Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atau Polda NTT (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) XVII/NTT) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda Nusa Tenggara Timur karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang Dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).
Catya Turangga Wirasakti melambangkan keperkasaan, dengan penuh kesaktian berbakti kepada nusa dan bangsa. Tiga Bidang dalam Lingkaran melambangkan danau Kelimutu sebagai simbol kejayaan NTT, juga melambangkan keberanian, kemakmuran, dan cinta kasih Berita proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, tidak sampai ke NTT. Berita proklamasi secara jelas baru diketahui
pada tanggal 11 September 1945. Namun, runtuhnya kekuasaan jepang di NTT tidak memberi kesempatan bagi tumbunya kekuatan militer di NTT, sebab pada saat itu pada bulan september NICA telah masuk NTT dan dengan cepat pemerintahan Belanda mengambil ahli kekuasaan dari pemerintahan jepang.
Dengan berakhirnya masa pendudukan militer Jepang, secara otomatis lembaga kepolisian bentukan Jepang pada saat itu- Keisatsutai (polisi) dan Tokubetsu Keisatsutai (poisi istimewa) dibubarkan. Selanjutnya pemerintah Belanda membentuk lembaga kepolisisan bernama Kepolisian Daerah untuk tiap- tiap Keresidenan. Untuk Keresidenan Timor dibentuklah Kepolisian Daerah Timor yang berkantor
di Bakunase. Anggotanya terdiri dari para bekas KNIL dan hasil rekrut dari polisi Holandia di Irian dan dari sekolah polisi Sulawesi dan Sukabumi.
Pada masa pendudukan Belanda, sistim pemrintah di NTT dikembalikan pada struktur pemerintahan penjajahan Belanda sebelum Jepang masuk. Pada masa itu NTT hanya berbentuk Keresidenan yang bernama Keresidenan Timor. Keresidenan Timor membawahi tiga Afdeeling yaitu Afdeeling Timor dan kepulauannya (berkedudukan di Kupang), Afdeeling Flores (berkedudukan di Ende), Afdeeling Sumba (berkedudukan di Waingapu). Pusat keresidenan berada di Kupang berada di bawah pimpinan seorang Residen.
Berdasarkan ketetapan yang dirumuskan dalam suatu konferensi di Denpasar (24 Desember 1946), dibentukalah negara Indonesia Timur (NIT) pada tahun 1947 yang terdiri dari 14 daerah di Indonesia bagian Timur:Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Minahasa, Sangihe- talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan dan Irian barat.
Pada tahun 1947 dan 1948 Belanda melakukan serangan umum terhadapa wilayah RI. Tujuannya adlah merebut daerah- daerah yang masih dikuasai oleh RI. Serangan umum yang dilancarkan Belanda ini dikenal dengan nama Agresi militer I (21 Juli 1947) dan Agresi militer II (19 Desember 1948). Dua Agresi militer Belanda terhadap RI saat itu tidak membawa dampak apa- apa terhadap NIT khususnya terhadap
kesatuan keopolisian di Keresidenan Timor. Pada masa itu, Keresidenan Timor dan seluruh wilayah NIT sudah berada di bawah pemerintahan
Pada tanggal 27 Desember 1949 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa itu NIT menjadi bagian RIS. Dengan adanya pemerintahan RIS di satu pihak dan pemerintahan Negara bagian di lain pihak, maka terdapat pula dua lembaga kepolisian yaitu Polisi RIS dan Polisi Negara Bagian. Dan di NIT lembaga kepolisiannya adalah Polisi Negara Indonesia Timor. Pada masa RIS, Kepolisian Daerah Timor dibawahi oleh Jawatan Kepolisian Negara Indonesia Timor.
Setelah kembali menjadi NKRI, tahun 1950, Negara Indonesia Timor ditiadakan. Pada tahun 1951 Keresidenan Timor dan beberapa daerah lain yakni Bali, Lombok, Sumbawa, dan Sumba membentuk propinsi Sunda Kecil dengan lembaga Kepolisian Propinsi Sunda Kecil yang berkeduduksn di Singaraja Bali. Kepolisian Provinsi Sunda Kecil membawahi kepolisian daerah Bali, kepolisian daerah Lombok, keoplisian daerah
Sumbawa dan Sumba, kepolisian daerah flores dan kepolisian daerah Timor. Dan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Timor yang pertama dijabat oleh Komisaris Polisi Kelas II Titus Uly (1951-1952).
Pada tahun 1952, lembaga kepolisian diwilayah ini diubah menjadi KP Kom NTT (Kantor Kepolisian Komisariat). Sebagai pejabat pertama yang memimpin KP Kom NTT adalah Komisaris Polisi Kelas I Moerhadi Danu Wilogo (1952-1955). Belum lama Wilogo menjabat sebagai KP Kom NTT. Kepemimpinan NTT diteruskan oleh Komisaris Polisi Ida Bagus Mahadewa (1955-1957). Dan sejak tahun 1957 s.d 1961 KP Kom dijabat oleh Komisaris Besar Polisi W.Roesman.
Berkenaan dengan suhu politik Nasional yang saat itu sedang memanas, kebutuhan adanya kesatuan pemukul Mobrig (sekarang disebut Brimob) mulai dirasakan. Oleh karna itu pada tanggal 11 Juni 1951 dibentuklah 1 Peleton (saat itu satuan Peleton disebut Seksi) Mobrig cadangan Timor yang menginduk pada Kompi 5214 Denpasar. Peleton cadangan Timor ini dipimpin oleh Komandan Peleton (Danton yang bernama Inspektur Polisi Kelas II D.Endun (1951-1954).
Pada awal dibentuknya Peleton Mobrig ini terdiri dari 65 orang personil kedudukannya dikantor Kepolisian Daerah Timor Kupang. Baru pada tahun 1954 mulai dibangun markas Mobrig di Pasir Panjang. Pada saat pembangunan markas Mobrig ini, Peleton cadangan Timor di komandani oleh Inspektur Polisi Kelas II Abdul Rajak (1954-1960).
Pada tahun 1956, Peleton Mobirg pada saat itu sudah berganti nama dengan Peleton 5486, dikirim keaceh untuk melaksanakan operasi penumpasan DI/TII. Pada tahun 1958, sejalan dengan pembentukan provinsi NTT dan perubahan nama lembaga kepolisian di NTT, Peleton 5486 dikembangkan menjasi kesatuan setingkat kompi, yaitu Kompi 5486. Selanjutnya, tahun 1960 Kompi 5486 berubah menjadi Kompi B Yon 414. Sebagai komandan kompinya (Danki) adalah Inspektur Polisi Kelas II J.Sampe.
Antara tahun 1958 s.d 1961, KP Kom NTT belum memiliki Rumah Sakit. Pada saat itu pelayanan kesehatan untuk anggota Polri dilakukan dengan rawat jalan yang dilayani oleh sebuah poliklinik sederhana bertempat di Kesatrian Lasikode. Baru pada tanggal 3 Juli
1967 diresmikan sebuah bagunan Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Bayangkara (RSB). Gedung RSB yang hingga kini masih berdiri ini, dulunya adalah bekas gedung telekomunikasi. (berikut ini adalah nama-nama dokter yang pernah menjabat sebagai Kepala RSB: Komisaris TK II Dr.Widodo Darmohusodo, Mayor Pol. Dr. Hanjaya Tedjasudana, Mayor pol.Dr. I Gede
Saputra, Kapten Pol. Dr. Agus Mulyono, Kapten Pol. Dr. Sugeng Prapto, Lettu pol. Dr. Priyo Sunarto, AKP. Dr.Hadi Sulistyanto, Kom.Pol. Dr. Rusdianto). Sejak terbentuknya Polda NTT, RSB merupakan dinas kedokteran dan kesehatan (Dis Dokkes) yang dipimpin oleh seorang kepala atau Kadis Dokkes yaitu AKBP. Dr. Agus Sriyono.
Untuk menanggulangi kebutuhan jumlah personil Polri NTT yang saat itu masih sangat sedikit, pada tahun 1960 di dirikanlah Sekolah Kepolisian yang berkedudukan di Kupang. Dalam masa perkembangannya, Sekolah Kepolisian di NTT ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada awal berdirinya, Sekolah Polisi di NTT bernama SPN (Sekolah Kepolisian Negara) Kupang. Tahun 1961 diubah namaya menjadi SAK
(Sekolah Angkatan Kepolisian). Tahun 1965 SAK diubah menjadi DEPLAT- 017 (Depo Pendidikan dan Pelatihan). Tahun 1974, DEPLAT-017 diubah menjadi DODIKLAT 15-3 Kupang. Tahun 1980 berubah lagi menjadi DODIKLAT 011-2 Kupang. Tahun 1985 (sampai sekarang) nama DODIKLAT 011-2 diubah lagi dan kembali menggunakan nama SPN Kupang. Sebagai Kepala atau SPN terakhir, sekarang dijabat oleh
AKBP.Drs. Kurnia Suratno S. (berikut ini adalah nama-nama yang pernah menjabat sebagai SPN Kupang: AKBP Drs.Rej Sahelangi, AKBP R.Toekirman, Kom.Pol. Drs T.W.Daeng, Letkol.Pol. Drs I Wayan Negara, Mayor Pol. N.A.Sodakh,BA, Letkol Pol. Drs Koentjoro D, Letkol Pol. Drs. R.Mardjatmo, Letkol Pol. P.L.Gasperz, Letkol Pol. Soegiman TD, Letkol Pol.
D.U.Sitohang, Smik, Letkol Pol. Drs.FX.Ahmad,SH., Letkol Pol. Samuel Lukas,Smik, Letkol Pol. Drs. Djoko Poerwono, dan terakhir AKBP. Drs. Kurnia Suratno S).