Sudirman Said
Sudirman Said (), adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016, Dia digantikan oleh Archandra Tahar pada reshuffle kabinet kedua. Ia dikenal sebagai tokoh antikorupsi, pekerja rehabilitasi kawasan bencana, eksekutif di industri minyak dan gas, serta direktur utama perusahaan senjata nasional. Pada Pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah
2018, Sudirman Said mencalonkan diri sebagai gubernur yang berpasangan dengan Ida Fauziyah. Pasangan nomor urut 2 ini diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PKB.
Tetapi kalah dari Gubernur petahana Ganjar Pranowo akhirnya diajak bergabung dengan kubu Capres Prabowo Subianto sebagai penasihat Tim Kampanye Nasional
Sudirman Said menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1990. Ia kini juga aktif dalam ikatan alumni sekolah tinggi ini. Ia dipilih sebagai Ketua Umum Ikanas Keuangan-STAN untuk periode 2013-2016.
Kiprah Sudirman di bidang pemberantasan korupsi ia wujudkan dengan mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Bersama beberapa aktivis anti korupsi lainnya seperti Erry Riana (Mantan Pimpinan KPK), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4). Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan), dan beberapa tokoh lainnya.
Sudirman bersama MTI mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mendorong penyelesaian beberapa kasus rasuah. Beberapa kasus yang pernah didorong untuk diselesaikan oleh Sudirman MTI antara lain: Salah satu usaha yang dilakukan Sudirman untuk mendukung gerakan anti korupsi adalah dengan menciptakan dunia usaha yang sehat. Bersama beberapa pegiat anti
rasuah, Sudirman membentuk IICG. Didirikan pada 2 Juni 2000 IICG lahir untuk memasyarakatkan konsep, praktik, dan manfaat Good Corporate Governance (GCG) kepada dunia usaha. IICG merupakan salah satu peran masyarakat sipil untuk mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang terpercaya, etis, dan bermartabat. Organisasi independen ini juga mendorong dan membantu perusahaan-perusahaan
dalam menerapkan konsep Tata Kelola (Corporate Governance). Sudirman mendirikan IICG bersama Erry Riyana, Kuntoro Mangkusubroto, Mar'ie Muhammad, dan beberapa tokoh lainnya. Pada tahun 2001 saat menjabat menjadi Ketua MTI Sudirman mendorong agar menteri yang terpilih dapat melepaskan jabatannya di parpol dan keterlibatannya dalam dunia usaha. Menurut Sudirman jabatan di partai politik dan keterlibatan
dalam bisnis sangat mempengaruhi kredibilitas menteri bersangkutan. Pernyataan ini diungkapkan Sudirman dalam perayaan ulang tahun ke 3 MTI yang berdekatan dengan pembentuka Kabinet Gotong Royong. Sudirman bersama Todung Mulya Lubis (aktivis anti korupsi) dan Imam B Prasodjo (sosiolog) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyampaikan hasil audit terkait dugaan korupsi
oleh KPU pada Pemilu 2004. Sudirman yang merupakan Ketua Badan Pelaksana MTI, bersama Todung dan Imam mendorong agar Ketua BPK dapat menemui Ketua KPK untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi terkait penyelewengan dana Pemilu. Sudirman bersama Rhenald Kasali dan Bambang Harimurti selaku pendiri MTI mendorong agar dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M.
Hamzah tidak dikriminalisasi. Sudirman menilai kasus kriminalisasi Bibit dan Chandra adalah kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.
Kecemerlangan Sudirman di dunia pergerakan anti korupsi juga diapresiasi oleh dunia akademis. Saat Alm. Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang saat itu menjabat Rektor Universitas Paramadina sedang sakit-sakitan, Sudirman ditunjuk untuk menjadi Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Rektor Universitas Paramadina.
Sudirman kemudian mendapat amanah menjadi Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh yang membuatnya harus meninggalkan Kampus Paramadina. Ia kemudian digantikan sesame pejabat rektor sementara yakni Sohibul Iman.
Bencana gempa bumi dan tsunami yang mendera Aceh pada Desember 2004 membuat pemerintah harus segera merehabilitasi daerah paling barat Indonesia tersebut. Upaya merehabilitasi ini diwujudkan dengan Keputusan Presiden Nomor 63/M tahun 2005. Dalam keputusan tersebut Sudirman Said ditunjuk sebagai Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan. Ia bekerja di bawah Kepala Badan Pelaksana yakni Kuntoro Mangkusubroto.
Badan Pelaksana ini mengemban beberapa tugas utama yakni mengelola dana yang mengalir dari kas negara dan berbagai lembaga serta negara donor, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembangunan sarana-sarana publik.
Terhitung ada 120 lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, 430 LSM lokal, belasan lembaga donor bilateral dan multilateral yang bekerjasama. Hasil kerja nyata BRR sampai pertengahan 2007 yakni membangun 30 ribu unit rumah.
Sudirman mendorong transparansi BRR kepada publik. Untuk mencegah korupsi, Sudirman bersama BRR menerapkan kebijakan single income yakni transparansi pengelolaan anggaran, publikasi laporan keuangan dan akuntabilitas dan pengauditan secara rutin oleh pemerintah dan Satuan Pengawas Internal BRR. BRR juga membentu Satuan Anti Korupsi (SAK) yang bertugas mendidik semua pemangku kepentingan di Aceh
dan Nias pasca Tsunami. Sudirman menjelaskan bahwa BRR telah membatalkan tender proyek bermasalah senilai 157 milliar.
Sudirman Said aktif dalam transformasi PT Pertamina (Persero) dengan tugas melakukan pembenahan fungsi sekretaris perusahaan (2008) dan Supply Chain Management (2008-2009).
Sudirman menjadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia menggantikan Sony Soemarsono pada Maret 2013 di bawah pimpinan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno. Ia kemudian menjadi Deputi Direktur Integrated Supply Chain (ISC) untuk mengatasi mafia impor BBM. Pada 20 Maret 2009 Sudirman tidak lagi menjabat menjadi Deputi Direktur ISC. Sudirman kemudian dipercaya sebagai koordinator Restrukturisasi Aset dan Anak Usaha Pertamina.
Pada Mei 2013 Sudirman Said diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Petrosea mendampingi Eddy Junaedy yang diangkat menjadi Presiden Direktur.
PT Petrosea adalah perusahaan pertambangan di bawah kelompok Indika Energy Group. Sudirman kemudian melepaskan jabatan ini setelah ditunjuk oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menjadi direktur utama PT Pindad.
Keberhasilan Sudirman Said dalam sektor privat dan publik membuatnya dipercaya menjadi Executive Director APEC CEO Summit 2013. Dalam acara tingkat internasional yang berlangsung pada 1-8 Oktober 2013 di Bali ini hadir 21 kepala negara anggota APEC serta 1200 CEO seluruh dunia dengan 200 di antaranya berasal dari Indonesia.
Sebagai Executive Director, Sudirman mendorong APEC CEO Summit untuk menjembatani kepentingan bisnis pemerintah dan swasta. Pertemuan para CEO ini menghasilkan rekomendasi bagi 21 pemimpin ekonomi APEC seperti dalam hal memobilisasi dana dari sektor swasta ke sektor publik. Agenda pertemuan CEO ini juga untuk menggenjot usaha kecil menengah (UKM) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik.
Sudirman Said dipercaya menjadi Direktur Utama PT Pindad (Persero) sebuah perusahaan negara bidang persenjataan, menggantikan posisi Tri Hardjojo yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pindad. Sudirman mulai menjabat menjadi direktur utama perusahaan negara ini pada 4 Juni 2014 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK- 118/MBU/2014.
Di awal masa jabatannya, Sudirman langsung melakukan beragam inovasi untuk perusahaan yang memiliki sekitar 3000-an karyawan ini. Inovasi yang ia lakukan yakni menjalin kerjasama dengan dengan pebisnis senjata internasional. Hal ini ia lakukan sebagai upaya untuk mempercepat alih teknologi sekaligus mengadopsi disiplin kerja dan budaya perusahaan asing.