Laiwoi
Peraturan Adat yang terdiri dari Swapraja, Desa, Subak yang susunannya diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda maka Kerajaan Laiwoi mengalami perubahan dari Pemerintahan langsung (Directe Gebieden) menjadi Swapraja. Kemudian dari ke 15 (Lima Belas) District bawahan (Onder District) di tingkatkan menjadi 7 (Tujuh) District yang masing- masing di Kepalai oleh seorang Kepala District, dan tiap- tiap District di bagi lagi
atas District bawahan (Onder District) yang susunannya adalah terdiri dari ke 15 (Lima Belas) District bawahan tadi:
District Konawe di Kepalai oleh seorang Kepala District bergelar "Anakia" (Bangsawan) berkedudukan di Wawotobi dengan 7 (Tujuh) Onder District masing- masing:
District Ranomeeto di Kepalai oleh seorang Kepala District bergelar "Anakia Ranomeeto"(Bangsawan) berkedudukan di Ranomeeto dengan 5 (Lima) Onder District masing- masing:
Pada tahun 1940 anggota Badan Swapraja dari tiga orang bertambah satu orang yaitu Ponggawa Laiwoi yang di jabat oleh ""Bunggasi"".
Kemudian pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1942: 1.Mokole (Raja) oleh ""Tekaka"" sebagai Ketua
Demikianlah susunan Swapraja Laiwoi hingga Jepang mendarat di Kendari pada tanggal 24 januari 1942 Dalam mas pendudukan Jepang, Sistem Pemerintahan yang berlangsung adalah sama halnya dengan Pemerintah Hindia Belanda, hanya perubahan nama. Kedudukan dipegang sebahagian oleh orang- orang Jepang dan sebahagian di serahkan kepada orang- orang Indonesia. sistem Swaparaja dilangsungkan terus seperti pada masa Penjajahan Belanda. Di
mana Pejabat Pemerintahan digunakan untuk melaksanakan kepentingan Jepang sebagai mandur- mandur bangsa sendiri. Perubahan nama- nama ini adalah di sesuaikan dengan kondisi Jepang pada waktu itu antara lain:
Kepala- Kepala District di ke- 7 (Tujuh) District Kepala District diganti namanya dengan Guntjo. Sedangakan ke- 15 (lima belas) Kepala Onder District diganti namanya dengan Fuku Guntjo. Ketika Jepang mulai merasakan kekalahannya melawan sekutu, maka Jepang segera membentuk Dewan Dewan (Parlemen) yang untuk Laiwoi mempunyai seorang anggota Parlemen (Sukaidjin) dan di tunjuk "Lasandara" sebagai Anggota "Sukaidjin" mewakili Laiwoi.
Pada masa tahun 1945 Pemerintah Hindia Belanda Kembali ke Indonesia dengan Nama N.I.C.A (Nederlands Indische Civile Administratie). Setelah Daerah Daerah di luar jawa dan Madura di bebaskanan oleh Tentara Sekutu (Australia) dari pendudukan Jepang, maka Pemerintahan di serahkan kembali kepada Pemerintah Hindia Belanda yang kemudian mengangkat Komisaris- Komisaris Agung untuk Borneo dan Grote Oost diangkat Komisaris Agung dengan berdasarkan Ordonantie Indonesia sttatblad 1946 No. 17 di tugaskan untuk:
1.Mendemokrasikan Swapraja- Swapraja dengan menyimpang dari Zelf Bestuur Regeling (Z.B.R. 1938) yang telah ada.
Kemudian Ordonantie menurut Staatblad 1946 No. 27 yang memberikan wewenang kepada Swapraja- Swapraja untuk membentuk Badan Penasihat dan Pembuat Undang- Undang. Pendemokrasian Swapraja ini membuka kemingkinan bagi adanya Otonomi yang lebih luas bagi Swapraja- Swapraja untuk mengatur Wilayahnya sendiri. Selanjutnya Tugas dari Komisaris Agung ini dilanjutkan oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur (N.I.T.)
setelah terbentuknya berdasarkan Ordonantie Indonesia Staatblad 1946 No. 143 tanggal 24 Desember 1946 yaitu Regeling Van de Staat Oost Indonesia (Peraturan ntuk membentuk Indonesia Timur). Dalam melanjutkan Ordonantie Indonesia Staatblad 1946 No. 17 dan Staatblad 1946 No. 27 di atas, maka oleh Negara Indonesia Timur kepada Daerah Daerah yang diperintah langsung, diberi status Swapraja baru atau Neo Landschap. Selanjutnya Swapraja- Swapraja dan Neo Swapraja tersebut digerakkan
untuk mengadakan penggabungan (Federasi) antara satu sama lain dimana penggabungan itu mempunyai status Provinsi yang Otonom. Didalam Negara Indonesia Timur terdapat 13 (Tiga Belas) Federasi Swapraja antara Lain:
1.Federasi Daerah Bali 2.Federasi Daerah Lombok 3.Federasi Daerah Sumbawa 4.Federasi Daerah Flores 5.Federasi Daerah Sumba 6.Federasi Daerah Timor dan Pulau- Pulau
Dari ke 13 (Tiga Belas) Federasi Swapraja Didalam Negara Indonesia Timur tersebut termasuk di dalamnya Sulawesi Selatan yang mempunyai 28 (Dua Puluh Delapan) Swapraja antara lain:
Gabungan Federasi Sulawesi Selatan atau Celebes Selatan ini terbentuk pada tanggal 18 Oktober 1948 dan disyahkan oleh Residen Celebes Selatan pada tanggal 22 November 1948 yang di muat dalam Staatblad 1948 No. 1, 4, dan dari ke 28 (Dua Puluh Delapan) Swapraja ini diantaranya adalah termasuk Swapraja Konawe.
Secara Jelas Kita lihat diatas bahwa Swapraja Konawe adalah merupakan Swapraja yang termasuk dalam Gabungan Celebes Selatan yang berasal dari Swapraja Asli.
Dengan adanya gabungan atau Federasi ini maka setiap Swapraja atau Neo Swapraja menyatakan untuk mengusahakan kepentingan mereka bersama, sedang urusan rumah tangga dari tiap- tiap Swapraja atau Neo Swapraja masing- masing di urus oleh Swapraja Swapraja tersebut secara sendiri sendiri. Untuk mengurus kepentingan bersama maka dibentuklah Majelis Pelaksana yang terdiri dari 15 (Lima
Belas) Anggota dan disebut "Hadat Tinggi". Dalam hadat tinggi ini maka Swapraja Konawe di Wakili oleh "Lasandara" yaitu salah seorang anggota Dewan Swapraja Konawe. Adapun susunan Dewan Swapraja Konawe yang disyahkan pada waktu itu adalah sebagai berikut:
Kelima orang inilah yang merupakan anggota angota Dewan Penasihat/Pembuat Undang- Undang dalam Swapraja Konawe. Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (R.I.S.) pada tanggal 27 Desember 1949 maka federasi Celebes selatan memperoleh status Provinsi bagian dalam Negara bagian Indonesia Timur. Tetapi Republik Indonesia Serikat hanya terbentuk hanya dalam beberapa bulan, Kemudian di bubarkan dan diproklamirkan Negara kesatuan Indonesia.
Kemudian di dalam tahun 1950 Swapraja menjelma menjadi Dewan Pemerintahan Daerah, dimana Susunan Dewan Pemerintahan Daerah Swapraja Konawe adalah sebagai berikut:
Sebelum di bubarkannya Negara Indonesia Timur, maka dikeluarkanlah Undang- Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang- Undang No. 44/1950 Kemudian Badan Badan Swapraja dalam bentuk Federasi tadi dihapuskan seluruhnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi tanggal 30 Agustus 1951, lalu dibentuklah Daerah Daerah Otonom Kabupaten.
Dengan keputusan Gubernur Sulawesi tanggal 20 Oktober 1951 No. 618, maka Afdeling dan Onder Afdeling di seluruh Sulawesi di rubah menjadi Kabupaten dan Kewedanan dimana Kepala Pemerintahanya masing- masing disebut Bupati dan Kepala Pemerintahan Negeri (K.P.N.) dalam hubungan ini Kewedanan Kendari di jabat Oleh "Supu Yusuf" dan berkedudukan di Kendari sebagai Ibukota Kewedanan.
Agar Supaya Pelaksanaan Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah berlaku seragam di seluruh Indonesia, Maka dikeluarkanlah Undang- Undang No. 1. Tahun 1957, Kemudian dikeluarkan pula Undang- Undang No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan DASWATI II (Daerah Swatantra Tingkat Dua), dan Peraturan Pemerintah No. 5/1960 tentang Pembubaran Swapraja. Penghapusan District dilakukan dengan Keluarnya SK. Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara No. 1100/1961 lalu ditindak lanjuti dengan Pembentukan Kabupaten Sulselra
Sejak saat Itu Kepala Kerajaan/Swapraja di nonaktifkan, dan pelaksanaannya di serahkan kepada Kepala District yang diangkat atas pilihan rakyat. Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian di bentuk berdasarkan Perpu. No. 2/1964 pada tanggal 27 April 1964 lalu kemudian Dengan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1961 No. UP/7/3/3/-390, maka diangkatlah "Drs. Abdullah Silondae"
sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari, disusul dengan Pembentukan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Gotong Royong, yang selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1961 oleh Dewan Perwkilan Daerah Gotong Royong mengangkat anggota anggota Badan Pemerintah Harian, yang bertugas sebagai Pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintahan Daerah. Anggota Anggota Badan Pemerintah Harian ini adalah: