Pertanyaan: apakah Tubagus Alipan seorang anggota PKI?

Pasase relevan:
text: Musso adalah salah satu pemimpin PKI di awal 1920-an. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskwa. Pada tahun 1925 beberapa orang pemimpin PKI membuat rencana untuk menghidupkan kembali partai ini pada tahun 1926, meskipun ditentang oleh beberapa pemimpin PKI yang lain seperti Tan Malaka. Pada tahun 1926 Musso menuju Singapura dimana dia menerima perintah langsung dari Moskwa untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan kapitalis Belanda. Musso dan pemimpin PKI lainnya, Alimin, kemudian berkunjung ke Moskwa, bertemu dengan Stalin, dan menerima perintah untuk membatalkan pemberontakan dan membatasi kegiatan partai menjadi dalam bentuk agitasi dan propaganda dalam perlawananan nasional. Akan tetapi pikiran Musso berkata lain. Pada bulan November 1926 terjadi beberapa pemberontakan PKI di beberapa kota termasuk Batavia (sekarang Jakarta), tetapi pemberontakan itu dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Musso dan Alimin ditangkap. Setelah keluar dari penjara Musso pergi ke Moskwa, tetapi kembali ke Indonesia pada tahun 1935 untuk memaksakan "barisan populer" yang dipimpin oleh 7 anggota Kongres Komintern. Akan tetapi dia dipaksa untuk meninggalkan Indonesia dan kembali ke Uni Soviet pada tahun 1936.
title: Musso

text: Meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional (Komintern), Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marhaenisme Sukarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atas dukungannya terhadap Sukarno, ia berhasil menjadi Sekjen PKI, dan belakangan Ketua. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia, setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lekra, dan lain-lain.
title: D.N. Aidit

text: KORBAN pembantaian massal pasca Gerakan 30 September 1965 (G30S) tidak hanya anggota dan simpatisan PKI, tetapi juga orang-orang nasionalis atau Sukarnois seperti Gubernur Bali Anak Agung Bagus Sutedja yang dihilangkan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. “Ayah saya bukan anggota atau simpatisan PKI. Ini dibuktikan dengan surat keterangan nomor 351 tahun 1989 yang menyatakan tidak terlibat Gerakan 30 September,” kata Anak Agung Gede Agung Bagus Sutedja, anak sang gubernur, dalam bedah buku "Nasib Para Soekarnois: Penculikan Gubernur Bali Sutedja, 1966" di LBH Jakarta, 1 Oktober 2015. Bagus Suteja menyebut ayahnya yang lahir tahun 1923 sebagai pejuang kemerdekaan sejak tahun 1942 sehingga tercatat sebagai veteran sejak 29 Juli 1964.
title: Anak Agung Bagus Sutedja

text: Meskipun Basuki telah mendorong partai-partai politik untuk bergabung dengan Komando Aksi Bersama, Basuki tidak serta merta memerintahkan pasukannya untuk mengganyang PKI sebagaimana komandan-komando yang lain. Selama minggu-minggu pertama penumpasan PKI di seluruh negeri, tidak ada insiden apa pun di ibukota Jawa Timur Surabaya. Kurangnya komitmen untuk menumpas PKI ini dan dimasukkannya nama Basuki sebagai anggota Dewan Revolusi menyebabkan banyak orang yang curiga bahwa Basuki adalah simpatisan PKI. Beberapa stafnya harus memaksa Basuki terlebih dahulu sebelum akhirnya ia membekukan kegiatan-kegiatan pro-PKI di Surabaya dan Jawa Timur
title: Basuki Rahmat

text: Sampai tahun 2004, mantan anggota PKI masih dilarang dan masuk daftar hitam dari banyak pekerjaan termasuk apabila ingin bekerja di pemerintahan, sebagaimana kebijakan rezim Soeharto yang telah dijalankan sejak pembersihan PKI tahun 1965. Selama masa presiden Abdurrahman Wahid, ia mengundang mantan buangan PKI untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1999, dan mengusulkan menghilangkan pembatasan diskusi terbuka atas ideologi komunis. Dalam berdebat untuk penghapusan larangan itu, Wahid mengutip dari UUD 1945 Indonesia, yang tidak melarang atau bahkan secara khusus menyebutkan komunisme. Usulan Wahid itu ditentang oleh beberapa kelompok masyarakat Indonesia, khususnya kelompok Islam konservatif. Dalam sebuah protes pada April 2000, sebuah kelompok yang disebut Front Islam Indonesia berjumlah sepuluh ribu orang datang ke Jakarta terkait usulan Wahid. Tentara tidak segera menolak proposal tersebut, namun menjanjikan "studi komprehensif dan teliti" terhadap ide tersebut.
title: Partai Komunis Indonesia

Pasase lain:
text: Ir. Tubagus Rizon Sofhani () adalah seorang politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional mewakili daerah pemilihan Banten I sejak tahun 2004 hingga meninggal dunia.
title: Tubagus Rizon Sofhani

text: Tubagus Dedi Suwendi Gumelar () adalah salah seorang komedian Indonesia berdarah Sunda yang menjadi pendiri grup komedi Bagito. Ia juga anggota DPR periode 2009-2014 dari PDI-P asal Provinsi Banten. Di panggung ia dikenal sebagai tokoh Mi'ing. Dedi Gumelar adalah abang dari Didin Pinasti, juga anggota Bagito.
title: Dedi Gumelar

text: Film "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" dibuat berdasarkan pada versi peristiwa kudeta yang diakui oleh pemerintah Orde Baru Soeharto, di mana kudeta Gerakan 30 September didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada awal 1960-an, PKI dan partai-partai sayap kiri lainnya mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, memberi mereka kekuatan politik yang besar. Pada tahun 1965 PKI telah mempunyai jutaan anggota, jumlah semakin besar ini dipengaruhi oleh adanya hiperinflasi dan kemiskinan yang meluas. TNI Angkatan Darat, bagaimanapun, telah saling tidak sejalan dengan PKI, sebuah situasi yang berbalas dengan PKI.
Pada malam 30 September - 1 Oktober 1965 sekelompok personel Tentara Nasional Indonesia yang menyebut diri mereka "Gerakan 30 September" menangkap dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat yang diduga anggota gerakan anti-revolusioner "Dewan Jenderal", termasuk Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani; target lain, Abdul Haris Nasution, lolos. Tubuh mereka, bersama dengan target lain yang ditangkap oleh G30S, dibuang ke dalam sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Paginya, angkatan bersenjata menduduki Lapangan Merdeka di Jakarta Pusat. Dari Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) di sana, Letnan Kolonel Untung Syamsuri dari Resimen Pengawal Presiden mengumumkan bahwa gerakan itu telah mengamankan beberapa tempat penting di kota dalam upaya untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal. Mereka juga mengumumkan bahwa Presiden Soekarno berada di bawah kekuasaan mereka. Inti kepemimpinan gerakan ini, kemudian juga termasuk Presiden Soekarno, tinggal di pangkalan AURI di Bandara Halim Perdanakusuma.
title: Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI

text: "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" disutradarai oleh Arifin C. Noer, sutradara pemenang Piala Citra dengan latar belakang teater. Dia memiliki pengalaman sebelumnya dalam genre ini, setelah membuat film perang "Serangan Fajar" (1981), yang menekankan peran Soeharto dalam Revolusi Nasional Indonesia. Noer ditugaskan untuk mengerjakan film ini oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) milik negara, yang mempunyai kontrol atas proses produksi film ini. Profesor budaya Indonesia Krishna Sen dan David T. Hill berpendapat bahwa masukan kreatif Noer sangat minim dalam film ini. Sebaliknya, "untuk segala maksud dan tujuan", film ini adalah karya produsernya, Brigadir Jenderal Gufran Dwipayana, yang kala itu menjabat sebagai kepala PPFN sekaligus anggota staf kepresidenan. Namun, istri Noer, Jajang C. Noer bersikeras bahwa suaminya tetap bersikap independen saat pembuatan film ini.
Skenario "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" didasarkan pada sebuah buku tahun 1968 yang ditulis oleh sejarawan militer Nugroho Notosusanto dan penyidik Ismail Saleh yang berjudul "Tragedi Nasional Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia". Buku yang dimaksudkan untuk melawan teori asing tentang kudeta tersebut, menjelaskan secara rinci Gerakan September 30 ini sebagaimana pemerintah melihatnya. Hanya Notosusanto, yang berpangkat lebih tinggi dari dua penulis tersebut, dihargai untuk kontribusinya. Dalam mengadaptasi buku tersebut, Noer membaca banyak literatur yang tersedia (termasuk dokumen pengadilan) dan mewawancarai sejumlah saksi mata; Jajang, dalam sebuah wawancara tahun 1998, mengatakan bahwa suaminya tidak hanya membaca versi resmi pemerintah, tetapi juga dokumen "Cornell Paper" yang kontroversial, yang menggambarkan bahwa peristiwa kudeta ini sepenuhnya merupakan urusan intern Angkatan Darat. Selama syuting, kru menekankan realisme, "memberikan perhatian besar terhadap detail" dan menggunakan rumah sebenarnya dari para jenderal yang diculik dalam peristiwa tersebut.
title: Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI

text: Sofhani adalah lulusan Jurusan Sosial Ekonomi di Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Sebelum menjadi anggota DPR, ia aktif di beberapa perusahaan swasta, seperti "site manager" pabrik pelampung di Tangerang pada tahun 1989-1996. Kemudian ia juga pernah bekerja sebagai manajer di PT. Buana Engineering (1996-1997), Direktur PT. Kaibon Rasi Rekayasa (1992), serta komisaris PT. Surya Dewi sejak 2003 sampai akhir hayatnya. Saat wafat, Sofhani sedang menyelesikan pendidikan S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia (UI). Di DPR, ia bertugas di Komisi IV yang membidangi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, serta Bulog.
title: Tubagus Rizon Sofhani