Hubungan Rusia dengan Ukraina
Setelah pembubaran Uni Soviet, Ukraina mewarisi hampir 5000 senjata nuklir atau sekitar sepertiga dari seluruh senjata nuklir yang dimiliki oleh Soviet dan terbesar ketiga di dunia pada saat itu. 130 rudal balistik antarbenua UR-100N dengan masing-masing enam hulu ledak, 46 RT-23 Molodets dengan masing-masing sepuluh hulu ledak, serta 33 pesawat pengebom berat, dengan keseluruhan
sekitar 1700 hulu ledak yang berada di wilayah Ukraina. Walaupun Ukraina memiliki kendali fisik dari senjata, tetapi Ukraina tidak memiliki kendali operasional, karena senjata tersebut hanya dapat dioperasikan melalui sistem komando dan kendali dari Rusia. Pada tahun 1992, Ukraina setuju untuk menghancurkan lebih dari 3000 senjata nuklir taktis. Setelah penandatanganan dari
Memorandum Budapest tentang Jaminan Keamanan antara AS, Britania Raya, dan Rusia, serta perjanjian serupa dengan Perancis dan China, Ukraina setuju untuk menghancurkan sisa senjata nuklirnya, dan bergabung dengan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT).
Selain itu, beberapa sengketa terjadi di antara dua negara. Salah satu permasalahan yang melatarbelakangi sengketa tersebut adalah masalah Krimea yang telah Soviet Ukraina kuasai sejak tahun 1954. Hal ini diselesaikan dalam kesepakatan yang memperbolehkan Krimea menjadi bagian dari Ukraina, tetapi diberikan status Republik Otonomi.
Sengketa utama berikutnya adalah kota Sevastopol, yang merupakan markas dari Armada Laut Hitam. Ketika masa pembubaran Uni Soviet, Sevastopol bersama dengan wilayah Ukraina lainnya berpartisipasi dalam referendum nasional untuk menentukan kemerdekaan Ukraina. 58% penduduk Sevastopol memilih untuk bergabung dengan Ukraina, namun Majelis Agung Rusia memutuskan untuk mengklaim kembali Sevastopol sebagai
wilayah Rusia pada tahun 1993. Setelah negosiasi yang mendalam selama beberapa tahun, pada tahun 1997 masalah tersebut terselesaikan dengan membagi Armada Laut Hitam dan pangkalan angkatan laut di Sevastopol disewakan ke Angkatan Laut Rusia sampai 2017. Pada tahun 1997, Perjanjian Persahabatan ditandatangani. Perjanjian tersebut mengatur kemitraan strategis, menghormati wilayah dan perbatasan antarnegara, dan berkomitmen untuk tidak membahayakan antarnegara.
Sengketa utama lainnya adalah pasokan energi. Beberapa jalur pipa minyak dan gas Soviet-Eropa Barat berada di Ukraina. Kemudian setelah perjanjian baru disahkan, tunggakan utang gas Ukraina terhadap Rusia telah terbayarkan dengan transfer beberapa senjata yang Ukraina warisi dari Uni Soviet ke Rusia, seperti pesawat pengebom strategis Tu-160. Pada tahun 1990-an, kedua negara bersama dengan negara bekas Soviet lainnya mendirikan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka.
Sementara ekspor Ukraina ke Rusia berkurang dari 26.2% pada tahun 1997 menjadi sekitar 23% pada tahun 1998-2000, impor Ukraina dari Rusia tetap stabil di kisaran 45-50% dari total impor. Secara keseluruhan, sepertiga sampai setengah dari perdagangan Ukraina adalah perdagangan dengan Rusia. Ketergantungan Ukraina terhadap Energi sangat tinggi. 70-75% gas dan 80% minyak berasal dari Rusia. Dalam ekspor pun masih
sangat tergantung pada Rusia. Rusia tetap menjadi pasar utama bagi Ukraina untuk logam besi, plat baja dan pipa, mesin, perkakas, makanan, dan produk-produk kimia industri. Di waktu yang sama, dan terlepas dari krisis yang menghantam negara bekas Soviet, Rusia tetap menjadi investor terbesar keempat di Ukraina setelah Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman, dengan jumlah investasi $150.6 juta dari $2.047 miliar dari investasi asing langsung secara keseluruhan pada tahun 1998.
Meskipun terdapat masalah sebelum pemilihan presiden Ukraina tahun 2004, termasuk spekulasi mengenai penembakan pesawat penumpang Rusia oleh militer Ukraina dan kontroversi dengan Pulau Tuzla, hubungan Ukraina dengan Rusia pada pemerintahan Leonid Kuchma membaik. Di tahun 2002, Pemerintah Rusia ikut membiayai pembangunan PLTN Khmelnytsky dan Rivne. Namun setelah Revolusi Oranye, beberapa masalah muncul kembali, termasuk sengketa gas Rusia-Ukraina, dan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO.
Pandangan warga Ukraina mengenai hubungan dengan Rusia sangat bervariasi tergantung dari wilayah. Banyak wilayah Rusofon di timur dan selatan Ukraina, yang juga merupakan tempat tinggal bagi orang Rusia di Ukraina menyambut hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Namun, di wilayah tengah dan barat Ukraina (wilayah yang tidak pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia) menunjukkan sikap yang kurang simpatik terhadap keterkaitan sejarah dengan Rusia dan Uni Soviet pada khususnya.
Di Rusia, tidak ada faktor wilayah terhadap opini mengenai Ukraina, tetapi pada umumnya, upaya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dianggap sebagai perubahan pandangan Ukraina menjadi pro-Barat dan anti-Rusia sehingga menyebabkan memburuknya pandangan Rusia mengenai Ukraina (meskipun Presiden Yushchenko meyakinkan Rusia bila bergabung dengan NATO bukan berarti sebuah tindakan
anti-Rusia, dan Putin mengatakan bahwa Rusia akan menyambut keanggotaan Ukraina di Uni Eropa). Hal ini semakin dipicu dengan pembahasan apakah bahasa Rusia diberikan pengakuan oleh negara dan akan menjadi bahasa kedua di Ukraina. Selama sengketa gas tahun 2009, hampir seluruh media Rusia menggambarkan Ukraina sebagai negara agresif dan rakus yang ingin bersekutu dengan musuh Rusia dan memanfaatkan gas murah Rusia.
Hubungan yang semakin memburuk disebabkan oleh pernyataan provokasi yang dilontarkan selama tahun 2007-2008 oleh politikus Rusia (contoh Kementerian Luar Negeri Rusia, Wali kota Moskwa Yury Luzhkov dan Presiden Vladimir Putin) dan politikus Ukraina seperti, mantan Menteri Luar Negeri Borys Tarasiuk, Wakil Menteri Kehakiman Ukraina Evhen Kornichuk dan pemimpin oposisi di parlemen Yulia Tymoshenko.
Pada Februari 2008, Rusia secara sepihak menarik diri dari perjanjian antarpemerintahan Ukraina-Rusia SPRN yang ditandatangani pada tahun 1997.
Selama perang Rusia-Georgia, hubungan antara Ukraina dan Rusia memburuk, karena dukungan dan penjalan senjata Ukraina ke Georgia. Menurut Komite Penyelidikan Rusia, 200 anggota UNA-UNSO dan Angkatan Darat Ukraina ikut membantu pasukan Georgia selama pertempuran. Ukraina membantah tuduhan tersebut.
Selain itu, hubungan dengan Rusia juga makin memburuk setelah pemerintah Ukraina memberlakukan peraturan terbaru untuk Armada Laut Hitam Rusia agar mereka harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk dapat melewati perbatasan Ukraina. Dan Rusia menolak mengikuti peraturan tersebut.
Pada 2 Oktober 2008, Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina telah memasok senjata ke Georgia selama Perang Ossetia Selatan. Putin juga mengklaim bahwa Moskwa memiliki bukti yang menunjukkan ahli militer Ukraina berada zona konflik selama perang. Ukraina membantah tuduhan tersebut. Kepala perusahaan senjata negara Ukrspetsexport mengatakan tidak ada senjata yang dijual selama
perang, dan Menteri Pertahanan Yuriy Yekhanurov membantah bila personel militer Ukraina ikut bertempur di pihak Georgia. Jaksa Agung Ukraina pada 25 September 2009 mengatakan tidak ada personel militer Ukraina yang ikut serta dalam Perang Ossetia Selatan 2008, tidak ada senjata atau peralatan militer Ukraina yang digunakan selama konflik, dan tidak ada bantuan yang diberikan
ke Georgia. Dan juga dalam pejabat Ukraina menyatakan bahwa transfer peralatan militer dari Ukraina ke Georgia selama tahun 2006-2008 dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati jauh sebelum perang, sesuai dengan hukum Ukraina, dan perjanjian internasional.