Krisis diplomatik Qatar 2017
Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam keputusan negara-negara Teluk untuk memutuskan hubungan dengan negara tersebut dengan alasan tindakan tersebut menrongrong kedaulatan Qatar dan dalam sebuah pernyataan mengatakan,"Langkah-langkah tersebut tidak dapat dibenarkan dan didasarkan pada klaim palsu dan tidak berdasar. Tujuannya jelas, dan ini adalah untuk memberlakukan perwalian pada negara
tersebut. Hal ini dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap kedaulatannya (Qatar) sebagai sebuah negara. Kampanye hasutan ini didasarkan pada kebohongan yang telah mencapai tingkat rekayasa yang lengkap."
Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, mengatakan bahwa pernyataan Saudi terhadap saling bertentangan: di satu sisi, Arab Saudi mengklaim Qatar mendukung Iran, sebaliknya, Saudi mengklaim Qatar mendanai ekstremis Sunni bertempur melawan Iran.
Pada Juni 2017, pemerintah Qatar menyewa pengacara dan politisi Amerika Serikat John Ashcroft untuk berjuang di pihaknya dalam arena internasional untuk layanan yang mencakup lobi dan menantang tuduhan menyusul blokade regional oleh tetangganya dan dikucilkan karena mendukung teror dalam beberapa hari terakhir oleh Presiden AS Donald Trump..Amnesty International mengutuk blokade tersebut dan menuduh Arab Saudi, Bahrain, dan UEA
mempermainkan kehidupan manusia. James Lynch, Wakil Direktur Program Isu Global Amnesty International, mengklaim bahwa "Langkah-langkah drastis ini sudah memiliki efek brutal, memisahkan anak-anak dari orang tua dan suami dari istri. Orang-orang dari seluruh kawasan-tidak hanya dari Qatar, namun juga dari negara-negara yang menerapkan langkah-langkah ini-berisiko kehilangan pekerjaan dan mengganggu
pendidikan mereka. Semua negara yang terlibat dalam pertikaian ini harus memastikan tindakan mereka tidak mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia." Amnesty International menerima laporan dari korban yang tidak dapat mengunjungi anggota keluarga mereka, para siswa tertahan dan pekerja tidak dapat kembali ke pekerjaan mereka di negara-negara yang menentang.
Dewan Pengungsi Norwegia menyatakan kekhawatirannya bahwa krisis tersebut akan mempengaruhi rekonstruksi di Palestina karena Qatar merupakan sumber utama bantuan kemanusiaan dan infrastruktur untuk Palestina.
Maskapai penerbangan besar yang berpusat di negara-negara ini, termasuk Emirates, menghentikan layanan penerbangan ke Qatar. Gulf Air, EgyptAir, FlyDubai, Air Arabia, Saudi Arabian Airlines, Etihad Airways, dan Royal Air Marocmenangguhkan penerbangan mereka ke dan dari Qatar. Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab juga melarang penerbangan transit oleh pesawat udara yang terdaftar di Qatar. Bahrain sama sekali membatasi akses penerbangan transit untuk pesawat udara Qatar mana pun. Sebagai gantinya, Qatar telah mengalihkan penerbangannya ke Afrika dan Eropa melalui Iran.
Pakistan International Airlines mengirim penerbangan khusus untuk membawa kembali 200 jamaah haji Pakistan yang terjebak di bandara Doha. Lebih dari 550 jemaah haji Pakistan di Bandara Doha diterbangkan ke Muskat.
Uni Emirat Arab melarang kapal berbendera Qatar menyinggahi Fujairah. Ia juga melarang kapal-kapal Qatar dari pelabuhan dan kapal-kapal di pelabuhan berlayar langsung ke Qatar. Pembatasan serupa diberlakukan di Jebel Ali. Bahrain, Mesir, dan Arab Saudi juga melarang kapal-kapal berbendera Qatar dari pelabuhan mereka.
Hal ini mengakibatkan raksasa pelayaran Maersk tidak dapat masuk atau keluar dari Qatar sepenuhnya. Karena pelabuhan dangkal Qatar, kapal kargo besar diminta untuk berlabuh di Jebel Ali atau pelabuhan terdekat lainnya dimana layanan pengumpan mengangkut barang ke Qatar. Sebagai tanggapan, kapal menuju Qatar dialihkan ke Salalah dan Sohar di Oman.
Pada 12 Juni 2017, perusahaan pelayaran Tiongkok COSCO mengumumkan penghentian layanan ke dan dari Qatar. Evergreen Marine Taiwan dan Orient Overseas Container Line Hong Kong telah menangguhkan layanan.
Hampir 80 persen kebutuhan pangan Qatar berasal dari negara-negara tetangga Teluk Arab, dengan hanya 1 persen diproduksi di dalam negeri dan bahkan impor dari luar negara-negara Teluk biasanya melintasi perbatasan darat dengan Arab Saudi yang kini ditutup. Segera setelah pemutusan hubungan, laporan lokal menunjukkan penduduk menyerbu toko kelontong dengan harapan menimbun makanan. Banyak truk pengangkut bahan pangan
masih tidak bergerak di sepanjang perbatasan Saudi-Qatar. Pada 8 Juni 2017, Menteri Luar Negeri Qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani berkata, "Kami tidak khawatir dengan kekurangan pangan, kami baik-baik saja, kita bisa hidup selamanya seperti ini, kita sudah mempersiapkan dengan baik." Qatar telah melakukan pembicaraan dengan Turki dan Iran untuk mengamankan pasokan air dan makanan. Pada 11 Juni 2017 Iran mengirim
empat pesawat kargo dengan buah dan sayuran dan berjanji untuk melanjutkan pasokannya. Turki telah menjanjikan pasokan makanan dan air untuk berangkat bersamaan dengan penempatan pasukan mereka di pangkalan militer Turki mereka di Qatar.
Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan UEA memblokir akses ke kantor berita Qatar, termasuk salah satu saluran berita Arab yang paling populer, Al Jazeera berpusat di Qatar. Arab Saudi menutup kantor "Al Jazeera Media Network" setempat. BBC berspekulasi bahwa perubahan Al-Jazeera akan menjadi bagian penting dari setiap resolusi damai.
Dana Moneter Internasional mengatakan terlalu dini untuk menilai dampak ekonomi dari krisis diplomatik. Standard dan Poor's menurunkan peringkat utang Qatar satu tingkat dari AA menjadi AA- karena riyal Qatar jatuh ke level terendah dalam 11 tahun. Pasar saham Qatar turun 7.3% ke tingkat terendah dalam lebih dari satu tahun dan telah anjlok 9.7% dalam 3 hari terakhir.
Qatar adalah pemimpin global dalam produksi gas alam cair. Meskipun terjadi pemutusan hubungan, gas alam Qatar terus mengalir ke UEA dan Oman melalui Abu Dhabi yang berpusat di jalur pipa Dolphin Energy. Jalur pipa tersebut memenuhi sekitar 30-40 persen kebutuhan energi UEA. Kendala pengiriman dari krisis juga telah mengalihkan beberapa pengiriman minyak dan gas ke dan dari Teluk, yang telah
menyebabkan gejolak di banyak pasar energi lokal. Pada 8 Juni 2017, Britania Raya, dengan hampir sepertiga dari seluruh gas impor berasal dari Qatar, bursa berjangka gas melonjak hampir 4 persen.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, dan Bahrain mengeluarkan daftar berisi 13 tuntutan kepada Qatar melalui Kuwait, yang bertindak sebagai mediator, bahwa Qatar harus setuju sepenuhnya dalam waktu 10 hari, yang berakhir pada tanggal 2 Juli 2017. Menurut laporan pada 23 Juni 2017, tuntutan tersebut meliputi: