Demokrasi di Jerman
Kekuatan Partai Nazi yang semakin besar di Reichstag semakin menekan kekuatan partai-partai demokrat di Reichstag, mendirikan sebuah pemerintahan demokratis yang stabil semakin tidak memungkinkan bahkan dengan koalisi partai sekalipun, karena kekuatan Partai Nazi semakin tidak bisa dikalahkan di Reichstag saat itu. Selain itu, Presiden Paul von Hindenburg akhirnya menunjuk Adolf Hitler sebagai Kanselir
Jerman pada Januari 1933. Dengan berkuasanya Partai Nazi di Reichstag dan naiknya Adolf Hitler sebagai kanselir, demokrasi di Jerman masih seumur jagung itupun semakin terancam.
Semakin hari, Partai Nazi semakin kuat, melalui sayap paramiliter mereka, Sturmabteilung (SA) yang dipimpin oleh Ernst Rohm, Partai Nazi meneror lawan-lawan politik mereka, Adolf Hitler semakin bergerak mendekati kekuasaan tertinggi di Jerman yang akhirnya diraihnya setelah Presiden Hindenburg mangkat. Pada saat itulah Republik Weimar sebagai bentuk negara demokratis pertama di Jerman akhirnya hancur dan digantikan dengan kekuasaan otoritarian Nazisme.
Dalam buku "Introduction to Political Sciences", kemenangan Nazi bukan karena praktek teror mereka terhadap lembaga pemerintah Weimar yang demokratis, ironisnya justru karena memang demokrasi di Jerman saat itu menunjang keberhasilan Partai Nazi, karena sebagian besar rakyat Jerman, dari kelas atas, seperti elit politik, tuan tanah, aristokrat, militer, dan birokrat, kelas menengah, seperti
intelektual dan pegawai kantoran, dan juga kelas bawah, seperti buruh dan petani, semuanya yang putus asa, marah, frustasi, dan depresi dengan keadaan sosial, politik, dan ekonomi- terutama saat Depresi Besar 1929- hal ini mendorong kebencian mereka terhadap demokrasi dan sekaligus membangkitkan memeori tentang kejayaan Jerman di masa lalu, terutama pada masa Kekaisaran Romawi Suci dan
Kekaisaran Jerman, sehingga membangkitkan kembali Nasionalisme Jerman dan ide tentang Pan-Jermanisme dalam wujud baru, yaitu Nazisme.
Ketika depresi sosial, politik, dan ekonomi di seluruh dunia meningkat, terutama di Eropa dan Asia, fasisme muncul sebagai sebuah alternatif yang membawa masyarakat negara pasca-industri keluar dari krisis akibat kegagalan kapitalisme Amerika Serikat yang menyebabkan Depresi Besar 1929, sekaligus menjawab tantangan untuk membentengi negara dari bahaya komunisme Uni Soviet. Kekecewaan terhadap kapitalisme dan
ketakutan terhadap komunisme membuat fasisme semakin mudah merebut kekuasaan di negara-negara pasca-industri, seperti Jerman, Italia, dan Jepang, ditambah dengan negara lainnya seperti Spanyol dan Portugal juga menjadi tempat dimana fasisme berkuasa.
Pakta Tripartit yang ditandatangai oleh Jerman, Italia, dan Jepang membawa dunia kepada kebangkitan satu kekuatan baru di antara kapitalisme dan komunisme. Ketegangan memuncak diantara tiga ideologi ini, yang akhirnya terjadilah Perang Dunia II, antara Blok Poros melawan Blok Sekutu.
Perang Dunia II yang menewaskan puluhan juta orang ini akhirnya dimenangkan oleh Blok Sekutu, yaitu Amerika Serikat, Britania Raya, Perancis, dan Uni Soviet. Sementara Blok Poros yang kalah, harus menanggung konsekuensi, Kekaisaran Jepang harus kehilangan wilayah dan Kaisar Hirohito kehilangan "kultus" pribadinya, Kerajaan Italia dan Republik Sosial Italia harus dibubarkan, Raja Victor Emmanuel
dimakzulkan, dan Benito Mussolini digantung terbalik, sementara nasib paling sial dialami Jerman Nazi, selain Adolf Hitler yang diduga bunuh diri, dan Partai Nazi dibubarkan, Jerman dan seluruh rakyatnya harus menerima nasib tragis.
Pasca Perang Dunia II, banyak anggota ataupun keluarga anggota Partai Nazi dan tentara Jerman yang bertugas saat Perang Dunia II diadili sebagai Penjahat Perang, mereka diburu hingga ke Spanyol dan Argentina. Selain itu, para perempuan Jerman banyak mengalami pemerkosaan oleh Tentara Merah Uni Soviet selama Pertempuran Berlin tetapi tak satupun dari personel Tentara Merah yang dibawa ke Pengadilan HAM Internasional
(lihat film A Woman in Berlin), dan yang paling buruk dalam sejarah Jerman adalah terbentuknya dua "Negara-Bangsa" Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur.
Kebangkitan demokrasi di Jerman tidak memungkinkan dimulai oleh Jerman Timur, karena pada 7 Oktober 1949, Uni Soviet yang berkuasa di Jerman Timur secara resmi mendirikan sebuah negara komunis di wilayah itu yaitu Republik Demokratik Jerman (nama resmi dari Jerman Timur). Dalam menjalankan pemerintahannya, Jerman Timur banyak dipengaruhi oleh kelola pemerintahan di Uni Soviet, yaitu kediktatoran
proletariat. Salah satunya yang diadopsi oleh Jerman Timur adalah dibentuknya unit polisi rahasia"Staatssicherheit" (mirip dengan NKVD di Uni Soviet). "Staatssicherheit" sebenarnya bukan anggota polisi berseragam dan bersenjata, mereka lebih mirip intelejen. Anggota "Staatssicherheit" direkrut dari warga negara biasa yang bertugas untuk pemerintah, hal ini menyebabkan
kebebasan politik di Jerman Timur menjadi tertekan dan mempersulit tumbuhnya nilai-nilai demokrasi.
Selain tidak adanya kebebasan politik karena adanya polisi rahasia "Staatsicherheit," warga Jerman Timur juga ditekan dalam kehidupan ekonominya. Bahkan, warga Jerman Timur dilarang menggunakan calana jeans, karena pemerintah yang dikendalikan oleh rezim komunis menganggap celana jeans adalah simbol dari "kebudayaan kapitalisme Barat", meskipun banyak warga Jerman Timur yang ingin
memiliki celana jeans, namun mereka takut. Selain itu, warga Jerman Timur juga membutuhkan waktu lama hanya untuk membeli sebuah mobil, bahkan untuk mobil yang paling murah saat itu. Keterbelakangan ekonomi ini artinya warga Jerman Timur memiliki daya beli yang rendah dan bukan karena warga tidak punya keinginan untuk maju, tetapi karena pemerintah membatasi kepemilikan pribadi warga negara.
Jerman Timur yang menjadi daerah pendudukan Uni Soviet memang harus diakui lebih terbelakang daripada Jerman Barat yang menjadi pendudukan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis. Sikap Uni Soviet yang sangat membenci Jerman (terutama saat dibangun Tembok Berlin) mengindikasikan bahwa pada awalnya Uni Soviet tidak berniat untuk hengkang dari daerah pendudukan mereka di Jerman Timur, hal ini menjadikan harapan untuk bangkit bagi Bangsa Jerman adalah dari Jerman Barat.
Keterbelakangan Jerman Timur terjadi dibanyak sektor, Uni Soviet jelas menjalankan praktek balas dendamnya dengan membuat warga Jerman Timur menderita, hal berbeda dialami Jerman Barat yang perlahan dibangkitkan secara ekonomi dan politik, salah satunya dengan proses-proses menuju demokratisasi, oleh karena itu harapan bagi Bangsa Jerman bertopang pada Jerman Barat. Langkah pertama Jerman Barat untuk merekonstruksi demokrasi di Jerman adalah melalui Hukum Dasar Bonn.
Hukum Dasar Bonn diawali dengan bersedianya Amerika Serikat, Perancis, Britania Raya untuk menyerahkan kembali kekuasaannya atas daerah pendudukan di Jerman Barat kepada penduduk asli atau pribumi Jerman pada 1949. Kemudian setelah itu, karena Berlin tidak kondusif lagi untuk dijadikan ibukota, selain karena sudah terpecah menjadi Berlin Barat dan Berlin Timur, Berlin sendiri secara de jure masuk ke
dalam wilayah pendudukan Uni Soviet di Jerman Timur, maka Kota Bonn yang terletak di tepi Sungai Rhein ditunjuk menjadi ibukota dari Jerman Barat sekaligus memulai untuk dilaksanakannya pasal-pasal dalam Hukum Dasar Bonn.
Sebenarnya pada saat Hukum Dasar Bonn diterapkan dan Kota Bonn menjadi ibukota dari Jerman Barat, muncul kesadaran dari para elit politik Jerman Barat. Kesadaran itu muncul karena jika Hukum Dasar Bonn disahkan menjadi konstitusi, maka sama saja dengan mengakui pembagian Jerman untuk selama-lamanya. Oleh karena itu para elit Jerman Barat memanfaatkan instrument politik yang dibangun oleh sistem demokrasi yang ada untuk memperjuangakan "Persatuan Jerman" melalui demokrasi pula.