Document:

EX-10.1

 Exhibit 10.1 
  

			
	 NOTA KESEPAHAMAN
  

ANTARA
  

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL
  

DAN BATUBARA
  

KEMENTERIAN ENERGI
  

DAN SUMBER DAYA MINERAL
  

DAN
  

PT NEWMONT NUSA TENGGARA
  

TENTANG
  

PENYESUAIAN KONTRAK KARYA
	  	 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
  

BETWEEN
  

DIRECTORATE GENERAL OF MINERAL AND COAL
  

THE MINISTRY OF ENERGY
  

AND MINERAL RESOURCES
  

AND
  

PT NEWMONT NUSA TENGGARA
  

ON
  

ADJUSTMENT OF
  

THE CONTRACT OF WORK

		
	Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 September 2014 oleh dan antara:	  	This Memorandum of Understanding is made and undersigned on 3 September 2014 by and between:
		
	 1.     Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut “Pemerintah”); dan
	  	 1.     The Government of the Republic of Indonesia which in this matter is represented by the Director
General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources (hereinafter referred to as the “Government”); and

		
	 2.     PT Newmont Nusa Tenggara, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia, beralamat di Menara Rajawali Lt.26 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 12950, Republik Indonesia, yang diwakili oleh Presiden Direkturnya (selanjutnya disebut
“Perusahaan”).
	  	 2.     PT Newmont Nusa Tenggara, a limited liability company duly established under the laws of the Republic
of Indonesia, having its address at Menara Rajawali Lt.26 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 12950, Republik Indonesia, represented by its President Director (hereinafter referred to as the
“Company”).

  
 Page 1 of 10 

			
	(Pemerintah dan Perusahaan bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”).	  	(The Government and the Company together to be further referred to as the “Parties”).
		
	BAHWA, berdasarkan Pasal 169 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), Kontrak Karya masih tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya Kontrak Karya
tersebut, dan beberapa ketentuan didalam Kontrak Karya tersebut akan disesuaikan.	  	WHEREAS, Article 169 (a) and (b) of Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining (Law No. 4 Year 2009) states that the Contract of Work remains valid until the expiration of its term, and that certain points of the provisions
under the Contract of Work be adjusted.
		
	BAHWA, Para Pihak membuat dan menandatangani Kontrak Karya pada tanggal 2 Desember 1986 dimana Perusahaan melakukan kegiatan Pertambangan yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (“KK”).	  	WHEREAS, the Parties made and entered into a Contract of Work on 2 December 1986 pursuant to which the Company conducts mining activities located in Nusa Tenggara Barat Province (hereinafter referred to as the
“COW”).
		
	OLEH KARENANYA Para Pihak menyepakati ke-empat hal sebagai berikut:	  	NOW THEREFORE, the Parties agree to the following four points:
		
	 1.     Para Pihak akan menegosiasikan sebuah KK Perubahan yang memuat perubahan-perubahan aturan mengenai
Wilayah KK, Penerimaan Negara, Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri, Divestasi, dan Penggunaan Tenaga Kerja Lokal serta Barang dan Jasa Dalam Negeri, yang merefleksikan hasil-hasil perundingan yang diuraikan di bawah ini.
	  	 1.     The Parties will negotiate an amended COW, to address the provisions of: COW Area, State Revenue,
Domestic Processing and Refining, Divestment, and Utilization of Local Manpower, Domestic Goods, and Services reflecting the results of discussion set out below.

  
 Page 2 of 10 

			
	 2.     Perusahaan akan mengikuti aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.011/2014 tanggal 25 Juli
2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dengan mengacu kepada perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian PT Freeport
Indonesia.
	  	 2.     The Company will comply with the Minister of Finance Regulation No. 153/PMK.011/2014 dated 25 July
2014 Concerning Third Amendment of the Minister of Finance Regulation Number 75/PMK.011/2012 Concerning Determination of Export of Goods That Are Subject to Export Duties and Export Duty Tariffs and with reference to the progress of the PT Freeport
Indonesia refining facility development.

		
	 3.     Perusahaan akan membayar Jaminan Kesungguhan pembangunan smelter sebesar US$25,000,000 (dua puluh lima
juta dollar Amerika Serikat) sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
	  	 3.     The Company will deposit a Smelter Surety Bond of US$25,000,000 (twenty five million United States
Dollars) as discussed below.

		
	 4.     Perusahaan akan membayar royalti sebagaimana dimaksudkan dalam poin Penerimaan Negara, nomor 3(B), di
bawah ini.
	  	 4.     The Company will pay royalties as referred to in point State Revenue No. 3(B) below.

		
	DAN SELANJUTNYA OLEH KARENANYA, akan menuangkan hasil pembahasan untuk amandemen KK dalam Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:	  	AND FURTHER THEREFORE to put in writing the results of the discussion for amending the COW into a Memorandum of Understanding as follows:
		
	 1.      WILAYAH KK
	  	 1.      COW AREA

		
	Berdasarkan aspek teknis dalam Evaluasi dan Rencana Kerja Jangka Panjang, Pemerintah berpandangan bahwa wilayah KK yang dapat dipertahankan oleh Perusahaan seluas 66.422 hektar dengan peta dan koordinat sebagaimana terlampir dan
akan diberikan suatu wilayah proyek (project area). Wilayah proyek (project area) yang dimohon akan diberikan apabila Perusahaan berencana mengembangkan tambang di blok Elang.	  	On the basis of technical aspects in the Evaluation and Long-Term Work Plan, the Government is of the view that the COW Area that can be maintained by the Company encompasses 66,422 hectares with the map and coordinates as attached
and will be granted a project area. The requested project area will be granted if the Company intends to develop a mine in Elang block.

  
 Page 3 of 10 

			
	 2.      KELANJUTAN OPERASI PERTAMBANGAN
	  	 2.      MINING BUSINESS CONTINUATION

		
	 Jangka waktu Operasi Produksi Perusahaan berdasarkan KK adalah 30 (tiga puluh) tahun terhitung dari tahun 2000 dan tetap berlaku sampai dengan tahun
2030.
	  	 The Production Operation period based on the COW is 30 (thirty) years commencing in the year 2000 and shall continue in effect until the year
2030.

		
	 Para Pihak memahami bahwa kelanjutan operasi pertambangan/ pemrosesan setelah tahun 2030 akan dibicarakan pada waktu yang ditentukan bersama sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Apabila Perusahaan bermaksud melakukan investasi baru, maka Perusahaan dapat mengajukan jangka waktu Operasi Produksi dengan bentuk dan proses kelanjutan operasi pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
	  	 The Parties understand that the continuation of the mining/ processing operations after the year 2030 will be discussed at a mutually agreed time according
to prevailing regulations. If the Company intends to make a new investment, the Company may apply for the continuation of the Production Operation period, in form and process consistent with the laws and regulations.

		
	 3.      PENERIMAAN NEGARA
	  	 3.      STATE REVENUE

		
	 Dalam hal Penerimaan Negara, Para Pihak sepakat bahwa hal-hal berikut akan menjadi pertimbangan dalam negosiasi KK Perubahan:
	  	 With regard to the State Revenue, the Parties agree that the following items will be taken into account in the negotiations of the Amended
COW:

  
 Page 4 of 10 

			
	 A.   Tarif PPh Badan dan tata cara perhitungannya ditetapkan nailed down sesuai dengan ketentuan
KK;
	  	 A.   Rate of the Corporate Income Tax and its calculation method is determined nailed down in accordance with the
COW;

		
	 B.     Royalti, Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman, Perusahaan bersedia meningkatkan tarif Royalti
atas tembaga, emas dan perak dari tarif-tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 KK menjadi 4% untuk tembaga, 3.75% untuk emas, 3.25% untuk perak dan atas Mineral ikutan apabila perusahaan menerima manfaat/pendapatan sesuai dengan tarif yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 dan perubahan-perubahannya, dan akan berlaku sampai berakhirnya KK.
	  	 B.    Royalty, Upon signing the MOU, the Company is willing to increase the Royalty rates for copper, gold,
and silver from the rates set forth in Article 13 paragraph 2 of the COW to become 4% for copper, 3.75% for gold, and 3.25% for silver and for associated minerals for which the company receives any benefits/revenue in accordance to the rates
specified in the Government Regulation Number 9 Year 2012 and its amendments, until the end of the COW.

		
	 C.     Iuran Tetap (Deadrent), akan mengikuti ketentuan yang tercantum
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 dan perubahan-perubahannya, dan akan berlaku sampai berakhirnya KK.
	  	 C.   Iuran Tetap (Deadrent), will follow the provisions set forth under the Government Regulation Number 9 Year
2012 and its amendments, and will be effective until the end of the COW.

		
	 D.     Pajak-pajak sebagaimana di bawah dan retribusi, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang
berlaku, terdiri dari:
	  	 D.   The following taxes and duties, in accordance with prevailing law and regulations, consisting
of:

		
	 1.      Pemotongan atas PPh karyawan;
	  	 1.      Withholding Personal income tax;

  
 Page 5 of 10 

			
	 2.      Pemotongan dari PPh atas bunga, dividen, sewa, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa
lainnya;
	  	 2.      Withholding taxes on interest, dividends, rental, technical service, management service and other
services;

		
	 3.      Pajak Pertambahan Nilai;
	  	 3.      Value Added Tax;

		
	 4.      Bea Materai;
	  	 4.      Stamp duty;

		
	 5.      Bea Masuk;
	  	 5.      Import duty;

		
	 6.      Pajak Bumi dan Bangunan;
	  	 6.      Land and Building Tax;

		
	 7.      Pemenuhan kewajiban pajak.
	  	 7.      Tax compliance.

		
	 E.     Devisa Hasil Ekspor wajib diterima melalui bank di Indonesia yang dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia No. 16/10/PBI/2014 tentang Perubahan terkini atas Peraturan Bank Indonesia No. 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Pinjaman Luar Negeri.
	  	 E.     Proceeds from Sales shall be received through an Indonesian Bank and will be conducted according
to the regulation of Bank Indonesia No. 16/10/PBI/2014 on the Latest Revision of Bank of Indonesia Regulation No. 13/20/PBI/2011 on Proceeds from Sales and Withdrawal of Foreign Loan.

		
	Penerimaan Negara terkait dengan Royalti dan Iuran Tetap, sebagaimana yang telah disepakati di atas, berlaku efektif sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani	  	State revenue in regard to royalty and dead rent, as have been agreed to above, will enter into force upon signing of the Memorandum of Understanding.

  
 Page 6 of 10 

			
	 4.      PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DALAM NEGERI
	  	 4.      DOMESTIC PROCESSING AND REFINING

		
	 Perusahaan mendukung dan melaksanakan kebijakan Pemerintah dan aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta peraturan mengenai pengolahan dan
pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
	  	 The Company supports and will implement the Government’s policy and provisions under Law No. 4 Year 2009 and regulations on domestic processing and
refining of mining products.

		
	 Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang tersebut di atas, Perusahaan sepakat untuk menjual konsentratnya kepada perusahaan-perusahaan lain yang bermaksud
untuk membangun suatu fasilitas pemurnian di dalam negeri, termasuk PT Freeport Indonesia. Perusahaan telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Freeport Indonesia sebagaimana terlampir.
	  	 To implement the above Law, the Company agrees to supply its concentrate to other companies who intend to construct a domestic refining facility, including
PT Freeport Indonesia. The Company has entered into a memorandum of understanding with PT Freeport Indonesia as attached.

		
	 Dalam rangka untuk melanjutkan ekspor dan menghindari dampak yang sangat merugikan pada operasi, tenaga kerja dan masyarakat setempat dan pemangku
kepentingan lainnya, Perusahaan akan membayar Bea Keluar dan Jaminan Kesungguhan untuk mendukung fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia.
	  	 In the course of resuming exports and avoiding highly detrimental impacts to the operation, workforce and local community as well as other stakeholders, the
Company will pay an Export Duty and a Smelter Surety Bond to support the development of the refining facility by PT Freeport Indonesia.

		
	 Perusahaan akan menempatkan Jaminan Kesungguhan sebesar US$25,000,000 (dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat). Jaminan Kesungguhan tersebut dapat
dicairkan seiring dengan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	  	 The Company will place a Smelter Surety Bond in the amount of US$25,000,000 (twenty five million United States Dollars). The Smelter Surety Bond will be
disbursed in pace with the progress of the PT Freeport Indonesia refining facility development in accordance with the provisions of the Law and regulations.

  
 Page 7 of 10 

			
	 Bea Keluar yang harus dibayar oleh Perusahaan akan didasarkan pada besaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.011/2014 tanggal 25 Juli
2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dengan mengacu kepada perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian PT Freeport
Indonesia.
	  	 The export duty to be paid by the Company will follow the rates as stipulated by the Minister of Finance Regulation No. 153/PMK.011/2014 dated 25 July
2014 Concerning Third Amendment of the Minister of Finance Regulation Number 75/PMK.011/2012 Concerning Determination of Export of Goods That Are Subject to Export Duties and Export Duty Tariffs and with reference to the progress of the PT Freeport
Indonesia refining facility development.

		
	 Sesudah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, Pemerintah akan memberikan seluruh rekomendasi dan ijin yang diperlukan agar dapat menyetujui dan
memperbolehkan Perusahaan mengekspor dan menjual konsentrat tembaga.
	  	 Upon execution of this Memorandum of Understanding, the Government will grant all recommendations and permits needed to approve and allow the Company to
export and sell copper concentrates.

		
	 5.      DIVESTASI
	  	 5.      DIVESTMENT

 
 The Parties agree that the Company has performed the divestiture
obligation of 51% in accordance with the provisions of PT NNT’s COW.

	 Para Pihak sepakat bahwa Perusahaan telah melaksanakan kewajiban divestasi sebesar 51% sesuai dengan ketentuan didalam KK PT NNT.
	  
		
	 Apabila terjadi jumlah peningkatan modal Perusahaan, Perusahaan harus mendapatkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
	  	 If there is an increase in the Company’s equity capital, the Company must obtain approval from the Government as required by the prevailing laws and
regulations.

  
 Page 8 of 10 

			
	 6.      PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL SERTA BARANG DAN JASA DALAM NEGERI
	  	 6.      USE OF LOCAL MANPOWER, AND DOMESTIC GOODS AND SERVICES

		
	 Perusahaan berkomitmen untuk mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dan barang dalam negeri, serta menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal
dan/atau nasional yang terdaftar.
	  	 The Company is committed to prioritize utilization of local manpower, domestic goods as well as use of the registered local and/or national mining service
companies.

		
	Kesepakatan untuk membayar bea keluar, Jaminan Kesungguhan pembangunan smelter, royalty, dan iuran tetap akan berlaku sejak penanda-tanganan Nota Kesepahaman ini dan persetujuan Pemerintah untuk melakukan ekspor. Tidak ada ketentuan
lain di dalam KK akan diubah sampai diselesaikannya Amandemen KK dimana Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penanda-tanganan Nota Kesepahaman ini.	  	The agreement to pay export duties, the Smelter Surety Bond, royalties, and dead rent described above will take effect upon signing of this Memorandum of Understanding and Government approval to export. No other provisions of the
COW will be changed until the finalization of an Amended COW which the Parties agree to be completed within 6 (six) months of signing the Memorandum of Understanding.
		
	 Para Pihak mengakui bahwa Nota Kesepahaman ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana tercantum dalam KK.

 
 Dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang terkait Nota Kesepamahan ini, maka Para Pihak
sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
	  	 The Parties recognize that this Memorandum of Understanding does not waive the rights and obligation of both Parties as set forth in the
COW.
  
 In the event of differences of opinions related to this Memorandum Of
Understanding, the Parties agree to resolve such differences of opinion by way of deliberation to reach a consensus.

  
 Page 9 of 10 

			
	Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	  	This Memorandum of Understanding is drawn up in Bahasa Indonesia and English.
		
	DEMIKIANLAH, Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli untuk masing-masing pihak.	  	IN WITNESS WHEREOF, this Memorandum of Understanding is signed and made in 2 (two) duplicates; each document an original for each party.
		
	 Atas nama Pemerintah/On behalf of the Government

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/Director General of Mineral and Coal

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia/Ministry of Energy and Mineral Resources

 
 /s/ R.
Sukhyar                                        
        
 (R. Sukhyar)
	  	 Atas nama Perusahaan/On behalf of the Company

Presiden Direktur/President Director
  

PT Newmont Nusa Tenggara
  

 
  
 /s/ Martiono
Hadianto                                        
        
 (Martiono Hadianto)

  
 Page 10 of 10SHARE PURCHASE AGREEMENT

 

This Agreement
made as of the 31st day of August, 2014 (“Agreement”), by and between Thomas DeNunzio, with an address at 780
Reservoir Avenue, #123, Cranston, R.I. 02910 ("Seller"), and Jean-Francois St. Laurent with an address at Chemin du Molard
10, 1196, Gland, Switzerland ("Purchaser").

 

W I T N E S S E T H:

 

WHEREAS,
Seller is the record owner and holder of 20,000,000 Common Shares, par value $.0001 par value (the “Shares”), of GO
PUBLIC I, INC., a Delaware corporation ("Corporation”), which Corporation has 20,000,000 shares of common stock,
issued and outstanding as of the date of this Agreement.

 

WHEREAS,
Purchaser desires to purchase 20,000,000 of the Shares from Seller, which constitutes 100% of the Corporation’s
issued and outstanding shares as of the date of this Agreement and Seller desires to sell such Shares upon the terms and conditions
hereinafter set forth;

 

NOW, THEREFORE,
in consideration of the foregoing and of the mutual covenants and agreements contained in this Agreement, and in order to consummate
the purchase and sale of the Corporation’s Shares, it is hereby agreed, as follows:

 

1. PURCHASE AND
SALE OF SHARES. Subject to the terms and conditions of this Agreement, Purchaser agrees to purchase at the Closing and the
Seller agrees to sell to Purchaser at the Closing, 20,000,000 of Seller’s Shares for a total price of Thirty Thousand U.S.
dollars and no cents (USD $34,900.00) (the “Purchase Price”).

 

 

2. CLOSING. The
purchase and sale of the Shares shall take place on or before September 1, 2014; at such time and place as the Purchaser and Seller
mutually agree upon orally or in writing (which time and place are designated as the “Closing”). At Closing, Purchaser
shall deliver to Seller, in cash, by wire transfer to an account to be designated by Seller, or Seller may deliver a certified
bank check payable to Thomas DeNunzio for the Purchase Price totaling the amount of Thirty Four Thousand Nine Hundred U.S. dollars
and no cents (USD $34,900.00) (which amount shall include any good faith deposits made, if any), and Seller will immediately deliver
the following to Purchaser: (A) the certificates representing the Shares transferred hereunder, duly endorsed for transfer to the
Purchaser or accompanied by appropriate stock powers, (B) the original of the Certificate of Incorporation and bylaws, (C) all
corporate books and records (including all accounting records and SEC filings to date); (D) written resignations of incumbent directors
and officers of the Corporation; and (F) an affidavit certifying that all liabilities of the Corporation prior to the Closing date
shall be paid in full out of the proceeds of this share purchase.

If, in the event Purchaser
shall fail to pay said purchase price per the terms and conditions set forth herein, this Agreement will automatically become null
and void notwithstanding that Seller in his sole discretion may extend the time for performance of this Agreement by notifying
Purchaser in writing whereas notification may be delivered by email.

 

 

Post closing duties by Seller. Seller
agrees to perform following duties for Purchaser after the Closing for no additional fee:

 

	 	a.	8-K filing for the sale of common stock

 

	 	b.	Change of owner/director

 

	 	c.	Schedule 14F & Schedule 13D filing.

 

	 	d.	Introduction to our PCAOB auditor.

 

 

 

 3. REPRESENTATIONS
AND WARRANTIES OF SELLER. Seller, as sole director and officer of Corporation, hereby represents and warrants to Purchaser
that:

 

(i)
Corporation is a corporation duly organized and validly existing and in good standing under
the laws of the State of Delaware and has the corporate power and authority to carry on the business it is now being conducted.
Corporation and/or Seller do not require any consent and/or authorization, declaration or filing with any government or regulatory
authority to undertake any actions herein;

	 
	 

(ii)
Corporation has filed with the United States Securities and Exchange Commission (‘SEC”)
a registration statement on Form 10-12G, as amended.

(iii)
Corporation has timely filed and is current on all reports required to be filed by it pursuant
to Sections 13 and 15 of the Securities Exchange Act of 1934.

(iv)
Corporation is newly formed with no financial information available other than the financial
information included in its SEC filings; 

(v)
There are no legal actions, suits, arbitrations, or other administrative, legal or governmental
proceedings threatened or pending against the Corporation and/or Seller or against the Seller or other employee, officer, director
or stockholder of Corporation. Additionally, Seller is not aware of any facts which may/might result in or form a basis of such
action, suit, arbitration or other proceeding on any basis whatsoever; 

(vi) The
Corporation has no subsidiaries or any direct or indirect ownership interest in any other corporation, partnership, association,
firm or business in any manner;

(vii)
The Corporation and/or Seller does not have in effect nor has any present intention to put
into effect any employment agreements, deferred compensation, pension retirement agreements or arrangements, options arrangements,
bonus, stock purchase agreements, incentive or profit–sharing plans; 

(viii)
No person or firm has, or will have, any right, interest or valid claim against the Corporation
for any commission, fee or other compensation in connection with the sale of the Shares herein as a finder or broker or in any
similar capacity as a result of any act or omission by the Corporation and/or Seller or anyone acting on behalf of the Corporation
and/or Seller;

(ix)
The business and operation of the Corporation has and will be conducted in accordance with
all applicable laws, rules, regulations, judgments. Neither the execution, delivery or performance of this Agreement (A) violates
the Corporation’s by-laws, Certificate of Incorporation, Shareholder Agreements or any existing resolutions; and, (B) will
cause the Corporation to lose any benefit or any right or privilege it enjoys under the Securities Act (“Act”) or other
applicable state securities laws; 

(x)
Corporation has not conducted any business and/or entered into any agreements with third-parties;

(xi)
This Agreement has been duly executed and delivered by Seller constitutes a valid and binding
instrument, enforceable in accordance with its terms and does not conflict with or result in a breach of or in violation of the
terms, conditions or provisions of any agreement, mortgage, lease or other instrument or indenture to which Corporation and/or
Seller a party or by which they are bound; 

(xii)
Seller is the legal and beneficial owner of the Shares and has good and marketable title thereto,
free and clear of any liens, claims, rights and encumbrances;

(xiii)
Seller warrants that the Corporation being transferred shall be transferred with no liabilities
and little or no assets, and shall defend and hold Purchaser and the Corporation harmless against any action by any third party
against either of them arising out of, or as a consequence of, any act or omission of Seller or the Corporation prior to, or during
the closing contemplated by this contract of sale; and

(xiv)
Seller will cause all current officers and directors of the Corporation to resign at the Closing.

  

4. REPRESENTATIONS
AND WARRANTIES OF PURCHASER. Purchaser hereby represents and warrants to Seller that:

 

(i)
Purchaser has the power and authority to execute and deliver this Agreement, to perform his
obligations hereunder and to consummate the transactions contemplated hereby. This Agreement has been duly executed and delivered
by Purchaser and constitutes a valid and binding instrument, enforceable in accordance with its terms;

(ii)
The execution, delivery and performance of this Agreement is in compliance with and does not
conflict with or result in a breach of or in violation of the terms, conditions or provisions of any agreement, mortgage, lease
or other instrument or indenture to which Purchaser is a party or by which Purchaser is bound;

(iii)
At no time was Purchaser presented with or solicited by or through any leaflet, public promotional
meeting, television advertisement or any other form of general solicitation or advertising; and,

(iv)
Purchaser is purchasing the Shares solely for his own account for the purpose of investment
and not with a view to, or for sale in connection with, any distribution of any portion thereof in violation of any applicable
securities law.

(v)
The Purchaser is an "accredited investor" as defined under Rule 501 under the Securities
Act.

(vi) Purchaser
hereby agrees that such shares are restricted pursuant to Rule 144 and therefore subject to Rule 144 resale requirements.

 

5. NOTICES.
Notice shall be given by email at the most recent address last received by Seller from Buyer or by Buyer from Seller. Notice
may also be given by certified mail, return receipt requested, the date of notice being deemed the date of postmarking. Notice,
unless either party has notified the other of an alternative address as provided hereunder, shall be sent to the address as set
forth herein:

 

Seller:

 

Thomas DeNunzio,
President and Director

Go Public I, Inc.

780 Reservoir Avenue,
#123

Cranston, R.I. 02910

FAX: (401) 633-7300

Email: teakwood5@cox.net

 

Purchaser:

Jean-Francois St. Laurent

Chemin du Molard 10, 1196

Gland, Switzerland

 

 

6. GOVERNING
LAW. This Agreement shall be interpreted and governed in accordance with the laws of the State of Delaware. The parties herein
waive trial by jury. In the event that litigation results or arise out of this Agreement or the performance thereof, the parties
agree that the prevailing party is entitled to reimbursement for the non-prevailing party of reasonable attorney’s fee, costs,
expenses, in addition to any other relief to which the prevailing party may be entitled.

 

7. CONDITIONS
TO CLOSING. The Closing is conditioned upon the fulfillment by the Seller of the satisfaction of the representations and warranties
made herein being true and correct in all material respects as of the date of Closing.

 

8. SEVERABILITY.
In the event that any term, covenant, condition, or other provision contained herein is held to be invalid, void or otherwise unenforceable
by any court of competent jurisdiction, the invalidity of any such term, covenant, condition, provision or Agreement shall in no
way affect any other term, covenant, condition or provision or Agreement contained herein, which shall remain in full force and
effect.

 

9. ENTIRE AGREEMENT.
This Agreement contains all of the terms agreed upon by the parties with respect to the subject matter hereof. This Agreement has
been entered into after full investigation.

 

10. INVALIDITY.
If any paragraph of this Agreement shall be held or declared to be void, invalid or illegal, for any reason, by any court of competent
jurisdiction, such provision shall be ineffective but shall not in any way invalidate or effect any other clause, Paragraph, section
or part of this Agreement.

 

11. GENDER AND
NUMBER; SECTION HEADINGS. Words importing a particular gender mean and include the other gender and words importing a singular
number mean and include the plural number and vice versa, unless the context clearly indicated to the contrary. The section and
other headings contained in this Agreement are for reference purposes only and shall not affect the meaning or interpretation of
this Agreement.

 

12. AMENDMENTS.
No amendments or additions to this Agreement shall be binding unless in writing, signed by both parties, except as herein otherwise
provided.

 

13. ASSIGNMENT.
Neither party may assign this Agreement without the express written consent of the other party. Any agreed assignment by the Seller
shall be effectuated by all the necessary corporate authorizations and governmental and/or regulatory filings.

 

14. CLOSING DOCUMENTS.
Seller and Purchaser agree, at any time, to execute, and acknowledge where appropriate, and to deliver any and all documents/instruments,
and take such further action, which may necessary to carry out the terms, conditions, purpose and intentions of this Agreement.
This paragraph shall survive the Closing.

 

15. EXCLUSIVE
AGREEMENT; AMENDMENT. This Agreement supersedes all prior agreements or understandings among the parties with respect to its
subject matter with respect thereto and cannot be changed or terminated orally.

 

16. FACSIMILE
SIGNATURES. Execution of this Agreement and delivery of signed copies thereof by facsimile signatures from the parties hereto
or their agents is acceptable to the parties who waive any objections or defenses based upon lack of an original signature.

 

17. PUBLICITY.
Except as otherwise required by law, none of the parties hereto shall issue any press release or make any other public statement,
in each case relating to, connected with or arising out of this Agreement or the matters contained herein, without obtaining the
prior approval of the other to the contents and the manner of presentation and publication thereof.

 

18. INDEMNIFICATION.
Seller shall hold Buyer harmless from any and all claims arising out of or related to (i) actions taken by Seller in its capacity
as a shareholder of the Company prior to the Closing date, or (ii) any lawsuits against the Corporation arising during the period
of time prior to the Closing date; (iii) any requests, audits or comment letters issued by the Securities and Exchange Commission
related to the period of time prior to the Closing date. 

 

IN WITNESS WHEREOF,
and intending to be legally bound, the parties hereto have signed this Agreement by their duly authorized officers the day and
year first above written.

 

 

 

/s/ Jean-Francois
St. Laurent 

 
Jean-Francois St. Laurent 

 

(PURCHASER)

 

/s/ Thomas DeNunzio

Thomas DeNunzio

 

(SELLER)

Source: [{"source": "alea-institute/alea-institute/kl3m-data-edgar-agreements/train-00235-of-00352.parquet"}, [{"source": "alea-institute/alea-institute/kl3m-data-edgar-agreements/train-00235-of-00352.parquet"}]]