KPK telah menetapkan Rohadi sebagai tersangka kasus TPPU dan penerimaan gratifikasi sejak Agustus 2016. TPPU tersebut diduga dilakukan saat Rohadi masih menjabat sebagai panitera pengganti di PN Jakarta Utara dan PN Bekasi.
Tidak pernah ada kasus yang melibatkan TPPU.