Pasukan Pertahanan Timor Leste
Ketegangan antara F-FDTL dan PNTL juga telah mengurangi efektivitas layanan keamanan Timor Timur. Selama tahun 2003 dan 2004, anggota polisi dan F-FDTL bentrok pada beberapa kesempatan, dan kelompok tentara menyerang kantor polisi pada bulan September 2003 dan Desember 2004. Ketegangan ini disebabkan oleh peran yang tumpang tindih dua layanan keamanan, perbedaan pendapat antara anggota
kepemimpinan Timor Timur dan fakta bahwa banyak anggota PNTL telah disajikan dengan polisi Indonesia sebelum kemerdekaan Timor Timur sementara F-FDTL didasarkan sekitar FALINTIL. Pada tahun 2003, Pemerintah Timor-Leste membentuk tiga pasukan polisi paramiliter baru yang dilengkapi dengan senjata modern. Pembentukan unit-unit ini menyebabkan ketidakpuasan dengan pemerintah antara beberapa anggota F-FDTL.
Ketegangan dalam F-FDTL datang ke kepala pada tahun 2006 Pada bulan Januari, 159 tentara dari sebagian besar unit di F-FDTL mengeluh dalam petisi untuk Presiden Xanana Gusmo bahwa tentara dari timur negara itu diterima baik pengobatan dibandingkan Barat. The 'petisi' hanya menerima respon minimal dan meninggalkan barak mereka tiga minggu kemudian, meninggalkan senjata mereka di belakang. Mereka
bergabung dengan ratusan tentara lainnya dan pada 16 Maret komandan F-FDTL, Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak, diberhentikan 594 tentara, yang hampir setengah dari gaya. para tentara yang dipecat tidak terbatas pada para pemohon, dan termasuk sekitar 200 perwira dan jajaran lainnya yang telah kronis mangkir pada bulan-bulan dan tahun sebelum Maret 2006
Krisis meningkat menjadi kekerasan pada akhir April. Pada tanggal 24 April, para petisioner dan beberapa pendukung mereka menggelar demonstrasi empat hari di luar Gedung Parlemen di Dili menyerukan pembentukan sebuah komisi independen untuk menangani keluhan mereka. Kekerasan pecah pada tanggal 28 April ketika beberapa pemohon dan kelompok-kelompok pemuda yang bergabung protes menyerang Istana Pemerintah. PNTL gagal berisi protes dan
Istana rusak parah. Setelah kekerasan menyebar ke area lain dari Dili, Perdana Menteri Mari Alkatiri meminta agar F-FDTL membantu memulihkan ketertiban. Pasukan yang tidak memiliki pengalaman dalam pengendalian massa dikerahkan ke Dili pada tanggal 29 April dan tiga kematian yang dihasilkan. Pada 3 Mei Mayor Alfredo Reinado, komandan unit polisi militer F-FDTL, dan sebagian besar tentaranya termasuk
Letnan Gasto Salsinha meninggalkan jabatan mereka sebagai protes atas apa yang mereka lihat sebagai tentara sengaja menembak warga sipil.
Pertempuran pecah antara sisa-sisa pasukan keamanan Timor Leste dan pemberontak dan gerombolan pada akhir Mei. Pada tanggal 23 kelompok pemberontak Mei Reinado menembaki F-FDTL dan PNTL personel di daerah Fatu Ahi. Pada tanggal 24 Mei F-FDTL personil dekat markas Angkatan diserang oleh sekelompok polisi pemberontak, pemohon dan warga sipil bersenjata. Serangan dikalahkan ketika salah satu
kapal patroli F-FDTL angkatan laut komponen menembaki para penyerang. Selama krisis hubungan antara F-FDTL dan PNTL telah memburuk lebih lanjut, dan pada tanggal 25 Mei anggota F-FDTL menyerang markas PNTL, menewaskan sembilan polisi bersenjata.
Sebagai akibat dari kekerasan yang meningkat pemerintah terpaksa menarik pasukan penjaga perdamaian internasional pada tanggal 25 Mei. Pasukan penjaga perdamaian mulai tiba di Dili hari berikutnya dan ketertiban akhirnya dipulihkan. Sebanyak 37 orang tewas dalam pertempuran pada bulan April dan Mei dan 155000 meninggalkan rumah mereka. Sebuah penyelidikan PBB menemukan bahwa menteri
dalam negeri dan pertahanan dan komandan F-FDTL telah membagikan senjata secara ilegal kepada warga sipil selama krisis dan merekomendasikan agar mereka dituntut.
Krisis 2006 meninggalkan F-FDTL "reruntuhan". Kekuatan F-FDTL turun dari 1.435 pada Januari 2006-715 pada bulan September dan proporsi Barat di militer turun dari 65 persen menjadi 28 The F-FDTL mulai persen. proses pembangunan kembali dengan dukungan dari beberapa negara dan PBB, tapi masih belum siap untuk melanjutkan tanggung jawab untuk keamanan eksternal Timor Timur dua tahun setelah krisis.
Pada tahun 2004 komandan F-FDTL membentuk tim, termasuk kontraktor internasional, untuk mengembangkan dokumen visi strategis jangka panjang untuk militer. Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia. yang dihasilkan " Angkatan 2020 " dokumen selesai pada tahun 2006 dan dipublikasikan pada tahun 2007. Dokumen menetapkan visi 'aspirasi' untuk pengembangan F-FDTL hingga 2020 dan seterusnya dan status setara dengan
pertahanan [kertas putih []]. Ini mengusulkan memperluas militer untuk kekuatan 3000 personil reguler dalam jangka menengah melalui pengenalan wajib militer. Hal ini juga menetapkan tujuan jangka panjang seperti membangun komponen pesawat dan pembelian senjata modern, seperti senjata anti-armor, lapis baja pengangkut personel dan rudal kapal s, pada tahun 2020.
Rencana Angkatan 2020 ini mirip dengan opsi 1 dalam laporan King College. Tim Penelitian King College sangat dianjurkan terhadap struktur kekuatan seperti itu, pelabelan itu "terjangkau" dan meningkatkan kekhawatiran atas dampak wajib militer pada masyarakat Timor Timur dan kesiapan militer. Tim memperkirakan bahwa mempertahankan struktur kekuatan seperti itu akan biaya 2.6-3.3. Persen produk domestik bruto tahunan
Timor Timur dan akan "mewakili beban berat terhadap perekonomian Timor Timur" Selain itu, Rencana Angkatan 2020 mungkin tidak realistis atau tidak cocok seperti yang muncul untuk menekankan ekspansi militer untuk melawan ancaman eksternal atas pengeluaran pada layanan pemerintah lainnya dan keamanan dalam negeri dan menguraikan ide-ide seperti jangka panjang ( 2075) pengembangan angkatan spasi.
Sementara rencana angkatan 2020 telah terbukti kontroversial, tampaknya telah diadopsi oleh pemerintah Timor Leste. Rencana ini dikritik oleh PBB dan pemerintah Australia dan Amerika Serikat sebagai terjangkau dan lebih dari kebutuhan Timor Timur. Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta membela rencana, namun, dengan alasan bahwa adopsi akan mengubah F-FDTL menjadi
kekuatan profesional yang mampu mempertahankan kedaulatan Timor Timur dan memberikan kontribusi bagi stabilitas bangsa. pejabat pertahanan Timor Timur juga menekankan bahwa " Angkatan 2020 "adalah rencana jangka panjang dan tidak mengusulkan memperoleh senjata canggih selama beberapa tahun."
Dampak dari krisis 2006 terus dirasakan. Pada tanggal 11 Februari 2008, sebuah kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Alfredo Reinado berusaha untuk membunuh atau menculik Presiden Ramos-Horta dan Perdana Menteri Gusmo. Meskipun Ramos-Horta dan salah satu pengawalnya terluka parah, serangan ini tidak berhasil dan Reinado dan pemberontak lainnya tewas. Sebuah gabungan
F-FDTL dan perintah PNTL didirikan untuk mengejar pemberontak yang masih hidup dan militer dan polisi telah menunjukkan tingkat tinggi kerjasama selama operasi ini. perintah gabungan dibubarkan pada Juni 2008 19 Sementara komando gabungan kontribusi terhadap penyerahan banyak rekan Reinado, telah menuduh bahwa anggota unit ini melakukan pelanggaran HAM. pada bulan Juni 2008 Pemerintah menawarkan untuk
memberikan kompensasi keuangan kepada pemohon yang ingin kembali ke kehidupan sipil. Penawaran ini diterima, dan semua pemohon kembali ke rumah mereka pada bulan Agustus tahun itu. Pada bulan Mei 2009, F-FDTL menerima asupan pertama direkrut sejak krisis 2006. Sementara keragaman regional 579 anggota baru umumnya jauh lebih besar dibandingkan dengan asupan pra-krisis, 60.3 persen
calon perwira berasal dari wilayah timur negara itu. Dari 2009 platoon- F-FDTL didirikan pos-pos berukuran untuk mendukung polisi perbatasan PNTL di distrik-distrik perbatasan Bobonaro dan Covalima, dan telah semakin dikerahkan untuk melakukan tugas-tugas keamanan dalam negeri. Dari Februari-Agustus 2010, 200 anggota F-FDTL dikerahkan untuk mendukung operasi PNTL terhadap "Ninja"