Sejarah Uni Eropa
Pada tahun 1979, Parlemen Eropa mengadakan pemilihan langsung pertamanya berdasarkan hak pilih universal. Dipilih 410 anggota, yang kemudian memilih Presiden Parlemen Eropa perempuan pertama, Simone Veil.
Perluasan selanjutnya terjadi pada tahun 1981 dengan bergabungnya Yunani pada 1 Januari, enam tahun setelah mendaftar. Tahun 1982, Greenland memilih untuk keluar dari Masyarakat Eropa setelah memperoleh pengakuan sebagai bagian dari negara Denmark. Pada 1 Januari 1986 Spanyol dan Portugal bergabung (setelah mendaftar tahun 1977) dalam perluasan ketiga.
Presiden Komisi yang baru ditunjuk Jacques Delors (Komisi Delors) memimpin pengadopsian bendera Eropa oleh Masyarakat Eropa pada tahun 1986. Dalam revisi besar pertama dari perjanjian-perjanjian Uni Eropa sejak Perjanjian Penggabungan, para pemimpin Eropa menandatangani Undang-Undang Tunggal Eropa pada Februari 1986. Undang-undang itu berhubungan dengan reformasi kelembagaan, termasuk perluasan kekuasaan
Masyarakat Eropa, khususnya mengenai kebijakan luar negeri. Undang-undang itu adalah komponen utama dalam penyelesaian pasar tunggal dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1987.
Pada tahun 1987 Turki secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan Masyarakat Eropa dan menjadi proses pendaftaran terpanjang. Di Eropa Tengah, setelah serangan Polandia tahun 1988 dan Perjanjian Meja Bundar Polandia tahun 1989, Tembok Berlin jatuh, bersamaan dengan jatuhnya Tirai Besi. Jerman bersatu kembali dan pintu perluasan terbuka bagi negara-negara bekas Blok Timur (lihat pula: Kriteria Kopenhagen).
Di tengah gelombang perluasan baru, Perjanjian Maastricht ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1992 yang menjadi dasar pendirian Uni Eropa ketika mulai berlaku pada tahun berikutnya.
Pada 1 Agustus 1993, di bawah Komisi Delors ketiga, Perjanjian Maastricht mulai berlaku, yang menciptakan Uni Eropa dengan sistem pilarnya, termasuk urusan luar dan dalam negeri bersama dengan Masyarakat Eropa. Dalam pemilihan Eropa tahun 1994 kelompok Sosialis mempertahankan posisi mereka sebagai partai terbesar di Parlemen. Dewan mengusulkan Jacques Santer sebagai Presiden Komisi, tapi ia terlihat
seperti calon pilihan kedua, yang melemahkan posisinya. Parlemen nyaris tidak menyetujui Santer, tapi komisinya memperoleh dukungan yang lebih besar, dengan 416 suara mendukung melawan 103 suara menolak. Santer harus menggunakan kekuatan barunya berdasarkan Perjanjian Maastricht untuk memperbesar kendali pilihannya terhadap Komisaris. Mereka mulai menjabat pada tanggal 23 Januari 1995.
Pada 30 Maret 1994, dilakukan negosiasi mengenai masuknya Austria, Swedia, dan Finlandia. Sementara itu, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein bergabung dengan Wilayah Ekonomi Eropa (yang mulai berlaku pada 1 Januari 1994), suatu organisasi yang mengizinkan negara-negara anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa untuk memasuki Pasar Tunggal Eropa. Tahun berikutnya, Perjanjian Schengen mulai
berlaku pada tujuh anggota, yang memperluas hingga mencakup hampir seluruhnya pada akhir tahun 1996. Tahun 1990-an juga terlihat perkembangan lebih lanjut dari euro. Pada 1 Januari 1994 tahap kedua Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa dimulai dengan pendirian Institut Moneter Eropa dan pada awal tahun 1999 euro sebagai mata uang diluncurkan dan Bank Sentral Eropa didirikan.
Pada tanggal 1 Januari 2002, uang kertas dan logam euro mulai beredar, menggantikan seluruh mata uang lama. Selama tahun 1990-an, konflik di Balkan memberikan dorongan untuk pengembangan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Uni Eropa. Uni eropa gagal bereaksi pada awal konflik dan pasukan pemelihara perdamaian PBB dari Belanda gagal mencegah pembantaian Srebrenica (Juli 1995) di Bosnia dan Herzegovina,
pembunuhan massal terbesar di Eropa sejak perang dunia kedua. Pakta Pertahanan Atlantik Utara akhirnya harus campur tangan dalam perang untuk memaksa para pihak yang bertempur ke meja perundingan. Kebijakan luar negeri awal Uni Eropa mengarah pada kebijakan luar negeri yang ditekankan dalam Perjanjian Amsterdam (yang membentuk Perwakilan Tinggi).
Namun, semua keberhasilan itu dibayangi dengan krisis anggaran pada Maret 1999. Parlemen menolak untuk menyetujui anggaran masyarakat tahun 1996 yang diajukan oleh Komisi dengan alasan salah kelola keuangan, kecurangan, dan nepotisme. Saat Parlemen siap untuk mengeluarkan keputusannya, seluruh anggota Komisi Santer mengundurkan diri. Rasa skeptis Eropa pasca-Delors mulai menguat. Pada tahun-tahun berikutnya Dewan dan Parlemen terus-menerus menantang posisi Komisi.
Dalam pemilihan-pemilihan berikutnya, Sosialis kehilangan mayoritas mereka setelah beberapa dekade dengan munculnya Partai Rakyat yang baru dan Komisi Prodi yang baru dengan cepat mendirikan unit baru Kantor Antikecurangan Eropa. Di bawah kekuasaan baru Perjanjian Amsterdam, Prodi digambarkan oleh beberapa pihak sebagai 'Perdana Menteri Pertama Eropa'. Pada tanggal 4 Juni, Javier Solana diangkat sebagai Sekretaris Jenderal
Dewan dan memperkuat Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan untuk melakukan intervensi resmi di Kosovo. Solana juga dianggap oleh beberapa pihak sebagai Menteri Luar Negeri Eropa yang pertama. Perjanjian Nice ditandatangani pada 26 Februari 2001 dan mulai berlaku pada 1 Februari 2003 yang menyusun persiapan akhir sebelum perluasan tahun 2004 terhadap 10 anggota baru.
Pada 10-13 Juni 2004, 25 negara anggota berpartisipasi dalam pemilihan transnasional terbesar dalam sejarah (dan pemilihan demokratis terbesar kedua di dunia). Hasil pemilihan Parlemen keenam adalah kemenangan kedua bagi kelompok Partai Rakyat Eropa-Demokrat Eropa. Pemilihan ini juga adalah pemilihan dengan jumlah pemilih terendah dengan hanya 45.5%, yang merupakan kedua kalinya dengan
jumlah pemilih di bawah 50%. Pada tanggal 22 Juli 2004, Jose Manuel Barroso disetujui oleh Parlemen baru sebagai Presiden Komisi yang baru. Tetapi, tim barunya beranggotakan 25 Komisaris menghadapi jalan sulit. Parlemen mengajukan keberatan terhadap sejumlah calonnya. Ia terpaksa mengurangi pilihannya dan mencoba sekali lagi. Komisi Prodiksi terpaksa memperpanjang mandat mereka hingga 22 November setelah daftar komisaris baru akhirnya disetujui.
Usulan perjanjian konstitusial ditandatangani oleh wakil-wakil berkuasa dari negara-negara anggota UE pada tanggal 28 Oktober 2004. Dokumen ini diratifikasi di sebagian besar negara-negara anggota, termasuk dua referendum positif. Meskipun demikian, referendum yang diadakan di Perancis dan Belanda gagal dan membatalkan perjanjian. Dewan Eropa setuju bahwa proposal konstitusional akan diabaikan, tapi sebagian besar perubahannya akan
disimpan dalam perjanjian amandemen. Pada 13 Desember 2007 perjanjian itu ditandatangani yang berisi tidak ada pilihan bagi anggota-anggota yang lebih skeptis dan tidak ada unsur-unsur seperti negara. Perjanjian Lisbon akhirnya mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2009 yang menciptakan jabatan Presiden Dewan Eropa dan secara signifikan memperluas jabatan Perwakilan Tinggi. Setelah banyak
perdebatan mengenai orang yang tepat menjadi Presiden, Dewan Eropa sepakat memilih Herman Van Rompuy dan Catherine Ashton menjadi Perwakilan Tinggi.
Pemilihan tahun 2009 kembali dimenangkan oleh Partai Rakyat Eropa, meskipun kehilangan Partai Konservatif Britania yang membentuk kelompok skeptiseropa yang lebih kecil bersama dengan partai-partai sayap anti-federal lainnya. Presiden parlemen sekali lagi terbagi antara Partai Rakyat dan Sosialis dan akhirnya memilih Jerzy Buzek sebagai Presiden Parlemen Eropa pertama dari negara bekas
komunis. Barroso dinominasikan oleh Dewan untuk periode kedua dan didukung oleh Partai Rakyat yang telah mendeklarasikannya sebagai kandidat mereka sebelum pemilihan. Parlemen akhirnya menyetujui Barroso, meskipun tertunda beberapa bulan dari jadwal.