Hukum Sali
Lebih dari seabad kemudian, Raja Spanyol, Felipe II, mencoba mengklaim takhta Kerajaan Perancis bagi putrinya, Isabella Clara Eugenia, yang dilahirkan oleh permaisuri Felipe II, seorang bangsawati dari wangsa Valois. Para kaki tangan Raja Felipe diperintahkan untuk "pandai-pandai menciptakan kesan" bahwa Hukum Sali hanyalah "karangan belaka". Akan tetapi andaikata "Hukum Sali"
memang tidak diterapkan dalam tata suksesi Kerajaan Perancis, asas suksesi agnatis telah menjadi batu sendi dari tata suksesi Kerajaan Perancis; asas ini telah dipertahankan oleh Kerajaan Perancis dalam Perang Seratus Tahun melawan Inggris, dan telah diterapkan untuk menentukan orang-orang yang layak menjadi Raja Perancis selama lebih dua abad. Pengakuan kesahihan status
raja dari Henry IV, Raja Perancis yang pertama dari wangsa Bourbons, semakin memperkukuh penerapan asas agnatis di Perancis.
Dalam sejarah Eropa, pernah timbul sejumlah konflik bersenjata akibat penerapan maupun pelanggaran Hukum Sali. Perang Karlis berkobar di Spanyol sebagai akibat dari silang sengketa seputar kelayakan seorang ahli waris perempuan untuk menduduki takhta kerajaan. Perang Suksesi Austria dipicu oleh Sanksi Pragmatik 1713 yang diundangkan oleh Adipati Utama Austria, Karl VI. Adipati Utama Karl VI mewarisi jabatan
penguasa Austria sebagai akibat dari penerapan Hukum Sali yang menafikan hak waris dari putri-putri abangnya, namun ia justru berusaha untuk mewariskan jabatannya itu kepada putri kandungnya, Maria Theresia. Pewarisan jabatan Adipati Utama Austria dari ayah kepada anak perempuan ini merupakan salah satu contoh penerapan "hukum semi-Sali".
Jabatan penguasa Kerajaan Britania Raya dan jabatan penguasa Kerajaan Hannover terpisah sepeninggal Raja Britania Raya dan Hannover, William IV, pada 1837. Kerajaan Hannover memberlakukan hukum semi-Sali, tetapi tidak demikian halnya dengan Kerajaan Britania Raya. Kemenakan perempuan Raja William, Victoria, naik takhta menjadi ratu atas Britania Raya dan Irlandia, namun jabatan penguasa Kerajaan Hanover diwariskan kepada adik Raja William IV, Ernest, Adipati Cumberland.
Hukum Sali juga merupakan isu penting dalam Permasalahan Schleswig-Holstein dan memainkan suatu peran prosaik dari hari ke hari dalam pembuatan keputusan sehubungan dengan pewarisan dan pernikahan kalangan ningrat di negara-negara bagian Jerman, misalnya di Kadipaten Sachsen-Weimar. Agaknya tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kaum bangsawan Eropa senantiasa berhadapan dengan aturan
Hukum Sali dalam segala urusan diplomasi, teristimewa bilamana merundingkan pernikahan, karena seluruh garis nasab laki-laki harus sudah punah terlebih dahulu sebelum sebuah gelar kepemilihan tanah dapat diwariskan (melalui pernikahan) "kepada suami dari seorang perempuan"- para penguasa perempuan merupakan anatema (dianggap haram) di negara-negara bagian Jerman sampai ke Zaman Modern.
Demikian pula jabatan penguasa Kerajaan Belanda dan Kadipaten Agung Luksemburg terpisah pada 1890, manakala Putri Wilhelmina naik takhta menjadi ratu pertama atas Negeri Belanda. Sisa-sisa pengamalan Hukum Sali tampak pada penyebutan resmi kepala monarki Negeri Belanda sebagai 'Raja' (), sekalipun yang sedang memerintah bergelar 'Ratu' (). Jabatan penguasa Kadipaten
Agung Luksemburg beralih ke wangsa lain yang masih terhitung kerabat jauh agnatis dari wangsa Oranje-Nassau, yakni wangsa Nassau-Weilburg. Akan tetapi garis nasab laki-laki dari wangsa Nassau-Weilburg pun mengalami kepunahan setelah kurang dari dua dasawarsa berkuasa. Karena seluruh cabang garis nasab laki-laki dari wangsa Nassau telah punah, Adipati
Agung Willem IV mengadopsi hukum suksesi semi-Sali agar jabatannya dapat diwarisi oleh putri-putrinya. Kutipan Kepustakaan