Skandal 1Malaysia Development Berhad
Skandal 1Malaysia Development Berhad adalah skandal politik yang sedang berlangsung di Malaysia. Pada tahun 2015, Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dituduh mentransfer lebih dari RM (hampir USD) dari 1MDB, perusahaan pembangunan strategis milik pemerintah, ke rekening bank pribadinya. Tindakan ini dikecam oleh masyarakat Malaysia, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang kemudian
menuntut Najib mundur. Ketua oposisi Anwar Ibrahim secara terbuka mempertanyakan keabsahan 1MDB. Ia memberitahu Parlemen bahwa menurut catatan komisi perusahaan, perusahaan ini "tidak memiliki alamat kantor dan auditor resmi." Menurut surat pemberitahuan publik, 1MDB memiliki utang sebesar RM 42 miliar (USD 11.73 miliar). Sebagian utang ini berasal dari obligasi pemerintah tahun 2013
senilai $3 miliar yang dijamin oleh Goldman Sachs. Goldman Sachs sendiri dibayar $300 juta lewat kesepakatan itu, tetapi mereka membantah jumlahnya. Majelis Raja-Raja Malaysia meminta agar penyelidikan oleh pemerintah diselesaikan secepatnya karena masalah ini menimbulkan krisis kepercayaan di Malaysia.
Laba sebesar RM425 juta antara 25 September 2009 dan 31 Maret 2010 menuai kritik dan kontroversi karena rekening 1MDB tidak transparan. Tony Pua, Anggota Parlemen Parti Tindakan Demokratik dari Petaling Jaya Utara, bertanya kepada Perdana Menteri Najib, ketua dewan penasihat 1MDB, tentang jumlah tersebut yang diduga merupakan transfer aset seperti hak kepemilikan lahan oleh pemerintah ke 1MDB.
Dalam sidang parlemen bulan Oktober 2010, 1MDB menjelaskan bahwa rekeningnya sudah diaudit dan ditandatangani oleh KPMG dan ditutup pada 31 Maret 2010. Deloitte melakukan penilaian dan analisis portofolio, sedangkan Ernst dan Young memberi saran perpajakan untuk 1MDB.
1MDB menjadi sorotan setelah meminta perpanjangan waktu enam bulan untuk penerbitan laporan keuangan yang seharusnya diterima CCM pada 30 September 2013. Sementara itu, pergantian tiga auditor sejak 1MDB didirikan tahun 2009 dianggap mencurigakan. 1MDB juga dikabarkan telah menyampaikan informasi penting seperti alamat kantornya kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sesuai ketentuan undang-undang.
Lahan Bandar Udara Sungai Besi yang dialihkan kepemilikannya pada Juni 2011 akan dikembangkan menjadi Bandar Malaysia, kawasan komersial, hunian, dan lingkungan canggih yang terintegrasi. Oposisi mempertanyakan kemajuan pengembangan Bandar Malaysia karena 1MDB sudah menerima pinjaman sukuk sebesar RM3.5 miliar untuk mendanai proyek serta mengambil alih kepemilikan lahannya. Pada April 2013, 1MDB memberikan
kontrak senilai RM2.1 miliar kepada Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), anak perusahaan Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), berupa pengembangan delapan lahan untuk relokasi Pangkalan Udara Kuala Lumpur, pangkalan militer di Sungai Besi. Pembangunan Bandar Malaysia akan dimulai setelah proyek relokasi rampung. Sebagai bagian dari rencana rasionalisasi utangnya, pada 31 Desember 2015, 1MDB menandatangani
perjanjian dengan konsorsium Iskandar Waterfront Holdings dan China Railway Engineering Corporation untuk menjual 60% sahamnya di Bandar Malaysia Sdn Bhd.
Pada tanggal 7 September 2015, seorang anggota dewan penasihat 1MDB, Abdul Samad Alias, mundur karena permintaan informasi tentang kinerja 1MDB diabaikan berkali-kali. 1MDB membantah menerima permintaan informasi dari Abdul Samad. 1MDB menyatakan bahwa presidennya, Arul Kanda, telah bertemu Abdul Samad pada Januari dan Maret 2015 untuk "membahas kinerja perusahaan".
1MDB dikabarkan berutang hampir RM42 miliar. Dugaan kesulitan keuangan lainnya menyebabkan nilai obligasi 1MDB mencapai titik terendah pada awal 2015. Kabinet Malaysia kabarnya menolak transfer dana sebesar RM3 miliar untuk mengurangi opsi 1MDB untuk melunasi utang-utangnya tepat waktu.
Dengan mengutip bocoran surat elektronik, Sarawak Report dan harian "The Sunday Times" melaporkan bahwa pemodal asal Penang, Jho Low, yang memiliki hubungan dengan putra tiri Najib, menerima US$700 juta dari kesepakatan antara 1MDB dengan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak PetroSaudi. Sebuah surel mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Najib menyetujui pinjaman Jho Low sebesar US1 miliar tanpa persetujuan Bank Negara.
Sarawak Report membeberkan laporan rapat di 1MDB yang menunjukkan bahwa CEO Arul Kanda memberi pernyataan bank palsu terkait rekening anak perusahaannya kepada cabang BSI Bank di Singapura. Arul Kanda membantah tuduhan bahwa ia memberi pernyataan bank palsu kepada Bank Negara.
"Wall Street Journal" mengklaim bahwa 1MDB melakukan pembelian aset listrik dengan harga yang terlalu tinggi di Malaysia lewat Genting Group pada tahun 2012. Genting kemudian diduga menyumbangkan uang tersebut ke yayasan milik Perdana Menteri Najib. Najib menggunakan dana tersebut untuk keperluan kampanye pemilu 2013. Menurut laporan berita yang mengutip 1MDB, perusahaan tersebut membantah bahwa mereka
membeli aset energi dengan harga yang terlalu tinggi. 1MDB menyatakan bahwa pembelian aset energi dilakukan setelah perusahaan merasa yakin dengan nilai aset dalam jangka panjang.
"Wall Street Journal" kembali mengklaim bahwa US$700 juta ditransfer dari 1MDB dan disimpan di rekening AmBank dan Affin Bank atas nama Najib. Sebuah satuan tugas yang dibentuk untuk menyelidiki klaim-klaim tersebut telah membekukan 6 rekening bank yang berkaitan dengan Najib dan 1MDB. Pada Agustus 201, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysua (SPRM) membebaskan 1MDB dari tuduhan
tersebut. SPRM merilis pernyataan bahwa, "hasil penyelidikan menemukan bahwa RM2.6 miliar yang diduga ditransfer ke rekening milik Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berasal dari sumbangan donatur, bukan 1MDB".
Menurut sumber di pemerintahan, tiga rekening bank yang dibekukan dimiliki oleh Najib. "The Wall Street Journal" mengungkapkan informasi rekening bank di situs webnya untuk membantah bantahan Najib dan para pendukungnya. Kepolisian Singapura membekukan dua rekening bank Singapura yang berhubungan dengan penyelidikan mereka terhadap dugaan salah kelola keuangan di 1MDB. Pembekuan ini dilakukan setelah muncul
laporan bahwa deposito sebesar US$700 juta dipindahkan melalui Falcon Bank di Singapura ke rekening pribadi Najib di Malaysia. Namun, 1MDB mengaku tidak tahu bahwa rekening mereka dibekukan dan mereka belum dihubungi oleh lembaga penyidik asing manapun.
"The Wall Street Journal" juga melaporkan bahwa menurut dokumen transfer bank, 1MDB mentransfer sekitar $850 juta dalam tiga transaksi pada tahun 2014 ke perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania dengan nama yang dikaburkan dan dikendalikan oleh IPIC.
"The Wall Street Journal" melaporkan bahwa 1MDB gagal membayar USD1.4 miliar kepada perusahaan investasi milik pemerintah Uni Emirat Arab, International Petroleum Investment Co (IPIC). IPIC memiliki piutang ini setelah mereka menjamin obligasi senilai US$3.5 miliar yang diterbitkan 1MDB untuk mendanai pembelian aset pembangkit listrik pada tahun 2012. WSJ menerbitkan laporan lain bahwa dana sebesar USD993 juta yang seharusnya
dibayarkan 1MDB ke IPIC hilang. 1MDB menanggapi bahwa perusahaannya masih memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan IPIC. Ini dibuktikan oleh pemberlakuan dokumen perjanjian mengikat yang meminta IPIC menjamin obligasi berupa nilai pokok dan bunga senilai US$3.5 miliar, kini dipegang 1MDB. Dokumen ini diberlakukan setelah IPIC membayar US$1 miliar kepada 1MDB pada bulan Juni. Pada Oktober 2015, IPIC menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dengan 1MDB dan Kementerian Keuangan Malaysia.