Sepuluh Perintah Allah dalam teologi Katolik
"Persatuan mesra dalam perkawinan, sebagai suatu pemberian timbal balik antara dua pribadi, dan kebaikan anak-anak, menuntut kesetiaan total suami istri serta mensyaratkan suatu persatuan yang tak terceraikan di antara mereka." ("Gaudium et spes" 48  1).
Pengaturan kelahiran atau kontrasepsi buatan telah ada sebelum Kekristenan; Gereja Katolik telah mengutuk metode-metode ini sepanjang sejarahnya. Sebagai tanggapan terhadap Gereja Inggris yang menerima praktik kontrasepsi buatan pada tahun 1930, Gereja Katolik mengeluarkan ensiklik kepausan "Casti connubii" pada tanggal 31 Desember 1930. Ensiklik kepausan "Humanae vitae"
tahun 1968 merupakan suatu penegasan kembali pandangan tradisional Gereja Katolik tentang perkawinan dan hubungan suami istri, serta berisi kecaman lanjutan terhadap pengendalian kelahiran buatan (artifisial).
Gereja memandang "keluarga besar" sebagai suatu tanda berkat dari Allah. "Menurut hakikatnya, kelembagaan perkawinan dan cinta kasih suami istri ditujukan untuk kelahiran keturunan serta pendidikan mereka dan di dalam merekalah ditemukan mahkota kemuliaannya." ("Gaudium et spes" 48  1, 50) Anak-anak merupakan anugerah yang luar biasa di dalam perkawinan dan
besar sekali artinya bagi kebaikan orang tua mereka sendiri. (...) cinta kasih suami istri yang sejati dan seluruh struktur kehidupan berkeluarga yang dihasilkan darinya, tanpa mengecilkan tujuan-tujuan lainnya dalam perkawinan, diarahkan untuk mendorong pasangan suami istri untuk bekerja sama secara gagah berani dengan cinta kasih Sang Pencipta dan Juruselamat yang
melalui mereka akan menambah dan memperkaya keluarga-Nya dari hari ke hari. ("Gaudium et spes" 50  1)" Gereja mengakui bahwa orang tua yang bertanggung jawab terkadang membutuhkan pengaturan jarak yang wajar atau pembatasan kelahiran dan memandang keluarga berencana alami dapat diterima secara moral, tetapi Gereja menolak semua metode kontrasepsi buatan. Gereja menolak segala bentuk
pembuahan dan inseminasi buatan karena teknik-teknik tersebut memisahkan tindakan seksual dari proses penciptaan seorang anak. "Katekismus" menyatakan, "Anak bukanlah sesuatu yang dapat dituntut oleh seseorang, tetapi merupakan suatu "anugerah"... 'anugerah luar biasa dalam perkawinan.
Banyak umat Katolik Barat dan non-Katolik yang menyatakan ketidaksetujuan akan dukungan Gereja terhadap keluarga berencana alami, serta berpendapat bahwa hal ini berkontribusi terhadap overpopulasi dan kemiskinan. Penolakan Gereja atas penggunaan kondom dikritik secara luas, khususnya berkenaan dengan negara-negara dimana insiden AIDS dan HIV telah mencapai tingkatan epidemi. Dalam pembelaannya,
umat Katolik mencontohkan negara-negara seperti Kenya dan Uganda dimana dianjurkan perubahan perilaku-bukannya penggunaan kondom-dan dimana telah diperoleh kemajuan yang lebih baik dalam mengendalikan penyakit tersebut daripada di negara-negara yang mempromosikan penggunaan kondom saja.
Menurut Gereja, perzinaan dan perceraian merupakan pelanggaran terhadap martabat perkawinan; Gereja mendefinisikannya sebagai berikut:"Kompendium Katekismus" 502 mendaftar pelanggaran-pelanggaran lainnya terhadap martabat perkawinan yaitu: poligami, inses, "hubungan bebas" (hidup bersama atau kohabitasi, pergundikan atau konkubinat), dan hubungan seks sebelum ataupun di luar perkawinan.
Menurut Gereja, terdapat situasi-situasi yang tidak sama dengan perceraian:"Katekismus" menjelaskan bahwa perintah ketujuh mengatur tentang barang-barang duniawi, melarang perusakan, penggunaan, atau pengambilan secara tidak adil dan tidak benar atasnya yang adalah milik orang lain. Perintah ini menuntut mereka yang memiliki barang-barang duniawi
untuk menggunakannya secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan kebaikannya bagi masyarakat. "Katekismus" membahas konsep pengelolaan ciptaan Allah oleh manusia di dalam penjelasan mengenai perintah ketujuh serta melarang penyalahgunaan hewan dan lingkungan hidup.
Menurut Gereja, setiap orang memiliki hak atas milik pribadi. Namun kepemilikan menjadikan seseorang sebagai "pengurus" atau "pengelola" yang diharapkan untuk membuat miliknya "berbuah" atau menguntungkan dengan suatu cara yang bermanfaat bagi orang lain setelah ia pertama-tama mengurus keluarganya. Milik pribadi dan kebaikan bersama dipandang sebagai elemen-elemen yang saling melengkapi yang
keberadaannya dimaksudkan untuk mengukuhkan masyarakat. Mengambil milik orang lain "dalam keadaan darurat yang mendesak dan nyata" sebagai "jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan mendasar (makanan, tempat tinggal, pakaian...) dan segera" tidak dipandang sebagai pencurian oleh Gereja. Konsep perhambaan sebagai milik pribadi dikutuk oleh Gereja, dan diklasifikasikan sebagai pencurian hak asasi seseorang.
Menurut "Katekismus", pencurian berarti "merebut milik orang lain dengan melawan kehendak wajar pemiliknya" kendati ada pengeculian bagi orang yang berada dalam kebutuhan darurat untuk bertahan hidup. "Secara tidak adil mengambil dan menahan milik orang lain" dipandang sebagai pencurian, meskipun tindakan tersebut berada di luar ruang lingkup hukum sipil. Kardinal Christoph Schönborn memberikan contoh dari
kisah Santo Agustinus, tertulis dalam "Pengakuan-Pengakuan" karyanya, yang mengambil buah pir dari kebun tetangga ketika ia masih kecil. Schönborn mengatakan bahwa Agustinus masih merasakan "kepedihan hati nurani atas pencurian kekanak-kanakan" yang dilakukannya bahkan sampai ketika ia telah bertumbuh dewasa, sehingga menandakan bahwa hati nurani
manusia sangat menyadari tindakan pencurian walaupun tindakan tersebut mungkin bukan pelanggaran terhadap hukum sipil.
Tindakan-tindakan berikut juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap perintah ketujuh: manipulasi harga demi mendapat keuntungan di atas penderitaan orang lain, korupsi, pemanfaatan tanpa izin atas barang publik demi kepentingan pribadi, pekerjaan yang dilaksanakan dengan buruk, penghindaran pajak, pemalsuan cek atau alat pembayaran apapun, segala bentuk pembajakan dan pelanggaran hak cipta, serta pemborosan.
Ensiklik kepausan "Rerum novarum" membahas hubungan dan kewajiban timbal balik antara tenaga kerja dan pemilik modal, serta antara pemerintah dan warganya. Yang menjadi perhatian utama adalah kebutuhan akan beberapa ameliorasi atau perbaikan terkait "penderitaan dan kemalangan yang sedemikian menekan secara tidak adil dan tidak benar pada sebagian besar kelas pekerja". Ensiklik
tersebut mendukung hak untuk membentuk serikat pekerja, menolak sosialisme, komunisme, dan kapitalisme tanpa batas, serta menegaskan hak atas milik pribadi.
Interpretasi Gereja atas perintah ketujuh mengajarkan bahwa para pemilik bisnis harus menyeimbangkan keinginan untuk memperoleh keuntungan yang akan menjamin masa depan bisnisnya dengan tanggung jawab terhadap "kebaikan orang-orang". Para pemilik bisnis atau pelaku usaha diwajibkan untuk membayar karyawan mereka dengan upah yang layak, menghormati kontrak yang telah dibuat, dan menjauhkan diri dari
aktivitas yang tidak jujur seperti menyuap pejabat pemerintah. Para karyawan diwajibkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh karena mereka telah dipekerjakan untuk melakukannya, dan menghindari ketidakjujuran di tempat kerja seperti penggunaan tanpa izin atas aset atau barang kantor untuk kepentingan pribadi (penggelapan).
Gereja mengajarkan bahwa harus ada keseimbangan antara regulasi pemerintah dan hukum pasar. Ketergantungan mutlak pada pasar (kapitalisme murni) dipandang tidak cukup untuk memenuhi banyaknya kebutuhan masyarakat, sementara ketergantungan mutlak pada regulasi pemerintah (sosialisme murni) "merusak landasan ikatan-ikatan sosial". Gereja memperingatkan akan bahaya kapitalisme
ataupun sosialisme, karena sistem-sistem ini cenderung menggunakan ekstrem berlebihan yang mengakibatkan ketidakadilan bagi orang-orang.