Hukum Singapura
Sistem hukum Singapura berdasarkan sistem hukum umum Inggris. Bidang utama hukum- hukum, khususnya hukum administrasi, hukum kontrak, ekuitas dan hukum kepercayaan, hukum properti dan gugatan hukum- sebagian besar buatan hakim, meskipun aspek-aspek tertentu kini telah dimodifikasi untuk beberapa hal oleh undang-undang. Namun, dimensi hukum lain,
seperti hukum pidana, hukum perusahaan dan hukum keluarga, hampir sepenuhnya hukum alami.
Selain mengacu kepada relevansi kasus-kasus di Singapura, hakim tetap mengacu pada hukum kasus Inggris dimana isu-isu yang berkaitan dengan hukum umum dan bidang hukum, atau melibatkan interpretasi dari undang-undang Singapura yang berbasis di enakmen Inggris atau undang-undang yang berlaku di Singapura. Sekarang, ada juga kecenderungan yang lebih besar untuk
mempertimbangkan keputusan-keputusan penting yurisdiksi Commonwealth seperti Australia dan Kanada, terutama jika mereka mengambil pendekatan yang berbeda dari hukum inggris.
Undang-undang Singapura yang bersifat pasti tidak didasarkan pada proses legislasi Inggris tapi pada undang-undang dari yurisdiksi lain. Dalam situasi seperti itu, keputusan pengadilan dari yurisdiksi asli undang-undang yang sering diperiksa. Dengan demikian, hukum India- kadang berkonsultasi dalam interpretasi dari Evidence Act () dan Kuhp () yang berbasis di Undang-undang India.
Di sisi lain, dimana penafsiran Konstitusi Republik Singapura () yang bersangkutan, pengadilan tetap enggan untuk memperhitungkan bahan hukum asing atas dasar bahwa konstitusi terutama harus ditafsirkan dalam empat dinding daripada di cahaya analogi dari yurisdiksi lain; dan karena ekonomi, politik, sosial, dan kondisi lain di negara-negara asing dianggap berbeda.
Hukum-hukum tertentu seperti Internal Security Act () (yang mengizinkan penahanan tanpa pengadilan dalam keadaan tertentu) dan Societies Act () (yang mengatur pembentukan asosiasi) yang diberlakukan selama pemerintahan Inggris di Singapura tetap dalam lembaran negara, dan kedua kopral dan hukuman mati yang masih digunakan.
Singapura Modern didirikan pada tanggal 6 Februari 1819 oleh Sir Stamford Raffles, utusan dari British East India Company dan Letnan-Gubernur dari Bencoolen (sekarang Bengkulu), dalam upaya untuk melawan dominasi perdagangan Belanda di Timur. Izin untuk East India Company untuk mendirikan sebuah "pabrik" di pulau itu diperoleh dari Sultan Johor dan Temenggung Johor pada tanggal tersebut, dan penyerahan Singapura berlangsung pada
tahun 1824. Ia telah mengemukakan bahwa sebelum Inggris mengakuisisi pulau, Melayu merupakan pusat Singapura Temenggung Johor. Kesultanan Johor adalah penerus dari Kesultanan Melaka, baik yang memiliki kode hukum. Hal ini juga mungkin bahwa hukum adat, sering tidak cukup diterjemahkan sebagai "hukum adat", diatur penduduk dari pulau sebelum
akuisisi oleh Inggris. Namun, sedikit, jika ada, yang diketahui tentang hukum yang benar-benar berlaku. Inggris selalu mengasumsikan bahwa tidak ada hukum yang berlaku di pulau Singapura ketika itu diperoleh.
Pada tahun 1823 Raffles mengundangkan "Peraturan" untuk administrasi pulau. Peraturan III 20 januari 1823 mendirikan sebuah pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas "semua deskripsi dari orang-orang beralih di bawah bendera Inggris". Para hakim yang memerintahkan untuk "mengikuti jalannya kehakiman Inggris, sejauh keadaan setempat mengizinkan, menghindari istilah-istilah teknis
dan tidak perlu membentuk sebanyak mungkin, dan melaksanakan tugas-tugas kantor mereka dengan kesabaran dan kebijaksanaan, menurut mereka yang terbaik ialah penghakiman dan hati nurani dan prinsip-prinsip keadilan substansial". Peraturan Raffles yang kemungkinan ilegal seperti dia bertindak di luar lingkup kekuasaan hukum dalam membuat mereka- meskipun ia
memiliki kekuatan untuk menempatkan pabrik di Singapura di bawah yurisdiksi Bencoolen, dia tidak diberikan kekuasaan untuk menempatkan seluruh pulau di bawah kendali Bencoolen. Dalam hal ini, ia telah membuat Singapura seolah-olah seluruh pulau telah diserahkan ke Inggris ketika Perjanjian dengan Sultan dan Temenggung hanya diizinkan pendirian pabrik industri.
Tahun yang sama, Raffles ditunjuk John Crawfurd sebagai Warga Singapura. Crawfurd meragukan legitimasi dari sistem peradilan yang dibuat oleh Raffles, dan membatalkan proses dimana hakim telah memerintahkan hukuman cambuk penjudi dan penyitaan properti mereka. Dia akhirnya menghapus kehakiman, menggantinya dengan Pengadilan Permintaan diawasi oleh seorang Asisten Residen yang menangani
kasus-kasus sipil kecil, dan Warga Pengadilan mendengar semua kasus lain yang dia sendiri memimpin. Crawfurd tidak memiliki panduan otoritatif dengan hukum yang berlaku, sehingga ia memutuskan kasus pada "prinsip-prinsip umum dari hukum inggris", dengan mempertimbangkan sejauh yang dia bisa "karakter dan budi pekerti kelas yang berbeda" dari penduduk
lokal. Sayangnya, pengadilan Crawfurd juga tidak memiliki landasan hukum, dan ia tidak memiliki kekuasaan hukum atas Eropa di Singapura. Kasus-kasus serius yang melibatkan subyek Inggris yang harus dirujuk ke Calcutta; jika tidak, semua bisa ia lakukan adalah untuk mengusir mereka dari pulau.
Meskipun meragukan status hukum dari pengadilan yang didirikan di Singapura oleh Raffles dan Crawfurd, mereka menunjukkan bahwa secara de facto bahwa antara tahun 1819 dan pada tahun 1826 prinsip hukum Inggris diterapkan di Singapura.
Pada tanggal 24 juni 1824 Singapura dan Malaka secara resmi dipindahkan ke administrasi Perusahaan India Timur oleh Transfer dari Singapore ke East India Company, dll. Undang-undang tahun 1824. Berdasarkan penggambaran Benteng Marlborough di India ((Act 1802 kedua wilayah, bersama-sama dengan yang lain dalam wilayah yang diserahkan ke Inggris oleh Belanda, menjadi bawahan Presiden dari Fort William di Bengal, dan di bawah Pemerintah India Bertindak 1800 wilayah ini menjadi tunduk kepada yurisdiksi dari Mahkamah Agung Fort William.
Kebijakan Indian Salaries and Pensions 1825 mengizinkan East India Company untuk menempatkan Singapura dan Malaka di bawah administrasi Prince of Wales Island (sekarang Penang). Perusahaan melakukannya, sehingga menciptakan Straits Settlements.
Undang-undang 6 Geo. IV c. 85 memberdayakan Kekuasaan Inggris untuk mengeluarkan surat paten dan mudah untuk administrasi peradilan di negeri-negeri Selat. East India Company mengajukan petisi Crown untuk memberikan surat tersebut paten membentuk "Berdasarkan Pengadilan dan Judicatures untuk dikarenakan administrasi keadilan dan keamanan atas hak azazi serta kepemilikian sesorang dan Pendapatan Masyarakat dan Persidangan
dan Hukuman Modal dan lain-lain pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan dan represi dari wakil dalam mengatakan Penyelesaian dari Prince of Wales Island Singapura dan Malaka..."
Pemberian petisi, Crown mengeluarkan Piagam Keadilan Kedua pada 27 juli 1826. Piagam mendirikan Pengadilan Peradilan Prince of Wales Island, Singapura dan Malaka, yang dianugerahkan "penuh Kuasa dan Wewenang... untuk memberikan dan memberikan Penilaian dan Kalimat sesuai dengan Keadilan dan Kebenaran". Kunci klausul itu kemudian ditafsirkan secara hukum yang telah memperkenalkan hukum inggris ke
Straits Settlements. Saat ini pemahaman dari ayat ini adalah bahwa hal itu membuat semua anggaran dasar dan prinsip-prinsip Inggris dari common law inggris dan ekuitas berlaku pada 27 juli 1826 yang berlaku di negeri-negeri Selat (termasuk Singapura), kecuali mereka berdua tidak cocok dengan kondisi setempat dan tidak bisa dimodifikasi untuk menghindari menyebabkan ketidakadilan atau penindasan.