Dirgantara Air Service Penerbangan 3130
Dalam keberangkatan dari Datah Dawai, segmen penerbangan pertama berjangkauan 1600 kaki dan pesawat harus terbang setinggi 200 kaki dari landasan. Namun, pesawat hanya mampu terbang setinggi 150 kaki dari ketinggian landasan dalam jangkauan 6000 kaki. Bukti ini menunjukkan bahwa Penerbangan 3130 kelebihan buatan. Wawancara dengan Kapten Abdul mengungkapkan bahwa ia biasa lepas landas dari Datah Dawai dengan
kecepatan 70 knot, lebih kencang daripada rekomendasi 55-60 knot. Ia mengatakan bahwa penambahan kecepatan ini memungkinkan pesawat menghindari hambatan. Persepsi Kapten Abdul keliru karena apabila pesawat lepas landas berkecepatan 70 knot, jarak antara pesawat dan hambatan (bukit dan pohon) semakin pendek. Karena jarak semakin pendek, pesawat harus terbang lebih tinggi. Karena kelebihan muatan,
pesawat naik dengan kecepatan rendah. Setelah melewati hambatan, pesawat kehilangan kecepatan sehingga tidak bisa terbang naik. Perpaduan faktor ini menyebbakan Penerbangan 3130 berhenti mendadak di udara dan jatuh.
Dirgantara Air Service mengklaim bahwa jumlah penumpang hanya 9 orang. Pemeriksaan terhadap daftar muatan dan tiket penumpang serta wawancara penumpang menunjukkan bahwa hanya 12 dari 18 penumpang yang memiliki tiket asli. Berat penumpang tidak diukur di Datah Dawai. Kapten Abdul maupun awak darat tidak keberatan dengan peluang kelebihan muatan sehingga muncul dugaan bahwa aktivitas
menambah untung secara ilegal seperti ini sudah biasa. Praktik ini kemungkinan besar sudah dilakukan sebelumnya berkali-kali.
Penyidik menemukan bahwa awak Dirgantara Air Service tidak pernah mengisi izin terbang untuk seluruh operasi penerbangannya dari Samarinda. Ini adalah pelanggaran Peraturan Keselamatan Penerbangan Udara. Otoritas bandara harus menyetujui izin terbang dan memantau prosesnya. Dalam operasi penerbangan perintis, pemerintah daerah mewajibkan operator mempekerjakan perusahaan/karyawan lokal untuk urusan
penjualan tiket, suplai, dan lain-lain. Manajer wilayah Dirgantara Air Service di Samarinda menyebutkan bahwa karyawan lokal tidak layak atau tidak berhak bekerja di industri maskapai penerbangan, tetapi harus dipekerjakan. Hal ini memengaruhi tingkat keselamatan penerbangan. Penyelidikan menemukan bahwa ada dua daftar muatan. Daftar asli yang diperoleh polisi di Kecamatan Tenggarong dan diduga
berasal dari Datah Dawai mencantumkan 7 orang dewasa, 1 anak, dan 1 bayi dengan beberapa bagasi. Daftar kedua, nomor 012905, diduga diterbitkan di Samarinda. Nomor di atas dokumen ditempel untuk menyembunyikan nomor aslinya. Daftar ini mencantumkan 8 orang dewasa, 2 anak-anak, dan 2 bayi tanpa bagasi. Ini melanggar prosedur keselamatan penerbangan yang tergolong kesalahan disengaja dan dapat dipidanakan.
Karena penerbangan perintis disubsidi oleh pemerintah daerah, ada beberapa masalah terkait sumber pendanaannya. Operator harus menjual tiket dengan harga yang sangat rendah sehingga masyarakat biasa bisa terbang. Hasilnya, permintaan penumpang naik pesat. Namun, maskapai tidak bisa menambah jumlah penerbangan. Pemerintah daerah selaku sponsor adalah satu-satunya pihak yang
berhak membuat keputusan tersebut. Permintaan tinggi dan ketersediaan rendah meningkatkan peluang suap-menyuap. Tanpa pengawasan yang kuat, karyawan maskapai atau otoritas bandara bisa menerima suap dari penumpang yang tidak mau mengantre.
Penumpang melaporkan bahwa Kapten Abdul sepakat menjual kursi ke dua penumpang terakhir dengan harga Rp60000 dan Rp1000000 (harga tiket sebenarnya adalah Rp68000). Penumpang bersedia membayar supaya bisa ikut terbang. Kapten Abdul mengakui jual-beli ini lazim terjadi dan sering melakukannya. Namun, ia menyebutkan harganya. Kapten Abdul dan kepala pilotnya menyatakan bahwa praktik
ini sering dilakukan bersama rekan-rekan semaskapai untuk menambah penghasilan karena gajiinya sangat rendah bila dibandingkan dengan pengalaman dan tugas mereka.
Meski Dirgantara Air Service memberitahu konsekuensi tindakan indisipliner kepada semua personel dan staf, Dirgantara Air Service tidak pernah melakukan pengawasan. Tidak adanya pengawasan menunjukkan bahwa personel yang terlibat percaya bahwa praktik takresmi ini menguntungkan dan akan dilakukan kembali bila ada kesempatan.
Praktik ini berubah menjadi bahaya keselamatan apabila para awak, tergoda oleh jumlah uang yang akan diperoleh dan sadar bahwa ada konsekuensi negatif, mulai mengabaikan batas operasi pesawat terbang. Semua ini dianggap tindak pidana dan bentuk sikap mengabaikan keselamatan.
KNKT menerbitkan laporan akhir dan penyebab kecelakaan. Kecelakaan disebabkan oleh persepsi keliru Kapten Abdul saat lepas landas. Ia mengira bahwa dengan kecepatan yang lebih tinggi, ia bisa memaksimalkan lepas landas, tetapi mendekatkan jalur terbang dengan hambatan di sekitar bandara. Hidung pesawat terpaksa dinaikkan lebih tinggi, padahal pesawatnya kelebihan muatan
karena Kapten Abdul dan awak darat membiarkan jumlah penumpang melebihi jumlah kursi yang tersedia. Kelebihan muatan ini disebabkan oleh salah hitung berat seluruh muatan, menerima suap penumpang, dan tidak adanya pengawasan yang dapat mencegah praktik semacam ini. Ketika pesawat terbang naik, kecepatan mulai menurun. Ketika pesawat sudah melewati hambatan terbang, kecepatannya turun drastis. Pesawat tidak bisa terbang lebih jauh dan jatuh ke hutan.
Air Midwest Penerbangan 5481 UTAGE Penerbangan 141, kecelakaan paling mematikan sepanjang sejarah Benin yang disebabkan oleh kelebihan muatan
Kategori:Kecelakaan dan insiden penerbangan tahun 2000 Kategori:Kecelakaan dan insiden penerbangan di Indonesia Kategori:2000 di Indonesia Kategori:Peristiwa bulan November 2000