Sejarah Minahasa
Sistem pemerintahan kemasyarakatan akhirnya berubah setelah melalui musyawarah yang mendeklarasikan sistem pemilihan umum, pemerintahan negara demokrasi kuno, hasil musyawarah dituliskan pada sebuah batu prasasti yang kemudian dikenal dengan sebutan Watu Pinawetengan. Menurut Paulus Lumoindong peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 400-500 Masehi.
Hasil riset Dr. J.P.G. Riedel, bahwa hal tersebut terjadi sekitar tahun 670 di Minahasa telah terjadi suatu musyawarah di watu Pinawetengan yang dimaksud untuk menegakkan adat istiadat serta pembagian wilayah Minahasa.
Disana mereka mendirikan perhimpunan negara yang merdeka, yang akan membentuk satu kesatuan dan tinggal bersama dan akan memerangi musuh manapun dari luar jika mereka diserang, Ratahan nanti bergabung dengan perserikatan Minahasa ini sekitar tahun 1690.Pakasa'an Tou-Ure kemungkinan tidak ikut dalam musyawarah di Pinawetengan untuk berikrar satu keturunan Toar dan
Lumimuut dimana semua Pakasa'an menyebut dirinya Mahasa asal kata Esa artinya satu, hingga Tou-Ure dilupakan dalam cerita tua Minahasa.
Pembagian wilayah minahasa tersebut dibagi dalam beberapa anak suku, yaitu:Anak suku Tontewoh (Tonsea): wilayahnya ke timur laut Anak suku Tombulu: wilayahnya menuju utara Anak suku Toulour: menuju timur (atep) Anak suku Tompekawa: ke barat laut, menempati sebelah timur tombasian besarPada saat itu daratan minahasa belum dipadati penduduk, baru beberapa daerah yang dipadati penduduk,
di garisan Sungai Ranoyapo, Gunung Soputan, Gunung Kawatak, Sungai Rumbia, Kalawatan. Perkembangan anak suku seperti anak suku Tonsea, Tombulu, Toulour, Tountemboan, Tonsawang, Ponosakan dan Bantik.
Dalam membangun kesatuan dan kerjasama antar Negara anggota konfederasi Minahasa maka di bentuklah suatu pertemuan antar Kepala Pakasaan kepala Negara, untuk bermusyawarah ini kemudian hari disebut Dewan Wali Pakasaan. Dewan Musyawarah ini di mulai sejak musyawarah di Tombaso sekitar tahun 670 M yang menghasilkan deklarasi Watu Pinawetengan, sekalipun berbeda-beda di empat penjuru mata angin
tapi tetap menyatu MInahasa. Musyawarah ini dimasa Belanda namanya Musyawarah Para Ukung (Vergadering der Doopshoofden) atau Dewan Wali Pakasaan (Raad der Doopshoofden); merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat Minahasa yang bertahan hingga akhir abad ke-19. Dewan Wali Pakasaan dapat menangani dengan dinamis berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Lembaga
Musyawarah Para Ukung (Vergadering der Doopshoofden) atau Dewan Wali Pakasaan (Raad der Doopshoofden); di plesetkan oleh Johannes Wenzel saat menjadi residen pada tanggal 1 September 1825, ia menghapus Dewan Wali Pakasaan, lalu mengantinya dengan Minahasaraad purba; kemudianMinahasaraad purba diubah berdasarkan undang-undang desentralisasi 1905 yang berlaku untuk seluruh Hindia Belanda, namun di
Minahasa nanti diberlakukan tahun 1919 dengan namaMinahasaraad. Domeinverklaring, yaitu pemerintahan langsung Belanda atas Minahasa ditolak oleh Minahasa termasuk Manado yang saat itu masih termasuk wilayah Minahasa melalui staadblad Nomor 65. Penolakan pemerintahan langsung Belanda atas Minahasa-Manado mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan koningen yang isinya memberikan parlemen
(DPR) kepada Minahasa pada tahun 1919, yang dikenal dengan nama dewan Minahasa, yang dalam bahasa Belanda disebut Minahasaraad.
Adapun gedung Minahasaraad didirikan di Manado karena (Keresidenan) Manado menjadi pusat perkantoran dan administrasi waktu itu dan berdekatan dengan Benteng Amsterdam.
Menurut Max Laurens Tamon dalam penelitian berjudul Dari Mina'esa ke Minahasa Raad (Dewan Minahasa) Akhir Abad ke-19 Sampai Awal Abad ke-20 (Universitas Indonesia, Fakultas Pengetahuan Ilmu Budaya, Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik, 2000), setelah Johannis Wenzel dikukuhkan tanggal 1 September 1825 sebagai Residen Manado, ia menerapkan sistem hukum barat dan gaya pemerintahan sesuai undang-undang desentralisasi 1905
dan berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda. Kondisi yang diciptakan Wenzel lambat laun menjadi pemicu bagi masyarakat Manado dan Minahasa, khususnya bagi mereka yang telah berpendidikan barat, untuk menuntut kepada pemerintah Hindia Belanda agar memberikan otonomi seluas-luasnya. Tuntutan itu bersandar pada tiga alasan mendasar, yaitu: pertama, telah ada
undang-undang desentralisasi (decentralisatieweb) 1903 tentang otonomisasi di Hindia Belanda; kedua, kuatnya dorongan tradisi; ketiga, walaupun ada beberapa orang Minahasa yang duduk sebagai anggota Volksmad, akan tetapi kepentingan masyarakat lokal tidak terakomodasi dalam lembaga itu. Minahasaraad didirikan oleh residen Manado (1919-1922), Fredrik Hendrik Willem Johan Rijken Logeman
pada tanggal 8 Februari 1919. Minahasa Raad (Dewan Minahasa), yang menggantikan fungsi dari Dewan Wali Pakasaan yang telah diselewengkan oleh J. Wenzel. Namun, pembangunan gedung kantor nanti dimulai tahun 1930 dan selesai pada tiga tahun berikutnya. Pembentukan Minahasaraad seiring dengan Manado Gemeenteraad berdasarkan locale raden-ordonnantie. Mula-mula anggota Minahasaraad ditentukan,
kemudian dipilih langsung oleh rakyat. Namun yang bisa menjadi anggota Minahasaraad hanya laki-laki. Tetapi kemudian kaum wanita juga boleh masuk setelah diperjuangkan oleh Maria Josephine Catherina Maramis alias Maria Walanda Maramis pada tahun 1921. Semula anggota Minahasaraad 23 orang, yaitu 4 orang Belanda, 18 orang Minahasa dan 1 orang etnis Cina. Setelah itu jumlah
anggota bertambah menjadi 41 orang, lalu tahun 1923 turun lagi menjadi 18 orang. Minahasaraad didirikan oleh residen Manado (1919-1922), Fredrik Hendrik Willem Johan Rijken Logeman pada tanggal 8 Februari 1919. Namun, pembangunan gedungnya nanti dimulai tahun 1930 dan selesai pada tahun 1933. Pembentukan Dewan Minahasa (Minahasaraad) dan dewan kota Manado (Gemeenteraad) dilakukan bersamaan
berdasarkan locale raden-ordonnantie. Eks gedung bersejarah Minahasaraad terletak di pusat kota Manado. Dikelilingi oleh sejumlah bangunan dan jalan. Arah sebelah tenggara dibentengi landmark Zero Point kota Manado; sebelah barat berhadapan dengan Wilhelminalaan (sekarang Jl. Sam Ratulangi) dan eks kantor Keresidenan Manado (sekarang kantor pusat Bank Sulut); arah sebelah utara menghadap Jl. Sudirman;
dan arah sebelah timur membelakangi gedung Juang '45 Manado. Semula anggota Minahasaraad ditentukan, kemudian dipilih langsung oleh rakyat. Namun yang bisa menjadi anggota Minahasaraad hanya laki-laki. Tidak terwakilinya kaum wanita mendorong Maria Josephine Catherina Maramis yang menikah dengan Joseph Frederick Caselung Walanda memperjuangkannya. Pada tahun 1921, usaha dan kerja keras Maria Maramis
memperjuangkan wanita sebagai anggota Minahasaraad berhasil, yang ditandai dengan dikeluarkannya keputusan dari Batavia yang memperbolehkan wanita untuk memberi suara dalam pemilihan anggota Minahasa Raad. Tokoh lainnya yang memperjuangkan hak pilih kaum wanita agar sejajar dengan laki-laki adalah anggota Minahasaraad, Albertus Louis Waworuntu. Semula anggota Minahasaraad 23
orang, terdiri dari 4 orang Belanda, 18 orang Minahasa dan 1 orang etnis Cina. Kemudian menjadi 41 orang, lalu tahun 1923 anggotanya turun menjadi 18 orang. Selanjutnya pada tahun 1934, anggota Minahasaraad tercatat sebanyak 29 orang terdiri dari 18 orang Minahasa, yang dipilih langsung oleh rakyat dalam 16 distrik pemilihan; 6 orang yang terpilih berasal dari kepala-kepala
distrik di Minahasa. Anggota Minahasaraad terakhir pada tahun 1942 berjumlah 29 orang terdiri dari 4 orang Belanda, 24 orang Minahasa dan 1orang etnis Cina.
Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi adalah penduduk pribumi pertama menjadi anggotaMinahasaraad dan merangkap sebagai sekretaris Minahasaraad (1923-1928). Dalam Regerings Almanak 1922 tercantum nama-nama anggota Minahasaraad, Selain Dr. G S S J. Ratulangi, anggota Minahasaraad lainnya sebagaimana tercantum di dalam Regerings Almanak 1922 adalah: Theodorus Estefanus Gerungan, Alber W.R