mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Kebebasan beragama di Indonesia Pasal 28 B (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Dalam pelaksanaannya, pernikahan diatur dengan UU No. 1 tentang Perkawinan (UPP). Pasal 2 UPP menimbulkan polemik karena tidak mengakui adanya pernikahan di luar hukum masing-masing agama Permohonan uji materi pasal 2 UPP ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (2015) dengan alasan bahwa Negara Indonesia "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga "tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan salah satunya adalah perkawinan". Pemerintah Indonesia saat itu mendukung penolakan karena khawatir akan munculnya "kerawanan dan gejolak sosial di tengah masyarakat" yang menolak pernikahan beda agama. Pemerintah memandang bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama dan hak konstitusional tiap individu tidak bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya tetapi ada batasan-batasan untuk menghormati hak konstitusional orang lain, sesuai dengan Pasal 28 J (22) UUD 1945. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan bahwa tidak diakuinya pernikahan beda agama merupakan ketentuan dari ajaran agama itu sendiri. Sementara itu, lima orang mahasiswa dan alumnus FH UI (2014) menganggap UU Perkawinan mengandung unsur “pemaksaan” dan bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Komisi Yudisial Republik Indonesia Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001, saat sidang tahunan Majelis Permusyarawatan Rakyat RI mengesahkan amendemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B UUD 1945.
Sistem politik Indonesia Sistem politik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap UUD 1945. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemenUUD 1945 adalah sebagai berikut :
Pada prinsipnya, budaya politik sebagai salah satu unsur atau bagian kebudayaan merupakan satu di antara sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekankan sistem politik. Pembangunan politik Indonesia dapat pula diukur berdasarkan keseimbangan atau harmoni yang dicapai antara lain oleh budaya politik dengan pelembagaan politik yang ada atau akan ada.
Ikatan Dosen Republik Indonesia Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) adalah organisasi Profesi Dosen. Dalam bahasa Inggris adalah Lecturers Association of Republic of Indonesia disingkat (LARI) berkedudukan di Kota Bandung. Organisasi ini didirikan di Bandung pada tanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima belas). IDRI dibentuk guna melaksanakan tujuan Undang-undang yang telah mengakui kedudukan dosen sebagai tenaga profesional, maka dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, melaksanakan tridharma perguruan tinggi, meningkatkan profesionalisme dan kemampuannya, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai pembukaan UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa”, serta memperoleh hak yang sama sesuai pembukaan UUD 1945 “keadilan sosial” dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan sesuai peraturan perundang-undangan. IDRI dibentuk untuk mempermudah serta mempercepat pelaksanaan Undang-undang, dengan menjadi wadah yang bisa meningkatkan produktivitas dosen, membantu meningkatkan kompetensi dosen, memajukan profesi serta karier dosen, untuk mengangkat martabat dosen, memperjuangkan hak dan kewajiban dosen, serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan dosen antar Perguruan Tinggi dan antar Kementerian.
Presiden Indonesia Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara.
Garis-garis Besar Haluan Negara Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan adanya Amendemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, UU no. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional.
Geopolitik di Indonesia Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki, posisi atau status wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945. Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah:
Rumusan-rumusan Pancasila “… dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang ""PPKI"" dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai ""pembukaan" (bahasa Belanda: """") dan "batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945"", yang saat ini biasa disebut dengan hanya "UUD '45" adalah :
Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta Substansi istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam kontrak politik antara Nagari Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Puro Pakualaman dengan Pemimpin Besar Revolusi Soekarno sebagaimana dituangkan dalam Pidato Penobatan HB IX, 18 Maret 1940; Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX & Sri Paduka Pakualam VIII tanggal 19 Agustus 1945; Amanat 5 September 1945; Amanat 30 Oktober 1945; Amanat Proklamasi Kemerdekaan NKRI-DIY, 30 Mei 1949; Penjelasan pasal 18,UUD 1945; Pasal 18b (ayat 1 & 2), UUD NKRI 1945; Pasal 2, UU NO. 3/1950; Amanat Tahta Untuk Rakyat, 1986.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamendemen. Sebelum amendemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lintasan perjalan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK juga menandari berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.
Pemerintah Indonesia Namun demikian, sistem pemerintahan presidential yang dianut oleh UUD 1945 itu sendiri, sebelum reformasi, sebenarnya tidak bersifat murni. Salah satu prinsip penting dalam sistem presidential adalah bahwa tanggungjawab puncak kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan Presiden yang tidak tunduk dan bertanggungjawab kepada parlemen. Misalnya, dalam sistem presidential Amerika Serikat, Presiden hanya bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya melalui mekanisme pemilihan umum dan melalui kewajiban menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Presiden Indonesia menurut UUD 1945 sebelum reformasi, harus bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya menurut undang-undang dasar. Presiden menurut UUD 1945 sebelum
reformasi adalah mandataris MPR yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh MPR sebagaimana mestinya. Sifat pertanggungjawaban kepada MPR ini justru memperlihatkan adanya unsur parlementer dalam sistem pemerintahan presidential yang dianut. Karena dapat dikatakan bahwa sistem presidentil yang dianut bersifat tidak murni, bersifat campuran, atau ‘quasi-presidentil’.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian Undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding Undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan judicial review. Namun usulan Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan ("separation of power") melainkan konsep pembagian kekuasaan ("distribution of power"); kedua, tugas hakim adalah menerapkan Undang-undang bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian Undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide akan pengujian Undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.
Sejarah Indonesia (1950–1959) Konstituante diberikan tugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.
UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945.
Pembangunan nasional Indonesia Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tidak dapat dilihat terlepas dari keberhasilan pembangunan di bidang politik Mekanisme dan kelembagaan politik berdasarkan UUD 1945 telah berjalan. Pelaksanan pemilu secara teratur selama Orde Baru juga sudah menunjukkan kemajuan perkembangan demokrasi. Pembangunan di berbagai bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan telah ditempuh, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, menunjukkan keberhasilan. Ini yang ingin dilanjutkan dan akan ditingkatkan dalam era baru pembangunan.
Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:
Daftar Perdana Menteri Indonesia UUD 1945 Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dibangun di sekitar sistem presidensial. Dengan demikian, tidak ada ketentuan konstitusional untuk Perdana Menteri. Namun demikian, mulai tahun 1945 Perdana Menteri dipilih untuk memimpin kabinet. Posisi Perdana Menteri kemudian dijamin oleh Pasal 52 UUD Sementara 1950. Perdana Menteri, dipilih oleh Presiden, ditugaskan untuk menangani bisnis rutin pemerintah dan yang bertanggung jawab atas Kabinet, yang bertanggung jawab kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Abikoesno Tjokrosoejoso Abikoesno Tjokrosoejoso (juga dieja Abikusno Cokrosuyoso, lahir di Kota Karanganyar, Kebumen tahun 1897 meninggal tahun 1968) adalah salah satu Bapak Pendiri Kemerdekaan Indonesia dan penandatangan konstitusi. Ia merupakan anggota Panitia Sembilan yang merancang pembukaan UUD 1945 (dikenal sebagai Piagam Jakarta). Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga menjadi penasihat Biro Pekerjaan Umum.
SMK Pelita Bangsa Sumberlawang Yayasan Pelita Bangsa adalah sebuah yayasan yang bekerja dan berkarya dengan berdasar Pembukaan UUD 1945 dalam usaha membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik dari sektor perekonomian sampai sektor pendidikan. Yayasan Pelita Bangsa berusaha mengembangkan kualitas sumber daya manusiadi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dewasa ini menjadi barometer masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas hidup.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:
Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia Dengan diresmikannya kawasan tersebut tahun 2014, Indonesia telah memperkuat komitmen untuk turut serta mewujudukan perdamaian kepada masyarakat dunia, sesuai amanat pembukaan UUD 1945. "Setelah kita memiliki institusi ini, maka Indonesia akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional," tutur SBY. Kawasan ini diharapkan akan mendukung peningkatan kualitas prajurit TNI sebelum nantinya terus ditambah fasilitas alat tempur pertahanan RI.
Margono Djojohadikoesoemo Sebagai Ketua DPAS, Margono mengusulkan supaya dibentuk sebuah Bank Sentral atau Bank Sirkulasi seperti yang dimaksud dalam UUD '45. Soekarno-Mohammad Hatta kemudian memberikan mandat kepada Margono untuk membuat dan mengerjakan persiapan pembentukan Bank Sentral (Bank Sirkulasi) Negara Indonesia pada tanggal 16 September 1945.
B. J. Habibie Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa ""bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya"". Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa ""sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR"."
Museum Perjuangan Yogyakarta Bentuk bangunan tersebut secara keseluruhan mengandung arti simbolis bahwa Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah dari bangsa lain, masyarakat Indonesia adalah masayarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan jumlah trap, daun pintu dan jendela melambangkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan. Hiasan pilar pemisah jendela ini memiliki arti simbolis semangat bangsa Indonesia yang tak pernah pudar dalam memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Daftar istilah politik UUD 1945
Peradilan agama di Indonesia Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sama dengan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan perkara Jinayat seperti :
Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia Menurut UUD 1945
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Pertama UUD 1945, adalah perubahan pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999.
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua UUD 1945, adalah perubahan kedua pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat UUD 1945, adalah perubahan keempat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.
Manajemen Pemerintahan (Indonesia) Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tata Negara Indonesia diatur oleh konsitusi UUD 1945. Didalamnya banyak diatur mengenai kewenangan lembaga negara, hak dan kewajiban masyarakat serta negara dan lain-lain. Pasca reformasi, Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan (check and balances) dibanding sebelumnya pendistribusian kekuasaan (Dari MPR ke lembaga negara lainnya).
Front Pembela Islam Pada tahun 2002 pada tablig akbar ulang tahun FPI yang juga dihadiri oleh mantan Menteri Agama dan terdakwa kasus korupsi Dana Abadi Umat (DAU), Said Agil Husin Al Munawar, FPI menuntut agar syariat Islam dimasukkan pada pasal 29 UUD 45 yang berbunyi, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan menambahkan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" seperti yang tertera pada butir pertama dari Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 ke dalam amandemen UUD 1945 yang sedang di bahas di MPR sambil membawa spanduk bertuliskan "Syariat Islam atau Disintegrasi Bangsa".
Komisi Yudisial Republik Indonesia Barulah ide pembentukan Komisi Yudisial mulai terealisasi pada tahun 1999, setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 1945. Istilah Komisi Yudisial sendiri dikemukakan oleh Hakim Agung Iskandar Kamil. Ia ingin agar kehormatan, keluhuranmartabat, serta perilaku hakim terjaga. Kemudiannama Komisi Yudisial secara eksplisit mulai disebut saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.Maka, secara resmi nama Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 yang merupakan hasil amendemen ketiga.
Kerajaan Amanatun Adapun istilah penggunaan kata swapraja mulai dikenal sejak mulai berlakunya [[Konstitusi]] [[Republik]] [[Indonesia]] [[Serikat]] [[1949]], sedangkan dalam pasal 18 [[UUD 1945]] [[kerajaan-kerajaan]] ini ditulis dengan "[[Zelfbestuur Landschappen]]".Kutipan penjelasan pasal 18 [[UUD 1945]] sebelum perubahan.Bab 18 ayat 2 Dalam teritori [[negara]] [[Indonesia]] terdapat 250 zelfbesturende landschapen dan [[Volks geemschappen]] ( [[masyarakat]] [[desa]] [[adat]]). Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenannya dianggap mempunyai susunan asli dan oleh karenanya diaanggap sebagai daerah yang bersifat [[istimewa]]. Swapraja adalah daerah pemerintahan asli yang kedudukannya berdasarkan atas [[hukum]] asli.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945.
Pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali berlakunya Tap MPR pun tidak serta-merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya, dikarenakan pada era reformasi pembuatan Tap MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya, mengingat peran pembuatan Undang-Undang (legislatif) pada era reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR.
Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).
Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, MPR menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Tujuan pembentukan Ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum.
Peraturan perundang-undangan Indonesia Naskah resmi UUD 1945 adalah:
Kebebasan beragama di Indonesia Setelah Pemilu 1955, Konstituante dibentuk untuk menghasilkan UUD baru yang menggantikan UUDS 1950, keinginan pembentukan negara Islam kembali mencuat. Hal tersebut menyebabkan Konstituante gagal dalam tugasnya sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia adalah suatu tahapan yang menggambarkan bagaimana Indonesia mewujudkan cita-citanya yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai negara kesejahteraan. Tahapan ini dimulai dari memandang bagaimana nilai-nilai tradisional yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam mendukung upaya perwujudan negara kesejahteraan ini. Dan tentunya gambaran perkembangan kesejahteran sosial ini akan dilihat dari kondisi bangsa Indonesia sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Dengan memahami perbedaan kondisi ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana proses perkembangan usaha kesejahteraan sosial di Indonesia.
Toboali, Bangka Selatan Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai-mana disebut dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Upaya pemenuhan tujuan tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara baik negri atau swasta.
Untuk Kecamatan Toboali tahun 2010 sudah tersedia sampai pada jenjang SMA/sederajat dengan rincian sekolah SD negeri/swasta sebanyak 30 unit, SMP negeri/swasta 8 unit, serta SMA negeri/swasta sebanyak 4 unit.
Geopolitik di Indonesia Sumber pokok wawasan nusantara adalah UUD 1945, yang menyangkut:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Kementerian Indonesia Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:
Lebih lanjut, kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara tahun 2015
Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah seluruh kementerian maksimal 34 kementerian.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Lembaga Tinggi Negara Setelah amendemen UUD 1945, disebut lembaga negara dan terdiri atas:
Yusuf Muhammad Pada Pemilu pertama bagi PKB, Gus Yus terpilih menjadi anggota DPR RI dapil Jember dan duduk di komisi II yang membidangi hukum dalam negeri. Gus Yus juga aktif dalam panitia Ad-Hoc I, amendemen UUD 1945, Pansus pembentukan Provinsi Babel dan Gorontalo dan intens dalam pembuatan UU. Tugas-tugas tersebut merupakan bagian dari komitmen Ia sebagai anggota DPR.
Sejarah Pertahanan Indonesia Sejarah pertahanan keamanan indonesia yang bermula pada tahun 1945, telah memberikan pengalaman yang berharga dan nilai-nilai perjuangan yang penting dihimpun dan disusun dalam suatu konsepsi pertahanan keamanan yang tangguh dan ampuh, bagi upaya dalam pertahanan keamanan Negara berdasarkan falsafah bangsa dan idiologi serta dasar Negara Pancasila dan Undang Undang Dasar RI 1945 (UUD 1945).
Kabupaten Kampar Di samping julukan "Bumi Sarimadu", Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan "Serambi Mekkah" di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk ±688.204 jiwa (SP2010).
Riau Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km², yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.
Daftar kecamatan dan kelurahan di Riau Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di provinsi Riau, Indonesia. Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten, 2 kotamadya, 166 kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.980.805 jiwa dengan total luas wilayah 87.023,66 km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kepulauan Riau Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, 2 kotamadya, 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.873.274 jiwa dengan total luas wilayah 8.201,72 km².
Riau Riau mempunyai beberapa perguruan tinggi, di antaranyaDaftar rumah sakit di Provinsi Riau sebagai berikut :
Perkebunan yang berkembang adalah perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dikelola oleh negara ataupun oleh rakyat. Selain itu juga terdapat perkebunan jeruk dan kelapa. Untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit saat ini provinsi Riau telah memiliki lahan seluas 1.34 juta hektare. Selain itu telah terdapat sekitar 116 pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang beroperasi dengan produksi "coconut palm oil" (CPO) 3.386.800 ton per tahun.
Padang Luas, Tambang, Kampar Padang Luas merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia.
Riau Kelenteng Hoo Ann Kiong (lebih dikenal luas sebagai Vihara Sejahtera Sakti/Tua Pek Kong Bio (Bahasa Hokkien) adalah kelenteng tertua yang ada di Selatpanjang, dan juga merupakan Kelenteng Tertua di Provinsi Riau. Kelenteng ini didirikan pada masa kolonial Belanda dan sampai hari ini belum diketahui dengan pasti kapan berdirinya. Sejarawan memprediksi kelenteng ini berumur lebih dari 150 tahun, setelah dilihat dari relief arsitektur bangunannya. Kelenteng ini sangat dikenal luas oleh masyarakat Selatpanjang maupun masyarakat luar negeri terutama bagi wisatawan Singapura dan Malaysia sebagai tempat ibadah umat Buddha, maupun Konghucu.
Perhentian Luas, Logas Tanah Darat, Kuantan Singingi Perhentian Luas adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Logas Tanah Darat, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia.
Benai, Kuantan Singingi Benai adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Luas wilayahnya adalah 149,36 km² atau sekitar 2,26% dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi.
Kepulauan Riau Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 95% merupakan lautan, dan hanya sekitar 5% daratan.
Kota Dumai Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia, setelah Kota Palangka Raya dan Kota Tidore Kepulauan. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau.
Masjid Agung An-Nur Lantai bawah masjid merupakan sekretariat pengurus masjid, manajemen, remaja masjid serta ruang ruang kelas tempat pelaksanaan pendidikan Islam.
Masjid Agung An-Nur Riau juga dilengkapi dengan eskalator penghubung antara lantai satu dan dua. Di halaman masjid Agung An-Nur Riau merupakan lapangan luas
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru Berikut adalah Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru memiliki 12 kecamatan dan 83 kelurahan (dari total 166 kecamatan dan 268 kelurahan di seluruh Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 886.226 jiwa dengan luas wilayahnya 632,27 km² dan sebaran penduduk 1.401 jiwa/km².
Sejarah Riau Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.
Suku Laut Suku Laut atau sering juga disebut Orang Laut adalah suku bangsa yang menghuni Kepulauan Riau, Indonesia. Secara lebih luas istilah "Orang Laut" mencakup "berbagai suku dan kelompok yang bermukim di pulau-pulau dan muara sungai di Kepulauan Riau-Lingga, Pulau Tujuh, Kepulauan Batam, dan pesisir dan pulau-pulau di lepas pantai Sumatera Timur dan Semenanjung Malaya bagian selatan."
Harapan Jaya, Tempuling, Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau merupakan
wilayah Desa ektransmigrasi. Dahulunya total
luasan ini seluas 5.850 Ha, namun seiring dengan perkembangan terdapat
beberapa perubahan dari beberapa kendala yang ada, terjadi pengurangan
dari total luasan. Melalui Pemetaan Wilayah Desa secara partisipatif
oleh masyarakat akhirnya didapatkanlah total luasan Desa Harapan Jaya
sebesar 4.000 Ha.
PLTU Tenayan PLTU Tenayan (2 x 110 MW) mempunyai luas area ±40 Ha yang berlokasi di Kawasan Industri Tenayan Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang berjarak ±10 km arah timur laut dari Pekanbaru (Ibukota Provinsi Riau). Batas-batas lokasi PLTU Tenayan (2 x 110 MW) adalah sebagai berikut :
Riau Hilangnya ketiga fungsi diatas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh pengusahaan hutan yang mengabaikan aspek kelestarian. Efek selanjutnya adalah semakin menurunnya produksi kayu hutan non HPH, sementara upaya reboisasi dan penghijauan belum optimal dilaksanakan. Masalah lain yang sangat merugikan tidak saja provinsi Riau pada khususnya tetapi Indonesia pada umumnya, adalah masalah "ilegal logging" yang menyebabkan berkurangnya kawasan hutan serta masalah pengerukan pasir secara liar.
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa (dari total 166 kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa di seluruh Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 537.142 jiwa dengan luas wilayahnya 6.975,41 km² dan sebaran penduduk 77 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Batam Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota Batam memiliki 12 kecamatan dan 64 kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 1.062.250 jiwa dengan luas wilayahnya 960,25 km² dan sebaran penduduk 1.106 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bintan Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Bintan memiliki 10 kecamatan, 15 kelurahan dan 36 desa (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 148.658 jiwa dengan luas wilayahnya 1.318,21 km² dan sebaran penduduk 113 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Karimun Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Karimun memiliki 12 kecamatan, 29 kelurahan dan 42 desa (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 240.891 jiwa dengan luas wilayahnya 912,75 km² dan sebaran penduduk 264 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lingga Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Lingga memiliki 10 kecamatan, 7 kelurahan dan 75 desa (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 94.962 jiwa dengan luas wilayahnya 2.266,77 km² dan sebaran penduduk 42 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Natuna Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Natuna memiliki 15 kecamatan, 6 kelurahan dan 70 desa (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 74.977 jiwa dengan luas wilayahnya 2.009,04 km² dan sebaran penduduk 37 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tanjung Pinang Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota Tanjung Pinang memiliki 4 kecamatan dan 18 kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 207.933 jiwa dengan luas wilayahnya 144,56 km² dan sebaran penduduk 1.438 jiwa/km².
Tampan, Pekanbaru Tampan adalah sebuah Kecamatan di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Tampan merupakan kecamatan terluas dan memiliki penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru.
Hutan Larangan Ghimbo Potai Hutan Larangan Ghimbo Potai adalah hutan larangan milik masyarakat adat Rumbio yang terletak di desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Pada jaman Hindia Belanda hutan ini luasnya sekitar 1500 hektar, tetapi sekarang setelah diukur kembali luas hutan ini tinggal sekitar 530 hektar saja.
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Anambas Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 7 kecamatan, 2 kelurahan dan 52 desa (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 43.603 jiwa dengan luas wilayahnya 590,14 km² dan sebaran penduduk 74 jiwa/km².
Sejarah Riau Di samping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagansiapiapi, dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.
Pulau Rupat Pulau Rupat adalah sebuah pulau di Kabupaten Bengkalis, Riau. Pulau ini memiliki luas lebih kurang 1.500 km2 dan dihuni sekitar 47.000 jiwa penduduk.
Nepenthes rafflesiana "Nepenthes rafflesiana" adalah spesies dataran rendah yang menyebar cukup luas. Banyak ditemukan di Borneo dan sebagian di Kepulauan Riau, namun keberadaanya agak terbatas di Semenanjung Malaysia dan Sumatra. Keberadaannya hanya meluas di begian tenggara Semenanjung Malaka, khususnya di negara bagian Johor, di sanalah jumlahnya melimpah. "Nepenthes rafflesiana" baru ditemukan di pantai barat Sumatra, antara Indrapura dan Barus.
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pada tahun 2009 lalu, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II telah dimulai peluasan Bandara Sultan Syarif Kasim II oleh pihak Angkasa Pura II yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi Riau. Peluasan ini direncanakan akan diselesaikan pada akhir 2011 dan dibangun sebagai persiapan menghadapi Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang akan digelar pada 2012. Peluasan ini dilakukan karena dinilai tidak lagi dapat menampung jumlah penumpang melalui menggunakan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang setiap tahunnya semakin meningkat.
Pondok Pesantren Darunnajah Pada tahun 2011, Pesantren Darunnajah memiliki 14 cabang pesantren di berbagai tempat; Jakarta, Bogor, Serang, Bengkulu, Riau, Kalimantan Timur, dengan luas asset 318 ha.
Pulau Lingga Pulau Lingga adalah pulau terbesar dan terpadat di Kepulauan Lingga, Indonesia. Luasnya . Pulau ini terletak di selatan Kepulauan Riau di lepas pantai timur Sumatra. Pulau besar lain di kepulauan ini ialah Singkep.
Istana Sayap Pelalawan Istana Sayap Pelalawan merupakan istana yang terletak di kabupaten Pelalawan, Riau. Istana ini juga dikenal dengan Istana Sayap atau Istana Pelalawan. Istana ini dibangun pada masa Pemerintah Sultan Assyaidi Syarif Hasim pada periode 1892 - 1930 M. bangun Istana Sayap tersebut memiliki luas 4.327 meter persegi dengan diapit oleh dua bangunan sayap kanan-kiri yang masing-masing mempunyai luas 103,5 meter persegi.
Masjid Agung An-Nur Masjid Agung An-Nur Riau di Pekanbaru ini disebut disebut sebagai Taj Mahalnya provinsi Riau. Bila kita amati arsitektural masjid Agung An-Nur memang memiliki beberapa kesamaan dengan Taj Mahal. Arsitektur Masjid ini dirancang oleh Ir. Roseno dengan ukuran 50 X 50 m yang terletak dalam satu pekarangan yang luasnya 400 X 200 m. Kapasitas masjid dapat menampung sekitar 4.500 orang jamaah. Bangunan masjid terdiri dari tiga tingkat. Tingkat atas digunakan untuk sholat, dan tingkat bawah untuk kantor dan ruang pertemuan.
Pulau Sentosa Pulau ini merupakan salah satu lokasi terletaknya simbol negara Singapura, Merlion. Luas wilayah Sentosa makin hari makin bertambah karena Singapura mereklamasikan wilayahnya dengan mengimpor pasir dari teritorial Kepulauan Riau, Indonesia.
Taman Nasional Tesso Nilo Taman Nasional Tesso Nilo adalah sebuah taman nasional yang terletak di provinsi Riau, Indonesia. Taman nasional ini diresmikan pada 19 Juli 2004 dan mempunyai luas sebesar 38.576 hektare.
Suku Pitopang suku-suku dari Lareh nan Panjang adalah antara lain: Pitopang, Kutianyia, Salo, Jambak, Banuahampu.
dengan daerah penyebaran yang luas di Luhak nan Tuo, Silungkang, Sawahlunto dan Luhak nan Bungsu sampai ke perbatasan Riau
Puteri Indonesia Kepulauan Riau Parameter penilaian yang digunakan dalam pemilihan Puteri Indonesia adalah "3B", yaitu:
Selain itu, terampil dalam berkomunikasi, dapat berpikir secara rasional, memiliki pengetahuan umum yang luas dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi serta berwawasan pariwisata.
Ular-kukri cokelat Ular-kukri cokelat tersebar di Thailand selatan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Di Indonesia, ular ini tersebar luas di Sumatera, Nias, Kep. Mentawai, Kep. Riau, Bangka-Belitung, Jawa, Bali, dan Kalimantan.
Kota Batam Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km², sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km². Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat celsius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim.
Pulau Jemur Pulau Jemur (luas 250 ha) adalah sebuah pulau milik Indonesia yang terletak di Selat Malaka, dekat dengan perbatasan Malaysia. Pulau ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Letaknya sekitar 72,4 km dari Bagansiapiapi dan 64,3 km dari Pelabuhan Klang di Malaysia. Pulau ini merupakan pulau terluas dari Kepulauan Arwah, gugusan sembilan pulau, di antaranya Pulau Jemur, Tokong Emas, Tokong Simbang dan Labuhan Bilik.
Jeremy Thomas Jeremy memiliki dari orang tuanya berasal dari Jakarta yang bekerja di PT. Caltex Pasifik Indonesia di Riau. Jeremy dikenal luas dengan membintangi beberapa judul sinetron di tanah air. Jimmy sangat mengapresiasi wanita yang mempunyai suatu karya yang positif.
Riau Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160,000 hektare hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Sepejam Rumput sendereian ini menyebar luas mulai dari India hingga Formosa (Taiwan), kawasan Malesia, Australia (Queensland), hingga Polinesia di Pasifik. Di Indonesia, tumbuhan ini didapati di Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya (Simeulue, Riau, Lingga, Bangka); Kalimantan; dan berbagai tempat lainnya kecuali Nusa Tenggara.
Bockadam emas Ular ini tersebar luas di India bagian selatan, tenggara, dan timur, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Indonesia barat (Sumatera, Nias, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, Jawa, dan Kalimantan bagian barat).
Tembilahan, Indragiri Hilir Tembilahan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan Tembilahan memiliki luas wilayah 197,37 km², terdiri dari 6 kelurahan. Tembilahan juga merupakan ibu kota kabupaten. Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan tahun 2010 adalah 69.498 jiwa.
Bahasa Melayu Pemeliharaan bahasa Melayu baku (bahasa Melayu Riau) terjaga akibat meluasnya penggunaan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Sikap orang Belanda yang pada waktu itu tidak suka apabila orang pribumi menggunakan bahasa Belanda juga menyebabkan bahasa Melayu menjadi semakin populer.
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau pada umumnya dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka dibentuklah Kabupaten Karimun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 4 Oktober 1999. Pembentukan Kabupaten Karimun ini sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Sejak tahun 1985, Tahura SSH telah dirintis pembentukannya dengan melakukan persiapan penetapan hutan wisata. Melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 367/IV/1985 tanggal 24 April 1985, ditetapkan hutan wisata seluas 1.000 hektare di daerah Minas. Selanjutnya melalui dana APBD dan IHH (Iuran Hasil Hutan), dilakukan pembuatan sarana wisata dan beberapa sarana penunjang menuju terbentuknya Taman Hutan Raya. Sejak tahun 1986, Gubernur Riau telah mengupayakan pengukuhan kawasan menjadi seluas 5.000 hektare dan bahkan lebih luas lagi mencapai 40.000 hektare. Namun akibat adanya kepentingan pemakaian dan tumpang tindih areal, maka hal tersebut belum dapat diwujudkan.
Muhammad Sani Pada tahun 2001, dia mengundurkan diri sebagai Inspektur Wilayah Provinsi Riau karena akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Karimun. Berkat pengalamannya yang luas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Muhammad Sani mendapat kepercayaan dari masyarakat Karimun sebagai Bupati Karimun defintif yang pertama.
Marpoyan Damai, Pekanbaru Marpoyan Damai adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 29,74 km². Kecamatan ini memiliki penduduk sebanyak 116.536 jiwa dengan kepadatan 3919 jiwa/km². Kecamatan ini memiliki kode wilayah 14.71.09. Kecamatan ini memiliki lima kelurahan.
Ular segitiga-merah Ular ini tersebar luas mulai dari India (Kep. Nikobar), Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Di Indonesia, ular ini tersebar di Sumatera, Nias, Kep. Mentawai, Kep. Riau, Bangka-Belitung, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Ular babi Ular babi tersebar luas mulai dari Kepulauan Andaman, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia (Sem. Malaya, Serawak dan Sabah), Indonesia (Sumatera, Nias, Kep. Riau, Kep. Mentawai, Bangka-Belitung, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi), dan Brunei Darussalam.