Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Raya. Laporan dari UUK pada tahun 2015, memperkirakan bahwa sektor ini berkontribusi sebesar £ 10.71 milyar dari pendapatan ekspor pada tahun 2011, atau sekitar 10 persen dari total ekspor jasa layanan di Britania Raya. Lebih jauh lagi, ekspor jasa ini merupakan aset strategis untuk ekonomi, dengan kegiatan penelitian yang sangat penting terhadap inovasi. Pendidikan tinggi juga seringkali
menjadi penyedia lapangan pekerjaan utama dalam skala lokal dimana mereka berada. Dalam laporan UUK yang sama, UUK mengklaim bahwa, pendidikan tinggi di Britania Raya menghasilkan £73 miliar pada 2011-12, atau 2.8 persen dari PDB, dan pendidikan tinggi menyumbang 2.7 persen dari lapangan pekerjaan di negara itu. Dengan demikian, ketika UUK mendesak pemerintah untuk mengembangkan kebijakan untuk 'mendukung
universitas' agar tetap dapat berkembang pasca Brexit, merupakan kepentingan nasional dan bukan hanya kepentingan sektoral.
Britania Raya sendiri merupakan anggota dari Area Riset Eropa, dan sangat mungkin Britania Raya menginginkan untuk melanjutkan keanggotaannya tersebut. Britania Raya saat ini menerima lebih banyak pendanaan riset dari Uni Eropa daripada Britania Raya menyumbang atau berkontribusi kepada riset di Uni Eropa, dengan institusi pendidikan universitas menerima 10% dari sumber pendanaan riset mereka dari Uni Eropa. Menurut penelitian Ken Mayhew, Professor
Edukasi dan Performa Ekonomi Universitas Oxford, pada tahun 2016, Brexit dapat memberikan ancaman pada pendidikan tinggi di Britania Raya, beberapa diantaranya adalah hilangnya pendanaan penelitian dari Uni Eropa, berkurangnya jumlah siswa dari negara-negara Uni Eropa, kemudian hilangnya kemampuan sektor ini untuk mempekerjakan pekerja akademis dari negara-negara Uni Eropa, dan terakhir Brexit akan berdampak pada kemampuan siswa-siswa Britania Raya untuk melanjutkan studi di negara-negara Uni Eropa.
Seperti yang telah dinyatakan oleh pemerintah Skotlandia sebelum referendum, Menteri Pertama Skotlandia mengumumkan bahwa pemerintah merencanakan untuk mengadakan referendum kemerdekaan berdasar hasil pemungutan suara sebelumnya yang menyatakan bahwa Skotlandia akan tetap tergabung dalam Uni Eropa sedangkan Inggris dan Wales memilih untuk keluar. Pada Maret 2017, pemimpin Partai Nasional
Skotlandia (SNP), dan Menteri Pertama Nicola Sturgeon meminta referendum kemerdekaan Skotlandia kedua pada 2018 atau 2019 sebelum Britania Raya secara formal meninggalkan Uni Eropa. Perdana Menteri Britania Raya dengan segera menolak permintaan waktu referendum tersebut, tanpa menolak referendum itu sendiri. Referendum Skotlandia telah disetujui oleh Parlemen Skotlandia pada 28 Maret 2017.
Pada 21 Maret 2018, Parlemen Skotlandia meresmikan Akta Kelanjutan Skotlandia. Akta ini dikeluarkan karena lambatnya negosiasi antara Parlemen Skotlandia dan Pemerintah Britania Raya mengenai pada siapa kekuasaan dalam kebijakan devolusi harus diberikan setelah Britania Raya resmi keluar dari Uni Eropa nantinya. Akta ini memberikan hak kekuasaan pada Parlemen Skotlandia dan mengurangi kekuasaan eksekutif pada saat keluarnya Britania Raya nanti.
Dikutip dari "Financial Times", dengan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan menjadikan Britania Raya tidak lagi terlibat dalam 759 perjanjian internasional, yang mana tersebar pada 168 negara non Uni Eropa, dan meliputi perjanjian-perjanjian dalam hal perdagangan nuklir, barang, transportasi, dan kerjasama di bidang-bidang seperti jasa keuangan. Perjanjian-perjanjian ini termasuk dalam perjanjian
multilateral berdasarkan konsensus, dimana Britania Raya harus mendekati kembali 132 pihak yang terpisah yang terkait didalamnya. Angka ini belum termasuk (sekitar) 110 perjanjian dalam Organisasi Perdagangan Dunia ataupun Perserikatan Bangsa Bangsa, dan juga "perjanjian-perjanjian sempit/kecil" yang lain, begitu pula kesepakatan sempit tentang lingkungan, kesehatan, penelitian, dan
sains yang mana perlu dilakukan negosiasi ulang untuk kesemuanya. Beberapa perjanjian bilateral tambahan, yang berada diluar kerangka Uni Eropa, dapat juga direvisi karena perjanjian tersebut mengacu pada undang-undang Uni Eropa. Beberapa perjanjian sangatlah penting sehingga tidak terpikirkan apabila Britania Raya terlepas dari perjanjian-perjanjian tersebut. Kemudian juga terdapat perjanjian layanan
udara yang memungkinkan pesawat Britania Raya mendarat di Amerika, Kanada atau Israel, kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir, yang mana kedua sektor ini akan dibahas diluar pembicaraan perdagangan dan harus ditangani secara terpisah.
Hubungan Britania Raya dengan negara anggota Uni Eropa paska Brexit dapat berubah menjadi beberapa bentuk, dalam makalah penelitian yang dihadirkan ke Parlemen Britania Raya di Juli 2013, terdapat beberapa alternatif keanggotaan yang akan memberikan akses pada Britania Raya ke pasar internal Uni Eropa. Salah satunya adalah tetap bergabung pada Area Ekonomi Eropa, kemudian menegosiasikan perjanjian bilateral yang sangat detail seperti
layaknya Swiss, atau keluar dari Uni Eropa tanpa ikut bergabung dalam Area Ekonomi Eropa sama sekali dan hanya berdagang dengan Uni Eropa lewat aturan Organisasi Perdagangan Dunia. Besar kemungkinan akan terdapat perjanjian sementara saat Britania Raya keluar dari Uni Eropa, hingga sampai saat perjanjian hubungan yang sebenarnya berlaku. Perjanjian sementara ini
akhirnya berlaku setelah pada Maret 2018, pemerintah Britania Raya dan Uni Eropa setuju untuk menerapakan masa transisi sementara terhitung mulai dari tanggal resmi keluarnya Britania Raya, hingga 31 Desember 2020.
Masih terdapat ketidakjelasan mengenai dampak Brexit terhadap perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara (Britania Raya), khususnya dampak ekonomi terhadap masyarakat di pulau tersebut apabila "perbatasan keras" (perbatasan fisik dengan pos perlintasan antar negara yang dijaga dan dikontrol oleh aparat dan juga terdapat infrastruktur bea cukai) diterapkan. Sampai saat ini
kedua belah negara masih merupakan anggota dari Uni Eropa, dengan begitu keduanya masih tergabung dalam Serikat Pabean dan Pasar Tunggal Eropa, sehingga terdapat kebebasan bergerak untuk semua warga Uni Eropa didalam Area Perjalanan Bersama dan tidak terdapat bea cukai ataupun kontrol imigrasi di perbatasan kedua belah negara. Pada dasarnya, sejak Perjanjian Jumat Baik tahun 1998
(perjanjian internasional antara Britania Raya dan Republik Irlandia yang termasuk didalamnya perjanjian mengenai Irlandia Utara), perbatasan diantara kedua belah pihak diatur untuk memberi kebebasan bergerak dan ekonomi bagi penduduk di pulau tersebut, sehingga tampak seperti tidak terdapat perbatasan diantara keduanya. Namun nantinya setelah Brexit, perbatasan antara kedua pihak akan
menjadi perbatasan darat antara negara anggota Uni Eropa dan negara non Uni Eropa, bukan lagi sekedar perbatasan antara Britania Raya dan Republik Irlandia. Hal ini memungkinkan adanya bentuk perbatasan fisik dengan pos perlintasan yang diatur oleh aparat, keimigrasian, dan bea cukai. Britania Raya dan Uni Eropa setuju bahwa "perbatasan keras" merupakan hal yang tidak mereka inginkan bersama,
dan berisiko membahayakan Perjanjian Jumat Baik antara kedua belah negara. Pada Okteber 2016, Pemerintah Britania Raya mengusulkan rencana untuk menerapkan kontrol imigrasi Britania Raya di pelabuhan dan bandara Republik Irlandia, hal ini dimaksudkan untuk mengontrol warga Uni Eropa yang bepergian kesana, dan juga agar memudahkan mereka karena tidak akan lagi diperlukan adanya cek paspor di perbatasan Republik