Sejarah demokrasi
beberapa negara, kepala monarki merundingkannya dengan suatu majelis yang beranggotakan bangsawan-bangsawan lain. Suku Licawi memiliki lembaga penyelenggara pemerintahan utama yang terdiri atas 7077 raja, yakni para kepala keluarga terkemuka. Selain itu, sekitar masa hidup Sang Buddha Gautama, suku Sakya, Koliya, Mala, dan Licawi membuka kesempatan untuk ikut bersidang dalam majelis permusyawaratan bagi semua laki-laki, baik yang kaya maupun yang miskin.
Para pengkaji berbeda pandangan mengenai bentuk pemerintahan ini, dan ketaksaan bukti-bukti yang juga masih berserakan itu membuka peluang bagi timbulnya perbedaan pandangan yang besar. Beberapa pengkaji menitikberatkan peran sentral dari majelis permusyawaratan, sehingga bersikeras bahwa bentuk pemerintahan tersebut adalah demokrasi; pengkaji-pengkaji lain memusatkan perhatiannya
pada dominasi golongan-atas dalam kepemimpinan dan peluang besar yang dimiliki golongan tersebut untuk mengendalikan majelis permusyawaratan, sehingga menilai bentuk pemerintahan tersebut sebagai oligarki atau aristokrasi. Meskipun majelis permusyawaratan jelas memiliki kekuasaan yang besar, belum dapat dipastikan apakah keanggotaan dan keikutsertaan dalam sidang majelis
tersebut sungguh-sungguh bersifat kerakyatan. Hambatan besar yang pertama adalah kurangnya bukti yang menjabarkan tentang kekuasaan rakyat di dalam majelis itu. Kenyataan ini tercermin dalam "Artasastra", sebuah kitab rujukan kuno bagi para kepala monarki tentang cara menyelenggarakan pemerintahan secara efisien. Salah satu bab dalam Artasastra membahas tentang
cara berurusan dengan "sangga", yang mencakup petunjuk-petunjuk untuk memanipulasi para pemimpin dari kalangan bangsawan, namun tidak membahas cara-cara mempengaruhi khalayak ramai warga negara-suatu kekurangan yang mengejutkan jika memang benar bahwa lembaga-lembaga demokratis, bukannya keluarga-keluarga bangsawan, yang secara aktif mengendalikan
pemerintahan-pemerintahan republik itu. Isu lainnya adalah kukuhnya sistem penggolongan masyarakat menjadi empat tingkatan Warna. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak istimewa warga dari masing-masing kasta-cukup kaku untuk melarang seseorang makan bersama orang-orang dari kasta lain-boleh jadi mempengaruhi peranan-peranan yang diharapkan untuk dimainkan oleh warga di
dalam negara, di luar dari formalitas pranata-pranata tersebut. Salah satu asas demokrasi adalah gagasan mengenai pembagian kuasa pengambilan keputusan. Tidak adanya gagasan yang jelas perihal kesetaraan warga negara dalam batasan-batasan sistem kasta ini menjadikan banyak pengkaji menyatakan bahwa kodrat sejati dari "gana" dan "sangga" tidaklah sebanding dengan pranata-pranata demokratis yang sesungguhnya.
Pada kurun waktu awal keberadaannya, Yunani kuno merupakan sekumpulan renggang negara kota yang disebut polis. Banyak di antaranya berbentuk oligarki. Oligarki Yunani yang terkemuka, sekaligus negara kota yang paling sering dan paling berfaedah jika dibanding-bandingkan dengan Athena yang demokratis, adalah Sparta. Namun Sparta, dengan penolakannya terhadap kemakmuran pribadi sebagai
suatu faktor pembeda sosial, merupakan sebuah oligarki yang tidak lazim dan dianggap mirip dengan demokrasi oleh beberapa pengkaji. Dalam pemerintahan Sparta, kekuasaan politik terbagi ke dalam empat lembaga, yaitu diarki (dua orang Raja Sparta), gerousia (majelis para tetua, termasuk kedua raja), efor (para wakil rakyat yang mengawasi kedua raja), dan apela (majelis rakyat Sparta).
Kedua raja adalah kepala pemerintahan Sparta. Keduanya memerintah bersama-sama, namun berasal dari dua garis nasab yang berbeda. Kepemimpinan ganda ini memperlemah kekuasaan efektif dari jawatan eksekutif. Kedua raja menjalankan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan anggota-anggota gerousia lainnya. Para anggota gerousia harus
berumur di atas 60 tahun dan terpilih untuk menjabat seumur hidup. Pada teorinya, setiap warga Sparta yang berusia lebih dari 60 tahun boleh mengajukan diri untuk dipilih, namun pada praktiknya, mereka dipilih dari kalangan bangsawan kaya. Gerousia memiliki kekuasaan inisiatif legislatif yang krusial. Apela, lembaga yang paling demokratis, adalah
majelis rakyat Sparta di atas 30 tahun yang memilih anggota-anggota gerousia serta para efor, dan menerima atau menolak proposal-proposal yang diajukan oleh gerousia. Yang terakhir adalah para efor, yakni lima warga Sparta yang dipilih dalam majelis apela untuk memantau sepak terjang raja-raja beserta pejabat-pejabat publik lainnya dan, bila perlu,
memakzulkan mereka. Para efor menjabat selama setahun dan tidak dapat terpilih kembali setelah masa jabatannya berakhir. Dari tahun ke tahun, para efor sangat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, dan bertindak selaku lembaga eksekutif utama negara. Selain itu, para efor bertanggung jawab penuh atas sistem pendidikan Sparta, yang sangat penting untuk mempertahankan
standar-standar tinggi angkatan bersenjata Sparta. Sebagaimana yang dicermati oleh Aristoteles, para efor merupakan lembaga negara yang sangat penting, namun karena dipilih dari segenap lapisan masyarakat yang mengakibatkan jabatan itu seringkali diduki oleh orang-orang termiskin, maka besar pula kemungkinannya mereka gampang disuap.
Pencipta tata pemerintahan Sparta adalah sang pemberi hukum legendaris, Likorgos. Ia dikaitkan dengan perombakan-perombakan drastis yang terjadi di Sparta sesudah pemberontakan kaum Heilotes pada paruh kedua abad ke-7 SM. Dengan maksud untuk mencegah terulangnya pemberontakan kaum Heilotes, Likorgos menciptakan tata kemasyarakatan yang sangat bersifat ketentaraan yang menjadi
keistimewaan Sparta di antara negara-negara kota Yunani. Semua perombakan tatanan yang dilakukan Likorgos dirahkan pada tiga darma Sparta: kesetaraan (antarwarga), keperwiraan, dan keugaharian. Mungkin pula Likorgos menetapkan batas-batas kewenangan dari dua lembaga pemerintahan Sparta, yakni gerousia dan apela.
Perombakan-perombakan yang dilakukan Likorgos dibukukan menjadi sebuah senarai aturan/hukum yang disebut Retra Agung, sehingga menjadikannya konstitusi tertulis pertama di dunia. Pada abad-abad berikutnya, Sparta menjadi sebuah negara adikuasa, dan tata pemerintahannya dikagumi di seluruh dunia berbudaya Yunani karena kestabilan politiknya. Konsep kesetaraan
memainkan peranan yang istimewa dalam masyarakat Sparta. Orang-orang Sparta menyebut diri mereka "" ("homoioi", orang-orang sederajat). Konsep ini juga tercermin dalam tatanan pendidikan umum Sparta, agogi, tempat seluruh warga tanpa pandang bulu mengenyam pendidikan yang sama. Kenyataan ini dikagumi oleh hampir semua orang Yunani kala itu, mulai dari para sejarawan
seperti Herodotos dan Ksenofon sampai para filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Selain itu, kaum perempuan Sparta, tidak seperti kaum perempuan Yunani di tempat lain, menikmati "segala macam kenyamanan dan keleluasaan" termasuk hak-hak seperti hak waris, hak milik atas properti, dan hak mengenyam pendidikan umum.
Secara keseluruhan, orang-orang Sparta benar-benar bebas untuk mengkritik raja-rajanya, bahkan boleh memakzulkan dan mengasingkan mereka. Meskipun konstitusi Sparta memuat unsur-unsur "demokratis" ini, ada dua kritik utama yang menggolongkan Sparta sebagai sebuah oligarki. Yang pertama, kebebasan individu dibatasi, karena Plutarkos mencatat ""tak seorang pun dibenarkan untuk menjalani hidup
sekehendak hatinya"", tetapi sebagaimana dalam sebuah ""kamp militer"" semua orang dikerahkan untuk bekerja bakti demi kepentingan polisnya. Yang kedua, lembaga gerousia secara efektif mendapat jatah kekuasaan terbesar di antara berbagai lembaga pemerintahan yang ada.