Jawanisasi
Pengaruh dan ide-ide asing seperti agama dan kepercayaan, kadang-kadang secara sadar dan sengaja mengalami perubahan dan adaptasi, menjadi "dijawakan" agar dapat diterima oleh khalayak Jawa. Contoh-contoh seperti proses yang terjadi pada abad ke-15 dijuluki sebagai "Islamisasi Jawa dan Jawanisasi Islam". Wali Songo seperti Sunan Kalijaga diketahui menggunakan ekspresi seni
budaya Jawa seperti gamelan dan wayang untuk menyebarkan ajaran Islam. Wayang sadat adalah varian dari wayang yang digunakan dalam tabligh dan dakwah untuk menyebarkan pesan-pesan Islam. Contoh lain Jawanisasi Islam di Jawa adalah pembangunan atap tumpang bertingkat pada masjid Jawa. Pada masjid Jawa awalnya tidak terdapat kubah, menara, melainkan mengadopsi pertukangan kayu
bangunan pendopo dan atap meru- seperti yang berasal dari seni arsitektur Jawa pra-Islam sebelumnya. Contoh dari masjid jenis ini adalah Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Kauman Yogyakarta.
Kesultanan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung yang ambisius, di paruh pertama abad ke-17, budaya Jawa semakin diperluas. Sebagian besar ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Ekspedisi militer Mataram di kerajaan Jawa Timur seperti Surabaya dan Pasuruan, memperluas pengaruh budaya Jawa Mataraman. Ekspansi Mataram meliputi wilayah Sunda di dataran tinggi Priangan, dari Galuh Ciamis, Sumedang,
Bandung, dan Cianjur. Selama periode inilah, orang-orang Sunda mulai terpapar dan menyerap lebih lanjut budaya Jawa "Kejawen". Wayang Golek adalah kesenian wayang versi Sunda yang banyak menyerap pengaruh budaya Wayang Kulit Jawa. Budaya yang dimiliki bersama seperti gamelan dan batik juga berkembang. Mungkin pada saat itulah bahasa Sunda mulai mengadopsi tingkat
unggah-ungguh kehalusan istilah dan kosakata untuk menunjukkan kesopanan, sebagaimana tercermin dalam bahasa Jawa. Selain itu, aksara Jawa juga digunakan untuk menulis bahasa Sunda sebagai "cacarakan".
Iman Katolik sebagai contoh, juga menggunakan kosakata dan kerangka acuan Jawa dengan menggunakan istilah " "Romo"" (Jawa:"bapak") untuk merujuk Pastor Katolik. Penyebaran ajaran Katolik juga menggunakan seni wayang tradisional untuk menyebarkan pesan mereka, seperti wayang wahyu, digunakan untuk menceritakan kisah Injil. Dalam arsitektur, gereja Katolik juga mengadopsi gaya
arsitektur Jawa dan untuk gereja mereka, seperti Gereja Ganjuran di Bantul, Yogyakarta, yang membangun candi untuk Yesus dalam gaya candi Jawa kuno. Contoh lain termasuk Gereja Pohsarang di Kediri yang dibangun dalam arsitektur tradisional Jawa.
Selama periode kolonial Hindia Belanda, terdapat sejumlah orang Jawa yang bermigrasi ke Suriname sebagai pekerja perkebunan. Di Nusantara, orang Jawa juga bermigrasi ke beberapa tempat seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Johor di Semenanjung Malaya. Daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat utara dan Lampung juga diketahui dihuni sejumlah besar pendatang Jawa. Bahkan beberapa tempat di luar Jawa memiliki
nama Jawa atau "Kampung Jawa", misalnya Kampung Jawa di Tondano, Sulawesi Utara, dan Tanah Jawa di Simalungun, Sumatera Utara. Bahkan di Bangkok, Thailand, terdapat Kampung Jawa yang dihuni keturunan para pengukir dan pengrajin Jawa yang dibawa Raja Chulalongkorn hijrah ke Thailand pada tahun 1896.
Setelah revolusi Indonesia (1945-1949) dan kemerdekaan Indonesia, banyak simbol nasional Indonesia yang berasal dari warisan Majapahit, sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa pada ke-14 sampai abad ke-15. Bendera Indonesia menampilkan warna Majapahit, merah dan putih, semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi negara Pancasila juga menunjukkan warisan Majapahit. Bapak pendiri Indonesia, terutama Soekarno memang menggali ke sejarah Indonesia
untuk mencari filsafat dan kearifan lokal untuk merumuskan kebangsaan baru bangsa Indonesia. Tentu saja, budaya Jawa sebagai salah satu elemen yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia turut menyumbangkan pengaruhnya.
Selama rezim Orde Baru Soeharto (1966-1998), budaya politik Indonesia agak dianggap telah "dijawakan". Tingkat administrasi juga diatur dalam gaya dan idiom Jawa, seperti "Kabupaten" dan "desa", istilah yang awalnya tidak akrab di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Sumatera Barat (menggunakan istilah "nagari") dan Papua (menggunakan istilah "distrik"). Dalam kehidupan politik Indonesia
pasca-kemerdekaan, istilah "Jawanisasi" digunakan untuk menggambarkan proses dimana etnis Jawa dan individu yang dijawakan, secara bertahap menjadi mayoritas dan tidak proporsional dari elit pemerintahan di era pasca-kemerdekaan Indonesia.
Setelah masa kemerdekaan, Indonesia lazim menerapkan neologisme untuk penamaan baru, dengan menggunakan kata serapan dari bahasa Sansekerta melalui perantara bahasa Jawa Kuno (Bahasa Kawi). Maka dinamailah kota Jayapura untuk menggantikan nama kolonial Belanda "Hollandia". Demikian pula dengan nama seperti Pegunungan Jayawijaya, Penghargaan Kalpataru, Bintang Mahaputra, Piala Adipura, serta
istilah yang memiliki asal Sansekerta-Jawa seperti adibusana, lokakarya, dasawarsa, pranala, unggah, unduh, dan lain-lain.
Isu Jawanisasi telah menjadi isu sensitif yang penting dalam persatuan nasional Indonesia. Dominasi Jawa dianggap tidak hanya pada ranah budaya, tetapi juga sosial, politik dan ekonomi. Rezim Orde Baru Suharto dikritik telah sedemikian rupa menjawakan politik Indonesia selama puluhan tahun. Dalam perspektif politik, administrasi, wewenang dan pelayanan sipil, proses Jawanisasi ini
kadang-kadang dianggap negatif karena mengandung unsur-unsur terburuk dari budaya Jawa, seperti kekakuan hierarki sosial, otoritarianisme, dan kesewenang-wenangan. Sebuah kecenderungan yang kadang-kadang disebut sebagai "Mataramisasi" dan "feodalisasi", disertai dengan kegemaran memamerkan status sosial dan keangkuhan, suatu penggambaran sisi negatif khas priyayi yang kerap berperilaku selayaknya golongan Jawa kelas atas.
Program Transmigrasi yang memindahkan masyarakat dari pulau Jawa yang padat penduduk ke pulau-pulau lain di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, juga dikritik telah mempercepat proses Jawanisasi Indonesia. Masalah ini juga diperkeruh dengan isu-isu ketimpangan pembangunan, kecemburuan dimana pulau-pulau lainnya merasa tidak puas dengan pembangunan dan
kesejahteraan sosial di wilayah mereka, berbeda dengan pembangunan infrastruktur dan distribusi kekayaan yang tampaknya terfokus di Jawa.
Namun kini di era otonomi daerah, tidak relevan untuk menghubungkan program transmigrasi terhadap isu-isu Jawanisasi, karena proses migrasi juga dilakukan secara internal di Jawa, atau dalam provinsi tertentu. Misalnya di Indonesia Timur seperti di Maluku dan Papua, sebagian besar kaum pendatang berasal dari Sulawesi (Bugis-Makassar dan Buton) dan Maluku itu sendiri, dan bukan dari Jawa. Program transmigrasi
harus secara hati-hati mencermati potensi ekonomi, serta dampak sosial dan budaya di daerah tersebut. Hal ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa provinsi yang membuka diri untuk pluralisme dan menerima pemukim antar-provinsi biasanya berkembang lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang mengisolasi diri. Hal yang juga penting untuk dicatat, bahwa Jawa itu sendiri telah menarik kaum perantau dan pekerja dari seluruh nusantara, maka dengan demikian demografi Jawa tidaklah homogen.