Negara mikro dan Uni Eropa
Negara mikro adalah negara berdaulat yang memiliki jumlah populasi yang sangat sedikit atau luas wilayah yang sangat kecil atau keduanya. Pengertian "sangat sedikit" dan "sangat kecil" tetapi tidak diatur secara jelas dalam hukum internasional sehingga penafsiran negara mana saja yang masuk ke dalam kategori negara mikro berbeda-beda. Pemahaman lain tentang negara mikro
ialah "negara berdaulat yang dapat secara sepihak mendelegasikan beberapa atribut kedaulatannya kepada pihak-pihak yang lebih besar untuk mendapatkan perlindungan demi keberlangsungan politik dan ekonomi mereka". Negara-negara mikro di Eropa, yakni Andorra, Liechtenstein, Monako, San Marino, dan Vatikan, memiliki hubungan khusus dengan Uni Eropa sekalipun mereka bukanlah bagian dari Uni Eropa.
Andorra dan Uni Eropa menyepakati perjanjian wilayah bea tunggal dan protokol langkah-langkah keamanan bea cukai pada tahun 1990 dan pada tahun 2004, disepakati perjanjian tentang kerja sama kepabeanan yang di antaranya melingkupi kerja sama di bidang lingkungan hidup, pengangkutan, budaya, kebijakan regional, dan kedokteran hewan. Di bidang lain, Andorra dan Uni Eropa melakukan kerja sama
di bidang pajak atas simpanan berdasarkan perjanjian yang mulai efektif pada 1 Juni 2005. Pada tahun 2013, kedua belah pihak menyepakati revisi atas perjanjian tersebut.
Baik Andorra maupun Uni Eropa juga memiliki Perjanjian Moneter yang memperbolehkan Andorra untuk menggunakan mata uang kertas dan koin euro sebagai alat pembayaran yang sah di Andorra hingga batas yang ditentukan. Pada bulan Maret 2014, Komisi Eropa merekomendasikan upaya negosiasi antara Andorra dan dua negara mikro Eropa lainnya yakni Monako dan San Marino agar ikut serta dalam pasar tunggal Uni Eropa.
Kedua belah pihak juga memiliki kerja sama diplomatis dalam berbagai isu Eropa dan global, di antaranya kebijakan regional di Pegunungan Pirenia. Pada 2 Februari 2016, Andorra menandatangani Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa. Namun, pada 13 Juli 2016 salah satu partai di parlemen Andorra yang ikut menandatangani perjanjian asosiasi tersebut empat bulan sebelumnya mengumumkan penghentian keterlibatannya dalam perjanjian tersebut.
Menteri Luar Negeri Andorra Gilbert Saboya Sunyé dalam sebuah konferensi di Brussel pada Maret 2016 menegaskan bahwa negaranya tidak berminat untuk menjadi anggota Uni Eropa.
Kerja sama antara Liechtenstein dan Uni Eropa terangkum secara komprehensif lewat partisipasi negeri mikro tersebut di dalam Kawasan Ekonomi Eropa. Kerja sama tersebut di antaranya lewat keikutsertaan Liechtenstein dalam pasar internal Uni Eropa, keikutsertaan Liechtenstein dalam berbagai organisasi dan program Uni Eropa, kontribusi finansial Liechtenstein terhadap keterpaduan sosial dan ekonomi Uni Eropa dan
Kawasan Ekonomi Eropa, dan dialog politik reguler antara Liechtenstein dan Uni Eropa. Liechtenstein bergabung dengan Kawasan Perdagangan Bebas Eropa pada tahun 1991 dan Kawasan Ekonomi Eropa pada tahun 1995.
Sejak Desember 2011, Liechtenstein juga menjadi bagian dari wilayah visa Schengen dan ikut serta dalam penanganan pengajuan suaka berdasarkan sistem Dublin. Keduanya merupakan hukum yang seharusnya mengikat negara-negara anggota Uni Eropa secara otomatis. Pada Desember 2015, kedua belah pihak juga telah menyepakati perjanjian tentang pertukaran informasi perpajakan dalam rangka memerangi penggelapan pajak.
Pada tahun 2013, San Marino menggelar referendum mengenai keanggotaan penuh Uni Eropa bagi negeri mikro tersebut. Meskipun hasil dari referendum tersebut mayoritas mendukung, keikutsertaan rakyat yang rendah membuat hasil referendum tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan.
Monako adalah bagian dari kawasan bea cukai Uni Eropa dan berada di dalam perbatasan eksternal kawasan Schengen. Pada tahun 2003, Monako dan Uni Eropa mencapai kesepakatan dagang dalam bidang produk kesehatan, kosmetik, dan alat-alat kesehatan. Seperti Andorra, Monako juga menjalin kerja sama di bidang pajak atas simpanan dan pada tahun 2013 melakukan negosiasi ulang
atas perjanjian tersebut serta sama-sama menggunakan mata uang euro. Pada tahun 2001 Komisi Eropa, Monako, dan Prancis menandatangani perjanjian baru di bidang moneter yang memungkinkan Monako untuk mencetak uang koinnya sendiri sekalipun bukan bagian dari Uni Eropa dan pada tahun 2011, Monako berhasil menegosiasi ulang batas jumlah uang euro yang dapat dicetak oleh Monako.
Monako memiliki hubungan khusus dengan Prancis dimana banyak perjanjian telah dibuat antara Prancis dengan Monako seperti bea cukai sejak 1968 dan pajak pertambahan nilai sejak 1963. Bergabungnya Prancis ke dalam Uni Eropa membuat beberapa perjanjian tersebut melebur dan terpaksa harus disesuaikan dengan hukum Uni Eropa, misalnya Monako kini tunduk terhadap sistem pajak pertambahan nilai Uni Eropa.
Monako bukanlah bagian dari kawasan Schengen tetapi warga Monako memiliki kebebasan berpindah bak warga negara kawasan Schengen lainnya. Pada tahun 2016, Monako melakukan amendemen terhadap perjanjian atas pertukaran informasi rekening bank bukan warga Monako yang ada di Monako. Monako menjadi bagian dari pasar internal Uni Eropa sejak 18 Maret 2015 dan sejak Mei 2015 melakukan negosiasi untuk perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa yang masih belum mencapai suatu akhir.
Hubungan antara Uni Eropa dan San Marino terjalin sejak tahun 1983. Dari sana, kedua belah pihak telah menjalin kerja sama dan pertukaran informasi di bidang hubungan luar negeri, keamanan, dan kebijakan terkait hak asasi manusia. Pada tahun 1991, keduanya mencapai kesepakatan dan menandatangani perjanjian untuk kerja sama bea cukai dan sistem bea cukai tunggal. Lalu pada
tahun 2005, keduanya mencapai kesepakatan di bidang pajak atas simpanan yang sama seperti Andorra dan Monako, pada tahun 2013 direvisi. Pada tahun 2009, San Marino mulai menggunakan mata uang euro dan dapat menerbitkan uang koin euronya sendiri dalam jumlah yang telah ditentukan. Pada tahun 2015, negosiasi untuk tercapainya perjanjian asosiasi antara San Marino dan Uni Eropa dimulai bersamaan dengan negosiasi serupa dengan Andorra dan Monako.
Pada Maret 2016, Uni Eropa mengakreditasikan duta besar pertamanya untuk San Marino yakni Laurence Argimon-Pistre yang memberikan kredensialnya dalam sebuah upacara yang diadakan di Palazzo Publico San Marino.
Vatikan bukanlah bagian dari Uni Eropa dan harus dibedakan dari Tahta Suci selaku pusat dari Gereja Katolik sedunia. Vatikan adalah negara yang berdiri akibat Perjanjian Lateran yang dicapai antara Italia dan Tahta Suci dimana sebagian wilayah Italia dihibahkan kepada Tahta Suci serta adanya bebas cukai dan pajak antara Italia dan Vatikan. Vatikan memiliki perjanjian keuangan dengan Uni Eropa yang
mengizinkannya untuk menggunakan mata uang euro dan menerbitkan koin euronya sendiri dalam jumlah yang telah ditentukan.
Sifat dari negara ini ialah teokratis dengan sistem ekonomi yang non-komersial. Hal ini bertentangan dengan syarat keanggotaan Uni Eropa yakni suatu negara haruslah menganut pasar bebas sehingga tidak dimungkinkan bagi Vatikan untuk bergabung dengan Uni Eropa mengingat statusnya tersebut. Saat ini, Delegasi Uni Eropa untuk Tahta Suci dipimpin oleh Jan Tobinski. Uni Eropa sering mengadakan diskusi reguler
dengan Vatikan tentang hak asasi manusia, perdamaian dan demokrasi, kebebasan beragama di dunia, dan dialog dalam bidang budaya dan agama serta perjuangan melawan kelaparan dan kemiskinan di dunia.