Pertanyaan: Siapa yang memperkenalkan konsep Ketuanan Melayu?

Pasase relevan:
text: Kerusuhan ini menyebabkan perubahan drastis pada pendekatan pemerintah terhadap isu-isu rasial dengan memperkenalkan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) yang mengutamakan etnis Melayu. Kebijakan Kebudayaan Nasional yang menekankan pada asimilasi warga non-Melayu ke dalam kelompok etnis Melayu juga diperkenalkan pada tahun 1970. Namun semasa 1990-an Perdana Menteri Mahathir bin Mohamad menolak pendekatan ini dengan konsep Bangsa Malaysianya yang menekankan warga Malaysia, bukan etnis Melayu, sebagai identitas negara Malaysia. Semasa tahun 2000-an, para politikus kembali menekankan konsep ketuanan Melayu, dan secara publik mengkritik menteri-menteri pemerintahan yang mempertanyakan konsep kontrak sosial.
title: Ketuanan Melayu

text: Ketuanan Melayu adalah konsep rasialis bahwa bangsa Melayu adalah "tuan" atau "penguasa" Malaysia. Konsep ini tertuang dalam Pasal 153 Konstitusi Malaysia yang memberikan jaminan hak-hak khusus kepada etnis Melayu di Malaysia. Pengaturan seperti ini biasanya disebut sebagai kontrak sosial. Konsep ketuanan Melayu biasanya didengungkan oleh politikus-politikus Malaysia, terutama yang berasal dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai yang memiliki pengaruh kuat di Malaysia.
title: Ketuanan Melayu

text: Walaupun gagasan ini telah ada sebelum Malaysia merdeka, frasa ketuanan Melayu sendiri tidak pernah mencuat sampai awal tahun 2000-an. Suara oposisi paling besar terhadap konsep ini datang dari partai-partai non-Melayu seperti Partai Aksi Demokratik (DAP); pada tahun 2000-an, Partai Keadilan Rakyat yang multietnis juga memosisikan partainya menetang ketuanan Melayu dan sebaliknya mempromosikan ketuanan rakyat. Pemikiran atas supremasi Melayu mendapat perhatian publik pada tahun 1940-an, ketika warga Melayu membentuk organisasi yang memprotes pembentukan Uni Malaya dan kemudian memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1960-an, terdapat usaha yang keras menentang konsep ketuanan Melayu yang dipimpin oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) dari Singapura (yang menjadi salah satu negara bagian dari Malaysia dari tahun 1963 sampai 1965) dan oleh DAP setelah Singapura memisahkan diri. Namun konstitusi yang berhubungan dengan ketuanan Melayu semakin dikukuhkan setelah kerusuhan rasial 13 Mei tahun 1969 yang diikuti kampanye pemilu yang memfokuskan pada isu hak-hak non-Melayu dan ketuanan Melayu. Periode ini tampak dengan munculnya kelompok "Ultra" yang mengajukan sebuah pemerintahan satu partai yang dipimpin oleh UMNO dan peningkatan tekanan pada konsep orang Melayu sebagai "rakyat Malaysia" yang sebenarnya.
title: Ketuanan Melayu

text: Lee bersikeras bahwa dia tidak menolak hak-hak khusus Melayu ataupun Pasal 153, berkata: "jika komunitas imigran ... tidak melihat permasalahannya, jika mereka tidak bisa merasa seperti apa menjadi seorang Melayu yang miskin, dan tidak merasakannya untuk orang Melayu, maka saya dapat mengatakan dengan segera dia ("orang Melayu") akan mewujudkan ketidakpuasannya dengan kepastian dan seluruh negeri akan jatuh ke dalam kekacauan." Beberapa anggota Perikatan tidak menerima klaim ini dengan serius. Politikus-politikus UMNO bersikeras bahwa konsep "Malaysian Malaysia" menyiratkan kesetaraaan total, menghilangkan hak-hak istimewa Melayu. Senu Abdul Rahman, salah seorang Menteri Federal, merasa advokasi kesetaraan Lee akan membuat kaum Melayu tidak mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam bidang ekonomi: "Apa yang kami mau adalah kesempatan, kesempatan untuk mendapatkan kekayaan ekonomi bagi orang-orang kami." Seraya mengutuk pernyataan Lee bahwa dia adalah seorang Malaysia atas hak dia sendiri, Senu bertanya: "Hak yang Lee sekarang nikmati tidaklah jatuh dari langit begitu saja. Hak ini diberikan kepadanya. Tidakkah ia memiliki rasa terima kasih kepada penduduk asli negara ini?" Lee menjawab: "Tidak, saya tidak menikmati keramahan siapapun. Saya di sini karena ini hak saya sendiri. Dan 61 persen rakyat Malaysia haruslah mempertahankan hak ini atau ia akan menghilang. Tanpa hak ini, mereka tidak memiliki masa depan." Beberapa politikus, seperti Syed Jaafar Albar, berpendapat lebih jauh lagi merujuk orang Melayu sebagai Bumiputera, "tuan rumah", yang keramahannya telah disalahgunakan oleh "bangsa asing" atau "orang tumpangan" seperti Lee. Hal ini memprovokasi anggota kabinet Lim Swee Aun yang menuntut "kita adalah pemilik bersama, bukan orang tumpangan, bukan pula tamu."
title: Ketuanan Melayu

text: Oposisi yang terbatas terhadap ketuanan Melayu dan UMNO semasa periode ini datang dari koalisi antara "All-Malaya Council of Joint Action" (AMCJA) dan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Walaupun salah satu konstituen organisasi PUTERA berkeras pada ketuanan Melayu sebagai "hak lahir nasional" warga Melayu, PUTERA ikut serta dengan AMCJA memperjuangkan persamaan politik non-Melayu. Setelah Britania menolak untuk mempedulikan koalisi PUTERA-AMCJA, koalisi ini menolak berunding dengan Britania, kemudian melancarkan mogok umum untuk memprotes apa yang dianggap sebagai kecacatan dalam negara baru. Setelah Federasi Malaya dibentuk, koalisi ini kemudian dibubarkan.
title: Ketuanan Melayu

text: Sesaat sebelum Perang Dunia II, nasionalisme Melayu mulai menekankan ketuanan Melayu. Dikhawatirkan bahwa kebijakan Britania mulai condong terhadap pembentukan nasionalitas Malaya yang memasukkan warga Cina dan India. Beberapa warga Melayu kemudian berusaha mempertahankan "status quo" dengan menggunakan Britania sebagai pertahanan terhadap ancaman non-Melayu. Yang lainnya mulai memperjuangkan sebuah negara Melayu yang merdeka dan berdaulat, seperti "Negara Indonesia Raya".
title: Ketuanan Melayu

Pasase lain:
text: Nasionalisme Melayu sebagai gerakan politik yang terorganisasikan dan bersatu tidaklah wujud sebelum Perang Dunia II. Konsep ketuanan Melayu juga tidak relevan dengan kondisi politik saat itu karena warga Cina Malaysia dan India Malaysia yang menduduki hampir setengah jumlah populasi Malaya tidak menganggap diri mereka sendiri sebagai warga Malaya. Sebuah laporan dari "British Permanent Under-Secretary of State for the Colonies" pada awal tahun 1930-an menemukan bahwa jumlah warga non-Melayu yang menganggap Malaya sebagai tanah air mereka sangat kecil.
title: Ketuanan Melayu

text: Kebijakan-kebijakan afirmatif Kebijakan Ekonomi Baru dilanjutkan di bawah pemerintahan Mahathir. Para ahli politik menganggap pemerintahannya sebagai kelanjutan "kontrol hegemoni" politik Malaysia oleh kaum Melayu dan UMNO secara khususnya. Pada masa ini, Mahathir berfokus pada konsolidasi kekuasaanya dalam UMNO dan pemerintahan. Akibatnya, hanya ada sedikit konfrontasi langsung antara kaum Melayu dengan non-Melayu mengenai Ketuanan Melayu.
title: Ketuanan Melayu

text: Beberapa politikus Melayu memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas UMNO. Ismail Abdul Rahman memberitahukan parlemen bahwa "... baik Perikatan dan PAP menjunjung konsep "Malaysian Malaysia"," namun hanya berbeda dalam metode penerapannya saja. Ismail mengkarakterisasikan pendekatan PAP sebagai "jalan lurus non-komunalisme" sedangkan Perikatan memerlukan "dua langkah. Pertama, keharmonisan antar ras; kedua, keadaan non-komunalisme." Pernyataan ini ditolak Lee sebagai ""lip service"" yang tidak dapat dianggap serius kecuali segala tindak tanduk golongan Ultra dikontrol dan dihentikan.
title: Ketuanan Melayu

text: Untuk pertama kalinya, warga Melayu menjadi sadar secara politik dan memprotes pembentukan Uni Malaya. Pada satu perkumpulan terdapat sebuah plakat yang bertuliskan "Malaya adalah milik Melayu. Kami tidak ingin bangsa lain diberikan hak dan keistimewaan yang sama dengan bangsa Melayu." Satu organisasi Melayu memberitahukan kepada Britania bahwa ketetapan kewarganegaraan ini akan membawa pada kepunahan etnis Melayu beserta tanah dan raja mereka." Sekelompok royalis Melayu dan pejabat sipil yang dipimpin oleh Dato' Onn Ja'afar membentuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) untuk memprotes pembentukan Uni Malaya Walaupun Uni Malaya dibentuk sesuai dengan rencana, kampanye memprotes pembentukan tersebut terus berlanjut; tahun 1948, Britania menggantikan Uni Malaya dengan Federasi Malaya. Federasi ini mengembalikan kedaulatan raja-raja Melayu, memperketat pembatasan imigrasi dan kewarganegaraan, dan memberikan warga Melayu hak-hak istimewa. Walaupun demikian, tujuan semula Britania tetap sama: memperkenalkan "sebuah bentuk kewarganegaraan umum yang terbuka untuk semua orang, tanpa memandang etnis, yang menganggap Malaya sebagai rumah mereka dan objek kesetiaan mereka."
title: Ketuanan Melayu