Konstitusi Angola
Konstitusi Angola, Undang-Undang Negara Angola atau UU Angola telah memiliki 3 konstitusi: yang pertama mulai berlaku pada tahun 1975 sebagai undang-undang "sementara"; yang kedua diterima pada tahun 1992 dalam sebuah referendum, dan yang ketiga dilembagakan secara formal pada tahun 2010. Angola merupakan bekas koloni negara Portugal selama lebih dari 400 tahun, sejak abad ke-15. Tiga
partai utama: Gerakan Masyarakat untuk Pembebasan Angola (), Front Nasional Pembebasan Angola (), dan Persatuan Nasional untuk Angola yang Independen secara Totalitas () memperjuangkan kemerdekaan mereka setelah konflik bertahun-tahun yang melemahkan seluruh partai pemberontak. Angola mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 11 November 1975, setelah Revolusi Anyelir menggulingkan rezim di Portugal. Sebuah pertarungan
untuk memperebutkan dominasi kekuatan segera terjadi antara tiga gerakan nasionalis tersebut, mengakibatkan perang sipil sesaat setelah kemerdekaan. Perang sipil ini berlanjut dengan UNITA berperang melawan MPLA yang sedang berkuasa. Kedua belah pihak menerima dukungan dan disokong dari negara-negara lain.
Perubahan konstitusi pada tahun 1976 dan 1980 secara lebih jelas menetapkan sebuah sosialis revolusioner, negara dengan 1 partai sebagai tujuan nasional.
Pada tahun 1992, Konstitusi 1975 sepenuhnya dituliskan kembali agar sistem multi partai republik demokratik dalam bentuk sistem presidensial dapat menyelenggarakan pemilu multi partai dan pemilihan presiden secara langsung.
Amandemen Konstitusi pada tahun 2010 menyebutkan Presiden Angola sebagai Kepala Negara, Pemimpin Eksekutif, dan Komandan Tertinggi Militer Angola. Konstitusi baru ini menghapuskan pemilihan presiden secara langsung. Ketentuan yang baru mengatur bahwa orang yang menduduki peringkat tertinggi dalam daftar partai mayoritas secara otomatis akan menjadi presiden, dan orang kedua mendapat kedudukan sebagai wakil
presiden. Konstitusi yang masih berlaku ini membatasi jabatan presiden untuk dua periode lima tahun. Akan tetapi presiden yang berkuasa saat ini. Dos Santos, telah menduduki jabatannya selama periode 30 tahun. Menurut hasil pemilu parlementer, Ia masih akan menjadi presiden hingga tahun 2022.
Angola telah menjadi koloni Portugal selama 400 tahun sejak abad ke-15. Tuntutan kemerdekaan mengambil momentum pada awal tahun 1950-an. Tokoh-tokoh utama dalam peristiwa ini termasuk MPLA dibentuk pada tahun 1956, NFLA muncul pada tahun 1961, dan UNITA dibentuk tahun 1966. Setelah bertahun-tahun konflik berkepanjangan yang melemahkan seluruh partai pemberontak. Angola mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 11 November 1975, setelah Revolusi Anyelir menggulingkan rezim
Sebuah pertarungan untuk memperebutkan dominasi kekuatan segera terjadi antara tiga gerakan nasionalis tersebut. Peristiwa ini memicu eksodus para penduduk Portugis, menciptakan 300000 pengungsi Portugal dalam kemiskinan, the "retornados". Pemerintahan Portugis yang baru berusaha untuk memediasi kesepemahaman antara ketiga gerakan yang berkompetisi tersebut. Mereka akhirnya mencapai
kesepakatan, sayangnya kesepakatan ini segera hancur dalam beberapa hari saja. Kegagalan dalam kesepakatan ini menyebabkan perang sipil yang merusak dan berlanjut hingga beberapa dekade, merenggut jutaan nyawa dan menghasilkan banyak pengungsi sebelum perang ini berakhir pada tahun 2002.
Selama perang sipil, Partai MPLA mendapatkan kendali atas Luanda-ibu kota negara ini-dan berbagai wilayah lainnya di negara ini. Amerika Serikat, Zaire dan Afrika Utara memberikan bantuan intervensi militer pada partai FNLA and UNITA, dengan motif untuk merebut Luanda sebelum deklarasi kemerdekaan. Sebagai balasan, Kuba memberi bantuan intervensi pada MPLA. Demikianlah negara ini kemudian menjadi titik menyalanya lagi Perang
Dingin. Dengan bantuan dari orang-orang Kuba, MPLA menguasai Luanda dan mendeklarasikan kemerdekaan pada t11 November 1975. Agustinho Neto yang menjadi presiden pertamanya, meski perang sipil masih berlanjut.
Konstitusi pertama Angola yang merdeka didedikasikan pada republik yang baru untuk menyingkirkan sisa-sisa kolonialisme Portugis. Konstitusi ini menyajikan sejumlah penjaminan atas kebebasan individu dan pelarangan diskriminasi berdasarkan warna, ras, identitas etnik, jenis kelamin, tempat kelahiran, agama, tingkat pendidikan, dan status sosial atau ekonomi. Konstitusi ini juga menjanjikan kebebasan berkspresi dan berorganisasi.
Revisi konstitusional pada tahun 1976 dan 1980 secara lebih jelas menetapkan sebuah sosialis revolusioner, negara dengan 1 partai sebagai tujuan nasional. Sebagaimana yang direvisi, konstitusi menetapkan kedaulatan rakyat Angola, dijamin melalui representasi partai, dan berjanji untuk mengimplementasikan "kekuasaan rakyat". Konstitusi ini juga menekankan keunggulan Gerakan Rakyat untuk
Pembebasan Angola (MPLA) sebagai badan pembuat kebijakan dan membuat pemerintah menjadi bawahannya, yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan partai. Pembangunan ekonomi harus didasarkan pada model kepemilikan kooperatif sosialis.
Jaminan lainnya yang diberikan oleh konstitusi adalah perlindungan termasuk perawatan kesehatan, akses pendidikan, bantuan negara pada masa anak-anak, ibu-ibu, orang cacat, dan masa tua. Sebagai imbalan atas berbagai jaminan yang diberikan, setiap individu bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pertahanan militer negara tersebut, memberikan suara dalam pemilihan resmi, bekerja di
kantor publik jika diangkat atau dipilih, bekerja- yang dianggap sebagai tugas warga negara- dan membantu transformasi sosialis secara umum.
Meski dengan kocondongan yang cukup kuat pada sosialis, konstitusi ini menjamin perlindungan kepemilikan pribadi dan aktifitas bisnis pribadi dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh negara. Tujuan ekonomi nasional adalah untuk mengembangkan pertanian dan industri, mengadakan relasi sosial yang adil dalam semua sektor produksi, mendorong pertumbuhan sektor publik
dan koperasi dan menerapkan sistem perpajakan langsung. Tujuan sosial termasuk memerangi buta huruf, mempromosikan pengembangan pendidikan dan budaya nasional, menegakkan pemisahan gereja dan negara secara ketat, dengan penghormatan resmi untuk semua agama.
Konstitusi ini juga menguraikan kebijakan pertahanan Angola, yang secara eksplisit melarang pangkalan militer asing di tanah Angola atau afiliasi militer dengan organisasi militer manapun. Konstitusi 1975 juga melembagakan Tentara Rakyat Bersenjata untuk Pembebasan Angola (FAPLA) menjadi Tentara Nasional. Wajib militer diterapkan pada kaum laki-laki dan perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun.
José Eduardo dos Santos memenangkan pemilu tahun 1980 dan 1986 dan menjadi presiden pertama yang dipilih melalui pemilu di negara ini. Perang sipil berlanjut, dimana UNITA masih berperang melawan MPLA, Kedua pihak tersebut masih menerima dukungan internasional. Pada tahun 1989, terdapat gencatan senjata dengan pemimpin UNITA, Jonas Savimbi, tapi kemudian usaha ini pun menemui kegagalan. Sebagai
bagian dari perbaikan perdamaian, MPLA mengembangkan platform Marxisme-Leninisme-nya dan menggeser kebijakannya lebih ke arah pandangan sosialis daripada komunis. Pada Mei 1991, Dos Sambos dan Savimbi dari UNITA menandatangani kesepakatan demokrasi multipartai di Lisbon.
Pada tahun 1992, Konstitusi 1975 sepenuhnya ditulis ulang dan dikembangkan pada 6 Maret 1991 serta pada tanggal 26 Agustus 1992 mengizinkan republik multipartai demokratis, dalam bentuk sistem presidensial, untuk memulai pemilu multipartai dan pemilu presiden secara langsung.