REPUBLIKA: ANWAR, NEGARAWAN PEMBAHARU YANG TELAH LAMA DINANTIKAN

Keberhasilan sahabat Indonesia Dato’ Seri Anwar Ibrahim menduduki kursi Perdana Menteri ke-10 Malaysia merupakan kabar gembira yang telah lama dinantikan.
Bahkan telah lama pula diprediksi bahwa dialah figur negarawan yang paling tepat untuk memimpin Malaysia memasuki era baru, yaitu era Malaysia yang benar-benar demokratis mengikuti tuntutan zaman.
Kemenangan Anwar, yang direstui oleh Raja Yang Dipertuan Agung Al Sultan Abdullah, untuk membentuk pemerintahan baru itu sekaligus juga menjanjikan akan hadirnya paradigma baru dalam perpolitikan Malaysia yang multiras dan multikultur itu.
Yaitu cara pandang yang lebih modernis dan Islami sesuai nilai-nilai luhur ajaran Islam yang adil terhadap semua pihak dan menjadi rahmat bagi semua rakyat Malaysia dan umat manusia, bahkan menjadi acuan baru tentang falsafah rahmatan lil alamin dalam politik dunia Islam yang diperkaya dengan balutan budaya Melayu.
Reaksi kegembiraan terhadap kemenangan Anwar Ibrahim tak hanya datang dari negerinya sendiri. Indonesia, melalui Presiden Joko Widodo, merupakan negara tetangga yang cepat menyampaikan ucapan selamat dan berharap agar pemerintahan baru di Malaysia akan meningkatkan hubungan persahabatan di segala bidang dengan Indonesia.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, disusul Presiden Turkiye Recep Tayyib Erdogan yang “menginterupsi” konperensi pers Anwar dengan ratusan wartawan internasional saat ia menyampaikan ucapan selamat kepada kepala pemerintahan Malaysia tersebut.
Menjawab ucapan selamat tersebut, PM Anwar Ibrahim katakan ia sepakat dengan Presiden Erdogan untuk meningkatkan hubungan di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi, militer, dan pendidikan, serta bekerja sama dalam memberantas terorisme di dalam negeri dan terorisme internasional.
Banjir ucapan selamat kepada PM Anwar Ibrahim akan terus berdatangan dari berbagai pelosok dunia, karena ketokohannya sebagai negarawan diakui di mancanegara.
Anwar adalah pemimpin dunia Islam dan intelektual Muslim yang pemikiran dan gagasan-gagasannya dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat sudah lama diakui di komunitas internasional.
Dia bukan pemimpin “jago kandang” yang

inward-looking
; dia adalah pemimpin pejuang berwawasan global yang diakui di banyak negara, sekalipun harus menunggu 24 tahun sebelum menduduki posisinya saat ini.
Dari perspektif kegigihan perjuangannya, Anwar Ibrahim mungkin bisa kita samakan dengan Nelson Mandela yang menduduki pucuk kepemimpinan pemerintahan setelah dizalimi dan dipenjarakan. Bahkan sampai tiga kali Anwar dipenjarakan.
Tapi bagi seorang Anwar Ibrahim, penjara hanyalah batu loncatan untuk semakin tinggi ia melambung, dan kini terbukti.
Itulah sikap seorang negarawan sejati yang patut diteladani oleh para pemimpin di berbagai negara lain. Semakin digencet, semakin kuat ia berdiri dan meneruskan perjuangannya demi apa yang ia yakini sebagai kebenaran yang harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah politiknya untuk kemaslahatan rakyat.
Tak banyak pemimpin mempunyai karakter negarawan pejuang seperti Anwar. Bahkan jarang pula ditemukan di dunia Islam.
Kalau 10 tahun lalu dunia Islam melihat Presiden Erdogan sebagai sosok pemimpin pemberani, kemenangan Anwar Ibrahim kini mengalihkan pandangan dunia ke Malaysia.
Di sana telah muncul Anwar Ibrahim yang diharapkan bukan saja sebagai Perdana Menteri Malaysia yang akan semakin mengakrabkan persahabatan dengan berbagai negara, tetapi juga sebagai pemimpin dunia Islam yang bisa dijadikan acuan dalam memperjuangkan nilai-nilai ajaran agama tentang keadilan sosial, perhatian terhadap kaum terabaikan, serta perlawanan terhadap perselingkuhan antara politik dan hukum.
Bahkan kemenangannya telah pula merombak tradisi politik Malaysia yang sebelumnya didikte oleh sim salabim kekuasaan serta monopoli patronase politik yang selalu menghalangi langkahnya menuju tampuk kekuasaan eksekutif.
Yang juga menarik dari leadership style Anwar Ibrahim adalah dia bukanlah pemimpin yang mempunyai stigma negatif terhadap negara-negara Barat. Meskipun dia sendiri adalah seorang Muslim yang taat, paham Alquran, pandai berbahasa Arab dan fasih berbahasa Inggris.
Karena memang sejatinya Anwar yang saya anggap sebagai mentor politik serta negarawan sejati itu merupakan

a rare perfect blend

dari intelektualisme Islam, figur pemimpin Melayu yang kokoh pendiriannya, serta negarawan yang lengkap pengetahuan, pengalaman serta

soft skill

politiknya.
Sejak 1987 saat pertama kali saya berkenalan dengannya, Anwar memang seorang

leader

dan guru politik yang wawasannya bagaikan sumur yang tak pernah kering.
Ia banyak memberikan nasihat dan berbagi pengalaman dengan saya dan dari pengalamannya malang melintang di dunia politik, dapat saya timba banyak pelajaran, termasuk kesabarannya, keyakinan yang kokoh tentang visi yang diperjuangkannya, serta kegigihan dan keberaniannya melawan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dianggapnya tidak mendatangkan manfaat terbesar bagi rakyatnya.
Naiknya Anwar Ibrahim ke pucuk pimpinan pemerintahan di Malaysia juga membawa harapan bahwa negarawan ini dapat menawarkan nilai-nilai Islam dengan kearifan budaya Melayu sebagai salah satu opsi solusi untuk mengatasi berbagai masalah di dunia.
Bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan material tetapi juga menciptakan keseimbangan dengan kesejahteraan immaterial serta kesetaraan dan keadilan.
Sebab

leadership style

Anwar Ibrahim sesungguhnya melampaui batas-batas etnis dan rasial, serta sekat-sekat keagamaan dan budaya. Dengan visi globalnya serta kepemimpinan dan kepribadiannya yang kuat, Perdana Menteri Anwar Ibrahim diharapkan akan memelopori hadirnya era baru bukan saja di Malaysia, tetapi juga di kawasan ASEAN yang haus akan

strong democratic leadership

untuk dijadikan acuan.
Konstelasi hubungannya yang luas dengan para pemimpin di berbagai negara Barat juga diharapkan akan bisa menghapus politik Islamophobia serta stigma-stigma negatif terhadap dunia Islam, mengingat

positioning-
nya selama ini sebagai seorang

leader
inspiratif yang tidak

inward-looking,

sekaligus sebagai pembaharu yang modernis, yang sesungguhnya sangat dibutuhkan di dunia Islam, juga di ASEAN.
Sebagai pemimpin kelas dunia, Anwar telah lama menimba kearifan dari para tokoh di banyak negara, termasuk dari Indonesia, seperti Muhammad Natsir dan Buya Hamkah, meskipun dia sendiri merupakan seorang pengagum karya sastra Barat.
Menduduki kursi Perdana Menteri di usianya yang 75 tahun, Anwar tentu akan mengerahkan segala kemampuannya untuk mengubah wajah Malaysia menjadi lebih baik sebagai legacy yang telah lama dinantikan rakyat Malaysia.
Clean and good governance

tentu akan melandasi budaya pemerintahannya dan ia akan menerjemahkan semua agenda perjuangannya selama ini ke dalam kenyataan sebab, itulah yang dinantikan rakyat Malaysia yang telah cukup lama diombang-ambingkan oleh politik menopoli kekuasaan.
Sudah cukup lama Anwar dihambat sebagai

the voice of the oppressed
dan

the voice of true freedom and democracy.

Dan sekaranglah saatnya ia membuktikan kepada rakyat Malaysia bahwa apa yang ia perjuangkan selama ini adalah untuk kepentingan mereka.

Tantangan terdekat yang ia hadapi adalah memastikan dukungan mayoritas di parlemen untuk menyetujui RAPBN tahun depan, sebab belanja negara, termasuk untuk pembayaran gaji pegawai negeri, polisi dan militer harus dikeluarkan pada bulan Januari 2023.
Maka sidang parlemen pada 19 Desember nanti akan merupakan pertarungan yang cukup sengit bagi PM Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan yang perlu merangkul lima koalisi lainnya untuk memuluskan langkahnya ke depan.
Sumber –
https://m.republika.co.id/berita/rlxvv3282/anwar-ibrahim-negarawan-pembaharu-yang-telah-lama-dinantikan

4

4

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


“BERMULA MINGGU DEPAN, SAYA AKAN MULA JAWAB SERANGAN KEBENCIAN PN/PAS”

Saya faham perang media sosial masih panas – mainan politik PN/PAS terus berlaku.
Tetapi tanggungjawab utama kerajaan adalah membaiki kehidupan rakyat.
Masa waktu yang dibayar gaji oleh rakyat, saya akan tumpu kerja sebagai menteri. Keutamaan sekarang adalah melaraskan dasar-dasar dan pelaksanaan projek supaya memberi impak paling besar kepada rakyat dalam persediaan kita menghadapi cabaran ekonomi 2023 yang dijangka lebih menguji kekuatan dan daya tahan ekonomi negara.
Diluar waktu kerja, saya akan berdepan dengan PN/PAS. Saya akan menjawab isu-isu yang mereka mainkan dan juga akan selaraskan supaya aktivis dan pimpinan Kerajaan Perpaduan turut sama memantau prestasi mereka sebagai pembangkang.
Mereka ingat jadi pembangkang ini hanya menimbulkan sentimen kebencian. Mereka lupa bahawa menjadi pembangkang juga perlukan pengetahuan mengenai dasar, memantau pelaksanaan, membawa suara rakyat dengan masalah seharian mereka.
Mulai minggu depan, selepas seminggu memahami keadaan semasa kementerian, saya akan mula:
– keluar kenyataan politik sebagai Timbalan Presiden PKR (bkn sebagai Menteri) untuk menggariskan perancangan dan usaha kita bersedia menghadapi 6 Pilihanraya Negeri yang akan datang.
– menyiarkan kandungan-kandungan politik (selain dari kandungan mengenai dasar dan program sebagai menteri) supaya kita mematahkan sentimen kebencian yang dibawa sekarang.
Kenyataan mengenai dasar kementerian, kedudukan ekonomi dan yang berkaitan akan dibuat melalui saluran rasmi sebagai menteri.
Mulai Januari 2023, saya juga akan mula gerakkan kempen untuk PRN di 6 buah negeri.
Kita akan berkempen seperti sebelum membentuk kerajaan atas platform PKR dan @ayuhMYmovement tanpa penglibatan satu sen duit dan masa kerajaan.
Jadi kepada kawan-kawan yang risau di luar, Insya Allah kami ada perancangan yang disusun untuk berdepan dengan lawan politik.
Masa yang dibayar gaji oleh rakyat adalah tanggungjawab negara dan tidak boleh digunakan untuk kerja-kerja politik.
Masa kami sendiri (seperti waktu malam, hujung minggu dan lain-lain) adalah masa untuk berkempen supaya tidak ada campur aduk di antara tanggungjawab sebagai menteri dan tanggungjawab sebagai Timbalan Presiden parti.
Masa untuk kita zahirkan perubahan budaya politik 👍
Jangan jadi seperti PN/PAS – masa mereka jadi kerajaan, semua berpuas hati dan kebajikan rakyat tidak terjaga. Masa dah kena buang dari kerajaan (oleh rakyat) baru terpaling lantang.
Kita jumpa di pentas rakyat dan Parlimen nanti.
Biar rakyat hakimi siapa yang lebih bertanggungjawab kepada rakyat dengan amanah yang diberikan.
RAFIZI RAMLI
Timbalan Presiden PKR
11/12/2022.

5

4

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


UNDI PERCAYA PETANDA ANWAR BERJIWA BESAR

Tiada perkataan lain yang sesuai untuk menggambarkan Anwar Ibrahim apabila bertindak tidak berlengah lama untuk membawa usul undi percaya terhadapnya di Parlimen melainkan beliau adalah seorang pemimpin yang benar-benar berjiwa besar.
Sebaik selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November lalu, menetapkan 19 Disember sebagai tarikh usul undi percaya di Parlimen adalah perkara yang pertama sekali yang dilakukannya.
Ini menunjukkan beliau mahu kedudukannya sebagai Perdana Menteri, selepas dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, mesti segera dibuktikan keabsahannya di Parlimen.
Ia bagi membuktikan majoriti yang dimilikinya adalah jelas dan sahih serta agar tiada lagi pertikaian oleh mana-mana pihak selepas ini.
Beliau sama sekali tidak takut membuktikan majoriti yang dimilikinya, jauh sekali memilih jalan untuk mendaruratkan Parlimen bagi melindungi keabsahannya itu.
Dengan itu, selepas 19 Disember nanti, setelah berjaya melepasi undian usul percaya itu, beliau boleh menumpukan sepenuh tenaga dan perhatiannya dalam mengurus negara, terutama memulihkan banyak kebejatan yang ditinggalkan pentadbiran terdahulu.
Hari ini, dalam Program Pertemuan Mahabbah bersama Ulama dan Asarizah, Anwar secara terbuka menghuraikan mengapa beliau perlu memilih untuk membenarkan undi percaya itu.
Beliau berkata, usul undi percaya kepadanya adalah bertujuan membolehkan beliau memimpin negara dengan mandat yang jelas dan berdasarkan sokongan majoriti Ahli Parlimen.
Anwar berkata, beliau menjelaskan perkara itu semasa menghadap Yang di-Pertuan Agong, baru-baru ini.
“Dari segi undang-undang, ia tidak diperlukan. Pendapat Peguam Negara juga tidak perlu sebab majoritinya jelas dan kuasa Yang di-Pertuan Agong juga jelas.
“Yang di-Pertuan Agong menerima pandangan Peguam Negara (dan) bertanya saya selaku Perdana Menteri, apakah dirasakan perlu usul undi percaya kerana jumlahnya sudah jelas berdasarkan pengakuan daripada Pakatan Harapan (PH), Barisan Nasional (BN), Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan beberapa parti kecil lain.
“Saya jawab ‘Ampun Tuanku, ini bukan soal peraturan dan undang-undang sahaja. Perkara ini dibangkitkan dan patik mahu memimpin dengan mandat jelas serta dokongan Ahli-Ahli Parlimen secara majoriti.
“Patik yakin akan memperoleh (sokongan), andai kata gagal memperolehi, patik akan tunduk kepada suara rakyat,” kata Anwar lagi.
Anwar seterusnya berkata, Yang di-Pertuan Agong bersama Raja-Raja Melayu juga memainkan peranan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dalam menyelesaikan kemelut yang berlaku selepas PRU15 walaupun dipertikai oleh sesetengah pihak.
Beliau berkata, Al-Sultan Abdullah dan beberapa Raja Melayu yang sempat ditemuinya bertitah dari awal lagi, baginda semua tidak mempertikai parti yang memperoleh kerusi terbanyak akan diberikan keutamaan dan mandat untuk mentadbir negara.
“Kemudian ada usaha sambilan untuk dapatkan akuan bersumpah dan ini terus berlaku dalam tempoh yang ditetapkan (Yang di-Pertuan) Agong sehingga dua petang.
“Jadi, berapa pun jumlah diperoleh dimuktamadkan dalam waktunya.
“Sepertimana dalam perlumbaan, dia boleh potong kita di pusingan pertama, kita potong dia di pusingan ketiga. Tapi yang pentingnya ialah garis penamat.
“Ternyata saya peroleh jumlah yang besar kerana orang yang beri pengakuan sebelumnya telah menarik balik sebelum dua petang,” kata Anwar memberi huraian.
Perdana Menteri berkata, beliau memilih untuk menjelaskan situasi itu selepas diminta oleh Al-Sultan Abdullah bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan rakyat terutama berkaitan isu yang boleh menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu.
Usul undi percaya terhadap kepimpinan Anwar akan menjadi antara agenda utama pada Mesyuarat Pertama Penggal Pertama Parlimen ke-15 yang djadual berlangsung selama dua hari bermula 19 Dis ini.
Kesimpulannya, tidakkah kita bangga memiliki Perdana Menteri berjiwa besar dan berani seperti ini?
– ShahbudinHusin 11/12/2022.

5

2

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


AMBIL IKTIBAR KEGAGALAN 22 BULAN PH SEBELUM INI, SEMUA MENTERI MESTI BERPERANAN TANGANI PERSEPSI KEBENCIAN

Menjadi kerajaan atau mengetuai kerajaan di era media sosial sudah menjadi media arus perdana seperti sekarang bukan lagi suatu perkara mudah.
Dengan hampir setiap orang mempunyai akaun media sosial masing-masing, bermakna semua mereka seperti mempunyai akhbar dan saluran tv sendiri yang menjadikan kerajaan lebih terdedah kepada kritikan.
Lebih dahsyat kritikan itu kerana media sosial adalah dunia media tanpa pengarang di mana sesiapa saja bebas meluah atau menghantar berita serta video yang disukai tanpa ditapis terlebih dahulu.
Mahu tidak mahu, inilah perubahan yang harus diterima semua dan ia tidak saja berlaku di Malaysia, malah di seluruh dunia.
Maka itu, menjadi kerajaan di mana selain tugas utama mengurus negara dan menjaga kepentingan rakyat, di samping pada waktu yang sama harus juga menjawab segala kritikan dan serangan kebencian tanpa henti, ia memang tidak mudah, bahkan hanya mereka yang cekal semangat saja mampu menghadapinya.
Sebab itu, kita lihat, baik kerajaan PH era Tun Mahathir Mohamad, kerajaan PN pimpinan Mahiaddin Md Yasin dan kerajaan Keluarga Malaysia yang diterajui Ismail Sabri Yaakob, kelemahan paling ketara ketiga-tiga kerajaan itu ialah gagal menangkis segala serangan media sosial dengan mantap dan berkesan.
Sebelum itu, Najib Razak berjaya dijatuhkan pada 2018 juga adalah disebabkan gagal menangkis serangan media sosial yang mempengaruhi minda rakyat.
Dalam banyak keadaan pula, ketiga-ketiga kerajaan selepas 2018 itu hanya berdiam diri dan membisu terhadap segala serangan yang dilemparkan melalui media sosial.
Paling buruk sekali ialah setelah PH menguasai dunia media sosial sehingga mencapai kejayaan pada PRU14 tahun 2018, namun segala-galanya lemah dan sunyi setelah berjaya menjadi kerajaan.
Ketika itu, penguasaan media sosial PH dengan mudah ditenggelamkan oleh kebangkitan sentimen Melayu/Islam yang diterajui melalui kerjasama UMNO dan Pas setelah kedua-duanya menjadi pihak yang kalah pada PRU14 itu.
Meskipun sebahagian kesalahan itu adalah kerana Tun Mahathir sendiri memang berniat mahu “membunuh” masa depan PH, tetapi ramai menteri ketika itubturut hanyut sama daripada melakukan peranan yang sepatutnya.
Untuk beberapa ketika, PH selepas itu terus tenggelam dalam penguasaan media sosial dan hanya bangkit semula setelah Rafizi Ramli kembali ke kancah politik dan seterusnya memenangi jawatan Timbalan Presiden PKR.
Keterujaan banyak pihak terhadap kembalinya Rafizi, selain beliau sendiri sentiasa bekerja keras membuat pendedahan demi pendedahan menjelang PRU15 sehingga kebangkitan rakyat dapat dirasai, ia adalah resepi bagaimana PH akhirnya mampu kembali menguasai arus media sosial.
Sekarang PH sudah menjadi kerajaan, walaupun dalam bentuk perpaduan bersama BN, GPS, GRS, Warisan dan lain-lainnya.
Minggu-minggu awal ini kita tentunya dapat menyaksikan PN yang ditunjangi Bersatu dan Pas yang kini merupakan blok pembangkang sudah mula kembali dengan serangan berbentuk kebencian terhadap kerajaan yang resepinya tidak lari daripada sentimen kaum dan keagamaan.
Setiap hari ada saja sentimen kebencian ditiupkan, malah pemimpin Pas yang selama ini tidak pernah kedengaran suara mereka, tiba-tiba mula kelihatan petah berbicara.
Sebagaimana PN didapati mewah berbelanja dengan poster, bendera, billboard, jentera yang besar dan gerombolan penyerang melalui tik-tok khususnya menjelang hari pengundian PRU15, dipercayai dana mereka masih belum habis lagi.
Untuk itu, PH dan BN khususnya yang boleh dikira sebagai “pilot dan co pilot” dalam kerajaan perpaduan ini, mereka harus segera bertindak pantas menangani serangan media sosial oleh PN/Pas itu.
Ambillah iktibar daripada kegagalan PH membendung arus penentangan UMNO/Pas selepas PRU14 lalu yang sebahagiannya adalah disebabkan kelekaan mereka yang berjawatan menteri sendiri untuk mengambil tanggungjawab dan memainkan peranan yang sewajarnya.
Kali ini, mereka yang berjawatan menteri, terutama yang bertanggungjawab berkaitan media, harus segera bertindak pantas dan berfikir di luar kotak untuk menangkis serangan serta menangani persepsi buruk yang cuba dimainkan oleh PN/Pas.
Walaupun Rafizi telah berjanji akan memulakan gerak kerja tersebut bermula minggu depan, tetapi jika beliau seorang saja yang aktif dan bekerja keras, percayalah, ia tidak akan ke mana-mana dan mampu menghasilkan sesuatu yang bermakna.
Semua menteri mesti sama-sama memainkan peranan tersebut dan sebaiknya mereka harus ada pasukan media sosial sendiri yang dirangkumkan dengan pasukan lebih besar di peringkat yang lebih tinggi.
Ini bermakna, jika menteri atau kementetian tertentu diserang atau diburukkan persepsinya, pasukan mereka sendiri mampu tampil menangkis, membuat penafian, menjawab dan menyerang balik serangan yang dilakukan itu dengan pantas.
Perkara ini amat mustahak untuk dilakukan, ia bukan saja untuk memastikan Perdana Menteri, Anwar Ibrahim dan kerajaan pimpinannya dapat melakukan kerja yang terbaik untuk rakyat, lebih penting daripada itu ialah untuk memberi keyakinan kepada rakyat, menjelmakan kestabilan dan seterusnya menjadikan kerajaan ini mampu bertahan dengan lebih lama lagi.
– ShahbudinHusin 12/12/2022.

3.7

3

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


JANGAN HALANG PERTANDINGAN, HISHAMMUDDIN MESTI BERANI LAWAN PRESIDEN UMNO

Walaupun tarikh pemilihan UMNO belum lagi ditetapkan, tetapi perbualan mengenainya sudah mula menghangat, termasuk ada pihak tampil menyarankan agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan.
Sebelum ini, pemilihan UMNO ditangguhkan dan sehingga dipinda perlembagaannya yang hanya membenarkan pertandingan diadakan selepas enam bulan PRU dilangsungkan, matlamatnya ialah agar parti tidak berpecah dan fokus kepada usaha memenangi pilihan raya.
Dengan itu, menyarankan agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan dalam keadaan PRU sudah selesai adalah tidak munasabah dan suatu langkah yang jauh berundur ke belakang.
Apa punya demokrasi namanya – sebelum PRU, pemilihan beria-ia ditangguhkan, selepas PRU, dilarang pula jawatan Presiden dan Timbalan Presiden ditandingi.
Sepatutnya setelah selesai PRU inilah pertandingan mesti dibuka dengan seluas-luasnya dan tidak harus ada usul sekatan sama sekali serta untuk apa jawatan sekali pun daripada ditandingi.
Nak takut apa lagi jika berlaku pertandingan selepas PRU ini?
Sebagai parti yang mengamalkan demokrasi, UMNO harus menyuburkan amalan itu, bukan membubuh racun untuk mematikannya.
Lagi pun, usul larangan sebelum ini ialah ketika Presiden UMNO memegang jawatan Perdana Menteri, berbeza dengan sekarang di mana Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi hanya berjawatan Timbalan Perdana Menteri saja.
Jawatan Timbalan Perdana Menteri itu pula tidak termaktub dalam perlembagaan negara, maka nampak lekeh sangatlah UMNO ini jika dengan jawatan yang tidak termaktub dalam perlembagaan itu pun masih mahu disekat pertandingan juga.
Biarkan pemilihan UMNO kali ini berlaku pertandingan yang seluas dan sebebasnya sebagai tanda parti Melayu itu masih belum mati amalan demokrasinya.
Dalam hal berkaitan, pemimpin yang mesti tampil dengan berani, kalau boleh cium keris sekali untuk menawarkan diri bertanding jawatan Presiden seharusnya ialah Hishammuddin Hussein, bekas Menteri Pertahanan dan Ahli Parlimen Sembrong ketika ini.
Walaupun Khairy Jamaluddin ada memberi respon “akan tengok” berhubung kemungkinan dirinya bertanding sekali lagi sebagai Presiden UMNO, bekas Menteri Kesihatan itu sebenarnya tidak sesuai merebut jawatan tersebut.
Ini kerana beliau ketika ini bukan Ahli Parlimen setelah kalah di Sungai Buloh baru-baru ini.
Tanpa jawatan sebagai Ahli Parlimen, jika menang pun sebagai Presiden UMNO, beliau tidak mampu menggegar kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan kerajaan yang diterajuinya.
Begitu juga dengan Ismail Sabri Yaakob, di sebalik Khairy Jamaluddin pernah mencadangkannya agar mengambil alih kepimpinan UMNO, suasana itu tidak relevan lagi buatnya setelah bergelar bekas Perdana Menteri sekarang ini.
Dalam barisan pemimpin yang ada, hanya Hishammuddin satu-satunya yang masih layak dan paling sesuai untuk terus melangkah ke depan.
Dalam kemelut penubuhan kerajaan selepas PRU15 baru-baru ini, Hishammuddin adalah antara 10 Ahli Parlimen BN, malah dipercayai merupakan ketua kumpulan Ahli Parlimen berkenaan yang menandatangani akaun bersumpah menyokong Mahiaddin Md Yasin untuk jadi Perdana Menteri buat kali kedua.
Beliau berbuat demikian dalam keadaan sedar bahawa sudah wujud Akta Anti Lompat Parti dan akujanji di kalangan Ahli Parlimen yang memberi kuasa kepada Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan Pengerusi BN untuk menentukan pilihan berhubung penyertaan parti itu dalam kerajaan.
Ini bermakna, Hishammuddin sudah secara terbuka menunjukkan penentangannya terhadap Zahid Hamidi.
Maka, beliau mesti terus bersikap jantan dengan berani mencabar Zahid Hamidi bagi jawatan Presiden UMNO yang dijangka diadakan sebelum pertengahan tahun 2023 depan.
Selain itu, berikutan Hishammuddin telah menandatangani akuan bersumpah menyokong Mahiaddin sebelum ini, hasrat untuk menjadikan Pengerusi PN itu sebagai Perdana Menteri hanya boleh menjadi kenyataan jika beliau berjaya memenangi jawatan Presiden UMNO.
Selepas memenangi jawatan Presiden UMNO nanti, beliau boleh membawa parti itu keluar daripada kerajaan, sekaligus menarik sokongan terhadap Anwar.
Jangan lupa, cubalah bawa sekali GPS dan GRS untuk turut sama menarik sokongan, barulah Mahiaddin yang gagal sebagai Perdana Menteri sebelum ini dapat jadi Perdana Menteri sekali lagi.
– ShahbudinHusin 13/12/2022.

5

3

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


JANGAN BIMBANG, PEMBENCI ANWAR BUKAN PUN MENGUNDI PH ATAU BN!!

Ada penyokong PH mula meluahkan rasa bimbang melihat serangan dan sentimen kebencian terhadap Anwar Ibrahim dan kerajaan di media sosial kebelakangan ini.
Kata mereka, mampukah kerajaan ini bertahan lebih lama?
Realitinya, pebagai perkara mereka jadikan isu untuk menimbulkan keraguan terhadap kerajaan, tidak terkecuali berkaitan hal-hal yang tidak kaitan sama sekali dengan Anwar atau janji PH pada PRU15 lalu.
Janji menurunkan harga minyak, walaupun orang yang waras tahu ia adalah janji pada PRU13 dan tidak terdapat dalam manifesto PRU15, masih ada yang suka mengulang-ulang isu tersebut dan mempertikaikan bila lagi ia mahu dilaksanakan.
Mereka ini, selain selama ini semacam duduk dalam gua, perbuatan tersebut juga sebenarnya memperbodohkan diri sendiri kerana janji PRU13 hanya boleh dituntut jika PH menang pada 2013 dahulu.
Kalau dalam peperiksaan, sudah lama mereka berkenaan diberi markah dengan pen merah kerana menggunakan fakta yang tidak berkaitan dalam isu yang dibangkitkan.
Lebih teruk lagi, penamatan khidmat Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam baru-baru ini turut juga diseret nama Anwar yang melakukannya.
Sekali lagi, mereka yang mengaitkan perkara itu dengan Anwar memang sah selama ini duduk dalam gua kerana langsung tidak membaca berita semasa sejak lima enam bulan sebelum ini.
Kalau mereka jenis yang peka dan rajin membaca, tentu mereka tahu isu sebenar berkaitan Ketua Pengarah JPA yang ditamatkan khidmatnya oleh Ketua Setiausaha Negara itu.
Tetapi, yang terus tidak habis-habis dipertikaikan ialah kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri melalui pembentukan kerajaan perpaduan sebagaimana dititahkan oleh Yang Di-Pertuan Agong.
Pelbagai aspek dan sisi lain cuba dijadikan alasan untuk mempertikaikannya tanpa mereka memahami bahawa kuasa melantik Perdana Menteri itu adalah hak Agong berdasarkan keyakinan siapa yang pada hemat baginda memiliki sokongan majoriti Ahli-Ahli Parlimen.
Sepatutnya setelah perlantikan dibuat oleh Agong dan kemudian Anwar sendiri menunjukkan jiwa besarnya dengan sedia membawa usul undi percaya di Parlimen pada 19 Disember ini, semua pihak mesti bertenang dan menunggu tarikh tersebut untuk berbuat sesuatu.
Jika yakin ada sokongan dan mahu menjatuhkan Anwar, tolaklah beliau dalam undi percaya tersebut.
Ini tidak, menceceh dan meroyan tak henti-henti yang memberi gambaran jiwa mereka sedang kacau dan begitu tertekan setelah hilang gaji serta jawatan, sesetengahnya pula memperolehinya hanya dengan duduk di rumah saja.
Pun begitu, jika kita perhati dan teliti, mereka yang tidak henti-henti mempertikai kerajaan dan Anwar sekarang ini bukanlah daripada penyokong atau pengundi PH, juga bukan penyokong dan pengundi BN yang parti ini kini telah bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan.
Penyokong dan pengundi PH, juga penyokong dan pengundi BN, secara umumnya menerima baik kerajaan ini dan berkeyakinan Anwar bersama pasukan kabinetnya mampu melakukan yang terbaik untuk rakyat.
Cuma, dengan pelbagai masalah dalam negara, disertai beban hutang yang tinggi yang ditinggalkan kerajaan terdahulu – lebih masa, sokongan serta pemahaman rakyat adalah amat diperlukan.
Perubahan atau hasil untuk dinikmati tidak mungkin dapat dituai dalam jangka waktu yang segera.
Mereka yang tidak puas hati itu adalah penyokong selain daripada PH atau BN atau dalam erti kata lain, sebahagiannya adalah penyokong dan pengundi PN, manakala selebihnya lagi adalah pentaksub Tun Mahathir Mohamad dan GTA.
Tiada ubat untuk mereka itu dan terlalu sukar untuk diubah hati mereka, lebih baik usah dilayan sangat.
Penyokong dan pengundi PN, jika mereka sedar, lebih patut menyalahkan Mahiaddin Md Yasin kerana dengan sombong dan ego menolak titah Agong berkenaan kerajaan perpaduan yang dicadangkan baginda.
Jika Mahiaddin tidak menolak titah Agong itu, hari ini PN sudah pasti merupakan sebahagian daripada kerajaan.
Dah diri sendiri menolak kerajaan perpaduan, tapi marah pula orang lain yang mahu dan berada dalam kerajaan perpaduan, tidakkah mereka ini “sakit” sebenarnya?
Begitu juga dengan penyokong dan pengundi GTA, mereka sepatutnya ada rasa malu untuk mempertikaikan Anwar dan kerajaan yang dipimpinnya sekarang.
Ini kerana GTA sendiri, selain ditolak, juga dikalahkan dengan teruk sehingga hilang deposit di semua kawasan yang ditandinginya.
Kalau bertanding pun sampai hilang deposit semua kerusi, duduk diam-diam saja layaknya!! –
ShahbudinHusin 14/12/2022.

3.5

6

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


SAMAN TERHADAP SANUSI BARANGKALI AMARAN AWAL BUAT HADI

Daripada empat pemimpin blok pembangkang yang disaman setakat ini oleh Perdana Menteri, Anwar Ibrahim kerana didakwa mengeluarkan kenyataan fitnah terhadapnya, tiga daripadanya adalah pemimpin Pas.
Mereka ialah Pesuruhjaya Pas Perak, Razman Zakaria, Ahli Parlimen Kuala Terengganu, Ahmad Amzad Hashim dan terbaru, Menteri Besar Kedah, Sanusi Md Nor.
Pemimpin keempat yang diambil tindakan sama ialah Mahiaddin Md Yasin, Pengerusi PN merangkap Presiden Bersatu.
Secara tidak langsung ini bermakna, walaupun Pas itu parti Islam kononnya, tetapi pemimpinnya dilihat lebih terdedah kepada mengeluarkan kenyataan berunsur fitnah.
Jika tiada unsur fitnah, tentulah tidak mungkin Anwar ada asas untuk mengemukakan saman terhadap mereka itu.
Dengan mengemukakan saman itu, sebagaimana disebut sebelum ini, ia bukanlah bermakna Anwar pemimpin yang mudah koyak dan tidak sedia dikritik.
Anwar sebenarnya sangat terbuka dengan kritikan, bahkan amat meraikan perbezaan pendapat.
Tetapi, melalui saman yang dikemukakannya, ia menunjukkan beliau tidak bertolak ansur terhadap fitnah, pembohongan serta kata-kata berbentuk penipuan.
Berkedudukan sebagai Perdana Menteri, apabila tindakan saman diambilnya terhadap pemfitnah, ia adalah mesej untuk rakyat memahami tentang pendiriannya terhadap fitnah.
Tidak sukar sebenarnya untuk memahami bahawa bagi Anwar, fitnah mesti dilawan dengan tindakan undang-undang agar ia dapat memberi pengajaran kepada mereka yang terbabit serta orang lain juga.
Fitnah tidak boleh lagi dilawan dengan penafian atau penjelasan semata-mata, jauh sekali tidak boleh sekadar hanya berdiam diri serta berserah kepada Tuhan saja.
Melalui tindakan saman itu, ia adalah peringatan kepada tukang-tukang fitnah, sama ada yang berkopiah atau tidak, agar ada sedikit ketakutan untuk meneruskan kerja-kerja jahat tersebut.
Seterusnya, dengan mendepani fitnah itu dengan saman, ia akan membolehkan Anwar memberi lebih tumpuan untuk mengurus negara dan menjaga kepentingan rakyat.
Beliau tidak perlu lagi menafi atau membuat penjelasan terhadap fitnah kepadanya, segala-galanya mesti mereka hujahkan di depan hakim di mahkamah nanti.
Kalau asyik mahu menafi, menjawab atau memberi penjelasan setiap kali fitnah ditimbulkan, ia tidak mungkin berakhir sampai bila-bila dan akhirnya hanya membuang masa jika kemudian banyak lagi fitnah-fitnah lain dikeluarkan.
Pendek kata, saman fitnah Anwar bukan saja sebagai pengajaran kepada pemfitnah dan mereka yang suka membuat fitnah, malah juga untuk membolehkan beliau lebih serius dalam tanggungjawabnya terhadap rakyat.
Selepas ini, jika ada sesiapa lagi memfitnahnya, mereka juga pasti disamannya.
Sekaligus, saman terhadap Sanusi barangkali merupakan amaran awal secara tidak langsung kepada pemimpin utama Pas, Hadi Awang yang dilihat masih berterusan mempertikaikan kewujudan kerajaan perpaduan dan tidak puas hati dengan terangkatnya Anwar sebagai Perdana Menteri.
Hadi boleh terus berhujah dan mempertikaikannya selagi ia berbentuk kritikan, tapi hati-hati jangan sampai terseret unsur fitnah di dalamnya, baik dalam ceramah atau tulisannya yang kerap di media sosial.
Kalau celupar dan memfitnah juga, percayalah, waima Hadi sekali pun, tidak akan terlepas daripada turut dilayangkan surat saman.
Cubalah kalau tak percaya?
– ShahbudinHusin 14/12/2022.

4.5

4

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


SAIFUDDIN TAK BERGANJAK, SOSMA TETAP TIDAK DISEMAK SEMULA

Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mempertahankan pendiriannya mengenai Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-langkah khas) 2012 atau Sosma.
Beliau berkata, peruntukan itu akan membolehkan pihak berkuasa membanteras kegiatan jenayah terancang, terutama membabitkan tangkapan ahli sindiket terbabit dalam jumlah yang ramai.
“Bagi menguruskan jumlah besar dan jenayah berat, hal ini memerlukan undang-undang yang tanpa mengorbankan prinsip keadilan sejagat,” katanya menurut laporan Berita Harian.
Saifuddin turut mengakui pelaksanaan Sosma adalah baik, berbanding Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) dan Ordinan Darurat kerana ia membenarkan prosedur perundangan dibuat susulan penangkapan suspek kes terbabit.
“Perkara penting untuk dijadikan ukuran adalah prinsip keadilan sejagat. Individu ditahan, dinyatakan pertuduhan ke atasnya, diadili di hadapan hakim dan diberi peluang mengambil peguam serta memfailkan rayuan bagi sabitan dan hukuman.
“Di sisi lain ketika berdepan jenayah terancang, kalau berlaku tangkapan antara 50 hingga lebih 100 orang misalnya. Kalau ikut saluran biasa, ditahan 24 jam, dibawa ke mahkamah dan dapat reman sehingga dua minggu,’ katanya.
Sementara itu, beliau turut mengakui berdepan pelbagai kritikan berhubung pendirian tersebut, termasuk daripada Ahli Parlimen Damansara, Gobind Singh Deo yang memintanya mengkaji semula Sosma.
“Di peringkat awal, saya nyatakan mahu mencapai keseimbangan dan terbuka untuk menerima pandangan serta teguran, selain akan melaksanakan kewajipan mengikut keperluan dan bidang kuasa sebagai menteri.
“Debat di luar (mengenai Sosma) sudah berlaku sekian lama, selain kritikan terhadap perundangan, termasuk kenyataan mengenai pendirian terkini saya berbeza berbanding dulu.
“Ini negara demokrasi, kita kena biarkan ‘iklim’ ini terus bergerak dengan subur, selain saya sentiasa menghargai pandangan semua pihak,” katanya.
Dua hari lalu, Saifuddin memberi petunjuk akta itu tidak akan disemak semula dan menyatakan individu ditahan boleh mengambil khidmat peguam sekiranya dihadapkan ke mahkamah.
Katanya, akta itu berbeza dengan ISA yang membenarkan penahanan tanpa bicara dan Ordinan Darurat yang membenarkan tempoh tahanan selama 60 hari.
Sumber –
https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/tempatan/2022/12/15/sosma-masih-diperlukan-kata-saifuddin/

3

1

vote
Article Rating
Kongsikan artikel ini


SOKONG SOSMA BERLAWANAN DENGAN REFORMASI, BELUM TERLAMBAT UNTUK SAIFUDDIN MINTA MAAF DAN TARIK BALIK KENYATAANNYA

Kenyataan Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail bahawa pihaknya tidak berhasrat menyemak semula Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) atau Sosma sudah tentu paling mengecewakan seluruh pendokong dan pembawa obor reformasi selama ini.
Pendirian yang dinyatakan Saifuddin itu jelas bercanggah dengan pendirian PH yang sejak berzaman lagi menolak penahanan tanpa bicara Sosma sebagai sesuatu yang zalim dan menindas.
Ternampak melalui kenyataannya itu bahawa teriakan reformasi, malah gemanya lebih kuat menggegar gegendang telinga rakyat untuk mendapatkan undi sepanjang kempen PRU15 lalu, tidak lebih sekadar janji mahu kahwin budak baru akil baligh kepada gadis yang baru dikenalinya saja.
Dalam erti kata lain, laungan reformasi sudah jadi nasi basi apabila kuasa berjaya diperolehi.
Semalam, dalam menyatakan pendiriannya itu, Saifuddin mempertahankan Sosma sebagai akta yang membenarkan proses perbicaraan di mahkamah berlaku, tidak seperti akta lain seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) dan Ordinan Darurat.
“Selalu orang banding Sosma dengan undang-undang pencegahan yang lain sedangkan Sosma itu sendiri bukan undang-undang pencegahan.
“Berbanding kalau ISA atau Ordinan Darurat, (tempoh tahanan) itu sehingga 60 hari. Sosma pula adalah 28 hari.
“Pada akhir 28 hari, cuma ada dua syor iaitu bebas atau dihadap ke mahkamah. Kalau dihadap ke mahkamah pula, dia masih boleh ambil khidmat peguam,” jelas Saifuddin dalam sidang media di Bukit Aman.
Dalam hal ini Saifuddin cuma melihat keadaan selepas penahanan selama 28 hari itu, tetapi tidakkah beliau sedar membenarkan penahanan selama 28 hari tanpa perbicaraan itu sendiri sudah merupakan suatu kezaliman dan bertentangan dengan hak asasi manusia?
Apa yang sebenarnya Saifuddin faham tentang makna reformasi dan mengapa perkataan itu dilaungkan ketika berkempen untuk mendapatkan undi?
Jika beliau terlupa atau terkhayal kerana sudah menjadi menteri kanan ketika ini, ingin diperingatkan bahawa apabila perkataan reformasi dilaungkan sebagai umpan untuk mendapat undi, ia adalah janji bahawa akan ada perubahan dalam sistem dan undang-undang negara, khusus yang zalim dan menindas rakyat setelah kuasa diperolehi.
Jangan sesekali cuba mengabaikan harapan rakyat kerana rakyat juga boleh menolak semula PH ke tempat pembangkang.
Lagi pun, jika PH awal-awal lagi menampakkan kecenderungannya untuk tidak menyemak Sosma atau dalam maksud lain menolak reformasi serta pembaharuan, rakyat pasti akan menganggap kerajaan ini telah mengecewakan mereka.
Perlu juga diingatkan, kerajaan yang ada sekarang bukanlah pilihan mutlak rakyat melalui undi yang mereka berikan, tetapi hanya tertubuh setelah penggabungan dengan parti-parti itu.
Untuk itu, kenalah sentiasa sedar diri dan jika rakyat berasa dikecewakan, mereka pasti lebih mudah menterbalikkan sokongan dalam PRU yang seterusnya.
Meskipun sehingga kini sudah banyak suara, dalam PH atau luar PH yang meluahkan rasa kecewa dengan kenyataan Saifuddin itu, malangnya beliau masih berdiam diri dan tidak memberi sebarang respon mengenainya.
Ini juga adalah perlakuan yang salah yang ditunjukkan oleh Saifuddin yang kalah di Kulim Bandar Baru dalam PRU15 lalu.
Menganggotai kerajaan reformasi, beliau harus pantas bertindak dan jangan memeram sesuatu rungutan atau bantahan berlama-lama kerana ia lebih memperlihatkan sikap pasif yang ada dalam dirinya.
Sementara Saifuddin sendiri pernah menentang Sosma di Parlimen pada Mac lalu ketika bergelar pembangkang dan berikutan kenyataan terbarunya ini yang jelas bertentangan iaitu tidak mahu menyemaknya semula setelah dapat jawatan menteri, pilihan kini di tangan beliau untuk di mana mahu meletakkan prinsip serta jati dirinya selepas ini.
Kalau ingin dilihat kekal dengan prinsip lama dan masih ada jiwa reformasi dalam dirinya, belum terlambat sebenarnya untuk beliau memohon maaf dan menarik balik kenyataannya yang tidak berhasrat menyemak Sosma itu.
Tidak rugi dan tidak tercalar apa-apa jika segera meminta maaf, malah ia lebih menunjukkan jiwa besar yang sedia kembali ke landasan perjuangan sebenar setelah sedar ada sedikit tersasar.
Tetapi, jika ingin dikecam, dibenci oleh pendokong reformasi sendiri, dijauhi rakyat, malah mungkin dikalahkan sekali lagi di Kulim Bandar Baru dalam PRU akan datang, silalah terus berdiam diri dan kekallah juga dengan pendirian mempertahankan Sosma yang zalim itu.
– ShahbudinHusin 15/12/2022.

0

0

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


ATAS NAMA KEMANUSIAAN, SEBAIKNYA KERAJAAN TIDAK LAGI MERAYU KEPUTUSAN MAHKAMAH INI

Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan kerajaan dan tiga yang lain membayar RM5 juta kepada keluarga mendiang warga Mongolia Altantuya Shaariibuu yang dibunuh pada 2006.
Keputusan hakim mahkamah sivil Vazeer Alam Mydin Meera yang memihak kepada keluarga Altantuya pagi ini dibuat 15 tahun selepas tindakan sivil difailkan pada 2007.
Tiga plaintif – Shariibuu Setev dan Altantseseg Sanjaa yang merupakan bapa dan ibu mendiang, serta abang Altantuya, Mungunshagai Bayarjargal – memfailkan saman RM100 juta.
Saman itu menyasarkan dua bekas anggota Unit Tindakan Khas (UTK) – Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar – serta penganalisis politik Abdul Razak Baginda dan kerajaan Malaysia.
Altantuya dibunuh pada Oktober 2006 dan mayatnya diletupkan dengan bahan letupan gred tentera. Mahkamah jenayah berasingan mensabitkan Azilah dan Sirul Azhar atas pembunuhan itu dan menjatuhkan hukuman mati pada April 2009.
Bagaimanapun, mahkamah jenayah membebaskan Razak daripada tuduhan bersubahat dengan pembunuhan itu tanpa dipanggil pembelaannya pada Oktober 2008.
Semasa prosiding yang dijalankan dalam talian hari ini, Vazeer memerintahkan empat defendan turut membayar faedah tahunan sebanyak lima peratus bagi pampasan RM5 juta, serta setiap defendan membayar kos RM25,000 kepada keluarga.
Vazeer – yang sebelum ini dinaikkan ke Mahkamah Rayuan tetapi hari ini mempengerusikan kes Mahkamah Tinggi – memutuskan bahawa keluarga Altantuya berjaya membuktikan saman sivil mereka terhadap empat defendan berdasarkan imbangan kebarangkalian.
Hakim berkata bahawa kedua-dua bekas pegawai polis itu terbukti telah “membunuh dengan kejam” si mati dalam perbuatan membunuh yang menyalahi undang-undang, berdasarkan keterangan beberapa saksi untuk keluarga itu.
Vazeer menyatakan bahawa Razak juga bertanggungjawab kerana dia adalah kaitan penglibatan Azilah dan Sirul dalam pembunuhan itu pada akhir Oktober 2006.
Hakim menegaskan, dua bekas anggota polis itu tidak mengenali mangsa jika tidak kerana Razak meminta bantuan daripada Azilah untuk menangani isu Altantuya cuba bertemu Razak di rumahnya (Razak).
“Defendan pertama dan kedua (Azilah dan Sirul) tidak mengenali si mati sebelum tarikh 19 Okt 2006 (ketika dua bekas polis itu bertemu Altantuya di luar rumah Razak dan mengiringinya pergi).
“Terdapat motif yang boleh dilihat untuk defendan pertama dan kedua meletupkannya dengan bahan letupan gred tinggi.
“Satu-satunya kaitan antara defendan pertama dan kedua dengan si mati ialah defendan ketiga (Razak),” kata Vazeer.
Hakim itu juga berkata kerajaan yang merupakan defendan keempat bertanggungjawab secara wakil atas tindakan menyalahi undang-undang Azilah dan Sirul yang menggunakan sumber pasukan polis.
Peguam Sangeet Kaur Deo mewakili keluarga manakala Azilah dan Sirul tidak diwakili.
Peguam Manjeet Singh Dhillon bertindak bagi Razak manakala peguam kanan persekutuan Zetty Zurina Kamaruddin mewakili kerajaan.
Sumber –
https://m.malaysiakini.com/news/648294

5

1

vote
Article Rating
Kongsikan artikel ini


BYE BYE PN, MAHIADDIN DAN HADI AWANG – MOU JAMIN ANWAR TIDAK TERANCAM SELAMA LIMA TAHUN

Tidak disangkal lagi perjanjian persefahaman yang dimetrai petang tadi melibatkan semua parti yang membentuk kerajaan perpaduan adalah jaminan kukuh untuk Anwar Ibrahim mampu kekal tanpa terancam sehingga PRU16 akan datang.
Selain Anwar yang mewakili Pakatan Harapan (PH), Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi, Ketua Menteri Sabah Hajiji Noor, Premier Sarawak Abang Johari Openg dan Presiden Warisan Shafie Apdal turut hadir pada majlis menandatangani perjanjian yang diadakan di Pejabat Perdana Menteri, Putrajaya.
Perjanjian persefahaman berkenaan ditandatangani oleh Setiausaha Agung gabungan politik masing-masing iaitu  Saifuddin Nasution Ismail mewakili PH; Zambry Ab Kadir (BN); Alexander Nanta Linggi (GPS); Marsidi Manjun (GRS) dan Loretto S Padua Jr (Warisan).
Intipati terpenting dalam perjanjian tersebut yang memungkin Anwar tidak terancam selama ialah ia mewajibkan semua Ahli Parlimen gabungan politik dalam kerajaan perpaduan untuk menyokong usul undi percaya kepada Anwar sebagai Perdana Menteri dan rang undang-undang perbekalan selama lima tahun.
Ia menuntut setiap parti dan pihak mengundi untuk menyokong Anwar selaku Perdana Menteri dalam usul-usul berkait dengan usul percaya, perbekalan dan/atau apa-apa usul berbentuk prosedur yang mempunyai kesan kepada keabsahan kerajaan persekutuan.
Perjanjian itu juga menetapkan setiap parti dan pihak perlu bertanggungjawab untuk menguruskan secara dalaman parti masing-masing bagi memastikan sokongan Ahli Parlimen untuk mengekalkan kerajaan semasa dalam sebarang undian.
“Setiap parti-parti dan pihak-pihak hendaklah memastikan bahawa setiap ahli parlimen mereka mengundi menurut klausa 4(a) di atas.
“Kegagalan, keengganan atau kecuaian dari berbuat demikian hendaklah diambil kira sebagai pelanggaran tanggungjawab Ahli Parlimen secara individu kepada parti itu yang dianggap sebagai perletakan jawatan dan/atau pemberhentian daripada menjadi Ahli Parlimen dan bahawa kerusi beliau dikosongkan,” demikian antara petikan kandungan perjanjian itu.
Ia juga menyebut sebuah Majlis Perundingan dan Timbang Tara yang dianggotai oleh wakil-wakil yang diperakukan oleh parti-parti utama iaitu PH, BN, GPS, GRS dan Warisan diwujudkan untuk memastikan segala terma-terma yang dipersetujui dilaksanakan dengan cermat dan teratur.
“Ini  agar kerajaan perpaduan Malaysia ini dapat beroperasi dengan stabil dan berkesan, tanpa menjejaskan dasar, polisi dan orientasi parti-parti yang bersetuju untuk membentuk kerjasama tersebut.
“Sebarang perselisihan dan salah faham hendaklah diselesaikan secara harmoni melalui majlis ini,” kata perjanjian itu lagi.
Perjanjian itu juga menyebut bahawa pembentukan jemaah menteri terdiri daripada dua puluh lapan orang menteri atau apa-apa jumlah yang dianggap praktikal dan berkesan.
“Portfolio jemaah menteri hendaklah diagihkan oleh Perdana Menteri setelah melalui perbincangan dengan ketua-ketua parti yang lain.
“Pembahagian portfolio jemaah menteri dan pengerusi Jawatankuasa-jawatankuasa Pilihan Khas hendaklah berkadar dengan jumlah Ahli Parlimen setiap parti yang membentuk kerajaan,” petik perjanjian itu seterusnya.
Dengan kandungan perjanjian yang begitu teliti itu, Anwar bukan saja dilihat tiada masalah melepasi undi percaya pada 19 Disember ini, malah diberi jaminan untuk kekal mentadbir negara dengan stabil sehingga PRU16 yang dijangka pada 2027 akan datang.
Bahkan, hampir pasti juga sokongan majoriti dua pertiga akan diperolehinya dalam undian usul percaya nanti.
Dalam erti kata lain, makan bolehlah diucapkan bye-bye kepada PN, Bersatu, Pas, Mahiaddin Md Yasin, Hadi Awang dan lain-lain pemimpin yang berhasrat menebuk atap kerajaan perpaduan yang dititahkan Agong ini di pertengahan jalan.
Mereka kini tiada pilihan selain perlu menghadapi perjuangan sebagai blok pembangkang untuk tempoh lima tahun mendatang ini dengan penuh reda, sabar dan jiwa yang tenang.
Sementara itu, Anwar menyifatkan permetraian perjanjian persefahaman ini sebagai detik bersejarah dalam politik negara serta mempunyai hala tuju jelas dalam memastikan kerajaan yang stabil dan mampu menumpukan kepada tadbir urus yang baik dan membangunkan ekonomi.
“Kita capai persefahaman atau muafakat dengan hala tuju jelas membangun negara, menjamin supaya sistem stabil dan tumpu perhatian untuk mengangkat martabat negara kita sebagai negara yang maju.
“Dalam memorandum ini, saya ingin jelaskan yang disepakati bukan soal kedudukan atau habuan tetapi dasar berasaskan tata kelola yang baik dan memacu ekonomi secara segar dan meyakinkan.
“Saya telah diberikan kepercayaan serta terharu dengan bentuk sokongan dan juga komitmen bersama sebagai satu pasukan mantap (di bawah) kerajaan perpaduan,” katanya.
Menurut Anwar, perjanjian itu juga akan membolehkan mereka menghadapi apa jua permasalahan di Parlimen dan di luar dengan satu suara iaitu kerajaan perpaduan Malaysia.
Selain mengutamakan tata kelola yang baik dan ekonomi, Anwar berkata tumpuan mereka juga adalah  kepada Perjanjian Malaysia 1963 serta pembangunan dan dasar di Sabah dan Sarawak.
Ketika ditanya sama ada memorandum itu akan memastikan kerajaan yang stabil dan berkekalan untuk lima tahun akan datang, Anwar berkata, beliau “begitu bersemangat” dengan kepercayaan dan komitmen yang diberikan oleh parti-parti yang terlibat dalam memorandum itu.
Menurutnya, rundingan itu tidak begitu sukar kerana masing-masing boleh bersetuju dengan parameter dan dasar bersama.
– ShahbudinHusin 16/12/2022.

4.7

3

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


AHLI PARLIMEN KERAJAAN PUN TAK BANTAH PERJANJIAN, KENAPA YANG LAIN HARUS MEROYAN?

Setakat ini belum ada mana-mana Ahli Parlimen daripada lima parti yang menandatangani perjanjian persefahaman semalam tampil membantah perkara tersebut.
Tiada kedengaran Ahli Parlimen daripada PH, BN, GPS, GRS mahu pun Warisan yang bersuara tidak setuju atau menolak perjanjian itu.
Tidak secara langsung, ini bermakna mereka patuh dan akur dengan ketetapan parti masing-masing untuk menyokong usul undi percaya terhadap Perdana Menteri, Anwar Ibrahim pada 19 Disember ini.
Yang kedengaran kuat membising hanyalah daripada PN, Bersatu dan juga Pas serta seorang dua daripada NGO yang tiada kerusi.
Soanya, kalau Ahli Parlimen yang terkait secara langsung dengan perjanjian itu pun tidak membantah, kenapa orang yang tiada kena-mengena harus menyibuk dan meroyan?
Lainlah jika ada seorang dua Ahli Parlimen daripada lima parti yang terlibat dalam perjanjian itu tampil membuat bantahan, barulah ternampak munasabah riuh rendah yang dilakukan itu.
Ini tidak, mereka bising dan membantah bagai nak runtuh langit dibuatnya, tetapi untuk apa dan untuk siapa?
Tak malukah mereka membuat bising itu sedangkan Ahli Parlimen daripada lima parti terbabit hanya diam dan nampak tenang saja.
Pastinya mereka akan lebih dimalukan jika Isnin nanti semua Ahli Parlimen daripada lima parti berkenaan akhinya sebulat suara memberi sokongan kepada usul percaya mengekalkan Anwar sebagai Perdana Menteri itu.
Mana mereka nak letak muka?
Realitinya, mengadakan suatu perjanjian melibatkan semua parti yang sudah sedia menyokong kerajaan adalah tindakan yang wajar dan relevan.
Ini kerana, semua parti berkenaan sudah pun menyatakan persetujuan terhadap Yang Dipertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduqn, sekaligus mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri.
Tentulah tidak masuk akal, bahkan suatu lawak jenaka jadinya jika hanya tidak sampai sebulan selepas mereka menyatakan sokongan kepada Anwar itu, tiba-tiba keputusannya berbeza dalam undian usul percaya di Parlimen nanti.
Untuk mengelakkan kemungkinan itulah maka perlu dimetrai suatu perjanjian untuk dipatuhi.
Mudah kata, perjanjian persefahaman itu adalah sebagai pelengkap kepada sokongan yang yang telah diikrarkan oleh parti masing-masing kepada Agong ketika proses pembentukan kerajaan perpaduan sebelum ini.
Dalam maksud lain, ia juga bertujuan mengangkat nilai, wibawa serta martabat Ahli Parlimen sebagai pemimpin yang taat dan setia kepada Raja, selain patuh serta akur dengan sebarang keputusan parti dan bukan pemimpin lalang yang mudah goyah pendirian.
PRU sudah berakhir dan sekarang adalah masa untuk membangunkan negara serta memberi yang terbaik kepada rakyat.
– ShahbudinHusin 17/12/2022.

3.9

9

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


PN TAK PERLU CEPAT MENDIDIH DARAH, MEREKA MASIH BOLEH MENGUMPAN AHLI PARLIMEN, CUMA…

Mendidih darah betul nampaknya beberapa pemimpin PN dengan perjanjian persefahaman yang berjaya dimetrai semalam melibatkan parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan menjelang usul undi percaya pada 19 Disember ini.
Entah-entah sebahagian mereka turut tak lena tidur malam tadi.
Perjanjian yang ditandatangani semalam antara lain mensyaratkan semua Ahli Parlimen daripada gabungan parti politik yang membentuk kerajaan perpaduan wajib menyokong usul undi percaya kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan rang undang-undang perbekalan selama tempoh lima tahun.
Kegagalan,keengganan atau kecuaian daripada berbuat demikian hendaklah diambil kira sebagai pelanggaran tanggungjawab Ahli Parlimen berkenaan secara individu kepada parti yang diwakilinya yang dianggap sebagai perletakan jawatan dan/atau pemberhentian daripada menjadi Ahli Parlimen dan bahawa kerusi mereka perlu dikosongkan.
Mereka jadi marah dan mendidih dadah kerana kini ternampak peluang untuk menjatuhkan Perdana Menteri dan menumbangkan kerajaan sudah tertutup rapat.
Lalu, pelbagai ungkapan seperti melanggar hak asasi dan kebebasan, tidak berperlembagaan, bersikap diktator dan macam-macam lagi tuduhan tidak berasas dilemparkan kepada Perdana Menteri.
Hello bro…relakslah, bawa bertenang banyak-banyak dan jangan cepat marah-marah.
Perjanjian itu adalah melibatkan parti-parti yang berada dalam kerajaan iaitu PH, BN, GPS, GRS serta Warisan untuk tujuan kestabilan dan agar selepas undi percaya nanti, semua tumpuan boleh difokuskan untuk memajukan negara, selain menjaga kepentingan rakyat.
Kalau mereka dengan rela hati setuju berbuat demikian, apa masalahnya kepada PN?
Lagi pula, sebagai Perdana Menteri, bukanlah suatu kesalahan bagi Anwar merangka sesuatu yang bertujuan melindungi kerajaan yang dipimpinnya daripada diceroboh melalui atap, pintu tepi dan juga pintu belakang.
Apa yang dilakukannya melalui perjanjian semalam itu tidaklah seburuk seperti ada pemimpin yang sanggup mendaruratkan Parlimen lantaran bimbang tewas dalam usul undi tidak percaya.
Juga tidaklah seburuk parti tertentu yang mengadakan baiah jatuh talak tiga kepada isteri sendiri jika meninggalkan parti.
Kalau sedar menandatangani perjanjian dikata diktator, menyekat hak serta kebebasan, apakah baiah dan mendaruratkan Parlimen lebih buruk dan terkutuk lagi sifatnya?
Setidak-tidaknya Anwar masih berani dan berjiwa besar mengusulkan undi percaya terhadap dirinya sendiri.
Apa yang pasti, perjanjian itu tidak melibatkan PN atau Ahli Parlimen mereka sama sekali.
Dalam hal ini, PN bukan saja tidak disekat untuk tidak menyokong undi percaya tersebut, malah juga masih bebas untuk menarik, mengumpan atau membuat tawaran kepada mana-mana Ahli Parlimen yang parti mereka berada dalam kerajaan untuk turut menolak usul undi percaya itu.
Cuma, kepada mana-mana Ahli Parlimen yang ketua parti mereka telah bersetuju menandatangani perjanjian semalam, mereka hendaklah sedar bahawa kedudukan mereka sebagai Ahli Parlimen adalah dinaungi oleh parti.
Mereka bertanding atas tiket parti, menjaja nama parti dan wang belanja ketika PRU pun diberi oleh parti.
Jika mereka bertanding atas nama sendiri – misalnya atas nama Dol Bin Mat, lambang dipilih sendiri dan berkempen juga dengan kudrat sendiri – nak tanya satu saja, bolehkah menang dan bergelar Ahli Parlimen?
Tetapi, jika masih ada juga yang degil dan mahu ingkar ketetapan parti serta tidak setuju dengan perjanjian itu, cuba-cubalah berani tidak mengundi pada Isnin nanti.
Seronok juga kita nak lihat apa nasib mereka selepas ini nanti?
– ShahbudinHusin 17/12/2022.

4.7

9

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


SIAPA YANG TAK SOKONG USUL PERCAYA MUDAH SAJA DITEKA ORANGNYA

Berdasarkan sokongan mengikut parti, jumlah Ahli Parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim sekarang ialah seramai 148 orang.
Ia merangkumi daripada PH berjumlah 82, BN 30, GPS 23, GRS 6, Warisan 3, KDM 2, PBM 1 dan Bebas 1 kerusi.
Selebihnya iaitu 74 kerusi ialah milik PN yang merupakan blok pembangkang.
Dengan memiliki jumlah sokongan sebanyak 148 daripada 222 kerusi Parlimen keseluruhannya, bermakna Anwar cukup-cukup mencapai garisan dua pertiga majoriti dalam kerajaan yang dipimpinnya.
Jika semua Ahli Parlimen parti-parti yang membentuk kerajaan setia kepada keputusan parti masing-masing, maka undi yang akan diperolehi oleh Anwar dalam usul percaya di Parlimen esok adalah 148.
Pun begitu, dalam proses pembentukan kerajaan selepas PRU15 baru-baru ini, dikatakan seramai 10 Ahli Parlimen BN telah menandatangani akuan bersumpah menyokong Mahiaddin Md Yasin sebagai Perdana Menteri.
Dua daripada mereka bagaimanapun telah bertemu dengan Anwar di Pejabat Perdana Menteri, baru-baru ini.
Kedudukan mereka yang selebihnya itu masih misteri ketika ini – sama ada masih menyokong Mahiaddin atau turut akur dengan keputusan UMNO/BN yang memilih bersama PH membentuk kerajaan perpaduan.
Lebihan 20 Ahli Parlimen BN yang lain adalah mereka yang bersama dengan apa juga keputusan parti, setia kepada Ahmad Zahid Hamidi dan pasti akan menyokong usul percaya terhadap Anwar.
Kiranya 10 atau mungkin 8 Ahli Parlimen BN yang sebelum ini menyokong Mahiaddin itu tidak mengundi Anwar dalam usul percaya esok, maka undi yang diperolehinya dalam usul percaya tersebut akan berkurangan kepada sama ada 138 atau 140.
Jumlah kedua-dua itu bagaimanapun masih melepasi garisan 112 iaitu jumlah majoriti paling minima yang diperlukan untuk mengekalkan kerajaan sedia ada.
Ahli Parlimen daripada gabungan parti lain boleh dikatakan tidak diragui kesetiaannya kerana mereka secara umumnya akur, taat dan setia kepada ketetapan parti atau ketua masing-masing.
Apabila parti masing-masing sudah membuat ketetapan menyokong Anwar dan akur terhadap titah Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan, mereka biasanya tidak akan berpaling lagi daripada pendirian yang telah dimuktamadkan itu.
Boleh dijamin 100 peratus mereka daripada gabungan selain BN itu akan menyokong Anwar dalam usul percaya yang akan dikemukakan esok.
Jadi, sementara kemenangan memang boleh dikira sudah terjamin buat Anwar, persoalan yang timbul sekarang ialah apakah undi yang diperolehinya berjumlah 148 iaitu melepasi dua pertiga atau kurang daripada itu.
Kalau berjaya 148 undi diperolehi, maka stabillah kerajaan yang terbentuk untuk lima tahun mendatang ini.
Meskipun jika undi yang diperolehi kurang daripada 148 itu tidak menjejaskan kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri, risiko lebih besar sebaliknya ialah kepada mereka yang tidak mengundi mengikut ketetapan parti itu.
Kalau pun identiti mereka tidak diketahui oleh semua orang, ketua parti berkenaan tentu boleh mengenalpasti siapa di kalangan Ahli Parlimennya yang tidak mahu akur dan setia kepada keputusan parti itu.
Akhirnya, kalau pun dengan tidak mengundi usul percaya itu tidak menyebabkan kedudukan mereka sebagai Ahli Parlimen tergugur, ketua parti berkenaan tentu lebih arif untuk menguruskan mereka selanjutnya.
– ShahbudinHusin 18/12/2022.

5

3

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


TAK TUKAR BAJU BUKTI ANWAR LEBIH UTAMAKAN KERJA, TAK FIKIR PENAMPILAN DIRINYA

Sebahagian daripada kita tentu sedar Anwar Ibrahim adalah seorang yang kuat bekerja dan seolah-olah tiada istilah penat dalam kamus dirinya.
Ketika musim kempen PRU15 lalu, setiap hari beliau berkempen ke negeri-negeri yang berbeza dengan tujuh hingga lapan program perlu dihadirinya pada setiap hari.
Dalam usia semuda 75 tahun, melakukan rutin begitu setiap hari selama hampir sebulan lamanya bukan calang-calang orang ada kemampuan untuk melakukannya.
Kecuali semasa kempen PRU14 di mana beliau tidak terlibat kerana berada di penjara, ketika PRU13 pada tahun 2013, begitulah juga gigihnya Anwar berkempen ke sana ke mari untuk memenangkan parti.
Berkat usaha gigihnya itu, PH yang terjelepuk dalam PRN Melaka dan Johor sebelum ini, akhirnya berjaya bangkit pada PRU15 baru-baru ini dengan memenangi jumlah kerusi terbanyak sekali berbanding semua pesaingnya yang lain.
Melalui pembentukan kerajaan perpaduan sebagaimana dititahkan oleh Yang Dipertuan Agong, Anwar akhirnya diangkat sebagai Perdana Menteri ke-10 bagi Malaysia.
Dengan kebiasaan gigih bekerja dan tiada istilah penat dalam dirinya, hari-hari awalnya sebagai Perdana Menteri sekarang sentiasa padat dengan jadual mesyuarat, menghadiri program, memenuhi temujanji dan rutin seharian dengan tugas-tugas pejabat.
Apa yang ketara di sebalik kesibukan Anwar yang lebih mencengkam itu, keutamaannya ialah bekerja dan bukan memikirkan penampilan diri.
Tanpa ingin menyebut nama secara khusus, beberapa Perdana Menteri sebelum ini, di sebalik kesibukan dengan tugas dan program seharian, tetapi mereka dilihat amat mementingkan penampilan diri.
Kalau tiga program dihadiri di mana media dan lensa kamera sedia menanti, biasanya tiga helai baju yang berbeza jugalah yang akan mereka pakai.
Maka, apabila disiarkan di akhbar dan ditonton melalui tv, tiga penampilan yang berbeza jugalah yang ditonton oleh rakyat, orang-orang kampung dan saudara-mara yang tentunya turut berasa bangga.
Sesetengah baju itu pula amat berjemama sehingga menjadi perhatian ramai serta didedahkan sekali harganya.
Tetapi, nampaknya tidak bagi Anwar yang sedar beliau menjadi Perdana Menteri ketika negara sedang bermasalah, banyak kerja perlu diuruskan serta hutang yang menggunung sebagai bebanan.
Selain tidak mengambil gaji untuk memperlihatkan keprihatinan dan simpatinya kepada nasib rakyat, penampilan sehariannya juga amat sederhana.
Beliau kini memperkenalkan pemakaian kot tanpa tali leher sebagai gambaran untuk memperlihatkan gaya sederhana, tidak terlalu terikat dengan protokol, terbuka dan senang diajak berbicara.
Kecuali dalam pertemuan formal, ketika mengadap Agong misalnya, barulah ketika itu beliau mengenakan kot dengan tali leher yang lengkap.
Ketika hari Jumaat, beliau hanya memakai baju Melayu – selalunya biru muda adalah warna pilihannya – dengan samping orang kebanyakan yang dipakai di bahagian dalam bajunya itu.
Ini juga memperlihatkan gaya sederhana, santai dan terbuka yang ingin ditonjolkannya.
Tidak seperti ada pemimpin tertentu, selain suka berpakaian baju Melayu jenis mahal serta lengkap dengan samping macam nak kahwin lagi satu, harga samping yang dipakai pula kadangkala senilai sebuah kereta mahalnya.
Paling menjadi perhatian ialah pada Jumaat lalu, Anwar malah tidak menukar bajunya walau banyak program yang dihadirinya itu turut disilaukan dengan pancaran lampu kamera untuk dirakam dan disiarkan di akhbar dan tv.
Pada tengahari, selepas menunaikan solat Jumaat, beliau menghadiri majlis menandatangani perjanjian persefahaman dengan parti-parti yang membentuk kerajaan di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya, kemudian bersolat maghrib di Seri Perdana sambil menghadiri majlis ilmu dan meraikan ulama besar daripada luar negara, seterusnya ke Genting Highlands selepas itu untuk meninjau tragedi tanah runtuh yang sehingga ini telah mengorbankan 24 nyawa.
Ketiga-tiga program tersebut itu dihadiri Anwar dengan tetap memakai baju Melayu biru muda yang sama yang dipakainya sejak pagi.
Ternampak bagi Perdana Menteri, dalam kesibukan bekerja sambil berkejar dengan masa, keutamaannya ialah menunaikan tanggungjawab itu dengan sebaik mungkin, bukan memikirkan soal penampilan dirinya.
Sikapnya yang tidak kisah jika dilihat rakyat dan orang kampung melalui akhbar dan tv hanya memakai baju yang sama dalam tiga program berbeza pada hari yang sama adalah gambaran betapa menjadi Perdana Menteri bukan untuk glamour bagi Anwar.
Keutamaan bagi Anwar adalah bekerja untuk negara dan paparan yang diperlihatkannya itu setidak-tidaknya memberi lebih keyakinan kepada kita sebagai rakyat bahawa cahaya di hujung terowong mungkin lebih cepat membawa sinar daripada jangkaan yang sepatutnya.
– ShahbudinHusin 18/12/2022.

4.8

12

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


AMARAN KERAS KEPADA PN – JANGAN GANGGU ANWAR TADBIR NEGARA SEHINGGA TAHUN 2027!!

Perdana Menteri, Anwar Ibrahim akhirnya berjaya memenangi usul undi percaya di Parlimen melalui undian suara yang jelas lebih nyaring kedengaran bersetuju berbanding tidak setuju.
Dengan keadaan tersebut, kerajaan perpaduan pimpinan Pengerusi PH itu kini sah mempunyai sokongan majoriti yang mutlak, bukan setakat disokong oleh dua pertiga daripada Ahli-Ahli Parlimen, malah lebih daripada itu lagi.
Ini kerana, tidak mustahil ada daripada kalangan 74 Ahli Parlimen PN yang dikenali sebagai blok pembangkang turut sama bersuara bersetuju memberi sokongan dalam undian suara yang dijalankan itu.
Malah, undi secara undian suara yang langsung tidak dibantah oleh blok pembangkang yang bukan saja memberi petunjuk mereka tidak yakin menang jika undi belah bahagi atau undi sulit dijalanlan, malah turut memberi gambaran Anwar sebagai Perdana Menteri memang memiliki sokongan yang kukuh dan meyakinkan daripada parti-parti yang bersetuju membentuk kerajaan perpaduan.
Kali terakhir kerajaan mempunyai sokongan dua pertiga di Parlimen ialah pada tahun 2004 di mana Tun Abdullah Badawi ketika itu berjaya memenangi PRU11 dengan jumlah kemenangan sebanyak 198 kerusi Parlimen.
Tetapi, apabila BN mula hilang majoriti dua pertiga pada PRU tahun 2008 kemudiannya dengan hanya memenangi 140 kerusi, sejak itu tiada mana-mana kerajaan lagi berjaya melepasi garisan tersebut.
Melalui undian suara yang tidak dibantah itu dan boleh ditafsirkan lebih besar daripada dua pertiga itu, keabsahan dan keraguan terhadap kerajaan diterajui Anwar kini tidak timbul lagi.
Dalam masa yang sama, dengan memilih bersetuju dengan undian suara dan sebelum itu Shahidan Kassim turut menyarankan agar PN tidak melibatkan diri dalam pengundian atas alasan kerajaan sudah pun terbentuk dengan perkenan Yang Dipertuan Agong, PN dengan sendirinya dapat menyelamatkan air mukanya daripada menerima malu buat kali kedua.
Dalam pemilihan Speaker Parlimen pada pagi tadi, Johari Abdul berjaya memenangi jawatan tersebut dengan memperolehi 147 undi berbanding Radzi Sheikh Ahmad sebanyak 74 undi.
Begitu juga bagi jawatan Timbalan Speaker, kedua-dua jawatan itu berjaya dimenangi oleh blok kerajaan dengan cemerlang.
Kalau undian sulit atau belah bahagi dijalankan dalam usul percaya, Anwar dijangka akan memperolehi 148 undi setelah pada sebelah pagi, Ahli Parlimen Mukah, Hanifah Hajar Taib yang dipercayai kurang sihat telah terlewat sampai ke Parlimen, lalu terlepas untuk mengundi.
Jika tidak, dua kalilah jadinya PN tewas dalam pengundian yang kekalahan mereka itu bukan saja disaksikan manusia di bumi, tetapi juga malaikat di langit.
Dengan sokongan dan keabsahan majoriti yang dimiliki Anwar selaku Perdana Menteri melalui usul percaya itu, beliau kini berhak memimpin kerajaan perpaduan tanpa gangguan sehingga PRU16 pada tahun 2027 akan datang.
Blok pembangkang jangan lagi cuba-cuba mahu mempertikaikan sokongan yang dimilikinya, lebih terlarang jika ada niat mahu memanjat dinding untuk menebuk atap bagi meruntuhkan kerajaan.
Anwar bersama kerajaan dan barisan menteri yang dilantiknya hendaklah diberi ruang memimpin negara sebaik mungkin dengan fokus utama memulihkan ekonomi dan memberi kesejahteraan kepada rakyat.
Blok pembangkang dengan Hamzah Zainuddin dilantik sebagai Ketua Pembangkang haruslah fokus membina diri menjadi pembangkang yang berwibawa dengan tujuan melakukan semak dan imbang serta membawa suara suara rakyat ke pentas Parlimen untuk dibela melalui batas-batas sedia ada.
Bermain politik untuk jatuh menjatuh dan menukar kerajaan wajib disimpan dengan diikat ketat di dalam almari buat sementara waktu.
Kalau mahu menukar kerajaan dan menjatuhkan Perdana Menteri selepas ini, medan yang tersedia ialah PRU16 pada tahun 2027 nanti.
Sebelum tahun 2027, adalah haram mengganggu dan menggugat kedudukan Anwar bersama kerajaannnya yang setelah diperkenankan pembentukannya oleh Yang Dipertuan Agong, kini secara rasmi telah dimutlakkan keabsahan majoritinya melebihi dua pertiga di Parlimen yang mulia. –
ShahbudinHusin 19/12/2022.

5

6

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


ISYARAT KEMENANGAN ANWAR SEMAKIN JELAS LAGI NYATA

Bekas Ahli Parlimen Sungai Petani, Johari Abdul dipilih sebagai Speaker Parlimen yang baru menggantikan Azhar Azizan Harun.
Dalam undian sulit yang diadakan pagi ini, beliau memperolehi 147 undi menewaskan pencabarnya daripada PN, Radzi Sheikh Ahmad yang sekadar memperolehi 74 undi.
Undi 147 yang diperolehi Johari itu kurang 1 daripada 148 yang sepatutnya mengikut jumlah Ahli Parlimen parti-parti yang bersetuju membentuk kerajaan perpaduan.
Kekurangan itu adalah disebabkan kelewatan Timbalan Menteri Ekonomi merangkap Ahli Parlimen Mukah, Hanifah Hajar Taib daripada menghadiri majlis angkat sumpah, lalu terlepas peluang untuk mengundi.
Apa yang pasti, dengan kemenangan Johari terpilih sebagai Speaker Parlimen, ini adalah isyarat jelas bahawa Anwar Ibrahim juga bakal memperolehi laluan cerah untuk memenangi usul undi percaya pada sebelah petang nanti.
Jika sebelum ini masih ramai yang sangsi sama ada Anwar mampu melepasi undian usul percaya itu atau sebalknya, kemenangan Johari tadi setidak-tidaknya telah memadam segala keraguan tersebut.
Tidak diragukan lagi, kecuali jika ada Ahli Parlimen yang belot dan tidak setia kepada keputusan parti di saat-saat akhir, Anwar hampir pasti akan memperolehi 148 undi.
Dengan sokongan 148 undi itu nanti, bererti kerajaan perpaduan pimpinan beliau adalah cukup stabil kerana disokong oleh dua pertiga Ahli-Ahli Parlimen.
Semoga semuanya berjalan lancar petang nanti.-
ShahbudinHusin 19/12/2022.

5

3

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


SELEPAS DILANTIK KETUA PEMBANGKANG, HAMZAH AKAN LEBIH BERWIBAWA JIKA TURUT PEGANG PENGERUSI PN

Ahli Parlimen Larut, Hamzah Zainuddin kini sah dilantik sebagai Ketua Pembangkang yang baru di Dewan Rakyat.
Melihat penampilan pertamanya berucap membahaskan usul percaya terhadap Perdana Menteri, Anwar Ibrahim petang semalam, beliau sekurang-kurangnya ternampak lebih baik jika dibandingkan dengan Mahiaddin Md Yasin atau Hadi Awang untuk memegang jawatan tersebut.
Walau penampilan pertamanya semalam dicacatkan dengan serangan peribadi yang terselit niat jahat terhadap Perdana Menteri, selain laman web yang dipetiknya bukanlah sumber berintergriti, Hamzah diharap menjadikannya sebagai pengajaran untuk menonjol lebih baik lagi di masa hadapan.
Memegang jawatan Ketua Pembangkang atau mengetuai blok pembangkang di Parlimen, tambahan lagi jawatan tersebut kini bertaraf menteri, beliau bagaimanapun tidak mengetuai blok pembangkang di luar Parlimen atau daripada segi kedudukan parti yang menaunginya iaitu PN.
PN sebagai blok pembangkang di luar Parlimen sebaliknya diketuai oleh Mahiaddin Md Yasin selaku Pengerusi gabungan tersebut merangkap Presiden Bersatu.
Meskipun bukan sesuatu yang wajib seorang Ketua Pembangkang mesti merupakan ketua parti dalam blok pembangkang, tetapi adalah lebih baik jika pemimpin yang sama memegang kedua-dua jawatan itu.
Ia tentunya akan menjadikan peranan Ketua Pembangkang itu lebih berkesan kerana peranan mengetuai pembangkang dapat dijalankan serentak di dalam dan di luar Parlimen.
Jika kedua-dua jawatan itu dipegang oleh pemimpin yang berbeza, maka tidak semua suara ketua parti pembangkang dapat diangkat ke Parlimen, terutama jika ketua parti pembangkang itu sendiri bukan jenis yang rajin datang ke Parlimen.
Lebih daripada itu, ia seolah-olah menjadikan ada dua watak ketua pembangkang dalam negara.
Untuk itu, sesuai dengan Hamzah kini menjadi Ketua Pembangkang, adalah wajar sebenarnya untuk beliau diberi peranan mengetuai gabungan PN mengambil alih tempat Mahiaddin.
Lagi pun, era Mahiaddin boleh dikira sudah berlalu dan kerajaan gagal yang dipimpinnya selama 17 bulan sebelum ini banyak menyukarkan peluangnya untuk kembali semula sebagai Perdana Menteri.
Ditambah dengan undi percaya yang dimenangi dengan cemerlang oleh Anwar petang semalam, sekurang-kurangnya untuk lima tahun akan datang, kerajaan perpaduan ini tidak lagi mudah untuk digugat dan Hamzah sebagai Ketua Pembangkang perlu berperanan dengan lebih berkesan lagi.
Maka, Mahiaddin harus berjiwa besar dan sedia melepaskan jawatan Pengerusi PN itu kepada Hamzah.
Tiada lagi peluang untuk menukar kerajaan di tengah jalan dan cubaan seterusnya untuk PN menjadi kerajaan hanyalah dalam PRU16 pada tahun 2027 akan datang.
Pada ketika itu, Mahiaddin barangkali sudah tidak sesuai lagi untuk terus bercita-cita mengejar jawatan Perdana Menteri, sebaliknya harus berfikir untuk menghabiskan sisa usianya yang tersisa bersama keluarga dan anak cucunya saja.
Namun, terus bersaing pada PRU16 adalah masih relevan bagi Hamzah kerana ketika ini usianya baru mencecah 65 tahun dan lima tahun akan datang masih dalam lingkungan 70 tahun.
Selain itu, trend kebelakangan ini memperlihatkan kerusi Ketua Pembangkang adalah batu loncatan yang terbaik untuk seseorang itu menjadi Perdana Menteri.
Ismail Sabri Yaakob adalah pemimpin pertama yang pernah memegang jawatan Ketua Pembangkang, kemudian menjadi Timbalan Perdana Menteri dan seterusnya Perdana Menteri.
Anwar pula merupakan pemimpin pertama daripada jawatan Ketua Pembangkang yang berjaya mencipta sejarah melompat terus ke kerusi Perdana Menteri.
Maknanya, kerusi Ketua Pembangkang di era moden ini adalah persinggahan mustajab dalam pengejaran cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri.
Mana tahu, dengan memegang jawatan Ketua Pembangkang, sama seperti Ismail Sabri dan Anwar sebelum ini, kerusi Perdana Menteri dapat menjadi rezeki Hamzah selepas PRU16 nanti.
Laluan itu, bagaimanapun tentulah lebih terbuka jika jawatan Pengerusi PN juga dalam genggamannya.
Satu soalan kepada Hamzah – ada cita-cita atau tidak untuk jadi Perdana Menteri? –
ShahbudinHusin 20/12/2022.

5

4

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


PEMIKIRAN ‘BAHAYA’ PRESIDEN PAS KEPADA UMAT ISLAM

Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini memberi pesanan khusus kepada bakal jemaah haji dan umrah dengan mengingatkan mereka terhadap kewajipan mengundi dalam pilihan raya.
Ia dibuat tidak sampai lima minggu selepas PRU ke-15, dan menjelang pelaksanaan pilihan raya negeri (PRN) di beberapa negeri yang tidak dibubarkan baru-baru ini.
Memulakan catatannya dengan memetik ayat al-Quran mengenai amaran seksaan terhadap orang Islam yang enggan “berjuang” serta kemungkinan mereka akan digantikan dengan kaum yang lain, Abdul Hadi berkata Rasulullah SAW mendahulukan asas memelihara agama dengan menjadikan ia satu kewajipan.
“Apabila Islam dalam keadaan bahaya, maka hukum jihad yang asalnya fardu kifayah bertukar menjadi fardu ain dan hendaklah diutamakan.
“Sehinggakan, para huffaz (penghafaz al-Quran) dalam kalangan para sahabat ramai yang gugur syahid apabila berlaku peristiwa riddah (murtad) yang mengepung Islam ketika wafatnya Rasulullah SAW,” katanya hari ini.
Ahli parlimen Marang itu juga memetik pandangan ulama India, Maulana Abu al-Hasan Ali al-Nadawi yang menyatakan umat Islam menghadapi suasana kemurtadan ekoran “serangan pemikiran zaman penjajah yang menjatuhkan kerajaan Islam yang berdaulat melindungi agama Islam, dakwah dan umatnya.”
Justeru, kata Abdul Hadi, perjuangan “mengembalikan semula kuasa Islam” mesti diletakkan sebagai keutamaan.
Menjelaskan pandangannya lebih lanjut, bekas duta khas bertaraf menteri itu memetik pula surat ulama hadis, Abdullah al-Mubarak kepada sahabatnya, Fudhail ‘Iyadh yang ketika itu berada di Mekah.
Abdul Hadi antara lain memetik kandungan surat Abdullah itu dengan kata-kata: “Wahai orang yang sedang beribadat di dua Tanah Haram (Mekah dan Madinah), ketahuilah engkau hanya bermain-main dalam ibadat itu” dan “Orang yang pipinya berlumuran air mata khusyuk beribadat. Ketahuilah bahawa leher kami berlumuran darah berjuang.”
Abdul Hadi juga memetik beberapa nama ulama Nusantara untuk menguatkan hujahnya. Antara nama yang dipetik ialah Syeikh Abdul Samad al-Falimbani dan Syeikh Daud al-Fatani.
Tambah Abdul Hadi, negara umat Islam dimerdekakan oleh penjajah dengan fahaman politik dipisahkan daripada agama dan ideologi sekularisme itu disuburkan dalam pemikiran Muslim yang “jahil agama” walaupun kuat beribadat.
“Pada masa yang sama, mereka merosakkan agama dan menyerah diri kepada musuh Islam,” katanya.
Tambah bekas menteri besar Terengganu itu lagi, Islam mendahulukan pendekatan damai, justeru melalui amalan demokrasi diterima oleh ulama dan pemimpin Islam walaupun ia terpaksa dihadapi dengan “banyak halangan dan tipu daya”.
Menurut Abdul Hadi, pendekatan damai melalui konsep demokrasi wajib diambil peluang oleh setiap oran Islam secara fardu ain kerana pilihan raya dan mengundi merupakan jalan mendapatkan kuasa pemerintahan Islam.
“Kira-kira 98 peratus orang bukan Islam dari seluruh negara dan pelusuk dunia yang jauh dikerah untuk mara mengundi bagi mendapatkan kuasa dalam tanah air kita ini dengan menyokong DAP dan kumpulannya yang menjadi wadah perjuangannya, walaupun mereka mengeluarkan belanja sendiri.
“Malangnya, orang Islam yang keluar mengundi hanya sekitar 60 peratus. (Ini) menunjukkan orang Islam yang tidak menunaikan kewajipan mengundi walaupun alasannya kerana ibadat haji dan umrah, malah ada yang menunggu upah duit dan sebagainya.
“Keadaan ini (dibimbangi) mereka itu melakukan dosa besar kerana telah melanggar perintah Allah SWT yang dinyatakan oleh Rasulullah,” katanya sambil memetik ayat 15 dan 16 surah al-Anfal.
Ayat itu bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang mara menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Sesiapa yang membelakangi mereka (mundur) pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (menyiasat dalam) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan daripada Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.
Kata Abdul Hadi, jika tugas “memenangkan dan mempertahankan Islam” secara jalan damai melalui mengundi pun tidak ditunaikan oleh jemaah umrah dan bakal haji, maka kesan akibat tindakan mereka itu pasti akan lebih parah.
Malaysia mengadakan PRU ke-15 pada 19 Nov lalu. Bagaimanapun tidak seperti selalu, bukan semua negeri membubarkan dewan undangan negeri (DUN) masing-masing.
Selain pemilihan di peringkat kawasan parlimen di seluruh negara, hanya Perlis, Pahang dan Perak membubarkan DUN mereka.
Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Terengganu dijangka membubarkan DUN masing-masing pada suku pertama tahun depan. Ia memungkinkan PRN dijalankan semasa musim haji 2023.
Sabah, Melaka, Sarawak dan Johor sudah mengadakan PRN sebelum ini, masing-masing pada 26 Sept 2020, 20 Nov 2021, 20 Dis 2021 dan 12 Mac 2022.
Umat Islam yang terpilih mengerjakan haji pada musim akan datang dijangka mula berangkat ke Tanah Suci pada hujung Mei tahun depan.
Sumber –
https://m.malaysiakini.com/news/648863

4

1

vote
Article Rating
Kongsikan artikel ini


TUN MAHATHIR DAN PERSARAAN PENUH KEPEDIHAN

Minggu lalu Tun Mahathir Mohamad mengumumkan perletakan jawatannya sebagai Pengerusi Pejuang dan seterusnya bersara sepenuhnya daripada dunia politik.
Berbeza dengan pengumuman bersara kali pertama dulu yang penuh emosi, teriakan dan tangisan, persaraan kali ini hanya dilakukan dalam diam saja.
Tiada sidang media, tiada tangisan dan tiada air mata, malah pemakluman bersara itu hanya dihebahkan oleh bekas calon Pejuang iaitu Lan Lando, seorang aktivis seni yang barangkali tidak pernah pun berlakon sebagai hero dalam drama atau filem.
Persaraan Tun Mahathir itu kemudian disahkan oleh Mukhriz Mahathir selaku Presiden Pejuang melalui kenyataan media yang menyanjung jasa serta sumbangan bekas Perdana Menteri itu selama ini.
Bersara sepenuhnya Tun Mahathir ini tidak dinafikan adalah penuh dengan kesedihan dan kepedihan.
Walaupun cemerlang sebagai Perdana Menteri, Tun Mahathir sebaliknya bersara dengan kegagalan yang menyakitkan.
Kegagalan terbesar, walaupun beberapa kali cuba menghalang kemaraan politik Anwar Ibrahim, termasuk memecatnya pada 1998 dan sengaja memungkiri janji peralihan kuasa selepas kemenangan PH pada 2018, Tun Mahathir akhirnya bersara di ketika bekas sahabat dan musuh politiknya itu gagah berdiri sebagai Perdana Menteri yang disanjung dunia.
Lebih malang lagi, di ketika PH yang dipimpin oleh Anwar berjaya memenangi paling banyak kerusi pada PRU15 lalu, Pejuang pula kalah semua kerusi yang ditandinginya.
Sudah tentu yang terburuk sekali, semua calon Pejuang, termasuk Tun Mahathir sendiri hilang wang pertaruhan mereka.
Dipedihkan dengan semua kekalahan, walaupun melalui jalan berliku, kerusi Perdana Menteri tetap jatuh kepada Anwar jua akhirnya.
Makna kata, bersama kejayaan Anwar menjadi Perdana Menteri itu seumpama ada sesuatu hukuman turut ditimpakan kepada Tun Mahathir.
Agaknya, kalau Pejuang sekadar kalah dan hilang deposit pilihanraya tetapi bukan Anwar yang jadi Perdana Menteri, kesediaan dan kepedihan Tun Mahathir tidaklah begitu menusuk-nusuk jantung kalbunya.
Kini dengan bersara sepenuhnya dan tidak mungkin mampu kembali aktif lagi sebagaimana selepas bersara pada 2003 dahulu, hari-hari mendatang Tun Mahathir pastinya akan terus sepi dan sunyi.
Menonton berita tv pun barangkali cuba dielakkannya kerana jika terpandang wajah Anwar ketika ini, bertambah lagilah luluh hatinya.
Dengan persaraan Tun Mahathir, Pejuang kini dipimpin oleh anaknya Mukhriz yang tentunya memerlukan keluarbiasaan dirinya untuk menghidupkan kembali parti itu.
Diperbualkan sejak minggu lalu lagi dan sekarang disahkan oleh Khairuddin Abu Hassan, Mukhriz dikatakan telah melontarkan cadangan agar Pejuang bernaung di bawah PH sebagai pilihan untuk memastikan parti itu terus bernyawa.
Bernaung di bawah PH itu adalah sama seperti apa yang parti Muda yang dipimpin Syed Saddiq Syed Abdul Rahman.
Diberitakan, Mukhriz sedar jika Pejuang bergerak sendirian, nasibnya tidak akan ke mana-mana dan bakal hilang deposit sekali jika bertanding dalam pilihanraya akan datang.
Dengan itu, pilihannya sama ada menyertai PH atau PN dan dalam hal ini, Mukhriz dikatakan lebih condong memilih PH kerana melihat masa depan gabungan itu lebih cerah dalam konteks politik Malaysia yang pelbagai kaum dan agama ini.
Difahamkan lagi, Mukhriz juga dikatakan sebolehnya mahu penyertaan Pejuang ke dalam PH dilakukan sebelum PRN beberapa negeri tahun depan dengan harapan mereka diberikan kerusi untuk bertanding sama.
Berikutan tidak setuju dengan cadangan Mukhriz itu, selain Khairuddin telah meletak jawatan jawatan dan berundur daripada Pejuang, difahamkan beberapa pemimpinnya yang lain akan juga berbuat demikian sedikit masa lagi.
Apakah akhirnya nasib Pejuang dalam politik Malaysia dan bolehkah ia diterima oleh PH?
Sama ada Pejuang diterima untuk bekerjasama dengan PH atau tidak, kedua-dua keadaan itu adalah satu lagi kesedihan dan kepedihan buat Tun Mahathir dalam menanti hari-hari kehidupannya di dunia ini berakhir.
Jika Pejuang diterima untuk bersama PH, ia bermakna parti yang diasas dan ditubuhkan oleh Tun Mahathir sendiri akhirnya terpaksa tunduk dan akur untuk berasa bawah kawalan serta kekuasan Anwar.
Kalau tidak diterima pula, ini bererti Pejuang akan berdepan laluan yang gelap dan mungkin akan terkubur begitu saja.
Apabila Pejuang terkubur dan karier politik Mukhriz berakhir, inilah yang sebenarnya paling dan paling menyedihkan Tun Mahathir.
– ShahbudinHusin 21/12/2022.

4.9

7

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


APA MASALAHNYA KALAU ANWAR SEBAGAI PERDANA MENTERI MASIH BERJIWA KETUA PEMBANGKANG?

Anwar Ibrahim adalah pemimpin pertama di negara kita yang berjaya melompat terus daripada kerusi Ketua Pembangkang kepada Perdana Menteri.
Dengan itu, beberapa pihak, terutama PN yang Anwar berjaya turunkan tarafnya daripada kerajaan kepada pembangkang, terlihat kurang senang dengan beberapa tindakannya yang didakwa masih seperti Ketua Pembangkang, walau sudah bergelar Perdana Menteri.
Terbaru, Hamzah Zainuddin yang baru dilantik sebagai Ketua Pembangkang tidak terkecuali turut mengingatkan Anwar bahawa beliau kini adalah Perdana Menteri.
Sebagai Perdana Menteri, Anwar mesti bertindak sebagai Perdana Menteri, bukan lagi seperti Ketua Pembaangkang, kata Hamzah.
Ketidaksenangan PN terhadap tindakan Anwar yang didakwa masih seperti Ketua Pembangkang itu adalah berikutan beberapa pendedahannya sejak menguasai Putrajaya mengenai wujudnya kepincangan dan mungkin wujud salah laku dalam kerajaan terdahulu.
Antaranya ialah perbelanjaan tanpa kawalan yang dilakukan Mahiaddin Md Yasin ketika PKP, termasuk pembelian vaksin, perbelanjaan ketika kempen PRU15 dan menyemak semula projek-projek yang sebelum ini diberikan secara rundingan terus.
Kata mereka, bukan watak sebegitu yang harus dimainkan oleh seorang Perdana Menteri yang kini ada kuasa di tangannya.
Kata mereka lagi, Anwar seharusnya mengambil tindakan terus kepada mana-mana pihak yang terbukti melakukan kesalahan itu, bukan sibuk mendedahkan kesalahan mereka.
https://shahbudindotcom.net/wp-content/uploads/2022/12/3557b65b-9bad-45f6-adbc-02f403592ca1.mp4
Mendedahkan kesalahan pihak lawan adalah kerja politik Ketua Pembangkang, ujar mereka seterusnya.
Sebenarnya, jika kita teliti beberapa kenyataan Anwar sejak memegang jawatan Perdana Menteri ini, beliau begitu komited untuk membersihkan negara ini daripada segala bentuk rasuah dan penyelewengan.
Tetapi, sudah tentu untuk mengumpul bukti atas semua kesalahan itu akan mengambil sedikit masa dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.
Sementara bukti-bukti dikumpul untuk diketengahkan dan seterusnya didakwa di mahkamah, maka ia perlu didedahkan sebagai gambaran awal bahawa wujud kesalahan dan kerajaan terdahulu tidaklah sebersih mana sebagaimana yang mereka canangkan ke seluruh negara.
Beberapa projek yang didedahkan dan disemak semula jelas didapati memang menelan belanja yang tinggi dan seterusnya komitmen Anwar ialah untuk melakukan secara tender terhad dengan matlamat utama agar wang rakyat berjaya diselamatkan, selain projek yang dirancang tetap dilaksanakan.
Jadi, kalau tidak terlibat dengan apa-apa kesalahan atau mengambil komisyen misalnya, apa masalahnya dengan pendedahan dan gaya Anwar yang masih seperti Ketua Pembangkang itu?
Sebagai Perdana Menteri yang baru mengambil alih kerajaan, salah laku dan kecurangan kerajaan terdahulu tidak boleh dipendamkan begitu saja, terutama untuk memberi kesedaran kepada rakyat agar tidak terus terpedaya.
Lagi pun, mendedahkan itu hanyalah tindakan awal sementara bukti-bukti dikumpulkan untuk mereka yang terbabit di dakwa di mahkamah.
Tambahan lagi, meski banyak mendedahkan salahlaku dan kelemahan kerajaan terdahulu, fokus Anwar terhadap rakyat dan membina semula negara tidak sama sekali diabaikan.
Pendedahan itu juganbukan retorik kerana selama dalam pembangkang sebelum ini banyak pendedahan yang dilakukan Anwar dan pasukannya, akhirnya terbukti kebenarannya.
Kalau tak pernah buat salah, nak panas pasal apa dan bukankah sesuatu yang lebih baik untuk rakyat dan negara bila dapat Perdana Menteri yang masih boleh bertindak seperti Ketua Pembangkang, walau sudah bergelar Perdana Perdana?
Tidaklah macam ada bekas Perdana Menteri itu, jangankan nak buat apa-apa pendedahan secara terbuka, bercakap dengan media pun langsung tiada keberanian.
Asyik-asyik dengan perutusan khas dan kenyataan media berbentuk pdf saja sebagai ulangan aksinya.
Hakikatnya, tiada apa-apa yang tidak baik bila Perdana Menteri masih berjiwa Ketua Pembangkang, sebaliknya yang rosak hanyalah jika Ketua Pembangkang cuba berlagak seperti Perdana Menteri.
– ShahbudinHusin 22/12/2022.

4.4

7

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


KHAIRUDDIN SANGGAH PEMIKIRAN PRESIDEN PAS

Pandangan Abdul Hadi Awang berkaitan ‘dosa’ jemaah haji dan umrah yang tidak mengundi perlu diperhalusi, kata bekas setiausaha Majlis Syura PAS Khairuddin Aman Razali.
Khairuddin berkata tindakan presiden PAS mengqiyaskan perkara itu dengan tindakan lari daripada medan perang adalah “istinbat (mengeluarkan) hukum yang tersasar dan sangat tidak halus”.
“Apakah ia bermaksud mereka yang tidak mengundi dalam PRU yang lalu adalah berdosa besar.
“Dan lebih jauh lagi mengundi parti lain sehingga terbentuk kerajaan baru sekarang di peringkat persekutuan bermaksud kuasa Islam telah jatuh?
“Atau dengan maksud hanya mengundi parti tertentu sahaja barulah dikira mengundi untuk kuasa Islam?” soalnya bekas pensyarah pengajian Islam itu.
Justeru, kata Khairuddin “fatwa” itu perlu diperhalusi kerana kesannya besar pada umat Islam.
Hadi dalam surat terbuka kepada jemaah haji dan umrah yang tidak mengundi mengingatkan golongan itu kepada dosa besar akibat perbuatan itu.
Dakwanya, ketika 98 peratus bukan Islam dari seluruh pelusuk dunia dikerah pulang menyokong DAP, hanya 60 peratus orang Islam keluar mengundi, walaupun alasannya kerana haji dan umrah.
Hadi berkata, mereka dibimbangi melakukan dosa besar kerana melanggar perintah Allah, dan mengqiyaskan perkara itu dengan hadis yang bermaksud “berundur ketika musuh mara menentang Islam.”
Tidak jelas bagaimana Hadi memperoleh angka peratusan yang disebutnya. Dia juga tidak menghuraikan lanjut dalam tulisan panjang lebarnya itu.
Khairuddin keluar PAS pada Mac tahun ini, kira-kira sebulan selepas dipecat sebagai setiausaha Majlis Syura itu.
Tindakan itu dilihat susulan kecenderungannya ke arah kerjasama PAS-Umno ketika parti itu berminat bersama Bersatu.
Dia bertanding untuk mempertahankan kerusinya di Kuala Nerus sebagai calon BN tetapi gagal.
Sumber –
https://m.malaysiakini.com/news/648960

3

1

vote
Article Rating
Kongsikan artikel ini


HISHAMMUDDIN BAKAL TANDING PRESIDEN UMNO?

Melalui hantaran video di media sosialnya, bekas Menteri Pertahanan, Hishammuddin Hussein menggariskan sedikit sebanyak tentang hala tuju politiknya selepas ini.
Antara lain, beliau berazam mahu mengembalikan semula keyakinan rakyat terhadap parti itu susulan keputusan paling buruk yang dicapai BN pada PRU15 baru-baru ini.
Katanya, UMNO dan BN tidak boleh salah langkah lagi selepas parti ditimpa kekalahan yang terburuk itu.
Hishammuddin yang juga Bendahari Agung BN menegaskan, UMNO perlu menyedari dan menginsafi kedudukannya susulan kekalahan itu dengan sedia membetulkan kelemahan yang berlaku.
“Pada PRU15 baru-baru ini, BN kalah teruk dengan hanya dapat 30 kerusi saja, satu keputusan yang sepatutnya menginsafkan dan menyedarkan kita semua khususnya warga UMNO dan BN.
“Sesungguhnya kita perlu lakukan penambahbaikan dan apa juga pembetulan yang diperlukan untuk parti kesayangan kita ini.
“Banyak sangat kerja kita kena buat kalau nak pulihkan semula keyakinan rakyat. Kita tak boleh salah langkah lagi,” katanya.
https://shahbudindotcom.net/wp-content/uploads/2022/12/c3de95d7-0580-4b36-8cfb-f769bbc0c7c2.mp4
Dalam waktu yang sama, Hishammuddin yang kini merupakan Ahli Parlimen Sembrong turut mengimbas perjalanan politiknya selama ini, bermula di peringkat cawangan dalam UMNO Bahagian Ledang sehinggalah sekarang yang tidak pernah mudah laluannya.
“Memang sukar dan jalan ke depan lebih sukar,” tambahnya lagi.
Selain menjawab persoalan bahawa dirinya akan kekal dulu, kini dan selama-lamanya bersama UMNO, Hishammuddin seterusnya berkata, beliau akan menggunakan masa yang ada sekarang dengan kedudukan dirinya yang tidak lagi sibuk lantaran tiada jawatan dalam kabinet untuk memulihkan kembali keyakinan rakyat kepada UMNO.
“Memandangkan sekarang ada sedikit kelebihan masa, tidaklah sesibuk sebelum ini, masa yang ada ini saya akan gunakan sebaik mungkin demi kelangsungan dan masa depan parti,” tegasnya.
Beliau menolak tuduhan kononnya bakal meninggalkan BN dan menyertai parti lain sambil menegaskan akan kekal setia kepada UMNO.
”Ada satu soalan yang selalu orang tanya saya, pendirian macam mana dan selepas ini apa hala tuju dalam politik, bagi saya mudah saja. Saya tetap UMNO dulu, kini selamanya,” katanya.
Hishammuddin sedia maklum diketahui tidak sependapat dengan Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi berhubung hala tuju parti itu selepas keputusan PRU15 baru-baru ini.
Sehari selepas keputusan PRU15 itu, Hishammuddin menegaskan pendirian untuk tidak bekerjasama dengan Pakatan Harapan (PH) bagi membentuk kerajaan dengan menyatakan keperluan parti itu untuk bekerjasama dengan pihak yang berkongsi nilai dan matlamat yang sehaluan.
Apa pun, meneliti video tersebut, walaupun tidak dinyatakan secara jelas dan terbuka, Hishammuddin jelas difahami sedang menyusun sesuatu perancangan untuk dirinya dalam UMNO.
Terutama dengan menyatakan untuk berperanan memulihkan semula keyakinan rakyat terhadap UMNO dalam keadaan dirinya tiada apa-apa jawatan di peringkat nasional, ia dengan jelas bermaksud beliau sedang mengintai jawatan yang bukan kaleng-kaleng dalam pemilihan parti yang dijangka hanya beberapa bulan daripada sekarang.
Ini kerana, tanpa memegang sebarang jawatan, apa sangatlah upaya Hishammuddin untuk mengembalikan semula kekuatan UMNO.
Lebih terserlah apabila beliau juga mengimbas tentang perjalanan politiknya selama ini yang tidak pernah mudah, sambil menegaskan, jalan ke depan lebih sukar, tentunya ia bermaksud bukan sekadar jawatan Naib Presiden UMNO yang ingin ditandinginya.
Lagi pula, berikutan pernah memegang jawatan Naib Presiden UMNO sebelum ini, kalau inginkan kembali jawatan itu, ia tidaklah sesukar mana untuk beliau memperolehinya, bahkan tak perlu pun sampai merakam video sebegini.
Video begini hanya sesuai sebagai permulaan jika jawatan yang ingin direbut ialah Presiden UMNO.
Hanya merebut jawatan Presiden UMNO yang ternampak sukar bagi beliau, tetapi ia bukanlah pula mustahil untuk direbutnya, tambahan lagi Hishammuddin sendiri seperti sudah bersedia menghadapi laluan yang lebih sukar di depannya.
Betul tak ahli-ahli UMNO sekalian?
– ShahbudinHusin 23/12/2022.

5

1

vote
Article Rating
Kongsikan artikel ini


MENTERI JAGA PROJEK TEBATAN BANJIR WAJIB SEGERA TAMPIL BERI PENJELASAN

Sebagaimana ditegaskan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Anwar Ibrahim beberapa kali, perkara paling penting yang menjadi keutamaannya sebaik mengambil alih kuasa ialah memastikan tidak berlaku ketirisan wang kerajaan.
Untuk itu, menyemak semula perlaksanaan projek tebatan banjir yang sebahagiannya sudah diluluskan adalah langkah awalnya ke arah itu.
Projek tersebut yang sebelum ini diberikan secara rundingan terus oleh kerajaan terdahulu diputuskan untuk disemak semula bagi ia dilaksanakan secara tender terpilih.
Ketika melawat mangsa banjir di Kelantan baru-baru ini, Anwar turut menyebut projek itu akan tetap disegerakan, walau semakan semula dilakukan terhadapnya.
Semalam ketika berucap di Konvensyen Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan Tahun 2022 (HPPK 2022) di Putrajaya, beliau sekali lagi mengulangi perkara yang sama.
Katanya, melalui proses tender terpilih untuk cadangan projek rancangan tebatan banjir (RTB) itu akan membolehkan penjimatan RM1.8 bilion kepada kerajaan.
Menurut Anwar, peruntukan RM15 bilion untuk RTB menerusi rundingan terus tanpa tender menyebabkan kos projek itu melambung tinggi.
Justeru, tambahnya, Kementerian Kewangan (MOF) diarah berunding semula dengan syarikat berkaitan untuk perlaksanaan proses tender terpilih.
“Bayangkan RM1.8 bilion boleh diselamatkan dari projek bernilai RM15 bilion.
“Ini isu tata kelola yang baik, pimpinan harus pastikan jangan ada ketirisan, ini bukan soal politik tetapi soal rakyat.
“RM1.8 bilion kalau dipulangkan kepada penjaja, bayangkan…,”ujarnya lagi.
Sebagai makluman, projek tebatan banjir yang dilaksanakan secara runding terus itu adalah di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air.
Menterinya ketika itu ialah Tuan Ibrahim Tuan Man.
Nama kementerian itu bagaimana ditukar kepada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim selepas Anwar menjadi Perdana Menteri.
Menterinya kini ialah Nik Nazmi Nik Ahmad.
Berkaitan projek tersebut dan berikutan Anwar telah menyebutnya beberapa kali, banyak isu kini timbil dan menjadi pertanyaan rakyat untuk mengetahui kebenarannya.
Antaranya:-
1. Apa nama syarikat atau syarikat-syarikat yang dipilih secara runding terus dalam projek bernilai RM15 bilion itu?
2. Kenapa dilaksanakan secara runding terus?
3. Bagaimana kos projek itu boleh jadi sehingga RM15 bilion?
4. Bagaimana setelah kerajaan baru mengambil alih, kosnya dapat dijimatkan sehingga RM1.8 bilion?
5. Kos apa RM1.8 bilion tersebut?
Melainkan jika Tuan Ibrahim, bekas Menteri Alam Sekitar dan Air sedang bercuti dan tidak berada di dalam negara ketika ini, adalah penting untuk beliau segera tampil memberi penjelasan dan menjawab semua persoalan berbangkit itu.
Jangan biarkan rakyat tertanya-tanya dan meneka-neka, terutama bagaimana wang kerajaan RM1.8 bilion dapat dijimatkan itu.-
ShahbudinHusin 23/12/2022.

5

6

votes
Article Rating
Kongsikan artikel ini


ANNUAR MUSA MASUK PAS?

Bekas Ketua UMNO Bahagian Ketereh yang juga Presiden pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Muafakat Nasional (MN), Tan Sri Annuar Musa tidak menolak kemungkinan akan menyertai salah satu parti politik yang telah membuat tawaran kepadanya sebelum ini.
Annuar bagaimanapun berkata, beliau akan membuat penilaian untuk menyertai parti yang dilihat bertepatan dengan idealisme dan jiwa perjuangannya.
Menurutnya, buat masa ini beliau mahu memberi tumpuan kepada pembentukan MN yang lebih stabil.
“Saya telah dijemput oleh tiga parti politik yang berbeza untuk menyertai mereka. Buat masa ini, saya tidak berparti tetapi secara jujurnya sebagai seorang yang berjiwa politik, tidak dinafikan kemungkinan saya akan menyertai salah satu parti politik yang sedia ada.
“Saya lebih berminat kepada parti yang menyatupadukan umat Islam dan sama sekali tidak menafikan hak-hak bukan Islam di negara ini. Selain itu, parti itu juga perlu mempertahankan kejujuran, tidak melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa,” katanya ketika ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir di Kampung Sri Kulim, Melor di sini hari ini.
Annuar yang juga bekas Ahli Parlimen Ketereh menegaskan MN bukan sebuah parti politik dan beliau tidak bercadang untuk menambahkan lagi bilangan parti politik yang sedia ada.
“Ada yang kata ini (MN) akan menjadi satu lagi parti politik. Jadi, saya menegaskan kita tidak bercadang untuk menambah bilangan parti politik yang sedia ada. Ia akan menyebabkan perpecahan terutamanya dalam kalangan orang Melayu.
“Misi MN menggalakkan permuafakatan dalam kalangan parti-parti politik dan bukan kita jadi satu lagi parti politik. Itu tidak jadi muafakat, itu bukan tujuan kita,” ujarnya.
Dalam perkembangan lain, Annuar berkata, setakat ini, MN sudah menerima permohonan keahlian lebih 30,000 orang dan jumlah itu merupakan satu sambutan yang luar jangkaan.
Tambahnya, MN akan meneruskan agenda program kebajikan dan membuka keahlian bersekutu kepada semua NGO untuk bekerjasama dalam program kebajikan termasuk misi kemanusian.
Sumber –
https://www.utusan.com.my/berita/2022/12/annuar-musa-mungkin-sertai-parti-politik-sedia-ada/

5

1

vote
Article Rating
Kongsikan artikel ini