Konstitusi Estonia
Konstitusi Estonia adalah hukum dasar Republik Estonia dan menetapkan bentuk negara sebagai republik demokratis yang kekuasaan tertinggi berada di tangan warga negaranya. Konstitusi pertama disahkan oleh Majelis Konstituante Estonia yang dipilih secara bebas pada tanggal 15 Juni 1920 dan mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 1920. Konstitusi kedua disahkan pada 24 Januari 1934, setelah referendum tahun 1933, dan berlaku hingga
Konstitusi ketiga yang disahkan pada tanggal 1 Januari 1938. Konstitusi itu tetap berlaku "de facto" hingga 16 Juni 1940, ketika Uni Soviet menduduki Estonia dan "de jure", hingga tanggal 28 Juni 1992, ketika Konstitusi Republik Estonia keempat dan yang berlaku saat ini disahkan berdasarkan referendum.
Konstitusi pertama adalah refleksi dari gagasan Jean-Jacques Rousseau mengnai kedaulatan nasional. Kekuasaan dibagi antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip Montesquieu. Konstitusi dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat tingkat tinggi dan berdasarkan referendum. Meskipun Konstitusi dimodelkan berdasarkan prinsip Montesquieu, ada ketidakseimbangan, karena
Riigikogu memegang kekuasaan yang luas atas eksekutif dan yudikatif, yang mengarah kepada ketidakstabilan dan seringnya perubahan pemerintahan. Kepala negara dan kepala pemerintahan digabungkan dalam jabatan Ketua Negara.
Karena ketidakstabilan pemerintahan yang kronis (18 pemerintahan dipimpin oleh 10 Ketua Negara), dilakukan upaya-upaya untuk mengubah Konstitusi. Dalam sebuah referendum yang diadakan pada tahun 1932, para pemilih menolak dua usulan konsep Konstitusi baru, tapi konsep ketiga yang diusulkan oleh Liga Veteran Perang Kemerdekaan Estonia atau Gerakan Vaps yang merakyat disahkan dalam referendum tahun 1933
dan mulai berlaku sejak 24 Januari 1934. Konstitusi kedua ini memberikan kekuatan yang luas kepada kepala negara, masih disebut Ketua Negara, dan mengurangi ukuran dan kekuatan Riigikogu. Ketua Negara memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan berdasarkan kekuatan hukum. Untuk mencegah Gerakan Vaps masuk dalam kekuasaan di bawah Konstitusi baru ini, Konstantin
Päts, yang menjabat sebagai "Perdana Menteri dalam Tugas Ketua Negara" yang menunda pemilihan umum, merebut kekuasaan dalam kudeta tak berdarah pada 12 Maret 1934. Ia kemudian menangguhkan Konstitusi itu dan memulai persiapan Konstitusi ketiga.
Konstitusi ketiga, yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1938, membentuk Majelis Nasional bikameral, yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Nasional. Dewan Nasional, yang tugasnya meninjau dan mengesahkan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas perwakilan-perwakilan dari pemerintah daerah, badan profesional dan kejuruan, dan jabatan-jabatan tinggi yang
dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan lainnya adalah bahwa Presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh kolega pemilihan yang terdiri atas Majelis Nasional dan perwakilan tambahan dari pemerintah daerah. Presiden diberikan kewenangan cukup luas, tapi agak kurang kuat dibandingkan kewenangan Ketua Negara berdasarkan konsitusi 1934.
"Konstitusi" bergaya Soviet diperkenalkan secara ilegal, tidak pernah berdasarkan referendum seperti yang disyaratkan oleh Konstitusi ketiga, oleh pemerintah boneka yang didukung Soviet pada 25 Agustus 1940. Hal itu didasarkan pada konstitusi Soviet 1936. Konstitusi 1940 Estonia Soviet digantikan oleh konstitusi lain pada tahun 1978 berdasarkan konstitusi Soviet 1977.
Konstitusi sekarang ini disahkan setelah referendum pada tanggal 28 Juni 1992. Konstitusi menggabungkan unsur-unsur Konstitusi tahun 1920 dan 1938. Dengan tetap mempertahankan kepresidenan berdasarkan tahun 1938, konstitusi ini mengembalikan legislatif unikameral yang dibentuk pada tahun 1920. Konstitusi ini secara eksplisit menegaskan kesinambungan dengan negara estonia yang ada antara tahun 1920 dan 1940, dan dengan
demikian, memberikan dasar restorasi kemerdekaan Estonia. Seperti Konstitusi 1920, kepala negara, yang disebut sebagai Presiden setelah beberapa perdebatan tentang pemulihan sebutan lama Ketua Negara, adalah jabatan sangat seremonial. Tetapi, tidak seperti Konstitusi 1920, pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri yang terpisah dengan Presiden.