Perjanjian Delhi
Perjanjian Delhi adalah sebuah perjanjian trilateral yang ditandatangani antara India, Pakistan dan Bangladesh pada 28 Agustus 1973; dan diratifikasi hanya oleh India dan Pakistan. Ini memungkinkan pemulangan tahanan perang dan pejabat interniran yang ditahan di ketiga negara tersebut setelah Perang Pembebasan Bangladesh tahun 1971. Kesepakatan itu telah dikritik karena kegagalan Pakistan untuk memulangkan penutur bahasa Urdu di Bangladesh dan
tidak meminta pertanggungjawaban kepada 195 pejabat militer senior yang dituduh melakukan pelanggaran selama perang.
Selama Perang Bangladesh tahun 1971, ribuan pejabat pemerintahan Bengali dan personil militer diinternir di Pakistan Barat bersama dengan keluarga mereka oleh Pemerintah Pakistan. Di Bangladesh, banyak orang di komunitas berbahasa Urdu ingin pindah ke Pakistan. India menahan beberapa ribu tahanan perang Pakistan setelah penyerahan diri Pakistan pada 16 Desember 1971, termasuk 195 perwira militer yang ditahan karena pelanggaran perilaku.
Presiden Zulfikar Ali Bhutto mengancam akan menempatkan pejabat Bengali tersebut untuk diadili jika Bangladesh melanjutkan dengan rencana untuk mendakwa dugaan bagi penjahat perang Pakistan.
Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 8 Agustus 1973 dan berakhir pada 1 Juli 1974. Menurut ketentuan perjanjian, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengawasi pemulangan warga Bangladesh dan Pakistan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 121695 orang Bengali dipindahkan dari Pakistan ke Bangladesh. Mereka termasuk pegawai negeri dan pejabat militer Bengali tingkat tinggi. Sebanyak 108744 warga sipil non-Bengali dan pegawai negeri
dipindahkan dari Bangladesh ke Pakistan. India membebaskan 6500 tahanan perang Pakistan, yang sebagian besar diangkut dengan kereta ke Pakistan. Pada tahun 1974, Jenderal Niazi adalah perwira Pakistan terakhir yang secara simbolis dipulangkan melalui Perbatasan Wagah.
Meskipun perjanjian itu menyerukan repatriasi Bihari penutur bahasa Urdu dengan di Bangladesh, Pemerintah Pakistan mengundurkan diri dari janjinya untuk memukimkan kembali komunitas di Pakistan. Hal ini memunculkan komunitas Pakistan tanpa negara di Bangladesh.
Di antara para tahanan perang, 195 perwira militer Pakistan yang ditahan di India diidentifikasi sebagai tersangka utama kejahatan perang. Pakistan mendesak agar pembebasan mereka sebagai salah satu tuntutan utamanya. Hal ini menekan beberapa negara Muslim untuk menahan pengakuan Bangladesh sampai pembebasan 195 perwira. India lebih menyukai pemulangan mereka ke Pakistan. Dalam teks perjanjian tersebut, Menteri Luar Negeri Bangladesh Dr. Kamal Hossain menyatakan bahwa:
Pakistan menghindari permintaan Bangladesh untuk menahan pengadilan para tersangka kejahatan perang. Namun, Aziz Ahmed, delegasi Pakistan di pertemuan Delhi, menyatakan bahwa pemerintahnya "sangat menyesalkan kejahatan yang mungkin dilakukan".
Pemulangan tersebut merupakan tonggak penting dalam rekonsiliasi antara Bangladesh dan Pakistan. Kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1974. Di Bangladesh, banyak pejabat yang dipulangkan menjadi terkenal. Contoh yang patut dicatat adalah Abdus Sattar, Presiden Bangladesh ke-9. Banyak personil militer repatriasi yang bertugas di kepemimpinan Angkatan Bersenjata Bangladesh, termasuk Laksamana Belakang Mahbub Ali Khan dan Letnan Jenderal Muhammad Mahbubur Rahman.
Penolakan Pakistan untuk memulangkan para penutur bahasa Urdu yang tak bernegara di Bangladesh tetap menjadi titik rawan bagi hubungan Bangladesh dengan Pakistan.