Krisis Selat Sunda
Krisis Selat Sunda adalah konfrontasi dua pekan antara Inggris Raya dan Indonesia mengenai kapal induk kelas Illustrious HMS "Victorious" yang melalui Selat Sunda, selat yang memisahkan pulau-pulau Indonesia: Jawa dan Sumatera, yang terjadi antara bulan Agustus dan September 1964. Insiden ini adalah bagian dari konfrontasi Indonesia-Malaysia yang lebih besar, konflik bersenjata antara Indonesia dan Malaysia (dengan dukungan militer Inggris) selama pembentukan Malaysia sebagai negara merdeka.
Pada tanggal 27 Agustus 1964, kapal induk Inggris HMS "Victorious" dan dua kapal penghancur yang mengawal berlayar melalui Selat Sunda, perairan internasional yang diklaim oleh Indonesia, menuju Australia. Kesal dengan peringatan santai Inggris soal pas langsung kapal-kapal melalui selat tersebut (panggilan telepon dua hari sebelumnya), tidak disebutkannya kapal induk dalam peringatan tersebut, dan kewaspadaan
terhadap kemungkinan bahwa Inggris sedang berusaha untuk memprovokasi mereka agar memberikan respons kekerasan, dua hari kemudian Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memutuskan untuk mencoba menghalangi kapal-kapal perang tersebut dalam perjalanan mereka kembali ke Singapura, dijadwalkan di pertengahan September.
Marah atas apa yang dianggap sebagai satu lagi penghinaan terhadap martabat Inggris setelah pendaratan baru-baru di Pontian dan Labis oleh relawan Indonesia di Malaysia barat daya, anggota Kabinet Inggris, khususnya Peter Thorneycroft dan Louis Mountbatten, bermaksud mengirim kapal induk tersebut kembali melalui Selat Sunda terlepas dari larangan Indonesia. Meskipun komandan angkatan laut Inggris di Timur Jauh prihatin
benar bahwa "Victorious" akan tidak dapat dipertahankan melalui rute tersebut, opini yang menang adalah bahwa tidak mengirim kapal tersebut akan mengakibatkan kekalahan besar politik baik pada skala domestik maupun internasional serta hilangnya hak-hak di jalur air penting. Ketegangan bertambah karena Inggris dan Indonesia masing-masing menolak untuk mengalah, dan ketika waktu kapal induk untuk berlayar datang, perang menjadi sangat mungkin.
Namun, Indonesia memberi tawaran jalan keluar pada 10 September: rute alternatif melalui Selat Lombok. Inggris mengambil tawaran ini, melegakan kedua belah pihak, dan "Victorious" dengan damai kembali melalui wilayah Indonesia. Perang dihindari, dan puncak dari ketegangan selama konfrontasi telah berlalu. Tidak pernah lagi ada ancaman perang habis-habisan sebagai kemungkinan realistis, meskipun terdapat beberapa
pertempuran darat besar di Borneo utara pada musim semi berikutnya, dan konfrontasi luka surut pada akhir musim gugur 1965 tanpa pernah meningkat menjadi konflik besar, dengan kesepakatan damai yang ditandatangani tahun berikutnya.
Pada 31 Agustus 1957, wilayah Inggris Malaya menerima kemerdekaan dari "Crown" sebagai bagian dari penarikan koloni Inggris dari Timur Jauh, setelah hampir satu dekade pasukan Inggris dan Persemakmuran melakukan perang kontra-pemberontakan berliku-liku terhadap pemberontak Malayan di Malayan Emergency. Rencana Inggris menentukan bahwa negara baru ini akan digabungan dengan koloni Inggris di Sarawak, Sabah, dan
Brunei di Borneo utara untuk lebih melindungi kepentingan militer dan ekonomi Inggris di daerah-daerah ini. Brunei tidak bergabung, sementara Sarawak, Sabah, dan Singapura telah sepakat untuk bergabung dengan federasi baru ini pada tahun 1963. Proyek Ini, dilabel 'Grand Design' oleh Ramsay MacDonald, telah menjadi pondasi pemikiran strategi Inggris di wilayah ini selama pertengahan
1950-an, dan berujung pada federasi awal berbagai negara bagian Malay terlepas dari aneka perbedaan, dengan Singapura dan Kalimantan yang bergabung kemudian. Rencana ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Malaysia, yang berharap untuk mencegah klaim dari rival: Indonesia di Kalimantan.
Sementara itu, Indonesia dan terutama presidennya yang lama menjabat: Soekarno, dengan keras menentang pembentukan Federasi tersebut. Soekarno menentang baik pelestarian kehadiran Inggris yang 'imperialis' di Asia Tenggara, wilayah dimana ia bercita-cita menjadi kekuatan tertinggi, maupun penggabungan koloni-koloni Borneo ke Federasi baru tersebut, karena tujuannya adalah untuk
mengontrol seluruh pulau. Memang, karena kepemilikan atas wilayah Kalimantan, Indonesia sudah menguasai sebagian besar pulau besar. Untuk meningkatkan posisi Indonesia di meja perundingan sebelum Federasi tersebut diciptakan, Soekarno bertekad untuk memulai periode Konfrontasi dengan Malaysia. Awalnya terdiri atas serangan yang sering terjadi oleh 'relawan' Indonesia ke wilayah Malaysia, konflik ini tidak
dianggap sebagai perang oleh kedua sisi, dan paling tidak oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan, ketika ditanya tentang apa sebenarnya Konfrontasi itu, Menteri Luar Negeri Soebandrio dari Indonesia menjawab, "Konfrontasi tidak mencakup perang, karena dapat dilakukan tanpa perang."
Untuk Soekarno, operasi semacam ini memiliki sejumlah manfaat. Memulai operasi militer melawan 'imperialis' akan membantu mengikat bersama kekuatan antagonis pasukan angkatan darat dengan Partai Komunis (PKI) dalam mendukungnya, sementara tidak menciptakan lautan api yang ditingkatkan sepenuhnya akan mencegah Inggris dan sekutu Persemakmurannya yang secara militer superior agar
tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Indonesia juga telah mengadakan operasi sukses yang menggunakan teknik yang sama dalam Operasi Irian Barat melawan Belanda satu dekade sebelumnya, operasi penyerbuan ke Western New Guinea berakhir dengan Belanda yang menyerahkan wilayah itu untuk mencegah Indonesia 'jatuh' ke tangan Komunisme.
Bagian utama dari Konfrontasi ini umumnya terbagi menjadi tiga tahap yang berbeda. Pada tahap pertama, Indonesia mendukung pemberontakan terhadap kekuasaan Anglo-Malaysia di Kalimantan Utara, terutama Pemberontakan Brunei pada Desember 1962. Di tahap kedua, serangan-serangan gerilya yang membuat konflik ini paling terkenal dimulai dengan sungguh-sungguh, dari April 1963 hingga seterusnya.
Pertempuran di fase ini, sementara menyebabkan beberapa kerusakan dan korban jiwa, relatif kecil dan serangan-serangan ini biasanya hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil tidak lebih dari ukuran peleton yang melintasi perbatasan Kalimantan ke Sarawak dan Sabah. Operasi ini merupakan inti dari strategi awal untuk memperbaiki posisi negosiasi Indonesia, dan terus
berlanjut seiring negosiasi tersebut sepanjang musim panas tahun 1963. Namun, pada 16 September, negosiasi diakhiri dengan pembentukan Federasi Malaysia, yang meliputi Malaya, Singapura, dan yang paling penting, dua negara bagian Borneo (Sarawak dan Sabah). Menanggapi hal ini, serangan semakin intensif menjadi kelompok-kelompok lebih besar yang bekerja dengan atau terdiri dari pasukan regular Indonesia- awal dari eskalasi konflik menuju fasenya yang ketiga dan paling berbahaya.
Namun, fase itu masih satu tahun yang akan datang. Setelah menghabiskan sebagian besar tahun 1964 bergerak di Kalimantan utara dan menjadi semakin frustrasi dengan oposisi Inggris terhadap rencana Indonesia, Soekarno menyampaikan sebuah pidato terobosan namun pahit di Jakarta pada 17 Agustus dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Di dalamnya, ia mencerca Barat, terutama Inggris
dan Amerika, atas kebijakan mereka untuk Vietnam dan Malaysia. Yang paling terkenal, ia menyatakan bahwa tahun berikutnya akan menjadi "tahun hidup berbahaya" untuk Indonesia. Pidato ini, terutama karena seminggu setelah Soekarno mengakui kenegaraan Vietnam Utara, menjadi sinyal niat, dan Soekarno bermaksud menyokong kata-katanya dengan tindakan. Malam itu