Hubungan Iran dengan Uni Eropa
Hubungan Iran-Uni Eropa telah tegang pada awal 2010 oleh sengketa atas program nuklir Iran. Uni Eropa bersama dengan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap Iran atas kontroversi seputar program nuklir Iran. Akan tetapi, terdapat beberapa perkembangan yang baik mengenai hubungan Iran dengan Uni Eropa, seperti tercantum di dalam Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA).
Pada bulan Juli 2015, setelah bertahun-tahun diplomasi yang dipimpin UE, sebuah kesepakatan bersejarah dilancarkan pada program nuklir Iran: Rencana Aksi Komprehensif Gabungan. Pembicaraan itu dipimpin oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini dan melibatkan Iran, Cina, Perancis, Jerman, Federasi Rusia, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat. Pada 16 Januari 2016, dikenal sebagaI 'Hari Implementasi', UE mengangkat
semua sanksi ekonomi dan keuangan terkait nuklir terhadap Iran. Kesepakatan nuklir membuktikan bahwa diplomasi dan multilateralisme dapat bekerja dan membantu menyelesaikan masalah lama perselisihan.
Uni Eropa terus memiliki peran penting dalam mengimplementasikan transaksi melalui Perwakilan Tinggi yang berperan sebagai koordinator dari Komisi Gabungan yang mengawasi pelaksanaan hal tersebut.
Uni Eropa membantu menerapkan Lampiran III untuk Rencana Aksi Komprehensif Bersama, pada kerja sama nuklir sipil dengan proyek keselamatan nuklir di Iran bernilai lebih dari 5 juta euro. Kesepakatan nuklir telah membuka jalan bagi pembaruan dan perluasan hubungan antara Uni Eropa dan Iran. Itu sudah menghasilkan hasil positif untuk kedua sisi.
Kesimpulan dan implementasi dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) telah membuka jalan bagi pembaruan hubungan yang lebih luas. Keterlibatan bertahap yang diperbarui ini antara Uni Eropa dan Iran terjadi atas dasar implementasi JCPOA secara penuh dan berkelanjutan oleh Iran dan pihak-pihak lainnya. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) secara teratur memverifikasi kepatuhan Iran dengan JCPOA.
Tujuan bersama yang disepakati bersama hubungan Uni Eropa-Iran adalah:Dalam menindaklanjuti Pernyataan Bersama oleh Perwakilan Tinggi/Wakil Presiden Uni Eropa, Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif dari 16 April 2016, sejumlah tingkat kunjungan dan pertukaran telah memajukan kerjasama Uni Eropa-Iran dalam berbagai bidang dan sektor, mulai dari
pembicaraan ekonomi, perdagangan dan investasi, hingga kerja sama pendidikan dan sains, pertukaran dan pertukaran pakar perubahan iklim dan perubahan iklim tentang isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Dialog Tingkat Tinggi memimpin di sisi Uni Eropa oleh Sekretaris Jenderal EEAS Helga Schmid dan di sisi Iran oleh wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi berlangsung dua kali setahun untuk membahas kemajuan.
Pencabutan sanksi yang sejalan dengan JCPOA telah memfasilitasi hubungan perdagangan dan ekonomi. Pada tahun 2016- tahun fiskal pertama setelah implementasi JCPOA- impor UE dari Iran mencapai 5.5 miliar euro, mewakili peningkatan 344.8% dan ekspor UE sebesar 8.2 miliar euro, meningkat 27.8%. Pada tahun 2017 impor UE dari Iran melampaui 10.1 miliar euro dan ekspor ke Iran mencapai 10.8 miliar euro.
Investasi Eropa di Iran terlihat di beberapa sektor termasuk energi, otomotif dan transportasi dan menurut IMF pertumbuhan PDB riil di Iran diperkirakan akan mencapai 4.3 persen pada 2017/18.
Uni Eropa secara aktif mendukung integrasi Iran dalam ekonomi dunia dan keanggotaannya dalam Organisasi Perdagangan Dunia.
Sanksi yang dikenakan oleh Uni Eropa dalam pandangan situasi hak asasi manusia di Iran, dukungan untuk terorisme dan alasan lainnya bukan bagian dari perjanjian nuklir dan tetap di tempat.
Uni Eropa mendukung Perjanjian tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir, yang mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 1970. Iran meratifikasi perjanjian ini yang meyakinkan masyarakat internasional bahwa ia akan menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai.
Pada tahun 2003, ditemukan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bahwa Iran sedang melakukan kegiatan rahasia dengan bahan nuklir. Penolakan Iran untuk bekerja sama secara proaktif dengan IAEA dan perlawanannya untuk melapor ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSC) menyebabkan upaya diplomatik oleh dewan Eropa dan tiga anggotanya, Prancis, Jerman dan Inggris untuk menyelesaikan
masalah ini melalui negosiasi. Mereka bergabung pada tahun 2004 oleh Perwakilan Tinggi Uni Eropa, dan dengan demikian menawarkan dukungan oleh semua anggota Uni Eropa. Selanjutnya pada tahun 2005 dan 2006, proposal ekstensif untuk memfasilitasi penggunaan energi nuklir damai kembali disajikan kepada pihak berwenang Iran. Bahkan dengan dukungan China, Rusia, dan Amerika Serikat melalui proposal
ini, Iran tidak dapat diyakinkan untuk mengikuti permintaan IAEA. Akibatnya, empat resolusi (No. 1696, 1737, 1747 dan 1803) diberlakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa: mereka menuntut untuk menangguhkan semua pengayaan uranium dan aktivitas air berat di Uranium-235 dan membatasi akuisisi bahan nuklir dan balistik oleh Iran. Kebijakan-kebijakan itu ditegaskan kembali pada tahun 2008 oleh Uni Eropa.
Penolakan terus menerus oleh otoritas Iran untuk membuat deklarasi yang jelas dan untuk memungkinkan inspeksi yang cukup dari fasilitas nuklir mereka kemudian meyakinkan Uni Eropa untuk menegakkan sanksi tambahan pada barang dan jasa sipil seperti kegiatan keuangan dan teknologi sektor energi. Pada 2012, embargo minyak dan boikot keuangan restriktif diberlakukan oleh UE, selain
sanksi PBB terhadap Iran. Tidak sampai 8 Desember 2013, ketika pemerintah Iran berdasarkan kesepakatan bersejarah yang dicapai di Jenewa pada 24 November 2013 dengan apa yang disebut kelompok P5 + 1 (Inggris, China, Perancis, Rusia, Amerika Serikat, dan Jerman) mengizinkan inspektur nuklir PBB untuk mengunjungi fasilitas air berat setelah mengumumkan bahwa pengayaan plutonium telah dihentikan.
Kesepakatan itu akan menempatkan pengayaan Uranium oleh Iran ditahan selama setidaknya delapan bulan, dan membuka jalan bagi pembicaraan langsung antara AS dan Iran. Selain itu, Iran diharuskan untuk mengencerkan stok Uranium yang telah diperkaya ke konsentrasi 20%. Sementara boikot ekonomi dan pembatasan material masih ada, pengurangan langkah demi langkah embargo ini oleh Uni Eropa kemungkinan akan dilaksanakan.
Pada Desember 2013, delapan perwakilan parlemen Eropa melakukan kunjungan resmi ke Tehran untuk meningkatkan hubungan antara Iran dan Uni Eropa. Delegasi untuk hubungan dengan Iran berada di bawah kepemimpinan politisi Finish Tarja Cronberg. Sejumlah pembicaraan dan pertemuan yang berbeda diadakan, pertama dengan Fatmeh Rahbar, seorang anggota konservatif dan Ketua Fraksi Wanita Parlemen Iran dan kemudian dengan pengacara hak asasi
manusia Nasrin Sotudeh dan produser film Dschafar Panahi, keduanya penerima Hadiah Sakharov pada tahun 2012. Namun pembicaraan itu dikritik oleh tokoh-tokoh politik Jerman, termasuk Markus Löning, Komisaris untuk Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Bantuan Kemanusiaan dari Kementerian Luar Negeri Jerman, karena pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung oleh pemerintah Iran dan
berlanjutnya eksekusi terhadap para penjahat yang dituduh. Pertemuan terakhir terjadi enam tahun yang lalu dan beberapa upaya sebelumnya gagal untuk memulai kembali pembicaraan seperti itu dengan pejabat Iran dan perwakilan budaya Iran. Kritik yang serius juga disuarakan oleh Komite Yahudi Amerika.
Pada 23 Januari 2012, Dewan Uni Eropa merilis laporan yang menyatakan kembali kekhawatirannya tentang pertumbuhan dan sifat program nuklir Iran. Akibatnya, Dewan mengumumkan bahwa mereka akan memungut embargo pada ekspor minyak Iran. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa itu juga akan membekukan aset yang dipegang oleh Bank Sentral Iran dan mencegah perdagangan logam mulia dan petrokimia ke dan dari