Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada pemilihan umum Oktober 1974, Partai Buruh yang berperan sebagai partai oposisi, dalam kampanyenya berkomitmen untuk menegosiasikan kembali persyaratan keanggotaan Britania Raya dalam Komisi Eropa dan kemudian mengadakan referendum untuk menentukan apakah Britania Raya akan tetap berada di Komisi Eropa dengan persyaratan baru tersebut. Setelah Partai Buruh memenangkan pemilu, pada tahun 1975
Britania Raya mengadakan referendum nasional pertama untuk menentukan apakah Britania Raya harus tetap berada di Komunitas Eropa atau tidak. Suara dalam Partai Buruh sendiri terpecah dalam referendum tersebut, sedangkan seluruh partai politik besar dan pers pada umumnya mendukung keanggotaan berkelanjutan dalam Komunitas Eropa. Pada tanggal 5 Juni 1975, 67.2% dari pemilih dan hampir semua daerah pemilihan memilih untuk tetap tergabung dalam Komisi Eropa.
Pada pemilihan umum 1983, Partai Buruh kembali berkampanye untuk membawa Britania Raya mundur dari Komisi Eropa, namun kali ini tanpa referendum. Partai Buruh menderita kekalahan besar pada pemilihan umum ini, dan sejak saat itu mengubah arah kebijakan mereka. Pada 1985, Pemerintahan Perdana Menteri Thatcher meratifikasi UU Eropa Tunggal- revisi besar pertama terhadap Perjanjian Roma- tanpa mengadakan referendum.
Pada bulan Oktober 1990, Britania Raya bergabung dengan Mekanisme Nilai Tukar Eropa (ERM), dengan pound sterling yang merupakan mata uang Britania Raya dipatok ke deutsch mark, mata uang Jerman. Perdana Menteri Tatcher yang merasa keberatan namun tak kuasa menghadapi tekanan dari menteri-menteri seniornya, memilih untuk mengundurkan diri pada bulan berikutnya. Tatcher mengundurkan diri di tengah kisruh perpecahan
dalam tubuh Partai Konservatif yang timbul dari semakin menguatnya pandangan Euroskeptisisme dalam tubuh partai tersebut. Pada September 1992, Britania Raya dan Italia dipaksa mundur dari Mekanisme Nilai Tukar Eropa, menyusul semakin melemahnya pound sterling dan lira yang terus mengalami tekanan, peristiwa ini sendiri sering dikenal sebagai "Rabu Hitam".
Komunitas Eropa berubah menjadi Uni Eropa pada 1 November 1993, setelah disetujuinya Perjanjian Mastricht, dan mulai saat itu pula organisasi ini berubah dari yang mulanya serikat ekonomi menjadi serikat politik.
Partai Referendum dibentuk oleh Sir James Goldsmith pada tahun 1994, untuk mengikuti pemilihan umum tahun 1997 dengan tujuan menyelenggarakan referendum guna menentukan hubungan Britania Raya dengan Uni Eropa. Partai Referendum gagal memenangkan kursi parlemen tunggal kendati berhasil memenangkan 810860 suara atau 2.6% dari total suara, karena suara yang tersebar di seluruh negeri. Kematian Goldsmith pada tahun 1997, menjadi akhir dari partai ini
Partai Kemerdekaan Britania Raya (UKIP), dibentuk pada tahun 1993, dan sedari awal merupakan partai yang beraliran Euroskeptisisme. Pada pemilihan umum Eropa 2004 partai ini berhasil mencapai tempat ketiga di Britania Raya, dan kemudian tempat kedua dalam pemilihan Eropa 2009, dan kemudian tempat pertama dalam pemilihan Eropa 2014, dengan persentase 27.5 % dari total suara. Ini adalah pertama kalinya terdapat
partai selain Partai Buruh dan Partai Konservatif yang mampu mengambil suara terbesar dalam pemilihan nasional sejak 1910 di Britania Raya.
Profesor John Curtice dari Universitas Strathclyde, dalam analisa statistik yang diterbitkan pada bulan April 2016, mendefinisikan Euroskeptisisme sebagai keinginan untuk memutuskan atau mengurangi kekuatan Uni Eropa, dan sebaliknya Europhilia sebagai keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan Uni Eropa. Menurut definisi ini, survei "British Social Attitudes" (BSA) menunjukkan peningkatan euroskeptisisme dari 38% (1993)
menjadi 65% (2015). Namun demikian, skeptisme terhadap Uni Eropa tidak dapat disamakan dengan keinginan untuk meninggalkan Uni Eropa; survei BSA untuk periode Juli-November 2015, menunjukkan bahwa 60% mendukung opsi "berlanjut sebagai anggota Uni Eropa", dan hanya 30% mendukung opsi untuk "menarik diri dari Uni Eropa".
Pada Januari 2013, Perdana Menteri David Cameron memberikan pernyataan bahwa apabila Partai Konservatif memenangi mayoritas suara parlemen pada pemilihan umum 2015, Pemerintah akan merundingkan mekanisme yang lebih menguntungkan bagi Britania Raya untuk melanjutkan keanggotaannya di Uni Eropa, termasuk didalamnya referendum untuk tetap tergabung atau keluar dari Uni Eropa.
Pada pemilihan umum 2015, Partai Konservatif menang dengan suara mayoritas, dan tak lama kemudian Akta Referendum Uni Eropa 2015, yang telah dirancang dan dibahas selama dua tahun, diajukan ke Parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Cameron sendiri lebih memilih untuk tetap tergabung di Uni Eropa, dan dalam suratnya yang ditujukan kepada Donald Tusk, Presiden Dewan Eropa, tertanggal 10 November 2015,
menegaskan empat kepentingan Britania Raya dalam menegosiasikan kembali keanggotaannya di Uni Eropa, empat kepentingan tersebut adalah: perlindungan pasar tunggal untuk negara-negara diluar "Eurozone", pengurangan "pita merah", membebaskan Britania Raya dari ""ever-closer union"" dan memperkuat parlemen nasional, dan terakhir membatasi akses imigran dari Uni Eropa. Jajak pendapat pada tahun 2015
menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung agar Britania Raya tetap di Uni Eropa, namun dukungan tersebut dapat menghilang apabila David Cameron tidak berhasil menegosiasikan kembali kebijakan perlindungan pasar tunggal untuk negara-negara diluar "Eurozone" dan juga pembatasan/pengurangan 'manfaat' dan 'tunjangan' bagi warga negara Uni Eropa (imigran) di Britania Raya.
Pada Februari 2016, hasil negosiasi ulang antara Britania Raya dan Uni Eropa diumumkan, beberapa pembatasan tunjangan kerja untuk imigran baru dan juga status istimewa bagi Britania Raya dalam Uni Eropa telah disepakati. Tetapi sebelum aturan-aturan baru ini dapat diterapkan, Britania Raya harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Komisi Eropa dan kemudian dari Dewan Eropa. Pada dasarnya kesepakatan baru baru bagi Britania
Raya ini adalah untuk membuat sebuah mekanisme didalam Uni Eropa untuk mengurangi laju pendatang ke suatu negara apabila negara tersebut mengalami kenaikan jumlah pendatang yang sangat masif, mekanisme ini disebut mekanisme "Rem Darurat". Kemudian, mekanisme "kartu merah", dimana negara anggota Uni Eropa dapat mengembalikan aturan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Parlemen Eropa untuk dilakukan perubahan,
mekanisme ini tidak sama dengan mekanisme veto, disini aturan tetap harus dijalankan apabila Parlemen Eropa telah merasa mengatasi permasalahan yang ada dalam aturan tersebut. Dalam sidang Parlemen Britania Raya pada 22 Februari 2016, yang bertujuan untuk membahas kesepakatan baru ini, Cameron mengatakan dalam pidatonya "negosiasi ulang telah usai dan Britania Raya telah berhasil
memperjuangkan kepentingan mereka, dan Pemerintah akan melaksanakan komitmen mereka untuk mengadakan referendum pada tanggal 23 Juni 2016, untuk mengembalikan keputusan akhir kepada rakyat."
Organisasi kampanye resmi untuk para pendukung keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa adalah "Vote Leave" (Pilih Keluar)"." "Vote Leave" bersaing dengan organisasi kampanye lain, yaitu "Leave.EU", dalam menggalang suara meskipun mereka satu tujuan dalam kampanyenya. "Vote Leave" ditetapkan oleh Komisi Pemilihan sebagai organisasi kampanye resmi untuk referendum
keanggotaan Uni Eropa. pada 13 April 2016. Sedangkan organisasi resmi untuk pendukung Britania Raya tetap dalam Uni Eropa adalah "Britain Stronger in Europe" (Britania Lebih Kuat di Eropa), biasa disebut sebagai "Remain" (Tinggal). Organisasi ini digalang oleh Stuart Rose. Pada tanggal 24 Juni 2016, hasil dari referendum Brexit diumumkan, hasilnya 51.9% suara menginginkan Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa, dan 48.1% mendukung Britania