Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
dan terakhir, Irlandia Utara tetap akan tergabung dalam Pasar Tunggal Eropa dan Serikat Pabean apabila tidak diketemukan solusi bersama selama masa transisi ini untuk menghindari terciptanya perbatasan keras antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara.
Negosiasi antara kedua belah pihak akan berlanjut pada 28-29 Juni 2018 di Brussel, agenda dari negosiasi ini untuk membahas isu perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara dan juga kerangka hubungan masa depan Britania Raya dengan Uni Eropa.
Pada Oktober 2016, Theresa May menjanjikan akan meluncurkan "Akta Pencabutan Besar", yang akan mencabut Akta Komunitas Eropa 1972, dan mengembalikan kembali hukum Britania Raya yang sebelumnya berada dibawah hukum Uni Eropa dan bertujuan untuk memperlancar proses transisi dengan cara memastikan bahwa semua hukum tetap berlaku hingga benar-benar dicabut secara spesifik. Rancangan undang-undang ini akhirnya
menjadi Akta (Penarikan) Uni Eropa, dan diajukan kepada Parlemen Britania Raya pada 13 Juli 2017. Pada 12 September 2017, akta ini disetujui di Parlemen dengan angka 326 berbanding 290 suara, namun akta ini belum akan berlaku sampai tanggal keluarnya Britania Raya.
Dalam laporan yang diterbitkan oleh lembaga independen "the Institute for Government" (Institut untuk Pemerintah) pada Maret 2017, Pemerintah Britania Raya perlu untuk menambahkan aturan dan legislasi baik primer maupun sekunder yang diperlukan untuk menjembatani jurang kebijakan dalam beberapa area sektor seperti, bea cukai, imigrasi, dan agrikultur, dimana masih terdapat banyak aturan yang akan menjadi tidak jelas seiring dengan
dicabutnya aturan-aturan Uni Eropa. Dalam laporan tersebut disebutkan, setidaknya pemerintah Britania Raya perlu menerbitkan 15 aturan baru yang memerlukan prioritisasi dan pembatasan waktu pembahasan agar aturan tersebut segera diterbitkan.
Pada 2016 dan 2017, Pemerintah Britania Raya menerbitkan beberapa laporan yang terkait dengan Brexit, diantaranya:Britania raya telah bergabung kedalam Euratom sejak tahun 1973, dimana salah satu fungsi dari Euratom adalah untuk mengimplementasikan pengamanan terhadap bahan nuklir di seluruh negara-negara anggotanya. Dengan mundurnya Britania Raya dari Euratom, maka diperlukan undang-undang dan aturan baru
untuk membuat regulasi dan juga mengimplementasikan aturan internasional dalam hala pengamanan bahan nuklir. Akta Perlindungan Nuklir 2017-19, yang berkaitan dengan pengunduran diri dari Euratom diajukan ke Parlemen pada Oktober 2017 dan mulai tahapan laporan pada Januari 2018.
Menanggapi pertanyaan terkait keterlibatan Parlemen untuk melakukan pemungutan suara terhadap hasil akhir negosiasi dengan Uni Eropa, Perdana Menteri May menyatakan bahwa prioritasnya adalah untuk segera mewujudkan keinginan rakyat Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa, dan Parlemen akan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan negosiasi dalam prosesnya, namun May juga mengesankan
bawa dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Parlemen untuk melakukan pemungutan suara terhadap hasil akhir negosiasi nantinya.
Isu imigrasi dianggap sebagai alasan kedua terkuat yang melatarbelakangi keinginan rakyat Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa. KPMG, lembaga auditor kenamaan dunia melakukan survei terhadap 2000 pekerja asal Eropa yang mencari nafkah di Britania Raya, dengan hasil 55% dari mereka yang bergelar doktor dan 49% dari mereka yang bergelar master mengatakan akan pergi dari Britania Raya atau sedang mempertimbangkannya dengan aktif.
Ekonom Giuseppe Forte dan Jonathan Portes dari "Kings's College" London, dalam makalahnya pada tahun 2017, menyatakan bahwa meskipun arus migrasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti makro ekonomi dan lainnya, Brexit dan berakhirnya kebijakan kebebasan bergerak akan menghasilkan penurunan tajam dalam hal imigrasi dari negara-negara Area Ekonomi Eropa ke Britania Raya. Portes juga
menyatakan pada tahun 2016, "Spektrum opsi kebijakan imigrasi bagi Britania Raya pasca Brexit masih tetap akan luas... Namun, apabila dilihat dengan akal sehat hampir semua hasil akhir kebijakan tersebut hanya akan berujung pada peningkatan beban regulasi terhadap bisnis, pengurangan arus tenaga kerja baik mereka yang terampil maupun yang tidak terampil, dan peningkatan jumlah
tenaga kerja ilegal. Pertanyaan kunci bagi para pembuat kebijakan adalah bagaimana meminimalkan dampak negatif sementara pada saat yang sama menangani tuntutan politik domestik untuk meningkatkan kontrol dalam negeri dengan tetap menjaga hubungan dengan Uni Eropa agar tidak tercipta prasangka buruk terhadap aspek-aspek kunci lainnya dalam negosiasi.".
Brexit juga akan sangat berpengaruh pada sektor kesehatan Britania Raya, dikutip dari New York Times, "Akan sangat sulit dan memakan banyak biaya bagi Pelayanan Kesehatan Nasional (NHS)-yang telah menderita kekurangan banyak staff, kedepannya untuk merekrut perawat, dokter, dan tenaga medis dari Eropa".
Angka resmi pada Maret 2017 menunjukkan bahwa jumlah imigrasi dari Uni Eropa ke Britania Raya masih tetap melebihi jumlah emigrasi, namun jumlah perbedaan antara imigrasi dan emigrasi tersebut turun jatuh ke titik terendahnya selama tiga tahun. Sebagai contoh, jumlah perawat Uni Eropa yang mendaftar ke NHS turun hingga 96%, dari 1304 pada Juli 2016 menjadi hanya 46 orang pada April 2017. Hingga saat ini NHS kekurangan sekitar 30000 perawat di Britania Raya.
Hampir semua ekonom dunia beranggapan bahwa keputusan Britania Raya untuk meninggalkan Uni Eropa akan memberi dampak buruk bagi perekonomian mereka baik dalam jangka menengah maupun panjang. Survei yang dilakukan terhadap para ekonom dunia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa Brexit akan berimbas pada penurunan tingkat pendapatan per-kapita Britania Raya. Survei pada literatur mengenai Brexit tahun 2017 juga
menunjukkan hal yang senada; "Brexit akan membuat Britania Raya lebih miskin dikarenakan munculnya hambatan-hambatan baru terhadap perdagangan, investasi luar negeri, dan juga imigrasi. Penelitian yang dilakukan pada 2017 berdasarkan pada data ekonomi 2010 menunjukkan bahwasanya "Hampir seluruh daerah Britania Raya lebih rentan terhadap Brexit apabila dibandingkan dengan daerah-daerah di negara lain. Wilayah
Republik Irlandia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi karena perdagangan mereka yang telah terintegrasi dengan Britania Raya sejak lama, namun tingkat kerentanan Republik Irlandia ini sama tingkatannya dengan kerentanan yang dimiliki oleh daerah dengan tingkat kerentanan terendah Britania Raya, seperti London dan bagian utara Skotlandia. Sementara itu, Jerman juga merupakan negara dengan tingkat kerentanan
yang tinggi diantara negara-negara Uni Eropa, dengan tingkat yang rata-rata hanya setengah sampai sepertiga dari kerentanan di Britania Raya. Terdapat alasan geografis ekonomi yang logis apabila melihat tingkat kerentanan di Eropa, dimana Eropa barat dan utara adalah daerah yang paling rentan terhadap Brexit, sedangkan daerah selatan dan timur Eropa hampir tidak terpengaruh sama
sekali, setidaknya dalam hal hubungan perdagangan... Secara keseluruhan, Britania Raya jauh lebih rentan terhadap risiko Brexit dibandingkan dengan Uni Eropa.".
Kebanyakan pakar ekonom, termasuk Kementerian Keuangan Britania Raya, menegaskan bahwa keberadaan Britania Raya di Uni Eropa selama inimemberi efek positif terhadap perdagangan dan maka dengan keluarnya Britania Raya hal itu berarti akan ada efek buruk yang dirasakan pada sektor perdagangan. Berdasarkan pernyataan dari kelompok ekonom Universitas Cambridge, apabila skenario "Hard Brexit" terjadi, maka