Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1896-1954)
Gerakan Hak-Hak Sipil di Amerika Serikat merupakan sebuah perjuangan panjang yang terutama diwarnai gerakan nonkekerasan untuk mewujudkan hak-hak sipil sepenuhnya dan kesetaraan bagi semua warga negara Amerika Serikat. Gerakan ini memiliki dampak berkelanjutan terhadap masyarakat Amerika Serikat, meningkatnya penerimaan hak-hak sipil secara hukum dan sosial, dan pada terungkapnya prevalensi dan biaya yang harus dibayar untuk politik rasisme.
Gerakan Hak-Hak Sipil Amerika terdiri dari banyak gerakan perjuangan politik dan reformasi antara tahun 1945 dan 1970. Gerakan ini bertujuan mengakhiri diskriminasi terhadap orang Afrika-Amerika dan kelompok-kelompok tak berdaya lainnya, serta secara hukum mengakhiri segregasi rasial di Amerika Serikat, khususnya di Amerika Serikat Selatan.
Artikel berikut ini berfokus pada tahap awal perjuangan gerakan Hak-Hak Sipil Amerika Serikat. Dua keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat merupakan dua tonggak sejarah: "Plessy v. Ferguson", yang membenarkan segregasi rasial "terpisah tetapi sederajat" sebagai sesuai dengan doktrin konstitusi dan "Brown v. Board of Education", yang membatalkan keputusan "Plessy". Gerakan Hak-Hak
Sipil Amerika Serikat tidak selalu berjalan dengan mulus, beberapa di antaranya seperti Asosiasi Kemajuan Negro Universal awalnya sangat sukses, namun tidak meninggalkan dampak berkelanjutan. Sementara gerakan lainnya seperti NAACP, agresif di pengadilan melawan segregasi dukungan negara bagian. NAACP hanya memperoleh hasil pada tahun-tahun awalnya, namun mendapat
kemajuan pemulihan hak suara untuk orang kulit hitam hingga akhirnya memenangi kasus "Brown v. Board of Education" (1954).
Hak-hak hukum orang Afrika-Amerika diperluas seusai Perang Saudara Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat meloloskan Amendemen ke-13 untuk mengakhiri perbudakan pada tahun 1865. Amendemen ini hingga 6 Desember 1865 telah diratifikasi oleh 27 negara bagian, sekaligus memberikan status warga negara kepada orang Afrika-Amerika. Semua orang kelahiran Amerika Serikat berhak mendapatkan perlindungan sederajat berdasarkan
hukum-hukum konstitusi. Amendemen ke-15 (diratifikasi tahun 1870) menyatakan bahwa ras tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merampas hak pilih rakyat. Semasa era rekonstruksi Amerika Serikat (1865-1877), tentara Utara menduduki Selatan. Bekerja sama dengan badan federal Biro Budak Bebas, tentara Utara berusaha menjalankan dan menegakkan amendemen konstitusi yang baru. Pemimpin kulit hitam
dipilih untuk menduduki jabatan di kantor-kantor negara bagian dan pemerintahan setempat, sebagian orang kulit hitam mendirikan kelompok komunitas, khususnya untuk mendukung pendidikan kulit hitam.
Era rekonstruksi berakhir setelah terjadinya Kompromi 1877 antara elite kulit putih Utara dan Selatan. Pihak Utara setuju untuk menarik mundur tentaranya dari Selatan sebagai imbalan penyelesaian hasil pemilihan presiden yang dipertengkarkan. Rutherford B. Hayes yang didukung oleh negara-negara Utara memenangi kepresidenan meskipun kalah dalam perhitungan suara rakyat melawan Samuel J. Tilden. Peristiwa ini
diikuti dengan kekerasan dan kecurangan dalam pemilihan umum di Selatan antara 1868-1876. Perhitungan suara orang kulit hitam dicurangi sehingga Demokrat putih dari Selatan memperoleh kembali kekuasaan mereka di lembaga perundang-undangan. Kompromi 1877 dan penarikan mundur tentara federal dari Selatan membuat Demokrat putih memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengenakan dan menegakkan praktik-praktik diskriminasi
mereka. Afrika-Amerika secara beramai-ramai meninggalkan negara-negara Selatan sebagai reaksi mereka terhadap penarikan mundur tentara federal dalam peristiwa yang dikenal sebagai Eksodus Kansas 1879.
Republikan Radikal yang merupakan ujung tombak Rekonstruksi berusaha menghapus diskriminasi dalam pemerintahan dan masyarakat melalui legislasi. Namun usaha-usaha mereka hampir seluruhnya kandas dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung mengenai Kasus-Kasus Hak-Hak Sipil yang membenarkan Amendemen ke-14 tidak memberikan kekuasaan kepada Kongres untuk menyatakan diskriminasi ras oleh swasta secara perorangan maupun badan usaha sebagai tindakan melawan hukum.
Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat mengenai "Plessy v. Ferguson" (1896) membenarkan diskriminasi seperti dimandatkan negara bagian untuk transportasi umum berdasarkan doktrin "terpisah tetapi sederajat". Satu-satunya hakim agung yang tidak sepakat dengan keputusan ini adalah John Marshall Harlan, menurutnya:
Keputusan "Plessy" tidak menyinggung kasus Mahkamah Agung sebelumnya, "Yick Wo v. Hopkins", 118 U.S. 356 (1886), mengenai diskriminasi terhadap imigran Tionghoa yang membenarkan bahwa undang-undang yang pada permukaan tampak netral secara rasial, namun dijalankan secara prayudisial sebagai pelanggaran Klausa Perlindungan Sederajat seperti tercantum dalam Amendemen ke-14 Konstitusi Amerika
Serikat. Meskipun Mahkamah Agung pada abad ke-20, misalnya untuk "Guinn v. United States" (1915), mulai membatalkan undang-undang negara bagian yang mencabut hak orang Afrika-Amerika, dengan keputusan "Plessy", Mahkamah Agung membenarkan segregasi yang dijalankan negara-negara Selatan dalam hampir setiap aspek kehidupan pribadi dan umum. Mahkamah Agung tak lama kemudian juga memakai
keputusan "Plessy" untuk membenarkan segregasi sekolah. Dalam "Berea College v. Kentucky",, Mahkamah Agung membenarkan undang-undang negara bagian Kentucky yang melarang Berea College, sebuah perguruan tinggi swasta yang menerima mahasiswa kulit putih dan kulit hitam dalam kampus terintegrasi. Negara-negara bagian, khususnya di Selatan, banyak memakai "Plessy" dan "Berea" sebagai persetujuan
menyeluruh untuk pembuatan undang-undang yang lebih restriktif. Undang-undang tersebut umum dikenal sebagai "hukum Jim Crow" yang menjadikan orang Afrika-Amerika sebagai warga kelas dua.
Di kota-kota besar dan kecil di Amerika Serikat, orang Afrika-Amerika tidak dibolehkan naik taksi bersama-sama dengan orang kulit putih, atau memasuki gedung dari pintu masuk yang sama. Orang Afrika-Amerika harus minum dari pancuran air minum yang terpisah dari pancuran air minum kulit putih, pergi ke kamar kecil terpisah, bersekolah di sekolah khusus kulit hitam,
dikubur di pemakaman terpisah, dan bahkan disumpah dengan memakai Alkitab terpisah. Mereka dikucilkan dari rumah makan dan perpustakaan umum. Taman-taman banyak yang melarang orang kulit hitam untuk masuk, dan memasang plang pengumuman yang berisi tulisan, "Negro dan Anjing Dilarang Masuk". Sebuah kebun binatang kota bahkan menyediakan jam buka terpisah untuk kulit hitam dan kulit putih.
Etiket segregasi ras sangat kasar, terutama di Selatan. Afrika-Amerika diharapkan untuk minggir memberi kesempatan kepada kulit putih untuk lewat. Orang kulit hitam dilarang menatap mata wanita kulit putih. Pria dan wanita kulit hitam hanya dipanggil dengan nama mereka, sebagai "Tom" atau "Jane", tanpa sebutan "Tuan", "Nona", atau "Nyonya" seperti lazim ditambahkan di
depan nama orang dewasa. Orang kulit putih hanya memanggil pria kulit hitam dengan sebutan "boy" dan wanita kulit hitam sebagai "girl", tanpa memandang umur mereka. Mereka bahkan sering dipanggil dengan julukan "nigger" atau "kulit berwarna".
Sebaliknya, segregasi sosial yang tidak begitu formal di Utara mulai melunak. Namun pada tahun 1941, tim lacrosse Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat dari negara bagian Maryland yang tersegregasi, menolak bertanding melawan tim Universitas Harvard dengan alasan tim Harvard mengikutsertakan pemain kulit hitam.
Pada Desember 1943, penyanyi dan aktivis Paul Robeson menjadi orang kulit hitam pertama yang berpidato di hadapan para pemilik tim bisbol mengenai integrasi. Pada rapat tahunan musim dingin para pemilik, Robeson berargumentasi bahwa bisbol sebagai permainan nasional memiliki kewajiban untuk memastikan segregasi tidak menjadi kebijakan nasional. Para pemilik menyambut ajakan Robeson dengan tepuk tangan