Pertanyaan: Kapan Kerajaan Sambas kuno berakhir?

Pasase relevan:
text: Kerajaan Sambas kunoadalah negara Sambas kuno yang mula-mula berdiri sekitar abad ke 7 ("lihat": Pupuh XII dan XIV) hingga sampai masa Kerajaan Panembahan Sambas yang berakhir sekitar tahun 1675 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia.
title: Kerajaan Sambas

Pasase lain:
text: = Masa Kesultanan Sambas =
Kesultanan Sambas adalah sebuah Kerajaan Maritim (Pesisir) yang sempat menjadi Kerajaan terbesar di wilayah Borneo Barat (Kalimantan Barat) selama sekitar 100 tahun (dari awal tahun 1700-an hingga awal tahun 1800-an). Urutan Kerajaan-Kerajaan terbesar di Kalimantan Barat dari awal adalah Kerajaan Tanjung Pura yang setelah runtuh dilanjutkan oleh Kesultanan Sukadana, lalu ketika Kesultanan Sukadana melemah posisi Kerajaan terbesar di Kalimantan Barat itu beralih dipegang oleh Kesultanan Sambas yang kemudian setelah masuknya Belanda ke wilayah Kalimantan Barat pada tahun 1818 posisi Kerajaan terbesar di Kalimantan Barat beralih dipegang oleh Kesultanan Pontianak. Kesultanan Sambas berdiri pada tahun 1671 M yang kemudian memerintah selama sekitar 279 tahun melalui Pemerintahan 15 Sultan-Sultan Sambas dan 2 Ketua Majelis Kesultanan Sambas secara turun temurun hingga kemudian berakhirnya Pemerintahan Kesultanan Sambas dengan bergabung ke dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950.
title: Suku Sambas

text: Secara otentik Kerajaan Sambas telah eksis sejak abad ke 13 M yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Negara Kertagama karya Prapanca pada masa Majapahit (1365 M). Kemungkinan besar bahwa Kerajaan Sambas saat itu Rajanya bernama Rio (Neneng Rio / Ne' Riuh). Walaupun secara otentik Kerajaan Sambas tercatat sejak abad ke-13 M, namun demikian berdasarkan benda-benda arkelogis (berupa gerabah, patung dari masa hindu)yang ditemukan selama ini di wilayah sekitar Sungai Sambas menunjukkan bahwa pada sekitar abad ke-6 M atau 7 M di sekitar Sungai Sambas ini diyakini telah berdiri Kerajaan Sanujuh (Kerajaan dayak bakati utara). Hal ini ditambah lagi dengan melihat posisi wilayah Sambas yang berhampiran dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas dunia sehingga diyakini bahwa pada sekitar abad 7 M di wilayah Sungai Sambas ini telah berdiri Kerajaan Sambas yaitu lebih kurang bersamaan dengan masa berdirinya Kerajaan Batu Laras di hulu Sungai Keriau yaitu sebelum berdirinya Kerajaan Tanjungpura.
title: Kerajaan Sambas

text: Peta wilayah yang ditunjukkan di awal halaman ini adalah batas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas dari masa Sultan Sambas ke-4 yaitu Sultan Abubakar Kamaluddin (1730) hingga berakhirnya masa pemerintahan Kesultanan Sambas dengan bergabung kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas tersebut diatas kemudian pada tahun 1956 dijadikan sebagai wilayah Kabupaten Sambas yang berlangsung selama sekitar 44 tahun hingga kemudian pada tahun 2000 wilayah Kabupaten Sambas itu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang seperti yang ada sekarang (2012. Jadi bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas sekarang menjadi wilayah dari 2 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas yang sejak berpuluh tahun oleh masyarakat di wilayah ini di kenal dengan sebutan populer yaitu "SINGBEBAS" singkatan dari Singkawang, Bengakayang dan Sambas wilayah-wilayah inilah yang dahulu merupakan wilayah kekuasaan KESULTANAN SAMBAS. (Sumber : 1. Arsip Nasional RI, Jakarta, 2. Silsilah Kesultanan Sambas, 3. Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 1956)
title: Kerajaan Sambas

text: Kesultanan Melayu Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah barat laut Pulau Kalimantan dengan pusat pemerintahannya adalah di Kota Sambas sekarang. Kesultanan Sambas adalah penerus pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama "Sambas" di wilayah ini paling tidak telah berdiri dan berkembang sebelum abad ke-14 M sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca. Pada masa itu rajanya bergelar "Nek", salah satunya bernama Nek Riuh. Setelah masa Nek Riuh, pada sekitar abad ke-15 M muncul pemerintahan raja yang bernama Tan Unggal yang terkenal sangat kejam. Karena kekejamannya ini Raja Tan Unggal kemudian dikudeta oleh rakyat dan setelah itu selama puluhan tahun rakyat di wilayah Sungai Sambas ini tidak mau mengangkat raja lagi. Pada masa kekosongan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas inilah kemudian pada awal abad ke-16 M (1530) datang serombongan besar orang-orang dari Pulau Jawa (sekitar lebih dari 500 orang) yaitu dari kalangan Bangsawan Kerajaan Majapahit yang masih beragama Hindu, yaitu keturunan dari Raja Majapahit sebelumnya yang bernama Wikramawardhana.
Pada saat itu di pesisir dan tengah wilayah Sungai Sambas ini telah sejak ratusan tahun didiami oleh orang-orang Melayu yang telah mengalami asimilasi dengan orang-orang Dayak pesisir di mana karena saat itu wilayah ini sedang tidak ber-Raja (sepeninggal Raja Tan Unggal) maka kedatangan rombongan pelarian Majapahit ini berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik. Rombongan Majapahit ini kemudian menetap di hulu Sungai Sambas yaitu di suatu tempat yang sekarang disebut dengan nama "Kota Lama". Setelah sekitar lebih dari 10 tahun menetap di "Kota Lama" dan melihat keadaan wilayah Sungai Sambas ini aman dan kondusif maka kemudian para pelarian Majapahit ini mendirikan sebuah Kerajaan hindu yang kemudian disebut dengan nama "Panembahan Sambas". Raja Panembahan Sambas ini bergelar "Ratu" (Raja Laki-laki) di mana Raja yang pertama tidak diketahui namanya yang kemudian setelah wafat digantikan oleh anaknya yang bergelar Ratu Timbang Paseban, setelah Ratu Timbang Paseban wafat lalu digantikan oleh adindanya yang bergelar Ratu Sapudak. Pada masa Ratu Sapudak inilah untuk pertama kalinya diadakan kerjasama perdagangan antara Panembahan Sambas ini dengan VOC yaitu pada tahun 1609.
title: Kesultanan Sambas

text: Sebelum berdirinya Kesultanan Sambas pada tahun 1671, di wilayah Sungai Sambas ini sebelumnya telah berdiri kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah Sungai Sambas dan sekitarnya. Berdasarkan data-data yang ada, urutan kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Sungai Sambas dan sekitarnya sampai dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah :Secara otentik Kerajaan Sambas telah eksis sejak abad ke 13 M yaitu sebagaimana yang tercantum dalam kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca pada masa Majapahit. Kemungkinan besar bahwa Kerajaan Sambas saat itu rajanya bernama Nek Riuh. Walaupun secara otentik Kerajaan Sambas tercatat sejak abad ke-13 M, namun demikian berdasarkan benda-benda arkeologis (berupa gerabah, patung dari masa Hindu) yang ditemukan selama ini di wilayah sekitar Sungai Sambas menunjukkan bahwa pada sekitar abad ke-6 M atau 7 M di wilayah ini diyakini telah berdiri sebuah kerajaan. Hal ini ditambah lagi dengan melihat posisi wilayah Sambas yang berhampiran dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas dunia, sehingga diyakini bahwa pada sekitar abad ke-5 hingga 7 M di wilayah Sungai Sambas ini telah berdiri Kerajaan Sambas yaitu lebih kurang bersamaan dengan masa berdirinya Kerajaan Batu Laras di hulu Sungai Keriau yaitu sebelum berdirinya Kerajaan Tanjungpura.
title: Kesultanan Sambas

text: Menurut Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365 menyebutkan Sambas sebagai salah satu negeri di provinsi Tanjungnagara (beribukota di Tanjungpura) yang telah ditaklukan Kerajaan Majapahit oleh Gajah Mada. Sedangkan menurut Hikayat Banjar, sejak masa kekuasaan Maharaja Suryanata/Raden Aria Gegombak Janggala Rajasa, pangeran dari Majapahit yang menjadi raja Negara Dipa (Banjar Hindu), Sambas merupakan salah satu tanah yang di bawah angin (= negeri di sebelah barat) yang menyerahkan upeti. Dalam Hikayat Banjar, penguasa Sambas disebut Raja Sambas demikian juga penguasa Sukadana disebut Raja Sukadana sementara daerah Kota Waringin, Pasir dan Berau penguasanya disebut "orang besar". Jika berada di pusat keraton Banjar maka Raja Sambas disebut "Dipati Sambas/Pangeran Adipati Sambas" dan Raja Sukadana disebut "Dipati Sukadana/Pangeran Adipati Sukadana" yang dianggap sebagai raja bawahanan dari Sultan Banjar yang bertindak sebagai pemerintah pusat. Saat itu raja-raja di Kalimantan masih setaraf Panembahan atau Pangeran Adipati dan belum ada yang bergelar Sultan, kecuali Sultan Brunei dan Sultan Banjar. Pada masa pemerintahan Sultan Banjar ke-4 Marhum Panembahan/Sultan Mustainbillah yang berkuasa tahun 1595-1642, setelah mengutus Kiai Martasura ke Makassar untuk bertemu Karaeng Patinggaloang, maka kira-kira antara tahun 1638-1640, seorang raja Sambas (Saboa Tangan Pangeran Adipati Sambas) telah datang ke Kesultanan Banjar untuk mempersembahkan upeti berupa dua biji intan dan barang-barang lainnya. Intan yang satu ada sedikit bercak kotor ukurannya sebesar buah tanjung dinamakan Si Giwang, sedangkan yang sebuah lagi berukuran sebesar telur burung dara dinamakan Si Misim. Sejak saat itulah Sambas tidak lagi disuruh menyerahkan upeti tiap-tiap tahun, tetapi hanya jika saat-saat Sultan Banjar menyuruh mengirimkan barang yang dikehendakinya maka jangan tidak dicarikan barang tersebut. Selanjutnya intan Si Misim dipersembahkan oleh Marhum Panembahan/Sultan Mustainbillah kepada raja Mataram Sultan Agung. Tahun 1546 raja Demak Sultan Trenggono mangkat. Ia telah berjasa menolong Sultan Suriansyah mendirikan Kesultanan Banjar. Sejak runtuhnya Demak, Sultan Banjarmasin melepaskan diri dan tidak pernah lagi mengirim upeti kepada pemerintahan Jawa berikutnya. Pada masa Sultan Hidayatullah I (ayah Marhum Panembahan), Mataram menyerang Banjarmasin dan menawan putra mahkota Ratu Bagus di Tuban. Sejak itu hubungan Mataram dan Banjarmasin mengalami ketegangan. Namun sejak tahun 1637 hubungan Banjarmasin dan Mataram membaik dan Ratu Bagus dibebaskan dari tawanan. Maka tibalah di pelabuhan Jepara pada bulan Oktober tahun 1641 utusan Marhum Panembahan mengirim persembahan (hadiah/bukan upeti) berupa intan Si Misim (upeti dari raja Sambas dahulu) dan barang lainnya seperti lada, rotan, tudung dan lilin. Sebagai utusan anandanya sendiri yang dilahirkan dari selir seorang Jawa yaitu Pangeran Dipati Tapesana beserta mangkubumi Kiai Tumenggung Raksanagara dan seorang menteri Kiai Narangbaya disertai dua ratus pengiring (menurut Hikayat Banjar dan Kotawaringin) atau lima ratus pengiring menurut sumber Jawa.Hikayat Banjar dan Koatawaringin menyebutkan :
Hikayat Banjar dan Kotawaringin menyebutkan :
Negeri Sambas turut serta mengirim pasukan membantu Pangeran Samudera berperang melawan pamannya Pangeran Tumenggung (Raja Negara Daha terakhir).
Hikayat Banjar dan Kotawaringin menyebutkan : 
Hikayat Banjar dan Kotawaringin menyebutkan :
title: Kerajaan Sambas

text: Sultan Tengah / Raja Tengah itu kemudian menurunkan zuriatnya di Sambas yang mana keturunan Baginda itu kemudian turun temurun menjadi Sultan-Sultan Sambas. Namun setelah Sultan Tengah wafat pada sekitar tahun 1657 M, karena situasi dan kondisi tertentu, anak Baginda tidak diangkat sebagai penggantinya yang meneruskan tahta Kesultanan Sarawak itu tetapi Negeri Sarawak itu kemudian dikembalikan ke pemerintahan Kesultanan Brunei yang kemudian oleh Sultan Brunei diangkat seorang Wakil Sultan Brunei di wilayah Sarawak itu dengan gelar Pangeran Indra Mahkota. Sehingga dengan demikian Sultan Tengah atau Raja Tengah itu adalah Sultan Sarawak yang pertama dan sekaligus sebagai Sultan Sarawak yang terakhir.
title: Kerajaan Sarawak

text: Tahun 1609, di Sambas pada saat itu ada ketakutan yang sangat besar akan serangan bermusuhan oleh Broenei, sehingga penguasa wilayah itu, Saboa Tangan Pangeran ay de Paty Sambas, membuat aliansi dengan Belanda pada 1 Oktober 1609, dengan harapan menentangnya, untuk memperkuat terhadap musuh-musuhnya. Sementara itu serangan itu tidak memiliki tempat; Namun, sultan Broenei telah turun ke laut dengan 150 perahu, tetapi badai telah memaksanya untuk mundur.
Daftar Pangeran Adipati/Panembahan Ratu yang memerintah Kerajaan Sambas:
title: Kerajaan Sambas

text: Batas wilayah Kesultanan Sambas pada awalnya yaitu ketika didirikan pertama kali oleh Raden Sulaiman (Sultan Muhammad Shafiuddin I) adalah meliputi wilayah Sungai Sambas dan percabangannya serta wilayah Sungai Paloh dan percabangannya. Ketika pada masa Sultan Sambas ke-2 yaitu Sultan Muhammad Tajuddin I (Raden Bima) batas wilayah Kesultanan Sambas telah meluas meliputi Sungai Sambas hingga wilayah Sungai Selakau dan percabangannya. Wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas kemudian terus meluas hingga pada masa Sultan Sambas ke-4 (Sultan Abubakar Kamaluddin) wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas telah meliputi mulai dari Tanjung Datuk di utara hingga ke Sungai Duri di selatan kemudian daerah Montraduk dan Bengkayang di tenggara hingga ke daerah Seluas dan Sungkung di sebelah timur. Wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas dari masa Sultan Sambas ke-4 (Sultan Abubakar Kamaluddin) ini kemudian terus bertahan hingga berakhirnya masa pemerintahan Kesultanan Sambas selama sekitar 279 tahun (dengan melalui 15 orang Sultan dan 2 orang Kepala Pemerintahan) yaitu dengan bergabung ke dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Pada tahun 1956, bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas itu (yaitu wilayah Kesultanan Sambas sejak Sultan Sambas ke-4 hingga berakhirnya pemerintahan Kesultanan Sambas itu) secara utuh dijadikan wilayah Kabupaten Sambas (sebagaimana tercantum dalam "Berita Daerah Kalimantan Barat" mengenai pembentukan Kabupaten Sambas pada tahun 1956). Wilayah Kabupaten Sambas ini kemudian terus bertahan hingga kemudian pada tahun 2000, wilayah Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi 3 Daerah Pemerintahan yaitu Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang hingga sekarang ini.
title: Kesultanan Sambas