Sejarah Myanmar
Suu Kyi sekali lagi ditahan pada bulan Mei May 2003 setelah iring-iringan kendaraan yang mengikutinya dilaporkan diserbu oleh massa pro militer. Pemerintah juga melaksanakan penangkapan besar-besaran atas para pemimpin LND dan menutup sebagian besar dari kantor-kantornya. Situasi di Myanmar masih diwarnai ketegangan sampai hari ini.
Pada bulan Agustus 2003, Kyin Nyunt mengumumkan tujuh langkah "petunjuk jalan menuju demokrasi", yang dikalim pemerintah sedang dalam proses implementasi. Tidak ada jadwal dan target waktu sehubungan dengan rencana pemerintah ini, atau pun mekanisme kondisional atau independen untuk mebuktikan bahwa program ini benar-benar berjalan. Karena alasan inilah sebagian besar pemerintah negara-negara barat dan negara-negara tetangga Myanmar bersikap skeptis dan kritis sehubungan dengan petunjuk jalan ini.
Pada 17 Februari 2005, pemerintah menyelenggarakan kembali Konvensi Nasional, untuk pertama kalinya sejak 1993, dalam upaya untuk menulis ulang Konstitusi. Meskipun demikian, organisasi-organisasi dan partai-partai besar yang pro demokrasi, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi, dilarang berpartisipasi, militer hanya memberi iin kepada partai-partai kecil yang dipilih. Konvensi kembali diistirahatkan pada bulan Januari 2006.
Pada bulan November 2005, junta militer mulai memindahkan pemerintahan dari Yangon ke sebuah lokasi yang tidak disebutkan namanya di dekat Kyatpyay tepat di luar Pyinmana, yakni lokasi ibu kota Myanmar yang baru. Aksi publik ini diikuti sebuah kebijakan jangka panjang tidak resmi untuk memindahkan prasarana militer dan pemerintah yang penting keluar dari Yangon guna
menghindari berulangnya peristiwa-peristiwa semacam Pemberontakan 8888. Pada Hari Angkatan Bersenjata (27 Maret 2006), ibukota Myanmar secara resmi diberi nama Naypyidaw Myodaw (secara harfiah berarti Kota Takhta Raja-Raja).
Pada bulan November 2006, Organisasi Buruh Internasional mengumumkan akan berupaya- di Mahkamah Internasional- "untuk menuntut anggota-anggota junta militer Myanmar yang sementara berkuasa atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan" karena mewajibkan berkesinambungan untuk melakukan kerja paksa. Menurut Organisasi Buruh Internasional, diperkirakan ada 800000 orang yang diwajibkan menjalani kerja paksa di Myanmar.
Protes anti pemerintah Birma 2007 adalah serangkaian protes anti pemerintah di Birma yang bermula pada 15 Agustus 2007. Penyebab utama dari protes-protes ini adalah keputusan yang tidak dipermaklumkan dari pemerintah junta militer, Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara, untuk menghapuskan subsidi bahan bakar minyak yang mengakibatkan harga solar dan bensin melonjak secara mendadak hingga 100%, dan harga
CNG untuk kendaraan-kendaraan bus sampai lima kali lipat dalam tempo kurang dari sepekan. Demonstrasi-demonstrasi protes pertama kali diberangus dengan cepat dan kejam oleh pemerintah junta militer. Lusinan pengunjuk rasa ditangkap dan ditahan. Mulai 18 September, protes-protes dipimpin oleh para biarawan Agama Buddha, dan dibiarkan berlangsung sampai diberangus secara lebih kejam oleh pemerintah pada 26 September.
Sewaktu pemberangusan demonstrasi berlangsung, tersebar desas-desus tentang perselisihan pendapat di kalangan militer Birma, tetapi tak satu pun desas-desus itu yang dapat dipastikan kebenarannya. Saat itu, sumber-sumber independen melaporkan, melalui foto-foto dan keterangan-keterangan tertulis, bahwa ada 30 sampai 40 biarawan dan 50 sampai 70 rakyat sipil yang terbunuh serta sekitar 200
orang yang dipukuli. Meskipun demikian, sumber-sumber lain menyingkap jumlah-jumlah yang lebih dramatis lagi. Dalam sebuah pernyataan dari Gedung Putih, Presiden Bush berkata: "Para biarawan telah dipukuli dan dibunuh... Ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi telah ditangkap". Beberapa laporan berita menyebut gerakan-gerakan protes itu dengan istilah Revolusi Safron.
Pada 7 Februari 2008, Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara mengumumkan akan menyelenggarakan suatu referendum untuk konstitusi, dan pemilihan-pemilihan pada 2010. Referendum konstitusi Myanmar, 2008 terselenggara pada 10 Mei dan menjanjikan suatu ""demokrasi yang berkembang dengan berdisiplin"" bagi negara itu di masa depan.
Pada 3 Mei 2008, Siklon Nargis meluluhlantakkan negara ini tatkala angin dengan kecepatan sampai 215 km/jam (135 mil/jam) melanda daerah berpopulasi padat, yakni delta pertanian padi di Divisi Irawadi. Diperkirakan lebih dari 130000 orang yang tewas atau hilang dan total kerugian mencecah angka 10 miliar dolar AS; bencana alam ini merupakan yang terburuk dalam sejarah Birma. Program Pangan
Dunia melaporkan bahwa, "Beberapa desa nyaris sepenuhnya lenyap dan lahan-lahan yang ditanami padi tersapu habis."
PBB memperkirakan sebanyak 1 juta orang kehilangan tempat tinggal dan Organisasi Kesehatan Dunia "telah menerima laporan-laporan tentang munculnya malaria di daerah-daerah yang paling terkena dampak bencana." Meskipun demikian, pada hari-hari kritis selepas bencana, rezim isolasionis Birma malah memperumit upaya-upaya pemulihan pascabencana dengan menunda pemberian izin masuk bagi pesawat-pesawat
terbang PBB yang membawa bantuan obat-obatan, makanan, dan berbagai keperluan lainnya. Kegagalan pemerintah mengeluarkan izin masuk bagi lembaga-lembaga bantuan internasional berskala besar telah dideskripsikan oleh PBB sebagai suatu hal "tidak pernah terjadi sebelumnya."
Reformasi-reformasi demokratis Myanmar 2011-2012 adalah serangkaian reformasi berkelanjutan dalam bidang politik, ekonomi, dan administrasi di Myanmar yang dilakukan oleh pemerintah berpendukung militer. Reformasi-reformasi ini meliputi pembebasan pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah disusul dialog-dialog yang dilakukan dengannya, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, pemberian amnesti umum kepada lebih dari 200 tahanan politik, pengesahan aturan-aturan hukum ketenagakerjaan baru yang memperbolehkan pembentukan serikat-serikat buruh dan pemogokan-pemogokan, pelonggaran sensor pers, dan regulasi praktik-praktik keuangan.
Sebagai konsekuensi dari reformasi-reformasi itu, ASEAN telah menyetujui pengajuan diri Myanmar untuk menduduki jabatan kepemimpinannya pada 2014. Sekretaris Negara Amerika Serikat Hillary Clinton berkunjung ke Myanmar pada 1 Desember 2011, untuk mendorong langkah-langkah maju selanjutnya; kunjungan ini adalah kunjungan pertama seorang Sekretaris Negara Amerika Serikat setelah lebih dari lima puluh tahun.
Presiden Amerika Serikat Barack Obama berkunjung setahun kemudian, dan menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang berkunjung ke Myanmar.
Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), berpartisipasi dalam Pemilihan Khusus yang diselenggarakan pada 1 April 2012 selepas pemerintah mengabolisikan aturan-aturan hukum yang pernah membuat LND memboikot Pemilihan Umum 2010. Suu Kyi memimpin LND meraih kemenangan telak, berhasil meraih 41 dari 44 kursi yang diperebutkan, satu kursi dimenangkan oleh Suu Kyi sendiri mewakili konstituen Kota Kawhmu dalam Majelis Rendah di Parlemen Myanmar.
Hasil perhitungan suara dari Pemilihan Umum 2015 menjadikan Liga Nasional untuk Demokrasi sebagai mayoritas absolut baik dalam majelis rendah maupun majelis tinggi di Parlemen Myanmar, memadai untuk memastikan calon yang diusungnya dijadikan presiden, sementara pemimpin LND, Aung San Suu Kyi, berdasarkan konstitusi tidak dapat menduduki jabatan presiden. Meskipun demikian, ketidakpastian masih membayang-bayangi, karena bentrok antara pasukan-pasukan militer Myanmar dan kelompok-kelompok pemberontak setempat terus berlanjut.
Parlemen yang baru bersidang pada 1 Februari 2016, dan pada 15 Maret 2016, Htin Kyaw terpilih menjadi Presiden Myanmar pertama yang bukan dari kalangan militer sejak kudeta militer 1962. Aung San Suu Kyi memegang sebuah jabatan yang baru dibentuk, yakni jabatan Kanselir Negara yang setara dengan jabatan Perdana Menteri, pada 6 April 2016.