Hubungan Rusia dengan Ukraina
Philip P. Pan (kolumnis the Washington Post) berpendapat bahwa media Rusia menggambarkan Pemerintahan Ukraina sebagai anti-Rusia.
Selama tahun 1990-an, hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Rusia tidak dapat menerima pembubaran Uni Soviet dan kemerdekaan Ukraina. Menurut jajak pendapat oleh VCIOM di tahun 2006 menunjukkan 66% masyarakat Rusia menyesali runtuhnya Uni Soviet. 50% responden di Ukraina dalam jajak pendapat serupa yang diadakan pada Februari 2005 menyatakan bahwa mereka menyesal atas pembubaran Uni Soviet.
Pada jajak pendapat pada tahun 2005 (71%) dan tahun 2007 (48%), Rusia menyatakan keinginan untuk bersatu dengan Ukraina; meskipun penyatuan dengan Belarus lebih didukung.
Sebuah hasil jajak pendapat yang dirilis pada 5 November 2009 menunjukkan bahwa 55% dari warga Rusia percaya jika hubungan dengan Ukraina harus menjadi persahabatan antara "dua negara merdeka". Jajak pendapat oleh Levada Center di akhir 2011 menunjukkan 53% dari warga Rusia lebih memilih persahabatan dengan Ukraina sebagai negara merdeka, 33% lebih memilih Ukraina berada di bawah kendali ekonomi dan politik Rusia, dan 15%
belum memutuskan. Pada hasil jajak pendapat yang diselenggarakan oleh lembaga yang sama pada tahun 2012 menunjukkan 60% warga Rusia lebih memilih Rusia dan Ukraina sebagai negara merdeka tetapi berhubungan baik dengan perbatasan terbuka tanpa visa atau cukai; jumlah pendukung penyatuan Rusia-Ukraina meningkat sebesar 4% menjadi 20% di Rusia. Sebanyak 20 survei yang dilakukan dari Januari 2009
sampai Januari 2015 oleh Levada Center menemukan bahwa kurang dari 10% warga Rusia yang mendukung Rusia dan Ukraina menjadi satu negara. Survei pada bulan Januari 2015 menunjukkan 19% responden ingin Ukraina Timur menjadi bagian dari Rusia dan 43% ingin Ukraina Timur menjadi negara berdaulat.
Survei yang dilakukan pada November 2014 oleh Universitas Oslo menemukan bahwa kebanyakan warga Rusia memandang Ukraina bukanlah negara yang sah. Menurut sebuah survei yang dilakukan di April 2015 oleh Levada Center, yang menanyakan "Apa yang harus menjadi tujuan utama pemerintah Rusia pada hubungan Rusia dengan Ukraina?" (jawaban lebih dari satu diperbolehkan), jawaban yang paling umum antara lain:
Memulihkan hubungan baik (40%), mempertahankan Krimea (26%), mengembangkan kerjasama ekonomi (21%), mencegah Ukraina bergabung dengan NATO (20%), membuat harga gas untuk Ukraina sama dengan negara Eropa lain (19%), dan melengserkan kepemimpinan Ukraina saat ini (16%).
Hasil jajak pendapat yang dirilis pada 5 November 2009 menunjukkan bahwa sekitar 67% warga Ukraina meyakini jika hubungan dengan Rusia harus menjadi persahabatan antara "dua negara merdeka". Menurut hasil survei yang dilakukan pada tahun 2012 oleh "Kyiv International Institute of Sociology" (KIIS), 72% warga Ukraina lebih memilih Ukraina dan Rusia sebagai negara berdaulat dengan hubungan baik dengan perbatasan terbuka
tanpa visa atau cukai; jumlah pendukung penyatuan Rusia dan Ukraina menurun sebesar 2% menjadi 14% di Ukraina.
Menurut survei yang dilakukan Deutsche Welle di bulan Desember 2014 menunjukkan 85% rakyat Ukraina (81% di wilayah timur) menilai hubungan dengan Rusia sebagai bermusuhan (56%) atau tegang (29%), survei tidak dilakukan di Krimea dan wilayah yang dikendalikan separatis di Donbas. Sebuah survei yang dilakukan di bulan September-Oktober 2014 oleh Gallup menunjukkan hanya 5% rakyat Ukraina (12% di wilayah selatan dan
timur) yang mendukung kepemimpinan Rusia, turun dari 43% (57% di wilayah selatan dan timur) pada tahun sebelumnya.
Pada bulan September 2014, survei yang dilakukan oleh Alexei Navalny di wilayah berbahasa Rusia seperti kota Odessa dan Kharkiv menunjukkan 87% penduduk ingin wilayah mereka tetap berada di bawah Ukraina, 3% ingin bergabung dengan Rusia, 2% ingin bergabung dengan "Novorossiya," dan 8% belum menentukan. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh KIIS di bulan Desember 2014 menunjukkan 88.3% rakyat
Ukraina menolak untuk bergabung dengan Rusia. Terdapat beberapa sengketa wilayah sejak aneksasi Krimea oleh Rusia.
Pada 18 Desember 2015, Ukraina mengatakan bahwa mereka tidak akan membayar utang sebesar $3 miliar kepada Rusia, dengan alasan Rusia menolak untuk menerima syarat-syarat pembayaran yang ditawarkan ke kreditor internasional lain. Hal ini dapat membawa Ukraina jatuh dalam keadaan gagal bayar utang nasional pada 20 Desember 2015. Selain itu, pembayaran utang komersial Ukraina sebesar $507
juta kepada bank-bank Rusia juga akan dihentikan. Perdana Menteri Ukraina, Arseniy Yatsenyuk mengatakan Ukraina telah memberlakukan moratorium pembayaran obligasi Euro yang dimiliki oleh Rusia sebesar $3 miliar. Ia tidak menyebut berapa lama moratorium akan berlangsung. Moskwa telah mengatakan bahwa mereka akan membawa masalah ini ke pengadilan bila Ukraina tidak membayar tepat pada waktunya