Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (disingkat BPKS) adalah salah satu Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) adalah lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk memajukan Kawasan Sabang. BPKS juga berfungsi sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola Kawasan Sabang.
Atas dasar itu, BPKS berusaha memberikan pe- layanan yang optimal kepada pelaku usaha/investor dalam bentuk mempermudah birokrasi perizinan dan legalitas usaha, memberikan fasilitas perencanaan, informasi dan stimulasi lainnya agar potensi sumber daya Kawasan Sabang dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kejahteraan masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya.
Keberadaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang telah memberikan dampak langsung maupun tidak langsung khususnya pada masyarakat Sabang dan Indonesia umumnya.
BPKS sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berupaya mengejar pembangunan dan pengembangan Provinsi Aceh sehingga mampu menjadi pendorong dan model bagi pembangunan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan ekspor dan impor di Pelabuhan Bebas Sabang dan tumbuhnya usaha-usaha kecil menengah di Kawasan Sabang
Tugas pokok BPKS melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi-fungsinya pada Pasal 6 ayat 2 UU N0. 37 Tahun 2000. Adapun sektor-sek- tor prioritas dan andalan BPKS dalam mengelola dan mengembangkan "Kawasan Free Trade Zone" (FTZ) yaitu sektor kepelabuhanan, industri-perdagangan, pariwisata dan perikanan. Sedangkan kelembagaan dan infrastruktur menjadi sektor andalannya.
Kami menyadari sangat banyak harapan dan keinginan masyarakat Sabang dan Aceh agar keberadaan BPKS sebagai badan pengelola dan pengembangan Kawasan FTZ benar-benar mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Manfaat dalam hal ini ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, terserapkan tenaga kerja dan mendorong tumbuhnya usaha-usaha pem- berdayaan ekonomi rakyat dan
usaha-usaha skala besar, sehingga nantinya Sabang mampu mewujudkan dirinya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang setingkat dengan kelas FTZ dunia.
Kami yakin dan percaya BPKS bersama Pemko Sabang, seluruh stakeholder dan masyarakat mampu menjadikan Sabang ke depannya sebagai destinasi wisata domestik dan mancanegara. Pula di Sabang akan tumbuhnya industri-industri manu- facture sebagai stimulate trader export-import untuk mendukung operasionalisasi Hub Internasional Port. Kita bisa bahu-membahu membangun Sabang yang lebih baik pada masa akan datang dengan motto ""Hand to Hand We Can"".
"" Menjadikan Sabang sebagai salah satu kawasan niaga dan wisata terkemuka di dunia. ""Kawasan Sabang terdiri atas Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo) dan Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breueh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) dengan luas wilayah 394 kilometer3.
Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode Wilayah dan Data Administrasi Pemerintahan, luas wilayah Kota Sabang (Kecamatan Sukakarya dan Sukajaya) 153 km2 dan luas wilayah Kabupaten Aceh Besar (Kecamatan Pulo Aceh) adalah 241 km2.
Kawasan Sabang berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudera Hindia di sisi barat dan selatan, serta Selat Malaka di batas timur. Dalam lingkup ASEAN, posisi Sabang berada pada jalur lalu-lintas "International Shipping Line" dan penerbangan internasional. Posisi strategis ini menjadikannya sangat berpotensi sebagai pintu gerbang arus masuk investasi, barang dan jasa dari dalam dan luar negeri.
Pada November 2000, saat Sabang kembali mendapat status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dibutuhkan satu lembaga untuk mengelola Kawasan Sabang. Dibentuklah Dewan Kawasan Sabang (DKS) beserta Badan Pengusahaan Kawasan Perda- gangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebagai unsur pelaksananya. Kehadiran BPKS layaknya "New Sabang Maatsscappaij". Lembaga ini diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan Kawasan Sabang, dengan diberikan beberapa pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat.
Setelah menetapkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada 1 September 2000, Presiden mengangkat Dewan Kawasan Sabang pada 21 September 2000. DKS terdiri dari Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darus- salam sebagai Ketua, dibantu Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar sebagai anggota.
Presiden kemudian melalui Undang-undang No. 37 tahun 2000 mengamanatkan DKS untuk membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Per- dagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Berdasarkan UU yang sama, DKS selanjutnya diamanatkan untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan BPKS.
Dewan Kawasan Sabang menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. DKS juga membentuk Sekretariat Dewan Kawasan Sabang yang dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai Unsur Pembantu, guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas.