Suaka di Jerman
sekitar 40.000 aplikasi yang dikabulkan. Aliran suaka ini tidak terjadi secara konstan, dan tidak pula terdistribusi secara merata di seluruh negara-negara Uni Eropa. Namun, setiap negara anggota tersebut berbagi tanggung jawab untuk menerima pengungsi dengan cara yang terhormat, memastikan para pengungsi diperlakukan dengan adil, dan diperiksa menggunakan standar yang telah ditentukan.
Sejak tahun 1999, negara-negara Uni Eropa membuat sistem suaka umum Eropa ("Common European Asylum System-"CEAS) dan memperbaiki kerangka perundang-undangan terkait suaka yang telah disusun sebelumnya. Aplikasi suaka di negara-negara Uni Eropa sebelumnya, mencapai puncaknya yakni pada tahun 1992 sebanyak 672.000 jiwa akibat perang di Yugoslavia. Suaka diberikan kepada orang-orang yang melarikan
diri akibat persekusi atau bahaya yang serius di negara asal mereka, dan dapat meyakinkan pihak otoritas yang berwenang bahwa mereka akan mendapatkan ancaman dan bahaya, bahkan kematian apabila mereka kembali ke negara asal mereka, sehingga membutuhkan perlindungan internasional.
Suaka ("asylum") diakui secara internasional sebagai hak fundamental, dan oleh sebab itu memberikan suaka merupakan suatu kewajiban. Suaka sebagai hak, pertama kali diakui dalam konvensi PBB di Jenewa pada tahun 1951 mengenai Status Pengungsi ("1951 UN Refugee Convention"). Jerman sebagai negara penandatangan Konvensi terkait perlindungan pengungsi tersebut, sebagaimana negara anggota Uni Eropa lainnya, berada di garis terdepan
dalam menunaikan kewajiban terhadap para pencari suaka, memberlakukan hukum yang tidak bersifat subyektif, serta memberikan kesempatan untuk berasimilasi kepada para pencari suaka tersebut. Hasil konvensi yang menjadi dasar asas "non-refoulement" bagi pengungsi itu menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sepatutnya secara paksa dikembalikan ke negara asal, dimana
hidup atau kesejahteraan mereka dalam keadaan terancam. Dasar pijakan hukum lain dalam mencari suaka ialah Konvensi Pekerja Imigran tahun 1990 ("1990 Migrant Workers Convention") yang melindungi imigran dan keluarga mereka, dan Deklarasi universal mengenai Hak Asasi Manusia ("Universal Declaration of Human Rights") yang menyatakan dalam artikel 14 bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan mengambil manfaat dari suaka akibat persekusi, di negara lain.
Namun demikian, berkenaan dengan isu penerimaan pengungsi yang terjadi di Jerman, anggota parlemen Jerman meloloskan serangkaian peraturan berkenaan dengan deportasi, pemonitoran, dan akses terhadap data pribadi para pencari suaka, yang menimbulkan kritik tajam dari berbagai pihak. Pihak otoritas Jerman diperbolehkan memulangkan para pencari suaka yang ditolak permohonan suaka mereka dengan lebih cepat dan teratur
di bawah hukum suaka yang baru. Perintah deportasi juga dapat berlaku, bahkan tanpa adanya jaminan bahwa pihak yang bersangkutan akan dipulangkan dalam kurun waktu tiga bulan, dan sekalipun negara asal mereka tidak menyediakan bagi para pencari suaka dokumen yang diperlukan atau semacam kertas paspor yang berguna untuk proses imigrasi. Undang-undang tersebut yakni di antara peraturan
kunci baru pemerintah Jerman. Isi perundangan baru lainnya yaitu mengizinkan "Germany's Federal Office for Migration and Refugees"-BAMF (kantor federal Jerman untuk migrasi dan pengungsi) untuk mengakses perangkat elektronik pribadi para pencari suaka agar dapat melakukan verifikasi terhadap mereka yang tidak mempunyai dokumen identitas resmi. Kelompok pembela hak, organisasi kesejahteraan, serta
partai oposisi mengutuk undang-undang suaka yang demikian ketat, sebagai penyerangan terhadap hak fundamental bagi orang-orang yang mencari perlindungan. Menanggapi hal tersebut, menteri dalam negeri Jerman memberikan pembelaan bahwa undang-undang suaka yang baru itu dibuat untuk membantu dan mengintegrasi pihak-pihak yang membutuhkan perlindungan; kesulitan serta pemulangan bagi pihak-pihak yang tidak
memerlukan perlindungan, khususnya sesiapa yang dengan ketidakjujurannya membuat diri mereka bersalah menurut peraturan yang ditetapkan.
Dugaan bahwa sebagian besar pengungsi melarikan diri dan mencari suaka di negara maju dan kaya, berbeda dengan hasil statistik yang ditunjukkan oleh UNHCR. 80% keseluruhan jumlah pengungsi dunia justru diterima oleh negara-negara berkembang, dengan ketidakseimbangan dalam dukungan internasional. Pakistan merupakan negara penerima pengungsi terbanyak, yakni menerima sebesar 1.7 juta
jiwa, yang diikuti oleh Iran dan Syria sebagai negara penerima pengungsi terbesar ke-dua dan ke-tiga pada tahun 2011. Orang-orang yang melarikan diri dari konflik atau persekusi seringkali berakhir di negara-negara tetangga mereka (misalnya untuk pengungsi asal Syria mengungsi ke Turki, Lebanon, Jordan, dan Irak), namun mereka tidak menginginkan secara permanen menetap disana. Hampir semua
pengungsi-pengungsi tersebut tidak membuat klaim permohonan suaka secara formal sebelum memasuki negara-negara tetangga mereka tersebut. Pergeseran orang-orang yang mengungsi dalam jumlah massal ke suatu negara, disampaikan oleh jurubicara agen pengungsi PBB (UNHCR), secara otomatis akan diakui sebagai dan memiliki status pengungsi di negara tersebut, seperti misalnya yang terjadi di Somalia.
Namun, untuk negara-negara tujuan pengungsi yang mempunyai sistem suaka nasional, sebagaimana dimiliki oleh negara-negara yang tergabung dalam "European Union", pemberian suaka diproses secara individu dan para pengungsi harus mendaftarkan diri agar masa tinggal mereka dapat diatur, dan mereka dapat terlindung dari pemulangan ke negara asal mereka.