title: Il Divo

text: Ide pembentukan Il Divo datang dari Simon Cowell yang menyadari apresiasinya terhadap musik klasik. Ia memutuskan untuk membentuk kuartet multinasional. Pencarian bakat dilakukan bagi penyanyi yang mau berpartisipasi pada proyek Il Divo, yang berlangsung dua tahun dari 2001 sampai Desember 2003. Sekarang, Il Divo terdiri dari Carlos Marín asal Spanyol, Urs Bühler asal Swiss, David Miller asal Amerika Serikat, dan Sébastien Izambard asal Perancis.


title: Il Divo

text: Rekaman album pertama mereka dimulai pada awal 2004 di Swedia. Album debut mereka, Il Divo, antara lain berisi lagu hit Toni Braxton "Unbreak My Heart" ("Regresa A Mi") dan lagu hit Frank Sinatra "My Way" ("A Mi Manera"). Il Divo menyanyi dalam bahasa Inggris, Italia, Spanyol, Perancis, dan Latin. CD yang mencapai multiplatinum ini menjadi nomor satu di 13 negara dan menjadi 5 teratas di 25 negara.


title: Il Divo

text: Album kedua Il Divo, Ancora, direkam di Swedia dan London. Album tersebut dirilis pada sekitar akhir 2005 dan awal 2006. Lagu di album ini antara lain adalah "I Believe In You" ("Je Crois En Toi") bersama Céline Dion dan "All By Myself".


title: Il Divo

text: Il Divo dan Toni Braxton membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2006 "Time Of Our Lives" yang ditulis oleh penulis lagu asal Swedia, Jörgen Elofsson.


title: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

text: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (disingkat Kemenko Polhukam) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenkopolhukam dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Wiranto.


text: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:


title: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

text: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (disingkat Kemenko Perekonomian) sebelumnya bernama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang sejak tanggal 12 Agustus 2015 dijabat oleh Darmin Nasution.


text: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:


text: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:


title: Rui Costa

text: Rui Manuel César Costa, biasanya disebut Rui Costa (), adalah seorang mantan pemain sepak bola asal Portugal. Ia adalah salah seorang pemain Portugal yang berasal dari 'Generasi Emas', bersama dengan pemain lain seperti Luis Figo. Ia pernah membela klub SL Benfica dari tahun 1991 hingga 1994 dan tahun 2006 hingga 2008, ACF Fiorentina (1994-2001), dan AC Milan (2001-2006).


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).


title: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

text: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.


text: Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.


text: Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 0ktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.


text: Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.


text: Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.


text: Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.


text: Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.


text: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:


text: Struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 adalah sebagai berikut :


text: Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).


title: Elton John

text: Sir Elton Hercules John () merupakan penyanyi berkebangsaan Inggris. Ia terkenal sebagai pelantun lagu "Candle In The Wind" yang populer di pertengahan tahun 70-an. Walau aslinya lagu itu dipersembahkan untuk Norma Jean alias Marilyn Monroe, maka Elton John mengubah lagu itu menjadi "Candle In The Wind 1997" untuk dipersembahkan pada "Mawar Inggris" alias Putri Diana yang tewas pada 31 Agustus 1997. Lagu ini dinyanyikannya pada upacara pelepasan jenazah Putri Diana di Westminster Abbey pada 6 September 1997. Pada tahun 2005, ia menjadi suami (partner sipil) dari pacarnya, David Furnish. Sebelum menikahi David Furnish,


Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (disingkat Kemendag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kementerian Perdagangan dipimpin oleh seorang Menteri Perdagangan (Mendag) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Enggartiasto Lukita.


title: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

text: Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi, dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM dipimpin oleh seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) yang sejak tanggal 14 Oktober 2016 dijabat oleh Ignasius Jonan.


title: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

text: Tahun 1945  Lembaga pertama yang menangani Pertambangan di Indonesia adalah Jawatan Tambang, dan Geologi yang dibentuk pada tanggal 11 September 1945. Jawatan ini, semula bernama , bernaung di Kementerian Kemakmuran.


text: Tahun 1952  Jawatan, dan Geologi yang pada saat itu berada di Kementerian Perindustrian, berdasarkan SK Menteri Perekonomian no. 2360a/M Tahun 1952, di ubah menjadi Direktorat Pertambangan yang terdiri atas Pusat Jawatan Pertambangan, dan Pusat Jawatan Geologi.


text: Tahun 1957  Berdasarkan Keppres no.131 Tahun 1957 Kementerian Perekonomian dipecah menjadi Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian no. 4247 a/M tahun 1957, Pusat-pusat di bawah Direktorat Pertambangan berubah menjadi Jawatan Pertambangan, dan Jawatan Geologi.


text: Tahun 1959  Kementerian Perindustrian dipecah menjadi Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan, dan Departemen Perindustrian Rakyat dimana bidang pertambangan minyak, dan gas bumi berada di bawah Departemen Perindustrian Dasar, dan Pertambangan.


text: Tahun 1961  Pemerintah membentuk Biro Minyak, dan Gas Bumi yang berada di bawah Departemen Perindustrian Dasar, dan Pertambangan.


text: Tahun 1962  Jawatan Geologi, dan Jawatan Pertambangan diubah menjadi Direktorat Geologi, dan Direktorat Pertambangan.


text: Tahun 1963  Biro Minyak, dan Gas Bumi diubah menjadi Direktorat Minyak, dan Gas Bumi yang berada di bawah kewenangan Pembantu Menteri Urusan Pertambangan, dan Perusahaan-perusahaan Tambang Negara.


text: Tahun 1965  Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan dipecah menjadi tiga departemen yaitu: Departemen Perindustrian Dasar, Departemen Pertambangan, dan Departemen Urusan Minyak, dan Gas Bumi. Pada tanggal 11 Juni 1965 Menteri Urusan Minyak, dan Gas Bumi menetapkan berdirinya Lembaga Minyak, dan Gas Bumi (Lemigas).


text: Tahun 1966  Departemen Urusan Minyak, dan Gas Bumi dilebur menjadi Kementerian Pertambangan, dan Migas yang membawahi Departemen Minyak, dan Gas Bumi.


text: Tahun 1966  Dalam Kabinet Ampera, Departemen Minyak, dan Gas Bumi, dan Departemen Pertambangan dilebur menjadi Departemen Pertambangan.


text: Tahun 1978  Departemen Pertambangan berubah menjadi Departemen Pertambangan, dan Energi.


text: Tahun 2000  Departemen Pertambangan, dan Energi berubah menjadi Departemen Energi, dan Sumber Daya Mineral.


text: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi, dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan fungsi:


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Sri Mulyani


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Kementerian Keuangan mempunyai motto "Nagara Dana Rakça" yang berarti Penjaga Keuangan Negara terletak di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan kompleks yang terdiri dari beberapa gedung yang letaknya saling berseberangan. Kebanyakan instansi setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan bertempat di lokasi ini. Instansi eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang tidak berkantor pusat di dalam komplek tersebut antara lain Direktorat Jenderal Pajak (Jalan Gatot Subroto No. 40-42), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rawamangun), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Jalan Purnawarman No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan).


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Di Indonesia, sejarah pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Tiap pemerintahan, dari zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk dapat melaksanakan pembangunan perekonomian di pemerintahannya. Pengelolaan keuangan pemerintahan disini meliputi semua milik pemerintahan atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan. Keuangan yang dikelola berasal dari masyarakat yang berupa upeti, pajak, bea cukai, dan lain-lain.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Raksa).


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text:
Pengusiran Portugis oleh Belanda menjadikan Belanda mempunyai tempat untuk menancapkan kukunya di Hindia Belanda, dengan melimpahkan wewenang kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). VOC, yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen (1619-1623 dan 1627-1629), diberi hak octrooi yang salah satunya adalah mencetak uang dan melakukan kebijakan perekonomian. Sejak tahun 1600-an, VOC mengeluarkan kebijakan untuk menambah isi kas negara dengan menetapkan peraturan verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC), contingenten (pajak hasil bumi, pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah agar harganya tinggi, dan preangerstelsel (kewajiban menanam pohon kopi).
Pada bulan maret 1809, setelah menjual tanah weltevreden, pemerintahan Daendels memutuskan membangun sebuah istana yang berhadapan dengan lapangan parade Waterlooplein. Istana ini rencananya digunakan sebagai pusat pemerintahan dan dipakai untuk kepentingan gubernur jenderal, dalam rangka pemberian kebijakan. Selain itu, gedung ini juga difungsikan sebagai tempat tahanan.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Sebagai pengganti Daendels, Gubernur Jansen kurang menaruh perhatian pada pembangunan gedung, sehingga selama masa jabatannya pembangunan gedung itu telantar.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Kemudian, pembangunan istana ini dilanjutkan oleh Letnan Kolonel J.C Schultze, perwira yang berpengalaman membangun gedung Societet Harmonie di Batavia. Namun, pembangunan istana sempat terhenti karena Hindia Belanda beralih kekuasan ke Inggris.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Pemerintahan Inggris melalui Thomas Stamford Raffles (1811-1816) mengeluarkan kebijakan baru dengan nama Landrent (pajak tanah), dengan mengubah pola pajak bumi yang diterapkan Belanda sebelumnya. Harapan Raffles mengeluarkan kebijakan tersebut, agar masyarakat Hindia Belanda memiliki uang untuk membeli produk Inggris. Pada intinya adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan dan menyerap hasil produksi oleh penduduk. Kebijakan yang dilakukan Raffles mengalami kegagalan karena tidak adanya dukungan dari raja dan bangsawan setempat, dan penduduk kurang mengerti mengenai uang dan perhitungan pajak.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text:
Hindia Belanda kemudian dikuasai kembali oleh Belanda setelah melalui kesepakatan Inggris-Belanda. Pada periode ini, perbaikan perekonomian
mulai dilaksanakan. Jenderal Du Bus (1826), sebagai Gubernur Jenderal pada masa itu, melanjutkan pembangunan istana tersebut dengan bantuan Ir. Tromp, yang selesai pada 1828. Bangunan tersebut digunakan sebagai kantor pemerintahan Hindia Belanda, yang diresmikan sendiri oleh Gubernur Du Bus. Pada tahun yang sama, Du Bus juga mendirikan De Javasche Bank dengan alasan kondisi keuangan di Hindia Belanda dianggap memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Pada tahun 1836, atas inisiatifnya, van Den Bosch mulai memberlakukan cultuurstelsel (sistem tanam paksa) yang bertujuan untuk memproduksi berbagai komoditi yang memiliki permintaan di pasar dunia. Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka mengenalkan penggunaan uang di masyarakat Hindia Belanda. Cultuurstelsel dan kerja rodi (kerja paksa) mampu mengenalkan ekonomi uang pada masyarakat pedesaan. Hal ini dilihat dengan meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi. Reformasi keuangan sudah berkali-kali dilakukan, tetapi belum menghasilkan keuangan yang sehat.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Kebijakan selanjutnya yang dilakukan pemeritahan Belanda di Hindia Belanda adalah Laissez faire laissez passer, yaitu perekonomian diserahkan pada pihak swasta (kaum kapitalis). Kebijakan ini dilakukan atas desakan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga agar lebih baik. Peraturan agraria baru ini bukannya mengubah menjadi lebih baik melainkan menimbulkan penderitaan yang tidak layak. Pada masa ini Departement van Financien dibentuk dan bertempat di istana Daendels karena pusat pemerintahan berpindah ke tempat lain. Gedung ini dijadikan sebagai tempat pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasif keuangan ke tempat lain.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Kekurangan tenaga ahli keuangan membuat pemerintah Belanda menyelenggarakan berbagai kursus bagi orang Belanda dan orang Pribumi yang dipandang mampu. Kursus yang diikuti adalah kursus ajun kontrolir dan treasury/perbendaharaan. Terpusatnya tempat pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memudahkan pengontrolan pemasukan dan pengeluaran negara. Terjadinya keadaan ekonomi yang memprihatinkan adalah alasan utama dibentuknya Departement of Financien.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Pecahnya perang dunia II di Eropa yang terus menjalar hingga ke wilayah Asia Pasifik, membuat kedudukan Indonesia sebagai jajahan Belanda sangat sulit, ditambah dengan terjepitnya pemerintah Belanda akibat serbuan Jepang. Menjelang kedatangan Jepang di Pulau jawa, Presiden DJB, Dr. G.G. van Buttingha Wichers berhasil memindahkan semua cadangan emas ke Australia dan Afrika Selatan melalui pelabuhan Cilacap.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text:
Selama menduduki Indonesia, Jepang menjadikan kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Gedung Departement of Finance dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas keuangan sehari-hari. Gedung ini dijadikan sebagai
tempat pengolahan keuangan dan pemutusan kebijakan ekonomi oleh Jepang. Pada 7 Maret 1943, patung Jan Pieterzoon Coen yang berada di depan gedung Department of Financien dihancurkan Jepang karena dianggap sebagai lambang penguasa Batavia.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Banyak dari tenaga ahli keuangan Belanda ditawan oleh Jepang, dan beberapa orang yang ahli dan berpengalaman dijadikan sebagai tenaga pengajar keuangan pada putra-putri Indonesia. Kekurangan tenaga keuangan menjadikan Jepang mendidik rakyat Hindia Belanda untuk mengikuti pendidikan keuangan. Selama 1942-1945, Jepang menerapkan beberapa kebijakan seperti, memaksa penyerahan seluruh aset bank, melakukan ordonansi berupa perintah likuidasi untuk seluruh Bank Belanda, Inggris, dan Cina. Selain itu, Jepang juga melakukan invasion money senilai 2,4 milyar gulden di pulau Jawa hingga 8 milyar gulden (pada tahun 1946). Tujuan invasion money yang dilakukan oleh Jepang adalah menghancurkan nilai mata uang Belanda yang sudah telanjur beredar di Hindia Belanda.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Fokus pendudukan Jepang di Hindia Belanda terhadap perang pasifik menyebabkan Jepang melakukan kebijakan yang membuat terjadinya krisis keuangan. Jepang melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan karena produksi minyak jarak. Jepang melakukan pengurasan kekayaan alam dan hasil bumi, dan menjadikan para tenaga produktif sebagai romusha. Hiperinflasi yang terjadi pasa masa ini menyebabkan pengeluaran bertambah besar, sedangkan pemasukan pajak dan bea masuk turun drastis. Kebijakan ala tentara Dai Nippon merugikan penduduk Indonesia.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kota Jakarta dijadikan pusat pemerintahan. Pada masa ini, Gedung Department of Financien masih berfungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan keuangan sehari-hari. Keadaan ekonomi keuangan awal kemerdekaan amat buruk, dimana terjadi inflasi yang tinggi yang disebabkan beredarnya tiga buah mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Mata uang Jepang yang beredar sekitar 4 Milyar dan uang merah NICA menyebabkan terjadinya inflasi tinggi. Permasalahan ekonomi ini menyebabkan diadakannya rapat tanggal 2 september 1945 oleh BPKKP dan BKR di karesidenan Surabaya. Mereka sama-sama menyadari, disamping mempertahankan kemerdekaan selain kekuatan bersenjata juga diperlukan kekuatan dana untuk membiayai perjuangan itu.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Dalam wacana mencari dana, terpetik berita mengenai Dr,Samsi , seorang ekonom dan tokoh pergerakan cukup terkenal di Surabaya. Pada kabinet presidensial pertama RI 19 Agustus 1945, Soekarno mengangkat Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan. Dr. Samsi memiliki peranan besar dalam usaha mencari dana guna membiayai perjuangan RI. Ia mendapatkan informasi bahwa di dalam Bank Escompto Surabaya tersimpan uang peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang dikuasai Jepang. Kedekatannya dengan pemerintah Jepang memudahkannya untuk melakukan upaya pencairan dana, sehingga dapat digunakan untuk perjuangan. Pada 26 September 1945 Dr. Samsi mengundurkan diri dan digantikan oleh A.A. Maramis.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Pada 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan A.A Maramis menginstruksikan tim serikat buruh G. Kolff selaku tim pencari data untuk menemukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Hasilnya, percetakan G. Kolff Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) Malang dianggap memenuhi persyaratan. Menteri pun melakukan penetapan pembentukan Panitia Penyelenggaraan Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TBR Sabarudin. Akhirnya, uang ORI (Oeang Republik Indonesia) pertama berhasil dicetak. Upaya percetakan ORI ini ditangani oleh RAS Winarno dan Joenet Ramli.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Pada 14 November 1945 pada masa kabinet Sjahrir I, Menteri keuangan dijabat oleh Mr. Sunarjo Kolopaking. Mr. Sunarjo mengikuti konferensi Ekonomi Februari 1946 yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat, dalam rangka menanggulangi masalah produksi dan distribusi makanan, sandang serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Pada 6 Maret 1946, panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah yang dikuasai sekutu. Hal ini menyebabkan kabinet Sjahrir berupaya untuk menindaklanjuti pengumuman NICA tersebut untuk mengedarkan ORI. Hanya saja, peredaran ORI tersebut membutuhkan dana. Langkah awal kabinet Sjahrir adalah menggantikan Menteri Keuangan oleh Ir. Surachman Tjokroadisurjo. Upaya utama yang dilakukan oleh Ir. Surachman untuk mengatasi kesulitan ekonomi adalah, melakukan Program Pinjaman Nasional dengan persetujuan BP-KNIP pada Juli 1946. Selain itu, ia juga melakukan penembusan blokade dengan diplomasi beras ke India dan mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika yang dirintis oleh para pengusaha Amerika Serikat yang dirintis oleh badan semi pemerintah bernama Banking and Trading Coorporations dibawah pimpinan Soemitro Djojohadikusumo. Ia juga menembus blokade Sumatra dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia, dengan membuka perwakilan dagang resmi yang bernama Indonesia Office (Indoff).


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Pada 2 Oktober 1946, Menteri keuangan digantikan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Akhirnya, usaha penerbitan uang sendiri memperlihatkan hasilnya dengan diterbitkannya EMISI PERTAMA uang kertas ORI pada tanggal 30 Oktober 1946. Pemerintah Indonesia menyatakan tanggal tersebut sebagai tanggal beredarnya Oeang Republik Indonesia (ORI) dimana uang Jepang, uang NICA, dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. ORI pun diterima dengan perasaan bangga oleh seluruh rakyat Indonesia. Mata uang yang dicetak itu ditandatangani oleh Alexander Andries Maramis (15 mata uang periode 1945-1947).


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: 30 Oktober disahkan sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia oleh presiden berdasarkan lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia, yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Uang adalah lambang utama suatu negara merdeka serta sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada khalayak umum. Untuk menghargai jasa A.A Maramis, maka gedung Department of Financien atau gedung Daendels diberi nama gedung A.A Maramis. Gedung ini menjadi pusat kerja Menteri Keuangan selaku pimpinan Departemen Keuangan Republik Indonesia saat menjalankan tugasnya sehari-hari. Seiring dengan kebutuhan akan koordinasi antar unit, sejak tahun 2007 gedung Menteri Keuangan dipindah ke Gedung Djuanda 1 yang berlokasi di seberang gedung A.A Maramis.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, serta merujuk pada surat edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor SE-11 MK.1/2010 tentang perubahan Nomenklatur Departemen Keuangan menjadi Kementerian keuangan, maka sejak 2009 Departemen Keuangan resmi berubah nama menjadi Kementerian Keuangan.


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:


title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Susunan Organisasi Kementerian Keuangan menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 terdiri atas:


Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi.


title: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

text: Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:


Kementerian Perindustrian Republik Indonesia disingkat Kemenperin RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perindustrian. Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh menteri yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Airlangga Hartarto.


title: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

text: Sejak terbentuknya Kabinet Republik Indonesia I dengan sistem presidensiil tanggal 19 Agustus 1945, maka wewenang dan tanggung jawab sektor industri dan perdagangan berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo hingga berakhirnya tugas kabinet ini tanggal 14 November 1945. Dalam Kabinet Sjahrir I, dengan sistem pemerintahan parlementer, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo, yang selanjutnya menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada Kabinet Sjahrir II dari tanggal 12 Maret 1946 sampai dengan 2 Oktober 1946. Selanjutnya, dalam Kabinet Sjahrir III, wewenang dan pembinaan sektor industri dan perdagangan kembali pada Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani, dibantu Menteri Muda Kemakmuran, Mr. Joesoef Wibisono. Dalam serah terima dari Kebinet Sjahrir III kepada Kabinet Amir Sjarifoedin I tanggal 3 Juli 1947, pembinaan sektor industri dan perdagangan masih tetap di bawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K.Gani dibantu oleh dua orang Menteri Muda yaitu I.J. Kasimo dan Dr. A. Tjokronegoro sampai berakhirnya Kabinet Sjarifoedin II pada tanggal 29 Januari 1948.


text: Pada Kabinet Hatta I yang ditandai adanya perubahan dari sistem parlementer menjadi presidensiil, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Sjafroeddin Prawiranegara dan berakhir tanggal 4 Agustus 1949. Usai masa kabinet itu (tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949), sektor industri dan perdagangan dipercayakan kepada Ir. Indratjaja.


text: Dalam Kabinet Hatta II tanggal 4 Agustus sampai dengan 20 Desember 1949, Ir. Indratjaja digantikan oleh I.J. Kasimo sampai berakhirnya Kabinet RIS dengan sistem parlementer, yaitu sejak tanggal 20 Desember 1949 sampai tanggal 21 Januari 1950, yang merupakan kabinet peralihan RI Yogyakarta. Selanjutnya dalam Kabinet Halim (RI Yogyakarta) dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6 September 1950, sektor industri dan perdagangan menjadi satu dalam Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang dipimpin oleh Mr. Tandiono Manoe.


text: Kembali pada Kabinet Hatta dengan sistem parlementer, dari tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan tanggal 6 September 1950, sektor industri dan perdagangan masuk dalam wewenang dan tanggung jawab Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda.


text: Pada masa Kabinet Natsir dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dipercayakan kepada Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo. Karena adanya perubahan dalam Kabinet tersebut maka Menteri Perdagangan dan Perindustrian diserahkan kepada Mr. Soejono Hadinoto.


text: Pada masa Kabinet Wilopo, sejak tanggal 3 April 1952, sektor industri dan perdagangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perekonomian yang dipimpin oleh Mr. Soemanang. Kemudian Mr. Soemanang digantikan oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo sampai tanggal 12 Agustus 1955. Masa Kementerian Perekonomian berlangsung selama 5 tahun, yaitu sampai Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang berakhir pada tanggal 9 April 1957.


text: Dalam Kabinet Boerhanuddin Harahap yang berakhir pada tanggal 24 Maret 1956, Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J. Kasimo. Sementraa dalam Kabinet Ali-Roem-Idham, Menteri Perekonomian dijabat oleh Mr. Boerhanuddin yang dibantu Menteri Muda Perekonomian, F.F. Oembas.


text: Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda, sektor industri dan perdagangan dipisahkan pada kementerian tersendiri; yaitu sektor perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Prof. Soemardjo, sebagai Menteri Perdagangan dijabat oleh Drs. Rachmat Muljomiseno, sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian yang dijabat oleh Ir. F.J. Inkiriwang, berakhir pada tanggal 22 Juli 1959.


text: Dalam Kabinet Kerja dengan sistem presidensiil sampai tanggal 18 Februari 1960, Menteri Muda Perindustrian Rakyat dijabat oleh Dr. Soeharto dan Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pembangunan dijabat oleh Chairoel Saleh sementara Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh Mr. Arifin Harahap. Dalam periode itu Chairoel Saleh juga ditunjuk sebagai Menteri Pembangunan dan Dr. J. Leimena sebagai Menteri Distribusi.


text: Ketika diberlakukannya program Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dimulai tahun 1961, pembinaan industri ditangani oleh dua departemen, yaitu Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Deperdatam) dan Departemen Perindustrian Rakyat (Depperindra). Meskipun antara tahun 1961 sampai dengan Agustus 1964 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 2 (dua) kali, namun Deperdatam dan Depperindra tidak mengalami perubahan. Perubahan organisasi baru terjadi pada periode konfrontasi dengan Negara Federasi Malaysia.


text: Dalam Kabinet Kerja II, Chairoel Saleh ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, sedangkan Dr. Soeharto dan Mr. Arifin Harahap masing-masing sebagai Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri Perdagangan sampai perubahan kabinet tanggal 6 Maret 1962. Dalam Kabinet Kerja IV yang berakhir pada tanggal 27 Agustus 1964, Menteri Perindustrian dan Pertambangan masing-masing dipegang oleh Chairoel Saleh, Mayjend Dr. Aziz Saleh selaku Menteri Perindustrian Rakyat, sementara Menteri Perdagangan digantikan oleh Adam Malik.


text: Dalam Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dibantu oleh sebuah Presidium, terdiri dari tiga Wakil Perdana Menteri (Waperdam). Kabinet yang tersusun atas lima belas Kompartemen tersebut masing-masing membawahi beberapa Kementerian. Pada saat itu, Kementerian Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Deperdatam) dipecah menjadi tiga Kementerian yang berada di bawah naungan Kompartemen Pembangunan, terdiri dari Kementerian Perindustrian Dasar, Kementerian Pertambangan dan Kementerian Minyak dan Gas Bumi. Departemen Perindustrian Rakyat (Depperindra) dipecah menjadi empat Kementerian yang berada di bawah Kompartemen Perindustrian Rakyat terdiri dari Kementerian Perindustrian Tekstil, Perindustrian Ringan, Perindustrian Kerajinan dan Perindustrian Rakyat serta Urusan Berdikari. Sementara, Departemen Perdagangan dan Departemen Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan.


text: Pada masa Kabinet Dwikora periode 27 Agustus 1964 sampai dengan 22 Februari 1966, jabatan Menteri Perindustrian Dasar dipercayakan pada Hadi Thayeb, Menteri Perindustrian Pertambangan dijabat oleh Armunanto, Menteri Perindustrian Tekstil dipimpin oleh Brigjen Ashari Danoedirdjo, Menteri Perindustrian Ringan dipimpin oleh Brigjen M. Yoesoef, Menteri Perindustrian Kerajinan dipimpin oleh Mayjen Dr. Aziz Saleh, Menteri Perdagangan Dalam Negeri oleh Brigjen Achmad Joesoef dan Menteri Perindustrian Maritim dijabat oelh Mardanoes. Sewaktu Kabinet Dwikora disempuranakan, maka sebagai Menteri Perindustrian Dasar ditetapkan Brigjen M. Joesoef, Menteri Perindustrian Rakyat ditetapkan Mayjen Dr. Aziz Saleh, Menteri Perindustrian Tekstil Brigjen Ashari Danoedirdjo, Menteri Perindustrian Kerajinan Hadi Thajeb, Menteri Perindustrian Ringan Laksda (U) Soeharnoko Harbani dan Menteri Perdagangan tetap dipegang oleh Brigjen Achmad Joesoef. Menteri Perindustrian Maritim masih dijabat oleh Mardanus sampai kabinet ini berakhir tanggal 28 Maret 1966.


text: Selanjutnya, berlangsung Kabinet Dwikora dan Brigjen M. Joesoef ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Ringan, Ir. Sjafiun sebagai Menteri Perindustrian Tekstil, brigjen Ashari Danudirdjo diangkat sebagai Menteri Perdagangan, Kom (U) J. Salatoen sebagai Menteri Perindustrian Penerbangan dan Mardanus tetap sebagai Menteri Perindustrian Maritim sampai berakhirnya Kabinet Dwikora tanggal 25 Juli 1966.


text: Di era Orde Baru dengan terbentuknya Kabinet Ampera sampai 17 Oktober 1967 Mayjen M. Joesoef ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat, Ir. H. M. Sanusi dan Menteri Perdagangan dijabat oleh Mayjen Ashari Danoedirdjo, Ir. H. M. Sanusi tetap sebagai Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat dan Mayjen M. Joesoef sebagai Menteri Perdagangan, yang berakhir pada tanggal 6 Juni 1968.


text: Dalam Kabinet Pembangunan I dengan sistem presidensiil yang terbentuk sejak tanggal 6 Juni 1968 sampai dengan 28 Maret 1973, Letjen M. Joesoef sebagai Menteri Perindustrian sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan II dan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perdagangan, kemudian digantikan oleh Drs. Radioes Prawiro.


text: Dalam Kabinet Pembangunan III, tanggal 29 Maret 1978 sampai dengan 19 Maret 1983, Ir. A.R. Soehoed sebagai Menteri Perindustrian, Drs. Radioes Prawiro sebagai dan Menteri Perdagangan dan Koperasi, Bustanil Arifin SH ditunjuk sebagai Menteri Muda Urusan Koperasi. Selanjutnya sejak tanggal 29 Maret 1983 sampai dengan 19 Maret 1988, Rachmat Saleh, SE ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, sementara Bustanil Arifin, SH sebagai Menteri Koperasi.


text: Dalam Kabinet Pembangunan IV, sebagai Menteri Perindustrian adalah Ir. Hartarto sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan V tanggal 19 Maret 1993. Menteri Muda Perindustrian dijabat oleh Ir. T. Ariwibowo, Menteri Perdagangan dijabat oleh Dr. Arifin Siregar dan sebagai Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh Dr. Soedradjat Djiwandono.


text: Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Ir. T. Ariwibowo ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian dan sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono yang berakhir sampai tanggal 6 Desember 1995, sebagai awal digabungnya Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan diangkatlah Ir. T. Ariwibowo.


text: Pada tangal 16 Maret 1998, menggantikan Ir. T. Ariwibowo diangkat Mohammad Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dua bulan berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Mohammad Hasan digantikan oleh Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.


text: Selanjutnya dalam Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, tanggal 26 Oktober 1999 ditetapkan Drs. Jusuf Kalla menggantikan Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc. Enam bulan kemudian, tepatnya tanggal 26 April 2000, pergantian pimpinan Depperindag kembali terjadi yakni dari Drs. Jusuf Kalla diserahkan kepada Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan.


text: Pada tanggal 9 Agustus 2001, dalam Kabinet Gotong Royong di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, maka pimpinan Depperindag diserahterimakan dari Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan kepada Rini M.S. Soewandi.


text: Selama kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, selaku Presiden Republik Indonesia ke-4, dengan berbagai alasan dan masalah yang dihadapi telah berkali-kali mengubah susunan dan komposisi personalia kabinet yang dipimpinnya. Dalam hubungan ini telah terjadi sebanyak tiga kali pergantian Menteri Koordinator Perekonomian Nasional, semula dijabat oleh Dr. Kwik Kian Gie; kemudian berturut-turut dipegang oleh Dr. Rizal Ramli dan Drs, Burhanuddin Abdullah MA hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sedangkan Menteri yang menjabat bidang perindustrian dan perdagangan ditetapkan semula Drs. Jusuf Kalla, kemudian diganti oleh Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan seperti yang telah diungkapkan di atas.


text: Presiden Abdurrahman Wahid kemudian diberhentikan oleh MPR - RI melalui suatu Sidang Istimewa (SI) pada tanggal 23 Juli 2001. Selanjutnya, sesuai konstitusi, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri ditetapkan sebagai Presiden RI ke-5 yang menjabat hingga tahun 2004. Sedang sebagai Wakil Presiden RI untuk periode yang sama terpilih Dr. Hamzah Haz.


text: Harapan besar bangsa Indonesia yang diletakkan di pundak Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz memang beralasan. Betapa tugas-tugas berat tersebut harus diemban, tidak saja melingkupi bidang perekonomian, penegakan hukum, pemulihan keamanan serta persoalan-persoalan lain yang demikian kompleks menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia untuk segera berakhir. Bangsa Indonesia demikian menyadari bahwa globalisasi semakin dekat, sementara jika persoalan di dalam negeri masih belum terselesaikan secara baik, sangat mustahil akan mampu bersaing di kancah internasional.


text: Bercermin dati pengalaman dua tahun kepemimpinan Presiden Abdurrachman Wahid, Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 didampingi oleh Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden RI yang ke-9, membentuk Kabinet Gotong Royong yang didukung dari berbagai unsur, baik dari partai politik maupun kalangan profesional dan non politik. Dengan terbentuknya Kabinet Gotong Royong di bawah pimpinan puteri sulung Proklamator RI, Ir. Soekarno, yang diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2001, bangsa Indonesia kembali menapak dan berusaha melangkah dengan tegak menyongsong hari depan yang cerah, agar bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Penanganan sektor industri dan perdagangan yang dipercayakan kepada Rini Mariani Soemarno Soewandi diharapkan mampu menghidupkan kembali perekonomian bangsa Indonesia.


text: Departemen Perindustrian dan Perdagangan di bawah kepemimpinan Rini M.S. Soewandi berakhir pada tahun 2004 seiring dengan pergantian Presiden RI, yaitu dengan terpilihnya Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI melalui pemilihan langsung yang pertama di Indonesia. Pada Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (Periode 2004 - 2009) di bawah kepemimpinan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Drs. Jusuf Kalla, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipecah menjadi dua yaitu Departemen Perindustrian yang dipimpin oleh Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja (20 Oktober 2004 - 5 Desember 2005) sebagai Menteri Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang dipimpin oleh Mari Elka Pangestu. Pada tanggal 5 Desember 2005 terjadi perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I di mana Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja diganti oleh Drs. Fahmi Idris (2005 - 2009) sebagai Menteri Perindustrian.


text: Kemudian pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (periode 2009 - 2014) di bawah kepemimpinan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Boediono, Departemen Perindustrian diubah menjadi Kementerian Perindustrian dengan Mohamad S. Hidayat sebagai Menteri Perindustrian.


text: Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:


text: Susunan Organisasi Kementerian Perindustrian, menurut Perpres 29 Tahun 2015, terdiri atas:


title: Kementerian Kehutanan Indonesia

text: Kementerian Kehutanan (dahulu Departemen Kehutanan, disingkat Dephut) adalah kementerian yang pernah ada dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kehutanan dan perkebunan. Kementerian Kehutanan dipimpin oleh seorang Menteri Kehutanan (Menhut) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Zulkifli Hasan. Kementerian ini telah digabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kementerian baru yang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Presiden Joko Widodo.


Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama Departemen Penerangan (1945-1999), Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-2009). Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rudiantara.


title: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

text: Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia pada awalnya bernama Departemen Penerangan. Pembentukan Departemen Penerangan ditandai dengan penetapan Mr. Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Penerangan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945.


text: Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan banyak mengatur dan membina pers, media massa. televisi, film, radio, grafika, percetakan dan penerangan umum. Departemen Penerangan sendiri terdiri atas Direktorat Jenderal Penerangan Umum, Direktorat Jenderal Radio, Televisi, Film, Direktorat Jenderal Urusan Penyiaran dan Media Massa, Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, serta memiliki instansi vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor Dinas) sampai daerah dan memegang kendali TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara.


text: Ketika Reformasi meletus pada tahun 1998, dan salah satu tuntutannya yaitu kebebasan pers, Presiden B.J. Habibie membuat UU no. 40 tahun 1999 mengenai Pers yang menghilangkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang selama ini menjadi 'momok' perusahaan pers selama Orde Baru. UU ini juga memperkuat Dewan Pers yang tadinya diketuai langsung ex-officio oleh Menteri Penerangan menjadi lembaga yang murni independen dari pemerintah dan berfungsi menjaga independensi pers. Pada tahun ini juga UU no. 36 tahun 1999 mengenai Telekomunikasi yang menjadi dasar telekomunikasi dan internet Indonesia diundangkan dan dibentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang masih menjadi wewenang Departemen Perhubungan saat itu.


text: Ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI pada tahun 1999, Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dibubarkan. Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa pembubaran itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah. Selain itu juga pada tahun tersebut, Lembaga Sensor Film yang tadinya dikelola oleh Departemen Penerangan dialihkan ke lingkungan Departemen Pendidikan, yang nantinya setahun kemudian dialihkan kembali ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.


text: Abdurrahman Wahid pun membentuk Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN) sebagai lembaga pengganti Departemen Penerangan (Keppres 153 tahun 1999), dengan Kepala BIKN setara Eselon 1a. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut, seluruh aset dan personil eks Dep. Penerangan Tingkat Pusat dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, TVRI Stasiun Pusat Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Televisi Jakarta, Direktorat Radio, Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Radio Jakarta, Balai Elektronika dan Laboratorium Radio Jakarta, dan Maintenance Center Jakarta. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 199 tentang Pemerintahan Daerah, eks instansi vertikal Dep. Penerangan termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, kecuali TVRI Stasiun Daerah, TVRI Stasiun Produksi, TVRI Sektor dan Satuan Transmisi, Stasiun Radio RI Regional I dan II, Multimedia Training Center Yogyakarta, serta Maintenance Center Medan dan Ujung Pandang.


text: Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Negara adalah Syamsul Mu'arif. Selain itu juga dibentuklah Lembaga Informasi Nasional (LIN). LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional. Selain itu, saat itu wewenang Kominfo dalam hal konten penyiaran dialihkan ke lembaga independen baru bernama Komisi Penyiaran Indonesia yang didirikan melalui UU no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Berdasarkan UU tersebut juga, status TVRI serta RRI diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan melayani masyarakat. Kantor Berita Antara diubah juga menjadi Perusahaan Umum (Perum).


text: Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat pertama kali sebagai Presiden, ia menggabungkan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berasal dari Departemen Perhubungan dan ditambahkannya direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika. Lembaga Informasi Nasional dipecahnya menjadi dua yaitu Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik. Hasil seluruh penggabungan ini bernama Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada tahun 2008 juga dibentuk mitra baru Kominfo yaitu Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan UU no. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Undang Undang baru untuk Internet yaitu UU no. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan amanah untuk penyehatan PT Pos Indonesia melalui UU no. 38 tahun 2009 tentang Pos juga mewarnai Depkominfo tahun-tahun ini.


text: Pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II, Depkominfo diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan dipecahnya Ditjen Pos dan Telekomunikasi menjadi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Ditjen Aplikasi Telematika berubah nama menjadi Ditjen Aplikasi Informatika. Sedangkan Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik dilebur kembali menjadi Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik. Struktur ini masih berlaku sampai saat ini.


text:
Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, dan informatika
dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:


text: Struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2015 adalah:


title: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

text: Kementerian Kelautan, dan Perikanan (disingkat KKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan, dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Susi Pudjiastuti.


text: Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa, dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.


text: Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan, dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis, dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut, dan pantai, energi non konvensional, dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak, dan gas bumi, dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan, dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.


text: Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas, dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut, dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut, dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.


text: Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan, dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.


text: Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan, dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan, dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan.


text: Kementerian Kelautan, dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan, dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:


text: Berikut ini adalah struktur organisasi Kementerian Kelautan, dan Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 :


title: Kementerian Sosial Republik Indonesia

text: Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos), dahulu Departemen Sosial (disingkat Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Menteri Sosial (Mensos) yang sejak tanggal 24 Agustus 2018 dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.


title: Kementerian Sosial Republik Indonesia

text: Menteri Sosial pertama pada masa awal kemerdekaan dipercayakan pada Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang ada waktu itu membawahi kurang lebih 30 orang pegawai untuk Bagian Perburuhan dan Bagian Sosial. Hampir semua pegawai tersebut kurang/tidak berpengetahuan dan berpengalaman cukup mendalam dalam bidang perburuhan dan bidang sosial. Pada awalnya kantor Kementerian Sosial berlokasi di Jalan Cemara no. 5 Jakarta namun pada waktu Ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 1946 kantor Kementerian Sosial ikut pindah ke gedung Seminari di Jl. Code Yogyakarta. Kemudian ketika pemerintahan Republik Indonesia pindah kembali ke Jakarta, Kantor Kementerian Sosial menempati kantor di Jalan Ir.Juanda 36 Jakarta Pusat, dan mengalami perpindahan lokasi lagi ke Jalan Salemba Raya 28 Jakarta Pusat sampai sekarang.


title: Kementerian Sosial Republik Indonesia

text: Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan Departemen Penerangan dibubarkan. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).


title: Kementerian Sosial Republik Indonesia

text: Terbentuknya BKSN ini permasalahan tidak segera terentaskan, malah yang terjadi serba kekurangan karena tidak berimbangnya populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSN juga sangat terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu maka pada Kabinet Persatuan Nasional, Kementerian Sosial dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan. Nomenklaturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan ini juga tidak memberikan solusi permasalahan kesejahteraan sosial secara memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks. Kemudian pada masa Kabinet Gotong Royong, Kementerian Sosial difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.


title: Kementerian Sosial Republik Indonesia

text: Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:


title: Kementerian Sosial Republik Indonesia

text: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, Kementerian Sosial terdiri atas:


Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Nila Moeloek.


title: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

text: Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:


text: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015, Kementerian Kesehatan terdiri atas:


text: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Menteri Kesehatan melakukan koordinasi terhadap LPNK yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.


title: Kurdufan Barat

text: Kurdufan Barat (bahasa Arab: غرب كردفان; alihaksara: "Gharb Kurdufan") adalah bekas sebuah negara bagian di Sudan dengan luas wilayah 111.373 km² dan populasi ±1.100.000 jiwa (2000). Ibu kotanya ialah Al-Fulah.


Kementerian Pertanian Republik Indonesia (disingkat Kementan RI) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan.. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Sejak 27 Oktober 2014, Menteri Pertanian dijabat oleh Amran Sulaiman.


title: Kementerian Pertanian Republik Indonesia

text: Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblaad 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380). Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw (1905), Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (1911) dan Departement van Ekonomische Zaken (1934). Sedangkan pada masa pendudukan jepang, Gunseikanbu Sangyobu yang berperan dalam menangani urusan pertanian.


text: Sejak tanggal 19 Agustus 1945, urusan pertanian, perdagangan, dan perindustrian berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang merupakan kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Menteri Kemakmuran yang pertama adalah Ir. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo.


text:
Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertanian menjalankan fungsi:


title: Provinsi La Rioja (Argentina)

text: La Rioja () adalah sebuah Provinsi di Argentina yang terletak di sebelah timur laut negara ini. Provinsi ini berbatasan di timur lautnya dengan Chili, di barat dengan Provinsi San Juan, di selatan dengan San Luis, di timur dengan Córdoba dan di utara dengan Catamarca.


title: Provinsi Tierra del Fuego (Argentina)

text: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur () adalah nama resmi dari provinsi yang paling selatan dari Argentina. Hingga 1991 namanya adalah "Territorio Nacional" (Wilayah Nasional), namun pada tahun itu, statusnya ditingkatkan menjadi provinsi.


title: Provinsi Tierra del Fuego (Argentina)

text: Provinsi ini dibagi menjadi empat departemen, dimana seluruhnya terpisah dari daratan utama Argentina. Dua di antara departemen-departemen ini merupakan wilayah yang dipersengketakan.


title: Robert E. Kahn

text: Robert E. Kahn, (lahir 23 Desember 1938), bersama Vinton G. Cerf, menciptakan protokol TCP/IP, yaitu protokol yang digunakan untuk pertukaran data pada jaringan Internet.


title: Robert E. Kahn

text: Kahn menyelesaikan studi diploma di City College of New York pada tahun 1960, dan kemudian menyelesaikan program master dan Ph.D. dari Princeton University pada tahun 1962 dan 1964. Kemudian ia bekerja di Bell Laboratories, dan juga bekerja sebagai Assistant Professor di bidang teknik elektro di MIT. Kemudian ia sempat bekerja di "Bolt Beranek and Newman" (BBN), dan di sana dia bertanggungjawab atas perancangan jaringan ARPANET, yang merupakan jaringan berbasis paket yang pertama.


title: Tlaxcala

text: Tlaxcala (, ) merupakan sebuah negara bagian di Meksiko yang memiliki luas wilayah 69.921 km² dan populasi 1.213.757 jiwa (2012). Ibu kotanya adalah Tlaxcala de Xicohténcatl dan kota terbesar di negara bagian ini adalah Vicente Guerrero.


title: Pavel Nedvěd

text: Pavel Nedvěd (; ) adalah seorang mantan pemain sepak bola berkebangsaan Republik Ceko, yang bermain sebagai gelandang. Ia adalah salah satu pemain Ceko paling sukses, memenangi berbagai piala bersama Lazio dan Juventus, termasuk edisi terakhir Piala Winners. Nedvěd adalah pemain kunci tim nasional sepak bola Republik Ceko yang mencapai partai final Euro 1996, di mana ia menarik perhatian internasional dan akhirnya menyandang ban kapten. Tersohor karena ketangguhan dan kemampuan mengolah bola yang baik, disertai tembakan yang bertenaga dan kemampuan mencetak gol, Nedvěd dijuluki "Furia Ceca" oleh suporter Italia dan "meriam Ceko" oleh pers berbahasa Inggris.


title: Pavel Nedvěd

text: Memenangi penghargaan Ballon d'Or pada 2003, Nedvěd menjadi pemain Ceko kedua yang menerima penghargaan ini, dan yang pertama sejak pembubaran Cekoslowakia. Ia juga merupakan penerima penghargaan Golden Foot yang kedua pada 2004. Sepanjang kariernya Nedvěd telah memenangi berbagai penghargaan, seperti Pemain Ceko Terbaik Tahun Ini empat kali dan menerima Bola Emas enam kali. Nedvěd pensiun setelah berakhirnya musim 2008–09, setelah 19 tahun sebagai pemain profesional. Ia bermain 501 kali di level klub dan mencetak 110 gol. Di level internasional, ia 91 kali membela negaranya dan mencetak 18 gol.


title: Pavel Nedvěd

text: Lahir di sebuah kota kecil bernama Cheb dan dibesarkan di kota tetangga Skalná, Nedvěd memulai kariernya di negara asalnya. Sebagai seorang penggemar sepak bola sejak kecil, Nedvěd mulai bermain untuk tim di dekat rumahnya, Tatran Skalna, pada tahun 1977, pada usia lima tahun. Ia kemudian pindah ke Rudá Hvězda Cheb pada tahun 1985, tetapi hanya satu musim bermain di sana sebelum pindah ke Skoda Plzeň, klubnya untuk lima tahun ke depan. Nedvěd mulai bermain untuk Dukla Praha pada 1991, tetapi hanya bermain selama satu musim sebelum bergabung dengan rival sekota Dukla, Sparta Praha, pada 1992. Bersama Sparta, Nedvěd memenangi satu Liga Pertama Cekoslowakia, dua Liga Gambrinus dan satu Piala Ceko. Penampilannya di Euro 1996, termasuk satu gol di laga fase gurp melawan , mulai melambungkan namanya. Meskipun diketahui telah mencapai persetujuan lisan dengan PSV Eindhoven, Nedvěd akhirnya angkat kaki dari Sparta menuju klub Serie A Italia, Lazio pada 1996.


title: Pavel Nedvěd

text: Nedvěd mencetak gol pertamanya di liga ke gawang Cagliari pada 20 Oktober 1996 dan mengakhiri musim 1996–97 dengan tujuh gol. Nedvěd dengan cepat menjadi bagian penting dari skuat Lazio dan mencetak empat gol di tiga laga awal klub pada musim 1997–98. Lazio mencetak rekor 24 pertandingan tak terkalahkan dari November 1997 hingga April 1998, berakhir di tangan Juventus, di mana Nedvěd diusir keluar oleh wasit. Musim itu, Lazio menjuarai Coppa Italia 1997–98, dan juga mencapai partai final Piala UEFA 1997–98. Nedvěd dan Lazio memulai musim 1998–99 dengan memenangi Supercoppa Italiana; Nedvěd menjebol gawang Juventus dan Lazio menang 2-1. Ia juga berperan penting dalam perjalanan Lazio memenangi Piala Winners UEFA yang terakhir, mencetak gol ke gawang Lausanne di putaran pertama dan di dua pertandingan perempatfinal melawan Panionios, di mana mereka menang agregat 7-0. Di final, ia mencetak gol pengunci kemenangan 2-1 atas Mallorca Gol tersebut merupakan gol terakhir di Piala Winners, karena turnamen ini dihapuskan pada musim berikutnya.


title: Pavel Nedvěd

text: Nedvěd bermain di Piala Super UEFA 1999 melawan Manchester United. Lazio memenangi pertandingan tersebut dengan skor 1-0 Pada musim itu, Lazio memenangi dwigelar domestik - memenangi Serie A dan Coppa Italia pada 2000, di mana Nedvěd berperan penting. Nedvěd memenangi Supercoppa untuk kali kedua pada tahun 2000. Bersama Siniša Mihajlović, Nedvěd diusir di partai perempatfinal Coppa Italia pada Desember 2000, dan pertandingan tersebut berakhir buruk untuk sang jawara bertahan: mereka takluk 5-3 dalam agregat pada Udinese. Nedvěd bermain di Liga Champions UEFA buat pertama kalinya, mencetak gol di partai yang berkesudahan 2-2 melawan Real Madrid di fase grup kedua, tetapi itu tidak cukup untuk meloloskan Lazio ke babak selanjutnya. Di pertandingan terakhir, Nedvěd dikritik oleh pelatih Leeds United, David O'Leary karena tekel keras terhadap Alan Maybury, meskipun wasit tak menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran. Ia akhirnya dijatuhi hukuman larangan bertanding tiga kali di kompetisi Eropa oleh UEFA.


title: Pavel Nedvěd

text: Meskipun Nedvěd menandatangani kontrak baru yang akan mengikatnya di Olimpico selama empat tahun ke depan pada April 2001, Lazio berusaha untuk menjualnya, bersama-sama dengan Juan Sebastián Verón. Usaha ini memicu protes kepada presiden klub Sergio Cragnotti dari kalangan suporter pada musim panas 2001. Nedvěd akhirnya dijual ke Juventus, sementara Verón berlabuh di Manchester United.


title: Pavel Nedvěd

text: Selama lima musim bersama Lazio, Nedvěd dihubung-hubungkan dengan berbagai klub seperti Manchester United dan Chelsea, namun akhirnya memilih untuk bergabung dengan Juventus pada tahun 2001 dengan biaya €41 juta. Ia dipandang sebagai pengganti Zinedine Zidane, legenda Perancis yang pindah ke Real Madrid pada musim panas yang sama. Nedvěd bermain secara rutin di skuat Juventus yang memenangi "scudetto" pada musim 2001–02 dan 2002–03. Nedvěd berperan krusial dalam kemenangan juara liga Juventus pada 2003, namun ia juga merupakan sosok yang kontroversial. Ia keluar dari Asosiasi Pesepak bola Italia sebagai bentuk protes pembatasan pemain non-Uni Eropa di Serie A, mengingat negara asalnya belum menjadi anggota UE sampai 2004. Nedvěd turut membawa Juventus ke final Liga Champions UEFA 2003 melawan Milan, tetapi ia tak dapat bermain di final karena terkena akumulasi kartu setelah menerima kartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap gelandang Real Madrid, Steve McManaman di semifinal.


title: Pavel Nedvěd

text: Pada Desember 2003, Nedvěd terpilih sebagai "Pesepak bola Terbaik Dunia Tahun Ini" versi World Soccer. Pada bulan yang sama, ia memenangi Ballon d'Or, mengungguli para pesaing lain seperti Thierry Henry dan Paolo Maldini, menjadi pemain Ceko kedua yang memenanginya setelah Josef Masopust pada 1962. Ia memenangi penghormatan lain di negara asalnya pada 2004 ketika terpilih sebagai pemenang Bola Emas yang dianugerahkan para jrunalis sepak bola di Republik Ceko untuk kali kelima dalam tujuh tahun.


title: Pavel Nedvěd

text:
Musim 2004–05 merupakan masa sulit untuknya, karena harus beristirahat selama dua bulan karena cedera lutut dan kepala. Situasi ini membuatnya mengancam akan pensiun dari sepak bola pada April 2005. Meskipun Juventus mengakhiri musim dengan menggondol gelar juara liga dan mengulanginya kembali musim berikutnya, gelar-gelar ini dicabut karena skandal "calciopoli", di mana Juventus dihukum karena terbukti terlibat dalam skandal pengaturan skor. Skandal ini menyebabkan Juventus didegradasi ke Serie B meskipun merupakan pemuncak klasemen akhir, dan banyak pemain bintang seperti Fabio Cannavaro dan Lilian Thuram meninggalkan klub, dan masa depan mereka yang tersis tak jelas. Setelah Piala Dunia, Nedvěd membantah rumor kepergiannya dengan menegaskan kembali komitmennya untuk membantu Juventus kembali ke divisi teratas. Meskipun begitu, satu musim di Serie B tampaknya tak terlalu baik untuknya. Ia dilarang bermain selama lima pertandingan setelahh menerima kartu merah pada laga kontra Genoa pada Desember 2006, yang membuatnya kembali mengancam untuk pensiun. Namun, ia akhirnya tetap bersama Juventus sampai akhir musim, mencetak sebelas gol untuk membantu Si Nyonya Tua menjuarai Serie B 2006–07.
Pada musim 2007–08, Juventus kembali bermain di Serie A. Ia kembali rutin bermain untuk "Bianconeri", menjadi pilihan utama untuk posisi sayap kiri dan mencetak dua gol sepanjang musim tersebut. Tetapi, ia tak pernah lepas dari kontroversi. Nedvěd dikecam pada November 2007 setelah tekelnya mematahkan fibula gelandang Inter Milan, Luis Figo. Pada April 2008, Nedvěd menghabiskan semalam di rumah sakit setelah terkena gegar otak karena berbenturan dengan Roberto Guana dalam laga kontra Palermo.


title: Pavel Nedvěd

text: Nedvěd mencetak gol perdana Juventus di musim 2008–09 di laga yang berakhir seri 1-1 di Stadion Artemio Franchi, kandang Fiorentina. Ia juga mencetak dwigol ke gawang Bologna dalam kemenangan tandang 2-1 pada Oktober 2008. Pada 26 Februari 2009, Nedvěd mengumumkan bahwa ia akan pensiun di akhir musim. Ia menyatakan pengunduran dirinya bukanlah karena "alasan finansial", tetapi untuk lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarganya. Pada 10 Maret 2009, Nedvěd dicadangkan karena cedera setelah bermain selama 12 menit dalam laga putaran kedua 16 besar Liga Champions melawan Chelsea. Juventus akhirnya kalah agregat 3-2. Ia pensiun di akhir musim, mendapat kehormatan untuk mengenakan ban kapten di laga terakhirnya melawan mantan timnya Lazio dan membantu proses terciptanya gol Vincenzo Iaquinta, yang berkesudahan 2-0 untuk kemenangan Juventus.


title: Pavel Nedvěd

text: Nedvěd mulai bermain untuk tim muda Cekoslowakia pada 1988, mewakili negaranya di tingkat U15 sebelum terus naik ke tim U16, U17 dan U18. Pada tahun 1992, ia tampil pertama kalinya untuk , dan terus tampil sebanyak tujuh kali antara tahun 1992 dan 1993.


title: Pavel Nedvěd

text: Nedvěd tampil pertama kali membela pada bula Juni 1994, di mana mereka menang 3-1 atas . Turnamen utamanya yang pertama adalah Euro 1996, di mana ia mencetak gol internasional pertamanya di tingkat senior dan membantu negaranya mencapai partai final.


title: Pavel Nedvěd

text: Republik Ceko tidak difavoritkan untuk menang atas di laga perdana mereka; meskipun mendapat dua peluang, Nedvěd gagal mencetak gol dan Jerman memenangi pertandingan tersebut dengan skor 2-0. Nedvěd menjadi salah satu dari sepuluh pemain yang mendapat kartu kuning. Walau bagaimanapun, Nedvěd berperan penting dalam membantu pertahanan Ceko, menghalau sebuah tembakan keras dari Christian Ziege keluar lapangan.


title: Pavel Nedvěd

text: Nedvěd mencetak gol internasional pertamanya di level senior ke gawang , membuat Republik Ceko unggul hanya empat menit setelah peluit dimulainya pertandingan. Walaupun Italia berhasil menyamakan kedudukan di babak pertama, mereka terpaksa bermain dengan sepuluh orang dan Ceko mencetak gol kedua sebelum turun minum. The match ended 2–1. Nedvěd bermain di laga ketiga fase grup, menghadapi , tetapi menerima kartu kuning keduanya di kejuaraan tersebut. Republik Ceko berhasil menahan imbang Rusia 3-3 dan melaju ke babak gugur.


title: Pavel Nedvěd

text: Karena akumulasi kartu, Nedvěd kehilangan peluang membela Ceko di partai perempatfinal melawan . Namun, Ceko berhasil menang tanpanya dan melaju. Di partai semifinal melawan , Nedvěd terpilih sebagai "man of the match" dan Ceko melaju ke partai final setelah memenangi adu penalti, dengan Nedvěd menjebol gawang Perancis sebagai eksekutor kedua. Ia dan Ceko kembali bertemu Jerman di final, tetapi kalah 2-1 setelah gol emas yang dicetak Oliver Bierhoff.


title: Pavel Nedvěd

text: Di Euro 2000, Nedvěd tidak dapat berlatih seperti biasanya karena cedera pergelangan kaki. Di laga perdana Ceko melawan , tembakan-tembakan Nedvěd dan Jan Koller selalu membentur tiang sebelum Belanda berhasil mencetak gol kontroversial lewat titik putih sesaat sebelum peluit akhir ditiup. Dan di laga kedua, melawan Perancis, Nedvěd dilanggar di kotak dua belas pas, memberikan penalti untuk Ceko yang dieksekusi oleh Karel Poborský untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.


title: Pavel Nedvěd

text: Meskipun berhasil melepaskan beberapa tembakan ke gawang, Nedvěd gagal menaklukkan kiper Fabien Barthez dan Perancis memenangi pertandingan tersebut dengan skor 2-1. Nedvěd tampil di laga grup ketiga, melawan Denmark, tetapi kemenangan 2-0 mereka jadi sia-sia dan terpaksa angkat kaki lebih dulu dari turnamen itu. Setelah berakhirnya Euro, Nedvěd mengambil alih ban kapten tim nasional dari Jiří Němec.


title: Pavel Nedvěd

text: Di Euro 2004 ia berperan penting di laga fase group kontra Belanda. Tertinggal dua gol setelah 19 menit, Ceko berhasil membalikkan keunggulan menjadi 3-2 dengan Nedvěd bermain dengan luar biasa. Sembilan pemain, termasuk Nedvěd, diistirahatkan pada pertandingan melawan Jerman, di mana mereka telah memastikan kelolosan ke babak gugur. Ia menerima kartu kuning di partai perempatfinal melawan Denmark, yang kemudian dibatalkan setelah proses banding. Ini berarti Nedvěd tidak akan tampil di final jika ia mendapat satu lagi kartu kuning di partai semifinal kontra Yunani dengan asumsi Ceko menang. Nyatanya, Ceko terpaksa bertekuk lutut dari Yunani; Nedvěd sendiri mengalami cedera lutut dan dicadangkan. Setelah kekalahan Nedvěd mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Bersama Petr Čech dan Milan Baroš, ia terpilih masuk ke dalam Tim Terbaik Turnamen.


title: Pavel Nedvěd

text: Setelah bujukan dari pelatih Karel Brückner dan rekan-rekan senegaranya, Nedvěd memutuskan untuk membatalkan pensiunnya untuk menghadapi putaran "play-off" Piala Dunia 2006 melawan , di mana Ceko berhasil menang dan melaju ke putaran final buat pertama kali sejak pecahnya Cekoslowakia. Keikutsertaannya di Piala Dunia sempat nyaris terganjal cedera lutut pada bulan Juni 2006, meskipun pada akhirnya ia tetap bermain.


title: Pavel Nedvěd

text: Di laga pertama, Republik Ceko berhasil menang telak 3-0 atas , tetapi kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera dan akhirnya kalah di dua laga tersisa kontra dan , dan Ceko akhirnya mengakhiri turnamen di peringkat ketiga grup. Nedvěd sempat mengira bahwa ia mencetak gol di laga kontra Ghana, tetapi dideklarasikan "offside" oleh wasit sejurus setelah ia mulai merayakannya. Nedvěd mendapat beberapa peluang saat melawan Italia, tetapi berhasil diamankan oleh rekan setimnya di Juventus, Gianluigi Buffon. Nedvěd akhirnya mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional setelah pertandingan persahabatan melawan pada bulan Agustus 2006, di mana ia membuat penampilan ke-91 dan terakhirnya. Belakangan ia menolak untuk membatalkan keputusannya meskipun dibujuk oleh rekan senegara dan mantan pelatih Brückner untuk bermain di Euro 2008.


title: Pavel Nedvěd

text: Nedvěd ambil bagian dalam Prague Half Marathon pada 2010, mengakhirinya dengan catatan waktu 1:49:44. Ini adalah lomba pertamanya dalam jarak itu. Ia juga ikut dalam Prague Marathon pada 2012, mencatatkan waktu 3:50:02 untuk jarak 42 kilometer. Exor, perusahaan investasi milik keluarga Agnelli, mengusulkan Nedvěd untuk duduk di dewan direksi Juventus pada 12 Oktober 2010. Ia resmi menjadi salah satu direktur klub pada 27 Oktober 2012. Pada Januari 2013, ia dijatuhi hukuman larangan menghadiri laga Serie A selama tiga pekan setelah terbukti menghina wasit Paolo Valeri di laga Juventus kontra Sampdoria.


title: Pavel Nedvěd

text: Nedvěd dijuluki "Furia Ceca" oleh suporter di Italia, dikenal karena kemampuan, konsistensi dan semangatnya. Di koran-koran berbahasa Inggris, Nedvěd dijuluki "sang meriam Ceko". Meskipun bermain di sayap kiri, Nedvěd dapat menggunakan kedua kakinya dengan sama baiknya. Ia dikenal sebagai spesialis tendangan jarak jauh. Mantan pelatih Lazio Sven-Göran Eriksson mendeksripsikan Nedvěd sebagai "gelandang yang tak biasa, benar-benar sempurna".


title: Pavel Nedvěd

text: Nedvěd dilahirkan dari pasangan Václav dan Anna. Ia mempunyai seorang istri, Ivana, yang dinikahinya pada tahun 1992. Pasangan ini mempunyai dua orang anak, dinamai seperti orang tua mereka: Ivana dan Pavel.


title: Pavel Nedvěd

text:
Sumber: hasil pertandingan Serie A, Coppa Italia, dan kompetisi Eropa.
Sumber: RSSF
"Hasil dan skor menunjukkan gol yang dicetak oleh Republik Ceko terlebih dahulu.


title: Kementerian Pariwisata Indonesia

text: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atau disingkat Kemenpar RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan. Kementerian Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata (Menpar) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Arief Yahya.Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:


title: Kementerian Pariwisata Indonesia

text: Kementerian Pariwisata terdiri atas:


title: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

text: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dahulu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disingkat Kemeneg PP & PA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PP & PA dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yohana Yembise.


text: Tahapan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:


text:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (disingkat Kemenpan RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Asman Abnur berdasarkan perombakan kabinet yang kedua.Sejak tanggal 15 Agustus 2018 jabatan Menpan-RB dijabat oleh Syafruddin


title: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

text: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:


text: Struktur organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 adalah:


title: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

text: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 27 Juli 2016 dijabat oleh Eko Putro Sandjojo.


text: Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini diganti namanya menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


text: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:


text: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:


Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.


title: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

text: Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh seorang Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejak 2016 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dijabat oleh Bambang Brodjonegoro


text: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:


text: Berikut ini adalah struktur organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015:


Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (disingkat Kementerian BUMN RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rini Soemarno.


title: Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

text: Kementerian BUMN merupakan transformasi dari unit kerja eselon II Departemen Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998 dan 2000-2001). Tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN.


text: Kementerian BUMN memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/BUMN di Indonesia. Kementerian BUMN telah ada sejak tahun 1973, yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN sampai dengan tahun 1993.


text: Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMN, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).


text: Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi kementerian terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VI, dengan nama Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.


text: Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Namun, pada tahun 2001, ketika terjadi suksesi kepemimpinan, organisasi tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat kementerian dengan nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2009, mengikuti perubahan nomenklatur seluruh kementerian, kementerian ini pun berganti nomenklatur menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.


text: Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:


title: Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia

text: Kementerian Perumahan Rakyat (dahulu Kementerian Negara Perumahan Rakyat, disingkat Kemenegpera) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perumahan. Kementerian Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) yang sejak tanggal 19 Oktober 2011 dijabat oleh Djan Faridz.


Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Imam Nahrawi.Tonggak sejarah kelembagaan yang mengurusi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada susunan Kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet yang bersifat presidensial memiliki Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Menteri Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Usia kabinet pertama yang kurang dari tiga bulan kemudian diganti dengan Kabinet II yang berbentuk parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik pada tanggal 14 November 1945.


title: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

text: Pada tahun 1999 - 2004 yakni pada masa Kabinet Persatuan Nasional dan Kabinet Gotong Royong, Kementerian Pemuda dan Olahraga dilebur pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sehingga urusan pemuda dan olahraga hanya dikelola oleh struktur eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, Kementerian Pemuda dan Olahraga kembali dibentuk pada tahun 2004.


title: Hamid Awaluddin

text: Hamid Awaluddin, Ph.D. () adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia sejak 8 April 2008. Ia pernah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu dari 20 Oktober 2004-8 Mei 2007. Pada 7 Mei 2007, ia digantikan Andi Mattalata lewat sebuah perombakan kabinet tahap kedua yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta.


title: Hamid Awaluddin

text: Ia menempuh pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Hasanuddin dan meraih gelar doktor pada tahun 1998 di American University, Amerika Serikat. Sebelum menjadi menteri, Awaluddian pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum. Saat masih berstatus mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Makassar, Sulawesi Selatan. Hamid juga menjadi wakil Indonesia dalam penandatanganan MOU perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka.


title: Purnomo Yusgiantoro

text: Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D. () adalah Menteri Pertahanan yang menjabat dari 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Purnomo sebelumnya menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2000–2009)


title: Purnomo Yusgiantoro

text: Purnomo beristrikan Sri Murniati Sachro dan memiliki tiga anak, masing-masing bernama Luky, Inka dan Filda.


title: Djoko Kirmanto

text: DR. (HC) Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE. () adalah Menteri Pekerjaan Umum Indonesia sejak 21 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014.


title: Djoko Kirmanto

text: Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1969 dan pasca sarjananya di Land and Water Development, IHE-Delft, Belanda pada tahun 1977.


title: Djoko Kirmanto

text: Pada tahun 2005, Djoko dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa (HC) dalam Ilmu Teknik Bidang Pembangunan Wilayah dan Kota oleh Universitas Diponegoro, dan pada tahun 2014 dianugerahi Doktor Honoris Causa (DR H.C) di bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan oleh Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.


title: Djoko Kirmanto

text: Djoko Kirmanto mengawali kariernya di Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu Departemen Pekerjaan Umum) pada tahun 1967 sebagai Site Engineer pembangunan fondasi Karang Semut Yogyakarta. Berbagai jabatan karier pernah diemban, terakhir adalah sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" "pada tahun 2002-2003.


title: Djoko Kirmanto

text: Pada 21 Oktober 2004, Djoko dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian ditunjuk kembali sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 22 Oktober 2009.


title: Bachtiar Chamsyah

text: H. Bachtiar Chamsyah, SE () adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia periode 2001-20 Oktober 2009 dan sebelumnya sebagai Anggota DPR-RI dari PPP.


title: Bachtiar Chamsyah

text: Bachtiar Chamsyah lahir pada 31 Desember 1945 di Sigli, Pidie, Aceh, putra dari pasangan berdarah Minangkabau asal Bayua, Maninjau, Agam, Sumatera Barat yang merantau ke Aceh.


title: Bachtiar Chamsyah

text: Ia menikah dengan seorang perempuan bernama Roshidah Hanum. Pernikahan mereka telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Roshi Ika Putri, M. Iqbal, dan Rini Irawati.


title: Bachtiar Chamsyah

text: Istrinya, Roshidah Hanum meninggal dunia karena penyakit kanker pada tahun 2009. Setelah menduda selama sekitar tiga tahun, ia kemudian menikah lagi pada 10 Juni 2012 dengan Indah Hayati, mantan sekretarisnya sewaktu menjadi anggota DPR-RI dan Menteri Sosial.


title: Bachtiar Chamsyah

text: Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area pada tahun 1997. Sewaktu jadi pelajar ia pernah aktif di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Kegiatannya dalam berorganisasi kemudian mengantarkan dirinya sempat menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.


title: Bachtiar Chamsyah

text: Setelah tidak duduk di kabinet, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial (kini Kementerian Sosial). Penetapan statusnya sebagai tersangka dikeluarkan KPK sejak pertengahan Januari 2010. Dari hasil penyidikan, dia disangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 2 (1), pasal 3, dan pasal 11 Undang-undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


title: Bachtiar Chamsyah

text: Kasus tersebut berawal dari proyek pengadaan sekitar 6.000 unit mesin jahit semasa dia menjadi menteri pada 2004. Itu terkait program pengentasan kemiskinan senilai Rp 51 miliar. Dalam pengadaan mesin jahit, Departemen Sosial bekerja sama dengan PT Ladang Sutera Indonesia (Lasindo). Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terungkap, penerima bantuan tidak tepat sasaran. Penerima bantuan antara lain, pemilik usaha konveksi di Jawa Timur dan Sumatera Utara.


title: Bachtiar Chamsyah

text: Setelah proyek mesin jahit, Depsos kembali membuka proyek pengadaan impor sapi pada 2006. Tim penyidik menemukan indikasi kerugian negara Rp 3,6 miliar dari nilai proyek senilai total Rp 19 miliar. Menurut juru bicara KPK Johan Budi SP, proyek pengadaan mesin jahit dan impor sapi melibatkan sejumlah rekanan melalui penunjukan langsung. Dengan demikian, Bachtiar diduga terlibat kasus korupsi pengadaan sapi impor asal Australia dan Mesin Jahit dalam proyek pengentasan Fakir Miskin Departemen Sosial periode 2004-2006 dengan kerugian keuangan negara mencapai RP 28,1 M. Namun Bachtiar membantah hal tersebut.


title: Bachtiar Chamsyah

text: Pada 22 Maret 2011 majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan bahwa Bachtiar Chamsyah bersalah dan menjatuhkan hukuman satu tahun delapan bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.


title: Muhammad Maftuh Basyuni

text: Muhammad Maftuh Basyuni () adalah Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi pada tahun 1968.


title: Muhammad Maftuh Basyuni

text: Periode 1976-1979, ia tampil sebagai Sekretaris Pribadi Duta Besar Indonesia di Jeddah. Selain sebagai kepala rumah tangga kepresidenan saat Soeharto memimpin negara Indonesia, ia juga menjabat Sekretaris negara pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sejak 2002, ia adalah Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Pada 2004, ia tampil sebagai ketua Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri OKI. Dari tahun 2014 sampai meninggal, ia menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI).


title: Muhammad Maftuh Basyuni

text: Maftuh wafat pada Selasa, 20 September 2016 pukul 18.30 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta..


title: Suryadharma Ali

text: Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. () adalah Menteri Agama Indonesia dari 22 Oktober 2009 hingga 28 Mei 2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1984. Pada tahun 1985 ia berkarier di PT. Hero Supermarket, hingga tahun 1999 di mana ia menduduki posisi Deputi Direktur perusahaan ritel tersebut. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi ritel di Indonesia.


title: Suryadharma Ali

text: Pada Februari 2007, Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum PPP dan menggantikan Hamzah Haz. Kepengurusan periode kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), dan Barlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar).


title: Suryadharma Ali

text: Pada 23 Mei 2014 Suryadharma Ali dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Menghadapi proses hukum yang menunggunya, Suryadharma Ali menyatakan mundur dari jabatannya pada Senin, 26 Mei 2014 dan resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2014.


title: Rachmat Witoelar

text: Ir. Rachmat Nadi Witoelar Kartaadipoetra, sering diringkas Rachmat Witoelar (dibaca Rahmat Witular ) adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Indonesia Bersatu. Pria yang merupakan lulusan SMA Kolese Kanisius ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Jurusan Teknik Arsitektur, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1970. Ia adalah kakak Wimar Witoelar dan suami dari Erna Witoelar yang juga mantan Menteri Indonesia. Selain itu ia juga adalah kakak dari Wimar Witoelar, pembawa acara televisi dan juga mantan juru bicara Presiden Indonesia ke-4, Abdurahman Wahid.


title: Taufiq Effendi

text:
Brigjen Pol. (Purn) DR. H. Taufiq Effendi, MBA. () adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Kemudian ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, dan saat ini sebagai wakil ketua komisi di Komisi II DPR-RI.
Suku bangsa : Dayak Meratus Kalimantan Selatan


title: Saifullah Yusuf

text: Drs. H. Saifullah Yusuf () adalah Wakil Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2009.. Ia akrab dipanggil Gus Ipul.


title: Saifullah Yusuf

text: Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Nasional, Jakarta pada tahun 1985.