Pemilu di Palestina
Pemilu di Palestina adalah sebuah proses politik berupa pemilihan umum yang diadakan di wilayah yang menjadi bagian dari otoritas Palestina (Tepi Barat dan Jalur Gaza). Meskipun Palestina tidak dinyatakan sebagai sebuah "negara merdeka", tetapi Palestina tetap memiliki hak untuk mendirikan partai politik dan melaksanakan pemilihan umum.
Pemilihan umum di Palestina, baik pemilihan presiden Palestinian National Authority ataupun pemilihan anggota legilatif Palestinian Legislative Council adalah hasil dari Kesepakatan Oslo pada 1993. Kesepakatan Oslo itu yang ditandatangani oleh kedua pihak yang selama ini berkonflik, yaitu Israel dan Palestina, Israel saat itu diwakili oleh Yitzhak Rabin, sementara Palestina diwakili oleh Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan
Palestina (PLO). Kesepakatan itu menegaskan pada pengurangan dan penghentian tindakan kekerasan di kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina. Di dalam kesepakatan itu, PLO sebagai organisasi politik terbesar di Palestina sepakat untuk menghentikan perlawanan dengan kekerasan, sementara Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin setuju untuk menarik pasukan Israel dari Tepi Barat dan Jalur Gaza dan juga sepakat
untuk mengakui pemerintahan otoritas Palestina di kedua kawasan itu. Sejak saat itu, Palestina secara resmi memiliki suatu otoritas pemerintahan, meskipun belum memiliki kemerdekaan.
Sesuai dengan isi daripada Kesepakatan Oslo pada 1993, maka setahun kemudian, yaitu pada 1994, Palestinian National Authority atau Pemerintahan Otoritas Palestina dibentuk. Badan otoritas itu berfugsi sebagai lembaga pemerintahan transisi di Palestina yang tujuannya untuk merumuskan pemilihan umum Palestina yang rencananya akan diadakan pada 1996. Otoritas Palestina hasil Kesepakatan Oslo itu akhirnya menunjuk
pmeimpin PLO, Yasser Arafat sebagai pemimpin pemerintahan otoritas Palestina. Secara internasional, pemerintahan otoritas Palestina diakui sebagai wakil resmi Palestina, salah satunya di Indonesia. Sementara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), PLO yang sudah menjadi perwakilan Palestina di PBB sejak 1974 digantikan oleh otoritas Palestina. Selain itu, Pemerintahan Otoritas Palestina
juga mendapatkan pengakuan dan bantuan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya. Sejak mendapatkan pengakuan-pengakuan itu, maka Palestina secara resmi diperbolehkan untuk memiliki angkatan bersenjata dan kepolisian sendiri.
Pada 1996, pemilihan umum di Palestina pertama kali diselenggarakan, sesuai dengan isi daripada Kesepakatan Oslo dan tujuan didirikannya Pemerintahan Otoritas Palestina. Pemilihan umum pertama di Palestina ini diadakan pada 20 Januari 1996 di tiga wilayah de facto yang menjadi wilayah kekuasaan Otoritas Palestina, yaitu Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Pemilihan umum 1996, sebagai pemilihan umum pertama di Palestina, sebenarnya kurang memuaskan dari segi partisipasi dan representasi, hal itu disebabkan karena hanya Harakat at-Tahrir al-Wathani al-Filasthini (Fatah) yang menjadi satu-satunya partai politik di Palestina, padahal faksi-faksi politik di dalam PLO bukan hanya Fatah- meskipun Fatah adalah yang
terbesar- namun ada juga faksi dari kelompok jauh seperti Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), Popular Democratic Front for the Liberation of Palestine (PDFLP), Palestine Communist Party (PCP), Palestine Liberation Front (PLF), dan masih banyak lagi. Namun, tidak satupun dari faksi-faksi politik sayap itu ikut dalam Pemilu 1996.
Dampak lainnya dari dominasi Fatah itu adalah, adanya boikot yang dilakukan oleh arakat al-Muqwamah al-Islmiyyah (Hamas). Boikot Hamas terhadap pemilihan umum 1996 membuat partisipasi masyarakat Palestina menjadi minim. Hamas melakukan boikot itu karena menganggap Kesepakatan Oslo sebagai landasan awal diadakannya pemilihan umum 1996 adalah sebuah
pengkhianatan bagi Bangsa Palestina, karena mendapatkan pengakuan internasional atas Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai wilayah otoritas Palestina, itu artinya bagi Hamas sama saja mengakui keberadaan Israel atas wilayah Palestina lainnya, oleh karena itulah Hamas memboikot pemilihan umum 1996. Adanya dominasi Fatah dalam pemilihan umum 1996, maka sudah dipastikan, Fatah menjadi pemenang mutlak
dalam pelihan umum pertama di Palestina itu. Dari jumlah 88 kursi di legislatif Palestina, Fatah memenangkan 55 kursi, sisanya dimiliki oleh calon-calon independen non-partai. Kemenangan Fatah dalam pemilihan umum 1996, juga berdampak pada hasil pemilihan Presiden Otoritas Palestina, yaitu menangnya Yasser Arafat yang juga pemimpin Fatah dan PLO saat itu sebagai Presiden Otoritas Palestina.
Yasser Arafat menang mutlak dengan 88.2 persen suara, meninggalkan jauh saingannya, Samiha Khalil dengan 11.5 persen suara. Dengan hasil itu, Yasser Arafat dinobatkan sebagai presiden pertama Palestina.
Setelah pemilihan umum 1996, pemilihan umum kedua di Palestina, diadakan pada 9 Januari 2005. Pemilihan umum kedua di Palestina itu diselenggarakan seharusnya pada 2001, namun karena pada 2001 terjadi Intifadhah II atau Intifadhah al-Aqsha, maka menjadikan kondisi politik tidak kondusif dan terpaksa ditunda dan baru bisa dilaksanakan pada 2005.
Tertundanya pemilihan umum kedua adalah karena adanya Intifadhah Kedua. Intifadhah kedua itu terjadi diawali karena Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon datang ke Masjid Al-Aqsha bersama puluhan polisi Israel pada 28 September 2000. Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsha itu dianggap oleh sebagian besar rakyat Palestina sebagai bentuk penghinaan dan provokasi. Kemudian,
saat kondisi semakin memanas, mulai muncul gerakan-gerakan demonstrasi yang mirip dengan gerakan pada 1987 atau Intifadhah Pertama, sejak saat itulah Intifadhah Kedua meletus. Selain munculnya Intifadhah Kedua, sayap militer Hamas, Brigade Izzudin Al-Qassam mulai menerapkan perlawanan dengan bom bunuh diri, yang membuat organisasi itu kemudian masuk daftar hitam terorisme internasional.
Setelah pecahnya Intifadhah Kedua, politik Palestina semakin tidak stabil, yaitu ketika Yasser Arafat wafat pada 11 November 2004. Setelah Yasser Arafat meninggal, jabatan Presiden Otoritas Palestina diambil alih oleh Rauhi Fattuh. Fattuh diberi tanggungjawab untuk segera menyelenggarakan pemilihan umum. Untuk membantu tugasnya dalam melaksanakan pemilihan umum dengan segera, Fattuh kemudian membentuk Palestinian Central Election Committee atau Komite Pemilihan Umum Palestina (KPU Palestina).
Berdasarkan keputusan KPU Palestina, pemilihan umum presiden Palestina akan diadakan pada 9 Januari 2005, sementara pemilihan umum legislatif akan diadakan pada Juli tahun yang sama, namun karena ada kendala lagi, maka pemilihan umum legislatif diadakan pada 2006. Peta politik pada pemilihan umum 2005 masih sama seperti pemilihan umum 1996, yaitu Fatah sebagai faksi dominan di PLO masih menjadi yang
paling dominan di Palestina, sementara saingan mereka, Hamas masih tetap menolak ikut serta dalam proses demokrasi itu. Pada pemilihan umum 2005, Fatah mengajukan Mahmoud Abbas sebagai kandidat presiden Palestina. Mahmod Abbas sendiri sebelumnya sempat menjadi perdana menteri Palestina di era Yasser Arafat, atau tepatnya saat Intifadhah Kedua meletus, namun Abbas sempat digantikan oleh
Ahmed Qurei. Hasil pemilihan umum presiden Palestina itu akhirnya dimenangkan oleh Mahmoud Abbas dan secara resmi menjadi Presiden Palestina.
Pemilihan umum 2006 adalah pemilihan umum legislatif yang seharusnya dilaksanakan pada 2005, jadi pemilihan umum legislatif 2006 masih bagian dari pemilihan umum kedua di Palestina.
Pemilihan umum 2006 menjadi bersejarah bagi politik Palestina, karena untuk pertama kalinya, Hamas mau ikut serta dalam proses demokrasi yang sudah berlangsung sejak 1996 itu. Sikap Hamas untuk ikut serta dalam proses demokrasi pada 2006 itu menimbulkan kontroversi, terutama dari sesama kelompok Islamis. Meskipun menuai kontroversi, Hamas tetap melanjutkan partisipasinya dalam pemilihan umum 2006.