Jangan membunuh
untuk suatu hasil yang baik" dan "tidak dapat diterima secara moral." Para uskup Amerika Serikat mengutip "Instruksi tentang Penghormatan pada Kehidupan Manusia dalam Asal Mulanya dan tentang Martabat Prokreasi" yang dikeluarkan Kongregasi Ajaran Iman: "Tidak ada tujuan yang mulia sekalipun, seperti keuntungan masa mendatang untuk ilmu pengetahuan, untuk manusia lainnya, atau untuk
masyarakat, yang dapat dengan cara apapun membenarkan dilakukannya eksperimen pada janin atau embrio manusia hidup, entah ia mampu bertahan hidup atau tidak, baik di dalam atau di luar tubuh ibunya." Para uskup tersebut menyampaikan bahwa penelitian sel punca dewasa, menggunakan sel-sel yang diperoleh dengan penjelasan dan persetujuan sepenuhnya, adalah suatu bidang penelitian yang dapat diterima secara moral.
Perintah ini melarang bunuh diri dan pembunuhan karena belas kasihan (atau eutanasia) atas mereka yang sekarat, sekalipun untuk menghilangkan penderitaan. Menurut Gereja, perawatan yang biasanya diberikan terhadap mereka yang menghadapi bahaya kematian secara moral tidak dapat dihentikan. "Perawatan yang biasanya diberikan" mengacu pada makanan, air, dan penghilang rasa sakit, namun tidak termasuk
"perawatan luar biasa" yang mengacu pada penggunaan pipa makanan atau respirator yang dipandang bersifat opsional atau sukarela. Mengizinkan orang yang menderita penyakit terminal (sakit parah yang tidak dapat disembuhkan) untuk meninggal dunia dengan menggunakan obat penghilang rasa sakit yang mungkin mempersingkat hidup mereka, atau menolak perawatan luar biasa seperti kemoterapi ataupun radiasi, dapat diterima secara moral dan tidak melanggar perintah ini, sesuai dengan prinsip akibat ganda.
Selama dua ratus tahun pertama, orang-orang Kristen "menolak untuk membunuh di dalam militer, dalam mempertahankan diri, atau di dalam sistem peradilan. Ketika Gereja pertama kali diakui sebagai suatu lembaga publik pada tahun 313, sikapnya terhadap hukuman mati menjadi suatu bentuk toleransi meski bukan penerimaan secara langsung. Hukuman mati mendapat dukungan dari para teolog Katolik awal,
kendati demikian beberapa dari mereka seperti Ambrosius mendorong para klerus agar tidak memaklumkan atau melaksanakan hukuman mati. Agustinus menjawab keberatan-keberatan yang berakar pada perintah pertama dalam buku "Kota Allah" karyanya. Thomas Aquinas dan Duns Scotus berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman mati oleh otoritas sipil didukung Kitab Suci. Sebagai
prasyarat untuk rekonsiliasi dengan Gereja, Paus Innosensius III mengharuskan Peter Waldo dan kaum Waldens agar menerima bahwa "kekuasaan sekuler dapat, tanpa berdosa berat, melakukan penghakiman darah, asalkan menghukum dengan keadilan, bukan karena kebencian, dengan kehati-hatian, bukan ketergesa-gesaan". Paul J. Surlis menyatakan bahwa ajaran-ajaran resmi Gereja
tidak secara mutlak mengutuk ataupun mendukung hukuman mati, toleransi terhadap pelaksanaannya mengalami fluktuasi sepanjang zaman. Inkuisisi merupakan contoh yang paling sering dikenang terkait dukungan Gereja atas hukuman mati, walaupun sejumlah sejarawan menganggapnya lebih lunak daripada pengadilan-pengadilan sekuler pada zaman tersebut.
KGK menyatakan bahwa hukuman mati diizinkan dalam kasus-kasus ekstrem. Hal ini dimungkinkan jika "tanggung jawab dan identitas pihak yang bersalah telah dipastikan sepenuhnya" dan jika hukuman mati adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kehidupan manusia lainnya dari pihak yang bersalah. Namun demikian jika ada cara-cara lain untuk
membela orang-orang dari "penyerang yang tidak dapat dibenarkan", cara-cara tersebut lebih diutamakan karena dipandang lebih menghormati martabat manusia dan menjaga kebaikan bersama. Karena masyarakat modern telah memiliki cara-cara efektif untuk mencegah kejahatan tanpa perlu eksekusi, KGK menyatakan bahwa, "kasus-kasus yang mutlak memerlukan eksekusi pelaku
kejahatan 'adalah sangat langka, atau bahkan tidak ada. Paus Yohanes Paulus II membahas dan menegaskan hal ini dalam "Evangelium Vitae" yang dipublikasikan pada tahun 1995.
Menurut ajaran Gereja, penghormatan atas kehidupan manusia mensyaratkan penghormatan tubuh sendiri, menghindari perilaku yang tidak sehat, penyalahgunaan terhadap makanan, alkohol, obat-obatan, obat-obatan terlarang, tato dan tindik tubuh. Gereja juga memperingatkan untuk tidak mengikuti kecenderungan perilaku yang "sibuk secara berlebihan dengan kesehatan
dan kepuasan tubuh yang 'memberhalakan' kesempurnaan fisik, kebugaran, dan kesuksesan di bidang olahraga."
Tindakan-tindakan penculikan, terorisme, dan penyiksaan dilarang keras, termasuk juga sterilisasi, amputasi dan mutilasi yang dilakukan bukan karena alasan medis terapeutik yang kuat. Menurut KGK, masyarakat memiliki kewajiban moral agar berusaha menyediakan kondisi-kondisi hidup yang sehat bagi semua orang.
Keyakinan Gereja akan kebangkitan badan menyebabkan adanya suatu larangan terhadap kremasi yang kemudian saat Konsili Vatikan II tahun 1960-an diubah secara pastoral dengan persyaratan kondisi-kondisi tertentu, misalnya tidak menyangkal keyakinan akan kebangkitan badan, tetapi kondisi-kondisi tersebut seringkali diabaikan bahkan oleh para klerus. Menurut KGK, pemakaman orang
yang telah meninggal dunia merupakan suatu karya belas kasih jasmaniah yang mengharuskan perlakuan terhadap tubuh dengan rasa hormat dan kasih sehingga praktik-praktik seperti melarung abu jenazah yang dikremasi dan pemakaman di makam tak bertanda dilarang dalam Gereja Katolik. Donasi organ tubuh setelah kematian dan transplantasi organ dengan persyaratan tertentu, juga otopsi jenazah demi alasan hukum dan penyelidikan ilmiah diizinkan.
Dalam Khotbah di Bukit, Yesus Kristus mengingatkan adanya perintah "Jangan membunuh" dan kemudian menambahnya dengan larangan-larangan terhadap kemarahan, kebencian, serta dendam. Lebih lanjut lagi Kristus meminta murid-murid-Nya supaya mengasihi musuh-musuh mereka. KGK menegaskan bahwa "adalah sah seseorang menuntut penghormatan atas haknya sendiri untuk
hidup." Peter Kreeft mengatakan bahwa "pertahanan diri adalah sah untuk alasan yang sama dengan tidak sahnya bunuh diri: karena kehidupan seseorang merupakan anugerah dari Allah, suatu harta yang wajib kita lestarikan dan pertahankan." KGK mengajarkan bahwa "seseorang yang mempertahankan hidupnya tidak bersalah atas pembunuhan kendatipun
ia terpaksa mengatasi penyerangnya dengan suatu pukulan mematikan." Pembelaan atau pertahanan yang sah dapat saja bukan sekadar hak tetapi kewajiban berat bagi seseorang yang bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Pertahanan untuk kebaikan bersama mensyaratkan bahwa penyerang yang tidak dapat dibenarkan dijadikan tidak mampu menyebabkan bahaya. Untuk alasan ini,
mereka yang memiliki kewenangan sah juga memiliki hak untuk menggunakan senjata demi menghalau para penyerang masyarakat sipil yang dipercayakan ke dalam tanggung jawab mereka.
Gereja meminta semua orang untuk berdoa dan berupaya mencegah perang yang tidak adil atau tidak dibenarkan, namun perang yang dapat dibenarkan dimungkinkan dengan kondisi-kondisi tertentu:
KGK mengklasifikasikan penyesatan atau skandal di dalam perintah ini, dan mendefinisikannya sebagai "sikap atau perilaku yang menyebabkan orang lain melakukan kejahatan". Dalam Injil Matius, Yesus menyatakan, "Barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya
lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Gereja memandangnya sebagai suatu kejahatan serius yang menyebabkan iman, harapan, dan kasih dalam diri orang lain menjadi lemah, terutama jika hal ini dilakukan terhadap anak-anak atau kaum muda dan pelakunya adalah pribadi dari pihak otoritas seperti orang tua, guru, atau imam.