Kawasan Schengen
Kawasan Schengen (/n/,/n/) merupakan kawasan yang terdiri dari 26 negara Eropa yang resmi menghapus kebijakan paspor dan semua jenis kontrol perbatasan pada masing-masing kawasan perbatasan. Wilayah ini sebagian besar berfungsi sebagai tujuan perjalanan internasional, dengan kebijakan visa sebagaimana lazimnya. Kawasan ini dinamai sesuai dengan yang tercantum pada
Perjanjian Schengen. Negara-negara di Kawasan Schengen memperkuat kontrol perbatasan dengan negara-negara non-Schengen.
Dua puluh dua dari 28 negara anggota Uni Eropa termasuk dalam Kawasan Schengen. Empat negara anggota Uni Eropa seperti Bulgaria, Kroasia, Siprus, dan Rumania tidak masuk ke dalam Kawasan Schengen; walaupun secara hukum tergabung dalam kawasan tersebut, sementara dua lainnya seperti Republik Irlandia dan Inggris tetap bertahan dengan memilih opt-out. Keempat negara anggota Asosiasi Perdagangan
Bebas Eropa atau European Free Trade Association (EFTA) yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss; yang bukan anggota Uni Eropa, telah menandatangani kesepakatan terkait dengan Perjanjian Schengen. Selain itu, tiga negara kecil Eropa seperti Monako, San Marino, dan Kota Vatikan secara de facto dianggap sebagai anggota Uni Eropa.
Kawasan Schengen memiliki populasi lebih dari 400 juta dengan luas area 4312099 kilometer persegi (1664911 sq mi). Sekitar 1.7 juta pekerja melintasi perbatasan Eropa setiap hari; dimana jumlah ini merupakan sepertiga dari total angkatan kerja. Terdapat 1.3 miliar individu yang menyebrangi perbatasan Schengen setiap tahunnya. Secara total terdapat 57 juta kali penyeberangan yang disebabkan
pengangkutan barang melalui jalur darat, dengan nilai ekonomi € 2.8 triliun setiap tahunnya. Setelah adanya kawasan Schengen, biaya perdagangan mengalami penurunan yang bervariasi dari 0.42% hingga 1.59% bergantung letak geografis, mitra dagang, dan faktor lainnya. Negara-negara di luar kawasan Schengen juga mendapat mendapat keuntungan.
Krisis migrasi, yang berlangsung di musim panas tahun 2017, mengakibatkan negara-negara seperti Austria, Denmark, Jerman, Norwegia, dan Swedia memberlakukan pengawasan terhadap beberapa kawasan di perbatasan masing-masing, khususnya di negara bagian Schengen untuk sementara waktu. Peristiwa serangan Paris November 2015, dan serangan berikutnya di Perancis, menyebabkan Perancis mendeklarasikan kondisi darurat, serta bersikap
tegas dalam pengawasan di perbatasan yang berhubungan dengan negara bagian Schengen. Pengawasan di perbatasan yang diberlakukan mulai bulan September 2015, menyebabkan penurunan volume perdagangan sekitar € 70 miliar per tahun. Negara-negara ini kemudian menghapus pembatasan sementara mereka dan membuka kembali perbatasan di negara bagian Schengen lainnya.
Perjanjian Schengen ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1985 oleh lima dari sepuluh negara anggota EEC di kota Schengen, Luksemburg. Kawasan Schengen didirikan terpisah dari Komunitas Ekonomi Eropa, ketika konsensus tidak dicapai antara semua negara anggota EC mengenai penghapusan kontrol perbatasan.
Perjanjian ini telah dilengkapi dengan Konvensi Schengen pada tahun 1990, yang mengusulkan penghapusan kontrol perbatasan internal dan kebijakan visa secara umum. Kesepakatan dan peraturan yang diadopsi di bawahnya; sepenuhnya terpisah dari struktur Komisi Eropa, yang menyebabkan terciptanya Kawasan Schengen pada tanggal 26 Maret 1995.
Konsensus dicapai dalam penentuan prosedur Uni Eropa oleh negara anggota Uni Eropa yang menandatangani Perjanjian Schengen. Perjanjian dan konvensi terkait dengan undang-undang Uni Eropa utama pada Perjanjian Amsterdam pada tahun 1997, dan mulai berlaku pada tahun 1999. Perjanjian ini merupakan bagian dari undang-undang Eropa; dimana terdapat kebijakan pada setiap amandemen atau peraturan dalam pembuatannya
yang menetapkan bahwa anggota non-Uni Eropa bukan peserta Kawasan Schengen. Inggris dan Irlandia mempertahankan Area Perjalanan Umum (Common Travel Area/CTA) sejak tahun 1923, tetapi Inggris tidak menerima penghapusan kontrol perbatasan; oleh sebab itu, Inggris diberi izin penuh atas kawasan tersebut. Meski tidak menandatangani Perjanjian Schengen, Irlandia selalu tampil
lebih baik jika bergabung; tetapi tidak melakukannya karena sedang mempertahankan CTA dan melakukan perbatasan terbuka dengan Irlandia Utara. Negara Nordik mewajibkan Norwegia dan Islandia dimasukkan dalam keanggotaan, dimana sebuah konsensus dapat dicapai.
Kawasan Schengen terdiri dari 26 negara bagian, dengan empat negara yang bukan anggota Uni Eropa (UE). Dua anggota non-UE, seperti Islandia dan Norwegia, merupakan bagian dari Uni Paspor Nordik (Nordic Passport Union) yang secara resmi diklasifikasikan sebagai 'negara-negara yang terkait dengan kegiatan Schengen di Uni Eropa'. Negara seperti Swiss diizinkan berpartisipasi dengan cara yang sama pada
tahun 2008. Liechtenstein bergabung dengan kawasan Schengen pada tanggal 19 Desember 2011. Secara de facto, kawasan Schengen mencakup tiga negara kecil di Eropa seperti Monako, San Marino dan Kota Vatikan; yang memberlakukan perbatasan terbuka atau semi terbuka dengan negara anggota Schengen lainnya. Dua anggota Uni Eropa seperti Irlandia dan Inggris melakukan negosiasi dengan memilih keluar dari Schengen, serta terus memberlakukan pengawasan perbatasan secara sistematis di Area Perjalanan Umum dengan negara anggota Uni Eropa lainnya.
Empat negara anggota Uni Eropa yang tersisa seperti Bulgaria, Kroasia, Siprus dan Rumania diwajibkan bergabung dengan Kawasan Schengen. Namun, belum sepenuhnya menerapkan peraturan Schengen; dimana setiap negara harus memiliki kesiapan yang terdiri dari empat aspek wilayah untuk dinilai, yang meliputi: batas udara, visa, kerja sama kebijakan, dan perlindungan data pribadi. Proses evaluasi ini ditentukan
berdasarkan kuesioner serta kunjungan pakar Uni Eropa ke institusi dan tempat kerja pilihan di negara yang sedang dikaji.
Perbatasan darat dengan pengontrolan di setiap perbatasan (yang tidak masuk dalam peraturan sementara) antara anggota Uni Eropa/Kawasan Non-Ekonomi Eropa (EEA), adalah Bulgaria, Kroasia dan Rumania; yang berada di Gibraltar dan Terowongan Channel.
Wilayah yang bukan anggota Kawasan Schengen, tetapi masih memiliki perbatasan terbuka dengan kawasan tersebut meliputi:
Meskipun Siprus tergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2004; negara ini terikat secara hukum dalam bergabung dengan Kawasan Schengen, dimana implementasinya tertunda akibat adanya perselisihan Siprus. Menurut mantan Menteri Luar Negeri Siprus Giorgos Lillikas, "Pengontrolan penuh yang ketat atas kawasan Schengen; menciptakan kesengsaraan setiap harinya, terutama bagi warga Siprus Turki". Hal ini
pun tidak jelas apakah kontrol ini memungkinkan adanya pengontrolan sebelum dilakukan resolusi atas perselisihan tersebut. Area Pangkalan Kuasa Barat, yang berada di luar kawasan Uni Eropa, juga membutuhkan "penanganan dan mekanisme lain", khususnya bagi Inggris yang telah meninggalkan Uni Eropa. Hingga tahun 2011 tidak ada penetapan resmi dalam penerapan peraturan Schengen
oleh Siprus. Siprus meraih keuntungan akibat implementasi Schengen, karena tidak memiliki perbatasan darat dengan anggota Uni Eropa lainnya, dimana perjalanan udara yang berkisar 400 kilometer (250 mil)/12 jam perjalanan laut dibutuhkan menuju tempat terdekat.
Sementara Bulgaria dan Rumania, yang tergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 2007, juga terikat secara hukum dalam bergabung dengan kawasan Schengen, namun tertunda dalam implementasinya. Pada tanggal 15 Oktober 2010, Bulgaria dan Rumania bergabung dengan SIS II dalam kerja sama penegakan hukum. Bulgaria dan Rumania juga bergabung dengan Kawasan Schengen yang kemudian disetujui oleh Parlemen Eropa pada bulan Juni 2011, yang