Konstitusi Polandia
Konstitusi Republik Polandia, Undang-Undang Republik Polandia atau UU Republik Polandia () adalah sebuah konstitusi yang berlaku di Polandia saat ini. Konstitusi tersebut menggantikan sebuah konstitusi sementara (semacam UUDS 1950 di Indonesia) yang pada saat itu disahkan pada 1992 sebagai batu loncatan dari pemerintahan diktator komunis menuju sebuah "pemerintahan demokratis yang berdasarkan pada
hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan sosial". Konstitusi Republik Polandia disahkan oleh Majelis Nasional Republik Polandia pada 2 April 1997 dengan isi konstitusi yang menyesuaikan dengan hasil referendum yang dilaksanakan pada 25 Mei 1997, kemudian secara resmi mulai digunakan pada 17 Oktober 1997. Sepanjang sejarahnya, Polandia telah mengalami beberapa peristiwa penting yang menyebabkan negara tersebut juga mengalami beberapa kali pergantian konstitusi.
Setelah 1992, banyak dialog dan pertemuan-pertemuan digelar untuk membahas jati diri baru bagi bangsa dan pemerintahan Polandia. Bangsa tersebut telah mengalami perubahan berarti sejak 1952 ketika Konstitusi Republik Rakyat Polandia secara resmi berlaku. Sebuah kesepakatan umum dibutuhkan sebagai usaha untuk menyamakan pandangan mengenai sejarah Polandia; perubahan sistem pemerintahan dari partai tunggal menjadi
pemerintahan multipartai dan dari sistem ekonomi sosialis menjadi sistem ekonomi pasar bebas, serta semakin kuatnya dukungan untuk mewujudkan negara pluralis di samping budaya dan norma Katolik Roma di Polandia.
Tanggapan mengenai sejarah dan aturan pada masa lalu dirumuskan dalam bagian pembukaan konstitusi tersebut, bahwa seluruh warga negara Polandia mendirikan sebuah Republik ""yang menyerukan istiadat terbaik dari bentuk negeri pertama dan kedua, Berkewajiban mewariskan kepada generasi penerus bangsa semua yang berharga dari warisan kita selama ribuan tahun lalu... Mengingat kenangan-kenangan buruk ketika kebebasan asasi dan hak asasi manusia dilanggar di tanah air kita,..."".
Banyak pasal terkait sebagai perbaikan terhadap pemerintahan sebelumnya yang menyimpang. Sebagai tanggapan terhadap sistem pertanian kolektif, Pasal 23 mengatur tentang usaha tani keluarga sebagai dasar ekonomi pertanian. Pasal 74 mewajibkan para pejabat negara untuk merumuskan peraturan-peraturan yang mendukung keseimbangan dan ramah lingkungan. Pasal 39 dan 40 melarang pemaksaan praktik uji
coba kesehatan, penyiksaan dan hukuman badaniah, sedangkan Pasal 50 dan 59 mengakui kepemilikan pribadi atas lahan dan rumah, hak untuk membentuk serikat dagang dan melakukan mogok kerja.
Pihak yang terlibat dalam penyusunan konstitusi tidak tertarik untuk menjadikan Polandia sebagai negara Katolik "de facto". Hal tersebut dibuktikan dengan Pasal 18 yang menyatakan bahwa pernikahan mendapat perlindungan dari negara dan pada Pasal 53, kebebasan beragama, pendidikan dan pengajaran agama dilindungi oleh negara.
Pembukaan konstitusi tersebut menegaskan kebebasan beragama atau tak beragama. Pasal 25 menegaskan bahwa pejabat negara harus berimbang dalam hal keyakinan pribadi, baik agama maupun filsafat, atau dalam hubungannya dengan pandangan hidup, dan harus menjamin kebebasan mereka menyampaikan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 32 menegaskan kesetaraan politis antara pria dan wanita serta Pasal 35 yang mengatur kebebasan hidup untuk suku-suku minoritas dan mengembangkan kebudayaannya.