Penutupan pemerintahan federal Amerika Serikat 2018-2019
Penutupan separuh pemerintahan Amerika Serikat ketiga tahun 2018-2019 dimulai pada pukul 00:00 EST hari Sabtu, 22 Desember 2018, dan masih berlangsung. Penutupan ini disebabkan oleh konflik antara Kongres Amerika Serikat dan Presiden Trump yang enggan menyetujui alokasi anggaran tahun berjalan 2019 atau anggaran darurat sementara. Penutupan terjadi karena Presiden meminta dana federal sebesar $5.7 miliar untuk membangun tembok perbatasan A.S.-Meksiko dan Kongres menolaknya.
Pada 14 Januari 2019 (EST), penutupan memasuki hari ke-24 dan menjadi penutupan pemerintahan terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat, mengalahkan penutupan tahun 1995-96.
Pada September 2018, Kongres mengesahkan dua RUU anggaran "minibus" untuk anggaran federal tahun berjalan 2019 yang berlaku pada 1 Oktober 2018. RUU ini menyatukan 5 dari 12 RUU anggaran rutin yang mendanai 77% anggaran diskresi federal dan mencakup satu resolusi lanjutan (anggaran darurat) yang berlaku hingga 7 Desember untuk mendanai lembaga pemerintahan lainnya.
Tanggal 6 Desember, Kongres mengesahkan resolusi lanjutan kedua yang berlaku sampai 21 Desember untuk memperpanjang masa pembahasan tembok perbatasan Trump. Pembahasan ini tertunda karena kematian dan pemakaman kenegaraan George H. W. Bush.
Pada 11 Desember, Trump melakukan rapat terbuka dengan Ketua DPR terpilih Nancy Pelosi dan Ketua Minoritas Senat Chuck Schumer. Trump meminta mereka mendukung alokasi $5.7 miliar untuk pembangunan tembok perbatasan. Mereka menolak permintaan Trump dan saling berdebat. Trump kemudian mengatakan: "Saya berani menutup pemerintahan demi keamanan perbatasan... Saya yang akan menutup [pemerintahan]. Saya tidak
akan menyalahkan Anda... Saya tanggung jawab. Saya sendiri yang bakal menutup pemerintahan." Schumer membalas, "Kita tidak perlu menutup pemerintahan atas alasan perselisihan ini."
Tiga hari kemudian, "Politico" melaporkan bahwa Trump bersedia menyetujui RUU tanpa anggaran tembok perbatasan yang menunda penutupan pemerintahan hingga 2019 ketika Kongres baru dilantik. Tanggal 18 Desember, Ketua Mayoritas Senat Mitch McConnell bertemu Trump dan mengumumkan bahwa pemerintahan tidak akan ditutup pada 22 Desember dan Presiden "tidak menuntut" anggaran tembok perbatasan.
Ketua Komite Anggaran Senat Richard Shelby berkomentar bahwa solusi paling memungkinkan adalah presiden menyetujui RUU yang mendanai pemerintahan sampai awal Februari. Schumer menambahkan bahwa partainya akan "benar-benar" mempertimbangkan RUU tersebut. Pengarah Mayoritas Senat John Cornyn mengatakan, "Tidak ada pejabat yang menghendaki penutupan pemerintahan. Saya rasa para penasihat presiden sudah memberitahu beliau bahwa penutupan pemerintahan itu tidak baik."
Keesokan harinya, Senat dengan suara bulat mengesahkan resolusi lanjutan kedua () yang berlaku sampai 8 Februari 2019. Pelosi mengumumkan bahwa fraksi Demokrat di DPR akan mendukung RUU tersebut meskipun ditentang oleh fraksi Republik. Namun, pada tanggal 20 Desember, seiring banyaknya kritik dari media, komentator, dan tokoh politik konservatif, Trump mengubah sikapnya dan menyatakan bahwa ia
tidak akan menyetujui RUU anggaran apapun yang tidak mencantumkan anggaran tembok perbatasan. DPR kemudian mengesahkan resolusi lanjutan yang mencantumkan $5 miliar untuk tembok dan $8 miliar untuk bantuan bencana. Perundingan alot di Senat menyebabkan batalnya pengesahan resolusi lanjutan hari itu. Perubahan sikap Trump memicu kekhawatiran di kalangan fraksi Republik Senat.
Ketika ditanyai soal langkah selanjutnya, Senator Tennessee Bob Corker tertawa: "Saya tidak tahu. Kalian bersenang-senanglah. Saya siap-siap berlibur ke Chattanooga... Ada-ada saja."
Penutupan dimulai tanggal 22 Desember dan Presiden Trump mengumumkan akan membatalkan rencana perjalanannya ke Mar-a-Lago untuk merayakan Natal dan akan tinggal di Washington, D.C. Makna kata "tembok" diperkirakan menjadi topik perundingan selanjutnya.
Kongres reses pada tanggal 22 Desember dalam rangka musim Natal dan liburan. Banyak pihak memprediksi penutupan ini tidak akan selesai sampai Kongres ke-116 dilantik. Senat rapat lagi pada 27 Desember selama empat menit di bawah pimpinan Senator Pat Roberts (R-KS). DPR juga sempat mengadakan rapat singkat. Pengarah Mayoritas Republik Steve Scalise (R-LA) mengatakan bahwa tidak ada lagi pemungutan suara
sampai akhir 2018. Anggota DPR Jim McGovern (D-MA) mencoba meminta pertimbangan RUU anggaran jangka pendek yang sudah disahkan Senat, tetapi Ketua menolaknya.
Kongres reses lagi sampai 31 Desember 2018 untuk mempersiapkan rapat pro forma. Pada 2 Januari 2019, hari kerja terakhir Kongres Amerika Serikat ke-115, ada rapat pro forma yang berlangsung selama beberapa menit.
Kongres baru dilantik tanggal 3 Januari 2019. Kegiatan pertama di DPR usai pelantikan adalah pemungutan suara resolusi lanjutan anggaran Departemen Keamanan Dalam Negeri yang berlaku sampai 8 Februari (), disahkan dengan 239-192 suara; dan paket lima RUU anggaran untuk lembaga pemerintahan lainnya sampai akhir tahun berjalan (), disahkan dengan 241-190 suara. RUU ini mencantumkan $1.3 miliar
untuk keamanan perbatasan, tetapi tidak ada anggaran tambahan untuk tembok perbatasan. RUU ini tidak langsung dibahas di Senat; McConnell mengatakan bahwa fraksi Republik Senat tidak akan mendukung RUU apapun yang tidak didukung Trump. Pernyataan McConnell mengakhiri spekulasi bahwa DPR dan Senat bisa membatalkan veto Trump untuk mengakhiri penutupan pemerintahan. Dua Senator
Republik, Susan Collins dari Maine dan Cory Gardner dari Colorado, mendukung RUU anggaran DPR untuk mengakhiri penutupan pemerintahan.
Setelah Kongres baru dilantik dan Nancy Pelosi dipilih menjadi Ketua, ia dan Chuck Schumer menemui Presiden Trump. Pelosi dan Schumer sepakat bahwa penutupan harus berakhir dan melaporkan bahwa permintaan mereka ditolak Trump. Mereka mengatakan bahwa Trump mengancam akan "menutup pemerintahan selama mungkin. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun." Tanggal 4 Januari, Trump mengakui ancaman tersebut dan menambahkan:
"Saya bangga dengan keputusan saya." Ia kemudian mengaku sedang mempertimbangkan penetapan keadaan darurat agar anggaran militer bisa digunakan untuk membangun tembok.
Pada 7 Januari, biro pers Gedung Putih mengumumkan bahwa Presiden Trump akan menyampaikan pidato umum tentang krisis di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko dan peluang penetapan "keadaan darurat" untuk menyelesaikan masalah tersebut. Presiden menyampaikan pidato umum di Oval Office pukul 21:00 tanggal 8 Januari. Pada saat yang sama, fraksi Demokrat meminta jaringan televisi menyiarkan pidato tanggapan dari mereka.
Mulai 9 Januari, DPR akan melakukan pemungutan suara untuk empat RUU anggaran secara terpisah: Keuangan (termasuk Internal Revenue Service) dan General Services Administration; Pertanian (termasuk kupon tunjangan) dan Food and Drug Administration; Dalam Negeri dan Environmental Protection Agency; dan Transportasi dan Perumahan dan Pengembangan Kota (termasuk beberapa program pegadaian federal). Strategi ini sama seperti strategi fraksi Republik saat penutupan tahun 2013 yang mengajukan 14 resolusi lanjutan mini.
Fraksi Demokrat Senat menolak semua pemungutan suara RUU yang diajukan sebelum pemungutan suara pengakhiran penutupan pemerintahan.
Lembaga yang didanai oleh dua RUU minibus tidak terdampak oleh penutupan ini. Dampak awalnya dapat diredam karena awal penutupan bertepatan dengan libur bersama Natal selama empat hari. Pada hari kerja biasa, sekitar 400000 dari 800000 pegawai federal di lembaga-lembaga terdampak wajib cuti (total pegawai federal sipil non-pos berjumlah 2.1 juta orang).