Prancis Vichy
Kekuatan kolonial Perancis Vichy dikurangi sesuai dengan ketentuan Gencatan Senjata; namun, di wilayah Mediterania saja, Vichy memiliki hampir 150000 orang di bawah lengan. Ada sekitar 55000 di Maroko Perancis, 50.000 di Aljazair, dan hampir 40.000 di Tentara Syam ("Armée du Levant"), di Lebanon dan Suriah. Pasukan kolonial diizinkan untuk menyimpan beberapa kendaraan lapis baja, meskipun ini sebagian besar tank "vintage" Perang Dunia I (Renault FT).
Gencatan senjata mengharuskan Perancis menyerahkan warga negara Jerman mana pun di negara itu atas permintaan Jerman. Perancis menganggap ini sebagai istilah "tidak terhormat" karena akan mengharuskan Perancis untuk menyerahkan orang-orang yang telah memasuki Perancis mencari perlindungan dari Jerman. Upaya untuk menegosiasikan masalah dengan Jerman terbukti tidak berhasil, dan Perancis memutuskan untuk tidak menekan masalah tersebut sampai menolak Gencatan Senjata.
Pada tanggal 10 Juli 1940, Parlemen dan pemerintah berkumpul di kota spa Vichy yang tenang, ibukota sementara mereka di Perancis tengah. (Lyon, kota terbesar kedua Perancis, akan menjadi pilihan yang lebih logis tetapi Walikota Édouard Herriot terlalu dikaitkan dengan Republik Ketiga. Marseilles bereputasi sebagai "Chicago" Perancis yang berbahaya. Toulouse terlalu jauh dan
bereputasi sayap. Vichy terletak di pusat kota dan memiliki banyak hotel untuk digunakan para menteri.) Pierre Laval dan Raphal Alibert memulai kampanye mereka untuk meyakinkan para Senator dan Deputi yang berkumpul untuk memilih kekuatan penuh untuk Pétain. Mereka menggunakan segala cara yang tersedia, jabatan menteri yang menjanjikan bagi beberapa orang sambil mengancam dan mengintimidasi orang lain. Mereka dibantu
oleh tidak adanya tokoh-tokoh populer dan karismatik yang mungkin menentang mereka, seperti Georges Mandel dan Édouard Daladier, kemudian naik kapal "Massilia" dalam perjalanan mereka ke Afrika Utara dan diasingkan. Pada tanggal 10 Juli, Majelis Nasional, yang terdiri dari Senat dan Kamar Deputi, memberikan suara dengan suara 569 menjadi 80, dengan 20 abstensi sukarela, untuk memberikan kekuasaan
penuh dan luar biasa kepada Marsekal Pétain. Dengan suara yang sama, mereka juga memberinya wewenang untuk menulis konstitusi baru. Dengan UU No. 2 pada hari berikutnya, Pétain mendefinisikan kekuatannya sendiri, dan membatalkan hukum Republik Ketiga yang bertentangan dengan mereka. (Tindakan ini kemudian dibatalkan pada bulan Agustus 1944.)
Sebagian besar legislator percaya bahwa demokrasi akan terus berlanjut, meskipun dengan konstitusi baru. Meskipun Pierre Laval mengatakan pada tanggal 6 Juli bahwa "demokrasi parlementer telah kehilangan perang; demokrasi harus menghilang, menyerahkan tempatnya pada rezim otoriter, hierarkis, nasional dan sosial", mayoritas dipercaya di Pétain. Léon Blum, yang memberikan suara tidak, menulis tiga bulan
kemudian bahwa "tujuan jelas Laval adalah untuk memotong semua akar yang mengikat Perancis ke masa republiken dan revolusionernya. 'Revolusi nasionalnya menjadi kontra-revolusi yang menghilangkan semua kemajuan dan hak manusia dimenangkan dalam seratus lima puluh tahun terakhir". Minoritas dari kebanyakan Radikal dan Sosialis yang menentang Laval dikenal sebagai
Vichy 80. Deputi dan senator yang memilih untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Pétain dikutuk secara individual setelah pembebasan.
Mayoritas sejarawan Perancis dan semua pemerintah Perancis pascaperang berpendapat bahwa pemungutan suara oleh Majelis Nasional ini ilegal. Tiga argumen utama dikemukakan:
Namun Julian T. Jackson menulis, "Karena itu, tampaknya tidak ada keraguan, bahwa pada awalnya Vichy legal dan sah." Dia menyatakan bahwa jika legitimasi datang dari dukungan rakyat, popularitas besar Pétain di Perancis hingga 1942 membuat pemerintahnya sah; jika legitimasi berasal dari pengakuan diplomatik, lebih dari 40 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan
Tiongkok mengakui pemerintah Vichy. Menurut Jackson, Perancis Bebas de Gaulle mengakui kelemahan kasusnya terhadap legalitas Vichy dengan mengutip beberapa tanggal (16 Juni, 23 Juni dan 10 Juli) sebagai permulaan pemerintahan tidak sah Vichy, menyiratkan bahwa setidaknya untuk beberapa periode waktu, Vichy belum sah. Negara mengakui pemerintah Vichy meskipun upaya de Gaulle di London untuk mencegah mereka;
hanya pendudukan Jerman di seluruh Perancis pada bulan November 1942 yang mengakhiri pengakuan diplomatik. Partisan Vichy menunjukkan bahwa pemberian kekuasaan pemerintahan dipilih oleh dua kamar Republik Ketiga (Senat dan Kamar Deputi), sesuai dengan hukum.
Argumen tentang pencabutan prosedur hukum didasarkan pada tidak adanya dan abstensi non-sukarela dari 176 perwakilan rakyat- 27 di dewan "Massilia", dan tambahan 92 deputi dan 57 senator, beberapa di antaranya berada di Vichy, tetapi tidak hadir untuk pemungutan suara. Secara total, parlemen terdiri dari 846 anggota, 544 Deputi dan 302 Senator. Satu Senator dan 26 Deputi berada di Massilia. Satu Senator tidak memilih; 8 Senator
dan 12 Deputi secara sukarela abstain; 57 Senator dan 92 Deputi tanpa sadar abstain. Jadi, dari total 544 Deputi, hanya 414 yang memilih; dan dari total 302 Senator, hanya 235 yang memilih. Dari jumlah tersebut, 357 Deputi memilih mendukung Pétain dan 57 menentang, sementara 212 Senator memilih Pétain, dan 23 menentang. Dengan demikian, Pétain disetujui oleh 65% dari semua Deputi dan
70% dari semua Senator. Meskipun Pétain dapat menyatakan legalitas untuk dirinya sendiri- terutama dibandingkan dengan kepemimpinan Charles de Gaulle yang pada dasarnya ditunjuk sendiri- keadaan yang meragukan dalam pemilihan itu menjelaskan mengapa mayoritas sejarawan Perancis tidak menganggap Vichy sebagai kelanjutan yang lengkap dari negara Perancis.
Majelis Nasional memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah Republik, di bawah wewenang dan tanda tangan Marsekal Pétain, untuk efek mengumumkan dengan satu atau beberapa tindakan konstitusi baru dari negara Perancis. Konstitusi ini harus menjamin hak-hak buruh, keluarga dan tanah air. Ini akan diratifikasi oleh negara dan diterapkan oleh majelis yang telah dibuatnya.
Undang-undang Konstitusi pada tanggal 11 dan 12 Juli 1940 menjamin Pétain seluruh kekuatan (legislatif, yudikatif, administrasi, eksekutif- dan diplomatik) dan gelar "kepala negara Perancis" ("chef de l'État français"), seperti serta hak untuk mencalonkan penggantinya. Pada tanggal 12 Juli Pétain menunjuk Laval sebagai Wakil Presiden dan penggantinya, dan menunjuk Fernand de Brinon sebagai wakil Komando Tinggi Jerman
di Paris. Pétain tetap menjadi kepala rezim Vichy hingga 20 Agustus 1944. Moto nasional Perancis, "Liberté, égalité, fraternité" (Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan), digantikan oleh "Travail, Famille, Patrie" (Pekerjaan, Keluarga, Tanah Air); tercatat pada saat itu bahwa TFP juga mendukung hukuman pidana ""travaux forcés à perpetuité"" ("kerja paksa untuk selamanya"). Reynaud
ditangkap pada bulan September 1940 oleh pemerintah Vichy dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1941 sebelum pembukaan Pengadilan Riom.
Pétain pada dasarnya bersifat reaksioner, meskipun statusnya sebagai pahlawan Republik Ketiga selama Perang Dunia I. Hampir segera setelah dia diberikan kekuasaan penuh, Pétain mulai menyalahkan demokrasi Republik Ketiga dan korupsi endemik atas kekalahan memalukan Perancis oleh Jerman. Oleh karena itu, pemerintahannya segera mulai mengambil karakteristik otoriter. Kebebasan
dan jaminan demokratik segera ditangguhkan. Kejahatan "tindak pidana opini" ("délit d'opinion") didirikan kembali, dengan efektif mencabut kebebasan berpikir dan berbicara; kritik sering ditangkap. Badan pilihan digantikan oleh yang dinominasi. "Munisipalitas" dan komisi departemen dengan demikian ditempatkan di bawah wewenang administrasi dan prefektur (dinominasikan oleh dan tergantung pada kekuatan