Hukum penistaan agama di Indonesia
Hukum penistaan agama di Indonesia adalah undang-undang, dekret presiden, dan peraturan menteri yang melarang penistaan agama di Indonesia.
Indonesia melarang penistaan agama dalam KUHP-nya. Pasal 156 (a) menyasar setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran Pasal 156 (a) dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.
Pasal 156 (a) melengkapi dekret Presiden Sukarno yang dijalankan oleh Presiden Soeharto, yaitu Dekret Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 dekret melarang "penafsiran menyimpang" ajaran agama dan memberi Presiden hak membubarkan organisasi yang mempraktikkan ajaran menyimpang. Hingga akhir abad ke-20, masyarakat Indonesia
terdiri atas penganut agama Islam (88% penduduk), Katolik Roma, Protestantisme, Hinduisme, Sikhisme, Buddhisme, Yahudi, dan animisme. Pemerintah menoleransi orang-orang tanpa agama, tetapi tidak menghitung jumlahnya dalam sensus.
Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa "negara Indonesia dilandasi oleh ketuhanan yang maha esa." UUD tidak menentukan Tuhan agama mana yang harus disembah. Pada Januari 2006, Kementerian Agama memberi status resmi untuk enam agama: Islam, Katolik, Protestantisme, Buddhisme, Hinduisme, dan Konfusianisme. Tanggal 9 Desember 2006, DPR mengesahkan undang-undang pencatatan sipil baru yang mewajibkan warga negara mencantumkan satu dari enam agama resmi di kartu tanda penduduk.
Pemerintah membentuk badan penasihat Muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975, dan selalu mendanai dan menunjuk anggotanya. MUI bukan badan pemerintahan resmi, tetapi cukup berpengaruh. Pemerintah mempertimbangkan fatwa MUI ketika membuat keputusan atau merumuskan undang-undang. Pada Juli 2005, MUI mengeluarkan fatwa yang mencap sekte Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Pada Juni 2008,
Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan bersama tentang Ahmadiyah. Surat tersebut meminta pihak berwenang membatasi aktivitas Ahmadiyah sehingga melakukan ibadah tertutup dan mencegah Muslim Ahmadi melakukan dakwah. Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat melarang segala aktivitas Ahmadiyah.
Hukum dan kebijakan Indonesia memicu sejumlah kasus persekusi oleh umat agama tertentu terhadap umat agama atau sekte lain. Pihak berwenang biasanya gagal mengadili pelaku kejahatan. Pelaku umumnya membenarkan tindakan mereka sebagai perlawanan terhadap kebencian, kesesatan, penistaan, atau penyimpangan.
Pada Oktober 2009, sekelompok masyarakat, termasuk beberapa kelompok HAM, meminta Mahkamah Konstitusi meninjau hukum penistaan agama tahun 1965. Pada tanggal 19 April 2010, MK menolak permohonan peninjauan tersebut. Hakim Akil Mochtar mengatakan, "Jika hukum penistaan agama dihapus sebelum hukum baru disahkan... dikhawatirkan akan timbul benturan serta konflik horizontal." MK memberikan interpretasi hukum bahwa negara mengakui enam agama dan "membiarkan" penganut agama yang lain.