Hukum penistaan agama
Pada November 2017, kelompok Islamis bernama Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan mengadakan demonstrasi di Islamabad. Mereka menuntut pemerintah membatalkan amendemen sumpah calon pejabat yang membuka peluang beberapa sumpah atas dasar agama. Mereka juga memaksa Menteri Hukum Zahid Hamid mengundurkan diri.
Negara Palestina memiliki beberapa aturan dalam hukum sipil dan militer terhadap penistaan agama. Pada tahun 2010, aturan ini digunakan untuk menjerat Waleed Al-Husseini, pemuda dari Qalqilya, Tepi Barat, yang keluar dari Islam dan menjadi ateis dan menantang secara terbuka sekaligus mencemooh agama secara daring. Ia ditangkap tanpa tuduhan dan dipenjara pada Oktober 2010. Otoritas Palestina
kemudian menuduh Al-Husseini melakukan penistaan agama di Internet. Pengamat HAM Palestina waktu itu memperkirakan Al-Husseini akan diadili menurut hukum Yordania tahun 1960 tentang larangan mencemooh agama yang masih berlaku di Tepi Barat. Al-Husseini justru dikenakan tiga dakwaan dalam KUHP Militer Palestina, yaitu: "memancing kebencian agama" (Pasal
177), "menghina pemuka agama" (Pasal 225 dan 226/B), dan "menyinggung pandangan agama" (Pasal 230/A). Ia akhirnya dibebaskan setelah 10 bulan di penjara atas banyaknya tekanan diplomatik internasional, khususnya tekanan Perancis.
Definisi "penistaan agama" ditambahkan ke hukum Perancis pada abad ke-13 (setelah diperdebatkan panjang lebar oleh kaum moralis Perancis) berdasarkan definisi dari St. Thomas Aquinas: dosa bahasa, "keengganan mengakui kepercayaan seseorang", yang mencerminkan serangan terhadap kesucian agama. Definisi ini menjadi dasar hukuman resmi yang dipakai berulang-ulang pada masa
pemerintahan Louis IX. Ia kelak dikanonisasi oleh Gereja Katolik sebagai Saint Louis. Ia terobsesi melawan orang-orang sesat, Yahudi, dan Muslim, dan menetapkan hukuman pemotongan lidah dan bibir untuk penistaan agama. Louis IX mengesahkan undang-undang penistaan agama pada tahun 1254 setelah ia pulang dari Perang Salib Ketujuh.
Pada awal Revolusi Perancis, menurut Pasal 10 dan 11 Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara 1789 ("Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen") sebutan penistaan agama dihapus dari perundangan Perancis tahun 1791, tetapi penggunakan bahasa kasar atau mengganggu ketertiban umum tetap dilarang. Penistaan benda suci dipidanakan tahun 1825 pada masa Restorasi Bourbon (1814), lalu dicabut oleh Louis
Philippe yang agak sekuler tahun 1830. "Penghinaan agama" ("outrage à la morale religieuse") diperkenalkan dalam Undang-Undang 17 Mei 1819. Aturan ini dihapus dari hukum Perancis oleh Undang-Undang 29 Juli 1881 yang mengukuhkan kebebasan pers., dan sejak 1972 seiring ratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, hukum Perancis melarang kebencian atau kekerasan terhadap, dan pencemaran nama
baik terhadap, seseorang atas dasar keanggotaan agama, bangsa, etnis, ras, orientasi seks, atau disabilitas (Pasal 23, 24, 32). Undang-Undang 1881 melindungi individu dan kelompok individu dari pencemaran nama baik atau penghinaan ("injure" dan "outrage" untuk duta besar asing) dan mengecualikan tokoh-tokoh agama (seperti Yesus) beserta ajarannya.
Provinsi Alsace-Moselle adalah pengecualian khusus karena daerah ini dianeksasi oleh Jerman pada 1871 sampai 1918 ketika hukum "penghinaan agama" dihapus di seluruh Perancis. KUHP Jerman menggantikan hukum Perancis pra-1871, tetapi hukum daerah di Alsace-Moselle mewarisi beberapa bagian KUHP Jerman pada tahun 1919 seperti aturan agama serta Pasal 166 dan 167 ketika
daerah ini dikembalikan ke Perancis. Aturan warisan tersebut meliputi larangan penistaan agama (diterjemahkan dari "lästerung" dalam bahasa Jerman) Kristen dan Yahudi tanpa menyebut Islam. Namun, karena Pasal 166 tidak masuk draf resmi hukum Perancis sejak UU 1 Juni 1924 (Pasal 1 dan 1s juga masuk hukum Alsace-Moselle), hukum Perancis secara umum mengacu pada UU 29
Juli 1881. Pasal 166 diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis pada tahun 2013 melalui dekret n•2013-395 dan n•2013-776, tetapi tidak diberlakukan setelah pengadilan banding Colmar menolak menerapkannya pada tahun 1954 karena bertentangan dengan Pasal 167 (mengganggu praktik ibadah). Menteri Kehakiman mengatakan bahwa Pasal 166 secara implisit sudah batal karena bertentangan dengan
hukum dasar Perancis. Keabsahannya juga dipertanyakan oleh pengadilan sejak 1975 dan dipersoalkan konstitusionalitasnya sejak 2008. Sebagai tanggapan atas penembakan Charlie Hebdo, Parlemen Perancis secara simbolis membatalkan hukum "penistaan agama" yang sudah lama tidak dipakai di Alsace-Moselle pada Oktober 2016 yang sebelumnya memang tidak bisa dipakai secara implisit.
Meski KUHP Polandia tidak menyebutkan hukum penistaan agama, undang-undang ini menyatakan bahwa "Barang siapa yang menyinggung perasaan beragama orang lain dengan menghina secara terbuka benda suci atau tempat ibadah akan dikenakan denda, pembatasan kebebasan, atau kehilangan kebebasan selama-lamanya 2 tahun". Pasal ini diangkat berkali-kali oleh politikus dan aktivis pro-gereja
apabila mereka merasa tersinggung. Penentang pasal ini menegaskan bahwa karena rancu, pasal ini bisa disalahgunakan dengan membatasai kebebasan berbicara dan mencegah perdebatan apapun tentang pengaruh gereja yang luas di dalam kehidupan sosial, seksual, dan politik Polandia.
Tokoh yang pernah dijerat hukum ini adalah penyanyi pop Dorota "Doda" Rabczewska. Pada tahun 2012, ia didenda sebesar 5000 zoty karena mengatakan dalam sebuha wawancara bahwa Alkitab ditulis oleh orang 'mabuk anggur dan menghirup ganja'. Keluhannya ditolak oleh Pengadilan Konstitusi yang membenarkan bahwa hukum ini tidak melanggar Konstitusi.
Penistaan agama di Qatar diancam kurungan penjara selama-lamanya 7 tahun. Selain itu, undang-undang mencantumkan hukuman penjara 1 tahun atau denda sebesar QR1000 untuk pencemaran Islam dengan memproduksi atau mempromosikan gambar yang bersifat merendahkan Islam.
Kritik agama secara daring (Internet) disensor di Qatar. Dinas penyensoran Perusahaan Penyiaran Umum dan Pertelevisian Qatar memantau konten sensitif dalam siaran impor luar negeri.
Rumania tidak memiliki hukum penistaan agama. Menurut undang-undang Rumania, "kultus, perkumpulan agama, dan kelompok agama... tidak boleh melanggar... hak asasi manusia dan kebebasan dasar". Menurut Konstitusi Rumania, kebebasan ini meliputi kebebasan berpikir dan berekspresi.
Pada Mei 2011, Wakil dari Partai Liberal Nasional mengusulkan rancangan undang-undang pencegahan intoleransi agama yang melarang penistaan agama. RUU ini dicabut pada akhir bulan itu.
Pasca-insiden Pussy Riot, anggota DPR Rusia mempertimbangkan rancangan undang-undang tentang hukuman penjara untuk penistaan tempat ibadah. Duma Negara mendalami "tindakan penistaan properti Gereja dan mengusulkan amendemen terhadap KUHP Rusia" dalam sidang musim gugur tahun 2012. Persatuan Warga Ortodoks dan Anggota Parlemen dari Partai Rusia Bersatu mendukung proposal ini. Anggota parlemen tersebut mengatakan,
"Kita perlu mengamendemen KUHP untuk menenangkan orang-orang liar ini yang tidak ada kerjaan dan malah melakukan pelanggaran semacam ini."
RUU ini diterima pada tanggal 11 Juni 2013. Menurut Pasal 148 KUHP Rusia 1, "tindakan terbuka yang bertentangan dengan masyarakat dan dilakukan dengan tujuan menghina kepercayaan agama" adalah kejahatan federal. Bagian dua pasal 148 mencantumkan hukuman yang lebih keras untuk tindakan yang sama apabila ditambah dengan penistaan simbol suci dan/atau teks suci.
Di Selandia Baru, Ayat 123 Undang-Undang Pidana 1961 mencantumkan kurungan penjara satu tahun untuk siapapun yang menerbitkan "pencemaran nama baik agama". Kasus ditindaklanjuti atas izin Jaksa Umum Selandia Baru yang biasanya membatalkan keluhan kebebasan berbicara supaya kasus tidak diteruskan. Satu-satunya kasus pencemaran nama baik agama yang ditindaklanjuti
di Selandia Baru adalah kasus John Glover, penerbit harian "The Maoriland Worker", pada tahun 1922. Glover dinyatakan tidak bersalah.