Prancis Vichy
Secara teori, yurisdiksi sipil pemerintah Vichy mencakup sebagian besar Perancis Metropolitan, Aljazair Perancis, Maroko Perancis, Protektorat Tunisia Perancis, dan seluruh kekaisaran kolonial Perancis yang menerima otoritas Vichy; hanya wilayah perbatasan Elsaß-Lothringen yang disengketakan yang ditempatkan di bawah administrasi langsung Jerman. Elsaß-Lothringen secara resmi masih bagian dari
Perancis, karena "Reich" tidak pernah menganeksasi wilayah tersebut. Pemerintah Reich pada waktu itu tidak tertarik untuk mencoba menegakkan aneksasi sedikit demi sedikit di Barat (meskipun kemudian mencaplok Luksemburg)- ia beroperasi dengan anggapan bahwa perbatasan barat baru Jerman akan ditentukan dalam negosiasi damai yang akan dihadiri oleh semua Sekutu Barat,
dengan demikian menghasilkan perbatasan yang akan diakui oleh semua kekuatan utama. Karena ambisi teritorial Adolf Hitler secara keseluruhan tidak terbatas pada pemulihan Elsaß-Lothringen, dan karena Inggris tidak pernah sepakat, negosiasi damai ini tidak pernah terjadi.
Nazi berniat menganeksasi sepetak besar Perancis timur laut dan mengganti penduduk daerah itu dengan pemukim Jerman, dan pada awalnya melarang pengungsi Perancis untuk kembali ke wilayah ini. Pembatasan ini, yang tidak pernah ditegakkan secara menyeluruh, pada dasarnya ditinggalkan setelah serangan Uni Soviet, yang berdampak mengubah ambisi teritorial Nazi hampir secara eksklusif ke Timur. Pasukan
Jerman yang menjaga garis batas "Zone interdite" timur laut ditarik pada malam 17-18 Desember 1941 meskipun garis itu tetap berada di atas kertas untuk sisa pendudukan.
Namun demikian, secara efektif Elsaß-Lothringen dianeksasi: hukum Jerman diterapkan pada wilayah tersebut, penduduknya dipindahkan ke Wehrmacht dan yang jelas pos bea cukai yang memisahkan Perancis dari Jerman ditempatkan kembali dimana mereka berada antara tahun 1871-1918. Demikian pula, sepotong wilayah Perancis di Pegunungan Alpen berada di bawah pemerintahan Italia langsung dari bulan Juni 1940 hingga September 1943.
Di seluruh negara, pegawai negeri sipil berada di bawah wewenang resmi menteri Perancis di Vichy. René Bousquet, kepala polisi Perancis yang dicalonkan oleh Vichy, menjalankan kekuasaannya di Paris melalui komandan keduanya, Jean Leguay, yang mengoordinasi penggerebekan dengan Nazi. Namun, undang-undang Jerman lebih diutamakan daripada Perancis di wilayah pendudukan, dan Jerman sering mengendarai kasar tentang kepekaan administrator Vichy.
Pada tanggal 11 November 1942, setelah pendaratan Sekutu Afrika Utara (Operasi Torch), Axis meluncurkan Operasi Anton, menduduki Perancis selatan dan membubarkan "Pasukan Gencatan Senjata" yang sangat terbatas.
Pernyataan Vichy sebagai pemerintah Perancis yang sah ditolak oleh Perancis Bebas dan oleh seluruh pemerintah Perancis berikutnya setelah perang. Mereka berpendapat bahwa Vichy adalah pemerintah ilegal yang dijalankan oleh para pengkhianat, yang berkuasa melalui kudeta yang tidak konstitusional. Pétain secara konstitusional ditunjuk sebagai Perdana
Menteri oleh Presiden Lebrun pada tanggal 16 Juni 1940, dan ia secara hukum memiliki hak untuk menandatangani gencatan senjata dengan Jerman; Namun, keputusannya untuk meminta Majelis Nasional untuk membubarkan dirinya sendiri sementara memberinya kekuasaan diktator telah menjadi lebih kontroversial. Para cendekiawan secara khusus memperdebatkan keadaan pemungutan suara oleh Majelis Nasional
Republik Ketiga, memberikan kekuatan penuh kepada Pétain pada tanggal 10 Juli 1940. Argumen utama yang diajukan terhadap hak Vichy untuk menjelmakan kelangsungan negara Perancis didasarkan pada tekanan yang diberikan oleh Pierre Laval, mantan Perdana Menteri di Republik Ketiga, tentang para deputi di Vichy, dan tidak adanya 27 wakil dan senator yang melarikan diri dengan kapal "Massilia", dan dengan demikian
tidak dapat mengambil bagian dalam pemungutan suara. Keabsahan pemerintahan Vichy diakui oleh Britania Raya, Amerika Serikat, dan negara-negara lain, yang memperluas pengakuan diplomatik kepada pemerintah Pétain.
Rezim Vichy mencari kontra-revolusi anti-modern. Hak tradisionalis di Perancis, dengan kekuatan aristokrasi dan di antara umat Katolik, tidak pernah menerima tradisi republik Revolusi Perancis. Ini menuntut kembalinya ke garis budaya tradisional dan agama dan memeluk otoriterisme, sambil mengabaikan demokrasi. Elemen Komunis, yang terkuat dalam serikat buruh, berbalik melawan Vichy pada bulan Juni
1941, ketika Jerman menyerang Uni Soviet. Vichy sangat anti-Komunis dan umumnya pro-Jerman; Sejarahwan Amerika Stanley G. Payne menemukan bahwa itu "sayap dan Otoritarianisme tetapi tidak pernah fasis". Cendekiawan politik Robert Paxton menganalisis seluruh jajaran pendukung Vichy, dari kaum reaksioner hingga modernis liberal moderat, dan menyimpulkan bahwa elemen fasis sejati memiliki peran kecil di sebagian besar sektor.
Pemerintah Vichy berusaha untuk menegaskan legitimasinya dengan secara simbolis menghubungkan dirinya dengan periode Budaya Galia-Romawi dalam sejarah Perancis, dan merayakan kepala suku Galia Vercingetorix sebagai "pendiri" bangsa. Dikatakan bahwa sama seperti kekalahan Galia dalam Pertempuran Alesia 52 SM telah menjadi momen dalam sejarah Perancis ketika rasa kebangsaan yang sama
lahir, kekalahan pada tahun 1940 akan kembali menyatukan bangsa. Lambang "Francisque" dari pemerintah Vichy menampilkan dua simbol dari periode Galia: baton dan kapak berkepala ganda (Lavrys) yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai Fases, simbol dari Fasis Italia.
Untuk menyampaikan pesannya, Marsekal Pétain sering berbicara di Radio Paris. Dalam pidatonya di radio, Pétain selalu menggunakan kata ganti pribadi "je", menggambarkan dirinya sebagai sosok seperti Kristus yang mengorbankan dirinya untuk Perancis sementara juga mengambil nada seperti Allah dari seorang narator semi-mahatahu yang kebenaran tentang dunia bahwa sisa dari dunia Perancis tidak.
Untuk menjustifikasi ideologi Vichy dari "Révolution nationale" ("revolusi nasional"), Pétain membutuhkan istirahat radikal dengan Republik, dan selama pidatonya di radio, seluruh era Republik Ketiga Perancis selalu dilukis dengan warna paling gelap, masa "la décadence" ("decadence") ketika orang-orang Perancis dituduh menderita kemunduran moral dan kemerosotan.
Merangkum pidato Pétain, sejarahwan Inggris Christopher Flood menulis bahwa Pétain menyalahkan la décadence pada "liberalisme politik dan ekonomi, dengan nilai-nilai yang memecah-belah, individualistis, dan Hedonisme terkunci dalam persaingan steril dengan hasil antitesisnya, Sosialisme dan Komunisme...". Pétain berpendapat bahwa menyelamatkan orang-orang Perancis dari "la décadence" memerlukan periode
pemerintahan otoriter yang akan memulihkan persatuan nasional dan moralitas tradisional yang dinyatakan Pétain telah dilupakan oleh orang Perancis. Terlepas dari pandangannya yang sangat negatif tentang Republik Ketiga, Pétain berpendapat bahwa "la France profonde" ("Perancis dalam", yang menunjukkan aspek-aspek budaya Perancis) masih ada, dan bahwa orang-orang Perancis
perlu kembali ke apa yang ditekankan oleh Pétain adalah identitas sejati mereka. Bersamaan dengan pernyataan untuk revolusi moral ini adalah seruan Pétain bagi Perancis untuk berbalik ke dalam, untuk menarik diri dari dunia, yang selalu digambarkan oleh Pétain sebagai tempat yang bermusuhan dan ancaman yang penuh bahaya yang tak berkesudahan bagi Perancis.
Jeanne d'Arc menggantikan Marianne sebagai simbol nasional Perancis di bawah Vichy karena statusnya sebagai salah satu pahlawan wanita paling dicintai di Perancis, memberikan daya tariknya yang besar sementara pada saat yang sama citra Jeanne sebagai Katolik yang taat dan patriotik cocok dengan pesan tradisionalis Vichy. Melalui Jeanne selalu menjadi pahlawan wanita yang populer, cara menggantikan