Kutukan sumber daya
Kutukan sumber daya, atau paradoks keberlimpahan, mengacu pada paradoks bahwa negara dan daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya non-terbarukan seperti mineral dan bahan bakar, cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan wujud pembangunan yang lebih buruk ketimbang negara-negara yang sumber daya alamnya langka. Fenomena ini diduga memiliki beberapa alasan, salah
satunya penurunan tingkat persaingan di sektor-sektor ekonomi lain (akibat apresiasi nilai tukar asli setelah pendapatan SDA mulai memengaruhi ekonomi), volatilitas pendapatan SDA akibat menghadapi perubahan pasar komoditas global, salah pengelolaan SDA oleh pemerintah, atau institusi yang lemah, tidak efektif, tidak stabil, atau korup (kemungkinan karena sifat arus pendapatan aktual atau terantisipasi dari aktivitas ekstraktif yang mudah sekali dialihkan).
Pemikiran bahwa SDA lebih bisa digolongkan sebagai kutukan alih-alih anugerah ekonomi mulai muncul pada tahun 1980-an. Kata "tesis kutukan sumber daya" pertama dipakai Richard Auty tahun 1993 untuk menjelaskan bagaimana negara-negara yang SDA-nya berlimpah tidak mampu memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mendorong ekonomi mereka dan bagaimana mereka mengalami pertumbuhan
ekonomi yang lebih lambat daripada negara-negara yang SDA-nya sedikit. Beberapa penelitian, termasuk oleh Jeffrey Sachs dan Andrew Warner, telah memperlihatkan hubungan antara keberlimpahan sumber daya alam dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Ketidaksinambungan antara kekayaan SDA dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat di negara-negara penghasil minyak bumi. Sejak 1965 sampai 1998, di
negara-negara industri OPEC, pertumbuhan produk nasional bruto per kapita rata-rata 1.3%, sedangkan di negara-negara maju, pertumbuhan per kapitanya rata-rata 2.2%. Sejumlah ahli berpendapat bahwa arus finansial dari bantuan asing dapat menciptakan dampak yang mirip kutukan sumber daya.
Ambisi rakyat dan pemerintah saling bertentangan akibat besarnya jumlah sumber daya alam dan uang yang digelontorkan pemerintah suatu negara untuk kemakmuran mereka sendiri ketimbang kemakmuran rakyat. Karena itu sumber daya alam bisa menjadi kutukan bagi rakyat yang akibatnya memiliki standar hidup rendah.
Sumebr daya alam bisa, dan biasanya, menciptakan konflik antar-masyarakat (Collier 2007), karena beberapa kelompok dan faksi saling memperebutkan bagiannya. Kadang konflik tersebut terjadi secara terbuka dalam bentuk konflik separatis di daerah-daerah produksi SDA (seperti provinsi Cabinda yang kaya minyak di Angola dan Aceh dan Papua di Indonesia), tetapi konflik lebih sering terjadi secara
tersembunyi, contohnya persaingan antara berbagai kementerian atau departemen pemerintahan demi mendapatkan akses alokasi anggaran. Peristiwa ini cenderung mengaburkan kemampuan pemerintah untuk berfungsi secara efektif. Ada beberapa jenis utama hubungan antara SDA dan konflik bersenjata. Pertama, dampak kutukan SDA mampu merendahkan kualitas kinerja pemerintahan dan ekonomi, sehingga
meningkatkan kerentanan negara terhadap konflik (argumen 'kutukan sumber daya'). Kedua, konflik dapat terjadi untuk memperebutkan kendali dan eksploitasi sumber daya alam dan alokasi pendapatannya (argumen 'perang sumber daya'). Ketiga, akses ke pendapatan sumber daya alam oleh pihak terlibat bisa memperpanjang konflik (argumen 'sumber daya konflik'). Menurut sebuah studi akademik, sebuah negara
tipikal yang ekspor komoditas utamanya sekitar 25% PDB memiliki risiko konflik sebesar 33%, namun ketika ekspor hanya 5% dari PDB, kemungkinan konfliknya turun menjadi 6%.
Negara-negara kaya minyak lebih banyak terlibat konflik internasional daripada negara lain. Hal ini cenderung dikarenakan "petro-agresi", yaitu kecenderungan negara-negara kaya minyak untuk memulai konflik internasional atau justru menjadi targenya. Banyak contohnya, seperti invasi Irak ke Iran dan Kuwait, serangan Libya ke Chad pada 1970-an dan 1980-an, prasangka Iran terhadap negara-negara Barat, invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, dan mobilisasi perang oleh Venezuela terhadap Kolombia tahun 2008.
Belum jelas apakah pola petro-agresi yang terdapat di negara kaya minyak juga melibatkan sumber daya alam selain minyak.
Sering muncul tekanan internasional terhadap negara-negara kaya SDA di dunia ketiga supaya mencegah menginvestasikan ulang pendapatan SDA-nya ke sektor-sektor sosial, atau bahkan upaya pembangunan menuju diversifikasi ekonomi. Tekanan tersebut diduga berasal dari negara-negara kuat seperti Amerika Serikat dan negara maju lainnya di Barat, serta institusi pro-liberalisasi seperti World Trade Organization dan International Monetary Fund.
Akan tetapi, dugaan tersebut agak ganjil karena faktanya banyak negara kaya minyak yang menjadi donatur asing terbesar.
Di sejumlah negara yang tidak bergantung pada SDA, pemerintah membebankan pajak kepada rakyatnya. Rakyat menuntut pemerintahan yang efisien dan responsif sebagai imbalannya. Kesepakatan ini membentuk hubungan politik antara penguasa dan bawahannya. Di negara-negara yang ekonominya didominasi SDA, para penguasa tidak perlu memajaki rakyatnya karena mereka
memiliki sumber pendapatan yang terjamin, yaitu sumber daya alam. Karena rakyat tidak dipajaki, mereka jadi tidak terlalu peduli dengan bagaimana pemerintah membelanjakan anggarannya. Selain itu, pihak-pihak yang diuntungkan oleh kekayaan sumber daya mineral berpotensi memandang pelayanan sipil dan masyarakat madani yang efektif dan awas sebagai ancaman terhadap keuntungan
yang mereka nikmati, lalu mereka mengambil langkah untuk menghancurkannya. Akibatnya, rakyat menjadi tidak dipedulikan oleh para penguasa, dan jika rakyat mengeluh, uang hasil SDA memungkinkan pemerintah membayar militer untuk mengendalikan rakyatnya. Negara-negara yang ekonomnya didominasi industri pengolahan sumber daya alam cenderung lebih represif, korup, dan dikelola dengan buruk.
Harga sejumlah sumber daya alam rentan terhadap fluktuasi. Contoh, harga minyak mentah naik dari $3 per barel ke $12/bbl pada tahun 1974 pasca-krisis minyak 1973 dan jatuh dari $27/bbl ke $10/bbl pasca-banjir 1986. Dalam satu dasawarsa sejak 1998 sampai 2008, harganya meroket dari $10/bbl menjadi $145/bbl sebelum jatuh menjadi separuhnya di level
$60/bbl pada bulan-bulan berikutnya. Ketika pendapatan negara didominasi oleh SDA (misalnya, 99.3% ekspor Angola berasal dari minyak dan berlian saja pada tahun 2005), volatilitasnya dapat mengacaukan rencana pemerintah dan pembayaran utang. Perubahan mendadak di dunia ekonomi biasanya mengakibatkan pemutusan kontrak atau pemotongan anggaran program sosial secara
besar-besaran, sehingga menggerus aturan hukum dan dukungan rakyat. Manajemen risiko menjadi dasar pemanfaatan keuangan secara bertanggung jawab.
Karena pemerintah biasanya mengharapkan peningkatan pendapatan di masa depan, mereka mulai mengumpulkan utang tetapi juga menerima pendapatan sumber daya alam. Peminjaman ini dianjurkan oleh sejumlah institusi karena jika nilai tukar asli naik, meski terjadi arus modal atau penyakit Belanda, pembayaran bunga utangnya akan semakin murah. Selain itu, SDA negara berperan sebagai
kolateral yang berujung pada bertambahnya kredit. Akan tetapi, jika harga SDA mulai turun dan nilai tukar aslinya jatuh, pemerintah akan kekurangan kas untuk membayar utang yang jumlahnya lebih banyak, Contoh, banyak negara kaya minyak seperti Nigeria dan Venezuela mengalami peningkatan beban utangnya selama musim minyak 1970-an, tetapi ketika harga minyak jatuh
pada 1980an, para bankir berhenti meminjamkan uang dan pemerintah pun menunggak. Tunggakan tersebut berujung pada denda bunga yang membuat utang negara seolah tidak ada habisnya.