Pertanyaan: Apa inti dari kebijakan Kebijakan 15 November 1978?

Pasase relevan:
text: Kebijakan 15 November 1978 merupakan salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru terkait peredaran mata uang asing (valuta asing) di tengah masyarakat. Inti dari kebijakan tersebut adalah mengambangkan secara terkendali kurs rupiah terhadap beberapa mata uang asing dan melepaskan kaitannya dengan Dollar Amerika Serikat sejak hari Kamis, 16 November 1978. Tujuan utama dari kebijakan ini supaya meningkatkan daya saing produk Indonesia di luar negeri melalui perubahan sistem dari nilai tukar tetap ("bretton woods") menjadi nilai tukar mengambang ("floating)". Tujuan lain dari kebijakan ini untuk lebih meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia memasuki Pelita III dan juga ditegaskan bahwa kebijaksanaan lalu lintas devisa tidak berubah. Pemasukan devisa dan pengeluaran devisa dari dan ke Indonesia adalah sepenuhnya bebas. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan dapat lebih mendorong lagi kegiatan produksi dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu, pemasukan bahan baku dari luar negeri diberikan keringanan bea masuk.
title: Kebijakan 15 November 1978

Pasase lain:
text: Pemerintahan Inggris melalui Thomas Stamford Raffles (1811-1816) mengeluarkan kebijakan baru dengan nama Landrent (pajak tanah), dengan mengubah pola pajak bumi yang diterapkan Belanda sebelumnya. Harapan Raffles mengeluarkan kebijakan tersebut, agar masyarakat Hindia Belanda memiliki uang untuk membeli produk Inggris. Pada intinya adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan dan menyerap hasil produksi oleh penduduk. Kebijakan yang dilakukan Raffles mengalami kegagalan karena tidak adanya dukungan dari raja dan bangsawan setempat, dan penduduk kurang mengerti mengenai uang dan perhitungan pajak.
title: Kementerian Keuangan Indonesia

text: Baru setelah pemerintah melakukan deregulasi pada periode awal 1987, gairah di pasar modal kembali meningkat. Deregulasi yang pada intinya adalah melakukan penyederhanaan dan merangsang minat perusahaan untuk masuk ke bursa serta menyediakan kemudahan-kemudahan bagi investor. Kebijakan ini dikenal dengan tiga paket yakni Paket Kebijaksanaan Desember 1987, Paket Kebijaksanaan Oktober 1988, dan Paket Kebijaksanaan Desember 1988.
title: Pasar modal

text: Salah satu unsur penting dalam suatu negara-bangsa adalah budaya nasional, yang seringkali - walaupun tidak harus - dibuat melalui kebijakan nasional. Dalam bangsa Jerman yang baru, kebijakan "Kulturkampf" (1872–78) dilancarkan untuk membereskan beberapa perbedaan dalam masyarakat Jerman, walaupun pada akhirnya tidak berhasil. Khususnya, kebijakan ini berusaha mengatur masalah bahasa, pendidikan, dan agama. Kebijakan Jermanisasi orang-orang non-Jerman (seperti orang Polandia dan Denmark) dimulai dengan pengajaran bahasa Jerman, wajib belajar, dan pembuatan kurikulum standar yang mempromosikan dan merayakan gagasan masa lalu bersama. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga mengatur urusan agama.
title: Penyatuan Jerman

text: "v."Menurut Andrzej Stelmachowski, salah seorang tokoh penting dalam transformasi sistemik Polandia, Menteri Leszek Balcerowicz ingin menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sangat liberal, sehingga seringkali menyengsarakan rakyat. Statuta Sejm tentang reformasi pelayanan kredit pada bulan Desember 1989 memperkenalkan sistem hak-hak istimewa yang "gila-gilaan" bagi kalangan perbankan. Bank-bank diizinkan untuk mengubah tingkat bunga secara sepihak dalam kontrak-kontrak yang sudah dibuat. Tingkat bunga yang serta-merta ditetapkan terlalu tinggi oleh bank-bank membangkrutkan banyak perusahaan yang sebelumnya mampu menghasilkan laba dan mematikan industri konstruksi blok apartemen, yang dalam jangka panjang juga berdampak buruk bagi anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan-kebijakan Balcerowicz juga menimbulkan kerusakan permanen dalam sektor pertanian Polandia, yang "tidak dipahami" oleh Balcerowicz, dan dalam sektor koperasi di Polandia yang seringkali berhasil dan bermanfaat bagi rakyat.
title: Sejarah Polandia

text: Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut.
title: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

text: Salah satu keputusan [[Konperensi Meja Bundar]] adalah penyerahan seluruh perlengkapan militer Belanda yang ada di Indonesia, kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia). Pada perundingan dengan pihak Belanda untuk serah terima perlengkapan militer tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Kwartiermeester-generaal Staf "Q" Letnan Kolonel Dr. W. Hutagalung. Wakilnya adalah Kolonel G.P.H. [[Djatikusumo]] [Diceriterakan oleh alm. Kol TNI (Purn.) [[Alex E. Kawilarang]] dalam pertemuan pada [[9 November]] [[1999]] di [[Gedung Joang ’45]], Menteng Raya 31]. Dalam pelaksanaan serah terima, Hutagalung dibantu oleh Kapten Mangaraja Onggang Parlindungan Siregar, yang menangani penerimaan dan registrasi perlengkapan militer, dan dr. Satrio, yang menangani penerimaan dan registrasi perlengkapan medis.
title: Serangan Umum 1 Maret 1949

text: "Kota besar"
title: Botswana

text: Pada Februari 1921, Lenin memperkenalkan Kebijakan Ekonomi Baru (KEB) kepada Politbiro; ia berhasil meyakinkan sebagian besar tokoh senior Bolshevik bahwa kebijakan tersebut memang diperlukan, sehingga kebijakan ini disahkan pada bulan April. Di dalam sebuah buku yang berjudul "Perihal Pajak Pangan", Lenin menjelaskan bahwa KEB merupakan langkah kembali ke rencana-rencana ekonomi Bolshevik seperti semula; ia mengklaim bahwa rencana-rencana tersebut sempat melenceng akibat perang saudara yang memaksa Sovknarkom memberlakukan kebijakan ekonomi "komunisme perang". KEB mengizinkan usaha-usaha swasta di Rusia, mengembalikan sistem upah, serta mengizinkan para petani untuk menjual hasil panen mereka di pasar terbuka walaupun pendapatan mereka tetap akan dipajaki. Kebijakan tersebut juga membolehkan kembalinya industri kecil yang dimiliki swasta, meskipun industri dasar, transportasi, dan perdagangan asing masih berada di bawah kekuasaan negara. Lenin menjulukinya "kapitalisme negara", dan beberapa Bolshevik merasa bahwa kebijakan tersebut telah mengkhianati prinsip-prinsip sosialis. Para penulis biografi Lenin seringkali menganggap pemberlakuan KEB sebagai salah satu prestasinya yang paling menonjol, dan beberapa juga meyakini bahwa apabila kebijakan tersebut tidak diberlakukan, maka Sovnarkom akan dilengserkan oleh pemberontakan rakyat.
title: Vladimir Lenin

text: Ia merupakan pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Muqadimah UUD 1945 dalam PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Muqodimah UUD 1945 dibacakan sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Isi dari Muqodimah UUD 1945 itu adalah Piagam Jakarta, yang menyebutkan “Negara berdasarkan atas Ketuhan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Ki Bagus Hadikoesoemo selaku Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah yang pada waktu itu sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempertahankan agama Islam untuk dimasukkan dalam muqoddimah dan Undang-undang Dasar 1945. Begitu ngotot beliau, sehingga Bung Karno dan Bung Hatta (karena sungkan), menyuruh Mr T.M Hassan sebagai putera Aceh sebagai lambang daerah dominan Islam menemui/melobi Ki Bagus Hadikusumo guna menentramkannya dan meluluhkan hatinya. Bahkan wakil Nahdatul Ulama pun tidak mampu meluluhkan hati Ki Bagus Hadikoesoemo. Hanya dengan kepastian dan jaminan bahwa 6 bulan lagi sesudah Agustus 1945 kita akan bentuk sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Pembuat Undang-undang Dasar yang tetap, maka bersabarlah Ki Bagus Hadikusumo untuk menanti. Hatta masuk ke dalam ruang sidang Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan membacakan empat perubahan dari hasil lobi tersebut. Berikut hasil perubahan kemudian disepakati sebagai preambule dan batang tubuh UUD1945 yang saat ini biasa disebut dengan UUD 45 Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah, diganti dengan kata “Pembukaan”. Kedua, anak kalimat Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan UUD, diganti dengan,”negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata-kata “dan beragama Islam”. Keempat, terkait perubuahan poin kedua, maka pasal 29 ayat 1 berbunyi, “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai ganti dari, “Negara berdasarkan atas Ketuhan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
title: Bagoes Hadikoesoemo