Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi untuk merundingkan berbagai permasalahan ini, dan Yerusalem akan menjadi bagian dari negosiasi tersebut. Semasa pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2016, satu di antara janji kampanye Donald Trump adalah memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke yerusalem, yang dideskripsikan sebagai ibu kota abadi bangsa
Yahudi. Pada 1 Juni 2017, Trump menandatangani surat pernyataan pengabaian pada Undang-undang Kedutaan Besar Israel yang menunda pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem selama enam bulan, seperti yang pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya sejak 1995. Gedung Putih menyatakan bahwa tindakan ini akan membantu mereka menegosiasikan kesepakatan antara Israel dan Palestina, dan bahwa tindakan yang pernah dijanjikan akan ditepati di lain waktu.
Pada 6 Desember 2017, Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara formal dan menyatakan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dalam pernyataannya Donald Trump tidak menyebutkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina di masa depan, tetapi dia mengatakan bahwa pengakuan Amerika Serikat tersebut tidak dapat memecahkan masalah sengketa atas
perbatasan Yerusalem. Presiden Trump secara eksplisit menyatakan dukungannya untuk mempertahankan status quo tempat-tempat suci di Kota Lama Yerusalem. Setelah pengumuman ini diumumkan, Trump menandatangani surat pernyataan pengabaian yang menunda pemindahan selama sekurang-kurangnya enam bulan setelah penandatanganan surat.
Menanggapi pengumuman Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Turki, Yordania, Jerman dan Britania Raya menerbitkan peringatan keamanan kepada orang-orang Amerika Serikat yang melawat atau menetap di negara-negara tersebut. Amerika Serikat juga menerbitkan peringatan umum kepada orang-orang Amerika Serikat di luar negeri terkait kemungkinan demonstrasi disertai kekerasan. Konsulat Amerika Serikat di Yerusalem
membatasi lawatan pejabat pemerintahan ke Kota Lama Yerusalem. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yordania melarang pegawai untuk meninggalkan ibu kota dan anak-anak dari pegawai kedutaan tersebut diminta untuk tidak bersekolah dan tetap mendiami rumah mereka.
Pada 8 Desember, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan Trump "tak menunjukkan status terakhir perihal Yerusalem" dan "sangat jelas bahwa status akhir, termasuk perbatasan, akan diserahkan kepada kedua belah pihak untuk dirundingkan dan diputuskan." Pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan segera mengenai cara Amerika Serikat
berurusan dengan Yerusalem, termasuk kebijakan untuk tak memasukkan nama negara pada paspor penduduk yang lahir di Yerusalem.
Ketika ditanya mengenai apa yang diperbuat Amerika Serikat di Tembok Barat, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Heather Nauert mengatakan tidak mengambil posisi apapun pada batas keseluruhan, sembari mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Dari 11 mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, sembilan orang di antaranya mengkritisi perubahan kebijakan Trump, terkecuali Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel dari 1959 sampai 1961 Ogden R. Reid yang menganggap keputusan Trump merupakan keputusan yang tepat. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel dari 1997 sampai 1999 Edward S. Walker Jr. juga mendukung pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel: "Ini
benar-benar sebuah pertanyaan dari apa yang disebut sebagai garis batas dan perbatasan untuk ditarik di sekitar Israel dan Palestina." Daniel C. Kurtzer mencatat pengucilan internasional Amerika Serikat dalam pernyataannya dan Richard H. Jones menyatakan keprihatinannya bawa memindahkan kedutaan besar akan memicu konflik yang lebih lanjut. Sejumlah mantan duta besar seperti Martin S. Indyk menyatakan
bahwa mereka terbuka untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, asalkan Israel setuju untuk memperlambat pembangunan permukiman dan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Pendapat organisasi Kristen di Amerika Serikat terbelah mengenai ini: Dewan Gereja Nasional (National Council of Churches, NCC) yang mewakili 38 aliran yang berbeda menerbitkan pernyataan yang menyebut perubahan dalam kebijakan ini kemungkinan akan mempertajam konflik regional dan biaya hidup, sementara Liberty Counsel, organisasi Evangelis sayap, menyokong keputusan ini. Langkah ini didukung oleh banyak organisasi dan
pemimpin evangelis konservatif Amerika Serikat termasuk Pemimpin Kristen Amerika untuk Israel (American Christian Leaders for Israel), Jerry Falwell, dan Mike Huckabee. Johnnie Moore, satu di antara penasihat Evangelis Trump, mengatakan keputusan ini memenuhi janji kampanye Trump untuk basis pemilih dari kalangan Evangelis. Keputusan ini juga disambut oleh Rabbi Yechiel Eckstein, pendiri Persekutuan Kristen dan Yahudi Internasional (International Fellowship of Christians and Jews).
Banyak organisasi Yahudi terkemuka di Amerika Serikat menyambut pengumuman ini, termasuk Konferensi Presiden Organisasi Yahudi Amerika Utama, yang terdiri dari 51 organisasi Yahudi nasional, begitu juga dengan sejumlah organisasi yang dinaunginya: Komite Urusan Umum Amerika-Israel (AIPAC), Federasi Yahudi Amerika Utara, Kongres Yahudi Amerika, Komite Yahudi Amerika, Organisasi Zionis Wanita Hadassah
Amerika, Persatuan Ortodoks, dan Dewan Nasional Israel Muda. Gerakan konservatif Amerika Serikat, Israel dan cabangnya di seluruh dunia juga menyambut pengakuan ini. Persatuan Ortodoks, organisasi payung terbesar Amerika Serikat yang mewakili Yahudi Ortodoks berterima kasih kepada Trump atas permulaan proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem.
Liga Anti-Fitnah menyebut pengauan ini penting dan lama tertunda, sembari terus menyatakan sokongan untuk solusi dua negara. AIPAC menyatakan sokongannya untuk Yerusalem yang tak terpecah-pecah, tetapi juga mengakatan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem tidak akan "berprasangka terhadap hasil dari proses perdamaian Israel-Palestina. Morton Klein, Kepala Organisasi Zionis
Amerika Serikat, mengatakan bahwa Trump akhirnya mengakui dengan jelas. Pusat Simon Wiesenthal menyatakan pengumuman Trump akan membenarkan kesalahan historis. Pengumuman ini juga disambut oleh Koalisi Yahudi Partai Republik.
Gerakan Yahudi Reformasi menyebut pengumuman ini tidak diumumkan pada waktu yang tepat dan mengatakan pengumuman ini akan memperburuk konflik, tetapi juga mendeklarasikan bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi bangsa Yahudi dan Negara Israel dan bahwa mereka berbagi kepercayaan presiden bahwa pada saat yang tepat, Kedutaan Besar Amerika Serikat semestinya
dipindahkan dari Tel Aviv menuju Yerusalem. Seperti Gerakan Yahudi Reformasi, Dewan Demokratik Yahudi Amerika Serikat menyatakan sokongannya atas Israel sebagai ibu kota yang tak terpecah-pecah, namun mengkritik Trump karena mengabaikan dukungan atas perdamaian yang penuh arti antara bangsa Palestina dan bangsa Israel. Kelompok kebijakan Timur Tengah sayap J Street menyebut waktu pengumuman
prematur dan memecah belah. J Street, Dana Israel Baru, dan organisasi Zionis progresif Ameinu menyatakan perhatian mereka bahwa pemindahan ini akan merusak upaya perdamaian Timur Tengah dan dapat berujung pada kekerasan.
Pada Desember 2017, lebih dari 130 cendekiawan di bidang kajian Yahudi dari seluruh Amerika Utara mengkritik keputusan pemerintahan Trump. Mereka menyerukan kepada pemerintahan Amerika Serikat untuk mengambil tindakan untuk mengurangi ketegangan dan "mengklarifikasi hak-hak Palestina yang sah demi masa depan Yerusalem." Menurut "Haaretz", banyak cendekiawan mengkritik pemerintahan trump dan pemerintah Israel saat ini.