Prancis Vichy
réduire l'Angleterre en esclavage?" ("Haruskah Inggris Dikurangi menjadi Perbudakan?"); pertanyaan dalam judul itu hanyalah retorika. Selain itu, Vichy mencampurkan Anglofobia dengan rasisme dan antisemitism untuk menggambarkan Inggris sebagai "ras campuran" yang bekerja secara rasis untuk kaum kapitalis Yahudi, berbeda dengan orang-orang "ras murni" di benua Eropa yang membangun "Orde
Baru". Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Béraud dengan Laksamana Darlan yang diterbitkan di surat kabar "Gringoire" pada tahun 1941, Darlan dikutip mengatakan bahwa jika "Orde Baru" gagal di Eropa itu berarti "... di sini di Perancis, kembalinya kekuasaan orang Yahudi dan Freemason tunduk pada kebijakan Anglo-Saxon".
Prancis menyatakan perang terhadap Jerman pada 3 September 1939, setelah serangan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September. Setelah Perang Palsu selama delapan bulan, Jerman meluncurkan ofensif mereka di barat pada tanggal 10 Mei 1940. Dalam beberapa hari, menjadi jelas bahwa pasukan militer Perancis kewalahan dan bahwa keruntuhan militer sudah dekat. Para pemimpin pemerintah dan militer, sangat terkejut oleh débâcle,
memperdebatkan bagaimana melanjutkannya. Banyak pejabat, termasuk Perdana Menteri Paul Reynaud, ingin memindahkan pemerintah ke wilayah Perancis di Afrika Utara, dan melanjutkan perang dengan Angkatan Laut Perancis dan sumber daya kolonial. Yang lain, terutama Wakil Perdana Menteri Philippe Pétain dan Panglima Tertinggi, Jenderal Maxime Weygand, menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah tetap di Perancis dan berbagi kemalangan rakyatnya. Pandangan yang terakhir menyerukan penghentian permusuhan segera.
Sementara perdebatan ini berlanjut, pemerintah terpaksa pindah beberapa kali, untuk menghindari penangkapan dengan memajukan pasukan Jerman, akhirnya mencapai Bordeaux. Komunikasi buruk dan ribuan pengungsi sipil menyumbat jalan. Dalam kondisi kacau ini, pendukung gencatan senjata di atas angin. Kabinet menyetujui proposal untuk mencari persyaratan gencatan senjata dari Jerman, dengan
pemahaman bahwa, jika Jerman menetapkan persyaratan yang tidak jujur atau terlalu keras, Perancis akan mempertahankan opsi untuk terus berjuang. Jenderal Charles Huntziger, yang memimpin delegasi gencatan senjata Perancis, diberitahu untuk menghentikan perundingan jika Jerman menuntut pendudukan semua metropolitan Perancis, armada Perancis, atau salah satu dari wilayah luar negeri Perancis. Akan tetapi Jerman tidak.
Perdana Menteri Paul Reynaud lebih suka melanjutkan perang; Namun, ia segera dikalahkan oleh mereka yang menganjurkan gencatan senjata. Menghadapi situasi yang tidak dapat dipertahankan, Reynaud mengundurkan diri dan, atas rekomendasinya, Presiden Albert Lebrun menunjuk Pétain yang berusia 84 tahun sebagai penggantinya pada tanggal 16 Juni 1940. Perjanjian gencatan senjata
ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1940. Perjanjian terpisah Kesepakatan Perancis dicapai dengan Italia, yang telah memasuki perang melawan Perancis pada tanggal 10 Juni, jauh setelah hasil pertempuran telah diputuskan.
Adolf Hitler memiliki sejumlah alasan untuk menyetujui gencatan senjata. Dia ingin memastikan bahwa Perancis tidak terus berperang dari Afrika Utara, dan dia ingin memastikan bahwa Angkatan Laut Perancis dikeluarkan dari perang. Selain itu, meninggalkan pemerintah Perancis di tempat akan meringankan Jerman dari beban yang cukup besar dalam mengelola wilayah Perancis, terutama ketika Hitler mengalihkan
perhatiannya ke Inggris- yang tidak menyerah dan berjuang melawan Jerman. Akhirnya, karena Jerman kekurangan angkatan laut yang cukup untuk menduduki wilayah luar negeri Perancis, satu-satunya jalan praktis Hitler untuk menyangkal Inggris penggunaan wilayah itu adalah untuk mempertahankan status Perancis sebagai negara yang mandiri dan netral secara de jure sementara juga mengirim pesan ke
Inggris bahwa mereka sendirian, dengan Perancis muncul untuk beralih pihak dan Amerika Serikat tetap netral. Namun, spionase Nazi terhadap Perancis setelah kekalahannya meningkat pesat, terutama di Perancis selatan.
Gencatan senjata membagi Perancis menjadi zona-zona yang diduduki dan tidak dihuni: Perancis utara dan barat, termasuk seluruh pantai Atlantik, ditempati oleh Jerman, dan sisa dua perlima negara berada di bawah kendali pemerintah Perancis dengan ibukota di Vichy di bawah Pétain. Seolah-olah, pemerintah Perancis mengelola seluruh wilayah.
Jerman mengambil dua juta tentara Perancis sebagai tawanan perang dan mengirim mereka ke kamp-kamp di Jerman. Sekitar sepertiga telah dibebaskan dengan berbagai syarat pada tahun 1944. Dari sisanya, para perwira dan NCO (kopral dan sersan) disimpan di kamp-kamp tetapi dibebaskan dari kerja paksa. Para prajurit pertama-tama dikirim ke kamp-kamp "Stalag" untuk diproses dan kemudian mulai
bekerja. Sekitar setengah dari mereka bekerja di pertanian Jerman, dimana jatah makanan memadai dan kendalinya ringan. Yang lain bekerja di pabrik atau tambang, dimana kondisinya jauh lebih keras.
Jerman secara langsung menduduki Perancis utara. Perancis harus membayar biaya untuk pasukan pendudukan Jerman yang berkekuatan 300000 orang, sebesar 20 juta Reichsmark per hari, dibayar dengan tarif buatan dua puluh Franc ke Reichsmark. Ini adalah 50 kali biaya sebenarnya dari garnisun pendudukan. Pemerintah Perancis juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah warga Perancis melarikan diri ke pengasingan.
Artikel IV Gencatan Senjata memungkinkan pasukan kecil Perancis-Pasukan Gencatan Senjata ("Armée de l'Armistice")-ditempatkan di zona yang tidak dihuni, dan untuk ketentuan militer Imperium kolonial Perancis di luar negeri. Fungsi pasukan ini adalah untuk menjaga ketertiban internal dan untuk mempertahankan wilayah Perancis dari serangan Sekutu. Pasukan Perancis harus tetap berada di bawah arahan keseluruhan angkatan bersenjata Jerman.
Kekuatan tepat dari Pasukan Metropolitan Perancis Vichy ditetapkan pada 3768 perwira, 15072 perwira yang tidak ditugaskan, dan 75360 orang. Semua anggota harus menjadi sukarelawan. Selain tentara, ukuran "Gendarmerie" ditetapkan pada 60000 pria ditambah pasukan anti-pesawat 10000 orang. Meskipun masuknya tentara terlatih dari pasukan kolonial (dikurangi ukurannya sesuai dengan Gencatan Senjata) ada kekurangan
relawan. Akibatnya, 30000 orang dari kelas tahun 1939 dipertahankan untuk mengisi kuota. Pada awal tahun 1942 wajib militer ini dibebaskan, tetapi masih ada cukup banyak orang. Kekurangan ini tetap sampai pembubaran, meskipun Vichy meminta Jerman untuk bentuk wajib militer reguler.
Tentara Metropolitan Perancis Vichy kehilangan tank dan kendaraan lapis baja lainnya, dan sangat kekurangan transportasi bermotor, masalah khusus untuk unit kavaleri. Poster-poster rekrutmen yang bertahan menekankan peluang untuk kegiatan atletik, termasuk menunggang kuda, yang mencerminkan penekanan umum yang diberikan oleh pemerintah Vichy pada kebajikan pedesaan dan kegiatan di luar ruangan, dan
realitas pelayanan dalam kekuatan militer kecil dan terbelakang secara teknologi. Fitur-fitur tradisional yang menjadi ciri khas Pasukan Perancis pra-1940, seperti Kepi dan kap berat (kancing-kancing besar) digantikan oleh Baret dan seragam sederhana.
Otoritas Vichy tidak mengerahkan Pasukan Gencatan Senjata terhadap kelompok-kelompok perlawanan yang aktif di selatan Perancis, menyimpan peran ini ke "Milice" (milisi) Vichy, pasukan paramiliter yang dibentuk pada tanggal 30 Januari 1943 oleh pemerintah Vichy untuk memerangi Perlawanan; sehingga anggota tentara biasa dapat membelot ke Maquis setelah pendudukan Jerman di Perancis selatan dan pembubaran
Pasukan Gencatan Senjata pada bulan November 1942. Sebaliknya, Milice terus berkolaborasi dan anggotanya menjadi sasaran pembalasan setelah Pembebasan.