Undang-Undang Dasar Arab Saudi
Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar Arab Saudi (nama alternatif: Sistem Dasar; bahasa arab:) "adalah piagam Konstitusi yang dibagi menjadi sembilan bab, yang terdiri dari 83 artikel. Konstitusi Arab Saudi adalah "Al-Qur'an yang suci, dan Sunnah (Tradisi)" dari Nabi Muhammad, (seperti yang dinyatakan dalam Pasal Undang-Undang Dasar), tetapi Undang-Undang Dasar mengandung banyak karakteristik dari apa
yang mungkin disebut dalam konstitusi di negara-negara lain ("Hukum Tata Pemerintahan", "Hak dan Kewajiban"). Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan pemahaman Salafi dalam hal Syariah dan tidak mengesampingkan hukum-hukum Islam."
Setelah invasi Irak ke Kuwait dan Perang Teluk Pertama, Raja Fahd mengeluarkan dekrit kerajaan yang diterbitkan dalam televisi resmi dan koran pada tanggal 31 Januari 1992. Keputusan ini menyatakan sebagai berikut:
Dewan Konsultasi juga dihidupkan kembali sekitar satu tahun setelah kondisi negara tampak lebih aman setelah perang.
Budaya dan pandangan agama Saudi menstigmatisasi setiap referensi "Konstitusi" yang lainnya dari Al-Qur'an dan praktek dari Nabi Muhammad. Pasal 1 Undang-Undang Dasar menekankan bahwa "Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-nya (Muhammad), dan konstitusi (Arab Saudi)". Pangeran Talal bin Abdul Aziz mengatakan bahwa tidak boleh ada "sebuah konstitusi, peraturan, atau undang-undang yang bertentangan dengan Syariah Islam" di Arab Saudi
Pasal 1 menyatakan bahwa "Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya" adalah konstitusi negara dan bahasa arab adalah bahasa resmi dengan ibukota di Riyadh.
Pasal 7 menyatakan hak-hak raja. Selanjutnya, sesuai Pasal 8, "keadilan, konsultasi, dan kesetaraan" harus sesuai dengan Syariah.
Pasal 9 menyatakan bahwa semua anggota dari setiap keluarga di Arab Saudi harus dipelihara "atas dasar iman Islam."
Pasal 27 menetapkan "sistem jaminan sosial"; Hal ini telah menjadi layak tanpa pengambilalihan dan pajak yang tinggi karena besarnya persediaan minyak dan penduduk 33 juta orang. Pasal 39 memwajibkan semua media yang menyesuaikan dengan "peraturan negara," dan secara eksplisit melarang setiap tindakan yang "mendorong hasutan atau perpecahan."
Pasal 45 menegaskan bahwa aturan agama harus sesuai dengan " Al-Qur'an dan Sunnah Nabi." Untuk tujuan ini, sebuah Majelis Ulama Ulama dan Kelompok Penelitian Islam yang akan dibentuk.
Menurut Pasal 55, raja harus "memerintah sesuai dengan hukum Islam dan akan mengawasi penerapan Syariah." Pasal 56 menyatakan bahwa raja juga adalah perdana menteri. Pasal 57 membuatnya jelas bahwa kabinet raja dan pejabat berpangkat rendah harus mengikuti Islam. Orang-orang yang menyimpang dari hal ini dapat dipecat atau dihukum.
Artikel 60-62: Raja adalah Panglima Tertinggi dan memiliki kekuatan penuh mengenai perang dan keamanan nasional negara
Pasal 71 menyatakan bahwa pendapatan yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan aturan undang-undang yang akan diterbitkan secara teratur dalam "Berita Resmi" per Pasal 70.
Artikel 79-80 menyangkut badan kontrol. Badan kontrol akan dibentuk untuk memastikan keuangan yang baik dan tertib administrasi pengelolaan aset-aset negara.
Pasal 82 membuat jelas bahwa sementara keadaan darurat selama gejolak tidak melanggar Pasal 7 (Al-Qur'an dan sunnah).