Kebijakan Satu Peta Nasional
Kebijakan Satu Peta Nasional atau lebih sering disebut One Map Policy adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial. Kebijakan ini pertama kali dijalankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 dan masih berlanjut sampai saat ini dimasa Presiden Joko Widodo saat ini (2016). Koordinator utama kebijakan ini yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial sebagai Ketua Pelaksana.
Kebijakan Satu Peta, muncul pertama kali sejak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada Rapat Kabinet 23 Desember 2010. ketika Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menunjukkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono peta tutupan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan yang berbeda dimana hal tersebut yang mendorong Presiden SBY memerintahkan
penyusunan satu peta "Saya ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional!". Selain itu karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dibangun tidak merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar (Peta Rupabumi). Bisa dipastikan selama Informasi Geospasial Tematik tidak merujuk pada Peta Dasar yang dibangun oleh instansi
yang berkompeten dan berkewenangan dalam hal ini Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) maka Informasi Geospasial Tematik yang dibangun tersebut akan menimbulkan kesimpangsiuran. Adanya perbedaan tersebut akan mempengaruhi penentuan keputusan berbagai kebijakan strategis nasional. Kebijakan One Map Policy hadir sebagai aturan yang mengharuskan adanya penyatuan
informasi geospasial. Sehingga tumpang- tindih seperti yang telah terjadi tersebut, tidak terulang dan kebijakan yang diambil pemerintah dapat tepat sasaran.
Selain daripada itu di dalam kenyataan penyelenggaraan informasi geospasial terdapat beberapa kenyataan bahwa (1) banyak peta yang dibuat oleh berbagai K/L dengan spesifikasi sesuai kebutuhan masing-masing, (2) kebutuhan yang berbeda menyebabkan perbedaan spesifikasi informasi peta tematik yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi, dan (3) masih diperlukan mekanisme untuk menyatukan keberagaman menuju kesatuan informasi geospasial dasar dan tematik nasional.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menerbitkan Instruksi Presiden no. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Melalui Inpres ini, Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional diinstruksikan melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain
setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerjasama dengan Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan lembaga lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan selia upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Lahirnya Inpres nomor 10
tahun 2011 (diperbaharui menjadi Inpres no 6 tahun 2013) tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut merupakan implementasi dari rencana aksi OMP. Produk utama Inpres tersebut adalah Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang direvisi setiap 6 bulan oleh tim OMP. PIPIB merupakan hasil tumpangsusun informasi hutan primer dan lindung, ijin pemanfaatan hutan, sebaran lahan gambut, dan informasi tentang hak guna usaha.
"One Map Policy" adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja
sama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. BIG sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar yaitu Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar yang menjadi acuan untuk menjamin keterpaduan informasi nasional. BIG mengintegrasikan berbagai peta yang dimiliki sejumlah instansi pemerintah ke dalam satu peta dasar ("One Map").
Konsep One Map Policy adalah untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif, dengan demikian tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang mana ditetapkan oleh satu lembaga dalam hal ini BIG untuk ditetapkan sebagai one reference, one standard, one database, dan one geoportal.
Kepala BIG mengatakan bahwa ""One Map Policy"" diyakini akan dapat mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien termasuk di dalamnya pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Deforestasi yang tidak terkendali salah satunya adalah karena tidak tersedianya peta atau informasi geospasial yang terintegrasi pada setiap kementerian dan
lembaga, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pemberian ijin usaha. Permasalahan ini sangat terkait dengan pemetaan tataruang daerah. Keterbatasan ketersediaan informasi geospasial dan sumberdaya manusia yang memahami informasi geospasial dan analisis keruangan menjadi salah satu penyebab utama dari rendahnya kualitas penataan ruang.
Kebijakan Open Map Policy juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik ("good forest governance"), informasi geospasial untuk MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), mengkoordinasikan proyek-proyek MP3EI serta mendukung disaster management (penanganan bencana).
Menurut Kepala BIG, saat ini telah diselesaikan Peta Dasar skala kecil yaitu skala 1:250000 untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan untuk skala besar yaitu skala 1:25000 baru diselesaikan wilayah Sulawesi Selatan. "Saat ini sedang dikerjakan untuk wilayah Sumatera, Kalimantan Tengah, Sulut, Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontalo, dan Papua.
Adapun Pulau Jawa sudah terpetakan lebih dahulu pada skala 1:25000 meskipun masih perlu diupdate," kata Asep Karsidi sembari menyampaikan, kemungkinan peta dengan skala 1:25000 itu baru bisa dituntaskan pada tahun 2015 mendatang. Diakui Kepala BIG, secara operasional peta dengan skala 1:250000 belum memadai untuk menggambarkan objek di lapangan pada tingkat kabupaten/kota, sehingga kemungkinan
terjadinya deviasi di lapangan akan sangat besar. "Untuk tujuan operasional di tingkat kabupaten/kota, IHT kawasan hutan harus dibangun pada skala yang lebih besar (minimal skala 1: 50000)," tuturnya.
Dalam rangka melaksanakan aksi gerakan menuju Satu Peta Indonesia 2013, maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Informasi Geospasial Tematik, yang terdiri dari 12 (dua belas) Sub Pokja.
Tahun itu, BIG meluncurkan IGT Pesisir dan Laut. One map yang telah disepakati menunjukkan luas mangrove di Pulau Jawa adalah 36088 ha dimana 60% (21944 ha) berada di Provinsi Jawa Timur. Lahan seluas 93280 ha diketahui berpotensi untuk rehabilitasi mangrove di Jawa. Mangrove di Jawa memiliki fungsi ekologis sebagai peredam gelombang dan penahan intrusi air laut. Sedang one map terumbu karang menunjukkan luas terumbu
karang Indonesia adalah 2.5 juta ha. Sebanyak 34% luas terumbu karang di Indonesia berada di perairan Sulawesi yang merupakan jantung dari segitiga terumbu karang (Coral Triangle Area). Keberadaan one map untuk wilayah pesisir dan laut adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI bagi pengelolaan pulau kecil terluar dan implementasi blue economy pada pembangunan sektor kelautan dan