Jakob Tobing
Jakob Samuel Halomoan Lumban Tobing atau dikenal dengan Jakob Tobing () adalah Presiden Institut Leimena sejak 2008. Pada tahun 2004- 2008, ia menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Korea berkedudukan di Seoul. Sebelumnya, Jakob Tobing telah malang-melintang di dunia politik. Selama 34 tahun, Ia mendedikasikan dirinya sebagai anggota
DPR/MPR dari GOLKAR (1968-1997) dan PDI-P (1999-2004). Pada periode tahun 1968- 1971, Ia adalah anggota DPR-GR yang termuda dan kemudian Ia adalah anggota DPR-RI yang terlama sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Ia berperan penting dalam gerakan reformasi pada awal tahun 1990-an. Kemudian Ia juga berperan penting dalam meletakkan dasar reformasi politik dan demokratisasi Indonesia. Jakob Tobing adalah Ketua Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) tahun 1999, pemilu demokratis pertama setelah pemilu tahun 1955. Ia menjabat Ketua Panitia Ad- Hoc I BP-MPR dan Ketua Komisi A pada Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003 yang berhasil melakukan demokratisasi atas UUD 1945.
Ia adalah seorang aktivis mahasiswa dan salah seorang pimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1966 yang turut menumbangkan pemerintahan Orde Lama. Memulai karier politik sebagai anggota DPR-GR yang diangkat pada tahun 1968, pada waktu Ia masih menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Arsitektur. Pada masa itu Jakob Tobing adalah anggota DPR-GR termuda.
Pada tahun 1971, Ia adalah anggota tim perumus visi dan misi Golongan Karya dan selanjutnya menjadi pimpinan GOLKAR ditingkat Pusat.
Pada tahun 1993, bersama dengan KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri,Letjen (Purn) Bambang Triantoro, Frans Seda, Matori Abdul Djalil, Ida Ayu Utami Pidada, Suko Sudarso, dll mendorong gerakan reformasi. Mereka kemudian mendirikan Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK) dimana Ia menjadi Wakil Ketua.
Ia adalah Ketua PAH I BP-MPR (1999- 2004) dan Ketua Komisi A ST MPR tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003 yang berhasil melakukan reformasi atas UUD 1945.Setelah reformasi, sekarang Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke-3 dunia setelah India dan Amerika Serikat.
Pada pemilihan umum (pemilu) 2004, Jakob Tobing terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI untuk ke-8 kali dari daerah pemilihan (dapil) Temanggung, Jawa Tengah, tetapi kemudian Ia memilih mengundurkan diri. Setelah lebih dari 30 tahun mengabdi di DPR, Jakob Tobing mendapat kepercayaan menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Korea
(2004- 2008). Pada waktu bertugas sebagai Duta Besar, Ia berhasil memfasilitasi komunikasi antara pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara yang berlanjut dengan pertemuan Presiden
Korea Selatan Roh Moo-hyun dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il di Pyongyang (2- 4 Oktober 2007). Pertemuan Pyongyang itu berhasil meredakan ketegangan di semenanjung Korea.
Atas dedikasi, jasa dan pengabdiannya, alumnus John F. Kennedy School of Government- Harvard University ini menerima berbagai bintang penghargaan, antara lain Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Republlik Indonesia (1999) dan Bintang Ganghwa Medal, First Class, Order of Diplomatic Services dari Presiden Republik Korea (2008).
Jakob Tobing menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Bukittinggi. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas di Bandung (1962), Jakob Tobing melanjutkan pendidikannya di ITB, Bandung, Jurusan Arsitektur. Karena tugasnya sebagai anggota DPR-GR di Jakarta, Ia hanya sampai jenjang Sarjana Muda (1968).
Selanjutnya, Jakob Tobing mengambil pendidikan di bidang administrasi negara di STIA- LAN, Jakarta dan lulus S-1 tahun 1976. Ia juga pernah kuliah di Fakultas Ekonomi (extension) Universitas Indonesia, 1976-1977.
Kemudian Ia kuliah di School of Economics, Colorado University, USA (1979) sebelum melanjutkan pendidikan dan memperoleh master degree (S-2) bidang political- economics di John F. Kennedy School of Government- Harvard University (1980).
Setelah mengakhiri tugas-tugas resmi, Jakob Tobing mengikuti program doktoral sebagai kandidat external PhD di Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School, Leiden University, Belanda dengan thesis "Remaking the Negara Hukum (Rule of Law), The Essence of 1999-2002 Constitutional Reform in Indonesia."