Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers Kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soetan Sjahrir. Selain itu juga proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai saat Kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat,
kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca Reformasi 1998 hingga saat ini.
Jika Romawi kuno menjadi suatu bentuk kediktatorannya yang pertama di dunia, Yunani kuno memperkenalkan sebuah sistem yang berarti, "diperintah oleh rakyat", inilah pikiran-pikiran awal tentang demokrasi, yang terus berkembang hingga saat ini. Warga memerintah dirinya sendiri melalui wakil-wakilnya yang dipilih sesuai konstitusi, bebas, dan teratur memungkinkan terjadinya perubahan.
Kelahiran demokrasi sebagai sebuah paham ideologi sekaligus sebagai sebuah sistem politik memang tidak boleh dinafikkan bahwa demokrasi lahir memang dari Dunia Barat, lebih tepatnya Yunani kuno yang saat itu berbentuk sebuah Negara-Kota Athena (sekarang Ibukota Yunani modern). Demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yaitu "demos" yang artinya rakyat dan "kratos"
yang artinya kekuasaan, jadi demokrasi secara terminology berarti pemerintahan yang menghendaki kekuasaan oleh rakyat.
Demokrasi di Yunani kuno saat itu adalah suatu bentuk demokrasi langsung yang artinya bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pembuatan konstitusi dan hukum perundang-undangan sekaligus juga memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan oleh sistem pemerintahan. Jadi saat itu, demokrasi benar-benar dijalankan secara harfiah dalam
pengertian sekaligus implementasi yang benar-benar "kekuasaan rakyat" bukan keterwakilan seperti di demokrasi modern hari ini.
Demokrasi modern yang saat ini kita kenal adalah sebuah bentuk dari adaptasi nilai-nilai demokrasi yang dahulu ada di zaman Yunani kuno, namun dalam dunia modern, demokrasi secara langsung a'la Yunani kuno dianggap tidak relevan lagi, karena selain jumlah penduduk yang semakin banyak, ideologi dan sistem pemerintahan modern juga telah banyak memberikan pengaruh terhadap
perkembangan demokrasi. Jadi dalam dunia modern, demokrasi langsung seperti di Yunani kuno menjadi tidak mungkin dan sangat sulit untuk diterapkan kembali.
Demokrasi modern kemudian memberikan satu bentuk baru dari partisipasi rakyat kedalam sebuah sistem keterwakilan yang mendapatkan legitimasi dari pemilihan yang dilakukan oleh rakyat. Salah satu akar dari demokrasi modern hari ini terbentuk setelah Revolusi Perancis. Saat Perancis mengubah bentuk negaranya setelah menumbangkan Dinasti Bourbon yang dipimpin oleh Raja Louis XIV dan digantikan dengan sebuah Republik Perancis, sistem
keterwakilan modern yang cukup mapan telah terbangun dalam sebuah keterwakilan dalam Parlemen Perancis atau Majelis Nasional Perancis. Dalam Majelis Nasional Perancis itu, semua unsur-unsur politik yang ada dalam masyarakat Perancis berhak memiliki wakilnya untuk duduk di parlemen, mulai dari kelompok jauh, tengah, tengah, tengah, dan jauh, semuanya memiliki hak untuk duduk di parlemen mewakili konstituen mereka, yaitu rakyat.
Perkembangan lainnya adalah yang paling sering menjadi contoh dari wajah demokrasi dunia adalah demokrasi Amerika Serikat. Selama Abad 19, Amerika Serikat telah berusaha untuk membangun suatu sistem dimana hak dan kewajiban rakyat sama pentingnya untuk diperjuangan dalam negara, dimana demokrasi di Amerika Serikat juga mengadopsi pemikiran-pemikiran liberalisme yang digagas oleh John Locke dan
Montesquieu. Amerika Serikat mengalami demokratisasi secara penuh adalah di masa Presiden Andrew Jackson (1767-1845) yang secara penuh telah membangun demokrasi Amerika Serikat menjadi demokrasi keterwakilan dari seluruh wilayah Amerika Serikat, menjadikan demokrasi Amerika Serikat sebagai demokrasi keterwakilan yang mapan sampai saat ini.
Pasca Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1948,George Bernard Shaw mengusulkan untuk menghilangkan salah paham dan kekacauan pengertian tentang arti demokrasi. Seluruh ahli bahasa dan politik dipertemukan untuk meluruskan definisi demokrasi yang sebenarnya. Pertentangan terjadi bila ketika seorang wakil dari Blok Barat (Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis) berbicara soal demokrasi, seringkali bertentangan dengan definisi demokrasi yang dikemukan oleh perwakilan dari Blok Timur (Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok).
Negara Blok Barat menafsirkan demokrasi sebagai kebebasan individual, kebebasan pers, kebebasan berbicara, hak untuk beroposisi, hak untuk berserikat, hak untuk mencari uang dan menentukan pekerjaan, sampai hak untuk pergi atau tinggal diluar negeri. Sementara Negara Blok Timur menafsirkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, artinya adalah
bukan berarti rakyat dapat memimpin diri mereka sendiri, namun negara harus bekerja untuk kepentingan kolektivitas, untuk menghindari tirani mayoritas.
Munculnya dualisme makna demokrasi pasca Perang Dunia II itu kemudian memunculkan banyak macam kediktatoran yang kemudian mengklaim demokrasi versi mereka, seperti Stalin dengan "demokrasi sentralistik", Kim Il Sung mentasbihkan negerinya sebagai ""Democratic People's Republic of Korea"" alias Korea Utara, Ulbricht yang melabeli Jerman Timur dengan Republik Demokratik Jerman, hingga sampai di Indonesia sendiri kemudian kita mengenal, ada Soekarno dengan "demokrasi terpimpin" dan Soeharto dengan "demokrasi Pancasila".
Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, secara gamblang duet pemimpin Dwitunggal, Soekarno dan Mohammad Hatta telah mendeklarasikan Indonesia Merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis karena pada kalimat terakhirnya dikatakan dalam Teks Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah "atas nama bangsa Indonesia", bila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sendiri.
Meskipun telah mencapai konsensus kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, tetapi setiap tokoh pergerakan dan pelopor kemerdekaan Indonesia memiliki konsepsi demokrasinya masing-masing, kebanyakan dari mereka berusaha menengahi dualisme penafsiran demokrasi dari Negara Barat yang liberalis dengan Negara Timur yang komunis, terutama dalam merumuskan tentang kebebasan politik yang diadopsi dari demokrasi Barat dan
kemerataan ekonomi yang ditiru dari demokrasi Timur. Namun, terkadang beberapa tokoh kemudian memiliki kecenderungan masing-masing, entah itu kecenderungan pada Barat ataupun Timur, yang kemudian menjadi ciri khas dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
Dalam pandangan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan, itu artinya adalah demokrasi Indonesia menurut Soekarno meletakan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, hal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya, "Indonesia Menggugat" dan "Dibawah Bendera Revolusi", yang secara eksplisit
terinspirasi oleh pergerakan kemerdekaan yang dilakukan di pelbagai belahan dunia, dari perjuangan seorang Muhammad, Yesus Kristus, William de Oranje, Mahatma Gandhi, Mustafa Kemal Attaturk, dan tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu "pemerintahan rakyat". Lebih lanjut lagi, bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakayat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Namun, demokrasi yang diinginkan dan dikonsepsikan oleh Soekarno tidak ingin "meniru" demokrasi modern yang lahir dari