Globalisasi dan wanita di Tiongkok
Kajian mengenai dampak globalisasi terhadap kaum wanita di Tiongkok mempelajari peran dan status hubungan wanita Tionghoa terhadap perubahan politik dan budaya yang terjadi pada abad ke-20 sebagai konsekuensi dari globalisasi. Globalisasi merujuk kepada interaksi dan integrasi penduduk, produk, budaya, dan pemerintah dengan berbagai negara di seluruh dunia; hubungan ini dipupuk
oleh perdagangan, investasi, dan teknologi informasi. Globalisasi memengaruhi hak asasi wanita dan hierarki gender di Tiongkok dalam ranah kehidupan pribadi seperti pernikahan dan primogenitur serta di tempat kerja. Perubahan ini mengubah mutu hidup dan ketersediaan peluang wanita pada waktu yang berbeda-beda sepanjang proses globalisasi modern.
Dinamika ketaksetaraan gender berhubungan dengan prinsip ideologis yang digunakan oleh suatu kekuasaan politik yang berjalan. Zaman kekaisaran didominasi oleh paradigma sosial Konfusianisme, yang merupakan falsafah pokok di negara-negara lingkungan kebudayaan Asia Timur. Falsafah ini menekankan moral, jati diri, hubungan sosial, dan "status quo". Kong Hu Cu mengajarkan "jen" (kemanusian) dan
persamaan seluruh manusia; Neo-Konfusianis dan kaisar menggunakan keyakinan mereka dalam hierarki sosial, terutama pada pengaturan keluarga, untuk menekan kehidupan fisik dan sosial wanita. Ketika pemerintah Tiongkok mulai berasimilasi kembali ke dalam masyarakat global pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, negara ini bergeser dari falsafah Konfusianisme
konvensional dan peran wanita dalam masyarakat juga berubah. Sesudah Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada 1949, perubahan dalam peran gender tradisional muncul. Kematian Mao menandakan reformasi politik besar-besaran pada bidang pemerintahan, dan terjangkaunya hubungan internasional lewat komunikasi dalam bidang perdagangan, politik, dan gagasan sosial. Sejak 1980-an, di bawah partai komunis
yang telah direformasi, gerakan hak asasi wanita telah mendapatkan momentumnya dan menjadi isu nasional sekaligus sebagai pertanda modernisasi di Tiongkok.
Di kawasan pedesaan, secara tradisional wanita bekerja bersama keluarga mereka untuk mendapatkan hasil pertanian seperti teh dan beras. Di kawasan perkotaan, wanita bekerja di pabrik-pabrik, dan tinggal jauh dari rumah. Kebanyakan buruh pabrik ini merupakan gadis yang mengirim sebagian dari pendapatannya kepada keluarga mereka. Untuk membantu meningkatkan hak asasi wanita di
pabrik, persatuan dan serikat buruh dibentuk. Di rumah, wanita berperan sebagai ibu yang merawat anaknya, memasak, dan melakukan kegiatan rumah tangga lainnya.
Dalam sejarahnya, cendekiawan Barat menggunakan gagasan subordinasi dan viktimisasi untuk mengidentifikasi karakter kehidupan wanita Tionghoa. Keyakinan ini sebagian besar dibentuk dengan dasar ideologi dan agenda politik, dan diterima secara luas terlepas dari sifat etnosentrisme mereka. Tulisan Eropa awal yang berkaitan dengan wanita Tionghoa dibuat oleh misionaris dan etnolog pada akhir
abad ke-19. Tujuan misionaris adalah "memasyarakatkan Tiongkok" dan menyoroti kelemahan dan viktimisasi yang terdapat dalam karya mereka sebagai kelanjutan karya mereka. Keyakinan ini mendorong para cendikiawan untuk menggunakan subordinasi wanita sebagai sarana untuk membenarkan gagasan Barat mengenai budaya Tiongkok dan falsafah Konfusianisme.
Pada 1970-an, ketika gerakan feminisme terbentuk, karya cendekiawan Barat tersebut memengaruhi literatur tentang wanita di Tiongkok. Kajian mengenai wanita Tionghoa dari dasawarsa ini berkaitan dengan pembebasan parempuan, dan bersimpati dengan gerakan feminisme. Sentimen ini sangat memengaruhi topik dan metodologi penelitian mengenai wanita Tionghoa. Dengan pergeseran perspektif ini, fokus wacana
tetap pada subordinasi, tekanan patriark, dan viktimisasi. Kajian ini menguji sejumlah permasalahan seperti tradisi mengikat kaki dan kemurnian janda. Literatur yang ditulis oleh penulis feminis tidak berpengaruh sama sekali terhadap penghilangan mitos mengenai kelemahan dan kepatuhan wanita. Karya ini menampilkan bias baru yang tidak pernah ditemukan
sebelumnya. Feminis percaya bahwa wanita Tionghoa merupakan bagian dari "kehidupan yang tersubordinasikan secara universal". Pemikiran ini mengilustrasikan superioritas budaya yang dirasakan oleh wanita Barat secara inheren. Tulisan mengenai wanita Tionghoa jarang menjelaskan perbedaan waktu, etnisitas, kelas, daerah, atau usia; tulisan mengenai ini lebih menyoroti
terhadap penggambaran status wanita sebagai perlengkapan yang statis dan bersatu dengan kebudayan Tionghoa, meskipun batas-batas politik dan geografi menentukan daerah yang berbeda dan perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi sepanjang sejarah.
Sejak Dinasti Han (206 SM-220 M) hingga zaman semikontemporer (1840-1919), cendikiawan dan penguasa mengembangkan masyarakat patriark yang didominasi oleh pria di Tiongkok. Patriarki merupakan sistem sosial dan falsafah dimana pria dianggap lebih unggul daripada wanita, dan karenanya pria memiliki lebih banyak kekuasaan dalam mengambil keputusan daripada wanita. Konfusianisme
merupakan punca dari perkembangan masyarakat patriark di Tiongkok, dan menekankan perbedaan antara jenis kelamin dan peran yang mereka miliki dalam keluarga. Ideologi ini terus berlanjut lewat Dinasti Tang (618-907), ketika pada saat itu gadis diajarkan sejak dini untuk mematuhi bapak mereka, lalu suami mereka, dan kemudian anak mereka. Selama Dinasti Song (960-1297), cendikiawan Konfusius mengembangkan
lebih lanjut tradisi masyarakat patriark dengan lebih banyak pelarangan kepada perempuan, termasuk tradisi mengikat kaki yang dilakukan gadis pada usia dini.
Sistem pernikahan Tionghoa tradisional lebih menguntungkan pria daripada wanita. Dampak dari sistem pernikahan ini dapat dilihat dari monogami, hubungan seksual di luar nikah, perceraian, warisan keturunan, dan harta benda melalui pria. Setelah Zaman Musim Semi dan Gugur, tokoh elite pria dapat menikahi wanita untuk dijadikan istri sah maupun simpanan, selir, dan dapat mempekerjakan pelayan. Wanita
Tionghoa Kuno menolak hak untuk memilih tunangan mereka. Umumnya, pernikahan Tionghoa tradisional diatur oleh orang tua kedua mempelai untuk menjalin hubungan antara dua keluarga bagi memastikan kelanjutan garis keturunan keluarga. Tujuan utama wanita yang sudah menikah, terlepas dari status sosialnya, harus menghidupi paling tidak satu anak laki-laki untuk meneruskan
nama keluarganya. Karenanya, wanita hanya dihargai karena wanita bisa melahirkan. Terdapat tiga jenis pernikahan yang umum digunakan di Tiongkok Kuno. Jenis pertama, yang berasal dari masyarakat primitif, disebut "pernikahan dengan penangkapan", ketika pengantin pria pergi menuju rumah calon pengantin wanita pada sore hari untuk "menculiknya". Jenis kedua disebut "pernikahan dengan pembelian",
ketika seorang wanita dibayar oleh pria yang kemudian dijadikan istri dari pria yang membelinya. Begitu dibeli, wanita tersebut menjadi istri dari pria yang membelinya dan wanita tersebut dapat diperjualbelikan. Jenis ketiga adalah perjodohan, yang dapat ditelusuri ke Zaman Negara Perang. Perjodohan menekankan perlunya kendali orang tua dan biro perjodohan. Mak comblang
bertindak sebagai perantara kedua keluarga. Bila tidak ada mak comblang, pernikahan tak dapat dianggap diterima dan dapat dibubarkan. Begitu kedua pengantin menikah, sang istri dapat meninggalkan keluarganya, tinggal bersama keluarga suami, dan taat kepada mertuanya seolah-olah seperti kedua orang tuanya.
Selama Dinasti Zhou, masyarakat kelas atas menganggap menantu perempuan sebagai barang oleh orang tua suami, bukan suami. Ini berarti bahwa istri harus tunduk kepada mertua. Mereka diharapkan berperilaku sempurna, termasuk menahan batuk dan bersin di hadapan orang tua suami mereka. Istri tidak dapat meninggalkan ruangan mereka atau menerima hadiah dari kerabatnya tanpa