Ganjar Pranowo
H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. () adalah Gubernur Jawa Tengah periode kedua yang menjabat sejak 5 September 2018. Sebelumnya, ia adalah Gubernur Jawa Tengah periode pertama sejak 23 Agustus 2013 hingga 23 Agustus 2018 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan 2009-2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014-2019 berdasarkan Kongres KAGAMA November 2014 di Kendari.
Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, dari ayah bernama S. Pamudji (1933-2017) dan ibu Sri Suparni. Ganjar Sungkowo, demikian nama awalnya, merupakan anak kelima dari enam bersaudara.. Saudara kandung dari Ganjar Pranowo antara lain Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh (salah satu hakim agung di Indonesia, yaitu Hakim Agung Kamar Perdata),
Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan yang terakhir Nur Hidayati. Ayah Ganjar Pranowo sendiri merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan untuk mengikuti operasi peumpasan Pemberontak PRRI/Permesta.
Seperti halnya Joko Widodo, Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Mataraman zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti "Ganjaran dari Kesusahan/Kesedihan (Sungkowo)". "Ganjar berarti hadiah dari Sang Pencipta, sedangkan nama belakang ini berhubungan dengan
keadaan ketika Ibu mengandungku. Saat itu keluarga kami sedang banyak dirundung kesusahan. Sungkowo sendiri memiliki arti kesedihan," seperti dikutip di dalam novel "Anak Negeri; Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo". Namun, ketika memasuki masa sekolah, nama Sungkowo diganti dengan Pranowo. "Ibu dan Bapak takut kalau hidupku kelak selalu berkubang kesialan dan kesusahan bila memakai nama Sungkowo."
Menurut Ganjar, ada kenangan manis yang juga membekas ketika sekeluarga diusir dari rumah. Ceritanya, rumah masa kecil Ganjar di Tawangmangu, Karanganyar harus dijual. Ayahnya bersepakat dengan pembeli rumah bahwa masih diijinkan menempati sampai mendapat rumah kontrakan. Tiba-tiba suatu malam si pembeli rumah meminta keluarga Ganjar pindah karen segera ditempati
pembelinya. Meski merasa dilanggar perjanjiannya, akan tetapi ayah saya mengalah. "Semalaman hingga subuh ia pergi mencari rumah kontrakan. Akhirnya mereka terpaksa tinggal dirumah yang bersebelahan dengan pabrik gamping,"tuturnya.
Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Kutoarjo, Purworejo. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di SMP 1 Kutoarjo dan SMA BOPKRI 1 Yogyakarta. Setelah lulus sekolah menengah atas, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada, kemampuan kepemimpinannya semakin terasah melalui
kegiatan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Majestic 55 (Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas Hukum UGM). Selain itu, Ganjar Pranowo juga aktif di Gelanggang Mahasiswa UGM.
Setelah lulus dari Fakultas Hukum UGM dengan skripsi yang mengambil tema hukum dagang (merger dan akuisisi), Ganjar Pranowo mencoba mencari rezeki di Jakarta dengan bekerja di lembaga konsultan HRD yaitu PT. Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT. Prastawana Karya Samitra dan PT. Semeru Realindo Inti.
Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo adalah anggota DPR RI selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014. Namun, pada periode kedua tidak diteruskan karena terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sebenarnya, pada periode 2004-2009 dia tidak lolos ke Senayan, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu (PAW) untuk menggantikan rekan
separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara), Jacob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan.
Ketika menjadi anggota DPR RI pada periode 2004-2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi IV yang mengawasi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada Pansus (Panitia Khusus) RUU Partai Politik sebagai ketua panitia khusus, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI.
Pada periode ini Ganjar menarik pemberitaan media karena dirinya pernah masuk Kabinet Menteri Bayangan yang digagas Koalisi Muda Parlemen Indonesia pada Oktober 2007. Posisinya cukup mentereng: Menteri Hukum dan HAM Bayangan. Akan tetapi, Ganjar enggan menanggapinya serius. "Menurut saya, itu guyonan politik saja," kata dia yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDIP di DPR RI. Selain itu, April 2008,
Ganjar kembali jadi perhatian publik. Penyebabnya, nama Ganjar tercantum dalam salinan dokumen yang mengungkap aliran dana Bank Indonesia ke para legislator Senayan. Dokumen tersebut dianggap mengungkap modus bagaimana bank sentral bermain-main anggaran menyervis anggota dewan. Walhasil, lima lembaga non pemerintah melaporkannya ke KPK. Ganjar (saat itu sebagai anggota DPR) disebut dalam dokumen tersebut dengan tulisan
Ganjar Prastowo. Ganjar membenarkan yang dimaksud Ganjar Prastowo dalam dokumen tersebut adalah dirinya. Ganjar mengatakan saat itu dia diundang ke luar negeri oleh BI. Jika kunjungan itu haram, Ganjar siap mengembalikan uang yang diterimanya. BI pun mengakui otentisitas dokumen tersebut.
Ia terpilih lagi menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara)) dan ditempatkan pada Komisi II yang mengawasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reformasi Agraria. Pada periode ini, ia semakin dikenal
publik karena menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Di tengah kesibukannya sebagai Anggota DPR RI, Ia sempat menyelesaikan studi pascasarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ganjar dinyatakan lulus setelah menjalani ujian thesis yang mengupas isu independensi dalam pembahasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan judul " Sikap F-PAN, F Partai Demokrat dan Pemerintah
Terhadap Isu Independensi KPU Dalam Pembahasan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu". Bahan penelitiannya adalah sikap Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Pemerintah Indonesia dalam isu independensi KPU. Dosen pengujinya antara lain Prof (Riset) Syamsuddin Haris dan Valina Singka Subekti. Ia sejak 2009 tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana di FISIP UI dan terpaksa sempat cuti karena kesibukannya sebagai politisi.
Muhammad Nazaruddin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadi saksi di sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP. Dalam kesaksiannya dia dicecar soal kucuran dana ke Ganjar Pranowo. Kepada hakim, Nazar berkeyakinan bahwa Ganjar yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, menerima uang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Bahkan dia mengaku
melihat sendiri penyerahan uang kepada Ganjar yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. "Semua yang saya sampaikan itu benar, Yang Mulia," ucap Nazar kepada majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar Butar, Senin (20/11).
Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar-Heru yang dikenal dengan tagline mboten korupsi mboten ngapusi (tidak korupsi tidak membohongi) ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48.82%.
Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan hari Jumat, 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang.