Negara Islam Irak dan Syam
Saleh Al-Fawzan yang dikenal karena pandangan-pandangan ekstremnya. Al-Fawzan mengklaim bahwa NIIS adalah ciptaan "kaum Zionis, Salibis, dan Safavid". Penulis Yordania-Palestina, Abu Muhammad al-Maqdisi, mantan pengajar spiritual Abu Musab al-Zarqawi, dibebaskan dari penjara di Yordania bulan Juni 2014 dan menuduh NIIS berusaha memecah-belah persatuan Muslim.
Deklarasi kekhalifahan NIIS dikritik dan legitimasinya dipertanyakan oleh sejumlah negara di Timur Tengah, kelompok jihadis, dan ulama dan sejarawan Muslim Sunni. Penyiar TV dan ulama Qatar Yusuf al-Qaradawi menyatakan, "Deklarasi yang dikeluarkan Negara Islam tidak sah menurut syariah dan memiliki dampak berbahaya bagi umat Sunni di Irak dan pemberontakan di Suriah". Ia juga
menambahkan bawha gelar khalifah "hanya dapat dianugerahkan oleh seluruh umat Islam", bukan satu kelompok saja. Kritik juga dilontarkan karena NIIS memberlakukan hukuman mati bagi Muslim yang melanggar hukum syariah tradisional, namun pada saat yang bersamaan melanggarnya (contohnya meminta perempuan pindah ke wilayahnya tanpa wali-pendamping laki-laki-dan
tanpa keinginannya). NIIS juga dikritik karena menggembar-gemborkan pencitraan lama (penunggang kuda dan pedang), namun melakukan bidah (pemutakhiran agama) dengan membentuk kepolisian agama perempuan (Brigade Al-Khansaa).
Dua hari setelah pemenggalan Hervé Gourdel, ratusan Muslim berkumpul di Masjid Agung Paris untuk menunjukkan solidaritas terhadap korban pemenggalan tersebut. Unjuk rasa ini dipimpin oleh ketua Dewan Umat Islam Perancis, Dalil Boubakeur, dan diikuti oleh ribuan Muslim di seluruh Perancis dengan slogan ""Not in my name"" ("jangan bawa-bawa agama saya"). Presiden Perancis François Hollande menyatakan bahwa pemenggalan
Gourdel merupakan "tindakan pengecut" dan "keji". Ia juga membenarkan bahwa serangan udara terhadap target-target NIIS di Irak akan terus berlanjut. Hollande juga mengumumkan tiga hari berkabung nasional. Bendera di seluruh Perancis dikibarkan setengah tiang dan keamanan di seluruh Paris diperketat.
Seorang hakim pengadilan syariah Front Islam di Aleppo, Mohamed Najeeb Bannan, menyatakan bahwa, "Hukum mengacu pada syariah Islam, Kasusnya beragam, mulai dari perampokan, penggunaan obat-obatan terlarang, hingga kejahatan moral. Tugas kami adalah mempertimbangkan semua tindak kejahatan yang dilaporkan kepada kami.... Setelah rezim [Assad] runtuh, kami yakin mayoritas Muslim di
Suriah akan mendukung pembentukan negara Islam. Tentu saja, penting sekali untuk mengatakan bahwa syariah Islam akan memotong tangan dan kepala orang-orang, tetapi ini hanya berlaku untuk penjahat. Membunuh, menyalib orang-orang tanpa alasan yang jelas tidak benar sama sekali." Terkait perbedaan antara syariah versi Front Islam dan NIIS, ia mengatakan, "Salah
satu kesalahan mereka adalah mereka mulai menerapkan syariah sebelum rezim [Assad] jatuh dan sebelum memiliki tamkin [negara yang stabil]. Mereka mengira Tuhan mengizinkan mereka menguasai wilayah dan langsung mendirikan kekhalifahan. Ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran para alim ulama di seluruh dunia. Di sinilah kesalahan [NIIS]. Mereka justru akan membawa banyak masalah. Semua orang yang menolak [NIIS] akan dianggap menolak syariah dan dihukum berat."
Al-Qaeda dan Al-Nusra sudah lama mencoba memanfaatkan kebangkitan NIIS dengan mengklaim ideologinya "lebih moderat" dibandingkan NIIS yang "lebih ekstrem" meski tujuannya sama-sama menerapkan syariah dan mendirikan kekhalifahan. Kedua kelompok tersebut mengaku melakukannya secara bertahap, tidak seperti NIIS. Al-Nusra mengkritik penerapan syariah yang terlalu
cepat oleh NIIS karena malah mengusir banyak orang. Al-Nusra justru memilih pendekatan bertahap a la al-Qaeda dengan mempersiapkan masyarakat untuk menerimanya lewat pendidikan sebelum melaksanakan aspek-aspek hudud dalam syariah seperti melempar kaum homoseksual dari atas bangunan, memotong tangan, dan rajam. Nusra dan ISIL sama-sama menolak aliran Druze. Perbedaannya
adalah Nusra tampaknya lebih puas menghancurkan tempat-tempat ibadah Druze dan memperkenalkan aliran Sunni ke umat Druze, sedangkan NIIS ingin melenyapkan umat Druze seperti yang mereka lakukan terhadap kaum Yazidi.
Ayman al-Zawahiri meminta konsultasi (syura) dengan "cara-cara nabawi" saat hendak mendirikan kekhalifahan. Ia mengkritik Baghdadi karena tidak mengikuti cara resmi. Ia juga meminta anggota NIIS bergabung dengan al-Qaeda untuk berjuang melawan Assad, Syi'ah, Rusia, Eropa, dan Amerika Serikat dan menghentikan perselisihan antara sesama kelompok jihadis.
Ia meminta para jihadis untuk mendirikan negara Islam di Mesir dan Syam, pelan-pelan menerapkan hukum syariah sebelum mendirikan kekhalifahan, dan melakukan serangan besar terhadap Amerika Serikat dan BArat.
Kelompok Jaysh al-Islam di Front Islam mengkritik NIIS dengan alasan, "Mereka membunuh umat Islam dan membiarkan para pemuja berhala" dan "mereka memanfaatkan ayat-ayat tentang orang kafir dan menggunakannya terhadap sesama Muslim". Kritik utama yang dilontarkan para desertir NIIS adalah NIIS memerangi dan membunuhi sesama Muslim Sunni, jadi bukan non-Sunni saja yang menjadi korban kekerasan
NIIS. Akan tetapi, sejumlah desertir NIIS merupakan mata-mata dan agen yang masih bekerja untuk NIIS dan memalsukan desersi mereka.
Imam Besar al-Azhar dan mantan presiden Universitas al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, mengutuk keras Negara Islam Irak dan Syam karena bertindak "dengan alasan agama suci dan menggunakan nama 'Negara Islam' untuk menyebarkan ajaran Islam mereka yang keliru". Ia mengutip Quran: "Hukuman bagi mereka yang berperang melawan Tuhan dan Nabinya dan mereka yang berusaha menyebarkan kerusakana di muka
Bumi adalah kematian, penggantungan, pemotongan tangan dan kaki di bagian tubuh berbeda, atau pengusiran dari tempat tinggalnya. Ini merupakan hukuman bagi mereka di dunia, dan mereka akan mendapatkan hukuman berat di akhirat." Meski El-Tayeb dikritik karena tidak menganggap Negara Islam melakukan bidah, mazhab Ash'ari yang diikuti El-Tayeb tidak membolehkan mencap
murtad seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat. El-Tayeb sangat menolak praktik takfirisme (mencap murtad seorang Muslim) yang dilakukan Negara Islam untuk "menghakimi dan menuduh siapapun yang tidak mengikuti aliran mereka sebagai orang murtad dan melenceng dari ajaran mereka". Ia juga mengkritik NIIS karena mendeklarasikan "Jihad terhadap Muslim damai" berlandaskan "penafsiran
ayat-ayat Quran yang melenceng, Sunnah nabi, dan pandangan sejumlah Imam yang salah meyakini bahwa mereka adalah pemimpin pasukan Muslim melawan bangsa kafir di tanah kafir."
Hassan Hassan, seorang analis di Delma Institute, menulis di "The Guardian" bahwa karena Negara Islam "mendasarkan ajaran-ajarannya pada teks agama yang tidak ingin ditangani oleh pemuka agama Islam arus utama, para anggota baru yang meninggalkan kamp pelatihan [NIIS] merasa telah menemukan ajaran Islam yang sejati". Pada pertengahan Februari 2015, Graeme Wood, seorang pengajar ilmu politik di Universitas
Yale, mengatakan di "The Atlantic" bahwa, "Agama yang di diajarkan oleh para pengikutnya yang setia berasal dari penafsiran Islam yang sangat utuh dan cermat."
NIIS mendapat kritik dari dunia internasional karena pandangan ekstremnya, termasuk pemerintahan dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amnesty International. Pada tanggal 24 September 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon menyatakan: "Seperti yang telah dikatakan oleh para pemuka agama Islam di seluruh dunia, kelompok-kelompok seperti
NIIS, atau Da'isy, tidak ada hubungannya dengan Islam, dan mereka jelas-jelas bukan negara. Mereka lebih pantas disebut 'Non-Negara Non-Islam'." Kelompok ini dicap sebagai kultus oleh Steven Hassan dalam kolomnya di Huffington Post.