Pertanyaan: Kapan Partai Nasional Indonesia berdiri ?

Pasase relevan:
text: Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang pernah menjadi kontestan Pemilu. PDI didirikan pada tanggal 10 Januari 1973, merupakan fusi (penggabungan) dari beberapa partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.
title: Partai Demokrasi Indonesia

text: Partai Nasional Indonesia atau dikenal juga PNI adalah partai politik tertua di Indonesia. Partai ini didirikan pada 4 Juli 1927 dengan nama "Perserikatan Nasional Indonesia" dengan ketuanya pada saat itu adalah Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, dan Mr. Sunaryo.
title: Partai Nasional Indonesia

text: Didirikan di Bandung oleh para tokoh nasional seperti Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr Sunaryo. Selain itu para pelajar yang tergabung dalam Algemeene Studie Club (ASC) yang diketuai oleh Ir. Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini.
Berganti nama dari "Perserikatan Nasional Indonesia" menjadi "Partai Nasional Indonesia"
PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja
Pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara Sukamiskin, Bandung. Dalam masa pengadilan ini Ir. Soekarno menulis pidato "" dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya.
Pimpinan PNI, Ir. Soekarno diganti oleh Mr. Sartono. Mr. Sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931. Moh. Hatta yang tidak setuju pembentukan Partai Indonesia akhirnya membentuk PNI-Baru atau Pendidikan Nasional Indonesia. Ir. Soekarno bergabung dengan Partindo. 
Ir. Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores sampai dengan 1942.
Moh. Hatta dan Syahrir dibuang ke Bandaneira sampai dengan 1942.
PNI memenangkan Pemilihan Umum 1955.
PNI bergabung dengan empat partai peserta pemilu 1971 lainnya membentuk Partai Demokrasi Indonesia 
Dipimpin oleh Supeni, mantan Duta besar keliling Indonesia, PNI didirikan kembali.
PNI menjadi peserta pemilu 1999.
PNI berubah nama menjadi PNI Marhaenisme dan diketuai oleh Sukmawati Soekarnoputeri, anak dari Soekarno.
title: Partai Nasional Indonesia

text: Pada tanggal 26 Oktober 1995, mantan anggota Partai Nasional Indonesia Supeni membentuk Serikat Nasional Indonesia (PNI). Dengan jatuhnya Presiden Suharto pada tahun 1998, muncul kesempatan untuk menghidupkan kembali Partai Nasional Indonesia. Pada sebuah pertemuan pada tanggal 20 Mei 1998 diputuskan untuk mengubah nama Serikat Nasional Indonesia, dan pada tanggal 17 Juni 1998, Partai Nasional Indonesia (PNI) diumumkan. Kemudian dikenal sebagai PNI-Supeni untuk membedakannya dari versi PNI lainnya, yang semuanya mengklaim sebagai keturunan partai tua, kemudian partai ini memperebutkan pemilihan legislatif tahun 1999, memenangkan 0,36% suara, dan namun tidak memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
title: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

Pasase lain:
text: Partai ini didirikan pada tanggal 27 Juli 2002 oleh Eros Djarot. Partai ini berasaskan marhaenisme.
title: Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

text: Dalam struktur representasi kursi partai pada Komite Nasional Indonesia Pusat yang didirikan pada 16-17 Oktober 1945, Partai Sosialis memiliki 35 kursi (17,5%) dari 200 kursi yang ada. Pada akhir tahun 1945 (dalam rapat pada 20 Desember 1945), Partai Sosialis memperoleh lima (menempatkan lima orang perwakilan) dari 25 kursi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, lembaga legislatif "de facto" sebelum adanya DPR. Anggota Partai Sosialis, Soepeno terpilih sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada tahun 1946, terjadi krisis dalam pemerintahan Kabinet Sjahrir III, karena dianggap menjual negara dengan menyetujui perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perundingan itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggarjati. Peraturan Presiden No. 6/1946 berisi tentang penyempurnaan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat, berbentuk penambahan jumlah anggotanya dari 200 menjadi 514 orang. Di samping itu supaya lebih dapat mencakup semua lapisan dan golongan yang ada. Dalam Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat pada 2 Maret 1947 menyetujui tindakan Presiden Soekarno menambah jumlah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut. Berdasarkan struktur representasi jumlah kursi partai pada KNIP terhitung sejak 2 Maret 1947, Partai Sosialis memperoleh 35 kursi dari 514 kursi keseluruhan. Mr. Assaat terpilih sebagai Ketua KNIP dan Ketua Badan Pekerja KNIP. Dalam persetujuan penambahan anggota KNIP, maka Badan Pekerja KNIP yang lama dibubarkan. Pada Sidang KNIP tanggal 3 Maret 1947 disusun dan dipilih Badan Pekerja KNIP yang baru. Jumlah anggota Badan Pekerja KNIP meningkat dari 25 orang menjadi 47 orang. Partai Sosialis memperoleh lima (menempatkan lima orang perwakilan) dari 47 kursi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut. Kelima orang tersebut ialah Mr. Assaat, Soebadio Sastrosatomo, Sugondo Djojopuspito, Soepeno, dan Tan Ling Djie.
title: Partai Sosialis Indonesia

text: Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah "Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam" (AD Bab II, Pasal 3 [2]). PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Ketua Umum saat ini adalah Zulkifli Hasan. Ketua Majelis Pertimbangan Partai dijabat oleh Soetrisno Bachir. Ketua Dewan Kehormatan Partai dijabat oleh Amien Rais.
title: Partai Amanat Nasional

text: Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen. Tahun 1945-1946 ia menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta. Kariernya semakin menanjak ketika menjadi Ketua II Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. Pada tahun 1946, Adam Malik mendirikan Partai Rakyat, sekaligus menjadi anggotanya. 1948-1956, ia menjadi anggota dan Dewan Pimpinan Partai Murba. Pada tahun 1956, ia berhasil memangku jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang lahir dari hasil pemilihan umum.
title: Adam Malik

text: Setelah pendudukan Jepang berakhir, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat 3 November 1945 Nomor X tentang pembentukan partai-partai politik. Berdirinya partai-partai politik oleh Pemerintah Republik Indonesia dipandang sebagai partisipasi aktif dari kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara serta dapat memperkuat perjuangan bangsa mempertahankan kemerdekaan. Keluarnya maklumat tersebut menyebabkan partai-partai di Indonesia hidup kembali seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam Masyumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, dan sebagainya. Paguyuban Pasundan saat itu tidak langsung aktif kembali. Hal ini terutama disebabkan karena R. Oto Iskandar di Nata, yang dianggap sebagai figur yang dapat memimpin kembali Paguyuban Pasundan, hilang secara misterius bersama beberapa tokoh kemerdekaan lainnya.
title: Paguyuban Pasundan

text: Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet (sekarang Rusia) ini menjelaskan tentang “pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik” dan menawarkan gagasan yang disebutnya “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxsisme-Leninisme: PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut "Komite Front Nasional".
title: Pemberontakan PKI 1948