Resolusi ES-10/L.22 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi ES10/L.22 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah resolusi rapat darurat yang menyatakan status Yerusalem sebagai ibu kota Israel "tidak berlaku". Resolusi ini diadopsi dalam rapat pleno ke-37 sidang istimewa darurat ke-10 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidang ke-72 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 21 Desember 2017.
Draf resolusi ini diajukan oleh Yaman dan Turki. Meski ditolak keras oleh Amerika Serikat, resolusi ini disahkan dengan 128 suara mendukung, 9 menentang, 35 abstain, dan 21 tidak hadir.
Pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia akan mengakui status Yerusalem sebagai ibu kota berdaulat Israel. Ini bertentangan dengan resolusi-resolusi MU PBB sebelumnya serta norma-norma internasional yang berlaku bahwa tidak satupun negara yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara atau membangun kedutaan besar di sana. Tindakan ini diprotes oleh negara-negara dan masyarakat di berbagai belahan dunia.
Usai gagalnya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembatalan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota negara oleh negara manapun tiga hari sebelumnya karena diveto A.S., Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan bahwa Majelis Umum akan mengadakan pemungutan suara untuk draf resolusi penarikan deklarasi Amerika Serikat. Ia menggunakan Resolusi 377
(disebut juga resolusi "Bersatu untuk Perdamaian") untuk membatalkan veto. Resolusi ini menyatakan bahwa Majelis Umum dapat menyelenggarakan Sidang Istimewa Darurat untuk membahas suatu persoalan "dengan tujuan memberi saran bersama yang layak kepada negara-negara anggota" apabila Dewan Keamanan tidak mampu bertindak.
Pada tanggal 20 Desember, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam memangkas bantuan AS untuk negara-negara yang tidak mau berpihak pada AS. Sehari sebelum pemungutan suara, ia menyatakan: "Biarkan mereka menentang kami...Kami tidak peduli...sudah tidak zaman lagi bersikap menentang lalu menerima bantuan ratusan juta dolar. Kami tidak mau lagi dimanfaatkan." Duta
Besar AS untuk PBB Nikki Haley memberi peringatan bahwa negaranya akan mengingat dan "mencatat" setiap negara yang mendukung resolusi ini. Pemerintah Turki dan Iran menganggap ancaman AS "anti-demokrasi" dan "pemerasan". Ia telah mengirim surat ke puluhan negara anggota yang berisi peringatan bahwa Trump telah memintanya untuk "melaporkan kembali negara-negara yang tidak berpihak
dengan kami." Presiden Turki Recep Tayyip Erdoan memperingatkan Trump bahwa "ia tidak bisa membeli kehendak rakyat Turki dengan dolar" dan "tentangan dari negara-negara lain akan menjadi pelajaran bagi Amerika Serikat".
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel menolak pemungutan suara ini sebelum disahkan dan mencerca PBB sebagai "gudang kebohongan".
Lewat juru bicara Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland, Kanada, di tengah negosiasi ulang NAFTA, menyatakan akan abstain dan resolusi ini sepatutnya tidak diangkat di Majelis Umum.
Resolusi ini ditutup dengan pernyataan "setiap keputusan dan tindakan yang dinilai telah mengubah karakter, status, atau demografi Kota Suci Yerusalem tidak memiliki kekuatan hukum, tidak berlaku, dan harus dicabut sesuai resolusi DK yang relevan."
Dalam pidato perkenalan resolusi ini, Duta Besar Yaman selaku Ketua Grup Arab menyatakan bahwa keputusan AS adalah "pelanggaran mentah-mentah terhadap hak bangsa Palestina beserta seluruh penduduk Kristen dan Muslim di sana." Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tergolong sebagai "pelanggaran berbahaya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ancaman serius terhadap
perdamaian dan keamanan internasional serta menutup peluang solusi dua negara dan memantik api kekerasan dan ekstremisme."
Turki, ko-sponsor draf resolusi ini, juga berpidato selaku Ketua Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu menyatakan bahwa keputusan Trump adalah serangan luar biasa terhadap nilai-nilai universal. Katanya, "Bangsa Palestina berhak mendirikan negaranya sendiri sesuai perbatasan tahun 1967 dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Ini adalah
acuan utama dan satu-satunya harapan dalam mencapai perdamaian yang adil dan abadi di kawasan tersebut. Sayangnya, keputusan terkini oleh sebuah negara anggota PBB untuk mengakui Yerusalem, atau Al-Quds, sebagai ibu kota Israel melanggar hukum internasional, termasuk semua resolusi PBB yang menyangkut hal ini."
Menteri Luar Negeri Palestina Riad AlMalki mengatakan bahwa pertemuan ini diadakan "tanpa rasa permusuhan apapun terhadap Amerika Serikat", melainkan atas dasar "menyampaikan pandangan mayoritas masyarakat internasional- dan orang-orang di seluruh dunia- mengenai persoalan Yerusalem/AlQuds AlSharif." Ia menyebut keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan
pemindahan kedutaan besarnya ke sana sebagai "tindakan agresif dan berbahaya" yang daat menambah ketegangan dan memicu perang agama "lintas batas". Ia menambahkan bahwa meski keputusan ini tidak berdampak pada status kota tersebut, tindakan ini tetap saja mengacaukan peran Amerika Serikat dalam proses perdamaian Timur Tengah. Ia meminta negara-negara anggota untuk menentang "pemerasan dan intimidasi."
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa negaranya "diserang sendirian" karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia menambahkan bahwa "Amerika Serikat akan mengingat hari ini ketika negara ini diserang sendirian di Majelis Umum karena melaksanakan hak kami sebagai negara berdaulat. Kami akan mengingat ketika kami diminta sekali lagi untuk memberikan sumbangan terbesar untuk
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan negara-negara lain datang kepada kami speerti biasa untuk menuntut kami membayar lebih banyak dan memanfaatkan pengaruh kami demi kepentingan mereka." Ia menambahkan bahwa "Amerika Serikat akan membangun kedutaan besar di Yerusalem. Ini yang dikehendaki rakyat Amerika Serikat dan tindakan yang benar. Tidak satupun suara di Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang dapat mengubahnya...pemungutan suara ini akan mengubah pandangan Amerika Serikat terhadap PBB."
Duta besar Israel, Danny Danon, menyampaikan kepada majelis bahwa "tidak satupun resolusi Majelis Umum yang dapat mengusir kami dari Yerusalem."
Duta besar Venezuela, mewakili Gerakan Non-Blok (GNB), menyatakan "kekhawatiran mendalam atas pelanggaran yang berkelanjutan oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk upaya-upaya untuk mengubah karakter, status, dan demografi kota Yerusalem. [Negaranya] juga mempersoalkan keputusan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat [dan] memperingatkan bahwa tindakan provokatif seperti itu akan meningkatkan ketegangan dengan dampak yang parah karena situasinya yang sangat tidak stabil.
Pidato selanjutnya disampaikan oleh perwakilan Pakistan, Indonesia, Maladewa, Republik Arab Suriah, Bangladesh, Kuba, Republik Islam Iran, dan Tionkok.
Duta besar Malaysia, Datuk Seri Mohammed Shahrul Ikram Yaakob, menyatakan bahwa sebagai anggota OKI dan GNB, "Malaysia bersama masyarakat internasional sangat menyayangkan dan menentang keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini juga merupakan pelanggaran hak rakyat dan hak penentuan nasib Palestina." Ia mendukung solusi dua negara yang damai dan menambahkan bahwa Malaysia khawatir situasi ini akan dijadikan dasar agenda kaum ekstremis."
Perwakilan Republik Rakyat Demokratik Korea dan Afrika Selatan turut menyampaikan pandangannya. Pemantau Permanen Takhta Suci, Tomasz Grysa, menegaskan bahwa Yerusalem sangat suci bagi semua agama Abrahamik sekaligus merupakan simbol bagi jutaan umat di seluruh dunia yang memandangnya sebagai "ibu kota spiritualnya". Pentingnya kota Yerusalem "melebihi persoalan perbatasan, kenyataan