Wanita muslim yang menjadi pemimpin di dunia
"Laki-laki adalah pemimpin wanita... karena laki-laki lebih utama dari perempuan. Itulab sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung;... begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya... Ibnu Abbas berkata "Laki-laki pemimpin wanita" maksudnya sebagai amir yang harus ditaati oleh wanita"
Ahli tafsir Fakh Ar-Razi memiliki pandangan yang sama dengan Ibnu Katsir, Pendapat Fakh Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib berbunyi:
"Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum Syariat seperti al-imamah al-kubro dan al-imamah as-sughro, jihad, adzan, dan lain-lain"
Wahbah Al-Zuhaili berpendapat di dalam kitab "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu "mengambil ijmak para ulama yang menyatakan bahwa salah satu syarat menjadi imam adalah harus seorang laki-laki "(dzukuroh):"
: «     » (2)       .
"Adapun laki-laki (sebagai syarat jabatan al-imam) karena beban pekerjaan menuntut kemampuan besar yang umumnya tidak dapat ditanggung wanita. Wanita juga tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan ini dalam masa damai atau perang dan situasi berbahaya. Nabi bersabda: 'Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan
kepemimpinannya pada wanita' Oleh karena itu, ulama fikih sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki"
Istilah "al-imam "di dalam tafsir sini bermakna "al-imam al-udzma "atau "al-khalifah al-ammah" yang merupakan pemimpin umat Islam seluruh dunia.
Namun, Wahbah Al-Zuhaili juga berpendapat bahwa dalam hal posisi jabatan sebagai "qadhi "atau hakim beberapa ahli fikih memiliki perbedaan pendapat. Berikut pernyataan Wahab Zuhaili dalam kitab "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu":
"Imam madzhab sepakat bahwa syarat bagi qadhi adalah berakal sehat, baligh, merdeka, muslim, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki"
Ulama yang membolehkan wanita memegang jabatan "qadhi" atau hakim, yaitu Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir at-Tabari. Ibnu Rusyd juga memilik pendapat mengenai hal ini. Berikut pernyataan Ibnu Rusyd dalam kitab "Bidayatul Mujtahid:"
:  :               .  :
"Ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Jumhur mengatakan: ia menjadi syarat sahnya putusan hukum. Abu Hanifah berkata: boleh wanita menjadi qadhi dalam masalah harta. At-Tabari berkata: Wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal"
Ulama lain yang mengharamkan kepemimpinan wanita adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ulama asal Arab Saudi ini berpendapat bahwa seorang perempuan diharamkan menduduki jabatan politik apapun dalam pemerintahan:
:  :                                                .  :          : (     )
.
"Kepemimpinan wanita untuk riasah ammah lil muslimin itu tidak boleh. Quran, hadits dan ijmak sudah menunjukkan hal itu. Dalil dari Al-Quran adalah Alquran Surah An-Nisa 4:34. Hukum dalam ayat tersebut mencakup kekuasaan laki-laki dan kepemimpinannya dalam keluarga. Apalagi dalam wilayah publik... Adapun dalil hadits adalah
sabda Nabi "Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh perempuan." Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini menunjukkan haramnya kepemimpinan perempuan pada otoritas umum atau otoritas kawasan khusus. Karena semua itu memiliki sifat yang umum. Rasulullah telah menegasikan kejayaan dalam suatu negara yang dipimpin perempuan"
Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan seorang Mufti dari Mesir, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik itu sebagai kepala negara ("al-wilayah al-udzma") maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah "Ad-Din wal Hayat, "Dr. Muhammad Sayid Thanthawi menyatakan:
'                                                 : (     )                     .:
.)'
"Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan Syariat karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan Syariat, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa "Suatu
kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita" Tantawi berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja
perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam salat yang secara Syariat tidak boleh bagi wanita."
Fatwa Dr. Muhammad Sayid Thanthawi ini disepakati oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa wanita berhak memegang jabatan sebagai kepala negara "(riasah daulah)", mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna "(tamam
al ahliyah)". Menurut Yusuf Qardhawi tidak ada satupun dalil dalam Alquran dan hadis yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, Yusuf Qardhawi juga menegaskan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus menaati aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam, seperti: Mufti lain asal Mesir, Ali Jumah Muhammad Abdul
Wahab, juga berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menjadi kepala negara dan menduduki jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota parlemen, dan lain-lain. Namun, ia juga bersepakat dengan pandangan Yusuf Qardhawi bahwa posisi seorang "Al-Imamah Al-Udzma" yang menaungi seluruh umat Islam di dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah
satu tugas "Al-Imamah Al-Udzma" adalah menjadi imam salat yang hanya diperbolehkan bagi laki-laki.
Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab menyatakan bahwa dalam sejarah Islam telah banyak pemimpin perempuan. Tercatat lebih dari 90 orang muslimah yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di zaman Kesultanan Utsmaniyah. Menurut Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, keputusan seorang perempuan untuk memegang jabatan politik adalah keputusan pribadi antara suaminya dan dirinya sendiri. Hak pilih
bagi wanita telah lama diberikan dalam kurun waktu yang berbeda-beda pada masing-masing negara. Khusus bagi beberapa negara dengan jumlah penduduk beragama mayoritas Islam memang cenderung lebih lambat memberikan hak pilih bagi kaum perempuan di negaranya. Berikut lini waktu negara-negara Islam dalam memberikan hak pilih bagi kaum wanita di negaranya:
Berikut ini adalah daftar nama-nama wanita muslim yang pernah dan sedang menjabat sebagai Kepala Negara dan atau Kepala Pemerintahan di berbagai negara di dunia:
Selain menjadi Kepala Negara dan atau Kepala pemerintahan, para muslimah di abad modern juga banyak memegang peranan penting sebagai pimpinan politik di banyak negara di dunia. Kaum wanita muslim ini banyak yang menjadi kepala daerah, pimpinan partai politik, anggota parlemen, sekretaris negara, menteri, hingga menjadi seorang wakil presiden. Berikut tokoh-tokoh politik wanita muslim dibeberapa negara di dunia: Kubra Nurzai
Kubra Nurzai adalah menteri perempuan pertama di Afganistan. Konstitusi negara Afganistan tahun 1964 dibawah pemerintahan Raja Mohammad Zahir Shah untuk pertama kalinya memberikan hak pilih kepada seluruh wanita di negaranya. Hasil dari kebijakan ini adalah pada pemilihan umum tahun tersebut tiga orang perempuan terpilih menjadi anggota parlemen Afganistan dan dua orang perempuan
ditunjuk sebagai anggota senat. Kubra Nurzai dipercaya menjadi Menteri Kesehatan Umum pada tahun 1965 dan kembali ditunjuk pada tahun 1967.