Pertanyaan: Siapa ketua umum pertama Partai Nasional Indonesia ?

Pasase relevan:
text: Presiden Soekarno memberikan tanggung jawab pembentukan kabinet pemerintahan pertama Indonesia pasca kemerdekaan kepada Ketua Umum Masyumi, Mohammad Natsir. Dengan 49 kursi parlemen, Masyumi merupakan partai terbesar yang menduduki kursi DPR. Sebagian besar pengamat berasumsi, bahwa kurangnya persentase mayoritas Masyumi di parlemen menghilangkan hak mereka untuk memerintah secara sepenuhnya, oleh karena itu mereka membutuhkan pragmatisme politik untuk berusaha membangun pemerintahan koalisi. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen, sempat dipertimbangkan sebagai mitra koalisi Masyumi dalam kabinet.
title: Partai Masyumi

text: Setelah itu, ia mencoba aktif di partainya kembali. Pada tingkat negarabagian asalnya, ia mencalonkan diri sebagai calon anggota Bundestag namun kalah dalam tingkat pencalonan. Pada tanggal 2 Juni 2008 ia mencalonkan diri sebagai ketua umum partai, dengan saingannya Volker Ratzmann, saat itu ketua fraksi Partai Hijau di Berlin. Ratzman lalu mengundurkan diri karena alasan pribadi. Sejak 15 November 2008 Özdemir menjadi ketua umum Partai Hijau dengan mendapatkan suara 79,2 persen delegasi. Dengan demikian ia menjadi orang pertama berlatarbelakang imigran di Jerman yang menjadi ketua partai pada tingkat nasional.
title: Cem Özdemir

Pasase lain:
text: Pada 7 Februari 2015, ia mendeklarasikan Partai Politik baru, yaitu Partai Persatuan Indonesia atau biasa disebut Partai Perindo. Pada acara deklarasi tersebut, dihadiri oleh beberapa petinggi Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz. Selain itu juga hadir Wiranto, Ketua Umum Hanura. Awalnya Perindo adalah ormas yang baru dideklarasikan pada 24 Februari 2013 di Istora Senayan, Jakarta.
title: Hary Tanoesoedibjo

text: Pada tanggal 26 Oktober 1995, mantan anggota Partai Nasional Indonesia Supeni membentuk Serikat Nasional Indonesia (PNI). Dengan jatuhnya Presiden Suharto pada tahun 1998, muncul kesempatan untuk menghidupkan kembali Partai Nasional Indonesia. Pada sebuah pertemuan pada tanggal 20 Mei 1998 diputuskan untuk mengubah nama Serikat Nasional Indonesia, dan pada tanggal 17 Juni 1998, Partai Nasional Indonesia (PNI) diumumkan. Kemudian dikenal sebagai PNI-Supeni untuk membedakannya dari versi PNI lainnya, yang semuanya mengklaim sebagai keturunan partai tua, kemudian partai ini memperebutkan pemilihan legislatif tahun 1999, memenangkan 0,36% suara, dan namun tidak memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
title: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

text: Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah "Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam" (AD Bab II, Pasal 3 [2]). PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Ketua Umum saat ini adalah Zulkifli Hasan. Ketua Majelis Pertimbangan Partai dijabat oleh Soetrisno Bachir. Ketua Dewan Kehormatan Partai dijabat oleh Amien Rais.
title: Partai Amanat Nasional

text: H.R. Agung Laksono () adalah seorang politisi. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 2009—2014. Dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar pada tahun 2004 dan 2009, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar pada tahun 2014 di Jakarta, ia terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Aburizal Bakrie.
title: Agung Laksono

text: Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen. Tahun 1945-1946 ia menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta. Kariernya semakin menanjak ketika menjadi Ketua II Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. Pada tahun 1946, Adam Malik mendirikan Partai Rakyat, sekaligus menjadi anggotanya. 1948-1956, ia menjadi anggota dan Dewan Pimpinan Partai Murba. Pada tahun 1956, ia berhasil memangku jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang lahir dari hasil pemilihan umum.
title: Adam Malik

text: Saat ini, Hary Tanoesoedibjo juga menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan.Kabar bahwa Hary Tanoesoedibjo masuk ke dunia politik mulai terdengar sejak awal bulan Oktober 2011, yang kemudian terkonfirmasi ketika ia secara resmi bergabung dengan Partai NasDem pada tanggal 9 Oktober 2011. Pada bulan November 2011, Hary muncul pada acara Rapat Pimpinan Nasional Partai NasDem yang pertama. Di partai tersebut, Hary menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pakar dan juga Wakil Ketua Majelis Nasional. Sejak ia berkiprah melalui Partai NasDem, Hary mendengung-dengungkan semboyan "Gerakan Perubahan", suatu gerakan yang dimotori oleh kelompok angkatan muda Indonesia.. Menurutnya, di dalam Partai NasDem 70% kadernya terdiri dari generasi muda.
title: Hary Tanoesoedibjo

text: Pada tanggal 21 Mei 1998, pada hari yang sama dengan kejatuhan Orde Baru, beberapa orang menggagas berdirinya partai politik yang baru. Yang hadir pada saat itu adalah Hamdan Harahap, Lukman Syamra, dan Ahmad Yani Wahid. Pada saat itu juga, Partai Republik dideklarasikan. Pada tanggal 25 Mei, Partai Republik dideklarasikan kembali di Taman Ismail Marzuki (TIM). Para deklarator yang hadir membentuk presidium untuk memimpin Partai Republik. Pada tanggal 17 Agustus 1998, dilakukan Kongres Partai Republik yang pertama di Asrama Haji Cempaka Putih. Dalam Kongres I ini, Syarifudin Harahap terpilih sebagai ketua umum. Kepemimpinan Syarifudin Harahap membawa perubahan di tubuh partai. Untuk menghadapi pemilu 1999, Syarifudin Harahap menemui Panglima TNI Jenderal Wiranto untuk dijadikan pasangannya sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 1999, namun upaya ini menemui kegagalan. Syarifudin kemudian melamar Susilo Bambang Yudhoyono, juga sebagai calon wakil presiden.
Pemilu 1999 berlangsung, dan Partai Republik tidak mampu meraih suara sesuai ambang batas pemilu. Sesuai dengan kesepakatan, posisi ketua umum yang dijabat Syarifudin Harahap diserahkan kepada deklarator, yakni Lukman Syamra. Setelah itu, Partai Republik vakum. Kongres II Partai Republik dilaksanakan pada tahun 2003. Dalam kongres tersebut, diputuskan bahwa Partai Republik tidak akan mengikuti Pemilu 2004. Di bawah kepemimpinan baru, Ahmad Yani Wahid, para pengurus justru membentuk partai baru, yakni Partai Demokrat. Selanjutnya, para pendiri mendeklarasikan diri sebagai Relawan SBY dengan nama Tim Krishna. Tim ini sendiri dideklarasikan dalam Silaturahmi Nasional Tim Relawan SBY.
title: Partai Republik (Indonesia)

text: Dalam struktur representasi kursi partai pada Komite Nasional Indonesia Pusat yang didirikan pada 16-17 Oktober 1945, Partai Sosialis memiliki 35 kursi (17,5%) dari 200 kursi yang ada. Pada akhir tahun 1945 (dalam rapat pada 20 Desember 1945), Partai Sosialis memperoleh lima (menempatkan lima orang perwakilan) dari 25 kursi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, lembaga legislatif "de facto" sebelum adanya DPR. Anggota Partai Sosialis, Soepeno terpilih sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada tahun 1946, terjadi krisis dalam pemerintahan Kabinet Sjahrir III, karena dianggap menjual negara dengan menyetujui perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perundingan itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggarjati. Peraturan Presiden No. 6/1946 berisi tentang penyempurnaan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat, berbentuk penambahan jumlah anggotanya dari 200 menjadi 514 orang. Di samping itu supaya lebih dapat mencakup semua lapisan dan golongan yang ada. Dalam Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat pada 2 Maret 1947 menyetujui tindakan Presiden Soekarno menambah jumlah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut. Berdasarkan struktur representasi jumlah kursi partai pada KNIP terhitung sejak 2 Maret 1947, Partai Sosialis memperoleh 35 kursi dari 514 kursi keseluruhan. Mr. Assaat terpilih sebagai Ketua KNIP dan Ketua Badan Pekerja KNIP. Dalam persetujuan penambahan anggota KNIP, maka Badan Pekerja KNIP yang lama dibubarkan. Pada Sidang KNIP tanggal 3 Maret 1947 disusun dan dipilih Badan Pekerja KNIP yang baru. Jumlah anggota Badan Pekerja KNIP meningkat dari 25 orang menjadi 47 orang. Partai Sosialis memperoleh lima (menempatkan lima orang perwakilan) dari 47 kursi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut. Kelima orang tersebut ialah Mr. Assaat, Soebadio Sastrosatomo, Sugondo Djojopuspito, Soepeno, dan Tan Ling Djie.
title: Partai Sosialis Indonesia