Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Irlandia, dan Irlandia Utara. Namun rencana ini secara resmi ditolak oleh pihak Republik Irlandia pada 23 Maret 2017. Menyusul hasil dari referendum Brexit, terdapat usulan untuk menyatukan kembali Republik Irlandia dan Irlandia Utara lewat referendum, usulan ini datang dari pimpinan Partai Sinn Féin, Martin McGuinness, dan pada April 2017, Dewan Eropa setuju apabila reunifikasi ini berhasil, Irlandia Utara akan bergabung kembali dengan Uni Eropa.
Pada Maret 2018, Britania Raya dan Uni Eropa setuju untuk tetap memasukkan Irlandia Utara dalam Pasar Tunggal Eropa dan Serikat Pabean selama periode transisi hinggga Desember 2018, hal ini dimaksudkan agar tidak tercipta perbatasan keras diantara kedua wilayah. Pemerintah Britania Raya dan Uni Eropa akan bertemu kembali untuk membahas perbatasan Irlandia ini pada Juni 2018 di konferensi Dewan Eropa di Brussel.
Pimpinan dewan daerah Hauts-de-France, Xavier Bertrand mengatakan pada 2016, "Apabila Britania Raya meninggalkan Uni Eropa, maka perbatasan akan berpindah dari Calais ke Dover. Kita tidak akan terus menjaga perbatasan apabila Britania Raya meninggalkan Uni Eropa,". Pernyataan ini merujuk perjanjian Le Touquet pada 2003 yang mengatur "juxtaposed control" di perbatasan kedua negara, dimana aturan ini membuat
pengecekan imigrasi tidak dilakukan di negara tujuan, namun dilakukan di negara asal. Perjanjian Le Touquet sendiri bukan merupakan perjanjian yang diatur dalam Uni Eropa, sehingga mendapat tekanan dari banyak kalangan "euroscpetic" yang tidak setuju apabila perbatasan dikembalikan ke Dover.
Nasib Gibraltar sebagai wilayah Britania Raya yang berada di daratan Eropa dipertanyakan ketika Britania Raya memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Penduduk Gibraltar sendiri dalam pemungutan suara menyatakan memilih untuk tetap tergabung dalam Uni Eropa, namun di satu sisi mereka juga tidak ingin untuk meninggalkan Britania Raya. Gibraltar sangat bergantung kepada perdagangan dengan Uni Eropa (utamanya
Spanyol) dalam mendapatkan pasokan kebutuhan mereka. Spanyol sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Gibraltar dan telah seringkali mencoba untuk mengambil alih Gibraltar sejak dahulu, menyerukan untuk menjadikan Gibraltar sebagai wilayah yang dikontrol bersama oleh Britania Raya dan Spanyol, namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh Ketua Menteri Gibraltar. Britania Raya menyatakan
hanya akan merundingkan nasib kedaulatan Gibraltar apabila hal itu dikehendaki oleh rakyat Gibraltar.
Brexit juga telah menghangatkan kembali wacana dan peluang untuk mendirikan perjanjian perdagangan dan migrasi dengan negara "CANZUK" (Kanada, Australia, Selandia Baru dan Inggris). Wacana ini telah sering disebutkan oleh banyak politisi di negara-negara tersebut, termasuk Senator Partai Liberal, James Paterson di Australia, Menteri Luar Negeri Bayangan, Erin O'Toole di Kanada, dan Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri dan
Persemakmuran, Boris Johnson di Inggris. Organisasi seperti CANZUK International juga ikut memperjuangkan gerakan ini, menyatakan bahwa denga adanya kerjasama diantara keempat negara ini hubungan mereka akan jauh berkembang setelah Brexit. Namun, banyak juga kaum akademisi yang mengkritik wacana alternatif Uni Eropa ini sebagai "nostalgia paska-imperialisme".
Menurut Perjanjian Lisbon 2007 (disahkan 2009), keputusan Dewan Uni Eropa yang dibuat berdasarkan pada pemungutan suara, hanya dapat diblokir apabila terdapat setidaknya empat anggota dewan yang memutuskan untuk memblokir bersama keputusan tersebut (membentuk kelompok minoritas pemblokiran). Aturan ini pada mulanya diciptakan untuk mencegah tiga anggota dengan populasi terbanyak di Eropa (Jerman,
Perancis, Britania Raya) mendominasi dewan Uni Eropa. Namun setelah keluarnya Britania Raya, Jerman dan negara-negara Eropa utara lainnya (Rep. Irlandia, Belanda, negara-negara Skandinavia dan Baltik) akan kehilangan sekutu dalam membentuk kelompok minoritas pemblokiran tersebut. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya kelompok tersebut, negara-negara lain dapat
menolak usul Jerman terutama dalam hal isu ketidakdisiplinan anggaran oleh negara-negara anggota Uni Eropa lain, yang sering diperjuangkan oleh Jerman, dan juga dalam hal rekrutmen bank-bank Jerman untuk menjamin simpanan bagi bank-bank Eropa bagian selatan yang mengalami masalah.
Koran Jerman "Münchner Merkur" memberitakan, dengan keluarnya Britania Raya, berarti Uni Eropa akan kehilangan negara dengan kekuatan ekonomi terkuat kedua, negara dengan populasi terbesar ketiga, dan yang paling penting Uni Eropa akan kehilangan "ibukota modal finansial dunia" mereka. Sumbangsih Britania Raya sendiri pada tahun 2015 senilai €11.5 miliar, hal ini berarti Uni Eropa akan
kehilangan negara dengan kontribusi anggaran terbesar kedua bagi mereka. Dengan begitu, Brexit akan berimbas kepada adanya beban keuangan tambahan bagi negara-negara kontributor lainnya, kecuali apabila Uni Eropa memilih untuk mengurangi anggarannya berdasarkan dengan jumlah defisit yang timbul akibat kepergian Britania Raya. Kemudian Britania Raya juga tidak akan lagi menjadi pemegang saham
dalam Bank Investasi Eropa, karena hanya negara anggota Uni Eropa yang dapat berpartisipasi didalamnya. Britania Raya sendiri memiliki saham 16% atau senilai €39.2 miliar (figur 2013), yang nantinya akan ditarik, kecuali apabila terdapat perjanjian baru dengan Uni Eropa.
Dalam berbagai kesempatan pemungutan suara di Dewan Eropa, Britania Raya selalu bersekutu dengan Jerman yang memiliki perekonomian relatif lebih liberal (dibanding negara-negara Eropa selatan), dan juga negara-negara Eropa utara lainnya untuk membentuk kelompok minoritas pemblokiran, yang berarti kelompok ini memiliki porsi 35% dalam Dewan Uni Eropa. Keluarnya Britania Raya akan
mengakibatkan kelompok pemblokiran ini tidak lagi dapat dibentuk dan disinyalir dapat membuat negara-negara Uni Eropa lainnya memulai upaya untuk melonggarkan disiplin anggaran Uni Eropa atau memberikan jaminan simpanan dengan skala Uni Eropa dalam serikat perbankan.
Britania Raya memiliki 73 kursi di Parlemen Eropa, yang berarti Britania Raya (bersama dengan Italia) merupakan negara dengan delegasi terbanyak ketiga di Parlemen Eropa. Anggota Parlemen Eropa dari Britania Raya ini akan tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Parlemen Eropa hingga tanggal resmi keluarnya Britania Raya, namun telah ada wacana dalam beberapa diskusi untuk tidak
mengikutsertakan mereka dalam posisi komite utama. Hal ini berdasar kepada kecemasan anggota parlemen lain, yang mengkhawatirkan anggota dari Britania Raya menggiring kebijakan-kebijakan parlemen ke arah yang menguntungkan kepentingan Britania Raya ketika Britania Raya resmi keluar nantinya. Uni Eropa juga perlu untuk memutuskan kembali pembagian kursi parlemen dalam pemilihan Parlemen Eropa
berikutnya, yang direncanakan untuk digelar pada Juni 2019, karena akan terdapat 73 kursi kosong yang sebelumnya dimiliki oleh Britania Raya. Pada April 2017, sekelompok pembuat kebijakan Eropa telah berdiskusi untuk menentukan apa yang harus diperbuat mengenai kursi kosong tersebut, salah satu opsi yang didukung oleh Gianni Pittella dan Emmanuel Macron, adalah untuk mengisi 73 kursi
tersebut dengan daftar konstituen dari seluruh Eropa, opsi lainnya adalah untuk meniadakan kursi tersebut dan mengatur kembali pembagian beberapa atau seluruh kursi yang ada dalam Parlemen untuk mengurangi ketidaksetaraan representasi dalam Parlemen.
Uni Eropa menangkap 6 juta ton ikan per tahun, yang mana 3 juta ton diantaranya didapat dari wilayah perairan Britania Raya, sedangkan andil dari Britania Raya sendiri untuk angka tersebut adalah hanya 750 ribu ton. Pemerintah Britania Raya mengumumkan pada Juli 2017 bahwa Britania Raya akan mengakhiri perjanjian Konvensi Perikanan London 1964 pada 2019, dimana perjanjian ini telah dimasukkan kedalam Kebijakan