Sejarah Kota Atambua
Setelah rakyat Kota Atambua telah menderita, pada tahun 1945 Atambua sudah merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa lain, yaitu bangsa Portugis, dan bangsa Belanda. Pada tahun tersebut juga, presiden pertama Indonesia,Ir. Soekarno menanam beberapa pohon di Kota Atambua, tepatnya di Lapangan Umum Kota Atambua (nama tempat tersebut sekarang), dengan harapan supaya dijaga dan dilestarikan
hingga sekarang. Namun, seiring perkembangan waktu, beberapa pohon tersebut layu, dan mati. Pada waktu itu, hanya pohon beringin yang ditanam Ir. Soekarnoyang masih tetap hidup. Pemerintah pun terkejut dengan hal tersebut. Sampai sekarang pohon tersebut tetap dijaga dan dilestarikan, dengan membuat tempat-tempat duduk di bawah pohon tersebut. Sekarang, masyarakat kota Atambua pergi ke Lapangan Umum untuk bersantai, membeli sesuatu, dan duduk di bawah pohon tersebut.
Konflik Timor leste pecah pada tahun 1998 yang berujung banyaknya kematian dan merdekanya Timor Leste Pasca jajak pendapat pada tahun 1999, terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, kekerasan, penganiayaan dan kerusuhan di Timor Timur. Hal ini merupakan gambaran dari adanya viktimisasi yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat Timor Timur.
Berdasarkan laporan dari Komisi Akhir Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR), ditunjukkan beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut adalah pemindahan paksa, kelaparan, pembunuhan tidak sah, penahanan sewenang-wenang, kekerasan seksual, pelanggaran hak anak, pelanggaran hukum perang, serangan terhadap orang
dan barang sipil, perlakuan buruk terhadap orang tempur musuh, perusakan dan pencurian bangunan dan barang lain, penggunaan senjata ilegal, serta perekrutan paksa.
Metode militer dan pemerintahan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk kekerasan dan penganiayaan di Timor Timur ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan terhadap pemberantasan PKI. Selain itu, penganiayaan yang dilakukan oleh militer atau pihak pemerintah Indonesia bertujuan untuk menjaga kestabilitasan negara.
Penyiksaan yang dilakukan oleh militer dan pemerintahan Indonesia ini merupakan salah satu hal yang digunakan untuk menjaga stabilitas negara. hal ini merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menjaga supaya Timor Timur tidak lepas dari NKRI. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam instrumental theory bahwa negara akan melakukan tindakan apa saja untuk menjaga supaya kapitalis
tidak terkendala. Salah satu kepentingan yang dijaga adalah mengenai kepentingan politik dari negara Indonesia.
Bentuk-bentuk viktimisasi yang paling terlihat dalam kasus kerusuhan Timor Timur ini terlihat pada aksi penganiayaan dan kekerasan yang terjadi terhadap warga sipil. Bentuk-bentuk penganiayaan tersebut misalnya penangkapan paksa, pemerkosaan, hingga pembunuhan tanpa sebab.
CAVR memperkirakan bahwa jumlah terbesar pembunuhan tidak sah dan penghilangan terjadi pada tahun 1999 ketika diyakini sedikitnya 1400 dan kemungkinan sebanyak 2600 orang dibunuh secara tidak sah atau hilang. Tahun 1975, tahun perang saudara dan invasi Indonesia, dan tahun 1979, akhir dari serangan besar-besaran yang mengakhiri tahap pertama perlawanan terhadap invasi, pembunuhan juga luar biasa tinggi.
Pada tahun 1999 pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya melakukan satu kekerasan terkoordinasi dan berkepanjangan yang dirancang untuk menakut-nakuti gerakan pro-kemerdekaan dan menjamin hasil kemenangan pro-Indonesia dalam Konsultasi Rakyat yang diselenggarakan PBB. Ribuan orang sipil ditahan, ratusan ribu dipindahkan secara paksa, dan sedikitnya 1400 orang
dibunuh atau dihilangkan sepanjang tahun tersebut. Mayoritas pelanggaran mematikan terjadi dalam bulan April, sebelum penandatanganan Kesepakatan 5 Mei, dan dalam bulan September-Oktober, setelah pengumuman hasil pemungutan suara (CAVR, 2007).
Bentuk bentuk kekerasan seksual juga terjadi dalam rentan waktu ini. bentuk-bentuk yang dilakukan adalah seperti pemaksaan perempuan untuk melakukan stripping, pelecehan seksual dan melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan.
"This misrecognition was combined with popular techniques (such as stripping, sexually abusing, and raphing detainees) that were employed to shame and humiliate victims. Thus, Maria, who had engaged in clandestineactivity, was detained on several occasions. She suffered a variety of tortures including being beaten and burnt and she experienced the miscarriage of her child. Over the course of three months she was placed (along with two other women) in a toilet-less 'iron cell', which was a small, completely dark space surrounded with iron. The three women were stripped naked and continually photographed. These photographs were to be passed and swopped around the Indonesia n military; and much like 'cigarette cards', they became tokens of service with in perpetrating units (Stanley, 2009)".
Kekerasan seksual ini merupakan salah satu bentuk viktimisasi yang terjadi saat konflik di Timor Timur. Perempuan merupakan korban yang mengalami pelecehan seksual. Dalam gambaran diatas, mereka mengalami pelecehan seksual oleh pihak militer Indonesia. Hal ini merupakan gambaran yang mennujukkan bahwa dalam konflik Timor Timur ini terdapat pelanggaran HAM.
Kesuksesan rakyat Indonesia dalam melengserkan tirani Orde Baru pada tahun 1998, telah mengobarkan semangat perlawanan rakyat Timor Timur kepada pemerintah Indonesia. Saat Reformasi mulai berjalan dibawah pemerintahan Presiden B. J. Habibie, Timor Timur kembali bergejolak. Presiden Habibie mengeluarkan opsi otonomi khusus untuk menyelesaikan perlawanan di Timor Timur. Namun perlawanan belum juga dapat diredam,
sehingga kebijakan baru telah diambil oleh pemerintah, yaitu dengan diberikannya opsi kedua dengan pertimbangan aspirasi rakyat, yaitu merdeka. Dua opsi yang diberikan pemerintah justru memicu konflik antara pihak pro-otonomi dan pihak pro-kemerdekaan hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Penelitian ini berusaha menjawab tentang: permasalahan Timor Timur yang
harus diselesaikan dengan jajak pendapat, proses jajak pendapat dan korban yang jatuh akibat proses jajak pendapat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, meliputi: heuristik yaitu pengumpulan sumber sejarah yang dilakukan di ANRI berupa arsip permohonan pengintegrasian Timor Timur ke wilayah Indonesia serta Keppres tentang penetapan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 di
Indonesia. Perpustakaan Nasional berupa koran harian Kompas, Republika dan Majalah Tempo tahun 1975 dan 1999. Langkah berikutnya adalah Kritik yaitu tahap menelaah sumber, interpretasi yaitu tahap melakukan analisis terhadap fakta yang ditemukan dari sumber primer dan sekunder dan historiografi yaitu penyajian hasil laporan penelitian dalam bentuk tulisan dengan penulisan sejarah. Hasil penelitian
ditemukan bahwa jajak pendapat di Timor Timur harus dilakukan dengan pertimbangan bahwa nasib Timor Timur tidak bisa hanya ditentukan oleh Jakarta, melainkan juga harus ditentukan oleh rakyat Timor Timur. Peristiwa jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 telah menelan korban baik dari pihak pro-otonomi maupun pihak pro-kemerdekaan. Beberapa dari mereka meninggal, luka-luka atau harus
mengungsi. Kejahatan yang terjadi antara lain adalah pembunuhan, penganiayaan, kekerasan pada wanita dan pemindahan anak Timor Timur. Sepanjang jajak pendapat tahun 1999, telah tercatat setidaknya lebih dari 5297 orang, yang terdiri dari 149 orang tewas, 4 orang luka-luka, 5150 orang mengungsi dan 23 kejahatan terhadap wanita.