Reklamasi daratan di Singapura
Tahun 2007, Indonesia melarang ekspor pasir ke Singapura. Larangan ini muncul setelah terjadi ketegangan antara Singapura dan Indonesia terkait pulau-pulau di antara kedua negara ini. Penambang pasir kabarnya hampir melenyapkan pulau-pulau tersebut. Tahun itu, lebih dari 90% pasir impor Singapura berasal dari Indonesia. Larangan ini menaikkan biaya konstruksi dan memaksa pemerintah mencari sumber
pasir baru. Singapura terus mencari sumber karena negara-negara tetangganya juga melarang ekspor pasir.
Pada tahun itu juga, Kamboja melarang ekspor pasir, tetapi tidak total seperti negara-negara lain. Meski pasir dari dasar laut boleh diekspor, pasir sungai tidak boleh lagi dikeruk dan diperjualbelikan. Beberapa sungai yang secara alami terisi endapan pasir karena dekat laut dikecualikan dari larangan tersebut. Meski dibatasi, Kamboja saat ini merupakan pemasok
pasir utama bagi Singapura. Sebagai pemasok 25% pasir Singapura tahun 2010, Kamboja mengalami perubahan ekosistem yang drastis. Setelah Sungai Tatai (pengecualian larangan) mulai digali tahun 2010, jumlah tangkapan ikan, kepiting, dan lobster warga setempat berkurang sebesar 85%; jumlah wisatawan juga berkurang karena kebisingan proyek meningkat. Warga Kamboja meminta penambangan pasir dihentikan. Kerusakan besar terjadi di seluruh Provinsi Koh Kong akibat pengerukan ini.
Pemerintah Singapura tidak mau mengungkap sumber pasir impornya. Kementerian Pembangunan Nasional mengatakan bahwa pemerintah membeli pasir dari "berbagai sumber yang disetujui", tetapi menegaskan bahwa rincian lebih lanjut bukan informasi publik.
Pada November 2016, Singapura menerapkan metode reklamasi baru dengan menggunakan polder seperti Belanda. Sebuah tembok dibangun untuk memisahkan air laut dengan polder (dataran rendah) dan permukaan airnya dikendalikan menggunakan pompa. Penerapan metode polder akan mengurangi ketergantungan Singapura terhadap pasir impor untuk proyek-proyek reklamasi. Metode ini akan diterapkan di Singapura di ujung barat laut Pulau Tekong, tempat dibangunnya pusat latihan militer yang diperluas hingga 810 hektar.
Pada tahun 2003, Malaysia mengkritik Singapura karena melakukan reklamasi di kedua ujung Selat Johor yang memisahkan kedua negara. Malaysia mengklaim bahwa proyek Singapura mengganggu wilayah Malaysia dan berdampak buruk bagi lingkungan dan mata pencaharian nelayan setempat. Malaysia menutut Singapura lewat jalur hukum sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Sengketa ini diselesaikan setelah melalui proses arbitrase.
Singapura juga mengkritik Malaysia atas dua proyek reklamasi Malaysia di Selat Johor. Salah satu proyek akan menyatukan empat pulau di selat ini dan membangun metropolis baru bernama Forest City. Malaysia mengiklankan Forest City sebagai kebun besar dengan bangunan-bangunan hijau dan transportasi publik yang mapan. Proyek tersebut tertunda ketika Singapura melontarkan protes pada tahun 2014. Pemerintah Malaysia kabarnya menyetujui pengurangan luas proyek Forest City pada Januari 2015.
Industralisasi (khususnya pembangunan pesisir) dan reklamasi Singapura melenyapkan banyak habitat laut di sepanjang pesisirnya. Sebagian besar pesisir selatan dan timur laut Singapura diubah oleh reklamasi. Banyak pulau-pulau kecil yang berubah dengan mengisi perairan sekitarnya untuk memadatkan daratan yang baru.
Pembangunan seperti ini menghancurkan 95% bakau Singapura. Ketika Stamford Raffles tiba di Singapura tahun 1819, sebagian besar wilayahnya berupa rawa bakau. Kini, bakau menutupi kurang dari 0.5% total luas daratan Singapura. Kehancuran ini sangat mengurangi manfaat bakau seperti perlindungan terhadap erosi dan berkurangnya polusi organik. Dua hal tersebut memperbaiki kualitas perairan pesisir.
Singapura juga kehilangan banyak terumbu karang akibat pembangunan daratan dan pesisir besar-besaran. Sebelum era reklamasi, Singapura memiliki terumbu karang seluas kurang lebih 100 kilometer persegi. Per 2002, angka tersebut turun menjadi 54 kilometer persegi. Perkiraan kehilangan relatif menunjukkan bahwa 60% habitat terumbu tidak berkelanjutan lagi. Karena pengawasan terumbu karang baru
dilakukan pada akhir 1980-an, penurunan tutupan terumbu bisa terlihat seiring menurunnya kedalaman populasi terumbu karang. Meski spesies lokal mengalami kepunahan terbatas, keragaman terumbu karang secara keseluruhan tidak terganggu. Singapura hanya mengalami penurunan populasi setiap spesies yang setara secara umum. Terumbu karang bermanfaat untuk sekuestrasi karbon dan perlindungan pesisir,
terutama meredam energi gelombang, serta perannya dalam produksi ikan, pariwisata lingkungan, dan penelitian ilmiah.
Dampak negatif industrialisasi dihadapi oleh habitat pesisir dan laut Singapura seperti rumput laut, dasar laut, dan pesisir laut. Semuanya mengalami kehilangan atau degradasi seperti bakau dan terumbu karang.
Meski ekosistem akuatik Singapura dirusak oleh proyek reklamasi daratan dan industrialisasi massal, pemerintah terus mengupayakan akomodasi dan restorasi lingkungan yang rusak. Sejak pertengahan 1990-an, analisis dampak lingkungan atau amdal (EIA/"Environmental Impact Assessments") menjadi perhatian utama dengan tujuan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan suatu proyek pembangunan dan solusi yang
disarankan untuk mengurangi dampak lingkungan. Dalam proyek pembangunan TPA Semakau, EIA dilakukan secara menyeluruh setelah proyek diluncurkan tahun 1999. EIA menemukan bahwa terumbu karang dan bakau di dalam proyek seluas 350 hektar ini akan terdampak. Karena itu, pemerintah berusaha memindahkan bakau ke tempat lain dan pembatas sedimen dipasang untuk mencegah
kebocoran endapan ke terumbu karang. Namun demikian, EIA tidak diwajibkan oleh lembaga legislatif sehingga proyek reklamasi daratan tidak perlu membuat EIA. Pemerintah menerima usulan masyarakat mengenai peningkatan keberlanjutan proyek-proyek masa depan di Singapura.
Dalam rangka restorasi, aktivis lingkungan dan pemerintah terus berusaha memperkuat komunitas biotik. Walaupun 25% flora dan fauna asli Singapura punah, Singapura memperkenalkan flora dan fauna asing ke ekosistemnya sehingga memperkaya keragaman hayati negara tersebut. Upaya serupa dalam mengembangkan cagar alam telah melindungi hewan liar setempat; separuh di antaranya hanya hidup di cagar alam.