Wahidin Halim
Pada pemilihan Wali kota Tangerang dan wakilnya pada Oktober 2008, Wahidin menggandeng Arief Rachadiono Wismansyah, seorang pengusaha pemilik Rumah Sakit di Tangerang. Wahidin-Arief menang mutlak dengan memperoleh 87.9% suara, diusung Partai Golkar dan delapan partai besar lainnya. Pasangan tersebut mengalahkan dua pasangan rivalnya Bonnie Mufidjar-Diedy Faried Wajdi (PKS) dan Ismet Sadeli Hasan-Mahfud
Abdullah (independen). Meskipun tingkat golput mencapai 33%, perolehan total suara sah sebesar 88% merupakan persentase yang cukup langkah dan mungkin persentase terbesar dalam pilkada di Indonesia. Pada Februari 2009, dunia pendidikan Kota Tangerang kembali mendapatkan apresiasi dari Presiden SBY. Saat itu SBY memberikan bantuan senilai Rp 1.8 miliar kepada SMKN 3 Kota Tangerang atas
prestasinya sebagai sekolah yang berhasil meraih predikat ISO 9001-2008 dari Worldwide Quality Assurance. Ini adalah SMKN pertama di Indonesia yang mendapat ISO. "Saya merasa bangga karena bisa berkunjung ke SMKN 3, yang merupakan salah satu sekolah berprestasi," ujar Persiden SBY. Dalam kunjungan itu, SBY memuji lagi kinerja Wali Kota Wahidin. Bahkan saat kunjungan itu, SBY
meminta Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah berbangga dengan prestasi yang telah dicapai Kota Tangerang dalam bidang pendidikan. "Selamat kepada saudara Wali Kota Tangerang yang telah menselaraskan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga keberhasilannya sangat tampak sekali," puji sang Presiden. Dalam bidang kesehatan, terdapat dua program unggulan. Pertama, menggratiskan biaya
kesehatan untuk seluruh masyarakat Kota Tangerang dan pembangunan 1000 Posyandu serta pemberian uang insentif kepada kader Posyandu. Program menggratiskan biaya kesehatan untuk seluruh warga kota dimulai tahun ini. Siapa saja warga kota yang sakit dapat berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota. Biaya rawat inap pun digratiskan bagiwarga kota, kaya maupun miskin, asal di kelas 3.
Pada tahun 2013, Wahidin Halim menargetkan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Tangerang tanpa kelas pertama di Indonesia. Bangunan terdiri delapan lantai tersebut rencananya menjadi rumah sakit tanpa kelas pertama di Indonesia. Semua masyarakat Kota Tangerang akan mendapatkan pelayanan gratis saat berobat di RSU senilai 140 miliar tersebut yang dibangun sejak tahun 2012. Bangunan setinggi delapan
lantai berdiri di antara kawasan Kolam Renang Tirta Mas di kawasan Modern Land, Kota Tangerang. Rumah Sakit Umum tersebut tetapi pada akhirnya selesai dan mulai beroperasi serta diresmikan tahun 2014 oleh Wali kota penerusnya Arief Wismansyah Selain program-program spektakuler di dua bidang itu, yakni pendidikan dan kesehatan, Wahidin juga banyak membuat terobosan program pembangunan yang berpihak
kepada masyarakat, seperti pemberian insentif kepada ketua RT dan RW. Di bidang kebersihan, Wahidin berhasil mendapat penghargaan dari Presiden SBY atas prestasi menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2010 di Istana Presiden. Wahidin mengungkapkan, dengan diraihnya penghargaan ini, menunjukkan bahwa Kota Tangerang benar-benar concern dan tak main-main dalam hal pengelolaan kebersihan
dan lingkungan hidup, serta selalu mengajak masyarakat terlibat di dalamnya. Kota Tangerang juga mendapatkan Adipura, penghargaan Lingkungan Hidup paling bergengsi. Wahidin mengatakan, Kota Tangerang pernah mendapatkan julukan kota terkotor pada tahun 2006. Namun, dengan adanya stigma tersebut, Kota Tangerang berusaha bangkit untuk membangun kota yang tadinya kotor menjadi kota yang bersih.
Kekaguman Wahidin Halim terhadap sosok Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004 dilanjutkan dengan bergabung bersama Partai Demokrat. Dalam Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Banten tahun 2011, Wahidin Halim ditunjuk secara aklamasi sebagai Ketua DPD PD Banten. Kekaguman dan simpati atas kepemimpinan Presiden RI ke-6 SBY selama memimpin bangsa dan negara, memotivasi
Wahidin Halim yang saat itu masih diawal masa jabatan Wali kota Tangerang untuk melaksanakan dan mengimplementasikan seluruh program-program prioritas SBY yang dianggapnya pro-rakyat, seperti pembangunan infrastruktur sekolah, rumah sakit dan balai puskesmas, serta posyandu.
Di akhir masa jabatannya, Wahidin mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan hingga saat ini. "Saya akui, persoalan air bersih, transportasi, dan bencana banjir masih harus dipikirkan dan diselesaikan," ujarnya. Masukan masyarakat lain dalam 20 tahun peringatan Kota Tangerang yaitu Kecamatan Neglasari yang kesulitan air, 17 titik di 7
kecamatan yang rawan banjir, lapangan pekerjaan untuk warga sendiri, dibandingkan untuk pendatang dikota Industri tersebut, keberpihakan dan permodalan untuk UKM, penerapan slogan kota "Akhlakul Karimah"
Pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2011 yang diikuti 3 pasangan calon, Wahidin Halim mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur bersama Calon Wakil Gubernur Irna Narulita (istri dari mantan Bupati Pandeglang Achmad Dimyati Natakusumah). Mereka hanya diusung Partai Demokrat yang hanya memiliki 18 kursi di DPRD Banten, dibandingkan lawannya Inkumben yang diusung banyak Partai Politik. Hasil Pilgub, Wahidin-Irna
meraih 38.97 persen suara sah dikalahkan Ratu Atut-Rano Karno yang meraih 49.64 persen suara sah, calon lainnya Jazuli-Makmun hanya mendapat 11.42 persen suara sah. Atut-Rano menang di 7 dari 8 kabupaten/kota yang hanya dikalahkan Wahidin di kota asalnya, Tangerang.
Wahidin Halim selaku Wali kota Tangerang memang pernah melarang Gubernur Banten Ratu Atut untuk merecoki Pemerintah Kota Tangerang. "Sejak awal kami membentengi supaya mereka (Atut-red) tidak masuk melalui proyek-proyeknya. Sistem online dalam pelelangan dan tender membatasi ruang dia," kata Wahidin. Wahidin menjelaskan selama 10 tahun memimpin Kota Tangerang, dia sangat ketat dan
memperingatkan Atut agar tidak "merecoki" pembangunan di Kota Tangerang. "Kami bilang jangan diganggu. Bahkan kami menolak bantuan serupa dana hibah di berbagai bidang, seperti kesehatan dan sebagainya, karena terindikasi tidak jelas," ujar Wahidin. Wahidin juga cukup keras dalam mengkritisi kebijakan Gubernur Banten, salah satunya Kerjasama Pemprov
Banten-Pemprov DKI Jakarta yang ditudingnya hanya formalitas dan menganggap Ratu Atut tidak mengetahui permasalahan batas wilayah Tangerang-Jakarta. Dia pun mendukung KPK saat kasus suap Pilkada Lebak merembet ke Ratu Atut dan sudah ditetapkannya Wawan menjadi tersangka, dan mengatakan dinasti mereka akan jatuh. Pada tahun 2014, Wahidin juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus suap Ratu Atut ke Ketua MK Akil Mochtar
Pada Pemilu 2014, Wahidin mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif di DPR mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Banten III (meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Wahidin pun mundur dari jabatannya sebelum masa jabatannya habis. Wahidin menolak disebut melarikan diri. "Sebelumnya memang saya tidak tertarik menjadi caleg. Makanya ada pergolakan batin, karena sebelumnya saya berjanji
kepada masyarakat untuk menyelesaikan tugas sampai masa jabatan habis. Tapi, saya juga punya kemampuan untuk memberikan pengabdian yang lebih luas di tingkat DPR,". Wahidin memperoleh dukungan cukup fantastis, yakni sebanyak 84025 suara. Angka tersebut tiga kali lebih banyak dibanding suara partainya sendiri yang hanya mendapat 25047 suara. Jumlah total suara sah partai dan caleg Partai Demokrat sendiri ada sebanyak 131102 suara.
Di DPR, Wahidin menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan dan reforma agraria. Kendati berlatar belakangan pemerintahan yang sarat birokrasi, dalam urusan rapat di DPR, Wahidin termasuk pimpinan yang tidak bertele-tele. "Kalau rapat itu bisa dibuat singkat kenapa harus dibuat lama. Yang penting hasilnya,"