Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Kampanye kepresidenan Joko Widodo 2014 diumumkan pada 14 Maret 2014, ketika partai politiknya PDI-P mendeklarasikan dia sebagai kandidat dari partai untuk pemilihan umum mendatang pada tahun 2014. Dia saat itu menjabat Gubernur Jakarta, dan sebelumnya Walikota Surakarta. Dengan mantan wakil presiden Jusuf Kalla sebagai pasangannya, dia terpilih sebagai Presiden Indonesia setelah pemilihan umum pada tanggal 9 Juli dan pengumuman resmi KPU pada 22 Juli.
Didukung oleh empat partai politik, Widodo secara resmi memulai kampanyenya pada bulan Mei, diikuti dengan kampanye di media sosial dan fisik selama dua bulan. Setelah serangkaian perdebatan dan serangan, Widodo keluar sebagai pemenangnya dalam pemungutan suara pada 9 Juli, dengan memperoleh lebih dari 53% suara. Setelah gugatan yang gagal dari lawannya Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dia secara resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menjadi Presiden Indonesia ketujuh.
Pada tahun 2012, Joko Widodo (populer dikenal sebagai Jokowi) terpilih sebagai Gubernur Jakarta setelah mengalahkan petahana Fauzi Bowo dalam Pemilihan umum Gubernur Jakarta 2012. Setelah memasuki politik pada tahun 2005 sebagai wali kota di kota kelahirannya Surakarta, banyak media nasional dan internasional menggambarkannya sebagai "bintang baru", dengan "Bloomberg" menggambarkannya sebagai "politisi Indonesia yang
paling menjanjikan". Selama pemilihan umum gubernur yang disebutkan sebelumnya, kampanyenya menggambarkannya sebagai seorang reformis yang berbeda dengan kandidat lain dan menggunakan pendekatan nonformal yang menarik langsung kepada para pemilih. Dia juga digambarkan sebagai "kesayangan media" karena hubungannya yang dekat dengan wartawan dan pelopor media sosial, dengan tim kampanyenya mengunggah semua materi kampanye ke YouTube.
Dengan presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono mencapai batas masa jabatannya pada tahun 2014, Jokowi dipandang sebagai pesaing utama untuk posisi tersebut karena popularitasnya dan dia memuncaki jajak pendapat awal. Awalnya, Jokowi sendiri tidak secara langsung menanggapi pertanyaan media tentang kemungkinan pencalonannya. Selama masa jabatannya sebagai gubernur, kebiasaan "blusukan"
(kunjungan lapangan mendadak) yang mulai dia lakukan selama masa jabatan sebagai wali kota, menjadi pusat perhatian di luar programnya.
Pada 14 Maret 2014, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwa partainya akan mendukung pencalonan Jokowi dalam pemilihan umum presiden 2014 pada bulan Juli tahun itu. Sehari sebelumnya, Jokowi menemani Megawati dalam ziarah ke makam ayah Megawati dan presiden pertama Indonesia Sukarno. Setelah pengumuman itu, dia tidak segera mengundurkan diri sebagai gubernur, karena
Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa dia tidak perlu melakukannya. Pencalonan resminya masih membutuhkan dukungan dari parlemen yang akan dipilih kemudian dalam pemilihan umum legislatif tahun itu. Untuk mengajukan kandidat, sebuah partai koalisi membutuhkan 20 persen kursi DPR (112) atau 25 persen suara rakyat sesuai dengan UU 15 tahun 2014.
Setelah deklarasi ini, IHSG dan Rupiah naik nilainya, yang dikaitkan dengan sentimen positif investor terhadap berita tersebut. Pencalonannya menuai kritik terutama dari pihak Prabowo Subianto, yang juga mencalonkan diri sebagai presiden dan sebelumnya mendukung Jokowi dalam pemilihan umum gubernur 2012. Yang lainnya menyebutkan janji kampanyenya pada tahun 2012 bahwa dia akan menjabat sebagai gubernur untuk masa jabatan lima tahun penuh.
Setelah pemilihan legislatif diadakan pada 9 April 2014, dengan hasil yang diumumkan pada 10 Mei, partai politik Jokowi PDI-P memperoleh suara terbanyak dengan suara populer 18.95%. PDI-P memperoleh 109 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, kurang 3 kursi dari yang dibutuhkan untuk bisa menggusung sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden dan karenanya harus membentuk koalisi untuk melakukannya.
Setelah pengumuman itu, Jokowi meminta cuti dari jabatannya sebagai gubernur pada 12 Mei. Setelah disetujui, wakilnya Basuki Tjahaja Purnama mengambil alih posisinya dan menjadi pejabat gubernur ibu kota.