Hati nurani
Ketidakmampuan menyadari dan menerima bahwa penilaian hati nurani mungkin keliru bisa membuat hati nurani seseorang dimanipulasi orang lain agar menjustifikasi tindakan-tindakan egois dan tidak bijak. Apabila dilakukan hanya untuk mengglorifikasi hal-hal yang sifatnya ideologis dan dengan kesetiaan ideologis tingkat tinggi, tanpa diberikan justifikasi eksternal yang altruistik
dan memperhatikan norma, hati nurani bisa saja menjadi buta moral dan berbahaya bagi individu yang bersangkutan dan kemanusiaan secara umum. Langston berargumen bahwa filsuf etika kebajikan selama ini mengabaikan hati nurani secara tidak perlu karena hati nurani yang sudah dilatih agar berpendapat bahwa prinsip dan aturan yang digunakannya adalah aturan dan prinsip
yang harus digunakan semua orang, dalam praktiknya kemudian aturan dan prinsip tersebut menjadi bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu. Di dalam komunitas yang dianggap sebuah masyarakat sebagai perkembangan moral tertinggi, memang terjadi sedikit sekali perdebatan mengenai cara bertindak. Emmanuel Levinas beranggapan bahwa hati nurani adalah sebuah
pertemuan ilahiah dengan perlawanan terhadap egoisme diri kita. Dengannya, kita mengembangkan moralitas dengan cara mempertanyakan rasa kebebasan kehendak kita yang naif dalam menggunakan kekuasaan atau kekerasan. Semakin kita ingin mengendalikan diri, proses ini pun menjadi semakin sulit. Dengan kata lain, penerimaan sang Liyan, bagi Levinas, adalah esensi hati nurani
yang benar. Dengan penerimaan ini, ego kita dapat menerima bahwa kita pun dapat salah saat menilik orang lain. Kita juga menjadi sadar bahwa kebebasan kehendak yang egois itu "tidak bersifat mengikat" dan kesadaran akan hal ini memiliki tujuan yang transenden: "Saya tidak sendirian... dalam hati nurani, saya memiliki pengalaman yang tidak berhubungan dengan wahana a priori apa pun, sebuah pengalaman yang tidak berkonsep."
Para pengacara humanis Inggris di abad ke-16 dan 17 menafsirkan hati nurani sebagai sekumpulan prinsip universal yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan pada saat penciptaan, untuk digunakan dengan akal budi. Hal ini secara perlahan mereformasi sistem hukum yang awalnya berdasar pada Hukum Romawi, menggantikannya dengan bentuk-bentuk tindakan, pembelaan tertulis, penggunaan sistem juri, dan
pola litigasi seperti Demurrer dan Assumpsit yang menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap elemen salah dan benar dalam kejadian sebenarnya. Dalam parlemen, pemilihan berdasarkan hati nurani membolehkan para legislator untuk memilih tanpa batasan keanggotaan partai politik. Dalam pengadilannya di Yerusalem, kriminal perang Nazi, Adolf Eichmann, mengklaim bahwa ia hanya
mengikuti perintah legal di bawah paragraf 48 kode Militer Jerman yang mengatakan bahwa: "nilai penghukuman suatu aksi atau inaksi tidak dapat dihapuskan dengan dasar bahwa orang tersebut melakukannya dengan berdasarkan pada hati nurani atau perintah agamanya." Deklarasi Universal HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (DUHAM PBB), yang merupakan bagian dari kebiasaan internasional secara khusus
merujuk pada kata hati nurani di Pasal 1 dan 18. Selain itu, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik juga menyebut hati nurani dalam Pasal 18.1.
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.
Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
Dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut memberikan kewajiban hukum internasional untuk melindungi orang-orang yang menolak ikut wajib militer atas dasar hati nurani.
John Rawls, dalam Teori Keadilan, menggambarkan seseorang yang menolak ikut wajib militer atas dasar hati nurani sebagai seorang individu yang siap melakukan tindakan pembangkangan sipil di muka umum (dan biasanya di hadapan perlawanan besar-besaran) untuk melawan suatu aturan legal yang dijustifikasi dengan cara melanggar kebajikan sosial dasar (seperti misalnya keadilan, kebebasan, atau
kesetaraan), serta prinsip moralitas dan hukum yang diambil darinya. Rawls berpikir bahwa pembangkangan sipil harus dipandang sebagai semacam upaya naik banding atau peringatan terhadap suatu aturan hukum yang melawan kebajikan fundamental masyarakat, yaitu keadilan. Pembangkangan sipil tetap menunjukkan penghormatan dan kesetiaan kepada rule of law yang ditunjukkan dengan
metodenya yang tanpa kekerasan dan transparan. Di sisi lain, teori Rawls tidak mampu mengakomodasi perlawanan berdasarkan hati nurani untuk penilaian dasar masyarakat terkait dengan keadilan atau dengan prinsip moral atau etis yang baru saja timbul (seperti misalnya penghormatan untuk hak lingkungan hidup) dan belum menjadi bagian dari penilaian masyarakat tersebut.
Selain itu, amat sulit bagi masyarakat untuk memprediksi dan menentukan secara konsisten bahwa sebuah keputusan mayoritas bersifat adil atau tidak adil. Perlawanan berdasarkan hati nurani, yakni ketika seseorang menolak taat hukum, seharusnya tidak muncul secara tidak dipikirkan atau dari "hati nurani tradisional" yang naif; hal tersebut hanya akan
memudahkan sikap yang tidak mau menyetarakan hukum dengan norma moral atau HAM serta tidak mau menjauhkan hukum dari ketidakhormatan terhadap institusi demokratis. Perlawanan tersebut harus didasarkan pada "hati nurani kritis", yaitu kepercayaan moral atau religius yang benar-benar dalam dan matang secara konseptual, yang dianggap berlawanan secara fundamental (bukan hanya karena tidak
sesuai dengan keinginan atau impuls egois) misalnya dengan semua hukum wajib militer atau kewajiban legal untuk membantu perang Negara secara finansial. Salah satu contoh yang terkenal adalah ketika Henry David Thoreau, penulis Walden, mau dipenjara karena ia menolak membayar pajak setelah berselisih dengan sebuah kebijakan pemerintah, dan amat frustrasi dengan korupsi dan
ketidakadilan mesin demokrasi negara. Di Amerika Serikat, kasus terbaru adalah Kimberly Rivera, seorang serdadu Tentara Amerika Serikat dan ibu empat anak yang setelah berjuang 3 bulan di Perang Irak, mengatakan bahwa perang tersebut immoral dan mencari suaka di Kanada pada tahun 2012. Ia kemudian dideportasi dan ditahan di AS.
Dalam Perang Dunia II, Britania Raya memberikan status pelawan berdasarkan hati nurani bukan hanya kepada kaum pasifis, tetapi juga kepada orang-orang yang menolak berjuang dalam perang tertentu. Hal ini sebagian dilaksanakan karena penghormatan, sebagian lain demi menghindari persekusi kasar dan gagal terhadap para pelawan berdasarkan hati nurani sebagaimana terjadi dalam Perang Dunia I.
Amnesty International mengadakan kampanye untuk melindungi orang-orang yang dipenjara sebagai narapidana hati nurani karena kepercayaan hati nurani mereka yang terkait dengan kebebasan intelektual, politik, dan artistik. Aung San Suu Kyi dari Burma adalah pemenang Penghargaan Duta Hati Nurani Amnesty International pada tahun 2009. Dalam hukum, klausa hati nurani adalah sebuah provisi dalam suatu
aturan hukum yang memperbolehkan seorang profesional kesehatan untuk melawan hukum (misalnya terkait aborsi bedah atau obat), apabila hukum tersebut tidak sesuai dengan kepercayaan religius atau hati nurani orang yang bersangkutan.