Hak properti wanita
Perjuangan wanita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dimulai pada abad ke-17. Namun demikian, hanya sejak pertengahan abad ke-19, perkembangan tersebut mulai terlihat membawa hasil. Sejak tahun 1840an, "Queen's College" dan "Bedford College" di universitas London ("London University") memberikan pendidikan tinggi bagi wanita. Sejak akhir tahun 1860an dan tahun 1870an, perguruan
tinggi untuk wanita didirikan di Oxford (universitas Oxford) dan Cambridge (universitas Cambridge). Namun pada saat itu wanita tidak diizinkan belajar hingga mendapatkan gelar. Barulah pada tahun 1878 universitas London menjadi universitas pertama di Inggris yang memperbolehkan wanita mendapatkan gelar. Universitas Oxford dan Universitas Cambridge tertinggal di belakang Universitas London terkait hal tersebut. Girton adalah "Cambridge
College" yang diperuntukkan bagi wanita pada tahun 1869, yang diikuti dengan "Newnham College" pada tahun 1872. Namun pada saat itu, "Newnham College" tidak diakui oleh pihak otoritas universitas. Pada tahun 1882 mahasiswa-mahasiswa wanita diizinkan mengikuti ujian, dan pada tahun 1920 di Oxford dan 1948 di Cambridge untuk pertama kalinya, akses mengikuti ujian
untuk mendapatkan gelar didapatkan oleh wanita. Hambatan pendidikan bagi wanita, terutama datang dari profesi kedokteran, sebab berkembang pemikiran bahwa keadaan menstruasi dan kemampuan intelektual pada wanita tidak sesuai dan tidak mencukupi untuk bidang tersebut. Pendidikan bagi wanita dipercayai akan berakibat pada ibu yang memiliki/menghasilkan anak-anak yang lemah dan sering mengalami sakit.
Sejak tahun 1857, proses perceraian dipermudah dari tahun-tahun sebelumnya. Pria yang memiliki cukup harta dapat menceraikan istri mereka berdasarkan landasan sederhana perzinahan yang dilakukan oleh istri tersebut. Ia juga dapat menuntut klaim kerusakan terhadap pihak ketiga perzinahan. Namun bagi seorang wanita/istri yang ingin menceraikan suaminya harus membawa bukti
atas perzinahan yang dilakukan pihak suami tersebut, serta menunjukkan bahwa hal tersebut telah berlangsung selama dua tahun. Cara alternatif yang dapat dilakukan seorang istri ialah dengan jalan membuktikan tindakan keji/kekejaman yang dilakukan oleh suami (sodomi, inses, bigami, pemerkosaan, dll), dan ia tidak diizinkan menuntut klaim kerugian terhadap pihak ketiga. Perlakuan yang tidak adil ini bertahan hingga tahun 1923.
Meskipun diterima secara luas bahwa pada abad ke-19 tempat bekerja wanita adalah di rumah, namun pada kenyataannya wanita bekerja dalam rentang pekerjaan yang beragam. Pola dalam bekerja, meski demikian, ditentukan oleh kelas. Wanita kelas atas tidak diharapkan untuk bekerja. Namun demikian, untuk wanita kelas pekerja, bekerja seringkali diperlukan bagi mereka untuk
mendapatkan penghasilan dan berkontribusi pada keberjalanan rumah tangga mereka. Tipe pekerjaan yang dapat mereka lakukan juga terbatas, dan mereka umumnya mengambil pekerjaan buruh seperti pelayan rumah tangga, pencuci pakaian, dan pekerja pabrik atau perkebunan. Wanita umumnya diharapkan pula menerima lebih sedikit uang daripada pria untuk pekerjaan yang sama. Wanita pekerja
dari kelas menengah tidak disetujui melakukan pekerjaan buruh untuk mendapatkan penghasilan. Mereka membutuhkan keterampilan lebih untuk mendapatkan pekerjaan di luar pekerjaan buruh, yang seringkali berupa pekerjaan pengawasan atau pekerjaan profesional lain, dan mereka mempekerjakan orang lain untuk melakukan tugas manual. Wanita dari kelas menengah juga tidak didorong untuk melakukan
pekerjaan rumah, pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh pelayan rumah tangga, seperti memasak dan merapikan rumah. Bahkan wanita kelas menengah bawah, seperti misalnya istri dari guru sekolah dan juru tulis, memiliki pelayan umum ("general servant") di rumah mereka, yang diharapkan melakukan pekerjaan seperti membersihkan lantai dan mengupas kentang.
Di luar usaha penghargaan yang terlihat diberikan kepada/ditunjukkan oleh istri dan ibu di Inggris di abad ke-19, pada kenyataannya wanita-wanita itu hidup dalam dunia yang mendiskriminasi mereka. Pria menganggap diri mereka sebagai gender yang dominan karena kekuatan fisik mereka, dan menundukkan wanita selama yang dapat mereka lakukan. Pada akhir abad ke-19 hak-hak wanita mulai menjadi isu sosial.
Berdasarkan sejarah abad ke-18 Inggris, kepemilikan properti yang menandakan status kaum pilihan/elite merupakan kualitas yang dimiliki oleh pria. Wanita secara signifikan kurang memiliki hak properti dibandingkan pria. Penindasan terhadap hak-hak wanita termaktub dalam berbagai institusi Inggris, antara lain yang mengatur mengenai "primogeniture" (hak anak sulung), mas kawin/mahar, dan "couverture"
(kedudukan wanita bersuami- doktrin hukum umum dimana keberadaan hukum wanita setelah menikah terletak pada suami mereka, terutama berkaitan dengan kepemilikan properti dan perlindungan, serta keadaan/periode setelah menjadi janda). Meski demikian, wanita dari golongan aristokrat tetap dapat menemukan cara menyiasati pembatasan tersebut dalam bentuk "separate estate" (pemilikan
tanah/properti terpisah) dan "jointure" (persetujuan harta istri- persetujuan pemilikan tanah/properti yang diberikan kepada istri setelah kematian suami mereka), di antara metode lainnya.
Pembatasan hak properti dilakukan pada wanita berdasarkan landasan filosofi dan pola tradisi masyarakat. Pola tersebut berasal dari berbagai sumber yang terkombinasikan sehingga menghasilkan gagasan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, tidak cakap, dan jahat. Tradisi Judeo-Kristen ("Judeo-Christian") memiliki andil dalam pembentukan pola terhadap
wanita tersebut. Ajaran gereja merujuk pada Kitab Kejadian ("Genesis") memperhitungkan kejatuhan manusia, dengan wanita (Eve) yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Mereka melihat Eve sebagai sumber kejahatan, dan diteruskan kepada seluruh wanita yang ada. Cerita dalam Kitab Kristen seperti Delilah, Rebekah, dan istri nabi Lot, lebih lanjut membuktikan bahwa
wanita merupakan tipu daya, bersifat tidak patuh, dan berakhlak buruk. Sepanjang periode "Renaissance" dan reformasi, gambaran ideal seorang wanita ialah sosok yang patuh, penghibur anak di waktu sedih atau bosan, dan pelayan suami tanpa banyak bertanya. Revolusi ilmiah yang memperdebatkan mengenai anatomi wanita, berakhir dengan simpulan bahwa wanita lebih rendah
kualitas fisiknya dibandingkan pria dalam segala aspek, dan menyetujui bahwa wanita mempunyai ciri tidak rasional, mudah histeris, dan membutuhkan pria untuk menyalurkan keinginan mereka. Berdasarkan gagasan tersebut bahwa wanita secara fisik, spiritual, dan emosional, inferior terhadap pria, hukum umum Inggris mengembangkan sebuah sistem yang bertujuan membatasi
peluang wanita merusak masyarakat. Pola tersebut juga berdampak pada identitas wanita yang terdefinisi oleh peran mereka sebagai istri dan ibu, daripada entitas hukum. Berdasarkan peran-peran tersebut, wanita dapat membuktikan karakter dan budi baik mereka di bawah pengawasan pria.
Hukum umum Inggris pertama yang berdampak pada hak properti wanita pada masa moderen awal ialah hak primogenetur ("primogeniture") atau hak anak sulung. Hak tersebut berlaku secara efektif terutama selama masa gadis seorang wanita. Hak primogenetur menetapkan bahwa harta peninggalan diberikan sepenuhnya kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga, dan seringkali meninggalkan anggota keluarga yang
perempuan dengan sedikit atau tidak ada samasekali harta peninggalan. Alasan dibalik peraturan tersebut dapat diterima untuk sebuah negara dengan keterbatasan lahan seperti Inggris, yakni untuk menjaga tanah agar tidak terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil akibat pernikahan dan pewarisan berulang-ulang, oleh sebab itu anak laki-laki pertama dalam keluarga