Irak di bawah Baath
Ba'ath Irak atau Irak di bawah Ba'ath mengacu pada periode sejarah Irak pada tahun 1968 sampai 2003 saat dikuasai partai Ba'ath. Periode ini dimulai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemakmuran yang melonjak, tetapi berakhir dengan Irak menghadapi stagnasi sosial, politik, dan ekonomi. Pendapatan tahunan rata-rata menurun karena beberapa faktor eksternal, dan beberapa kebijakan rezim internal.
Presiden Abdul Rahman Arif dan PM Tahir Yahya, digulingkan selama kudeta 17 Juli yang dipimpin oleh Ahmed Hassan al- Bakr dari Partai Ba'ath, yang sebelumnya memegang kekuasaan pada tahun 1963. Hussein melalui jabatannya sebagai kepala dinas intelijen de factopartai, menjadi pemimpin negara de facto pada pertengahan 1970-an, dan menjadi pemimpin de jure pada tahun 1979 ketika ia berhasil al- Bakr di
kantor sebagai Presiden. Selama "de jure" pemerintahan al- Bakr, perekonomian negara berkembang, dan posisi Irak dalam dunia Arab meningkat. Namun, beberapa faktor internal mengancam stabilitas negara, di antaranya konflik negara Irak dengan Iran dan komunitas Muslim Syiah. Masalah eksternal adalah konflik perbatasan dengan Iran, yang akan berkontribusi pada Perang Iran-Irak.
Pada tahun 1979 Hussein menjadi Presiden Irak, Ketua Komando Dewan Revolusi, Perdana Menteri dan Sekretaris Jenderal Komando Daerah Partai Ba'ath, selama gelombang protes anti-rezim di Irak yang dipimpin oleh komunitas Syiah. Partai Ba'ath yang sekuler secara kasar menekan protes. Perubahan kebijakan lain adalah kebijakan luar negeri Irak terhadap Iran, yang merupakan negara mayoritas Muslim
Syiah. Memburuknya hubungan akhirnya menyebabkan Perang Iran-Irak, yang dimulai pada tahun 1980 ketika Irak melancarkan invasi skala penuh ke Iran. Setelah revolusi Iran tahun 1979, rakyat Irak percaya bahwa Iran menjadi lemah, dan dengan demikian merupakan sasaran empuk untuk militer mereka. Gagasan ini terbukti tidak benar, dan perang berlangsung selama delapan
tahun. Perekonomian Irak memburuk selama perang, dan negara menjadi tergantung pada donasi asing untuk mendanai upaya perang mereka. Perang berakhir dengan jalan buntu ketika gencatan senjata dicapai pada tahun 1988, yang mengakibatkan status "quo ante bellum".
Ketika perang berakhi, Irak melihat dirinya di tengah-tengah depresi ekonomi, berutang jutaan dolar ke luar negeri, dan tidak mampu membayar kreditur. Kuwait, yang sengaja meningkatkan produksi minyak setelah perang, mengurangi harga minyak internasional, yang selanjutnya melemahkan ekonomi Irak. Menanggapi hal ini, Saddam Hussein mengancam Kuwait. Negosiasi gagal, dan pada tanggal 2
Agustus 1990, Irak melakukan invasi ke Kuwait. Kecaman internasional menyebabkan Perang Teluk Persia. Irak kalah dalam perang ini dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprakarsai sanksi ekonomi setelah perang untuk melemahkan pemerintah Ba'athis. Kondisi ekonomi negara memburuk selama tahun 1990-an, dan pada pergantian abad ke-21, perekonomian Irak mulai tumbuh lagi seperti
beberapa negara yang mengabaikan sanksi PBB. Setelah serangan 11 September 2001 Amerika Serikatdi bawah Presiden George W. Bush, memulai Perang Global Melawan Terorisme, dan menjuluki Irak sebagai bagian dari "poros setan". Amerika Serika, bersama dengan beberapa negara-negara sekutu lainnya, menginvasi Irak pada Maret 2003, dan pemerintah Irak Ba'athis digulingkan kurang dari sebulan kemudian.