Pertanyaan: Bagaimanakah sistem pemerintahan di China ?

Pasase relevan:
text: Republik Rakyat Tiongkok (, disingkat RRT, China atau Tiongkok; literal: Republik Rakyat Tionghoa) adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribukota di Beijing Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,35 milyar jiwa) dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ke-4 terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT). Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.
title: Republik Rakyat Tiongkok

Pasase lain:
text: Sebagai pemimpin bangsa Mongol yang paling kuat, Jenghis Khan mengaplikasikan jaringan pos yang besar beserta kantor pos nya yang tetap bernama "Örtöö". Selama "Dinasti Yuan" di bawah kekuasaan Kublai Khan, sistem ini bertahan dan meliputi territorial China. Kantor pos tidak hanya digunakan untung pengiriman pesan, tetapi juga digunakan untuk pengiriman petugas, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Diakhir pemerintahan Kublai Khan, setidaknya di wilayah China saja ada lebih dari 1400 kantor pos, di mana mereka mempunyai 50000 kuda, 1400 kerbau, 6700 keledai, 400 gerobak, 6000 perahu, lebih 200 anjing dan 1150 domba.
title: Pos

text: Selain itu, beredar pula sebuah proposal pipa yang mengangkut minyak secara langsung dari Timur Tengah menuju Xinjiang, Tiongkok. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari China yang pada perkembangan saat ini mulai menunjukan diri mereka sebagai salah satu kekuatan besar di dunia. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang maju serta pemerintahan yang sentralistik menjadikan China sebagai negara dengan potensi pengaruh yang besar dalam mempengaruhi perkembangan global. Salah satu contoh usaha China dapat dilihat bagaimana mereka berusaha menancapkan pengaruh di kawasan Laut China Selatan. Pada tahun 1968 di kawasan kepulauan Spratly dan Paracel ditemukan cadangan migas sebesar 105 milyar barrel. Cadangan migas ini menjadi ketartarikan China akan potensi di Laut China Selatan. Usaha China dalam menguasai Laut China Selatan mulai terlihat dengan pembangunan pangkalan militer buatan di kawasan Laut China Selatan.
title: Selat Malaka

text: Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh.
Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.
title: Sistem perekonomian

text: Ia sebelumnya mengambil pandangan yang positif terhadap imperialisme dalam buku Tintin di Kongo (diterbitkan tahun 1930). Sekarang, dalam buku Lotus Biru (1934) ia mengkritik penjajahan Jepang di China dan menyertakan cerita sebuah peristiwa yang terinspirasi dari Peristiwa Mukden. Peristiwa Mukden adalah peristiwa diledakkannya rel kereta api milik pemerintah penjajahan Jepang di Manchuria oleh tentara Jepang sendiri namun kemudian dituduhkan kepada orang-orang China. Peristiwa ini menjadi dasar penyerbuan Jepang ke Manchuria (China). "The Shanghai International Settlement", sebuah badan pemerintahan lokal yang mengurusi konsesi warga Inggris dan Amerika di Shanghai, beserta pengusaha-pengusaha Barat yang bersikap rasis dan polisi-polisinya yang penuh korupsi (naik polisi yang berkulit putih maupun yang keturunan Sikh), juga ditampilkan dalam gambaran yang buruk.
title: Zhang Chong-Ren

text: Namun demikian, sistem pemerintahan presidential yang dianut oleh UUD 1945 itu sendiri, sebelum reformasi, sebenarnya tidak bersifat murni. Salah satu prinsip penting dalam sistem presidential adalah bahwa tanggungjawab puncak kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan Presiden yang tidak tunduk dan bertanggungjawab kepada parlemen. Misalnya, dalam sistem presidential Amerika Serikat, Presiden hanya bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya melalui mekanisme pemilihan umum dan melalui kewajiban menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Presiden Indonesia menurut UUD 1945 sebelum reformasi, harus bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya menurut undang-undang dasar. Presiden menurut UUD 1945 sebelum
reformasi adalah mandataris MPR yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh MPR sebagaimana mestinya. Sifat pertanggungjawaban kepada MPR ini justru memperlihatkan adanya unsur parlementer dalam sistem pemerintahan presidential yang dianut. Karena dapat dikatakan bahwa sistem presidentil yang dianut bersifat tidak murni, bersifat campuran, atau ‘quasi-presidentil’.
title: Pemerintah Indonesia

text: Sekarang Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya tunduk dan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Inilah ciri penting upaya pemurnian dan penguatan yang dilakukan terhadap sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Namun demikian, dalam praktik pada masa reformasi dewasa ini, sering timbul anggapan umum bahwa sistem presidential yang dianut dewasa ini masih beraroma parlementer. Bahkan ada juga orang yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang sekarang kita anut justru semakin memperlihatkan gejala sistem parlementer. Jika pada masa Orde Baru, pusat kekuasaan berada sepenuhnya di tangan Presiden, maka sekarang pusat kekuasaan itu dianggap telah beralih ke DPR. Sebagai akibat pendulum perubahan dari sistem yang sebelumnya memperlihatkan gejala “executive heavy”, sekarang sebaliknya timbul gejala “legislative heavy” dalam setiap urusan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi parlemen.
title: Pemerintah Indonesia

text: Di sebelah timur Tiongkok, tepatnya Korea dan Jepang, terjadi perkembangan sistem pemerintahan dan tata negara. Pada masa Dinasti Tang berkuasa di Tiongkok, Jepang masih diperintah oleh kaisar dari Dinasti Yamato. Kepulauan Jepang sendiri terbagi menjadi beberapa provinsi. Selama zaman Asuka (538–710), provinsi Yamato berkembang menjadi negara dengan pemerintahan terpusat. Agama Buddha mulai masuk, dan ada upaya untuk mengadopsi beberapa unsur kebudayaan Tiongkok dan agama Khonghucu. Zaman Nara (abad ke-8) ditandai oleh munculnya negara Jepang yang berdaulat dan seringkali diungkapkan sebagai zaman keemasan. Selama periode ini, pemerintah imperial ambil bagian dalam kantor pemerintahan, kuil, pembangunan jalan, dan sistem irigasi. Pada Zaman Heian (794-1185) terjadi puncak kekuasaan imperial, diikuti dengan kebangkitan klan-klan militer sebagai permulaan feodalisme di Jepang.
title: Sejarah dunia

text: Selain alasan yang bersifat kasuitis itu, dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia selama ini memang selalu dirasakan adanya kelemahan-kelemahan dalam praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonsia berdasarkan UUD 1945. sistem pemerintahan yang dianut, dimata para ahli cenderung disebut ‘quasi presidentil’ atau sistem campuran dalam konotasi negatif, karena dianggap banyak mengandung "distorsi" apabila dikaitkan dengan sistem demokrasi yang mempersyaratkan adanya mekanisme hubungan "checks and balances" yang lebih efektif di antara lembaga-lembaga negara yang ada. Kerana itu, dengan empat perubahan pertama UUD 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan Presiden langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka anutan sistem pemerintahan Indonesia semakin tegas sebagai sistem pemerintahan Presidensil.
title: Pemerintah Indonesia

text: Prosedur yang kompetitif ini dirancang untuk merekrut orang-orang paling berbakat dalam pemerintahan. Namun, terdapat pula alasan lain yang lebih dipertimbangkan oleh penguasa Tang. Mereka sadar bahwa bila mereka terlalu bergantung pada keluarga aristokrat dan pemimpin perang, dapat terjadi destabilisasi. Maka dari itu, mereka mencoba membuat badan pemerintahan dengan pejabat-pejabat yang tidak memiliki basis kekuatan teritorial atau fungsional. Undang-undang Tang memastikan pembagian warisan properti para pejabat ini kepada penerus yang sah agar memungkinkan mobilitas sosial dan agar keluarga mereka tidak menjadi keluarga bangsawan melalui primogenitur. Pada akhirnya, para pejabat memperoleh status di komunitas lokal dan keluarga mereka, walaupun mereka masih tetap terikat kepada istana kekaisaran. Dari masa Dinasti Tang hingga berakhirnya Dinasti Qing pada tahun 1912, para pejabat berfungsi sebagai perantara akar rumput dengan pemerintahan. Namun, potensi sistem ujian masuk pegawai negeri masih belum dimaksimalkan hingga masa Dinasti Song, ketika para pejabat yang terpilih berdasarkan kemampuan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan aristokratiknya dan mendefinisikan status sosialnya melalui sistem ujian masuk. Seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Patricia Ebrey mengenai pejabat pada masa Dinasti Song:
Meskipun begitu, Dinasti Sui dan Tang telah menginstitusikan dan menetapkan dasar sistem ujian masuk pegawai negeri beserta kelas elit pejabat baru yang dihasilkan oleh sistem tersebut.
title: Dinasti Tang