Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Pemilihan presiden berikutnya akan diadakan di Indonesia pada 2019. Pemilihan ini akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif.
Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Dengan demikian, Joko Widodo yang menjadi pemegang posisi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 berhak dan dapat mengajukan pencalonan kembali untuk pemilihan umum
2019 dengan masa jabatan 2019-2024. Presiden Joko Widodo kemudian telah mengumumkan secara resmi calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan umum 2019 yaitu Profesor Doktor KH Ma'ruf Amin pada tanggal 9 Agustus 2018 di Jakarta.
Pemerintah juga memunculkan ambang batas untuk pemilihan 2019, sehingga menurut Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali, pemerintah dinilai membawa kepentingan partai politik.
Keterangan: Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang disebut-sebut potensial sebagai calon Presiden:
Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang sempat digadang-gadang sebagai calon wakil presiden: Pada 28 Desember 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dua tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden menyepakati dua nama yang akan menjadi moderator pada debat pertama Pemilihan Presiden 2019. Berdasarkan kesepakatan, diputuskan bahwa debat pertama akan dipandu oleh dua orang moderator, yaitu Ira Koesno dan Imam Priyono.
Jumlah hutang luar negeri Indonesia menjadi sorotan kritik tim Prabowo-Sandi terhadap petahana Joko Widodo. Prabowo. Prabowo menilai, pemerintah banyak berutang untuk impor bahan pangan, bukan untuk meningkatkan produksi. Prabowo menilai, dengan semakin besar utang, negara akan melemah. Ia kemudian menyatakan bahwa saat ini pemerintah berniat mengimpor 100% bahan bakar.
Di sisi lain, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa rasio utang RI masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 29% dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah target maksimal rasio hutang terhadap PDB, yaitu 60% sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Ia juga menyatakan, baiknya kinerja pemerintah dapat dilihat dari kecilnya inflasi, yaitu di angka 3.5%-4%.
Salah satu isu perekonomian yang dibahas adalah mengenai jumlah Pendapatan Domestik Bruto per Kapita. Pada 23 Desember 2018, di hadapan jamaah Majelis Tafsir Alquran di jalan Ronggowarsito, Kota Solo, Prabowo menyatakan bahwa PDB per kapita Indonesia saat ini setingkat dengan sejumlah negara miskin di Benua Afrika. Prabowo menyampaikan bahwa negara-negara miskin tersebut adalah Rwanda, Siera Leone, Haiti,
Chad, dan pulau-pulai kecil seperti Kiribati. Prabowo mengungkapkan, kenyataan ini ironis mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit tertinggi di dunia.
Pada tanggal 27 Desember 2018, Tempo menurunkan laporan mengenai perbandingan kondisi ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang disebutkan oleh Prabowo. Data tersebut menampilkan bahwa PDB per kapita Indonesia ada di angka $11900, jauh di atas Haiti ($1.830), Chad ($1.920), Rwanda ($1.990), dan Kiribati ($3.850).
Berawal dari cuitan Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief tentang pemberian imbalan untuk pemilihan calon wakil presiden kepada PKS dan PAN sebesar 1 triliun rupiah, kasus ini telah ditelusuri bawaslu dan dinyatakan bahwa isu ini tidak benar.
Tagar "#2019GantiPresiden" pertama kali digagas oleh politikus PKS Mardani Sera, pada awalnya tagar tersebut tidak dipermasalahkan, namun belakangan tagar ini mulai dipermasalahkan karena eksistensi dalam bentuk deklarasi di berbagai wilayah. Menyikapi tagar tersebut muncul tagar-tagar seperti "#Jokowi2Periode" dan "#2019TetapJokowi". Tagar "#2019GantiPresiden" dianggap terlalu
kontroversial oleh pendukung Prabowo-Sandi, karena banyaknya kasus yang membuat konflik di daerah, maka didengungkan tagar baru "#2019PrabowoPresiden".
Neno Warisman adalah salah satu anggota Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pada 25 Agustus 2018, Neno Warisman mendapat pengadangan dari ratusan orang di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, dan akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta.
Neno datang ke Pekanbaru hari Sabtu, 25 Agustus 2018, pukul 14.30, untuk menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden yang digelar keesokan harinya, 26 Agustus 2018. Setibanya di bandara SSK II Pekanbaru, ratusan orang sudah memblokir akses keluar kawasan tersebut dan menghadang mobil yang ditumpangi Neno Warisman. Massa membawa spanduk yang berisi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden dan terlihat memanjat
pagar serta membakar ban di jalan. Petugas kepolisian dan TNI langsung menutup pintu gerbang keluar bandara dan memperketat keamanan. Di tengah aksi massa, pengacara Neno Warisman, Mursal Fadillah, berselisih dengan salah seorang petugas kepolisian.
Massa tetap bertahan hingga pukul 17.00 dan menolak untuk bubar. Melihat kondisi yang tidak kondusif, Polisi memutuskan untuk membubarkan paksa massa. Polisi mengejar massa hingga ke Jalan Jederal Sudirman dan Jalan Kaharuddin Nasution. Beberapa menit kemudian, datang sekelompok massa yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI) dan laskar Melayu Riau yang ingin membebaskan Neno Warisman.
Sekitar pukul 17.30 WIB, sekelompok pemuda terlibat bentrok. Para pemuda ini diduga massa yang pro dan kontra terhadap deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru. Bentrokan itu cepat diamankan petugas keamanan. Petugas juga terlihat mengejar sekelompok pemuda yang ada di sekitar lokasi bentrok tersebut. Petugas juga sempat melarang wartawan untuk meliput kondisi ricuh tersebut.
Massa yang hendak menjemput Neno Warisman berusaha bernegosiasi dengan polisi. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan dengan pertimbangan keamanan. Massa akhirnya bubar di malam hari. Meski demikian, petugas tetap memutuskan untuk tidak memperbolehkan Neno Warisman untuk melanjutkan kegiatannya di Pekanbaru. Sekitar pukul 22.30, Neno Warisman akhirnya pulang ke Jakarta setelah tujuh jam tertahan di gerbang Bandara.
Menanggapi peristiwa pengusiran ini, Parta Gerindra menyebutnya sebagai tindakan persekusi dan mengecam tindakannya. Gerindra juga menyesalkan keputusan Polisi untuk tidak mengamankan dan mengendalikan orang-orang yang melakukan demonstrasi. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah juga meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi pengadangan tersebut. Selain itu, Fahri juga
mempertanyakan netralitas aparat keamanan dalam kasus ini. Paska peristiwa ini, Neno Warisman juga memberikan bukti berupa foto dan video kepada Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon. Fadli Zon memastikan, DPR akan segera menindaklanjuti aduan tersebut.
Di sisi lain, kepolisian Daerah Riau membantah bahwa perlakuan massa yang menghadang Neno Warisman di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru adalah tindakan persekusi. Alasan pemulangan Neno Warisman sendiri lebih dikarenakan alasan keamanan, mengingat kubu pro dan kontra sudah berkumpul dan situasi tengah panas.
Ratna Sarumpaet adalah salah satu anggota Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tersandung kasus Hoax pada tahun 2018. Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpaet oleh sekelompok orang tak dikenal pertama kali muncul pada 2 Oktober 2018. Berita penganiyaan itu disertai dengan tangkapan layar aplikasi Whatsapp dan foto Ratna Sarumpaet dalam kondisi wajah yang tidak
wajar. Konten tersebut kemudian menjadi viral dan diunggah kembali serta dibenarkan beberapa tokoh politik tanpa melakukan verifikasi akan kebenaran berita tersebut. Setelah ramai diperbincangkan, konten hoaks ditanggapi kepolisian yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan hoaks pada pemberitaan tersebut.