mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Cikadu, Palabuhanratu, Sukabumi Cikadu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dari pusat Kota Palabuhanratu, ibukota kecamatan dan juga kabupaten, Cikadu terletak sekitar 10 km ke arah timur; melalui jalan raya provinsi hingga jembatan Citarik dan kemudian menyusuri jalan desa ke pedalaman.
Cicurug, Sukabumi Cicurug adalah wilayah di suatu kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Mekarwangi, Kalibunder, Sukabumi Mekarwangi adalah desa di kecamatan Kalibunder, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Sekarsari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007.
Bojongtugu, Curugkembar, Sukabumi Bojongtugu adalah desa di kecamatan Curugkembar, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Curugkembar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2007.
Nagrakjaya, Curugkembar, Sukabumi Nagrakjaya adalah desa di kecamatan Curugkembar, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Cimenteng sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011.
Cikembar, Sukabumi Kecamatan Cikembar adalah salah satu Kecamatan dari 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi merupakan daerah kawasan industri dan pertanian, dengan membawahi 10(sepuluh) desa yang meliputi 44 Dusun 103 RW dan 438 RT.
Kertajaya, Palabuhanratu, Sukabumi Kertajaya adalah desa di kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia.
Jampang Tengah, Sukabumi Jampang Tengah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Jampang Kulon, Sukabumi Jampang Kulon adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Gunung Guruh, Sukabumi Gunung Guruh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Warung Kiara, Sukabumi Warung Kiara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Pangumbahan, Ciracap, Sukabumi Pangumbahan adalah desa di kecamatan Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merrupakan hasil pemekaran Desa Gunungbatu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2008.
Cimanggis, Cicantayan, Sukabumi Cimanggis adalah desa di kecamatan Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran wilayah desa Hegarmanah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2012.
Bojongraharja, Cikembar, Sukabumi Bojongharja adalah desa di kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran wilayah desa Bojong sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2012.
Mekartani, Cidadap, Sukabumi Mekartani adalah desa di kecamatan Cidadap, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran wilayah desa Cidadap sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012.
Cirendang, Cikakak, Sukabumi Cirendang adalah desa di kecamatan Cikakak, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran wilayah desa Cileungsing sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012.
Wanajaya, Cisolok, Sukabumi Wanajaya adalah desa di kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran wilayah desa Cikelat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2012.
Wangunsari, Cisolok, Sukabumi Wangunsari adalah desa di kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran wilayah desa Cisolok sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012.
Kademangan, Surade, Sukabumi Kademangan adalah desa di kecamatan Surade, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran wilayah desa Citanglar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2012.
Cibadak, Sukabumi Kecamatan Cibadak.berada disebelah Utara Ibukota Kabupaten Sukabumi yakni Kota Pelabuhan Ratu. Kecamatan Cibadak mempunyai luas wilayah 63.435,41Ha.
Alamat kantor kecamatan Cibadak: Jl Siliwangi No. 135 Telp. 0266 531254Kecamatan Cibadak. berbatasan dengan :
Balekambang, Nagrak, Sukabumi Desa Balekambang adalah desa di kecamatan Nagrak,Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia.
Cikarae Thoyyibah, Cikidang, Sukabumi Cikarae Thoyyibah adalah desa di kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Cikiray sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2007.
Kabupaten Sukabumi Berikut merupakan batas wilayah Kabupaten Sukabumi:
Dengan luas wilayah 4.128 km², Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten terluas kedua di Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi. Batas wilayah Kabupaten Sukabumi 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan. Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang relatif luas yaitu ± 419.970 ha. Pada Tahun 1993 Tata Guna Tanah di wilayah ini, adalah sebagai berikut : Pekarangan/perkampungan 18.814 Ha (4,48 %), sawah 62.083 Ha (14,78 %), Tegalan 103.443 Ha (24,63 %), perkebunan 95.378 Ha (22, 71%) , Danau/Kolam 1. 486 Ha (0, 35 %) , Hutan 135. 004 Ha (32,15 %), dan penggunaan lainnya 3.762 Ha (0,90 %). Beberapa puncak gunung terdapat di bagian utara, diantaranya: Gunung Halimun (1.929 m dpl), Gunung Salak (2.211 m dpl), dan yang tertinggi adalah Gunung Gede (2.958 m dpl) dan Gunung Pangrango (3.019 m dpl) yang secara administratif berada di Kecamatan Kadudampit. Di antara sungai yang mengalir adalah Sungai Cimandiri dan Sungai Cikaso, yang bermuara di Samudra Hindia.
KPH Sukabumi Kabupaten Sukabumi secara geografis berada antara 60 57’ Lintang Selatan dan 1060 00’ Bujur Timur dengan luas daerah 4.200 Km2 atau 9.18% dari luas Provinsi Jawa Barat (dengan Banten) atau 3,01% DARI LUAS Pulau Jawa. Dari tata letak Kabupaten Sukabumi berada:
Sedangkan Ibu Kota Kabupaten Sukabumi berada di Kecamatan Palabuhanratu, meskipun sebagian besar Kantor Pemerintahan masih berada di Kecamatan Cisaat.
Bentuk Topografi Wilayah Kabupaten Sukabumi pada umumnya meliputi permukaan yang bergelombang di daerah bagian selatan dan bergunung di daerah bagian utara dan tengah. Dengan adanya daerah pantai dan gunung yang mempunyai ketinggian mencapai 2.958 M DPL menyebabkan keadaan lereng sangat miring (lebih dari 350) meliputi 29% dari luas wilayah Kabupaten Sukabumi, Kemiringan antara 130 – 350 meliputi 37% dan kemiringan 20 – 130 meliputi 21% dari luas Kabupaten Sukabumi dan sisanya 3% merupakan daerah datar. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa daerah Kabupaten Sukabumi merupakan daerah Rawan Longsor.
Bila diamati dari potensi sumber air, maka sumber daya air yang ada di Kabupaten Sukabumi cukup melimpah, hal ini ditunjukan dengan banyaknya aliran sungai (seperti sungai Cimandiri dan anak-anak sungainya, Cipelang, Cicatih, Citarik, Cibodas, Cidadap, Ciletuh, Cikarang, Cikaso, dan Cibuni) yang mengalir di wilayah Sukabumi.
Dari aspek kemampuan tanah (kedalaman tanah dan tekstur) daerah Kabupaten Sukabumi sebagian besar masuk dalam kategori Tanah Sedang (tanah lempung), dengan kedalaman dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu Sangat Dalam (lebih dari 90 Cm) dan Kurang Dalam (kurang dari 90 Cm)
Golongan Kedalaman tanah sangat dalam tersebar di bagian Utara, sedangkan kedalaman tanah kurang dalam tersebar di bagian Tengah dan Selatan, hal ini mengakibatkan di bagian Utara lebih subur disbanding wilayah bagian Selatan.
Rata-rata hujan per tahun sekitar 2.987 mm dari 160 hari hujan, suhu udara berkisar antara 180 – 300 C, dengan suhu rata-rata 260. kelembaban rata-rata sebesar 85%, sedangkan potensi geologis antara lain sumber panas bumi di daerah Gunung Salak dan Cisolok, bahan tambang dan bahan galian emas, perak, galena, batu bara, pasir kuarsa, marmer, pasir besi, bentonit, dan lain-lain.
Jenis tanah di bagian Utara umumnya terdiri dari jenis tanah Latosol, Andosol dan Regosol, di bagian Tengah umumnya terdiri dari tanah latosol dan podsolik, sedangkan di bagian Selatan sebagian terdiri dari tanah laterit, grumosol, podsolik, dan alluvial.
Undrus Binangun, Kadudampit, Sukabumi Undrus Binangun adalah desa di kecamatan Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Di bagian utara desa ini terdapat puncak dan kawah Gunung Gede yang berbatasan dengan Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.
Kadudampit, Sukabumi Kadudampit adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terdapat dua puncak gunung yang secara administratif masuk kedalam kecamatan ini yaitu puncak Gunung Gede dan puncak Gunung Pangrango ("Mandalawangi").
Ujung Genteng, Ciracap, Sukabumi Ujung Genteng adalah desa di kecamatan Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merrupakan hasil pemekaran Desa Gunungbatu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2008.
Cikaranggeusan, Jampang Kulon, Sukabumi Cikaranggeusan adalah desa di kecamatan Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran wilayah desa Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012.
Citepus, Palabuhanratu, Sukabumi Citepus adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kelurahan ini terletak memanjang di sebelah barat laut Kota Palabuhanratu, ibukota kecamatan dan juga kabupaten, pada jalur lintas selatan Jawa Barat menuju Provinsi Banten. Pusat kelurahan berjarak sekitar 3 km ke kota tersebut, yang dapat dicapai dengan angkutan umum.
Kota Sukabumi Sementara itu banyaknya tamu yang menginap pada tahun 2010 sebanyak 107.679 orang yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 2.794 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 104.885 orang. Jumlah tamu yang menginap tersebut 35,54% jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang berjumlah 38.275 orang. Jika dilihat per kecamatan, dapat diketahui bahwa tamu yang menginap di hotel, masih didominasi di wilayah Kecamatan Cikole, yaitu mencapai 68.94%. Hal ini dimungkinkan karena wilayah Kecamatan Cikole berada di pusat Kota Sukabumi.
Takokak, Cianjur Takokak adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terletak di Cianjur Bagian Tengah. Merupakan Kecamatan perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.
Citarik, Palabuhanratu, Sukabumi Citarik adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kelurahan Citarik terletak kurang lebih 6 km di sebelah timur Kota Palabuhanratu, ibukota kecamatan.
Bangbayang, Cicurug, Sukabumi Desa Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Adalah Hasil Pemekaran dari Desa Nyangkowek Pada tahun 1982.
Cibodas, Palabuhanratu, Sukabumi Cibodas adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Pasirsuren, Palabuhanratu, Sukabumi Pasirsuren adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Palabuhanratu, Palabuhanratu, Sukabumi Pelabuhanratu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Tonjong, Palabuhanratu, Sukabumi Tonjong adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Cimanggu, Palabuhanratu, Sukabumi Cimanggu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Jayanti, Palabuhanratu, Sukabumi Jayanti adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Kerusuhan Poso Kerusuhan Poso () atau konflik komunal Poso (), adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut pada bulan April 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2000.
Roy Runtu Bisalemba Roy Runtu Bisalemba (lahir di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia), adalah seorang tokoh kunci dalam Kerusuhan Poso. Pada tanggal 24 Desember 1998, tindakannya yang menyerang seorang pemuda Muslim bernama Ahmad Ridwan di Masjid Sayo di kecamatan Poso Kota, Poso, merupakan pemicu awal terjadinya kerusuhan di Poso. Roy adalah anak dari mantan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Poso yang telah meninggal.
Kerusuhan Poso Spanduk, surat kaleng, dan grafiti yang menyerang para pejabat pemerintah kabupaten Poso yang beragama Kristen mulai menjamur, terutama menargetkan Parimo dan orang yang diduga mendukungnya, Yahya Patiro yang juga mencalonkan diri sebagai Bupati. Panglima Komando Militer Daerah Wirabuana menyatakan bahwa yang mengobarkan kerusuhan adalah delapan pengacau Kristen yang telah mereka tahan. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa kerusuhan di Poso terjadi bukan karena ketegangan agama atau etnis. Mereka menyebut kekerasan terjadi karena "miskomunikasi" dan mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang terlibat dalam upaya untuk mengembalikan kedamaian. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk "Tim Klarifikasi" yang mewawancarai empat puluh saksi dan juga menyimpulkan bahwa tidak ada pejabat daerah Poso yang bertindak sebagai provokator.
Kerusuhan Poso Dalam kekerasan dan kerusuhan yang terjadi antara masyarakat Kristen dan Islam di ibu kota Poso, kedua belah pihak didukung oleh massa seiman dari luar kota. Masyarakat Muslim dibantu oleh orang-orang yang berasal dari Ampana yang termasuk wilayah Tojo Una-Una dan terletak di sebelah timur laut kota Poso, dan Parigi yang berada di sebelah barat Kabupaten Poso. Di sisi lain, masyarakat Kristen dibantu oleh orang-orang Lage dari desa-desa seperti Sepe dan Silanca di Kecamatan Lage, sebelah tenggara ibu kota Poso.
Kerusuhan Poso Kelompok lain yang terorganisir oleh warga Kristen di Poso adalah Angkatan Muda Sintuwu Maroso (ANSIMAR). Kelompok ini pada umumnya terdiri dari para kaum muda terpelajar di kota Poso. Para anggota ANSIMAR sebagian besar terdiri dari warga kelurahan Lombogia. Rumah-rumah mereka dibakar massa Islam saat fase kedua kerusuhan yang terjadi bulan April tahun 2000, sehingga sebagian besar dari mereka terpaksa mengungsi ke Tentena. Mereka tidak berpartisipasi dalam bentrokan fisik, melainkan lebih kepada upaya untuk mencari penyelesaian konflik.
Husain Abdullah Ketika menjadi wartawan, Husain banyak meliput dan melaporkan kerusuhan Poso dan kerusuhan Ambon . Dari kegiatan itu ia semakin sering berkomunikasi dengan JK yang menjadi juru damai dua konflik tersebut.
Kerusuhan Poso Pertanyaan tentang jumlah korban sangat sensitif dan berunsur politis. Hal ini didorong oleh rasa keberatan yang dibuat lebih kuat oleh laporan berita yang tidak lengkap atau kabar miring tentang serangan dan desas-desus terbaru tentang pembantaian yang akan terjadi. Kurangnya pelaporan yang jelas oleh media atau investigasi oleh pemerintah, ditambah dengan medan yang luas dan durasi konflik yang panjang, menyulitkan untuk menentukan jumlah korban yang sebenarnya. Meski demikian, Human Rights Watch mencatat bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban dalam kerusuhan ini. Meski ada beberapa perkiraan yang mencapai sekitar 2.000 korban jiwa, sebagian besar memperkirakan antara 500 hingga 1.000 korban. Versi pemerintah, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2001 —tepat sebelum penandatanganan Deklarasi Malino— dirinci menjadi 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum terbakar atau rusak. Sebuah kelompok Muslim, Tim Evakuasi Pencari Fakta Korban Muslim Kerusuhan Poso ("Victims of the Poso Conflict Evacuation and Fact Finding Team"), mengklaim bahwa antara bulan Mei 2000 hingga Desember 2001, 840 mayat Muslim ditemukan, kebanyakan ditemukan di Sungai Poso dan hutan-hutan di tepi kota. Jumlah yang tidak diketahui juga dikatakan hilang. Kebanyakan korban jiwa diperkirakan sampai pada kerusuhan ketiga, pada bulan Mei dan Juni 2000.
A Few Poorly Organized Men Bab pertama mengenalkan pembaca tentang wilayah dan latar belakan Poso dan konteks serta isu yang memungkinkan terjadinya konflik dan kekerasan. Bab kedua menguraikan konsensus ilmiah tentang permulaan konflik komunal pasca otoriter di Indonesia, dan menguraikan manifestasi spesifik dari konteks ini di Poso. Diskusi tentang dinamika kekerasan kemudian dipresentasikan secara kronologis, dengan satu bab untuk setiap tahap. Pada bab ketiga, McRae menganalisis tahap awal kerusuhan di Poso sebagai kasus kekerasan politik, terutama pada studi tentang kerusuhan komunal di Asia Selatan.
Poso (kota) Kota ini dilanda konflik komunal menjelang akhir tahun 1998, dan berlangsung sampai setidaknya tahun 2001. Kerusuhan terjadi dan menyebar ke hampir seluruh wilayah di Kabupaten Poso, menyebabkan sekitar 100 ribu jiwa mengungsi ke daerah lain. Pemerintah bertindak dengan menggelar deklarasi damai untuk kedua belah pihak, dan kerusuhan mulai menyurut—meskipun tidak sepenuhnya. Baru pada awal tahun 2007, operasi kepolisian berhasil menangkap mereka yang dianggap terlibat dalam serangkaian aksi teror di Poso. Tahun-tahun berikutnya ditandai dengan peningkatan kualitas ekonomi dan infrastuktur kota dalam berbagai sektor.
Muin Pusadan Drs. H. Abdul Muin Pusadan (), adalah seorang politikus yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah dan juga Bupati Poso ke-11 yang menjabat pada tahun 1999 hingga 2004. Dia adalah Bupati yang memimpin pemerintahan Poso selama Kerusuhan Poso yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002.
Penyerangan Hotel Wisata Penyerangan Hotel Wisata (), adalah sebuah peristiwa penyerangan terhadap Yahya Patiro, seorang politikus Kristen yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Poso. Peristiwa penyerangan ini terjadi pada tanggal 20 Maret 1999 di Lawanga, Poso Kota, Poso, dan dilakukan oleh kelompok pemuda Muslim yang kesal atas munculnya isu bahwa Patiro merupakan salah satu tokoh provokator yang memicu Kerusuhan Poso.
Penyerangan Hotel Wisata Karena masa jabatan Bupati Poso Arief Patanga akan segera berakhir, yang berarti pemilihan Bupati baru akan segera digelar, membuat sejumlah partai politik mulai menentukan calon yang akan mereka usung. Sebelum terjadi kerusuhan pada bulan Desember 1998, proses penjaringan bakal calon Bupati Poso sudah dimulai. Dalam selebaran yang dibuat oleh Agfar Patanga, Yahya Patiro diisukan sebagai salah satu penggerak kerusuhan tahun 1998. Peristiwa ini membuat namanya selalu muncul di berbagai baliho dan spanduk di seluruh kota setelah kerusuhan, yang sebagian besar menuduhnya sebagai salah satu provokator. Hal ini membuatnya memilih untuk tetap tinggal di Palu.
Kabupaten Poso Pendidikan di kabupaten ini semakin meningkat pasca Kerusuhan yang terjadi beberapa tahun lalu.Kabupaten Poso memiliki 170 TK,231 SD,76 SMP,19 SMA,16 SMK.
A Few Poorly Organized Men A Few Poorly Organized Men: Interreligious Violence in Poso, Indonesia, adalah sebuah buku yang dipublikasikan pada tahun 2013 oleh peneliti dan Indonesianis dari Australia, Dave McRae. Buku ini berfokus mengenai Kerusuhan Poso yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 1999 hingga 2002.
Kerusuhan Poso Milisi yang datang dari luar Poso dan Palu yang sudah berada di Poso pada akhir tahun 2001 meliputi:
Rinaldy Damanik Pada awal tahun 2000-an, Kerusuhan Poso pecah. Damanik ditunjuk sebagai Koordinator Crisis Center untuk Poso yang bertugas mengevakuasi korban kerusuhan, investigasi, advokasi dan publikasi fakta terkait kerusuhan. Ia termasuk tokoh yang dengan keras mengkritisi pemerintah dan aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan. Pada tanggal 11 September 2002, ia ditahan saat memberikan kesaksian terkait kekerasan di Poso pada bulan Agustus 2002, dalam sidang yang digelar di Mabes Polri di Jakarta. Ia pada awalnya ditahan dengan tuduhan kepemilikan senjata api yang diduga disita saat kendaraannya digeledah. Pada tanggal 18 Februari 2003, Damanik memboikot sidang saat mengetahui bahwa dirinya disebut sebagai provokator dalam kerusuhan. Jaksa Penuntut gagal menghasilkan satu saksi yang dapat dipercaya yang menghubungkan Damanik dengan mobil tersebut dan atas tuduhan bahwa dirinya adalah provokator. "Prisoner Alert" menyebut bahwa Damanik kemungkinan besar dijadikan pion dalam konflik yang jauh lebih besar dan bukan hanya tentang agama tetapi juga masalah politik, ekonomi dan militer. Pada tanggal 16 Juni 2003, Damanik dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena kepemilikan senjata ilegal. Dia berencana mengajukan banding atas hukuman ini. Pengacara Damanik yang beragama Islam dituduh melanggar agama mereka karena ikut ambil bagian dalam permasalahan ini. Nama-nama pendukung Damanik diterbitkan di surat kabar lokal dengan ancaman bahwa mereka juga akan ditangkap.
Mantiqi III Mantiqi III turut mengambil peran dalam kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Wilayah Poso sendiri masuk dalam yurisdiksi Mantiqi III. Mantiqi III sudah memiliki beberapa anggota di Palu, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, sebelum terlibat di Poso, dan memiliki jaringan lokal lebih baik daripada di Ambon. Mereka juga memiliki hubungan jangka panjang dengan kelompok jihad di Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa anggota di antaranya telah dilatih oleh instruktur JI di Afganistan, Mindanao, dan Ambon, sehingga banyak di antara mereka telah mengenal situasi di Poso.
Paulus Tungkanan Sersan Satu TNI Paulus Tungkanan, adalah seorang tokoh kunci dalam Kerusuhan Poso. Ia pernah menjabat sebagai anggota Satuan Intel Komando Distrik Militer 1307. Dalam persidangan Fabianus Tibo, namanya disebutkan sebagai salah satu dari enam belas orang yang dianggap melakukan provokasi hingga kekerasan dan konflik menjadi semakin meluas di Poso. Oleh Tibo, dirinya bahkan disebut sebagai salah satu pemimpin dan tokoh kelompok Kristen Poso. Tuduhan ini, dibantah sendiri oleh Tungkanan.
Kerusuhan Poso Setelah kerusuhan mulai surut, Mabes Polri di Jakarta bergerak dengan mendirikan Komando Lapangan Operasi. Melalui kebijakan dari Jakarta, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Operasi Sadar Maleo digelar pada tahun 2000, dengan BKO (badan kendali operasi) Polres Poso. Satuan-satuan TNI yang bergabung dalam operasi tersebut adalah Batalyon Infanteri 711/Raksatama Poso, Batalyon Infanteri 726/Tamalatea Makassar, Batalyon Infanteri 721/Makassau Palopo, dan Batalyon Zeni Tempur 8 Makassar. Di sisi lain, satuan kepolisian termasuk Brimob Polres Pare-Pare, Brimob Polres Makassar, Perintis dan Satuan Intel Polda Sulawesi Tengah.
Pendidikan di Kabupaten Poso Pendidikan di Kabupaten Poso semakin meningkat pasca kerusuhan yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Poso memiliki 170 Taman kanak-kanak, 231 Sekolah Dasar, 76 Sekolah Menengah Pertama, 19 Sekolah Menengah Atas, dan 16 Sekolah Menengah Kejuruan. Universitas swasta terbesar di Kabupaten Poso adalah Universitas Sintuwu Maroso yang didirikan pada tahun 1986. Universitas Kristen Tentena yang terletak di kota Tentena diresmikan pada tanggal 1 Mei 2007 secara langsung oleh Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Sekolah Tinggi Agama Islam Poso, mulai beroperasi pada bulan Juni 2010. Perguruan tinggi lainnya adalah Poltekkes/Akademi Keperawatan Poso, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Mandiri.
Front Lage–Tojo Bentrokan pertama di front ini terjadi ketika beberapa truk yang ditumpangi kelompok Islam meninggalkan kota Ampana yang dihuni mayoritas Muslim menuju ke kota Poso, sama seperti yang mereka lakukan selama kerusuhan Desember 1998.. Ada dua informasi yang berbeda yang melaporkan tentang kepergian mereka. Yang pertama, mereka berangkat ke Poso setelah mendengar dengan kabar tentang penyerangan kelompok Lateka ke kota pada tanggal 23 Mei, sedangkan yang lainnya menyebut bahwa mereka datang sebagai tanggapan atas desas-desus bahwa seorang warga Muslim hilang setelah kendaraannya dihentikan di sebuah penghalang jalan di desa Poso..
Kerusuhan Poso Keesokan harinya, seorang pemuda Muslim mengklaim telah diserang oleh sekelompok pemuda Kristen, dan menunjukkan luka di lengannya sebagai bukti. Pihak Islam membalas, dan pertarungan antara pemuda-pemuda dari kelurahan mayoritas Kristen Lombogia dan para pemuda Islam dari kelurahan Kayamanya dan Sayo meningkat menjadi kekerasan yang meluas. Selama beberapa hari berikutnya, rumah-rumah yang dimiliki umat Kristen Poso di dekat terminal bus dan di Lombogia dibakar. Peristiwa ini memaksa Kapolres Poso saat itu untuk mendatangkan pasukan Brigade Mobil (BRIMOB) dari Palu.
Kerusuhan Poso Fase pertama termasuk singkat dan terbatas pada beberapa lingkungan di kota Poso, meskipun iring-iringan truk yang mengangkut kelompok tertentu dari daerah lain bergabung dalam keributan. Para pendukung teori provokator menunjukkan bahwa kekerasan dimulai tepat setelah pengumuman Arief Patanga pada tanggal 13 Desember 1998, yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengikuti pemilihan ulang sebagai Bupati Poso, sekaligus membuka peluang bagi sejumlah kandidat yang ambisius. Secara kebetulan, fase ini juga bertepatan dengan pecahnya rangkaian kekerasan dan unjuk rasa yang terjadi di seluruh Indonesia pasca kejatuhan Orde Baru.
Kerusuhan Poso Parimo, yang disebut-sebut sebagai pemimpin iring-iringan kendaraan Kristen yang berangkat dari Tentena, ditangkap. Desas-desus terus berlanjut bahwa ada pejabat tinggi di Poso yang berada di balik kekerasan ini, seperti Bupati Arief Patanga yang beragama Islam, atau Sekretaris Kabupaten Yahya Patiro yang beragama Kristen. Patiro diberi jabatan di pemerintahan provinsi di Palu, meyebabkan kemarahan umat Islam Poso. Pada bulan Februari 1999, polisi menahan adik laki-laki Bupati, Agfar Patanga, dengan tuduhan memberikan hasutan untuk melakukan kekerasan. Pada bulan Juni 1999, Gubernur H.B. Paliudju mencopot Arief sebagai bupati. Laboratorium forensik di Sulawesi Selatan kemudian menyimpulkan bahwa Agfar Patanga adalah penulis dari surat tanpa nama yang isinya menuduh para pejabat Kristen Poso sebagai pihak yang memulai kerusuhan.
Operasi Cinta Damai Operasi Cinta Damai (), adalah sebuah operasi militer yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk menangani kerusuhan yang terjadi di Poso pada tahun 2000. Operasi ini dipimpin oleh Pangdam Wirabuana, Mayjen. TNI Slamet Kirbiantoro. Wilayah kerja operasi ini meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu.
Paroki Santa Theresia, Poso Terkait kerusuhan Poso, gereja beserta SMP dan SMA Katolik St Theresia yang dikelola oleh OSU ("Ordo Sanctae Ursulae") dibakar massa pada 23 Mei 2000. Kemudian pusat paroki dipindah ke Tentena (berjarak sekitar 55 km dari Poso). Gereja paroki di Tentena selesai dibangun pada tahun 2003.
Festival Danau Poso Festival Danau Poso X yang pelaksanaannya sempat terhenti akibat kerusuhan, digelar kembali di kota Tentena, ibu kota kecamatan Pamona Puselemba, pada tanggal 25 hingga 30 November 2007.
Bartolomeus Lallung Sallata Pada bulan Maret hingga April 1966, Kota Poso sedang dilanda kerusuhan skala kecil di dalam kota, dengan meletusnya peristiwa pertama yang mengarah pada radikalisasi kelompok Muslim kota Poso, yang juga merupakan awal aliansi militer dengan kelompok Islam radikal di kota Poso. Komandan Kodim 1307 Poso waktu itu, Letkol Sutikno Slamet, berusaha menggulingkan Sallata. Alasannya, Sallata berasal dari PNI dan merupakan unsur Orde Lama, bukan orang asli Poso dan beragama Kristen. Untuk itu, Slamet berkampanye melalui forum Panca Tunggal yang beranggotakan Dandim, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Bupati sendiri mendapat dukungan dari Kapolres Poso, AKBP Raden Bey.
Kekristenan di Poso Hubungan antar kedua agama sempat memburuk dengan sangat parah karena meletusnya Kerusuhan Poso, sebelum akhirnya para pemuka agama dari kedua belah pihak memutuskan untuk saling menghentikan pertikaian. Sejak tahun 2009, hubungan kedua agama telah kembali harmonis.
Daeng Koro Dalam catatan kepolisian, Daeng Koro mengikuti gerakan terorisme sejak tahun 2012. Tetapi mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Ansyaad Mbai, menyebutkan bahwa Daeng Koro sudah terlibat aksi terorisme di Indonesia sejak tahun 2000, saat dirinya turun membantu para militan Laskar Jihad dalam Kerusuhan Poso serta Jemaah Islamiyah (JI) cabang Poso untuk melawan polisi dalam peristiwa Tanah Runtuh yang terjadi pada awal tahun 2007 di Poso. Saat itu, Daeng Koro berhasil lolos dan melarikan diri bersama seorang rekannya ke Makassar. Pada tahun 2003, ia pindah ke Kalimantan dan bergabung dengan kelompok Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Haji Nurdin. Sejak dari sini, ia mulai terlibat dalam kerusuhan di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk penembakan terhadap polisi dan warga sipil. Polri menambahkan bahwa Daeng Koro tercatat sebagai pelatih dan ketua pelaksana beberapa kegiatan latihan militer ("tadrib 'asykari") atau latihan militer yang digelar di Tuturuga, Kabupaten Morowali dan Dusun Tamanjeka, Kabupaten Poso; serta Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ia juga diduga memiliki peran dalam kerusuhan yang terjadi di Mambi pada tahun 2005. Saat itu, terjadi konflik antara kelompok pro dan kontra pemekaran di tiga kecamatan yaitu Aralle, Tabulahan, dan Mambi di Kecamatan Mamasa untuk menjadi kabupaten yang berdiri sendiri. Kelompok Daeng Koro diduga adalah pihak yang menyerang kelompok pro-pemekaran. Selain itu, sekitar tahun 2007, Daeng Koro diduga membantu pelarian Jasmin, terpidana 20 tahun penjara atas kasus terorisme berupa pengeboman kafe Sampoddo yang terletak di Palopo, dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Daeng Koro juga memiliki hubungan baik dengan anggota Darul Islam, Abu Umar. Pada tahun 2010 hingga 2011, mereka berdua menyelenggarakan pelatihan militer bagi kelompok masing-masing di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Daeng Koro juga diketahui seringkali membantu Abu Umar mendapatkan senjata untuk kelompoknya. Senjata itu didapatkan dengan membelinya dari Mindanao, Filipina bagian selatan, kemudian diselundupkan agar bisa memasuki Indonesia. Kerja sama ini terhenti setelah Abu Umar dan beberapa anggotanya ditangkap pada bulan Juli 2011. Daeng Koro, sekali lagi berhasil melarikan diri ke Mindanao.
Operasi Cinta Damai Operasi ini memiliki tujuan yang sama dengan Operasi Sadar Maleo yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dengan tujuan untuk menangkap oknum yang diduga memprovokasi terjadinya kerusuhan di Poso.
Insiden Toyado Insiden Toyado () atau Kasus penculikan Toyado (), adalah sebuah peristiwa penculikan 7 warga muslim yang terjadi pada babak akhir Kerusuhan Poso pada tanggal 2 Desember 2001 di desa Toyado, kecamatan Lage, Kabupaten Poso. Setelah berbagai serangan di bulan November dan serangkaian kunjungan dari tokoh-tokoh penting, Tentara Nasional Indonesia dituduh telah melakukan pelanggaran HAM yang serius, termasuk peristiwa "menghilangnya" sejumlah warga dan eksekusi ekstra-yudisial.
Pembantaian pesantren Walisongo 2000 Perkelahian geng meningkat ke kerusuhan skala penuh di Poso dan kepala polisi setempat meminta bantuan pasukan unit paramiliter polisi Brimob dari Palu. Pada tanggal 17 April, salah satu anggota Brimob diduga menembaki kerumunan pemuda Muslim yang terlibat kerusuhan, menewaskan 3 orang dan diduga menghasut para pemuda untuk membakar setidaknya 300 rumah warga Kristen sepanjang bulan April. Banyak dari orang-orang Kristen yang mengungsi melarikan diri ke Tentena atau perbukitan di sekitar Poso dan juga dikabarkan bahwa banyak pemuda berlindung di kamp pelatihan milisi Kristen di Kelei.
Kerusuhan Poso Berbeda dengan milisi Islam, milisi Kristen sedikit sulit untuk diidentifikasi. Salah satu di antara beberapa kelompok milisi yang berhasil diidentifikasi adalah Brigade Manguni. Milisi ini berpusat di Manado, Sulawesi Utara dengan jumlah personel sekitar 700 orang. Dalam kerusuhan Poso, pasukan ini diduga berbasis di daerah Sepe dan Silanca, Lage. Brigade Manguni memiliki divisi di masing-masing daerah yang membawahi cabang satuan. Pada fase ketiga yang berlangsung pada bulan Mei 2000, muncul milisi dengan nama Laskar Kristus. Kelompok ini disebut-sebut terdiri dari tiga kelompok, yaitu pasukan Macan, pasukan Kelelawar, dan pasukan kipas ("sisiru").
Kerusuhan Poso Milisi dan organisasi lokal yang berpihak pada Muslim meliputi:
Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah Dalam masa-masa awal Kerusuhan Poso, jejak GPST kembali muncul. Pada malam hari tanggal 27 Desember 1998, mantan anggota GPST Herman Parimo dan pengikutnya menuju ke kota Poso dengan menggunakan truk bersama para pengikutnya —sebagian besar Protestan— dengan membawa panji GPST sambil menyanyikan himne selama mengitari kota. Dave McRae dalam bukunya menyatakan bahwa, "simbol tersebut mengingatkan mereka bahwa orangtua mereka terbukti mampu [untuk membalas, jadi bagaimana dengan kami]", merujuk kepada jawaban dari seorang narasumber yang diwawancarainya terkait perlawanan GPST terhadap pemberontakan.
Kerusuhan Poso Fase pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dan para pendatang seperti pedagang Bugis Muslim dan transmigran dari Jawa, ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah mengenai posisi birokrasi, dan pembagian kekuasaan daerah antara pihak Kristen dan Islam. Situasi dan kondisi yang tidak stabil, dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan.
Kasus Tibo Sejak awal Agustus 2006 bendera setengah tiang berkibar di seluruh penjuru Tentena, ibu kota Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Lapangan bola di kota itu juga dipenuhi massa, yang tiap hari menggelar protes atas rencana eksekusi mati Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu. Para pengunjuk rasa tidak terima ketiga pria itu dihukum sebagai penggerak kerusuhan Poso. Gelagat ancaman kerusuhan ini membuat Kepala Polda Sulawesi Tengah, Brigjen Oegroseno, berkunjung ke Tentena dari Palu, Rabu 9 Agustus untuk memantau keamanan langsung di lapangan. Ratusan warga dari Pendolo, wilayah di perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, ikut bergabung. Mereka melempari kantor polisi di Tentena, juga menggembok pintu keluar di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena, sekalian menyandera Mathius, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Tentena. Malam harinya, sejumlah pohon di daerah Pamona Utara dan Selatan ditebang untuk merintangi jalan.
Kasus Tibo Marinus Riwu lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 27 Juli 1957. Tahun 1987 lelaki yang hanya bersekolah sampai kelas 2 Sekolah Dasar itu bersama istri dan anak-anaknya transmigrasi ke Sulawei Tengah, persisnya ke Dusun Molores Kecamatan Lembo yang berjarak sekitar 250 Km dari Kota Poso. Untuk menghidupi keluarganya Marinus sehari-hari bekerja sebagai petani.
Desa Jamur Jaya, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah tempat tinggal Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Don Marinus Riwu berjarak sekitar 250 Km dari kota Poso. Sebelum kerusuhan Poso I (1998), Poso II (1999) dan Poso III (2000), Dusun Jamur Jaya dalam suasana aman. Masyarakat yang sebagian besar petani hidup dalam ketenteraman tanpa terusik sedikitpun dengan berbagai bentuk friksi sosial dan politik. Mereka hidup berdampingan dalam semangat kebersamaan dan toleransi. Ketenteraman penduduk Jamur Jaya baru mulai terusik ketika pada tanggal 15 Mei 2000 datang seorang tamu tak diundang yang mengaku berasal dari Poso bernama Yanis Simangunsong memprovokasi dengan mengabarkan berita bahwa Gereja Santa Theresia Poso dan Komplek Sekolah/Asrama akan dibakar serta anak-anak penghuni Asrama (85 orang berasal dari Desa Beteleme), pastor, para suster, dan para guru akan dibunuh. Informasi tersebut menggerakkan hati Tibo untuk menyelamatkan anak-anak sekolah di asrama tersebut (anak-anak yang berasal dari Beteleme, kampung Tibo) dan juga para suster, pastor dan guru yang tinggal di asrama St. Theresia Poso.
Tibo Satuan Tugas TNI Cinta Damai di Desa Jamur Jaya, Beteleme, Kabupaten Morowali, pada akhir Juli 2000. Lima hari kemudian Dominggus da Silva (42 tahun) dan Marinus Riwu (48 tahun) menyerahkan diri di Polsek Bateleme.
Tibo, Dominggus, dan Marinus sejak awal persidangan di Pengadilan Negeri Palu awal tahun 2001 selalu membantah terlibat kerusuhan Poso III. Kedatangan mereka ke Poso pada 22 April 2000 dari kampung mereka di Beteleme, Kabupaten Morowali, sekitar 250 km dari Poso, hanya untuk menolong puluhan anak-anak sekolah St Theresia Poso beserta para guru, suster, dan pastor yang tengah berada dalam kepungan massa. Aksi penyelamatan anak-anak itu mereka lakukan tanpa berkonfrontasi dengan massa.
Kerusuhan Poso Setelah Deklarasi Malino, ada beberapa kemajuan tentatif. Pada akhir Februari, 10.000 pengungsi telah kembali ke rumah, sebagian besar ke kota Poso, kecamatan Poso Pesisir, Lage, dan Tojo. Pada bulan Maret 2002, Human Rights Watch menemukan bahwa banyak keluarga yang dengan ragu mengirimkan anggota keluarga laki-laki untuk kembali dan membersihkan reruntuhan dengan membangun rumah sementara, sambil menunggu untuk melihat jika situasi tetap stabil. Beberapa juga menunggu akhir tahun sekolah. Sejak itu jumlah pengungsi mulai menurun, dan perlahan-lahan, berkurang. Kantor Kesejahteraan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso melaporkan bahwa pada pertengahan Juli 2002, 43.308 orang telah kembali ke rumah, sekitar 40 persen dari perkiraan 110.227 pengungsi.
Fabianus Tibo Fabianus Tibo (), adalah seorang tokoh Katolik Indonesia yang dieksekusi oleh regu tembak pada tanggal 22 September 2006 pukul 1 dinihari bersama dengan Dominggus da Silva dan Marinus Riwu karena dinilai memimpin kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 2000, yang mengakibatkan sekitar 200 orang dibantai.
Marinus Riwu Marinus Riwu (), adalah seorang tokoh Katolik Indonesia yang dieksekusi oleh regu tembak bersama dengan Dominggus da Silva dan Fabianus Tibo pada tanggal 22 September 2006 pukul 1 dinihari. Mereka dinilai memimpin kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 2000, yang memuncak pada pembantaian sekitar 200 orang di sebuah pesantren.
Dominggus da Silva Dominggus da Silva (), adalah seorang tokoh Katolik Indonesia yang dieksekusi oleh regu tembak bersama dengan Fabianus Tibo dan Marinus Riwu pada tanggal 22 September 2006 pukul 1 dinihari. Mereka dinilai memimpin kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 2000, yang memuncak pada pembantaian sekitar 200 orang di sebuah pesantren.
Bungkuisme Meskipun beberapa pengamat dari kerusuhan Poso telah berbicara tentang kondisi pra-konflik yang berlandaskan agama, yaitu "pembagian kekuasaan" dalam politik kabupaten, sebagian besar bupati pasca zaman kolonial adalah seorang Muslim dari pesisir Sulawesi atau dari Jawa. Bupati beretnis Bungku yang diperjuangkan oleh gubernur baru, Aminuddin Ponulele, yang berterima kasih atas bantuannya dalam memobilisasi pendukung Golkar selama kampanye tahun 1999. Gubernur juga menanggapi tekanan dari pemimpin organisasi Muslim Al-Khairaat di Palu untuk menempatkan tokoh beretnis Arab di posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Poso. Damsik Ladjalani, seorang yang beretnis Arab adalah rekan dekat bupati Poso sebelumnya, Arief Patanga, dan salah satu mertuanya adalah produsen bagian senjata dengan hubungan bisnis untuk Pindad, pabrik amunisi pemerintah yang produknya muncul pada tahap selanjutnya dari konflik Poso.
MAL (surat kabar) Dalam sebuah studi pada tahun 2006 tentang pemberitaan media terhadap kerusuhan Poso, MAL lebih provokatif dibandingkan dua media lain yang diteliti, Manado Post dan Kompas.
Rujuk Sintuwu Maroso Rujuk Sintuwu Maroso (), adalah sebuah pertemuan damai yang dihadiri oleh Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid, beberapa menteri dari Kabinet Persatuan Nasional, perwira tinggi Polri dan TNI, serta Gubernur Sulawesi Tengah, Bandjela Paliudju pada tanggal 22 Agustus 2000 di Alun-alun Sintuwu Maroso yang terletak di Kota Poso, Sulawesi Tengah. Ini adalah salah satu inisiatif awal yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengakhiri Kerusuhan Poso.
Kerusuhan Poso Meskipun pertanyaan seperti ini adalah sesuatu yang dapat diselesaikan melalui penyelidikan independen secara menyeluruh, namun pengaruh lingkungan yang sangat terpolitisasi, hasil jangka panjang Deklarasi Malino, dan kelemahan Komnas HAM membuat usaha semacam itu tidak mungkin terjadi. Jika tidak dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, penyelidikan perihal jumlah korban bisa memperburuk kondisi lebih jauh. Tetapi rekonsiliasi juga mungkin akan terhambat, kecuali jika kedua belah pihak merasa bahwa keadilan telah ditangani dalam kejahatan terburuk. Masih ada kejahatan berat dimana tidak ada yang bertanggung jawab, seperti pembunuhan terhadap empat belas Muslim di Dusun Buyung Katedo pada bulan Juli 2001 dan serangan sporadis terhadap desa-desa Kristen pada bulan November. Keluarga dan kerabat dari mereka yang hilang —kebanyakan di antaranya diculik selama masa kerusuhan— masih menunggu informasi tentang saudara mereka yang diculik.
Joseph Theodorus Suwatan Mgr Josef Suwatan dipilih menjadi Ketua KWI untuk masa jabatan 1997–2000. Dalam kedudukannya sebagai Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan dalam kaitan dengan peringatan hari kemerdekaan Indonesia pada tahun 1999 ia menulis pernyataan keras mengecam para pemimpin negara yang gagal melayani kepentingan rakyat, serta menyerukan diakhirnya korupsi yang meluas di lingkungan pemerintah. Uskup Suwatan juga turut berperan dalam ikut meredakan kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah. Pada tahun 2001 ia mengimbau komunitas internasional agar mencegah terjadinya genosida di Poso. Ia juga memimpin perayaan Ekaristi untuk memberikan penghormatan terakhir kepada seorang imam Yesuit, Tarcisius Dewanto, S.J., anggota Serikat Yesus Provinsi Indonesia yang ikut menjadi korban tindak kekerasan di Timor Timur, di kompleks Gereja Nossa Senhora de Fatima, Suai pada awal September 1999.
Kasus Tibo Ketika semua upaya hukum dipastikan kandas, pada April 2006, ketiganya tak juga dieksekusi. Brigjen Oegroseno berencana untuk mengkonfrontasi ketiga terpidana dengan 16 nama yang disebut Tibo sebagai dalang sebenarnya kerusuhan Poso. 16 nama tersebut adalah Paulus Tungkanan (Purn. TNI), Limpadeli (Pensiunan PNS), Ladue (Purn. TNI), Erik Rombot (PNS Kehutanan), Theo Manjayo (Purn. TNI), Edi Bunkundapu (PNS Pemda Tk. II Poso), Yahya Patiro (PNS Pemda Tk. II Poso), Sigilipu H. X, Obed Tampai (Pegawai Perhubungan), Rungadodi Zon (PNS Guru SD), Janis Simangunsong, Ventje Angkou, Angki Tungkanan, Heri Banibi, Sarjun alias Gode, Guntur Tarinje.
Roy Runtu Bisalemba Pada tanggal 11 Juni 1999, Roy bersama dengan rekannya, Stanley, menjalani vonis hukuman pidana masing-masing 20 dan 5 tahun penjara karena termasuk salah satu tokoh pemicu kerusuhan di Poso.
Amanat Lateka Amanat Lateka () atau Mandat Lateka, adalah pernyataan sikap paling jelas dari pemimpin Pasukan Merah, Adven Lateka, mengenai alasan mereka tentang penyerangan dalam periode ketiga dari Kerusuhan Poso. Amanat ini diketik dalam selembar kertas, dijadikan surat dan dialamatkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Surat ini di-atribusikan kepada A. L. Lateka, tetapi baru mendapatkan perhatian saat dibacakan secara publik beberapa hari setelah kematiannya.
Kerusuhan Poso Bulan Mei menandai dimulainya fase ketiga, yang secara luas dipandang sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Fase ini merupakan ajang balas dendam oleh kelompok Kristen setelah dua fase sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim, dan berlangsung sampai bulan Juli 2000. Fase ketiga ini memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di Desa Sintuwu Lemba yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam fase ketiga ini, ratusan orang jatuh menjadi korban, umumnya dari pihak Muslim.
Kerusuhan Poso Pangdam Wirabuana Mayor Jenderal TNI Slamet Kirbiantoro di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya mengirim 600 tentara dan pertempuran mereda. Gubernur meminta masyarakat Kristen Poso, yang banyak di antaranya telah melarikan diri ke Tentena atau bukit-bukit di sekitar kota Poso, untuk tidak membalas dendam namun menyerahkannya kepada Tuhan. Polisi mengumumkan tahap kedua selesai pada tanggal 3 Mei 2000. Selama fase kedua, kedua belah pihak mulai menggunakan ikat kepala berwarna dan ban lengan untuk membedakan diri. Para pejuang Kristen dikenal sebagai pasukan merah atau kelompok merah, dan kelompok Islam sebagai pasukan putih atau kelompok putih. Meskipun pentingnya agama tidak boleh diabaikan, kedua kelompok ini juga mengatur jalur sosial, etnis, dan ekonomi, dan dengan demikian istilah pejuang Protestan atau Muslim berisiko terlalu menyederhanakan konflik.
Kerusuhan Poso Pada tanggal 28 Mei, serangan meluas terhadap warga Islam terjadi di beberapa desa di kabupaten ini. Dalam sebuah peristiwa yang paling terkenal, sekelompok orang Kristen —beberapa sumber menyebut bahwa Tibo dan kelompoknya ikut berpartisipasi— mengelilingi Desa Sintuwu Lemba, yang juga dikenal sebagai Kilo Sembilan. Para wanita dan anak-anak ditangkap dan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Sekitar tujuh puluh orang berlari ke pesantren terdekat —Pesantren Walisongo— dimana banyak warga Muslim dibunuh dengan senjata api dan parang, tanpa peduli mereka menyerah atau tidak. Mereka yang kabur, berhasil ditangkap untuk kemudian dieksekusi dan mayatnya dilemparkan ke Sungai Poso. Tiga puluh sembilan mayat kemudian ditemukan di tiga kuburan massal, meskipun sebuah sumber Islam memperkirakan total 191 kematian dalam serangan tersebut. Seorang warga yang selamat dari serangan tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya kembali ditangkap empat hari kemudian dan dibawa ke sungai untuk dieksekusi, namun ia sekali lagi berhasil lolos dan selamat.
Kasus Tibo Kasus Tibo adalah sebuah kasus mengenai penyelesaian Kerusuhan Poso. Tibo sendiri merupakan salah satu terdakwa dari tiga terdakwa dalam kasus ini. Tiga orang terdakwa dalam kasus ini adalah Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu. Mereka ditangkap pada Juli dan Agustus 2000. Mereka dijatuhi vonis mati pada April 2001 di Pengadilan Negeri Palu, dan ditegaskan kembali dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada 17 Mei 2001. Pengadilan memutuskan bahwa mereka bersalah atas tuduhan pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan di tiga desa di Poso, yakni Desa Sintuwu Lemba, Kayamaya, dan Maengko Baru.
Januari 2007 11 - Aparat gabungan Brimob dan Detasemen Khusus Markas Besar Polri melakukan penangkapan di tempat persembunyian 24 orang yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga terlibat dalam kerusuhan di Poso. Dua orang di antaranya tewas dalam penangkapan itu.
Paulus Tungkanan Tungkanan saat ini tinggal di Tentena sejak bulan April 2004, memiliki kebun cokelat di Desa Tonusu (dekat Tentena) bekas warga muslim yang pergi mengungsi keluar dari Tentena karena kerusuhan. Tungkanan memiliki darah Toraja, dan kebetulan di Tonusu banyak terdapat warga yang bersuku Toraja. Di Tentena, Tungkanan tinggal di kompleks Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST). Awalnya karena ia tergabung dalam kelompok pengungsi yang ditampung di kompleks GKST, makin lama pengungsi makin berkurang. Tetapi dirinya menolak untuk keluar dari kompleks tersebut, dengan mempertimbangkan rasa aman yang didapatnya di sana. Saat kerusuhan di Poso pecah, Tungkanan telah pensiun dari TNI.
Kerusuhan Poso Pada tanggal 20 Desember 2001, Deklarasi Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai di Malino, Sulawesi Selatan, dan diinisiasi oleh Jusuf Kalla. Kesepakatan ini sekaligus mengurangi kekerasan frontal secara bertahap, dan angka kriminal mulai menurun dalan beberapa tahun sesudahnya.
Poso (kota) Kota ini mulai berkembang sebagai kota pelabuhan kecil di mulut Sungai Poso pada akhir abad ke-19—menjadikannya sebagai salah satu kota tertua di Sulawesi Tengah, dan merupakan salah satu kota penting bagi Belanda untuk mengontrol wilayah selatan Teluk Tomini pada awal kedatangan mereka. Poso adalah pusat pemerintahan dari Landschap Poso, Onderafdeling Poso, dan Afdeling Poso pada zaman kolonial. Pada pertengahan Perang Dunia II, Jepang menjadikan Poso sebagai salah satu tangsi militer mereka. Poso sempat menjadi ibu kota Sulawesi Tengah pada tahun 1948, sebelum dipindahkan ke Palu.