Dinamika ketegasan konteks tugas konselor
Bimbingan dan konseling merupakan salah satu sistem dari beberapa sistem yang ada di lingkungan sekolah. Dimana dalam sistem tersebut berada dalam tatanan sosial yang memiliki nilai, norma, peran, status, pranata, dan struktur yang berlembaga. Adanya ragam pemaknaan dan pemahaman terhadap bimbingan dan konseling mengahadapkan konselor pada konflik, ketidakkonsitenan dan
ketidakkogruennya konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Oleh karena itu agar bimbingan dan konseling bisa dikatakan sebagai sistem yang hidup harus mempunyai ciri-ciri umum yaitu adanya prasyarat fugsionalisme struktural. Menurut Parson (dalam Poloma, 2003: 182) terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuha tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem
yang hidup demi kelestariannya. Dua pokok penting yang termasuk dalam kebutuhan fungsional ini ialah: (1) yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya dan (2) yang berhubungan dengan pencapaian tujuan itu. Berdasarkan premis itu Parson menciptakan empat kebutuhan fungsional yang dapat dirangkaikan dengan seluruh sistem yang hidup. Ke empat fungsi itu
terkenal dengan sebutan "skema AGIL". Adapun dinamika ketegasan konteks tugas dan kinerja konselor dalam kajian konsep AGIL dapat disimpulkan sebagai berikut: Adaptation (A): sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Bimbingan dan konseling sebagai salah satu sistem disekolah progam yang akan dibuat hendaknya menyesuaikan dengan progam-progam
sekolah. Hal ini akan mempermudah dan memperlancar progam. Adanya sosialisasi progam pada saat rapat tahunan maupun semesteran merupakan cara untuk melakukan penyesuaian progam yang dibuat dengan progam sekolah. Selain itu konselor juga harus aktif mengkonsultasikan dengan kepala sekolah dan guru tentang progam yang akan dilaksanakan dengan progam sekolah serta konselor mengadakan analisis
kebutuhan siswa setiap akan membuat progam BK. Goal Attainment (G): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Tujuan yang dicapai BK harus sama dengan tujuan yang akan dicapai sekolah. Penyamaan visi dan misi BK dengan sistem sekolah dalam membuat progam BK adalah salah satu cara untuk menyamakan tujuan yang pada akhirnya mengarah pada
tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Integration (Intergrasi): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem harus mengolah antar hubungan ketiga fungsi penting lainya (A,G,L). Konselor hendaknya mampu mengintegrasikan diri dalam sistem sekolah dengan cara
senantiasa mensinergikan tujuan dan jabaran progam yang dibuat kepada sekolah. Selain itu konselor hendaknya menjaga relasi antar-konselor (melalui MGBK dan Asosiasi profesi) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional mereka. Para anggota saling berbagi informasi sesuai dengan permintaan masayarakat. Lantency (Latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus mampu menjamin
kesinambungan tindakan dalam sistem sesui dengan beberapa aturan atau norma-norma. Konselor harus mampu memegang prinsip etika profesi/kode etik dalam menyelenggarakan progam maupun dalam memberikan layanan hal ini dilakukan untuk memelihara dan mempertahankan profesionalitas dengan begitu eksitensi BK tetaplah eksis Rencana usaha yang telah dipaparkan di atas bisa terlaksana
dengan baik apabila didukung dengan: (1) Adanya Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang sosok utuh kompetensi konselor. Peraturan inilah yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan progam bimbingan dan konseling.(2) Keilmuan BK yang terus berkembang membuat praktisi bimbingan dan konseling dapat memperluas layanan tidak hanya pada jalur formal tetapi juga bisa non formal sebagai konsekuensi
dalam menjawab tantangan jaman. Pengambilan spesifikasi keahlian ini bisa melalui progam magister maupun pendidikan profesi BK. Sedangkan tidak singkronya program bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan nasional, diduga karena berbagai faktor. Diantaranya adalah: (1) Adanya dua Madzab kurikulum pendidikan akademik calon konselor (S1) Madzab UNP dengan Pola 17 plusnya dan Madzab Bandung dengan BK
Komprehnsifnya. Hal ini membuat bingung dikalangan konselor. (2) Tidak efektifnya pelatihan/pendidikan dalam jabatan (inservice training) terhadap para guru bimbingan dan konseling. (3) Tidak meratanya kesempatan bagi konselor untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam jabatan. (4) Belum adanya format evaluasi konselor yang terstandarisasi. (5) Adanya Progam KKT untuk BK yang bisa diikuti oleh
mahasiswa tingkat akhir atau lulusan yang bukan BK. Selain memaksimalkan fungsi diatas maka konselor dapat melakukan peran affective, colective orientation, universalitas, performence, specifity maupun diffusi untuk kasus-kasus tertentu.
Ahman. 2010. Profesionalisasi Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor Indonesia. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling yang diselnggarakan oleh Universitas Kanjuruhan
Alwisol. 2004. Psikologi Kepribadian (Edisi Revisi). Malang: UMM Press Baron, R.A dan Donn, B. Psikologi Sosial Jilid 2 (terjemahan). 2005. Jakarta: Erlangga Dahir, C.A. dan Stone, C.B. 2009. School Counselor Accountability: The Path to SocialJustice and Systemic Change. Journal of Counseling and Development. Winter 2009; Vol.87.1: p.12-20
Depdiknas R.I. 2006. Ringkasan Eksekutif Renstra Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025.
Depdiknas. 2008. Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal. Bandung
Handarini, D.M. 2011. Membedah Perilaku Manusia Indonesia Modern di Era Globalisasi: Suatu Pendekatan Holistik Multidisipliner Untuk Menjawab Tantangan Jaman. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional yang diselnggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan Surabaya tgl 12 November 2011
Mappire, AT. 1998. Hakikat Manusia Sosial dan Implikasinya pada Paradigma Konseling. Makalah disampaikan dalam Konvensi Nasional XI Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia tanggal 27-29 Juli 1998
Masril. 2009. Penataan Penyelenggaraan Bimbingan dan Konsleing dalam Jalur Pendidikan Formal (Reposisisi dan Rekonseptualisasi: Comprehnensif Approuch). Makalah disampaikan dalam Konvensi Nasional ABKIN XVI tgl 15-17 november 2009
Mulawarman. 2010. Keefektifan Solution Fokus Brief Counseling untuk Meningkatkan Self Esteem Siswa. Tesis Tidak Diterbitkan. Malang. Progam Pascasarjana UM. Poloma, M.M. 2003. Sosiologi Kotemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Surya,M. 2009. Inovasi Bimbingan Dan Konseling: Menjawab Tangangan Global, Makalah disampaikan dalam Konvensi Nasional ABKIN XVI tgl 15-17 november
Sutanto, L. 2006. Kemanjuran Terapi Perdaiman: Suatu Randomized Controlled Trial. Disertasi Tidak Terbitakan. Malang. Progam Pascasarjana UM Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Univesitas Negeri Malang. 2006. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Laporan Penelitian Cetakan Keempat. Malang: Universitas Negeri Malang Willis, S. 2009. Konseling Individual Teori dan Praktik. Bandung: Alfabeta