Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa
miliar pada tahun 2008 menjadi 6.3 miliar pada 2009. Pada tahun 2012, 7.9 miliar tunjangan diperdagangkan (senilai 56 miliar EUR atau sekitar Rp932 triliun). Data yang dikumpulkan oleh "Bloomberg New Energy Finance" dan "London Energy Brokers Association" menunjukkan bahwa volume perdagangan harian melebihi 70 juta tunjangan pada pertengahan tahun 2011.
Majalah "Economist" menyatakan bahwa, "Di bawah sistem 'batasan dan perdagangan', pengurangan biaya pemotongan emisi karbon dapat menekan harga tunjangan dengan sendirinya, yaitu dengan mengurangi pengembalian investor". Demikian pula, investasi efisiensi energi lebih tinggi dari yang diharapkan, misalnya dalam upaya penuruan biaya produksi industri dengan pemotongan penggunaan
energi dan emisi CO, tetapi hal ini mengurangi permintaan atas tunjangan. Oleh karenanya, hal 'baik' pada pemotongan emisi CO tersebut dapat menjadi 'buruk' bagi harga tunjangan, yang mengurangi insentif investasi hijau lebih lanjut.
Meskipun penerbangan hanya menyumbang 3% dari emisi gas rumah kaca Uni Eropa, sektor ini telah meningkatkan 87% emisi CO sejak tahun 1990; khususnya setelah murahnya biaya perjalanan udara. Seseorang yang menempuh penerbangan dari London ke New York misalnya, akan menghasilkan jumlah CO yang sama dengan rata-rata orang yang memanaskan rumah mereka selama satu tahun.
Direktif SPE UE 2008 menyatakan bahwa semua emisi penerbangan ke, dari dan di dalam Uni Eropa mulai tercakup pada Januari 2012.
Ketentuan-ketentuan ini diubah pada tahun 2013 untuk memfasilitasi negosiasi internasional mengenai penerbangan di dalam Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), yaitu sebuah badan 191-negara yang beroperasi di bawah naungan PBB. Uni Eropa secara khusus memberlakukan ketentuan "hentikan tenggat" yang menunda tenggat waktu industri penerbangan menyerahkan tunjangan emisi 2012 selama
satu tahun, pada April 2013. Pada Oktober 2013, ICAO resmi menyetujui pengembangan mekanisme berbasis pasar global pada tahun 2016 dan membatasi emisi sektor penerbangan internasional mulai tahun 2020. Kemudian, di bulan April 2014, sambil menunggu kemungkinan adopsi aturan internasional, negara-negara anggota Eropa dan Parlemen Eropa mengubah Direktif SPE UE untuk periode 2013-2016. Cakupan sektor penerbangan saat
ini terbatas pada emisi penerbangan di Wilayah Ekonomi Eropa (28 negara anggota UE ditambah Islandia, Liechtenstein dan Norwegia) untuk periode 2013-2016.
Perubahan utama yang dilaksanakan sebagai bagian dari tahap III adalah:Pada permulaan tahap III (Januari 2013), kelebihan tunjangan pada SPE UE bertahan pada 2.1 juta tunjangan, dimana 57% tunjangan akan dilelang, sementara tunjangan yang tersisa tersedia untuk alokasi bebas. Pada sektor penerbangan 15% tunjangan akan dilelang, dan 82% dialokasikan secara bebas berdasarkan proses pentarafan. Sisa
3% merupakan cadangan khusus bagi entri baru dan maskapai yang cepat berkembang. Sebagai konsekuensi pengecualian temporeryang berlaku pada sektor penerbangan dengan negara ketigaalokasi disesuaikan dengan cakupan di Wilayah Ekonomi Eropa.
Menurut Komisi Eropa, tanpa tindakan, kelebihan struktural akan berlanjut di sebagian besar tahap III dan kemungkinan akan mengurangi keefektifan SPE UE secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini Komisi Eropa melakukan dua inisiatif utama, diantaranya:
Pada Januari 2014, Komisi Eropa menerbitkan proposal legislatif yang mereformasi struktur SPE UE dalam menciptakan Cadangan Stabilitas Pasar (MSR). MSR bertujuan sebagai penyesuaian pasokan tunjangan yang berdasar pada perubahan di dalam permintaan. Proposal ini diikuti oleh konsultasi publik (yang berakhir pada Maret 2015), serta berdasar revisi Direktif SPE UE tahap IV (setelah 2020). Proposal ini diharapkan kemudian
pada tahun 2015; menggabungkan unsur-unsur kerangka iklim dan energi 2030, dan disetujui secara politis di dalam Direktif Sistem Perdagangan Emisi.
Negara-negara anggota Parlemen Eropa mengadopsi proposal Komisi Eropa tentang proses "backloading" pada Januari 2014, yaitu sebuah langkah permulaan yang menunda pelelangan 900 juta tunjangan dari periode 2014-2016 hingga 2019-2020. Berkat pengadopsian MSR, proses "backloading" tunjangan ditempatkan secara langsung di dalam MSR di akhir periode tahap III. Selama tahap III, faktor linier pengurangan batasan emisi tahunan
keseluruhan, mencapai sekitar 1.74% dari kuantitas total rata-rata tunjangan yang dikeluarkan tahun 2008-2012. Perbedaan utama periode implementasi antara tahap I, II, dan III yaitu tidak adanya alokasi bebas untuk produksi listrik (dengan beberapa pengecualian modernisasi listrik di negara anggota baru, yang berdasar pada Direktif SPE UE Pasal 10c), serta alokasi bebas untuk industri berbasis aturan harmonisasi Uni Eropa; yang telah digariskan dalam Keputusan Pentarafan.
Direktif 2003/87/EC Pasal 19 (1) mensyaratkan semua tunjangan emisi yang dikeluarkan mulai 1 Januari 2012 dan seterusnya harus disimpan di Union Registry pusat pada akun-akun yang dikelola oleh negara anggota Uni Eropa. Sistem pendaftaran tunggal ini dioperasikan dan dipertahankan oleh Komisi Eropa, dan administrator registrasi nasional di seluruh 31 negara yang berpartisipasi dalam SPE UE, yang mewakili lebih
dari 20000 akun (baik perusahaan maupun personal). Awalnya masing-masing negara anggota memiliki sistem pendaftaran tunjangan emisinya sendiri. Namun, pada tahun 2012, sistem pendaftaran tunjangan ini diganti dengan Union Registry tunggal; yang memberikan dasar yang selaras dalam pemindahan tunjangan di seluruh Uni Eropa.
Proses alokasi tahap III dilakukan secara terpusat di Union Registry, baik untuk alokasi tunjangan kepada operator stasioner, maupun operator pesawat terbang secara bebas, serta pelelangan tunjangan melalui platform lelang umum dan dua platform lelang 'memilih-keluar'. Aturan hukum yang mengatur berfungsinya Union Registry adalah Regulasi Komisi (UE) No 389/2013, yang berlaku untuk tunjangan yang dibuat pada periode perdagangan SPE UE
tahap III, serta periode berikutnya. Pada tahun 2013 Regulasi Pendaftaran tunjangan ini direvisi dalam menyelaraskan fungsionalitas, yang merupakan upaya penggabungan penghitungan transaksi di bawah Keputusan Usaha Berbagi ("Effort Sharing Decision"). Kemudian Regulasi ini diubah dengan Regulasi UE 2018/208 untuk melindungi integritas lingkungan SPE UE.
Perubahan tersebut memberikan penandaan dan pembatasan penggunaan tunjangan yang dikeluarkan oleh Britania Raya per 1 Januari 2018. Penandaan tersebut membedakan pengeluaran tunjangan Britania Raya dengan tunjangan lain. Tunjangan-tunjangan yang ditandai tersebut kemudian tidak lagi diserahkan untuk memenuhi kewajiban kepatuhan di bawah SPE UE. Penyerahan laporan emisi terverifikasi kini akan jatuh tempo pada hari
Senin 11 Maret 2019, dibandingkan tenggat waktu 31 Maret seperti biasanya. Revisi Regulasi Pendaftaran menyediakan mekanisme penetapan ketentuan Direktif SPE UE Pasal 11 a (operator-operator dapat menukar kredit-kredit internasional untuk tunjangan). Hal ini disebabkan kebutuhan penentuan proses finalisasi pada persiapan SPE UE di tahap III, dengan rincian proses pertukaran kredit berbasis proyek (IB dan MPB) yang dilakukan perusahaan, dengan kewajiban kepatuhan pada SPE UE atas tunjangan pada periode perdagangan tersebut.
Komisi Eropa merepresentasikan sebuah proposal legislatif pada Juli 2015 untuk merevisi SPE UE untuk periode setelah 2020. Kebijakan ini merupakan langkah pertama yang berisi target Uni Eropa dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan nilai minimal 40% secara domestik pada tahun 2030; yang sejalan dengan kerangka kerja kebijakan iklim dan energi 2030, dan merupakan bagian kontribusi atas Persetujuan Paris. Dana sebesar 2
miliar EUR (sekitar Rp32.3 triliun) akan dibentuk untuk membantu industri dan sektor listrik memenuhi tantangan inovasi dan investasi dari tahap transisi ke tahap ekonomi rendah karbon.