan, seperti WinFS, pun dibatalkan.
Windows Management Instrumentation Dukungan terhadap WMI telah dimasukkan semenjak Windows 2000, Windows XP serta versi-versi Windows selanjutnya telah mendapatkannya secara langsung. Untuk Windows 95, Windows 98 dan Windows NT 4.0, WMI tersedia sebagai tambahan yang dapat di-"download" dari situs Microsoft.
Serangan perangkat pemeras WannaCry Kerentanan Windows bukanlah cacat zero-day, tapi satu di antaranya Microsoft menyediakan tambalan keamanan pada tanggal 14 Maret 2017, Hampir dua bulan sebelum serangan. Tambalan ke protokol Server Message Block (SMB) yang digunakan oleh Windows. Organisasi yang kekurangan tambalan keamanan ini terpengaruh karena alasan ini, walaupun sejauh ini tidak ada bukti bahwa ada yang secara khusus ditargetkan oleh pengembang perangkat pemeras. Setiap organisasi masih menjalankan Windows XP lama sangat berisiko tinggi karena sampai 13 Mei, tidak ada tambalan keamanan yang telah dirilis sejak April 2014. Setelah serangan tersebut, Microsoft merilis tambalan keamanan untuk Windows XP.
Windows Longhorn Secara bertahap, Windows Longhorn mempunyai banyak fitur baru yang diambil dari Windows Blackcomb, dan banyak pengembang Microsoft yang harus mengatasi masalah keamanan di Windows XP sehingga, tanggal rilis Windows longhorn diundur. Beberapa fitur Windows longhorn seperti WinFS dan NGSCB tertunda
Odin (perangkat lunak) Odin merupakan tool portabel, artinya tidak diperlukan instalasi untuk menggunakannya, namun sayangnya, Odin hanya mendukung komputer berbasis Windows. Odin bisa digunakan untuk Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 dan Windows 10.
Intel Itanium Prosesor Itanium dan Itanium 2 didukung oleh beberapa sistem operasi, di antaranya adalah Microsoft Windows XP 64-bit Edition, dan Windows 2000 Advanced Server Limited Edition 2002 dari Microsoft Corporation; GNU/Linux (yang disuplai oleh beberapa pembuat distro mayor, semacam Red Hat, SuSE, Caldera, Debian, dan Turbo Linux), serta dua versi UNIX, yakni Hewlett-Packard HP/UX dan IBM AIX. Jenis sistem operasi yang mendukung IA-32 EL adalah Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 Data Center Edition, Windows XP 64-bit Edition, serta beberapa distribusi GNU/Linux yang baru yang menggunakan versi kernel 2.6.x.
Windows PowerShell PowerShell memerlukan .NET Framework versi 2.0 dan bisa dijalankan untuk Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, dan Windows Server 2008; serta akan tersedia untuk prosesor-prosesor x86, x64, dan Itanium.
Pengembangan Windows XP Pada akhir Januari 2001, penamaan akhir "Whistler" menjadi isu bahwa berita dan situs gosip sama mulai mem-posting tebakan mereka. Akhirnya, julukan "XP" yang digunakan, dari ""eXPerience"." Microsoft mengumumkan nama akhir "Whistler" pada tanggal 9 Februari 2001. Sejak itu, "Whistler" dikenal sebagai Windows XP. Juga, pada 9 Februari 2001 hari itu, pengkaji teknis menerima demonstrasi pribadi "Whistler" build 2428 di Microsoft. Build 2428 memiliki cap tanggal 9 Februari 2001 dan dikenal sebagai Whistler Beta 2.
Sejarah Microsoft Windows Windows XP tersedia dalam beberapa versi:
Microsoft Word Versi ini adalah versi yang dikeluarkan Microsoft untuk Office pada Windows, dengan dukungan Untuk Windows 8, Windows 7 , Windows Vista (Dengan Service Pack 2), Microsoft Windows XP (Service Pack 3) (Diluncurkan Pada Tahun 2010)
MSN Microsoft Network atau MSN adalah layanan situs web portal yang dimiliki oleh Microsoft. Diluncurkan pada tanggal 24 Agustus 1995, MSN dapat dioperasikan dengan sistem operasi Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP dan Windows Vista.
Windows on Windows WoW juga tersedia dalam versi 64-bit, yang hanya terdapat di dalam Windows 64-bit, seperti Windows XP Professional x64, Windows Server 2003 x64 dan semua versi Windows x64 lainnya, yang disebut sebagai WoW64. Akan tetapi, Windows versi x64 tersebut tidaklah mengandung WoW16 (dan tentunya NTVDM) sehingga versi-versi tersebut tidak dapat menggunakan aplikasi Windows 16-bit atau aplikasi MS-DOS.
Pengembangan Windows XP Build 2474 (dengan build tag main.010508-1907) dirilis secara internal pada 17 Mei 2001. Itu tidak diberikan kepada penguji, tetapi itu adalah build pertama untuk fitur UI Aktivasi produk yang baru, yang sekarang digunakan kotak dialog XP-gaya yang baru. Itu juga build pertama yang memasukkan versi beta dari Windows Messenger 4.
Terminal Services Windows Server 2003, yang merupakan sistem operasi server yang memang ditujukan untuk "melayani" Windows XP dan Windows 2000, juga telah mengintegrasikan Terminal Services di dalamnya, dan kinerjanya bahkan lebih baik dari apa yang didapat sewaktu menggunakan Windows 2000.
Advanced SystemCare Advanced SystemCare (sebelumnya Advanced Windows Care) atau disingkat ASC adalah perangkat lunak utilitas pada komputer yang dapat berjalan di Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 8.1 yang dibuat oleh perusahaan IObit Software. Advanced SystemCare berguna untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan komputer.
Pengembangan Windows XP Build 2481 (dengan build tag main.010523-1905) dirilis secara internal pada tanggal 1 Juni 2001 dan diberikan kepada penguji pada tanggal 6 Juni. Build ini menampilkan sejumlah perbaikan, termasuk Windows XP baru tour dan dua skema warna berdasarkan Luna UI. Kemudian disebut "Homestead" dan "Metallic", untuk warna hijau dan abu-abu, masing-masing, skema warna di antara banyak orang lain bahwa Microsoft sedang mengerjakan, tetapi hanya dua yang termasuk dalam rilis final. Build ini juga memperkenalkan XP suara baru - pertama skema suara baru utama yang dikembangkan Microsoft.
Chromed bird Merupakan versi terbaru dari chromed bird. Keluar pada 11 Desember 2010, dengan sistem operasi untuk desktop Windows 98, Windows Me,Windows 2000,Windows XP,Windows 2003,Windows Vista, Windows 7, atau Windows NT. Fitur- firur yang melengkapi lebih mudah digunakan, lebih lengkap dan tampilan sederhana, memudahkan pengguna untuk mengoperasikannya.
GOM Player GOM Player dapat berjalan di sistem operasi Windows ME, Windows 2000, Windows XP, atau Windows Vista. Untuk mendapatkan perangkat lunak ini bisa mengunduhnya secara gratis pada situs http://www.gomlab.com/eng/.
Windows Longhorn Microsoft pada awalnya diharapkan untuk membuat sebuah "Batu loncatan" antara Windows XP (dengan "codename" Windows Whistler) Dan Windows 7 (dengan "codename" Blackcomb dan Vienna) Pengembangan Windows vista dinamakan Windows Longhorn , nama longhorn diambil dari nama sebuah bar di resor ski di antara dua gunung Whistler dan blackcomb,
Windows XP Windows XP Professional 64-bit Edition for Itanium merupakan versi yang sangat terbatas sekali dilihat dari segi penjualannya. Akan tetapi, produk ini mendukung teknologi mikroprosesor yang sangat bagus, yaitu IA-64 yang digunakan oleh prosesor Intel Itanium dan Intel Itanium 2. Dukungan yang diberikan oleh Microsoft adalah dukungan terhadap semua fitur dari prosesor Itanium tersebut, akan tetapi karena sedikit sekali aplikasi yang didesain untuk prosesor Itanium, penyebaran produk ini sangat sedikit.
Windows Genuine Advantage Windows Genuine Advantage (WGA) adalah sistem anti-pembajakan oleh Microsoft yang menyatakan keaslian produk Microsoft Windows dalam jaringan bagi beberapa sistem operasi Microsoft. Windows Genuine Advantage akan menghalangi pengunduhan dari "Microsoft Download Center" jika sistem operasi tersebut keasliannya tidak dapat diketahui. WGA melindungi Windows 2000, Windows XP, Windows Vista dan Windows 7, kecuali Windows Server 2003 atau keluarga Windows 9x.
Pengembangan Windows XP "Umpan balik bahwa Microsoft telah menerima lebih dari setengah juta penguji beta memberitahu kita keras dan jelas bahwa orang-orang super-bersemangat tentang pengalaman Windows XP memungkinkan dan bahwa kita berada di rumah peregangan untuk memberikan sistem untuk pelanggan kami", kata Jim Allchin, kelompok wakil presiden divisi Microsoft Windows, mengacu pada banyak masukan Microsoft telah menerima. "Rilis hari ini dari RC1 lebih lanjut menegaskan komitmen Microsoft untuk keunggulan dan untuk memberikan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan kami pada tanggal 25 Oktober."
Layanan Workstation (Windows service) Layanan Workstation, yang juga dikenal sebagai codice_1, adalah sebuah komponen yang terdapat di dalam sistem operasi keluarga Windows NT (Windows NT 3.1, Windows NT 3.50, Windows NT 3.51, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, dan Windows Server 2008) yang mengizinkan sebuah klien untuk melakukan "request" sebuah sumber daya tertentu (berkas ataupun "printer") dari server yang menjalankan layanan server melalui jaringan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kanwil Kemenkumham RI) adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau disingkat dengan Itjen Kemenkumham RI merupakan unsur pengawas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Itjen Kemenkumham RI dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang saat ini dijabat oleh Aidir Amin Daud.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia di bidang penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia Dalam pendiriannya, ATSI telah mendapat Pengesahan Asosiasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor AHU–29.AH.01.07.Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 13 November 2013.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Peraturan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
Komisi Hukum Nasional Komisi Hukum Nasional dibubarkan pada tanggal 4 Desember 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014. Tugas dan fungsi Komisi Hukum Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Sementara untuk pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan pengelolaan dokumen juga dialihkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unsur pembantu pimpinan pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Berikut Daftar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Indonesia :
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), yang dibantu oleh para Kepala Divisi:
Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menteri Muda Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.
Yayasan Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Di Indonesia mempunyai 34 Provinsi dan setiap provinsi memiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, kecuali Provinsi Kalimantan Utara yang wilayah hukumnya masuk ke Kanwil Kemenkumham Kaltim karena merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Jadi Kanwil Kemenkumham ada 33 di Indonesia.
Kementerian Hukum (Korea Selatan) Kementerian Hukum Republik Korea adalah kementerian tingkat kabinet yang mengawasi urusan hukum, dipimpin oleh Menteri Hukum. Kementerian Hukum bertanggung jawab atas penuntutan, hukuman, kontrol imigrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.
SMA Negeri 2 Banjarbaru Nurdiyansyah, PNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Gerakan Seribu Karo Yayasan Gerakan Seribu Karo berdiri di Kabanjahe pada tanggal 27 Agustus 2012 dengan Akta Pendirian No. 04 pada notaris Fransiska Mastaulina Bangun, SH, MKn. Dikuatkan dengan pengesahan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU - 7062.AH.01.04 Tahun 2012, Tertanggal 05 Nopember 2012.
Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (disingkat Partai GRAM) adalah satu partai politik lokal Aceh di Indonesia yang didirikan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2016. Partai ini mendaftar Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, namun tidak lolos verifikasi oleh Bawaslu.
SMA Negeri 2 Banjarbaru Kalveryanus Tamur, PNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dll.
Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya jabatan ini bernama Menteri Kehakiman (Kabinet Presidensial sampai Kabinet Reformasi Pembangunan), Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Kabinet Persatuan Nasional), dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Kabinet Gotong Royong).
Perseroan terbatas Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
Hak asasi manusia Proklamasi Teheran pada tahun 1968 menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi atau bersifat utuh ("indivisible"). Dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina yang dikumandangkan pada tahun 1993, negara-negara juga mengakui bahwa hak asasi manusia bersifat "universal", "tidak dapat dibagi", "saling bergantung" ("interdependent"), dan "saling berhubungan" ("interrelated"). Hal ini ditegaskan kembali dalam Pertemuan Puncak Dunia 2005 dan juga oleh Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2006 yang mendirikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Selain itu, Deklarasi dan Program Aksi Wina juga menyatakan bahwa "penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa membeda-bedakan atas dasar apapun merupakan aturan dasar hukum hak asasi manusia internasional", dan instrumen-instrumen hak asasi manusia di tingkatan internasional menjamin hak kesetaraan dan non-diskriminasi.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai fungsi:
Perserikatan Bangsa-Bangsa Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman, dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan, dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota untuk mempromosikan "penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia.
Penjara Penjara di Indonesia dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan Unit Pelayanan Teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu LP yang terkenal di Indonesia adalah Nusa Kambangan.
Paspor Indonesia Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia
Hak asasi manusia Pada masa seusai Perang Dunia I, perlindungan hak asasi manusia sama sekali tidak masuk ke dalam cakupan Piagam Liga Bangsa-Bangsa, walaupun perlindungan kelompok minoritas tetap menjadi perhatian dari organisasi internasional tersebut. Meskipun begitu, di tingkatan nasional, muncul pergerakan-pergerakan hak asasi manusia, seperti Fédération Internationale des Droits de l’Homme yang didirikan di Paris pada tahun 1922. Organisasi tersebut menuntut dikeluarkannya deklarasi atau piagam hak asasi manusia dunia yang bersifat mengikat. Di kota yang sama, Académie Diplomatique Internationale yang didirikan oleh sejumlah pengacara internasional pada tahun 1926 merumuskan sebuah deklarasi, yang kemudian menginspirasi Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional yang dikeluarkan oleh Institut Hukum Internasional di New York pada tahun 1929.
Indonesia, Go Open Source Indonesia, Go Open Source! disingkat IGOS adalah sebuah semangat gerakan untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan perangkat lunak sumber terbuka di Indonesia. IGOS dideklarasikan pada 30 Juni 2004 oleh 5 kementerian yaitu Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Departemen Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Pendidikan Nasional.
AXIS Pada tanggal 7 Juni 2011, berdasarkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nama badan hukum perusahaan AXIS diubah dari PT Natrindo Telepon Seluler menjadi PT AXIS Telekom Indonesia.
Imigrasi Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia
Paspor Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia
Partai Serikat Rakyat Independen Partai Serikat Rakyat Independen adalah sebuah partai politik Indonesia yang didaftarkan secara resmi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2011.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Politeknik Imigrasi Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) adalah pendidikan kedinasan yang bernaung dibawah Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI. Politeknik ini didirikan pada 1962 dan sempat terhenti sebelum kemudian difungsikan kembali pada tahun 2000. POLTEKIM bertujuan mencetak kader pimpinan di lingkungan Ditjen imigrasi dan Kemenkumham masa depan di mana lulusannya kelak akan ditempatkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia dan atau di perwakilan imigrasi di luar negeri.
Direktorat Jenderal Imigrasi Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia
Filsafat Buddha Secara singkat, hak asasi manusia merupakan suatu norma yang didefinisikan secara universal untuk melindungi seluruh manusia dari penyalahgunaan kekuasaan, hukum, dan tradisi. Contoh hak asasi manusia seperti : hak dalam kebebasan beragama, hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat siksaan, hak untuk terlibat dalam aktivitas politik, dan lain-lain. Dalam ajaran Buddha, tidak terdapat definisi pasti mengenai hak asasi manusia. Kata "hak" selalu menjadi kata yang asing jika diterjemahkan dalam bahasa yang terkait literatur ajaran Buddha. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti ajaran Buddha tidak mendukung konsepsi dari hak asasi manusia, bukan pula menandakan bahwasanya ajaran Buddha kekurangan konsep untuk menjelaskan istilah "hak asasi manusia". Melainkan perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap ajaran Buddha untuk mendapatkan pandangannya terhadap konsep hak asasi manusia. Pandangan ajaran Buddha terhadap hak asasi manusia jika dikaji lebih lanjut, tersatukan bersama konsep kewajiban dan pengakuan terhadap adanya "dukkha." Kewajiban manusia dalam ajaran Buddha diatur melalui hukum karma. Melalui hukum ini, setiap individu bertanggung jawab terhadap perbuatan, perkataan dan pemikiran mereka, dan juga menerima konsekuensinya. Tersirat juga dari hukum karma bahwa setiap memiliki kebebasan untuk melakukan hal apapun namun dianjurkan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan makhluk lainnya, karena akan membawa karma buruk yang berdampak pada diri sendiri.
Hak untuk hidup Dalam sejarah umat manusia, dikatakan bahwa belum ada suatu penerimaan umum mengenai konsep hak untuk hidup sebagai bawaan setiap individu. Evolusi hak asasi manusia sebagai suatu konsep berlangsung perlahan dalam sejumlah bidang melalui berbagai cara. Hak untuk hidup tidak terkecuali dalam tren tersebut, dan utamanya sepanjang milenium terakhir telah dihasilkan banyak kumpulan dokumen legal skala nasional maupun internasional (contohnya Magna Carta dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang mengodifikasikan paradigma umum ini ke dalam prinsip-prinsip yang dibahasakan secara khusus.Para penentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati merupakan suatu pelanggaran terhadap hak untuk hidup, sementara para pendukungnya berpendapat bahwa hukuman mati bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak untuk hidup karena mereka menganggap bahwa hak untuk hidup seharusnya diterapkan dengan penghormatan pada suatu rasa keadilan. Mereka yang menentangnya meyakini bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran terburuk hak asasi manusia, karena hak untuk hidup adalah hak yang paling penting, serta hukuman mati melanggarnya dengan tidak semestinya dan menimbulkan suatu siksaan psikologis pada terhukum. Para aktivis hak asasi manusia menentang hukuman mati, menyebutnya "hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat", sementara Amnesty International memandangnya sebagai "penyangkalan mutlak dan tidak dapat diperbaiki lagi terhadap Hak-Hak Asasi Manusia".
Hak asasi manusia Mazhab natural ini merupakan pandangan "tradisional" dalam bidang hak asasi manusia, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang beralih ke mazhab "deliberatif", yaitu sebuah mazhab yang menganggap hak asasi manusia sebagai nilai-nilai politik yang disepakati oleh suatu masyarakat. Mazhab ini menolak upaya untuk memasukkan unsur-unsur naturalistik ke dalam konsep hak asasi manusia. Para pendukung mazhab ini tetap ingin agar hak asasi manusia bersifat universal, tetapi mereka merasa bahwa hal ini hanya akan tercapai apabila semua orang menerima hak asasi manusia sebagai standar hukum dan politik terbaik untuk mengatur jalannya hidup masyarakat. Menurut mazhab deliberatif, salah satu cara untuk mengungkapkan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah disepakati adalah melalui hukum tata negara.
Razan Zaitouneh Ia lulus dari sekolah hukum pada 1999 dan pada 2001 mulai bekerja sebagai pengacara. Ia telah menjadi anggota tim pengacara pembela para tahanan politik sejak 2001. Pada tahun yang sama, Razan menjadi salah satu pendiri Asosiasi Hak Asasi Manusia di Suriah. Pada 2005, 2005, Razan Zaitouneh mendirikan Jaringan Informasi Hak Asasi Manusia Suriah, dimana ia melaporkan kekerasan hak asasi manusia di Suriah. Sejak 2005, Razan Zaitouneh juga menjadi anggota aktif Komite Dukungan Keluarga Tahanan Politik di Suriah.
Daniel S. Lev Perhatian Lev terhadap masalah hukum, hak-hak asasi manusia, dan politik di Indonesia telah lama tertanam di dalam dirinya. Menurut Adnan Buyung Nasution, salah seorang sahabat dan promovendusnya hingga mencapai gelar doktor, Lev ikut meletakkan dasar pembentukan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Selama 20 tahun ia terus datang membagikan ilmunya tentang demokrasi dan hak-hak asasi manusia.
Hak asasi manusia Di kalangan akademisi, terdapat empat mazhab dengan perbedaan pandangan perihal hakikat daripada konsep "hak asasi manusia", yaitu mazhab "natural", "deliberatif", "protes", dan "diskursus". Mazhab "natural" memakai definisi hak asasi manusia yang paling dikenal, yaitu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena ia adalah seorang manusia. Para penganut mazhab ini percaya bahwa hak asasi manusia "dianugerahkan" secara "alamiah", baik itu oleh Tuhan, alam semesta, berdasarkan nalar, ataupun dari sumber-sumber transendental lainnya. Bagi mereka, hak asasi manusia bersifat universal karena hak tersebut bersifat alamiah. Mereka juga berkeyakinan bahwa hak asasi manusia itu selalu ada terlepas dari pengakuan oleh masyarakat, walaupun mereka tetap menyambut kodifikasi hak asasi manusia di dalam hukum positif.
Indra (politisi) Di DPR-RI, oleh fraksinya (PKS), ia ditempatkan di Komisi III yang mengurusi permasalahan hukum, HAM dan keamanan yang bermitra dengan beberapa lembaga lainnya , seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Setjen Mahkamah Agung, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen MPR RI, Setjen DPD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Yudisial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
Selain aktif sebagai anggota DPR-RI, Indra juga ikut menjadi pengurus di almamaternya, yaitu IKA (Ikatan Alumni) Unand.
Perkumpulan Guru Madrasah Penulis Embrio Pergumapi mulai dibicarakan tahun 2016 oleh guru-guru penulis dari berbagai daerah di Indonesia dengan nama Asosiasi Guru Madrasah Penulis Indonesia atau Agumapi. Tanggal 8 Januari 2018, Agumapi berubah nama menjadi Pergumapi atau Perkumpulan Guru Madrasah Penulis. Perubahan nama ini terkait aturan nama organisasi yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tanggal perubahan nama ini kemudian dinyatakan sebagai tanggal berdirinya Pergumapi. Tanggal 9 Januari 2018, nama Pergumapi didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tanggal 23 Februari 2018, Akta Notaris Siti Hanifah yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani perwakilan pendiri yang terdiri atas Anita Isdarmini, Ahmads Arif Ma'ruf, Siska Yuniati, Noor Shofiyati, dan Septy Andari Putri.
Eva Kusuma Sundari Pada periode 2009-2014, Ia pernah ditugaskan di Komisi III yang menangani Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Eva Kusuma dikenal sebagai anggota yang kritis meski terlalu memihak PDI Perjuangan. Eva Kusuma kembali dicalonkan sebagai anggota DPR periode 2014–2019 untuk Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Tulungagung. Selain itu Eva juga adalah seorang anggota Subud. Saat ini, ia menjabat anggota DPR Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan.
Sejarah hukum Uni Eropa Hak asasi manusia sebelumnya tidak dianggap sebagai ranah Komunitas Eropa yang berfokus pada ekonomi. Setiap upaya untuk menegakkan HAM di Eropa pun akan dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, yang didirikan dalam kerangka Majelis Eropa, yang tugasnya adalah menerapkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Namun, secara bertahap, ECJ mengakui perlunya mengamati hak-hak fundamental tertentu ketika menerapkan hukum Komunitas, meskipun tidak pernah secara spesifik disebut ECHR untuk tujuan ini. UU Eropa Tunggal (SEA) merupakan instrumen Komunitas pertama yang memberikan pengakuan resmi terhadap ECHR, meskipun hanya menerapkannya pada Pembukaannya. TEU menerbitkan lebih banyak tentang masalah ini. Dalam Pasal 6(2) (dulu Pasal F(2)), dengan menyatakan bahwa:
Hak asasi manusia Pasal 1 Piagam PBB mengakui hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama organisasi internasional tersebut. Selain itu, Pasal 55 dan 56 mengharuskan negara anggota untuk mengambil tindakan kolektif maupun terpisah untuk memastikan penghormatan dan pengejawantahan hak asasi manusia di seantero jagad tanpa mengecualikan siapapun. Dengan adanya landasan hukum ini, sejumlah lembaga hak asasi manusia telah dibentuk di bawah naungan PBB. Pada tahun 1946, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sebagai salah satu organ utama PBB mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 53 utusan dari negara-negara anggota PBB. Komisi ini berdiri selama 60 tahun dan telah melaksanakan berbagai kegiatan demi perlindungan dan pemberdayaan hak asasi manusia. Beberapa sumbangsih terpenting dari organisasi ini adalah perumusan PUHAM, ICCPR, dan ICESCR, serta pengembangan kemampuan lembaga PBB dalam melindungi dan mempromosikan HAM. Komisi ini pernah mendirikan Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang mempersiapkan berbagai kajian tematik dan mengizinkan masyarakat madani ikut serta dalam kegiatan-kegiatannya. Selain itu, Komisi HAM PBB juga telah berjasa dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia di berbagai negara karena lembaga ini telah mengirim para ahli yang diberi mandat untuk menyelidiki masalah hak asasi manusia tertentu atau pelanggaran hak asasi manusia di negara tertentu, dan juga karena lembaga ini memiliki mekanisme rahasia yang memberi ruang bagi individu untuk melaporkan pelanggaran HAM berat dan sistematis di negara mereka. Namun, banyak pula yang mengkritik komisi ini karena politik internasional dirasa telah menghambat kinerja lembaga tersebut. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengakui di dalam laporannya pada tahun 2005 bahwa komisi tersebut sedang merosot kredibilitas dan profesionalismenya, dan negara-negara seringkali ingin menjadi anggota komisi tersebut bukan untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi untuk melindungi negara mereka dari kritik sekaligus menyerang negara lain. Maka dari itu, Kofi Annan menyerukan reformasi yang mengubah sistemnya dari "penetapan standar" (seperti perumusan dan perundingan instrumen HAM baru) menjadi berpusat pada implementasi di lapangan untuk menanggulangi krisis dan kedaruratan HAM. Ia juga menolak usulan pendirian sebuah lembaga dengan keanggotaan yang terdiri dari semua negara, dan ia lebih mendukung pendirian sebuah dewan dengan jumlah anggota yang terbatas dan berperan sebagai badan subsider Majelis Umum PBB. Ia ingin agar dewan ini berperan sebagai "ruang peninjauan sejawat" dengan tugas untuk mengevaluasi pemenuhan semua kewajiban HAM yang diemban oleh semua negara, dan setiap negara anggota akan dipanggil secara berkala untuk melalui peninjauan menyeluruh terhadap rekam jejak HAM mereka. Awalnya usulan Kofi Annan menuai tanggapan negatif, tetapi perundingan tetap dapat dimulai pada musim panas tahun 2005. Berbagai permasalahan yang timbul (seperti soal jumlah anggota dan proses pengambilan keputusan) dapat diselesaikan, dan pada tanggal 15 Maret 2006, Majelis Umum PBB menetapkan Resolusi 60/251 yang mendirikan Dewan Hak Asasi Manusia.