title: Tukak Sadai, Bangka Selatan

text: Tukak Sadai adalah sebuah kecamatan di kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Kecamatan Tukak Sadai merupakan salah satu dari 2 kecamatan baru yang ada di BangkaSselatan selain Kecamatan Batu Betumpang. Camat kecamatan Tukak sadai adalah M. Zamroni, SSTP. Pusat pemerintahan kecamatan ada di Tiram. daerah utama di kecamtan ini antaranya Tukak, Tiram, Air Banten/Proyek,Sadai, Pasir Putih, Burak,Terap dan Tebat Apin. Mayoritas penduduknya petani berupa lada, karet, sawit, dan ada pula bertambang timah(TI) dan nelayan. daerah pesisir yang ada dermaga dan dijadikan pusat nelayan ada di sadai dan tukak. Ibukota kecamtan, Tiram, hanya berjarak sekitar 18 KM dari Toboali, Ibukota kabupaten bangka selatan. sarana transportasi yang melayani rute dari sadai - toboali PP setiap hari beroperasi dari pukul 4 dini hari sampai jam 17 sore. ada juga rute bis yang melayani rute sadai - pangkal pinang. perjalanan dari sadai ke pangkal pinang, ibukota provinsi BABEL, membutuhkan waktu sekitar 4 jam.infrastruktur jalan dari sadai sampai toboali dengan aspal mulus sehingga mempermudah masyarakat bepergian. masyarakatnya adalah type masyarakat kampung yang memegang adat daerah dan memegang tali agama yang turun-temurun diajarkan dikampung tersebut.di samping sadai yg terhubung ke lepar pongok, belitung dan jakarta, pelabuhan tukak juga salah satu pelabuhan nelayan dan terhubung ke lepar pongok terutama ke tanjung sangkar dan pulau panjang. daerah pantai yang memutih adalah merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang terkenal di bangka belitung, seperti pantai sadai, pantai tanjung Ru, pantai tanjung kerasak, pantai celagen, dan pelabuhan nelayan di tanjung sangkar dan kumbung.termasuk penyumbang hasil tangkapan ikan terbesar di BABEL yang berasal dari daerah ini, terutam sadai.masyarakat menggunakan bahasa melayu bangka dengan dialek yang berbeda utk beberap daerah, seperti daerah sadai yg merupakan daerah pelabuhan sebagian besar di huni nelayan yg bersuku bugis dan pendduk asli lokal yg mengguankan logat bugis, lalu penduduk pasir putih agak mirip dengan gaya bicara orang lepar, dan daerah tiram,tukak,terap semuanya hampir seragam dialeknya.


title: Andrei Arshavin

text: Andrei Sergeyevich Arshavin (bahasa Rusia: Андрей Сергеевич Аршавин) () adalah pemain lini depan Tim Nasional yang bermain membela klub Zenit Saint Petersburg. Ia adalah striker serbaguna yang dapat dimainkan sebagai gelandang serang dan pemain sayap. Ia terkenal karena mahir mengontrol bola dan sering menjadi "playmaker".


title: Andrei Arshavin

text: Arshavin lulus dari Sekolah Sepak Bola Smena. Antara tahun 1999 hingga awal 2000, ia bermain membela tim kelas dua Zenit, Zenit-2, dalam Divisi 2 Liga Rusia. Pada tahun 2000, ia dimasukkan ke dalam skuat utama Zenit. Debutnya dengan Zenit diawali dengan kemenangan 3-0 atas klub asal Inggris, Bradford City, dalam kejuaraan Piala Intertoto. Ia sanggup bermain pada berbagai pos di lapangan, mulai dari gelandang kanan, gelandang serang, dan terakhir dipasang sebagai striker. Ia pernah menerima penghargaan dari Liga Utama Rusia sebagai pemain musim ini tahun 2005 karena mampu bermain baik sebagai pemain sayap, "playmaker", sekaligus striker.


title: Andrei Arshavin

text: Dalam Liga Utama Rusia musim 2007, Arshavin ikut membantu klubnya, Zenit St. Petersburg, merengkuh gelar juara dalam 30 pertandingan dengan 10 gol dan 11 umpan. Itu adalah kemenangan pertama mereka dalam Liga Premier Rusia setelah sebelumnya memetik kemenangan dalam Liga Utama Uni Soviet pada tahun 1984. Ia adalah pemain kunci Zenit dalam kejuaraan Piala UEFA 2008.


title: Andrei Arshavin

text: Pada bulan Juni 2008, pelatih Zenit St. Petersburg, Dick Advocaat, mengumumkan bahwa Arshavin ingin bergabung dengan klub lain. Saat mengadakan jumpa pers dalam kejuaraan Piala Eropa 2008, ia menyatakan bahwa F.C. Barcelona adalah pilihan yang ideal baginya. Di lain kesempatan, ia pernah berkata kepada BBC bahwa ia akan senang bermain di Inggris atau Spanyol sehingga banyak media Inggris yang memperkirakan bahwa ia akan hengkang ke Chelsea atau Arsenal.


title: Andrei Arshavin

text: Arshavin mengawali kariernya sebagai pemain Tim Nasional pada tanggal 17 Mei 2002 dalam sebuah pertandingan melawan . Gol pertamanya dengan timnas ia cetak dalam sebuah pertandingan persahabatan melawan pada tanggal 13 Februari 2003 dan sejak saat itulah ia berhasil mencetak gol dalam berbagai kompetisi yang diikuti oleh Rusia. Ia dipercaya menjadi kapten dalam pertandingan babak kualifikasi melawan .


title: Andrei Arshavin

text: Arshavin tetap dimasukkan ke dalam skuat Tim Nasional oleh pelatih Guus Hiddink walaupun ia pernah tidak bermain dalam dua pertandingan pertama karena akumulasi kartu. Sekembalinya ke lapangan, ia langsung mencetak gol dan menjadi penentu kemenangan atas di Innsbruck sehingga mereka bisa lolos ke babak selanjutnya.


title: Andrei Arshavin

text: Dalam babak perempat final melawan , Arshavin kembali menjadi penentu kemenangan pada masa perpanjangan waktu dengan memberi umpan gol kepada Dmitri Torbinski dan mencetak gol sendiri empat menit kemudian. Rusia akhirnya berhasil melaju ke babak semifinal dengan hasil akhir 3-1. UEFA memberinya penghargaan sebagai "Man of the Match" atas jasanya dalam dua pertandingan tersebut.


title: Ian McEwan

text: Ian McEwan (lahir 21 Juni 1948) merupakan seorang penulis buku berkebangsaan Inggris. Dia dilahirkan di Aldershot pada masa kecil dia menghabiskan waktunya di Asia Timur, Jerman, dan Afrika Utara. Dia pernah belajar di Woolverstone Hall School, Universitas Sussex, dan Universitas East Anglia.


title: Ian McEwan

text: Film adaptations


title: Paula Abdul

text: Paula Julie Abdul () adalah seorang penyanyi, penari, dan aktris berkebangsaan Amerika Serikat yang memenangkan nominasi Grammy Award dan Emmy Award. Dia dilahirkan di New York City. Dia berkarier di dunia musik dan film sejak tahun 1986.


title: Paula Abdul

text: Ayahnya seorang Yahudi keturunan suriah bernama Abdul Rykiss , sedangkan ibunya dari Amerika serikat.


title: Pantan Tengah Jaya, Permata, Bener Meriah

text: Pantan Tengah Jaya adalah salah satu desa di Kecamatan Permata, Bener Meriah, Aceh, Indonesia.


title: Merie Satu, Wih Pesam, Bener Meriah

text: Merie Satu adalah salah satu desa di Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, Aceh, Indonesia.


title: Aron, Batee, Pidie

text: Aron adalah salah satu desa di Kecamatan Batee, Pidie, Aceh, Indonesia.


title: Bintang Hoe, Batee, Pidie

text: Bintang Hoe adalah salah satu desa di Kecamatan Batee, Pidie, Aceh, Indonesia.


title: Crueng, Batee, Pidie

text: Crueng adalah salah satu desa di Kecamatan Batee, Pidie, Aceh, Indonesia.


title: Neuheun, Batee, Pidie

text: Neuheun adalah salah satu desa di Kecamatan Batee, Pidie, Aceh, Indonesia.


title: Pulo Tukok, Batee, Pidie

text: Pulo Tukok adalah salah satu desa di Kecamatan Batee, Pidie, Aceh, Indonesia.


title: Mar'ie Muhammad

text: Dr. H. Mar'ie Muhammad, M.Si. () adalah mantan Menteri Keuangan pada periode Orde Baru. Ia diberi gelar "Mr. Clean" karena perjuangannya memberantas korupsi di era-nya yang masih sarat dengan korupsi.


title: Mar'ie Muhammad

text: Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Master of Arts In Economics, Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan pada tahun 1969 - 1972 mengabdi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan RI. Pada Tahun 1972-1988 mengabdi di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan RI dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Tahun 1988-1993 mengabdi di Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen). Pada tahun 1993-1998 sebagai Menteri Keuangan Kabinet Pembangungan VI. Tahun 2001-2004 sebagai Ketua Oversight Committee (OC) BPPN. Tahun 1999 - 2009 sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI). Sekarang ini ia menjabat Ketua Komite Kemanusiaan Indonesia (KKI), Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan komisaris utama PT Bank Syariah Mega Indonesia.


title: Mar'ie Muhammad

text: Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru, wafat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta, wafat Minggu, 11 Desember 2016, pada pukul 01.37 WIB, Beliau meninggal dunia di usia 77 tahun.


title: Kemaharajaan Gupta

text: Kemaharajaan Gupta diperintah oleh raja-raja wangsa Gupta sejak 320 M sampai 550 M. Wilayahnya meliputi hampir seluruh India utara. Zaman Kemaharajaan Gupta dianggap sebagai Masa Keemasan India dalam ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, agama dan filsafat. Kedamaian yang ada selama kekuasaan kemaharajaan Gupta membuat pengejaran ilmu pengetahuan dan artistik. Sejarawan menyejajarkan dinasti Gupta bersama dengan Dinasti Han, Dinasti Tang dan Kekaisaran Romawi sebagai model peradaban klasik.


title: Angkusa

text: Angkusa (dari bahasa Sanskerta: "Aṅkuśa") adalah alat yang digunakan untuk menangani dan melatih gajah. Angkusa dimasukan kedalam kulit sensitif gajah, menyebabkan rasa sakit dan membuat gajah berlaku dengan gaya tertentu.


title: Angkusa

text: Alat ini muncul dalam mitologi Hindu, dan dipakai sebagai atribut Dewa Ganesa. Dalam konsep Nawa Dewata dari agama Hindu, angkus dianggap sebagai senjata dewa Sangkara.


International Alphabet of Sanskrit Transliteration (bahasa Indonesia: "Alfabet Internasional untuk Transliterasi Sanskerta") dipersingkat menjadi IAST, merupakan alih aksara yang dimanfaatkan untuk peromawian aksara India. Transliterasi Aksara Sanskerta Internasional merupakan aksara yang paling banyak digunakan untuk peromawian Sanskerta dan Pali.


title: International Alphabet of Sanskrit Transliteration

text: Berikut ini tanda IAST dengan patokannya berupa aksara Dewanagari. Alfabet Fonetis Internasional ditunjukkan pada warna hijau, sedangkan tanda IAST ditunjukkan warna kuning.


text: || style="background:#FFFF00;"|


title: Wes Brown

text: Wesley Michael "Wes" Brown () adalah pemain sepak bola profesional berkebangsaan Inggris yang bermain sebagai bek untuk Blackburn Rovers.


title: Ikonografi

text: Ikonografi adalah cabang sejarah seni yang mempelajari identifikasi, deskripsi dan interpretasi isi gambar. Kata ikonografi berarti "penulisan gambar", dan berasam dari Yunani Kuno, "εικον" (gambar) dan "γραφειν" (menulis).


title: Ikonografi

text: Ikonografi mempelajari tentang seni, baik itu dengan melakukan identifikasi deskripsi dan interpretasi isi gambar. Tujuan ikonografi adalah mengurai, mengidentifikasi, menggolongkan dan menjelaskan objek-objek visual dalam kaitannya dengan upaya memahami makna-makna dalam studi religi memang tidak jarang menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat simbolik.


title: Anderson Luís de Abreu Oliveira

text: Anderson Luís de Abreu Oliveira () dikenal sebagai Anderson, adalah seorang pesepak bola Brasil yang kini bermain sebagai gelandang untuk Internacional dan tim nasional Brasil. Dia adalah gelandang box-to-box dengan visi yang baik, tackling mahir, kuat, kemampuan tak kenal lelah dan bekerja keras.


title: Anderson Luís de Abreu Oliveira

text: Anderson memulai kariernya junior di Grêmio, bergabung di tim Muda sebelum naik ke tingkat selanjutnya. Melawan Náutico selama 2005 play-off Promosi diperolehnya Ke Grêmio A. Série Brasil Sebelum Mutasi Musim 2005-06, Anderson pindah Ke Porto, mendapatkan tempat di skuat inti selama dua musim pertamanya. Di Sana, besarbesaran memenangkan Liga Portugal dua Kali, Bersama Piala Portugis Dan Supercup selama 2005-06. Dia pindah Ke Manchester United sebelum Musim 2007-08, Dan telah memenangkan Liga Premier Tiga Kali, Liga Champions 2007-08 Dan Piala Liga.


title: Anderson Luís de Abreu Oliveira

text: Anderson membuat debut timnas Brasil pada tahun 2007 selama gelaran Copa América 2007. Dia juga bermain untuk tim Olimpiade Brasil 2008 di Beijing, membantu mereka mengamankan medali perunggu.


title: Anderson Luís de Abreu Oliveira

text: Dilaporkan bahwa Anderson dirawat di rumah sakit setelah kecelakaan mobil yang serius di Portugal pada tanggal 31 Juli 2010. Dia telah menghabiskan malam sebelumnya di sebuah klub malam sebelum pulang mengendarai Audi R8. Kecelakaan terjadi pada pukul 7 pagi ketika mobil datang dari jalan dan menabrak dinding pertanian sebelum memasuki lapangan. Anderson tak sadarkan diri, tetapi ditarik dari menit mobil sebelum meledak. Seorang pria dan seorang wanita juga di dalam mobil. Ketiganya menderita luka ringan dan dirawat selama whiplash, gegar otak dan shock di rumah sakit. Anderson kembali ke Amerika untuk melanjutkan rehabilitasi.


title: Anderson Luís de Abreu Oliveira

text: Ayah Anderson meninggal pada usia 41, ketika Anderson berusia 14. Ia memiliki tiga saudara kandung dan dua putri. Anderson menolak untuk mengambil tes breathlyser selama jam-jam awal kelahirannya Porto Alegre dan polisi memaksa pengawalnya untuk mengantarnya pulang seminggu sebelum ulang tahun 24-nya.


title: Anderson Luís de Abreu Oliveira

text: Pada bulan April 2005, ia bermain untuk Brasil di Kejuaraan Amerika Selatan U-17. Pada Oktober tahun berikutnya ia tampil di Kejuaraan U-17 2005 Piala Dunia dan dia memenangkan Golden Ball sebagai Brasil meraih perak.


title: Ben Foster

text: Ben Foster (lahir Leamington Spa, 3 April 1983) adalah pesepak bola Inggris yang bermain pada posisi Penjaga gawang yang saat ini bermain untuk West Bromwich Albion.


title: Dong Fangzhuo

text: Dong Fangzhuo (; ) adalah pesepak bola Tiongkok yang bermain untuk Hebei Zhongji dengan posisi penyerang.


title: Tom Heaton

text: Tom Heaton () adalah pesepak bola Inggris yang bermain di Burnley dengan posisi penjaga gawang.


title: Daftar artis musik pop Korea Selatan

text: Berikut adalah daftar artis K-Pop asal Korea Selatan.


title: Manucho Goncalves

text: Mateus Alberto Contreiras Gonçalves () adalah pesepak bola Angola yang berposisi sebagai striker dan bermain di Rayo Vallecano. Manucho adalah pemain terbaik di dunia mengalahkan Lionel Messi dan Deden Gonzalez. Manucho mangawali karier bermain sepak bolanya saat ia berumur 1 tahun. Sebelumnya dia memainkan bola di burungnya terlebih dahulu sebelum belajar main bola bekel dan bola gundu. Dia juga merupakan sahabat sejati Akivan Nauvy tandemannya waktu masih main di PSP Sawangan samping rumah Akivan Nauvy.


title: SS501

text: SS501 (dibaca Double S 501) adalah boy band asal Korea Selatan. Grup ini terdiri dari 5 orang anggota di bawah manajemen DSP Entertainment.


title: SS501

text: Anggotanya terpilih dalam acara pencari bakat "m!pick" bulan Maret 2005. Acara hasil kerja sama televisi kabel KM dan Mnet ini membuat mereka populer. Kafe khusus penggemar bahkan sudah dibuka sebelum SS501 resmi memulai debutnya. Singel perdana mereka "경고" ("Gyeonggo") dirilis bulan Juni 2005. Anggotanya aktif sebagai MC, model, bintang iklan, pertunjukan beragam, DJ, dan aktor.


title: SS501

text: Awalnya, "S" pertama dari "SS501" adalah singkatan untuk "Super", sedangkan "S" kedua untuk "Singersongwriter". Angka "5" melambangkan jumlah anggota, 0 melambangkan "tak terhingga", dan "1" berarti nomor 1. Namun sekarang, "S" pertama berarti "Sun, Star, Special" yang menjadi lambang masa depan mereka. Sementara "S" kedua adalah singkatan untuk "singer", dan "501" berarti 5 yang abadi menjadi satu.


title: SS501

text: Pada April 2006, SS501 manggung di Nippon Budōkan memperingati mulai mengudaranya televisi kabel Mnet Japan. Di keesokan harinya mereka mengadakan jumpa penggemar. Konser pertama di Jepang diadakan di Grand Cube Osaka, bulan September tahun yang sama. Setelah bersiap untuk debut di Jepang, singel maxi "Kokoro" dirilis bulan Agustus 2007. "Kokoro" sampai di tangga lagu Oricon urutan ke-5. Singel kedua, "Distance ~Kimi to no Kyori" dirilis 19 September 2007, dan sampai di urutan ke-3 Oricon. Setelah itu, album perdana, "SS501" dirilis 24 Oktober 2007.


title: SS501

text: Kesuksesan di Jepang membuat SS501 menerima Penghargaan Piringan Emas Jepang ke-22, Maret 2008 sebagai salah satu dari 10 artis pendatang baru terbaik.


title: Abou Diaby

text: Vassiriki "Abou" Diaby () atau lebih dikenal sebagai Abou Diaby adalah pemain sepak bola profesional asal Perancis keturunan Pantai Gading yang bermain sebagai gelandang di Marseille dan .


title: Abou Diaby

text: Diaby memulai karier sebagai pemain yunior di Aubervilliers, Red Star Paris, dan Paris Saint-Germain. Ia juga pernah bermain untuk tim utama Auxerre. Selain sebagai gelandang, Diaby juga bisa memainkan posisi penyerang lubang untuk klubnya.


title: Bacary Sagna

text: Bacary Sagna () adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Perancis yang bermain sebagai bek kanan untuk Manchester City F.C. di Liga Utama Inggris dan .


title: Bacary Sagna

text: Sagna memulai karier sebagai pemain yunior Auxerre. Ia juga pernah bermain di tim utama Auxerre sebelum bergabung dengan Arsenal pada bulan Juli 2007, lalu dia melanjutkan kariernya ke klub rival Manchester City F.C. setelah kontarknya habis bersama Arsenal F.C. pada Juni 2014. Sagna telah memperkuat tim nasional Perancis sejak bulan Agustus 2007 dan telah mencatat 32 kali penampilan sejak saat itu.


title: Denílson Pereira Neves

text: Denílson Pereira Neves () adalah pesepak bola Brasil yang bermain untuk Arsenal dengan posisi sebagai gelandang.


title: Alexandre Song

text: Alexandre Dimitri Song Billong () atau lebih dikenal sebagai Alex Song adalah pesepak bola Kamerun yang bermain dengan posisi sebagai gelandang atau Bek.


title: Gaël Clichy

text: Gaël Clichy () adalah pemain sepak bola Perancis keturunan Martinik yang bermain sebagai bek kiri untuk Manchester City di Liga Primer Inggris dan .


title: Gaël Clichy

text: Clichy memulai karier sebagai pemain profesional bersama klub Cannes. Ia kemudian bergabung dengan Arsenal pada tahun 2003 dan termasuk dalam skuat Arsenal yang meraih gelar juara Liga Primer Inggris musim 2003–04 yang tanpa mengalami kekalahan di liga. Pada bulan Juli 2011, Clichy bergabung ke Manchester City dengan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun.


title: Gaël Clichy

text: Clichy memperkuat sejak bulan September 2008. Ia tampil pertama kali saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2010 menghadapi . Clichy adalah anggota skuat timnas Perancis pada putaran final Piala Dunia FIFA 2010.


title: Manuel Almunia

text: Manuel Almunia Rivero () adalah pemain sepak bola profesional asal Spanyol yang bermain sebagai penjaga gawang. Saat ini ia berstatus tanpa klub.


title: Manuel Almunia

text: Almunia pernah bermain untuk tim seperti Osasuna, Celta Vigo, Recreativo Huelva, danArsenal pada bulan Juli 2004. Ia juga tampil saat Arsenal bertemu FC Barcelona di partai Final Liga Champions UEFA 2006.


title: Nicklas Bendtner

text: Nicklas Bendtner (); () adalah seorang pesepak bola Denmark. Ia juga sering dijuluki dengan julukan "Lord Bendtner". Berposisi sebagai penyerang tengah, tetapi ia juga sering bermain sebagai penyerang sayap kanan untuk Arsenal dan memiliki sundulan kuat.


title: Nicklas Bendtner

text: Setelah bermain untuk tim usia muda di Tarnby Boldklub, Kjøbenhavns Boldklub dan Arsenal, Bendtner menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Arsenal pada tahun 2005. Dia membuat debut profesional pada bulan Oktober 2005 di Piala Liga, dalam pertandingan melawan Sunderland. Pada musim 2006-07, Bendtner dipinjamkan ke klub divisi Championship, Birmingham City, di mana ia membuat 48 penampilan. Setelah kembali ke Arsenal, ia masuk dalam jajaran skuat inti, Namun berlahan tetapi pasti dia mulai kehilangan tempat di tim utama selama musim 2010-11. Akibatnya, ia dipinjamkan ke klub Liga Premier, Sunderland untuk sebagian besar musim 2011-12, di mana ia membuat 30 penampilan. Dia kemudian menghabiskan seluruh musim 2012-13 dipinjamkan ke klub Serie A Juventus, di mana ia membuat 10 penampilan, tanpa sekalipun mencetak gol.


title: Nicklas Bendtner

text: Bendtner pernah membela tim nasional Denmark U-16, di U-17, U-19, U-21 dan Tim Senior. Dia membuat debut senior internasional pada 16 Agustus 2006, dalam pertandingan persahabatan melawan Polandia, dan mencetak gol internasional pertamanya dalam pertandingan itu. Sejak itu, ia telah memenangkan total 55 tampil, dan telah tampil di Denmark Piala Dunia FIFA 2010 dan Piala Eropa 2012.


title: Nicklas Bendtner

text: Saat ini Bendtner bermain untuk Klub Divisi Championship Liga Inggris, Nottingham Forest.


title: Nicklas Bendtner

text: Karier sepak bola Bendtner dimulai di klub amatir Denmark, Tarnby Boldklub sebelum kemudian bergabung dengan Kjøbenhavns Boldklub, sebuah klub cabang dari FC Coppenhagen pada tahun 1998. Dia menghabiskan 6 tahun disana sebelum akhirnya bergabung dengan klub Premier League Inggris, Arsenal.\


title: Nicklas Bendtner

text: Bendtner bermain untuk Arsenal pada musim 2004 dan memulai debutnya pada 25 Oktober 2005 pada pertandingan


title: Nicklas Bendtner

text: Piala Liga ketika Arsenal berhadapan dengan Sunderland di Stadium of Light. Ia masuk sebagai pemain pengganti di menit akhir menggantikan Quincy Abeyie.


title: Nicklas Bendtner

text: Pada Agustus 2006, Bendtner dipinjamkan ke klub Divisi Championship, Birmingham City dengan masa peminjaman hingga Januari 2007. Bendtner membuat debutnya sebagai pemain pengganti menggantikan Stephen Clemence di menit 60 saat Birmingham City berhadapan denga Colchester United pada 5 Agustus 2006. Dia mencetak gol pementu kemenangan di pertandingan tersebut. Pada Januari 2007 Birmingham memperpanjang masa peminjamannya hingga akhir musim 2007


title: Nicklas Bendtner

text: Bendtner menandatangani kontrak 5 tahun bersama Arsenal pada Mei 2007. Setelah penampilan yang cukup menawan bersama Birmingham City, Bendtner mendapat tawaran dari beberapa klub termasuk AC Milan dan Olympique Lionnais, namun Bendtner memutuskan untuk bertahan di Arsenal untuk mendapatkan tempat di tim utama dalam tim.


title: Nicklas Bendtner

text: Pertandingan pertamanya bersama Arsenal adalah ketika Arsenal menghadapi Paris Saint-Germain di Emirates Stadium dalam Turnamen Pra Musim, Emirates Cup. Bendtner mencetak satu gol dan satu assist.


title: Nicklas Bendtner

text: Gol profesional pertamanya dicetak pada Piala Liga ketika Arsenal mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-0 pada 25 September 2007. Dan pada 23 Oktober dia mencetak gol pertamanya di kompetisi Eropa ketika Arsenal menghancurkan Slavia Praha 7-0 pada UEFA Champions League 2007. Bendtner mencetak gol pada menit 89, dua puluh menit setelah dia masuk sebagai pemain pengganti.


title: Nicklas Bendtner

text: Bendter bermain sebagai Starting XI untuk pertama kalinya ketika Arsenal berhadapan dengan Everton pada 29 Desember. Namun sayangnya harus diusir keluar setelah mendapatkan 2 kartu kuning.


title: Nicklas Bendtner

text: Gol pertamanya di FA Cup dicetak ketik Arsenal mengalahkan Burnley 2-0 pada Januari 2008. Dan gol pertamanya di ajang Liga dicetak pada 22 Desember 2007 ketika Arsenal mengalahkan Tottenham Hotspurs. Dia mencetak gol kemenangan lewat sundulan menyambut umpan Cesc Fabregas hanya 1,8 menit setelah dia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Emmanuele Ebouye.


title: Nicklas Bendtner

text: Prestasi paling menonjol di musim 2008 adalah ketika Bendtner mencetak 4 gol ketika Arsenal mengandaskan Burgenalnd XI dengan skor 10-2 pada 29 Juli 2008. Pada musim ini Karier Bendtner banyak menurun setelah mulai jarang bermain untuk tim. Ditambah peristiwa kontroversial yang menimpanya pada 5 Mei 2009 ketika ia terlihat keluar dari sebuah klub malam setelah Arsenal takluk di kandang sendiri oleh Manchester United 1-3. Dari salah satu foto yang berhasil diambil, terlihat Bendtner keluar dengan celana melorot hingga setinggi paha. Dia kemudian membuat statement kepada publik ""I may be young, but my actions were a poor error of judgment and something I deeply regret.""


title: Armand Traoré

text: Armand Traoré () adalah pesepak bola yang bermain untuk Nottingham Forest sebagai bek kiri. Traoré adalah produk dari akademi Arsenal. Ia telah mewakili Perancis di tingkat U-19 dan U-21, tetapi sejak ITU memilih untuk mewakili negara asal orang tuanya, Senegal, pada tingkat senior.


title: Armand Traoré

text: Armand telah mewakili Perancis di U-17 dan U18. Armand bermain dengan Prancis U-19, membantu mereka lolos ke Kejuaraan UEFA U-19 2008. Dia berpartisipasi dalam kesemua tiga pertandingan kualifikasi dan salah satu pertandingan elit Perancis, sebelum Prancis tersingkir oleh Italia.


title: Armand Traoré

text: Ia menerima panggilan pertamanya untuk tim U-21 pada 13 November 2008 untuk persahabatan melawan Denmark. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan 1-0 dengan Traoré bermain 73 menit.


title: Armand Traoré

text: Pada bulan Juni 2011, Traoré memilih untuk mewakili negara asalnya, Senegal, setelah diskusi dengan pelatih mereka Amara Traoré. Ayahnya juga bermain sepak bola internasional untuk tim sepak bola nasional Senegal.


title: Armand Traoré

text: Traoré menerima panggilan pertama mewakili Senegal pada 1 Agustus menjelang pertandingan persahabatan melawan Maroko. Armand Traoré melakukan debut untuk Senegal dalam kekalahan 2-0 melawan Maroko pada tanggal 10 Agustus 2011, bek yang dimainkan 70 menit sebelum ditarik keluar.


title: Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

text: Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur seperti halnya provinsi-provinsi lainnya, tetapi memiliki 5 orang Wali Kota yang bertanggungjawab kepada Gubernur secara langsung.


text: Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


text: Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.


text: Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam UU 29/2007.


text: Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


text: Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.


text: Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.


text: Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.


text: Provinsi DKI Ibukota Jakarta memiliki batas-batas: (a). sebelah utara dengan Laut Jawa; (b). sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; (c). sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan (d). sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.


text: Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi. Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi dibagi dalam kecamatan. Wilayah kecamatan dibagi dalam kelurahan.


text: Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kelurahan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.


text: Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.


text: DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan pertimbangan terhadap calon Wali Kota/Bupati yang diajukan oleh Gubernur. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang berlaku mulai Pemilihan Umum Tahun 2009.


text: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah.


text: Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah.


text: Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Deputi Gubernur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Deputi diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur.


text: Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Wali Kota/Bupati. Wali Kota/Bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali Kota/Bupati bertanggung jawab kepada Gubernur.


text: Wali Kota/Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Wali Kota/Wakil Bupati. Wakil Wali Kota/Wakil Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Wakil Wali Kota/Wakil Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakil Wali Kota/Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Wali Kota/Bupati.


text: Perangkat pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terdiri atas sekretariat Kota Administrasi/sekretariat Kabupaten Administrasi, suku dinas, lembaga teknis lain, kecamatan, dan kelurahan.


text: Kecamatan dipimpin oleh camat yang dibantu oleh seorang wakil camat. Camat dan wakil camat diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh seorang wakil lurah. Lurah dan wakil lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.


text: Untuk membantu wali kota/bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kota/kabupaten dibentuk dewan kota/dewan kabupaten. Anggota dewan kota/dewan kabupaten terdiri atas tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat dengan komposisi satu kecamatan satu wakil. Anggota dewan kota/dewan kabupaten diusulkan oleh masyarakat dan disetujui oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur. Ketentuan mengenai susunan, jumlah, kedudukan, tata kerja dan tata cara pemilihan keanggotaan dewan kota/dewan kabupaten diatur dengan peraturan daerah.


text: Untuk membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dibentuk lembaga musyawarah kelurahan. Anggota lembaga musyawarah kelurahan dipilih secara demokratis pada tingkat rukun warga dan selanjutnya ditetapkan oleh wali kota/bupati melalui camat. Ketentuan mengenai susunan, kedudukan, tata kerja, dan keanggotaan lembaga musyawarah kelurahan diatur dengan peraturan daerah.


text: Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan (kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan) dan urusan pemerintahan lainnya yang diatur dalam UU 29/2007. Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.


text: Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang:


text: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta.


text: Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan kepada pemerintah kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jenis kewenangan dan urusan yang didelegasikan, ruang lingkup, dan tata cara pendelegasiannya diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah.


text: Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


text: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten dengan mengikutsertakan pemerintah kota/kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi lain dan dengan kota di negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


text: Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Negara dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Negara dikoordinasikan dengan tata ruang provinsi yang berbatasan langsung. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan langsung merupakan hasil kerja sama secara terpadu dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.


text: Kerja sama secara terpadu mencakup keterpaduan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah setiap provinsi dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional. Kerja sama terpadu sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh menteri terkait;


text: Pemerintah dapat membentuk dan/atau menetapkan kawasan khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus di wilayahnya kepada Pemerintah.


text: Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta. Pendanaan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain dianggarkan dalam APBN.


text: Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran wajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang terkait dengan kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Pemerintah melalui menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


text: Pada tahun 2007 dikeluarkan Undang-undang Daerah mengenai pelarangan pemberian uang kepada pengemis, pedagang asongan, penertiban permukiman liar di bantaran sungai dan di bawah jembatan layang, melarang meludah dan merokok di dalam transportasi umum. Membersihkan kaca mobil yang tidak disuruh untuk mendapatkan uang juga tidak diperkenankan dan akan didenda. Kritik-kritk timbul bahwa hal-hal tersebut akan sulit diterapkan, dan kemungkinan diabaikan, mengingat tingkat kemiskinan di Ibukota.


text: Pada tahun 2015, di bawah kepemimpinan Gubernur yang tegas, tingkat ekonomi yang telah meningkat dan sistem-sistem baru yang diterapkan, maka banyak hal telah mengalami banyak kemajuan. Pengemis dan pedagang asongan berkurang, karena tindakan persuasif dan jika perlu tegas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), meludah memang bukan budaya Indonesia dan semakin sedikit pemakan/pemakai sirih, merokok di transportasi umum ber-AC tidak ada lagi dan transportasi umum AC semakin banyak (TransJakarta dan KA Commuter Jabodetabek), pemukim liar warga DKI ditempatkan di rumah susun sewa, tetapi bukan warga DKI dipulangkan ke daerah asalnya.


text: Meniru Singapore's Orchard Road, Jakarta menerapkan dilarang parkir di sepanjang Jl. Hayam Wuruk dan Jl. Gajah Mada di Jakarta Pusat. Pedagang asongan dan pengemis juga dilarang berkeliaran di trotoir dan jalan tersebut. Hal ini telah cukup berhasil dan membuat ke dua jalan tersebut jauh lebih lancar dan ternyata gedung-gedung parkirnya mencukupi. Kerjasama dengan swasta di mana Pemda DKI tidak mengeluarkan uang sepeserpun di mana Pemda DKI menerima 30% uang hasil parkir meter, tenyata sangat berhasil. Jalan Sabang kini lebih lancar dan tertib. Hal ini akan segera diterapkan juga di Jalan Falatehan, Jalan Boulevard Kelapa Gading dan secara bertahap hingga 400 titik parkir. Seperti juga halnya Singapura, Electronic Road Pricing (ERP) juga akan diterapkan di Jakarta dengan pola yang hampir serupa dengan parkir meter.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintahan Aceh setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia dan merupakan kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Aceh. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari’at Islam. Penegakan syari’at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: UU 11/2006, yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi UU ini, selain itu materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari UU 11/2006, sebagian besar hampir sama dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada UU Pemerintahan Daerah (sepanjang hal-hal yang telah diatur menurut UU Pemerintahan Aceh). Karena begitu banyak materi mengenai pemerintahan Aceh maka artikel ini hanya memuat sebagiannya saja. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam UU 11/2006.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan Bendera Daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.yang bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. Pemerintah Aceh dapat menetapkan Lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan. Pemerintah Aceh dapat menetapkan Himne Aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Wilayah Aceh merupakan sebuah kesatuan dengan batas-batas: (a). sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka; (b). sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; (c). sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan (d). sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Daerah Aceh dibagi atas Kabupaten dan Kota. Kabupaten dan Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati atau Wali kota.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Kecamatan dibagi atas "Mukim". "Mukim" adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa "Gampong" yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh "Imeum Mukim" atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: "Mukim" dibagi atas kelurahan dan "Gampong". Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan "Qanun" Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Wali kota. Kelurahan di Provinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi "Gampong" atau nama lain dalam Kabupaten/Kota. "Gampong" atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah "Mukim" dan dipimpin oleh "Keuchik" atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus di Aceh dan/atau Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus. Dalam pembentukannya Pemerintah Pusat wajib mengikutsertakan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Aceh bersama pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kawasan khusus setelah mendapat persetujuan DPRA/DPRK. Tata cara penetapan kawasan khusus di Aceh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Kawasan perkotaan dapat berbentuk Kota sebagai daerah otonom, bagian Kabupaten yang memiliki ciri perkotaan, maupun bagian dari dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk badan pengelolaan pembangunan di kawasan gampong yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Ketentuan kawasan perkotaan diatur dengan "Qanun".


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Aceh memiliki kewenangan yang bersifat khusus antara lain:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, baik pada Pemerintahan di tingkat Aceh maupun pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintahan di Aceh. Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari’at Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota diatur dengan "Qanun" Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh yang merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Urusan wajib yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh, yang meliputi:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan tambahan dalam hal:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki khususan yaitu dimasukkannya asas ke-Islaman. Penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan DPRA. Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam "Qanun".


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Jumlah anggota DPRA adalah 1¼ kali lebih banyak dari jumlah anggota DPRD Provinsi lainnya dari yang ditetapkan undang-undang.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh. DPRA dapat membentuk paling sedikit 5 (lima) komisi dan paling banyak 8 (delapan) komisi. DPRK yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang membentuk 4 (empat) komisi, dan yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang atau lebih membentuk 5 (lima) komisi.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Tugas dan wewenang DPRA antara lain:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Tugas dan wewenang DPRK antara lain adalah membentuk "Qanun" Kabupaten/Kota yang dibahas dengan Bupati/Wali kota untuk mendapat persetujuan bersama.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. Gubernur bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Aceh pada semua sektor pemerintahan termasuk pelayanan masyarakat dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat yang diatur dalam "Qanun" Aceh. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan bertanggung jawab kepada Presiden.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Bupati/Wali kota sebagai kepala pemerintah Kabupaten/Kota dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati/Wakil Wali kota. Bupati/Wali kota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam "Qanun" Kabupaten/Kota.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Gubernur atau Bupati/Wali kota mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari’at Islam secara menyeluruh. Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur antara lain dalam pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari’at Islam. Wakil Bupati/Wakil Wali kota mempunyai tugas membantu Bupati/Wali kota antara lain dalam:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali kota/Wakil Wali kota diajukan oleh:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali kota/Wakil Wali kota harus memenuhi persyaratan antara lain:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk "Mukim" yang terdiri atas beberapa "Gampong". "Mukim" dipimpin oleh "Imeum Mukim" sebagai penyelenggara tugas dan fungsi "Mukim" yang dibantu oleh "Tuha Peuet Mukim" atau nama lain. "Imeum Mukim" dipilih melalui Musyawarah "Mukim" yang tata cara pemilihannya diatur dengan "Qanun" Aceh. Ketentuan organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan "Mukim" diatur dengan "Qanun" Kabupaten/Kota.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk "Gampong" atau nama lain. Pemerintahan "Gampong" terdiri atas "Keuchik" dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut "Tuha Peuet" atau nama lain. "Gampong" dipimpin oleh "Keuchik" yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat yang tata cara pemilihannya diatur dengan "Qanun" Aceh. Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan "Gampong" dilakukan dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat. Kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat Pemerintahan "Gampong" atau nama lain diatur dengan "Qanun" Kabupaten/Kota.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali kota/Wakil Wali kota.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibuKota Aceh. Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh. Partai politik lokal yang melakukan pelanggaran dapat dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kepengurusan partai politik lokal memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Ketentuan partai politik lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang "aqidah", "syar’iyah", dan "akhlak". Syari’at Islam tersebut meliputi "ibadah", "ahwal alsyakhshiyah" (hukum keluarga), "muamalah" (hukum perdata), "jinayah" (hukum pidana), "qadha’" (peradilan), "tarbiyah" (pendidikan), "dakwah", "syiar", dan pembelaan Islam. Ketentuan pelaksanaan syari’at Islam diatur dengan "Qanun" Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari’at Islam. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari’at Islam. Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Peradilan Syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Mahkamah Syar’iyah terdiri atas Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding. Hakim Mahkamah Syar’iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang "Ahwal Al-Syakhsiyah" (hukum keluarga), "Muamalah" (hukum perdata), dan "Jinayah" (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam. Ketentuan mengenai bidang "Ahwal Al-Syakhsiyah" (hukum keluarga), "Muamalah" (hukum perdata), dan "Jinayah" (hukum pidana) diatur dengan "Qanun" Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar’iyah adalah hukum acara yang diatur dalam "Qanun" Aceh. Sengketa wewenang antara Mahkamah Syar’iyah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah. Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari’at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: MPU dibentuk di Aceh/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas Ulama dan Cendekiawan Muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, yang bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama. MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK. Ketentuan struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan "Qanun" Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: MPU berfungsi menetapkan Fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. MPU mempunyai tugas dan wewenang:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Lembaga "Wali Nanggroe" merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Lembaga "Wali Nanggroe" bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang "Wali Nanggroe" yang bersifat personal dan independen. "Wali Nanggroe" berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan "Qanun" Aceh. Ketentuan mengenai "Lembaga Wali Nanggroe" diatur dengan "Qanun" Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur dengan "Qanun" Aceh. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Lembaga adat Aceh meliputi:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari’at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh Lembaga Adat dengan pertimbangan "Wali Nanggroe".


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Perangkat Daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh, dan Lembaga Teknis Aceh yang diatur dengan "Qanun" Aceh. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRK, Dinas Kabupaten/Kota, Lembaga Teknis Kabupaten/Kota, dan Kecamatan yang diatur dengan "Qanun" Kabupaten/Kota.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pegawai Negeri Sipil di Aceh merupakan satu kesatuan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional. Pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil Aceh/Kabupaten/Kota pada tingkat nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat Aceh/Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: "Qanun" dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan. "Qanun" Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA. "Qanun" Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan "Qanun". Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan "Qanun" harus terjamin adanya ruang partisipasi publik. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan "Qanun", Gubernur dan Bupati/Wali kota dapat menetapkan Peraturan/Keputusan Gubernur atau peraturan/keputusan Bupati/Wali kota.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: "Qanun", kecuali "Qanun" mengenai "Jinayah" (hukum pidana), dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). "Qanun" dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Qanun" yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Gubernur, Bupati/Wali kota dalam menegakkan "Qanun" dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Gubernur, Bupati/Wali kota dalam menegakkan "Qanun" Syar’iyah dalam pelaksanaan syari’at Islam dapat membentuk unit Polisi "Wilayatul Hisbah" sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat istiadat Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Kepolisian di Aceh merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian di Aceh bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Aceh dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan keamanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengangkat pejabat sementara Kepala Kepolisian di Aceh sambil menunggu persetujuan Gubernur. Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari’at Islam dan budaya, serta adat istiadat dan kebijakan Gubernur Aceh. Pendidikan dasar bagi calon bintara dan pelatihan umum bagi bintara Kepolisian Aceh diberi kurikulum muatan lokal dan dengan penekanan terhadap hak asasi manusia. Penempatan bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari’at Islam, budaya, dan adat istiadat.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Kejaksaan di Aceh merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan syari’at Islam. Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur. Seleksi dan penempatan jaksa di Aceh dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari’at Islam, budaya, dan adat istiadat Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya yang meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Aceh berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh. Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama. Kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh. Sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai kontrak kerja sama tersebut Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan DPRA.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan secara bebas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui darat, laut dan udara tanpa hambatan pajak, bea, atau hambatan perdagangan lainnya, kecuali perdagangan dari daerah yang terpisah dari daerah pabean Indonesia. Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menyediakan fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal, dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan lain-lain fasilitas fiskal yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dapat membangun pelabuhan dan bandar udara umum di Aceh. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota. Pelabuhan dan bandar udara umum yang pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN) dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Gubernur selaku wakil Pemerintah berwenang melarang jenis barang tertentu untuk dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari kawasan Sabang. Pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Untuk memperlancar kegiatan pengembangan Kawasan Sabang, Pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada Dewan Kawasan Sabang. Dewan Kawasan Sabang juga menerima pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan untuk pengembangan Kawasan Sabang, dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Sabang. Kewenangan Dewan Kawasan Sabang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lain yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pendapatan Daerah bersumber dari:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota terdiri atas:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Dana perimbangan terdiri atas:


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Aceh berwenang mengelola tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas yang merupakan pendapatan dalam APBA. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Dana Otonomi Khusus berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh. Penggunaan Dana Otonomi Khusus dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur dalam "Qanun" Aceh. Dana otonomi khusus untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Zakat, harta 'wakaf", dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan "Qanun". Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Aceh berwenang menetapkan persyaratan untuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam penyaluran kredit di Aceh sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Aceh dapat menetapkan tingkat suku bunga tertentu setelah mendapatkan kesepakatan dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank terkait. Pemerintah Aceh dapat menanggung beban bunga akibat tingkat suku bunga untuk program pembangunan tertentu yang telah disepakati dengan DPRA. Bank asing dapat membuka cabang atau perwakilan di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: antara lain nilai-nilai Islam. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan berkewajiban memperhatikan, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak-hak masyarakat Aceh. Pelaksanaan pembangunan di Aceh dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan, dan keadilan.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Aceh memiliki wewenang dalam pemberian izin dalam urusan bidang pos dan bidang telekomunikasi. Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam. Untuk itu Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh menetapkan pedoman etika penyiaran dan standar program siaran.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional. Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelindungan hukum terhadap tanah-tanah "wakaf", harta agama, dan keperluan suci lainnya. Pemerintah Aceh berwenang memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi serta menegakkan hak masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara, dan melestarikan Taman Nasional dan kawasan lindung. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi. Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh. Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan. Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengakui, menghormati, dan melindungi keanekaragaman etnik di Aceh. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota mengakui dan melindungi hak setiap kelompok etnik yang ada di Aceh untuk diperlakukan setara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak di Aceh. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan dan pelindungan kerja bagi tenaga kerja di Aceh dan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota asal tenaga kerja yang bersangkutan. Ketentuan tata cara pembentukan dan syarat keanggotaan dalam organisasi pekerja/buruh diatur dengan "Qanun". Ketentuan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tata cara pelindungan diatur dalam "Qanun" berdasarkan peraturan perundang-undangan.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tersebut diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa. Penduduk Aceh yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Pemerintah Pusat, Pemerintahan Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menyediakan pendidikan layanan khusus bagi penduduk Aceh yang berada di daerah terpencil atau terbelakang. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang professional dari luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang tata cara pembentukan, susunan dan fungsinya diatur dalam "Qanun" Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal. Pemerintah dan Pemerintah Aceh memelihara dan mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatur dengan "Qanun" Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membangun panti sosial bagi penyandang masalah sosial dengan memberikan peran kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat. Setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Setiap penduduk Aceh berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan lingkungan.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Setiap penduduk berhak: antara lain atas kebebasan untuk melakukan penelitian akademik, kreasi seni, sastra, dan aktivitas budaya lain yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam; Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah UU 11/2006 diundangkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh yang putusannya memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Dalam menyelesaikan kasus pelangggaran hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan "Qanun" Aceh.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Nama Aceh sebagai Daerah Provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan usul dari DPRA dan Gubernur Aceh. Sebelum hal tersebut dilaksanakan, Provinsi Aceh tetap digunakan sebagai nama Provinsi.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Dalam hal adanya rencana perubahan UU 11/2006 dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan UU 11/2006 diatur dengan "Qanun" Aceh. Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan UU 11/2006 diatur dengan "Qanun" Kabupaten/Kota.


title: Pemerintah Provinsi Aceh

text: Perjanjian antara Pemerintah Pusat dengan negara asing atau pihak lain, yang antara lain berkenaan dengan perjanjian bagi hasil minyak dan gas bumi yang berlokasi di Aceh, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Perjanjian bagi hasil dapat ditinjau kembali dan/atau diperpendek masa berlakunya jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.


title: Otonomi khusus Papua

text: Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam UU 21/2001. Selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU ini, Provinsi Papua masih tetap menggunakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia.


title: Otonomi khusus Papua

text: Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Keputusan politik penyatuan Papua (semula disebut Irian Barat kemudian berganti menjadi Irian Jaya) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.


title: Otonomi khusus Papua

text: Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.


title: Otonomi khusus Papua

text: Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.


title: Otonomi khusus Papua

text: Provinsi Papua sebagai bagian dari NKRI menggunakan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.


title: Otonomi khusus Papua

text: Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom. Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah Distrik. Distrik (dahulu dikenal dengan Kecamatan) adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota; Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.


title: Otonomi khusus Papua

text: Di dalam Provinsi Papua dapat ditetapkan kawasan untuk kepentingan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas usul Provinsi. Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi-provinsi yang baru dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa datang.


title: Otonomi khusus Papua

text: Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.


title: Otonomi khusus Papua

text: Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP. Jumlah anggota DPRP adalah 1 1/4 (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh mudah, jika jatah anggota DPRD Provinsi Papua menurut UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah 100 kursi maka jumlah kursi DPRP adalah 125 kursi.


title: Otonomi khusus Papua

text: Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur. Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur. Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Provinsi-provinsi lain di Indonesia, yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua memerlukan syarat khusus, diantaranya adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:


title: Otonomi khusus Papua

text: MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Keanggotaan dan jumlah anggota MRP ditetapkan dengan Perdasus. Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun. Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.


title: Otonomi khusus Papua

text: MRP mempunyai tugas dan wewenang, yang diatur dengan Perdasus, antara lain :


title: Otonomi khusus Papua

text: Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.


title: Otonomi khusus Papua

text: Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU 21/2001. Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur.


title: Otonomi khusus Papua

text: Dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua (dan provinsi-provinsi hasil pemekarannya) mendapat bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam sebagai berikut:


title: Otonomi khusus Papua

text: Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan Pertambangan minyak bumi dan gas alam dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi


title: Otonomi khusus Papua

text: Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.


title: Otonomi khusus Papua

text:
Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan, yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat yang dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya. Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat. Pemberian kesempatan berusaha Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat
Tugas Kepolisian di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur Provinsi Papua. Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua. Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua diberi kurikulum muatan lokal, dan lulusannya diutamakan untuk penugasan di Provinsi Papua. Penempatan perwira, bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Provinsi Papua dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya dan adat istiadat di daerah penugasan.


title: Otonomi khusus Papua

text: Tugas Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Provinsi Papua sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia. Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.


title: Otonomi khusus Papua

text: Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping kekuasaan kehakiman tersebut, diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.


title: Otonomi khusus Papua

text: Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengadilan adat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum adatnya.


title: Otonomi khusus Papua

text: Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.


title: Otonomi khusus Papua

text: Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang oleh pengadilan tingkat pertama, menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.


title: Otonomi khusus Papua

text: Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun. Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.


title: Otonomi khusus Papua

text: Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.


title: Otonomi khusus Papua

text: Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya. Dalam hal mendapatkan pekerjaan di bidang peradilan, orang asli Papua berhak memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi Hakim atau Jaksa di Provinsi Papua. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua


title: Otonomi khusus Papua

text: Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Untuk hal itu Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua. Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.


title: Otonomi khusus Papua

text: Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.


title: Otonomi khusus Papua

text: Setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban untuk menjamin:


title: Otonomi khusus Papua

text: Pemerintah mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua.


title: Otonomi khusus Papua

text: Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua. Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan.