Sejarah ekonomi Indonesia
Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut
tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena: Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.
Sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan, Pemerintah masa Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 membentuk Badan Negara yang bernama Dewan Perancang Nasional (Nama terdahulu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk menyusun perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Badan Negara yang pimpin oleh Moh. Yamin dan beranggotakan sebanyak 50 orang ini sebenarnya sudah direncanakan untuk dibentuk
sebelum masa demokrasi parlementer berakhir dengan berupa landasan hukum PP no 23 Tahun 1958 yang kemudian disahkan oleh Parlemen menjadi UU no 8 Tahun 1958. Depernas sendiri untuk pertama kalinya sejak dibentuk, telah menghasilkan produk perencanaan pembangunan ekonomi nasional yang bernama "Pembangunan Nasional Semesta Tahapan Tahun 1961-1969" yang kemudian disahkan oleh MPRS sebagai Tap MPRS
no II/MPRS/1960 menjadi landasan hukum pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 1963, Depernas berubah nama menjadi Bappenas dan posisi Moh. Yamin sebagai kepala Depernas digantikan oleh Presiden Soekarno.
Kebijakan devaluasi rupiah diambil pada tanggal 25 Agustus 1959 oleh Pemerintah Indonesia setelah melewati berbagai kajian dan diskusi secara intensif dengan Bank Sentral dan Kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah inflasi yang perkembangannya tidak terkendali. Kebijakan yang akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat ini berdampak pada: Namun, kebijakan ini sendiri malah tidak berdampak signfikan untuk menahan perkembangan inflasi.
Deklarasi Ekonomi yang dipublikasikan pada tanggal 28 Maret 1963 oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai tahapan ekonomi sosialis dengan cara terpimpin dari negara. Deklarasi ini juga menjadi langkah pemerintah untuk menghadapi ekonomi yang kian memburuk. Dalam pelaksanaannya, dekon sendiri justru
mengakibat terjadinya stagnansi ekonomi bagi Indonesia, karena banyaknya ketidakmampuan yang Pemerintah selesaikan dalam menangani masalah ekonomi, seperti: Hal ini diakibatkan karena: Dekon sendiri menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang paling muram dalam sejarah kebijakan ekonomi di Indonesia.
Pada tahun 1960-an, perekonomian Indonesia memburuk secara drastis sebagai hasil dari ketidakstabilan politik. Kebijakan negara yang masih berubah-ubah dan minimnya pengalaman dalam mengelola negara mengakibatkan munculnya kemiskinan dan kelaparan. Pada saat kejatuhan Soekarno pada tahun 1960-an, perekonomian Indonesia berada dalam kekacauan berupa inflasi tahunan yang mencapai 1000%,
defisit neraca yang melebar secara ekstrim ditambah dengan tidak layaknya infrastruktur untuk mengakomodasi kegiatan produksi dan distribusi industri, pabrik-pabrik beroperasi pada kapasitas yang minimal, dan investasi tidak bergerak.
Kejatuhan Presiden Soekarno akibat konflik horizontal ekonomi dan politik yang kompleks mengantarkan Soeharto menjadi presiden. Kepemimpinannya membawa pada tingkat disiplin sebagai pondasi pembangunan ekonomi yang cepat disaat inflasi ditekan serendah mungkin, menstabilkan mata uang, penjadwalan kembali utang luar negeri, dan menarik bantuan luar negeri dan investasi. (Lihat Mafia Berkeley). Sejak kerajaan Indonesia
mengumumkan dasar pelaburan asing pada tahun 1967, jumlah pelaburan asing telah mencapai US$ 9.682 juta oleh 30 buah negara. Indonesia sampai saat ini di Asia Tenggara-satunya anggota OPEC, dan tahun 1970-an harga minyak menimbulkan disediakan ekspor pendapatan rejeki yang memberikan kontribusi untuk mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata lebih dari 7% dari
tahun 1968 sampai 1981. tingkat Tinggi peraturan dan ketergantungan pada penurunan harga minyak, pertumbuhan melambat menjadi rata-rata 4.3% per tahun antara tahun 1981 dan 1988. Berbagai reformasi ekonomi yang diperkenalkan pada akhir 1980-an termasuk yang dikelola devaluasi rupiah untuk meningkatkan daya saing ekspor, dan de-regulasi sektor keuangan, investasi Asing mengalir ke Indonesia,
khususnya ke berkembang pesat yang berorientasi ekspor sektor manufaktur, dan dari tahun 1989 hingga tahun 1997, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata lebih dari 7%.
PDB per kapita tumbuh 545% dari tahun 1970 sampai tahun 1980 sebagai hasil dari peningkatan mendadak dalam pendapatan ekspor minyak dari tahun 1973 hingga 1979.
Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dari 1987-1997 menutupi jumlah kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Pertumbuhan yang datang dengan biaya tinggi dalam hal yang lemah dan korup, lembaga publik yang parah hutang melalui salah urus sektor keuangan, menipisnya sumber daya alam Indonesia, dan budaya nikmat dan korupsi di elit bisnis. Korupsi terutama mendapatkan momentum pada tahun
1990-an, mencapai tingkat tertinggi dari hirarki politik seperti Soeharto menjadi yang paling korup pemimpin menurut Transparency International's pemimpin yang korup daftar. Sebagai hasilnya, sistem hukum sangat lemah, dan tidak ada cara yang efektif untuk menegakkan kontrak, menagih hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Praktek perbankan yang sangat canggih, dengan agunan pinjaman berbasis norma dan
meluasnya pelanggaran peraturan kehati-hatian, termasuk batas terhubung pinjaman. Hambatan Non-tarif, rent-seeking oleh perusahaan milik negara subsidi domestik hambatan ke perdagangan domestik dan ekspor pembatasan semua menciptakan distorsi ekonomi.
Dengan krisis keuangan Asia yang mulai mempengaruhi Indonesia di pertengahan tahun 1997 menjadi krisis ekonomi dan politik. Indonesia adalah respon awal adalah untuk mengapung rupiah, menaikkan suku suku bunga domestik, dan memperketat kebijakan fiskal. Pada oktober 1997 Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang bertujuan untuk stabilisasi
ekonomi makro dan penghapusan beberapa negara yang paling merusak kebijakan ekonomi, seperti Program Mobil Nasional dan monopolicengkeh, baik yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Nilai tukar rupiah tetap lemah, namun, dan Presiden Soeharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Pada agustus 1998, Indonesia dan IMF menyepakati sebuah Extended Fund Facility (EFF) di bawah Presiden B. J Habibie yang
termasuk signifikan reformasi struktural target. Presiden Abdurrahman Wahid menjabat pada oktober 1999, dan Indonesia dan IMF yang ditandatangani lain EFF pada bulan januari 2000. Program baru ini juga memiliki jangkauan ekonomi, reformasi struktural dan tata kelola target.
Efek dari krisis keuangan dan ekonomi yang parah. Pada bulan November 1997, cepat depresiasi mata uang telah melihat utang publik mencapai US$60 miliar, memaksakan parah strain pada anggaran pemerintah. Pada tahun 1998, real PDB mengalami kontraksi sebesar 13.1%. Ekonomi mencapai titik terendah pada pertengahan tahun 1999 dan pertumbuhan PDB riil untuk tahun ini adalah 0.8%. Inflasi mencapai 72% pada tahun 1998 namun melambat menjadi 2% pada tahun 1999.
Nilai tukar rupiah yang telah di Rp 2600/USD1 range pada awal agustus 1997 jatuh ke 11000/US $ 1 pada bulan januari 1998, dengan kurs spot sekitar 15000 untuk periode singkat selama semester pertama tahun 1998. Ia kembali ke 8000/USD1 range pada akhir tahun 1998 dan telah umumnya diperdagangkan di Rp 8.000-10.000/USD1 range sejak itu, dengan fluktuasi yang relatif dapat diprediksi dan bertahap.