Mahkamah Konstitusi Azerbaijan
Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan adalah badan tertinggi konstitusional untuk memutuskan mengenai hal-hal yang dikaitkan dengan yurisdiksinya oleh Konstitusi Republik Azerbaijan. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah badan negara yang independen dan tidak tergantung pada bentuk organisasi, keuangan atau bentuk kegiatan lainnya pada badan legislatif, eksekutif dan badan peradilan
lainnya, badan-badan pemerintahan lokal, serta badan hukum dan fisik. Tujuan dasar dari Mahkamah Konstitusi adalah memastikan supremasi Konstitusi Republik Azerbaijan dan perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan individu.
Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan dibentuk pada 14 Juli 1998. Dasar hukum untuk kegiatan Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi Republik Azerbaijan yang diadopsi pada 12 November 1995 (dengan modifikasi yang diperkenalkan sebagai hasil referendum yang diadakan pada 24 Agustus 2002), perjanjian antar negara mengenai "Mahkamah Konstitusi" yang diadopsi pada 23 Desember 2003, undang-undang lain dan Peraturan Prosedur Mahkamah Konstitusi.
Pasal 86, 88, 102, 103, 104, 107, 130, 153 dan 154 pada Konstitusi Republik Azerbaijan mengatur masalah pembentukan dan fungsi Pengadilan. Fungsi Mahkamah Konstitusi akan didasarkan pada prinsip supremasi Konstitusi Republik Azerbaijan serta prinsip-prinsip kemerdekaan, kolegialitas dan publisitas.
Menurut Pasal 130.1 Konstitusi Republik Azerbaijan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim. Menurut Konstitusi Pasal yang sama, para hakim Mahkamah Konstitusi akan ditunjuk oleh Majelis Nasional Republik Azerbaijan atas rekomendasi Presiden Republik Azerbaijan. Mahkamah Konstitusi dapat memulai pelaksanaan kegiatannya jika pada penunjukan terdapat tidak kurang dari 7 hakim. Para hakim
ditunjuk untuk jangka waktu 15 tahun. Setelah berakhirnya masa jabatannya, seorang hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat diangkat kembali ke jabatan yang sama. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat oleh Presiden Republik Azerbaijan.
Untuk menjalankan roda organisasi maka dibentuk beberapa departemen yaitu: Departemen Hukum Pidana dan Administrasi; Departemen Hukum Internasional dan Kerjasama Internasional; Departemen Protokol dan Hubungan Masyarakat; Departemen Hak Asasi Manusia; Departemen Organisasi dan Analisis; Departemen Hukum Sipil; Departemen Penerimaan Warga dan Pengaduan; Departemen Umum; Departemen Dukungan Hukum dan sistematisasi
undang-undang; Departemen Logistik; Sektor Pengawasan untuk Pelaksanaan Putusan Pengadilan; Sektor untuk Organisasi Sidang Pengadilan; Asisten dan Penasihat untuk Ketua dan Juri. Pengawasan staf saat ini dilaksanakan oleh Kepala Staf dan Wakilnya.
Mahkamah Konstitusi mengadopsi keputusan tentang korespondensi hukum, keputusan dan tindakan hukum normatif lainnya terhadap Konstitusi dan hukum Republik Azerbaijan. Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan memberikan interpretasi tentang Konstitusi dan hukum Republik Azerbaijan berdasarkan petisi Presiden Republik Azerbaijan, Majelis Nasional Republik Azerbaijan, Kabinet Menteri Republik Azerbaijan, Mahkamah Agung Republik Azerbaijan, Kantor Kejaksaan Republik Azerbaijan dan Parlemen Republik Otonomi Nakhchivan.
Menurut Konstitusi Republik Azerbaijan, yang memiliki akses ke Mahkamah Konstitusi adalah: Presiden Republik Azerbaijan, Majelis Nasional Republik Azerbaijan (Parlemen), Kabinet Menteri Republik Azerbaijan, Mahkamah Agung Republik Azerbaijan, Kantor Penuntut Republik Azerbaijan, Ali Majelis dari Republik Otonomi Nakhichevan, Pengadilan, individu, Ombudsman. Berdasarkan Pasal 34.1 dari Undang-Undang "Di Mahkamah
Konstitusi" Republik Azerbaijan setiap orang yang menuduh bahwa hak-hak dan kebebasannya telah dilanggar oleh tindakan hukum normatif dari Legislatif dan Eksekutif, tindakan yang diadopsi oleh kota madya atau pengadilan dapat mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan hak asasi manusia dan kebebasannya. Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa
pengaduan individu dalam kasus-kasus berikut: jika tindakan hukum normatif yang seharusnya telah diterapkan tetapi tidak diterapkan oleh pengadilan; jika tindakan hukum normatif yang seharusnya tidak diterapkan tetapi diterapkan oleh pengadilan; jika tindakan hukum normatif tidak ditafsirkan dengan benar oleh pengadilan.
Keluhan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi setelah habisnya semua upaya hukum dalam waktu enam bulan sejak tanggal masuknya keputusan pengadilan terakhir yang berlaku atau dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pelanggaran hak pengadu untuk mengajukan permohonan ke pengadilan.
Sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang Republik Azerbaijan, Ombudsman Republik Azerbaijan dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam kasus dimana hak dan kebebasan seseorang telah dilanggar oleh tindakan legislatif yang berlaku, tindakan normatif eksekutif kekuasaan, tindakan yang diadopsi oleh kota madya atau pengadilan.
Mahkamah Konstitusi akan memeriksa kasus-kasus tersebut pada sesi sidang dan pleno. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan, diubah atau ditafsirkan secara resmi oleh badan atau pejabat lainnya.