title: Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir

text: Di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terdapat beberapa daerah, di antaranya adalah bahasa Kayuagung, Komering, Pedamaran, Melayu Palembang, Jawa, dan beberapa bahasa atau dialek lainya. Bahasa Indonesia juga dipergunakan secara luas, selain bahasa seperti bahasa Inggris dan Arab Yang penggunananya sangat terbatas. Kabupaten Ogan Komering Ilir ( OKI) beribukota di Kayuagung. Berdasarkan sejarahnya, wilayah ini didukung oleh apa yang oleh masyarakat setempat disebut dengan morge siwe ( atau Sembilan Marga). Marga di seantero Sumatera Selatan dikenal dengan suatu kawasan yang dahulunya setara di atas desa/ kelurahan. Saat ini wilayah morge siwe berada di bawah pemerintah administrasi Kecamatan Kota Kayu Agung. Sembilan marga tersebut adalah Kelurahan Kayuagung (asli), Perigi, Kutaraya, Kedaton, Sukadana, Paku, Mangun jaya, Sidakersa, dan jua-jua.


title: Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir

text: Kayuagung ibukota dari Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan Pemerintah Daerah Tingkat II di Sumatera Selatan yang luasnya sekitar 19.023,47 kilometer persegi yang secara geografis terletak antara 104 2'-106 o' derajat Bujur Timur dan 4o 30'-4o 15 derajat Lintang Selatan. jumlah penduduk dalam sensus 2010 mencapai kurang-lebih 62.000 ribu jiwa lebih, mayoritas penduduknya beragama Islam.


title: Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir

text:
Kabupaten Ogan Komering Ilir terbagi atas beberapa suku bangsa baik suku asli Ogan Komering Ilir maupun pendatang dari Jawa, Bali dan Sunda. Adapun suku asli Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri atas:
(1) Suku Ogan : meliputi penduduk asli tersebar di Desa Sugih Waras, Buluh Cawang, Teleko, sebagian Sirah Pulau Padang, Pampangan, Keman, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan, berbahasa Ogan.
(2) Suku Komering: meliputi penduduk asli di sepanjang sungai Komering mulai dari Kecamatan Tanjung Lubuk sampai Kota Kayuagung, sehari-hari berbahasa Komering.
(3) Suku Kayuagung: meliputi penduduk asli di Kecamatan Kota Kayuagung kecuali Celikah dan Tanjung Rancing, sebagian penduduk di Kecamatan Lempuing dan desa-desa perairan sungai Mesuji di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Sungai Menang, sehari-hari berbahasa asliKayuagung.
(4) Suku Penesak/Danau: meliputi penduduk asli Kecamatan Pedamaran tersebar di desa-desa dalam Kecamatan Pedamaran tidak termasuk penduduk Sukaraja, berbahasa Penesak.
(5) Suku Pegagan : meliputi penduduk asli di Kecamatan Jejawi, Sirah Pulau Padang, Tanjung Rancing dan Celikah Kecamatan Kota Kayuagung, berbahasa Pegagan.
(6) Suku Jawa, Sunda dan bali : meliputi penduduk di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur, Sungai Menang, Air Sugihan, Pedamaran Timur dan sebagian penduduk di Kecamatan Teluk Gelam, Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa sunda atau jawa dan untuk pergaulan dengan penduduk setempat menggunakan Bahasa Indonesia.


title: Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir

text: Nama Kayuagung secara umum berasal dari sebuah sejarah, dimana pada zaman dahulunya, daerah kota kayuagung terdapat pohon-pohon yang berukuran besar, bahkan ada yang sampai berdiameter 4 meter , kemudian disimpulkanlah oleh para petua Pohon itu berarti Kayu sedangkan Besar Itu Agung. mungkin andapun secara tidak sengaja pernah melihat pohon berukuran besar di kota anda, kemungkinannya itu merupakan pohon kayuagung, tetapi bukan berarti setiap pohon yang besar itu merupakan pohon kayuagung, ciri khas pohon Kayuagung itu berukuran besar memiliki urat pohon yang timbul dan memiliki akar yang besar dan menjular, selain itu juga terdapat akar yang menjular dari atas kebawah, jadi dari sebuah pohonlah nama dari kota kayuagung itu.


title: Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir

text: Kecamatan Kota Kayuagung terdiri atas 11 kelurahan ; yaitu Kelurahan Kayuagung (asli ), Perigi, Kutaraya, Kedaton, Sukadana, Mangunjaya, Sidakerda, jua-jua, Cintaraja, dan Tanjung Rancing, Serta 14 desa ; yaitu Desa Buluh Cawang, Lubuk Dalam, Banding Anyar, Anyar, Muara Baru, Kijang Ulu,Celika, Tanjung Menang,Tanjung Serang, Serigeni Baru, Serigeni Lama, Arisan Buntal dan Tanjung Lubuk. Bagian tersebut penutur Bahasa Kayuagung berada di wilayah Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Wilayah ini merupakan ibukota Kabupaten OKI. Penduduk utama penuturan Bahasa Kayuagung tergabung dalam suatu wilayah yang disebut morge siwe ( marga sembilan ); yaitu sembilan kelompok masyarakat setingkat desa/ kelurahan di era sekarang. Sembilan marga tersebut adalah Kelurahan Kayuagung ( asli ), Perigi, Kutaraya, Kedaton, Sukadana, Paku, Mangun jaya, Sida kersa, dan jua-jua. Dengan demikian dari 11 kelurahan yang ada di kecamatan Kota Kayuagung, dua di antaranyalah yang bukan menjadi penduduk penuturan bahasa Kayagung, yaitu Kelurahan Kayuagung (asli) dan Tanjung Rancing. Selain di wilayah Kota Kayuagung Bahasa Kayuagung juga ada di wilayah lempuing dan Mesuji (masih di Kabupaten OKI). Hal ini bisa di maklumi karena berdasarkan sejarahnya wilaya Lempuing dan Mesuji merupakan jalur kedatangan orang-orang Kayuagung dari Lampung.


title: Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir

text: Di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terdapat beberapa daerah, di antaranya adalah bahasa Kayuagung, Komering, Pedamaran, Melayu Palembang, Jawa, dan beberapa bahasa atau dialek lainya. Bahasa Indonesia juga dipergunakan secara luas, selain bahasa seperti bahasa Inggris dan Arab Yang penggunananya sangat terbatas. Kabupaten Ogan Komering Ilir ( OKI) beribukota di Kayuagung. Berdasarkan sejarahnya, wilayah ini didukung oleh apa yang oleh masyarakat setempat disebut dengan morge siwe ( atau Sembilan Marga). Marga di seantero Sumatera Selatan dikenal dengan suatu kawasan yang dahulunya setara di atas desa/ kelurahan. Saat ini wilayah morge siwe berada di bawah pemerintah administrasi Kecamatan Kota Kayuagung. Sembilan marga tersebut adalah Kelurahan Kayuagung (asli), Perigi, Kutaraya, Kedaton, Sukadana, Paku, Mangun jaya, Sidakersa, dan jua-jua.


title: Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir

text:
Kayuagung ibukota dari Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan Pemerintah Daerah Tingkat II di Sumatera Selatan yang luasnya sekitar 21.469,90 kilometer persegi yang secara geografis terletak antara 104 2'-106 o' derajat Bujur Timur dan 4o 30'-4o 15 derajat Lintang Selatan. jumlah penduduk dalam sensus 2010 mencapai kurang-lebih 71.667 ribu jiwa lebih, mayoritas penduduknya beragama Islam.
Iklim di Kayu Agung, Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ilir tergolong dalam Tropik Basah dengan curah hujan rerata tahunan > 2.500 mm/tahun dan jumlah hari hujan dan hari hujan rata-rata > 116 hari/tahun. Musim kemarau umumnya berkisar antara bulan Mei sampai Oktober setiap tahunnya, sedangkan musim penghujan berkisar antara bulan November sanampai bulan April.
Pgat tradisionalenyimpangan musim biasanya terjadi sekali dalam lima tahun, berupa musim kemarau yang lebih panjang dari musim penghujan, den denfgan rata – rata curah hujan lebih kurang 1.000 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 60 hari/tahun.


title: Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir

text: Sayang sekali, masyarakat Kayu Agung masih sangat tradisional. Sangat jarang di jumpai Warnet di kota ini. Juga, masyarakatnya masih awam dengan tekhnologi informasi. Sangat jarang ditemui iklan iklan jual beli di internet yang berasal dari kota ini. Kurangnya perhatian dari PemKab,menyebabkan daerah ini seperti kurang daya jualnya kedaerah lain.


title: Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir

text:
Siapa yg tak kenal dengan Kayu Agung??
Daerah dengan angka Kejahatan & Kemiskinan yang tinggi.
Aparat Kepolisian, khususnya Sat Lantas nya sangat suka sekali melakukan Pungli.tempatnya di depan Kantor Bupati OKI.


title: Lempuing, Ogan Komering Ilir

text: Lempuing adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang berpusat di Tugumulyo yang dilalui Jalur Lintas Timur Sumatera, Indonesia.


title: Lempuing, Ogan Komering Ilir

text: Kecamatan Lempuing merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang terdiri dari 19 desa dengan luas wilayah 525,61 km². secara administrasi berbatasan dengan: kecamatan lempuing jaya di bagian utara kecamatan mesuji makmur di bagian selatan kecamatan mesuji di bagian timur kabupaten oku timur di bagian barat jumlah penduduk kecamatan lempuing sebanyak 75.687 jiwa (laki-laki 38.552, perempuan 37.165) dengan kepadatan penduduk sebesar 144 jiwa per km². Desa terpadat adalah desa tugu agung dengan kepadatan penduduk sebesar 864,83 jiwa per km², sedangkan Desa paling lengang penduduk yaitu Desa Cahya Bumi dengan tingkat kepadatan 14,29 jiwa per km². Desa terluas adalah desa cahya bumi dengan luas wilayah 172,82 km² dan desa terkecil yaitu Desa Sumber Makmur 3,5 km².


title: Mesuji, Ogan Komering Ilir

text: "Mesuji" adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia


title: Pampangan, Ogan Komering Ilir

text: Pampangan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia.


title: Pedamaran, Ogan Komering Ilir

text: Pedamaran adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Penduduknya merupakan suku Penesak dan Bermarga Danau. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Penesak


title: Pedamaran, Ogan Komering Ilir

text: saat ini pedamaran terdiri dari 14 desa yaitu:


title: Pedamaran, Ogan Komering Ilir

text:
Berdasarkan sumber yang didapat, Pedamaran merupakan perkampungan tua yang telah ada bahkan sebelum masehi, penduduknya memiliki kepercayaan, adat dan budaya yang sangat kuat dan khas sebelum Islam tersebar diperkampungan ini. Berikut merupakan lilatur mengenai Pedamaran dari masa ke masa.
Pertama, Kerajaan Dempo dengan rajanya yang bergelar Raja Dempu Awang, terletak di daerah Pagaralam sekarang ini (di daerah Gunung Dempo). Kerajaan ini menguasai wilayah Sumatera Selatan bagian Barat.
Kedua, Kerajaan Ipuh dengan rajanya yang bergelar Ranggo Laut (Penjaga Laut), terletak di Bukit Batu Tulung Selapan sekarang ini, yang kini termasuk dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Gunung Manumbing di Pulau Bangka. Melihat letak daerah itu, tampak bahwa kerajaan ini menguasai bagian Timur Sumatera bagian Selatan, termasuk Pulau Bangka.
Pada abad ke-6 M, ketiga wilayah ini dikatakan tergabung menjadi satu wilayah karena adanya perkawinan antara raja Dempo, yaitu bergelar Rana Dempu atau Dempu Awang dan raja Ipuh, yaitu bergelar Ronggo Laut, dengan putri-putri kerajaan Danau tersebut di atas. Dengan bersatunya ketiga kerajaan itu, menurut cerita, terbentuklah sebuah kerajaan baru yang disebut kerajaan Danau dan raja yang dipilih untuk memimpinnya adalah Ranggo Laut, yang bergelar Syailendra. Istilah ini berasal dari kata ‘’Sailandarah”, yang pada masa Pedamaran dijelaskan sebagai “ganti tunggu rumah, jalan diam”. Keluarga Syailendra inilah disebut oleh sumber-sumber kerajaan Sriwijaya sebagai keluarga yang juga menguasai Pulau Jawa dan mendirikan Candi Borobudur dan candi-andi lainnya di Jawa.
Raja-raja dari keluarga Syailendra, yang dikenal sebagai para penguasa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 sampai ke-9 M, menurut sumber-sumber tertentu bukanlah dari kerajaan Sriwijaya melainkan dari kerajaan Seribu Daya, yang penduduknya maenganut agama Budha.


title: Pedamaran, Ogan Komering Ilir

text: Penamaan Pedamaran Versi Kholik Hamirullah


title: Pedamaran, Ogan Komering Ilir

text:
Kedatangan Armada Kholik Hamirullah ke Sumatera Bagian Selatan
Menurut sumber-sumber yang diperoleh, dalam pemerintahan Ratu Sinuhun Ning Sakti ini, agama Islam berkembang dengan pesatnya, penyebarannya dari Palembang sampai ke Jambi, Bengkulu, Riau daratan hingga Semenanjung Tanah Melayu. (Sumber : Enan Matalin dalam ‘’ Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan’’, Pada Tanggal 27 November 1984 di Palembang. Editor: K.H.O. Gadjahnata & Sri-Edi Swasono)


title: Pedamaran, Ogan Komering Ilir

text: Penamaan Pedamaran Versi Ario Abdillah


title: Pedamaran, Ogan Komering Ilir

text:
Ario Damar adalah ksatria tangguh yang telah teruji kecerdasan dan kesaktiannya dalam menumpas pemberontakan maupun memperbaiki, menata, dan membangun kembali negeri-negeri yang rusak akibat peperangan. la dikenal sebagai negarawan ulung.
Ario Damar sejak kecil diasuh oleh uwaknya— kakak kandung ibundanya—seorang pendeta Bhirawatantra
Dengan kemampuannya yang luar biasa itu, Ario Damar berhasil mengembalikan Palembang ke pangkuan Majapahit. la mampu menaptakan suasana aman dan tenteram, juga memakmurkan rakyat Palembang. Palembang yang sudah terpuruk ke jurang kebinasaan itu ternyata bisa bangkit lagi.
Ketika usianya makin merambat senja, Ario Abdillah (Ario Damar setelah masuk Islam) kemudian memilih tinggal di rumah sederhana di kampung yang dinamakan Pedamaran (artinya kediaman Ario Damar). Dari Pedamaran itulah ia memberitakan kebenaran ajaran Islam. Mula-mula ia menyiarkan ke¬pada penduduk di sekitar Pedamaran. Dulu penduduk di sana terkenal sangat menentang ajaran Islam yang disebarkan oleh Syarif Husin Hidayatullah, bangsawan Arab yang menjadi pemimpin di daerah Usang Sekampung. Namun, di bawah bimbingan Ario Abdillah, penduduk dengan sukarela berkenan memeluk Islam. Begitulah, daerah-daerah kafir seperti Talang Lindung Bunyian, Lebak Teluk Rasau, Lebak Air Hitam, dan Lebak Segalauh telah menjadi perkampungan Muslim. (Sumber : Suluk Abdul Jalil)


title: Pedamaran, Ogan Komering Ilir

text: Sebetulnya banyak versi mengenai Pedamaran


title: Pedamaran, Ogan Komering Ilir

text: 1. Pedamaran berasal dari orang Meranjat yang mencari getah damar yang patut dipertimbangkan ialah karena tak adanya Pohon damar disekitar Pedamaran sekarang. Berdasaran sumber tadi bahkan dinyatakan bahwa Pedamaran sudah ada bahkan sebelum Masehi. Kesamaan bahasa dengan Meranjat dan beberapa daerah lainnya, dimungkinkan karena memiliki Puyang yang sama dan memang berasal dari suku yan sama. Oleh karena itu perlu diteliti dan dikaji lagi, Puyang yang menghubungkan Meranjat, Tanjung Batu dan Pedamaran, khususnya di era era sebelum penyebaran Islam terjadi.


title: Pedamaran, Ogan Komering Ilir

text: 2. Pedamaran berasal dari Jawa yang perlu dipertimbangkan ialah oleh Kerajaan Danau/ Wilayah danau yang sudah ada sebelum penyebaran Islam. Adapun peran Jawa ialah sama dengan beberapa tempat lainnya seperti disumatera, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, bahwa Penyebar Islam yang berasal dari Timur, yang berpergian menyebarkan islam antara Timur Tengah - Champa - Semenanjung Malaya - Sumatera - dan sebaginya, dan Pulau Jawa merupakan tempat menetap dan meninggalnya para pembesar penyebar agama Islam di Nusantara tersebut.


title: Pedamaran, Ogan Komering Ilir

text:
Jumlah penduduknya 45.448 Jiwa dengan Agama Islam 99,9 Persen. Pedamaran yang
berasal dari suku Pendesak yaitu suku asli masyarakat sumsel, namun
sampai saat ini belum diketahui pasti kapan hari jadi Pedamaran dan oleh siapa Pedamaran mulai dirintis. untuk itu diperlukan usaha yang serius
lagi intens untuk memulai melacak secara ilmiah tentang hari jadi Pedamaran serta perintisnya.
Editor: K.H.O. Gadjahnata & Sri-Edi Swasono


title: Pematang Panggang, Ogan Komering Ilir

text: Pematang Panggang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia yang berjarak 86 km dari ibukota kabupaten (Kota Kayu Agung) dan 174 km dari Kota Palembang.


title: Pematang Panggang, Ogan Komering Ilir

text: Pematang Panggang berbatasan langsung dengan provinsi Lampung tepatnya Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekitar 6 jam perjalanan dari Palembang, kota terdekat adalah Tanjung Karang di Lampung atau Kayu Agung.


title: Pematang Panggang, Ogan Komering Ilir

text: Pematang Panggang sendiri terbagi kepada beberapa Unit di mulai dari Pematang Pangang 1 sampai Pematang Panggang 7. Pematang Panggang adalah juga daerah transmigrasi dan sekarang telah diperbaharui menjadi daerah perkebunan sawit dan karet.


title: Pematang Panggang, Ogan Komering Ilir

text: Pematang Panggang 1 terdiri dari Unit 1/7, satu Unit ada beberapa Blok A,B,C dan seterusnya tergantung berapa banyak blok sebab tiap Unit mempunyai blok yang berbeda tergantung keluasan daerah tersebut.


title: Pematang Panggang, Ogan Komering Ilir

text: Unit 3 misal nya terdiri dari Blok A sampai Blok G.


title: Sirah Pulau Padang, Ogan Komering Ilir

text: Sirah Pulau Padang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia.


title: Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir

text: Tanjung Lubuk adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia.


title: Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir

text: Tulung Selapan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Kecamatan ini dulunya meliputi kecamatan Tulung Selapan (Induk) dan Kecamatan Cengal (kecamatan pemekaran). Kecamatan Tulung Selapan merupakan kecamatan memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ilir.


title: Pembagian administratif

text: Pembagian administratif atau pembagian wilayah (Bahasa Inggris: "administrative division") adalah istilah generik untuk suatu wilayah pemerintahan di dalam atau di bawah suatu negara berdaulat. Wilayah ini biasanya berupa suatu pemerintahan lokal dengan nama yang berbeda-beda dan dengan derajat otonomi tertentu.


title: Aspirin

text: Aspirin atau asam asetilsalisilat (asetosal) adalah sejenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik (penahan rasa sakit atau nyeri minor), antipiretik (penurun demam), dan anti-inflamasi (peradangan). Aspirin juga memiliki efek antikoagulan dan dapat digunakan dalam dosis rendah dalam tempo lama untuk mencegah serangan jantung. Kepopuleran penggunaan aspirin sebagai obat dimulai pada tahun 1918 ketika terjadi pandemik flu di berbagai wilayah dunia.


title: Aspirin

text: Awal mula penggunaan aspirin sebagai obat diprakarsai oleh Hippocrates yang menggunakan ekstrak tumbuhan willow untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian senyawa ini dikembangkan oleh perusahaan Bayer menjadi senyawa asam asetilsalisilat yang dikenal saat ini.


title: Aspirin

text: Aspirin adalah obat pertama yang dipasarkan dalam bentuk tablet. Sebelumnya, obat diperdagangkan dalam bentuk bubuk (puyer). Dalam menyambut Piala Dunia FIFA 2006 di Jerman, replika tablet aspirin raksasa dipajang di Berlin sebagai bagian dari pameran terbuka Deutschland, Land der Ideen ("Jerman, negeri berbagai ide").


title: Aspirin

text: Senyawa alami dari tumbuhan yang digunakan sebagai obat ini telah ada sejak awal mula peradaban manusia. Di mulai pada peradaban Mesir kuno, bangsa tersebut telah menggunakan suatu senyawa yang berasal dari daun willow untuk menekan rasa sakit. Pada era yang sama, bangsa Sumeria juga telah menggunakan senyawa yang serupa untuk mengatasi berbagai jenis penyakit. Hal ini tercatat dalam ukiran-ukiran pada bebatuan di daerah tersebut. Barulah pada tahun 400 SM, filsafat Hippocrates menggunakannya sebagai tanaman obat yang kemudian segera tersebar luas.


title: Aspirin

text: Reverend Edward Stone dari Chipping Norton, Inggris, merupakan orang pertama yang mempublikasikan penggunaan medis dari aspirin. Pada tahun 1763, ia telah berhasil melakukan pengobatan terhadap berbagai jenis penyakit dengan menggunakan senyawa tersebut. Pada tahun 1826, peneliti berkebangsaan Italia, Brugnatelli dan Fontana, melakukan uji coba terhadap penggunaan suatu senyawa dari daun willow sebagai agen medis. Dua tahun berselang, pada tahun 1828, seorang ahli farmasi Jerman, Buchner, berhasil mengisolasi senyawa tersebut dan diberi nama "salicin" yang berasal dari bahasa latin willow, yaitu "salix". Senyawa ini memiliki aktivitas antipiretik yang mampu menyembuhkan demam. Penelitian mengenai senyawa ini berlanjut hingga pada tahun 1830 ketika seorang ilmuwan Perancis bernama Leroux berhasil mengkristalkan salicin. Penelitian ini kemudian dilanjutkan oleh ahli farmasi Jerman bernama Merck pada tahun 1833. Sebagai hasil penelitiannya, ia berhasil mendapatkan kristal senyawa salicin dalam kondisi yang sangat murni. Senyawa asam salisilat sendiri baru ditemukan pada tahun 1839 oleh Raffaele Piria dengan rumus empiris C7H6O3.


title: Aspirin

text: Bayer meupakan perusahaan pertama yang berhasil menciptakan senyawa aspirin (asam asetilsalisilat). Ide untuk memodifikasi senyawa asam salisilat dilatarbelakangi oleh banyaknya efek negatif dari senyawa ini. Pada tahun 1945, Arthur Eichengrun dari perusahaan Bayer mengemukakan idenya untuk menambahkan gugus asetil dari senyawa asam salisilat untuk mengurangi efek negatif sekaligus meningkatkan efisiensi dan toleransinya. Pada tahun 1897, Felix Hoffmann berhasil melanjutkan gagasan tersebut dan menciptakan senyawa asam asetilsalisilat yang kemudian umum dikenal dengan istilah "aspirin". Aspirin merupakan akronim dari:


title: Aspirin

text: Aspirin adalah zat sintetik pertama di dunia dan penyebab utama perkembangan industri farmasi. Bayer mendaftarkan aspirin sebagai merek dagang pada 6 Maret 1899. Felix Hoffmann bukanlah orang pertama yang berusaha untuk menciptakan senyawa aspirin ini. Sebelumnya pada tahun 1853, seorang ilmuwan Perancis bernama Frederick Gerhardt telah mencoba untuk menciptakan suatu senyawa baru dari gabungan asetil klorida dan sodium salisilat. Aspirin dijual sebagai obat pada tahun 1899 setelah Felix Hoffmann berhasil memodifikasi asam salisilat, senyawa yang ditemukan dalam kulit kayu dedalu.


title: Aspirin

text: Bayer kehilangan hak merek dagang setelah pasukan sekutu merampas dan menjual aset luar perusahaan tersebut setelah Perang Dunia Pertama. Di Amerika Serikat (AS), hak penggunaan nama aspirin telah dibeli oleh AS melalui Sterling Drug Inc., pada 1918. Walaupun masa patennya belum berakhir, Bayer tidak berhasil menghalangi saingannya dari peniruan rumus kimia dan menggunakan nama aspirin. Akibatnya, Sterling gagal untuk menghalangi "Aspirin" dari penggunaan sebagai kata generik. Di negara lain seperti Kanada, "Aspirin" masih dianggap merek dagang yang dilindungi.


title: Aspirin

text: Menurut kajian John Vane, aspirin menghambat pembentukan hormon dalam tubuh yang dikenal sebagai prostaglandin. Siklooksigenase adalah enzim yang terlibat dalam pembentukan prostaglandin dan tromboksan. Aspirin mengasetil enzim tersebut secara "irreversible". "Prostaglandin" adalah hormon yang dihasilkan di dalam tubuh dan mempunyai efek berbagai di dalam tubuh termasuk proses penghantaran rangsangan sakit ke otak dan modulasi termostat hipotalamus. Tromboksan bertanggungjawab pula dalam agregasi platelet. Serangan jantung disebabkan oleh penggumpalan darah dan rangsangan sakit menuju ke otak. Oleh itu, pengurangan gumpalan darah dan rangsangan sakit ini disebabkan konsumsi aspirin pada kadar kecil dianggap baik dari segi pengobatan.


title: Aspirin

text: Namun, efeknya darah lambat membeku menyebabkan pendarahan berlebihan bisa terjadi. Oleh karena itu, pasien yang akan menjalani pembedahan atau mempunyai masalah pendarahan tidak diperbolehkan mengonsumsi aspirin.


title: Aspirin

text: Aspirin ini dibuat dengan cara esterifikasi, dimana bahan aktif dari aspirin yaitu asam salisitat direaksikan dengan asam asetat anhidrad atau dapat juga direaksikan dengan asam asetat glacial bila asam asetat anhidrad sulit untuk ditemukan. Asam asetat anhidrad ini dapat digantikan dengan asam asetat glacial karena asam asetat glacial ini bersifat murni dan tidak mengandung air selain itu asam asetat anhidrad juga terbuat dari dua asan asetat galsial sehingga pada pereaksian volumenya semua digandakan. Pada proses pembuatan reaksi esterifikasi ini dibantu oleh suatu katalis asam untuk mempercepat reaksi. Tetapi pada penambahan katalis ini tidak terlalu berefek maka dilakukan lah pemanasan untuk mempercepat reaksinya. Pada pembuatan aspirin juga ditambahkan air untuk melakukan rekristalisasi berlangsung cepat dan akan terbentuk endapan. Endapan inilah yang merupakanaspirin.


title: Aspirin

text: Aspilet merupakan salah satu nama obat paten dari Aspirin. Aspirin termasuk dalam kategori obat non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). NSAID memiliki efek anti-inflamasi, analgesik, dan antipiretik, serta dapat menghambat agregasi trombosit.


title: Aspirin

text: Aspilets adalah obat yang digunakan sebagai penurun demam dan pereda nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi dan nyeri ringan lainnya. Aspilets juga bisa digunakan untuk membantu mencegah serangan jantung, stroke, dan sebagai antiplatelet (menghambat pembekuan darah). Aspilets mengandung acetylsalicylic acid (acetosal), obat yang termasuk golongan NSAID.


title: Aspirin

text: Jenis-jenis obat analgesik yang lain ialah:


title: Bandar Udara Menorca

text: Bandar Udara Menorca adalah bandar udara domestik dan internasional untuk Mahon.


title: Woloan, Tomohon Barat, Tomohon

text: Woloan adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, provinsi Sulawesi Utara. Salah satu keunikan yang terdapat di daerah ini ialah terdapatnya industri rumah panggung Minahasa.


title: Tomohon Barat, Tomohon

text: Tomohon Barat adalah sebuah kecamatan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia.


title: Tomohon Selatan, Tomohon

text: Tomohon Selatan adalah sebuah kecamatan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia.


title: Tomohon Tengah, Tomohon

text: Tomohon Tengah adalah sebuah kecamatan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia. Pusat pemerintah berada di Kelurahan Talete I. Kecamatan Tomohon Tengah juga menjadi penting karena terdapat pusat pertokoan dan kantor Wali kota Tomohon yang baru di daerah Wariki. Kantor wali kota ini sebelumnya berlokasi di Kelurahan Kakaskasen III, Kecamatan Tomohon Utara. Juga terdapat Kantor Sinode GMIM, Auditorium Bukit Inspirasi, Radio Sion juga Sekolah-sekolah dan kampus.


title: Tomohon Timur, Tomohon

text: Tomohon Timur adalah sebuah kecamatan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia.


title: Tomohon Utara, Tomohon

text: Tomohon Utara adalah sebuah kecamatan di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Membentang dari Utara yakni Kelurahan Tinoor I & II hingga ke selatan yakni Kelurahan Kakaskasen III dan di Timur terdapat Desa Kayawu. Pusat pemerintah Kecamatan Tomohon Utara berada di Kelurahan Kakaskasen III yakni di jalan menuju ke Kelurahan Wailan. Kelurahan Kakaskasen III dulunya berlokasi Kantor Wali kota Tomohon, namun sejak Maret 2008 Kantor Wali kota menempati lokasi yang baru di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah.


title: Quanzhou

text: Quanzhou (, POJ: Choân-chiu) adalah kota setingkat prefektur di sebelah tenggara provinsi Fujian, Republik Rakyat Tiongkok. Quanzhou adalah salah satu dari pusat Budaya Minnan disamping Zhangzhou.


title: Quanzhou

text: Quanzhou pernah menjadi kota pelabuhan terbesar di dunia. Pada zaman keemasannya di zaman Dinasti Song dan Dinasti Yuan, Quanzhou merupakan pelabuhan yang melayani jalur perdagangan antara Tiongkok dengan berbagai negara di dunia. Ia merupakan salah satu pelabuhan "Jalur Sutra Maritim".


title: Quanzhou

text: Dalam dokumen lama berbahasa Bahasa Inggris, namanya ditulis pula Chinchew, Chinchu, atau Chüan-chow. Pada masa Tang Selatan, Quanzhou dinamakan juga Wenling. Bangsa Arab mengenalnya sebagai Zayton, Zaytun atau Zaitun (زيتون) yang berasal dari kata "Citong". Quanzhou pada masa lalu disebut "Kota Citong" (刺桐城), dari nama tanaman "ci-tong" (Erythrina herbacea) yang banyak ditanam di kota itu. Dari kata Zayton/Zaytun inilah asal mula nama satin, sejenis kain tenun sutra bermutu tinggi yang diproduksi oleh Tiongkok. Marco Polo menyebut Quanzhou "Zaitan". Selain itu, karena bentuk kota menyerupai ikan mas, maka kota ini dijuluki "Kota Ikan Mas".


title: Quanzhou

text: Penduduk asli sebelum datangnya Bangsa Han ke Fujian adalah Bangsa Minyue. Sepanjang sejarahnya, berbagai pemerintahan daerah silih berganti berdiri di wilayah Quanzhou. Kota ini sering berganti nama menurut dinasti-dinasti yang memerintah Tiongkok. Paling awal, setelah unifikasi Tiongkok oleh Dinasti Qin, sebuah prefektur didirikan di wilayah Quanzhou yang sekarang. Daerah Fujian pada awalnya adalah sebuah daerah liar yang jauh dari pusat pemerintahan Tiongkok. Pada tahun 618 masa pemerintahan Dinasti Chen Selatan (557-589), sebuah prefektur didirikan di sebelah utara lembah Sungai Xi (sekarang di Kabupaten Nan'an), namun tercatat masih sejumlah kecil permukiman.


title: Quanzhou

text: Pada tahun 700 kota Wurongzhou didirikan, namun nama Quanzhou baru diberikan secara resmi pada tahun 711, tahun ke-2 masa pemerintahan Jingyun dari Dinasti Tang. Pusat pemerintahan Quanzhou terbentuk pada tahun 718 bernama Jinjiang. Pada periode Tang inilah, Quanzhou mulai berkembang menjadi kota pelabuhan besar sekaligus pusat perdagangan dengan bangsa asing di Tiongkok, disamping Kanton. Dari abad ke-10, Quanzhou terus berkembang menjadi pusat perdagangan, mulai dari periode kekuasaan Kerajaan Min (909-960) hingga zaman Song (960-1279). Pelabuhan Kanton lama kelamaan mulai ditinggalkan oleh para pedagang asing karena masalah korupsi dan perang, kemudian pada akhirnya mereka mulai beralih ke pelabuhan Quanzhou yang lebih stabil. Selain itu pusat produksi kain sutra Tiongkok di Hangzhou semasa era Song Selatan, terletak tak begitu jauh dari Quanzhou. Pada periode Song, tercatat 50 negara yang berdagang dengan Tiongkok. Namun, Quanzhou mencapai zaman keemasannya pada zaman Dinasti Yuan, kira-kira pada abad ke-13. Saat itu hubungan dagang dengan asing telah meningkat menjadi 98 negara. Quanzhou berpenduduk 500.000 jiwa yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Banyak Orang Persia dan Arab yang tinggal di Quanzhou, bahkan memiliki tentara mereka sendiri. Ratusan kapal besar dan kecil berlabuh di pelabuhannya. Marco Polo berlayar dari Quanzhou untuk kembali ke negerinya menuliskan bahwa Quanzhou dapat disamakan dengan Iskandariah sebagai salah satu kota pelabuhan terbesar di dunia pada saat itu.


title: Quanzhou

text: Terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan Mongol pada akhir abad ke-13 yang menyebabkan mulai mundurnya perdagangan. Quanzhou ditingkatkan statusnya menjadi Prefektur Quanzhou dari periode Dinasti Ming (1368–1644) hingga Qing (1644–1911/12). Namun, pada awal abad ke-15, pengaruh Quanzhou mulai menurun seiring adanya larangan dari Ming untuk berdagang dengan negara lain (haijin) disamping maraknya serangan bajak laut Jepang. Hubungan dagang secara diam-diam dialihkan ke Pelabuhan Yuegang di Zhangzhou. Masalah lainnya adalah pelabuhan Quanzhou perlahan-lahan mengalami pendangkalan. Pada abad ke-17, kota-kota di sekitar seperti Fuzhou dan Xiamen mulai tumbuh pesat dan menyainginya sebagai kota dagang. Kelesuan ekonomi memaksa orang untuk mencari penghidupan dimana-mana. Akibatnya, banyak orang-orang Quanzhou yang pindah ke Taiwan dan Asia Tenggara.


title: Quanzhou

text: Pada tahun 1911, di bawah kekuasaan Republik Tiongkok, status prefektur diganti lagi dengan nama lama Jinjiang menjadi Kabupaten Jinjiang. Pada tahun 1951, Quanzhou diresmikan sebagai kota, seluruh Kabupaten Jinjiang dimerger ke dalamnya. Administrasi Kabupaten Jinjiang dipindahkan ke sebelah selatan Sungai Pujiang, setelah itu dinamakan kembali menjadi Kota Jinjiang, masih di dalam wilayah Quanzhou.


title: Quanzhou

text: Quanzhou merupakan kota setingkat prefektur di sebelah tenggara Fujian, di antara kota Xiamen dan Putian.


title: Quanzhou

text: Quanzhou memiliki iklim subtropis. Suhu udara rata-rata 20 °C dan curah hujan mencapai 1.100 mm.


title: Quanzhou

text: Berbatasan dengan Selat Taiwan, panjang garis pantai 541 km, dengan empat teluk. Kota ini berbatasan dengan kota-kota setingkat prefektur lainnya kecuali (Ningde dan Nanping) dan berhadapan dengan Selat Taiwan.


title: Quanzhou

text: Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengklaim bahwa Kabupaten Jinmen — lebih dikenal dengan nama Quemoy — sebagai bagian dari Quanzhou, tetapi wilayah tersebut sekarang ini berada di bawah yurisdiksi Taiwan.


title: Quanzhou

text: Quanzhou adalah kota budaya dan bahasa masyarakat Minnan, dan juga salah satu sumber Tionghoa perantauan. Bahasa Minnan dialek Quanzhou adalah salah satu bahasa Tionghoa yang banyak digunakan di Asia Tenggara dan Taiwan.


title: Quanzhou

text: Pada masa lalu, perannya sebagai kota dagang internasional menyebabkan banyak orang asing yang tinggal di Quanzhou, bahkan kawin campur dengan orang Tionghoa. Kota ini adalah "melting pot" terbesar di Asia pada masa jayanya. Orang-orang dari berbagai bangsa membangun tempat peribadatan agama dan pemakaman khusus untuk mereka. Berbagai peninggalan budaya Tionghoa dan bangsa asing hingga kini masih dapat dijumpai di Quanzhou antara lain kuil Buddha, Tao, Hindu, Nestoria, Manniis, Yahudi, Katolik, dan Islam. Sebagian kuil tua Quanzhou merupakan peninggalan Dinasti Song. Kuil Taois dan Buddhis penting antara lain Kuil Guandi dan Kuil Kaiyuan. Kuil Maniisme Cao An didirikan di sini sejak periode Yuan. Masjid Qingjing merupakan satu-satunya masjid di Tiongkok yang berdiri sejak zaman Song.


title: Quanzhou

text: Quanzhou adalah asal mula kesenian wayang gantung, opera-opera Minnan, dan musik tradisional Nanyin.


title: Quanzhou

text: Jalur Sutra Maritim dan tradisi lokal membentuk model ekonomi yang berbasis perusahaan keluarga skala kecil. Tidak seperti banyak kota lain di Tiongkok, sebagian besar perusahaan dan pabrik di Quanzhou bukanlah joint venture atau perusahaan umum, namun perusahaan swasta yang bergantung pada hubungan keluarga.


title: Quanzhou

text: Ekonomi Quanzhou kini didukung oleh industri tekstil dan pakaian, bahan bangunan, makanan, kerajinan tangan dan permesinan. Tekstil dan pakaian adalah industri utama. Industri baru antara lain petrokimia, elektronik, mobil, autopart, kapal dan obat-obatan.


title: Quanzhou

text: Kota setingkat Prefektur Quanzhou mengepalai 4 distrik, 3 kotamadya dan 5 kabupaten.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: Undang-Undang/Perundang-undangan (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: Undang-undang ( - dari bahasa Latin "lex", "legis" yang berarti hukum) berarti sumber hukum, semua dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi, yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: Konsep hukum yang didefinisikan oleh sebuah laporan dari kontrak dan Perjanjian (yang hasil dari negosiasi antara sama (dalam hal hukum), kedua dalam hubungan dengan sumber-sumber hukum lainnya: tradisi (dan kebiasaan), kasus hukum, undang-undang dasar (konstitusi, "Piagam Besar", dsb.), dan peraturan-peraturan dan tindakan tertulis lainnya dari eksekutif, sementara undang-undang adalah karya legislatif, sering diwujudkan dalam parlemen yang mewakili rakyat.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: Kekuasaan legislatif biasanya dilaksanakan:


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: Hukum termasuk dalam serangkaian peraturan dan standar dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum sering istilah generik untuk semua kegiatan, di mana pun mereka berada dalam hirarki standar (konstitusi, hukum atau pengertian formal peraturan ketat ...)


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: Dari segi bentuknya, hukum adalah perbuatan hukum oleh otoritas tertentu, biasanya DPR, yang sah dan memiliki kapasitas untuk memimpin. Di negara-negara yang mengenal suatu bentuk pemisahan kekuasaan, hukum adalah sebuah standar hukum yang diadopsi oleh badan legislatif dalam bentuk dan prosedur yang ditentukan oleh hukum konstitusional setempat. Penerapannya kemudian dapat ditentukan oleh teks yang dikeluarkan oleh eksekutif, sebagai pelaksanaan Keputusan, dan juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh penafsiran di pengadilan.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: Aturan hukum adalah alat yang tersedia bagi para pengacara yang memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan cita-cita keadilan. Setiap kebebasan atau hak pasti menyatakan, harus dilaksanakan sepenuhnya, kewajiban toleransi dan hormat, atau tanggung jawab.Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR atau Presiden.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan LPND sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada DPR, dengan ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden kemudian menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR mengenai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: DPD diikutsertakan dalam Pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: Apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tersebut tidak boleh diajukanlagi dalam persidangan masa itu.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.


title: Undang-Undang (Indonesia)

text: RUU tersebut disahkan oleh presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.


title: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)

text: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.


text: Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat "menerima" atau "menolak" Perpu.


text: Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.


title: Peraturan Presiden (Indonesia)

text: Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah TOUCHED BY.Cyrus.03yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk "melaksanakan" Peraturan Pemerintah.


title: Peraturan Presiden (Indonesia)

text: Perpres merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.


title: Peraturan Pemerintah (Indonesia)

text:
Peraturan Pemerintah(disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di pIndonesia yang ditetapkan loleh Presiden
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.


title: Peraturan Pemerintah (Indonesia)

text: Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, untuk batang tubuh (pasal-pasal), serta dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, untuk penjelasan dari PP.


title: Peraturan Daerah (Indonesia)

text: Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah "Qanun". Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah "Peraturan Daerah Khusus" dan "Peraturan Daerah Provinsi".


title: Peraturan Daerah (Indonesia)

text: Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :


title: Peraturan Daerah (Indonesia)

text: Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.


title: Peraturan Daerah (Indonesia)

text: Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


title: Peraturan Daerah (Indonesia)

text:
Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkkan menjadi: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika memang diperlukan); ketentuan peralihan (jika memang diperlukan); dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntahD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu palinglambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan ("beschikking").


title: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

text: Pada masa sebelum Perubahan (Amendemen) UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.


text:
Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945.
Pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali berlakunya Tap MPR pun tidak serta-merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya, dikarenakan pada era reformasi pembuatan Tap MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya, mengingat peran pembuatan Undang-Undang (legislatif) pada era reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR.
Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).
Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, MPR menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Tujuan pembentukan Ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum.


text: Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tersebut, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasal (kategori) sesuai dengan materi dan status hukumnya.


title: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

text: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu, yaitu:


title: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

text: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara Republik Indonesia.


title: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

text: Perubahan tersebut antara lain Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat [2] UUD 1945) dan pengurangan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga tinggal berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat [1] UUD 1945), melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat [2] UUD 1945), memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat [3] UUD 1945), menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden jika terjadi kekosongan Wakil Presiden (Pasal 8 ayat [2] UUD 1945), dan menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden jika Prediden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan (Pasal 8 ayat [3] UUD 1945).


title: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

text: Perubahan struktur kelembagaan negara tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada. Selain itu perubahan tersebut memengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 (Aturan Tambahan Pasal I UUD 1945). Hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut telah diambil putusannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 dan telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2003 dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.


title: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

text: Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tersebut, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasal (kategori) sesuai dengan materi dan status hukumnya. Substansi Ketetapan MPR tersebut adalah:


title: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

text: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia syang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004:


title: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

text: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang:


title: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

text: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004:


title: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

text:
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 merupakan Ketetapan MPR pengunci dari seluruh Ketetapan MPRS dan MPR. Di masa mendatang MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan garis-garis besar daripada haluan negara dalam bentuk ketetapan MPR sebagaimana masa lalu dikarenakan perubahan sistem ketata negaraan dimana MPR hanya menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya dan bukan lembaga tertinggi negara lagi. Untuk menghindari kekosongan hukum akibat perubahan sistem ketata negaraan ini maka Aturan Tambahan Pasal I memerintahkan MPR untuk melakukan peninjauan yang digunakan sebagai payung hukum status seluruh Ketetapan MPRS dan MPR.


title: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

text: Selain Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003, MPR juga mengeluarkan ketetapan terakhir MPR yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang juga hanya berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 2004. Ketetapan MPR yang terakhir kalinya ini juga ditetapkan di Jakarta pada hari yang sama yaitu tanggal 7 Agustus 2003.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Sedangkan peraturan perundang-undangan selain yang tercantum di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali kota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: UUD 1945 merupakan "hukum dasar" dalam Peraturan Perundang-undangan.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Naskah resmi UUD 1945 adalah:


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah dinyatakan dalam Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Perubahan (Amendemen) Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Dengan demikian MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Materi muatan Undang-Undang adalah:


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan darurat), dengan ketentuan sebagai berikut:


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Perpu dibuat oleh presiden saja, tanpa adanya keterlibatan DPRPeraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk "menjalankan" Undang-Undang sebagaimana mestinya.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk "melaksanakan" Peraturan Pemerintah.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota).


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Penyerapan kata atau frasa bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frasa tersebut memiliki konotasi yang cocok, lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia, mempunyai corak internasional, lebih mempermudah tercapainya kesepakatan, atau lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia.


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Ada 4 asas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


title: Peraturan perundang-undangan Indonesia

text: Peraturan perundang-undangan warisan Belanda:


title: Model

text: Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik, bentuk [, model citra (gambar rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis.


title: Model

text: Model dapat juga merujuk pada:


title: Model

text:
Konsep dan teori:
Representasi objek: dimensi suatu objek


title: Model

text: Pekerjaan :


title: Model

text: Lain-lain:


title: Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

text: Perubahan Pertama UUD 1945, adalah perubahan pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999.


text: Perubahan Pertama menyempurnakan pasal-pasal berikut:


text: diubah menjadi


text:
diubah menjadi
diubah menjadi


title: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

text: Perubahan Kedua UUD 1945, adalah perubahan kedua pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000.


text: Perubahan Kedua menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut:


text: Pasal 18


text: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa


text: diubah menjadi


text: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.


text: (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.


text: (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.


text: (4) Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.


text: (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.


text: (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.


text: (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.


text: Pasal 18A


text: (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.


text: (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.


text: Pasal 18B


text: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.


text: (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.


text: Pasal 19


text: (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.


text: (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.


text: diubah menjadi


text: (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.


text: (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.


text: (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.


text: Pasal 20


text: (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.


text: (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.


text: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.


text: (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.


text: (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.


text: (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.


text: (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.


text: Pasal 20A


text: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.


text: (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.


text: (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.


text: (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.


text: Pasal 22A


text: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang


text: Pasal 22B


text: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.


text: BAB IXA WILAYAH NEGARA


text: Pasal 25E


text: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.


text: BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK


text: Pasal 26


text: (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.


text: (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. diubah menjadi


text: (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.


text: (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.


text: Pasal 27


text: BAB XA HAK ASASI MANUSIA


text: Pasal 28A


text: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.


text: Pasal 28B


text: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah


text: (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


text: Pasal 28C


text: (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.


text: (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.


text: Pasal 28D


text: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.


text: (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.


text: (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.


text: (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya


text: Pasal 28E


text: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.


text: (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.


text: (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.


text: Pasal 28F


text: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


text: Pasal 28G


text: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.


text: (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.


text: Pasal 28H


text: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.


text: (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.


text: (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.


text: Pasal 28I


text: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.


text: (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.


text: (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.


text: (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.


text: Pasal 28J


text: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


text: (2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.


text: BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA


text: Pasal 30


text: (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.


text: (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.


text: diubah menjadi


text: (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.


text: (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.


text: (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.


text: (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum


text: (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.


text: BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN


text: Pasal 36A


text: Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.


text: Pasal 36B


text: Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.


text: Pasal 36C


text: Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.


Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan ketiga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 tanggal 1–9 November 2001.


title: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

text:
Perubahan Ketiga menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut:
(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.


text: (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.


text: diubah menjadi


text: (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.


text: (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.


text: Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan Negara.


text: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.


text: (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.


text: (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.


text: (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.


text: (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.


text: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak


text: pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.


text: (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang - undang.


text: (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.


text: (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.


text: (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih lama dari lima puluh presiden dari jumlah suara dalam pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.


text: (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.


text: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.


text: (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu


text: mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden


text: telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.


text: (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai


text: Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.


text: (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan


text: Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.


text: (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.


text: (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,


text: penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk merumuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.


text: (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama tiga puluh hari sejak Majelis


text: Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.


text: (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.


text: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.


text: Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.


text: diubah menjadi


text: (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya.


text: (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.


text: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.


text: (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.


text: (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.


text: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.


text: (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.


text: (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.


text: (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undangundang.


text: (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.


text: (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah.


text: (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.


text: (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.


text: (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan


text: daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.


text: (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran, dan


text: penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada


text: Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.


text: (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,


text: hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan


text: agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.


text: (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.


text: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.


text: (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


text: (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.


text: (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.


text: (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri


text: (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.


text: (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.


text: (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.


text: (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.


text: (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.


text: (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.


text: diubah menjadi


text: (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka


text: dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


text: (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan


text: pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


text: (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran


text: Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.


text: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undangundang.


text: Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.


text: (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.


text: (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,sesuai dengan kewenangnnya.


text: (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.


text: (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.


text: (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.


text: (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.


text: (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undangundang.


text: (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.


text: (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.


text: diubah menjadi


text: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.


text: (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,


text: lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.


text: (1) Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.


text: (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.


text: (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.


text: (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.


text: (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.


text: (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,


text: keluhuran martabat, serta perilaku hakim.


text: (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.


text: (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.


text: (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.


text: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh


text: Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.


text: (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar.


text: (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.


text: (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim konstitusi.


text: (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai


text: pejabat negara.


text: (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.


title: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

text: Perubahan Keempat UUD 1945, adalah perubahan keempat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.


text: Perubahan Keempat menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut:


text:
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.


text: Diubah menjadi


text: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.


text:
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima
puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum.
(4)
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam
undang-undang.


text: (4) Dalam hal tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.


text:
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya.
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.


text: (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.


text:
(1)
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.


text:
Diubah menjadi
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.


text:
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.


text: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.


text: Dihapus


text: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.


text: Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.


text:
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.


text: (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.


text:
Pasal 25
Syarat syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang undang


text:
Diubah menjadi
Bab IX A


text:
Pasal 25 A
Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas batas dan hak-haknya ditetapkan undang undang


text:
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.


text: Diubah menjadi


text:
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.


text: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.


text:
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.


text:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.


text:
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.


text: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.


text:
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.


text:
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.


text:
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.


text: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.


text: Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.


text: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.


text: Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.


text: Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.


text: Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.


text:
(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.


text: Diubah menjadi


text: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.


text: Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) pada tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


title: Konstitusi Republik Indonesia Serikat

text: Undang-Undang Republik Indonesia Serikat ,Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950.


title: Konstitusi Republik Indonesia Serikat

text: Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950.


title: Konstitusi Republik Indonesia Serikat

text: Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai undang-undang dasar negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil Konfrensi Meja Bundar, sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta merta mencabut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.