Efek Jokowi di pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Efek Jokowi () adalah istilah yang diciptakan media untuk mendeskripsikan pengaruh kepopuleran mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap perpolitikan dan perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, pendeklarasian Joko Widodo sebagai calon presiden dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014 diyakini dapat mendongkrak suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 30%. Sementara itu, di pasar modal, efek Jokowi
dikatakan dapat meningkatkan gairah penanam modal karena dia dinilai mempunyai rekam jejak yang bersih, pro-rakyat, dan tegas.
Setelah Jokowi memperoleh mandat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden pada tanggal 14 Maret 2014, indeks Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 152.47 poin menjadi 4878.64, sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11.386. PDIP juga mencoba menggunakan Jokowi dalam kampanyenya untuk mencapai target suaranya
sebesar 25%. Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa suara PDIP gagal mencapai 20%, sehingga para analis politik mulai meragukan efek Jokowi. Walaupun begitu, dalam bidang ekonomi, suara PDIP yang dianggap mengecewakan membuat IHSG turun 3.2 persen menjadi 4765.73, yang merupakan penurunan terbesar semenjak 27 Agustus 2013. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat melemah dari 11309 menjadi 11342.
Joko Widodo pertama kali dikenal oleh masyarakat luas setelah ia mulai menjabat sebagai Wali Kota Surakarta (Solo). Dengan gaya kepemimpinan yang dianggap pro-rakyat dan berani menghadapi pejabat regional yang kuat, ia berhasil mengubah kota Solo dari kota yang dipenuhi kejahatan menjadi pusat seni dan budaya regional. Berkat "rebranding" yang dilakukannya, kota Solo berubah
menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik, dengan motto "The Spirit of Java". Ia juga dikenal karena berhasil merelokasi pedagang kaki lima melalui pendekatan yang "memanusiakan manusia" karena tidak memaksa menggusur pedagang dan mengedepankan dialog dan makan siang bersama agar pedagang mau bernegosiasi langsung. Selain itu, di bawah kepemimpinannya, berbagai infrastruktur
kota diadakan, seperti bus Batik Solo Trans dan bus tingkat Werkudara. Berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, sementara Solo menjadi tuan rumah berbagai festival internasional. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi dengan persentase suara sebesar 90.09%.
Rekam jejak inilah yang membuat Jokowi diminta untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dalam pilkada Jakarta 2012. Walaupun Megawati Soekarnoputri awalnya sempat ragu, PDIP dan Gerindra akhirnya mencalonkan Jokowi sebagai calon gubernur bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon wakil gubernur. Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan dan Lingkaran Survei Indonesia
memprediksikan bahwa Fauzi Bowo akan memenangkan pilkada dalam satu atau dua putaran. Namun, secara mengejutkan Jokowi berhasil memimpin pilkada putaran pertama dengan jumlah suara sebesar 42.60%. Walaupun sempat diterpa isu SARA, pada putaran kedua Jokowi berhasil memenangkan pilkada Jakarta dengan persentase suara sebesar 53.8%, dan pada tanggal 15 Oktober 2012 Jokowi secara resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Beberapa kekuatan Jokowi dalam kampanye "Jakarta Baru"nya adalah pendekatan langsung kepada rakyat, "branding" yang kuat dengan mengenakan baju kotak-kotak, dan pemanfaatan YouTube dan media sosial secara maksimal. Selain itu, setelah terpilih, Jokowi dikenal karena sering melakukan "blusukan" atau mendatangi langsung masyarakat untuk menjelaskan programnya sekaligus memperoleh masukan
dari mereka. Akibatnya, popularitasnya melejit dan ia segera menjadi tokoh nasional. Pada saat yang sama, menurut pakar ilmu politik Marcus Mietzner dari Universitas Nasional Australia, ia telah menjadi "fenomena budaya pop" seperti Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2003 karena rakyat menginginkan pemimpin yang merakyat dan dapat menyelesaikan masalah.
Akibat popularitasnya ini, Jokowi pun digadang-gadang sebagai calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Ia juga merajai survei-survei calon presiden yang memperkirakan bahwa pada Maret 2014, elektabilitasnya kurang lebih sebesar 40%, empat kali lebih tinggi dari saingan terberatnya Prabowo Subianto. Hal inilah yang mendorong Megawati untuk memberikan mandat kepada
Jokowi agar maju sebagai calon presiden. Selain itu, PDIP memiliki target suara sebesar 25% dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2014, sehingga pencalonan Jokowi diharapkan dapat membantu mendongkrak suara partai.
PDIP beberapa kali menunjuk Jokowi sebagai juru kampanye berbagai pilkada dengan maksud untuk memanfaatkan popularitas Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas para calon dari PDIP. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Februari 2013, Jokowi mengajukan cuti untuk menjadi juru kampanye Rieke Diah Pitaloka dalam pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2013; namun, Rieke dikalahkan oleh Ahmad Heryawan
dengan perbedaan suara sebesar empat persen. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai juru kampanye Effendi Muara Sakti Simbolon dalam pemilu Gubernur Sumatra Utara 2013. Akan tetapi, Jokowi membatalkan rencana kedatangannya ke Sumatra Utara pada tanggal 23 Februari 2013 karena sakit, sementara Effendi Simbolon sendiri dikalahkan oleh Gatot Pujo Nugroho. Jokowi juga diminta untuk menjadi juru
kampanye pasangan AAG Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawa dalam pemilihan umum Gubernur Bali 2013, walaupun lagi-lagi keberadaan Jokowi tidak berhasil memenangkan pasangan dari PDIP tersebut. Jokowi kemudian menjadi juru kampanye Ganjar Pranowo dalam pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah 2013, dan kali ini kandidat yang dikampanyekan oleh Jokowi berhasil memperoleh kemenangan.
Popularitas dan tren elektabilitas Jokowi juga dikatakan dapat mengubah peta politik nasional dalam pemilihan umum tahun 2014. Jokowi diyakini dapat meningkatkan suara PDIP dalam pemilu legislatif tahun 2014. Bahkan, menurut beberapa lembaga survei seperti Charta Politika, bila PDIP mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden sebelum pemilu legislatif, suara PDIP dapat menembus 30%. Sementara itu, bagi para kompetitor PDIP, cara
yang rasional untuk memenangkan pemilu adalah dengan mendorong PDIP untuk mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Selain itu, menurut Djayadi Hanan dari Saiful Mujani Research dan Consulting, jumlah pemilih yang belum menentukan turun dari 17% pada bulan Februari menjadi 6.8% pada tanggal 26-29 Maret. Maka dari itu, pencalonan Jokowi sebagai calon presiden pada 14 Maret 2014 dianggap telah mengubah peta politik Indonesia 180 derajat dan memperkuat posisi PDIP dalam pemilihan umum legislatif dan presiden.
Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa jumlah suara yang diraih PDIP tidak mencapai 20%, yang berada jauh di bawah angka yang dibutuhkan agar PDIP dapat mengajukan calon presidennya sendiri. Akibatnya, para pakar politik mulai meragukan pengaruh efek Jokowi terhadap pemilihan legislatif. Terdapat beberapa hipotesis yang diajukan untuk menjelaskan hal tersebut, seperti perpecahan
di internal PDIP karena masih ada yang menginginkan Megawati Soekarnoputri maju sebagai calon presiden, gaya kampanye PDIP yang kurang memaksimalkan efek Jokowi dan masih didominasi oleh ketokohan Megawati dan Puan Maharani, lemahnya strategi kampanye PDIP, dan pemilih yang membedakan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden atau memilih berdasarkan kampanye akar rumput daripada
identifikasi partai dengan kandidat presiden yang diinginkan. Namun, menurut Yunarto Wijaya dari Charta Politika, elektabilitas PDIP sudah meningkat berkat Jokowi, walaupun tidak maksimal karena PDIP menurutnya gagal dalam mengoptimalkan efek Jokowi.