Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
kebijakan menjadi kebijakan berlingkup nasional dan regional dengan masing-masing indikator pencapaian. Merekalah yang menetapkan pedoman kerja dan tujuan bersama melalui pelaporan terpadu. Ketiga, mengadakan monitoring dan evaluasi dengan periode pelaporan dan penegakan aturan yang juga beragam. Sayangnya, OMC yang diharapkan menjadi sistem yang terbuka dan partisipatif belum berjalan efektif
untuk sektor kebudayaan. Kondisi ini agak berbeda di dalam sektor pendidikan dan sosial yang berhasil menggerakkan politisi tingkat nasional. Kelemahan OMC di dalam sektor kebudayaan disebabkan karena prosesnya yang tidak mengikat sehingga tidak adanya hukuman bagi negara-negara anggota yang tidak melaksanakan rekomendasi. Lembaga swadaya masyarakat juga kesulitan untuk memberikan kontribusi dan mengikuti sistem baru ini.
Komisi Uni Eropa, yang juga dibantu oleh Parlemen Eropa, berhasil meyakinkan pelaku bisnis untuk memberikan dukungan finansial. Strateginya adalah memberikan kajian-kajian berbasis bukti tentang dampak sosial serta ekonomi atas pengembangan kebudayaan. Salah satunya adalah data statistik sektor kebudayaan yang menyumbang 2.6% PDB Uni Eropa dengan 3.1% tenaga kerja di 25 negara. Pandangan tentang
kontribusi kebudayaan untuk pembangunan juga didukung dengan strategi Creative Europe yang menempatkan komunitas seni sebagai motor pertumbuhan ekonomi, bukan hanya sebagai entitas nonprofit. Pelaku bisnis dan bank swasta lantas diminta untuk memberikan kredit kepada pekerja kreatif, baik individu maupun lembaga. Fasilitas pinjaman keuangan direalisasikan pada 2016 dengan jumlah pinjaman dari bank sebesar €750 juta.
Bentuknya adalah jaringan terbuka ("open network") lembaga keuangan yang mempertemukan pihak pendana dengan semua subsektor pelaku kreatif sehingga mampu menghasilkan indikator pinjaman dan pengukuran yang bervariasi. Prosedur ini berada di tataran legislatif, tanpa perlunya harmonisasi hukum dan aturan dari negara-negara anggota, dengan konsultasi bersama Komite Regional.
Pada 2015 kelompok kerja di dalam OMC menerbitkan laporan eksekutif tentang instrumen akses keuangan bagi sektor kreatif dan kebudayaan. Untuk mengurangi risiko, mereka merekomendasi perlunya skema pendanaan baru dalam bentuk kredit mikro atau urun dana serta mengumpulkan data tentang praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan kelompok kreatif demi lebih meyakinkan investor.
Sektor kebudayaan memiliki posisi penting dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa. Strategi diplomasi kebudayaan dilatarbelakangi oleh pentingnya perluasan partisipasi dan kewajiban tiap pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, dan regional Uni Eropa. Kerja sama yang melibatkan sektor swasta dan multinegara akan menaikkan sinergi antar pihak dan memaksimalkan dampak sosial dan
ekonomi dari kebudayaan, di dalam dan di luar Uni Eropa. Kerja sama internasional yang ada di dalam "European Agenda for Culture" sejalan dengan salah satu prioritas Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker. Sejak menjabat pada 2014, garis haluan politiknya merefleksikan strategi global.
Pada 2016 Foreign Policy Instruments, sebuah divisi layanan diplomasi luar negeri Komisi Eropa, meluncurkan Cultural Diplomacy Platform, sebuah organisasi untuk membuat rekomendasi kebijakan, memfasilitasi jaringan, dan memberikan pelatihan untuk segala urusan luar negeri. Organisasi ini menjadi implementasi dari "EU Strategy for International Cultural Relations" ("Strategi Uni Eropa untuk Hubungan Budaya Internasional"), yang didahului dengan "Preparatory Action 'Culture in EU External
Relation"' ("Aksi Persiapan "Budaya di dalam Hubungan Internal EU"") selama 2013-2014. Saat ini, Cultural Diplomacy Platform fokus membangun kemitraan dengan beberapa negara yang dianggap stragegis untuk Uni Eropa, seperti Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Sebelumnya, Uni Eropa telah menjalin proyek kerja sama berbentuk jaringan pusat kreatif
("creative hub)" di beberapa daerah. Contohnya adalah mendukung program The Young Arab Voices di wilayah Euro-Mediterranian untuk mengurangi kekerasan dan ekstrimisme. Uni Eropa bekerja sama dengan UNESCO juga membantu menanggulangi penjarahan warisan budaya di Suriah.
Salah satu objek budaya yang dikedepankan sebagai citra diplomasi dan potensi pariwisata adalah warisan budaya yang ada di negara-negara Eropa. Faktanya, warisan budaya di Eropa menyumbang setengah dari Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO, dengan jumlah 453 situs. Komisi Eropa juga mendorong Parlemen dan Dewan untuk mengorganisir acara European Year of Cultural Heritage pada 2018.