Genosida Yunani
Pada 1955, Pogrom Istanbul menyebabkan sebagian besar penduduk Yunani di Istanbul bermigrasi dari sana. Sejarawan Alfred-Maurice de Zayas mengidentifikasi Pogrom Istanbul sebagai sebuah kejahatan yang amat serius terhadap kemanusiaan dan ia menyatakan bahwa sedikit korban Yunani dan terutama migrasi besar orang Yunani setelah pogrom berkaitan dengan kriteria "niat untuk memusnahkan seluruh atau sebagian" dalam Konvensi Genosida.
Pada Desember 2007 International Association of Genocide Scholars (IAGS) meloloskan resolusi yang menegaskan bahwa kampanye tahun 1914-23 terhadap orang Yunani Utsmaniyah merupakan genosida. Menggunakan istilah "Genosida Yunani", resolusi ini menegaskan bahwa penduduk Yunani Utsmaniyah menjadi korban genosida bersama kelompok lainnya seperti orang Armenia dan Asiria. Resolusi tersebut
diadopsi pada 1 Desember 2007 dan rilis persnya diedarkan oleh organisasi itu pada 16 Desember. Reolusi IAGS ini diloloskan dengan dukungan mayoritas yang amat besar. Beberapa sejarawan yang meneliti genosida Armenia seperti Peter Balakian, Taner Akçam, Richard Hovannisian dan Robert Melson menyatakan bahwa masalah ini mesti diteliti lebih jauh sebelum suatu resolusi dapat diloloskan."
Sejarawan Mark Mazower menyatakan bahwa deportasi orang Yunani oleh Utsmaniyah berlangsung dalam "skala yang relatif kecil dan tidak tampak seperti telah dirancang untuk berakhir dengan kematian korban. Apa yang terjadi pada orang Armenia adalah sesuatu yang berbeda". Manus Midlarsky mengamati perbedaan antara pernyataan niat genosida terhadap orang Yunani oleh pejabat
Utsmaniyah dengan tindakan mereka, pengurungan pembantaian di arean "sensitif" pilihan dan banyaknya orang Yunani yang selamat. Karena ikatan kebudayaan dan politik orang Yunani Utsmaniyah dengan negara-negara Eropa, Midlarsky berpendapat bahwa genosida "bukanlah pilihan yang baik bagi Utsmaniyah dalam kasus mereka." Taner Akçam merujuk kepada catatan kontemporer yang
menunjukkan perbedaan dalam hal perakukan terhadap orang Yunani Utsmaniyah dan Armenia selama Perang Dunia I dan menyimpulkan bahwa "terlepas dari kebijakan masa perang yang parah, secara khusus selama periode antara akhir 1916 dan bulan-bulan pertama 1917, perlakukan pemerintah terhadap orang Yunani-meskipun dalam beberapa cara sebandiing dengan tindakan terhadap orang Armenia- berbeda dalam hal cakupan,
niat, dan motivasi". Niall Ferguson membuat perbandingan antara pembantaian sporadis dalam masyarakat Yunani Pontos setelah 1922 dan nasib orang Armenia. Terkait resolusi IAGS, sejatawan genosida seperti Dominik J. Schaller dan Jürgen Zimmerer menyatakan bahwa "ciri-ciri genosida dalam kampanye pembunuhan terhadap orang Yunani tampak sangat jelas". Historian Angelos Elefantis "menyampaikan rasa terkejutnya atas penggunaan kata "genosida" hanya terkait pada pembantian Smyrna",
Seminar dan kuliah di beberapa universitas barat membahas peristiwa ini, termasuk di College of Charleston, Universitas Michigan-Dearborn, yang memiliki satuan riset yang berdedikasi. dan Universitas New South Wales.
Menyusul inisiatif dari anggota parlemen yang disebut sayap "patriotik" dalam kelompok partai PASOK yang berkuasa serta anggota parlemen berpikiran serupa dari Demokrasi Baru yang konservatif, parlemen Yunani meloloskan dua hukum mengenai nasib orang Yunani Utsmaniyah; yang pertama pada 1994 dan yang kedua pada 1998. Dekret-dekret ini diterbiatkan dalam Lembaran Berita Pemerintah
Yunani pada 8 Maret 1994 dan 13 Oktober 1998. Dekret 1994 menegaskan adanya genosida di kawasan Pontos di Asia Kecil dan menetapkan tangal 19 Mei sebagai hari peringatannya, sedangkan dekret 1998 menegaskan genosida orang Yunani di Asia Kecil secara keseluruhan dan menetapkan tanggal 14 September sebagai hari peringatannya. Kedua hukum ini ditandatangani oleh Presiden Yunani namun tidak langsung diratifiksi setelah
adanya intervensi politik. Surat kabar "Avgi" ("Fajar") memiliki inisiatif untuk membekukan penerapan hukum ini. Topik ini kemudian menjadi pusat debat politik antara berbagai politisi Yunani, dengan kelompok menentangnya. Presiden partai Synaspismos koalisi-ekologis Nikos Konstantopoulos dan A. Elefantis, dikenal karena bukunya mengenai komunisme Yunani, merupakan beberapa politisi yang
menyampaikan tentangan pada dekret ini. Akan tetapi, tidak semua kelompok seperti itu, intelektual nasionalis sayap nonparlemen dan penulis, George Karabelias, dengan keras mengkritik Elefantis dan sejumlah orang lainnya, terutama di kelompok, yang menentang pengakuan genosida serta menyebut mereka "sejarawan revisionis," menuduh sayap umum Yunanai mengandung "evolusi ideologi yang meyimpang". Ia juga menyebut bahwa bagi sayap Yunani, 19 Mei adala "hari amnesia".
Sebagai tanggapan atas hukum tahun 1998, pemerintah Turki mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa menggambarkan peristiwa tersebut sebagai genosida adalah "tanpa dasar sejarah apapun". Menteri Luar Negeri Turki menyatakan bahwa pemerintah Turki mengecam resolusi tersebut, ia mengatakan, "Dengan resolusi ini, kenyataannya Parlemen Yunanai yang harus meminta
maaf kepada bangsa Turki atas penghancuran dan pembantaian berskala besar yang dilakukan oleh pihak Yunani di Anatolia, [resolusi ini] tidak hanya meneruskan kebijakan tradisional Yunani dalam mengubah sejarah, melainkan juga menunjukkan bahwa mentalitas ekspansionis Yunani masih ada."
Pada akhir 2000-an Partai Komunis Yunani mengadopsi istilah "Genosida Bangsa Yunani di Pontos" dalam surat kabar resminya serta berpartisipasi dalam acara peringatan. Siprus juga secara resmi mengakui peristiwa ini sebagai suatu genosida. Pada 11 Maret 2010, Riksdag Swedia meloloskan mosi yang mengakui adanya "tindakan genosida pembunuhan terhadap bangsa Armenia,
Asiria/Suryani/Khaldea dan Yunani Pontos pada 1915". Pada 14 Mei 2013, pemerintah New South Wales memperoleh mosi pengakuan genoside oleh Fred Nile dari Partai Demokratik Kristen, dan kemudian meloloskannya, menjadikan pemerintah New South Wales sebagai lembaga politik keempat yang mengakui genosida tersebut. Pada Maret 2015, Majelis Nasional Armenia mengadopsi resolusi yang mengakui genosida Yunani dan
Asiria. Pada April 2015, Dewan Negara Belanda meloloskan resousi yang mengakui genosida Yunani dan Asiria.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, parlemen Eropa dan Dewan Eropa belum membuat pernyataan apapun terkait genosida Yunani. Menurut Constantine Fotiadis, dosen Sejarah Yunani Modern di Universitas Aristoteles Thessaloniki, terdapat beberapa alasan mengapa ada kekurangan pengakuan secara luas dan penundaan dalam hal permintaan pengakuan, antara lain: Perjajian Lausanne pada 1923 tidak menyebutkan ketentuan apapun
mengenai genosida Yunani; perjanjian damai berikutnya ("Perjanjian Persahabatan Yunani-Turki" pada Juni 1930) dimana Yunani memberikan sejumlah konsesi untuk menyelesaikan semua permasalahan antara dua negara demi perdamaian di kawasan tersebut; Perang Dunia II, Perang Saudara, Junta militer dan kericuhan politik di Yunani yang terjadi kemudian, memaksa Yunani untuk berfokus pada urusan dalam
negerinya sendiri dan permasalahan lainnya allih-alih mencari pengakuan untuk peristwiwa genosida; dan lingkungan Perang Dingin dimana Yunani dan Turki diharapkan menjadi sekutu- menghadapi Komunisme sebagai musuh bersama- bukannya musuh atau pesaing.
Dalam bukunya "With Intent to Destroy: Reflections on Genocide", Colin Tatz berpendapat bahwa Turki menolak genosida agar tidak membahayakan "mimpinya selama sembilan puluh lima tahun untuk menjadi lentera demokrasi di Timur Dekat". Sementara sejumlah alasan mengenai penolakan Turki menurut Elizabeth Burns Coleman dan Kevin White, dalam buku mereka "Negotiating the Sacred: Blasphemy and Sacrilege in a Multicultural Society", antara lain: