Document:

togl_ex1039.htm

EXHIBIT 10.39
  
 	 PERJANJIAN SEWA MENYEWA
 RUANGAN PERKANTORAN
 Nomor : 005/Plaza Asia/LA/XII/2017
	  
	 OFFICE SPACE LEASE AGREEMENT
 Number: 005/Plaza Asia/LA/XII/2017

	  
	  
	  
	  
	  

	 Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini Senin, 18 Desemberi 2017 oleh dan antara:
	  
	 This OFFICE  SPACE  LEASE AGREEMENT (hereinafter referred to as the “Agreement”) is made and entered into in Jakarta on Monday, 18 December 2017 by and between:

	  
	  
	  

	 1.
	 PT. GUNUNG MARAS LESTARI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, di Plaza Asia, Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini diwakili oleh Bp. Karli Boenjamin, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Gunung Maras Lestari (selanjutnya disebut “Pihak Pertama”); dan
	  
	 1. 
	 PT. GUNUNG MARAS LESTARI a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its legal domicile in Jakarta, and office address at Plaza Asia,2nd Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta Selatan 12190; in this manner represented by Mr. Karli Boenjamin , in his capacity as Director PT. Gunung Maras Lestari (hereinafter referred to as the “First Party”); and

	  
	  
	  
	  
	  

	 2. 
	 PT. TOGA INTERNATIONAL INDONESIA suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, yang berkedudukan di Menara Standard Chartered Bank Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Ibu Cecilia Tjahjadi (selanjutnya disebut “Pihak Kedua”).
	  
	 2.
	 PT. TOGA INTERNATIONAL INDONESIA a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its legal domicile at Jakarta and office address at Menara Standard Chartered Bank Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta, Indonesia ; in this manner represented by Ms. Cecilia Tjahjadi (hereinafter referred to as the “Second Party”).

	  
	  
	  
	  
	  

	 Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama akan disebut “Para Pihak”.
	  
	 The First Party and the Second Party are collectively referred to as the “Parties”

	  
	  
	  
	  
	  

	 A.  
	  BAHWA, Pihak Pertama adalah Pemilik bangunan gedung perkantoran yang terletak Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta Selatan 12190, (selanjutnya disebut “Plaza Asia”).
	  
	 A.   
	 WHEREAS, the First Party is the owner of an office building located Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 South Jakarta 12190 (hereinafter referred to as “Plaza Asia”).

	  
	  
	  
	  
	  

	 B. 
	  BAHWA, Pihak Kedua, berdasarkan kebutuhannya untuk mempunyai tempat kedudukan atas usahanya, bermaksud untuk menyewa ruangan yang terletak di Plaza Asia.
	  
	 B. 
	 WHEREAS, the Second Party requires an office space to operate its business, intends to lease such office space located at the Plaza Asia.

	  
	  
	  
	  
	  

	 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
	  
	 Pursuant to the above, the Parties agree and consent to enter into this Agreement, with the following terms and conditions.

 
 
 
 
 
 
  
 	 
	1
	

	 

 
 
 
 
 
 
  
 
 	 Pasal 1
 Definisi
	  
	 ARTICLE 1
 DEFINITIONS

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 1.1 
	 Untuk maksud Perjanjian ini dan interprestasinya, istilah-istilah berikut ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali rangkaian kata-kata mensyaratkan pengertian lain:
	  
	 1.1 
	 For the purposes of this Agreement and its interpretations, the following terms shall have the meanings as set forth here in below, except as determined otherwise:

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 a.
	 "Badan Pengelola" berarti Pihak Pertama dan/atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Pertama yaitu Badan Pengelola Colliers International yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Plaza Asia dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pihak Pertama.
	  
	  
	 a) 
	 “Board of Authority” means the First Party and/or other third parties duly appointed by the First Party is Building Management Colliers International whose duties and responsibilities are to manage the Plaza Asia and fully responsible to the First Party.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 b. 
	 "Jangka Waktu Sewa" berarti masa sewa dari sejak awal berlakunya sewa sampai berakhirnya sewa sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini sebagaimana terlampir sebagai Lampiran 2 maupun perubahan- perubahannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
	  
	  
	 b) 
	 “Lease Period” means the term of the lease from its commencement until the termination of the lease as mentioned in the Agreement and hereby attached in Attachment 2 or any of its amendments which will form an inseparable part to this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 c. 
	 “Grace Period” berarti masa tenggang waktu yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam rangka penataan Ruangan Sewa sebelum dimulainya Jangka Waktu Sewa yang akan disebutkan dalam BAST Awal. Grace period hanya berlaku untuk Ruangan Sewa, sedangkan untuk Ruangan Sewa Tambahan dan Fasilitas Sewa Tambahan tidak diberikan fasilitas Grace Period
	  
	  
	 c)
	 “Grace Period” means the grace period provided by the First Party to the Second Party in preparing the Leased Premises prior to the commencement of the Lease Period described in the Initial Handover Report. The grace period shall only be valid for the Leased Premises and not for the Additional Leased Premises and its Additional Leased Facilities.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 d. 
	 “Jam Kerja” berarti hari Senin sampai dengan Jumat, dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00 dan pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 untuk hari Sabtu tidak termasuk hari libur nasional.
	  
	  
	 d) 
	 “Working Hours” shall mean Monday to Friday, from 07:00 am to 6:00 pm and for Saturdays, from 07:00 am to 1:00 pm not including national holidays.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 e.
	 “BAST Awal” yaitu dokumen berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang menjadi acuan dalam penyerahan Ruangan Sewa sebagai tanda telah diserahkannya Ruangan Sewa dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
	  
	  
	 e) 
	 “Initial Handover Report” shall mean the handing over document signed by the First Party and the Second Party which shall become the basis of evidence in handing over the Leased Premises as an acknowledgement of delivery of the Leased Premises from the First Party to the Second Party.

 
 
 
 
 
 
  
 	 
	2
	

	 

 
 
 
 
 
 
  
 
 	  
	 f. 
	 “BAST Akhir” yaitu dokumen berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang menjadi acuan dalam pengembalian Ruangan Sewa sebagai tanda telah dikembalikannya Ruangan Sewa dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
	  
	  
	 f) 
	 “Final Handover Report” shall mean the handover document signed by the First Party and the Second Party which shall become the basis of evidence in handing back the Leased Premises as an acknowledgement of return of the Leased Premises from the Second Party to the First Party.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 g. 
	 “Bagian Bersama” berarti lobby, dapur, toilet, koridor, dan lift yang digunakan secara bersama-sama dengan Badan Pengelola, Pihak Kedua serta pihak-pihak lain yang berhak untuk memasuki Plaza Asia.
	  
	  
	 g) 
	 “Common Premises” shall mean lobby, kitchen, toilet, corridor and elevators used collectively between the Building Management, Second Party and other tenants having the rights to enter Plaza Asia.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 h. 
	 ”Ruangan Sewa” berarti luas kotor Ruangan diukur dari permukaan terluar bagian dalam Plaza Asia yang permanent, tidak termasuk tiang structural yang berdiri bebas, tiang keliling atau pilar-pilar.
	  
	  
	 h)
	 “Leased Premises” shall mean the total area coverage of the premises measured from the outer surface of the permanent inner area of Plaza Asia , not including the structural pillars and the surrounding pillars.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 i. 
	 ”Ruangan Sewa Tambahan” berarti Ruangan yang disewa tanpa menggunakan Fasilitas Tambahan yang hanya digunakan sebagai gudang yang seluruh biaya yang timbul langsung menjadi beban Pihak Kedua.
	  
	  
	 i)
	 “Additional Leased Premises:” shall mean the Leased Premises without Additional Facilities which shall only be used for storage, whereby the total direct costs shall be borne by the Second Party.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 j. 
	 ”Fasilitas Sewa Tambahan” berarti sewa atas peralatan pendukung yang menggunakan ruang luar Plaza Asia tanpa menggunakan Fasilitas Tambahan yang hanya digunakan sebagai pendukung peralatan telekomunikasi atau promosi yang seluruh biaya yang timbul langsung menjadi beban Pihak Kedua.
	  
	  
	 j) 
	 “Additional Leased Facilities” shall mean the lease for supporting equipment using the outside Plaza Asia space without using the Additional Facilities which is only used in supporting the telecommunications equipment or promotion which direct costs shall be borne by the Second Party.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 k. 
	 “Semi Gross” adalah Ruangan Sewa yang disewakan ditambah luas Bagian Bersama yang akan dihitung secara proporsional.
	  
	  
	 k)
	 “Semi Gross” shall mean the Leased Premises added with the Common Premises which shall be calculated proportionately.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 l. 
	 “Biaya Tambahan” berarti seluruh biaya-biaya lain yang timbul yang harus ditanggung oleh Pihak Kedua selain dari Harga Sewa dan Service Charge.
	  
	  
	 l) 
	 “Additional Costs” shall mean all other costs which must be borne by the Second Party other than the Rental Price and Service Charge.

 
 
 
 
 
 
  
 	 
	3
	

	 

 
 
 
 
 
 
  
 
 	  
	 m.
	 "Fasilitas Sewa" berarti setiap dan seluruh fasilitas yang diberikan oleh Pihak Pertama yang telah menunjuk Badan Pengelola kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini, yang termasuk ke dalam Harga Sewa dan Service Charge.
	  
	  
	 m) 
	 “Leased Facilities” shall mean each and every facility provided by the First Party duly appointed by Building Management to the Second Party as mentioned in Article 8 of this Agreement, which is included in the Rental Price and Service Charge.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 n. 
	 "Harga Sewa" berarti harga penggunaan Ruangan Sewa yang dihitung Semi Gross sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 3 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
	  
	  
	 n) 
	 “Rental Price” shall mean the price in renting the Leased Premises calculated Semi-Gross as mentioned in attachment 3 which shall form an inseparable part to this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 o. 
	 "Service Charge" berarti biaya Fasilitas Sewa yang saling melengkapi dengan Harga Sewa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
	  
	  
	 o)
	 “Service Charge” shall mean the cost of the Leased Facilities in addition to the Rental Price as mentioned in Attachment 5 which shall form an inseparable part to this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 p.
	 "Jaminan Sewa" berarti biaya jaminan dalam pembayaran Harga Sewa dan Service Charge sebesar 3 (tiga) bulan Harga Sewa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 dan Service Charge sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Jaminan Sewa akan dikembalikan kepada Pihak Kedua dengan tanpa bunga maupun tambahan lain pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa dengan ketentuan tidak ada lagi kewajiban Pihak Kedua yang belum dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
	  
	  
	 p)
	 “Rental Deposit” shall mean the deposit for the payment of the Rental Price and Service Charge amounting to three months of the Rental Price as mentioned in the Attachment 3 and the Service Charge as mentioned in Attachment 5 which shall form an inseparable part to this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 q. 
	 "Jaminan Telepon" berarti biaya jaminan dalam pembayaran biaya telepon yang besarnya ditentukan oleh Badan Pengelola sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 4 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Jaminan Telepon akan dikembalikan oleh Badan Pengelola kepada Pihak Kedua dengan tanpa bunga maupun tambahan lain pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa dengan ketentuan tidak ada lagi kewajiban Pihak Kedua yang belum dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
	  
	  
	 q)   
	  “Telephone Deposit” shall mean a guaranteed deposit for the payment of telephone bills in which the amount is determined by the Building Management as mentioned in Attachment 4 which shall form an inseparable part to this Agreement. The Telephone Deposit shall be refunded from Building Management to the Second Party without interest or any other increments at the termination of the Lease Period with no further obligation from the Second Party that has not been executed based on the terms and conditions of this Agreement.

 
 
 
 
 
  
 	 
	4
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 
 	  
	 r. 
	 “Lahan Parkir” Plaza Asia menyediakan Fasilitas Parkir :
	  
	  
	 r) 
	 “Parking Space” – Plaza Asia shall provide parking facility :

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 - Reserved and Unreserved parking dimana Pihak Kedua akan mendapatkan lokasi parkir Umum yang disediakan oleh Badan Pengelola.
	  
	  
	  
	  -Reserved and Unreserved Parking whereby Second Party will receive on common parking space provided by Building Management.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 1.2
	 Judul pasal Perjanjian ini diberikan hanya untuk memudahkan pembacaan Perjanjian dan tidak boleh dipakai untuk interprestasi makna Perjanjian atau suatu pasal dalam Perjanjian ini.
	  
	  1.2
	 Article headings in this  Agreement  are  only  made for the purpose of easy reference and may not be used as interpretation of the meaning of this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Pasal 2
 Sewa Menyewa
	  
	 ARTICLE 2
 LEASE

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 2.1
	 Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua, Ruangan Sewa, Ruangan Sewa Tambahan (apabila ada) dan Fasilitas Sewa Tambahan (apabila ada) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. Selama Jangka Waktu Sewa sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini dengan membayar Harga Sewa sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini dan membayar membayar Service Charge sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 5 Perjanjian ini.
	  
	 2.1 
	 Based on the terms and conditions mentioned in this Agreement, the First Party hereby agrees to rent to the Second Party, Leased Premises, Additional Leased Premises (if any), and Additional Leased Facilities (if any) as mentioned in Attachment 1 in this Agreement. For the term of the Lease Period as mentioned in Attachment 2 in this Agreement, the Second Party must pay the Rental Price as mentioned in Attachment 3 in this Agreement and pay the Service Charge as mentioned in Attachment 5 in this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 2.2
	 Dengan ditandatangani dan dilaksanakannya kewajiban Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua berhak untuk menggunakan Bagian Bersama secara bersama- sama dengan pihak lainnya.
	  
	 2.2 
	 Upon signing and compliance of Second Party’s obligation, the Second Party has the right to use Common Premises collectively with other parties.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Pasal 3
 Jangka Waktu Sewa dan Perpanjangannya
	  
	 ARTICLE 3
 LEASE TERM AND LEASE EXTENSION

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 3.1 
	 Jangka Waktu Sewa adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
	  
	 3.1.
	 Lease Term shall refer to Attachment 2 in this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 3.2 
	 Dalam hal Pihak Kedua lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Jangka Waktu Sewa yang telah disebutkan dalam Pasal 3.1.
	  
	 3.2. 
	 In the event, Second Party fails to meet its obligations according to this Agreement, First Party reserves the right to terminate the Lease Period as mentioned in Article 3.1.

 
 
 
 
 
  
 	 
	5
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 
 	  3.3
	 Jangka Waktu Sewa yang disebutkan dalam Pasal 3.1 tidak termasuk Grace Period guna menata Ruangan Sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini, Grace Period akan dihitung dari sejak dilakukannya BAST Awal Ruangan Sewa.
	  
	 3.3. 
	 The Lease Period mentioned in Article 3.1 will not include Grace Period as stipulated in Article 6 of this Agreement. Grace Period shall be calculated from the commencement of the Leased Premises Initial Handover Report.

	  
	  
	  
	  
	  

	 3.4.
	 Jangka Waktu Sewa dihitung dari sejak berakhirnya Grace Period.
	  
	 3.4.    
	 Lease Period shall commence from the end of the Grace Period.

	  
	  
	  
	  
	  

	 3.5    
	 Pihak Kedua berhak untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa.
	  
	 3.5. 
	 The Second party has the right to extend the Lease Period by notifying the First Party at the latest within 3 (three) months prior to the expiration of the Lease Period.

	  
	  
	  
	  
	  

	 3.6   
	 Dalam hal Pihak Kedua memohon perpanjangan Jangka Waktu Sewa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.5, Pihak Pertama berhak menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain untuk jangka waktu perpanjangan tersebut, baik mengenai Jangka Waktu Sewa, Harga Sewa, Service Charge, Biaya Tambahan maupun mengenai syarat-syarat lain sehubungan dengan perpanjangan Jangka Waktu Sewa tersebut.
	  
	 3.6.  
	 In the event the Second Party applies for the extension of the Lease Period as stipulated in Article 3.5, the First Party reserves the right to determine other terms and conditions for the extension period such as : Rental Period, Rental Price, Service Charge, Additional Charges, including other conditions regarding Lease Period.

	  
	  
	  
	  
	  

	 3.7  
	 Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyetujui syarat- syarat baru sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.6, maka Pihak Pertama berhak menentukan bahwa Jangka Waktu Sewa tidak dapat diperpanjang dan dengan sendirinya berakhir pada tanggal yang disebutkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
	  
	 3.7. 
	 In the event the Second Party does not agree to the new terms and conditions as mentioned in Article 3.6, the First Party reserves the right to automatically terminate the Lease Period on the date mentioned in Attachment 2 of this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  

	 3.8
	 Apabila Pihak Kedua bermaksud untuk mengakhiri sewa menyewa sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, maka Pihak Kedua harus terlebih dahulu melunasi seluruh kewajiban pembayaran Harga Sewa dan Service Charge dan Biaya lain yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua menurut Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Sewa dan/atau Pihak Kedua harus terlebih dahulu mencarikan penyewa pengganti yang diseujui Pihak Pertama untuk melanjutkan sewa Ruangan Sewa dalam Jangka Waktu Sewa.
	  
	 3.8.  
	 In the event the Second Party intends to end the lease before the expiration of the Lease Period, the Second Party is obliged to settle the full Rental Price, Service Charge and all other fees and charges according to this Agreement, and/or Second Party has to find a replacement tenant that is approved by the First Party to continue to lease the Leased Premises within the Leased Period.

 
 
 
 
 
  
 	 
	6
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 
 	 Pasal 4
 Syarat Penempatan Ruangan Sewa Dan Asuransi
	  
	 ARTICLE 4
 CONDITIONS FOR OCCUPYING THE LEASED PREMISES AND INSURANCE

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 4.1 
	 Pihak Kedua berhak menempati Ruangan Sewa jika telah memenuhi semua ketentuan dibawah ini:
	  
	 4.1
	 The Second Party has the right to occupy Leased Premises upon complying to the following :

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 4.1.1
	 Perjanjian serta dokumen lain yang disyaratkan dalam Perjanjian telah ditandatangani sebagaimana mestinya;
	  
	  
	 4.1.1  
	 Signing of the Agreement and submission of all other pertinent documents.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 4.1.2 
	 Pihak Kedua telah membayarkan Jaminan Sewa dan Jaminan Telepon
	  
	  
	 4.1.2
	 Payment of Rental Deposit and Telephone Deposit .

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 4.2 
	 hal-hal yang berkaitan dengan Ruangan Sewa, Ruangan Sewa Tambahan (apabila ada), dan Fasilitas Sewa Tambahan telah seluruhnya disepakati oleh Pihak Pertama dan pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini
	  
	 4.2 
	 Matters that relate to the Leased Premises, Additional Leased Premises (if any), and the Additional Lease Facilities had all been agreed upon by the First Party and the Second Party as mentioned in Attachment 1 to this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 4.3
	 Dalam hal terjadi keterlambatan Pihak Kedua untuk menempati Ruangan Sewa, Ruangan Sewa Tambahan (apabila ada), dan Fasilitas Sewa Tambahan yang disebabkan oleh kegagalan dan/atau kelalaian Pihak Kedua sendiri dalam menyelesaikan penataan Ruangan Sewa dan atau dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 3.3 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari tanggung jawab apapun dan keterlambatan itu tidak dapat mempengaruhi tanggal dimulainya Jangka Waktu Sewa, yang akan tetap dihitung mulai dari tanggal yang sudah ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini, sehingga Harga Sewa tetap harus dihitung sejak tanggal tersebut.
	  
	 4.3 
	 In the event that there is a delay in the Second Party to occupy the Leased Premises, Additional Leased Premises (if any), and Additional Lease Facilities caused by the failure and or negligence of the Second Party in arranging the Leased Premises, and or within the time as determined in Article 3.3 of this Agreement, the Second Party releases the First Party from any responsibility whatsoever and such delay shall not influence the commencement date of the Lease Period, which shall be calculated starting from the date determined in Attachment 2 to this Agreement, so that the Rental Price shall be calculated since such date.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 4.4 
	 Berkaitan dengan asuransi Plaza Asia yang dilakukan oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini, Pihak Kedua dalam Ruangan Sewa wajib untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat membatalkan asuransi Plaza Asia, Pihak Pertama atau melakukan hal-hal yang dapat menambah rating resiko asuransi Plaza Asia Pihak Pertama. Sekiranya hal-hal tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua bertanggung jawab untuk membayar Biaya Tambahan guna membayar premi asuransi Plaza Asia Pihak Pertama sesuai dengan peningkatan premi yang terjadi karena meningkatnya resiko.
	  
	 4.4  
	 In relation to the insurance of the Plaza Asia Building conducted by the First Party as mentioned in Article 12 of this Agreement, the Second Party in the Leased Premises is obliged not to perform any acts which may cancel the Plaza Asia insurance conducted by the First Party or perform acts which may increase the insurance risk rating of Plaza Asia. If such matters are in any way performed by the Second Party, then the Second Party shall be responsible to pay the Additional Costs for the insurance premium of Plaza Asia placed by the First Party in accordance to the increase in the premium caused by the increase in the risk.

 
 
 
 
 
  
 	 
	7
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 
 	 Pasal 5
 Harga Sewa dan Denda-denda
	  
	 ARTICLE 5
 RENTAL PRICE AND RENTAL FINES

	  
	  
	  
	  
	  

	 5.1 
	 Harga Sewa Ruangan Sewa dan hal-hal yang berhubungan dengan Harga Sewa adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
	  
	 5.1
	 The Rental Price of the Leased Premises and matters relating to the Rental Price are as mentioned in Attachment 3 to this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  

	 5.2 
	 Harga Sewa dan Service Charge yang diperhitungkan adalah berdasarkan perhitungan Semi Gross.
	  
	 5.2 
	 The Rental Price and Service Charge calculated are based on the calculation of the Semi Gross.

	  
	  
	  
	  
	  

	 5.3  
	 Pihak Kedua wajib membayarkan Jaminan Sewa dan Jaminan telepon Bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini dengan mendapatkan tanda penerimaan yang sah dari Pihak Pertama.
	  
	 5.3 
	 The Second Party is obliged to pay the Rental Deposit and the Telephone Deposit upon the signing of this Agreement by receiving the valid receipt from the First Party.

	  
	  
	  
	  
	  

	 5.4 
	 Pihak Pertama akan mengeluarkan tanda penerimaan yang sah terhadap setiap dan seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua, apabila pembayaran tersebut telah diterima dalam rekening Pihak Pertama.
	  
	 5.4 
	 The First Party will issue a valid receipt for each and every payment made by the Second Party, if such payment had been received into the account of the First Party.

	  
	  
	  
	  
	  

	 5.5 
	 Apabila Pihak Kedua lalai untuk melakukan pembayaran Harga Sewa, Service Charge dan Biaya Lain yang telah jatuh tempo selama lebih dari 30 (tiga) puluh hari dari tanggal yang telah ditentukan, maka Pihak Pertama akan mengenakan denda sebesar 2,5% (dua setengah) persen per bulan dari jumlah pembayaran yang telah jatuh tempo tersebut yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran.
	  
	 5.5 
	 If the Second Party is negligent in paying the Rental Price, Service Charge and Other Costs having the maturity date for more than 30 (thirty) days from the determined date, the First Party shall impose a penalty of 2, 5% (two and a half per cent) per month from the total payments having the maturity date calculated from the date of the maturity date until the payment date.

	  
	  
	  
	  
	  

	 5.6  
	 Pembayaran yang dilakukan diluar ketentuan dalam Perjanjian tidak berlaku dan tidak mengikat bagi Pihak Pertama. Pihak Kedua harus dianggap belum melakukan pembayaran sebagaimana mestinya oleh Pihak Pertama.
	  
	 5.6 
	 Payments made different from the provisions in this Agreement shall not be valid and not binding for the First Party. The Second Party shall be deemed by the First Party as having not made any payments as it should.

	  
	  
	  
	  
	  

	 5.7. 
	 Keterlambatan Pihak Kedua  menempati  Ruangan Sewa ataupun terhentinya pemakaian Ruangan Sewa atas kehendak Pihak Kedua atau karena sebab lain tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajibannya untuk membayar Harga Sewa, Service Charge dan Biaya Lain yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini
	  
	 5.7 
	 The delay of the Second Party in occupying the Leased Premises or the termination in using the Leased Premises as decided by the Second Party or due to other reasons shall not release the Second Party from its obligations to pay the Rental Price, Service Charge and Other Costs which are obliged to be paid by the Second Party pursuant to this Agreement.

 
 
 
 
 
 
  
 	 
	8
	

	 

 
 
 
 
 
    
 
 	 Pasal 6
 Penataan Ruangan Sewa
	  
	 ARTICLE 6
 DESIGN/ARRANGEMENT OF LEASED PREMISES

	  
	  
	  
	  
	  

	 6.1      
	 Untuk keperluan penataan Ruangan Sewa, Pihak Kedua harus terlebih dahulu memberikan design dari tata ruang Ruangan Sewa dan kontraktor yang ditunjuk oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dimulainya jangka waktu penataan Ruangan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.3 di atas, untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama dan Badan Pengelola, persetujuan Pihak Pertama wajib diberikan jika tidak ada dasar-dasar yang kuat untuk menolaknya, dan selanjutnya Pihak Kedua wajib berkoordinasi dengan Building Manager Badan Pengelola.
	  
	 6.1
	 For purposes of arranging the Leased Premises, the Second Party must first give the design of the lay out of the Leased Premises and the contractor appointed by the Second Party at the latest within 3 (three) days prior to starting the period for arranging the Leased Premises as meant in Article 3.3 mentioned above, to obtain prior approvals from the First Party, the approval of the First Party and Building Management is obliged to be given if there are no solid grounds for refusal and further the Second Party is obliged to coordinate with the Building Manager Building Management.

	  
	  
	  
	  
	  

	 6.2 
	 Penataan Ruangan Sewa dan perubahannya dilakukan oleh Pihak Kedua atas biaya Pihak Kedua, dan harus diselesaikan oleh Pihak Kedua dalam Grace Period yang ditentukan dalam pasal 3.3 Perjanjian ini.
	  
	 6.2 
	 The arrangement of the Leased Premises and its changes are to be conducted by the Second Party on its own costs, and must be completed by the Second Party within the Grace Period determined in article 3.3 of this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  

	 6.3  
	 Semua tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kelalaian atau kealpaan wakil-wakil atau karyawan Pihak Kedua atau kontraktor yang ditunjuk Pihak Kedua sendiri dalam melaksanakan penataan Ruangan Sewa dianggap sebagai tindakan, kelalaian atau kealpaan Pihak Kedua dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
	  
	 6.3
	 All acts either intentional or unintentional, negligence or misconduct of the representatives or employees of the Second Party or the contractor appointed by the Second Party in arranging the Leased Premises shall be deemed to be an act, negligence or misconduct of the Second Party and shall be the full responsibility of the Second Party.

	  
	  
	  
	  
	  

	 6.4 
	 Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama atas semua kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama atas Ruangan Sewa sebagai akibat dari penataan Ruangan Sewa atau dari adanya tuntutan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan penataan Ruangan Sewa tersebut.
	  
	 6.4 
	 The Second Party is obliged to pay compensation damages to the First Party for all loss and damages suffered by the First Party on the Leased Premises as a result of arranging the Leased Premises or due to claims from third parties in relation to the arrangement of such Leased Premises.

	  
	  
	  
	  
	  

	 Pasal 7
 Penggunaan Ruangan Sewa
	  
	 ARTICLE 7
 UTILIZATION OF LEASED PREMISES

	  
	  
	  
	  
	  

	 7.1
	 Pihak Kedua  hanya  diperkenankan  untuk menggunakan Ruangan Sewa sesuai peruntukannya yaitu sebagai Ruangan Kantor, dan tidak boleh memakai Ruangan Sewa untuk ruang usaha lainnya kecuali disetujui secara khusus oleh Pihak Pertama.
	  
	 7.1
	 The Second Party shall  only  be  permitted  to utilize the Leased Premises in accordance with its use namely for office space, and shall not use the Leased Premises for other business matters except if specifically approved by the First Party.

 
 
 
 
 
  
 	 
	9
	

	 

 
 
 
 
 
    
 
 
 	 7.2
	 Jika Pihak Kedua menggunakan Ruangan Sewa menyimpang dari tujuan yang disebut dalam Pasal 7.1 diatas tanpa mendapatkan persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah memberikan teguran tertulis mengenai hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pihak Kedua untuk menutup Ruangan Sewa, sampai Pihak Kedua menyatakan secara tertulis kepada Pihak Pertama bahwa Ruangan Sewa akan dipergunakan  untuk  maksud  tersebut  pada Pasal 7.1 di atas.
	  
	 7.2
	 If the Second Party utilize the Leased Premises for purposes in deviation to those mentioned in Article 7.1 above without obtaining the approvals from the First Party and the First Party had given a warning in writing regarding such matter as much as 3 (three) times to the Second Party, the First Party is entitled and is hereby given powers by the Second Party to close the Leased Premises, until the Second Party declares in writing to the First Party that the Leased Premises shall be utilized for such purpose as mentioned in Article 7.1.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Pasal 8
 Fasilitas
	  
	 ARTICLE 8
 FACILITIES

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 8.1
	 Selama Jam Kerja dalam Jangka Waktu Sewa, dengan telah dilaksanakannya pembayaran Harga Sewa dan Service Charge sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Badan Pengelola menyediakan fasilitas yang akan diperinci lebih lanjut dalam Lampiran 4 Perjanjian ini, yang meliputi fasilitas- fasilitas sebagai berikut:
	  
	 8.1 
	 During the Working Hours in the Leased Term, by paying the Rental Price and Service Charge as stipulated in this Agreement, the Building Management provides facilities which shall be further detailed in Attachment 4 of this Agreement, which include the following facilities:

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 a. 
	 Aliran Listrik
	  
	  
	 a. 
	 Electric Power

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Ruangan Sewa akan dilengkapi aliran listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”), dengan daya yang besarnya telah ditetapkan oleh Badan Pengelola.
	  
	  
	  
	 The Leased Premises shall be powered by electricity from PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”) with the capacity power as determined by the Building Management.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Pihak Pertama juga menyediakan generator yang sewaktu-waktu akan digunakan apabila terjadi pemadaman listrik dari PLN.
	  
	  
	  
	 The First Party shall also provide a generator which shall be used in the event that there is a power shut down from PLN.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Hal-hal sehubungan dengan fasilitas aliran listrik yang diperoleh Pihak Kedua sebagaimana tersebut di atas akan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 4 dan Lampiran 5 Perjanjian ini.
	  
	  
	  
	 Matters relating to the electricity facility obtained by the Second Party as mentioned above shall be further detailed in Attachment 4 and Attachment 5 to this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 b.  
	 Air Conditioning/Pendingin Ruangan
	  
	  
	 b. 
	 Air Conditioning

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Ruangan Sewa dilengkapi dengan Air Conditioning/Pendingin Ruangan dengan sistem VRV
	  
	  
	  
	 The Leased Premises shall be equipped with a VRV air conditioning system.

 
 
 
 
  
 	 
	10
	

	 

 
 
 
 
   
 
 	  
	 c. 
	 Telepon
	  
	  
	 c. 
	 Telephone

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pengelola untuk mengurus sambungan telepon dan/atau sambungan langsung (direct line) kepada perusahaan penyedia sarana telekomunikasi (“Telecom Provider”) kedalam Ruangan Sewa, dimana besarnya biaya pemasangan akan ditentukan kemudian oleh Badan Pengelola. Biaya yang timbul atas sambungan telepon dan/atau sambungan langsung akan sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua dan harus dibayar oleh Pihak Kedua sebelum dilakukan pemasangan sambungan telepon.
	  
	  
	  
	 The Second Party may submit a written application to the Building Management to request a telephone installation and /or direct line to the Telecom Provider Company to the Leased Premises, in which the amount of the installation costs shall be later determined by the Building Mangement.. The costs which arise due to the telephone installation and or direct line shall be the full responsibility of the Second Party and must be paid by the Second Party prior to making the telephone installation.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Biaya-biaya dengan nama apapun juga yang dikenakan untuk pemakaian telepon dalam Ruangan Sewa menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Telecom Provider melalui Pihak Pertama dan/atau langsung kepada Telecom Provider.
	  
	  
	  
	 Costs in whatever term imposed on the use of the telephone in the Leased Premises shall be the responsibility and is obliged to be paid by the Second Party to the Telecom Provider Company through the First Party and or direct to the Telecom Provider Company.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan pemakaian saluran telepon tersebut kepada pihak lainnya kecuali atas persetujuan tertulis Pihak Pertama.
	  
	  
	  
	 The Second Party is not entitled to assign the use of the telephone line to other parties except upon the written approval of the First Party.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Hal-hal sehubungan dengan fasilitas telepon yang diperoleh Pihak Kedua sebagaimana akan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 4 dan Lampiran 5 Perjanjian ini.
	  
	  
	  
	 Matters relating to telephone facilities obtained by the Second Party shall be further detailed in Attachment 4 and Attachment 5 to this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 d.
	 Kebersihan
	  
	  
	 d.
	 Cleanliness

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Pihak Pertama bertanggung jawab untuk memelihara kebersihan Plaza Asia dan di tempat-tempat umum dalam kompleks Plaza Asia yang meliputi Bagian Bersama, bagian luar bangunan termasuk tiang, balok, jendela, tirai matahari, dinding luar, halaman depan, tepi jalan dan taman, halaman parkir mobil, jalan masuk, jembatan serta tempat pembuangan sampah.
	  
	  
	  
	 The First Party is responsible to maintain the cleanliness of Plaza Asia and in public places within the Plaza Asia compound which include the Common Premises, outer parts of the building including pillars, piles, windows, sun shield curtains, outer walls, front terrace, and sideways, garden, car parking area, entrance road, bridge, and garbage waste disposal.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan Ruangan Sewa.
	  
	  
	  
	 The Second Party is obliged to keep the Leased Premises clean.

 
 
 
 
  
 	 
	11
	

	 

 
 
 
 
    
 
 	  
	 e.
	 Parkir
	  
	  
	 e. 
	 Parking

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Badan Pengelola menyediakan tempat parkir dan semua kendaraan baik milik karyawan, pimpinan dan tamu Pihak Kedua harus diparkir ditempat yang telah disediakan dengan dikenai tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	  
	  
	  
	 The Building Management shall provide parking space and all vehicles either owned by the employees, management or guests of the Second Party must be parked at the space provided and shall be charged a parking tarif in accordance with prevailing rules.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Badan Pengelola menyediakan fasilitas parkir unreserved dengan selama Jangka Waktu Sewa sesuai dengan pertimbangan Pihak Pertama.
	  
	  
	  
	 The Building Management shall provide unreserved parking facilities during the Lease Term as may be considered by the First Party.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Badan Pengelola tidak bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan kendaraan maupun bagian-bagiannya baik dibagian luar maupun bagian dalam kendaraan yang terjadi dalam lingkungan parkir yang disediakan Badan Pengelola.
	  
	  
	  
	 The Building Management shall not be responsible for the damage and loss of the cars and or its parts whether the inner or the outer parts within the parking vicinity provided by the Building Management.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Hal-hal sehubungan dengan fasilitas parkir yang diperoleh Pihak Kedua sebagaimana akan diperinci lebih lanjut dalam Lampiran 4 Perjanjian ini.
	  
	  
	  
	 Matters in relation to parking facilities obtained by the Second Party shall be further detailed in Attachment 4 of this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 f.
	 Keamanan
	  
	  
	 f. 
	 Security

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Building Management akan memberikan pelayanan tim keamanan yang akan bertugas selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari untuk menjaga keamanan di lokasi Plaza Asia dan sekitarnya, tetapi tidak termasuk dalam Ruangan Sewa.
	  
	  
	  
	 The Building Management shall provide security by assigning a team which shall be on guard for 24 (twenty four) hours every day to protect the security at the Plaza Asia and its vicinity, but not including the Leased Premises.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 g. 
	 Lift
	  
	  
	 g. 
	 Elevators

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Pihak Pertama menyediakan 10 (sepuluh) buah lift penumpang dan lift barang yang berkecepatan tinggi untuk dipergunakan secara bersama-sama oleh para penyewa Plaza Asia
	  
	  
	  
	 The First Party shall provide 10 (ten) high speed passenger elevators and service elevator to be used collectively by the tenants of Plaza Asia.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 h. 
	 Peralatan Sanitary
	  
	  
	 h. 
	 Sanitary Equipment

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Badan Pengelola sesuai dengan jadwal pemeliharaan yang wajar akan menyediakan kertas tissue dan sabun pencuci tangan di setiap toilet yang ada pada Plaza Asia.
	  
	  
	  
	 The Building Mangement in accordance with a reasonable maintenance schedule shall provide tissue paper and hands washing soap in each toilet in the Plaza Asia.

 
 
 
 
  
 	 
	12
	

	 

 
 
 
 
    
 
 	  
	 i. 
	 Bagian Informasi
	  
	  
	 i. 
	  Information section

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Badan Pengelola akan menempatkan resepsionis atau petugas di lobi utama untuk memberikan pelayanan informasi dan pemanggilan mobil.
	  
	  
	  
	 The Building Management shall place a receptionist or a personnel in the main lobby to provide information service and car calling.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 j. 
	  Pembuangan Air Limbah
	  
	  
	 j. 
	  Water Waste Disposal

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Badan Pengelola menyediakan sarana pemrosesan limbah dari toilet dan tempat pencucian piring, untuk selanjutnya akan disalurkan ke tempat penampungan yang disediakan oleh Badan Pengelola.
	  
	  
	  
	 The Building Management shall provide waste process facilities from the toilet and dish washer bin to be further processed to disposal places provided by the Building Management.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 k. 
	 Pembuangan Sampah
	  
	  
	 k. 
	  Garbage Disposal

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Badan Pengelola akan menyiapkan petugas khusus yang setiap harinya akan melakukan pembuangan sampah-sampah Penyewa ke luar Plaza Asia.
	  
	  
	  
	 The Building Management shall provide special personnel on a daily basis and shall dispose garbage of the Tenants to places outside the Plaza Asia.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 l. 
	 Air
	  
	  
	 l. 
	 Water

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Air akan disediakan oleh Badan Pengelola pada tempat-tempat tertentu di dalam Plaza Asia yang dapat dipergunakan secara bersama-sama oleh Badan Pengelola, Pihak Kedua dan penyewa lainnya.
	  
	  
	  
	 Water shall be provided by the Building Management at certain places within the Plaza Asia and which shall be utilized collectively by the Building Management, Second Party and other Tenants.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Penggunaan Ruangan Sewa selain untuk perkantoran atau yang sejenis akan diterapkan meter atas penggunaan air dengan tarif yang ditentukan oleh Badan Pengelola yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua bersamaan dengan pembayaran Harga Sewa dan Service Charge.
	  
	  
	  
	 The utilization of the Leased Premises other than for office use or the similar activities shall be installed a metering system for the use of water with a tariff determined by the Building Management and obligated to be paid by the Second Party upon the same time as payment is made for the Rental Price and Service Charge.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 m. 
	 Penanggulangan Kebakaran
	  
	  
	 m.
	 Handling of Fire

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Badan Pengelola akan melengkapi Plaza Asia dengan sistem alarm dan alat pemadam kebakaran.
	  
	  
	  
	 The Building Management shall equip Plaza Asia with an alarm system and fire extinguisher equipment.

 
 
 
 
  
 	 
	13
	

	 

 
 
 
 
 
     
 
 	 Pasal 9
 Service Charge dan Lain-lain
	  
	 ARTICLE 9
 SERVICE CHARGE AND OTHERS

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 9.1
	 Pihak Kedua setuju dan wajib membayar kepada Badan Pengelola Service Charge yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 5 Perjanjian ini.
	  
	 9.1 
	 The Second Party agrees and is obliged to pay to the Building Management a Service Charge which amount is as mentioned in Attachment 5 to this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 9.2 
	 Service Charge tersebut diatas tidak termasuk biaya pemakaian telepon, listrik dan pendingin ruangan.
	  
	  9.2 
	 The Service Charge mentioned above shall not include the telephone use, electricity and Air Conditioning.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 9.3
	 Keterlambatan Pihak Kedua menempati Ruangan Sewa ataupun terhentinya pemakaian Ruangan Sewa atas kehendak Pihak Kedua atau karena sebab lain tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajibannya untuk membayar Service Charge yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini
	  
	 9.3 
	 The delay of the Second Party to utilize the Leased Premises or the termination of the utilization of Leased premises as decided by the Second Party or due to other reasons shall not release the Second Party from its obligations to pay the Service Charge which is obliged to be paid by the Second Party pursuant to this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 9.4 
	 Biaya Service Charge akan ditinjau kembali yang akan dilakukan atas kebijakan Badan Pengelola dengan pertimbangan karena meningkatnya biaya untuk barang-barang, yang akan ditetapkan oleh Pihak Pertama berdasarkan penetapan atas biaya beban. Biaya untuk menyediakan service akan ditentukan oleh Badan Pengelola setiap tahun kecuali karena keadaan yang tak terduga dan khusus tetapi tidak terbatas pada keadaan yang tak terduga dan khusus tetapi tidak terbatas pada keadaan umum dari yang sebelumnya meliputi :
	  
	  9.4. 
	 The Service Charge shall be subject to review, which shall be made at the sole discretion of the Building Management with due consideration to increases of cost for the aforesaid items. The Service Charge will be assessed by the First Party.The cost of providing services shall be determined by the Building Management on an annual basis except due to unforeseen circumstances and in particular but without limiting the generality of the foregoing, shall include :

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 9.4.1
	 Biaya operational dan pemeliharaan termasuk perbaikan pada fasilitas umum meliputi parkir dan semua area lainya dalam gedung yang tidak dengan sengaja termasuk sewa, meliputi listrik, penyejuk ruangan (AC), pipa-pipa ledeng, saluran pembuangan air, pencegahan kebakaran, sistim komunikasi telepon, biaya pegawai, kontrak manajemen dan servis yang berhubungan dengan persyaratan ini, biaya keamanan, pembuangan sampah, pertamanan, pemeliharaan luar dan dalam Gedung serta kebersihan Gedung.
	  
	  
	 9.4.1. 
	 The cost of operating and maintaining including repairs to the Common Facilities including parking and all other areas of the building not expressly under lease, including the electrical, air conditioning, plumbing, drainage, fire prevention, telephone communication system and the cost of employees, management and service contracts related thereto, the cost of security, rubbish removal, landscaping, external and internal maintenance and cleaning of the building.

 
 
 
 
  
 	 
	14
	

	 

 
 
 
 
    
 
 	  
	 9.4.1.2. 
	 Biaya operational dan pemeliharaan termasuk pemeliharaan perbaikan system penyediaan air bersih, perbaikan system penyaluran air kotor dan pembuangan air, penanganan saluran kotoran dan system- sistem yang terkait lainya, pemeliharaan perbaikan lift yang digunakan di Gedung, pemeliharaan termasuk perbaikan system perlindungan kebakaran, termasuk sprinkler, detector asap dan panas, hidran dan alat pemadam kebakaran jenis portable bersama dengan semua pompa-pompa, alarm-alarm dan peralatan lainya, pemeliharaan struktur Gedung termasuk system kedap air pada penutup atap dan tembok serta jendela luar, pengecetan bagian luar, pemasangan pipa luar, biaya penyediaan jasa kebersihan, fasilitas umum, biaya penyediaan kertas toilet dan sabun. Biaya penyediaan asuransi Gedung termasuk Polis kebakaran dan bahaya, tanggung jawab kecelakaan umum serta kerugian biaya sewa atau asuransi. Biaya atas semua bea dan Pajak Bumi dan Bangunan dan semua surat ijin dari pemerintah.
	  
	  
	 9.4.1.2.
	 The cost of operating and maintaining including repairing the water supply, repairing the sewerage and drainage system, Treatment Plant and related systems, repairing the lifts used in the building, repairing the fire protection systems including sprinklers, smoke heat detectors, hydrants and fire extinguishers together with all associated pumps, alarms and other apparatus, repairs the main fabric of the building including the water proofing of the roof coverings, external paint work and cladding and the external piping. The cost of all utilities supplied, cleaning services to all common facilities, supplying toilet paper, soap. The cost of providing such insurances including fire and perils policy, public liability and loss of rents insurances, The cost of all rates and personal property taxes and any all governmental permits.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Pasal 10
 Pajak-pajak
	  
	 ARTICLE 10
 TAXES

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Pajak-pajak yang ditimbulkan dari Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:
	  
	 The taxes which arise from this Agreement shall be the responsibility of each respective party, with the following provisions:

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 10.1
	 Pihak Pertama wajib membayar pajak-pajak yang menurut hukum dan peraturan perpajakan di Indonesia wajib dibayar oleh Pihak Pertama sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Pajak Bumi Bangunan atas Plaza Asia.
	  
	 10.1 
	 The First Party is obligated to pay the taxes which in accordance with the tax laws and regulations in Indonesia is obliged to be paid by the First Party in line with the tarif determined including but not limited to the Land and Building Tax of Plaza Asia..

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 10.2
	 Semua pajak (termasuk Pajak Pertambahan Nilai) dan pungutan lain yang sewaktu-waktu dikenakan berhubung dengan pemakaian atau sewa-menyewa Ruangan Sewa serta semua pajak, iuran, sumbangan atau pungutan lain yang berkenaan dengan usaha Pihak Kedua, seluruhnya harus ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua tepat pada waktunya.
	  
	 10.2
	 All taxes ( including Value Added Tax) and other levies which shall from time to time be imposed in relation to the utilization or lease of the Leased Premises and all taxes, stipends, donations or other levies in relation to the business of the Second Party, all must be borne and paid by the Second Party in a punctual manner.

 
 
 
 
   
 	 
	15
	

	 

 
 
 
 
  
 
 	 Pasal 11
 Kewajiban-kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Kedua
	  
	 ARTICLE 11
 OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE SECOND PARTY

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Selama Jangka Waktu Sewa, Pihak Kedua berkewajiban untuk:
	  
	 During the Lease Period, the Second Party is obligated to:

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 A. 
	 Pembayaran Harga Sewa dan Biaya-Biaya Lain
	  
	 A. 
	 Payment of Rental Price and Other Costs

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 a. 
	 Pihak Kedua wajib membayar Harga Sewa, Service Charge, dan Biaya Lain termasuk biaya pemakaian listrik dan pendingin ruangan, dan biaya telepon yang menjadi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tepat pada waktunya.
	  
	  
	 a.
	 The Second Party is obligated to pay the Rental Price, Service Charge, and Other Costs including the costs of electricity and air conditioning and the telephone costs which are its obligations pursuant to this Agreement and which must be paid in time.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 b. 
	 Jika Pihak Kedua terlambat membayar jumlah tersebut, Pihak Kedua wajib membayar denda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
	  
	  
	 b. 
	 If the Second Party is late in making these payments, the Second Party is obliged to pay the penalties as determined in Article 5 of this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 c.
	 Jika keterlambatan pembayaran jumlah tersebut dalam butir a diatas, melampaui 30 (tiga puluh) hari sejak saat pembayaran itu seharusnya dilakukan, Pihak Pertama berhak memutuskan aliran listrik dalam Ruangan Sewa dan Pihak Pertama hanya setuju untuk menghubungkan kembali aliran listrik setelah seluruh jumlah yang terhutang telah dilunasi sebagaimana mestinya oleh Pihak Kedua.
	  
	  
	 c. 
	 If the delay in such payment as mentioned in item a above exceeds 30 (thirty) days since such payment should had actually been made, the First Party is entitled to cut off the electric power to the Leased Premises and the First Party shall only agree to connect the electric power after all the outstanding debts had been paid accordingly by the Second Party.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Dalam hal demikian Pihak Kedua wajib membayar biaya pemasangan kembali aliran listrik sesuai peraturan yang berlaku.
	  
	  
	  
	 In such matter the Second Party is obligated to pay the installation costs for the electric power in accordance with the prevailing rules.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 d.
	 Jika keterlambatan pembayaran tersebut diatas berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut atau terjadi keterlambatan pembayaran untuk ketiga kalinya dalam setahun kalender, Pihak Pertama berhak secara sepihak mengakhiri Perjanjian, dengan cara memberitahukan pengakhiran ini secara tertulis kepada Pihak Kedua sesuai Pasal 15 Perjanjian.
	  
	  
	 d.
	 If such delay in the payment endures for 90 (ninety) consecutive days or in the case of a delay in payment for the third time in one calendar year, the First Party is entitled unilaterally to terminate this Agreement by notifying this termination in writing to the Second Party in accordance with Article 15 of this Agreement.

 
 
 
 
  
 	 
	16
	

	 

 
 
 
 
   
 
 	 B
	 Penggunaan Ruangan Sewa
	  
	 B. 
	 Utilization of Leased Premises

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 a.
	 Pihak Kedua wajib mempergunakan Ruangan Sewa sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7.1
	  
	  
	 a. 
	 The Second Party is obligated to utilize the Leased Premises in accordance with its use as mentioned in Article 7.1.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 b. 
	 Pihak Kedua berjanji bahwa Ruangan Sewa baik sebagian maupun seluruhnya, tidak akan dipergunakannya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada tempat judi, tempat perbuatan maksiat maupun perbuatan lain yang melanggar norma-norma kesusilaan.
	  
	  
	 b. 
	 The Second Party promises that the Leased Premises either in part or its entirety shall not be utilized for acts that are in violation to the laws, including but not limited to gambling, indecent acts or other acts violating the moral and ethics

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 c.
	 Pihak Kedua wajib memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan sewa menyewa, dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sendiri.
	  
	  
	 c. 
	 The Second Party is obliged to observe and follow the prevailing laws in relation to lease and violations towards such regulations shall become the responsibility of the Second Party.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 d. 
	 Pihak Kedua berjanji untuk mencegah agar dalam Ruangan Sewa tidak terjadi perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau keributan atau gangguan pada Pihak Pertama atau pada pihak lainnya.
	  
	  
	 d. 
	 The Second Party promises to avoid any acts which may cause damage, or commotion, or disturbances to the First Party or to other parties.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 e. 
	 Pemasangan, penambahan dan perubahan instalasi listrik harus seizin Pihak Pertama dan dilakukan baik oleh Pihak Pertama atau kontraktor Pihak Kedua, seluruhnya atas beban biaya Pihak Kedua.
	  
	  
	 e. 
	 The installation, additions and changes to the electric installation must obtain a prior approval from the First Party and shall be conducted either by the First Party or the contractor of the Second Party all at the costs of the Second Party.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 f.
	 Segala pekerjaan reparasi pada Ruangan Sewa, termasuk tetapi tidak terbatas pada instalasi listrik hanya boleh dilakukan oleh Pihak Pertama atau wakilnya atau pihak yang ditunjuk Pihak Pertama.
	  
	  
	 f. 
	 All repair work in the Leased Premises, including but not limited to the electric installation may only be conducted by the First Party or its representative or the party appointed by the First Party.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 g. 
	 Pihak Kedua wajib memelihara semua bagian Ruangan Sewa termasuk semua pintu, barang-barang yang melekat pada Ruangan Sewa kepunyaan Pihak Pertama dan Bagian Bersama dalam keadaan baik dan bersih, serta menggantikan bagian yang rusak atau mengadakan perbaikan, semuanya itu atas biaya Pihak Kedua, jika hilangnya atau rusaknya tersebut karena kelalaian Pihak Kedua, pegawai, wakil, tamu atau kontraktor Pihak Kedua.
	  
	  
	 g. 
	 The Second Party is obliged to maintain all parts of the Leased Premises including all the doors, fixtures in the Leased premises owned by the First Party, and Common Premises in good condition and cleanliness, and to replace the damaged parts or to make restorations, all of which shall be at the cost of the Second Party, if such loss or damage is due to the negligence of the Second Party, its employees, representatives, guests or contractor of the Second Party.

 
 
 
 
  
 	 
	17
	

	 

 
 
 
 
   
 
 	  
	 h.
	 Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan ganti-rugi atas kehilangan, kerusakan atau kerugian atas barang milik Pihak Kedua yang karena kebakaran, gempa bumi, angin topan, huru- hara, pencurian atau sebab-sebab lainnya. Oleh karena itu Pihak Kedua setuju dan berjanji untuk mengasuransikan sendiri barang-barang miliknya yang berada didalam Ruangan Sewa.
	  
	  
	 h. 
	 The Second Party hereby shall release the First Party from claim damages due to the loss, damage or other loss for goods owned by the Second Party due to fire, earthquake, hurricane, riots, theft or other causes.
 Therefore, the Second Party agrees and promises to self insure its goods in the Leased Premises.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 i.
	 Pihak Kedua wajib melengkapi setiap dan seluruh izin-izin atas usahanya dan dengan ini Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dari pihak ketiga yang diakibatkan karena kelalaian Pihak Kedua dalam melengkapi izin-izin tersebut.
	  
	  
	 i.
	 The Second Party is obliged to possess each and every business license and the Second Party release the First Party from all claims from third parties caused by the negligence of the Second Party in completing such licenses.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 j. 
	 Pihak Kedua wajib mendapatkan izin dari Pihak Pertama sebelum melakukan pemasangan papan nama, tulisan, sarana pengiklanan atau tanda khusus lainnya pada Ruangan Sewa.
	  
	  
	 j.
	 The Second Party is obliged to obtain permission from the First Party prior to installing the board name, signs, means of advertisement or other special signs in the Leased Premises.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 C.
	 Kebersihan
	  
	 C.
	 Cleanliness

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 a. 
	 Pihak Kedua dilarang menyapu/ mengeluarkan / membuang sampah / kotoran Ruangan Sewa ke tempat umum selain di tempat yang telah ditentukan di sekitar Ruangan Sewa dan/atau pada lantai sekitar Ruangan Sewa.
	  
	  
	 a.
	 The Second Party is prohibited to sweep or throw out any garbage or dirt from the Leased Premises to other public places other than the places already determined surrounding the Leased Premises and or the floor surrounding the Leased Premises.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 b. 
	 Pihak Kedua wajib untuk memperbaiki dan membersihkan kerusakan/kotor yang disebabkan pengangkutan barang milik Pihak Kedua dari dan ke Ruangan Sewa. 
	  
	  
	 b. 
	 The Second Party is obliged to repair and clean any damage or dirt caused by the transportation of goods owned by the Second Party from and to the Leased Premises.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 D. 
	 Teknik
	  
	 D. 
	 Technical Support

	  
	  
	  
	  
	  
		
	  
	 Pihak Kedua dilarang merusak dan/atau mengubah Panel Distributor Listrik dan telepon serta instalasi lainnya.
	  
		 The Second Party is prohibited to destroy and or change the Electric Panel Distributor and telephone and other installations.

 
 
 
 
   
 	 
	18
	

	 

 
 
 
 
   
 
 	 E. 
	 Pihak Kedua Bertanggung Jawab atas Kerugian Pihak Pertama
	  
	 E.
	 The Second Party is responsible for Damages to the First Party

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama yang disebabkan karena kesalahan/kelalaian Pihak Kedua, para karyawan, dan tamu Pihak Kedua dalam melaksanakan ketentuan Perjanjian ini.
	  
	  
	 The Second Party shall be fully responsible for the damages suffered by the First Party due to the fault or negligence of the Second Party, its employees, and guests of the Second Party in executing the provisions of this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  

	 F.
	 Pihak Kedua Bertanggung Jawab atas Karyawan dan Tamu
	  
	 F.
	  The Second Party is responsible for the Employees and Guests

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas unsur pimpinan, karyawan maupun tamu Pihak Kedua untuk mematuhi Peraturan-peraturan sewa sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 7 Perjanjian ini dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maupun peraturan lainnya.
	  
	  
	 The Second Party shall be fully responsible for the management, employees and guests of the Second Party to follow the lease regulations as mentioned in Attachment 7 to this Agreement and other rules determined by the First Party as mentioned in this Agreement or other regulations.

	  
	  
	  
	  
	  

	 Pasal 12
 Kewajiban-kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Pertama
	  
	 ARTICLE 12
 OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE FIRST PARTY

	  
	  
	  
	  
	  

	 Sehubungan dengan Perjanjian ini, Pihak Pertama berkewajiban selama Jangka Waktu Sewa:
	  
	 In relation to this Agreement, the First Party is obliged during the Lease Period

	  
	  
	  
	  
	  

	 12.1 
	 Mengusahakan sebaik mungkin untuk membuat Badan Pengelola melaksanakan kewajiban- kewajibannya untuk menjaga dan memelihara semua Fasilitas yang disediakan senantiasa dalam keadaan bersih, terpelihara baik dan berjalan dengan baik.
	  
	 12.1
	 To try its best efforts so that the Management Authority shall endeavor its obligations to protect and maintain all Facilities, provided so that they are in good condition, well maintained and in good running condition.

	  
	  
	  
	  
	  

	 12.2
	 Mengusahakan sebaik mungkin untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk menjaga dan memelihara kebersihan semua Fasilitas, serta Bagian Bersama yang dipergunakan bersama dengan para Pihak Pertama dan Pihak Kedua lain, seperti jalan dan ruang pintu masuk agar tetap dalam keadaan baik dan bersih.
	  
	 12.2 
	 To try its best efforts in performing its obligations to protect and maintain the cleanliness of all the Facilities, and the Common Premises used collectively with the First Party and the Second Party such as the road and entrance hall way so that they are in good and clean condition.

	  
	  
	  
	  
	  

	 12.3 
	 Pihak Pertama wajib mengasuransikan Plaza Asia dan Ruangan Sewa (tidak termasuk barang-barang Pihak Kedua yang berada di dalam Ruangan Sewa) terhadap bahaya kebakaran.
	  
	 12.3  
	 The First Party is obliged to insure the Plaza Asia and the Leased Premise (not including the goods owned by the Second Party located in the Leased Premises) towards the danger of fire.

 
 
 
 
   
 	 
	19
	

	 

 
 
 
 
    
 
 	 12.4 
	 Pihak Pertama tidak diwajibkan mengganti kerugian dalam bentuk apapun maupun mengembalikan Harga Sewa, apabila terjadi kerusakan antara lain karena kebakaran, huru-hara, dan lain-lain yang disebabkan kelalaian/kesalahan Pihak Kedua, para karyawan atau tamu dari Pihak Kedua yang mengakibatkan Pihak Kedua tidak dapat menikmati Ruangan Sewa.
	  
	 12.4
	 The First Party is not obligated to pay any compensation damages in whatever form, or to refund the Rental Price, in the event that there are damages caused among others by fire, chaos, and other causes caused by the negligence or fault of the Second Party, its employees or guests of the Second Party causing the Second Party unable to utilize the Leased Premises.

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 Sedangkan apabila terjadi kerusakan karena antara lain kebakaran, gempa bumi, angin topan, huru- hara, yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memperbaiki Ruangan Sewa sepanjang hal tersebut dapat diperbaiki dan/ atau dilindungi oleh suatu asuransi.
	  
	  
	 However, if there is damage due to among others fire, earthquake, hurricane, which are not caused by the fault or negligence of the Second Party, the First Party shall repair the Leased Premises as long as such damage could be repaired and or protected by insurance.

	  
	  
	  
	  
	  

	 12.5
	 Pihak Pertama tidak bertanggung jawab terhadap musnah/hilangnya barang-barang milik Pihak Kedua karena sebab apapun juga, antara lain kebakaran, gempa bumi, angin topan, huru-hara, pencurian dan lain-lain.
	  
	 12.5
	 The First Party shall not be responsible towards the destruction or loss of goods owned by the Second Party due to whatever reason, among others fire, earthquake, hurricane, riots, theft and others.

	  
	  
	  
	  
	  

	 12.6 
	 Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang diakibatkan atas kelalaian pemakaian atau karena sebab-sebab diluar kemampuan Pihak Pertama.
	  
	 12.6 
	 The First Party shall not be responsible for accidents caused by the negligence in the use or due to causes beyond the capacity of the First Party.

	  
	  
	  
	  
	  

	 12.7 
	 Pihak Pertama menjamin, selama Pihak Kedua memenuhi kewajiban atau ketentuan dalam Perjanjian, Pihak Kedua dapat mempergunakan Ruangan Sewa dengan tenteram dalam arti bahwa Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan dari pihak ketiga yang menyatakan mempunyai hak untuk menempati Ruangan Sewa.
	  
	 12.7
	 The First Party guarantees that as long as the Second Party fulfills its obligations or provisions in this Agreement, the Second Party may utilize the Leased Premises with quite enjoyment in the sense that the Second Party shall not face any suit or disturbance from any third party claiming to have the right to utilize the Leased Premises.

	  
	  
	  
	  
	  

	 Pasal 13
 Pemindahan Hak Sewa
	  
	 ARTICLE 13
 DISPOSITION OF LEASE RIGHTS

	  
	  
	  
	  
	  

	 13.1
	 Pihak Kedua dapat memindahkan hak sewanya atau hak lainnya yang ada berdasarkan Perjanjian, dengan memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pihak Pertama.
	  
	 13.1 
	 The Second Party may dispose or transfer the lease rights or other prevailing rights pursuant to this Agreement, by obtaining the prior written approvals from the First Party.

 
 
 
 
   
 	 
	20
	

	 

 
 
 
 
 
 
   
 
 	 13.2 
	 Tanpa persetujuan tersebut segala pemindahan hak sewa atau penyerahan hak lainnya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain adalah tidak sah dan tidak dapat mengikat Pihak Pertama.
	  
	 13. 2 
	 Without such approvals, all dispositions of the lease rights or transfer of other rights pursuant to this Agreement to other parties shall not be valid and binding to the First Party.

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 Dalam hal terjadinya pemindahan hak sewa secara diam-diam oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian, dan Pihak Kedua wajib mengosongkan Ruangan Sewa dan mengembalikannya kepada Pihak Pertama atas permintaan pertama Pihak Pertama.
	  
	  
	 In the event that a disposition of the lease rights is conducted secretly by the Second Party, the First Party shall be entitled to immediately terminate the Agreement, and the Second Party is obliged to vacate the Leased Premises and hand it over to the First Party at the first request of the First Party.

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 Jika Pihak Kedua tidak mengosongkan Ruangan Sewa, maka Pihak Kedua dengan ini, yang berlaku pada waktunya, memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk mengosongkan Ruangan Sewa dengan cara mengeluarkan semua barang serta barang-barang dan peralatan milik Pihak Kedua. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kondisi dan keamanan barang-barang milik Pihak Kedua tersebut.
	  
	  
	 If the Second Party does not vacate the Leased Premises, the Second Party hereby shall give a power of attorney which shall be valid at it own time, to the First Party to vacate the Leased Premises by way of taking out all of the goods and equipment of the Second Party. The First Party shall not be responsible on the conditions and security of such goods owned by the Second Party.

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kuasa tersebut.
	  
	  
	 The First Party is not obliged to be responsible for the undertaking of such power of attorney.

	  
	  
	  
	  
	  

	 13.3 
	 Apabila pemindahan hak sewa kepada pihak lain disetujui oleh Pihak Pertama, maka Pihak yang menerima pemindahan hak sewa tersebut wajib menandatangani surat perjanjian yang maksud dan isinya ditentukan oleh Pihak Pertama yang antara lain mewajibkan pihak yang menerima pemindahan hak sewa tersebut untuk mentaati dan terikat pada semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
	  
	 13. 3 
	 If the disposition of the lease right to the other party is approved by the First Party. The Party receiving such disposition or transfer of lease right is obliged to sign an agreement which contents and provisions shall be decided by the First Party which among others shall oblige the party receiving such disposition of lease right to follow and bind by the terms and conditions in this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  

	 13.4 
	 Pemindahan hak sewa ini tidak dapat dilakukan sebelum Harga Sewa, Service Charge dan Biaya Lainnya yang telah jatuh tempo dilunasi oleh Pihak Kedua.
	  
	 13. 4 
	 The disposition of the lease rights may not be conducted prior to settlement of the Rental Price, Service Charge and Other Costs which had matured by the Second Party.

	  
	  
	  
	  
	  

	 13.5 
	 Pemindahan hak sewa hanya berlaku untuk seluruh sisa Jangka Waktu Sewa, baik untuk sebagian atau seluruh bagian dari Ruangan Sewa.
	  
	 13.5 
	 The disposition of the lease rights shall only be valid for the entire remaining Lease Period either in part or its entirety for the Leased Premises.

	  
	  
	  
	  
	  

	 13.6 
	 Pemindahan hak sewa wajib dibuat dan dilaksanakan dalam suatu dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Pihak Pertama dan akan ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dan pihak yang menerima pemindahan hak sewa dari Pihak Kedua..
	  
	 13.6 
	 The disposition of the lease rights is obliged to be conducted and executed in a written document prepared by the First Party and shall be signed by the First Party, Second Party and parties receiving the transfer of lease rights from the Second Party.

 
 
 
 
   
 	 
	21
	

	 

 
 
 
 
    
 
 	 Pasal 14
 Pengakhiran Perjanjian dan Akibatnya
	  
	 ARTICLE 14
 TERMINATION OF LEASE AGREEMENT AND ITS CONSEQUENCES

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 14.1
	 Pengakhiran Perjanjian Sebelum Jangka Waktu Sewa Berakhir
	  
	 14.1   
	 Termination of the Agreement Prior to the Expiration of the Lease Period:

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 14.1.1   
  
	 Jika terjadi salah satu peristiwa tersebut di bawah ini, Pihak Pertama berhak dengan segera mengakhiri Perjanjian ini dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua tentang pengakhiran Perjanjian.
	  
	  
	 14.1.1
  
	 In the event that any one incident mentioned below occurs, the First party shall be entitled to immediately terminate this Agreement by way of giving prior notice to the Second Party regarding the termination of the Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 14.1.2   
	 Peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam Pasal 14.1.1 Perjanjian ini adalah:
	  
	  
	 14.1.2 
	 The incidents meant in Article 14.1.1 of this Agreement are:

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 14.1.2.1 
	 jika Pihak Kedua tidak mentaati dan/atau memenuhi salah satu ketentuan- ketentuan yang termaksud dalam Perjanjian
	  
	  
	  
	 14.1.2.1
	 If the Second Party does not follow and or fulfill any provisions stipulated in the Agreement

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 14.1.2.2 
	 jika Pihak Kedua meng gunakan Ruangan Sewa untuk suatu kegiatan yang terlarang menurut hukum Indonesia, atau
	  
	  
	  
	 14.1.2.2 
	 If the Second Party utilize the Leased Premises for a prohibited act under the Indonesian laws, or

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 14.1.2.3 
	 barang-barang Pihak Kedua disita oleh instansi yang berwenang, atau
	  
	  
	  
	 14.1.2.3 
	 The goods of the Second Party is seized and confiscated by the Authorities, or

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 14.1.2.4 
	 Pihak Kedua dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan Pengadilan yang berkekuatan pasti, atau
	  
	  
	  
	 14.1.2.4 
	 The Second Party is declared bankrupt based on the Court Decree having a binding powers, or

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 14.1.2.5 
	 Pihak Kedua tidak membuka atau tidak menggunakan Ruangan Sewa selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
	  
	  
	  
	 14.1.2.5 
	 The Second Party does not open or utilize the Lease Premises for 90 (ninety) consecutive days without the prior written approval from the First Party.

 
 
 
 
  
 	 
	22
	

	 

 
 
 
 
   
 
 	  
	 14.1.3   
	 Setelah Pihak Pertama memberitahukan tentang pengakhiran Perjanjian kepada Pihak Kedua sesuai ayat 14.1.1 Pasal ini, Pihak Pertama berhak untuk segera menawarkan dan menyewakan kembali Ruangan Sewa tersebut kepada pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama tanpa perlu adanya persetujuan apapun dari Pihak Kedua.
	  
	  
	 14.1.3       
	 After the First Party notifies the termination of the Agreement to the Second Party in accordance with section 14.11 of this Article, the First Party is entitled  to immediately offer and lease the Leased Premises to the other party appointed by the First Party without the requirement for any approval whatsoever from the Second Party.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 14.1.4   
	 Jika Perjanjian diakhiri sesuai Pasal 14.1.1 Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk:
	  
	  
	 14.1.4       
	 If the Agreement is terminated in accordance with Article 14.1.1 of this Agreement, the First Party is entitled to:

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 14.1.4.1   
	 Memutuskan aliran listrik dalam Ruangan Sewa tersebut;
	  
	  
	  
	 14.1.4.1 
	 Shut down the electric power in the Leased Premises

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 14.1.4.2   
	 Menutup, menyegel dan/atau mengambil alih Ruangan Sewa dengan tanpa membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban-kewajiban pembayaran yang masih tertunggak;
	  
	  
	  
	 14.1.4.2   
	 Close, seize and or take over the Leased Premises without releasing the Second Party of its obligations to pay its outstanding debts.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 14.1.4.3   
	 Menahan barang - barang Pihak Kedua sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran dari Pihak Kedua;
	  
	  
	  
	 14.1.4.3   
	 To seize and hold the goods owned by the Second Party as collateral for its payment obligations;

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 14.1.4.4   
	 Meminta Pihak Kedua untuk mengosongkan Ruangan Sewa setelah Pihak Kedua melaksanakan kewajiban pembayaran;
	  
	  
	  
	 14.1.4.4   
	 To request the Second Party to vacate the Leased Premises after the Second Party has conducted its payment obligations;

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 14.1.4.5   
	 Menyewakan Ruangan Sewa kepada pihak ketiga lainnya.
	  
	  
	  
	 14.1.4.5   
	 To lease the Leased Premises to other third parties.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 14.1.5   
	 Kelalaian Pihak Kedua untuk melaksanakan atau memenuhi sesuatu ketentuan dalam Perjanjian ini cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, sehingga tidak diperlukan adanya suatu teguran, surat juru sita atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan serupa bagi Pihak Pertama untuk melaksanakan hak- haknya berdasarkan Perjanjian, khususnya hak Pihak Pertama tersebut dalam Pasal 14.1.1.
	  
	  
	 14.1.5         
	 The negligence of the Second Party to conduct or fulfill the provisions in the Agreement shall be sufficient by proving the lapse of time, so that a warning is not necessary and other confiscation letter or other documents from the confiscation officer or Court  bailiff may not be required to perform such rights pursuant to this Agreement, specifically the right of the First Party as mentioned in Article 14.1.1

 
 
 
 
  
 	 
	23
	

	 

 
 
 
 
  
 
 	  
	 14.1.6  
	 Untuk dapat memberlakukan ketentuan- ketentuan serta hak-hak Pihak Pertama berdasarkan Pasal 14 ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan dengan ini melepaskan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
	  
	  
	 14.1.6   
	 To enforce the provisions and rights of the First Party pursuant to Article 14, the First Party and the Second Party agrees and hereby waives Articles 1266 and 1267 of the Code of Civil Law.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 14.1.7   
	 Pemberitahuan mengenai berakhirnya Perjanjian berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini harus dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan surat pos tercatat dan berlaku sejak tanggal tanda terima yang dibubuhkan oleh Petugas Kantor Pos untuk pengiriman surat pemberitahuan tersebut ke alamat tersebut dalam Lampiran 6 Perjanjian ini.
	  
	  
	 14.1.7    
	 The notification regarding the termination of this Agreement based on the provisions of this Agreement must be made by the First Party to the Second Party by registered mail and valid since the date of receipt stamped by the Post Office officer for sending the notification letter to the address mentioned in Attachment 6 of this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 14.1.8   
	 Jika Pihak Kedua ingin mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, Pihak Kedua harus memberitahukan niatnya itu sedikitnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki Pihak Kedua dengan meminta persetujuan tertulis Pihak Pertama. 
	  
	  
	 14.1.8    
	 If the Second Party intends to terminate the Agreement prior to the termination of the Lease Period, the Second Party must notify its intentions at least 3 (three) months prior to the expiration date intended by the Second Party by seeking written approvals from the First Party.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 14.1.9   
	 Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini dan/atau Jangka Waktu Sewa dimohonkan oleh Pihak Kedua, maka pengakhiran Perjanjian dan/atau Jangka Waktu Sewa lebih awal itu baru berlaku sesuai jika (a) disetujui Pihak Pertama dan (b) Pihak Kedua telah memenuhi semua syarat yang ditentukan dalam mengakhiri lebih awal Perjanjian dan/atau Jangka Waktu Sewa yang ditentukan oleh Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas melunasi semua jumlah uang yang terhutang olehnya berdasarkan Perjanjian.
	  
	  
	 14.1.9    
	 In the event of termination of this Agreement and / or Lease Period is filed by the Second Party, then the termination of the Agreement and / or Lease Period shall applies only if ( a ) approved the First Party and (b) the Second Party has complied with all requirements specified in early termination to the Agreement and / or Lease Period as determined by the First Party, including but not limited to pay all outstanding money under the Agreement.

 
 
 
 
  
 	 
	24
	

	 

 
 
 
 
    
 
 	 14.2     
	 Pengakhiran Perjanjian Karena Jangka Waktu Sewa Berakhir
	  
	 14.2
	 The Termination of the Agreement Due to the Expiration of the Lease Period

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 14.2.1  
	 Apabila Perjanjian ini berakhir karena berakhirnya Jangka Waktu Sewa sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan Ruangan Sewa kepada Pihak Pertama dalam keadaan kosong.
	  
	  
	 14.2.1        
  
	 If the Agreement expires due to the expiration of the Lease Period as mentioned in Attachment 2 to this Agreement, the Second Party is obliged to hand-over the Leased Premises to the First Party in an empty condition.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 14.2.2   
	 Pihak Kedua berhak atas pengembalian Jaminan Sewa, dan Jaminan Telepon dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
	  
	  
	  14.2.2      
	 The Second Party shall be entitled for the refund of the Rental Deposit, and Telephone Deposit from the First Party as mentioned in this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Pasal 15
 Penyerahan Kembali Ruangan Sewa
	  
	 ARTICLE 15
 HANDING OVER LEASED PREMISES BACK TO THE FIRST PARTY

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 15.1       
	 Berakhirnya Jangka Waktu Sewa sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini atau karena diakhiri oleh Pihak Pertama sesuai dengan Pasal 14.1.1 atau diakhiri oleh Pihak Kedua berdasarkan Pasal 14.1.10 diatas, mewajibkan Pihak Kedua untuk menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama, Ruangan Sewa dalam keadaan baik dan bersih serta kosong sebagaimana pada saat BAST Awal, selambat-lambatnya pada tanggal Perjanjian ini dan/atau Jangka Waktu Sewa berakhir atau diakhiri.
	  
	 15.1 
	 The expiration  of  the  Lease  Period  as  mentioned in Attachment 2 of this Agreement or due to the termination by the First Party in accordance with Article 14.1.1 or terminated by the Second Party pursuant to Article 14.1.10 above, shall oblige the Second Party to hand-over to the First Party, the Leased Premises in good and clean condition and empty as upon the Initial Hand-Over Report, at the latest upon the date of this Agreement and/or Lease Period had expired or is terminated.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 15.2 
	 Dalam hal Pihak Kedua lalai untuk menyerahkan kembali Ruangan Sewa tersebut kepada Pihak Pertama, maka untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan dalam hal penyerahan kembali Ruangan Sewa, dalam keadaan tersebut dalam Pasal 14.2.1 di atas ini, Pihak Kedua wajib membayar uang denda kepada Pihak Pertama yang ditetapkan sebesar jumlah Harga Sewa Ruangan Sewa untuk 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal Pihak Kedua seharusnya menyerahkan Ruangan Sewa tersebut sampai dengan tanggal Ruangan Sewa tersebut diterima kembali dalam keadaan kosong dan baik oleh Pihak Pertama atau keadaan lain yang disetujui Pihak Pertama.
	  
	 15.2
	 In the event the Second Party is negligent to hand-over the Leased Premises to the First Party, for each day in negligence or delay in relation to the hand-over of the Leased Premises, in such condition in Article 14.2.1 above mentioned, the Second Party is obliged to pay penalties to the First Party which is determined in the amount of the Rental Price of the Leased Premises for 1 (one) month , calculated since the date the Second Party should have hand-over the Leased Premises until the date the Leased Premises had been received back in an empty and good condition by the First Party or other conditions as agreed to by the First Party.

 
 
 
 
  
 	 
	25
	

	 

 
 
 
 
 
   
 	 15.3 
	 Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang diuraikan diatas, Pihak Kedua dengan ini sekarang dan untuk kemudian pada waktunya memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Pihak Pertama untuk melakukan semua tindakan dan langkah-langkah yang dianggap baik oleh Pihak Pertama guna mengambil dan mengosongkan sendiri atau suruh untuk mengkosongkan Ruangan Sewa yang bersangkutan dari siapapun juga yang memakai/menguasai serta memindahkan semua dan setiap barang-barang milik/kepunyaan siapapun juga yang berada/disimpan dalam Ruangan Sewa itu, dan berhak untuk kemudian menjual barang- barang itu dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan Pihak Pertama, serta mempergunakan hasilnya guna membayar ongkos-ongkos penguasaan kembali Ruangan Sewa serta membayar ongkos penjualan barang-barang Pihak Kedua dan akhirnya melunaskan semua tunggakan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian. Pihak Pertama jika dipandang perlu, juga berhak untuk mempergunakan bantuan alat-alat kekuasaan Negara, semuanya atas ongkos/biaya Pihak Kedua.
	  
	 15.3    
	 Without prejudice to the previous provisions mentioned   hereinabove,   the   Second  Party hereby for now and in the future at its own good time give a power of attorney and full authority to the First Party to conduct all actions and steps which are deemed right by the First Party to repossess and vacate or instruct another party to vacate the Leased Premises from any other parties whatsoever using or occupying and to move all and each goods owned which are kept in the Leased Premises, and is entitled to sell such goods in accordance with the price and conditions as determined by the First Party, and to use the proceeds to pay the costs of such repossession of the Leased Premises and to pay costs for the sale of the goods owned by the Second Party and finally to settle all outstanding debts of the Second Party to the First Party based on this Agreement. The First Party if deemed necessary is also entitled to use the assistance of Government authorities all at the expense of the Second Party.

	  
	  
	  
	  
	  

	 15.4
	 Dalam kejadian tersebut Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama untuk memberikan tanggung jawab sebagai seorang pemegang kuasa dan Pihak Pertama juga tidak dapat diwajibkan untuk membayar suatu ganti rugi berupa apapun, baik kepada Pihak Kedua maupun kepada pihak lain yang mendalihkan berhak atas seluruh atau sebagian barang dalam Ruangan Sewa.
	  
	 15. 4 
	 In such condition the Second Party releases the First Party in its capacity to be responsible as a proxy and the First Party shall not be obliged to pay any damages whatsoever, in whatever form, either to the Second Party or to any other party which shall claim its rights either in its entirety or partly to the goods in the Leased Premises.

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 Pihak Kedua dengan ini secara tegas membebaskan (vrijwaring) Pihak Pertama terhadap pihak ketiga dan berjanji untuk membayar suatu ganti rugi berupa apapun, baik kepada Pihak Kedua maupun kepada pihak lain yang mendalihkan berhak atas seluruh atau sebagian barang dalam Ruangan Sewa.
	  
	  
	 The Second Party hereby explicitly releases the First Party from any third party claims and promises to pay compensation damages in whatever form either to the Second Party or to such other party which claim as the rightful owner to the goods in the Leased Premises.

	  
	  
	  
	  
	  

	 15.5
	 Sepanjang masih diperlukan, Pihak Kedua dengan ini pula sekarang untuk di kemudian hari, melepaskan semua dan setiap haknya (sepanjang hak-hak tersebut masih dimilikinya) untuk mengajukan tuntutan/gugatan berupa apapun juga terhadap Pihak Pertama baik mengenai pengambilan dan pengosongan atas Ruangan Sewa maupun pemindahan, dan penjualan barang- barang termaksud diatas, yang dilakukan atau suruh dilakukan oleh Pihak Pertama dengan cara yang diuraikan diatas, maupun mengenai segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemindahan dan penjualan barang-barang tersebut serta pengambilan dan pengosongan Ruangan Sewa.
	  
	 15.5
	 As long as it is still required, the Second Party hereby now and for the future, release all of its rights (as long as such rights are still possessed ) to file a claim or law suit in whatever form towards the First Party either regarding the taking over and vacating of the Leased Premises , or the moving and sale of such goods mentioned above, which are conducted or instructed to be conducted by the First Party by the ways mentioned above, or regarding all of its consequences as a result of such movement and sale of such goods and the taking over and vacating of the Leased Premises.

 
 
 
 
 
  
 	 
	26
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 	 Pasal 16 
 Force Majeure
	  
	 ARTICLE 16 
 FORCE MAJEURE

	  
	  
	  
	  
	  

	 Para Pihak secara tegas menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan/dielakkan atau berada di luar kemampuan Pihak Pertama untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut ("Force Majeure"), termasuk tetapi tidak terbatas pada kecelakaan, huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, eksplosi, pemogokan umum, perang, perubahan peraturan perundang-undangan, tindakan Pemerintah, jatuhnya kapal terbang, kekacauan sosial, dan bencana alam, maka Pihak Pertama akan bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan Ruangan Sewa sampai dengan jumlah nilai pertanggungan yang ditutup oleh Pihak Pertama pada perusahaan asuransi yang ditunjuk;
	  
	 The Parties explicitly agree that in the event of an event or incident which reasonably could not have been avoided or are beyond the capacities of the First Party to avoid such event or incident (“Force Majeure”) including but not limited to accidents, riots, epidemics, fire, flood, explosions, general strike, war, changes in the laws and legislation, Government acts, airplane accident, civic commotion, and natural disasters the First Party shall be responsible to cure the damage to the Leased Premises until the limit amount of sum insured and covered by the First Party's appointed insurer.

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 Pasal 17 
 Hukum Yang Berlaku
	  
	 ARTICLE 17 
 GOVERNING LAWS

	  
	  
	  
	  
	  

	 Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
	  
	 This Agreement its interpretations, and implementation and all of its consequences shall be governed by and subject to the laws of the Republic of Indonesia.

	  
	  
	  
	  
	  

	 Pasal 18
 Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum
	  
	 ARTICLE 18
 SETTLEMENT OF DISPUTE AND LEGAL DOMICILE

	  
	  
	  
	  
	  

	 18.1
	 Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul sehubungan/sebagai akibat dari pengikatan ini, maka Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 hari.
	  
	 18.1 
	 In the event of a dispute, difference of opinion and or legal dispute which may arise as a result of this Agreement, then the Parties shall settle through a consensus reached by consultations within 30 days.

	  
	  
	  
	  
	  

	 18.2
	 Jika penyelesaian secara musyawarah tidak membawa hasil, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui Badan Arbitrase nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, dimana Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing- masing akan menunjuk anggota BANI dan kedua anggota BANI tersebut akan menunjuk anggota BANI ketiga.
	  
	 18.2
	 If such consultations do not bring any results the Parties agree to settle the dispute through the Indonesian National Arbitration Body (BANI) in Jakarta, in which the First Party and the Second Party shall each appoint a member of BANI and both members shall appoint a third BANI member.

	  
	  
	  
	  
	  

	 18.3 
	 Para Pihak sepakat bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh BANI merupakan keputusan yang final serta mengikat Para Pihak dan oleh karenanya Para Pihak tunduk dan berkewajiban untuk melaksanakan putusan BANI tersebut.
	  
	 18.3 
	 The Parties agree that the decision reached by BANI shall be a final and binding decision and the Parties shall honor such award and the Parties shall commit to execute such award.

 
 
 
 
 
 
 
  
 	 
	27
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 	 18.4 
	 Terhadap putusan BANI tersebut Para Pihak sepakat untuk mendaftarkan putusan dan permohonan eksekusi kepada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	  
	 18.4 
	 The implementation of such award the Parties agree to elect the legal and permanent and general domicile at the office of the Clerk at the South Jakarta District Court.

	  
	  
	  
	  
	  

	 18.5 
	 Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan BANI oleh Pengadilan Negeri akan ditanggung oleh pihak yang melaksanakan keputusan BANI tersebut.
	  
	 18.5
	 The costs which arise as an implementation to this BANI award by the District Court shall be borne by the party implementing such award.

	  
	  
	  
	  
	  

	 18.6
	 Selama berlangsungnya proses di BANI, Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar Harga Sewa, Service Charge dan Biaya-biaya Lainnya.
	  
	 18.6
	 During the BANI proceedings, the Second Party shall still be obliged to pay the Rental Price, Service Charge, and Other Costs.

	  
	  
	  
	  
	  

	 Pasal 19 
 Ketentuan-Ketentuan Lain
	  
	 ARTICLE 19 
 OTHER PROVISIONS

	  
	  
	  
	  
	  

	 19.1
	 Perjanjian ini tidak akan berakhir karena (i) dibubarkannya Pihak Pertama dan/atau (ii) dibubarkannya dan/atau meninggalnya Pihak Kedua dan/atau (iii) dijualnya Plaza Asia kepada pihak ketiga, sebelum Jangka Waktu Sewa berakhir, atau diakhiri menurut ketentuan Perjanjian, tetapi akan terus berlaku dan harus dipenuhi oleh para ahli waris atau pihak yang menurut hukum wajib meneruskan hak dan kewajiban dari pihak yang meninggal atau dibubarkan tersebut, serta terikat pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian.
	  
	 19.1 
	 This Agreement shall not terminate due to the (i) dissolvement of the First Party and/or (ii) the dissolvement and/or death of the Second Party and/or (iii) the sale of Plaza Asia to a third party, prior to the expiration of the Lease Period, or is terminated in accordance with this Agreement, but shall still survive and must be fulfilled by the beneficiaries or the parties which according to the laws are obliged to continue such rights and obligations from the deceased party or the party dissolved, and shall be bound by the provisions contained in this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  

	 19.2 
	 Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian atau lampiran-lampiran/perjanjian tambahan yang akan dibuat kemudian oleh kedua-belah pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
	  
	 19.2
	 All of the attachments mentioned in this Agreement or attachments / additional agreements which shall be made by both parties shall form an inseparable part to this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  

	 19.3 
	 Para Pihak sepakat bahwa batalnya demi hukum atau pembatalan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan batalnya atau pembatalan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan Para Pihak berkewajiban untuk mengganti ketentuan yang batal atau yang dibatalkan tersebut dengan suatu ketentuan lain yang sah menurut hokum.
	  
	 19.3
	 The Parties agree that the annulment by law or the invalidity of any of the provisions in this Agreement shall not terminate or void the other provisions mentioned in this Agreement and the Parties are obliged to replace such invalid provisions with other lawful provisions.

	  
	  
	  
	  
	  

	 19.4 
	 Mengenai segala hal yang belum ataupun tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua belah pihak.
	  
	 19.4
	 Regarding all matters which had not been stipulated or adequately stipulated in this Agreement shall be settled through a consensus to reach an agreement.

 
 
 
 
 
 
 
  
 	 
	28
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 	 19.5 
  
	 Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang tersebut dalam Pasal-pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pihak Kedua setuju untuk mengenyampingkan ketentuan - ketentuan tersebut.
	  
	 19.5 
	 All powers and authority given by the Second Party to the First Party in this Agreement shall not be revoked and shall not terminate due to whatever reason including but not limited to reasons mentioned in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Code of Civil and the Second Party agrees to waive such provisions.

	  
	  
	  
	  
	  

	 19.6 
	 Pemberitahuan kepada Pihak Pertama maupun Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 6 Perjanjian ini.
	  
	 19.6
	 The notification to the First Party and the Second Party is as mentioned in Attachment 6 to this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  

	 19.7
	 Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara teks Bahasa Indonesia dengan teks Bahasa Inggris maka yang berlaku adalah teks dalam Bahasa Indonesia
	  
	 19.7 
	 This Agreement is made bilingual in Indonesian and English. Should there be any difference of interpretation between the Indonesian and English text, Indonesian text shall prevail.

	  
	  
	  
	  
	  

	 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini.
	  
	 This Agreement is made in duplicate, given adequate stamp duty and has equal binding powers and is signed by the Parties on the day and date first mentioned in the beginning of this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  

	 First Party
 PT. GUNUNG MARAS LESTARI
	  
	 Second Party
 PT. TOGA INTERNATIONAL INDONESIA

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	 __________________________
	  
	 ________________________

	 Nama : Karli Boenjamin 
 Jabatan : Direktur
	  
	 Name: Cecilia Tjahjadi 
 Title :

 
 
 
 
 
 
 
   
 	 
	29
	

	 

 
 
 
 
 
   
 
 	 LAMPIRAN 1
  
 Lampiran ini (untuk selanjutnya disebut sebagai ”Lampiran 1”)merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran (untuk selanjutnya disebut ”Perjanjian”) antara PT Gunung Maras Lestai dan PT. Toga International Indonesia Nomor: 005/Plaza Asia/LA/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017. Seluruh ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lampiran 1 ini.
  
 RINCIAN RUANGAN SEWA
  
 Lantai            : 2
  
 Zone             : C
  
 Luas             : 218,50 m2 (Semi Gross)
  
 Denah penataan Ruangan Sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran 1 ini.
	  
	 ATTACHMENT 1
  
 This Attachment (hereinafter referred to as “Attachment 1”) shall form an inseparable part to the Office Space Lease Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) between PT. Gunung Maras Lestari and PT. Toga International Indonesia Number: 005/Plaza Asia/LA/XII/2017 dated 18 December 2017. All of the provisions mentioned in the Agreement shall be effective vice versa towards this Attachment.
  
 DETAILS OF THE LEASED PREMISES
  
 Floor             : 2
  
 Zone             : C
  
 Coverage      : 218,50 Sqm (Semi Gross)
   
 The lay out of the Leased Premises design as stipulated in Article 6 of this Agreement shall form an inseparable part to this Attachment 1.

 
 
 
 
 
 
 
   
 	 
	30
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 	 LAMPIRAN 2
  
 Lampiran ini (untuk selanjutnya disebut sebagai ”Lampiran 2”) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran (untuk selanjutnya disebut ”Perjanjian”) antara PT. Gunung Maras Lestari dan PT. Toga International Indonesia Nomor: 005/Plaza Asia/LA/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017. Seluruh ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lampiran 2 ini.
	  
	 ATTACHMENT 2
  
 This Attachment (hereinafter referred to as “Attachment 2”) shall form an inseparable part to the Office Space Lease Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) between PT. Gunung Maras Lestari and PT. Toga International Indonesia Number: 005/Plaza Asia/LA/XII/2017 dated 18 December 2017. All of the provisions mentioned in the Agreement shall be effective vice versa towards this Attachment.

	  
	  
	  

	 JANGKA WAKTU SEWA
 DAN GRACE PERIOD
	  
	 LEASE PERIOD
 AND GRACE PERIOD

	  
	  
	  
	  
	  

	 1.
	 Jangka Waktu Sewa menurut perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Februari 2018 ( 1 - 02 - 2018 ) dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019 (31 – 01 – 2019 )
	  
	 1.
	 The Lease Period in accordance with this Agreement is 1 (one) year, which shall commence on the 1st February 2018 ( 1-02-2018 ) and shall terminate on the 31st January 2019 ( 31-01- 2019) .

	  
	  
	  
	  
	  

	 2.
	 Lamanya Grace Period adalah 1 ( satu ) bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 yaitu pada saat Berita Acara Serah Terima Awal dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2018.
	  
	 2. 
	 The duration of Grace Period shall be 1 (one) month calendar days, starting from date 2nd January 2018 and shall terminate on the 31st January 2018.

 
 
 
 
 
 
 
  
 	 
	31
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 	 LAMPIRAN 3
  
 Lampiran ini (untuk selanjutnya disebut sebagai ”Lampiran 3”) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran (untuk selanjutnya disebut ”Perjanjian”) antara PT . Gunung Maras Lestari dan PT. Toga International Indonesia Nomor:.005/PlazaAsia/LA/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017. Seluruh ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lampiran 3 ini.
  
 HARGA SEWA
	  
	 ATTACHMENT 3
  
 This Attachment (hereinafter referred to as “Attachment 3”) shall form an attachment inseparable to the Office Space Lease Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) between PT. Gunung Maras Lestari and PT. Toga International Indonesia Number: 005/Plaza Asia/LA/XII/2017 dated 18 December 2017 All of the provisions mentioned in the Agreement shall be effective vice versa towards this Attachment.
  
 RENTAL PRICE

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 1.
	 Harga Sewa Ruangan sebagai berikut : Harga sewa IDR 200,000/m2/bulan, belum termasuk PPN 10 %
	  
	 1. 
	 The Rental Price of the Leased :
 IDR 200,000/sqm/month, excluding VAT 10 %

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 2. 
	 Harga Sewa wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap 1 (satu) tahun di muka.
	  
	 2. 
	 The Rental will be paid by the second party to the first party on a 1 ( one ) year in advance.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 3. 
	 Bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib membayar jaminan Harga Sewa dan Service Charge sebesar 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah IDR 155,681,250
	  
	 3. 
	 The Second Party has paid the Rental Price & Service Charge Deposit in the total amount of IDR 155,681,250

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

		 Jaminan Harga Sewa dan Service Charge akan dikembalikan kepada Pihak Kedua dengan tanpa disertai bunga ataupun apabila Jangka Waktu Sewa berakhir, dan Pihak Kedua wajib menyerahkan tanda penerimaan asli bukti pembayaran Jaminan Harga Sewa, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Jangka Waktu Sewa.
	  
		 The Rental Price and Service Charge Deposit shall be refunded to the Second Party without any interest or if the Lease Period terminates, and the Second Party is obliged to submit the copy of Transfer Form or copy of Receipt of the Rental Price Deposit, within 1 (one) month after the termination of the Lease Period.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 4. 
	 Tata Cara Pembayaran Harga Sewa Ruangan Sewa adalah sebagai berikut:
	  
	 4. 
	 The method of payment of the Rental Price of the Office Space are as follows:

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 a. 
	 Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cek atau Giro Bilyet, maka pembayaran baru dianggap sah apabila jumlah uang yang tertulis dalam cek atau Giro Bilyet yang bersangkutan sudah diterima oleh Pihak Pertama atau sudah dipindah-bukukan kedalam rekening Bank Pihak Pertama.
	  
	  
	 a.
	 If such payment is made by cheque or clearing cheque, such payment shall be deemed valid if the amount mentioned in the cheque or clearing cheque shall be received by the First Party or transferred to the bank account of the First Party

 
 
 
 
 
   
 	 
	32
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 	  
	 b. 
	 Apabila pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, maka jumlah yang diterima oleh Pihak Pertama harus sama dengan nilai Dollar Amerika Serikat, kalau dikonversikan berdasarkan kurs yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian ini.
	  
	  
	 b.
	 If payment is made in IDR Rupiah, the payment received by the First Party must be equivalent to the value of the United States Dollar, if converted to the prevailing currency rate in compliance with this Agreement.

	  
	  
	   
	  
	  
	   
	  

	  
	 c.
	 Pada dasarnya pembayaran Harga Sewa, Service Charge dan Biaya-Biaya Lain wajib dilakukan oleh Pihak Kedua dengan giro/cek/transfer ke rekening Pihak Pertama, kecuali dalam keadaan memaksa maka pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai.
	  
	  
	 c.
	 Basically payment of the Rental Price, Service Charge and Other Costs are obligated to be paid by the Second Party through the clearing / cheque / transfer to the bank account of the First Party, except due to force majeure such payment shall be made in cash.

	  
	  
	   
	  
	  
	   
	  

	  
	 d. 
	 Pembayaran yang dilakukan dengan uang tunai harus dilakukan langsung kepada Pihak Pertama melalui petugas Pihak Pertama yang berwenang menerima pembayaran, yakni Kepala Bagian Kas bersama dengan Kepala Bagian Keuangan di Kantor Pihak Pertama dan bukti penerimaan pembayaran hanya sah berupa tanda terima tertulis yang di tandatangani oleh orang-orang tersebut di atas.
	  
	  
	 d.
	 Payment made in cash shall be made directly to the First Party through the personnel of the First Party authorized to receive such payment, namely the Head Cashier together with the Head of Finance Section at the office of the First Party and evidence of the receipt shall only be valid in the form of a written receipt signed by the above mentioned authorized personnel.

 
 
 
 
 
 
 
  
 	 
	33
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 	 LAMPIRAN 4
  
 Lampiran ini (untuk selanjutnya disebut sebagai ”Lampiran 4”)merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran (untuk selanjutnya disebut ”Perjanjian”) antara PT. Gunung Maras Lestari dan PT. Toga International Indonesia Nomor: 005/Plaza Asia/LA/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017. Seluruh ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lampiran 4 ini.
  
 FASILITAS
	  
	 ATTACHMENT 4
  
 This Attachment (hereinafter referred to as “Attachment 4”) shall form an attachment inseparable to the Office Space Lease Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) between PT. Gunung Maras Lestari and PT. Toga International Indonesia Number: 005/Plaza Asia/LA/XII/2017 dated 18 December 2017. All of the provisions mentioned in the Agreement shall be effective vice versa towards this Attachment.
  
 FACILITIES

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 a. 
	 Listrik
	  
	  
	 a.
	 Electricity

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Terpisah pembayaran sesuai dengan KWH Meter dengan tarif PLN ditambah biaya adminitrasi
	  
	  
	  
	 Separate by KWH Meter it is PLN Tarif charge plus administration cost.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 b.
	 Air Conditioning
	  
	  
	 b. 
	 Air Conditioning

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 VRV, terpisah sesuai dengan pemakaian yang tercantum dalam KWH Meter.
	  
	  
	  
	 VRV, separate by KWH Meter,

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Penggunaan Air Conditioning di luar Jam Kerja akan dikenakan biaya tambahan.
	  
	  
	  
	 There shall be an additional charge for each floor for the use of air conditioning outside of Working Hours.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 c. 
	 Air
	  
	  
	 c.
	 Water

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Deep Well/PAM , untuk penggunaan air selain dari fungsi perkantoran akan diterapkan penggunaan meter air dan dikenai biaya sesuai dengan pemakaian air.
	  
	  
	  
	 Deep Well water or Perusahaan Air Minum (State owned water company). There shall be additional water charges if the Leased Premises is utilized other than for office space, which shall be calculated from the water meter installed specially for such purpose and shall be charged additionally for such use.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 d.
	 Parkir
	  
	  
	 d.
	 Parking

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Reserved parking dengan biaya IDR 417,000/mobil/bulan 
 Unreserved parking dengan biaya IDR. 210,000/mobil/bulan
	  
	  
	  
	 The charge for reserved parking is 
 IDR 417,000 /lot/month.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	 The charge for unreserved parking is 
 IDR 210,000 /lot/month.

 
 
 
 
 
 
 
  
 	 
	34
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 	  
	 e. 
	 Keamanan
	  
	  
	 e. 
	 Security

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
	  
	  
	  
	 Available 24 (twenty four) hours a day.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 f.
	 Lift
	  
	  
	 f.
	 Elevators

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 4 (empat) buah lift penumpang Low Zone 
 4 ( empat ) buah lift penumpang High Zone 
 1 ( satu ) lift barang
 2 (dua) lift parkir
	  
	  
	  
	 4(four) passenger elevators Low Zone 
 4(four) passenger elevators High Zone 
 1 ( one ) passenger elevator service
 2 ( two ) passenger elevator parking

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 g. 
	 Peralatan Sanitary
	  
	  
	 g.
	 Sanitary Equipment

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Kertas tissue dan sabun pencuci tangan terdapat di setiap toilet yang ada pada Bangunan
	  
	  
	  
	 Tissue paper and hand washing soap is available in every toilet in the Building.

 
 
 
 
 
 
 
  
 	 
	35
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 	 LAMPIRAN 5
  
 Lampiran ini (untuk selanjutnya disebut sebagai ”Lampiran 5”) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran (untuk selanjutnya disebut ”Perjanjian”) antara PT. Gunung Maras Lestari dan PT. Toga International Indonesia Nomor: 005/Plaza Asia/LA/XII/2017, Tanggal .18 Desember 2017. Seluruh ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lampiran 5 ini.
		  
 ATTACHMENT 5
  
 This Attachment (hereinafter referred to as “Attachment 5”) shall form an attachment inseparable to the Office Space Lease Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) between PT. Gunung Maras Lestari and PT. Toga International Indonesia Number: 005/Plaza Asia/LA/XII/2017 dated 18 December 2017. All of the provisions mentioned in the Agreement shall be effective vice versa towards this Attachment.

	  
	  
	  
	  

	 SERVICE CHARGE DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA
 SERVICE CHARGE
	  
	  
	 SERVICE CHARGE AND OTHER COSTS
 SERVICE CHARGE

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 1. 
	 Sehubungan dengan penyediaan Fasilitas yang dimaksudkan dalam Pasal 8, Pihak Kedua setuju dan wajib membayar kepada Badan Pengelola Service Charge sebesar:
    
 IDR 37,500 ( Tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah ) per meter persegi per bulan.
	  
	 1. 
	 In refer to the availability of Facilities as mentioned in Article 8, the Second Party agrees and is obligated to pay to the Building Management, a Service Charge in the amount of: IDR 37,500 ( Thirty seven thousand five hundred Rupiah ).

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 2.
	 Pihak Pertama berhak untuk setiap saat menggunakan jaminan Service Sharge untuk pelunasan Service Charge yang masih terhutang oleh Pihak Kedua (jika ada), dan pada saat pengakhiran Perjanjian ini karena alasan apa pun, jika ada kelebihan dari pelunasan tersebut maka Pihak Pertama wajib mengembalikan kelebihan pelunasan tersebut setelah pengakhiran Perjanjian ini.
	  
	 2. 
	 The First Party is entitled to use the Service Charge Deposit to pay the outstanding Service Charge and the other outstanding amounts by the Second Party (if any) at any time, andupon the termination of this lease due to whatever reason, if there are any remaining amounts the First Party is obligated to refund such amount upon the termination of this Agreement.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 3. 
	 Tata cara Pembayaran Service charge adalah 3 ( tiga ) bulanan dimuka direct kepada Badan Pengelola.
	  
	 3.
	 The method of payment of the Service Charge is 3 ( three ) months in advance direct to Building Management.

	  
	   
	  
	  
	  
	  
	  

	 BIAYA LAIN-LAIN
		 OTHER COSTS

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 1.
	 Biaya Listrik & Pendingin Ruangan
		 1.
	 Electricity Costs & Air Conditioning

	  
	   
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 1.1
  
	 Biaya pemakaian listrik dan Pendingin Ruangan akan dipungut oleh Badan Pengelola yang besarnya ditentukan oleh Badan Pengelola.
	  
	  
	 1.1
	 The costs of using electricity and Air Conditioning shall be collected by the Building Management which amount shall be determined by the Building Management.

 
 
 
 
 
 
    
 	 
	36
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 	  
	 1.2 
	 Jika ada tagihan pemakaian listrik dan Pendingin Ruangan sebagaimana dimaksud butir 1.1 di atas tersebut, maka wajib dilunasi oleh Pihak Kedua selambat- lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. 
	  
	  
	 1.2.
	 If there are any charges for the use of electricity and Air Conditioning as mentioned above in item 1.1, such amount is obligated to be settled by the Second Party at the latest on the 20 (twentieth) of each month.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 1.3
	 Pihak Kedua harus membayar tambahan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengelola apabila menghendaki penambahan daya listrik melebihi kapasitas yang telah disediakan oleh Badan Pengelola.
	  
	  
	 1.3.
	 The Second Party is obligated to pay additional charges which amount shall be determined by the Building Management if there is a need to increase the electric power exceeding the capacity made available by the Building Management

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 2. 
	 Biaya Telepon
	  
	 2. 
	 Telephone Costs

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  2.1 
	 Biaya pemakaian telepon dipungut sejak terpasangnya telepon dan biaya tersebut adalah sebesar tagihan dari Perusahaan Umum Telekomunikasi, dan akan ditagih oleh Badan Pengelola kepada Pihak Kedua dan wajib dilunasi oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
	  
	  
	 2.1 
	 The fees for telephone use shall be charged since the telephone installation and such costs shall be the bill from the Perusahaan Umum Telekomunikasi, and shall be claimed by the Building Management to the Second Party and is obligated to be settled by the Second Party at the latest on the 20th (twentieth) of each month.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   

	  
	 2.2
	 Pihak Kedua wajib membayar uang jaminan telepon atas setiap sambungan telepon dan/atau sambungan langsung (direct line) yang digunakan dalam Ruangan Sewa.
	  
	  
	 2.2
	 The Second Party is obligated to pay the telephone deposit for each telephone line/and or direct line used in the Leased Premises.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   

	  
	  
	 Pengembalian uang jaminan telepon akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dari Badan Pengelola setelah Jangka Waktu Sewa berakhir
	  
	  
	  
	 The refund of the telephone deposit shall be made at the latest 2 (two) moths from Building Management after the termination of the Lease Period

	  
	  
	  
	  
	  

	 3.
	 Tata cara pembayaran Biaya-biaya Lain adalah sebagaimana dirinci dalam Butir 5 dari Lampiran 3.
	  
	 3. 
	 The method of payment of the Other Costs is as mentioned in detail this Attachment 4.

 
 
 
 
 
 
 
  
 	 
	37
	

	 

 
 
 
 
 
  
 
 	 LAMPIRAN 6
  
 Lampiran ini (untuk selanjutnya disebut sebagai ”Lampiran 6”)merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran (untuk selanjutnya disebut ”Perjanjian”) antara PT. Gunung Maras Lestari dan PT. Toga International Indonesia Nomor: 005/Plaza Asia/LA/XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017 Seluruh ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lampiran 6 ini.
  
 ALAMAT PEMBERITAHUAN
	  
	 ATTACHMENT 6
  
 This Attachment (hereinafter referred to as “Attachment 6”) shall form an attachment inseparable to the Office Space Lease Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement“) between PT. Gunung Maras Lestari and PT. Toga International Indonesia Number: 005/Plaza Asia/LA/XII/2017 dated 18 December 2017 . All of the provisions mentioned in the Agreement shall be effective vice versa towards this Attachment.
   
 NOTIFICATON ADDRESS

	  
	    
	  
	  
	  

	 1.
	 Pemberitahuan yang harus diberikan berhubung dengan Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis dan dikirim langsung dengan mendapat suatu tanda terima dan/atau dikirim dengan pos tercatat kepada alamat-alamat sebagai berikut:
	  
	 1.3.1.1. 
	 The notifications made in relation to this Agreement is obligated to be made in writing and sent directly by receiving a receipt and/or sent by registered mail to the following address:

	  
	   
	  
	  
	  

	  
	 Pihak Pertama:
 PT. Gunung Maras Lestari
 Office 8, Lantai 32
 Lot 28 SCBD
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 
 Jakarta 12190
 Telp. 62 21 29333681
	  
	  
	 First Party :
 PT. Gunung Maras Lestari
 Office 8, 32nd Floor Lot 28 SCB
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 
 Jakarta 12190
 Telp. 62 21 29333681

	  
	  
	  
	  
	   

	  
	 Pihak Kedua:
 PT. Toga International Indonesia
 Menara Standard Chartered Bank, Lantai 30 
 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
 Jakarta
   
 Telp. + 62 21 25555600
	  
	  
	 Second Party :
 PT. Toga International Indonesia
 Menara Standard Chartered Bank, 30th Floor 
 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
 Jakarta
    
 Telp. +62 21 25555600

	  
	  
	  
	   

	  
	 Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian maka pihak yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat itu terjadi atau dilakukan. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan.
	  
	 Should there be any changes to the addresses mentioned in this Agreement, the party making such changes is obliged to notify such changes to the other parties within 7 (seven) days after the change in such address is made. All consequences which may arise as a result of such change not notified to the other party shall become the full risk and responsibility of the party making such changes.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 	 
	38togl_ex1041.htm

EXHIBIT 10.41
  
 EXECUTIVE AGREEMENT
  
 THIS EXECUTIVE AGREEMENT (this “Agreement”) is executed and effective as of February 8, 2019, by and between Toga Limited, a Nevada corporation (the “Company”), and Alexander D. Henderson, a resident of the State of California (the “Executive”).
  
 Recitals
  
 A. The Company and Executive desire to enter into an agreement pursuant to which Executive will serve as the Chief Financial Officer (“CFO”) of the Company on the terms and conditions set forth in this Agreement.
  
 B. Certain definitions are set forth in Section 4 of this Agreement.
  
 Agreement
  
 The parties hereto agree as follows:
  
 1. Engagement. The Company hereby engages Executive to serve as the Chief Financial Officer of the Company, and Executive agrees to serve the Company, during the Service Term (as defined in Section 1(c) hereof) in the capacities, and subject to the terms and conditions, set forth in this Agreement.
  
 (a) Services. During the Service Term, Executive, as CFO, shall have all the duties and responsibilities customarily rendered by the CFO of companies of similar size and nature and as may be reasonably assigned from time to time by the Board. The CFO agrees that he will also undertake the duties and responsibilities as set forth in Schedule A attached hereto. Executive will report directly to the Company’s Group General Manager and, when the Group General Manager is not available, to the Company’s CEO. Except as otherwise provided herein, Executive will devote his best efforts and attention (except for vacation periods and periods of illness or other incapacity) to the business of the Company and its Affiliates. Notwithstanding the foregoing, and provided that such activities do not interfere with, or detract from, the fulfillment of Executive’s obligations hereunder, Executive may pursue, and perform, non- Company consulting and other projects in addition to his serving as the Company’s CFO. Unless the Company and Executive agree to the contrary, Executive’s place of business shall be at the Executive’s office in California; provided, however, that Executive will travel to such other locations of the Company and its Affiliates as may be reasonably necessary in order to discharge his duties hereunder.
  
 (b) Salary, Bonus and Benefits.
  
 i. Salary and Bonus. During the Service Term, the Company will pay Executive a monthly base salary (the “Monthly Base Salary”) of Ten Thousand Dollars ($10,000).
  
 	 
	
	

	 

 
  
 ii. In addition, the Company shall grant to the Executive options to purchase sixty thousand (60,000) shares of the Company’s common stock, par value $0.001 per share (“Common Stock”), on a cashless basis, at an exercise price of $0.20 per share (the “Options”). The Options shall be subject to vesting at the rate of one-third (1⁄3) every thirty (30) days but shall expire on the second anniversary of this Agreement. Executive acknowledges and agrees, that the shares of Common Stock granted to Executive in accordance with this Agreement have not been registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act") or the securities laws of any state, and that the Common Stock upon issuance will be, "restricted securities" in the United States within the meaning of Rule 144(a)(3) of the Securities Act.
  
 iii. Vacation; Benefits. Executive shall be entitled to two (2) weeks of vacation per each twelve (12) months of service to the Company, with the scheduling of such vacation time to be agreed to by the Company and Executive in advance. Executive shall not be entitled to, or receive, any other benefits from the Company. Executive must serve a term of a minimum of six (6) consecutive months as the Company’s CFO before any vacation time accrues and therefore no vacation time shall accrue under the original Service Term (as such term is defined below) of this Agreement, unless the Service Term is extended by mutual consent of the Parties.
  
 (c) Executive Term. Executive’s term under this Agreement shall commence on February 1, 2019, and shall terminate on May 1, 2019 (the “Service Term”). In lieu of a subsequent agreement, this Agreement and the Service Term shall become an open-ended, at- will employment agreement, unless either party provides the other party with (a) written notice of their election to terminate this Agreement fifteen (15) calendar days prior to the expiration of the original Service Term, or (b) notice of their election to terminate this Agreement thirty (30) calendar days from the date of receipt of such written notice.
  
 2. Confidential Information; Proprietary Information, etc.
  
 (a) Obligation to Maintain Confidentiality. Executive acknowledges that any Proprietary Information disclosed or made available to Executive or obtained, observed or known by Executive as a direct or indirect consequence of his service or performance of services for the Company or any of its Affiliates during the course of his performance of services for any of the foregoing Persons (whether or not compensated for such services), are the property of the Company and its Affiliates. Therefore, Executive agrees that he will not at any time (whether during or after Executive’s term of service) disclose or permit to be disclosed to any Person or, directly or indirectly, utilize for his own account or permit to be utilized by any Person any Proprietary Information or Records for any reason whatsoever without the Boards consent, unless and to the extent that (except as otherwise provided in the definition of Proprietary Information) the aforementioned matters become generally known to and available for use by the public other than as a direct or indirect result of Executive’s acts or omissions to act. Executive agrees to deliver to the Company at the termination of his service, as a condition to receipt of the next or final payment of compensation, or at any other time the Company may request in writing (whether during or after Executive’s term of service), all Records which he may then possess or have under his control. Executive further agrees that any property situated on the Company’s or its Affiliates premises and owned by the Company or its Affiliates, including disks and other storage media, filing cabinets or other work areas, is subject to inspection by Company or its Affiliates and their personnel at any time with or without notice. Nothing in this Section 2(a) shall be construed to prevent Executive from using his general knowledge and experience in future employment so long as Executive complies with this Section 2(a) and the other restrictions contained in this Agreement.
  
 	 
	2
	

	 

 
  
 (b) Ownership of Property. Executive acknowledges that all inventions, innovations, improvements, developments, methods, processes, programs, designs, analyses, drawings, reports and all similar or related information (whether or not patentable) that relate to the Company’s or any of its Affiliates actual or anticipated business, research and development, or existing or future products or services and that are conceived, developed, contributed to, made, or reduced to practice by Executive (either solely or jointly with others) while employed by the Company or any of its Affiliates (including any of the foregoing that constitutes any Proprietary Information or Records) (“Work Product”) belong to the Company or such Affiliate and Executive hereby assigns, and agrees to assign, all of the above Work Product to the Company or such Affiliate. Any copyrightable work prepared in whole or in part by Executive in the course of his work for any of the foregoing entities shall be deemed a work made for hire under the copyright laws, and the Company or such Affiliate shall own all rights therein. To the extent that any such copyrightable work is not a work made for hire, Executive hereby assigns and agrees to assign to Company or such Affiliate all right, title and interest, including without limitation, copyright in and to such copyrightable work. Executive shall promptly disclose such Work Product and copyrightable work to the Board and perform all actions reasonably requested by the Board (whether during or after Executive’s term of service) to establish and confirm the Company’s or its Affiliates ownership (including, without limitation, execution of assignments, consents, powers of attorney and other instruments). Notwithstanding anything contained in this Section 2(b) to the contrary, the Company’s ownership of Work Product does not apply to any invention that Executive develops entirely on his own time without using the equipment, supplies or facilities of the Company or its Affiliates or Subsidiaries or any Proprietary Information (including trade secrets), except that the Company’s ownership of Work Product does include those inventions that: (a) relate to the business of the Company or its Affiliates or Subsidiaries or to the actual or demonstrably anticipated research or development relating to the Company’s business; or (b) result from any work that Executive performs for the Company or its Affiliates or Subsidiaries.
  
 (c) Third Party Information. Executive understands that the Company and its Affiliates will receive from third parties confidential or proprietary information (“Third Party Information”) subject to a duty on the Company’s and its Affiliates part to maintain the confidentiality of such information and to use it only for certain limited purposes. During the term of Executive’s service and thereafter, and without in any way limiting the provisions of Sections 2(a) and 2(b) above, Executive shall hold Third Party Information in the strictest confidence and shall not disclose to anyone (other than personnel of the Company or its Affiliates who need to know such information in connection with their work for the Company or its Affiliates) or use, except in connection with his work for the Company or its Affiliates, Third Party Information unless expressly authorized by a member of the Board in writing.
  
 (d) Use of Information of Prior Employers, etc. Executive will abide by any enforceable obligations contained in any agreements that Executive has entered into with his prior employers or other parties to whom Executive has an obligation of confidentiality.
  
 	 
	3
	

	 

 
  
 (e) Compelled Disclosure. If Executive is required by law or governmental regulation or by subpoena or other valid legal process to disclose any Proprietary Information or Third Party Information to any Person, Executive will immediately provide the Company with written notice of the applicable law, regulation or process so that the Company may seek a protective order or other appropriate remedy. Executive will cooperate fully with the Company and the Company’s Representatives in any attempt by the Company to obtain any such protective order or other remedy. If the Company elects not to seek, or is unsuccessful in obtaining, any such protective order or other remedy in connection with any requirement that Executive disclose Proprietary Information or Third Party Information, and if Executive furnishes the Company with a written opinion of reputable legal counsel acceptable to the Company confirming that the disclosure of such Proprietary Information or Third Party Information is legally required, then Executive may disclose such Proprietary Information or Third Party Information to the extent legally required; provided, however, that Executive will use his reasonable best efforts to ensure that such Proprietary Information is treated confidentially by each Person to whom it is disclosed.
  
 3. Non-solicitation.
  
 (a) Non-solicitation. As long as Executive is an executive of the Company or any Affiliate thereof, and for twelve (12) months thereafter, Executive shall not directly or indirectly through another entity: (i) induce or attempt to induce any employee of the Company or any Affiliate to leave the employ of the Company or such Affiliate, or in any way interfere with the relationship between the Company or any Affiliate and any employee thereof; (ii) hire or employ any person who was an employee of the Company or any Affiliate at any time preceding the date of such Executive’s termination.
  
 (b) Acknowledgment. Executive acknowledges that in the course of his service with the Company and its Affiliates, he has and will become familiar with the trade secrets and other Proprietary Information of the Company and its Affiliates. It is specifically recognized by Executive that his services to the Company and its Subsidiaries are special, unique and of extraordinary value, that the Company has a protectable interest in prohibiting Executive as provided in this Section 3, that money damages are insufficient to protect such interests, that there is adequate consideration being provided to Executive hereunder, that such prohibitions are necessary and appropriate without regard to payments being made to Executive hereunder and that the Company would not enter this Agreement with Executive without the restriction of this Section 3. Executive further acknowledges that the restrictions contained in this Section 3 do not impose an undue hardship on him and, since he has general business skills which may be used in industries other than that in which the Company and its Subsidiaries conduct their business, do not deprive Executive of his livelihood. Executive further acknowledges that the provisions of this Section 3 are separate and independent of the other sections of this Agreement.
  
 (c) Enforcement, etc. If, at the time of enforcement of Section 2 or 3 of this Agreement, a court holds that the restrictions stated herein are unreasonable under circumstances then existing, the parties hereto agree that the maximum duration, scope or geographical area reasonable under such circumstances as determined by the court shall be substituted for the stated period, scope or area. Because Executive’s services are unique, because Executive has access to Proprietary Information and for the other reasons set forth herein, the parties hereto agree that money damages would be an inadequate remedy for any breach of this Agreement. Therefore, without limiting the generality of Section 7(g), in the event of a breach or threatened breach of this Agreement, the Company or its successors or assigns may, in addition to other rights and remedies existing in their favor, apply to any court of competent jurisdiction for specific performance and/or injunctive or other relief in order to enforce, or prevent any violations of, the provisions hereof.
  
 	 
	4
	

	 

 
  
 (d) Submission to Jurisdiction. The parties hereby: (i) submit to the jurisdiction of any state or federal court sitting in Nevada in any action or proceeding arising out of or relating to Section 2 and/or 3 of this Agreement; (ii) agree that all claims in respect of such action or proceeding may be heard or determined in any such court; and (iii) agree not to bring any action or proceeding arising out of or relating to Section 2 and/or 3 of this Agreement in any other court. The parties hereby waive any defense of inconvenient forum to the maintenance of any action or proceeding so brought and waives any bond, surety or other security that might be required of any other party with respect thereto. The parties hereby agree that a final judgment in any action or proceeding so brought shall be conclusive and may be enforced by suit on the judgment or in any other manner provided by law.
  
 GENERAL PROVISIONS
  
 4. Definitions.
  
 “Affiliate” of any Person means any other Person which directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with such Person.
  
 “Board” means the Company’s board of directors or the board of directors or similar management body of any successor of the Company.
  
 “Proprietary Information” means any and all data and information concerning the business affairs of the Company or any of its Affiliates and not generally known in the industry in which the Company or any of its Affiliates is or may become engaged, and any other information concerning any matters affecting or relating to the Company’s or its Affiliates businesses, but in any event Proprietary Information shall include, any of the Company’s and its Affiliates past, present or prospective business opportunities, including information concerning acquisition opportunities in or reasonably related to the Company’s or its Affiliates businesses or industries, customers, customer lists, clients, client lists, the prices the Company and its Affiliates obtain or have obtained from the sale of, or at which they sell or have sold, their products, unit volume of sales to past or present customers and clients, or any other information concerning the business of the Company and its Affiliates, their manner of operation, their plans, processes, figures, sales figures, projections, estimates, tax records, personnel history, accounting procedures, promotions, supply sources, contracts, know-how, trade secrets, information relating to research, development, inventions, software, techniques, technology, manufacture, purchasing, engineering, marketing, merchandising or selling, or other data without regard to whether all of the foregoing matters will be deemed confidential, material or important. Proprietary Information does not include any information which Executive has obtained from a Person other than an employee of the Company, which was disclosed to him without a breach of a duty of confidentiality.
  
 	 
	5
	

	 

 
  
 “Records” means (i) any and all procedure manuals, books, records and accounts; (ii) all property of the Company and its Affiliates, including papers, note books, tapes and similar repositories containing Proprietary Information; (iii) all invoices and commission reports; (iv) customer lists partial and/or complete; (v) data layouts, magnetic tape layouts, diskette layouts, etc.; (vi) samples; (vii) promotional letters, brochures and advertising materials; (viii) displays and display materials; (ix) correspondence and old or current proposals to any former, present or prospective customer of the Company and its Affiliates; (x) information concerning revenues and profitability and any other financial conditions of the Company and its Affiliates; (xi) information concerning the Company and its Affiliates which was input by Executive or at his direction, under his supervision or with his knowledge, including on any floppy disk, diskette, cassette or similar device used in, or in connection with, any computer, recording devices or typewriter; (xii) data, account information or other matters furnished by customers of the Company and its Affiliates; and (xiii) all copies of any of the foregoing data, documents or devices whether in the form of carbon copies, photo copies, copies of floppy disks, diskettes, tapes or in any other manner whatsoever.
  
 “Person” means an individual, a partnership, a limited liability company, a corporation, an association, a joint stock company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency or political subdivision thereof.
  
 “Subsidiary” means any corporation of which the Company owns securities having a majority of the ordinary voting power in electing the board of directors directly or through one or more subsidiaries.
  
 5. Notices. Any notice or other writing required or permitted to be given hereunder or for the purposes hereof shall be sufficiently given if delivered to the party to whom it is given or, if mailed, by prepaid registered mail, or sent by email, addressed to such party at:
  
 If to Executive: 
  
 Alexander D. Henderson
 460 White Cap Lane
 Newport Coast, CA 92657
 Email: alexhenderson.toga@gmail.com
  
 If to the Company:
  
 Toga Limited
 3960 Howard Hughes Pkwy
 Suite 500
 Las Vegas, Nevada
 Email: stevetan2016@gmail.com and wsl@boothudall.com
  
 or at such other physical address as the party to whom such writing is to be given shall have last notified to the party giving the same in the manner provided in this article. Written notice hereunder, shall be delivered personally or sent to each party by (i) personal delivery; (ii) a nationally-recognized, next-day courier service; (iii) first-class registered or certified mail, postage prepaid or (iv) electronic mail. In the case of delivery by certified mail, such mailing shall be deemed to have been delivered following deposit with the U.S. Postal Service, if deposited at a United States post office five (5) calendar days following deposit with the U.S. Postal Service. In the case of overnight delivery, delivery shall be deemed to be completed upon receipt of the notice at the address provided. In the case of email delivery, delivery shall be deemed to be completed upon the email message having been sent.
  
 	 
	6
	

	 

 
  
 6. Executive’s Representations and Warranties. Executive represents and warrants that he has full and authority to enter into this Agreement and fully to perform his obligations hereunder, that he is not subject to any non-competition agreement, and that his past, present and anticipated future activities have not and will not infringe on the proprietary rights of others, including, but not limited to, proprietary information rights or interfere with any agreements he has with any prior employee. Executive further represents and warrants that he is not obligated under any contract (including licenses, covenants or commitments of any nature) or other agreement, or subject to any judgment, decree or order of any court or administrative agency, which would conflict with or result in a breach of this Agreement or which would in any manner interfere with the performance of his duties for the Company.
  
 7. General Provisions.
  
 (a) Expenses. Each party shall bear his or its own expenses in connection with the negotiation and execution of this Agreement and the consummation of the transactions contemplated by this Agreement.
  
 (b) Severability. Whenever possible, each provision of this Agreement will be interpreted in such manner as to be effective and valid under applicable law, but if any provision of this Agreement is held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law or rule in any jurisdiction, such invalidity, illegality or unenforceability will not affect any other provision or any other jurisdiction, but this Agreement will be reformed, construed and enforced in such jurisdiction as if such invalid, illegal or unenforceable provision had never been contained herein.
  
 (c) Complete Agreement. This Agreement, those documents expressly referred to herein and other documents of even date herewith embody the complete agreement and understanding among the parties and supersede and preempt any prior understandings, agreements or representations by or among the parties, written or oral, which may have related to the subject matter hereof in any way.
  
 (d) Counterparts; Facsimile Transmission. This Agreement may be executed in separate counterparts, each of which is deemed to be an original and all of which taken together constitute one and the same agreement. Each party to this Agreement agrees that it will be bound by its own telecopied, or electronic, signature and that it accepts the telecopied, or electronic, signature of each other party to this Agreement.
  
 (e) Successors and Assigns; Merger or Sale of Assets. Except as otherwise provided herein, this Agreement shall bind and inure to the benefit of and be enforceable by Executive, the Company and their respective successors and assigns; provided that the rights and obligations of Executive under this Agreement shall not be assignable.
  
 	 
	7
	

	 

 
  
 (f) Choice of Law; Jurisdiction. All questions concerning the construction, validity and interpretation of this Agreement and the exhibits hereto will be governed by and construed in accordance with the internal laws of the State of Nevada, without giving effect to any choice of law or conflict of law provision or rule (whether of the State of Nevada or any other jurisdiction) that would cause the application of the laws of any jurisdiction other than the State of Nevada. The parties hereby: (i) submit to the jurisdiction of any state or federal court sitting in Nevada in any action or proceeding arising out of or relating to Agreement; (ii) agree that all claims in respect of such action or proceeding may be heard or determined in any such court; and (iii) agree not to bring any action or proceeding arising out of or relating to this Agreement in any other court. Executive hereby waives any defense of inconvenient forum to the maintenance of any action or proceeding so brought and waives any bond, surety or other security that might be required of any other party with respect thereto. The parties hereby agree that a final judgment in any action or proceeding so brought shall be conclusive and may be enforced by suit on the judgment or in any other manner provided by law.
  
 (g) Remedies. Each of the parties to this Agreement will be entitled to enforce its rights under this Agreement specifically, to recover damages and costs (including attorneys’ fees) caused by any breach of any provision of this Agreement and to exercise all other rights existing in its favor. The parties hereto agree and acknowledge that money damages may not be an adequate remedy for any breach of the provisions of this Agreement and that any party may in its sole discretion apply to any court of law or equity of competent jurisdiction (without posting any bond or deposit) for specific performance and/or other injunctive relief in order to enforce or prevent any violations of the provisions of this Agreement.
  
 (h) Amendment and Waiver. The provisions of this Agreement may be amended or and waived only with the prior written consent of the Company and the Executive.
  
 (i) Business Days. If any time period for giving notice or taking action hereunder expires on a day which is a Saturday, Sunday or holiday in the state in which the Company’s chief executive office is located, the time period shall be automatically extended to the business day immediately following, such Saturday, Sunday or holiday.
  
 (j) Termination. This Agreement shall survive the termination of Executive’s employment with the Company and shall remain in full force and effect after such termination.
  
 (k) No Waiver. A waiver by any party hereto of any right or remedy hereunder on any one occasion shall not be construed as a bar to any right or remedy which such party would otherwise have on any future occasion. No failure to exercise nor any delay in exercising on the part of any party hereto, any right, power or privilege hereunder shall preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege. The rights and remedies herein provided are cumulative and may be exercised singly or concurrently, and are not exclusive of any rights or remedies provided by law.
  
 (l) Offset. Whenever the Company or any of its Subsidiaries is obligated to pay any sum to Executive or any Affiliate or related person thereof pursuant to this Agreement, any bona fide debts that Executive or such Affiliate or related person owes to the Company or any of its Subsidiaries may be deducted from that sum before payment.
  
 (m) Indemnification and Reimbursement of Payments on Behalf of Executive. The Executive shall be responsible for the payment of any federal, state, provincial, local or foreign withholding taxes, excise taxes, or employment taxes (“Taxes”) imposed with respect to Executive’s compensation or other payments from the Company or any of its Subsidiaries or Executive’s ownership interest in the Company, including, but not limited to, wages, or the receipt of stock. In the event the Executive should fail to make any such payments, the Executive indemnifies the Company for any claims, causes or action, or liabilities which may be made, advanced or incurred against the Company as a result of such non-payment, and agrees to be responsible for the Company’s attorneys’ fees and related costs in defending or protecting itself.
   
 	 
	8
	

	 

 
  
 IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement on the date first written above.
  
 	  
	 Executive:
	  

	  
	  
	  

	  
	 /s/ Alexander D. Henderson
	  

	  
	 Alexander D. Henderson
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	 	 Company: 
  
 Toga Limited
	
	 	 	 	 
		By:		
	  
	 Name:
		 
	 	Its:		 
	 	 	 	 

 
  
 	 
	9

Source: [{"source": "alea-institute/alea-institute/kl3m-data-edgar-agreements/train-00320-of-00352.parquet"}, [{"source": "alea-institute/alea-institute/kl3m-data-edgar-agreements/train-00320-of-00352.parquet"}]]