mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
Kontroversi dana kampanye Amerika Serikat 1996 James Riady juga merupakan salah satu tokoh yang paling bertanggung jawab terhadap kejatuhan presiden Soeharto pada tahun 1998. Sebagaimana ketika beliau membangun ""China Connection"" dengan dukungan CMI bersama Ted Sioeng, serta pengusaha-pengusaha Tionghoa lainnya seperti Yah Lin Trie, Johnny Chung, dan Maria Hsia, yang berhasil memenangkan Clinton hingga dua masa bakti berturut-turut. James, yang pada saat itu juga merupakan presiden direktur Bank Central Asia (BCA), juga menggandeng tokoh-tokoh CSIS seperti Jacob Soetoyo, Sofyan Wanandi, dan Jusuf Wanandi, serta para tokoh kiri anti-Islam untuk melengserkan presiden Soeharto pada tahun 1998. Motif menjatuhkan presiden Soeharto tersebut dilatarbelakangi oleh dipecatnya L.B. Moerdani sebagai Menteri Pertahanan, Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata, kemudian menggantinya dengan para perwira dari kalangan muslim taat. Mereka melakukan berbagai macam cara seperti merekayasa peristiwa 27 Juli 1996, seolah-olah penunjukan Suryadi sebagai ketua dewan tahfiz Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan intervensi pemerintah, belakangan pula diketahui hubungan antara Sofyan Wanandi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Selain itu, mereka juga memobilisasi massa pada awal 1998 dari berbagai universitas seperti Universitas Atmajaya dan Universitas Trisakti untuk mendesak pengunduran diri Presiden Soeharto.
Pendudukan Gedung DPR/MPR Pendudukan Gedung DPR/MPR RI adalah peristiwa monumental dalam proses pelengseran Soeharto dari tampuk kekuasaan Presiden dan tuntutan reformasi. Dalam peristiwa ini, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung menduduki gedung DPR/MPR untuk mendesak Soeharto mundur.
Batang Cenaku, Indragiri Hulu Namun seiring dg lengser nya presiden soeharto pemukiman transmigrasi tersebut juga turut gagal dari rencana soeharto dan kini lahai kemuning menjadi sebuah desa kecil yg tidak memiliki tanah luas, hanya 1 ha per KK dari rencana sebelumnya 3 ha per KK. Meski demikian desa tersebut kini sangat maju pesat dibidang perekonomian dan pertanian.
Arifin Panigoro Perkenalannya lebih mendalam dengan dunia politik adalah ketika partai-partai baru bermunculan tahun 1998-1999 setelah lengsernya Presiden Soeharto. Pada awalnya, Arifin menjalin hubungan dengan berbagai tokoh politik, baik tokoh masyarakat yang sudah lama dikenal maupun tokoh yang baru muncul. Saat deklarasi partai baru dilangsungkan, Arifin kerap menghadirinya. Bersama Sudirman Said (kini Menteri ESDM), sempat pula ia mencoba menginisiasi gerakan untuk memunculkan Cendekiawan Muslim (alm), Nurcholish Madjid untuk menjadi presiden.
Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 Meski salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya Soeharto telah tercapai, namun banyak yang menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 juga mencuatkan tragedi Trisakti yang menewaskan empat orang Pahlawan Reformasi. Pasca Soeharto mundur, nyatanya masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga dua kali. "Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998" juga memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era Reformasi. Akhirnya, setelah Soeharto mundur dan Baharuddin Jusuf Habibie menjadi Presiden RI ke-3 untuk periode 1998-2003, pada November 1998, muncul kembali Tragedi Semanggi.
Wiweko Soepono Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengangkatnya sebagai direktur Garuda Indonesia, di mana pada saat itu perusahaan penerbangan Garuda mengalami kondisi yang hampir bangkrut dengan armada yang terdiri dari 17 DC-3 Dakota, delapan Convair 340, tiga Lockheed Electra, tiga Convair 990-A, serta sebuah DC-8. Dengan pengalamannya selama memimpin "Indonesian Airways" di Myanmar, ia melakukan penyehatan perusahaan dan peremajaan armada dengan mengganti armada dengan pesawat Fokker F-27 dan Fokker F28. Manajemen dilakukan secara ketat terutama di sektor sektor keuangan yang rawan terjadi kebocoran sehingga sewaktu ia dilengserkan Presiden Soeharto pada tahun 1984, di Chase Manhattan Bank, Garuda memiliki 108 juta dollar AS dalam bentuk tunai di luar dana taktis 4 juta dollar serta armada yang terdiri dari 79 pesawat dalam kondisi baik di antaranya terdiri atas McDonnell Douglas DC-10, Airbus A300 serta Boeing 747 sehingga membuat maskapai Garuda Indonesia terbesar di Asia pada saat itu setelah Japan Airlines milik Jepang.
Turun takhta Turun takhta atau abdikasi (dari bahasa Latin "abdicatio"; kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi "abdication") adalah pelepasan hak, wewenang, atau kekuasaan (tentang pembesar atau penguasa); turun takhta dengan sukarela (tentang seorang raja). Pada masa Orde Baru, Presiden Indonesia, Soeharto sering menggunakan kata lengser untuk menerjemahkan kata ini.
Perjanjian Memorial Green Hilton Perjanjian Memorial Green Hilton adalah sebuah legenda urban di dunia maya dimana dikatakan bahwa Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy membuat perjanjian rahasia dengan Presiden Indonesia Soekarno di Geneva, Swiss pada tanggal 14 November 1963. Perjanjian tersebut dikatakan berisi tulisan bahwa Soekarno memberikan 57.000 ton emas kepada Amerika Serikat.Konon, perjanjian tersebut menyebabkan terbunuhnya Kennedy pada tanggal 22 November 1963 dan lengsernya Soekarno dari kursi kepresidenan oleh jaringan CIA yang menggunakan ambisi Soeharto.
Kejatuhan Soeharto Kejatuhan Soeharto adalah peristiwa mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden Indonesia. Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998 setelah runtuhnya dukungan untuk dirinya. Soeharto telah menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun. Sebelum dia mundur, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi dalam 6 sampai 12 bulan sebelumnya. BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Kejatuhan Soeharto juga menandai akhir masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak tahun 1968.
Soeharto Pada 22 Maret 1978, Soeharto dilantik kembali presiden untuk periode ketiga kalinya dan Adam Malik sebagai wakil presiden. Sidang Umum MPR 1 Maret 1983 memutuskan memilih kembali Soeharto sebagai presiden dan Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden. Melalui Tap MPR No V tahun 1983, MPR mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia.
Pada 16 Maret 1983, Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan IV yang terdiri atas 21 menteri, tiga menteri koordinator, delapan menteri muda, dan tiga pejabat setingkat menteri. Pada 1 Januari 1984, Presiden Soeharto mengisi formulir keanggotaan Golkar dan sejak itu ia resmi menjadi anggota Golkar.
Kantor Berita Radio 68H Pada penghujung 1998 setelah Presiden Soeharto dilengserkan, para aktivis di Komunitas Utan Kayu bergerak cepat untuk menyambut pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), dan datangnya kebebasan media. Salah satu komponen penting di Komunitas Utan Kayu adalah Institut Studi Arus Informasi (ISAI). ISAI memutuskan membuat program baru: layanan berita untuk radio. Radio dipilih karena dianggap sebagai sektor media yang paling lemah menangkap peluang kebebasan. Selama bertahun-tahun, radio tak boleh memproduksi berita sendiri, dan hanya wajib merelai berita dari radio pemerintah hampir setiap jam sehari.
Tedy Jusuf Setelah lengsernya Soeharto, Tedy menjadi aktif dalam komunitas Tionghoa. Dia kemudian menjadi ketua dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), salah satu organisasi kemasyarakatan Tionghoa Indonesia yang terbesar yang didirikan pada tahun 1998. Organisasi ini merupakan organisasi sosial etnis Tionghoa pertama era pasca-Soeharto yang memiliki anggota berlatar pendidikan Tionghoa dan Indonesia di Jakarta.
Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah, lebih dari 81 persen tahanan yang ditangkap antara bulan Januari 2003 dan April 2005 di rumah tahanan Salemba, Cipinang, dan Pondok Bambu, disiksa atau diperlakukan dengan buruk. Sekitar 64 persen tahanan disiksa atau diperlakukan dengan buruk saat diinterogasi, 43 persen saat penangkapan, dan 25 persen saat penahanan.
Pada masa pendudukan Indonesia atas Timor Timur, aktivis kemerdekaan Timor Timur seperti Xanana Gusmão (kelak Presiden Timor Timur) dijebloskan ke penjara ini. Sedangkan yang lainnya ditahan di Cipinang karena kegiatan politiknya, termasuk para pembangkang politik seperti Asep Suryaman Sri Bintang Pamungkas, dan pemimpin buruh Muchtar Pakpahan. Setelah lengsernya Soeharto pada tahun 1998, presiden baru B.J. Habibie membebaskan Pamungkas, Pakpahan, dan Gusmão.
Ahmad Band Tahun 1998, adalah tahun reformasi, dimana Indonesia bergejolak. Tahun dimana ketika Indonesia mengalami pergolakan politik dengan berpuncak pada lengsernya Soeharto, apa yang kemudian disebut Gerakan Reformasi 1998. Dan ingatan pun terbawa ke memori lagu-lagu Ahmad Band.
Soedharmono Ketika sidang Umum MPR tahun 1988, banyak yang yakin Soeharto akan terpilih kembali untuk periode kelima dan terakhir sebagai presiden. Dengan begitu, Wakil Presiden menjadi posisi yang penting. Pada tahun 1988, Soeharto mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia ingin Sudharmono menjadi wakil presidennya. Meskipun tidak pernah menyebutkan Sudharmono, Soeharto mengatakan bahwa ia ingin Wapres-nya mempunyai dukungan dari kekuatan sosial politik yang besar.
Soeharto Soeharto yang mengawali kekuasaannya sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 dan menjadi presiden pada 27 Maret 1968 terus menggenggam jabatan itu selama 31 tahun. Semula ada yang memperkirakan bahwa Soeharto akan menolak pencalonannya kembali sebagai presiden untuk periode yang keenam pada tahun 1998 setelah istrinya meninggal dunia pada 28 April 1996. Perkiraan itu ternyata keliru. Ketika usianya mencapai 75 tahun, ia bukan saja bersedia untuk dicalonkan kembali tetapi menerima untuk diangkat kembali sebagai presiden untuk periode 1998–2003. Ia menerima penganugerahan Bintang Lima atau Pangkat Jenderal Besar saat berusia 76 tahun (29 September 1997).
Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 Meski salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya sang Presiden tercapai, namun banyak yang menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal. "Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998" juga mencuatkan tragedi Trisakti yang menewaskan empat orang Pahlawan Reformasi. Pasca Soeharto mundur, nyatanya masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga dua kali. "Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998" juga memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era Reformasi.
Yusman Yusman adalah seorang seniman Indonesia yang berprofesi sebagai pematung. Yusman adalah alumnus Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 1994. Yusman telah membuat berbagai patung monumen di sejumlah daerah di Indonesia. Pada tahun 1995, ia dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk membuat karya monumental yaitu Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Yusman telah dipercaya untuk membuat karya-karya monumen dan patung bertaraf nasional sejak era Presiden Soeharto hingga sekarang (2018). Karya Monumennya telah 17 kali diresmikan oleh Presiden-Presiden RI. Mulai dari Presiden Soeharto, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presdien Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo. Ia telah meraih 3 penghargaran rekor MURI untuk karya seni monumental yang ia buat. Salah satu yang paling fenomenal adalah pada tahun 2014, Yusman dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat enam buah patung Presiden Indonesia dengan bahan perunggu untuk dipajang Istana Kepresidenan Bogor.Yusman menempuh pendidikan dasar (SD) di Sukamenanti, Pasaman Barat, lalu melanjutkan pendidikan menengah ke jurusan seni dekorasi di Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri Padang yang kini bernama SMK Negeri 4. Setamat SMSR pada tahun 1985, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Jurusan Seni Patung Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.
Soedharmono Dengan naiknya Soeharto ke kekuasaan, KOTI dibubarkan tetapi keterampilan administrasi Sudharmono dan kepercayaan dari Soeharto memastikan kedudukannya dalam pemerintahan Soeharto. Ketika Soeharto menjadi presiden pada tahun 1968, Sudharmono menjadi Sekretaris Kabinet serta Ketua Dewan Stabilitas Ekonomi. Pada tahun 1970, Sudharmono dipindahkan dari posisi Sekretaris Kabinet menjadi Sekretaris Negara, posisi yang memungkinkan ia untuk membantu Soeharto. Selain menjadi Mensesneg, Sudharmono juga menggantikan menteri lain secara sementara ketika mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti menjadi Menteri Penerangan dan Menteri Dalam Negeri serta membantu untuk membuat pidato pertanggungjawaban Soeharto sebelum Sidang Umum MPR. Pada tahun 1980, posisi Sudharmono sebagai Sekretaris Negara menerima dorongan signifikan melalui Keputusan Presiden yang memberikan Sekretaris Negara kekuatan untuk mengawasi pembelian pemerintah melebihi 500 juta rupiah.
Saadillah Mursjid Ia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara ketika pengunduran diri mantan Presiden Soeharto. Saat itu Soeharto menunjuk ia mempersiapkan naskah final Keputusan Presiden tentang Komite Reformasi dan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kabinet Reformasi. Ia dikenal sebagai politisi pengikut Soeharto yang loyal dan tetap mendampingi Soeharto di saat banyak orang berpaling dari Soeharto pasca kejatuhannya.
Front Nasional (Orde Lama) Setelah Soekarno lengser pada 1967, organisasi ini dibubarkan oleh pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto.
Soeharto Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan. Pada 1 Juni 1968 Lama. Mulai saat ini dikenal istilah "Orde Baru". Susunan kabinet yang diumumkan pada 10 Juni 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan "Rencana Pembangunan Lima Tahun" I. Pada 15 Juni 1968, Presiden Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden yang terdiri atas Prof Dr Widjojo Nitisastro, Prof Dr Ali Wardhana, Prof Dr Moh Sadli, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr Subroto, Dr Emil Salim, Drs Frans Seda, dan Drs Radius Prawiro.
Yusril Ihza Mahendra Pada tahun 1996, ia diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai penulis pidato presiden. Hingga tahun 1998, ia telah menulis pidato untuk presiden sebanyak 204 buah. Ketika Reformasi 1998, Yusril menjadi salah satu pihak yang mendukung perubahan politik di Indonesia. Pada masa itu, Yusril berperan besar terutama ketika ia menuliskan pidato berhentinya Soeharto.
Bagus Takwin Bersama Niniek L. Karim, Bagus Takwin meneliti kepribadian calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu RI tahun 2004 yang hasilnya berupa 16 tulisan dipublikasi di harian Kompas selama 5 hari berturut-turut. Bersama Niniek L. Karim pula, ditambah Hamdi Muluk, Bagus Takwin menerbitkan buku hasil analisis kepribadian mantan presiden Soeharto berjudul "Soeharto: Perpaduan Kecerdasan dan Masa Lalu yang Liat". Buku tentang Soeharto itu ditulis berdasarkan hasil penelitian psikologi yang mendapatkan pernghargaan sebagai penelitian sosial terbaik di UI pada tahun 2001.
Haryono Suyono Setelah kembali ke tanah air Haryono bekerja lagi pada Biro Pusat Statistik (BPS) dan merangkap juga pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Akhirnya Haryono melekat dengan BKKBN dan menanjak kariernya sebagai Deputi untuk beberapa bidang dan kemudian dipercaya oleh Presiden Soeharto (waktu itu) untuk menjadi Kepala BKKBN pada tahun 1983. Sepuluh tahun berikutnya pada tahun 1993 Haryono diangkat dalam jabatan rangkap yaitu sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN pada Kabinet Pembangunan V. Pada kabinet terakhir Presiden Soeharto yaitu Kabinet Pembangunan VII, dia masih dipercaya oleh pemerintrah dan diangkat sebagai Menko Kesra dan Taskin selakigus merangkap Kepala BKKBN. Dalam alam reformasi yang mana terjadi pergantian pucuk pimpinan pemerintahan yaitu dari Presiden Soeharto kepada Presiden BJ Habibie, Haryono masih dipercaya oleh pemerintah dan bahkan diberi kepercayaan yang sangat tinggi oleh Presiden BJ Babibie untuk menduduki jabatan strategis yaitu Menko Kesra dan Taskin pada Kabinet Reformasi Pembangunan.
Museum Soeharto Museum Soeharto adalah adalah bangunan bersejarah berbentuk museum yang menyimpan memoar dan peninggalan-peninggalan Jendral Besar TNI Soeharto yang diresmikan pada tahun 2013. Museum ini berdiri di atas tanah milik Soeharto yang terletak di Dusun Kemusuk Lor, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Museum memorial Jenderal Besar Soeharto diresmikan pada 8 Juni 2013 oleh Probosutedjo, adik Soeharto, bertepatan dengan hari lahir Soeharto. Museum ini dibangun di atas lahan seluas 3.620 meter persegi, untuk untuk mengenang jasa dan pengabdian Soeharto semasa hidupnya untuk bangsa Indonesia agar dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda. Koleksi yang tersimpan di dalamnya antara lain benda kenangan milik Soeharto sejak berdinas di kemiliteran hingga saat menjabat sebagai presiden Republik Indonesia, termasuk berbagai prestasi yang pernah diraih semasa menjabat Presiden ke-2 Indonesia. dibangun dan diresmikan oleh H. Probosutedjo (adik dari Soeharto) dan Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut, putri pertama Soeharto)
Soeharto Di Credentials Room, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Presiden Soeharto membacakan pidato yang terakhir kali, demikian:
Sesaat kemudian, Presiden Soeharto menyerahkan pucuk pimpinan negeri kepada Prof. Dr. Ing. BJ Habibie. Setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie resmi memangku jabatan presiden ke-3 RI. Ucapan selamat datang mulai dari mantan Presiden Soeharto, pimpinan dan wakil-wakil pimpinan MPR/DPR, para menteri serta siapa saja yang turut dalam pengucapan sumpah jabatan presiden ketika itu.
Widjojo Nitisastro Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.
Mafia Berkeley Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari Presiden Soekarno melalui Supersemar. Meskipun belum menjadi presiden hingga dua tahun berikutnya, Soeharto mulai membangun dasar-dasar pemerintahan yang nantinya akan disebut sebagai rezim Orde Baru. Pada akhir Agustus 1966, Soeharto mengadakan seminar di SESKOAD untuk mendiskusikan masaldah ekonomi dan politik serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu.
Leonardus Benyamin Moerdani Tahun 1988 merupakan tahun yang penting karena itu adalah tahun digelarnya Sidang Umum MPR, tempat di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sidang Umum hampir tiba, Soeharto mulai membuat tanda-tanda bahwa ia ingin Sudharmono sebagai Wakil Presidennya. Menurut Kivlan Zen, rekan dekat Prabowo, hal ini berlawanan dengan Moerdani, yang ingin agar dirinya menjadi Wakil Presiden. Dengan demikian, hal ini tampaknya telah menjadi alasan pemberhentian Moerdani dari posisi Panglima ABRI pada Februari 1988, meskipun menurut Robert Elson, hal ini dilakukan lebih karena Soeharto tidak ingin Moerdani mengendalikan ABRI ketika Sudharmono dinominasikan. Robert Elson berteori kemungkinan masa Wakil Kepresidenan Sudharmono menjadi langkah terakhir sebelum dirinya menjadi Presiden Indonesia.
Pembredelan Setelah pemberedelan kedua, Tempo sempat berhenti beroperasi selama empat tahun. Akibat dari pembredelan tersebut, banyak karyawan Tempo yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemudian, saat lengsernya Soeharto dan bangkitnya reformasi di Indonesia pada Mei 1998, Tempo beroperasi dan terbit kembali. Kemunculan Tempo yang pertama setelah dibredel ini terjadi pada 12 Oktober 1998.
FELDA Soeharto FELDA Soeharto atau Kampung Soeharto merupakan sebuah kampung di Selangor, Malaysia. Kampung ini dinamakan sama dengan bekas presiden Indonesia, Soeharto, yang telah mengunjungi kampung ini pada tahun 1977, dua belas tahun setelah Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1962-1966. Kampung yang berdiri di atas tanah seluas 174,047 hektare ini dihuni oleh berbagai etnis, antara lain etnis Melayu, Jawa, Banjar dan India.
Umar Wirahadikusumah Meskipun ia bukan bagian dari lingkaran dalam Soeharto, Umar memenangkan kepercayaan besar dari Soeharto atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan G30S. Saat Soeharto mulai menjabat sebagai Pejabat Presiden, karier Umar juga melejit. Pada tahun 1965, Soeharto mempercayakan Umar untuk menggantikannya sebagai Panglima Kostrad. Pada tahun 1967, Umar menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sebelum akhirnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1969.
Menara Jakarta Peresmian pembangunan dilakukan pada tahun 1989 oleh Gubernur Jakarta Soerjadi Soedirdja dan Mensesneg Moerdiono setelah disetujui oleh Presiden Soeharto di Bina Graha, Jakarta. Presiden Soeharto mengusulkan agar nama Menara Jakarta diganti menjadi Menara Trilogi.
Soeharto Sebab itu, pada 10 Maret 1988, Soeharto kembali terpilih sebagai presiden oleh MPR yang kelima kalinya. Posisi wakil presiden diserahkan kepada Sudharmono setelah bersaing dengan DR H J NARO SH Ketua Umum DPP PPP Sekali lagi, mata dunia tertuju lagi kepada seorang Soeharto. Karena sukses dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, Presiden Soeharto mendapat piagam penghargaan perorangan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York pada 8 Juni 1989. “Kenaikan produksi pangan tidak banyak berarti jika pertambahan jumlah penduduk tidak terkendali,” tandas Soeharto.
Marc Ravalomanana Marc Ravalomanana () adalah seorang politikus Malagasi. Ia berasal dari etnis Merina. Pada tahun 2002, ia menjadi presiden lalu lengser pada tahun 2009 setelah dikudeta oleh pihak militer yang mendukung lawan politiknya, Andry Rajoelina untuk menjadi presiden.
Soeharto Setelah Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar digelar pengusutan dan pengadilan atas mantan presiden yang bekuasa paling lama di Indonesia itu. Pada 1 September 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan adanya indikasi penggunaan uang yayasan di bawah pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Melalui Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada 6 September 1998, Soeharto muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kekayaan di luar negeri.
Solihin G. P. Presiden Soeharto memulai kunjungan incognito ke Jawa Barat dan Jawa Tengah tanggal 06 April 1970. Kunjungan yang diadakan bertepatan dengan awal pelaksanaan tahun kedua Pelita I ini, merupakan inspeksi langsung Presiden Soeharto di daerah pedesaan.
Abdurrahman Wahid Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien, namun ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya. Hal tersebut tidak disukai Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.
Kudeta Guatemala 1954 Revolusi Guatemala dimulai pada tahun 1944, saat sebuah pemberontakan rakyat berhasil melengserkan penguasa otoriter Jorge Ubico dan mengangkat Juan José Arévalo melalui pemilihan demokratis pertama di Guatemala. Presiden baru tersebut memperkenalkan upah minimum dan hak suara universal, yang mengubah Guatemala menjadi negara demokrasi liberal. Arévalo digantikan oleh Árbenz pada tahun 1951, yang melancarkan reformasi lahan yang memberikan properti kepada para petani tak berlahan. Revolusi Guatemala tidak disukai oleh pemerintah Amerika Serikat (AS), dan konteks Perang Dingin membuat AS curiga bahwa Guatemala telah disusupi oleh unsur-unsur komunis. Pandangan tersebut semakin menguat setelah Árbenz berkuasa dan melegalkan Partai Komunis. United Fruit Company (UFC) yang merupakan bisnis berlaba tinggi dirugikan oleh penghapusan praktik buruh eksploitatif di Guatemala, sehingga mereka juga menentang revolusi dan melancarkan lobi-lobi untuk membujuk pemerintah AS untuk melengserkan pemerintahan Guatemala. Presiden AS Harry Truman mencanangkan Operasi PBFORTUNE untuk melengserkan Árbenz pada tahun 1952; meskipun operasi tersebut dengan segera dihentikan, operasi ini kemudian digantikan oleh PBSUCCESS.
Soeharto Di tengah krisis ekonomi yang parah dan adanya penolakan yang cukup tajam, pada 10 Maret 1998, MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Kali ini, Prof Ing BJ Habibie sebagai wakil presiden. Pada 17 Maret 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun dalam rangka krisis moneter.
Leonardus Benyamin Moerdani Pada tahun 1988, hubungan Moerdani dengan Soeharto telah memburuk. Meskipun ia setia kepada Soeharto, Moerdani cukup tegas untuk mengkritik Presiden soal korupsi dan nepotisme dalam rezimnya. Pada saat ini, Moerdani menjadi musuh dari Prabowo Subianto, menantu Soeharto.
Soeharto Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966 ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967. Selaku pemegang Ketetapan MPRS No XXX/1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui Sidang Istimewa MPRS, pada 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Politik Minangkabau Sistem ini berlaku sampai keluarnya Dekret Presiden pada tahun 1959. Sistem politik demokratis yang berumur 14 tahun itu kemudian berganti dengan sistem politik sentralistik dan feodalistik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Sistem politik Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas itu, tidak cocok dengan kultur politik Minangkabau yang demokratis dan egaliter. Akibatnya masyarakat Minangkabau melakukan pemberontakan PRRI (1958-1960). Pada tahun 1966, rezim Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto. Selama 32 tahun, Presiden Soeharto-pun menjalankan sistem yang hampir sama dengan pendahulunya. Namun perlakuan Soeharto yang mengakomodasi kepentingan politik Minangkabau, tidak menimbulkan riak yang bisa menyebabkan terjadinya pemberontakan. Setelah reformasi 1998, perpolitikan Indonesia kembali ke sistem demokrasi, dan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada seluruh propinsi/kabupaten-kota di Indonesia. Sistem ini pada hakekatnya menyerupai sistem nagari-nagari di tanah Minang, yang menjadi cita-cita dan perjuangan para politisi Minang.
Andi Muhammad Ghalib Dia ditunjuk Presiden BJ Habibie untuk menggantikan Soedjono C. Atmonegoro. Andi Ghalib memegang jabatan Jaksa Agung, saat sangat sulit karena ketegangan politik meningkat keras sesudah kejatuhan mantan Presiden Soeharto dan tuntutan reformasi sehubungan dengan penyidikan berbagai kasus korupsi termasuk kasus mantan Presiden Soeharto. Puncaknya adalah tersebarnya rekaman pembicaraan telepon Jaksa Agung Andi Ghalib dengan Presiden Habibie yang membicarakan tentang proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto.
Soeharto Dalam bukunya, Soeharto; Political Biography, Robert Edward Elson menulis, “Soeharto adalah tokoh yang amat penting selama abad XX di Asia.” Dua Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon dan Ronald Reagan juga memuji gebrakan Soeharto. Tetapi, Soeharto mengklaim dirinya anak petani dengan nilai-nilai biasa yang tidak berambisi menguasai negeri Indonesia dan mendahului kepentingan bangsa. “Saya di rumah, di antara istri dan anak-anak merasa sebagai seorang biasa, hanya secara kebetulan diberi kepecayaan oleh rakyat untuk memimpin negara ini sebagai presiden,” tutur Soeharto dalam suatu temu wicara pada Peringatan Hari Ibu ke-67 di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada 22 Desember 1989.
Soeharto Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia pada tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.
Sejarah Indonesia (1965–1966) Soekarno yang telah lemah secara politik kemudian dikalahkan dan dipaksa untuk mentransfer kekuatan kunci politik dan militer Indonesia pada Jenderal Soeharto, yang telah menjadi kepala angkatan bersenjata Indonesia. Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan bahwa Jenderal Soeharto adalah presiden Indonesia. Soeharto kemudian resmi ditunjuk sebagai presiden Indonesia satu tahun kemudian. Soekarno hidup dalam tahanan rumah sampai kematiannya pada tahun 1970. Berlawanan dengan teriakan nasionalisme, retorika revolusi nasional, dan kegagalan-kegagalan ekonomi yang merupakan ciri awal 1960-an di bawah Soekarno, pemerintahan "Orde Baru" Soeharto yang pro-Barat menstabilkan ekonomi dan menciptakan pemerintahan pusat yang kuat. Banyak dipuji karena perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, Pemerintahan "Orde Baru" juga dikutuk karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sangat tinggi. Menurut sejarawan Amerika Theodore Friend, "alih-alih mengisi perut [orang Indonesia], [Soekarno] mencoba untuk mengobarkan imajinasi mereka..." sedangkan Soeharto melanjutkan dengan "... mengolah perut penuh [namun] semangat kosong".
Ben Anderson Analisis dan pandangan-pandangannya yang kritis menyebabkan selama bertahun-tahun Anderson dilarang masuk ke Indonesia oleh pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Baru setelah Soeharto jatuh dari panggung kekuasaannya, Anderson dapat kembali lagi berkunjung ke Indonesia.
Zohra Andi Baso Setelah Soeharto lengser, “Zohra melakukan berbagai pertemuan menyikapi kondisi negara dan sepakat menyelenggarakan Kongres Perempuan 1998 di Yogyakarta, untuk memperkokoh organisasi KPI, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi.”
Pembantaian di Indonesia 1965–1966 Tindakan Soekarno yang ingin menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunisme melalui Nasakom telah usai. Pilar pendukung utamanya, PKI, telah secara efektif dimusnahkan oleh dua pilar lainnya-militer dan Islam politis; dan militer berada pada jalan menuju kekuasaan. Banyak Muslim yang tak lagi memercayai Soekarno, dan pada awal 1966, Soeharto secara terbuka mulai menentang Soekarno, sebuah tindakan yang sebelumnya berusaha dihindari oleh para pemimpin militer. Soekarno berusaha untuk berpegang kepada kekuasaan dan mengurangi pengaruh baru dari angkatan bersenjata, namun dia tidak dapat membuat dirinya menyalahkan PKI atas usaha kudeta sesuai permintaan Soeharto. Pada 1 Februari 1966, Soekarno menaikkan pangkat Soeharto menjadi Letnan Jenderal. Dekret Supersemar pada 11 Maret 1966 mengalihkan sebagian besar kekuasaan Soekarno atas parlemen dan angkatan bersenjata kepada Soeharto, memungkinkan Soeharto untuk melakukan apa saja untuk memulihkan ketertiban. Pada 12 Maret 1967 Soekarno dicopot dari sisa-sisa kekuasaannya oleh Parlemen sementara, dan Soeharto menjabat sebagai Presiden Sementara. Pada 21 Maret 1968, Majelis Permusyawaratan Rakyat secara resmi memilih Soeharto sebagai presiden.
Pembantaian ini hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia, dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari rakyat Indonesia maupun warga internasional. Akan tetapi, setelah Soeharto mundur pada 1998, dan meninggal pada tahun 2008, fakta-fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pembantaian ini mulai terbuka kepada masyarakat dalam tahun-tahun berikutnya. Pencarian makam para korban oleh orang-orang yang selamat serta anggoa keluarga mulai dilakukan setelah tahun 1998, meskipun hanya sedikit yang berhasil ditemukan. Lebih dari tiga dekade kemudian, rasa kebencian tetap ada dalam masyarakat Indonesia atas peristiwa tersebut. Film Australia "The Year of Living Dangerously", yang ceritanya diadaptasi secara mirip dari novel berjudul sama yang didasarkan pada peristiwa berujung pada pembantaian ini, dilarang diputar di Indonesia sampai tahun 1999, pasca jatuhnya rezim Orde Baru.
Abdul Haris Nasution Pada bulan Februari 1967, DPR-GR menyerukan Sidang Istimewa MPRS pada bulan Maret untuk mengganti Soekarno dengan Soeharto. Soekarno tampaknya pasrah akan nasibnya, akhirnya pada 12 Maret 1967, Soekarno secara resmi dicabut mandatnya sebagai Presiden oleh MPRS. Nasution kemudian menyumpah Soeharto ke tampuk kekuasaan sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian pada 27 Maret 1968, Nasution memimpin pemilihan dan pelantikan Soeharto sebagai Presiden penuh.
Padepokan Jambe Pitu Soeharto merupakan salah satu murid atau "putrawayah" Padepokan Jambe Pitu, tetapi mulai jarang berziarah semenjak Romo Diyat meninggal pada tahun 1985. Kedekatan dengan Soeharto menyebabkan situs ini sempat menjadi bulan-bulanan beberapa pihak pada masa awal Orde Reformasi karena dianggap sebagai sumber kekuatan spiritual Soeharto selama menjadi sebagai presiden.
Soeharto Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968 dia resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN.
Agama di Indonesia Tahun 1967, Soekarno digantikan oleh Soeharto, menandai era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, perundang-undangan anti Tiongkok telah diberlakukan demi keuntungan dukungan politik dari orang-orang, terutama setelah kejatuhan PKI, yang diklaim telah didukung oleh Tiongkok. Soeharto mengeluarkan instruksi presiden No. 14/1967, mengenai kultur Tionghoa, peribadatan, perayaan Tionghoa, serta menghimbau orang Tionghoa untuk mengubah nama asli mereka. Bagaimanapun, Soeharto mengetahui bagaimana cara mengendalikan Tionghoa Indonesia, masyarakat yang hanya 3% dari populasi penduduk Indonesia, tetapi memiliki pengaruh dominan di sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun yang sama, Soeharto menyatakan bahwa “Konghucu berhak mendapatkan suatu tempat pantas di dalam negeri” di depan konferensi PKTHI.
Tahun Baru Imlek Orang Tionghoa yang pertama kali mengusulkan larangan total untuk merayakan Imlek, adat istiadat, dan budaya Tionghoa di Indonesia kepada Presiden Soeharto sekitar tahun 1966-1967 adalah Kristoforus Sindhunata alias Ong Tjong Hay. Namun, Presiden Soeharto merasa usulan tersebut terlalu berlebihan, dan tetap mengizinkan perayaan Imlek, adat istiadat, dan budaya Tionghoa namun diselengarakan hanya di rumah keluarga Tionghoa dan di tempat yang tertutup, hal inilah yang mendasari diterbikannya Inpres No. 14/1967.
Sutan Syahrir Lt. Kol. Soeharto berpura-pura bersimpati pada pemberontakan dan menawarkan perlindungan pada Mayjen Soedarsono dan ke 14 orang pimpinan di markas resimen tentara di Wiyoro. Malam harinya Lt. Kol. Soeharto membujuk Mayjen Soedarsono dan para pimpinan pemberontak untuk menghadap Presiden RI di Istana Presiden di Jogyakarta. Secara rahasia, Lt. Kol. Soeharto juga menghubungi pasukan pengawal Presiden dan memberitahukan rencana kedatangan Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak.
Soeharto Pada 3 Desember 1998, Presiden BJ Habibie menginstruksikan Jaksa Agung AM Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto. Pada 9 Desember 1998, Soeharto diperiksa tim Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Jakarta sehubungan dengan dana yayasan, program mobil nasional, kekayaan Soeharto di luar negeri, dan kasus Tapos. Majalah Time melansir berita tentang kekayaan Soeharto di luar negeri yang mencapai US$15 miliar (22 Mei 1999). Pada 27 Mei 1999, Soeharto menyerahkan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung AM Ghalib untuk menelisik kekayaannya di Swiss dan Austria, seperti diberitakan Majalah Time. Pada 2 Juni 1999, Soeharto mengadukan Majalah Time ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan memfitnah pada pemberitaannya. Soeharto menuntut ganti rugi sekitar 27 miliar dollar AS.
Soeharto Catatan hak asasi manusia Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya.
Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 Puncak kebencian mereka pada zaman orde baru telah meradang dalam gelombang unjuk rasa mahasiswa yang menimbulkan Tragedi Trisakti pada tanggal 12-20 Mei 1998. Saat itu, Soeharto Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden, dan pada akhirnya posisi Soeharto digantikan oleh Baharuddin Jusuf Habibie yang sebelumnya adalah wakil presiden terakhir pada zaman orde baru. Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 memang begitu monumental, karena telah berhasil menurunkan Soeharto dari jabatannya.
Hamengkubuwana IX Peranan Sultan Hamengkubuwana IX dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 oleh TNI masih tidak sinkron dengan versi Soeharto. Menurut Sultan, ialah yang melihat semangat juang rakyat melemah dan menganjurkan serangan umum. Sedangkan menurut Suharto, ia baru bertemu Sultan malah setelah penyerahan kedaulatan. Sultan menggunakan dana pribadinya (dari istana Yogyakarta) untuk membayar gaji pegawai republik yang tidak mendapat gaji semenjak Agresi Militer ke-2.
Sejak 1946 ia pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Sukarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah ialah "Menteri Utama" di bidang Ekuin. Pada tahun 1973 ia diangkat sebagai wakil presiden. Pada akhir masa jabatannya pada tahun 1978, ia menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada Peristiwa Malari dan hanyut pada KKN.
Devaluasi Devaluasi adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi, biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah.
Walaupun Presiden Soeharto selalu berpidato soal tidak ada devaluasi, tetapi sepanjang pemerintahannya telah terjadi 4 kali devaluasi.
Masa pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru) melalui Menkeu Ali Wardhana. Amerika Serikat pada 15 Agustus 1971 harus menghentikan pertukaran dolar dengan emas. Presiden Richard Nixon cemas dengan terkurasnya cadangan emas AS jika dolar dibolehkan terus ditukar emas, sedang nilai waktu itu US$34,00 sudah bisa membeli 1 ons emas. Soeharto tidak bisa mengelak dari dampak gebrakan Nixon dan Indonesia mendevaluasi Rupiah pada 21 Agustus 1971 dari Rp378,00 menjadi Rp415,00 per 1 US$.
Masa Pemerintahan Presiden Soeharto melalui Menkeu Ali Wardhana. Walaupun Indonesia mendapat rezeki kenaikan harga minyak akibat Perang Arab-Israel 1973, tetapi Pertamina justru nyaris bangkrut dengan utang US$10 miliar dan Ibnu Sutowo mengundurkan diri sebagai dirut pada 1976. Tetap tidak bisa dihindari devaluasi kedua oleh Soeharto pada 15 November 1978 dari Rp415,00 menjadi Rp625,00 per 1 US$.
Masa Pemerintahan Presiden Soeharto melalui Menkeu Radius Prawiro. Pada saat itu Menkeu Radius Prawiro mendevaluasi rupiah 48%, jadi hampir sama dengan menggunting nilai separuh. Kurs 1 dolar AS naik dari Rp702,50 menjadi Rp970,00.
Masa Pemerintahan Presiden Soeharto melalui Menkeu Radius Prawiro. Pada 12 September 1986 Radius Prawiro kembali mendevaluasi rupiah sebesar 47%, dari Rp1.134,00 ke Rp1.664,00 per 1 dolar AS.
Djohan Effendi Djohan Effendi () adalah menteri sekretariat negara Kabinet Persatuan Nasional era presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya ia merupakan Staf Khusus Sekretaris Negara/Penulis Pidato Presiden Soeharto (1978-1995) dan ia telah menulis ratusan pidato untuk Presiden Soeharto.
Soeharto Pada usia 55 tahun, Soeharto memasuki masa pensiun dari dinas militer (Keprres No 58/ABRI/1974). Pencapaian puncak di dunia politik turut melengkapi kisahnya hidupnya sebagai seorang penguasa. Setelah mencapai posisi pucuk di republik, geliat kekuasaanya mulai metampakkan taringnya. Pada 20 Januari 1978, Presiden Soeharto melarang terbit tujuh surat kabar, yaitu "Kompas", "Sinar Harapan", "Merdeka", "Pelita", "The Indonesian Times", "Sinar Pagi", dan "Pos Sore". Beberapa di antaranya kemudian meminta maaf kepada Soeharto.
Soeharto Menghadapi tuntutan untuk mundur, pada 1 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa reformasi akan dipersiapkan mulai tahun 2003. Ketika di Mesir pada 13 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mundur kalau memang rakyat menghendaki dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Sebelas menteri bidang ekonomi dan industri (ekuin) Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri (20 Mei 1998). Krisis moneter dan ekonomi benar-benar menggerogoti sistem kepemimpinannya. Dampaknya, Soeharto tidak bisa bertahan di pucuk kepemimpinan negeri.
Soeharto Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998–2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B. J. Habibie.
Ramadhan K.H. Setelah Tines berpulang, Ramadan kembali ke Indonesia bersama kedua anaknya. Ia ingin menagih honor kepada Soeharto, tetapi Dwipayana sudah meninggal dunia. Sekretaris Militer Presiden Syaukat Banjaransari menyarankannya agar menulis surat langsung kepada Presiden. Beberapa hari kemudian datang telepon dari Kolonel Wiranto, ajudan Presiden Soeharto. Ia diminta datang ke Jl. Cendana. Bersama Gumilang ia datang, masuk ke halaman, langsung diberi mobil Honda Accord warna merah. Mobil baru dengan jok terbungkus plastik. Namun Soeharto tidak menemuinya. Mereka hanya bertemu di depan garasi dan terbatas dengan Wiranto.
Soeharto Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (27/1). Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI Kedua Haji Muhammad Soeharto.
Soeharto Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Jawa Kuno: "Suharta"; Jawa Latin: "Suhartå"; Hanacaraka:) (ER, EYD: Suharto) () adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer ""The Smiling General"" () karena raut mukanya yang selalu tersenyum. Meski begitu, ia sering juga disebut sebagai diktator.
Kabinet Pembangunan V Kabinet Pembangunan V adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Sudharmono. Kabinet ini dibentuk pada tahun 1988 dan berakhir pada tahun 1993.
Soedharmono Soeharto akhirnya turun tangan. Ia mencontohkan keputusan MPR yang dibuat pada tahun 1973 bahwa salah satu kriteria untuk Wakil Presiden adalah ia harus mampu bekerja dengan Presiden. Dengan pengunduran diri Naro, Sudharmono akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden.
Masjid At-Tin Selain diinspirasi dari surah Al-Qur‘an, pemberian nama At-Tin sebenarnya juga merupakan upaya untuk mengenang jasa-jasa istri mantan Presiden Soeharto yang bernama Ibu Tien atau lengkapnya Hj. Fatimah Siti Hartinah Soeharto. Memang, pendirian Masjid At-Tin sejak awal merupakan usaha anak-cucu Presiden Soeharto untuk mengenang ibu/nenek mereka. Pendirian masjid ini terlaksana berkat bantuan Yayasan Ibu Tien Soeharto yang merupakan yayasan milik anak-keturunan Ibu Tien Soeharto. Oleh karenanya, nama At-Tin tentu dimaksudkan sebagai doa dan perwujudan rasa cinta yang tulus dari anak/cucu kepada ibu/nenek mereka.
Kalipare, Malang Sebagian besar wilayah Kalipare di dominasi hutan, namun semenjak lengsernya Soeharto penggundulan hutan terjadi besar-besaran, saat ini reboisasi telah di lakukan, sehingga hutan-hutan Jati yang dulu lebat dan kokoh saat ini masih dalam proses pertumbuhan, di antara pohon jati yang masih dalam pertumbuhan tersebut di manfaat masyarakat sekitar untuk bercocok tanam.
Mei 2006 16 - Sebagai tanggapan terhadap rencana pemerintah untuk menutup kasus pengadilan mantan Presiden Soeharto, para aktivis prodemokrasi mendeklarasikan Gerakan Masyarakat Adili Soeharto di Kantor Kontras, Jakarta.
16 - Presiden Chad Idriss Déby memenangi (lagi) pemilu 3 Mei 2006 dengan 77,5% suara. Kemenangan ini memberinya masa jabatan ketiga di negaranya.
14 - Sebelas penggali pasir yang terkubur hidup-hidup di desa Nyalindung, Cipatat, Kabupaten Bandung, ditemukan tewas.
14 - Presiden terpilih Italia, Giorgio Napolitano akan disumpah hari Senin. Ia menjadi presiden pertama negara itu yang berlatar belakang komunis.
13 - Status gunung Merapi ditingkatkan menjadi status awas. Peningkatan status ini terjadi setelah muncul awan panas dari puncak gunung merapi.
12 - Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan tentang Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006.
Tempo (majalah) Selepas Soeharto lengser pada Mei 1998, mereka yang pernah bekerja di Tempo -dan tercerai berai akibat bredel- berembuk ulang. Mereka bicara ihwal perlu-tidaknya majalah Tempo terbit kembali. Hasilnya, Tempo harus terbit kembali. Maka, sejak 12 Oktober 1998, majalah Tempo hadir kembali.
Cornell Paper Seorang lagi pembawa pesan menemui Panglima Cadangan Strategis Mayor Jenderal Soeharto, yang telah mengambil alih kendali atas Angkatan Darat dan orang yang diduga berusaha dihindari oleh Presiden Soekarno karena "pemikirannya yang independen dan kepribadiannya yang mengesankan". Soeharto kemudian memerintahkan baik Pranoto maupun Umar untuk tidak pergi ke Halim, dan para peeliti percaya bahwa Soekarno kemudian menyadari Soeharto akan mencurigainya sebagai dalang di balik peristiwa ini. Setelah mengambil alih kantor pusat RRI dan mengamankan ibu kota Jakarta, Soeharto mengeluarkan ultimatum kepada kelompok Untung di Halim. Soekarno memutuskan untuk menuju Istana Bogor setelah menolak saran Untung untuk mengikuti kelompoknya ke markas Divisi Diponegoro di Semarang; di Bogor, Presiden diletakkan di bawah penjagaan ketat Angkatan Darat. Meskipun ia sendiri tak diperbolehkan untuk melakukan siaran secara langsung, Soeharto mengumumkan bahwa Angkatan Darat bersumpah setia kepada sang Presiden. Soekarno sendiri pada akhirnya sepakat untuk memberikan Soeharto "kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan". Menjelang 5 Oktober, Angkatan Darat telah berhasil menumpas seluruh sisa-sisa perlawanan di Jawa Tengah.