Pertanyaan: Berapa jumlah pasal dalam Konstitusi Jepang?

Pasase relevan:
text: Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.
title: Jepang

text: Seusai Perang Dunia II, Konstitusi Jepang menetapkan Parlemen Jepang sebagai satu-satunya lembaga pembuat hukum. Pada tahun 1947, pasal 130 Undang-Undang Parlemen ("Kokkaihō") tahun 1947 menetapkan pendirian perpustakaan parlemen sebagai lembaga riset di parlemen. Undang-undang tersebut diikuti Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang tahun 1947 yang menetapkan pembentukan Perpustakaan Parlemen Jepang dari penggabungan perpustakaan di Majelis Rendah dan Majelis Bangsawan. Perpustakaan yang dibentuk dinyatakan kurang memadai sebagai pusat riset. Oleh karena itu, konsultan perpustakaan diundang dari Amerika Serikat. Setelah pendapat mereka didengar di parlemen, Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang ditetapkan pada tahun 1948 yang sekaligus membatalkan undang-undang serupa tahun 1947. Dalam penyusunannya, undang-undang tahun 1948 sangat dipengaruhi oleh konsultan perpustakaan dari Amerika Serikat. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat dijadikan sebagai model sewaktu mendirikan Perpustakaan Parlemen Jepang. Sama halnya dengan Perpustakaan Kongres, Perpustakaan Parlemen Jepang didirikan sebagai perpustakaan parlemen sekaligus perpustakaan nasional.
Kepala perpustakaan yang pertama adalah ahli hukum Tokujirō Kanamori yang mantan Menteri Negara Konstitusi ketika Konstitusi Jepang ditulis. Setelah perpustakaan didirikan tanggal 25 Februari 1948, ahli estetika Masakazu Nakai, mantan Kepala Perpustakaan Kota Onomichi diangkat sebagai wakil kepala. Istana Akasaka dipilih sebagai gedung sementara sebelum perpustakaan dibuka secara resmi pada 5 Juni 1948.
title: Perpustakaan Parlemen Jepang

Pasase lain:
text: Konstitusi ini terdiri dari sekitar 5.000 kata. Ia mempunyai sebuah pembukaan serta 103 pasal-pasal, yang dikelompokkan ke dalam sebelas bab. Pembagian bab-bab tersebut ialah sebagai berikut:
title: Konstitusi Jepang

text: Agama Buddha masuk ke Jepang sekitar tahun 538 melalui Baekje yang mendapat dukungan militer dari Jepang. Penyebaran agama Buddha di Jepang dilakukan oleh kalangan penguasa. Pangeran Shōtoku mendedikasikan dirinya dalam penyebaran Buddhisme dan kebudayaan Tiongkok di Jepang. Ia berjasa menyusun Konstitusi 17 Pasal yang membawa perdamaian di Jepang. Konstitusi yang disusunnya dipengaruhi oleh pemikiran Konfusianisme tentang berbagai moral dan kebajikan yang diharapkan masyarakat dari pejabat pemerintah dan abdi kaisar.
title: Sejarah Jepang

text: Menurut pasal 146 Konstitusi Turki, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 11 anggota biasa dan 4 anggota pengganti. Presiden Republik mengangkat dua anggota biasa dan dua anggota pengganti dari Pengadilan Banding Tinggi, dua anggota biasa dan satu anggota pengganti dari Dewan Negara, dan satu anggota masing-masing dari Pengadilan Banding Tinggi, Pengadilan Administratif Tinggi Militer dan Pengadilan Audit, tiga calon masing-masing dinominasikan untuk masing-masing jabatan yang kosong oleh Majelis Lengkap dari masing-masing pengadilan dari antara presiden dan anggota-anggota mereka masing-masing, dengan mayoritas mutlak dari jumlah seluruh anggota. Presiden Republik juga mengangkat satu anggota dari daftar yang terdiri dari tiga calon yang dinominasikan oleh Dewan Pendidikan Tinggi dari antara anggota-anggota dewan pengajar lembaga-lembaga pendidikan tinggi, yang bukan anggota Dewan, dan tiga orang anggota dan satu orang anggota pengganti dari antara para pejabat administrasi senior dan pengacara.
title: Mahkamah Konstitusi Turki

text: Konstitusi India, Hukum Dasar India atau Undang-Undang Negara India (bahasa Inggris: "Constitution of India") merupakan konstitusi terpanjang di dunia dan memuat 395 pasal dan 8 lampiran. Konstitusi India disetujui oleh Majelis Konstituante pada tanggal 26 November 1949 dan mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 1950. Pemberlakuan Konstitusi India tersebut menandai Hari Republik.
title: Konstitusi India

text: Piagam Hak Asasi Uni Eropa mengandungi 54 pasal yang menjamin hak politik, sosial dan ekonomi rakyat. Piagam ini menjamin peraturan dan tindakan UE tidak bertolak belakang dengan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Dalam Konstitusi Eropa yang ditolak, perkara-perkara piagam dimasukkan ke dalam dokumen konstitusi dan wajib ditaati oleh setiap negara anggota. Britania Raya, yang mempunyai sistem hukum adat serta tidak mempunyai konstitusi bertulis menentang usul ini. Jerman pun menganjurkan agar piagam ini diterangkan dalam satu perkara dan wajib ditaati. Pasal 6 dalam Perjanjian Reformasi meningkatkan Piagam Hak Asasi ke taraf yang sama seperti perjanjian UE yang lain.
title: Perjanjian Lisboa (2007)

text: Naskah asli Konstitusi Amerika Serikat menetapkan struktur dan tanggung jawab pemerintah federal dan hubungannya dengan masing-masing negara bagian. Pasal Satu melindungi hak "writ agung" "habeas corpus", dan Pasal Tiga menjamin hak untuk memperoleh pengadilan berjuri dalam semua kasus kriminal. Amendemen Konstitusi memerlukan persetujuan setidaknya tiga perempat negara bagian. Konstitusi AS telah diamendemen sebanyak 27 kali; sepuluh amendemen pertama secara kolektif dikenal dengan Bill of Rights (Deklarasi Hak-Hak), dan Amendemen Keempatbelas melahirkan dasar-dasar utama hak-hak individu warga Amerika. Semua undang-undang dan prosedur pemerintah harus tunduk pada tinjauan yuridis. Setiap undang-undang yang melanggar Konstitusi tidak akan disahkan. Prinsip tinjauan yuridis ini memang tidak diatur secara eksplisit dalam Konstitusi, namun ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam "Marbury v. Madison" (1803).
title: Amerika Serikat

text: Grup Amoto, sekelompok politikus Eropa yang didukung oleh Komisi Barroso telah mulai menulis kembali suatu perjanjian baru berdasarkan Konstitusi Eropa. Pada tanggal 4 Juni 2007, kelompok itu mengeluarkan draf mereka, yaitu pemendekan Konstitusi Eropa yang mengandung 63.000 patah kata dalam 448 pasal menjadi 12.800 kata dalam 70 pasal. Dalam Deklarasi Berlin, secara tidak resmi para ketua pemerintahan menentukan sebuah rangka masa untuk menyiapan Perjanjian Reformasi.
title: Perjanjian Lisboa (2007)

text: Berdasarkan konstitusi pasal 81 dikatakan bahwa " sebagai peradilan terakhir dengan kewenangan untuk memutuskan keabsahan hukum dari setiap hukum, aturan, regulasi, ataupun tindakan resmi".
Supreme Court juga bertanggung jawab dalam mengangkat hakim pada peradilan dibawahnya, memutuskan prosedur judisial, meninjau sistem judisial Jepang, termasuk segala suatu aktivitas dari jaksa penuntut umum dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap hakim dan perangkat hukum lainnya.
Untuk persidangan perkara konstitusional maka majelis yang berwenang adalah majelis besar yang terdiri dari 15 orang hakim.
Badan peradilan ini juga memiliki 2o panitera yang berfungsi sebagaimana fungsi panitera pada badan peradilan tinggi Amerika.
title: Mahkamah Agung Jepang