Prancis Vichy
perjalanan individu, tetapi tanggung jawab kolektif pemerintah Perancis dalam pendeportasian orang-orang Yahudi. Lebih jauh lagi, kariernya setelah perang, yang membuatnya menjadi prefek polisi Paris selama Perang Kemerdekaan Aljazair (1954-1962) dan kemudian bendahara Partai Gaullist Serikat Demokrat Republik dari 1968 hingga 1971, dan akhirnya Menteri Anggaran di bawah presiden Valéry Marie René Giscard
d'Estaing dan perdana menteri Raymond Barre dari tahun 1978 hingga 1981, merupakan gejala dari rehabilitasi cepat mantan kolaborator setelah perang. Para kritikus berpendapat bahwa rencana perjalanan ini, yang dibagikan oleh orang lain (walaupun hanya sedikit yang memiliki peran publik), menunjukkan amnesia kolektif Prancis, sementara yang lain menunjukkan bahwa persepsi perang dan kolaborasi negara
telah berkembang selama tahun-tahun ini. Karier Papon dianggap lebih memalukan karena dia bertanggung jawab, selama fungsinya sebagai prefek polisi Paris, atas pembantaian Aljazair selama perang, dan terpaksa mengundurkan diri dari posisi ini setelah "menghilang", di Paris pada tahun 1965, pemimpin Maroko anti-kolonialis Mehdi Ben Barka. Papon dinyatakan bersalah pada tahun 1998 karena terlibat dengan Nazi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.
Meskipun dapat dipastikan bahwa pemerintah Vichy dan sejumlah besar pemerintahan tingginya berkolaborasi dalam penerapan Holokaus, tingkat tepatnya kerja sama tersebut masih diperdebatkan. Dibandingkan dengan komunitas Yahudi yang didirikan di negara-negara lain yang diserang oleh Jerman, orang-orang Yahudi Perancis menderita kerugian yang lebih ringan secara proporsional (lihat bagian korban
tewas orang Yahudi di atas); meskipun, mulai tahun 1942, penindasan dan deportasi menimpa orang-orang Yahudi Perancis dan juga orang-orang Yahudi asing. Mantan pejabat Vichy kemudian menyatakan bahwa mereka melakukan sebanyak mungkin untuk meminimalkan dampak kebijakan Nazi, meskipun sejarahwan Perancis arus utama berpendapat bahwa rezim Vichy melampaui harapan Nazi.
Surat kabar regional "Nice-Matin" mengungkapkan pada tanggal 28 Februari 2007, bahwa di lebih dari 1.000 properti Kondominium di Côte d'Azur, peraturan yang berlaku untuk Vichy masih "berlaku", atau setidaknya ada di atas kertas. Salah satu aturan ini, misalnya, menyatakan bahwa:
Kontraktor harus membuat pernyataan berikut: mereka berkebangsaan Perancis, bukan Yahudi, atau menikah dengan Yahudi dalam pengertian hukum dan tata cara yang berlaku [di bawah Vichy, "catatan ed."]
Presiden Conseil Représentatif des Institutions juives de France-Côte d'Azur, sebuah kelompok asosiasi Yahudi, mengeluarkan kecaman keras yang menamakannya "kengerian maksimal" ketika salah satu penghuni kondominium semacam itu menyebut ini sebagai "anakronisme" "tidak ada konsekuensi". Penduduk Yahudi dapat dan mau tinggal di dalam bangunan, dan untuk menjelaskan hal ini, reporter
Nice-Matin menduga bahwa beberapa penyewa mungkin belum membaca kontrak kondominium secara detail, sementara yang lain menganggap peraturan itu sudah usang. Alasan untuk yang terakhir adalah bahwa kondominium diskriminatif rasial atau aturan lokal lain yang mungkin ada "di atas kertas", era Vichy atau sebaliknya, dibatalkan oleh konstitusi Republik Keempat Perancis (1946) dan Republik
Kelima Perancis (1958) dan tidak dapat diterapkan berdasarkan Hukum Anti-Diskriminasi Perancis. Dengan demikian, bahkan jika penyewa atau pemilik telah menandatangani atau menyetujui aturan-aturan ini setelah 1946, perjanjian semacam itu akan batal demi hukum (caduque) di bawah hukum Perancis, sebagaimana aturannya. Menulis ulang atau menghilangkan aturan usang harus dilakukan dengan biaya penghuni, termasuk biaya notaris 900 hingga 7000 EUR per bangunan.
Hari ini, beberapa pendukung Vichy yang tersisa terus mempertahankan argumen resmi yang diajukan oleh Pétain dan Laval: kolaborasi negara seharusnya melindungi penduduk sipil Perancis dari kesulitan Pendudukan. Pada persidangannya Pétain menyatakan bahwa sementara Charles de Gaulle mewakili "pedang" Perancis, Pétain telah menjadi "perisai" yang melindungi Perancis.
Meskipun pernyataan ini ditolak oleh seluruh populasi Perancis dan oleh negara itu sendiri, mitos lain tetap lebih luas daripada yang ini. Mitos lain ini merujuk pada dugaan "perlindungan" oleh Vichy terhadap Yahudi Perancis dengan "menerima" untuk bekerja sama dalam deportasi- dan, pada akhirnya, dalam pemusnahan- Yahudi asing.
Namun, argumen ini telah ditolak oleh beberapa sejarahwan yang merupakan spesialis subjek, di antaranya sejarahwan Amerika Serikat Robert Paxton, yang sangat terkenal, dan sejarahwan polisi Perancis Maurice Rajsfus. Keduanya disebut sebagai ahli selama sidang Papon pada tahun 1990-an.
Robert Paxton dengan demikian menyatakan, di depan pengadilan, pada tanggal 31 Oktober 1997, bahwa "Vichy berinisiatif... Gencatan senjata memberinya ruang bernafas." Selanjutnya, Vichy sendiri memutuskan, di tanah air, untuk mengimplementasikan "Revolusi Nasional" ("Révolution nationale"). Setelah menyebutkan penyebab kekalahan tersebut ("demokrasi, parlementerisme, kosmopolitanisme, sayap, orang-orang asing,
Yahudi,..."), Vichy menempatkan, pada tanggal 3 Oktober 1940, legislasi anti-Yahudi pertama. Sejak saat itu, orang-orang Yahudi dianggap "warga negara zona kedua ".
Secara internasional, Perancis "percaya perang akan selesai". Maka, pada bulan Juli 1940, Vichy bernegosiasi dengan pihak berwenang Jerman dalam upaya untuk mendapatkan tempat bagi Perancis dalam "Orde Baru" Reich Ketiga. Tetapi "Hitler tidak pernah melupakan kekalahan 1918. Dia selalu berkata tidak." Ambisi Vichy hancur sejak awal.
"Antisemitisme adalah tema yang konstan", kenang Robert Paxton. Bahkan, pada awalnya, menentang rencana Jerman. "Pada saat ini Nazi belum memutuskan untuk memusnahkan orang-orang Yahudi, tetapi untuk mengusir mereka. Gagasan mereka bukan untuk membuat Perancis menjadi negara antisemit. Sebaliknya, mereka ingin mengirim ke sana orang-orang Yahudi yang mereka usir" dari Reich.
Perubahan bersejarah terjadi pada tahun 1941-1942, dengan kekalahan Jerman yang tertunda di Front Timur. Perang kemudian menjadi "total", dan pada bulan Agustus 1941, Hitler memutuskan "pemusnahan global seluruh orang Yahudi Eropa". Kebijakan baru ini secara resmi dirumuskan selama Konferensi Wannsee Januari 1942, dan diterapkan di semua negara Eropa pada musim semi 1942. Perancis, memuji dirinya sendiri
karena tetap menjadi negara merdeka (sebagai lawan dari negara-negara pendudukan lainnya) "memutuskan untuk bekerja sama. Ini adalah Vichy kedua." Kereta pertama yang dideportasi meninggalkan Drancy pada tanggal 27 Maret 1942, menuju Polandia- yang pertama dalam rangkaian panjang.
"Nazi membutuhkan pemerintahan Perancis... Mereka selalu mengeluh tentang kurangnya staf." teringat Paxton, sesuatu yang juga digarisbawahi oleh Maurice Rajsfus. Meskipun sejarawan Amerika mengakui selama persidangan bahwa "perilaku sipil individu tertentu" telah memungkinkan banyak orang Yahudi untuk keluar dari deportasi, ia menyatakan bahwa:
Negara Perancis, dengan sendirinya, berpartisipasi dalam kebijakan pemusnahan orang Yahudi... Bagaimana orang dapat menyatakan sebaliknya ketika sumber daya teknis dan administratif seperti itu tersedia bagi mereka?
Menunjuk kepolisian Perancis yang mendaftarkan orang-orang Yahudi, serta keputusan Laval, diambil sepenuhnya secara mandiri pada bulan Agustus 1942, untuk mendeportasi anak-anak bersama orang tua mereka, Paxton menambahkan:
Berlawanan dengan gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya, Vichy tidak mengorbankan orang Yahudi asing dengan harapan melindungi orang Yahudi Perancis. Pada puncak hierarki, ia tahu, sejak awal, bahwa deportasi Yahudi Perancis tidak dapat dihindari.