Sejarah Sarawak
Tionghoa, yang dihabisi setelah dua bulan pertikaian. Keluarga Brooke kemudian membangun sebuah rumah pemerintahan baru di pinggiran Sungai Sarawak, Kuching yang sekarang dikenal sebagai Astana. Sebuah faksi anti-Brooke di Pemerintahan Brunei menyerah pada 1860 di Mukah. Pemberontakan terkenal lainnya yang berhasil ditumpas oleh keluarga Brooke meliputi orang-orang yang dipimpin
oleh seorang kepala suku Iban Rentap (18531863), dan seorang pemimpin Melayu bernama Syarif Masahor (18601862). Akibatnya, serangkaian benteng dibangun di sekitaran Kuching untuk melindungi kekuasaan Rajah. Benteng-benteng tersebut meliputi Benteng Margherita, yang diselesaikan pada 1879. Pada 1891, Charles Anthoni Brooke mendirikan Museum Sarawak, museum tertua di Borneo. Pada 1899, Charles Anthoni Brooke menjinakkan peperangan
antar-suku di Marudi. Pada 1910, sumur minyak pertama dibor di Sarawak. Galangan dok Brooke dibuka pada 1912. Anthony Brooke lahir pada tahun yang sama dan menjadi Rajah Muda pada 1939.
Pada 1941, pada perayaan keseratus pemerintahan Brooke di Sarawak, konstitusi baru diperkenalkan untuk membatasi kekuasaan Rajah dan memperbolehkan orang Sarawak unbtuk memainkan peran yang lebih besar dalam memfungsikan pemerintah. Namun, konstitusi tersebut mengandung iregularitas, termasuk sebuah perjanjian rahasia yang dibuat antara Charles Vyner Brooke dan para pejabat pemerintah Inggris,
dimana Vyner Brooke menyerahkan Sarawak sebagai Koloni Mahkota Britania dalam mengembalikan kompensasi keuangan kepadanya dan keluarganya.
Pemerintahan Brooke, di bawah kepemimpinan Charles Vyner Brooke, mendirikan beberapa bandar udara di Kuching, Oya, Mukah, Bintulu, dan Miri untuk persiapan dalam peristiwa perang. Pada 1941, Inggris menarik pasukan pertahannnya dari Sarawak dan kembali ke Singapura. Karena Sarawak menjadi tidak terjaga, rezim Brooke memutuskan untuk mengadopsi kebijakan bumi hangus dimana instalasi-instalasi minyak di Miri
akan dihancurkan dan pangkalan udara Kuching dipertahankan selama mungkin sebelum kemudian dihancurkan. Sementara itu, pasukan Jepang memutuskan untuk menyerbu Borneo Britania untuk mempertahankan sisi timur mereka dalam Kampanye Malaya dan untuk memfasilitasi invasi mereka ke Sumatra dan Jawa Barat. Sebuah pasukan invasi Jepang yang dipimpin oleh Kiyotake Kawaguchi mendarat di Miri pada 16 Desember 1941 (dalapan
hari dalam Kampanye Malaya) dan menaklukan Kuching pada 24 Desember 1941. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Letnan Kolonel C.M. Lane memutuskan untuk retret ke Singkawang di Borneo Belanda yang berbatasan dengan Sarawak. Setelah sepuluh minggu bertempur di Borneo Belanda, pasukan Sekutu menyerah pada 1 April 1942. Saat Jepang menginvasi Sarawak, Charles Vyner Brooke telah pergi ke Sydney (Australia) sementara para perwiranya ditangkap oleh Jepang dan dimasukkan ke kamp Batu Lintang.
Sarawak masih menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang selama tiga tahun delapan bulan. Sarawak, bersama dengan Borneo Utara dan Brunei, membentuk sebuah unit administratif tunggal yang bernama "Kita Boruneo" (Borneo Utara) di bawah Angkatan Darat ke-37 Jepang yang bermarkas besar di Kuching. Sarawak terbagi dalam tiga provinsi, yakni: Kuching-shu, Sibu-shu, dan Miri-shu, yang
masing-masing berada di bawah kepemimpinan Gubernur Provinsial Jepang mereka masing-masing. Pada dasarnya, Jepang masih memakai mesin administratif pra-perang dan memangku Jepang untuk posisi pemerintahan. Pemerintahan dalam negeri Sarawak terdiri dari kepala desa dan polisi penduduk asli, di bawah pimpinan Jepang. Meskipun orang Melayu biasanya bersikap baik terhadap Jepang, suku-suku asli
lainnya seperti Iban, Kayan, Kenyah, Kelabit dan Lun Bawang memandang buruk mereka karena kebijakan-kebijakan seperti buruh paksa, pemaksaan mengirimkan kebutuhan makanan, dan penyiataan senjata api. Jepang tidak menyediakan kekuatan besar dalam melumpuhkan penduduk Tionghoa karena Tionghoa di negara bagian tersebut umumnya apolitis. Namun, sejumlah besar Tionghoa berpindah dari kawasan pedesaan ke wilayah yang kurang terakses untuk menghindari kontak dengan Jepang.
Pasukan Sekutu kemudian membentuk Unit Khusus Z untuk menyabotase operasi-operasi Jepang di Asia Tenggara. Bermula pada Maret 1945, para komandan Sekutu diterjunkan ke hutan-hutan Borneo dan mendirikan beberapa markas di Sarawak di bawah sebuah operasi yang bernama kode "Semut". Ratusan orang asli dilatih untuk meluncurkan pemberontakan melawan Jepang. Intelijensi yang dikumpulkan dari operasi tersebut
membantu pasukan Sekutu (yang dikepalai oleh Australia) untuk menaklukan kembali Borneo pada Mei 1945 melalui Operasi Oboe Six. Hal ini berujung pada menyerahnya Jepang kepada pasukan Australia pada 10 September 1945 di Labuan, disusul oleh upacara penyerahan resmi di Kuching di atas Corvette Australia HMAS Kapunda pada hari berikutnya. Sarawak kemudian ditempatkan di bawah Pemerintahan Militer Inggris sampai April 1946.
Setelah perang, pemerintah Brooke tidak berniat membangun kembali Sarawak. Charles Vyner Brooke juga tak mengkehendaki pengambilalihan kekuasaannya kepada pewaris tahtanya, Anthony Brooke (keponakannya, putra tunggal Bertram Brooke) karena perbedaan tajam antara mereka. Di samping itu, istri Vyner Brook, Sylvia Brett, juga berusaha untuk mendiskreditkan Anthony Brooke sesambil berupaya agar putrinya
sendiri mendapatkan tahta tersebut. Sehingga, Vyner Brooke memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan Sarawak kepada Mahkota Inggris. Undang-Undang Penyerahan dibuat di Dewan Negri (sekarang Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak) dan debat berlangsung selama tiga hari. Undang-Undang tersebut disahkan pada 17 Mei 1946 dengan suara mayoritas (19 lawan 16 suara). Para pendukung undang-undang tersebut kebanyakan adalah
para pejabat Eropa, sementara orang-orang Melayu menentang undang-undang tersebut. Hal ini menyebabkan ratusan PNS Melayu mengundurkan diri sebagai bentuk protes, merebakkan gerakan anti-penyerahan dan pembunuhan gubernur kolonial kedua Sarawak Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dhobi.
Anthony Brooke menentang penyerahan teritorial Rajah kepada Mahkota Inggris. Sehingga, ia ikut dalam kelompok anti-penyerahan di Sarawak, khususnya setelah pembunuhan Sir Duncan Stewart. Anthony Brooke melanjutkan klaim kedaulatan sebagai Rajah Sarawak bahkan setelah Sarawak menjadi sebuah koloni Mahkota Inggris pada 1 Juli 1946. Karena itu, ia diusir dari Sarawak oleh pemerintah kolonial dan baru
diperbolehkan kembali pada 17 tahun berikutnya untuk kunjungan nostalgia, saat Sarawak menjadi bagian dari Malaysia. Pada 1950, seluruh gerakan anti-penyerahan di Sarawak diredam oleh pemerintah kolonial. Pada 1951, Anthony mencairkan kembali seluruh klaim-klaimnya terhadap tahta Sarawak setelah ia menggunakan tuntutan hukum terakhirnya di Dewan Penasehat.
Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, perdana menteri Federasi Malaya, mengumumkan sebuah rencana untuk membentuk federasi yang lebih besar bersama dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei, yang disebut Malaysia. Rencana tersebut menyebabkan para pemimpin lokal di Sarawak waspada terhadap niat Tunku dalam pandangan perbedaan besar dalam pengembangan sosioekonomi di negara-negara Borneo. Hal tersebut
menjadi kekhawatiran besar yang tanpa lembaga politik yang kuat, negara-negara Borneo akan menjadi subyek kolonisasi Malaya. Sehingga, berbagai partai politik di Sarawak didirikan untuk melindungi kepentingan komunitas yang mereka wakili. Pada 17 Januari 1962, Komisi Cobbold dibentuk untuk menggerakan dukungan Sarawak dan Sabah terhadap federasi tersebut. Antara Februari dan April 1962, komisi