Siklus Kebijakan Multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021
Siklus kebijakan multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021 atau yang dikenal dengan sebutan "EU policy cycle" merupakan rencana 4 (empat) tahunan inisiatif Uni Eropa (Bahasa Inggris: European Union) atau disingkat EU yang dipimpin oleh Intilijen dan Multidisiplin, yang bertujuan untuk tetap selangkah lebih maju dari para penjahat dalam hal perang melawan kejahatan internasional yang terorganisir dan serius.
Rencana ini dikenal sebagai "Siklus Kebijakan Uni Eropa" yang akan berjalan hingga 2021. Siklus kebijakan multi-tahunan ini didorong oleh negara-negara anggota dan melibatkan banyak badan yang bekerjasama, yang terdiri dari:Siklus Kebijakan Uni Eropa (EU Cycle Policy) dalam melawan kejahatan internasional yang terorganisir dan serius adalah metodologi yang di adopsi oleh Uni
Eropa pada tahun 2010, untuk mengatasi sebagian besar ancaman kriminal yang dihadapi Uni Eropa. Siklus Kebijakan ini menerjemahkan tujuan strategis di Tingkat Eropa ke dalam tindakan operasional konkrit terhadap kejahatan internasional yang serius dan terorganisir. Setiap siklus berlangsung selama 4 tahun dan mengoptimalkan koordinasi serta kerjasama dalam prioritas penanganan
kejahatan yang disepakati oleh semua negara anggota. Selama siklus, semua layanan dan pemangku kepentingan yang peduli baik di tingkat nasional dan Uni Eropa, diundang untuk mengalokasikan sumber daya dan saling memperkuat upaya pencegahan. Dengan harapan, ancaman yang muncul segera di monitor sehingga dapat ditangani secara efektif. Pada 27 Maret 2017, Dewan memutuskan untuk melanjutkan Siklus Kebijakan Uni
Eropa melawan kejahatan internasional yang terorganisir dan serius untuk periode 2018- 2021. Siklus Kebijakan multi-tahunan ini bertujuan untuk mengatasi ancaman paling penting yang ditimbulkan oleh kejahatan internasional yang terorganisir dan serius ke UE. dengan cara yang koheren dan metodologis melalui peningkatan dan penguatan kerjasama antara layanan yang relevan dari Negara-negara Anggota,
lembaga-lembaga Uni Eropa dan instansi-instansi UE, serta negara-negara dan organisasi-organisasi ketiga, termasuk sektor swasta jika memungkinkan.
Siklus Kebijakan memiliki 2 tujuan utama, yaitu:Siklus Kebijakan Uni Eropa awalnya dilaksanakan antara Tahun 2012 dan Tahun 2013, berdasarkan prioritas kejahatan yang direkomendasikan oleh lembaga penegak hukum UE dan mendapat kesepakatan dari Dewan, yang berlangsung pada Tanggal 9 sampai dengan 10 Juni 2011. Siklus pertama ini diikuti atau diadopsi dari Siklus Kebijakan Uni Eropa
empat tahun penuh pada Tahun 2014 sampai Tahun 2017. Sedangakan Siklus Kebijakan baru Uni Eropa untuk periode 2018-2021 dibahas selama tahun 2017. 10 (sepuluh) Prioritas Kebijakan Uni Eropa 2018-2021 adalah siklus kebijakan Uni Eropa melawan kejahatan internasional terorganisir dan serius. Didalamnya terdapat 10 kejahatan yang menjadi prioritas UE untuk di perangi. Kebijakan ini
merupakan tindakan lanjutan dari siklus kebijakan UE pada tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, yang setelah dilakukan evaluasi akhir dan diserahkan kepada COSI (Komite tetap kerja sama operasional internal keamanan) pada bulan Februari 2017, diputuskan bahwa Siklus Kebijakan telah membuktikan manfaatnya, oleh karena itu UE akan
melanjutkan metodologi ini untuk siklus periode berikutnya yaitu pada siklus kebijakan Uni Eropa periode Tahun 2018- 2021. Dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan yang serius dan terorganisir merupakan fenomena yang semakin dinamis dan kompleks yang membutuhkan tanggapan yang kuat dan perhatian yang serius serta dipimpin oleh intelijen dari penegak hukum UE.
Siklus kebijakan UE periode 2018-2021 adalah tindak lanjut dari upaya UE dalam memerangi kejahatan serius dan terorganisir yang terus meluas, seperti perdagangan narkoba internasional, perdagangan manusia, penggelapan pajak, penipuan dokumen dan lain-lain, yang menjadi penyebab utama kekhawatiran UE. Disisi lain, dampak globalisasi dalam masyarakat dan bisnis
juga memfasilitasi munculnya kejahatan atau kegiatan kriminal dengan variasi baru yang signifikan. Jaringan kriminal ini mengeksploitasi celah legislatif, internet, dan kondisi yang terkait dengan krisis ekonomi untuk menghasilkan laba gelap dengan risiko rendah, sebagaimana, dalam laporan utama Europol tentang Penilaian Pelanggaran Kejahatan Berat dan Terorganisir (Serious and Organised Crime Threat Assessment) yang disebut
SOCTA, telah mengidentifikasi sejumlah area kejahatan prioritas tinggi yang menjadi fokus operasional penanganan UE.
Berdasarkan keputusan COSI Tahun 2017 yang memutuskan bahwa Siklus Kebijakan telah membuktikan manfaatnya, maka kebijakan muti-tahunan Uni Eropa tersebut dirasakan perlu untuk dilanjutkan oleh Dewan dengan membuat siklus kebijakan UE 2018-2021 yang didasarkan pada rekomendasi, dan telah diidentifikasi berdasarkan penilaian ancaman kejahatan yang serius dan
terorganisasi Uni Eropa (SOCTA) oleh Europol serta penilaian dan kebijakan lainnya telah mengidentifikasikan 10 ancaman kejahatan yang menjadi prioritas UE dalam melawan kejahatan serius dan terorganisir, yaitu:
Setiap tahun, € 400 miliar hilang secara global karena serangan cyber. Uni Eropa bermaksud untuk meningkatkan perjuangannya melawan cybercrime, dengan fokus pada tiga bidang:Perdagangan narkoba dan produksi obat terlarang tetap menjadi salah satu kegiatan yang paling menguntungkan bagi organisasi kriminal di UE. Oleh karena itu tujuan Kebijakan Uni Eropa adalah:Penyelundupan
migran ke Eropa sebagian besar didorong oleh para pedagang kriminal. Hari ini, 90% migran membayar pedagang untuk menjangkau Eropa. Uni Eropa berusaha untuk mengatasi jaringan kriminal yang mengeksploitasi migran rentan, terutama mereka yang:Uni Eropa berusaha untuk mengganggu kelompok-kelompok kriminal internasional yang mengeksploitasi kurangnya interoperabilitas antara alat pengawasan lintas perbatasan untuk melakukan pencurian domestik, mencuri mobil atau menargetkan bisnis.
Untuk memerangi kejahatan perdagangan orang di Uni Eropa, terutama eksploitasi seksual dan tenaga kerja serta semua bentuk perdagangan anak. Maka yang menjadi tujuan utama Kebijakan Uni Eropa 2018-2021 adalah Identifikasi korban dan perlindungan kepada mereka.
Setiap tahun, sekitar € 60 miliar dicuri oleh kelompok kejahatan yang melakukan penipuan pajak, dan penipuan pedagang perantara dalam komunitas (MTIC). MTIC adalah pencurian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemerintah oleh kelompok kejahatan terorganisir. Model penipuan MTIC melibatkan kegiatan yang terorganisir dan canggih yang berusaha mengeksploitasi perbedaan
dalam bagaimana VAT diperlakukan di berbagai Negara Anggota Uni Eropa. Para penjahat menciptakan struktur perusahaan dan individu terkait di seluruh negara bagian ini untuk menyalahgunakan prosedur perdagangan dan akuntansi pendapatan nasional serta internasional yang mengeksploitasi cara VAT diperlakukan dalam transaksi lintas batas yang juga dikenal sebagai penipuan carousel, kejahatan ini
mengambil keuntungan dari undang-undang yang memungkinkan perdagangan lintas batas Negara Anggota menjadi bebas PPN. Dalam penipuan MTIC, perusahaan pertama dalam jaringan domestik membebankan PPN kepada pelanggan, tetapi tidak membayar kepada pemerintah, menjadi apa yang dikenal sebagai "pedagang yang hilang". Berdasarkan hal tersebut, pengalaman yang diperoleh dalam siklus kebijakan
sebelumnya pada siklus kebijakan periode 2018-2021 akan digunakan untuk memberantas kelompok kriminal tersebut.
Uni Eropa berkomitmen untuk memerangi organisasi kriminal berupa:Kejahatan lingkungan saat ini telah menjadi salah satu kegiatan kriminal terorganisir yang paling menguntungkan di dunia yang tidak anya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu Uni Eropa akan memfokuskan perjuangan khususnya dalam