Kesultanan Sumbawa
Penguasa pertama dari Dinasti Dalam Bawa ini adalah Sultan Harunnurrasyid I (1674-1702). Ia kemudian digantikan oleh puteranya, Pangeran Mas Madina, bergelar Sultan Muhammad Jalaluddin I yang menikah dengan pute ri Raja Sidenreng dari Sulawesi Selatan yang bernama I Rakia Karaeng Agang Jene. Setelah wafat, Jalaluddin I digantikan oleh Dewa Loka Lengit Ling Sampar, kemudian oleh Dewa Ling Gunung
Setia. Tidak banyak bukti sejarah yang dapat mengungkapkan berapa lama keduanya memerintah, tapi diperkirakan mereka memerintah Sumbawa pada tahun 1723-1732.
Pada tahun 1732 kekuasaan atas Kesultanan Sumbawa kembali dipegang oleh keponakan Sultan Muhammad Jalaluddin I, bergelar Sultan Muhammad Kaharuddin I (1732-1758). Ketika ia wafat, kekuasaan diambil alih istrinya, I Sugiratu Karaeng Bontoparang, yang bergelar Sultanah Siti Aisyah. Raja wanita ini dikenal sering berselisih paham dengan pembantu-pembantu sultan, sehingga pada
tahun 1761 ia diturunkan dari tahta. I Sugiratu Karaeng Bontoparang sejatinya akan digantikan oleh Lalu Mustanderman Datu Bajing, namun ia menolak. Lalu Mustanderman Datu Bajing kemudian menyarankan untuk mengangkat adiknya yaitu Lalu Onye Datu Ungkap Sermin (1761-1762). Setelah masuknya VOC ("Verenigde Oost Indische Compagnie") Belanda, Kesultanan Sumbawa berhasil
ditaklukkan dan menjadi bagian wilayah "Gubernemen Celebes", dan sesuai dengan pembagian wilayah "afdeeling" maka Sumbawa masuk wilayah Karesidenan Timor ("Timor en Onderhoorigheden") dengan ibukota di Sumbawa Besar.
Kekuasaan Belanda pun semakin merajalela. Belanda ikut mengatur keadaan politik di dalam istana, dan ikut menentukan jalannya pemerintahan. Pulau Sumbawa dan Pulau Sumba dijadikan satu dalam bentuk "afdeling" dengan ibukota di Sumbawa Besar. Asisten "Resident" yang pertama adalah Janson van Ray. Kesultanan Sumbawa dibagi dalam dua "onderafdeeling", yaitu Sumbawa Barat dan Sumbawa Timur.
Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III (1833-1931), dibangun Istana Dalam Loka Samawa. Hal ini sangat dimungkinkan karena Sultan Muhammad Jalaluddin III menjalankan roda pemerintahan selama 48 tahun. Setelah ia meninggal pada tahun 1931, tahta sultan turun kepada putra mahkota, yang mendapat gelar Sultan Muhammad Kaharruddin III, yang pada masa pemerintahannya dibangun Istana Bala Puti yang sekarang menjadi
Wisma Praja Kabupaten Sumbawa. Pada zaman pemerintahannya pula menjadi masa peralihan kolonialisme Belanda kepada Jepang. Tepat pada bulan Mei 1942, delapan kapal perang Jepang mendarat di Labuhan Mapin di bawah pimpinan Kolonel Haraichi. Ketika Perjanjian Kalijati ditandatangani tanggal 9 Maret 1942, organisasi-organisasi Islam di Sumbawa seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad, mulai mengatur siasat.
Sementara itu, tiga kerajaan di Pulau Sumbawa mengambil sikap tegas menyatakan diri lepas dari kekuasaan Belanda. Kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama, karena setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, Jepang menyerah kepada Sekutu. Peraktis kekuasaannya berakhir. Sebelum Belanda kembali masuk, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Agresi Militer Belanda di Indonesia mengakibatkan Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin III menandatangani sebuah perjanjian politik baru dengan Belanda pada tanggal 14 Desember 1948. Isinya antara lain menjelaskan tentang sisa-sisa kekuasaan yang masih dikuasai oleh Belanda di Sumbawa. Kekuasaan tersebut ada tiga, yaitu bidang pertahanan, hubungan luar negeri, dan monopoli atas candu dan garam. Setahun kemudian,
pemerintah Negara Indonesia Timur dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1949 membentuk pemerintahan Federasi Pulau Sumbawa, yang ditetapkan oleh Dewan Raja-Raja pada tanggal 6 September 1949.
Selanjutnya pemerintahan di Sumbawa berubah menjadi Daerah Swapraja Sumbawa yang bernaung dibawah Provinsi Sunda Kecil. Sejak saat itu pemerintahan terus mengalami perubahan mencari bentuk yang sesuai dengan perkembangan yang ada, sampai dilikuidasinya wilayah-wilayah di Pulau Sumbawa pada tangal 22 Januari 1959. Peristiwa ini juga tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Nusa Tenggara
Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, penjabat Kepala Daerah Swantantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat menetapkan likuidasi daerah Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959, dilanjutkan dengan pengangkatan dan pelantikan penjabat Kepala Daerah Swantantra Tingkat II Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin III. Oleh
karena itu, tanggal 22 Januari 1959 ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Sumbawa, yang disahkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 06/KPTS/DPRD, tanggal 29 Mei 1990.
Setelah Sultan Muhammad Kaharuddin III wafat pada tahun 1975, sempat terjadi kekosongan tahta Kesultanan Sumbawa selama 36 tahun. Baru pada 5 April 2011 melalui "musakara rea" Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) putra mahkota Sultan Muhammad Kaharuddin III, Daeng Muhammad Abdurrahman Kaharuddin, dinobatkan sebagai Sultan Sumbawa ke-17 dengan gelar Sultan Muhammad Kaharuddin IV. Prosesi penobatan dilangsungkan di Istana Dalam Loka Samawa dan Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh lebih dari 17 raja dan sultan di seluruh Indonesia.