Agama di Turki
mendidik para calon imam yang akan bertugas di masjid-masjid seluruh Turki. Sekolah agama ini disebut dengan imam hatip lisesi. Sekolah ini mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Sekolah imam hatip lisesi dibentuk untuk mencetak para imam atau pemimpin religius di lingkungan kecil masyarakat Turki. Lulusan sekolah imam hatip lisesi tidak dapat
melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan para siswa di imam hatip lisesi memang sudah diorientasikan untuk terjun ke masyarakat sebagai imam dan ulama bukan untuk menjadi insinyur, dokter, hakim, ataupun profesi yang lain.
Pemerintah Turki dalam mengurus urusan keagamaan penduduknya (hanya umat muslim yang berpaham ahlusunah waljamaah saja) melalui sebuah lembaga negara yang dibawahi langsung oleh Perdana Menteri. Lembaga ini disebut dengan Direktorat Kementerian Urusan Keagamaan dan dalam bahasa Turki disebut Diyanet şleri Başkanl atau populer dikenal dengan Diyanet saja.
Diyanet mengemban tanggung jawab atas seluruh masjid (hanya masjid Sunni) di seluruh wilayah kedaulatan Turki. Diyanet memiliki wewenang untuk mengurus operasional masjid seperti merekrut pengurus dan imam masjid sebagai pegawai negeri sipil. Beberapa kelompok keagamaan lainnya, khususnya kaum Alevi menganggap Diyanet sebagai lembaga yang melakukan tindakan
diskriminatif terhadap kelompok agama selain Islam Sunni. Namun, menurut pihak pemerintah Turki Diyanet telah melakukan perlakuan yang adil bagi setiap kelompok agama yang ada di Turki. Orang-orang Syi'ah Alevi melakukan peribadatan mereka tanpa menggunakan jasa imam yang disediakan oleh pemerintah Turki, melainkan kaum Syi'ah Alevi ini menggelar peribadatan bersama mereka di cemevi yang dipimpin oleh seorang Dedes.
Reformasi yang terjadi pada masa Kesultanan Utsmaniyah di abad ke-20 masehi telah banyak mengubah Turki dalam banyak aspek. Salah satu perubahan yang terbilang cukup signifikan adalah penerapan paham sekularisme di Turki yang digagas oleh Mustafa Kemal Atatürk. Meskipun mengaku sebagai negara sekuler, Republik Turki melonggarkan beberapa aturan yang biasanya diterapkan di negara sekuler lainnya, seperti:
Pemerintah Turki tidak melakukan pemisahan antara negara dan agama (terdapat sebuah lembaga negara yang mengatur urusan agama, Diyanet şleri Başkanl) Negara memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan keagamaan di Turki.
Urusan yang berkaitan dengan keagamaan di Turki diambil oleh oleh sebuah lembaga negara yang bernama Diyanet şleri Başkanl atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Direktorat Kementerian Urusan Agama. Diyanet mengemban tanggung jawab atas seluruh masjid (hanya masjid Sunni) di seluruh wilayah kedaulatan Turki. Diyanet memiliki wewenang untuk mengurus operasional masjid
seperti merekrut pengurus dan imam masjid sebagai pegawai negeri sipil. Diyanet şleri Başkanl pertama kali dibentuk oleh Bapak Bangsa Turki, Mustafa Kemal Atatürk, melalui Majelis Agung Nasional Turki sebagai penerus Shaykh al-Islm setelah pembubaran Kesultanan Utsmaniyah.
Sesuai dengan ketetapan konstitusi Turki, Diyanet memikliki kewajiban untuk "menjalankan tugas terkait dengan kepercayaan, ibadah, dan etika Islam, dan mencerahkan masyarakat mengenai agama mereka, dan mengelola tempat-tempat ibadah yang suci". Diyanet juga bertanggung jawab atas khotbah jumat yang disampaikan oleh imam setiap minggu di masjid-masjid saat
berlangsungnya ibadah salat Jumat. Terdapat sekitar 85000 masjid di dalam wilayah negara Turki dan 2000 masjid lain di luar negeri yang beroperasi di bawah pengawasan Diyanet. Diyanet menyediakan pendidikan Al-Quran untuk anak-anak dan melatih serta merekrut para imam sebagai pegawai negeri sipil untuk bertugas di masjid-masjid dibawah pengawasan pemerintah. Biaya operasional Diyanet
şleri Başkanl hanya diambil dari pajak dan sumbangan dari kalangan umat muslim sunni. Agama dan kepercayaan lain di Turki harus melakukan swadana untuk kebutuhan keuangan operasional kegiatan agama mereka.
Pemungutan pajak di Turki diberlakukan secara sama. Pajak di Turki tidak ada pembedaan berdasarkan agama yang dianut oleh penduduk. Namun, melalui Diyanet şleri Başkanl hak yang diberikan tidak sama bagi masing-masing agama di Turki. Diketahui pada tahun 2012 terdapat dana sebesar 2.5 milyar dollar Amerika untuk fasilitas kegiatan keagamaan bagi kaum
muslim sunni saja. Sebagai contoh muslim Syi'ah dari sekte Ja'fari (mayoritas beretnis Azerbaijan) dan muslim Syi'ah Alevi Bektashi (mayoritas beretnis Turkmen), dua kelompok keagamaan ini ikut serta dalam hal pendanaan masjid dan gaji imam-imam kaum Sunni, namun tempat ibadah mereka tidak diakui secara resmi oleh negara sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan dana dari pemerintah untuk menjalankan operasional aktifitas keagamaan mereka.
Sekte-sekte seperti Alevi-Bektashi, Bayrami-Jelveti, Halveti (Gulshani, Jerrahi, Nasuhi, Rahmani, Sunbuli, Ussaki), Hurufi-Rüfai, Malamati, Mevlevi, Nakşibendi (Halidi, Haqqani), Qadiri-Galibi and muslim Syi'ah Ja'fari tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Turki.
Pada tahun 2013 tercatat lebih dari 4.6 milyar Lira Turki anggaran pembelanjaan yang dikeluarkan oleh Diyanet şleri Başkanl, menempati urutan ke-16 di antara lembaga pemerintahan lain.Anggaran yang dialokasikan untuk Dinayet adalah:
1.6 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Dalam Negeri. 1.6 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan. 1.9 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Industri, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. 2.4 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian
Lingkungan dan Perencanaan Kota. 2.5 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Budaya dan Pariwisata. 2.9 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Luar Negeri. 3.4 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Ekonomi. 3.8 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk
Kementerian Pembangunan. 4.6 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk MIT- Lembaga Intelijen Negara 5.0 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Kedaruratan dan Pengelolaan Bencana. 7.7 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. 9.1 kali lebih besar daripada anggaran yang
dialokasikan untuk Kementerian Bea Cukai dan Perdagangan. 10.7 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan tepi pantai. 21.6 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Urusan Uni Eropa. 242 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Dewan Keamanan Nasional. 268 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Ketenagakerjaan.
79% dari anggaran Polisi. 67% dari anggaran Kementerian Keadilan. 57% dari anggaran Rumah Sakit Umum. 31% dari anggaran Polisi Negara. 23% dari anggaran Angkatan bersenjata Turki.
Menurut survei yang dilakukan oleh Universitas Sabanc tahun 2009, sebanyak 98.3% penduduk Turki menyatakan diri sebagai muslim. Sebesar 16% dari total populasi muslim tersebut termasuk kedalam golongan "sangat religius", 39% lainnya tergolong "cukup religius", dan 32% lainnya termasuk kedalam kategori "tidak religius". Sebagian kecil lainnya sebesar 3% dari populasi Turki menyatakan diri sebagai orang yang tidak percaya terhadap agama.
Menurut hasil laporan Pusat Penelitian Pew tahun 2015 terkait tingkat religiusitas penduduk Turki adalah sebagai berikut:
56% penduduk Turki menyatakan diri bahwa agama "sangat penting" dalam kehidupan mereka. 27% penduduk Turki menyatakan diri bahwa agama "cukup penting" dalam kehidupan mereka. 7% penduduk Turki menyatakan diri bahwa agama "tidak terlalu penting" dalam kehidupan mereka. 3% penduduk Turki menyatakan diri bahwa agama "tidak penting sama sekali" dalam kehidupan mereka.