Pertanyaan: Apakah jenis sistem pemerintahan Malaysia?

Pasase relevan:
text: Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.
title: Malaysia

text: Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas "329.847" km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 30.697.000 jiwa pada tahun 2015. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan — Malaysia Barat dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali, hanya negeri-negeri (negara bagian) yang diperintah oleh Raja/Sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi Raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.
title: Malaysia

Pasase lain:
text: Semua pelajar India kebanyakan bersekolah di sekolah khusus orang Tamil atau di "sekolah kebangsaan". Sistem pendidikan di Malaysia membolehkan bahasa Tamil menjadi bahasa pengantar di "sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil" (SRJKT). Begitu juga dengan bahasa Cina dijadikan bahasa pengantar di "sekolah rendah jenis kebangsaan Cina" (SRJKC). Hal ini berlanjut hingga Malaysia merdeka pada tahun 1957. Lalu ditegaskan lagi dalam Penyata Razak dan seterusnya.
title: Agama Hindu di Malaysia

text: Wilayah persekutuan (, kadang disebut sebagai Wilayah federal atau Teritori federal) merupakan salah satu jenis pembagian wilayah administratif di Malaysia yang setara dengan posisi negara bagian () Malaysia, namun diatur langsung oleh Pemerintah Federal Malaysia () di bawah yurisdiksi Kementerian Wilayah Persekutuan Malaysia, di bawah kekuasaan Perdana Menteri. Wilayah persekutuan Malaysia terdiri dari 3 daerah yaitu:Tiga wilayah persekutuan di atas sebelumnya merupakan wilayah dari negara bagian Selangor dan Sabah. Baik Kuala Lumpur maupun Putrajaya sebelumnya merupakan bagian wilayah dari negara bagian Selangor, sedangkan Labuan merupakan bagian dari Sabah.
title: Wilayah persekutuan

text: Masyarakat Malaysia menempati tingkat kepentingan pada perluasan dan pengembangan kesehatan, 5% anggaran pembangunan sektor sosial pemerintah adalah untuk kesehatan masyarakat—penaikan lebih dari 47% dari periode sebelumnya. Ini berarti semua kenaikan lebih dari 2 miliar ringgit Malaysia (lebih dari 6,5 triliun rupiah). Dengan menaiknya harapan hidup dan bertambahnya penduduk, pemerintah berkehendak untuk memperbaiki banyak sektor, termasuk perbaikan rumah sakit yang ada, membangun dan melengkapi rumah sakit baru, pertambahan jumlah klinik umum, dan perbaikan pelatihan dan perluasan pelayanan jarak jauh (telehealth). Bertahun-tahun lalu pemerintah telah memperkuat usaha untuk memutakhirkan sistem dan menggaet lebih banyak investor asing.
title: Malaysia

text: Bagian rute yang melalui Malaysia secara keseluruhan terdiri dari Jalur Federasi ; sedangkan rute yang melalui Malaysia terdiri dari jalan raya berikut:Semua jalan raya di Malaysia menerapkan dua sistem pembayaran tol yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Penilaian tol di sistem terbuka adalah tetap dan hanya melibatkan pembayaran diatur di plaza tol, sementara dalam sistem tertutup pula pembayaran dihitung menurut jarak perjalanan; pengguna mengambil tiket tol di plaza tol masuk dan membayar tol di plaza tol keluar.
title: Sistem Jalan Tol Malaysia

text: Naiknya standar hidup serta upaya Dr. Mahathir membangun gedung-gedung ikonik dan mempertahankan kepentingan Malaysia telah membangkitkan identitas, kebanggaan, dan kepercayaan diri bangsa yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menjadikan Malaysia negara yang diperhitungkan di peta dunia dan sebagian besar penduduknya puas... [Namun], ia tidak bisa mengelak dari berbagai persoalan yang berpeluang menjangkiti masyarakat Malaysia di masa depan, mulai dari Islamisasi sampai korupsi dan kesenjangan ekonomi. Meski ia mempersatukan Malaysia selama 22 tahun, sistem politik-administrasi melemah dan memburuk di bawah pemerintahan Mahathir.
title: Mahathir Mohamad

text: Sistem pergiliran kekuasaan terjadi sangat jarang di dunia. Beberapa kerajaan yang menggunakan sistem ini adalah: Uni Emirat Arab, Vatikan, Austria, dan Andorra. Dalam pelaksanaannya, sistem pergiliran kekuasaan ini secara de facto memilih seorang raja dari sembilan raja setelah lima tahun Yang di Pertuan Agong berkuasa. Kemudian, secara formal, kesembilan raja ini bertemu dalam sebuah majelis yang dinamakan Majelis Raja-Raja. Yang di Pertuan Agong dipilih berdasarkan lamanya ia memerintah di daerah kekuasaannya, dalam hal ini di negara bagian di Malaysia. Setelah semua raja sepakat, maka pelantikan terhadap Yang di Pertuan Agong yang baru segera dilaksanakan.
title: Yang di-Pertuan Agong

text: Seiring dengan persiapan Malaya untuk memiliki pemerintahan sendiri, Britania memulai "Sistem Keanggotaan" (seperti sistem kabinet). Seperti Komiter Hubungan antar Komunitas, keanggotaan pemerintahan berasal dari berbagai komunitas. Sistem ini dianggap sebagai titik awal model pembagian kekuasaan multirasial di Malaya dan Malaysia setelah kemerdekaan. Pada saat yang sama, Britania juga mulai meletakkan kerangka sistem pendidikan nasional yang akan menciptakan rasa "kebersamaan sebagai warga Malaya". Proposal "Barnes Report" yang diajukan oleh Britania mendapatkan penentangan yang kuat dari komunitas Cina karena "jenuh dengan nasionalisme Melayu" dan memperkuat ketuanan Melayu. Proposal lainnya, "Fenn-Wu Report", mendapatkan dukungan kaum Cina, namun tidak mendapat persetujuan kaum Melayu. Pada akhirnya rekomendasi "Barnes Report" akan sekolah nasional berbahasa Inggris diimplementasikan pada tahun 1952 di tengah-tengah protes kuat dari kaum Cina yang kecewa terhadap tidak adanya ketentuan mengenai sekolah berbahasa non-Melayu. Pada tahun 1956, sebuah komite yang dikepalai Tun Abdul Razak mengevaluasi sistem pendidikan ini. Propasal "Razak Report" merekomendasikan bahwa sekolah dasar berbahasa non-Melayu diizinkan untuk dibuka, namun haruslah memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah nasional. Sekolah menengah berbahasa non-Melayu tidak akan diizinkan dan hanya sekolah menengah nasional saja yang akan dibiayai pemerintah. Komunitas Cina dengan kuat menetang proposal "Razak Report" ini pula dan melancarkan kampanye melawannya. Walaupun demikian, rekomendasi "Razak Report" ini pada umumnya sangat sukses dan kebanyakan rekomendasinya masih digunakan sampai dengan sekarang.
title: Ketuanan Melayu

text: Jumlah orang-orang Melayu yang terlibat di dalam sektor pertambangan meningkat dimulai pada tahun 1970 ketika pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan perombakan sistem ekonomi negara. Saat Rancangan Malaysia Kedua dimulai, kurang dari 200.000 orang-orang Melayu bekerja dalam industri pertambangan. Menjelang tahun 1990, jumlah itu mencapai hingga sejuta orang, melebihi jumlah yang ditargetkan pada awalnya. Lisensi-lisensi menambang diberikan khusus kepada orang-orang Melayu sebagai usaha untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam industri ini. emerintah tampak berusaha keras meningkatkan kepemilikan Bumiputera dengan menasionalisasikan beberapa perusahaan pertambangan yang pernah dimiliki orang-orang asing. Menjelang tahun 1989, perusahaan milik pemerintah mengontrol sekitar 60% industri pertambangan. Pemerintah juga dibantu oleh faktor produksi minyak yang kemudian melebihi tambang lainnya. Karena Petronas merupakan perusahaan milik pemerintah, perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan Bumiputera. Namun, praktik pemerintah ini telah dikritik dengan argumen bahwa perusahaan-perusahaan milik pemerintah adalah milik semua orang dan bukan hanya Bumiputera.
title: Rancangan Malaysia Kedua