Pertanyaan: apakah Dana desa masuk dalam Undang-Undang Desa?

Pasase relevan:
text: Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris LMD.
title: Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia

Pasase lain:
text: Alokasi Dana Desa (ADD) pada dasarnya adalah merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui Pemerintahan Kabupaten Majalengka, dan merupakan Dana Hak bagi setiap Desa yang berada dibumi nusantara ini, adapun besarannya bervariasi disesuaikan denagn situasi dan kondisi desa tersebut, karena merupakankonsekuensi pembagian tugas anatara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagimana diaturdalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
title: Mandapa, Dawuan, Majalengka

text: Alokasi Dana Desa
(ADD) merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah pusat yang penyalurannya
melalui Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, dan merupakan Dana Hak bagi
setiap Desa yang berada di bumi Nusantara ini, adapun besarannya bervariasi
disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa tersebut, karena merupakan
konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang
dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
title: Ranca Senggang, Sindangkerta, Bandung Barat

text: Tingkatan di bawah kecamatan adalah kelurahan atau desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif Indonesia resmi digunakan. Sejak 2014, terjadi perubahan paradigma Desa yaitu mengatur tentang kemandirian desa, percepatan pembangunan dan adanya dana desa melalui Undang Undang no. 6 tahun 2014.
title: Pembagian administratif Indonesia

text: Dengan disahkannya Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014, maka tiap desa akan
mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 milyar
per tahun. Melalui dana tersebut, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan untuk
membangun Desa Kupu dengan segala infrastruktur untuk kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, langkah baik dan bijak yang
dilakukan Bapak Kepala Desa Achmad Sochidi, saya mengacungkan jempol, karena
baru kali ini ada gebrakan membangun desa dengan sederetan
pembenahan-pembenahan (pengaspalan jalan dan pembuatan saluran air). Ke depan,
saya menyarankan dilakukan pembenahan atau penambahan tanah untuk pemakaman dan
pembenahan saluran irigasi di sawah. Terima kasih. (Imam Bukhori, 15/12/2014)
title: Kupu, Dukuhturi, Tegal

text: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berpijak dari hal tersebut di atas maka diperlukan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat.
title: Tulakan, Donorojo, Jepara

text: Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2012 dalam ketertiban Masyarakat dalam kegiatan menunjang Pembangunan swadaya, maupun Program Pemerintah adalah :
Rencana kegiatan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan, warga masyarakat secara swadaya dan gotong royong dalam membangunan sarana Ibadah di lokasi disetiap Rw/Rt. dan berperan serta dalam pengadaan bahan baku dan tenaga untuk pelaksanaan Pemeliharaan pembangunan 19 Mesjid Jami dan Pondok Pesantren.
Pelaksanaan Pembangunan Fisik dari dana Alokasi Dana Perimbangan Desa yang di alokasikan untuk Pembangunan Kantor Desa, dan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Sarana Olah Raga adalah Pengerasan Lapang Bola Volly Kampung Gelewer Rt. 02 Rw 04 Desa sarinagen.
Peran Serta Masyarakat melaksanakan kewajibannya ;
 Mengacu kepada Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penyempurnaan dari Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 Peraturan Pemerintah dan PERDA Kabupaten Bandung Barat di Tindaklanjuti dengan Peraturan Desa (PERDES) sebagai Pedoman tugas Pemerintah Desa untuk membantu Keputusan dan Kewajiban yang sifatnya untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangga Desa.
Program kegiatan tersebut bersama dengan lembaga Kemasyarakatan baik masyarakat dengan rasa memiliki sehingga swadaya dan gotong royong tampak.
 *Penanggulangan Kemiskinan 4,500,000.00
title: Sarinagen, Cipongkor, Bandung Barat

text: Peraturan Desa atau disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
title: Peraturan desa

text: Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
title: Peraturan desa

text: Penyelenggaraan Pemerintah Desa, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2009 Tentang pedoman Organisasi Pemerintah Desa.
Tugas – tugas Kesekretariatan harus sesuai dengan juklak dan juknis dengan menerapkan prisip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam rangka mengelola dan mencatat data serta pelayanan Prima Kepada masyarakat.
Kewilayahan dalam melaksanakan kebijakan dan tugas – tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
Dalam meningkatkan SDM Perangkat Desa dilaksanakan dengan :
Pembinaan dilaksanakan dengan Penataan dan Latihan dalam Pembekalan mengenai Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Penataran dan Latihan merupakan kebutuhan Pokok Perangkat Pemerintah Desa dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya.
 Pelaksanaan dalam rapat minggon, rapat dinas dan Rapat Koordinasi untuk lebih memahami tugas, fungsi bagi Perangkat Desa, Menitik beratkan disiplin kerja yang baik cara berpakaian meupun disiplin waktu untuk memberikan contoh kepada masyarakat.
Dilaksanakan tiap hari Senin mengenai tugas – tugas dalam kebersamaan dan disiplin kerja.
Pembinaan dilaksanakan dalam pertemuan dan rapat untuk lebih memfungsikan keberadaan RT dan RW dalam membantu tugas Pemerintah Desa terutama pengelolaan data Pencatatan mengembangkan kegotong royongan baik pembangunan Fisik, Ketertiban dan Keamanan maupun Keagamaan.
Pembinaan dilaksanakan pertemuan dengan pengurus LKMD, PKK dan Generasi Muda Tokoh Adat.
Keberadaan lembaga Organisasi kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan bersama masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa.
Pembinaan dilaksanakan bersama dengan MUI Desa dalam acara kegiatan Pertemuan Pengajian di tingkat Desa, RW secara rutin dan dalam memperingati hari bersejarah Islam untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
Dilaksanakan dalam acara Pengajian dan Pertemuan Umum ke tiap – tiap RW dan RT .
title: Sarinagen, Cipongkor, Bandung Barat