Kebijakan Pertanian Bersama
Reformasi pertama adalah pemberlakuan kuota susu pada tahun 1984, mengikuti sistem kuota produksi yang sudah diterapkan pada gula. Kelebihan jumlah produksi mengakibatkan turunnya harga susu domestik, peternak sapi perah banyak yang merugi. Kuota susu diberlakukan sebagai upaya untuk mengendalikan produksi susu, memotong surplus dan pengeluaran Uni Eropa secara keseluruhan.
Reformasi untuk susu didasarkan pada jumlah kuota setiap negara, referensi jumlah kuota produsen atau konsumen dan pajak susu (jika produsen melebihi kuota referensi mereka). Penerapan kuota susu cukup efektif membatasi produksi susu, namun jumlahnya masih di atas konsumsi domestik Eropa. "Dumping" telah dikurangi tetapi tidak dihilangkan..
Pada bulan Mei 1992, Uni Eropa mengambil langkah reformasi yang paling radikal. Reformasi 'Mac Sharry' memulai peralihan dari dukungan produk (melalui harga) menuju dukungan produsen (melalui bantuan pendapatan, pembayaran langsung). Reformasi Mac Sharry menandai awal pembayaran langsung (") untuk kompensasi pengurangan dukungan harga. Reformasi ini juga memperkenalkan subsidi baru untuk praktik yang ramah
lingkungan, dimana petani memikul tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Reformasi ini memberlakukan pemotongan harga untuk produk pertanian (daging dan serealia) untuk menjamin pasar yang kompetitif. Agar memenuhi syarat untuk pembayaran langsung, petani harus menyisihkan sebagian lahan mereka dan membatasi jumlah ternak per hektar. Pertengahan 1990-an dikeluarkan
kebijakan-kebijakan baru untuk mendukung investasi pertanian, pelatihan, pengolahan dan pemasaran. Juga diambil kebijakan untuk melindungi pangan tradisional dan regional serta pelaksanaan kebijakan mengenai pertanian organik.
Pada bulan Juli 1997, Komisi Eropa mengusulkan dokumen komprehensif yang dikenal sebagai "Agenda 2000" yang memuat rekomendasi untuk reformasi CAP lebih lanjut. Paket reformasi ini sebagai persiapan dalam perluasan Uni Eropa dan merupakan tindak lanjut reformasi Mac Sharry. Elemen utama dari reformasi ini adalah:
Agenda 2000 yang ditandatangani di Berlin pada tahun 1999 menciptakan pilar kedua dalam Kebijakan Pertanian Bersama dan mempertimbangkan "multi-fungsi" kegiatan pertanian. Tiga kebijakan utama yang diusulkan: skema agro-lingkungan, dukungan untuk daerah yang sulit, dan bantuan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kebijakan pembangunan pedesaan dimasukkan dalam
Kebijakan Pertanian Bersama yang berfokus pada pembangunan ekonomi, sosial dan budaya pedesaan Eropa. Pilar pertama sebelumnya hanya ditujukan untuk dukungan produk pertanian. Prinsip modulasi dalam Agenda 2000 memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan dana ditransfer antara pilar pertama ke pilar kedua berdasarkan pendekatan "multi-fungsi" ini.
Dewan Menteri Pertanian Uni Eropa mencapai kesepakatan pada 26 Juni 2003 untuk reformasi Kebijakan Pertanian Bersama, berdasarkan usulan Komisi yang dipresentasikan pada 23 Januari 2003. Reformasi 2003 atau Reformasi Fischler ditandai dengan pemisahan pembayaran langsung dari produksi agar para petani mampu merespon kondisi pasar yang terjadi. Reformasi ini juga memperkuat kebijakan pembangunan pedesaan, termasuk
pengurangan pembayaran langsung untuk mendanai pembangunan pedesaan. Reformasi ini memperkenalkan skema pembayaran tunggal yang tidak terkait hasil produk tertentu ('), memisahkan pembayaran langsung kepada petani dan memperkenalkan konsep 'kepatuhan silang' ('), petani akan menerima pembayaran jika mereka memperhatikan standar keamanan pangan, perlindungan lingkungan, serta standar kesehatan dan
kesejahteraan hewan. Pada tahun 2008, 'pemeriksaan kesehatan' (") dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan reformasi 2003. Usulan untuk reformasi ini dimulai pada tahun 2011 dengan tujuan menjadikan Kebijakan Pertanian Bersama lebih hijau, lebih adil dan lebih efisien. Reformasi 2013 untuk 2014-2020 muncul akibat tantangan baru pada sektor pertanian Eropa, selain itu
juga karena tujuan strategi Eropa 2020 demi pertumbuhan yang lebih cerdas, inklusif dan berkelanjutan. Reformasi ini mempertegas dukungan produsen, mengintegrasikan lebih banyak pendekatan berbasis lahan dan pertanian berkelanjutan melalui skema pembayaran langsung "penghijauan" ("). Penghijauan mencakup langkah-langkah yang wajib bagi petani yang ingin menerima pembayaran langsung secara penuh.
Tujuannya meningkatkan kinerja lingkungan dari sektor pertanian dengan memberi insentif kepada mereka yang mengadopsi praktik pertanian yang bermanfaat bagi iklim dan lingkungan. Untuk 2014-2020, keamanan pangan, pengelolaan sumber daya dan iklim berkelanjutan serta pengembangan wilayah pedesaan yang berimbang diusulkan sebagai tujuan utama.
Reformasi 2013 sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Kebijakan Pertanian Bersama. Reformasi ini terus berfokus pada penyediaan makanan yang aman, berkualitas tinggi dan terjangkau untuk konsumen di Uni Eropa dan global. Reformasi ini juga sepenuhnya mengakui dan menaati aturan Uni Eropa mengenai kesejahteraan hewan dan lingkungan, serta memastikan standar hidup yang adil bagi para petani Eropa.
Struktur Kebijakan Pertanian Bersama tersusun dalam dua ranah kebijakan utama, yang disebut sebagai 'Pilar'. Pilar pertama: bantuan langsung (') dan kebijakan pasar ('); pilar kedua: pembangunan pedesaan (").
' diatur dalam Regulasi (EU) No 1307/2013. Pembayaran langsung (') merupakan jenis bantuan pendapatan bagi para petani untuk memastikan petani memiliki penghasilan tetap, dan tidak terkait dengan berapa banyak yang mereka hasilkan. Pembayaran langsung, dilengkapi dengan serangkaian skema bantuan lain dengan tujuan tertentu, yaitu:Pada Kebijakan Pertanian Bersama sebelumnya (2007 hingga 2013)
petani menerima satu pembayaran langsung yang disebut Skema Pembayaran Tunggal (') yang mengalokasikan subsidi tergantung pada jenis lahan yang dimiliki oleh petani. Untuk 2014 hingga 2020, kebijakan ini telah diganti dengan tiga pembayaran (skema wajib: ').
Untuk mendorong kaum muda (di bawah 40 tahun) menjadi petani, Uni Eropa (UE) mendorong mereka dengan dukungan finansial dan pelatihan-pelatihan. Otoritas nasional menyisihkan hingga 2% dari total alokasi dana ' untuk menawarkan petani muda bonus sebesar 25% (maksimum) selama lima tahun pertama bekerja di sektor ini. Petani muda juga memiliki prioritas sebagai penerima pendanaan ' dari cadangan nasional/regional.
Regulasi yang mendasari kebijakan-kebijakan pasar (') adalah Regulasi (EU) No 1308/2013. Untuk menyeimbangkan volatilitas harga di pasar pertanian Uni Eropa, seperangkat aturan diberlakukan. ' terlibat dalam:Dengan memfasilitasi kelancaran fungsi ' (pasar tunggal), ' memastikan keragaman, ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan produk-produk pertaniannya.
Pertanian tidak hanya mencakup bahan pangan dan makanan, tetapi juga mencakup penanganan daerah pedesaan dan sumber daya alam di sekitarnya. Semua negara anggota Uni Eropa menjaga daerah pedesaan dan mempertahankan cara hidup dalam masyarakat pedesaannya. Mereka beranggapan jika Uni Eropa tidak mempunyai sawah untuk bertani atau pun petani, maka pasar tidak akan terjaga dan
terlestarikan. Banyak pekerjaan di perdesaan Eropa yang diasosiasikan dengan pertanian sehingga petani pedesaan membutuhkan mesin pertanian, bahan bakar, bangunan, pupuk dan jaminan kesehatan hewan. Daerah perdesaan mencakup 44% dari wilayah Uni Eropa, kawasan perantara lainnya 44%, sedangkan daerah perkotaan hanya mewakili 12%. Kebijakan pembangunan pedesaan (") Uni Eropa diatur dalam Regulasi (EU)