Delapan puluh lima martir Inggris dan Wales
Delapan puluh lima Martir Inggris dan Wales adalah sekelompok orang yang dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan dan pelanggaran terkait di Kerajaan Inggris antara tahun 1584 dan 1679. Dari kedelapan puluh lima martir ini, tujuh puluh lima (enam puluh satu imam dan empat belas umat awam) di antaranya dieksekusi berdasarkan Jesuits, etc. Act 1584.
Mereka dipandang sebagai martir dalam Gereja Katolik Roma dan dibeatifikasi pada tanggal 22 November 1987 oleh Paus Yohanes Paulus II.
Mereka dipilih dari sejumlah imam dan umat awam yang dieksekusi antara tahun 1584 dan 1679. Nama-nama mereka adalah: Di Inggris, para martir ini, bersama-sama dengan martir-martir yang dibeatifikasi antara tahun 1886 dan 1929, diperingati dengan sebuah peringatan pada 4 Mei. Pada hari yang sama ini juga diperingati Empat Puluh Martir Inggris dan Wales yang
dihormati sebagai santo/santa; Empat Puluh Martir tersebut juga diperingati secara tersendiri pada 25 Oktober sampai kalender liturgi Inggris direvisi pada tahun 2000.
Di Wales, 4 Mei adalah hari peringatan khusus bagi para martir Inggris dan Wales yang sudah dibeatifikasi. Setidaknya dua dari antara para martir yang disebut dalam kelompok 85 martir ini- William Davies dan Charles Mahoney- memiliki keterkaitan dengan Wales. Dalam kalender Wales, 25 Oktober masih dipertahankan sebagai pesta atau peringatan tersendiri bagi 'Enam Martir Wales dan kawan-kawan mereka', sebagaimana Keempat Puluh Martir yang telah dikanonisasi itu dikenal di Wales.
Ratu Elizabeth I diekskomunikasi oleh Paus Pius V, pada 25 Februari 1570, sehingga menciptakan situasi yang penuh kekacauan bagi umat Katolik Inggris. Sejumlah umat Katolik bertindak atasnya begitu deklarasi ini dibuat, dan sejumlah umat, di bawah pengaruh duta besar Spanyol Bernardino de Mendoza dan yang lainnya, terlibat dalam plot melawan Elizabeth yang tidak diragukan lagi dapat
diadili dari sudut pandang Pemerintah Inggris. Bahwa pihak tertentu dari umat Katolik Inggris terlibat dalam pemberontakan melawan Elizabeth bukan merupakan bahan perdebatan. William Allen, dengan banyak orang-orang buangan dari Douai dan Leuven, juga Robert Persons, dengan banyak Yesuit, melihat kepemimpinan Elizabeth sebagai bahaya yang lebih besar bagi kepentingan tertinggi Inggris daripada ancaman sebelumnya dalam
kasus-kasus dimana sejarah membenarkan penurunan raja-raja dari takhta mereka. Dan otoritas tertinggi pada saat itu menyetujui pandangan ini.
Di mata Elizabeth dan menteri-menterinya, oposisi semacam itu tidak lain adalah pengkhianatan terhadap negara. Tetapi sejumlah besar umat Katolik Inggris menolak untuk melakukan pemberontakan. John Lingard menulis: Paus berikutnya, Gregorius XIII, pada tanggal 14 April 1580 mengeluarkan pernyataan bahwa meskipun Elizabeth dan para pengikutnya tetap terkena sanksi ekskomunikasi, itu
tidak untuk mengikat umat Katolik pada keadaan merugikan yang mereka alami. Mayoritas umat Katolik Inggris kemudian tidak memberikan pemerintah kerajaan alasan untuk mencurigai kesetiaan mereka, tetapi mereka tetap bertahan dalam mempraktikkan agama mereka, yang hanya dimungkinkan dengan kedatangan imam-imam seminari. Setelah terjadinya Pemberontakan Utara, Parlemen telah
mengesahkan sebuah undang-undang (13 Eliz. c. 2) yang menyatakan bahwa adalah pengkhianatan terhadap negara apabila memberlakukan segala bulla absolusi kepausan untuk membebaskan atau mendamaikan seseorang dengan Gereja Roma, diberikan absolusi atau didamaikan, maupun mendapatkan atau juga mempublikasikan tulisan atau bulla kepausan apapun. Tindakan-tindakan murni keagamaan dinyatakan oleh Parlemen sebagai pengkhianatan.
Pemerintahan Elizabeth, untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri, menolak untuk membuat perbedaan antara umat Katolik yang terlibat dalam penentangan terbuka terhadap Ratu dan mereka yang dipaksa oleh hati nurani untuk mengabaikan ketentuan dari undang-undang tahun 1571 tersebut. Semuanya diidentifikasi secara sengaja oleh pemerintah dan diperlakukan sebagai satu kasus untuk tujuan-tujuan kontroversial.
Pandangan ini dikemukakan secara resmi dalam sebuah pamflet oleh William Cecil, Lord Burghley: Berdasarkan Undang-Undang tahun 1585, adalah pengkhianatan terhadap negara bagi setiap imam seminari, atau setiap Yesuit, yang sekadar datang ke Inggris; dan adalah kejahatan besar bagi setiap orang yang menyembunyikan atau membebaskan mereka. Burghley menegaskan bahwa sebelum
ekskomunikasi itu tidak ada seorangpun yang didakwa melakukan kejahatan berat dengan alasan agama, dan membawa kembali segala sesuatu ke pertanyaan mengenai bulla tersebut. Pamflet berakhir dengan mengajukan enam pertanyaan atau tes yang dengannya mungkin dapat dibedakan antara pengkhianat dengan intelektual biasa (yang disebut "pertanyaan-pertanyaan berdarah").
William Allen, dalam "Answer to the Libel of English Justice" yang diterbitkan pada 1584, menggabungkan persoalan pada semua titik, menyatakan bahwa "banyak imam dan umat Katolik lain di Inggris telah dianiaya, dihukum dan dieksekusi hanya karena masalah agama dan pelanggaran terhadap undang-undang baru yang menjadikan kasus hati nurani dikenai pasal pengkhianatan tanpa pretensi maupun dugaan
atas pengkhianatan atau undang-undang lama apapun untuk hal yang sama". Ia membela Edmund Campion dan martir-martir lain dari tuduhan pengkhianatan.