Pertanyaan: Dimana Pemilu di Palestina dilakukan?

Pasase relevan:
text: Januari 2005, diadakan pemilihan Presiden Otoritas Palestina. Hamas memboikot pemilu ini, dimana pemilu ini dimenangkan Mahmoud Abbas , pemimpin Fatah pasca Arafat. Tapi kemudian, Hamas ikut dalam pemilu Legislatif bulan Januari 2006 dan berhasil meraup 42,9% suara. Hal ini membuktikan mayoritas masyarakat Palestina mendukung perjuangan Hamas.
title: Konflik Fatah–Hamas

text: Sejak tahun 1983, ia menjadi anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) serta memimpin komite nasional dan internasional yang berkonsentrasi pada urusan organisasi non-pemerintah. Ia memulai kembali perundingan rahasia dengan pejabat Israel pada tahun 1989 lewat perantara Belanda. Ia tetap menjalankan aktivitas perundingan di balik pintu dengan Israel ketika dan pasca-Konferensi Madrid tahun 1991. Pasca Konferensi Madrid, ia dipercaya menjabat sebagai koordinator urusan perundingan. Ia meletakkan rencana dan pengarahan pada tim perunding Palestina.
Saat Pemimpin Otoritas Palestina Yasser Arafat membentuk lembaga perdana menteri, ia ditunjuk untuk menjabatnya tetapi mundur empat bulan kemudian (Juni 2003-September 2003. Ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PLO sepeninggal Yasser Arafat (11 November 2004). Ia terpilih menjadi Presiden Palestina pada pemilu 9 Januari 2005 dengan 62,3 persen suara. Kemenangan Hamas pada Pemilu Legislatif 25 Januari 2006 menghantarkan Ismail Haniya untuk posisi Perdana Menteri Palestina. Hamas yang semenjak awal perjuangannya menolak mengakui negara Israel membuat kesulitan posisinya, sehingga Abbas berniat menyelenggarakan sebuah referendum pada 31 Juli 2006 untuk menentukan perlu tidaknya Palestina mengakui negara Israel.
title: Mahmoud Abbas

text: Pada Februari 1919, Balfour berkata bahwa Palestina dianggap sebuah kasus pengecualian dimana, merujuk kepada penduduk lokal, "kita secara deliberasi dan berhak mengurungkan penerimaan prinsip penentuan nasib sendiri," meskipun ia menganggap bahwa kebijakan tersebut menyediakan penentuan nasib sendiri untuk Yahudi. Avi Shlaim menganggap ini sebagai "kontradiksi terbesar" dari deklarasi tersebut. Prinsip penentuan nasib sendiri tersebut telah dideklarasikan beberapa kali dalam deklarasi tersebutEmpat Belas Poin Januari 1918 buatan Presiden Wilson, Deklarasi Tujuh Orang buatan McMahon pada Juni 1918, Deklarasi Inggris-Perancis November 1918, dan Kovenan Liga Bangsa-Bangsa Juni 1919 yang telah mendirikan sistem mandat. Dalam sebuah memo Agustus 1919, Balfour mengetahui ketidakkonsistenan pada pernyataan tersebut, dan kemudian menjelaskan bahwa Inggris tak memiliki tujuan untuk menyerobot penduduk Palestina yang ada. Hasil Komisi Konsultasi Penyidikan King-Crane Amerika yang berlangsung dari penduduk asli – dimana Inggris menarik diri – mengejutkan selama tiga tahun sampai laporan tersebut dibocorkan pada 1922. Pemerintah Inggris berikutnya memahami defisiensi ini, terutama komite tahun 1939 pimpinan Lord Chancellor, Frederic Maugham, yang menyatakan bahwa pemerintah tak "bebeas untuk menyingkirkan Palestina tanpa menyoroti keinginan dan kepentingan para penduduk Palestina", dam pernyataan April 2017 oleh menteri negara Kantor Luar Negeri Inggris Baroness Anelay menyatakan bahwa pemeritnah memahami bahwa "Deklarasi tersebut seharusnya diserukan untuk perlindungan hak politik komunitas non-Yahudi di Palestina, terutama hak penentuan nasib sendiri mereka."
title: Deklarasi Balfour

text: Kemenangan Netanyahu atas terpilihnya pra-favorit Shimon Peres mengejutkan banyak kalangan. Katalis yang utama dalam kejatuhan yang kedua adalah gelombang pengeboman bunuh diri lama sebelum pemilu, pada tanggal 3 dan 4 Maret 1996, Palestina dihantam dua bom bunuh diri, sehingga menewaskan 32 orang Israel. Peres tampaknya tidak mampu menghentikan serangan. Tidak seperti Peres, Netanyahu tidak percaya Yasser Arafat yang dikondisikan setiap kemajuan pada proses perdamaian pada Otoritas Nasional Palestina memenuhi kewajibannya - terutama memerangi terorisme, dan berlari dengan slogan kampanye "Netanyahu - membuat aman perdamaian ". Namun, meskipun Netanyahu memenangkan pemilihan Perdana Menteri, Buruh memenangkan pemilu Knesset, mengalahkan Likud-Gesher - aliansi Tzomet, yang berarti Netanyahu harus bergantung pada koalisi dengan Ultra-ortodoks pihak, Shas dan UTJ (yang kebijakan kesejahteraan sosial terbang dalam menghadapi pandangan kapitalistik-nya) untuk memerintah.
title: Benjamin Netanyahu

text: Pemerintah Inggris, termasuk Churchill, jelas menyatakan bahwa Deklarasi tersebut tak ditujukan agar seluruh Palestina berubah menjadi Tanah Air Yahudi, "namun Tanah Air harus didirikan di Palestina." Emir Faisal, Raja Suriah dan Irak, membuat perjanjian formal tertulis dengan pemimpin Zionis Chaim Weizmann, yang dirancang oleh T.E. Lawrence, dimana mereka berupaya untuk menjalin hubungan damai antara orang Arab dan orang Yahudi di Palestina. Perjanjian Faisal–Weizmann 3 Januari 1919 merupakan perjanjian jangka pendek untuk kerjasama Arab-Yahudi pada pembangunan tanah air Yahudi di Palestina. Faisal memperlakukan Palestina secara berbeda dalam presentasinya di Konferensi Perdamaian pada 6 Februari 1919 dengan berkata "Palestina, untuk karakter universalnya, [harus] ditinggalkan di satu sisi untuk konsiderasi menguntungkan dari seluruh pihak yang menyorotinya". Perjanjian tersebut tak pernah diterapkan. Dalam surat lanjutan yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh Lawrence untuk penandatanganan Faisal, ia menjelaskan:
Saat surat tersebut dimasukkan ke Komisi Shaw pada 1929, Rustam Haidar berbincang dengan Faisal di Baghdad dan menyatakan bahwa Faisal "tak merekoleksi apapun yang ia tulis dari pernyataan tersebut". Pada Januari 1930, Haidar menulis kepada sebuah surat kabar di Baghdad bahwa Faisal: "menemukannya tampak aneh bahwa materi semacam itu diatributkan kepadanya karena ia tak ada waktu yang dapat mengondisikan perijinan bangsa asing apapun untuk berbagi dalam sebuah negara Arab". Awni Abd al-Hadi, sekretaris Faisal, menulis dalam memoirnya bahwa ia tak menyadari bahwa pertemuan antara Frankfurter dan Faisal terjadi dan bahwa: "Aku meyakini bahwa surat ini, anggaplah otentik, ditulis oleh Lawrence, dan bahwa Lawrence menandatanganinya dalam bahasa Inggris atas perantaraan Faisal. Aku meyakini surat ini adalah bagian dari klaim palsu buatan Chaim Weizmann dan Lawrence untuk memelencengkan opini publik." Menurut Allawi, penjelasan paling tampak untuk surat Frankfurter adalah sebuah pertemuan terjadi, sebuah surat dirancang dalam bahasa Inggris oleh Lawrence, namun bahwa "isinya tak secara keseluruhan dibuat jelas kepada Faisal. Ia kemudian mungkin atau mungkin tidak diinduksikan untuk menandatanganinya", sejak itu dijalankan untuk melawan pernyatana pribadi dan publik lain dari Faisal pada masa itu. Sebuah wawancara 1 Maret oleh Le Matin mengutip Faisal berkata:
Rasa hormat ini untuk agama lain mengarahkan opiniku tentang Palestina, tetangga kami. Bahwa Yahudi tak bahagia datang untuk bermukim disana dan berlagak sebagai warga yang baik dari negara ini, kemanusiaan kami sontak memberikan mereka tempat di bawah pemerintahan Muslim atau Nasrani yang dimandatkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Jika mereka ingin menghimpun sebuah negara dan mengklaim hak kedaulatan di wilayah tersebut, aku menganggapnya bahaya yang sangat serius. Ini dikhawatirkan akan menjadi konflik antara mereka dan ras lainnya.
title: Deklarasi Balfour

text: Dampak lainnya dari dominasi Fatah itu adalah, adanya boikot yang dilakukan oleh "Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah" (Hamas). Boikot Hamas terhadap pemilihan umum 1996 membuat partisipasi masyarakat Palestina menjadi minim. Hamas melakukan boikot itu karena menganggap Kesepakatan Oslo sebagai landasan awal diadakannya pemilihan umum 1996 adalah sebuah pengkhianatan bagi Bangsa Palestina, karena mendapatkan pengakuan internasional atas Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai wilayah otoritas Palestina, itu artinya bagi Hamas sama saja mengakui keberadaan Israel atas wilayah Palestina lainnya, oleh karena itulah Hamas memboikot pemilihan umum 1996.
title: Pemilu di Palestina

text: Sesuai dengan isi daripada Kesepakatan Oslo pada 1993, maka setahun kemudian, yaitu pada 1994, "Palestinian National Authority" atau Pemerintahan Otoritas Palestina dibentuk. Badan otoritas itu berfugsi sebagai lembaga pemerintahan transisi di Palestina yang tujuannya untuk merumuskan pemilihan umum Palestina yang rencananya akan diadakan pada 1996. Otoritas Palestina hasil Kesepakatan Oslo itu akhirnya menunjuk pmeimpin PLO, Yasser Arafat sebagai pemimpin pemerintahan otoritas Palestina. Secara internasional, pemerintahan otoritas Palestina diakui sebagai wakil resmi Palestina, salah satunya di Indonesia. Sementara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), PLO yang sudah menjadi perwakilan Palestina di PBB sejak 1974 digantikan oleh otoritas Palestina. Selain itu, Pemerintahan Otoritas Palestina juga mendapatkan pengakuan dan bantuan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya. Sejak mendapatkan pengakuan-pengakuan itu, maka Palestina secara resmi diperbolehkan untuk memiliki angkatan bersenjata dan kepolisian sendiri.
title: Pemilu di Palestina

text: Pemilihan umum di Palestina, baik pemilihan presiden "Palestinian National Authority" ataupun pemilihan anggota legilatif "Palestinian Legislative Council" adalah hasil dari Kesepakatan Oslo pada 1993. Kesepakatan Oslo itu yang ditandatangani oleh kedua pihak yang selama ini berkonflik, yaitu Israel dan Palestina, Israel saat itu diwakili oleh Yitzhak Rabin, sementara Palestina diwakili oleh Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kesepakatan itu menegaskan pada pengurangan dan penghentian tindakan kekerasan di kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina. Di dalam kesepakatan itu, PLO sebagai organisasi politik terbesar di Palestina sepakat untuk menghentikan perlawanan dengan kekerasan, sementara Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin setuju untuk menarik pasukan Israel dari Tepi Barat dan Jalur Gaza dan juga sepakat untuk mengakui pemerintahan otoritas Palestina di kedua kawasan itu. Sejak saat itu, Palestina secara resmi memiliki suatu otoritas pemerintahan, meskipun belum memiliki kemerdekaan.
title: Pemilu di Palestina

text: Pemilu di Palestina adalah sebuah proses politik berupa pemilihan umum yang diadakan di wilayah yang menjadi bagian dari otoritas Palestina (Tepi Barat dan Jalur Gaza). Meskipun Palestina tidak dinyatakan sebagai sebuah "negara merdeka", tetapi Palestina tetap memiliki hak untuk mendirikan partai politik dan melaksanakan pemilihan umum.
title: Pemilu di Palestina

Pasase lain:
text: Selanjutnya manuver politik yang dilakukan oleh PLO untuk mencapai tujuan kemerdekaan Palestina ialah dengan menyebarkan perjuangan rakyat Palestina ke seluruh dunia, mengakui Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 (yang mengakui eksistensi Israel), serta melakukan gerakan Intifadah sejak tahun 1987. Sebagian faksi militan militer menolak mengakui Resolusi PBB tersebut, namun mereka menegaskan bahwa mereka tetap menjadi anggota PLO dan tidak ingin memecah belah semangat nasionalisme ketika sedang dirintis usaha ke arah berdirinya sebuah negara yang baru terbentuk.
title: Organisasi Pembebasan Palestina

text: Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum interansional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas.
title: Otoritas Nasional Palestina

text: Status kota ini, terutama tempat-tempat sucinya, masih menjadi suatu masalah utama dalam konflik Israel–Palestina. Pemerintah Israel telah menyetujui rencana-rencana pembangunan di Kawasan Muslim di Kota Lama dalam rangka memperluas keberadaan Yahudi di Yerusalem Timur, sementara beberapa pemimpin Islam mengklaim bahwa kaum Yahudi tidak memiliki keterkaitan sejarah dengan Yerusalem, dan menyatakan bahwa Tembok Barat yang berusia 2500 tahun tersebut dibangun sebagai bagian dari sebuah masjid. Kaum Palestina memandang Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina, dan batas-batas kota ini telah menjadi subjek pembicaraan bilateral. Suatu tim ahli yang dihimpun oleh Ehud Barak (kelak menjadi Perdana Menteri Israel) pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa kota ini harus dibagi, karena Israel telah gagal meraih tujuan-tujuan nasionalnya di sana. Namun pada tahun 2014 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa "Yerusalem tidak akan pernah terbagi". Suatu jajak pendapat yang diselenggarakan pada tahun Juni 2013 mendapati bahwa 74% orang Yahudi Israel menolak gagasan mengenai suatu ibu kota Palestina di bagian manapun dari Yerusalem, kendati 72% masyarakat memandangnya sebagai sebuah kota yang terbagi. Suatu jajak pendapat pada tahun 2011, yang dilakukan oleh Palestinian Center for Public Opinion dan American Pechter Middle East Polls for the Council on Foreign Relations, mengungkapkan bahwa 39% penduduk Arab di Yerusalem Timur lebih memilih kewarganegaraan Israel daripada 31% lainnya yang lebih memilih kewarganegaraan Palestina. Menurut jajak pendapat tersebut, 40% penduduk Palestina lebih memilih untuk meninggalkan lingkungan permukiman mereka jika mereka ditempatkan di bawah pemerintahan Palestina.
title: Yerusalem

text: Pada pemilu untuk Knesset ke-17 pada 28 Maret, partai Kadima memperoleh 29 kursi. Hasil ini bukan seperti yang diharapkan, namun Kadima tetap merupakan partai dengan kursi terbanyak di Knesset dan dengan demikian mendapatkan hak pertama untuk membentuk koalisi. Dalam pidato kemenangannya, Olmert berjanji untuk menjadikan Israel negara yang adil, kuat, damai, dan makmur, menghargai hak-hak kaum minoritas, mementingkan pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta terutama sekali berjuang untuk mencapai perdamaian yang kekal dan pasti dengan bangsa Palestina. Olmert menyatakan bahwa sebagaimana Israel bersedia berkompromi untuk perdamaian, ia mengharapkan bangsa Palestina pun harus fleksibel dengan posisi mereka. Ia menyatakan bahwa bila Otoritas Palestina, yang kini dipimpin Hamas, menolak mengakui Negara Israel, maka Israel "akan menentukan nasibnya di tangannya sendiri" dan secara langsung menyiratkan aksi sepihak. Masa depan pemerintahan koalisi ini sebagian besar tergantung pada niat baik partai-partai lain untuk bekerja sama dengan perdana menteri yang baru terpilih.
title: Ehud Olmert

text: PKS dikenal sebagai salah satu partai yang paling vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Beberapa aksi PKS untuk kemerdekaan Palestina antara lain dengan menempuh jalur demonstrasi, seperti yang dilakukan pada Maret 2010 di kompleks Monas. Tak jarang pula PKS mengecam negara yang tidak mendukung upaya kemerdekaan Palestina, seperti pada November 2012, saat Amerika Serikat tidak menyetujui masuknya Palestina sebagai negara pemantau di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demonstrasi PKS dikenal dengan mengorganisir puluhan ribu kader dan tak jarang pula umat non-Muslim ikut di dalamnya, seperti politisi PDI Perjuangan, Sabam Sirait, yang ikut berdemonstrasi bersama massa PKS pada Maret 2010. Selain itu, PKS juga memanfaatkan massa kadernya yang besar untuk menggalang dana dalam jumlah yang besar, dan seringkali sumbangan tersebut disampaikan langsung lewat utusan khusus PKS ke Palestina, seperti saat penggalangan dana serentak seluruh DPW PKS di Indonesia pada bulan November 2012.
title: Partai Keadilan Sejahtera

text: Pada 1996, pemilihan umum di Palestina pertama kali diselenggarakan, sesuai dengan isi daripada Kesepakatan Oslo dan tujuan didirikannya Pemerintahan Otoritas Palestina. Pemilihan umum pertama di Palestina ini diadakan pada 20 Januari 1996 di tiga wilayah "de facto" yang menjadi wilayah kekuasaan Otoritas Palestina, yaitu Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
title: Pemilu di Palestina

text: Adanya dominasi Fatah dalam pemilihan umum 1996, maka sudah dipastikan, Fatah menjadi pemenang mutlak dalam pelihan umum pertama di Palestina itu. Dari jumlah 88 kursi di legislatif Palestina, Fatah memenangkan 55 kursi, sisanya dimiliki oleh calon-calon independen non-partai. Kemenangan Fatah dalam pemilihan umum 1996, juga berdampak pada hasil pemilihan Presiden Otoritas Palestina, yaitu menangnya Yasser Arafat yang juga pemimpin Fatah dan PLO saat itu sebagai Presiden Otoritas Palestina. Yasser Arafat menang mutlak dengan 88,2 persen suara, meninggalkan jauh saingannya, Samiha Khalil dengan 11,5 persen suara. Dengan hasil itu, Yasser Arafat dinobatkan sebagai presiden pertama Palestina.
Setelah pemilihan umum 1996, pemilihan umum kedua di Palestina, diadakan pada 9 Januari 2005. Pemilihan umum kedua di Palestina itu diselenggarakan seharusnya pada 2001, namun karena pada 2001 terjadi Intifadhah II atau Intifadhah al-Aqsha, maka menjadikan kondisi politik tidak kondusif dan terpaksa ditunda dan baru bisa dilaksanakan pada 2005.
title: Pemilu di Palestina