Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa
Tahun 2014 dan melalui Parlemen Uni Eropa pada bulan Maret 2014. Kesepakatan ini sendiri diperoleh setelah melalui proses perundingan yang panjang sejak tahun 2007. Setelah hampir 10 tahun melakukan negosiasi, pada 15 November 2016, perjanjian ini sudah bisa terlaksana secara penuh dengan adanya pengakuan terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang sudah sesuai dengan legalitas standar Uni Eropa.
SLVK sendiri merupakan sistem perdagangan kayu dengan mengutamakan perhatian terhadap prinsip legalitas, pelacakan jejak kayu ("traceability") dan keberlanjutan ("sustainability") yang dalam penyusunannya melibatkan banyak pemangku. Pada hari yang sama, kapal pengiriman yang membawa kayu Indonesia yang bersertifikasi dikirim ke Belgia dan Inggris melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai
negara tropis pertama yang mampu mendapat lisensi produk kayu dibawah FLEGT. Dalam hubungan perdagangan produk kayu, Indonesia merupakan eksportir terbesar ke Uni Eropa. Total perdagangan produk kayu antara Indonesia dengan Uni Eropa mencapai € 485 juta pada tahun 2015.
Dalam kerja sama bidang pembangunan, Uni Eropa telah memberikan bantuan pembangunan sebesar € 500 juta dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Bantuan pembangunan tersebut utamanya digunakan untuk mempromosikan pendidikan dasar bagi semua kalangan dan tata kelola pemerintah (terutama dalam penegakkan hukum dan pengelolaan finansial), bantuan dalam rangka upaya melawan perubahan
iklim dan laju deforestasi serta bantuan pembangunan di bidang perdagangan. Kerja sama dengan Uni Eropa dirancang sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Indonesia yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Indonesia sendiri sudah tidak lagi dimasukkan menjadi negara penerima bantuan pembangunan Uni Eropa dalam periode program 2014-2022. Namun, sebagian besar program bantuan yang berada
dalam periode anggaran 2007-2013 dengan alokasi dana bantuan sebesar € 356 juta, masih dalam proses impelementasi dan berjalan hingga 2019.
Dalam program Kerja Sama Tematik dan Regional Uni Eropa ("EU Thematic and Regional Cooperation"), Uni Eropa membantu Indonesia dalam mendukung sektor-sektor yang menjadi prioritas kebijakan, antara lain:Sejak 1995, Uni Eropa melalui Komisi Eropa juga telah menyediakan bantuan kemanusiaan yang diberikan kapada Indonesia. Contohnya dalam rangka tanggap darurat bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, juga gempa bumi Yogyakarta. Uni Eropa memberikan bantuan kemanusiaan sebesar € 246 juta.
Dalam bidang sosial budaya, Indonesia dan Uni Eropa melakukan pendekatan "people-to-people" dalam melakukan kerja sama. Uni Eropa menawarkan sejumlah beasiswa dan bantuan dana untuk para pelajar Indonesia, peneliti dan staf universitas. Sebanyak 9600 pelajar Indonesia kini belajar di Eropa. Dari jumlah tersebut 1600 pelajar mendapatkan beasiswa dari Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, serta 225 diantaranya
merupakan penerima beasiswa "Erasmus+ mundus". Sebagai timbal balik, lebih dari 100 pelajar Eropa dan akademisi kini menempuh pendidikan dan mengajar di Indonesia berkat adanya beasiswa "Erasmus+".
Dari sisi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, selain kerja sama di bidang pendidikan, ada sejumlah kerja sama lain yang menjadi prioritas. Dalam kerja sama di bidang mobilitas, Indonesia mendorong pembebasan visa "Schengen" bagi penduduk Indonesia yang ingin pergi ke Eropa. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan masyarakat dan hubungan ekonomi kedua pihak. Indonesia juga mendorong peningkatan
kerja sama dalam mempromosikan kerukunan antar-agama dan toleransi/moderasi. Di bidang riset dan teknologi, Indonesia mendorong realisasi kerja sama konkret di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim, oseanografi serta satelit/keantariksaan.
Pada 14 Juni 2018, Komisi Eropa mengeluarkan Daftar Keselamatan Udara Uni Eropa yang salah satunya berisi penghapusan larangan terbang ke Uni Eropa bagi seluruh maskapai Indonesia. Berdasarkan daftar terbaru tersebut, 55 maskapai penerbangan Indonesia yang masih berada dalam daftar lama kini sudah dapat beroperasi di wilayah Uni Eropa. Pencabutan larangan terbang ini, merupakan hasil dari proses panjang yang terdiri dari diplomasi, perbaikan regulasi standar keselamatan penerbangan Indonesia sejak 2007.
Sebelumnya, Uni Eropa mengeluarkan daftar larangan terbang seluruh maskapai Indonesia sejak 2007. Sejak periode 2009-2011, secara bertahap maskapai penerbangan Indonesia dikeluarkan dari daftar larangan terbang Uni Eropa yaitu Garuda Indonesia, Indonesia AirAsia, Airfast Indonesia, dan Ekspres Transportasi Antarbenua. Kemudian pada 2016, menyusul tiga maskapai penerbangan Indonesia yang dikeluarkan dari daftar larangan terbang Uni Eropa yaitu Lion Air, Batik Air dan Citilink.
Pada Januari 2018, Parlemen Eropa mengeluarkan persetujuan penghentian penggunaan biodiesel berbaham dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada tahun 2021 yang tercermin dalam pemungutan suara terhadap "proposal Direktif tentang Promosi Penggunaan Energi dari Sumber Terbarukan. Kebijakan ini kemudian direspon oleh Pemerintah Indonesia dengan mengemukakan kekecewaannya dan menganggap tindakan tersebut
sebagai kebijakan diskriminatif. Indonesia juga merespon kebijakan tersebut dengan diplomasi dengan sejumlah pihak di Eropa. Utusan Khusus Presiden yang dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi Paus Fransiskus guna mencari dukungan dari Vatikan soal kelapa sawit. Menteri Luhut juga mencari dukungan dengan melakukan kunjugan diplomatis ke Belanda.