Demokrasi di Jerman
Demokrasi di Jerman Barat adalah sebuah proses politik, khususnya dalam proses perkembangan prinsip dan nilai-nilai demokrasi di Jerman yang dimulai dari Jerman Barat. Setelah kejayaan masa Kekaisaran Jerman hingga keruntuhan otoritarianisme pada masa kekuasaan Reich Ketiga atau Rezim Jerman Nazi pasca-Perang Dunia II yang mendorong terpecahnya Jerman menjadi dua negara, Jerman Barat dan
Jerman Timur. Proses demokratisasi di Jerman Barat menjadi salah satu langkah penting bagi pertumbuhan dan pembentukan kembali identitas politik Negara Jerman sebagai sebuah negara yang demokratis saat ini, sekaligus tantangan dalam menghadapi pengaruh komunisme yang menguasai Jerman Timur selama Perang Dingin.
Jerman seperti halnya Italia (lihat Demokrasi di Italia) pada awalnya bukanlah negara yang bersatu seperti sekarang, banyak kerajaan-kerajaan Bangsa Jermanik yang memiliki kedaulatan sendiri-sendiri. Jerman baru menjadi bangsa yang bersatu pada akhir Abad 19, tepatnya pada 1871, hal ini didorong dengan munculnya semangat nasionalisme Jerman yang sangat kuat yang
teraktualisasikan dalam bentuk Kekaisaran Jerman, namun sering kali nasionalisme Jerman saat itu diwujudkan dalam bentuk agresi internasional dengan tujuan menyatukan seluruh Bangsa Jermanik di bawah satu bendera.
Nasionalisme Jerman sendiri lahir dari Nasionalisme Romantik, sebuah ide nasionalisme yang mendasari gerakannya pada pemikiran kontra-Renaissance atau kontra-Pencerahan. Nasionalisme hasil Pencerahan yang lebih menekankan pada aspek universalisme, egalitarianisme, sains, revolusi, dan liberalisme, telah berhasil mendorong terjadinya Revolusi Perancis dan menggeser nilai-nilai tradisionalisme sehingga menjadikan Nasionalisme Perncerahan
sebagai lawan dari tradisionalisme, regionalisme, dan nilai-nilai konservatif lainnya yang telah lama berkuasa di Eropa.
Nasionalisme Romantik percaya bahwa setiap bangsa memiliki keunikan sendiri, jadi setiap bangsa harus menegaskan keunikan itu dalam bentuk identitas, seperti: bahasa, sejarah, dan budaya. Oleh karena itu Nasionalisme Romantik lebih mengutamakan pembentukan identitas nasional berdasarkan nilai-nilai tradisi yang menjadi asal-usul suatu bangsa dengan bangsa
lainnya berbeda. Pemikiran nasionalisme ini kemudian menjadi lawan dari Nasionalisme Pencerahan yang menganggap semua bangsa adalah sama. Nasionalisme Romantik kemudian mendapatkan tempat di negara-negara yang nilai tradisionalismenya masih kuat, salah satunya di Jerman yang saat itu masih berupa kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri-sendiri.
Nilai-nilai Nasionalisme Romantik itu kemudian terserap oleh masyarakat Jerman kala itu, dan salah satu tokohnya adalah Johann Gottfried von Herder (1744-1803). Von Herder percaya bahwa Tuhan telah menciptkan semua bangsa-bangsa dari asal-usul yang berbeda, sehingga setiap bangsa memiliki keunikan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda dan setiap bangsa
itu memiliki kontribusinya masing-masing dalam pembentukan peradaban dengan keunikannya masing-masing. Bagi Von Herder, penerimaan terhadap kebudaayan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya adalah sesuatu yang salah dan membuatnya gusar, terutama saat kelas elit di Jerman yang saat itu menerima Bahasa Perancis melalui sebuah usaha yang disebut sofistifikasi, sehingga menurut Von Herder hal ini telah merusak kebudayaan asli Jerman.
Nasionalisme Jerman semakin menjadi ketika Pasukan Revolusi Perancis atau Republik Ketiga Perancis menduduki Jerman atas nama "Pembebasan Jerman", banyak orang Jerman kemudian bereaksi melawan Perancis dan melahirkan suatu konsepsi nasionalisme, yang kemudian menjadi Nasionalisme Jerman, salah satu tokohnya adalah Johann Fitche (1763-1814). Fitce menghonversi pemikiran Von Herder menjadi lebih politis
dalam salah satu bukunya yang berjudul Address to The German Nation of 1807-08, di dalam bukunya itu, Fiche menyerukan agar seluruh Bangsa Jerman bersatu untuk melawan pendudukan Perancis dan Bangsa Jerman tidak boleh hanya membersihkan dirinya sendiri dari pengaruh politik asing, tetapi juga pengaruh budaya dan intelektual asing. Ide-ide Fitche dan Von Herder itulah yang kemudian melandasi konsep Nasionalisme Jerman dan Pan-Jermanisme.
Nasionalisme Jerman yang diejawantahkan oleh Kaisar Wilhelm II dalam semangat Pan-Jermanisme melalui penyatuan berbagai Bangsa Jermanik dalam sebuah Kekaisaran Jerman telah mendorong pecahnya Perang Dunia I. Kekaisaran Jerman kemudian menggabungkan diri dalam Blok Sentral bersama kekuatan-kekuatan monarkis lainnya, sisa-sisa dari Perang Salib, seperti Austria-Hungaria dan Turki Usmaniyah untuk mengadapi Blok Sekutu atau Tiga Entente, yang terdiri dari Britania Raya, Perancis, dan Kekaisaran Rusia.
Semangat Pan-Jermanisme yang digagas Kaisar Wilhelm II harus pupus karena Kekaisaran Jerman kalah dalam Perang Dunia I. Kekaisaran Jerman akhirnya dibubarkan sebagai bentuk konsekuensi atas tuntutan Sekutu pemenang perang, sebagai gantinya terjadi perubahan sistem politik kenegaraan di Jerman, dari sistem mon
Berdirinya Republik Weimar sekaligus menegaskan konstitusi demokratis pertama bagi Jerman yang mulai berlaku pada 1919. Dalam konstitusi demokratis Republik Weimar itu, masyarakat Jerman mulai dikenalkan dengan proses-proses politik yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi, seperti memberikan hak pilih universal dengan mengikut sertakan perempuan dalam badan pemilihan umum untuk pertama kalinya dan sistem pemilihan yang proporsional dalam perwakilan, sejak saat itu mendadak seluruh warga Jerman ikut serta dalam proses politik.
Selain meningkatnya partisipasi politik masyarakat Jerman di masa Republik Weimar, juga mendorong perkembangan kesadaran organisasi masyarakat, sehingga masyarakat Jerman banyak pula melahirkan partai-partai politik dari berbagai spektrum ideologi, dari sayap hingga sayap, dari nasionalis hingga separatis, semuanya ada saat itu. Sistem multi partai di Republik Weimar saat itu jelas memiliki konsekuensi ideologis,
banyaknya partai dari ideologi yang bertentangan seringkali membuat pemerintah kehilangan legitimasinya sendiri, selain karena tak mampu mengendalikan stabilitas politik, kondisi Jerman setelah Perjanjian Versailles membuat ekonomi nasional semakin terpuruk.
Puncak dari keputusasaan masyarakat Jerman (atau Republik Weimar) adalah sat terjadi Malaise pada 1929 atau yang disebut sebagai Depresi Besar. Depresi Besar telah mendorong krisis ekonomi parah di seluruh dunia, dan bagi Jerman kondisinya menjadi berkali-kali lipat lebih buruk. Krisis ekonomi dan kewajiban mengganti kerugian selama Perang Dunia I telah membuat
pemerintah Republik Weimar kualahan, inflasi melambung tinggi bersamaan dengan angka kemiskinan dan pengangguran, sementara partai-partai politik terus tumbuh dan memiliki angkatan bersenjata mereka sendiri yang direkrut dari para veteran Perang Dunia I yang tidak punya kerjaan setelah Perjanjian Versailles memangkas jumlah personel Angkatan Bersenjata Jerman.
Ditengah keputusasaan rakyat Jerman dan tingkat ketidakpercayaan yang semakin tinggi terhadap pemerintah, partai-partai politik saling berebut untuk berkuasa di Reichstag (Parlemen Jerman), salah satu partai politik yang mampu merebut simpati masyarakat Jerman saat itu adalah Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei (NSDAP) atau biasanya disebut Partai Nazi saja. Sejak Partai Nazi berdiri pada 1919 dan
partai ini masih dipimpin oleh Anton Drexler, mereka hanya memiliki 12 kursi di Reichstag pada 1928. Elektabilitas Partai Nazi meningkat, ketika estafet kepemimpinan diambil alih oleh Adolf Hitler, jumlah kursi Reichstag yang berhasil diperoleh Partai Nazi pada 1930 adalah 107 kursi, kemudian jumlah ini berlipat menjadi 230 pada Juli 1932.