Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Setelah Perang Teluk Persia tahun 1991, pemerintah Amerika Serikat berhasil melobi supaya sanksi sebelum perang diperkuat. Dewan Keamanan PBB menyetujui Resolusi 687 pada April 1991. Setelah PBB menjatuhkan sanksi yang lebih berat, para pejabat AS menyatakan pada bulan Mei 1991-ketika banyak pihak memperkirakan pemerintahan Saddam Hussein akan bubar-bahwa sanksi tidak akan dicabut sepanjang
Saddam masih berkuasa. Pada periode pemerintahan berikutnya, AS menyatakan bahwa sanksi akan dicabut apabila Irak mematuhi semua resolusi PBB yang dilanggarnya, termasuk inspeksi senjata PBB. Dampak sanksi terhadap kehidupan warga sipil Irak, termasuk tingkat kematian anak, masih diperdebatkan waktu itu. Meski banyak yang percaya bahwa sanksi
menaikkan tingkat kematian anak, penelitian terkini menunjukkan bahwa data yang sering dikutip justru dipalsukan oleh pemerintah Irak dan "jumlah kematian anak di Irak tidak mengalami kenaikan besar setelah 1990 maupun selama sanksi berlaku."
CIA melaksanakan DBACHILLES, operasi kudeta terhadap pemerintah Irak, dengan merekrut Ayad Allawi, ketua Iraqi National Accord, jaringan warga Irak yang menentang pemerintahan Saddam Hussein. Jaringan ini melibatkan perwira militer dan intelijen Irak, tetapi disusupi oleh orang-orang yang loyal dengan pemerintah Irak. Melalui Ayad Allawi dan jaringannya, CIA melakukan sabotase
pemerintah dan rangkaian pengeboman di Baghdad pada tahun 1992 sampai 1995. Tindakan ini menyasar target-target yang-menurut pemerintah Irak saat itu-menewaskan warga sipil, termasuk penonton bioskop. Kampanye pengeboman CIA mungkin bertujuan menguji kapasitas operasional jaringan aset darat CIA, bukan untuk melancarkan kudeta. Kudetanya gagal, tetapi Ayad Allawi kelak diangkat
sebagai Perdana Menteri Irak oleh Dewan Pemerintah Sementara Irak yang dibentuk oleh koalisi pimpinan AS usai invasi dan pendudukan Irak pada Maret 2003. Secara terbuka, AS mengesahkan Undang-Undang Pembebasan Irak pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa "Amerika Serikat harus memiliki kebijakan yang mendukung upaya untuk menumbangkan rezim Saddam Hussein di Irak". Kongres menganggarkan dana bantuan "untuk organisasi oposisi demokrat Irak."
Pemerintahan Clinton melihat kesempatan untuk menggulingkan Presiden Suharto setelah pemerintahannya dirasa semakin rentan usai krisis keuangan Asia 1997. Pejabat pemerintah Amerika Serikat berupaya memperparah krisis moneter Indonesia dengan mendorong Dana Moneter Internasional untuk menentang rencana Suharto membentuk dewan mata uang untuk menstabilkan rupiah. Tujuannya adalah memancing sentimen negatif dari
masyarakat. Direktur IMF Michel Camdessus mengatakan, "Kami menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Suharto mundur dari jabatannya." Mantan Menteri Luar Negeri AS Lawrence Eagleburger mengatakan, "Kami cukup cerdik karena kami berpihak kepada IMF sehingga [Suharto] digulingkan. Bijak atau tidaknya itu persoalan lain. Saya tidak bermaksud bahwa Pak Suharto seharusnya bertahan, tetapi saya
ingin dia mundur bukan karena didesak IMF." Ratusan orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi setelah itu.
Sejak 1998 hingga 2000, lebih dari $100000000 ditransfer dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui Quango ke partai-partai oposisi untuk memulai pergantian rezim di Yugoslavia. Setelah hasil pemilu Yugoslavia 2000 diketahui bermasalah, Deplu AS membantu kelompok-kelompok oposisi seperti Otpor! dengan memasok materi promosi dan jasa konsultasi lewat Quango. Keterlibatan Amerika Serikat bertujuan
mempercepat dan mendorong pembangkangan melalui pemaparan, sumber daya, dorongan moral dan material, bantuan teknologi, dan saran profesional. Kampanye ini merupakan salah satu faktor yang memicu Revolusi Buldoser dan tergulingnya presiden Slobodan Miloevi pada tanggal 5 Oktober 2000.
Menurut sumber-sumber intelijen AS dan Pakistan, sejak 2005, pemerintah AS diam-diam mendukung dan memengaruhi sebuah kelompok militan Baloch bernama Jundullah, otak di balik rangkaian serangan gerilya mematikan di Iran. Jundullah di bawah pimpinan Abdolmalek Rigi (kadang ditulis Abd el Malik Regi) diduga berafiliasi dengan Al Qaeda, tetapi Jundullah membantah tuduhan tersebut. ABC News
menerima informasi dari informan Baloch bahwa dana untuk Jundullah ditransfer lewat eksil-eksil Iran. Menurut Vali Nasr, "Jundullah diduga menjalin hubungan dengan Al Qaeda dan diduga terlibat perdagangan obat-obatan terlarang". Sumber intelijen AS mengklaim bahwa operasi Jundullah adalah operasi palsu Mossad Israel yang disamarkan sehingga seolah-olah direncanakan oleh intelijen AS.
Pemerintah Amerika Serikat menekan faksi Fatah di Palestina untuk menggulingkan pemerintahan Hamas yang dipimpin Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Pemerintahan Bush tidak puas dengan pemerintahan yang dipilih penduduk Palestina dalam pemilu legislatif Januari 2006. Pemerintah AS membuat program pelatihan dan persenjataan rahasia yang anggarannya disetujui oleh Kongres. Selain itu, seperti
skandal Iran-Contra, ada juga sumber pendanaan rahasia non-Kongres untuk Fatah yang bertujuan memicu perang dan kekerasan melawan pemerintahan Haniyeh. Perang berlangsung brutal dan memakan banyak korban. Fatah menculik dan menyiksa sejumlah pemimpin sipil Hamas, kadang-kadang di hadapan keluarga mereka, dan membakar sebuah universitas di Gaza. Ketika pemerintah Arab Saudi berinisiatif
merundingkan gencatan senjata antara kedua belah pihak demi mencegah perang saudara besar-besaran, pemerintah AS memaksa Fatah menolak usulan Saudi dan terus berusaha menggulingkan Haniyeh. Pemerintahan Haniyeh akhirnya kehilangan kekuasaan di seluruh Palestina; Hamas mundur ke Jalur Gaza dan Fatah mundur ke Tepi Barat.
Sejak 2006, Departemen Luar Negeri mengirimkan sedikitnya $6 juta kepada saluran satelit anti-pemerintah Barada TV yang berafiliasi dengan kelompok eksil Gerakan Keadilan dan Pembangunan di Suriah. Dukungan rahasia ini berlanjut pada masa pemerintahan Obama walaupun AS kembali membina hubungan dengan rezim Bashar Al-Assad.
Setelah Perang Saudara Suriah pecah, pemerintah AS meminta Presiden Bashar Al Assad "mundur" dan menerapkan embargo minyak untuk melemahkan pemerintah Suriah. AS memberi pelatihan, senjata, dan dana untuk pemberontak "moderat" Suriah sejak 2013 dan Dewan Militer Agung sejak 2014.
Pada Maret 2017, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa prioritas AS di Suriah bukan lagi "menumbangkan Assad". Dalam konferensi pers di Ankara, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson juga menyatakan bahwa "status Presiden Assad dalam jangka panjang akan ditentukan oleh rakyat Suriah." Walaupun program Departemen Pertahanan AS untuk membantu pemberontak Kurdi yang memerangi Negara Islam Irak dan Syam (NIIS) terus berlanjut, Presiden Trump memerintahkan "pencabutan" bantuan CIA untuk pemberontak anti-Assad pada Juli 2017.
Amerika Serikat adalah bagian dari koalisi multinasional yang melancarkan intervensi militer di Libya untuk menegakkan Resolusi 1973 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa usai pecahnya Perang Saudara Libya. Operasi militer dimulai dengan peluncuran 110 rudal jelajah Tomahawk oleh angkatan laut AS dan Britania, pengerahan Angkatan Udara Perancis dan Britania di Libya, dan blokade perairan oleh pasukan koalisi.
Meski keterlibatan AS dalam perencanaan atau pelaksanaan kudeta Mesir tidak diketahui, AS menolak mengakui terjadinya kudeta supaya bisa terus memasok bantuan militer untuk pemerintahan yang berkuasa pasca-kudeta.
Pada Desember 2013, Senator John McCain dari Partai Republik bersama Senator Chris Murphy dari Partai Demokrat menemui Yatsenyuk dan Tyahnybok, lalu berpidato di hadapan kerumunan demonstran: