Kaprabonan
Kaprabonan berawal dari "peguron" (Tempat pembelajaran) yang didirikan oleh putera mahkota kesultanan Kanoman Pangeran Raja Adipati (PRA) Kaprabon yang lebih memilih untuk memperdalam ilmu agama Islam pada tahun 1696
Pada tahun 1681, Belanda menawarkan "perjanjian persahabatan" kepada kesultanan Cirebon yang pada waktu itu telah dipecah menjadi dua yaitu Kasepuhan dan Kanoman yang kemudian ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1681, "perjanjian persahabatan" yang dimaksud adalah untuk memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon.
Sultan Kanoman I Muhammad Badrudin Kartawijaya memiliki dua orang putera dari permaisuri yang berbeda, yaitu Pangeran Adipati Kaprabon yang merupakan putera pertama dari permaisuri kedua yaitu "Ratu Sultan Panengah" dan Pangeran Raja Mandurareja Muhammad Qadirudin, putera keduanya yang berasal dari permaisuri ketiga yang bernama "Nyimas Ibu". Setelah ayahandanya wafat, kedua puteranya ini sepakat untuk melakukan "lijdelijk verzet (perlawanan diam-diam)" melawan Belanda.
Kemudian "Pangeran Raja Muhammad Qadirudin" diresmikan sebagai Sultan Anom II keraton Kanoman dikarenakan saudaranya yaitu Pangeran Adipati Kaprabon yang merupakan putera pertama Sultan Anom I dari permaisuri keduanya yaitu "Ratu Sultan Panengah" memutuskan untuk memperdalam ajaran agama Islam dan menyerahkan kepemimpinan keraton Kanoman kepada adiknya Pangeran Raja Mandurareja Muhammad Qadirudin. Setelah menyerahkan
kepemimpinan Keraton Kanoman kepada adiknya, Pangeran Adipati Kaprabon mendirikan Kaprabonan pada tahun 1696 sebagai tempat pendidikan agama Islam. Pada saat itu gejolak politik pemerintahan Belanda semakin memanas, dan perlawanan-perlawanan terhadap kolonial Belanda pun masih terus berjalan, sehingga Pangeran Raja Adipati Kaprabon ingin menjauhkan diri dari situasi tersebut dan selalu mengkhususkan diri (Mandita) dalam mengembangkan agama Islam kepada para murid-muridnya.
Perjuangan melawan penjajah Belanda dengan strategi "lijdelijk verzet "(perlawanan diam-diam)" "menemukan tantangan setelah Belanda membentuk sebuah Karesidenan (wilayah yang berada di bawah kekuasaan gubernur jendral-setingkat provinsi pada masa sekarang- dengan pimpinannya yang menjabat sebagai residen). Pada sekitar tahun 1700-an Belanda mengangkat Jacob Palm sebagai seorang residen untuk wilayah Cirebon,
dalam bukunya sejarah cirebon, Pangeran Sulaeman Sulendraningrat bahkan mengatakan jika kekuasaan kesultanan-kesultanan di Cirebon telah habis sama sekali dengan adanya pengangkatan Jacob Palm.
Pada tahun 2011 Pangeran Hempi membuat sebuah pernyataan bahwa Kaprabonan bukanlah sekadar sebuah "peguron" saja namun juga bersifat sebagai "kerajaan", terlebih adanya pengakuan dari pejabat penguasa cirebon (zaman penjajahan Jepang) pada sekitar tahun 1946 pada masa kepemimpinan Pangeran Aruman bahwa Kaprabon adalah sebuah "kerajaan".
Pertemuan pelurusan sejarah Kaprabonan pun digelar pada tahun yang sama oleh keluarga besar Kaprabonan dan kemudian sesepuh keluarga besar Kaprabonan yaitu Pangeran Moh Nurbuwat Purbaningrat menyatakan bahwa tidak ada satupun catatan sejarah yang menyebutkan Kaprabonan berdiri sebagai kesultanan atau keraton, pernyataan Pangeran Moh Nurbuwat juga diperkuat oleh sesepuh Kaprabonan lainnya yaitu Pangeran Maulana Cakraningrat:
kerabat Kaprabonan lainnya menjelaskan jika pada masa kepemimpinan Jepang di Indonesia telah terjadi kekeliruan pengakuan, surat dari penguasa Jepang pada saat itu yang mengakui Kaprabonan sebagai sebuah kesultanan atau kerajaan dikarenakan adanya kesalahan dari pihak Kaprabonan ketika mengirimkan surat kepada pemerintah penguasaan Jepang, dikarenakan pada surat yang dikirim
oleh pihak Kaprabonan bertuliskan Kaprabonan sebagai keraton maka pihak penguasa Jepang pada saat itu dikarenakan ketidaktahuan sejarah Cirebon membalas surat dari Kaprabonan dengan kata-kata Keraton Kaprabonan, surat balasan inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh pihak Kaprabonan untuk menyatakan dirinya sebagai keraton.