Judith Dipodiputro
Judith 'Joe' Dipodiputro (lahir di Praha, Republik Ceko, 12 September 1964; umur 51 tahun) adalah seorang aktivis dan profesional diplomasi publik dari Indonesia. Saat ini ia menjabat Direktur Komersial Bulog sejak Oktober 2018. Sebelumnya Judith menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
Joe mulai terlibat dalam diplomasi publik pada 1988 ketika ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif PPIP, sebuah organisasi yang didirikan di bawah perlindungan Kementerian Luar Negeri oleh Francisco Xavier do Amaral, Lopes da Cruz, E.M. Tomodok dan Josef Muskita.
PPIP mengupayakan dukungan masyarakat di Portugal terhadap posisi Indonesia dalam upaya penyelesaian permasalahan politik antara pemerintah kedua negara terkait Timor Timur. Selain itu PPIP juga menjalankan program pensejahteraan masyarakat pedesaan di propinsi Timor Timur ketika itu.
Pendukung Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Bersama dengan sejumlah tokoh perempuan Indonesia, eksekutif industry migas, dan aktivis swadaya masyarakat, Joe mengadvokasi pendirian Direktorat Pengadaan Uang Negara Pada Sektor MIGAS dalam Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK).
Joe Dipodiputro mulai mempromosikan pelimpahan kewenangan (desentralisasi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ketika dia menjadi asisten Ikhyar Musa, Ketua Badan Koordinasi Otomatisasi Aparatur Negara, di bawah Kementerian Aparatur Negara. Ia terlibat dalam proyek Pro-LH, dimana pemerintah daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menjadi percontohan
untuk desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dasar dari hasil purwarupa ini adalah pengumuman Keputusan Presiden No. 97/1995.
Pernah menjabat sebagai Staf Khusus Gubernur Kalimantan Timur, Staf Khusus Wakil Gubernur Kalimantan Tengah; dan Staf Ahli Bupati Kutai Kartanegara. Sangat mendukung upaya integrasi program dan anggaran Pemerintah, swasta, akademisi dan lembaga bantuan/lembaga bukan pemerintah, organisasi atau lembaga nirlaba, dengan sasaran terbentukanya mekanisme yang kokoh dalam
membantu masyarakat dapat mengakses rantai nilai nasional dan global, sebagai pendekatan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan efektif dalam pengentasan kemiskinan.
Menjadi aktivis lingkungan di belakang-layar selama lebih dari 30 tahun. Ia terlibat dalam pendirian Yayasan Kalpawilis (1995) dengan Pembina aktivis lingkungan senior seperti Hadi Alikodra, Effendy, Nabil Makarim, Sarwono Kusumaatmadja. Saat ini ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Owa Jawa dan merupakan salah satu pemrakarsa petisi 2012 (ditandatangani 62 LSM lingkungan Indonesia) yang memperjuangkan pelestarian hutan dan ekosistem sebagai hak asasi manusia.
Mulai terlibat dalam kampanye electoral di Kutai Kartangara dalam pilkada bersejarah tahun 2005 dimana Syaukani Hassan Rais menjadi kepala pemerintahan daerah pertama di Indonesia yang dipilih melalui pemilihan langsung, pada tahun 2005.
Dalam mempersiapkan kampanye kepresidenan H. Joko Widodo tahun 2014, ia turut mendirikan yayasan Luhur Bakti Pertiwi, dan Bravo-5; menggalang Relawan Industri MIGAS, Relawan Atlet dan Komunitas Olahraga; serta menjadi penasehat Relawan GK Center.
Joe Dipodiputro membedakan mereka yang terlibat dalam urusan kepemerintahan dan kampanye elektoral atas dua kategori: politisi dan profesional.
Dia percaya bahwa sikap profesionalisme adalah penangkal adanya praktek-praktek "pengaturan yang tidak bisa tipertanggung jawabkan", kampanye kotor dan kampanye hitam.
Di sektor swasta, Joe telah bertugas pada posisi senior di Standard Chartered Bank, PT Citra Lamtorogung Persada, PT Citra Televisi Pendidikan Indonesia, dan PT Indoexchange Tbk. Dia juga pernah menjadi Pemimpin Redaksi Harian Ekonomi Intinya.
Sebelum diangkat menjadi Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara, ia adalah Direktur Komunikasi Korporat, CSR, dan Dukungan Operasi TOTAL E dan P Indonesie (sekarang PT Pertamina Hulu Mahakam).
Menjabat sebagai Ketua Pokja Papua, didirikan pada tahun 2014 oleh Kantor Transisi Pemerintahan Jokowi-JK.
Pokja Papua mengadvokasi dan mendampingi penyertaan perempuan, penyertaan masyarakat yang termarjinalisasi dan masyarakat adat dari provinsi Papua dan Papua Barat ke dalam perekonomian Indonesia.
Judith J. Dipodiputro mengawali kariernya dibidang media dan jurnalistik, pada tahun 1983 sebagai penyiar untuk siaran berbahasa Perancis, Spanyol dan Inggris di, hingga tahun 1993. Disela kesibukannya di ia juga aktif di TVRI selama 1 tahun (1984-1985), dan pada tahun 1992-1995 ia memperoleh kepercayaan menjadi Pimpinan Redaksi untuk Daily Executive Economic Digest.
Berawal dari media Judith J. Dipodiputro memperluas jenjang kariernya dengan menjabat sebagai Deputy General Manager for Government and Public Relations di PT Bali Holiday Villages (Operator of Club Meditranee Bali and Bintan) pada tahun 1986. Kemudian, bergabung dengan Standard Chartered Bank di bagian Industrial dan Public Relations Officer Training and Developement Manager Human Resources Development Manager pada tahun 1987-1991. Di Standard Chartered Bank Judith J. Dipodiputro aktif dalam Perhimpunan Bank-Bank Asing dalam memperjuangkan tenaga kerja Indonesia. Ia juga yang mengawali keterlibatan aktif Standard Chartered Bank dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia.
Pada tahun 2007, Judith J. Dipodiputro memulai kariernya di Total E dan P Indonesie dan menjabat "Vice President Corporate Communication, Government Relations and CSR" pada tahun 2008 atas persetujuan Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP MIGAS) yang kini berganti nama menjadi SKK Migas.
Pada tahun 2012, Total E dan P Indonesie melakukan penghapusan jabatan dan pemutusan hubungan kerja kepada Judith sebagai "Vice President Corporate Communication and Public Affairs" Total E dan P Indonesie dengan alasan reorganisasi, tanpa persetujuan pemerintah seperti diatur dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) No 018/PTK/X/2008 Tentang Pengelolaan SDM KKKS, yang mengatur hubungan BPMIGAS/SKKMIGAS sebagai wakil Negara terhadap pengawasan industri Migas di Indonesia dengan Kontraktor Kontak Kerja Sama (KKKS) Migas di Indonesia.
Melalui perundingan Bipartit dan Mediasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jakarta menyimpulkan bahwa Judith j. Dipodiputro tidak bersalah, tidak ada alasan yang kuat bagi Total E dan P Indonesie untuk memutus Judith J. Dipodiputro. Namun, Total E dan P Indonesie menolak anjuran Disnakertrans dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. PHI memutuskan bahwa kedua
pokok gugatan tersebut berlawanan dengan hukum dan idealnya Judith J. Dipodiputro harus dipekerjakan kembali. Namun dengan pertimbangan disharmonisasi, maka diputuskan untuk mengabulkan gugatan Total E dan P Indonesie dan dinyatakan putus hubungan kerja antara keduanya.
Upaya Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) ditempuh oleh Judith J. Dipodiputro melalui kuasa hukumnya karena menganggap putusan PHI atas sengketa ini dapat menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan hak pekerja/buruh di setiap Perusahaan Multinasional di Indonesia khususnya Perusahaan Migas.Perhatian Judith J. Dipodiputro pada bidang pendidikan diwarisi dari kakeknya yang merupakan
tokoh pendidikan di Banyumas pada masa awal kemerdekaan yang menginspirasi dirinya untuk terjun menjadi guru bantu relawan pada mata pelajaran Sejarah, Pendidikan Moral Pancasila, dan Bahasa Inggris di SMA Negeri 21, SMA Negeri 5 (Filial) Jakarta antara tahun 1984-1986. Ia juga menjadi pengajar bahasa Perancis bagi calon diplomat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri, dan penerima beasiswa kerja sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBPT) dengan Pemerintah Perancis.