Konstitusi Angola
Pada tahun 2010, Majelis Nasional Angola menerima konstitusi baru untuk menggantikan konstitusi sementara yang telah berjalan sejak tahun 1975. Seluruh majelis menerima konstitusi ini secara keseluruhan, dengan hasil voting 186- 0, 2 anggota majelis tak memberi suara. Konstitusi baru ini dirancang oleh sebuah komite yang terdiri dari 60 anggota parlemen, dengan 19 ahli sebagai penasehat dan konsultasi publik, dan berisi 244 pasal.
Voting dalam Majelis Nasional diboikot oleh partai oposisi (UNITA), yang mengklaim bahwa proses konstitusional cacat dan merusak demokrasi. Partai yang berkuasa, MPLA, memiliki 81% kekuasaan mayoritas dalam komite konstitusi, sama jumlahnya dengan mayoritas parlemen mereka. Konstitusi ini membutuhkan perstujuan Presiden José Eduardo dos Santos dan Pengadilan Nasional tetapi kedua langkah tersebut dipandang hanya sebagai formalitas.
"Partai penguasa, MPLA, menyatakan bahwa konstitusi ini akan meningkatkan demokrasi, tetapi dengan meniadakan pemilu presidensial dan dan memusatkan semua kekuasaan pada presiden akan justru melakukan kebalikan dari demokrasi," kata Fernando Macedo, seorang analis politik di Luanda, setelah peristiwa voting.
Konstitusi baru yang dibentuk oleh pemerintah mirip dengan yang dioperasikan di Afrika Selatan dan Botswana. Konstitusi ini memposisikan presiden Angola sebagai kepala negara, pemimpin eksekutif dan komandan tertinggi militer. Konstitusi baru ini meniadakan pemilu presiden; orang yang menduduki peringkat tertinggi dalam daftar partai mayoritas secara otomatis akan menjadi presiden, dan orang
kedua mendapat kedudukan sebagai wakil presiden. Jabatan presiden dibatasi untuk dua periode lima tahun, namun periode kekuasaan presiden yang dimiliki Dos Santos selama 30 tahun tidak dihitung dan di menurut konstitusi periodenya baru akan dimulai sejak pemilu parlementer selanjutnya pada tahun 2012, ini membuatnya masih bisa memegang kekuasaan hingga tahun 2022.
Pos Perdana Menteri ditiadakan, dan perannya akan diambil alih oleh wakil presiden. Majelis Nasional menahan hak untuk memberhentikan presiden tetapi tindakan yang demikian harus diterima oleh Pengadilan Tertinggi. Wakil Presiden dan anggota Majelis Nasional merupakan calon presiden menurut konstitusi.
Konstitusi ini mengklarifikasi kepemilikan tanah yang ambigu di Angola. Dinyatakan bahwa seluruh tanah di Angola dimiliki oleh negara, yang bisa memutuskan siapa yang pantas menggunakannya, dan negara hanya boleh menyediakan hak tanah pada warga negara Angola atau perusahaan yang terdaftar di Angola.
Konstitusi ini memberikan presiden kekuasaan untuk menunjuk hakim-hakim dalam Pengadilan Konstitusi dan Tertinggi serta menunjuk Kepala Audit Pengadilan, yang merupakan badan yang bertanggung jawab untuk meninjau belanja publik. Dokumen ini juga mempertahankan status Cabinda saat ini, sebuah dari Angola yang dikelilingi oleh Republik Demokratik Kongo, sebagai bagian dari Angola. Cabinda yang
kaya akan tanah diklaim oleh gerakan separatis Front Pembebasan daerah kantong Cabinda (FLEC). Konstitusi baru ini tetap memakai bendera nasionalnya saat ini (yang mirip dengan bendera yang digunakan oleh MPLA saat Perang Sipil Angola). Konstitusi ini menjamin kebebasan beragama dan kebebasan pers. Hukuman mati masih tetap dilarang.
Konstitusi 2010 yang baru ini dipuji sebagai "hari kemenangan dan kebahagiaan bagi rakyat Angola" oleh Fernando da Piedade Dias dos Santos, Presiden Majelis Nasional, dan Bornito de Sousa, yang memimpin Komisi Konstitusional, menyatakan bahwa piagam tersebut merupakan "cerminan kesetaraan, pemikiran yang baik, dan representasi sejati dari pemilih". Meski begitu, anggota UNITA, Raul Danda,
menyatakan bahwa konstitusi ini adalah bentuk "kecurangan penuh" dan bahwa partainya memakai kostum hitam "karena ini akan menjadi pemakaman bagi demokrasi". Pemimpin UNITA di parlemen, Alda Juliana Paulo Sachiambo, juga berbicara menentang konstitusi yang baru dengan menyatakan bahwa konstitusi ini memberikan "kekuasaan eksekutif yang berlebihan" pada dos Santos. Kepala Universitas
Katiava Bwila, ilmuwan politik Paulo de Carvalho, berbicara menentang kekhawatiran UNITA dalam rangka membela konstitusi. Ia menyatakan bahwa sistem daftar partai tersebut digunakan dalam demokrasi di Eropa, Asia, dan Afrika Selatan, dan bahwa dokumen baru ini mengandung banyak klausa yang juga ada dalam konstitusi lama.
Voting asli terhadap konstitusi yang diperkirakan terjadi pada bulan Maret, namun kemudian dipindahkan ke bulan Januari. Terdapat spekulasi, perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari debat publik terkait masalah ini dengan menyelenggarakan voting pada saat yang bersamaan dengan Angola menjadi tuan rumah Piala Afrika 2010. Dos Santos telah menyatakan bahwa segera setelah konstitusi disahkan,
ia akan mengurangi ukuran pemerintah dan mengurangi kesempatan bagi para pejabat untuk melakukan aktifitas korupsi. Angola saat ini menduduki peringkat ke-18 dalam daftar negara terkorup, menurut Transparansi Internasional.