Kerja sama tertingkatkan
Lithuania, Luksemburg, Hongaria, Malta, Belanda, Austria, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, Slovakia, Finlandia, Swedia, Inggris. Pada Juni 2016, Dewan UE memberi wewenang kepada 18 negara anggota untuk memulai kerja sama tertingkatkan di bidang yurisdiksi, hukum yang berlaku, pengakuan serta penegakan keputusan dalam pengelolaan harta pasangan internasional. Pengelolaan harta perkawinan dan konsekuensi harta dari pasangan yang
terdaftar. Kemudian dilaksanakan kerja sama tertingkatkan melalui Regulasi (EU) 2016/1103 untuk pasangan yang sudah menikah dan Regulasi (EU) 2016/1104 untuk pasangan terdaftar, keduanya akan diberlakukan mulai 29 Januari 2019.
Regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan harta pasangan internasional memberikan aturan yang jelas dalam kasus perceraian atau kematian dan mengakhiri proses paralel dan mungkin bertentangan di berbagai negara anggota, misalnya pada kekayaan atau rekening bank. Regulasi ini berlaku di 17 negara: Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Jerman, Yunani, Spanyol, Prancis, Kroasia, Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, Austria, Portugal, Slovenia,
Finlandia, Swedia. Dasar pemikiran di balik gagasan Kantor Kejaksaan Umum Eropa atau ' (') adalah karena sebagian dari sumber keuangan UE setiap tahunnya lenyap akibat penipuan atau penyalahgunaan yang terjadi di seluruh negara anggota, sehingga dianggap perlu adanya suatu badan yang kompeten untuk menyelidiki perilaku ilegal tersebut. Pada 17 Juli 2013 Komisi
Eropa mengusulkan regulasi untuk pembentukan '. Setelah tidak ada konsensus yang tercapai di antara semua negara anggota UE, negara-negara yang ingin berpartisipasi menyampaikan kepada Parlemen Eropa, Dewan dan Komisi pada 3 April 2017 bahwa mereka akan melanjutkan pembentukan ' dengan prosedur kerja sama tertingkatkan. Hal ini dilakukan di bawah "TFEU" Pasal 86, yang
memungkinkan prosedur kerja sama tertingkatkan disederhanakan dan tidak memerlukan otorisasi dari Dewan untuk meneruskannya. Negara anggota yang berpartisipasi menyepakati naskah legislasi untuk membentuk ' pada 8 Juni. Pada 12 Oktober para menteri kehakiman dari 20 negara anggota dengan suara bulat menyetujui berdirinya ' yang akan mulai berfungsi pada 2020. Pemerintah Belanda akan
memutuskan sebelum 2021 akan bergabung atau tidak dengan ", menurut perjanjian koalisi yang diterbitkan pada Oktober 2017.
Kantor Jaksa Penuntut Umum Eropa dibentuk dengan tujuan untuk melaksankan penyelidikan, penuntutan dan menyeret ke pengadilan para pelaku serta kaki tangannya yang melakukan kejahatan terhadap kepentingan keuangan UE. Kantor ini dapat melaksanakan penyelidikan dan bertindak sebagai jaksa di depan pengadilan yang berwenang di negara-negara anggota.
Pada bulan September 2011, Komisi Eropa mengusulkan pajak transaksi keuangan (') yang selaras untuk UE. Usulan tersebut berfokus pada transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Usulan kerangka kerja ' menetapkan pajak yang berlaku untuk semua pasar, semua instrumen (saham, obligasi, derivatif, dll.), dan semua pelaku sektor keuangan (bank, bank bayangan,
manajer aset, dll.). Tujuannya untuk memastikan perlakuan yang sama terhadap lembaga keuangan, produk, dan pasar di UE, sekaligus meminimalkan distorsi potensial di berbagai segmen pasar dan mengurangi risiko penghindaran pajak, substitusi instrumen keuangan, dan relokasi.
Setelah usulan tersebut dipublikasikan, kelompok kerja di Dewan yang mewakili pemerintah negara-negara anggota membahas usulan tersebut. Namun, pada pertengahan 2012, tidak ada kesepakatan bulat di tingkat Dewan. Meskipun demikian, sejumlah negara anggota menyatakan keinginannya untuk terus maju melalui prosedur kerja sama tertingkatkan. Pada akhir Oktober 2012, Komisi menerima permintaan
untuk melaksanakan kerja sama tertingkatkan di bidang ' dari 11 negara anggota (Belgia, Jerman, Estonia, Yunani, Spanyol, Prancis, Italia, Austria, Portugal, Slovenia, dan Republik Slovakia). Negara-negara anggota meminta izin untuk memperkenalkan sistem ' di bawah kerja sama tertingkatkan, berdasarkan ruang lingkup dan tujuan sesuai usulan awal dari Komisi. Komisi menganalisis permintaan tersebut
untuk memastikan kompatibilitasnya dengan hukum UE, juga dengan mempertimbangkan kepentingan negara anggota yang tidak berpartisipasi. Komisi kemudian menyimpulkan bahwa semua ketentuan hukum untuk kerja sama tertingkatkan yang diatur oleh Perjanjian telah dipenuhi. Pada 22 Januari 2013 Dewan mengeluarkan keputusan otorisasi pada 11 negara anggota untuk melaksanakan kerja
sama tertingkatkan di bidang pajak transaksi keuangan, setelah Parlemen Eropa memberikan persetujuannya. Pada tanggal 14 Februari 2013, Komisi mengusulkan Direktif Dewan tentang penerapan kerja sama tertingkatkan di bidang " bersama dengan evaluasi dampak yang direvisi.
Pajak transaksi keuangan akan memperkuat Pasar Tunggal (') dengan mengurangi pendekatan nasional yang berbeda-beda untuk pajak transaksi keuangan dan akan memastikan bahwa sektor keuangan memberikan kontribusi yang adil dan substansial terhadap pendapatan publik. Diskusi sedang berlangsung antara negara anggota yang berpartisipasi. Pada 2018, tercatat 10 negara Anggota yang berpartisipasi dalam ' (Belgia, Jerman, Yunani, Spanyol, Prancis, Italia, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia).
Pada bulan Maret 2017, para menteri dari tujuh negara Eropa (Prancis, Jerman, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal dan Spanyol) menandatangani sebuah deklarasi dalam mendukung infrastruktur komputasi dan data generasi berikutnya di Roma. Kemudian pada Juni 2017 Belgia ikut menandatangani disusul Slovenia pada Juli 2017, Bulgaria dan Swiss pada Oktober 2017, Republik Ceko, Siprus dan Polandia pada 2018. Komisi bersama-sama negara anggota berinvestasi
untuk membangun infrastruktur superkomputer Eropa kelas dunia dengan menyatukan kekuatan di tingkat Eropa untuk memproses ", dalam rangka memenuhi tuntutan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat.
Lembaga pendanaan baru ' atau ' akan mengelola, membangun dan menyebarkan infrastruktur Komputasi Performa Tinggi di seluruh Eropa. ' juga mendukung penelitian dan program inovasi dalam pengembangan teknologi dan mesin-mesin (perangkat keras) serta aplikasi (perangkat lunak) yang akan berjalan pada superkomputer ini. ' diharapkan dapat beroperasi mulai 2019.
" menyatukan sumber daya Eropa untuk memproses data besar, berdasarkan teknologi Eropa yang kompetitif dengan tujuan:
Ada 13 negara yang berpartisipasi dalam investasi superkumputer ini: Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Jerman, Yunani, Spanyol, Prancis, Kroasia, Italia, Siprus, Luksemburg, Belanda, Portugal, Slovenia, ditambah negara non-UE Swiss.