Pertanyaan: Bagaimana sistem pemerintahan Jerman ?

Pasase relevan:
text: Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
title: Kanselir Jerman

text: Mulai 1949 dan seterusnya, Republik Federal Jerman dibangun menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun ("Wirtschaftswunder"). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet. Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang masih melihat ke Barat untuk kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melalui Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan ketat (yang mana Tembok Berlin adalah bagian darinya) pada 1961 untuk mencegah pelarian massal ini.
title: Penyatuan kembali Jerman

text: Untuk menjelaskan dampak internal pemerintahan Jerman Timur dari sudut pandang sejarah Jerman jangka panjang, sejarawan Gerhard A. Ritter (2002) berpendapat bawha Jerman Timur dibentuk oleh dua kekuatan dominan – Komunisme Soviet dan tradisi Jerman yang dipilah dengan pengalaman komunis Jerman selama dua perang dunia. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah komunis yang terlihat jelas adalah mengakhiri kapitalisme dan mentransformasikan industri dan pertanian, dan mengubah sistem pendidikan dan media massa. Di sisi lain, relatif tidak terdapat perubahan dalam bidang yang tidak berkaitan dengan sejarah seperti sains, profesi insinyur, gereja Protestan, dan sebagian besar gaya hidup borjuis. Menurut Ritter, kebijakan sosial menjadi alat legitimasi penting dalam dekade terakhir.
title: Jerman Timur

Pasase lain:
text: Konstitusi Kekaisaran Jerman menggunakan konstitusi Konfederasi Jerman Utara yang sedikit diamendemen. Resminya, Kekaisaran Jerman sendiri merupakan negara federasi. Praktaknya, hubungan antara Prusia dengan negara bagian Jerman lainnya sedikit memusingkan. Kerajaan Hohenzollern (Prusia) mencakup 3/5 dari wilayah Jerman dan 2/3 dari total populasi Jerman. Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jerman pada praktiknya merupakan pasukan Prusia yang diperbesar, meskipun kerajaan-kerajaan lain (Bavaria, Sachsen dan Württemberg) tetap memiliki pasukan mereka masing-masing. Mahkota kekaisaran merupakan jabatan turun menurun milik Wangsa Hohenzollern, kebangsawanan dari Prusia. Perdana Mentri Prusia juga merupakan Kanselir Kekaisaran Jerman kecuali untuk periode Januari-November 1873 dan 1892-94. Kekaisaran Jerman sendiri tidak memiliki hak untuk mengambil pajak langsung dari wajib pajak; pemasukan yang menjadi wewenang langsung Pemerintahan Federasi ialah bea masuk cukai, bea cukai umum serta penerimaan dari pelayanan telegrafi dan surat. Meskipun semua pria di atas umur 25 bisa mengikuti pemilihan umum, Prusia tetap menggunakan sistem pemilihan tiga kelas mereka. Hal ini secara efektif mengharuskan para pemimpin pemerintahan untuk mencari legislatur yang dipilih dari dua cabang. Baik di Kerajaan Prusia maupun di Kekaisaran Jerman, konstituen asli tidak pernah diubah menyesuaikan perubahan yang terjadi di populasi mereka, yang artinya daerah-daerah pelosok memiliki terlalu banyak suara di parlemen Jerman pada awal abad ke-20.
title: Prusia

text: Jerman memiliki pemerintahan sistem parlementer di mana Kanselir adalah tokoh politik utama negara dan kepala eksekutif "de facto". Namun, Presiden memiliki peran, yang meskipun bukan posisi eksekutif, lebih dari sekadar seremonial. Presiden memiliki keleluasaan yang luas mengenai cara mereka menjalankan tugas resmi mereka. Presiden memberikan arahan terhadap politik umum dan perdebatan sosial dan memiliki beberapa "kekuasaan cadangan" dalam kasus ketidakstabilan politik (sebagaimana diatur oleh Pasal 81 dari Undang-Undang Dasar).
title: Presiden Jerman

text: Sistem Bela Negara di Jerman dikenal dengan "Wehrpflicht" dan dikhususkan untuk warga sipil berjenis kelamin laki-laki selama 9 bulan. Kegiatan ini dapat diganti dengan kegiatan sosial yang diatur oleh peraturan pemerintah sebagai bentuk rekonsiliasi nasional. "Wehrpflich" tidak berlaku bagi anggota keluarga yang mengalami operasi pada zaman rezim NAZI. Pada zaman NAZI, Hitler pernah mewajibkan wajib militer bagi penduduk yang berusia 18 - 45 tahun meskipun mnurut Perjanjian Versailles (1919), Jerman dilarang mengadakan wajib militer.
title: Komponen cadangan

text: Pemerintah menggunakan uang dan harga sebagai alat politik, dengan memberikan harga yang telah disubsidi untuk produk barang dan jasa dasar dasar, yang dikenal sebagai "paket pembayaran kedua". Pada tingkat produksi, harga artifisial dibuat untuk sebuah sistem semibarter dan penimbunan sumber daya. Untuk konsumen, hal itu menyebabkan penggantian uang RDJ dengan waktu, barter, dan valuta kuat. Ironisnya, perekonomian sosialis menjadi semakin tergantung pada bantuan keuangan dari pinjaman valuta kuat dari Jerman Barat. Sementara mata uang Jerman Timur menjadi tidak berharga dika dibandingkan dengan Deutsche Mark (DM).
title: Jerman Timur

text: Jerman Nazi (kadang-kadang disebut Nazi Jerman) atau Reich Ketiga (Bahasa Jerman: "Drittes Reich"; Bahasa Inggris: "Third Reich") merujuk terutama pada masa dari tahun 1933 sampai 1945, ketika Adolf Hitler memimpin negara Jerman sebagai diktator dan menyebarkan ideologi nasional-sosialisme ("Nationalsozialismus"). "Reich" adalah kata Jerman untuk "kerajaan" yang secara literal artinya "alam/negeri". Disebut kerajaan ketiga karena kerajaan pertama adalah Kekaisaran Romawi Suci, dan yang kedua adalah Kekaisaran Jerman. Nama resmi negara yang menganut sistem politik sayap ekstrim kanan ini adalah Reich Jerman Agung (Bahasa Jerman: "Großdeutsches Reich"). Nama "Jerman Nazi" merupakan istilah populer media yang merujuk pada Jerman pada masa pemerintahan Partai Nazi yang berkuasa secara tunggal absolut. Sementara itu julukan "Reich Ketiga" merupakan nama tidak resmi yang dipropagandakan oleh Adolf Hitler selama menjadi führer.
title: Jerman Nazi

text: Revolusi 1848-1849 di Jerman menginginkan penyatuan Jerman di bawah satu konstitusi. Para pendukung revolusi menekan pemerintahan berbagai negara, terutama di Rheinland, untuk mendirikan dewan parlementer yang bertanggung jawab untuk membuat naskah konstitusi. Pada akhirnya, banyak pendukung revolusi sayap kiri yang mengharapkan agar konstitusi ini akan menetapkan hak suara untuk semua laki-laki, mendirikan parlemen nasional permanen, dan menyatukan Jerman, kemungkinan di bawah kepemimpinan raja Prusia. Hal ini tampak sebagai pilihan yang paling masuk akal karena Prusia adalah negara Jerman terkuat, dan juga yang terbesar. Sementara itu, secara umum, para pendukung revolusi berhaluan tengah-kanan menginginkan perluasan hak suara di negara mereka dan kemungkinan penyatuan dengan sistem yang longgar. Akibat tekanan dari mereka, diadakan berbagai pemilihan umum berdasarkan kualifikasi pemilihan yang berbeda, seperti hak pilih tiga kelas Prusia, yang memberikan lebih banyak kekuasaan perwakilan kepada beberapa kelompok - terutama yang kaya dan berkepemilikan.
title: Penyatuan Jerman

text: Sejarawan memperdebatkan apakah Otto von Bismarck — Presiden Menteri Prusia — memiliki rencana untuk menyatukan negara-negara Jerman dengan Konfederasi Jerman Utara menjadi satu negara atau hanya ingin memperkuat Kerajaan Prusia. Mereka menyimpulkan bahwa kekuatan "Realpolitik" Bismarck dan faktor-faktor lain memicu reorganisasi politik, ekonomi, militer, dan diplomatik negara-negara Jerman pada abad ke-19. Tanggapan terhadap nasionalisme Denmark dan Perancis juga berfokus pada ungkapan penyatuan Jerman. Kemenangan Prusia dalam tiga perang regional menghasilkan antusiasme dan kebanggaan yang dapat dimanfaatkan oleh politikus untuk mendorong penyatuan. Pengalaman ini mengingatkan rakyat Jerman akan pencapaian bersama dalam Peperangan Napoleon, terutama Perang Pembebasan pada tahun 1813–14. Dengan mendirikan Jerman tanpa Austria, penyatuan politik dan administratif pada tahun 1871 menyelesaikan masalah dualisme untuk sementara.Sebelum tahun 1806, terdapat lebih dari 300 entitas politik di wilayah Eropa Tengah yang berbahasa Jerman. Sebagian besar merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci atau dominion Wangsa Habsburg. Luas entitas-entitas tersebut bervariasi dari yang kecil dan kompleks (seperti wilayah keluarga Hohenlohe) hingga yang besar seperti Kerajaan Bayern dan Prusia. Sistem pemerintahan entitas-entitas tersebut juga bermacam-macam. Beberapa merupakan kota kekaisaran merdeka dengan luas yang berbeda-beda (seperti Augsburg yang kuat dan Weil der Stadt yang sangat kecil). Terdapat pula wilayah-wilayah keuskupan dengan luas dan pengaruh yang bermacam-macam pula, seperti Biara Reichenau yang kaya dan Keuskupan Agung Köln yang kuat. Selain itu terdapat negara-negara bersistem dinasti seperti Württemberg. Wilayah-wilayah tersebut (atau sebagian — Wangsa Habsburg dan Hohenzollern Prusia juga memiliki wilayah di luar Kekaisaran) merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, yang pada saat itu meliputi lebih dari 1.000 entitas. Semenjak abad ke-15, dengan beberapa pengecualian, elektor-pangeran Kekaisaran Romawi Suci memilih kepala Wangsa Habsburg sebagai pemegang gelar Kaisar Romawi Suci. Di antara negara-negara berbahasa Jerman, mekanisme administratif dan hukum Kekaisaran Romawi Suci mewadahi penyelesaian sengketa antara petani dan tuan tanah, baik antar jurisdiksi maupun di dalam jurisdiksi. Melalui lingkar kekaisaran ("Reichskreise"), sekelompok negara menggabungkan sumber daya dan mendorong kepentingan regional dan organisasional, termasuk kerja sama ekonomi dan perlindungan militer.
title: Penyatuan Jerman