INTERFET
INTERFET (International Force for East Timor,) adalah satuan tugas penjaga perdamaian multinasional non-Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk dan dipimpin oleh Australia sesuai dengan resolusi PBB untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan keamanan yang berlangsung di Timor Timur dari tahun 1999-2000 sampai kedatangan pasukan penjaga perdamaian PBB. INTERFET dipimpin oleh perwira tinggi Australia, Mayor Jenderal Peter Cosgrove.
Indonesia menginvasi Timor Timur pada tahun 1975 dan menganeksasi bekas koloni Portugis tersebut. Aneksasi itu diakui oleh beberapa negara (termasuk Australia pada waktu itu) namun ditentang oleh banyak warga Timor Timur. Kekuatan asing mendukung langkah Indonesia dan sebagian besar enggan untuk membantu dorongan agar terjadinya kemerdekaan bagi Timor Timur. Menyusul jatuhnya Presiden Indonesia Soeharto, Presiden baru, BJ Habibie, siap untuk memberikan otonomi khusus bagi Timor Timur.
Pada akhir 1998, Perdana Menteri Australia John Howard bersama dengan Menteri Luar Negeri Alexander Downer menulis surat kepada Habibie yang mendukung gagasan otonomi tetapi menyarankan agar Timor Timur diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri dengan mengadakan plebisit setelah otonomi cukup lama berlangsung. Habibie marah dengan surat tersebut, namun ia menanggapinya dan mengumumkan referendum akan dilakukan dalam waktu enam bulan.
Hal tersebut memicu reaksi kekerasan di Timor Timur dari milisi pro-Indonesia. TNI tidak melakukan intervensi untuk memulihkan ketertiban. Pada sebuah pertemuan di Bali, John Howard mengatakan kepada Habibie bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB harus mengawasi proses. Habibie menolak usulan tersebut, karena itu akan menghina militer Indonesia.
Misi PBB untuk Timor Timur (UNAMET) didirikan untuk menyelenggarakan dan melakukan referendum mengenai masalah kemerdekaan. UNAMET terdiri dari polisi dan pengamat. Referendum yang disponsori PBB diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 menunjukkan adanya persetujuan untuk kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Setelah hasilnya diumumkan pada tanggal 4 September, bentrokan dan kekerasan terjadi, yang dicurigai karena
dihasut oleh milisi anti-kemerdekaan, memicu krisis kemanusiaan dan keamanan di kawasan itu, pada hari yang sama Xanana Gusmo menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB. Banyak warga Timor Timur tewas, sebanyak 500000 mengungsi dan sekitar separuhnya melarikan diri dari wilayah tersebut.
Kekerasan yang terjadi di Timor Timur menimbulkan kemarahan publik yang luas di Australia, Portugal dan di tempat lainnya. Para aktivis di Portugal, Australia, Amerika Serikat dan negara-negara lain menekan pemerintah mereka untuk mengambil tindakan. Juru Bicara Urusan Luar Negeri Oposisi Australia, Laurie Brereton, sangat vokal dalam menyoroti bukti keterlibatan militer Indonesia dalam kekerasan pro-integrasi dan menganjurkan penjaga perdamaian
PBB untuk mendukung pemungutan suara Timor Timur. Gereja Katolik di Australia mendesak Pemerintah Australia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian bersenjata ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan.
Perdana Menteri Australia, John Howard mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan dan Presiden AS, Bill Clinton agar pasukan penjaga perdamaian internasional dipimpin oleh Australia untuk segera memasuki Timor Timur guna mengakhiri kekerasan disana. Amerika Serikat menawarkan sumber daya logistik dan intelijen, tetapi mereka tidak melakukan kekuatan untuk operasi. Akhirnya, pada 11 September, Bill Clinton mengumumkan:
Indonesia, mengalah dalam kesulitan ekonomi yang mengerikan. Di bawah tekanan internasional untuk mengizinkan pasukan perdamaian internasional, Presiden Indonesia BJ Habibie mengumumkan pada 12 September bahwa ia akan melakukannya. Dia mengatakan dalam konferensi pers:
Pada 15 September 1999, Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinan atas situasi yang memburuk di Timor Timur dan mengeluarkan Resolusi 1264 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pembentukan pasukan multinasional untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur, serta untuk melindungi dan mendukung misi PBB di sana, dan untuk memfasilitasi bantuan operasional kemanusiaan sampai
waktu pasukan penjaga perdamaian PBB bisa disetujui dan disebarkan di daerah. Resolusi tersebut juga menyambut surat Australia yang menyatakan akan menerima kepemimpinan pasukan multinasional di Timor Timur dan berkontribusi banyak dalam pasukan tersebut.
Australia menyediakan kontingen terbesar pasukan, perangkat keras dan peralatan untuk INTERFET dengan 5500 personel lalu diikuti oleh Selandia Baru. Selandia Baru mengirim 1100 personel NZDF, dan hampir 4000 orang Selandia Baru bertugas di Timor Timur. Itu adalah penyebaran militer di luar negeri terbesar Selandia Baru sejak Perang Korea.
22 negara memberikan kontribusi terhadap INTERFET yang akhirnya tumbuh menjadi kekuatan yang terdiri dari lebih 11000 personel. Negara-negara lain yang berkontribusi adalah (dalam urutan abjad), Amerika Serikat, Bangladesh, Brasil, Britania Raya, Filipina, Irlandia, Italia, Jerman, Kanada, Kenya, Korea Selatan, Malaysia, Norwegia, Pakistan, Perancis, Portugal, Singapura, Thailand.