Sarawak
Kerumunan besar penduduk asli Sarawal mengerumuti sebuah jalan raya di Kuching untuk menyaksikan kedatangan Australian Imperial Force (AIF) pada 12 September 1945. Pada 1941, pada perayaan keseratus pemerintahan Brooke di Sarawak, konstitusi baru diperkenalkan untuk membatasi kekuasaan Rajah dan memperbolehkan orang Sarawak untuk memainkan peran yang lebih besar dalam memfungsikan pemerintah. Pada tahun yang sama,
Inggris menarik pasukan pertahanannya dari Sarawak dan kembali ke Singapura. Karena Sarawak menjadi tidak terjaga, rezim Brooke memutuskan untuk mengadopsi kebijakan bumi hangus dimana instalasi-instalasi minyak di Miri akan dihancurkan dan pangkalan udara Kuching dipertahankan selama mungkin sebelum kemudian dihancurkan. Sebuah pasukan invasi Jepang yang dipimpin oleh Kiyotake Kawaguchi mendarat di Miri
pada 16 Desember 1941 (dalapan hari dalam Kampanye Malaya) dan menaklukan Kuching pada 24 Desember 1941. Pasukan Inggris memutuskan untuk retret ke Singkawang di Borneo Belanda yang berbatasan dengan Sarawak. Setelah sepuluh minggu bertempur di Borneo Belanda, pasukan Sekutu menyerah pada 1 April 1942. Saat Jepang menginvasi Sarawak, Charles Vyner Brooke telah pergi ke Sydney (Australia) sementara para perwiranya ditangkap oleh Jepang dan dimasukkan ke kamp Batu Lintang.
Sarawak masih menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang selama tiga tahun delapan bulan. Sarawak terbagi dalam tiga provinsi, yakni: Kuching-shu, Sibu-shu, dan Miri-shu, yang masing-masing berada di bawah kepemimpinan Gubernur Provinsial Jepang mereka masing-masing. Pasukan Sekutu kemudian melancarkan Operasi Semut menyabotase operasi-operasi Jepang di Sarawak. Setelah menyerahnya
Jepang, Jepang menyerah kepada pasukan Australia di Labuan pada 10 September 1945. Sarawak kemudian ditempatkan di bawah Pemerintahan Militer Inggris sampai April 1946.
Sebuah peta dunia besar mewakili kawasan pendudukan Jepang di Asia, dipasang di jalan utama ibu kota Sarawak. Karena kekurangan sumber daya untuk membangun kembali Sarawak setelah perang, pemerintah Brooke tidak berniat membangun kembali Sarawak. Ia memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan Sarawak kepada Koloni Mahkota Inggris. Setelah itu, Undang-Undang Penyerahan dibuat di Dewan Negri (sekarang
Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak) dan debat berlangsung selama tiga hari. Undang-Undang tersebut disahkan pada 17 Mei 1946 dengan suara mayoritas (19 lawan 16 suara). Hal ini menyebabkan ratusan PNS Melayu mengundurkan diri sebagai bentuk protes, merebakkan gerakan anti-penyerahan dan pembunuhan gubernur kolonial kedua Sarawak Sir Duncan Stewart. Sarawak menjadi sebuah koloni Mahkota Inggris pada 1 Juli 1946. Anthony Brooke menentang penyerahan
teritorial Rajah kepada Mahkota Inggris. Karena itu, ia diusir dari Sarawak oleh pemerintah kolonial[note 1] dan baru diperbolehkan kembali pada 17 tahun berikutnya untuk kunjungan nostalgia, saat Sarawak menjadi bagian dari Malaysia. Pada 1950, seluruh gerakan anti-penyerahan di Sarawak diredam oleh pemerintah kolonial.
Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, perdana menteri Federasi Malaya, mengumumkan sebuah rencana untuk membentuk federasi yang lebih besar bersama dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei, yang disebut Malaysia. Pada 17 Januari 1962, Komisi Cobbold dibentuk untuk menggerakan dukungan Sarawak dan Sabah terhadap federasi tersebut. Komisi Cobbold mengabarkan 80 persen dukungan untuk federasi tersebut. Pada 23 Oktober 1962,
lima partai politik di Sarawak membentuk sebuah front persatuan yang mendukung pembentukan Malaysia. Sarawak resmi meraih kemerdekaan pada 22 Juli 1963, dan kemudian membentuk federasi Malaysia dengan Malaya, Borneo Utara, dan Singapura pada 16 September 1963. Federasi Malaysia mengadapi penentangan dari Filipina, Indonesia, Partai Rakyat Brunei, dan kelompok-kelompok komunis yang berbasis di Sarawak. Pada 1962, Pemberontakan Brunei
pecah. Presiden Indonesia Sukarno memerintahkan sebuah konfrontasi militer dengan Malaysia, mengirim para sukarelawan bersenjata dan kemudian pasukan militer ke Sarawak. Ribuan anggota OKC datang ke Kalimantan dan dilatih oleh Partai Komunis Indonesia. Saat Suharto menggantikan Sukarno sebagai presiden Indonesia, negosiasi dimulai kembali antara Malaysia dan Indonesia yang berujung pada akhir konfrontasi pada 11 Agustus 1966. Kelompok komunis
pertama di Sarawak dibentuk pada 1951. Partai Komunis Kalimantan Utara (PKKU) (yang juga dikenal sebagai Organisasi Komunis Clandestine (OKC) oleh sumber-sumber pemerintah) secara resmi dibentuk pada 1970.[note 2] Weng Min Chyuan dan Bong Kee Chok adalah dua pemimpin komunis terkenal. Pada 1973, Bong menyerah kepada ketua menteri Abdul Rahman Ya'kub; hal tersebut secara signifikan mengurangi kekuatan
partai komunis. Namun, Weng, yang memimpin OKS dari Tiongkok sejak pertengahan 1960an, menyerukan perjuangan bersenjata melawan pemerintah, yang setelah 1974 berlanjut di Delta Rajang. Pada akhirnya, pada 17 Oktober 1990, PKKU menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Sarawak. Hal ini mengakhiri akhir pemberontakan komunis di Sarawak.
Kepala negara bagian Sarawak adalah Yang di-Pertua Negeri (juga dikenal sebagai TYT atau Gubernur Negara Bagian), sebuah jabatan yang sebagian besar simbolik, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong (raja) Malaysia. Sejak 2014, jabatan tersebut dipegang oleh Abdul Taib Mahmud. TYT melantik ketua menteri sebagai kepala pemerintahan. Ketua menteri saat ininya adalah Abang Johari Openg (BN).
Umumnya, pemimpin partai yang mendapatkan suara mayoritas Majelis Legislatif negara bagian tersebut dilantik sebagai ketua menteri. Para perwakilan terpiki dikenal sebagai anggota majelis negara bagian. Majelis negara bagian mengesahkan hukum-hukum pada subyek yang tidak berada di bawah yuridiksi Parlemen Malaysia seperti administrasi lahan, pekerjaan, kehutanan, imigrasi, perkapalan dagang dan
perikanan. Pemerintah negara bagian diurus oleh ketua menteri dan menteri-menteri kabinet dan asisten-asisten menterinya.
Untuk melindungi kepentingan orang-orang Sarawak di federasi Malaysia, pengamanan khusus dimasukkan dalam Konstitusi Malaysia. Sarawak memiliki kekuasaan untuk mengkontrol entri tersebut dan keresidenan non-Sarawak dan non-Sabah. Hanya pengacara yang tinggal di Sarawak yang dapat berpraktik hukum disana. Mahkamah Tinggi Sarawak adalah Mahkamah Tinggi independen di Semenanjung Malaysia. Ketua menteri Sarawak harus
berkonsultasi sebelum pelantikan ketua hakim Mahkamah Tinggi Sarawak. Terdapat juga Mahkamah Penduduk Asli di Sarawak. Sarawak meraih pemberian khusus dari pemerintah federal dan mengubah pajak penjualannya sendiri. Penduduk asli di Sarawak menikmati hak-hak khusus seperti kuota dan pekerjaan dalam layanan publik, beasiswa, penempatan universitas, dan ijin usaha. Pemerintah lokal di Sarawak adalah independen menurut hukum otoritas lokal yang diberlakukan oleh parlemen Malaysia.
Gedung Majelis Negara Bagian yang diduduki Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak Partai-partai politik besar di Sarawak terbagi dalam tiga kategori: penduduk asli non-Muslim, penduduk asli Muslim, dan non-penduduk asli; namun, partai-partai tersebut juga dapat meliputi anggota-anggota dari lebih dari satu kelompok. Partai politik pertama, Partai Persatuan Rakyat Sarawak (PPRS), didirikan pada 1959,
disusul oleh Parti Negara Sarawak (PANAS) (pada 1960) dan Partai Nasional Sarawak (SNAP) (pada 1961). Partai politik besar lainnya seperti Parti Pesaka Sarawak (PESAKA) muncul pada 1962. Sarawak telah menjadi kekuasaan politik dari pemerintahan Partai Aliansi dan, kemudian, penerusnya koalisi Barisan Nasional (BN) sejak pembentukan Malaysia pada 1963. Stephen Kalong Ningkan (dari SNAP) menjadi Ketua Menteri Sarawak pertama