Kebijakan Pertanian Bersama
No 1305/2013. Kebijakan ini merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan dan pertanian, termasuk pertanian organik di Uni Eropa. Prosedur pembangunan pedesaan Uni Eropa berkontribusi untuk:Kebijakan-kebijakan Uni Eropa mempermudah modernisasi pertanian sekaligus mendorong diversifikasi kegiatan di daerah pedesaan. Untuk membantu daerah pedesaan tumbuh dan
meningkatkan standar kehidupan dan lapangan kerja, kebijakan pembangunan pedesaan Uni Eropa menetapkan tiga tujuan:Selama lebih dari 50 tahun, Kebijakan Pertanian Bersama telah menjadi instrumen kebijakan paling penting bagi Uni Eropa. Sebagai kebijakan bersama yang terpadu, Kebijakan Pertanian Bersama didanai melalui anggaran tahunan Uni Eropa dan porsi besar
anggaran tahunan dialokasikan untuk kebijakan ini. Pada puncaknya tahun 1984, pengeluaran kebijakan ini mencapai 72% dari anggaran Uni Eropa, sejak itu persentasenya menurun hingga 38% (setara 0.4% GDP UE) pada 2015. Sekitar 96% dari anggaran Kebijakan Pertanian Bersama untuk sektor pertanian, sisanya ditujukan ke daerah pedesaan.
Sebagian besar fitur Kebijakan Pertanian Bersama 2014-20 berada dalam pilar pertama, termasuk ketentuan anggaran untuk cadangan Krisis, pembayaran ' per hektar, ' wajib petani muda dan beberapa skema pilihan, termasuk sektor (komoditas) khusus ", pembayaran tambahan ke hektar pertama juga disebut pembayaran redistributif.
Pemberian bantuan subsidi yang diatur dalam Kebijakan Pertanian Bersama, berasal dari anggaran dana yang dimiliki Uni Eropa oleh negara-negara anggota. Pendanaan, manajemen dan pemantauan Kebijakan Pertanian Bersama diatur dalam Regulasi (EU) No 1306/2013. Kebijakan Pertanian Bersama dibiayai oleh dua pendanaan yang merupakan bagian dari anggaran umum Uni Eropa:Untuk memastikan
bantuan langsung (') dialokasikan dengan benar, negara-negara anggota melakukan pengelolaan dan pengendalian pembayaran kepada para petani melalui Sistem Administrasi dan Pengendalian Terpadu (').
Pilar kedua kebijakan ini dibiayai melalui dana bersama (") dengan negara-negara anggota yang mendukung petani mereka juga dengan kebijakan-kebijakan lain yang dibiayai dari anggaran nasional mereka, khususnya jaminan sosial bagi petani. Kebijakan kohesi Uni Eropa melengkapi kebijakan pembangunan pedesaan, terutama dalam mendukung pembangunan daerah secara berimbang, yaitu:' dan ' bekerja bergandengan dengan " untuk menjamin pencapaian tujuan bersama.
Kebijakan Pertanian Bersama perlu berevolusi dan mempertajam responnya terhadap tantangan dan peluang di tingkat Uni Eropa, nasional, regional, lokal hingga di tingkat pertanian, termasuk untuk untuk merampingkan tata kelola dan mengurangi birokrasi serta beban administrasi. Kebijakan Pertanian Bersama terbentuk dari sejumlah peraturan. Secara berkala peraturan-peraturan ini ditinjau dan elemen-elemen yang
usang dan tidak relevan dibuang. Tujuannya agar kebijakan, mekanisme penerapannya dan kerangka hukum yang diperlukan tidak terlalu kompleks untuk mencapai tujuan secara efektif. Reformasi 2013 merupakan reformasi pertama yang dilaksanakan berdasarkan prosedur legislatif biasa, dimana Dewan bekerja sama dengan Parlemen Eropa pada pijakan yang sama. Karena perubahan besar yang diperkenalkan
oleh reformasi ini, perlu waktu dan upaya agar aturan baru dapat diterapkan dengan benar. Hal ini terutama berlaku untuk daerah-daerah tertentu, seperti pembayaran pertanian '"', yang memperkenalkan praktik-praktik pertanian ramah lingkungan.
Pada awal tahun 2015, Komisaris untuk Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Phil Hogan memulai penyaringan menyeluruh terhadap regulasi-regulasi bidang pertanian untuk mengidentifikasi potensi penyederhanaan dalam kebijakan tersebut. Setelah penyaringan awal ini, akan ditinjau peraturan terkait lingkungan dan aspek lain dari skema pembayaran dasar (") yang dapat meningkatkan kehidupan petani.
Selain itu, terdapat lebih dari 200 peraturan Komisi lainnya yang juga akan dipertimbangkan untuk disederhanakan.
Pada awal 2017 Komisi Eropa meluncurkan proses untuk modernisasi dan penyederhanaan Kebijakan Pertanian Bersama yang mengarah pada Komunikasi Komisi mengenai masa depan Kebijakan Pertanian Bersama paska 2020. Setelah dilakukan konsultasi publik pada 2017, Komisi Eropa pada 1 Juni 2018 menyampaikan usulan legislatif tentang masa depan pangan dan pertanian untuk periode 2020. Usulan tersebut juga bertujuan agar Kebijakan Pertanian
Bersama disesuaikan untuk masa depan. Komisi Eropa mengusulkan sistem yang lebih fleksibel, menyederhanakan dan memodernisasi cara kerja Kebijakan bagi petani dan negara-negara Uni Eropa. Pendekatan """ dari masa lalu akan diubah dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada negara-negara UE, membiarkan mereka memutuskan caranya sendiri untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan di tingkat Uni
Eropa sehingga dapat menanggapi kebutuhan petani mereka dengan sebaik-baiknya. Usulan Komisi Eropa meliputi:Hampir semua warga Eropa berpikir bahwa pertanian dan daerah pedesaan penting untuk masa depan Eropa. Banyak yang berpendapat bahwa Kebijakan Pertanian Bersama menguntungkan bagi semua warga negara Eropa, bukan hanya petani. Kebijakan Pertanian Bersama dianggap telah memenuhi
perannya terutama dalam hal memastikan pasokan makanan yang stabil. Juga adanya dukungan pembayaran subsidi kepada petani untuk praktik pertanian yang bermanfaat bagi iklim dan lingkungan. Selain itu Kebijakan Pertanian Bersama juga disebut telah memenuhi perannya dalam memprioritaskan kualitas makanan dan kesejahteraan hewan serta standar lingkungan.
Kebijakan Pertanian Bersama dikatakan mampu mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik bagi petani di seluruh Uni Eropa. Kebijakan Pertanian Bersama telah mencapai keberhasilan yang signifikan dimana pendapatan petani di Eropa Barat diprediksikan stabil. Pertanian Uni Eropa menyumbang 43% dari total ekspor dunia. Harga yang terjamin adalah bagian dari kesuksesan
tersebut. Namun semua keberhasilan tersebut tidak hanya disebabkan Kebijakan Pertanian Bersama, peningkatan pertanian di Eropa juga hasil dari mekanisasi dan inovasi kimia, pembangunan sistem irigasi dan sejenisnya.
Kebijakan Pertanian Bersama tidak hanya memiliki implikasi positif, reformasi Kebijakan Pertanian Bersama mulai dari Mansholt hingga Mac Sharry disebut menyebabkan masalah serius di bidang ekonomi, ekologi, dan bahkan politik seperti berikut:Selain fenomena surplus pangan di masa lalu, mekanisme subsidi kebijakan ini juga dianggap menyebabkan munculnya berbagai intrik dan penipuan. Adanya perbedaan harga
antara Uni Eropa dan harga global yang ditutupi melalui kompensasi justru dianggap menggoda petani yang tidak jujur untuk melakukan kejahatan terorganisir. Jenis penipuan dalam Kebijakan Pertanian Bersama biasanya terkait manipulasi sasaran dan prosedur, termasuk memberikan pernyataan palsu agar mendapatkan subsidi ekspor yang lebih tinggi dengan memalsukan kualitas atau
jenis barang, juga permintaan pembayaran subsidi pada produk yang tidak ada. Telah diterima secara luas bahwa kompleksitas Kebijakan Pertanian Bersama telah menyebabkan penipuan dan menciptakan kesulitan dalam mendeteksi tingkat penipuan yang sebenarnya.
Selama 25 tahun pertama sejak pembentukan Kebijakan Pertanian Bersama, masalah lingkungan belum begitu diperhatikan. Namun ketika sebagian besar wilayah Uni Eropa mulai digunakan untuk tujuan pertanian, masalah lingkungan mulai meningkat dan memancing perhatian publik. Kebijakan ini mendorong praktik pertanian secara intensif sebagai upaya untuk memenuhi skala produksi yang lebih besar.