Pertanyaan: Apa definisi dari hukum internasional ?

Pasase relevan:
text: Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah kesatuan yuridis nonfisik yang diwakili oleh satu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Hukum internasional mendefinisikan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat. Hal ini juga dipahami bahwa negara berdaulat tidak bergantung pada atau menmiliki kekuatan atau negara lain.
title: Negara berdaulat

text: Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
title: Negara berdaulat

text: Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.
title: Hukum internasional

text: Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.
title: Hukum internasional

Pasase lain:
text: Surga pajak adalah negara atau daerah yang menurunkan pajak atau bahkan meniadakannya sama sekali. Daerah seperti ini dimanfaatkan sejumlah perusahaan untuk upaya penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Pihak perorangan maupun perusahaan menganggap surga pajak cocok untuk mendirikan anak perusahaan terselubung atau pindah ke wilayah yang nilai pajaknya rendah atau tidak ada sama sekali. Keberadaan surga pajak menciptakan situasi persaingan pajak di kalangan pemerintahan. Beberapa yurisdiksi sengaja menjadikan wilayahnya surga bagi kategori pajak tertentu dan kategori penduduk dan perusahaan tertentu. Negara yang berdaulat atau memiliki pemerintahan sendiri di bawah hukum internasional secara teori memiliki kekuasaan tak terbatas untuk menerapkan hukum pajak di wilayahnya, kecuali dibatasi oleh perjanjian internasional sebelumnya. Fitur utama surga pajak adalah hukum dan peraturannya dapat digunakan untuk menghindari atau mengelak dari hukum atau peraturan yurisdiksi lain. Dalam laporan pemanfaatan surga pajak oleh perusahaan Amerika Serikat bulan Desember 2008, U.S. Government Accountability Office tidak mampu menetapkan definisi surga pajak yang pas, tetapi mencantumkan kriteria tertentu yang menguatkan keberadaannya: pajak tidak ada atau sedikit; tidak adanya pertukaran informasi pajak yang efektif dengan otoritas pajak asing; tidak adanya transparansi daam pelaksanaan peraturan legislatif, hukum, atau administratif; tidak adanya persyaratan untuk pendirian cabang; dan promosi diri sebagai pusat keuangan lepas pantai.
title: Globalisasi

text: Jadi, perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan mengakibatkan hukum tertentu. Perjanjian internasional sekaligus menjadi subjek hukum internasional. Perjanjian internasional juga lebih menjamin kepastian hukum serta mengatur masalah-masalah bersama yang penting. Disebut perjanjian internasional jika perjanjian diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.
title: Perjanjian internasional

text: Dalam hukum internasional, terdapat beberapa norma yang telah memperoleh status "jus cogens". Pasal 53 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian mendefinisikan "jus cogens" sebagai norma yang diakui dan diterima oleh komunitas internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun dan hanya dapat diubah dengan norma yang memiliki sifat yang sama. Norma "jus cogens" berlaku untuk semua negara, termasuk negara yang menampik keberadaan norma tersebut; contohnya adalah pemerintah Afrika Selatan pada masa apartheid yang terus menerus menolak pelarangan diskriminasi ras, tetapi norma tersebut sebagai norma "jus cogens" tetap dianggap mengikat terhadap mereka. Dari sejumlah norma yang paling sering disebut-sebut sebagai norma "jus cogens", sebagian besar tergolong sebagai kewajiban HAM. Contohnya adalah larangan penyiksaan, larangan genosida, larangan perbudakan, dan larangan diskriminasi ras dan apartheid.
title: Hak asasi manusia

text: Sistem Besaran Internasional ("International System of Quantities", ISQ) adalah sistem yang berbasis pada 7 [[besaran]] dasar: [[dimensi panjang|panjang]], [[massa]], [[waktu]], [[arus listrik]], [[temperatur termodinamik]], [[jumlah zat]], dan [[intensitas cahaya]]. Besaran lainnya seperti [[luas]], [[tekanan]], dan [[hambatan listrik]] diturunkan dari besaran pokok ini. Sistem besaran internasional mendefinisikan besaran yang diukur dengan satuan-satuan SI. Sistem besaran internasional didefinisikan dalam standar internasional [[ISO/IEC 80000]], dan difinalisasikan tahun 2009 dengan publikasi [[ISO 80000-1]].
title: Sistem Satuan Internasional

text: Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (UNCLOS ’82) pasal 121 mendefinisikan pulau (Ingg.: "island") sebagai "daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi". Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat air pasang naik. Implikasinya, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai 'pulau', yakni:
title: Pulau

text: Kekuasaan dalam hubungan internasional didefinisikan dengan berbagai cara. Ilmuwan politik, sejarawan, dan para praktisi hubungan internasional (diplomat) telah menggunakan konsep kekuasaan politik berikut:Diskursus modern umumnya membahas kekuasaan negara dari segi ekonomi dan militer. Negara-negara yang memiliki kekuasaan besar dalam sistem internasional disebut penguasa menengah, penguasa regional, penguasa besar, penguasa super, atau penguasa hiper/hegemon, namun sejauh ini belum ada standar umum yang mendefinisikan sebuah negara kuat.
title: Kekuasaan (hubungan internasional)