Kewajiban Pelayanan Universal
Kewajiban Pelayanan Universal yang disingkat KPU/USO (bahasa Inggris: "Universal Service Obligation"/USO) adalah sebuah program yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) yang dilaksanakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi (BP3TI). Tujuan utama dari penyelenggaraan KPU adalah untuk mengatasi kesenjangan teknologi informasi, mendukung
kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, serta mencerdaskan bangsa melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Target program KPU adalah wilayah pelayanan universal yang meliputi daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah perintisan, dan daerah yang belum mendapatkan akses atau jaringan telekomunikasi. Program ini melibatkan pengusaha dalam peningkatan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.
Program ini berangkat dari inisiatif pemerintah Indonesia agar seluruh desa di berbagai daerah memiliki sambungan telepon pada tahun 2005. Hal ini dimotivasi oleh kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di peringkat terakhir untuk pengadaan telepon tetap ("fixed line") dengan rasio 3.6 per 100 penduduk, dan peringkat sembilan untuk telepon seluler dengan rasio 5.5 per 100 penduduk untuk di wilayah Asia dan Australia.
Cita-cita ini juga telah dideklarasikan oleh International Telecommunication Union (ITU). Pemerintah pun mulai menerapkan program pada tahun 2003 dengan dana sebesar Rp 45 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Baru lah, pada tahun 2004, pemerintah Republik Indonesia (RI) menawarkan proyek pembangunan jaringan telekomunikasi di pedesaan kepada para operator swasta, tetapi belum dijalankan disebabkan kekurangan dana. Alasan pemerintah menarik operator telekomunikasi disebabkan pemerintah tidak lagi menyertakan sektor telekomunikasi ke dalam APBN. Selanjutnya pada tahun 2005, para operator swasta dan
pmerintah sepakat bahwa dana untuk program KPU diambil dari PNBP operator swasta sebesar 1.25% (sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2009). Sebelum mencapai angka pungutan sebesar 1.25%, para operator telekomunikasi hanya diminta sebesar 0.75% dari pendapatan kotornya (sesuai PP Nomor 28 Tahun 2005). Namun, pihak Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui hal ini dan memohon untuk
peningkatan presentase pungutan sehingga disepakati lah jumlah pungutan sebesar 1.25%. Peningkatan pungutan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menambah anggaran pengembangan infrastruktur telekomunikasi.
Untuk menjalankan program KPU, pemerintah membentuk lembaga koordinator atau agensi semi-korporat yang bernama Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) (BTIP) pada tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2009, BTIP berganti nama menjadi BP3TI dengan tugas yang tidak hanya membangun fasilitas TIK di pedesaan tetapi juga menyediakan layanan telekomunikasi dan
jaringan yang murah dan membentuk ekosistem jaringan jalurlebar di Indonesia. Lembaga ini juga aktif mengumpulkan segala kontribusi yang berasal dari operator swasta.
Program-program KPU meliputi program Desa Dering (program penyediaan telekomunikasi teleponi), Desa Pinter, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (sama dengna PLIK namun berkeliling desa dengan mobil). Lalu, pada tahun 2013, program KPU berkembang menjadi: Nusantara Internet Exchange, PLIK Sentra Produktif, Jalin KPU/USO (Jasa Akses Layanan Internet berupa WIFI Kabupaten), dan Telinfo Tuntas (Telekomunikasi dan Informatika di Pulau Terluar dan Perbatasan).
Dana USO yang terkumpul selama tahun 2005 mencapai Rp 300 miliar dan Rp 400 miliar pada tahun 2006. Lalu, pada tahun 2003 program ini dinilai berhasil membangun sekitar 3013 sambunga telepon di desa-desa yang tersebar di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kawasan Indonesia Bagian Timur. Kemudian pada tahun 2004 pemerintah menambah sekitar 2635 sambungan telepon pada 2341 desa, hal ini merupakan rencana dari jangka panjang sebanyak 43000 desa.
Kendala dan tantangan program KPU umumnya terjadi dari segi teknis, operasi dan perawatan, pengawasan dan evaluasi, dan sumber daya manusia. Dari segi teknis, program-program USO terkendala masalah spesifikasi perangkat keras yang tidak mumpuni, daya listrik yang kurang, serta kapasitas pita lebar yang terbatas.
Dari segi operasi dan pengawasan masalahnya adalah perawatan yang kurang, lokasi yang sulit dijangkau, kurangnya dukungan dari masyarakat. Lalu dari segi pengawasan adalah sulitnya menjangkau seluruh poin-poin fasilitas yang tersebar di Indonesia. Sekalipun terdapat pengawasan, para penanggungjawab tidak bisa menyelesaikan masalah hingga tuntas.
Dari segi agensi, lembaga BP3TI dinilai memiliki kompetensi yang kurang dan birokrasi yang berbelit-belit.
Masalah lainnya adalah terjadi perselisihan saat terjadi pelelangan tender proyek USO. Seperti yang dialami oleh salah satu perusahaan telekomunikasi, ACeS melawan panitia penyelenggara tender telepon pedesaan pada tahun 2008. Kejadian ini cukup memakan waktu dan efisiensi hingga program pun terbengkalai karena proses hukum yang panjang.