Referendum Negara Vietnam 1955
dan Bnh Xuyên. Sejarawan berspekulasi bahwa keluarga kerajaan setuju untuk menyerahkan Bo i sehingga Dim tidak merebut harta mereka.
Pada 7 Juli 1955, tepat setahun sejak pengangkatannya sebagai perdana menteri, Dim mengumumkan bahwa referendum nasional akan diadakan untuk menentukan masa depan negara itu. Pada 16 Juli, Dim mengumumkan secara terbuka keinginannya untuk tidak ikut andil dalam pemilihan reunifikasi: "Kami tidak akan terikat oleh perjanjian [Jenewa] yang ditandatangani melawan keinginan masyarakat Vietnam."
Dim berpendapat bahwa Komunis tidak akan pernah memperkenankan pemilihan yang bebas di daerah utara, jadi Vietnam Selatan harus menciptakan dan mendirikan negara sendiri yang terpisah, negara non-komunis. Hal ini diumumkan oleh pers di Saigon, yang membuat artikel yang menyerang pemilihan komunis sebagai sesuatu yang kacau, dicurangi, dan tak ada artinya; ketika itu, separuh
bagian utara Vietnam memiliki populasi yang lebih besar dibanding bagian selatan. Sebulan sebelumnya, Perdana Menteri Vietnam Utara Phm Văn ng menulis ke Saigon menanyakan untuk membuka negosiasi atas rincian spesifik pemilihan itu. Sementara Amerika lebih senang untuk menghindari pemilihan karena takut akan kemenangan komunis, mereka berharap Dim akan memasuki dialog atas hal perencanaan
dan menunggu untuk Vietnam Utara berkeberatan terhadap proposalnya, dan kemudian menggunakannya untuk menyalahkan Ho karena menyalahi Persetujuan Jenewa. Amerika sebelumnya memberi tahu Dim, yang telah bertindak bertentangan dengan Bo i, bahwa bantuan selanjutnya bergantung pada usaha Dim menyusun dasar hukum untuk merebut kekuasaan kepala negara.
Pada 6 Oktober 1955, Dim mengumumkan bahwa referendum akan dilaksanakan pada 23 Oktober. Pemilihan terbuka untuk pria dan wanita di atas umur 18 tahun, dan pemerintah mengatur agar ada satu tempat pemungutan suara untuk setiap 1000 pemilih terdaftar. Pemungutan suara diperebutkan oleh Bo i, yang telah menghabiskan banyak waktunya di Perancis dan mengajukan bentuk monarki, dan
Dim, yang setuju pada bentuk republik. Menurut sejarawan Jessica Chapman, itu adalah pilihan antara "kaisar usang negara itu dan perdana menterinya yang jauh dari populer, Ngo Dinh Diem". Dalam pengumuman referendum, Dim menggambarkan keputusannya sebagai hal yang termotivasi oleh cintanya terhadap demokrasi dan ketidakpuasan rakyat terhadap kekuasaan Bo i. Perdana menteri
itu mengutip banyak petisi dari berbagai macam kelompok sosial, keagaamaan, dan politik meminta dia untuk menyelenggarakan jajak pendapat untuk menurunkan Bo i, mengklaim dia termotivasi oleh sentimen yang "absah dan demokratis" ini. Lansdale memperingatkan Dim atas kecurangan pemilu, yakin bahwa Dim akan memenangkan pemilihan bebas: "Selagi aku pergi aku tidak ingin
tiba-tiba membaca bahwa kau telah menang 99.99%. Aku tahu bahwa itu dicurangi." Pejabat Amerika Serikat berpendapat bahwa pemilihan yang jujur membuat Dim mendapatkan suara antara 60% hingga 70%.
Di bawah Persetujuan Elysee dan undang-undang setelahnya yang membuat Negara Vietnam pada 1949, posisi Bo i sebagai kepala negara tidak permanen dan tidak pasti. Kedaulatan dianggap ada hanya pada rakyatknya, dengan Bo i hanya sebagai terusan. Hasilnya, referendum itu sendiri berada dalam koridor hukum. Dim ketika itu tidak dipilih untuk
posisinya, sehingga dia melihat referendum sebagai peluang untuk menampik lawan-lawannya, yang mengklaim bahwa dia tidak demokratis dan otokratis. Peristiwa ini juga memberikan Dim peluang untuk meningkatkan martabatnya dengan mengalahkan Bo i dalam kompetisi satu lawan satu. Sebelumnya hal ini disetujui bahwa Majelis Nasional akan dipilih terlebih dahulu,
tetapi Dim langsung melanjutkan pemungutan suara, yang berarti bahwa dia akan mendapatkan kekuasaan total jika dia menyingkirkan Bo i sebelum lembaga legislatif dibentuk.
Diplomat Amerika Serikat khawatir aksi ini akan dilihat sebagai perebutan kekuasaan, sebagaimana Dim mengatur dan megnarahkan proses pemilihan yang padahal dia adalah salah satu calon. Mereka merasa bahwa lembaga legislatif seharusnya dibentuk terlebih dahulu dan bahwa lembaga itu seharusnya mengawasi referendum, tetapi Dim mengabaikan saran ini. Duta
Besar G. Frederick Reinhardt memberi tahu Washington bahwa Dim tidak ada niatan untuk membiarkan permainan ini jujur dan adil terhadap oposisinya, dan bahwa media luar negeri telah membuat banyak pernyataan demokratis Dim menjadi facade. Departemen Luar Negeri setuju dan memilih untuk menghindari menyiarkan referendum ini sebagai sebuah latihan dalam demokrasi karena takut akan memancing
reaksi negatif untuk kebijakan luar negeri mereka. Meksipun begitu, pejabat Amerika Serikat di Vietnam senang dengan referendum ini, sebagaimana mereka melihat hal ini sebagai peluang untuk memperkuat Vietnam Selatan dan menghindari kekalahan terhadap komunis karena mereka melihat republik sebagai bentuk yang lebih kuat.
Setelah menyatakan penghinaannya terhadap pemilihan reunifikasi 1956, Dim melihat referendum inni sebagai langkah awal dalam membuat negara jangka panjang untuk menguasai seluruh Vietnam Selatan. Dia berulang kali berkata bahwa pembuatan lembaga legislatif dan konstitusi untuk negara barunya ini menyusul setelah referendum.
Dim dilaporkan menganggap pemungutan suara ini sebagai peluang untuk melegitimasi dirinya sebagai simbol demokrasi Vietnam, sehingga dia dapat menyusun dan membenarkan penolakannya untuk terlibat dalam pemilihan nasional sebagai perjuangan antara kebebasan dan otoritarianisme komunis. Dim menegaskan bahwa Vietnam Selatan pada akhirnya akan menyatukan diri dalam sebuah negara di bawah admisintrasi demokratis
dan membebaskan teman sebangsa mereka di utara dari cengkraman komunis, dan memenangkan referendum sebagai langkah awal dalam memelihara demokrasi. Dasar dukungannya adalah untuk menggunakan hal ini sebagai sarana pembenaran atas penyingkiran Bo i, mengutip keputusan yang lalu bahwa menurut mereka, pro-komunis.
Salah satu tema utama Dim adalah bahwa referendum akan mengantarkan ke dalam era demokrasi yang sebelumnya belum ada: "Hal ini hanyalah langkah awal yang dibuat rakyat kami dalam penggunaan bebas hak-hak politik kami." Sehari sebelum pemungutan suara, Dim berkata: "Tanggal 23 Oktober ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara kita, pria dan wanita akan belajar satu
dari banyak hak-hak sipil dasar dalam demokrasi, hak untuk memilih." Pernyataan pemerintah empat hari sebelum pemungutan suara berisi: "Rekan-rekan yang terhormat, nyatakan keinginan Anda dengan tegas! Maju dengan sungguh-sungguh di jalan Kebebasan, Kemerdekaan, dan Demokrasi!"
Dim menjalankan kampanye hitam berupa serangan pribadi kepada kepala negara, yang kampanyenya dilarang. Tentara dan kepolisian negara berkeliling memaksakan pelarangan atas kegiatan pro-Bo i dan anti-Dim. Polisi berkeliling ke rumah-rumah, menjelaskan konsekuensi yang mengancam masyarakat jika tidak memilih. Mereka menyelenggarakan pertemuan-pertemuan di desa terpencil
dan memanggil khalayak ramai dengan pengeras suara. Pada umumnya, bentuk serangan Dim adalah menggambarkan Bo i sebagai mata keranjang pemabuk yang disibukkan dengan kesenangan tak bermoral dan tidak peduli dengan masalah masyarakat. Tradisi monarkis Vietnam dibangun di atas Konghuchu dan Mandat Surga sang kaisar, dan kampanye Dim mengklaim Bo i telah kehilangan mandatnya
melalui gaya hidupnya yang bejat. Menurut Joseph Buttinger, yang ditempatkan di Vietnam sebagai orang penting kedua di International Rescue Committee (Komite Penyelamatan Internasional), cara yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan "memalukan". Donald Lancaster, wartawan yang memberitakan pemilihan itu, berkata "Meskipun Bao Dai diberikan kesempatan untuk mempertahankan dirinya, media yang dikuasai pemerintah melanjutkan untuk meliputi dia dengan caci maki yang keji." Dim kemudian melarang Bo i memasuki Negara Vietnam.