Setyo Gunawan
Setyo Gunawan,SE,MM,MS.i () adalah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019. dan Dia terlahir dengan nama tionghoa Ong Boen Wan Ayahnya bernama Pranoto Susanto (Ong Poo Siang) dan Ibunya bernama Susilowati (Lie Sing Kwie).
Pada awal pembentukan Partai Demokrat di Kalimantan Barat, Ia merupakan Ketua DPC Pertama Partai Demokrat Kota Pontianak bersama dengan beberapa tokoh Kalimantan Barat lainnya, Setyo Gunawan bahu membahu menyukseskan verifikasi KEMENKUMHAM agar Partai Demokrat bisa menjadi peserta pemilu 2004.
Seiring berjalannya waktu Setyo Gunawan setelah melepas jabatannnya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pontianak. Ia dipercaya menjadi Bendahara DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat di 4 Periode kepemimpinan Ketua DPD PD Kalbar dimulai dari Drs.H.Henri Usman, MS.i, Muda Mahendrawan,Suryadman Gidot, Albert Yaputra
Kondisi perumahan lokasi transmigrasi yang rencananya bakal ditempati November mendatang di Desa Sungai Radak Dua Kecamatan Terentang, Kabupaten Pontianak, ternyata cukup memprihatinkan. Pasalnya rumah-rumah yang direncanakan dibangun dalam 130 unit tersebut, dibangun dengan kualitas kayu yang mengkhawatirkan serta tak tergarap dengan rapi. Anggota DPRD Syarif Abdullah Alkadrie bersama Setyo Gunawan
dalam kunjungan tersebut mengungkapkan keprihatinan mereka. Terutama ketika melihat beberapa sisi bangunan yang mereka sambangi. Didampingi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pontianak, kedua anggota DPRD tersebut berjanji akan mengevaluasi terlebih dahulu permasalahannya.
Ketapang, Uji coba program budaya padi dilahan pasang surut seluas 114 hektar, dilokasi food estate desa Sukamaju Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang mendapat perhatian dan kunjungan langsung dari Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk melihat langsung program Dem Area dan Kendala yang dihadapi. Rabu, (14/5) Kunker Komisi B yang membidangi perekonomian dan pembangunan DPRD Provinsi Kalimantan Barat di pimpin
sekretaris Komisi Ir. Ikhwani A Rahman, dan 8 orang anggota M. Kebing L. Nunuk Priyanti, Adrianus Senen, H.Herman Fauzi, Setyo Gunawan, Suhardi,H.Sumitro, Suprianto. mereka datang untuk melihat langsung kendala-kendala yang dihadapi program Dem Area di Kabupaten Ketapang. Bupati Ketapang melalui Plt Sekda Drs. Mahyudin mengungkapkan seiring dengan perkembangan lahan pertanian beralih fungsi menjadi perkebunan dan
pemukiman penduduk Kabupaten dan belum tertariknya investor untuk berusaha dibidang pertanian dan upaya Pemerintah tentang diversipikasi pangan selain beras belum berhasil.
Sejak tahun 2004 lalu pria yang tinggal di Kota Pontianak Kalimantan Barat ini terjun ke dunia politik praktis bergabung dengan Partai Demokrat. Sejak saat itu pula ia mendapat kepercayaan sebagai wakil rakyat dan terpilih sebagai anggota DPRD Kalimantan Barat 2004-2009. Atas dedikasi dan perjuangannya dalam membangun Kalbar, ia kembali terpilih untuk periode 2009-2014,
Terjunnya ke dunia, politik ia mengaku tergerak saat itu ketika masyarakat menuntut adanya reformasi.
Anggota DPRD Kalimantan Barat, Alifuddin, menyebutkan ada indikasi kuat pupuk bersubsidi diselewengkan sampai ke negeri jiran. "Terdengar di telinga kami, pupuk bersubsidi ada yang dijual sampai ke Malaysia," kata Alifudin ketika berdialog dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan beserta PT Pusri, PT Petrokimia dan PT SSA. Setyo
Gunawan, Anggota Komisi B yang lain juga menyatakan prihatin atas penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi. Menurut dia, subsidi yang diberikan pemerintah untuk pupuk sangat besar dan mencapai ratusan miliar rupiah. Jika penyalurannya diselewengkan, negara akan sangat dirugikan. Persoalan ini dianggapnya sebagai suatu masalah klasik dan Setyo meminta adanya terobosan dari
pemerintah untuk mengatasinya. "Dari dulu, pupuk bersubsidi ini sering bermasalah," ujar dia.
Sebanyak 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, sekitar pukul 14.30, Selasa (21/02-2012) mengunjungi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, kedatangan wakil rakyat tersebut disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Ir.H Muhamad Sukri di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, tampak hadir sekitar 30 orang yang terdiri dari Pimpinan SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan dari Anggota DPRD Provinsi yaitu Wakil Ketua DPRD Provinsi Drs.Nicodemus.R. Tour, MM, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Barat Ir. Sy. Izhar Asyuri, Sekretaris Komisi B, Drs. H. Herman Fauzi, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat lainnya yiatu M.Kebing, Haritus, Setyo Gunawan, SE, MM, Suhardi, H. Alifudin, SE, MM, Drs. H. Soemitro dan Supriyanto, S,Th,Msi.
Sembilan orang Anggota DPRD Kalimantan Barat yang tergabung dalam Badan Legislasi (Banleg) mengunjungi DPRD Kaltim, Kamis (1/3) tadi. Rombongan diterima Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Sudarno dan anggotanya, H Suwandi
Ketua Banleg DPRD Kalbar, Syarif Izhar Asyuri, menjelaskan kedatangan mereka dalam rangka studi banding terkait dengan tugas dan fungsi Banleg, serta perannya dalam merancang peraturan daerah sehingga menciptakan sebuah produk hukum daerah yang maksimal.
Selain itu penting untuk mendapat masukan terkait dengan beberapa Perda yang telah dimiliki Kaltim seperti Perda Pendidikan, Perda Rumah Sakit Umum Daerah, Perda Pertambangan dan lainnya yang mampu memberikan kontribusi bagi daerah.
"Kami mendengar bahwa Kaltim memiliki Perda tentang Pendidikan yang mengatur secara luas, sedangkan di Kalbar sendiri Perda Pendidikan hanya mengatur tentang di daerah khusus atau perbatasan. Ini yang ingin dipelajari dari Kaltim," ucap Syarif Izhar didampingi Wakil Ketua Banleg DPRD Kalbar Andi Hudaya dan Anggota Banleg seperti Miftah, Kurniawan, Muhammad Isha, Setyo Gunawan, Martinus Sudarni, Muhammad Jauhari dan Syarif Umar.
Ratusan orang yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalbar mendatangi gendung DPRD Kalbar, Kamis (12/1). Mereka meneriakkan penghentian perampasan atas tanah rakyat yang selama ini masih terjadi.
Gerakan FKR yang dimotori Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar itu terdiri dari Forum Mahasiswa Landak, Front Mahasiswa Nasional, Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah, Sylva Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, GMNI, GMKI, HMPPDK, Barisan Pemuda Adat Kalbar (Bara), IPMHA, IMDP, DPM Untan, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), KAMMI, STKR, dan JMKB.
Dalam aksi itu juga, tergabung organisasi gerakan dari Komite Nelayan Pantai Selatan (KNPS), Walhi Kalbar, AMAN Kalbar, JKPP, Pancur Kasih, Lembaga Gemawan, Institut Dayakologi, PPSDAK Pancur Kasih, Riak Bumi, El Pagar, Yayasan Lembah, Lanting Borneo, Cassia Lestari, OR Bumbun Lestari Bersatu Batu Ampar dan Desa Tanjung Harapan.
Kedatangan mereka itu pada waktu yang saat tepat, dimana sedang berlangsung paripurna penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Kalbar 2012 antara eksekutif dengan DPRD Kalbar. Tak ayal belasan anggota DPRD dari fraksi dan komisi di lembaga terhormat tersebut turun untuk menemui para pendomo.
Anggota DPRD Kalbar yang menyabut ratusan pedemo itu diantaranya, Sy. Izhar Asyyuri, H. Retno Pramudya, Bonifatius Benny, Inosensius, M Syafrani, Syafarudin, Suprianto, Tapanus, M Isha, dan Setyo Gunawan.
Pontianak. Sekitar 50 Petani Sawit, selasa (12/6) Mendatangi DPRD Kalbar di jalan Ahmad Yani Pontianak. Meraka mendesak Pemerintah menghentikan ekspansi perkebunan Kelapa Sawit. Dewan pun berjanji membentuk Pansusuntuk menyelesaikan persoalan yang di hadapi para Petani. pukul 09. oo WIB, sebuah bus memasuki areal Gedung DPRD KalBar. Bus itu mengangkut sekitar 50 petani kelapa sawit. mereka tidak sendirian, di belakang bus ada
sejumlah mobil dan sepeda motor. Mereka adalah aktivis lingkungan yang juga menolak ekspansi kelapa sawit berskala besar.