Provinsi (Romawi)
Provinsi (atau provinsi;;, jamak: "provinciae") dalam zaman Romawi kuno adalah unit administratif dan teritorial dasar terbesar di bawah kekaisaran untuk wilayah kekuasaan di luar Italia. Diterapkan sampai sistem Tetrarki (sekitar 296 M). Kata "provinsi" yang dipakai di Indonesia sekarang berasal dari istilah Romawi ini.
Provinsi umumnya dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu politikus dengan tingkat jabatan "Senator", biasanya bekas konsul atau bekas praetor. Salah satu perkecualian adalah provinsi Mesir ("Egypt"), yang digabungkan oleh Augustus setelah kematian Cleopatra, dipimpin oleh gubernur dari tingkatan "Equestrian" saja, mungkin untuk mencegah ambisi senatorial. Perkecualian ini
unik, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Romawi, karena Mesir dianggap milik pribadi Augustus, mengikuti tradisi raja-raja Helenistik sebelumnya.
Kata Latin "provincia" asalnya berarti tugas atau satu set tanggungjawab yang dilimpahkan oleh Senat Romawi kepada seseorang yang memegang "imperium" ("hak memerintah"; ""right of command""), yang seringkali berupa perintah militer dengan wilayah operasi yang spesifik. Di bawah Republik Romawi, "Executive Magistrates Republik Romawi" diangkat untuk menjabat selama periode satu tahun, dan mereka yang di
luar kota Roma, misalnya konsul yang bertindak selaku jenderal dalam suatu serangan militer, ditugaskan pada satu "provincia" tertentu, dalam suatu batasan otoritas untuk memberikan perintah.
Roma mulai berkembang ke luar Italia selama Perang Punik Pertama. Provinsi tetap yang direbut pertama kali adalah Sisilia ("Sicilia") pada tahun 241 SM dan Sardinia "(Corsica et Sardinia)" pada tahun 237 SM. Ekspansi militer terus meningkatkan jumlah provinsi administratif ini, sampai jumlah personil yang berkualitas tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kekosongan jabatan.
Masa jabatan "gubernur provinsi" sering harus diperpanjang beberapa tahun "(prorogatio)", dan kadang kala Senat menganugerahkan "imperium" juga kepad warga privat "(privati)", yang terkenal adalah Pompey Agung. "Prorogatio" mengabaikan Konstitusi Republik Romawi yang prinsipnya memilih magistrat setiap tahun, dan jumlah kekayaan maupun kekuasaan militer yang tidak
seimbang oleh beberapa orang melalui jabatan di tingkat provinsi merupakan faktor utama adanya transisi dari republik menjadi otokrasi imperial.
Pendirian Kekaisaran Romawi berdasarkan "Augustan Settlement" pada tahun 27 SM, menyebabkan regulasi pemerintahan provinsi. Octavian Caesar, setelah menjadi pemenang tanpa tandingan dari perang saudara Romawi dan menjadi penguasa negara Romawi, secara resmi meletakkan jabatan dan kekuasaanya, dan secara teori memulihkan otoritas Senat Romawi. Octavian sendiri mengambil gelar "Augustus" dan diberikan mandat
untuk memerintah, di samping Mesir, juga provinsi-provinsi strategis penting yaitu Gaul, Hispania dan Suriah (termasuk Kilikia dan Siprus). Di bawah pemerintaha Augustus, provinsi Romawi diklasifikasikan sebagai "senatorial" atau "imperial", artinya gubernur-gubernurnya ditunjuk oleh Senat atau oleh kaisar ("emperor"). Umumnya, provinsi-provinsi yang sudah ada
pada zaman Republik merupakan "Provinsi Senatorial". Provinsi Senatorial, sebagaimana pada zaman Republik, diperintah oleh seorang prokonsul, yang dipilih dengan undian di antara para senator yang dulunya bekas konsul atau bekas praetor, tergantung provinsi yang ditugaskan. "Provinsi Imperial" utama berada di bawah suatu a "legatus Augusti pro praetore", juga seorang senator dengan tingkat konsular atau praetorian. Mesir
dan sejumlah provinsi kecil yang tidak memiliki markas legion dipimpin oleh seorang "prokurator" ("praefectus" atau prefek di Mesir), yang dipilih oleh kaisar dari kalangan bukan-senator, dari tingkatan equestrian. Status suatu provinsi dapat berubah sewaktu-waktu. Pada tahun 68 M, seluruhnya ada 36 provinsi, 11 di antaranya adalah senatorial dan 25 imperial. Di antara
provinsi imperial, 15 dipimpin oleh "legati" dan 10 diperintah oleh "procuratores" (prokurator) atau "praefecti" (prefek).