Hudud
Hudud (bahasa arab: "udd", juga ditransliterasikan "hadud", "hudud"; bentuk jamak dari hadd,, harf. "batas") adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam (syariah) yang diamanatkan dan ditetapkan oleh Allah. Hukuman ini jarang diterapkan dalam pra-modern Islam, dan penggunaannya di beberapa negara modern telah menjadi sumber kontroversi.
Hukum Islam membagi kejahatan dalam kejahatan melawan Allah dan terhadap manusia. Pelaku yang dipandang melanggar Allah "hudud" atau "batas", dan mereka yang terkait dengan hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an dan dalam beberapa kasus dapat disimpulkan dari hadits. pelanggaran Yang menimbulkan "hudud" adalah hukuman "zina" (hubungan seksual yang melanggar hukum), tuduhan "zina
"tidak berdasar, minum alkohol, merampok, dan beberapa bentuk pencurian lainnya. Fuqaha telah berbeda pendapat, apakah kemurtadan dan pemberontakan terhadap hukum Islam penguasa yang "hudud" kejahatan.
Hukuman "Hudud" berkisar dari publik memukul ke publik merajam sampai mati, amputasi tangan dan penyaliban. Kejahatan "Hudud" tidak dapat dimaafkan oleh korban atau oleh negara, dan hukuman harus dilakukan di depan umum. Namun, standar pembuktian yang selama ini hukuman yang sering terlalu tinggi, dan mereka jarang dilaksanakan dalam praktek. misalnya, menemukan
persyaratan "hudud" untuk "zina" dan pencurian itu hampir mustahil tanpa pengakuan, yang bisa dibatalkan oleh retraksi. Berdasarkan hadits, ahli hukum menetapkan bahwa "hudud" hukuman harus dihindari oleh sedikitpun keraguan atau ambiguitas ("syubuhat", tungg. "syubhat"). Hukuman "hudud" yang lebih berat itu dimaksudkan untuk mencegah dan untuk menyampaikan gravitasi pelanggaran terhadap Allah, bukan untuk dilaksanakan.
Selama abad ke-19, hukum pidana berbasis syariah digantikan oleh undang-undang terinspirasi oleh model Eropa hampir dimana-mana di dunia Islam, kecuali beberapa sangat konservatif daerah seperti semenanjung Arab. Dalam kebangkitan Islam akhir abad ke-20 membawa panggilan oleh Islam gerakan untuk implementasi penuh dari syariah. Pemulihan hukuman "hudud" telah memiliki makna simbolik tertentu
untuk kelompok-kelompok ini karena mereka menggunakan Quran, dan para pendukung mereka telah sering diabaikan oleh pembatasan tradisional yang ketat pada penerapan mereka. Dalam prakteknya, di negara-negara dimana "hudud" telah dimasukkan ke dalam kode hukum Islam di bawah tekanan, mereka sering digunakan dengan hemat atau tidak sama sekali, dan penerapan mereka telah bervariasi tergantung pada daerah iklim politik. Penggunaan mereka telah menjadi subjek kritik dan perdebatan.
"Hudud" adalah bukan satu-satunya bentuk hukuman di bawah "syariah". Dalam kasus-kasus lain yang melibatkan hukuman tubuh, hukum Islam menetapkan balasan hukuman serupa dengan kejahatan ("qisas") atau kompensasi moneter ("diya"), dan untuk kejahatan lainnya berupa hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan hakim ("ta'zir"). Penjahat yang lolos
dari "hudud" hukuman masih bisa menerima hukuman "ta'zir". Dalam prakteknya, sejak awal dalam sejarah Islam, kasus-kasus kriminal yang biasanya ditangani oleh penguasa yang dikelola pengadilan atau polisi setempat menggunakan prosedur yang hanya longgar terkait dengan syariah.
Al-Qur'an menjelaskan beberapa kejahatan "hudud" dan dalam beberapa kasus yang menetapkan hukuman. "Hudud "dari tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam ayat Quran 5:38:Kriminal "perampokan dan kerusuhan terhadap Islam" di dalam negara Islam, menurut beberapa ulama, yang dimaksud dalam ayat Quran 5:33:
Kejahatan seks konsensual terlarang disebut dalam beberapa ayat, termasuk ayat Alquran 24:2:Kejahatan "tuduhan dari seks terlarang atau pemerkosaan terhadap wanita yang baik-baik tanpa empat saksi" dan "hudud" adalah hukuman yang didasarkan pada ayat-ayat Alquran 24:4, 24:6, 9:66 dan 16:106, diantara ayat Al-quran yang lain.
Kejahatan mabuk dijelaskan dalam ayat Quran 5:90, dan "hudud" adalah hukuman yang dijelaskan dalam "hadis":Dalam "hadis sahih", segala perkataan, perbuatan dan tradisi dari Muhammad seperti yang diamati oleh teman-temannya, yang dianggap oleh Muslim Sunni untuk menjadi yang sumber hukum Islam yang paling terpercaya setelah al-Qur'an. Mereka secara luas
menggambarkan kejahatan "hudud" dan hukuman. Dalam beberapa kasus ulama Islam telah menggunakan hadits untuk menetapkan hukuman "hudud" yang tidak disebutkan dalam al-Quran. Dengan demikian, rajam sebagai hukuman bagi zina ini didasarkan pada hadis yang menceritakan sejarah dimana Muhammad dan penerusnya yang ditentukan itu. kecenderungan untuk menggunakan keberadaan
"syubha" (harf. keraguan, ketidakpastian) untuk menghindari hukuman "hudud" didasarkan pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa "mencegah hukuman "hadd" dalam kasus "syubha"".
Pelanggaran yang dikenakan hukuman "hudud" adalah:Ada sejumlah perbedaan pandangan antara berbagai "mazhab" berkenaan dengan hukuman yang sesuai dalam situasi tertentu dan proses yang diperlukan sebelum mereka dilakukan.
Murji'ah mengikut fikih Syiah, umumnya percaya bahwa hukuman "hudud" dapat diubah oleh ahli hukum yang tepat dan berkualitas.
Pembunuhan, cedera dan kerusakan properti bukan merupakan kejahatan "hudud" dalam Hukum Pidana Islam, dan dimasukkan dalam kategori lain dari hukum pidana Islam, yaitu:Karena pembatasan penerapan hukuman "hudud tradisional" ketat, mereka jarang diterapkan secara historis. misalnya, selain dari "beberapa hal langka dan terisolasi" contoh dari era pra-modern dan beberapa kasus
baru-baru ini, tidak ada catatan sejarah dari rajam bagi zina yang legal dilakukan. Penjahat yang melarikan diri "hudud" hukuman masih bisa diberi sanksi di bawah sistem "tazir", yang memberikan para hakim dan pejabat tinggi bebas untuk menentukan kekuatan hukuman untuk menghukum kejahatan yang tidak jatuh di bawah kategori "hudud" dan "qisas". Dalam
prakteknya, sejak awal dalam sejarah Islam, kasus-kasus kriminal yang biasanya ditangani oleh penguasa yang dikelola pengadilan atau polisi setempat menggunakan prosedur yang hanya terkait secara longgar dengan syariah. Selama abad ke-19, syariah berbasis hukum pidana digantikan oleh undang-undang terinspirasi oleh model Eropa hampir dimana-mana di dunia Islam, kecuali beberapa sangat konservatif daerah seperti semenanjung Arab.
Di bawah tekanan dari gerakan Islam, yang beberapa dekade terakhir telah menyaksikan re-introduksi dari "hudud" hukuman dan pada tahun 2013 sekitar selusin dari 50 atau lebih negara-negara mayoritas Muslim telah membuat "hudud" yang berlaku, sebagian besar sejak tahun 1978. Pada tahun 1979 Pakistan memberlakukan Tata cara Hudud. Pada bulan Juli 1980 Republik Islam Iran empat pelaku dilempari batu
sampai mati di Kerman. Pada akhir 1980-an, Mauritania, Sudan, dan uni Emirat Arab telah "disahkan undang-undang untuk memberikan pengadilan kuasa untuk menjatuhkan hukuman hadd". Selama tahun 1990-an Somalia, Yaman, Afghanistan, dan Nigeria utara mengikutinya. Pada tahun 1994 presiden Irak Saddam Hussein (yang telah dianiaya dan dieksekusi banyak Islamis), mengeluarkan dekrit "pemesanan yang perampok dan pencuri mobil harus kehilangan tangan mereka". Brunei mengadopsi hukum hudud pada tahun 2014.
Penegakan hukuman "hudud" telah bervariasi dari negara ke negara. Di Pakistan dan Libya, hukuman "hudud" belum diterapkan sama sekali. Di pengadilan setempat Nigeria telah melewati beberapa hukuman rajam bagi zina, semua yang dibatalkan pada tingkat banding atau tidak pernah dilaksanakan.
Selama dua tahun pertama ketika syariat dibuat undang-undang negara bagian di Sudan (1983 dan 1985), hukuman "hudud" untuk pencurian terjadi pada beberapa ratus penjahat, dan kemudian dihentikan meskipun tidak dicabut. Pencambukan untuk kejahatan moral telah dilakukan sejak kodifikasi hukum Islam di Sudan pada tahun 1991 dan melanjutkan. Pada tahun 2012 pengadilan Sudan menjatuhkan hukuman