Federalisasi Uni Eropa
Federalisasi Uni Eropa merupakan proses institusional dimana Uni Eropa (UE) diubah dari bentuk konfederasi (suatu kesatuan negara-negara berdaulat) menuju suatu federasi (suatu negara federal tunggal dengan sebuah pemerintahan yang terpusat, terdiri dari sejumlah negara federasi yang semi-otonom). Terdapat diskusi yang sedang berlangsung mengenai sejauh mana Uni Eropa telah menjadi federasi
selama beberapa dekade, dan yang lebih penting, pada tingkat apa Uni Eropa harus terus berkembang menuju negara federalis.
Sejak tahun 1950-an, integrasi Eropa telah melihat perkembangan sistem pemerintahan supranasional, karena lembaga-lembaganya bergerak lebih jauh dari konsep intergovernmentalisme sederhana dan lebih ke arah sistem federal. Namun, dengan Perjanjian Maastricht pada tahun 1992, unsur-unsur antar pemerintah baru telah diperkenalkan bersama dengan sistem yang lebih federal, sehingga lebih sulit untuk
mendefinisikan Uni Eropa (UE). Uni Eropa, yang beroperasi melalui sistem gabungan antar-pemerintah dan supranasionalisme, tidak secara resmi merupakan federasi- meskipun berbagai pengamat akademis menganggapnya sebagai memiliki karakteristik sistem federal.
Gerakan Pan-Eropa memperoleh momentum dari tahun 1920 dengan pembentukan Uni Paneropa, berdasarkan manifesto Richard Coudenhove-Kalergi tahun 1923 bertajuk "Paneuropa", yang mempresentasikan gagasan tentang Negara Eropa yang bersatu. Gerakan ini, dipimpin oleh Coudenhove-Kalergi dan selanjutnya oleh Otto von Habsburg, adalah gerakan unifikasi Eropa tertua. Ide-idenya
mempengaruhi Aristide Briand, yang memberikan pidato mendukung Uni Eropa di Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 September 1929, dan pada tahun 1930, yang menulis "Memorandum tentang Organisasi Rezim Uni Federal Eropa" untuk Pemerintah Perancis.
Pada akhir Perang Dunia II, iklim politik lebih menyukai kesatuan di Eropa Barat, yang dilihat oleh publik sebagai pelarian dari bentuk ekstrim nasionalisme yang telah menghancurkan benua tersebut.
Salah satu proposal yang praktis dan sukses pertama untuk kerjasama Eropa hadir pada tahun 1951 dengan Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa. Sejak saat itu, Komunitas Eropa berangsur-angsur berevolusi menjadi Uni dimana berbagai bidang kebijakan dimana negara-negara anggotanya berharap agar mendapatkan manfaat dari kerja sama ini.
Proses penggabungan kekuatan secara intergovernmentalisasi, menyelaraskan kebijakan nasional dan menciptakan serta menegakkan lembaga supranasional, disebut integrasi Eropa. Selain tujuan samar untuk "persatuan yang semakin erat" pada Deklarasi Resmi Uni Eropa tahun 1983, Uni (yang berarti pemerintah anggotanya) tersebut tidak memiliki kebijakan terbaru untuk menciptakan negara federal.
Perdebatan tentang persatuan Eropa kerap tidak jelas mengenai batas-batas 'Eropa'. Kata 'Eropa' secara luas digunakan sebagai sinonim untuk Uni Eropa, meskipun sebagian besar wilayah geografis benua Eropa tidak berada di Uni Eropa, dan beberapa Uni Eropa berada di luar Eropa (misalnya Guyana Perancis). Sebagian besar orang Eropa, bagaimanapun, tinggal di Uni Eropa.
Uni Eropa tidak secara hukum ("de jure") merupakan suatu federasi, walaupun berbagai akademisi berpendapat bahwa Uni Eropa mengandung beberapa karakteristik federal.
Profesor R. Daniel Kelemen dari Universitas Rutgers menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana berbagai cendekiawan melakukan pendekatan terhadap isu ini:
Tidak terbebani oleh prasangka bahwa Uni Eropa adalah " sui generis " dan tak tertandingi, pakar federalis sekarang secara teratur memperlakukan UE sebagai kasus dalam studi perbandingan mereka (Friedman-Goldstein, 2001; Fillippov, Ordeshook, Shevtsova, 2004; Roden, 2005; Bednar, 2006). Untuk keperluan analisis ini, UE memiliki atribut minimal yang diperlukan dari sistem federal dan yang terpenting Uni Eropa terbagi
dengan banyak ketegangan yang sama yang menimpa sistem federal. Menurut Joseph H. H. Weiler, "Eropa telah memetakan merek federalisme konstitusionalnya sendiri". Jean-Michel Josselin dan Alain Marciano melihat Pengadilan Eropa sebagai kekuatan utama di balik pembangunan tatanan hukum federal di Uni Eropa dengan Josselin menyatakan bahwa "pergeseran penuh dari konfederasi ke federasi akan diperlukan untuk secara lugas
menggantikan prinsip negara-negara anggota vis-à-vis Uni oleh masyarakat Eropa....Sebagai akibatnya, baik fitur konfederasi dan federasi hidup berdampingan dalam lanskap peradilan."
Menurut Thomas Risse dan Tanja A. Börzel, "Uni Eropa tidak memiliki dua ciri penting dari sebuah federasi. Pertama, Negara-negara Anggota tetap menjadi 'tuan' dari perjanjian-perjanjian [yang ada], yaitu, mereka memiliki kekuatan eksklusif untuk mengamandemen atau mengubah perjanjian konstitutif Uni Eropa. Kedua, Uni Eropa tidak memiliki kapasitas 'pajak dan pengeluaran' yang nyata, dengan kata lain, tidak ada federalisme fiskal."
Akademisi lain berpendapat bahwa UE tidak mungkin berevolusi menjadi negara federal yang bersatu. Kelemen (bersama dengan Andy Tarrant) telah mengambil pandangan ini sendiri, dengan alasan bahwa batasan yang ditempatkan pada kapasitas birokrasi lembaga-lembaga Eropa- seperti ukuran Komisi Eropa yang relatif kecil- membentuk penghalang bagi terciptanya negara federal Eropa. Dalam
kata-kata mereka: "oposisi politik yang luas terhadap pembentukan apa pun yang mendekati birokrasi eksekutif besar dan terpadu di Brussels telah lama mengakhiri harapan, bagi segelintir orang yang memendamnya, untuk menciptakan negara super Eropa." Beberapa poin umum dalam konteks ini adalah bahwa anggaran Eropa sangat kecil dan tidak banyak membiayai kegiatan ekonomi Uni
Eropa; bahwa setiap negara anggota Uni Eropa memiliki hubungan luar negerinya sendiri dan memiliki militernya sendiri jika memang menginginkannya; bahwa seringkali negara-negara anggota Uni Eropa memutuskan untuk tidak menyetujui perjanjian yang mereka lawan; dan bahwa negara-negara anggota masih mempertahankan kedaulatan atas sejumlah besar daerah yang mungkin diharapkan untuk
dipindahkan pada otoritas federal di bawah sistem federal. Satu fakta penting adalah bahwa perjanjian harus disetujui oleh semua negara anggota bahkan jika perjanjian tertentu memiliki dukungan di antara sebagian besar populasi Uni Eropa. Negara-negara anggota mungkin juga menginginkan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa suatu perjanjian tertentu tidak akan mempengaruhi posisi suatu negara pada isu-isu tertentu.
Penggunaan kata 'federal' itu sendiri menimbulkan sejumlah ketidaksepahaman. Valéry Giscard d'Estaing berbeda pendapat dengan Britania Raya terhadap masuknya kata "federal" dalam Konsitusi Eropa, dan karenanya mengganti kata tersebut dengan "Komunitas".
Mantan Presiden Parlemen Eropa, Martin Schulz menyerukan perjanjian Eropa baru untuk menyetujui rencana federalis ketika mengomentari euroskeptisisme dalam kongres Partai Sosial Demokratik Jerman pada Desember 2017. Schulz menginginkan tercapainya Uni Eropa Serikat pada 2025. Sementara itu, anggota parlemen Britania Raya yang juga politisi Partai Konservatif Daniel Kawczynski mendesak Britania Raya agar melawan Jerman untuk mencegah "Uni Eropa Serikat" pasca
Brexit. Viktor Orbán, Perdana Menteri Hongaria meminta Uni Eropa untuk melepaskan "mimpi buruk" menjadi Uni Eropa Serikat, mengambil usul para pemimpin Uni Eropa yang ingin memperdalam integrasi ekonomi dan politik di antara anggota-anggotanya.