Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Situasi kegagalan negosiasi terjadi dimana tidak ditemukannya kesepakatan "sesuai dengan persyaratan konstitusional antara kedua belah pihak" yakni negara pemohon dengan Uni Eropa. Kegagalan negosiasi ini tidak tergantung pada kesepakatan yang sudah dibuat (terjadi setelah dua tahun). Jika negosiasi tidak menghasilkan perjanjian yang diratifikasi,
negara tersebut tidak dapat keluar karena tidak ada kesepakatan. Perjanjian Uni Eropa akan berhenti berlaku untuk negara tersebut, tanpa aturan atau transisional. Mengenai perdagangan, kedua belah pihak akan tetap memberlakukan sistem Organisasi Perdagangan Dunia.
Dampak utama yang paling berpengaruh akibat pencabutan keanggotaan Uni Eropa adalah warganya akan kehilangan statusnya sebagai warga Uni Eropa. Dengan demikian, hal ini akan sedikit mempersulit akses apabila ingin pergi ke negara-negara anggota UE dan sebaliknya warga Uni Eropa akan kehilangan hak yang sama ke negara tersebut. Hal ini juga akan menjadi masalah bagi
warga yang memiliki KTP ganda. Warga yang memiliki KTP ganda, maka dia harus kembali mengurus status kependudukannya sesuai peraturan baru dari negara yang telah keluar dari Uni Eropa.
Keputusan keluar dari Uni Eropa menandakan negara tersebut memiliki keterbatasan dalam memainkan peran ke semua sistem yang ada di UE termasuk dalam hal perekonomian. Rachel Reeves, seorang anggota parlemen Buruh Inggris, mengatakan bahwa "keberhasilan industri sangat bergantung pada partisipasi di Pasar Tunggal dan Uni Bea Cukai. Maka, menteri harus mencari "peraturan lanjutan, standar, dan penyelarasan perdagangan dengan UE".
Laporan anggota parlemen Inggris menemukan bahwa sebagian besar yang memiliki kepentingan industri mendukung Inggris melanjutkan keanggotaannya dengan Otoritas Keamanan Makanan Eropa (EFSA), yang mengatur sektor ekonomi, setelah Brexit. Industri makanan dan minuman bernilai £ 28.8 miliar untuk ekonomi Inggris, mempekerjakan ratusan ribu orang di seluruh negeri. Sementara itu, 24% dari tenaga kerja di
bidang makanan dan minuman terdiri dari para migran dari Area Ekonomi Eropa (EEA) (tahun 2016), menurut Komite Penasihat Migrasi Inggris. Sebagian besar industri makanan dan minuman Inggris ingin tetap pada peraturan Uni Eropa, sebab neraca perekonimian setelah keluar dari Uni Eropa harus diselaraskan dengan Uni Eropa, agar tidak berdampak buruk pada perekonian negara tersebut. Pengaruh keluar dari Uni Eropa diindikasikan memengaruhi laju perekonomian negara tersebut ke arah yang lebih buruk.
Kelompok Muslim dan kelompok Aljazair Eropa telah mengambil bagian dalam Perang Dunia I, berperang untuk Prancis. Penduduk Muslim Aljazair melayani sebagai "Tirailleur"(semacam resimen, yang tercipta sekitar tahun 1842). Aljazair telah bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa/MEE sebagai bagian dari Prancis karena secara hukum Aljazair bukan koloni Perancis, melainkan salah
satu bagian dari departemen luar negeri Prancis. Setelah Perang Aljazair berakhir. kemerdekaan dideklarasikan pada tahun 1962.
De Gaulle menggelar referendum Aljazair pertama kali pada 8 Januari 1961, dimana 75% dari pemilih (termasuk pemilih Prancis dan Aljazair) disetujui dan pemerintahan de Gaulle mulai melakukan negosiasi damai dengan FLN. Dalam departemen Aljazair, 69.51% pemilih mendukung adanya self-determination (menentukan nasib sendiri). Pembicaraan damai dimulai pada Maret 1961, dan Aljazair berpisah dari Prancis dan Uni Eropa dan menjadi negara sendiri tahun 1962. Aljazair sendiri berada di benua Afrika.
Greenland, merupakan salah satu kawasan Denmark di luar negeri, menjadi anggota Masyarakat Ekonomi Eropa/MEE pada tahun 1973 ketika Denmark pada saat itu memutuskan untuk bergabung, akhirnya Greenland ikut bergabung. Karena tidak ada peraturan Undang-Undang di Greenland yang mewajibkannya ikut bergabung dengan Komunitas Eropa, maka pemerintahan otonomi untuk Greenland mulai melakukan langkah pertama dengan membuat Peraturan sendiri perihal penarikan diri dari Komunitas Eropa.
Hal ini dilakukan karena Greenland ingin sepenuhnya menguasai seluruh wilayah itu (khususnya wilayah perikanan Greenland) dan juga meminimalkan pengaruh-pengaruh lain dari luar Greenland. Greenland mengadakan referendum atau disebut "Greenlandic European Economic Community Referendum") pada tahun 1982 dan hasilnya mayoritas penduduk Greendland memilih untuk meninggalkan Komunitas Eropa. Dalam hasil referendum tersebut, 52% suara memilih untuk keluar dan 48% memilih tetap.Namun Greenland harus tetap tunduk pada Perjanjian Uni Eropa.
Periode antara tahun 1982 dan tahun 1984, persyaratan penarikan diri dinegosiasikan dilaksanakan dan pada 1 Februari 1985 Greenland secara resmi menarik diri dari Komunitas Eropa. Sebuah Perjanjian tentang pencabutan Greenland dari komunitas tercantum dalam "Perjanjian Greenland"-isinya menyatakan bahwa Greenland sebagai "kasus khusus". "Kasus khusus" ini artinya ada perjanjian perikanan
dimana Uni Eropa mendapat hak untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Greenland dan Greenland akan mendapat kontribusi keuangan atas hasil penangkapan ikan-ikan tersebut.
Pada tahun 2003, penduduk Saint Martin dan Saint Barthélemy memilih keluar dari Guadeloupe untuk menjadi wilayah seberang laut yang terpisah. Tanggal 7 Februari 2007, Parlemen Perancis mengeluarkan undang-undang yang memberikan status itu pada Saint Barthélemy dan Saint Martin. Status baru itu baru berlaku pada 22 Februari 2007 dan saat itu pemberlakuan hukum tersebut diterbitkan pada "Journal Officiel".
Kemudian, wakil pemerintahan terpilih dari pulau Saint-Barthélemy menyatakan keinginan untuk "memperoleh status khusu dari Uni Eropa yakni supaya adanya status hukum domestik sendiri (terutama mengingat wilayah itu sangat terpencil dan terisolasi dari daratan Prancis), supaya tercipta sebuah pusat perekonomian di Saint Barthelemy. Sektor ekonomi yang sebagian besar dikhususkan untuk pariwisata juga
dinilai mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan dana dan hal-hal yang berkenaan beberapa standar Uni Eropa menjadi salah satu alasan mereka untuk memiliki status baru tersebut dari Uni Eropa.
Prancis menanggapi keinginan ini, kemudian mengajukan permohonan kepada Dewan Uni Eropa untuk mengubah status Saint Barthélemy menjadi negara dan menjadi wilayah luar negeri, negara atau teritori seberang laut (OCT) Uni Eropa. Setelah hasil diskusi dalam pertemuan Komisi Eropa, dalam draf hasil keputusan Komisi Eropa, ada 3 point yang disampakian tentang status baru Saint Barthemely:
Britania Raya merupakan negara berdaulat pertama yang mengajukan diri untuk memisahkan diri dari Uni Eropa. Berdasarkan hasil vote seluruh wilayah Britania Raya menunjukkan bahwa negara yang dipimpin oleh Ratu Elisabeth sah untuk memisahkan diri dari Uni Eropa. Berdasarkan hasil voting yang dilakukan pada 23 maret 2016 tersebut, 51.89% suara pemilih memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa sedangkan 48.11% suara pemilih
memilih untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa. Brexit adalah istilah populer atas keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa.
Perdana Menteri Inggris Theresa May telah resmi memulai proses bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2017. Langkah itu menempatkan Pasal 50 dari Perjanjian Lisbon sebagai dasar untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Donald Tusk selaku Presiden Dewan Uni Eropa mendapat pemberitahuan resmi Perdana Menteri Inggris Theresa melalui surat resmi di Brussel. Dengan demikian, Tusk akan memberi tahu
kepada anggota Uni Eropa tentang keputusan tersebut dan Inggris akan memulai masa transisi dua tahun untuk melakukan negosiasi antara kedua pihak sebelum keluar dari keanggotaan. Pembicaraan tentang keamanan, bisnis, pertahanan, kesehatan, lingkungan dan isu-isu lainnya diharapkan menjadi isu utama untuk disepakati bersama.