Kawasan Schengen
seperti penundaan rute perdagangan. Perkiraan yang memprediksi dampak penurunan perdagangan senilai 0.8% dalam keseluruhan output ekonomi, dimana mengalami kerugian sebesar € 110 miliar pada tahun 2025; dan merepresentasikan penurunan 10-20% dalam perdagangan antara negara-negara Schengen. Misalnya, di Perancis, nilai PDB akan turun sebesar 0.5% dibandingkan pada tahun 2015, dimana
kerugian kumulatif sekitar € 10 miliar. Perkiraan biaya lainnya termasuk € 5.2 miliar per tahun bagi pelancong dan wisatawan lainnya, dengan jumlah € 7.5 miliar per tahun untuk waktu menunggu bagi truk di perbatasan, dan kerugian sebesar € 20 miliar per tahun pada industri pariwisata Eropa.
Untuk mengatasi dampak buruk akibat penghapusan kontrol perbatasan terhadap imigran yang tak berdokumen serta kriminalitas di perbatasan, acquis Schengen mengatur tindakan bagi polisi dan kompensasi peradilan. Sistem Informasi Schengen (SIS),sebuah database yang dioperasikan oleh seluruh negara bagian UE dan Schengen; pada bulan Januari 2010 memuat lebih dari 30 juta data. Menurut sebuah dokumen yang
diterbitkan di bulan Juni 2015 oleh Dewan Uni Eropa, di bulan Januari 2014, SIS memuat lebih dari 50 juta data. Sekitar 1 juta dari data tersebut terkait dengan individu, 72% di antaranya tidak diizinkan masuk dan tinggal di daerah Schengen. Terdapat 7% dari individu yang terdaftar pada database SIS merupakan orang hilang.
Sekitar 49 juta data entri dalam SIS, merupakan orang hilang atau benda curian. Dewan Eropa melaporkan, pada tahun 2013 rata-rata 43 kendaraan curian ditemui per hari oleh pihak berwenang yang menggunakan database SIS. Daftar otoritas UE yang memiliki akses pada SIS menerbitkan Jurnal Resmi Uni Eropa setiap tahunnya. Pada 24 Juni 2015, 235 pihak berwenang menggunakan basis data SIS. Database SIS dikelola secara
operasional oleh EU-LISA. Perjanjian Schengen juga mengizinkan petugas polisi dari suatu negara bagian untuk berpartisipasi dalam pengejaran tersangka kasus kriminal di seluruh perbatasan dan melanjutkan operasi observasi, serta peningkatan bantuan timbal balik dalam masalah kriminal. Konvensi Schengen juga berisi langkah-langkah yang bertujuan untuk merampingkan ekstradisi antara negara-negara yang berpartisipasi, tetapi masuk dalam European Arrest Warrant system.
Dasar hukum Schengen pada perjanjian Uni Eropa dimasukkan dalam Perjanjian yang membentuk Komunitas Eropa melalui Pasal 2, butir 15 dari Perjanjian Amsterdam. Peraturan ini memuat pasal baru dengan judul "Visa, suaka, imigrasi dan kebijakan lainnya yang terkait dengan pergerakan bebas individu" ke dalam perjanjian; yang saat ini diberi judul Title IV, yang terdiri dari pasal 61 sampai 69. Perjanjian Lisbon
secara substansi mengubah ketentuan pasal dalam Title, dan berganti nama menjadi "Area kebebasan, keamanan dan keadilan" serta membaginya menjadi lima bab, yang disebut "Ketentuan umum"; "Kebijakan mengenai pemeriksaan perbatasan, suaka dan imigrasi"; "Kerjasama yudisial dalam masalah perdata"; "Kerjasama yudisial dalam masalah pidana"; serta "Kerjasama Polisi".
Kawasan Schengen pada awalnya memiliki dasar hukum di luar Komunitas Ekonomi Eropa, yang didirikan oleh bagian dari negara anggota Komunitas; dimana menggunakan dua perjanjian internasional yang terdiri dari:
Perjanjian Schengen tahun 1985, yang merupakan Perjanjian antara Pemerintah Negara-negara Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis tentang penghapusan pengecekan secara bertahap di perbatasan umum mereka. Konvensi Schengen tahun 1990, yang merupakan konvensi pelaksanaan Perjanjian Schengen pada 14 Juni 1985 antara Pemerintah Negara-negara Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis tentang penghapusan pengecekan secara bertahap di perbatasan umum mereka.
Ketika dimasukkan dalam badan utama hukum Uni Eropa oleh Perjanjian Amsterdam; Perjanjian dan Konvensi Schengen diterbitkan dalam Jurnal Resmi Komunitas Eropa sesuai dengan keputusan Dewan Menteri. Akibatnya, Perjanjian dan Konvensi dapat diubah dengan Regulasi Uni Eropa.
Kebebasan begerak#Pembatasan Penduduk Pembatasan tinggal Perjanjian Pengawasan di Perbatasan-4 Amerika Tengah FADO Mekanisme Kerjasama dan Verifikasi Konvensi Prüm Kebijakan Visa di Kawasan Schengen
Konvensi pelaksanaan Perjanjian Schengen pada tanggal 14 Juni 1985 antara Pemerintah Negara-negara Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis mengenai penghapusan pengecekan bertahap di perbatasan umum mereka. (). Perjanjian antara Pemerintah Negara-negara Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Perancis mengenai penghapusan pengecekan bertahap di perbatasan umum mereka ().
Peraturan (EC) No 562/2006 tentang Parlemen Eropa dan Dewan 15 Maret 2006 yang menetapkan Kode Komunitas tentang peraturan perpindahan individu di perbatasan Schengen (Schengen Borders Code) (). Peraturan Dewan (EC) No 539/2001 tanggal 15 Maret 2001 yang mewajibkan warga negara dari negara ketiga; harus memiliki visa ketika melintasi perbatasan bagian luar, dan adanya pemberlakuan pembebasan bagi negara-negara tertentu. (). Peraturan Dewan
(EC) No 693/2003 tanggal 14 April 2003 yang memuat Dokumen Transit Fasilitas Tertentu (FTD), dimana Dokumen Fasilitas Transit Kereta mengubah Petunjuk Konsuler secara bersama dan Panduan Umum (). Peraturan Dewan (EC) No 1683/95 tanggal 29 Mei 1995 yang memberlakukan keseragaman format visa (). Peraturan Dewan (EC) No 810/2009 tentang Parlemen Eropa dan Dewan dimana pada tanggal 13 Juli 2009 memberlakukan Kode Komunitas dalam Visa (Visa Code) (). Peraturan Dewan
(EC) No 1987/2006 tentang Parlemen Eropa dan Dewan dimana pada tanggal 20 Desember 2006 menetapkan, mengoperasikan dan menggunakan Sistem Informasi Schengen Generasi Kedua (SIS II) (). Peraturan Dewan (EC) No 343/2003 tanggal 18 Februari 2003 yang menetapkan kriteria dan mekanisme dalam penetapan Negara Anggota yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi sebuah pengajuan suaka di salah satu Negara Anggota oleh negara ketiga (); Hal ini juga
mengacu pada Regulasi Dublin. Peraturan Dewan 2008/615/JHA tanggal 23 June 2008 tentang peningkatan kerjasama lintas batas, khususnya dalam memerangi terorisme dan kejahatan di perbatasan ().