mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Pemetaan kejahatan Studi analisis yang merupakan presentasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum seperti masyarakat sipil, penegak hukum administratif, dan dewan perwakilan rakyat/pemerintah. Analisis ini memaparkan temuan berdasarkan hasil riset dan investigasi tindak kejahatan dengan menggunakan perspektif praktik pelaksanaan, hukum, sosial dan politik.
Defisit demokrasi Jika demokrasi hanya dimaknai sebagai kesuksesan menyelenggarakan pemilihan umum tanpa konflik, kita (Indonesia) sudah melaksanakannya. Tetapi permasalahannya ialah implikasi terhadap kehidupan masyarakat dan negara sehari-hari.
Demokrasi yang sehat terjadi bila ada penegakan hukum yang bebas dari kepentingan politik dan kekuasaan. Namun, makna ini nyatanya mengalami defisit karena hukum mengalami peradangan dan baru tegak dan tegas jika mendapat tekanan, dengan begitu hukum bekerja di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Terlebih setelah Reformasi, Indonesia dilihat menjadi salah satu negara dengan perkembangan demokrasi yang paling cepat. Pandangan ini terutama muncul setelah banyak orang yang melihat pemilihan-pemilihan umum berjamuran di mana-mana baik dari level kepala desa hingga Presiden. Selain itu, juga muncul perubahan-perubahan lain di struktur pemerintahan, seperti pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diharapkan dapat menghentikan berbagai praktik korupsi yang di berbagai institusi pemerintahan. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pernah memuji Indonesia sebagai role-model, khususnya bagi Myanmar dan negara-negara di Timur Tengah, karena telah mengalami transisi dari pemerintahan yang otoritarian menuju demokrasi yang tumbuh pesat dengan populasi yang mayoritas Muslim.
Pemetaan Kejahatan Strategis Studi analisis yang merupakan presentasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum seperti masyarakat sipil, penegak hukum administratif, dan dewan perwakilan rakyat/pemerintah. Analisis ini memaparkan temuan berdasarkan hasil riset dan investigasi tindak kejahatan dengan menggunakan perspektif praktik pelaksanaan, hukum, sosial dan politik.
Rumah Detensi Imigrasi Fungsi-fungsi rudenim tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.
Anies Baswedan Dalam debat yang dilaksanakan di Makassar (5/3/2014) Anies menegaskan komitmennya untuk mereformasi lembaga penegak hukum. Menurutnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan reformasi di tubuh lembaga hukum. Yang utama adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum dengan menempatkan orang-orang baik dan berkompeten pada lembaga-lembaga tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berlatar belakang pendidikan teknik sipil di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Agus Rahardjo adalah orang pertama yang terpilih memimpin KPK tanpa pendidikan formal hukum dan pengalaman di lembaga penegakan hukum. Rahardjo menggangtikan Plt. Taufiequrachman Ruki
Kapal Pengawas Perikanan Komando Penegakan Hukum Perikanan China termasuk dalam "lima naga" yang artinya lima Lembaga penegak hukum maritim di Cina yang terdiri dari China Coast Guard , China Maritime Safety Administration (di bawah Kementrian Perhubungan), China Marine Surveillance ( (中国海监) (di bawah Departemen Tanah dan Sumber Daya Republik Rakyat Cina), PRC's General Administration of Customs (Chinese: 中国海关) (Bea Cukai China) dan Komando Penegakan Hukum Perikanan /China Fisheries Law Enforcement Command (中国渔政).
Bangladesh Konstitusi Bangladesh ditulis pada 1972 dan telah mengalami empat belas amendemen. Hukum lainnya yang berlaku di negara itu dibuat oleh parlemen yang merupakan turunan dari konstitusi. Badan peradilan tertinggi ialah Mahkamah Agung. Hakim-hakim agung diangkat oleh presiden. Institusi peradilan dan penegakan hukum di Bangladesh lemah. Pemisahan peradilan dari pemerintahan dilakukan pada 1 November 2007. Diperkirakan pemisahan ini akan membuat badan peradilan menjadi lebih kuat. Hukum-hukum di Bangladesh banyak berdasarkan pada hukum adat Inggris, namun hukum privat seperti pernikahan dan warisan berdasar pada yang termaktub dalam kitab suci, sehingga lingkup agama satu bisa jadi berbeda penegakan hukumnya dengan lingkup agama lainnya.
Sulistyowati Irianto Setelah menyelesaikan pendidikan Master dari Belanda, Sulis diminta membantu proses persiapan pengadaan mata kuliah baru bernama Antropologi Hukum oleh Prof. TO Ihromi. Pada waktu itu, UI dicanangkan sebagai perguruan tinggi pertama yang memperkenalkan mata kuliah Antropologi Hukum. Dalam proses persiapan, Sulis membantu Prof Ihromi mengidentifikasi keberadaan mata kuliah Antropologi Hukum di seluruh Indonesia. Salah satu caranya dengan mengirimkan kuesioner ke sekitar 50 dekan fakultas hukum se-Indonesia untuk menanyakan apakah di sana terdapat mata kuliah Antropologi Hukum. Bagi Sulis, Antropologi Hukum sangat penting karena dapat berperan menyeimbangkan antara keadilan hukum dengan keadilan sosial. Selama ini, dua jenis keadilan ini seringkali berseberangan. Menurut Sulis, Antropologi Hukum bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan penegak hukum dalam pengangan berbagai kasus terkait hukum dan adat. Prof. Koentjaraningrat dan Prof. TO Ihromi merupakan tokoh yang menjadi inspirasi Sulis untuk memperjuangkan mata kuliah Antropologi Hukum di Indonesia sejak tahun 1992
Kepolisian Negara Republik Indonesia Selain dari paradigma dan organisasi, sampai saat ini polisi pun berbenah perlahan-lahan mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya. Mengingat pada masa reformasi tidak sedikit anggota Kepolisian yang terungkap ke publik melanggar kode etik profesi bahkan terjerat hukum seperti korupsi, suap, rekening gendut, narkoba, dll. Selain kasus hukum, saling serang antara anggota Polri dan TNI dilapangan dan ketegangan antar lembaga penegak hukum masih mewarnai perjalanan reformasi Kepolisan.
Kukang jawa Seiring dengan semua kukang lainnya, kukang jawa diangkat dari CITES Appendix II menjadi CITES Appendix I pada bulan Juni 2007, memberikan perlindungan meningkat dari perdagangan komersial. Kukang jawa juga dilindungi oleh hukum Indonesia, tetapi menurut peneliti loris Nekaris dan Jaffe, "penegakan hukum yang efektif sehubungan dengan undang-undang perlindungan satwa liar adalah semua tapi tidak ada di Indonesia". Spesies dapat ditemukan di beberapa kawasan yang dilindungi, namun jumlahnya tidak pasti. Koleksi tawanan kukang jawa dapat ditemukan di Praha, Republik Ceko, Jakarta, Indonesia, dan Singapura.
Pengawahutanan di Indonesia Untuk saat ini, penyebab deforestasi hutan semakin kompleks. Kurangnya penegakan hukum yang terjadi saat ini memperparah kerusakan hutan dan berdampak langsung pada semakin berkurangnya habitat orangutan secara signifikan.
Ganjar Pranowo Pada 17 Januari 2017, Ganjar mengeluarkan SK yang membatalkan adendum yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ia memutuskan menunda proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA. Namun, izin baru "dengan sedikit perubahan wilayah" kembali diterbitkan pada 23 Februari 2017. Dianggap sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengecam penerbitan izin baru tersebut. Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin menyebut izin lingkungan baru cacat hukum dan "bentuk arogansi gubernur".
Hukum siber Hukum Siber (Cyber Law) adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Techonology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan “dunia maya” akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semu . Di internet hukum itu adalah cyber law, hukum yang khusus berlaku di dunia cyber. Secara luas cyber law bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku e-commerce, e-learning; pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, e-signature; dan masih banyak lagi.
Pemetaan kejahatan Pemetaan kejahatan dipakai oleh para analis di badan penegakan hukum untuk memetakan, memvisualisasikan, dan menganalisis pola insiden kejahatan. Ini adalah komponen utama analisis kejahatan dan strategi pemolisian CompStat. Memetakan kejahatan menggunakan sistem informasi geografis (GIS) memungkinkan analis kejahatan mengidentifikasi titik rawan kejahatan beserta tren dan polanya.
Penegak Hukum sering mengalami kesulitan di dalam optimalisasi sumber daya untuk melakukan kajian dan analisis tindak kejahatan. Integrasi teknologi GIS (Geographic Information System) dengan analisis tindak kejahatan akan sangat membantu secara efisien dalam pemetaan kejahatan strategis. Laman ini memuat informasi mengenai Analisis Kejahatan Strategis dengan GIS sebagai solusi kebijakan panduan intelijen penegak hukum.
Angkatan Kepolisian Kerajaan Brunei Darussalam Dengan kekuatan lebih dari 4.400 petugas, RBPF bertanggung jawab untuk tegaknya hukum dan penyediaan pelaksanaan layanan hukum. Mandat untuk RBPF dalam penegakan hukum di Kesultanan Brunei Darussalam meliputi pencegahan, pendeteksian dan investigasi kejahatan, pengumpulan data intelijen kriminal, kontrol lalu lintas, pengawalan (berupa: VIP, Uang, tahanan), laut dan patroli perbatasan, ketertiban umum, kerusuhan serta kontrol acara masyarakat.
Negara Saudi Pertama Saat beliau di Uyainah bersama Penguasa Uyainah melaksanakan syariat Islam semaksimal mungkin, pernah ada suatu kejadian. Datang seorang wanita yang mengaku berbuat zina meminta untuk ditegakkan hukuman syar’i atasnya. Namun demikian, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab tidak lantas bersegera mengiyakan. Akan tetapi menunggu pengakuannya hingga keempat kalinya. Setelah itu pun beliau masih memperjelas dan menegaskan lagi keadaan wanita tersebut, apakah ia wanita yang sehat pikirannya ataukah tidak, apakah ia melakukannya karena pemerkosaan ataukah tidak. Setelah semuanya jelas, bahwa wanita itu dalam keadaan sehat akalnya dan tidak dalam keadaan dipaksa, maka tidak ada jalan lain, kecuali ketentuan syariat harus ditegakkan. Maka kemudian ditegakkanlah hukum rajam kepada wanita tersebut oleh penguasa.
Polisi Militer Angkatan Laut Indonesia Pomal yang memiliki tugas pokok sebagai penegak disiplin, tata tertib dan hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Angkatan Laut tersebut.
Deklarasi Malino Dengan menyetujui poin-poin persetujuan di Deklarasi Malino, dua komisi kemudian dibentuk: Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum, serta Komisi Sosio-Ekonomi. Komisi Keamanan memiliki dua tanggung jawab utama: Yang pertama, dalam bidang keamanan harus difokuskan kepada pelucutan senjata dan pemulangan para pengungsi; yang kedua, dalam bidang Penegakan Hukum.
Sejarah hukum Uni Eropa Selain itu, terdapat dua aspek pengaruh langsung, yaitu aspek vertikal dan aspek horizontal. Pengaruh langsung vertikal adalah konsekuensi dalam hubungan antara individu dan negara. Aspek ini berarti bahwa individu dapat meminta ketetapan Eropa dalam hubungannya dengan Negara. Pengaruh langsung horizontal bersifat konsekuensial dalam hubungan antar individu. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat meminta ketetapan Eropa dalam kaitannya dengan individu lain. Berdasarkan jenis akta yang bersangkutan, Pengadilan menerima pengaruh langsung secara penuh (pengaruh langsung horizontal dan pengaruh langsung vertikal) atau pengaruh langsung parsial (yang terbatas pada pengaruh langsung vertikal).
Asalkan kriteria tertentu terpenuhi, hukum Komunitas memiliki pengaruh langsung, dengan memberikan individu hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh pengadilan nasional. Hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan negara anggota supaya menunjuk pengadilan nasional mana yang tepat dalam mendengar tindakan yang didasarkan pada hukum Komunitas, serta prosedur yang harus diikuti. Sebagaimana dinyatakan oleh ECJ dalam perkara "Comet BV v roduktschap voor Siergewassen" menunjukkan bahwa penegakan hak hukum EC di pengadilan nasional harus sesuai dengan sistem nasional yang sudah ada bagi penegakan hukum nasional.
Hukuman mati di Indonesia Beragam tokoh politik maupun praktisi masyarakat menyuarakan ketidaksetujuannya atas praktik hukuman mati di Indonesia. Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie dengan tegas menyatakan penolakannya atas praktik hukuman mati di Indonesia. Katanya, "Saya berkeyakinan bahwa orang lahir, ketemu jodohnya, meninggal, ditentukan oleh Allah. Jadi saya tidak mau, tidak berhak menentukan (hukuman mati)." Soedomo, Menkopolkam RI ke-3, mendukung dihapuskannya hukuman mati karena tidak didasarkan pada Pancasila. Todung Mulya Lubis berpendapat kalau "belum ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa hukuman mati memberikan efek jera". Muhammad Hafiz, Pejabat Direktur Eksekutif Human Rights Working Group di Jakarta, menganggap bahwa eksekusi mati tanggal 29 Juli 2016 merupakan "bukti kemunduran rezim ini dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM)". Padahal, menurut Tri Agung Kristanto dari "Kompas", Indonesia sangat menghargai HAM sejak reformasi tahun 1998, yang salah satunya ditandai dengan "memasukkan ketentuan terkait HAM" pada Pasal 28 UUD 1945.
Pemerkosaan di Indonesia Wanita dan anak-anak merupakan kelompok paling potensial untuk menjadi target tindak kejahatan. Namun, sebagai target tindak kejahatan, jumlah wanita dan anak-anak sangat banyak dan tidak sebanding dengan jumlah aparat penegak hukum.
Pemetaan Kejahatan Strategis Penegak Hukum sering mengalami kesulitan di dalam optimalisasi sumber daya untuk melakukan kajian dan analisis tindak kejahatan. Integrasi teknologi dengan analisis tindak kejahatan akan sangat membantu secara efisien dalam pemetaan kejahatan strategis. Laman ini memuat informasi mengenai Analisis Kejahatan Strategis dengan GIS sebagai solusi kebijakan panduan intelijen penegak hukum.
Sulistyowati Irianto Pemikiran Sulis mengenai Masyarakat Adat dan Kenusantaraan menyoroti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dari beragam nation” lain yang kecil, tua, dan berbasis kesukubangsaan . Konsistensi hukum , identitas hukum , hak sipil dan jaminan ruang hidup bagi masyarakat adat mutlak untuk dipenuhi sebagai wujud pemenuhan hak dasar Negara kepada Warga Negara . Secara khusus Sulis menyuarakan agar hendaknya para penegak hukum bersikap sebagai negarawan dan memanusiakan manusia ketika berhadapan dengan masyarakat adat dan perempuan. Antropologi Hukum secara khusus menggagas penghargaan terhadap keragaman adat dan budaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari persatuan sebuah Negara.
Agus Widjojo Dalam peluncuran bukunya tahun 2015 mengenai Transformasi TNI, dia mengemukakan pada pemerintahan saat ini banyak peran di luar profesi kemiliteran yang “dititipkan” untuk dilaksanakan TNI, di antaranya mewujudkan swasembada pangan dan lain-lain. Menurut Widjojo, peran dan tugas utama TNI adalah pertahanan negara dan setelah disadari banyak peran di luar kemiliteran pada saat itu mengganggu kehidupan demokrasi Indonesia maka jangan lagi TNI ditarik ke wilayah itu. Dia tegaskan, kepercayaan diri kalangan elite dan pucuk pimpinan sipil negara ini dapat ditinggikan dengan lebih menumbuhkan kapasitas di antara mereka. Tentara Nasional Indonesia perlu memusatkan perhatian pada tugas pokoknya menjaga pertahanan nasional, sehingga sebagai implikasinya mesti melepaskan tanggung jawab di sektor keamanan dalam negeri, seperti dalam kasus tumpang tindih TNI AL dengan Bakamla. “Masih ada salah pengertian bahwa keamanan laut dan keamanan maritim berada di tangan TNI Angkatan Laut. Perlu ditanamkan pengertian, fungsi keamanan maritim merupakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan nasional yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum sipil,” kata Agus.
Hukum di Indonesia Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karena belum adanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik melalui pemilu atau referendum maupun amendemen terhadap UUD 1945 secara tegas dan konsisten. Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :
"Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum".
Sejak berlakunya UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta - yang semula terdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum - adalah advokat.
Artalyta Suryani Terdakwa penyuap Jaksa Urip Tri Gunawan, Artalyta Suryani, dihukum sesuai tuntutan jaksa, yaitu selama lima tahun, dan denda Rp 250 juta, oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ketua Majelis Hakim Mansyurdin Chaniago bersama empat hakim lainnya menyatakan tidak ada alasan yang meringankan dari perbuatan Artalyta. Mereka menilai perbuatan wanita yang biasa disapa Ayin itu telah mencederai tatanan penegakan hukum di Indonesia. Terdakwa juga tidak mengakui kesalahannya serta memberikan keterangan yang berbelit-belit yang memberatkan hukuman.
Penegakan hukum di Saint Vincent and the Grenadines Penegakan hukum di Saint Vincent and the Grenadines adalah tanggung jawab dari "Angkatan Kepolisian Kerajaan Saint Vincent and the Grenadines", yang berdiri pada 1999. Komisioner Kepolisiannya adalah Colin John, yang mengkomandoi 691 perwira polisi dan karyawan sipil, di 23 kantor polisi, yang melayani populasi 109,000.
Front Pembela Islam Rizieq, sebagai ketua FPI, menyatakan bahwa FPI merupakan gerakan lugas dan tanpa kompromi sebagai cermin dari ketegaran prinsip dan sikap. Menurut Rizieq kekerasan yang dilakukan FPI dikarenakan kemandulan dalam sistem penegakan hukum dan berkata bahwa FPI akan mundur bila hukum sudah ditegakkan. Ia menolak anggapan bahwa beberapa pihak menyatakan FPI anarkis dan kekerasan yang dilakukannya merupakan cermin kebengisan hati dan kekasaran sikap.
Hubungan luar negeri Indonesia Sejak kemerdekaan Indonesia, kedua negara telah memiliki hubungan diplomatik, kerja sama formal (khususnya dalam bidang konservasi ikan, penegakan hukum, dan keadilan), kerja sama keamanan, perluasan hubungan perjanjian, keanggotaan bersama di forum regional, dan keanggotaan bersama di sejumlah perjanjian multilateral. Perdagangan antara kedua negara terus tumbuh setiap tahun.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, semakin mengukuhkan keberadaan Pusdiklat dan Puslitbang menjadi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI setingkat eselon I, yang merupakan ujung tombak dalam mewujudkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan profesional. Badan Litbang Diklat Kumdil sebagai unit kerja yang baru mengemban tugas baik dibidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, juga sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan bagi para Penegak Hukum, khususnya para Hakim, Panitera dan Jurusita dari semua Lingkungan Peradilan.
Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia Sejak tahun 2009, APMI bekerjasama dengan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika dan Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya penegakan Hukum Hak Siar Lembaga Penyiaran Berlangganan. Beberapa upayanya termasuk mengungkap operator TV Berbayar ilegal yang membajak siaran televisi berlangganan. Kerjasama ini telah mengungkap 32 upaya tindakan hukum pidana. Dari upaya tindakan hukum pidana tersebut 6 operator lokal telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri. Selanjutnya, APMI akan melakukan upaya tindakan hukum perdata pada tahun 2015. APMI mencatat bahwa setidaknya ada 2000 operator televisi berlangganan ilegal yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia yang sedang dalam pengawasan terkait dugaan penyelenggaraan televisi berlangganan atau berbayar oleh operator ilegal. Kedelapan provinsi tersebut diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.
Pemerintah Provinsi Aceh Kejaksaan di Aceh merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan syari’at Islam. Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur. Seleksi dan penempatan jaksa di Aceh dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari’at Islam, budaya, dan adat istiadat Aceh.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Harapan besar bangsa Indonesia yang diletakkan di pundak Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz memang beralasan. Betapa tugas-tugas berat tersebut harus diemban, tidak saja melingkupi bidang perekonomian, penegakan hukum, pemulihan keamanan serta persoalan-persoalan lain yang demikian kompleks menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia untuk segera berakhir. Bangsa Indonesia demikian menyadari bahwa globalisasi semakin dekat, sementara jika persoalan di dalam negeri masih belum terselesaikan secara baik, sangat mustahil akan mampu bersaing di kancah internasional.
Pelecehan seksual terhadap anak Dalam penegakan hukum, istilah "pedofilia" umumnya digunakan untuk menggambarkan mereka yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah definisi empiris anak (termasuk anak-anak dan remaja prapuber lebih muda dari usia dewasa lokal); Namun, tidak semua pelaku seksual terhadapa anak adalah pedofil dan tidak semua pedofil melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Penegakan hukum dan profesional hukum telah mulai menggunakan istilah predator pedofilia, sebuah frasa yang diciptakan oleh pengacara anak Andrew Vachss, untuk merujuk secara khusus untuk pedofil yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur. Istilah ini menekankan bahwa pelecehan seksual terhadap anak terdiri dari perilaku yang dipilih oleh pelaku.
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia Corruption Watch mengungkapkan bahwa RPP merupakan bentuk potensi intervensi Eksekutif terhadap lembaga penegak hukum, khususnya KPK, mengingat Pusat Intersepsi Nasional (PIN) dikelola dan dibentuk pemerintah, karena dibentuk dengan Keputusan Presiden.
Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia "E". Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provost yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
Vitaly Yarema Vitaly Yarema (, Vitaly Grigorovich Yarema, ) adalah politisi Ukraina, pakar penegakan hukum yang menjadi Deputi Perdana Menteri Ukraina di Pemerintahan Yatsenyuk pada 27 Februari 2014, dimana ia bertanggung jawab pada bidang penegakan hukum dan pemerintahan Yarema adalah anggota parlemen dari Partai Batkivshchyna(tidak berafiliasi), dan mantan kepala Kementerian Dalam Negeri Ukraina di Kyiv (2005–2010), selain itu ia adalah pensiunan polisi dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal.
Ating Natadikusumah Raden Ating Natadikusumah adalah pensiunan Komisaris Besar Polisi. Ketika menjabat Kepala Jawatan Kepolisian Karesidenan Pekalongan, Ating merupakan tandem Soeprapto (Kepala Pengadilan) dan Sukario Hatmodjo (Kepala Kejaksaan Karesidenan Pekalongan). Trio ini kompak dalam usaha penegakan hukum yang jujur dan profesional. Ketiganya menjadi inspirasi Hoegeng kecil untuk menjadi aparat penegak hukum di kemudian hari, "Gagah, suka menolong banyak orang dan banyak teman."
Polisi Militer Angkatan Darat Indonesia Polisi Militer TNI Angkatan Darat bertugas menyelenggarakan, penegakan disiplin, hukum dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat untuk menegakkan Kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Djoko Suyanto Menko Polhukam membawahi institusi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Intelijen, menjalankan politik dalam dan luar negeri, menjaga stabilitas politik serta pertahanan dan keamanan, hukum, aparatur negara. Bidang ini pada zaman SBY di periode ke-2 banyak diwarnai dinamika, seperti kasus-kasus korupsi menteri dan petinggi Partai Demokrat, kasus Century, ketegangan antar penegak hukum (Konfrontasi Cicak dan Buaya), ketegangan politik dengan Australia, terorisme global, keamanan Indonesia timur dan lainnya. Sejumlah kemajuan pun diraihnya seperti stabilitas politik nasional dalam negeri, penguatan KPK, modernisasi TNI melalui kebijakan Kekuatan Pokok Minimum/Minimum Essential Force (MEF), kehidupan Indonesia yang semakin demokratis, melejitnya nama Indonesia di percaturan global melalui kebijakan luar negeri, dan Pemilu 2014 yang dilewati dengan aman, kondusif dan demokratis.
Universitas Mahasaraswati Denpasar Memiliki satu Program Studi, yaitu Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar merupakan salah satu Fakultas dilingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar yang didirikan tanggal 8 Maret 1982. dengan Status Terakreditasi B berdasarkan keputusan BAN - PT DEPDIKNAS RI NOMOR : 030/BAN-PT/Ak.XII/S1/X/2009, dan mengemban tugas penyelenggaraan Program Pendidikan Ilmu Hukum merupakan wujud Pengabdian kepada Masyarakat dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah menyiapkan tenaga profesional dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar mampu bersaing di era Globalisasi melalui penegakan hukum.
Hukum adat Mengenai persoalan penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupkan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah.
Dalam kasus salah satu adat suku Nuaulu yang terletak di daerah Maluku Tengah, ini butuh kajian adat yang sangat mendetail lagi, persoalan kemudian adalah pada saat ritual adat suku tersebut, di mana proses adat itu membutuhkan kepala manusia sebagai alat atau perangkat proses ritual adat suku Nuaulu tersebut.
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Setelah Reformasi pada tahun 1998, MPR telah menetapkan pemisahan tugas antara Tentara dengan Polisi. Ketiga angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia yang memiliki fungsi untuk Pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Republik Indonesia menjadi institusi yang memiliki kedudukan di bawah Presiden Republik Indonesia yang memiliki fungsi untuk penegak hukum, ketertiban, dan keamanan negara.
Glock GmbH. Pistol Glock digunakan oleh angkatan bersenjata dan lembaga penegak hukum di seluruh dunia, termasuk sebagian besar lembaga penegak hukum di Amerika Serikat . Pistol Glock juga sangat populer digunakan oleh masyarakat luas untuk perlindungan pribadi dan latihan menembak, serta oleh perusahaan yang mensponsori kompetisi menembak beregu yang diadakan di seluruh dunia . Pada tahun 2007, Glock menghasilkan lebih dari dua lusin model pistol kaliber yang berbeda dengan tiga dan tujuh kartrid yang berbeda .
POM Koarmatim Fungsi POM Koarmatim mempunyai tugas di bidang penegakan hukum, penyidikan, pengamanan fisik, ketertiban dan disiplin personel, dengan selalu berpedoman pada motto Polisi Militer Angkatan Laut "“Wijna Wira Widhayaka"" yang artinya penegak hukum yang ksatria, arif dan bijaksana. Selain itu, dalam melaksanakan tugas POM Koarmatim melaksanakan koordinasi dan membina hubungan baik dengan POM Angkatan (Puspomad dan Puspomau), Propam Polri, satuan unsur maritim dan satuan pengamanan lainnya.
Hudud Penegakan hukuman "hudud" telah bervariasi dari negara ke negara. Di Pakistan dan Libya, hukuman "hudud" belum diterapkan sama sekali. Di pengadilan setempat Nigeria telah melewati beberapa hukuman rajam bagi zina, semua yang dibatalkan pada tingkat banding atau tidak pernah dilaksanakan.
Monarki Britania Raya Penguasa berdaulat dianggap menjadi "tulang punggung keadilan"; meskipun penguasa berdaulat tak secara pribadi memerintah dalam kasus-kasus yudisial, fungsi-fungsi yudisial ditampilkan atas namanya. Selain itu, penerapan dilakukan atas perantara penguasa monarki, dan para anggota pemerintahan mendapatkan otoritas mereka dari Mahkota. Hukum umum menyatakan bahwa penguasa berdaulat "tidak dapat salah"; penguasa monarki tidak dapat diadili atas dakwaan-dakwaan kejahatan. Undang-Undang Pemprosesan Mahkota 1947 mengijinkan penegakan sipil terhadap Mahkota dalam kapasitas publiknya (yang merupakan penegakan melawan pemerintahan), namun bukan penegakan melawan penguasa monarki secara pribadi. Penguasa Berdaulat memegang "hak kasih istimewa", yang digunakan untuk melindungi para terdakwa atau meringankan hukuman.
Gugus Keamanan Laut Armada Timur Gugus Keamanan Laut Komando Armada II disingkat (Guskamla Koarmada II) adalah Komando pelaksana operasi yang bertugas pokok melaksanakan proyeksi kekuatan guna menyelenggarakan operasi laut sehari-hari dalam bentuk patroli keamanan laut baik untuk tujuan penegakan hukum laut nasional dan internasional maupun untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi operasi tempur laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut.
Hukuman mati Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum.
Ahmad Hambali Pada kuartal pertama tahun 2003, mantan koordinator Jaringan Aliansi Penanganan Kasus Tanah Se-Jabotabek (1996-1997)ini, memutuskan mundur dari Kontras dan menerima tantangan untuk mengelola LPHAM pasca mangkatnya HJC Princen, direktur, pendiri dan tokoh kunci lembaga HAM tertua di Indonesia ini. di bawah kendali lulusan Magister Hukum Universitas Islam Jakarta ini, LPHAM diarahkan untuk menjadi sebuah lembaga yang diharapkan mampu merintis pembuatan "Indonesian human rights and internal security archives Project" secara komprehensif "even" hingga kini program tersebut masih terus dijalankan secara swadaya oleh para pengurus LPHAM terutama oleh mantan Deputy Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk kasus Munir (KASUM) 2005 ini. Selain isu-isu penegakan HAM, LPHAM di bawah koordinasi dosen Hukum Islam dan Hukum Tata Negara Universitas Jakarta ini juga aktif mendorong penegakan hukum dibidang pelestarian lingkungan yang pada oktober 2004 menyelenggarakan serangkaian kampanye penyelamatan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) melalui diskusi, pameran dan sarana sosialisasi lainnya bagi para anggota DPR dan DPD RI hasil pemilu 2004 untuk menentang kebijakan pemerintah yang membangun jalan poros Ladia Galaska yang melewati dan merusak KEL.
Perhimpunan Advokat Indonesia Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang disingkat PERADI adalah salah-satu organisasi profesi advokat yang sah di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya di kalangan penegak hukum, pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Dalam perjalanannya sebagai salah-satu organisasi profesi advokat, PERADI telah banyak mengalami gangguan dan kendala untuk tetap mempertahankan eksistensinya.
Video rumahan Video rumahan biasanya diperjualbelikan dan disewakan untuk ditonton untuk kebutuhan pribadi. Di negara-negara yang penegakan hukumnya ketat, penyalahgunaan dengan cara menyebarkannya secara umum dapat dikenakan sanksi hukum dan denda. Format VCD adalah video rumahan yang populer di Asia, kemudian seiring dengan adanya peningkatan kualitas teknologi, DVD menjadi media yang paling marak digunakan oleh masyarakat. Pada negara-negara dengan tingkat ekonomi seperti Indonesia, umumnya konsumen menikmati hiburan video rumahan secara ilegal (bajakan).
Hukum Ketiadaan definisi hukum jelas menjadi kendala bagi mereka yang baru saja ingin mempelajari ilmu hukum. Tentu saja dibutuhkan pemahaman awal atau pengertian hukum secara umum sebelum memulai untuk mempelajari apa itu hukum dengan berbagai macam aspeknya. Bagi masyarakat awam pengertian hukum itu tidak begitu penting. Lebih penting penegakannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Namun, bagi mereka yang ingin mendalami lebih lanjut soal hukum, tentu saja perlu untuk mengetahui pengertian hukum. Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut:
Polisi militer Polisi Militer sering disingkat PM atau ""POM"" ialah polisi dari organisasi militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan,
penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok
militer untuk menegakkan kedaulatan Negara tersebut. Tidak semua polisi militer di negara-negara lain dikhususkan untuk penegakan hukum untuk militer/angkatan bersenjata saja, namun di negara-negara lain seperti di Perancis, Italia, Belanda, Inggris, Amerika, dll Polisi Militer diberi wewenang untuk bertindak terhadap masyarakat sipil.
Polisi bandar udara Satuan polisi bandar udara adalah lembaga penegak hukum yang ditugaskan untuk melaksanakan penegakan hukum di bandara. Di sejumlah tempat, mereka merupakan cabang dari lembaga keperluan umum yang lebih besar. Jenis lain meliputi lembaga khusus, lembaga gabungan polisi/pemadam dan bahkan satuan militer. Di Britania Raya, adalah tanggung jawab polisi teritori lokal untuk melaksanakan patroli bersenjata di bandara, contohnya Metropolitan Police Service telah mendirikan satuan khusus SO18 di Bandar Udara Heathrow London.
Braiger Pada tahun 2111, manusia sudah berhasil membangun koloni di bulan dan planet-planet lainnya di tata surya. Sayangnya, jumlah polisi dan penegak hukum di koloni-koloni tersebut sangatlah terbatas, sehingga kejahatan merajalela di sana. Seorang pemuda bernama Isaac Godonov membentuk sebuah tim yang terdiri dari beberapa anak muda, yaitu: Kid, Bowie, dan Angel. Tim yang diberi nama J9 tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan di tempat yang tidak terjangkau oleh polisi dan penegak hukum. Tim J9 memiliki senjata sebuah kendaraan yang bisa berubah menjadi robot raksasa bernama Braiger.
De aquaeductu Pekerjaan terakhirnya adalah membuat hukum yang mengatur saluran air negara, serta kebutuhan untuk penegakan hukum berdasarkan undang-undang.
Sutan Remy Sjahdeini Sebagai ahli hukum, Remy telah menulis berbagai karya ilmiah dalam bidang ilmu hukum, berupa makalah dan buku-buku. Buku-bukunya banyak yang menjadi buku pegangan ("hand book") untuk para mahasiswa dan dosen ilmu hukum. Buku-bukunya juga menjadi sumber rujukan para penegak hukum dan para praktisi hukum serta perbankan.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Hingga sekarang diusianya yang ke-57 tahun BPHN lebih memfokuskan pada tugas perncanaan hukum serta penyusunan Program Legislasi Nasional, Pembinaan dan Pengembangan Sistem Hukum melalui kegiatan penelitian dan pengkajian hukum serta penyediaan layanan informasi hukum, perpustakaan hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara Nasional serta meningkatkan kasadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan atau diseminasi hukum guna terwujudnya sistem dan politik hukum nasional yang mantap dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Hak cipta Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.
Komisi Yudisial Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagiKomisi Yudisial, antara lain : melakukan seleksi pengangkatan hakim adhoc diMahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraanhakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjagakehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapanbekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilanpaksa terhadap saksi.
Kukang Meski kukang telah dilindungi, namun upaya penegakan hukumnya mesti ditingkatkan. Perlindungan di tingkat internasional yang lebih ketat dengan memasukan kukang ke dalam apendix I CITES akan membantu kukang untuk tetap lestari. Karena kukang telah dilindungi oleh undang-udnang Republik Indonesia, maka sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia juga mendukung upaya menaikan status kukang untuk masuk dalam Apendix I CITES. Dengan demikian perdagangan internasional kukang tidak akan boleh lagi hasil penangkapan dari alam.
Yayasan IAR Indonesia Untuk meningkatkan upaya tersebut, IAR Indonesia fokus pada dua hal yakni perlindungan dan keterhubungan habitat di tingkat lanskap, serta mendorong penegakan hukum dari aktivitas perdagangan satwa ilegal melalui kerja sama dengan instansi pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta unit-unit pelaksana di daerah, sektor swasta, Pemda, LSM dan masyarakat lokal. Upaya tersebut juga diiringi dengan penyadartahuan masyarakat dan pemberdayaan komunitas lokal.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang¬undangan.
Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat Gugus Keamanan Laut Komando Armada I disingkat (Guskamla Koarmada I) adalah komando pelaksana operasional Koarmada I, mengemban tugas pokok melaksanakan proyeksi kekuatan guna menyelenggarakan operasi laut sehari-hari dalam bentuk patroli keamanan laut, baik untuk tujuan penegakan hukum laut nasional dan internasional maupun untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi operasi tempur laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Guskamla Koarmada I sangat strategis dalam melaksanakan penegakkan hukum nasional dan internasional, wilayah kerja guskamla berbatasan dengan negara tetangga yakni Singapura, Malaysia, Thailand dan India.
Polisi Militer Angkatan Laut Indonesia Polisi Militer TNI AL menyandang fungsi Penyidikan, Penyelidikan Kriminal, Penegakan Disiplin dan Tata Tertib, Penegakan Hukum, Pengamanan Fisik, Pembinaan Tuna Tertib Militer dan Pengurusan Tawanan Perang. Sejak terbitnya Keputusan Panglima TNI tentang pembentukan Puspom TNI dan Keputusan Panglima TNI tentang Pengangkatan dan Penyumpahan Penyidik maka kewenangan yang selama ini berada pada Pomad secara otomatis menjadi kewenangan Pomal dan juga Pomau. Hal ini bukan semata-mata hanya urusan administrasi saja tetapi juga berbagai pekerjaan staf dan lapangan yang sudah tidak lagi ditangani oleh Pomad. Satu paket dengan peresmian Korps Polisi Militer juga peresmian adanya Kejuruan POM bagi Perwira, Bintara dan Tamtama.
Hukum adat Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.
Hukum sodomi Hukum sodomi adalah hukum yang mengatur beberapa tindak seksual sebagai pidana. Tindak seksual yang persis diartikan oleh istilah "sodomi" jarang dijabarkan dalam hukum tetapi biasanya diartikan pengadilan termasuk tindak seksual apa pun yang dianggap "tidak alami" atau tidak bermoral. Sodomi biasanya mencakup seks anal, seks oral, dan bestialitas. Dalam praktiknya, hukum sodomi jarang ditegakkan terhadap pasangan heteroseksual, dan kebanyakan ditargetkan pada homoseksual.
Predator daring Internet pada saat ini juga menjadi pasar bagi penjahat yang mencari material untuk koleksi pornografi anak. Walaupun tidak semua pencabul mengoleksi pornografi dan tidak semua kolektor pornografi anak mencabuli anak, terdapat konsensus signifikan di antara penegak hukum berkaitan dengan peran yang dimainkan pornografi dalam merekrut dan mengontrol korban baru. Perdebatan tentang peran yang dimainkan pornografi anak dalam memicu viktimisasi nyata terus berlanjut. Banyak orang dalam komunitas penegakan hukum yakin bahwa validasi dan stimulasi nyaris konstan oleh internet kepada para penjahat kelamin menempatkan anak dan remaja dalam risiko besar eksploitasi seksual.
Komisi Yudisial Republik Indonesia Di tengah upaya melakukan reformasi penegakan hukum di Indonesia, terjadi peristiwa kelam yang menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan, yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak pada Rabu, 2 Oktober 2013 silam.
Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947 Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan antara antara proses hukum mahkota dengan penuntutan di antara pihak-pihak swasta, khususnya penegakan keputusan pengadilan.
Bajing kelapa Bajing kelapa adalah sejenis mamalia kecil yang termasuk keluarga bajing (Sciuridae). Secara umum, di banyak tempat di Indonesia, hewan ini dikenal dengan nama bajing (saja) atau tupai (saja) dan juga tupai kelapa. Dua nama yang akhir ini secara ilmiah tidak tepat (lihat pada artikel tupai).
Bajing kelapa Hewan ini dalam bahasa Inggris disebut "Plantain squirrel". Sementara nama ilmiahnya adalah "Callosciurus notatus".
Gonyosoma Gonyosoma atau yang disebut ular bungka atau ular kelapa adalah genus ular tikus yang tersebar di Asia Selatan hingga Asia Tenggara dan sebagian Asia Timur. Nama ilmiah genus ular ini berdasarkan bentuk penampang badannya yang bersudut: "Gonio"="sudut", dan "soma"="tubuh".
Gereja Stasi Santo Yakobus, Kelapa Gading Gereja Stasi Santo Yakobus adalah sebuah gereja Katolik yang terletak di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Gereja ini berada di wilayah paroki Santo Yakobus, Kelapa Gading. Nama Gereja ini berasal dari nama Santo Yakobus dan gereja ini terletak di lantai 5 Sekolah Santo Yakobus, Kelapa Gading.
Kelapa Dua, Tangerang Kelapa Dua adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia.
Di kecamatan ini terletak kota terencana ternama yang bernama Lippo Village dan Gading Serpong (Summarecon/Paramount Serpong) yang merupakan salah satu perintis perumahan di Kelapa Dua. Selain kedua township tersebut, saat ini perkembangan perumahan di kawasan ini sangat pesat. Diantaranya adalah Vila Rizki Ilhami, Perum Dasana Indah, Medang Lestari dan Perum Kelapa Dua.
Ketam kenari Ketam kenari memanjat pohon untuk makan kelapa atau buah, untuk menghilangkan panas atau untuk lari dari pemangsa. Adalah anggapan umum bahwa ketam kenari memotong buah kelapa dari pohonnya lalu memakannya di tanah (dari situlah nama Jerman "Palmendieb", yang berarti "pencuri kelapa", dan nama Belanda "Klapperdief"). Tetapi menurut ahli biologi Jerman Holger Rumpf, hewan itu tidak cukup pintar untuk melakukan hal itu, melainkan ketam itu menjatuhkan buah kelapa ke tanah saat mencoba membuka buah itu di pohon. Ketam kenari membuat lubang ke dalam kelapa dengan capit mereka yang kuat lalu memakan isinya; perilaku ini unik dalam dunia binatang.
Gereja Stasi Santo Andreas Kim Tae Gon, Kelapa Gading Gereja Kim Tae Gon adalah sebuah gereja Katolik yang terletak di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Gereja ini berada di wilayah paroki Santo Yakobus, Kelapa Gading. Nama Gereja ini berasal dari nama Santo Andreas Kim Taegon yang berasal dari Korea Selatan.
Jayakarta Jayakarta adalah nama lama dari Jakarta pada perubahan dari nama sebelumnya yaitu Sunda Kelapa, sebelum menjadi Jakarta. Nama ini diberikan oleh pasukan pimpinan Fatahillah dari Kesultanan Demak bagi Sunda Kelapa setelah mengusir tentara Portugis dari pelabuhan itu pada tahun 1527.
Sunda Kelapa Pada masa pendudukan oleh bala tentara Dai Nippon yang mulai pada tahun 1942, Batavia diubah namanya menjadi Jakarta. Setelah bala tentara Dai Nippon keluar pada tahun 1945, nama ini tetap dipakai oleh Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Kemudian pada masa Orde Baru, nama Sunda Kelapa dipakai kembali. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.D.IV a.4/3/74 tanggal 6 Maret 1974, nama Sunda Kelapa dipakai lagi secara resmi sebagai nama pelabuhan. Pelabuhan ini juga biasa disebut Pasar Ikan karena di situ terdapat pasar ikan yang besar.
Mall Kelapa Gading Pada tahun 2007 dan 2008, Mall Kelapa Gading melakukan perubahan terhadap beberapa tampilan interior serta tenant utamanya. Farmers 99 Market menggantikan posisi tenant Diamond Supermarket dan Star Department Store menggantikan posisi Diamond Department Store. Mall Kelapa Gading juga membuka phase 5 nya dengan beberapa tenant ternama seperti Best Denki, Duck King, Sushi Tei, Burger King dan tampilan baru dari The Catwalk. Pada September 2008, Fashion Hub dibuka dengan gaya dan tampilan baru yang lebih modern. Selain area food court Food Temptation, Mall Kelapa Gading juga menghadirkan food court baru di Mall Kelapa Gading 1 dengan nama Food Sensation.
SDN Kelapa Dua Wetan 01 Pagi SDN Kelapa Dua Wetan 01 Pagi atau nama lengkapnya Sekolah Dasar Negeri Kelapa Dua Wetan 01 Pagi merupakan sebuah Sekolah Dasar Negeri Negeri yang terletak di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Rt. 005/08, Jakarta Timur, Indonesia.
SDN Kelapa Dua Wetan 02 Pagi SDN Kelapa Dua Wetan 02 Pagi atau nama lengkapnya Sekolah Dasar Negeri Kelapa Dua Wetan 02 Pagi merupakan sebuah Sekolah Dasar Negeri Negeri yang terletak di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Rt. 005/08, Jakarta Timur, Indonesia.
SDN Kelapa Dua Wetan 04 Pagi SDN Kelapa Dua Wetan 04 Pagi atau nama lengkapnya Sekolah Dasar Negeri Kelapa Dua Wetan 04 Pagi merupakan sebuah Sekolah Dasar Negeri Negeri yang terletak di Jln. Raya Kelapa Dua Wetan Rt 006/01, Jakarta Timur, Indonesia.
SDN Kelapa Dua Wetan 05 Petang SDN Kelapa Dua Wetan 05 Petang atau nama lengkapnya Sekolah Dasar Negeri Kelapa Dua Wetan 05 Petang merupakan sebuah Sekolah Dasar Negeri Negeri yang terletak di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Rt. 005/08, Jakarta Timur, Indonesia.
Kue akar kelapa Nama "akar kelapa" diambil dari bentuknya yang mirip dengan akar kelapa. Rasa yang gurih dan manis merupakan daya tarik tambahan dari kue ini. Bagi daerah Betawi dan sekitarnya merupakan suatu kewajiban bahwa saat lebaran, kue tersebut harus selalu ada bersama dengan kacang goreng.
Sunda Kelapa Meskipun sekarang Sunda Kelapa hanyalah nama salah satu pelabuhan di Jakarta, daerah ini sangat penting karena desa di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa adalah cikal-bakal kota Jakarta yang hari jadinya ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1527. Kala itu Kalapa, nama aslinya, merupakan pelabuhan Kerajaan Sunda atau yang lebih dikenal saat itu sebagai Kerajaan Pajajaran yang beribukota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor) yang direbut oleh pasukan Demak dan Cirebon. Walaupun hari jadi kota Jakarta baru ditetapkan pada abad ke-16, sejarah Sunda Kelapa sudah dimulai jauh lebih awal, yaitu pada zaman pendahulu Pajajaran, yaitu kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Taruma Negara merupakan kerajaan tertua, bagaimana mungkin diserang oleh kwrajaan yang belum berdiri
Bajing kelapa Bajing kelapa aktif di siang hari (diurnal). Seperti namanya, bajing ini sering ditemukan berkeliaran di cabang dan ranting pohon, atau melompat di antara pelepah daun di kebun-kebun kelapa dan juga kebun-kebun lainnya. Ia melubangi dan memakan buah kelapa, yang muda maupun yang tua, dan menjadi hama kebun yang cukup serius. Di samping itu, bajing kelapa juga memakan berbagai buah-buahan, pucuk, pepagan, dan aneka serangga yang ditemuinya. Dilaporkan pula bahwa bajing ini kadang-kadang merusak kulit ranting karet untuk menjilati getahnya.
Galendo Pada saat itu pemanfaatan terbesar pada buah kelapa digunakan untuk membuat minyak kelapa, pabrik minyak kelapa yang cukup besar pada saat itu bernama gwan hien yang berada di jalan jend. ahmad yani ciamis, tetapi kini sudah tidak beroperasi karena kekurangan bahan baku.
Pinang kelapa Di Indonesia, pinang kelapa dikenal dengan nama: "sundari", "pinang kelapa" (Ambon), "p. sendawa" (Melayu), "pinang sinawar", "hanjawar", "pinang sinagar", "jambe sinagar", (Bahasa Sunda), "jawar" (Jawa Tengah), "hua niwer" (Alfuru).
SDN Kelapa Dua Wetan 06 Pagi SDN Kelapa Dua Wetan 06 Pagi atau nama lengkapnya Sekolah Dasar Negeri Kelapa Dua Wetan 06 Pagi merupakan sebuah Sekolah Dasar Negeri Negeri yang terletak di Jl. Masjid Nurul Hidayah, Jakarta Timur, Indonesia.