Rumah Bagonjong
Rumah Bagonjong adalah sebutan populer untuk gedung pusat perkantoran yang ditempati pegawai pemerintah provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat. Gedung ini terletak di Jalan Sudirman, Padang berhadapan dengan kediaman resmi gubernur atau Gubernuran Sumatera Barat. Terdiri dari empat lantai, arsitektur Rumah Bagonjong mengawali bangunan modern dengan sentuhan arsitektur vernakular di Sumatera Barat. Gedung ini sempat bertahan lama sebagai kantor gubernur termegah di Indonesia.
Istilah "rumah bagonjong" merujuk pada bentuk atap gedung yang mengikuti bentuk gonjong pada "rumah gadang", rumah adat Minangkabau. Penampilan atap gonjong pada gedung ini menandai maraknya penggunaan gonjong sebagai identitas provinsi, termasuk lambang provinsi Sumatera Barat. Pada 1970-an, Gubernur Azwar Anas mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan bangunan pemerintahan di Sumatera Barat dibangun dengan atap gonjong, menyusul himbauan gubernur sebelumnya Harun Zain.
Meskipun mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi Sumatera Barat yang terjadi pada 30 September 2009, gedung ini masih tetap dioperasikan. Memasuki pertengahan September 2014, pemerintah provinsi memulai pengerjaan "retrofitting", memperbaiki dan memperkuat struktur bangunan tanpa meruntuhkan gedung.
Wacana untuk mendirikan kantor gubernur muncul bersaamaan dengan pembentukan provinsi Sumatera Barat pada 1958. Gubernur pertama Kaharudin Datuk Rangkayo Basa memulai persiapan pembangunan dengan membeli petak tanah di jalan yang kini bernama Jalan Sudirman. Bangunan kantor gubernur menempati area seluas empat hektare, berbagi dengan area yang diperuntukkan untuk gedung markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada
petak tanah yang sama. Saat ini, kedua gedung dipisahkan oleh jalan kecil menuju Kelurahan Padang Pasir.
Dikerjakan oleh sebuah biro konsultan dari Bandung, gedung perkantoran yang akan dibangun menampilkan konsep bangunan modern berlantai empat. Bangunan memanjang menghadap jalan dengan dua sayap yang masing-masing dilengkapi dengan ruangan untuk fasilitas lift. Setelah melibatkan Gubernur Kaharudin dalam proses rancangan, terjadi perubahan pada bentuk atap, dari semula berbentuk limas diubah mengikuti
bentuk atap gonjong. Gagasan menampilkan "gonjong" dianggap sebagai penguatan identitas Minangkabau di tengah tekanan pemerintah pusat dan stigma kalah atas gejolak Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berpusat di Sumatera Tengah.
Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Gubernur Kaharudin pada 22 Maret 1961. Pembangunan melibatkan sedikitnya 200 orang tenaga setiap harinya dipimpin oleh Ir. Mathias, arsitek lulusan ITB yang saat itu menjabat Kepala Bagian Gedung Dinas PU Sumatera Barat. Pengerjaan pondasi dan lantai dasar menghabiskan waktu selama tiga tahun, dilanjutkan pengerjaan tiga lantai dan atap.
Melewati 14 tahap pembangunan selama 10 tahun, peresmian gedung dilakukan setelah peralihan kepemimpinan ke Gubernur Harun Zain.
Gempa bumi berkekuatan besar pada 2007 dan 2009 berdampak pada kekuatan struktur bangunan. Pada 2014, pemerintah memulai pengerjaan retrofit untuk mengembalikan kondisi struktur bangunan dengan mempertahankan bentuk aslinya. Tahap pertama pengerjaan memakai anggaran dari APBD setempat sebesar 4 miliar, lalu dilanjutkan dengan tahap kedua dengan anggaran 22 miliar yang selesai pada akhir 2015. Materi pekerjaan meliputi
perbaikan struktur mulai dari pondasi, kolom, dan balok-balok. Pemakaian gedung masih menunggu tahap ketiga yang direncakan akan menggunakan anggaran 15 miliar. Retorfit ditargetkan selesai pada September 2016.