Kebijakan Melihat ke Timur (India)
Kebijakan Melihat ke Timur merupakan segala upaya India untuk membina hubungan ekonomi dan strategis yang luas dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk memperkuat posisinya sebagai penguasa regional dan pengimbang pengaruh strategis Republik Rakyat Cina. Kebijakan ini dirumuskan tahun 1991 dan menandai perubahan strategis pandangan India terhadap dunia. Kebijakan ini dikembangkan dan diterapkan pada masa pemerintahan
Perdana Menteri P.V. Narasimha Rao dan dilanjutkan oleh pemerintahan Atal Bihari Vajpayee dan Manmohan Singh.
Sejak Perang Cina-India tahun 1962, Cina dan India menjadi pesaing strategis di Asia Selatan dan Asia Timur. Cina telah membina hubungan dagang dan militer yang erat dengan tetangga sekaligus musuh India, Pakistan, dan berebut pengaruh di Nepal dan Bangladesh. Setelah Deng Xiaoping naik ke tampuk kekuasaan Cina tahun 1979, Cina mulai mengurangi ancaman ekspansionismenya dan membangun hubungan dagang dan ekonomi
yang luas dengan negara-negara Asia. Cina menjadi mitra terdekat dan pendukung junta militer Myanmar yang dikucilkan oleh dunia internasional pasca-peredaman aktivitas pro-demokrasi tahun 1988. Berbeda dengan Cina, pada masa Perang Dingin, India memiliki hubungan yang longgar dengan berbagai negara di Asia Tenggara. Hubungan diplomatik antara India dan Asia Tenggara waktu itu mendapat prioritas yang relatif rendah.
Kebijakan "Melihat ke Timur" India dikembangkan dan dilaksanakan pada masa pemerintahan Perdana Menteri P.V. Narasimha Rao (1991-1996) dan Atal Bihari Vajpayee (1998-2004). Selain liberalisasi ekonomi dan penghapusan kebijakan dan aktivitas era Perang Dingin, India berusaha mempererat hubungan ekonomi dan perdagangannya, meningkatkan kerja sama strategis dan keamanan, dan mengutamakan hubungan budaya dan ideologi
historis. India berupaya menciptakan dan memperluas pasar regional untuk kepentingan perdagangan, investasi, dan pengembangan industri. India juga mulai menjalin kerja sama strategis dan militer dengan negara-negara yang terdampak oleh meluasnya pengaruh ekonomi dan strategis Cina.
India telah membentuk sejumlah organisasi multilateral seperti Kerja Sama Mekong-Gangga dan BIMSTEC. Negara ini juga membina kerja sama luas di bidang lingkungan, pembangunan ekonomi, keamanan dan strategi. Kerja sama tersebut memungkinkan tumbuhnya pengaruh India di luar Asia Selatan tanpa dihalang-halangi Pakistan dan Cina, dua negara yang menghambat diplomasi India di Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan
(SAARC). India menjadi mitra dialog sektoral ASEAN pada tahun 1992. Pada tahun 1995, India mendapat status anggota penasihat ASEAN dan Dewan Kerja Sama Keamanan di Asia-Pasifik. Tahun 1996, India menjadi anggota Forum Regional ASEAN. Tahun 2002, India menjadi mitra KTT ASEAN (sejajar dengan Cina, Jepang, dan Korea Selatan). KTT Bisnis India-ASEAN ke-1 diselenggarakan di New Delhi pada tahun yang sama. India juga menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara ASEAN pada tahun 2003.
Keanggotaan India di forum-forum tersebut hampir selalu merupakan hasil dari upaya Asia Tenggara untuk mengimbangi pengaruh Cina di sana. Jepang mengajak India bergabung dengan ASEAN+6 untuk menyeimbangkan proses ASEAN+3 yang didominasi Cina, sedangkan Singapura dan Indonesia mengajak India bergabung dengan KTT Asia Timur. Amerika Serikat dan Jepang juga mendukung keanggotaan India di Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik.
Berbagai proyek infrastruktur juga bertujuan mendekatkan India dengan Asia Timur. India ikut serta dalam Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik dan rencana pembangunan Jaringan Jalan Tol Asia dan Rel Kereta Api Trans-Asia. Selain itu, India juga berencana membuka kembali Stilwell Road, dibangun pada masa Perang Dunia II, yang menghubungkan negara bagian Assam di India dan provinsi Yunnan di Cina lewat Myanmar.
Perdagangan dengan negara-negara Asia Selatan dan Asia Timur mencakup hampir 45% perdagangan luar negeri India. Meski upaya-upaya India berhasil, India masih berada di bawah Cina dalam volume perdagangan dan hubungan ekonomi dengan negara-negara di dua kawasan tersebut. Hubungan luar negeri yang bersahabat antara India dengan rezim militer Myanmar serta keengganan India untuk mengkritik atau menekan Myanmar terkait pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi menuai kritik di dalam maupun luar negeri.