Cornell Paper
Setelah menyingkirkan gagasan bahwa Soekarno dan/atau PKI terlibat mendalangi Gerakan 30 September, Anderson dan McVey mempertimbangkan pula dua pandangan alternatif lain. Yang pertama menyatakan G30S sebagai pergerakan liar Untung dan anak buahnya untuk mengambil alih kendali atas Angkatan Darat dan menyingkirkan para petinggi yang "beraliran Barat", "bermental Menteng", dan "menghalang-halangi kebijakan Presiden
Soekarno" tanpa ingin mendengarkan suara dari bawah hierarki militer. Jika Untung dan anak buahnya tidak ingin untuk melibatkan unsur-unsur sipil dalam menghalangi Angkatan Darat menggagalkan plotnya, Anderson dan McVey percaya bahwa Presiden sendiri haruslah menjadi tokoh kuncinya. Yang kedua dan terakhir adalah gagasan bahwa Soekarno bertindak spontan setelah ditodong
oleh Untung dan anak buahnya untuk bertindak menyingkirkan pucuk pimpinan Angkatan Darat, tanpa mengetahui bahwa rumor persiapan kudeta oleh Dewan Jenderal tersebut tidak benar. Lagi-lagi, kedua peneliti itu meragukan teori ini karena jika pun skenario tersebut benar, "tentu saja lebih banyak jenderal yang akan 'disingkirkan', terutama Soeharto dan Umar".
Anderson dan McVey mencetak dua puluh salinan menggunakan mimeograf dan menyebarkannya kepada para sarjana dan pejabat penting, baik di Cornell maupun di luar Cornell, untu meminta pendapat dan kritikan mereka. Karena dokumen ini bersifat rahasia, kedua peneliti itu meminta agar isinya tidak disebarluaskan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan keselamatan rekan-rekan sekerja dan
mantan-mantan mahasiswa mereka yang masih meneliti di Indonesia, merisaukan kemungkinan mereka dapat diminta pertanggungjawaban oleh yang berwenang karena pendapat yang disiarkan oleh kajian ini. Meskipun permintaan khusus itu telah dibuat, setidaknya satu salinan disalin ulang dan disebarkan secara luas, dengan julukan "Cornell Paper".
Keberadaan kajian ini menjadi pengetahuan umum setelah diterbitkannya laporan Joseph Kraft di surat kabar "The Washington Post" pada 5 Maret 1966. Berita tersebut menyebutkannya sebagai "sebuah kajian atas peristiwa terkini yang berlangsung di Indonesia oleh sekelompok sarjana di Universitas Cornell". Beberapa hari kemudian, "Post" menerbitkan sebuah surat dari Kahin yang mengkritik Kraft karena "berangkat jauh dari sebuah
diskusi tentang kejadian-kejadian pada bulan Oktober yang sudah kadaluarsa untuk berspekulasi mengenai perkemabngan-perkembangan terbaru." Ia menjelaskan bahwa kajian tersebut adalah sebuah "upaya setengah matang [...] untuk merunut ulang peristiwa-peristiwa yang membingungkan di sekitar upaya kudeta itu", dan "tidak dapat dikatakan mempengaruhi kejadian terkini manapun".
Pada pendapat Kahin, surat kabar tersebut sering kali "salah mengutip, gemar memalsukan, dan keliru dalam mewakili (fakta-fakta yang tersedia)".
Pihak Cornell menolak permintaan salinan dokumen dari para akademisi dari wartawan, namun beberapa dari mereka menerima sebuah dokumen sepanjang empat lembar yang berjudul "Hypothesis on the Origin of the Coup Analysis" (Pandangan-Pandangan Awal Tentang Asal-Muasal Uraian Mengenai Kudeta), dan ada pula yang menyangka bahwa itulah dokumen yang asli. Versi-versi alternatif mengenai tesis kajian tersebut diterbitkan
pula oleh Daniel S. Lev, seorang lulusan Cornell, pada terbitan "Asian Survey" bulan Februari 1966 dan oleh "Lucien Rey" pada terbitan jurnal Inggris "New Left Review" bulan Maret 1966. Dalam bukunya "The Communist Collapse in Indonesia" (1969), Arnold Brackman berpendapat bahwa melihat dari isi komentarnya, "Lucien Rey" adalah pseudonim dari seseorang yang memiliki akses pada paling tidak satu salinan dokumen aslinya.
Untuk menerangkan seluruh kekaburan dan memberi para pembaca peluang untuk menilai kajian tersebut, "Modern Indonesia Project" akhirnya menerbitkan dokumen kajian itu pada tahun 1971. Memerhatikan transisi ke Orde Baru yang sedang berjalan dengan goyah, Kahin menulis di kata pengantarnya bahwa "mungkin kita harus menunggu beberapa lama lagi sebelum sebuah uraian yang lengkap dapat ditulis dengan baik."
Dinas Sejarah Angkatan Darat, dibawah pimpinan Nugroho Notosusanto, menerbitkan kajian pertama pemerintah tentang Gerakan 30 September pada tahun 1966. Sebagian besar dari isinya merupakan "kumpulan propaganda Angkatan Darat yang dipadukan dengan "bukti-bukti" bahwa percobaan kudeta tersebut adalah pekerjaan PKI." Pada tahun 1967, Guy Pauker, seorang analis Indonesia di RAND Corporation, memberitahukan
Angkatan Darat tentang keberadaan "Cornell Paper". Menurut Katharine E. McGregor dari Universitas Melbourne, RAND yang disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat "dengan terang bertindak membantu pemerintahan Orde Baru untuk melegitimasi dan mempertahankan versinya sendiri tentang Gerakan 30 September". Dibantu oleh Pauker dan Letnan Kolonel Ismail Saleh, Nugroho menerbitkan versi bahasa Inggrisnya dalam kunjungannya ke
California, tempat RAND bermarkas, pada tahun 1967. Dalam versi ini, gagasan bahwa G30S merupakan urusan internal Angkatan Darat ditolak setelah mempertimbangkan kesaksian para anggota PKI yang diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa.
Ketika Kahin melawat ke Indonesia pada bulan Juni 1967, ia bertemu dengan seorang perwira intelijen yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir interogasi para tahanan politik PKI dan menyusun versi resmi pemerintah mengenai Gerakan 30 September. Ia meminta "dokumen-dokumen yang lebih meyakinkan" untuk membuat sebuah laporan yang "lebih lengkap dan akademis". Ia mengulang permintaan tersebut pada kepala
jaksa militer Kabul Arifin, dan kedua perwira tersebut berjanji untuk memberikan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kahin. Namun, dokumen-dokumen tersebut tidak pernah sampai ke tangan Kahin meskipun ia telah mengulang permintannya pada tahun 1971, sehingga memaksa "Modern Indonesia Project" untuk menerbitkan laporan Anderson dan McVey tanpa dokumen penunjang dari pihak yang berwenang. Kahin
berpendapat bahwa janji kedua perwira itu kepadanya "dimentahkan oleh atasan mereka". Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk menyakinkan Anderson dan McVey untuk memperbaiki kesimpulan yang mereka buat untuk mendekati versi resmi pemerintah; namun, kedua peneliti itu mempertanyakan keakuratan dan keabsahannya.
Pada bulan Oktober 1975, pemerintah Indonesia mengirimkan sebuah rombongan "perwira militer dan intelektual pemerintah", dipimpin oleh Ali Murtopo dan L.B. Moerdani, untuk menyajikan sebuah laporan yang lengkap mengenai percobaan kudeta tersebut dan peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Dalam pertemuan tertutup dengan Kahin, Anderson, McVey, dan Bunnell, rombongan tersebut berjanji akan mengirimkan
dokumen-dokumen yang diminta oleh para peneliti delapan tahun yang lalu sesampainya mereka di Jakarta. Pada 27 November 1976, sebuah rombongan utusan Moerdani tiba dengan lebih dari 200 pon arsip persidangan Mahmilub, namun tidak menyediakan satu pun dokumen yang diminta. Karena permintaan Kahin yang terus menerus dan Anderson yang tak puas, pemerintah Indonesia melarang mereka masuk ke Indonesia.
Meskipun "cekal" terhadap Kahin dicabut pada 1991, Anderson tidak dapat memasuki Indonesia sampai 1999, ketika Orde Baru telah tumbang.
Sampai tahun 1971, lima tahun setelah peristiwa percobaan kudeta dan ketika "Cornell Paper" akhirnya diterbitkan untuk umum, "belum ada kajian lengkap mengenai peristiwa tersebut yang diterbitkan".
Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1978, Harold Crouch dari Universitas Nasional Malaysia berpendapat bahwa "kesaksian para pemimpin PKI di persidangan Mahmilub, bersanding dengan pendapat-pendapat para eksil mereka di pengasingan di Eropa, membuat tesis yang diajukan dalam "Cornell Paper" amat sulit dipertahankan dalam versi muasalnya". Meninjau kembali kesaksian-kesaksian tersebut, Crouch berpendapat
bahwa PKI tidak syak lagi turut serta dalam Gerakan 30 September, namun "jangkauan keterlibatannya masih amat samar".