Gerakan Jogja Independent
rupanya cukup ampuh untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan Gerakan Joint. Kelemahannya, mekanisme seperti itu menjadikan gerakan ini kurang berkelanjutan karena tidaka da timbal balik yang jelas yang bisa diberikan kepada masyarakat, selain harapan akan perbaikan di berbagai lini setelah calon walikota usungan Joint terpilih.
Lebih jauh lagi, apabila digambarkan dengan jelas, di dalam struktur Gerakan Joint terdapat berbagai aktor yang menjalankan fungsinya masing-masing. Aktor-aktor tersebut terdiri dari tim inisiator yang merupakan 7 orang pertama penggagas Gerakan Joint; tim seleksi yang terdiri dari 5 orang komite konvensi dan 9 anggota tim seleksi; serta kandidat atau calon Wali kota dan para relawan yang
merupakan tim sukses serta masyarakat umum. Dari kelompok aktor-aktor tersebut, dapat diklasifisikan bahwa tim inisiator dan tim seleksi adalah sekelompok orang yang dipilih melalui perekrutan tertutup atau close recruitment. Mereka terpilih karena hasil diskusi atau rembug mengenai keresahan yang sama-sama mereka alami serta kapasitas dan kualitas mereka menyoal
bidang-bidang terkait. Sementara itu, aktor yang tergolong dalam kandidat dan relawan terpilih melalui proses perekrutan terbuka atau open recruitment. Gerakan Joint sangat terbuka dengan berbagai lapisan masyarakat untuk bergabung ke dalam kelompok tersebut.
Masyarakat Yogyakarta secara umum dapat dikatakan melek politik. Hal itu dapat dilihat dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di Yogyakarta menunjukan angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2014, partisipasi pemilih pada pemilihan presiden mencapai angka 77.15 persen yang notabene naik dibandingkan pemilu legislatif tahun 2014 yang hanya sekitar 75 persen. Di samping
tingginya angka partisipasi politik, masyarakat Yogyakarta juga masih sangat terikat dengan keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta dominannya kekuatan Muhammadiyah dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat. Berbagai macam partai politik dan kandidat politiknya tentu, memiliki strategi tertentu dalam rangka memenangkan hati masyarakat.
Sebagai misal, data penelitian Daliyoto (2013) menyebutkan bahwa setiap partai politik di Yogyakarta telah memiliki basis masa di setiap kecamatan. Dalam artian, partai politik itu sudah memetakan akan mendominasi wilayah mana di Yogyakarta. Sebagai contoh, Kecamatan Mantrijeron, Pakualaman, Tegalrejo, Gondokusuman didominasi oleh Partai Demokrat; Kecamatan Kraton, Gondomanan, dan Kotagede didominasi
oleh Partai Amanat Nasional; kecamatan Mergangsan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; sementara Kecematan Ngampilan, Danurejan didominasi oleh Partai Keadilan Sejahtera.
Dengan demikian, wilayah-wilayah tersebut menunjukan bahwa pengaruh partai politik masih sangat kuat di dalamnya. Meskipun masyarakat juga menyadari bahwa keberadaan partai politik di sana tidak mampu menunjukan fungsinya setelah pemilukada atau pemilu berakhir. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Gerakan Joint yang memiliki idealism non-partisan dan menolak adanya kontrak politik.
Sementara itu, hampir seluruh kecamatan yang ada di Yogyakarta telah dikuasai oleh partai politik yang dapat dipastikan di dalamnya terdapat kontrak politik antara kandidat yang akan diusung dengan tim sukses dan partai politik pendukungnya. Sebagai contoh adalah calon Wali Kota Yogyakarta 2017. Calon nomor urut satu yaitu Imam Priyono dan Achmad Fadli
memperoleh dukungan dari partai koalisi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem. Sementara itu, calon nomor urut dua, yaitu Hariyadi Suyuti dan Heroe Poerwadi memperoleh dukungan dari beberapa partai politik seperti Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.
Pada tahun 2016, Gerakan Joint memilih Garin Nugroho dan Rommy Haryanto sebagai kandidat Walikota da Wakil Walikota Yogyakartatahun 2017. Tugas para tim seleksi setelah terpilih kandidat tersebut tidak berhenti sampai di situ. Mereka harus menjadi tim pengarah untuk merumuskan berbagai strategi penyuksesan calon tersebut menjadi Walikota dan Walikota Yogyakarta. Hal-hal yang perlu dipikirkan
adalah mencakup strategi pengumpulan dana, strategi promosi dan kampanye, serta strategi mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Perlu digarisbawahi bahwa jumlah KTP minimal yang harus dikumpulkan Gerakan Joint untuk menyukseskan calonnya maju menjadi Walikota dan Wakil Walikota tidak sedikit.
Dalam penerapannya, mereka kemudian membuat kampanye dengan jargon "Satu KTP untuk Perubahan". Mereka saling bekerja sama untuk merealisasikan jargon tersebut dengan beberapa macam metode, seperti telepon, berkeliling, hingga melakukan undangan kepada kelompok-kelompok kecil. Hal itu dinilai sebagai startegi mereka untuk "jemput bola". Selain startegi tersebut, mereka juga melakukan metode sedekah KTP melalui website
mereka. Melalui metode-metode tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pemberian dukungan kepada kandidat yang diusung Joint dalam memenangkan kontestasi politik.
Dalam perkembangannya, proses pengumpulan KTP untuk Gerakan Joint juga mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan utamanya adalah berkaitan dengan penurunan jumlah relawan mereka. Kebanyakan relawan Joint merupakan mahasiswa aktif. Lambat laun, aktivitas mereka dalam mendukung Joint menjadi menurun karena beberapa faktor, seperti banyaknya tugas kuliah, Kuliah Kerja Nyata (KKN), ujian semester, dan
lain sebagainya. Pada saat itu, terdapat pula calon kandidat Joint yang berasal dari dunia kemahasiswaan, yaitu Emmy Yuniarti Rusadi dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sebelum proses pencalonan, banyak kalangan mahasiswa yang mendukung dia dan secara tidak langsung turut mendukung Gerakan Joint. Namun demikian, setelah ia dinyatakan tidak lolos dan
dikalahkan oleh pasangan Garin Nugroho dan Rommy Haryanto, seketika dukungan dari kelompok mahasiswa terhadap Gerakan Joint menjadi sangat berkurang.
Di tengah pasang surut dukungan tersebut, Gerakan Joint masih terus berjuang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah mereka rancang. Meskipun demikian, pada akhir periode pengumpulan KTP, Gerakan Joint hanya mampu mengumpulkan 4027 KTP yang membuatnya tidak mampu mengusung calonnya, yaitu Garin Nugroho dan Rommy Haryanto, maju dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta 2017. Kemudian, kandidat
calon walikota Yogyakarta yang bertarung hanya ada dua pasang, yang keduanya berasal dari partai politik. Hal itu menunjukkan bahwa Gerakan Joint belum berhasil merealisasikan visi dan misinya. Bahkan calon pasangan walikota yang melaju pun keduanya berasal dari partai politik.
Menurut penelitian Rizka (2017), kegagalan Joint dalam pemilihan walikota menunjukan beberapa sebab. Sebab tersebut yang menjadi asal muasal tidak tercukupinya jumlah KTP minimal yang harus dikumpulkan oleh Joint. Pertama, jumlah relawan Joint masih kurang, bahkan cenderung dianggap terlalu sedikit. Pendanaan yang dimiliki juga jauh dari kata cukup. Sebagaimana diketahui, Joint harus
mengumpulkan KTP lebih dari 26000 untuk memastikan calonnya, yaitu Garin dan Rommy, dapat mengikuti ajang pemilihan walikota. Sementara itu, Gerakan Joint hanya memiliki 15 orang relawan dengan target atau beban kerja yang cukup berat. Hal itu diakui menjadi penyebab semakin sedikitnya jumlah relawan yang bekerja dengan Gerakan Joint. Para relawan tersebut tidak memperoleh tunjangan transportasi dan
akomodasi. Penyebabnya tentu saja faktor pendanaan mereka yang tidak berkelanjutan. Menurut penelitian yang sama juga disebutkan bahwa tim inisiator dan tim penyeleksi di Gerakan Joint juga kurang melibatkan para relawan dalam pengambilan keputusan. Mereka kerap kali mengambil keputusan sendiri dan terkesan memisahkan antara relawan dan tim. Hal ini menimbulkan kurangnya ikatan emosional di antara mereka.