Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa berfungsi sebagai "payung" bagi negara-negara Uni Eropa untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi. Permasalahan pengungsi yang terjadi di beberapa negara Uni Eropa tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara penerima pengungsi saja, hal ini dikarenakan negara-negara Eropa telah terintegrasi dalam sebuah organisasi regional. Secara regional permasalahan pengungsi
juga dibahas dalam beberapa agenda Uni Eropa. Uni Eropa telah menerima gelombang pengungsi dan imigran masuk ke wilayahnya sejak lama. Pada tahun 2013, Uni Eropa telah menerima 43.5% keseluruhan permohonan suaka di seluruh dunia. Hal ini dilakukan karena Uni Eropa merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi siapapun yang membutuhkan perlindungan seperti yang tercantum dalam Charter of Fundamental Rights European Union, serta kewajiban internasional sebagai hasil dari Konvensi Jenewa terhadap Status Pengungsi 1951.
Uni Eropa memiliki stuktur organisasi yang unik karena negara anggota tetap menjadi negara yang berdaulat tetapi bersedia mengabungkan kedaulatannya demi mendapatkan pengaruh yang cukup besar, maka dari itu Uni Eropa lebih dikenal dengan Organisasi Supranasional. Struktur organisasi Uni Eropa dipayungi oleh tiga pilar kerjasama yang dikenal dengan istilah The Three Pillars, yaitu:
European Communities, merupakan pilar yang bertugas dalam mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pilar ini merupakan kerangka hukum yang mewadahi kebijakan yang berhubungan dengan pasar tunggal, perdagangan, internasional, bantuan pembangunan, kebijakan moneter, pertaniann, perikanan, lingkungan, pembangunan daerah, energi dan seterusnya. Uni Eropa
berkewajiban menetapkan dan menerapkan secara bersama kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pilar ini bagi negara-negara anggotanya. Common Foreign and Security Policy (CFSP) adalah pilar yang berkonsentrasi dalam bidang pengambilan kebijakan/hubungan luar negeri. Uni Eropa memiliki kewenangan dalam menentukan/menyatukan kebijakan politik luar negeri dari negara-negara anggotanya dan kebijakan
yang dikeluarkan/ditetapkan merupakan kebijakan bersama atas nama Uni Eropa. Pilar ini mempunyai dua fungsi yaitu, pertama berfungsi untuk mewujudkan kepentingan Uni Eropa sebagai organisasi internasional, dan fungsi kedua adalah menjadi perwakilan dari negara-negara angggotanya sebagai sebuah komunitas internasional. CSFP juga mengatur masalah-masalah yang berhubungan
dengan kemiliteran. Cooperation in the Fields of Justice and Home Affairs (JHA), sebagai bagian yang memfokuskan diri pada hubungan kerjasama dalam mengatasi kasus-kasus kriminal. Pilar ketiga ini sekarang dikenal dengan istilah baru yaitu police and Judical co-operation Criminal Matter (PJCC) sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Amsterdam Treaty dan The Treaty of Nice. Pilar ini menangani masalah kerjasama dibidang hukum perdata dan pidana,
pengawasan perbatasan, pengawasan lalu lintas obat terlarang, kerjasama kepolisian, pertukaran informasi, dan kebijakan keimigrasian dan asylum. Pilar ini berfokus pada bidang keamanan negara-negara anggota.
Ketiga pilar tersebut diarahkan pada tujuan-tujuan utama dan diatur menurut prinsip-prinsip dasar dan sebagian dengan satu kerangka institusi. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dianut Uni Eropa adalah menghargai identitas nasional anggota, demokrasi, dan menjunjung hak asasi manusia. Uni Eropa memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap guna menyokong tiga pilar kerjasama
diatas. Uni Eropa memiliki beberapa institusi khusus dengan fungsi yang lebih spesifik sehingga membantu memperlancar dan mendukung kinerja organisasi Uni Eropa. Setiap institusi yang ada di dalam Uni Eropa didasarkan pada traktat/perjanjian yang disepakati oleh semua negara anggota dan traktat tersebutlah yang menjadi dasar semua kebijakan/tindakan yang akan dilakukan oleh Uni Eropa.
Bentuk kerja sama Uni Eropa dalam menghadapi para pengungsi di Eropa merupakan kewajiban Uni Eropa sebagai induk organisasi yang ada di Eropa untuk mengurus wilayah Eropa dalam berbagai isu atau permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Uni Eropa menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan tiga pilar utama Uni Eropa yang dimulai dari sektor ekonomi, sosial budaya,
dan keamanan. Uni Eropa juga berkewajiban untuk membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk kebaikan sesama negara anggota yang ada di Uni Eropa. Permasalahan yang dibahas di Eropa dari dahulu hingga sekarang yang sulit diselesaikan adalah masalah pengungsi yang ada di Eropa. Permasalahan ini timbul karena pergerakan manusia yang dinamis terlebih di era
globaliasasi seperti saat ini. Dengan adanya permasalahan ini membuat Uni Eropa sebagai induk organisasi di Eropa bertangung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat suatu kebijakan dalam bentuk Traktat atau pakta dengan kesepakatan bersama anggota Uni Eropa.
Uni Eropa mempunyai kewajiban dalam menerima setiap pengungsi yang masuk ke wilayah Eropa dan tidak diperbolehkan memulangkan kembali para pengungsi tersebut sebelum memproses permintaan para pengungsi tersebut. Oleh karena para anggota Uni Eropa telah ikut meratifikasi konvensi jenewa tahun 1951 tentang perlindungan pengungsi. Hal tersebut diwujudkan dengan membuat pada tahun 1999 yang
berkewajiban mengawasi implementasi Konvensi 1951 di negara-negara anggota Uni Eropa sekaligus menjadi satu pintu kebijakan bersama terhadap pengungsi yang mencari suaka di Eropa. CEAS mengatur standar dan prosedur yang harus dilalui pencari suaka dalam mengajukan permintaan suakanya. Terdapat pula standar dan prosedur pemberian fasilitas bagi pencari suaka dan pengungsi. CEAS merupakan hasil rancangan
legislatif dalam penanganan masalah pengungsi. Pada tahun 1999 hingga 2005 pengaturan ini menghasilkan beberapa ketentuan dalam penanganan masalah pengungsi. Pengaturan mengenai solidaritas finansial yaitu European Refugee Fund, perlindungan pengungsi dalam Temporary Protection Directive, dan Family Reunification Directive merupakan hasil pengaturan yang dirancang CEAS, berikut adalah penjelasan nya:
a. European Refugee Fund, diaplikasikan dengan cara Uni Eropa membantu negara-negara anggota yang menghadapi masalah pengungsi agar konsistensi akses, keadilan, dan keefektifan prosedur pemberian suaka dapat terjamin.
b. Temporary Protection Directive, adalah sebuah tindakan perlindungan sementara yang diberikan kepada pengungsi dari negara-negara diluar Uni Eropa yang tidak dapat kembali ke negara asalnya. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi disparitas kebijakan Uni Eropa dengan situasi gelombang pengungsi yang tinggi, serta mempromosikan solidaritas dan pembagian beban di antara negara Uni Eropa sebagai negara penerima pengungsi.
c. Family Reunification Directive, adalah sebuah kebijakan yang memungkinkan bagi keluarga pengungsi untuk disatukan kembali dengan beberapa syarat yang ada dan memungkinkan untuk dipertemukan. Pengaturan-pengaturan tersebut kemudian dijadikan rujukan bagi negara-negara Uni Eropa yang menghadapi masalah pengungsi baik yang berasal dari dalam kawasan maupun dari luar kawasan Eropa.
Uni Eropa memiliki nilai yang tinggi terhadap penanganan pengungsi baik dari segi finansial, perlakuan, hingga penyatuan keluarga pengungsi yang terpisah terlihat dari pengaturan-pengaturan yang ada diatas. Namun standar yang ada di dalam CEAS belum dapat diterapkan secara optimal oleh negara-negara anggota di Uni Eropa karena sifat dari CEAS tersebut yang hanya berbentuk
rujukan awal dan negara-negara anggota masih memiliki wewenang untuk membuat kebijakan didalam negara mereka sendiri.