mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Politik Korea Selatan Politik Republik Korea atau Politik Korea Selatan berbentuk republik demokrasi perwakilan presidensial, Presiden adalah kepala negara, dan menganut negara sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional. Kekuasaan yudisial bersifat sendiri dan tidak bergantung kepada eksekutif dan legislatif dan terdiri atas Mahkamah Agung, pengadilan banding, dan Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 1948, konstitusi atau UUD Republik Korea telah diamandemen sebanyak lima kali, masing-masing amandemen menandakan berdirinya pemerintahan republik baru. Saat ini, Republik Keenam dimulai dengan amandemen konstitusi pada tahun 1987.
Ideokrasi Ideokrasi (gabungan dari kata "ideologi" dengan kata "kekuasaan" dalam bahasa Yunani Kuno: "kratos") adalah pemerintahan suatu daerah berdasarkan sebuah ideologi tertentu. Pemerintahan ideokrasi merupakan pemerintahan yang didasarkan pada sebuah ideologi tunggal. Negara ideokrasi berbeda dengan negara otoriter seperti Turki dan Rusia—yang pemerintahannya berada di bawah kekuasaan pusat yang kuat dengan kebebasan politik yang terbatas—dan berbeda pula dengan sebuah negara demokrasi. Pemerintahan ideokrasi dapat memiliki sifat seperti pemerintahan totaliter jika warga dipaksa untuk menganut sebuah ideologi, atau seperti pemerintahan populis jika warganya secara sukarela menganut sebuah ideologi tertentu. Penggunaan pertama istilah "totalitarianisme" salah satunya berasal dari tulisan penulis Austria yaitu Franz Borkenau pada tahun 1938 yang membahas mengenai kediktatoran di Uni Soviet dan Jerman. Ekonom dan sosiolog Britania Raya yaitu Sidney dan Beatrice Webb menggunakan istilah "ideocracy" pada tahun 1936 yang kemudian disebutkan kembali oleh filsuf Rusia yaitu Nicholas Berdyaev pada tahun 1947.
Penutupan pemerintahan di Amerika Serikat Penutupan seperti yang dialami Amerika Serikat nyaris mustahil terjadi di negara demokrasi lainnya. Di bawah sistem parlementer yang dianut kebanyakan negara Eropa, cabang eksekutif dan legislatif tidak dipisah. Parlemen menentukan semua pejabat eksekutif yang biasanya disebut "menteri". Di negara demokrasi non-parlementer, cabang eksekutif yang kuat umumnya memiliki kewenangan untuk mempertahankan operasi pemerintahan meskipun anggarannya tidak disetujui. Ini pernah terjadi di Amerika Serikat sampai tahun 1980, ketika pemerintahan Jimmy Carter menafsirkan Antideficiency Act 1884 sebagai pembatasan kekuasaan lembaga federal seandainya tidak ada persetujuan Kongres.
Ekonomi liberal Sebagai aksi dan reaksi penentangan komunisme, Eropa membuat suatu paham yang berterminologi politis (termasuk "sosialisme" dan " demokrasi sosial"). Tapi, mereka tidak bisa memilih AS dengan pahamnya tersebut, dikarenakan pada saat itu Eropa belum begitu mengenal liberalisme yang dianut oleh AS. Tapi beberapa tahun kemudian barulah Eropa menyadari bahwa liberalisme yang dianut oleh AS. Hal itu mendorong Eropa ke suatu kebebasan individu tersendiri yang akhirnya memperbaiki keadaan ekonomi mereka tersendiri. Liberalisme di Eropa mempunyai suatu tradisi yang kuat. Di negara-negara Eropa, kaum liberal cenderung menyebut diri mereka sendiri sebagai kaum liberal, atau sebagai "radical centrists" yang "democratic".
Demokrasi di Indonesia Sistem pemerintahan parlementer yang pertama di Indonesia dimulai pada 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946 dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Pertama Indonesia, Soetan Sjahrir atau disebut juga sebagai Kabinet Sjahrir I. Langkah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari presidensil ke parlementer dianggap sebagai suatu langkah politik ideologi Sjahrir yang menganut sosial-demokrat dan mendukung sistem demokrasi Barat yang parlemennya kuat.
Demokrasi liberal Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu.
Pemerintah Indonesia Selain alasan yang bersifat kasuitis itu, dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia selama ini memang selalu dirasakan adanya kelemahan-kelemahan dalam praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonsia berdasarkan UUD 1945. sistem pemerintahan yang dianut, dimata para ahli cenderung disebut ‘quasi presidentil’ atau sistem campuran dalam konotasi negatif, karena dianggap banyak mengandung "distorsi" apabila dikaitkan dengan sistem demokrasi yang mempersyaratkan adanya mekanisme hubungan "checks and balances" yang lebih efektif di antara lembaga-lembaga negara yang ada. Kerana itu, dengan empat perubahan pertama UUD 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan Presiden langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka anutan sistem pemerintahan Indonesia semakin tegas sebagai sistem pemerintahan Presidensil.
Teori kedaulatan rakyat Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa Teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. Penganut teori ini adalah John Locke, Montesquieu dan J.J Rousseau.
Demokrasi Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Perancis.
Sejarah demokrasi Kesudahan Perang Dunia II juga berdampak pada keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memecah wilayah Mandat Inggris menjadi dua negara, satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948, negara Israel memaklumkan kemerdekaannya, dan dengan demikian lahirlah negara demokrasi penuh yang pertama di Timur Tengah. Israel adalah negara demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer dan hak suara universal.
Republik Tiongkok (1912–1949) Artikel ini menjelaskan tentang era pemerintahan Tiongkok di daratan Tiongkok dari tahun 1912, sampai negara ini mengalami kekalahan dari kaum Komunis Tiongkok pada tahun 1949, sehingga pemerintahan ini pindah ke pulau Taiwan. Tiongkok bermula di daratan Tiongkok, setelah terjadinya penggulingan Dinasti Qing pada tahun 1912 melalui Revolusi Xinhai, mengakhiri 2,000 tahun pemerintahan kekaisaran . Pemerintahan republik ini di daratan Tiongkok adalah secara warlordisme. Negara ini pernah terlibat Perang Tiongkok-Jepang Kedua, dan perang saudara. Negara ini berakhir pada tahun 1949 setelah Partai Komunis Tiongkok mengalahkan pemerintahan Partai Nasionalis Tiongkok (juga dikenali sebagai Kuomintang) dalam Perang Saudara Tiongkok. Walaupun pada awalnya negara ini menganut pemerintahan berasaskan demokrasi, di selama tempo pemerintahannya di daratan Tiongkok, ia juga menganut paham diktator.
Demokrasi Islam Berikut ini adalah daftar partai dan organisasi yang bertujuan untuk menerapkan syariat atau negara Islam, atau menganut identitas politik muslim, atau dengan cara lain memenuhi definisi politik Islam, aktivis Islam, atau Islamisme yang dijelaskan dalam artikel ini; atau telah banyak dideskripsikan oleh orang lain.
Bubuy Bulan Biarkanlah mereka yang telah terkunci mata hatinya, semakin parah akhlak moral perilakunya, karena mereka enggan menerima seruan kebenaran dan seruan kebaikan. Tidak lama lagi akan terjadi lembah pengadilan yang amat adil. Kami yakin dan percaya masih banyak anak bangsa yang baik-baik. Itulah seberkas harapan agar NKRI terus berdiri tegak kokoh dan Pancasila makin sakti menangkal faham-faham dan ideologi yang ingin merusak dasar negara bangsa Indonesia.
Partai Demokrasi Kasih Bangsa Partai yang dipenuhi oleh pengurus yang berasal dari kalangan perguruan tinggi ini menekankan program penegakan HAM, demokrasi, dan pelestarian lingkungan hidup. Meskipun mengklaim berbasis pendukung utama penganut agama Kristen, Katolik dan etnis keturunan, partai ini mengaku tidak sektarian. Ciri khas yang dijunjung tinggi partai ini adalah mengutamakan kasih, kerendahan hati, keadilan, kebenaran, kejujuran, kesetiaan, ketulusan, kepeloporan, kesetaraan, kesetiakawanan, kerukunan, dan keberanian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
Nusantara Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai jawa, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit.
Demokrasi Baru Demokrasi Baru dianggap sebagai batu lompatan ke sosialisme mengingat sifatnya sebagai sebuah "tingkat pengantar". Intinya, konsep ini dapat dibagi menjadi dua tingkatan: pertama, Demokrasi Baru; kedua, kediktatoran proletariat ("sosialisme"). Mengingat bahwa tujuan akhir yang dinyatakan oleh konstruksi sosialis adalah penciptaan masyarakat komunis tanpa negara, tanpa kelas dan tanpa uang, menambahkan Demokrasi Baru sebagai tingkat pengantar membuat seluruh proses Revolusi menjadi teori bertingkat tiga: pertama Demokrasi Baru, lalu sosialisme, kemudian komunisme.
Demokrasi liberal Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.
Filioque Pada umumnya, bahkan sampai masa Konsili Florence, karya-karya tulis para Bapa Latin tidak banyak diketahui oleh khalayak pembaca di Timur, karena bahasanya tidaklah dimengerti. Oleh sebab itu formulasi "Filioque", di samping maknanya, tidaklah benar-benar difahami di Timur. Sampai sekarang, beberapa praktik Barat masih dikutuk sebagai kesesatan oleh sementara orang di Timur, bahkan adat-kebiasaan disipliner seperti keharusan selibat bagi para imam, atau cara pembaptisan dengan pencurahan air, bukannya penenggelaman sebanyak tiga kali. Berulang kali "Filioque" dikedepankan sebagai contoh pertama dari bidaah.
Ibrahim Mohamed Solih Dia pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 1994, berusia 30 tahun, sebagai anggota parlemen dari atol daerahnya Faadhihpolhu (Lhaviyani). Solih memainkan peran utama dalam pembentukan Partai Demokratik Maladewa (MDP) dan Gerakan Reformasi Politik Maladewa dari 2003 hingga 2008, yang menyebabkan negara mengadopsi konstitusi modern baru dan demokrasi multipartai untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Solih juga anggota senior parlemen dan Majelis Rakyat.
Demokrasi Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi, hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat. Suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem gerrymandering, sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota Senat, berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat. Namun banyak pengecualian yang terjadi. Republik Romawi juga merupakan pemerintahan pertama di dunia Barat yang negara-bangsanya berbentuk Republik, meski demokrasinya tidak menonjol. Bangsa Romawi menciptakan konsep klasik dan karya-karya dari zaman Yunani kuno terus dilindungi. Selain itu, model pemerintahan Romawi menginspirasi para pemikir politik pada abad-abad selanjutnya, dan negara-negara demokrasi perwakilan modern cenderung meniru model Romawi, bukan Yunani, karena Romawi adalah negara yang kekuasaan agungnya dipegang rakyat dan perwakilan terpilih yang telah memilih atau mencalonkan seorang pemimpin. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang rakyatnya memilih perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan, berbeda dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap inisiatif kebijakan secara langsung.
Myanmar Myanmar merupakan bekas jajahan Inggris di mana Inggris merupakan negara yang mengawali hadirnya demokrasi. Namun substansi demokrasi tidak bertumbuh dengan semestinya di negara bekas jajahannya. Demokrasi terjadi pada abad ke-18 dan 19 yang dianggap sebagai masa kebangkitan demokrasi, demokrasi berawal dari kerajaan Inggris dengan pergerakan sosialnya berlangsung cepat, karena Inggris sebagai negara yang maju dari segi jurnalisme. Kolonialisasi yang dilakukan Inggris seharusnya secara tidak langsung memberikan dampak bagi wilayah jajahannya dalam hal transformasi nilai-nilai demokrasi.akan tetapi meskipun Myanmar adalah jajahan inggris belum tentu nilai-nilai demokrasi inggris di anut masyarakat Myanmar. Hal ini terbukti dengan rezim otoriter yang masih berkuasa di Myanmar dan membatasi peran aktor politik lain. Dalam hal ini sipil yang akan mewujudkan demokrasi di Myanmar, khususnya Aung San Suu Kyi yang pernah menerima penghargaan nobel Perdamaian bahkan memenangi pemilu tetapi tidak diakui kemenangan yang diraih, padahal Myanmar merupakan tanah kelahirannya. Selama periode penjajahan Inggris, kontrol politik terhadap Myanmar dilakukan melalui India. Myanmar diperintah sebagai provinsi India sampai tahun 1937. Setelah tahun 1937, Myanmar menjadi koloni yang diperintah secara terpisah dari India. Kemerdekaan dari Inggris diperoleh Myanmar pada tahun 1948. Selama masa penjajahan Inggris tidak terjadi pembentukan identitas tunggal pada penduduk Myanmar. Hal tersebut disebabkan wilayah Myanmar dibagi menjadi dua bagian yaitu kawasan dataran rendah dan dataran tinggi. Terhadap masing-masing kawasan diterapkan sistem pemerintahan yang berbeda. Di kawasan dataran rendah, administrasi pemerintahan dikontrol langsung oleh Inggris sedangkan di kawasan dataran tinggi administrasi dilakukan oleh pemerintah setempat melalui perjanjian dan traktat antara Inggris dan penduduk setempat. Oleh karena itu, kawasan dataran tinggi relatif memiliki otonomi dan Inggris juga tidak membangun perekonomian dan administrasi pemerintahan Myanmar dengan baik sehingga pada saat Myanmar merdeka tidak ada bekal bagi pemerintah baru untuk menjadi pemerintah yang kuat dan bersatu namun setela Myanmar merdeka banyak etnis minoritas yang membentuk angkatan bersenjata dan melakukan pemberontakan.
Opini publik Konon media pers saat ini pun telah bermetamorfosis menjadi satu kekuatan besar. Sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan dalam sebuah negara yang menganut Sistem Demokrasi. Kekuasaan dalam membentuk dan mempengaruhi opini publik membuat pers kini berdampingan dengan kekuasaan lain yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.[http://www.marcopedia.id/opini-publik-vs-kepemimpinan/ ]
Pelanggaran hukum Selanjutnya menurut Simons "“hemat saya pendapat tentang sifat melawan hukum yang materiil tidak dapat diterima, mereka yang menganut faham ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah ternyata dalam hukum positif, dibawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim persoonlijk. Meskipun betul harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam wet adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar hukum dalam hukum positif sendiri”."
Sejarah demokrasi Demokrasi Athena, sepanjang dua abad riwayatnya, pernah dua kali memutuskan melalui pemungutan suara untuk menentang konstitusi demokratisnya sendiri (kedua-duanya terjadi semasa krisis pada akhir Perang Poloponesos 431–404 SM). Pemungutan suara kali pertama pembentukan rezim Empat Ratus Pemimpin (pada 411 SM), dan pemungutan suara kali kedua menghasilkan pembentukan rezim boneka Sparta, yakni kepemimpinan Tiga Puluh Tiran (pada 404 SM). Kedua pemungutan suara ini berlangsung di bawah manipulasi dan tekanan, namun demokrasi akhirnya dipulihkan kurang dari setahun setelah penyelenggaraan pemungutan suara, baik kali pertama maupun kali kedua. Usaha-usaha perbaikan yang dilakukan seiring pemulihan demokrasi selepas tumbangnya rezim Tiga Puluh Tiran merenggut sebagian besar wewenang pembuatan hukum dari majelis rakyat, dan membebankan wewenang ini kepada para juri yang dipilih secara acak yang disebut para ""nomotetai"". Athena memulihkan konstitusi demokratisnya seperti sediakala setelah Yunani berhasil dipersatukan oleh Raja Makedonia, Filipos II (memerintah 359-336 BCE), dan di kemudian hari oleh Aleksander Agung (memerintah 336–323 SM), namun pamor demokrasi Athena tak tampak menonjol di bawah bayang-bayang kejayaan kekaisaran-kekaisaran Yunani Makedonia itu. Demokrasi Athena akhirnya dibatasi ruang lingkupnya menjadi sistem pemerintahan daerah Athena sendiri sesudah Yunani ditaklukkan oleh bangsa Romawi pada 146 SM.
Sosialisme Demokrasi sosial adalah ideologi politik yang "diturunkan dari tradisi sosialis dalam pemikiran politik. Banyak demokrat sosial merujuk dirinya sebagai sosialis atau sosialis demokratik, dan sebagian lainnya menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Lainnya beranggapan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara ketiga istilah tersebut, dan memilih untuk mendeskripsikan kepercayaan politiknya hanya dengan menggunakan istilah ‘demokrasi sosial’. Terdapat dua varian utama, yang pertama bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik, dan varian yang kedua bertujuan untuk membangun negara kesejahteraan dalam kerangka sistem kapitalis. Varian pertama secara resmi bertujuan untuk mendirikan sosialisme demokratik melalui metode reformis dan gradualis. Dalam varian kedua, Demokrasi sosial menjadi kebijakan pemerintah yang di antaranya adalah membangun negara kesejahteraan, skema perundingan bersama, dukungan terhadap pelayanan umum yang didanai publik, dan ekonomi berbasis kapitalis seperti ekonomi campuran. Varian dalam pengertian ini sering kali digunakan untuk merujuk model sosial dan kebijakan ekonomi yang ada di Eropa Barat dan Utara pada paruh akhir abad ke-20. Jerry Mander menjelaskannya sebagai ekonomi "hibrida", sebuah kolaborasi aktif visi kapitalis dan sosialis, dan meski sistem tersebut tidak sempurna, mereka cenderung menyediakan standar hidup yang tinggi. Banyak penelitian dan survey menyatakan bahwa orang cenderung hidup lebih bahagia dalam masyarakat demokrasi sosial dibandingkan dengan yang neoliberal.
Demokrat sosial mendukung varian pertama, menganjurkan transisi evolusioner ekonomi kapitalisme secara damai ke sosialisme melalui reformasi sosial secara progresif. Demokrat sosial menegaskan bahwa bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi perwakilan di bawah aturan hukum. Sistem ini mendorong perluasan penentuan kebijakan secara demokratis selain demokrasi politik, yaitu demokrasi ekonomi untuk menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lain atas hak kodeterminasi. Sistem ini juga mendukung ekonomi campuran yang menentang ekses kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan penindasan berbagai golongan, serta menolak pasar bebas secara total atau ekonomi terencana secara penuh. Kebijakan demokrasi sosial yang umum di antaranya termasuk dukungan terhadap hak sosial universal untuk memperoleh pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, kompensasi pekerja, dan layanan lainnya, termasuk pelayanan anak dan pelayanan untuk manula. Demokrasi sosial berhubungan dengan gerakan buruh dan mendukung hak perundingan kolektif bagi pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafilisasi dengan Sosialis Internasional.
Estonia Estonia memelihara kemerdekaannya selama 22 tahun. Mulanya menganut demokrasi parlementer, parlemen (Riigikogu) dibubarkan pada tahun 1934, setelah terjadinya kekacauan politik yang disebabkan oleh krisis ekonomi global. Kemudian negara ini diatur berdasarkan dekret oleh Konstantin Päts, yang menjadi Presiden pada tahun 1938, yakni tahun ketika pemilihan anggota parlemen diselenggarakan.
Zaman Shōwa Kapitulasi Jepang membawa Jepang ke arah perubahan radikal, untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Jepang, Jepang diduduki oleh kekuatan asing dan berlangsung selama 7 tahun. Pendudukan Sekutu membawa reformasi dalam bidang politik, termasuk mengubah Jepang menjadi negara demokrasi berdasarkan monarki konstitusional. Setelah ditandatanganinya Perjanjian San Francisco pada tahun 1952, Jepang kembali menjadi negara berdaulat.
António Mascarenhas Monteiro Berafiliasi dengan Gerakan untuk Demokrasi, ia adalah presiden pertama yang terpilih dalam pemilihan umum multi partai di negaranya tersebut, ia mengalahkan Aristides Pereira pada pemilihan presiden bulan Februari 1991. Ia terpilih kembali tanpa oposisi pada 1996, ia meraih 80% suara. Setelah menjabat dua kali masa jabatan lima tahun, ia tidak bisa mencalonkan kembali pada tahun 2001, pada pemilu 2001, kandidat dari partai Gerakan untuk Demokrasi Carlos Veiga, yang menjabat sebagai Perdana Menteri di bawah pemerintahan Monteiro, dikalahkan oleh Pedro Pires yang berasal dari Partai Afrika untuk Kemerdekaan Tanjung Verde (PAICV).
Negara mikro dan Uni Eropa Sifat dari negara ini ialah teokratis dengan sistem ekonomi yang non-komersial. Hal ini bertentangan dengan syarat keanggotaan Uni Eropa yakni suatu negara haruslah menganut pasar bebas sehingga tidak dimungkinkan bagi Vatikan untuk bergabung dengan Uni Eropa mengingat statusnya tersebut. Saat ini, Delegasi Uni Eropa untuk Tahta Suci dipimpin oleh Jan Tobinski. Uni Eropa sering mengadakan diskusi reguler dengan Vatikan tentang hak asasi manusia, perdamaian dan demokrasi, kebebasan beragama di dunia, dan dialog dalam bidang budaya dan agama serta perjuangan melawan kelaparan dan kemiskinan di dunia.
Partai politik Tidak semua aspirasi yang ada dalam masyarakat dapat tertampung dalam partai politik yang telah ada dalam satu negara. Aspirasi masyarakat yang tidak tertampung itu biasanya diwujudkan dalam berbagai organisasi yang dibentuk diluar pemerintah, seperti organisasi profesi, kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok penekan (pressure group), dan kelompok kepentingan (interest group). Disamping itu juga terdapat kelompok dari lembaga-lembaga internasional seperti Internasional Monetary Fund (IMF), World Bank, dan berbagai lembaga internasional lainnya yang dapat mempengaruhi produk-produk hukum dalam suatu negara. Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-instusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, sebab melalui partai politik inilah rakyat menentukan kebijakan untuk memilih presiden dan wakil presiden dan pejabat negara lainnya. Partai politik merupakan alat yang pernah didesain oleh kelompok masyarakat dalam suatu negara untuk mencapai tujuan politiknya, dan partai politik ini merupakan senjata yang paling ampuh dalam menekan kesewenangan pihak penyelenggara negara. Sedemikian pentingnya keberadaan partai politik dalam sebuah negara, sampai pada munculnya pemeo dalam masyarakat yaitu negara modern tanpa partai politik, sama saja dengan kolam yang tidak ada ikannya.
Dunia Pertama Konsep Dunia Pertama berasal selama Perang Dingin, yang melibatkan negara-negara yang sejajar dengan Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara ini sebagian besar ekonomi pasar dan umumnya berdemokrasi. Setelah jatuhnya Uni Soviet, istilah "Dunia Pertama" bisa dibilang mengambil makna baru, sebagian besar menjadi identik dengan negara-negara maju.
Demokrasi Bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip Pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20.
Pada tahun 1789, Perancis pasca-Revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan Konvensi Nasional dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1792.
Hak suara pria universal ditetapkan di Perancis pada bulan Maret 1848 setelah Revolusi Perancis 1848. Tahun 1848, serangkaian revolusi pecah di Eropa setelah para pemimpin negara dihadapkan dengan tuntutan konstitusi liberal dan pemerintahan yang lebih demokratis dari rakyatnya.
Marsilio dari Padova Marsilio da Padova atau Marsilius dari Padova (lahir sekitar 1280 di Padova, Kerajaan Italia meninggal sekitar 1343 di Muenchen) adalah seorang filsuf politik yang menulis "Defensor Pacis", salah satu karya teori politik paling inovatif di Eropa Abad Pertengahan. Buku ini mempengaruhi gagasan negara yang dianut pada zaman modern. Gagasan-gagasannya termasuk salah satu fondasi Reformasi Protestan di abad ke-16, ide negara menurut Machiavelli serta demokrasi modern. Pemikirannya dipengaruhi pemikiran Aristoteles serta Ibnu Rusyd.
Swiss Swiss adalah sebuah republik federal.Sistem pemerintahan Swiss memang unik. Menjadi negara federal sejak 1848. Swiss menganut sistem demokrasi langsung, dan pemerintahannya terdiri oleh 7 anggota yang dipilih oleh Federal Assembly. Ketujuh orang itu sekaligus memimpin departemen utama. Status mereka bisa juga disebut menteri. Yang menarik, ketujuh orang pilihan itu secara bergantian menjadi presiden. Jabatan sebagai presidennya masing-masing selama satu tahun.
Pembagian Korea Pada akhir 1990-an, ketika Korea Selatan beralih ke demokrasi, keberhasilan kebijakan Nordpolitik, dan kekuasaan di Korea Utara beralih kepada Kim Jong-il putera Kim Il-sung, kedua-dua negara mulai terlibat secara terbuka untuk kali pertama, kemudian Korea Selatan memberlakukan Kebijakan Cuaca Cerah.
Demokrasi Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi".
Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:
Kebebasan emas Kebebasan emas (; , ), kadang-kadang disebut demokrasi bangsawan atau persemakmuran bangsawan ( atau "Złota wolność szlachecka", ) adalah sistem politik yang berlaku di Kerajaan Polandia dan juga di Persemakmuran Polandia-Lituania setelah ditetapkannya Persatuan Lublin (1569). Berdasarkan sistem ini, semua bangsawan ("szlachta") dianggap setara dan memiliki status hukum yang sama. Mereka juga memperoleh hak-hak dan keistimewaan tanpa memandang peringkat atau status ekonomi mereka. Para bangsawan ini mengendalikan parlemen Polandia yang disebut "Sejm" dan memilih kepala negara Persemakmuran. Sistem ini merupakan sistem yang unik pada masanya karena sebagian besar negara-negara Eropa menganut sistem absolutisme dengan raja yang sangat berkuasa. Selain itu, Sejm biasanya memveto rencana perang raja, sehingga sistem ini dijadikan sebagai argumen pendukung teori perdamaian demokratik. Namun, sistem politik kebebasan emas menuai kritik karena dianggap bertanggung jawab atas "perang saudara dan invasi, kelemahan nasional, ketidaktegasan dan lemahnya semangat". Hak "liberum veto" mempersulit pengambilan keputusan pada masa yang genting karena seorang bangsawan dapat memveto undang-undang manapun. Para bangsawan bahkan disuap oleh negara-negara asing dengan tujuan untuk mematikan pengambilan keputusan di negara tersebut. Akibatnya, Persemakmuran tidak dapat mengejar ketertinggalannya dalam bidang militer dan birokrasi dan pada akhirnya dibagi-bagi oleh negara-negara tetangganya yang menganut sistem absolutisme, yaitu Prusia, Austria dan Rusia.
Hubungan internasional Teori Perdamaian Demokratis adalah teori yang mengemukakan bahwa sifat demokrasi berarti bahwa negara-negara demokrasi tidak akan berperang satu sama lain. Pembenaran untuk hal ini adalah bahwa negara demokrasi menyampingkan norma mereka dan hanya berperang dengan alasan yang pasti, dan bahwa demokrasi mendorong kepercayaan dan penghargaan terhadap satu sama lain.
Kebebasan dan Demokrasi Langsung Kebebasan dan Demokrasi Langsung (, SPD) adalah partai di Republik Ceko yang menganut pandangan euroskeptisisme keras, anti-imigrasi, anti-Islam dan pro-demokrasi langsung. Partai ini didirikan pada Mei 2015 oleh Tomio Okamura dan Radim Fiala setelah sejumlah anggota parlemen memisahkan diri dari kelompok parlemen Fajar Demokrasi Langsung. Awalnya delapan anggota parlemen yang tergabung di dalam partai ini dianggap sebagai anggota "independen" karena partai ini belum ada saat pemilu tahun 2013. Setelah diadakannya pemilu tahun 2017, partai ini mendapat 22 kursi di Dewan Perwakilan.
Charles Maurras Terutama sekali ideologi yang paling dibenci oleh Maurras adalah demokrasi. Maurras melihat demokrasi adalah sumber dari semua ideologi sayap kiri yang merusak dan menyusahkan Perancis, itu karena demokrasi telah membuat Perancis turun dari peringkat satu sebagai negara kolonial menjadi negara nomor dua setelah Inggris pada Abad 18. Kebencian Maurras terhadap demokrasi bahkan melebihi kebenciannya terhadap anarkisme, karena menurutnya demokrasi hanyalah bentuk pemerintahan yang mubazir, terlalu banyak pembicaraan, terlalu banyak politik dan konflik kepentingan elit yang menguras tenaga, waktu, dan biaya sehingga menelantarkan kepentingan rakyat dan negara Perancis. Menurut Maurras pula, demokrasi hanya membawakan ketidakpastian, karena negara hanya dijadikan objek ketamakan dan penghisapan oleh elit politik, baik individu maupun kelompok. Selain itu, Maurras juga mengatakan bahwa, demokrasi adalah paham yang membawa kepada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh pembual dan mendorong terjadinya disintegrasi nasional, karenanya bagi Maurras, demokrasi harus dihancurkan.
Peperangan era Napoleon Faham nasionalisme yang relatif baru saat itu dengan cepat berkembang di Eropa dan nantinya banyak memengaruhi jalannya sejarah di sana, mulai dari berdirinya negara baru atau berakhirnya suatu negara. Peta politik di Eropa berubah drastis setelah era Napoleon, tidak lagi berbasis aristrokat atau monarki mutlak tetapi berdasarkan kerakyatan. Era Napoleon telah menyebarkan benih bagi berdirinya negara Jerman modern dan Italia modern dengan bergabungnya negara-negara bagian dan juga kerajaan-kerajaan kecil.
Demokrasi Menurut Freedom House, pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral (naik dari 40 pada tahun 1972). Menurut World Forum on Democracy, jumlah negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2 penduduk dunia. Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi liberal (yang dianggap Freedom House sebagai negara yang bebas dan menghormati hukum dan HAM) berjumlah 85 dan mencakup 38 persen penduduk dunia.
Demokrasi di Italia Demokrasi di Italia adalah sebuah proses perubahan tatanan dan sistem nilai-nilai sosial dan politik di Italia, dari periode non-demokratis menuju periode negara yang demokratis.
Italia pada Abad Pertengahan – khususnya setelah kejatuhan Imperium Romawi, negara ini terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan kecil yang sering kali berkonflik – lihat tulisan Niccolo Machiavelli – setiap kerajaan itu bahkan pernah bergabung dengan kerajaan di luar Bangsa Italia, hal ini menmbulkan krisis identitas politik di Italia yang menjadi tantangan bagi stabilitas politik di wilayah bekas Kekaisaran Romawi itu.
Front Persatuan Pertama Ketika masa "warlord", Sun Yat-sen tetap bermimpi akan adanya republik Tiongkok yang bersatu. Tujuan akhir Sun adalah mendirikan pemerintahan tandingan di Guangzhou, Tiongkok selatan, serta melancarkan pemberontakan dari situ ke Tiongkok utara di Beiyang. Ketika kembali dari pembuangan pada tahun 1917, Sun mendirikan kembali partai nasionalisnya yang dilarang, Partai Kuomintang, tapi kini dengan nama baru, yaitu Partai Kuomintang Tiongkok. Rencananya adalah bahwa setelah para warlord dikalahkan, partai ini akan mengantar Tiongkok hingga ambang demokrasi. Namun begitu, pemerintahan tandingan yang didirikan Sun ini tidak sebanding kekuatan militernya dengan pemerintahan "warlord". Meskipun sudah berkali-kali meminta bantuan dari Barat, dukungan militer dan finansial tidak pernah datang. Pada tahun 1920, Kuomintang pada akhirnya mendapatkan dukungan dari sumber yang tidak terduga, yaitu para Bolshevik di Rusia. Dukungan materi dari Rusia cukup membantu bagi Sun. Ia sebelumnya juga menunjukkan fleksibilitas mengenai konsep republiknya. Ia tidak pernah simpatik terhadap konsep Marxisme, dan tidak menganggap komunisme sebagai jawaban berbagai permasalahan di Tiongkok. Menurut Sun, Tiongkok bukanlah negara orang kaya dan miskin, melainkan negara orang miskin dan yang lebih miskin. Prinsip Kuomintang bergantung pada "Tiga Prinsip Rakyat" (三民主义) yang ia konsepkan sendiri: nasionalisme, demokrasi, serta penghidupan masyarakat.
Invasi Persia pertama ke Yunani Pemberontakan Ionia bermula dari ekspedisi ke Naxos yang berakhir dengan kegagalan. Upaya tersebut merupakan kerjasama antara satrap Persia Artaphernes dan tiran Miletos, Aristagoras. Kegagalan ekspedisi itu membuat Artaphernes memutuskan untuk melengserkan Aristagoras dari jabatannya, namun sebelum itu sempat dilakukan, Aristagoras telah lebih dulu mundur dan memproklamasikan Miletos sebagai negara demokrasi. Kota-kota Ionia lainnya mengikuti langkah ini, menumbangkan para tiran mereka yang ditunjuk oleh Persia, dan menyatakan bahwa mereka adalah negara demokrasi. Artistagoras kemudian memohon dukungan dari negara-negara kota di Yunani daratan, namun hanya Athena dan Eretria yang bersedia mengirim pasukan.
Kemalisme Kemalisme (), yang juga dikenal dengan sebutan Atatürkisme (), atau Enam Anak Panah (), adalah ideologi pendirian Republik Turki. Kemalisme, seperti yang diimplementasikan oleh Mustafa Kemal Atatürk, didefinisikan dengan reformasi pembersihan politik, sosial, budaya dan agama yang dirancang untuk memisahkan negara Turki baru dari pendahulu Utsmaniyah-nya dan menerapkan cara hidup yang di-Westernisasi-kan, termasuk pendirian demokrasi, kesetaraan sipil dan politik untuk wanita, sekulerisme, dukungan negara terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan bebas, yang beberapa diantaranya pertama kali diperkenalkan ke Turki pada masa kepresidenan Atatürk dalam reformasi-reformasinya.
Sistem noken Sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan. Mahkamah Konstitusi (MK) pun mengakui dan mengesahkan dengan alasan Sistem Noken menganut sistem pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Terbuka (LUBET), sesuai dengan Keputusan MK Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, ""Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang"" .
Mengutamakan Rakyat Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Saurip Kadi menyoroti bahwa dalam banyak hal yang hanya melanjutkan model yang diterapkan kolonial. Maka kemudian ia menyodorkan dekolonialisasi di bidang ekonomi. Dikatakan, model partisipasi perusahaan yang diberi lisensi tambang dan kekayaan alam lainnya masih menggunakan model lama, yaitu hanya dengan pajak dan belakangan ditambah program “community development”. Rakyat, dalam hal ini, hanya diposisikan sebagai penonton semata, padahal hampir di semua negara penganut paham demokrasi, rakyat secara langsung sudah ikut menikmati manfaat keberadaan kekayaan alam dengan cara memasukkan kepentingan publik dalam perencanaan nasional mulai dari master plan, corporat plan dan bisnis plan.
Demokrasi langsung Demokrasi langsung berkembang di negara kecil seperti Yunani Kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan di dalam masyarakat yang komplek dan negara yang besar. Demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat di wilayah Switzerland.
Sejarah demokrasi Meskipun demikian, tidak semua perkembangan mutakhir berpihak pada demokrasi. Di Polandia dan Hongaria justru muncul 'demokrasi iliberal'. Menurut pandangan Uni Eropa dan masyarakat sipil, partai-partai politik yang menguasai pemerintahan di kedua negara ini berusaha menggerogoti dasar-dasar pemerintahan yang demokratis. Selain itu di Eropa, pemerintah Spanyol menolak penyelenggaraan pemungutan suara demokratis sehubungan dengan masa depan Katalunya. Keputusan ini menimbulkan guncangan stabilitas di kawasan Katalunya selama berbulan-bulan. Sementara itu di Muangthai, junta militer sudah dua kali menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan telah mengubah konstitusi negara demi memperbesar kekuasaannya sendiri. Di berbagai pelosok dunia seperti Tiongkok, Rusia, Asia Tengah, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan sebagian besar Afrika, pemerintahan otoriter justru semakin kuat, bukannya melemah.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen) tersebut mengatur berbagai macam lembaga negara dari Lembaga Tertinggi Negara hingga Lembaga Tinggi Negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya.
Kehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno, pada pidatonya tanggal 01 Juni 1945. Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Soepomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah "Badan Permusyawaratan". Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, dimana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya.
Demokrasi di Indonesia Sebenarnya, pertama kali ketika Orde Baru terbentuk, mereka didukung oleh hampir seluruh rakyat Indonesia (kecuali kelompok sayap kiri, yang hampir habis dibantai saat G30S). Banyak orang dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, tokoh agama, intelektual, cendekiawan, dan sebagainya menaruh harapan bahwa Orde Baru dapat mengembalikan demokrasi Indonesia kepada jalur yang benar, sebuah demokrasi yang bersendikan pada Pancasila. Oleh karena itu, menurut Miriam Budiardjo, pada masa Orde Baru, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi landasan formal yang berlaku di Indonesia, sehingga periode ini disebut juga dengan demokrasi Pancasila.
Republik Demokratik Afganistan Anggaran dasar PDRA pertama kali ditulis pada kongres pertamanya pada tahun 1965. AD/ART tersebut menjadi dasar kegiatan partai, dan partai sendiri dibentuk berdasarkan model partai Leninis serta demokrasi sentralisme. Marxisme–Leninisme sendiri menjadi ideologi partai. Dalam teori, Komite Pusat memimpin negara dengan menunjuk dan memilih anggota Dewan Revolusi, Sekretariat dan Politbiro, lembaga kunci yang menyusun peraturan-peraturan negara dan partai. Intervensi Soviet menyebabkan kekuatan partai ini melemah karena ketidaksukaan publik. Penasihat Soviet setelahnya mengambil alih hampir semua aspek pemerintahan Afganistan, bahkan hingga menurut para kritikus, orang-orang Afganistan menjadi penasihat dan Soviet menjadi yang dinasihati.
Partai Keadilan Sejahtera PKS sering mendapat tuduhan aliran Wahabi, sebuah gerakan pembaharuan Islam yang tidak mengenal sistem demokrasi dan kepartaian demokrasi. Isu ini dibantah langsung oleh presiden Anis Matta, yang mengklaim bahwa PKS tidak menganut aliran tertentu dan membuka pintu keanggotaan selebar-lebarnya bagi anggota-anggota ormas Islam lain.
Vladimir Lenin Lenin menyatakan bahwa "pemerintahan Soviet jutaan kali lebih demokratis daripada sebagian besar republik demokrasi-borjuis", yang ia sebut sebagai "demokrasi untuk orang kaya". Ia menganggap "kediktatoran proletariat" sebagai sistem yang demokratis karena melibatkan pemilihan perwakilan untuk dewan soviet, para buruh memilih pejabat pilihannya, rotasi jabatan secara berkala, dan keikutsertaan seluruh buruh dalam pemerintahan negara.
Jerman Pada abad ke-16, ketika telah kehilangan banyak teritori bangsa non-Jerman, kekaisaran ini sempat disebut sebagai "Kekaisaran Romawi Suci Bangsa Jerman". Abad ini menyaksikan pula dimulainya Reformasi Protestan, yang dimulai oleh Martin Luther pada tahun 1517 di Wittenberg, sekarang terletak di Sachsen-Anhalt. Akibat dianutnya aliran baru kekristenan ini oleh berbagai raja anggota Kekaisaran terjadilah ketegangan internal dalam Kekaisaran, yang memuncak dengan terjadinya Perang Tiga Puluh Tahun (1618–1648). Rangkaian peperangan ini berakhir dengan disepakatinya Perdamaian Westfalia. Perang tersebut selanjutnya merombak tatanan politik Kekaisaran karena beberapa waktu kemudian menandai era persaingan di antara dua kekuatan politik, yaitu Wangsa Habsburg dari Kerajaan Austria yang menganut Katolik sebagai kekuatan tradisional dan Wangsa Hohenzollern cabang Utara penguasa Kerajaan Prusia yang menganut Kristen Protestan yang berangsur-angsur semakin menguat.
Perang Napoleon mengubah alur sejarah, dari orientasi feodalisme menjadi negara militeristik, dengan terbentuknya Konfederasi Jerman tahun 1815–1866. Karena peran negara yang represif, munculnya gerakan liberalisme di Eropa, serta Revolusi Februari 1848 di Perancis, sempat terjadi revolusi pada tahun 1848 yang dimotori oleh mahasiswa dan kaum buruh. Walaupun dapat diredam, revolusi ini menghasilkan parlemen pertama di Jerman, yaitu Parlemen Frankfurt, matangnya simbol-simbol kebangsaan (bendera dan bakal lagu kebangsaan), dan menjadi pendorong terbentuknya Kekaisaran Jerman tahun 1871–1918 seusai perang Perancis-Prusia (1870-1871). Sejak saat ini Jerman mengadopsi sistem parlementer dengan kanselir sebagai kepala pemerintahan. Kanselir pertama adalah Otto von Bismarck.
Perang Dunia I berakhir dengan runtuhnya Kekaisaran Jerman (dan juga Kekaisaran Austria-Hungaria, saingannya) sekaligus menandai era republik dengan berdirinya Republik Weimar tahun 1919. Jerman kehilangan wilayah Alsace-Lorraine (yang dicaploknya pada tahun 1871) dan sebagian wilayahnya di Polandia, terutama kota pelabuhan Danzig. Periode demokrasi ini berlangsung relatif singkat dan berakhir 1933.
Ideokrasi Sebuah ideokrasi dapat berupa negara yang totaliter yang mengandalkan kekuatan fisik ataupun berupa negara populis yang mengandalkan dukungan penganut ideologi sejati. Bentuk ideokrasi yang totaliter memiliki enam komposisi yaitu 1) ideologi, 2) sistem satu partai umumnya dengan satu pemimpin, 3) teror polisi, 4) monopoli komunikasi, 5) monopoli senjata, dan 6) ekonomi yang terencana dan terpusat. Selain itu, sebuah ideokrasi seperti sebuah negara Islam yang keras ataupun negara seperti Jerman Nazi akan mengekang penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan jika bertentangan dengan ideologi negara (walaupun kondisi yang serupa dapat juga ditemukan di negara-negara demokrasi). Piekalkiewicz dan Penn (2005) menyatakan bahwa setiap negara bersifat organik (ungkapan terorganisasi dari sebuah masyarakat yang di dalamnya semua individu merupakan anggota dependen seperti jari terhadap tangan) atau bersifat mekanis/pragmatis (konsep bahwa individu memiliki hak di depan negara dan setara dengan negara). Politikus Amerika Serikat yaitu Adlai Stevenson II mengatakan bahwa, "Sepanjang sejarah, pemerintah terus menendang warga. Pencapaian yang menakjubkan di zaman modern adalah bahwa warga yang sekarang menendang (pemerintah)".
Satuan imperial Sistem Satuan Imperial (juga dikenal dengan Imperial Inggris) adalah sistem satuan yang pertama kali didefinisikan pada "British Weights and Measures Act" tahun 1824. Sistem ini digunakan resmi di seluruh kawasan Imperium Britania. Di akhir abad ke-20, hampir semua negara yang pernah di bawah Kerajaan Inggris telah menganut sistem metrik sebagai sistem satuan standar mereka. Britania Raya sendiri telah mengadopsi sistem metrik sebagian.
Sejarah Korea Selatan Sejarah Korea Selatan dalam perkembangannya diwarnai oleh pemerintahan yang demokratis dan otokratis secara bergantian. Republik pertama yang awalnya diklaim sebagai pemerintahan yang demokratis lama kelamaan menjadi otokratis hingga akhirnya jatuh pada tahun 1960. Republik kedua yang benar-benar demokratis harus dijatuhkan oleh rezim militer yang otokratis dalam waktu yang singkat. Republik keenam merupakan pemerintahan yang stabil dan menganut asas demokrasi liberal.
Demokrasi di Indonesia Meskipun telah mencapai konsensus kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, tetapi setiap tokoh pergerakan dan pelopor kemerdekaan Indonesia memiliki konsepsi demokrasinya masing-masing, kebanyakan dari mereka berusaha menengahi dualisme penafsiran demokrasi dari Negara Barat yang liberalis dengan Negara Timur yang komunis, terutama dalam merumuskan tentang kebebasan politik yang diadopsi dari demokrasi Barat dan kemerataan ekonomi yang ditiru dari demokrasi Timur. Namun, terkadang beberapa tokoh kemudian memiliki kecenderungan masing-masing, entah itu kecenderungan pada Barat ataupun Timur, yang kemudian menjadi ciri khas dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
Demokrasi virtual Demokrasi Virtual adalah suatu bentuk kebebasan yang ada dalam dunia virtual. Dimana kata demokrasi sendiri memiliki arti suatu kebebasan. Demokrasi sering disebut dengan kata demokratis dimana suatu sistem yang dinyatakan demokratis memang memerlukan kompetensi demokrasi pada khalayaknya. Maksudnya perlu adanya kemampuan tertentu yang dipunyai warga Negara dalam berdemokrasi, agar mereka dapat berfungsi dengan baik sebagai anggota dari suatu sistem demokrasi. Sedangkan kata virtual dalam pembahasan ini berkaitan dengan komunikasi, jadi bisa diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi maya. Jadi, demokrasi virtual bisa disimpulkan sebagai suatu bentuk kebebasan yang ada dalam dunia virtual. Internet memiliki karakteristik kebebasan dan pengaturan diri sendiri, yang juga merupakan ciri utama demokrasi yang sesungguhnya. Berarti tidaklah mengejutkan kalau teknologi komputer dinyatakan sebagai alat terbaru dan terbaik untuk meningkatkan keterlibatan partisipasi dalam demokrasi . Kita telah melihat aksi politik internet dalam bentuk Flash mob dan kelompok aktivis online . Dan untuk Blog , "Ketika mereka menulis kampanye tahun 2004, hal itu akan memasukkan setidaknya satu kata yang tidak pernah muncul dalam sejarah kepresidenan mana pun: Blog ". Terlepas blog tersebut memilih atau tidak presiden berikutnya, blog mungkin merupakan inovasi pertama internet yang membuat perubahan nyata pada pemilihan politik , menurut salah satu Profesor dari Universitas Stanford , Lawrence Lessig
Konstitusi Kazakhstan Artikel 1 menyatakan Kazakhstan adalah negara demokrasi sekuler yang menghargai "kehidupan, hak dan kemerdekaan" setiap orang. Artikel ini menggaris besarkan sosial dan "keseimbangan politik, pembangunan ekonomi", patriotisme, dan demokrasi sebagai asas yang berlangsung yang mana Pemerintah melayani. Ini adalah artikel pertama yang mana Parlemen Kazakhstan disebutkan.
Pembangunan nasional Indonesia Sejak tahun 1990-an terdapat suatu kecenderungan baru dalam perencanaan pembangunan yang lebih berorientasi kepada pelaksanaannya. Apabila sebelumnya perencanaan terlalu menekankan kepada berbagai prinsip dan teknik perumusan dalam proses pembangunan maka hal yang harus diperhatikan juga adalah aspek-aspek pelaksanaan pembangunan. Misalnya apakah pembangunan ini telah sesuai dengan aspek proses perencanaan pelaksanaannya.Negara-negara berkembang bukan sosialis dilihat dari kebijaksanaan industrialisasi yang mereka anut pada saat permulaan program pembangunan umumnya dapat digolongkan dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama ialah kelompok Negara-negara yang melaksanakan strategi industrialisasi subtitusi impor yang berorientasi pada pemenuhan pasar dalam negeri, dan kelompok yang kedua adalah kelompok Negara-negara yang melaksanakan strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor.
Dari kedua model tersebut maka sistem atau model pembangunan nasional di Indonesia lebih berorientasi kepada kelompok yang pertama hal ini didasari oleh besarnya pasaran dalam negeri, jika dibandingkan dengan Negara-negara yang menganut model industrialisasi yang berorientasi ekspor seperti Singapura, Korea Selatan dll.