Pelayaran Cheng Ho ke Samudra Barat
mengharapkan upaya kaum kasim untuk menghimpun kembali pelayaran khazanah, karena itu dapat melanjutkan sugesti bagi para kaisar Ming untuk mencapai prestasi-prestasi dari masa pemerintahan Yongle. Namun, tak ada kaisar pada masa berikutnya yang benar-benar berniat menghimpun ulang ekspedisi tersebut. Penarikan armada khazanah Tiongkok Ming menghengkangkan dominasi kekaisaran asing atas Samudera Hindia.
Perjalanan tersebut bernuansa diplomatik, militeristik dan perdagangan. Mereka menghimpun kontrol kekaisaran atas perdagangan maritim, untuk mengirim perdagangan maritim ke sistem tributer, dan menarik negara-negara asing untuk ikut serta dalam sistem tributer tersebut. Aspek diplomatik terdiri dari pengumuman kenaikan tahta Kaisar Yongle, pendirian hegemoni atas negara-negara asing, dan memberikan jaminan keamanan pada para duta asing yang memberikan upeti.
Terdapat tujuan untuk memberadabkan apa yang disebut suku bangsa barbar dengan mengirim mereka ke pengajuan resmi dalam tatanan dunia yang lebih lebar oleh Tiongkok Ming. Para penguasa asing ditarik untuk mempelajari moral inheren dan superioritas kebudayaan Tiongkok, sebuah obligasi yang dapat dicapai dengan membayar tebusan dan mempersembahkan upeti kepada istana Ming. Pada masa
pelayaran tersebut, Kaisar Yongle menghimpun hegemoni politik dan kebudayaan Tiongkok Ming atas seluruh wilayah lainnya.
Pada masa pemerintahan Kaisar Hongwu, tindakan militer di luar negeri dilarang. Sehingga, menurut Wang (1998), pengumuman Kaisar Yong Le untuk mencari Kaisar Jianwen-pendahulunya yang digulingkan dan sepupunya-dijadikan sebagai pembenaran publik untuk mengadakan pelayaran khazanah tersebut. Kaisar Yongle mendorong pengesahan pemerintahannya dengan meminta negara-negara asing untuk mengakui status
tributer mereka dalam tatanan dunia yang lebih besar dari Tiongkok Ming, yang mengikatkan hubungan diplomatik berdasarkan pada presensi terlihat dari angkatan laut militeristik di perairan asing.
Menurut Mills (1970), armada khazanah mengkarakterisasikan "alat agresi dan dominasi politik." Kaisar Yongle memajukan manifestasi kekuatan dan kekayaan Tiongkok untuk menyadarkan wilayah-wilayah asing di bawah hegemoni Tiongkok. Ia berharap untuk menunjukkan bendera Ming dan mendirikan keberadaan militer di sepanjang rute perdagangan maritim untuk menyadarkan negara-negara asing di sepanjang rute-rute tersebut.
Terdapat teori meragukan bahwa pelayaran tersebut dilakukan untuk mencari Kaisar Jianwen yang digulingkan. Teori meraukan lainnya menyatakan bahwa pelayaran tersebut dilakukan untuk menanggapi kekuatan lainnya di Asia, yakni negara Timuriyah dari Timur Lenk atau Tamerlane, musuh Tiongkok Ming. Namun, setelah kematian Tamerlane pada 1405, Tiongkok Ming ditinggalkan tanpa tandingan oleh
Timuriyah, karena Shahrukh (memerintah 1405-1447) menormalisasikan hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan melakukan pendudukan secara beriringan. Faktor-faktor Jianwen atau Tamerlane absen dari sumber-sumber sejarah kontemporer, sehingga teori-teori tersebut kurang meraih dukungan dan konfirmasi.
Cheng Ho menjabat sebagai Direktur Besar dalam Direktorat Pelayan Istana, sebuah departemen yang dinominasi kasim, sebelum ia ditunjuk untuk pelayaran tersebut. Proyek-proyek pembangunan biasanya merupakan domain kaum kasim, yang seringkali ditempatkan untuk menaunginya. Pembangunan armada khazanah tak berbeda dengan yang para kasim naungi, sementara militernya ditugaskan untuk
menuntunnya. Para pejabat sipil mengkritik pengeluaran negara yang dikeluarkan oleh pembangunan armada tersebut. Disamping kritikan, Kaisar Yongle tetap melanjutkan rencana besarnya.
Kaisar Hongwu mengkhawatirkan dampak politik dan sosial pada perdagangan maritim yang dapat terjadi, sehingga ia mendorong pembatasannya dengan melarang perdagangan maritim swasta. Kebijakan tersebut juga berlanjut pada masa pemerintahan Kaisar Yongle. Namun, Kaisar Yongle sendiri berniat untuk mengkonsolidasikan kontrol kekaisaran atas perdagangan maritim, menghentikan kejahatan pesisir dan
penyakit, menyediakan pekerjaan bagi para marinir dan wirausahawan, mengekspor barang-barang Tiongkok ke pasar-pasar asing, mengimpor barang-barang yang diinginkan bagi para konsumen Tiongkok, menghimpun sistem tributer, dan menghimpun kedikdayaan kekaisaran di lautan. Pelayaran tersebut difungsikan sebagai komisi perdagangan dalam upaya pemerintah untuk meregulasi perdagangan maritim swasta dengan menghimpun monopoli kekaisaran
terhadapnya dan menginkorporasikannya dalam sistem tributer. Tampaknya terdapat beberapa gagasan tentang kebijakan luar negeri yang terdiri dari perdagangan asing, yang didukung oleh keberadaan angkatan laut militer dan penanaman kepentingan yang dibagi dengan para sekutu lokal.
Kaisar Yongle tinggal di Nanjing dari 1402 tak lama setengah memerintahkan pelayaran ketiga pada 1409, saat ia pergi untuk menaungi pembangunan ibukota baru di Beijing. Ia berada di Nanjing saat keberangkatan armada untuk pelayaran pertama dan ketiga, dan saat armada pulang dari tiga pelayaran pertama. Menurut Dreyer (2007), kepentingan kaisar dalam pelayaran tersebut adalah hal yang
tertinggi pada masa itu, namun ia menjadi lebih menyoroti kampanye militer ofensif melawan bangsa Mongol setelah mendirikan ibukota di Beijing. Wilayah selatan dan perairan kurang diberi perhatian dari para kaisar dan pejabat setelah perpindahan ibukota dari Nanjing sampai Beijing. Dreyer (2007) menyatakan bahwa pelayaran tersebut akan memiliki manfaat yang baik jika Kaisar Hongzi tidak memindahkan
ibukota dari Nanjing ke Beijing, karena istana akan berada di dekat galangan kapal Longjiang dimana kebanyakan kapal dibangun dan tempat-tempat dimana pelayaran dilakukan.
Dalam pemerintahan Ming, para pejabat sipil merupakan faksi yang menentang pelaran tersebut. Sebaliknya, kaum kasim dihimpun menjadi kepala armada dan ekspedisi tersebut. Para pejabat sipil mengecam pelayaran tersebut karena berlebihan dan membuang-buang uang. Secara tradisional, mereka merupakan lawan politik dari kaum kasim, namun pihak militer juga ada yang masuk armada tersebut.
Ketidakseimbangan politik dan institusional dalam sistem negara ini turut andil pada perlawanan inheren para pejabat sipil melawan pelayaran tersebut. Atas dasar kebudayaan, pertikaian terjadi karena perdagangan dan akuisisi barang-barang asing aneh yang berseberangan dengan ideologi Konghucu mereka. Peminatan pelayaran tersebut mungkin masih dapat bertahan selama kaum kasim meraih daya tarik kekaisaran.
Kaisar Yongle memiliki sedikit konsiderasi untuk biaya jangka panjang saat ini mendatangkan keputusannya untuk menangani pelayaran khazanah tersebut. Dalam kasus apapun, pelayaran maritim tidaklah menghabiskan kas negara Ming.
Menteri Keuangan Xia Yuanji adalah penentang vokal terhadap pelayaran khazanah. Pada 1421, ia ditahan karena menyuarakan penentangan melawan keputusan Kaisar Yongle untuk mengadakan kampanye militer Mongol ketiga, yang akan menambahkan pengeluaran lain untuk pengeluaran-pengeluaran yang ada. Kaisar Hongxi sangat menentang pelayaran khazanah sepanjang masa jabatannya. Atas nasehat
Xia Yuanji, ia memerintahkan pengulangan pelayaran khazanah pada 7 September 1424, hari kenaikan tahtanya. Pada 8 September 1424, ia membebaskan Xia Yuanji dari penjara. Namun, Kaisar Xuande yang menggantikannya memerintahkan Laksamana Cheng Ho untuk mengkomandoi armada untuk pelayaran ketujuh. Setelah kematian Xia Yuanji pada 19 Februari 1430, rintangan menonjolnya dapat
dikatakan lenyap setelah kematiannya. Kaisar Xuande ingin melawan opini pemerintahan umum saat ia memerintahkan pelayaran ketujuh.