Konflik Irlandia Utara
Masalah (English: The Troubles; Irish: Na Trioblóid), adalah sebuah konflik etno-nasionalis di Irlandia Utara selama akhir abad ke-20. Konflik ini dikenal secara internasional sebagai konflik Irlandia Utara, kadang-kadang digambarkan sebagai "perang gerilya" atau "perang bertingkat rendah". Konflik ini dimulai pada akhir tahun 1960-an dan secara luas dianggap telah berakhir melalui
Perjanjian Jumat Agung pada tahun 1998. Meskipun pada umumnya konflik ini terjadi di Irlandia Utara, kekerasan juga meluas ke beberapa bagian di Republik Irlandia, Inggris, dan daratan Eropa.
Konflik ini pada dasarnya bersifat politis dan nasionalistik, dan didorong oleh peristiwa sejarah. Konflik ini juga memiliki dimensi etnis atau sektarian, meski bukan konflik antar agama. Salah satu isu utama adalah status konstitusional Irlandia Utara. Pihak Unionis/loyalis, yang mayoritas beragama Protestan dan memiliki kewarganegaraan Britania Raya (bersama dengan yang lainnya dari
Irlandia Utara), ingin Irlandia Utara tetap berada di bawah Britania Raya. Di pihak lain, kaum Nasionalis Irlandia/republiken, yang kebanyakan orang Katolik, ingin Irlandia Utara meninggalkan Britania Raya dan bergabung dengan Irlandia Bersatu. Konflik ini dimulai dari sebuah kampanye untuk mengakhiri diskriminasi terhadap kaum nasionalis/Katolik yang minoritas oleh pemerintah Unionis/Protestan dan
kepolisian. Kampanye protes ini dikecam oleh pemerintah dan disambut dengan kekerasan oleh para loyalis, yang dipandang kaum republiken sebagai kuda pengintai mereka. Meningkatnya kekerasan secara luas, dan konflik antara pemuda nasionalis dan polisi, akhirnya menyebabkan pengerahan tentara Britania Raya. Meski pada awalnya disambut oleh warga Katolik, tentara secara bertahap dianggap
menjadi semakin kasar. Munculnya organisasi paramiliter bersenjata menyebabkan peperangan terus berlanjut selama tiga dekade ke depan.
Pihak-pihak utama yang terlibat dalam konflik ini adalah organisasi paramiliter republik seperti Provisional Irish Republican Army (IRA) dan Tentara Pembebasan Nasional Irlandia (INLA); paramiliter loyalis seperti Pasukan Sukrelawan Ulster (UVF) dan Asosiasi Pertahanan Ulster (UDA); pasukan keamanan negara Britania Raya-termasuk Angkatan Darat Britania dan Royal Ulster Constabulary (RUC); dan aktivis politik maupun politisi. Pasukan keamanan
Republik Irlandia memainkan peran yang lebih kecil. Lebih dari 3500 orang tewas dalam konflik ini, 52% adalah warga sipil, 32% adalah anggota pasukan keamanan Britania Raya, dan 16% adalah anggota kelompok paramiliter. Telah terjadi kekerasan sporadis sejak Perjanjian Jumat Agung ditandatangani, termasuk sebuah kampanye oleh kaum republiken yang menolak gencatan senjata.
Sejak kedatangan kaum imigran Inggris Protestan pada tahun 1609 di tanah Irlandia untuk menetap di sana pasca invasi bangsa Normandia ke tanah Irlandia (dikenal juga sebagai "plantation of Ulster"). Kedatangan mereka mendesak keberadaan penduduk asli Katolik Irlandia sehingga muncul konflik antara kedua komunitas tersebut. Perang tersebut mayoritasnya dimenangi oleh kaum Protestan sehingga memberi mereka dominasi kekuasaan di Pulau Irlandia sekaligus menciptakan diskriminasi atas penduduk asli setempat.
Seiring waktu, terutama sejak Inggris menjadikan Irlandia sebagai bagian dari wilayahnya sejak awal abad ke-19, muncullah 2 kelompok besar di Irlandia: kelompok loyalis dan unionis (mayoritasnya Protestan) yang dekat dengan Inggris serta golongan nasionalis (mayoritasnya Katolik) yang menginginkan restorasi parlemen yang berkuasa di Irlandia agar kaum Katolik Irlandia bisa mendapatkan kesetaraan dengan kaum Protestan.
Permulaan abad ke-20, terjadi gejolak dalam tubuh Partai Parlementer Irlandia yang memegang peranan penting dalam aktivitas politik internal Irlandia dan berhaluan loyalis-unionis sehingga memberi keleluasaan bagi kaum nasionalis dan republik untuk segera mengupayakan restorasi parlemen Irlandia. Peristiwa tersebut membawa ketakutan bagi kaum unionis dan loyalis yang mayoritasnya adalah Protestan. Mereka
khawatir jika restorasi parlemen itu benar-benar terwujud, nasib mereka sebagai kaum minoritas di pulau tersebut bakal terancam. Tahun 1912, kaum unionis dan loyalis akhirnya mendirikan angkatan bersenjata bernama Ulster Volunteers. Tak lama kemudian, kaum nasionalis dan republik mendirikan angkatan bersenjata bernama Irish Volunteers dengan tujuan mengimbangi aktivitas Ulster Volunteers.
Tahun 1916 terjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Irlandia. Sekelompok simpatisan nasionalis republik menyandera kantor pos di kota Dublin, lalu mengibarkan bendera hijau yang menyimbolkan "Republik Irlandia" sambil memproklamasikan kemerdekaan Irlandia. Peristiwa yang juga dikenal sebagai "Easter Rising" tersebut pada awalnya tidak dipedulikan oleh mayoritas rakyat
Irlandia, namun semuanya berubah ketika ke-16 orang yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut dieksekusi 2 tahun sesudahnya oleh pihak Inggris. Tindakan eksekusi tersebut- diikuti dengan aksi mogok tentara asal Irlandia yang berada dalam angkatan perang Inggris- menimbulkan aksi perlawanan dari rakyat Irlandia yang dimotori oleh angkatan
bersenjata Pasukan Republik Irlandia (IRA) yang merupakan hasil reorganisasi dari angkatan bersenjata Irish Volunteers.
Memanfaatkan opini mayoritas publik Irlandia saat itu yang menolak keberadaan Inggris di Pulau Irlandia, partai Sinn Fein yang berhaluan nasionalis republik berhasil meraih suara dominan di banyak wilayah di Irlandia dalam pemilu pada tahun 1918, namun hanya meraih sedikit suara di wilayah utara Irlandia atau Ulster. Keberhasilan Sinn Fein meraih banyak suara di Irlandia itu memberi mereka dominasi dalam parlemen Irlandia
sehingga memberi mereka keleluasaan untuk membentuk parlemen sendiri (Dail) dan melakukan negosiasi dengan Kerajaan Inggris untuk menentukan nasib Irlandia selanjutnya.
Tahun 1920, melalui Traktat Anglo-Inggris yang disepakati dengan parlemen Irlandia, Kerajaan Inggris akhirnya memberi kemerdekaan pada mayoritas wilayah Irlandia sebagai negara merdeka berstatus dominion hingga merdeka penuh sebagai repubik usai Perang Dunia II, namun tetap memasukkan wilayah Irlandia Utara (Ulster) sebagai bagian dari kerajaannya. Inggris beralasan kebijakan itu sudah
disepakati dalam traktat yang intinya menyatakan bahwa dalam pemilu yang dilakukan, mayoritas rakyat di sejumlah wilayah Irlandia Utara memilih tetap bergabung dengan Inggris.
Keputusan Inggris tersebut disambut baik kaum loyalis dan unionis, namun ditolak oleh kaum nasionalis dan republik yang menyatakan bahwa keputusan tersebut menentang keinginan mayoritas rakyat Irlandia keseluruhan. Sedikit info, kaum unionis, loyalis, dan Protestan merupakan mayoritas di wilayah Irlandia Utara, namun merupakan minoritas di wilayah Pulau Irlandia keseluruhan. Kebijakan tersebut lalu
menimbulkan friksi dalam tubuh IRA sehingga terjadilah perang sipil Irlandia antara kelompok IRA yang pro-traktat dengan kelompok IRA yang anti-traktat dan menghendaki Irlandia bersatu. Perang yang dikenal sebagai Perang Sipil Irlandia itu berakhir dengan kemenangan IRA pro-traktat yang saat itu juga dibantu Inggris.
Meskipun kalah, kelompok IRA yang anti-traktat- belakangan hanya dikenal dengan nama IRA setelah IRA yang pro-traktat bergabung dengan tentara nasional Irlandia- tetap menjalankan aksi-aksi bersenjatanya yang mencakup peledakan bom, penyerangan, dan sabotase di sejumlah wilayah di Inggris dan Irlandia. Sebagai respon atas tindakan IRA yang merajarela tersebut, pemerintah
Irlandia mengeluarkan wewenang bagi kepolisian untuk menangkap mereka yang dianggap terlibat dengan IRA tanpa harus melalui proses peradilan. Kebijakan tersebut membawa konsekuensi dan tekanan bagi kaum Katolik di Irlandia Utara sehingga menjelang dekade 1960-an, IRA memutuskan untuk menghentikan aktivitas bersenjatanya.