Hukum penistaan agama
Pasal 19 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik Internasional (ICCPR) 1976 mewajibkan setiap negara penandatangan untuk menjamin hak setiap orang untuk beropini tanpa larangan dan menjamin hak bebas berbicara, menyebarkan berbagai macam informasi dan gagasan, dalam bentuk lisan, tulis atau cetak, seni, atau media lain. Paragrad 3 Pasal 19 mengizinkan pembatasan tertentu terhadap kebebasan berekspresi yang
dirasa perlu dan tercantum dalam undang-undang untuk melindungi reputasi pihak lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban masyarakat, atau kesehatan atau moral masyarakat. Pasal 20 mewajibkan setiap negara penandatangan melarang "propaganda perang atau gerakan yang mengusung kebencian bangsa, ras, atau agama yang bisa memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan."
Pada Juli 2011, UN Human Rights Committee merilis pernyataan 52 paragraf berjudul Komentar Umum 34 Tentang Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik Internasional tentang kebebasan beropini dan berekspresi. Paragraf 48 menyatakan:
Organisasi Kerja Sama Islam meminta "Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat hukum global yang memidanakan penistaan agama".
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Kebebasan Beragama, Kebebasan Beropini dan Berekspresi, dan Bentuk-Bentuk Rasisme Modern, Diskriminasi Ras, Xenofobia, dan Intoleransi Sejenis merilis pernyataan bersama dalam Durban Review Conference di Jenewa tahun 2009. Mereka menyatakan bahwa: "sulitnya menetapkan definsii objektif tentang "penistaan agama" di tingkat internasional membuat konsep
penistaan agama mudah disalahgunakan." "Conclusions and recommendations emanating from the four regional expert workshops organised by OHCHR, in 2011, and adopted by experts in Rabat, Morocco on 5 October 2012" yang diadopsi oleh Rencana Aksi Rabat menyatakan bahwa: "Di tingkat nasional, hukum penistaan agama kontraproduktif karena akan memicu penyensoran semua dialog, debat, dan juga kritik antar-agama/kepercayaan dan intra-agama/kepercayaan secara de facto,
padahal sebagian besar dialog tersebut bersifat konstruktif, sehat, dan perlu dilakukan. Selain itu, banyak hukum penistaan agama yang memberikan berbagai tingkat perlindungan terhadap agama yang berbeda dan dilaksanakan secara diskriminatif. Ada beberapa contoh persekusi minoritas atau kritikus serta ateis dan non-teis akibat disahkannya undang-undang pencemaran agama atau penafsiran
bahasa hukum yang netral secara berlebihan. Selain itu, hak kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam standar hukum internasional tidak mencakup hak memeluk agama yang bebas dari kritik atau cemooh." Rencana Aksi Rabat merekomendasikan agar "negara-negara yang memiliki hukum penistaan agama menghapusnya karena berdampak buruk terhadap kebebasan beragama serta dialog dan debat yang sehat tentang agama".
Perancis menghapus hukum penistaan agama pada tahun 1881, sedangkan Swedia tahun 1970. Beberapa negara, terutama negara Eropa, mulai menghapus hukum penistaan agama pada awal abad ke-21. Kampanye global sistematis untuk menghapus semua hukum penistaan agama di seluruh dunia diluncurkan dengan slogan "End Blasphemy Laws" oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU), European Humanist Federation (EHF), dan
sejumlah mitra koalisi pada tanggal 30 Januari 2015. Kampanye ini dibuat sebagai tanggapan langsung terhadap penembakan "Charlie Hebdo" tanggal 7 Januari 2015.
Majelis Parlemen Majelis Eropa di Strasbourg, Perancis, telah membahas hukum penistaan agama dan memutuskan bahwa penistaan agama sebaiknya tidak dijadikan pelanggaran kriminal.. Pada tanggal 29 Juni 2007, Majelis menerbitkan Rekomendasi 1805 (2007) tentang penistaan agama, penghinaan agama, dan ujaran kebencian terhadap orang lain atas dasar agama mereka. Rekomendasi ini mencantumkan panduan bagi negara
anggota Majelis Eropa sesuai Pasal 10 (kebebasan berekspresi) dan 9 (kebebasan berpikir, berakal, dan beragama) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.
Sebagai pengganti atau pelengkap penistaan agama, beberapa negara Eropa memidanakan penghinaan agama yang berada satu tingkat di bawah penistaan agama., penghinaan agama dilarang di Andorra, Siprus, Kroasia, Republik Ceko, Spanyol, Finlandia, Jerman, Yunani, Italia, Lituania, Norwegia, Belanda, Polandia, Portugal, Federasi Rusia, Slowakia, Swiss, Turki, dan Ukraina.
Pada tanggal 23 Oktober 2008, Komisi Venesia, badan penasihat konsitusi Majelis Eropa, menerbitkan laporan tentang penistaan agama, penghinaan agama, dan provokasi kebencian agama. Lapporan ini menyatakan bahwa saat itu penistaan agama dilarang di Austria, Denmark, Finlandia, Yunani, Italia, Liechtenstein, Belanda, dan San Marino.
Pelarangan penistaan agama dan pencemaran nama baik agama dalam Hukum Umum dihapus di Inggris dan Wales pada tahun 2008 dengan disahkannya Undang-Undang Peradilan Pidana dan Imigrasi. Negara lain yang menghapus hukum penistaan agama adalah Perancis tahun 1881 (kecuali provinsi Alsace-Moselle, bagian dari Jerman waktu itu), Swedia tahun 1970, Norwegia tahun 2009 dan 2015, Belanda
tahun 2014, Islandia tahun 2015, Malta tahun 2016, Alsace-Moselle di Perancis tahun 2016, dan Denmark tahun 2017. Australia menghapus semua hukum penistaan agama di tingkat federal tahun 1995, tetapi masih bertahan di beberapa negara bagian dan teritori.