mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Nia Ramadhani Nia telah menikah di usia muda (20 tahun), dengan seorang komisaris utama stasiun televisi, tvOne, Ardiansyah Bakrie, yang juga putra dari Aburizal Bakrie. Pernikahan tersebut dilangsungkan tanggal 1 April 2010. Setelah menikah dengan Ardi Bakrie, Nia memutuskan untuk berhenti dari dunia entertainment. Pada Oktober 2010, Nia dengan resminya menukar namanya kepada Ramadhania Ardie Bakrie. Anak pertama Nia lahir pada 2 Juni 2012 dan diberi nama Mikhayla Zalindra Bakrie. Pada tanggal 17 November 2015 anak keduanya dilahirkan yakni Mainaka Zanatti Bakrie. Pada tanggal 10 Mei 2017 anak ketiga dilahirkan, Magika Zalardi Bakrie.
Bakrie Group Aburizal Bakrie telah pensiun dari Bakrie Group pada tahun 2004 untuk meneruskan karier Politiknya yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Pada tahun 2009, Aburizal Bakrie mengundurkan diri dari DPR dan di eleksi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, partai kedua terbesar di Indonesia.
Aburizal Bakrie Selain itu, semenjak tahun 2003, setiap tahunnya Bakrie bersama dengan Freedom Institute memberikan Penghargaan Achmad Bakrie untuk mengapresiasi tokoh-tokoh nasional yang dianggap berjasa dalam kehidupan intelektual Indonesia, dengan nominasi di bidang sains, teknologi, kedokteran, sosial, dan kesusastraan. Namun, penghargaan ini telah beberapa kali ditolak, seperti Franz Magnis-Suseno, Daoed Joesoef, dan Sitor Situmorang yang mengembalikan Penghargaan Achmad Bakrie karena masalah lumpur Sidoarjo, serta Gunawan Muhammad pada tahun 2010 karena kekecewaannya terhadap Aburizal Bakrie sebagai tokoh bisnis dan politik.
Sri Mulyani Beredar isu bahwa pengunduran dirinya saat itu disebabkan oleh tekanan dari pihak lain, terutama dari pengusaha dan ketua Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie.
Aburizal Bakrie diduga mempunyai ketidaksukaan terhadap Sri Mulyani akibat penyelidikan oleh Sri Mulyani terhadap penggelapan pajak dalam jumlah besar pada Bakrie Group, penolakan Sri Mulyani untuk mendukung kepentingan Bakrie terkait batu bara dengan menggunakan dana negara, dan penolakan Sri Mulyani untuk menyatakan bahwa semburan lumpur Sidoarjo, yang secara luas dipercaya disebabkan dari pengeboran oleh perusahaan Bakrie, adalah bencana alam.
Aburizal Bakrie Ir. H. Aburizal Bakrie, yang juga akrab dipanggil Bakrie, Ical, atau ARB (), adalah pengusaha Indonesia yang pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar sejak 9 Oktober 2009. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet yang sama, namun posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005.
Aburizal Bakrie Berikut adalah pengalaman organisasi Bakrie:
Anindra Ardiansyah Bakrie Anindra Ardiansyah Bakrie () adalah salah satu putra bungsu dari Aburizal Bakrie. Ia merupakan direktur utama dari stasiun televisi tvOne.
Aburizal Bakrie Aburizal menikah dengan Tatty Murnitriati dan dikaruniai tiga anak, yaitu sebagai berikut:
Aburizal Bakrie Setelah dinyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini, Bakrie Group mengumumkan bahwa mereka akan menjual PT Lapindo Brantas dengan harga $2, tetapi Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) mencegah hal tersebut. Bakrie Group juga mencoba menjual perusahaan tersebut kepada sebuah perusahaan Freehold Group yang terdaftar di Kepulauan Virgin dengan harga $1 juta, tetapi transaksi ini lagi-lagi dicegah oleh BPPM. Lapindo Brantas diharuskan membayar sebesar 2,5 triliun rupiah kepada para korban dan sekitar 1,3 triliun rupiah untuk menghentikan semburan. Walaupun beberapa analis memperkirakan bahwa Bakrie Group akan menyatakan Lapindo bangkrut agar tidak harus membayar biaya untuk menghentikan semburan, Aburizal Bakrie menyatakan bahwa ia menghindari hal tersebut dan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan membeli lahan yang terkena dampak luapan lumpur. Ia juga mengklaim bahwa "ini bukan ganti rugi karena saya tidak salah".
Aburizal Bakrie Bakrie lahir pada tanggal 15 November 1946 di Jakarta, Indonesia, sebagai putra sulung dari pasangan Achmad Bakrie dari Lampung dan Roosniah Nasution dari Sumatra Utara. Bisnis yang nantinya akan diwarisi oleh Bakrie dirintis oleh ayahnya pada tahun 1942 di Teluk Betung, Lampung. Bisnis yang didirikan pada saat itu adalah bisnis kopi, karet, dan lada.
Ia mengambil jurusan teknik elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1973. Selama mengenyam pendidikan di ITB, Bakrie pernah menjadi anggota Dewan Mahasiswa. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Elektro ITB, Ketua Dewan Mahasiswa ITB, salah satu pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan ketua HIPMI ketiga.
Aburizal Bakrie Pertengahan tahun 2010, hasil liputan media mengindikasikan bahwa Aburizal Bakrie mengincar untuk menjadi kandidat presiden dari Partai Golkar dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Setelah itu, Bakrie berulang kali menyatakan keinginannya untuk pencalonan presiden Media juga melaporkan bahwa Partai Golkar sudah memulai pencarian pasangan Bakrie sebagai wakil presiden, mengenalkan nama-nama seperti Sri Sultan Hamengkubuwana X, Gubernur D.I. Yogyakarta saat ini, Pramono Anung, sekretaris jendral DPP PDIP, Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara saat ini, dan juga Edhie Baskoro Yudhoyono, putera bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Daftar semboyan lembaga di Indonesia Falsafah dan Nilai Dasar Bakrie Group dimuat dalam PIAGAM BAKRIE atau THE BAKRIE CHARTER yang ditandatangan oleh empat bersaudara putra-putri Almarhum H. Achmad Bakrie dan Almarhumah Hj. Roosniah Nasution, yaitu Aburizal Bakrie, Roosmania B. Kusmuljono, Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansjah Bakrie, pada tanggal 10 Februari 2010, bertepatan dengan Peringatan HUT 68 Bakrie Group.
Aburizal Bakrie Pada tanggal 29 Juni 2012 dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Bogor, Bakrie ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Dalam usaha untuk mengakhiri spekulasi tentang kemungkinan pasangan Bakrie sebagai calon wakil presiden, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengesampingkan pemilihan kandidat calon wakil presiden hingga tahun 2013. Namun, jajak pendapat memperlihatkan bahwa urutan Bakrie berada di bawah calon presiden lainnya. Misalnya, menurut survei yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate pada tanggal 3-22 Juli 2013, elektabilitas Bakrie tercatat hanya 4,23% dibandingkan elektabilitas Joko Widodo sebesar 25,48%, Prabowo Subianto sebesar 10,52%, dan Jusuf Kalla sebesar 5,69%. Selain itu, pada 14-25 Februari 2014, menurut survei Indobarometer yang didasarkan pada simulasi 13 nama calon presiden, Aburizal Bakrie menempati peringkat ketiga dengan persentase sebesar 12,5 persen, sementara Joko Widodo menempati peringkat pertama dengan persentase 34,8% dan Prabowo pada peringkat kedua dengan persentase 17,4%. Survei Indobarometer juga menunjukkan bahwa dalam skala penilaian dari 1 hingga 10, integritas moral Aburizal Bakrie dianggap rendah dengan skor 6,00, sementara keterampilan politiknya mendapatkan skor 6,58, penampilan 6,56, komunikasi politik 6,51, ketegasan, kepemimpinan, dan intelektualitas 6,47, stabilitas emosi 6,45, visioner 6,29, dan empati sosial 6,04. Akan tetapi, menurut survei Indobarometer pada Desember 2013, elektabilitas Bakrie masih mengungguli calon dari partai Golkar lainnya, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Agung Laksono, Theo L. Sambuaga, Fadel Muhammad, dan Syarif Cicip Sutardjo.
Anindya Bakrie Anindya Novyan Bakrie (), biasa dipanggil Anindya Bakrie. Anin adalah putra sulung dari pengusaha nasional Aburizal Bakrie dan Tatty Bakrie. Sebagai generasi ketiga keluarga Bakrie, Anin kini juga telah merambah dunia bisnis, seperti bapak dan kakeknya Almarhum Haji Achmad Bakrie.
Anin mempunyai dua adik yaitu: Anindhita Anestya Bakrie dan Anindra Ardiansyah Bakrie. Penyuka aktivitas seperti membaca, menyelam, traveling, sejarah, kebudayaan dan musik ini menikah dengan Firdani Saugi dan dikaruniai tiga orang anak: Alisha, Azra dan Akila.
Aburizal Bakrie Pada tahun 2008, muncul kasus tunggakan dana nasabah oleh PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) karena Bakrie Life mengalami gagal bayar sebesar Rp 360 miliar kepada nasabah Diamond Investa. Hingga tahun 2014, masalah ini masih belum selesai, walaupun utang Bakrie Life ke nasabah sudah berkurang menjadi Rp 270 miliar. Bakrie Life mengaku masih belum bisa melunasi karena kesulitan likuiditas.
Tanri Abeng Pada tahun 1991 Tanri Abeng mundur sebagai CEO Multi Bintang dan pindah ke Bakrie & Brothers, perusahaan milik Aburizal Bakrie.
Tanri Abeng menjadi CEO Bakrie & Brothers, tetapi ia juga merangkap sebagai ketua non-eksekutif Multi Bintang Indonesia, posisi ini tetap dipertahankan hingga Maret 1998. Ketika ia memulai di Bakrie, perusahaan ini memiliki lebih dari 60 anak perusahaan yang beroperasi di beragam industri. Salah satu langkah pertama Tanri Abeng untuk merestrukturisasi perusahaan adalah dengan memfokuskan perusahaan pada tiga industri utama - telekomunikasi, dukungan infrastruktur dan perkebunan - serta investasi dan aliansi strategis di bidang pertambangan, petrokimia dan konstruksi. Dengan beberapa reformasi, kinerja Bakrie & Brothers membaik, ketika Tanri Abeng bergabung dengan perusahaan penjualan tahunan sekitar US $ 50 juta. Pada akhir tahun 1996 penjualan ditutup menjadi US $ 700 juta. Saat itu ia sempat dijuluki sebagai ‘Manajer Rp1 Miliar’ lantaran ia mendapat bayaran sebesar itu saat memimpin perusahaan milik Aburizal Bakrie tersebut.
Aburizal Bakrie Selama krisis keuangan global pada tahun 2008, saham keluarga Bakrie mengalami penurunan sebesar 90%. Untuk melindungi saham-saham Bakrie agar tidak anjlok, pemerintah secara tidak langsung mensuspensi saham-saham utama Bakrie, yaitu saham PT Bakrie & Brothers, PT Bumi Resources, dan PT Energi Mega Persada. Hal ini telah diakui oleh wakil presiden pada masa itu, yaitu Jusuf Kalla.
Aburizal Bakrie Menurut Keith Loveard dari Concord Consulting, selama menjabat Bakrie mendukung kebijakan-kebijakan pasar bebas dan menentang subsidi BBM.
Aburizal Bakrie Pada tanggal 20 Maret 2014, akun "DP News" mengunggah video yang berjudul "Capres ARB Bersama artis Marcella Zalianty di pulau Maladewa" di YouTube. Dalam video yang berdurasi 3 menit dan 22 detik itu, Aburizal Bakrie tampak sedang duduk di dalam sebuah pesawat pribadi bersama Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin, Marcella Zalianty, dan Olivia Zalianty. Pesawat itu didapati sedang menuju ke Maladewa. Setelah mendarat, Olivia tampak memberikan penjelaskan mengenai Maladewa di dalam sebuah mobil, dan kemudian video ditutup dengan cuplikan Marcella di hotel tempat mereka menginap. Selain video, menyebar pula foto-foto mereka di Maladewa, termasuk foto Bakrie saat sedang memeluk boneka teddy bear.
Aburizal Bakrie Pada tahun 1972, Bakrie bergabung dengan PT Bakrie & Brothers Tbk yang kini dikenal dengan nama Bakrie Group. Perusahaan tersebut didirikan oleh ayahnya Achmad Bakrie. Antara tahun 1972 hingga 1974, ia menjadi asisten dewan direksi PT Bakrie & Brothers, sementara dari tahun 1974 hingga 1982 ia adalah direktur PT. Bakrie & Brothers. Dari tahun 1982 hingga 1988, ia menjadi wakil direktur utama PT. Bakrie & Brothers, dan dari tahun 1988 hingga 1992 ia menjadi direktur utama PT. Bakrie & Brothers, walaupun pada tahun 2000 ia kembali mengemban jabatan tersebut. Ia juga merupakan direktur utama PT. Bakrie Nusantara Corporation dari tahun 1989 hingga 1992 dan Komisaris Utama Kelompok Usaha Bakrie dari tahun 1992 hingga 2004.
Aburizal Bakrie Bakrie juga mencoba mengakhiri perseteruan antara ExxonMobil Corporation dan PT Pertamina. Kedua perusahaan tersebut berselisih mengenai pembagian keuntungan dan pengoperasian di Blok Cepu. Bakrie berjanji bahwa pemerintah baru ingin menyelesaikan masalah di Cepu dan masalah lain yang terkait dengan perusahaan internasional untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
Aburizal Bakrie Pada tahun 2009, petugas pajak mendapati bahwa akuntan-akuntan PT Bumi Resources Tbk merekayasa pembayaran pajak pada tahun 2007 sebesar Rp 376 miliar, dan Bakrie pada saat itu merupakan salah satu pemegang saham di Bumi. Kasus ini juga dianggap dapat memanaskan kembali hubungan antara Sri Mulyani dengan Bakrie.
Aburizal Bakrie Dari tahun 1991 hingga 1995, Bakrie dua kali menjabat sebagai Presiden Forum Bisnis ASEAN, sementara dari tahun 1996 hingga 1998 ia menjadi Presiden Asean Chamber of Commerce & Industry. Bahkan Bakrie juga dua kali menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk periode 1988-1993 dan 1993–1998.
Aburizal Bakrie Menurut daftar yang dirilis oleh majalah Forbes pada tahun 2007, Bakrie adalah orang terkaya di Indonesia. Bahkan menurut majalah Globe Asia pada tahun 2008, Bakrie adalah orang terkaya di Asia Tenggara. Namun, krisis keuangan global pada tahun 2008 segera menjatuhkan peringkat Ical, dan pada tahun 2012 ia tidak lagi bertengger di daftar orang terkaya di Indonesia.
Aburizal Bakrie Bakrie meyakini bahwa Indonesia harus mengembangkan infrastruktur (termasuk pengilangan minyak) dan memiliki posisi fiskal yang lebih agresif. Ia juga menyatakan niatnya untuk membangun desa-desa dan memperbaiki sasaran subsidi bahan bakar dan makanan.
Aburizal Bakrie Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Akbar Tanjung, mengkritik keputusan di awal Oktober 2011 ketika kongres partai memilih Bakrie sebagai kandidat pilihan tanpa memperkenankan orang lain untuk mengikuti pemilihan kandidat. Akbar Tanjung menyebutkan proses tersebut sebagai tindakan tidak demokratis. Kritik tersebut juga disuarakan oleh beberapa anggota partai lainnya, termasuk beberapa anggota dalam tingkatan regional. Bakrie merespon kritik tersebut dengan mengatakan bahwa itu adalah "serangan politik" dan "The Jakarta Post" menjelaskan pernyataan Bakrie tersebut sebagai sikap tak acuh.
Aburizal Bakrie Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusun kembali kabinetnya pada tahun 2005, Bakrie diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Pada Mei 2008, Bakrie menyatakan bahwa pemerintah memberikan bantuan langsung tunai senilai 14,1 triliun rupiah kepada 19 juta keluarga miskin untuk membantu mereka menghadapi kenaikan harga BBM.
Lapindo Brantas Inc. PT Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Grup Bakrie memiliki 63,53% saham, sisanya dimiliki komisaris EMP, Rennier A.R. Latief, dengan 3,11%, Julianto Benhayudi 2,18%, dan publik 31,18%. "Chief Executive Officer" (CEO) Lapindo Brantas Inc. adalah Nirwan Bakrie yang merupakan adik kandung dari pengusaha dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu, Aburizal Bakrie.
Aburizal Bakrie Di Indonesia, Bakrie adalah figur yang kontroversial karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa semburan lumpur Sidoarjo. Perusahaannya juga terlibat dalam kasus tender operator Sambungan Langsung Internasional (SLI), tunggakan royalti batu bara, dan kasus pajak Bumi.
Aburizal Bakrie Pada tanggal 23 Maret 2014, Bakrie menyelenggarakan konferensi pers bersama istrinya Tatty Bakrie, anak bungsunya Anindra Ardiansyah Bakrie, menantunya Nia Ramadhani, dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Bakrie menyatakan bahwa video tersebut merupakan kampanye hitam dari lawan politiknya, dan mengungkapkan bahwa perjalanan ke Maladewa dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan Maladewa dalam mengembangkan pariwisatanya. Idrus Marham juga menyatakan bahwa Marcela dan Olivia merupakan panitia penyelenggara kegiatan organisasi kepemudaan Golkar di Bandung dan diajak ke Maladewa karena dianggap berprestasi. Pada hari yang sama, Olivia Zalianty juga menjelaskan bahwa tujuan perjalanannya adalah untuk studi banding pariwisata.
Aburizal Bakrie Yayasan Bakrie Untuk Negeri adalah yayasan yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 2007 sebagai wadah untuk menaungi kegiatan filantrofi keluarga dan kelompok usaha Bakrie. Visi yayasan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia Indonesia, sementara misinya adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi rakyat, memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan melestarikan nilai luhur budaya nasional, serta meningkatkan kualitas sosial masyarakat.
Aburizal Bakrie Pada tahun 2007, Departemen Komunikasi dan Informatika memilih Bakrie Telecom dalam seleksi tender Sambungan Langsung Internasional (SLI), sehingga menyingkirkan dua pesaing utama Bakrie Telecom, PT Excelcomindo Pratama (XL) dan PT Natrindo telepon Seluler (NTS). Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Bakrie Telekom dianggap belum mampu memenuhi persyaratan menjadi operator SLI dari segi kesiapan infrastruktur. Beberapa pekan sebelum pemilihan tender, Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh juga didapati melakukan perjalanan ke Surabaya bersama pihak Bakrie Telecom. Proses pemilihan tender sendiri tidak dijelaskan secara rinci. Akibatnya, muncul seruan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat menyelidiki kasus ini.
Selina Gita Dia kerap berbagi solusi masalah emansipasi wanita yang masih menjadi persoalan krusial di Indonesia. Sejak lama ia aktif di Partai Golkar yang kini dipimpin calon presiden harapan rakyat Aburizal Bakrie (ARB).
Sebagai pegiat dan penyemangat kaum Hawa, putri mantan Bupati Tebo, Jambi, H Muthali, ini, memiliki kepedulian tinggi terhadap berbagai persoalan perempuan. Sebab, kata wakil rakyat kelahiran kelahiran 1 Juli 1975 ini, perempuan sering menjadi korban berbagai persoalan kehidupan.
Aburizal Bakrie Dalam upayanya untuk menjadi presiden, Bakrie mengungkapkan agenda proteksionisme dan meyakini bahwa Indonesia perlu menyimpan sumber daya alamnya (seperti gas alam) untuk memperkuat industri dalam negeri. Dalam wawancaranya dengan Bloomberg, ia menyatakan bahwa "saya akan menggunakan gas ini terlebih dahulu dan akan mengekspor sisanya." Bakrie juga mengutarakan niatnya untuk melanjutkan program presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membatasi ekspor mineral mentah untuk mengubah Indonesia dari negara pengekspor bahan baku menjadi produsen barang industri.
Aburizal Bakrie Lumpur panas Sidoarjo mulai menyembur pada tanggal 29 Mei 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada puncaknya, setiap harinya 180.000 meter kubik lumpur panas menyembur, sehingga menenggelamkan desa-desa dan membuat 13.000 keluarga kehilangan rumahnya. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas di sumur eksplorasi gas Banjar-Panji-1 yang terletak sekitar 150 m dari pusat semburan. Nama Bakrie dikaitkan dengan peristiwa ini karena keluarga Bakrie merupakan pemegang saham utama di perusahaan tersebut.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Catatan: Garis waktu berikut ini mencakup pemilihan umum legislatif pada pertengahan 2014 dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum presiden.
Pada tanggal 23 Januari 2014, Yusril Ihza Mahendra dan Effendi Ghazali melakukan gugatan atas peraturan pengajuan calon presiden dan syarat penetapan calon presiden ke Mahkamah Konstitusi. Awalnya calon presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi syarat suara setelah pelaksanaan Pemilu legislatif. Menurut Yusril, seharusnya pengajuan ini tidak disertai ambang batas presiden ("presidential threshold"). Namun MK menolak sebagian gugatan, dan mengabulkan sebagian tuntutan dengan melaksanakan Pilpres dan Pileg serentak mulai 2019.Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Golkar pada tanggal 18 Mei 2014 memutuskan untuk mengusung Aburizal Bakrie sebagai Calon Presiden ataupun Calon Wakil Presiden serta memberikan kewenangan kepada Aburizal Bakrie untuk menentukan arah kebijakan politik dan koalisi. Golkar sebagai parpol yang menempati tempat kedua dalam Pileg 2014 (setelah PDIP) dengan perolehan 91 kursi (14,75%), di prediksi akan membangun poros tengah bersama partai Demokrat untuk mengimbangi kekuatan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, namun kenyataannya, ketua umum Golkar Aburizal Bakrie lebih memilih bergabung dengan koalisi Prabowo-Hatta dengan meminta jatah "Menteri Senior" sehingga bertentangan dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional Golkar 2014.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Aburizal Bakrie yang memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Hatta melihat Jusuf Kalla sebagai ancaman akan ketidak kompakan dan krisis solidaritas di internal partai Golkar. Konflik muncul bermula saat ia memecat 3 kader golkar yang tidak mendukung Prabowo-Hatta, mereka adalah anggota DPR dari Partai Golkar, Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh. Pemecatan terhadap 3 kader muda Golkar itu merupakan awal benih perpecahan di internal partai beringin yang berakumulasi menjadi rencana pemecatan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Golkar. Banyak internal kader Golkar yang menilai pemecatan terhadap 3 kader golkar tersebut tidak sesuai dengan AD/ART dan prosedur partai.
Aburizal Bakrie Ia adalah anak sulung dari keluarga pengusaha Achmad Bakrie yang berasal dari Lampung. Selepas menyelesaikan kuliah di Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 1973, Ical memilih fokus mengembangkan perusahaan keluarga, dan terakhir sebelum menjadi anggota kabinet, ia memimpin Kelompok Usaha Bakrie dari tahun 1992 hingga 2004. Selama berkecimpung di dunia usaha, Ical juga aktif dalam kepengurusan sejumlah organisasi pengusaha. Sebelum memutuskan meninggalkan karier di dunia usaha, ia menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) selama dua periode (1994-2004).
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti Ia menjabat hingga akhir masa jabatan Presiden Megawati pada tahun 2004. Posisinya sebagai menko perekonomian digantikan oleh Aburizal Bakrie.
Aburizal Bakrie Pada tahun 2004, Bakrie berhenti dari PT Bakrie & Brothers Tbk sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Penunjukannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awalnya sempat menimbulkan kegelisahan. Segera setelah menjadi bagian dari kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, Bakrie melancarkan kebijakan baru yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 3% dengan mengurangi subsidi BBM dan sebagai gantinya memberi bantuan keuangan kepada sekitar enam juta orang. Bakrie meyakini bahwa pemerintah perlu meningkatkan harga BBM secara perlahan agar subsidi BBM tidak membebani APBN sementara mendekatkan harga BBM dengan harga internasional. Pada Oktober 2005, setelah dua kali dinaikkan, harga BBM meningkat sebesar 126%. Standard & Poor's menganggap kenaikan tersebut diperlukan untuk mengurangi tekanan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
Aburizal Bakrie Akibat elektabilitas Bakrie yang rendah, muncul pergolakan di internal Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sendiri menyatakan bahwa evaluasi dapat terjadi dan semua tergantung perolehan saat pemilihan umum legislatif. Bahkan muncul isu bahwa bila Golkar tidak mendapatkan cukup suara dalam pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014, kelompok yang tidak puas dengan Bakrie berencana menjatuhkan Bakrie.
Setelah pemilihan umum legislatif 2014, Bakrie sempat menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto, calon presiden dari partai Gerindra. Mereka menjajaki kemungkinan koalisi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Bakrie sendiri telah memberi sinyal bahwa ia siap menjadi cawapres Prabowo. Namun, perbincangan tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2014, Bakrie mengumumkan di Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta, bahwa partai Golkar siap mendukung pencalonan Joko Widodo. Namun, keadaan kembali berubah setelah Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menyatakan bahwa Golkar dan Demokrat akan membentuk poros baru dengan mencalonkan pasangan Bakrie-Pramono Edhie Wibowo. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 2014, Golkar memutuskan akan mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Sebagai gantinya, Prabowo menjanjikan jabatan "Menteri Utama" kepada Bakrie, yang kemudian dikritik karena dianggap bertentangan dengan sistem presidensial.
Aburizal Bakrie Pada pertengahan tahun 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan bukti bahwa telah terjadi tunggakan royalti batu bara sebesar Rp 7 triliun (menurut Indonesia Corruption Watch bahkan mencapai Rp 16,482 triliun). Beberapa perusahaan yang menunggak (yaitu Arutmin dan Kaltim Prima) ternyata dimiliki oleh Keluarga Bakrie, dan muncul kontroversi karena perusahaan-perusahaan tersebut sempat menolak untuk membayar karena mengklaim bahwa kantor pajak masih harus mengembalikan pajak pertambahan nilai yang telah mereka bayarkan. Kasus ini segera melebar menjadi "Sri Mulyani melawan Bakrie" dan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Wall Street Journal menuduh Bakrie sebagai salah satu orang di balik Panitia Khusus Hak Angket Bank Century karena dianggap tidak menyukai agenda reformasi Sri Mulyani.
Aburizal Bakrie Kerjasama antara Bakrie dengan Rothschild dimulai pada tahun 2010 ketika penanam modal di London menginvestasikan $700 juta untuk aset pertambangan. Pada tanggal 16 November 2010, perusahaan Vallar yang didirikan oleh Nathaniel Rothschild mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh 25% saham di PT Bumi Resources dari Bakrie Group. Pada 4 Maret 2011, setelah penjualan saham selesai, Bakrie Group memperoleh saham baru di Vallar. Kemudian, pada 28 Juni 2011, nama Vallar diganti menjadi Bumi. Namun, pada Oktober 2012, dilaporkan telah terjadi keganjilan laporan keuangan di Bumi, dan Nathaniel Rothschild mengudurkan diri dari dewan direksi sebelum dipecat karena dianggap berperilaku tidak layak dalam memanajemen perusahaan dengan menyadap petinggi Bumi Plc. Setelah Nathaniel Rothschild gagal mengambil alih Bumi karena ditolak oleh para pemegang saham, akhirnya disepakati bahwa Bakrie Group akan memisahkan diri dari Bumi Plc dengan menjual 23,8% sahamnya dan sebagai gantinya akan memperoleh 10,3% saham di Bumi Resources.
Boediono Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, banyak orang yang mengira bahwa Boediono akan dipertahankan dalam jabatannya, namun posisinya ternyata ditempati Jusuf Anwar. Menurut laporan, Boediono sebenarnya telah diminta oleh Presiden Yudhoyono untuk bertahan, namun ia memilih untuk beristirahat dan kembali mengajar. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan ("reshuffle") kabinet pada 5 Desember 2005, Boediono diangkat menggantikan Aburizal Bakrie menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Indikasi Boediono akan menggantikan Aburizal Bakrie direspon sangat positif oleh pasar sejak hari sebelumnya dengan menguatnya IHSG serta mata uang rupiah. Kurs rupiah menguat hingga di bawah Rp 10.000 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ juga ditutup menguat hingga 23,046 poin (naik sekitar 2 persen) dan berada di posisi 1.119,417, berhasil menembus level 1.100. Ini karena Boediono dinilai mampu mengelola makro-ekonomi yang kala itu belum didukung pemulihan sektor riil dan moneter.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Sosok Aburizal Bakrie yang fenomenal dengan kasus "luapan Lumpur Lapindo" di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur merupakan beban yang harus di tanggung oleh Koalisi Merah Putih. Saat Aburizal Bakrie bergabung dalam kubu Prabowo-Hatta, masyarakat Jawa Timur enggan memberikan dukungannya kepada pasangan tersebut. Berdasarkan data pemilihan legislatif 2014, kubu Prabowo Hatta diramalkan unggul di Jawa Timur dengan total 46 kursi parlemen (PKS 2 kursi; Golkar 11; Gerindra 11 kursi; Demokrat 11 kursi; PAN 7 kursi; PPP 4 kursi) dan kubu Jokowi-JK hanya 41 kursi parlemen (Nasdem 7 kursi; PKB 15 kursi; PDI Perjuangan 17 kursi; Hanura 2 kursi). Berdasarkan data resmi KPU, Pasangan Jokowi-JK menang di Jawa Timur dengan perolehan 53.17%.
Aburizal Bakrie Pada tanggal 8 Oktober 2009, dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Pekanbaru, Riau, Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah mengalahkan Surya Paloh, Yuddy Chrisnandi, Hutomo Mandala Putra. Ia berhasil meraih 296 suara (lebih dari 55 persen), sementara Surya Paloh mendapatkan 240 suara dan dua pesaing lainnya tidak mendapat suara satupun. Bakrie menjanjikan bahwa Golkar akan memenangkan pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia, serta memilih kader partai yang terbaik dan terpopuler untuk maju dalam setiap pilkada atau pemilu. Ia juga menyatakan dalam pidato politiknya saat penutupan Munas VIII bahwa terdapat empat program yang akan ia lakukan untuk Golkar, yaitu:
Aburizal Bakrie Secara hukum, pada 5 Juni 2006, MedcoEnergi (salah satu perusahaan partner di wilayah Brantas) mengirim surat kepada PT Lapindo Brantas yang menuduh bahwa Lapindo telah melanggar prosedur keamanan selama proses penggalian. Segera setelah itu, wakil presiden Jusuf Kalla mengumumkan bahwa PT Lapindo Brantas dan pemiliknya Bakrie Group harus membayar kompensasi untuk ribuan korban lumpur Sidoarjo. Beberapa eksekutif senior di perusahaan tersebut juga diperiksa karena perusahaan Lapindo dianggap telah membahayakan nyawa penduduk setempat.
Aburizal Bakrie Di provinsi Kalimantan Selatan, diduga telah terjadi penambangan dan pengiriman batu bara ilegal oleh PT Arutmin, salah satu perusahaan di bawah Bakrie Group. Penambangan ilegal oleh Arutmin telah mengambil sekitar dua juta ton metrik batu bara setiap bulannya, dan dikatakan jumlah batu bara yang dicuri setiap tiga hari cukup untuk mengisi kapal seukuran Gedung Chrysler. Pengiriman batu bara ilegal ini juga menjatuhkan harga batu bara thermal dunia.
Aburizal Bakrie Di bawah pimpinan Aburizal Bakrie, partai Golkar menghasilkan cetak biru yang disebut "Visi Indonesia 2045: Negara Kesejahteraan", yang dimaksudkan sebagai aksi partai menuju tahun 2045. Visi ini memprioritaskan reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, industri, pertanian, kelautan, infrastruktur, usaha mikro kecil menengah, dan koperasi. Keseluruhan prioritas ini dilaksanakan dan diintegrasikan melalui "Catur Sukses Pembangunan Nasional", yaitu pertumbuhan, pemerintahan, stabilitas, dan nasionalisme baru. Sementara itu, pokok-pokok strategi yang dikembangkan dalam visi ini meliputi pembangunan Indonesia dari desa, penguatan peran negara, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan pendapatan di antara masyarakat, pemerataan pembangunan antar daerah dan antar wilayah, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penguatan komunitas dalam kerangka program pemberdayaan, pembangunan berkelanjutan yang berbasis "ekonomi biru" dan "ekonomi hijau", penegakkan hukum dan hak asasi manusia, pengembangan industri berbasis IPTEK dan inovasi berdaya saing tinggi, dan revitalisasi pertanian pangan dan niaga.
Partai Golongan Karya Pada akhir tahun 2014 terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh Golkar, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie hasil munas Bali dan Agung Laksono hasil munas Jakarta. Pada awal Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan yang mensahkan Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono. Pada bulan April 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan sela menunda pelaksanaan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Pada tanggal 10 Juli 2015, empat hakim yang mengadili kasus tersebut, yaitu Arif Nurdu'a, Didik Andy Prastowo, Nurnaeni Manurung dan Diah Yulidar memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie terkait dualisme kepengurusan partai. Putusan itu diambil dalam rapat permusyawaratan majelis hakim PTTUN Jakarta. Dengan dibacakannya putusan PTUN itu, kepengurusan Golkar yang kemudian diakui oleh pengadilan adalah hasil Munas Bali yang dipimpin oleh Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainudin Amali sebagai sekjen. Namun, pada Oktober 2015, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie. Dualisme kepemimpinan ini mulai berakhir sejak tercapainya kesepakatan untuk rekonsiliasi yang dipimpin oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla pada awal tahun 2016. Kedua kubu juga sepakat untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada pertengahan tahun 2016. Dualisme kepemimpinan ini resmi berakhir pada 17 Mei 2016 dimana Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru dalam penyelenggaraan Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali.
Aburizal Bakrie Setelah sebelumnya menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) bidang Industri dan Industri Kecil dari tahun 1988 hingga 1993, Bakrie pernah dua kali menjabat sebagai Ketua Umum KADIN dari tahun 1994 hingga 2004. Selama menjabat sebagai ketua KADIN, ia berhasil menyelesaikan kasus penyelundupan gula, kayu, dan beras. Selain itu, ia memimpin kooperasi sektor swasta dengan pemerintah dan memperhatikan pengembangan usaha kecil dan menengah. Lebih lagi, sebagai ketua KADIN, ia mencoba menjadikan Indonesia sebagai tempat yang kondusif untuk berbisnis. Menurutnya, masalah pengangguran merupakan masalah serius yang hanya dapat diselesaikan dengan mengembangkan iklim investasi yang mendukung. Untuk melakukan hal ini, menurut Bakrie diperlukan perbaikan lingkungan buruh, reformasi pajak, peningkatan keamanan, penegakan hukum yang kuat, dan restrukturisasi program otonomi daerah.
Akmal Nasery Basral Pada tahun 2012, Akmal meluncurkan "Anak Sejuta Bintang", novel tentang masa kecil Aburizal Bakrie. Karya Akmal yang lain, di antaranya cerpen "Legenda Bandar Angin" pernah dinobatkan sebagai cerpen terbaik harian Pikiran Rakyat pada tahun 2006.
Aburizal Bakrie Di bawah kepemimpinan Ical, partai Golkar berhasil meraih suara sebesar 18.432.312 atau 14,75 persen dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2014. Jumlah ini lebih besar 0,3 persen dari jumlah suara Golkar dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2009. Akan tetapi, persentase ini berada jauh di bawah target partai, yaitu 30%. Selain itu, jumlah kursi yang diperoleh Golkar juga menurun dari 106 kursi menjadi 91 kursi. Terkait hal tersebut, Bakrie secara resmi meminta maaf kepada seluruh pengurus partai dalam rapat pimpinan nasional Golkar VI.
Tenda besar Selain itu, Golkar juga sering disebut sebagai partai tenda besar karena beberapa kadernya memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Hal ini terlihat dari beberapa politisi Golkar yang memiliki latar belakang berbeda antara lain Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Siswono Yudo Husodo, Agung Laksono.
Kampus ITB Ganesha Gedung Laboratorium Teknik VIII disingkat Labtek VIII atau Gedung Achmad Bakrie ini merupakan gedung yang mengakomodasikan kantor administrasi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), kantor administrasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan unit pendukung kegiatan akademik di antaranya UPT Bahasa. Gedung Labtek VIII yang berlokasi pada posisi 6°53'26" LS, 107°36'39" BT atau di sebelah selatan Labtek VII ini menempati bekas gedung Teknik Informatika (bekas "Centraal Electrisch Laboratorium", Laboratorium Teknik Kimia, dan lapangan sepak bola yang telah dibongkar sebelumnya. Pada acara Dies Emas ITB tanggal 3 Maret 2009 nama gedung ini diresmikan menjadi "Gedung Achmad Bakrie" (nama orang tua Aburizal Bakrie - alumnus Teknik Elektro ITB).
Ade Komarudin Pada tanggal 16 Desember 2015, Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI setelah terlibat dalam kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menunjuk Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.
Yogi Ahmad Erlangga Pada 12 Agustus 2012, Aburizal Bakrie menyerahkan penghargaan kepada 6 orang yang berprestasi, termasuk kepada Yogi Ahmad Erlangga. Setiap pemenang masing-masing akan mendapatkan penghargaan berupa trofi, piagam, dan uang sebesar Rp 250 juta. Penghargaan diserahkan di XXI "Ballroom Djakarta Theatre" Jakarta.
Setya Novanto Pada saat kasus pencatutatan nama Freeport, Setya Novanto mengundurkan diri tepat saat Mahkamah Kehormatan Dewan DPR akan memutuskan pelanggaran kode etik. Setya Novanto digantikan oleh Ade Komarudin (Ketua Fraksi Golkar DPR 2014-2019). Setya Novanto ditunjuk Aburizal Bakrie sebagai Ketua Fraksi Golkar pengganti Ade.
Tommy Soeharto Tahun 2009, Tommy maju sebagai calon ketua partai Golkar dalam musyawarah nasional partai di Riau. Anggota tim kampanyenya, Saurip Kadi, mengatakan bahwa Tommy berjanji akan memberi Rp50 miliar (setara dengan $5 juta) kepada setiap DPD II Golkar apabila terpilih. Namun, Aburizal Bakrie menjanjikan Rp1 triliun dan akhirnya terpilih sebagai ketua.
Banjir Jakarta 2007 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie berkomentar bahwa para korban banjir "masih dapat tertawa" dan peristiwa banjir ini hanya dibesar-besarkan media "seolah-olah dunia mau kiamat" sehingga ia dikritik para korban dan anggota DPR. Padahal kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa banyak korban banjir yang bahkan tidak mampu berkomentar akibat dari tekanan stress serta buruknya kondisi hidup di tempat-tempat pengungsian.
Aburizal Bakrie Di bawah kepemimpinannya, bisnis Bakrie Group merambah bidang pertambangan, kontraktor, telekomunikasi, informasi, industri baja, dan media massa (termasuk televisi dan jejaring sosial Path). Berkat bakat bisnisnya pula pada tahun 2006 ia mulai memasuki daftar orang terkaya di Indonesia yang dirilis oleh Forbes. Saat itu ia menempati posisi keenam dengan kekayaan sekitar $1,2 miliar. Kemudian, dalam kurun waktu setahun, Bakrie berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sebesar $5,4 miliar. Bahkan menurut majalah Globe Asia pada tahun 2008, dengan jumlah kekayaan senilai $9,2 miliar atau Rp 84,6 triliun, Bakrie merupakan orang terkaya di Asia Tenggara dan mengalahkan Robert Kuok (orang terkaya di Malaysia dengan kekayaan $7,6 miliar), Teng Fong (terkaya di Singapura dengan kekayaan $6,7 miliar), Chaleo Yoovidya (terkaya di Thailand dengan kekayaan $3,5 miliar), dan Jaime Zobel de Ayala (terkaya di Filipina dengan kekayaan $2 miliar). Kekayaan Bakrie pada saat itu meningkat pesat karena saham salah satu anak usaha PT Bakrie and Brothers (PT Bumi Resources Tbk atau BUMI) menanjak dari sekitar Rp 300 per lembar pada tahun 2004 menjadi Rp 5.900 per saham pada tahun 2007. Namun, dalam daftar yang dirilis oleh majalah Forbes pada tahun 2008, peringkat Bakrie turun ke peringkat kesembilan. Hal ini disebabkan oleh krisis perbankan global, jatuhnya harga komoditas, dan hengkangnya para penanam modal, sehingga saham perusahaan-perusahaan Bakrie mengalami penurunan sebesar 90%. Walaupun pada tahun 2009 ia sempat menduduki peringkat keempat, peringkat Bakrie merosot dari peringkat kesepuluh pada tahun 2010 menjadi peringkat ketigapuluh pada tahun 2011, dengan penurunan jumlah kekayaan sebesar $1,2 miliar atau 57 persen. Pada tahun 2012, ia tidak lagi menjadi bagian dari daftar 40 orang terkaya menurut Forbes. Hal ini terkait dengan utang yang harus dibayar oleh PT Bumi Resources, terutama setelah harga saham Bumi turun 70%.
Irwandi Yusuf Pada 11 Januari 2007, bersama wakilnya didampingi oleh Plt Gubernur Aceh Mustafa Abubakar, diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden (Jakarta). Presiden didampingi Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, dan Menko Kesra Aburizal Bakrie.
Sebelumnya, ia bertemu dengan Menko Polhukam dan Mendagri Muhammad Ma'ruf. Ia juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Aburizal Bakrie Rencana dalam visi ini sendiri dibagi menjadi tiga tahap. Pada dasawarsa pertama, akan dibangun landasan menuju negara maju, sementara pada dasawarsa kedua akan dilakukan percepatan pembangunan. Pada dasawarsa ketiga, Indonesia akan dimantapkan sebagai negara maju. Beberapa indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan tahapan-tahapan tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, harapan hidup, koefisien Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia.
Agung Laksono H.R. Agung Laksono () adalah seorang politisi. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 2009—2014. Dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar pada tahun 2004 dan 2009, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar pada tahun 2014 di Jakarta, ia terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Aburizal Bakrie.
Mahendra Siregar Mahendra kemudian bergabung dengan Kementerian Koordinator Perekonomian pada 2001. Ia dipercaya menjadi Asisten Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Mahendra yang lulusan S2 Ekonomi dari Universitas Monash, Australia, kemudian dipercaya menjadi Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional dari tahun 2005 hingga 2009. Ia menempati jabatan itu dengan menteri yang berganti-ganti yaitu Aburizal Bakrie (2005–2006), Boediono (2006–2008), dan Sri Mulyani Indrawati (2008–2009).
Anna Sophana Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Indramayu 12 Desember 2010, Gubernur Jabar Drs. H.M. Ahmad Heryawan melantik Anna Sophana dan Supendi sebagai bupati dan wakil bupati di Pendopo Indramayu. Hadir dalam pelantikan itu, Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie, Menko Kesra Agung Laksono, Kepala Badan Kordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah III Jabar, Drs. H.Ano Sutrisno, M.M., para bupati dan wali kota se-Wilayah III Cirebon, muspida, dan undangan lainnya.
Fayakhun Andriadi Dia adalah Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Periode 2016-2020. Fayakhun sebelumnya menjadi pengurus DPP Partai Golkar dalam kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie 2010-2015. Fayakhun dipercaya menjadi Wakil Ketua Tim Pengembangan IT DPP Partai GOLKAR (2011 – sekarang) dan Anggota Departemen Pertahanan dan Keamanan (2012 - sekarang). Dia juga menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Ormas MKGR periode 2010-2015, dan Ketua Umum Kelompok Intelektual Muda Partai Golkar (KIMPG) (2008- sekarang).
Nasional Demokrat (Indonesia) Sebelum mendirikan Nasional Demokrat, Surya Paloh maju dalam perebutan calon ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar). Namun pada perebutan itu, Surya kalah dari Aburizal Bakrie yang akhirnya memenangi dan menjabat sebagai Ketum Golkar periode 2009-2014. Kekalahan ini menyebabkan banyak pihak menduga Nasdem didirikan Surya akibat kekecewaan kekalahannya di Golkar. Dan karena itu, Nasdem adalah cikal bakal sebuah partai politik (parpol) untuk kendaraan politik Surya dalam Pemilu 2014. Terlebih pengurus Nasdem yang terlibat sebagian besar berasal dari kalangan politisi.
Aburizal Bakrie Pada tahun 2004, Ical memutuskan untuk mengakhiri karier di dunia usaha setelah mendapat kepercayaan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada tanggal 7 Desember 2005, setelah dilakukannya penyusunan ulang kabinet, ia diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2009, waktu dan energinya tercurah untuk mengurus partai. Pada tahun 2012, ia ditetapkan sebagai calon presiden partai Golkar untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Pada saat itu, partai Golkar belum resmi memutuskan sikap politiknya apakah akan mengusung capres atau bergabung dengan koalisi. Melalui proses negosiasi yang panjang dan berliku, pada akhirnya Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie memutuskan untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Hatta dengan meminta jatah "Menteri Senior" daripada mendukung rekan separtainya yang maju sebagai Cawapres. Jusuf Kalla dianggap sebagai sosok yang fenomenal karena karena ia tidak di dukung secara resmi oleh partai yang membesarkannya (partai Golkar), akan tetapi Jusuf Kalla mampu memecah kekuatan Golkar dengan mendapat dukungan dari kader dan simpatisan Golkar di akar rumput.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 Keputusan Aburizal Bakrie untuk bergabung dengan Prabowo-Hatta membuat kecewa banyak kader Golkar di daerah, yang beranggapan bahwa sebagai salah satu partai pemenang Pemilu seharusnya Golkar mengajukan calon Presiden ataupun calon Wakil Presiden, namun malah tidak menjadi apa-apa. Keputusan itu juga menghancurkan impian akan terbentuknya "Poros Tengah" dan meninggalkan Partai Demokrat sebagai partai terakhir yang masih belum menentukan arah pilihan koalisi. Pada tanggal 30 Juni 2014, melalui ketua harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan siap mendukung dan memenangkan Prabowo-Hatta.
Hary Tanoesoedibjo Pada 7 Februari 2015, ia mendeklarasikan Partai Politik baru, yaitu Partai Persatuan Indonesia atau biasa disebut Partai Perindo. Pada acara deklarasi tersebut, dihadiri oleh beberapa petinggi Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz. Selain itu juga hadir Wiranto, Ketua Umum Hanura. Awalnya Perindo adalah ormas yang baru dideklarasikan pada 24 Februari 2013 di Istora Senayan, Jakarta.
Universitas Kristen Tentena Pada tanggal 1 Mei 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir di Tentena untuk melakukan peletakkan batu pertama untuk pembangunan Gedung Rektorat Universitas Kristen Tentena. Saat itu, dia didampingi oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal, Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju, dan Bupati Poso Piet Inkiriwang.
Ahmad Bakrie K.H Ahmad Bakrie atau biasa dikenal Guru Bakrie (lahir di Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 1956 – meninggal di Banjarmasin, 1 Februari 2013 pada umur 57 tahun) adalah salah satu ulama berpengaruh di Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ia adalah pendiri Pendiri Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin Gambut. Selain dikenal sebagai ulama kharismatik ia juga dikenal sebagai tokoh organisasi seperti NU dam PKB.
Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 Pakto 88 membawa berkah bagi sejumlah konglomerat. Beberapa konglomerat yang membuka bank antara lain Mochtar Riady yang mendirikan Bank Lippo (kini menjadi CIMB Niaga) dan William Soerjadjaja (Group Astra) dengan Bank Summa. Lalu, Mooryati Sudibyo mendirikan Bank Ratu dan Aburizal Bakrie dengan Bank Nusa Nasional. Tak ketinggalan putra putri Soeharto pun masuk ke bisnis perbankan. Bambang Trihatmojo memiliki Bank Andromeda sementara si sulung dari trah Cendana, Siti Hardiyanti Rukmana memiliki Bank Yama. Beberapa lembaga juga melebarkan sulur bisnisnya ke perbankan. Sebut saja Asuransi Bumi Putera dengan Bank BumiPutera dan Koperasi Angkatan Bersenjata RI yang memiliki Bank Yudha Bhakti.
Rahmat Effendi Rahmat sudah menjadi pelaksana tugas (Plt) wali kota sejak 2011 dan kemudian dilantik menjadi wali kota defintif pada 3 Mei 2012 karena Mochtar Mohammad (wali kota sebelumnya) mendapat kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung dengan dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman penjara selama enam tahun. Dan penghentian Mochtar sebagai wali kota Bekasi berdasarkan SK Mendagri Nomor: 131.32.329 tahun 2012 tanggal 5 April 2012. Pelantikannya dilakukan di Gedung DPRD Kota Bekasi dan dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Selain dihadiri oleh seluruh jajaran Muspida dan anggota DPRD Kota Bekasi, akan hadir juga pejabat tinggi Partai Golkar, yakni Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Golkar Idrus Marham.
Fahmi Idris Fahmi memulai kariernya sebagai pengusaha pada tahun 1967. Dua tahun kemudian bersama para eksponen 1966, ia mendirikan PT Kwarta Daya Pratama. Pada tahun 1979, ia duduk sebagai direktur utama Kongsi Delapan (Kodel Group), sebuah perusahaan konglemerasi yang didirikannya bersama Aburizal Bakrie, Soegeng Sarjadi, Abdul Latief dan Pontjo Sutowo. Pada era 1980-an, perusahaan tersebut merupakan konglomerasi yang cukup besar. Kodel mengelola usaha agrobisnis, perdagangan, perbankan, perminyakan, hingga hotel. Pada tahun 1988, Kodel membangun Hotel The Regent (kini Four Seasons Jakarta) di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Bisnis propertinya tidak hanya di Jakarta, namun juga merambah Beverly Hills, California. Disana Fahmi membangun sebuah hotel, Regent Beverly Whilshire.