Hukum penistaan agama
kebencian (266b) lebih sering digunakan. Tahun 2012, sebuah survei menunjukkan bahwa 66% penduduk Denmark masih mendukung hukum penistaan agama yang melarang "pencemoohan agama dan keyakinan sah di Denmark". Sebelum 2017, penghapusan klausul penistaan agama diusulkan beberapa kali oleh anggota parlemen, tetapi gagal mendapatkan suara mayoritas. Hukum ini dibatalkan pada 2 Juni 2017 beberapa hari
sebelum tuduhan tahun 2017 disidangkan. Meski celaan terbuka terhadap agama tidak lagi dilarang, ujaran dan tindakan yang mengancam atau merendahkan kelompok tertentu karena kepercayaan mereka tetap bisa dipidanakan.
"Kejahatan terhadap ibadah agama" dicantumkan dalam pasal empat Revisi KUHP Filipina. Menurut Pasal 132 dan 133, "mengganggu ibadah agama" dan "menyinggung perasaan beragama" bisa dipidanakan. "Mengganggu ibadah agama" berarti "mencegah atau mengganggu upacara atau manifestasi agama apapun", sedangkan "menyinggung perasaan beragama" berarti "melakukan tindakan yang sangat menyinggung perasaan umat beragama" di sebuah tempat ibadah atau saat ritual agama apapun.
Hukumannya adalah kurungan penjara empat bulan sehari sampai enam bulan. Kasus yang melibatkan kekerasan atau ancaman bisa dikenai kurungan penjara enam tahun.
Di Finlandia, Ayat 10 Bab 17 KUHP mengatur penistaan agama. Pasal ini berjudul "Pelanggaran kesucian agama", tetapi undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan "penistaan Tuhan secara terbuka". Upaya penghapusan pasal ini pada tahun 1914, 1917, 1965, 1970, dan 1998 tidak membuahkan hasil.
Penulis Hannu Salama dijerat pasal penistaan agama atas novelnya yang berjudul "Juhannustanssit" (1964). Tahun 1969, Harro Koskinen dihukum denda atas karya-karyanya, termasuk lukisan "Pig Messiah" yang menggambarkan babi disalib; karya-karyanya kemudian dipamerkan di museum. Jussi Halla-aho, kelak anggota Parlemen Finlandia, didenda karena menghubungkan pedofilia dan Islam dalam artikel blognya tahun 2008.
Ayat 295 A yang diperkenalkan pada zaman kolonisasi Britania Raya yang dibuat oleh pemerintahan Kristen saat itu sangat luas dan belum dihapus. Ayat ini mengandung hukum penistaan agama. Ayat ini diperkenalkan tahun 1927 untuk mencegah ujaran kebencian yang menghina atau berupaya menghina agama atau kepercayaan masyarakat manapun dengan sengaja dan berniat jahat untuk
memancing kemarahan mereka, tetapi tujuan utama hukum ini adalah mempertahankan "ketertiban umum dalam masyarakat multiagama yang sensitif terhadap agama." Hal penting yang membedakan KUHP India dan hukum umum Inggris adalah terdakwa harus memiliki "kesengajaan dan niat jahat untuk memancing amarah kaum beragama" dalam KUHP India, sedangkan hukum umum Inggris
tidak mengatur hal itu. Ayat 295 A telah digunakan berkali-kali untuk mencegah diskusi bebas dan jujur tentang isu agama dan masih menjadi ancaman kebebasan berekspresi. Ayat ini juga ada di KUHP Pakistan dan Myanmar dan dijadikan hukum penistaan agama. Masyarakat India beberapa kali menuntut penghapusan aturan zaman kolonial yang regresif ini.
Di India, banyak orang yang ditangkap sesuai hukum tersebut, antara lain Kamlesh Tiwari, Tarak Biswas, dan Sanal Edamaruku. Banyak buku yang dilarang karena isinya menista agama.
Pasal 156 (a) KUHP Indonesia melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran Pasal 156 (a) dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.
Sebagi teokrasi Islam, Iran mewarisi hukum penistaan agama dari hukum syariat. Hukum penistaan agama melengkapi hukum tentang kritik terhadap pemerintah dan penerbitan material yang melenceng dari standar Islami.
Di Irlandia, penistaan agama Kristen dilarang oleh konstitusi dan diganjar denda sebanyak-banyaknya €25000. Namun, pencemaran nama baik agama, terakhir kali dipakai tahun 1855, diputuskan tidak cocok dengan jaminan kesetaraan beragama dalam Konstitusi pada tahun 1999. Sebuah undang-undang kontroversial disahkan pada 9 Juli 2009 dan berlaku tanggal 1 Januari 2010. Hukum ini melarang penerbitan atau
pengujaran "hal-hal yang sangat kejam atau menghina tentang hal-hal yang dianggap suci oleh agama apapun sehingga memancing kemarahan di kalangan pemeluk agama tersebut".
Pada tahun 2013, Konvensi Konstitusi Irlandia merekomendasikan dan pemerintah mendukung pembatalan larangan penistaan agama dalam konstitusi negara (Pasal 40.6.1.i.), tetapi Taoiseach menunda pembahasan masalah ini. Rekomendasi referendum tahun 2014 belum terwujud. Desakan pembatalan hukum muncul kembali usai penembakan "Charlie Hebdo" bulan Januari 2015.
Hukum ini baru dipakai pada Februari 2015 untuk menjerat pelawak asal Inggris, Stephen Fry, ketika ditanya oleh RTÉ tentang hal yang ia ingin sampaikan kepada Tuhan di gerbang surga: "Aku akan berkata: 'Anak-anak yang kena kanker tulang, apa maksudnya? Berani sekali Kau? Bisa-bisanya Kau menciptakan dunia yang penuh penderitaan, padahal bukan salah kami? Ini tidak benar.
Ini sangat, sangat keji. Mengapa aku harus menghormati sosok Tuhan yang labil, berpikiran jahat, bodoh yang menciptakan dunia penuh ketidakadilan dan rasa sakit?' Itu yang akan aku katakan (...) Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, kalau benar diciptakan Tuhan, jelas-jelas merupakan orang gila, sangat sinting, sangat egois (...)"
Kepolisian (Garda Sochána) menerima keluhan penistaan agama. Pada tahun 2017, polisi menghubungi Fry untuk memberitahu bahwa insiden ini sedang diselidiki. Berita tentang penyelidikan ini menghebohkan masyarakat, tetapi beberapa hari kemudian, Garda menghentikan kasus ini karena tidak ada pihak yang dirugikan. Garda Sochána tidak bisa menemukan banyak orang yang kecewa
atas pernyataan Fry. Satu keluhan tidak bisa menjerat seseorang menurut undang-undang ini. Satu-satunya penonton yang mengeluh mengatakan bahwa ia tidak tersinggung secara pribadi oleh program ini, tetapi yakin bahwa komentar yang dilontarkan oleh Fry di RTÉ adalah penistaan agama dan ia hanya melaporkan tindak pidana selaku warga negara yang baik.
Pada Juni 2018, pemerintah baru Irlandia menyetujui referendum penghapusan hukum penistaan agama yang akan dilaksanakan pada Oktober 2018.
Hukum penistaan agama Islandia dihapus tanggal 2 Juli 2015 atas desakan Partai Bajak Laut Islandia dan sejumlah kelompok, termasuk Asosiasi Humanis Etis Islandia (Simennt), uskup Islandia, kependetaan Islandia, asosiasi penerbit, PEN Iceland, IMMI (The International Modern Media Institute), dan kelompok ateis bernama Vantr. Sebelumnya, penistaan agama diancam denda atau penjara selama-lamanya tiga
bulan (Pasal 125 KUHP Islandia tanggal 12 Februari 1940). Konstitusi juga menyebutkan agama negara dan agama secara umum.
Hukum ini ada sejak masa pemerintahan Komisi Tinggi Britania Raya. "Peraturan No. 43 Tahun 1929 tentang Pelecehan dan Permusuhan (agama)" dikeluarkan untuk meredam kerusuhan Palestina 1929. Peraturan ini berisi, "Barang siapa yang melontarkan kata atau suara di hadapan umum atau dalam jangkauan telinga orang lain yang mungkin atau memang bertujuan menyinggung sensitivitas agama atau kepercayaannya akan dinyatakan bersalah dan dipenjara selama satu tahun."
Di Italia, berdasarkan Pasal 724 KUHP, penistaan agama di muka umum dianggap "pelanggaran administratif" dan dihukum denda €51 sampai €309. Hukum ini pertama kali diperkenalkan tahun 1930 pada masa pemerintahan Mussolini, lalu penistaan agama tidak dipidanakan per art.57, d.lgs. n.507 tanggal 30 Desember 1999. Menurut Corte Costituzionale Ayat n.440 tanggal 18 Oktober 1995, undang-undang hanya menghukum
penistaan agama terhadap "Tuhan". Pasal 404 KUHP juga menghukum singgungan terbuka terhadap agama dan pernah dipakai untuk menghukum seniman-seniman yang menyertakan penggambaran agama dalam karya seni satire.