Forensik digital
Dalam perkara perdata atau permasalahan perusahaan, forensik digital menjadi bagian dalam proses electronic discovery (atau eDiscovery). Prosedur forensiknya serupa dengan yang digunakan dalam investigasi pidana, seringkali dengan persyaratan dan batasan hukum yang berbeda. Di luar pengadilan forensik digital dapat menjadi bagian dari penyelidikan internal perusahaan.
Contoh umum misalnya setelah terjadinya intrusi jaringan tanpa otorisasi. Pemeriksaan pakar forensik mengenai sifat dan dampak serangan dilakukan sebagai upaya untuk membatasi kerusakan. Baik untuk menetapkan sejauh mana intrusi tersebut maupun sebagai upaya untuk mengidentifikasi penyerang. Pada tahun 1980-an serangan semacam ini biasanya dilakukan melalui saluran telepon, tetapi di era modern penyebarannya melalui Internet.
Fokus utama penyelidikan forensik digital adalah untuk mengungkap bukti yang objektif dari aktivitas kriminal (disebut actus reus dalam bahasa hukum). Namun, beragam data yang tersimpan dalam perangkat digital dapat membantu bidang penyelidikan lainnya.
Pertalian Metadata dan log lainnya dapat digunakan untuk mengaitkan suatu tindakan kepada seseorang. Misalnya, dokumen pribadi pada drive komputer mungkin mengidentifikasi pemiliknya. Alibi dan pernyataan Informasi yang diberikan oleh mereka yang terlibat dapat diperiksa silang dengan bukti digital. Misalnya, selama penyelidikan pembunuhan Soham alibi pelaku dibantah ketika catatan ponsel dari orang
yang dia temui menunjukkan bahwa dia berada di luar kota pada saat itu. Maksud Selain untuk menemukan bukti yang obyektif dari suatu kejahatan, penyelidikan juga dapat digunakan untuk membuktikan niat (dikenal sebagai mens rea dalam istilah hukum). Sebagai contoh, riwayat Internet dari terpidana pembunuh Neil Entwistle di antaranya merujuk ke situs yang membahas
Cara membunuh orang. Evaluasi sumber Artefak-artefak dan metadata berkas dapat digunakan untuk mengidentifikasi asal-usul bagian data tertentu; misalnya, versi Microsoft Word yang lebih lama menyematkan Global Unique Identifer ke dalam berkas-berkas yang mengidentifikasi komputer dimana berkas tersebut dibuat. Membuktikan apakah suatu berkas dibuat pada perangkat digital yang sedang diperiksa atau diperoleh
dari tempat lain (mis., Internet) bisa menjadi sangat penting. Otentikasi dokumen Terkait dengan "Evaluasi sumber," metadata yang terkait dengan dokumen-dokumen digital dapat dengan mudah dimodifikasi (misalnya, dengan mengubah jam komputer maka dapat mempengaruhi tanggal pembuatan sebuah berkas). Otentikasi dokumen berkaitan dengan pendeteksian dan mengidentifikasi pemalsuan pada rincian-rincian tersebut.
Tugas umum selama pemeriksaan forensik adalah mencoba mendekripsikan data yang terenkripsi dalam berbagai bentuk mulai dari berkas atau folder terenkripsi hingga komunikasi yang terenkripsi seperti surat ekektronik dan obrolan atau bahkan menyelidiki diska keras yang telah dienkripsi dengan enkripsi diska penuh (FDE). Salah satu keterbatasan utama dalam
penyelidikan forensik adalah penggunaan enkripsi ini, yang dapat menghalangi pemeriksaan awal jika bukti yang bersangkutan terdeteksi menggunakan kata kunci. Hukum yang memaksa seseorang untuk mengungkapkan kunci enkripsi masih relatif baru dan kontroversial.
Media penyimpanan Solid State Drive (SSD) yang mengaktifkan teknologi TRIM dapat menjadi hambatan dalam melakukan forensik digital khususnya pada pemulihan data. Karena fitur TRIM berfungsi untuk memusnahkan garbage data yang telah dihapus. TRIM pada dasarnya adalah sebuah fungsi dimana data yang telah dihapus dimusnahkan secara permanen dari sistem operasi, sehingga pemulihan sulit dilakukan. Namun, tidak semua SSD fitur TRIM-nya diaktifkan.
Pemeriksaan media digital dicakup dalam undang-undang nasional maupun internasional. Khusus penyelidikan perdata, undang-undang dapat membatasi kemampuan analis untuk melakukan pemeriksaan. Pembatasan pemantauan jaringan, atau pembacaan komunikasi pribadi sering terjadi. Dalam penyelidikan pidana, undang-undang nasional membatasi seberapa banyak informasi yang dapat disita. Misalnya, di Inggris,
penyitaan barang bukti oleh penegak hukum diatur oleh Police and Criminal Evidence Act 1984. Selama keberadaan awalnya di bidang ini, "International Organization on Computer Evidence" (IOCE) adalah salah satu lembaga yang bekerja untuk menetapkan standar internasional yang kompatibel terhadap penyitaan barang bukti.
Di Inggris, hukum yang sama terkait kejahatan komputer juga dapat mempengaruhi penyelidik forensik. Computer Misuse Act 1990 mengatur larangan akses tanpa otorisasi pada materi komputer, aturan ini menjadi perhatian khusus bagi penyidik sipil yang memiliki lebih banyak batasan dibanding penegak hukum.
Hak individu atas privasi adalah salah satu bidang forensik digital yang sebagian besar belum diputuskan oleh pengadilan. Electronic Communications Privacy Act (ECPA) di AS memberikan batasan kemampuan kepada penegak hukum atau penyidik sipil untuk menyadap dan mengakses bukti. Undang-undang tersebut membedakan antara komunikasi tersimpan (misalnya arsip surat elektronik) dan komunikasi yang
ditransmisikan (seperti VoIP). Yang terakhir, lebih dianggap sebagai serangan privasi, dan lebih sulit untuk mendapatkan surat perintah. ECPA juga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menyelidiki komputer dan komunikasi karyawan mereka, suatu aspek yang masih diperdebatkan adalah sejauh mana perusahaan dapat melakukan pemantauan tersebut.
Pasal 5 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pembatasan privasi yang serupa dengan ECPA dan membatasi pemrosesan dan pembagian data pribadi baik di dalam UE maupun dengan negara-negara luar. Kemampuan penegak hukum Inggris untuk melakukan penyelidikan forensik digital diatur oleh Regulation of Investigatory Powers Act 2000.
Bukti digital adalah data-data yang dikumpulkan dari semua jenis penyimpanan digital yang menjadi subjek pemeriksaan forensik komputer. Dengan demikian segala sesuatu yang membawa informasi digital dapat menjadi subjek penyelidikan, dan setiap pembawa informasi yang ditargetkan untuk pemeriksaan harus diperlakukan sebagai bukti. Menurut Pasal 5 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) menyebutkan bahwa "informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Contoh barang bukti digital: alamat E-Mail, berkas wordprocessor/spreadsheet, kode sumber perangkat lunak, berkas gambar (JPEG, PNG, dll), bookmarks penjelajah web, cookies, kalender, to do list, dan lainnya.
Seorang pakar digital forensik harus benar-benar terlatih dan berpengalaman dalam menggunakan cara untuk mengumpulkan semua data-data yang diperlukan sehingga bisa dijadikan bukti legal yang semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Ketika digunakan dalam pengadilan, bukti digital berada di bawah pedoman hukum yang sama seperti bentuk bukti lainnya; pengadilan biasanya tidak
memerlukan panduan yang lebih ketat. Di Amerika Serikat, Federal Rules of Evidence digunakan untuk mengevaluasi diterimanya bukti digital, PACE Kerajaan Inggris dan Civil Evidence acts memiliki pedoman serupa dan banyak negara lain memiliki hukumnya sendiri. Undang-undang federal AS membatasi penyitaan hanya pada barang bukti yang jelas. Hal ini diakui tidak selalu memungkinkan dilakukan pada media digital sebelum dilakukan pemeriksaan.
Hukum yang berurusan dengan bukti digital terkait dengan dua permasalahan: integritas dan keaslian. Integritas memastikan bahwa tindakan menyita dan memperoleh media digital tidak mengubah bukti (baik yang asli atau salinannya). Keaslian mengacu pada kemampuan untuk mengkonfirmasi integritas informasi; misalnya bahwa media yang dicitrakan (imaged) sesuai dengan bukti asli.
Mudahnya media digital untuk termodifikasi berarti mendokumentasikan lacak balak mulai dari TKP, analisis, hingga ke pengadilan penting dilakukan untuk menjaga keaslian barang bukti.