Hukum penistaan agama
Film komedi Britania Raya, "Monty Python's Life of Brian" (1979), bercerita tentang seorang pria Yahudi fiktif yang hidup pada zaman dan daerah yang sama seperti Yesus. Film ini menjadi kontroversi internasional dan dilarang beredar di beberapa negara, termasuk Irlandia dan Norwegia. Badan Sensor Film menerima ratusan surat yang meminta film ini dilarang beredar di Selandia Baru atas dasar penistaan terhadap agama Kristen,
tetapi Kepala Badan Sensor menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti penistaan agama dalam film tersebut.
Pada Maret 2018, Menteri Hukum Andrew Little (Partai Buruh) memperkenalkan rancangan undang-undang untuk membatalkan hukum penistaan agama. Upaya pembatalan sebelumnya oleh Partai Buruh tahun 2017 digagalkan oleh Partai Nasional yang berkuasa saat itu.
Pasal 525 KUHP Spanyol mempertimbangkan "permusuhan terhadap perasaan, dogma, kepercayaan, atau ritual agama". Pencantuman "dogma" dan "kepercayaan" membuat KUHP ini menyerupai hukum penistaan agama tergantung penafsiran hakim.
Misalnya, pada tahun 2012, pasal ini dipakai untuk menjerat seorang seniman, Javier Krahe, atas adegan di sebuah dokumenter tentang dirinya (direkam 34 tahun yang lalu dengan durasi 54 detik). Ia dibebaskan pada tahun itu juga.
Islam Dunni adalah agama resmi Sudan. Sebelum Sudan Selatan merdeka, sekitar 70 persen penduduk Sudan adalah Muslim. Kelompok terbesar kedua-sekitar 25 persen pendduuk-adalah penganut animisme.
Ayat 125 KUHP Sudan melarang "menghina agama, memancing kebencian, atau menunjukkan kebencian terhadap kepercayaan agama". Hukumannya adalah penjara, denda, dan sebanyak-banyaknya empat puluh kali cambuk. Pada November 2007, ayat ini digunakan dalam kasus penistaan agama boneka beruang Sudan. Pada Desember 2007, hukum ini menjerat dua penjual buku asal Mesir. Mereka dipenjara enam bulan karena menjual buku yang dianggap menghina Aisyah, salah satu istri Nabi Muhammad.
Pada Mei 2005, pihak berwenang menangkap Mohammed Taha Mohammed Ahmed dan memutuskan ia melanggar ayat 125. Ahmed adalah pemimpin redaksi harian "Al-Wifaq". Harian ini menerbitkan artikel tentang manuskrip Islam berusia 500 tahun yang menyatakan bahwa nama asli bapak Muhammad bukan Abdullah, melainkan Abdel Lat, atau Budak Latta, berhala zaman pra-Islam. Pengadilan menjatuhi hukuman denda sebesar delapan
juta pound kepada Al-Wifaq-harian dibredel selama tiga bulan-tetapi Ahmed dinyatakan tidak bersalah. Ahmed ditemukan tewas dipenggal pada September 2006.
Saat ini tidak ada larangan penistaan agama dalam perundangan Swedia. Di Swedia, ada prinsip umum yang berkembang pada abad ke-20 bahwa agama merupakan urusan pribadi. Pada tahun 1563, Raja Erik XIV memperkenalkan hukum penistaan agama yang melindungi agama dan dilengkapi undang-undang. Tahun 1949, hukum ini digantikan oleh undang-undang "Perdamaian
Kepercayaan" yang merupakan larangan lunak. Tahun 1979, UU 1949 dibatalkan dan sebuah UU baru tentang "memancing kelompok masyarakat tertentu" disahkan. UU baru ini berfokus pada kelompok minoritas dari "ras, warna kulit, bangsa atau etnis, kepercayaan atau orientasi seksual". UU ini tidak melindungi agama, tetapi kelompok masyarakat yang memeluk agama.
UU baru ini memadukan agama dengan perlindungan masyarakat atas dasar etnis atau orientasi seksual dan sering digunakan dalam kasus-kasus yang menyangkut sentimen Yahudi dan homoseksual.
Di Swiss, Pasal 261 KUHP berjudul "Serangan terhadap kebebasan beragama dan beribadah" ("Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit") memidanakan:
Tiongkok, secara resmi negara ateis, melarang buku berjudul ""Xing Fengsu"" ("Kebiasaan Seksual") yang diduga menghina Islam dan menangkap para penulisnya tahun 1989 usai didemo Muslim Hui Tionghoa di Lanzhou dan Beijing. Kepolisian Tiongkok melindungi pengunjuk rasa Muslim Hui dan pemerintah Tiongkok mengadakan acarapembakaran buku secara terbuka. Pemerintah membantu dan memenuhi tuntutan mereka
karena Hui tidak memiliki gerakan separatis, berbeda dengan Uyghur. Pengunjuk rasa Muslim Hui yang merusak bangunan dilepaskan oleh pemerintah dan tidak dihukum, sedangkan pengunjuk rasa Uyghur dipenjara.
Pada tahun 2007, mengantisipasi "Tahun Babi" dalam kalender Tiongkok, gambar babi dilarang di CCTV "untuk menghindari konflik dengan etnis minoritas". Larangan ini diduga menyasar 20 juta Muslim Tiongkok yang menganggap babi "tidak suci").
Menanggapi penembakan Charlie Hebdo tahun 2015, media pemerintah menyerang Charlie Hebdo karena menerbitkan kartun yang menghina Muhammad. "Xinhua" mendukung pembatasan kebebasan berbicara, sedangkan harian "Global Times" mengatakan bahwa serangan ini adalah "balasan" terhadap kolonialisme Barat dan menuduh Charlie Hebdo mencoba memancing benturan peradaban.
Pasal 216 KUHP Turki ("Memprovokasi masyarakat untuk bersikap dendam dan kasar") memidanakan penistaan dan penghinaan agama serta ujaran kebencian. Pasal yang terkandung dalam Bab 5 KUHP Turki ("Mengganggu Ketertiban Umum") berisi:
Pada tanggal 1 Juni 2012, pianis Fazl Say diselidiki oleh Kantor Jaksa Istanbul atas twitnya di Twitter yang menyatakan bahwa ia adalah seorang ateis dan meretwit pesan yang mengejek konsep surga dalam Islam. Tanggal 15 April 2013, Say dihukum penjara 10 bulan, dikurangi dari 12 bulan karena berkelakuan baik di pengadilan. Hukuman ini ditunda yang berarti ia bisa bergerak bebas apabila ia
tidak melakukan pelanggaran yang sama selama lima tahun berikutnya. Di pengadilan banding, Mahkamah Banding Agung membatalkan putusan tersebut tanggal 26 Oktober 2015 dan memutuskan bahwa twit Say termasuk kebebasan berpikir dan berekspresi.
Uni Emirat Arab mencegah penistaan agama dengan mengawasi penerbitan dan distribusi tulisan. Hukum syariat diberlakukan untuk Muslim, sedangkan putusan pengadilan diberlakukan untuk non-Muslim.
Penistaan agama di Yaman biasanya dituduhkan pada agama minoritas, intelektual dan seniman, wartawan, pembela hak asasi manusia, dan oposisi pemerintah. Main hakim sendiri atau penyalahgunaan kekuasaan pihak berwenang bisa menewaskan pihak tertuduh atau memaksa mereka mengungsi. Pihak tertuduh di Yaman dikenai hukum syariat. Menurut sejumlah tafsir, penistaan agama dijatuhi hukuman mati.
KUHP Yordania melarang setiap orang menistakan agama Islam, merendahkan Islam atau perasaan Muslim, atau menghina Nabi Muhammad. Pelanggar diancam hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun dan denda.
Pasal 198, 199, dan 201 KUHP Yunani mencantumkan pelanggaran hukum yang melibatkan penistaan agama. Pasal 198 "Pencemaran Agama Jahat" berisi:
Article 199 "Penistaan Agama" berisi: "Barang siapa yang menistakan Gereja Ortodoks Yunani atau agama lain yang diizinkan di Yunani secara terbuka dan berniat jahat dengan cara apapun akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya dua tahun".
Pasal 201 berisi: "Barang siapa yang dengan sengaja mengangkat jenazah, bagian jenazah, atau abu jenazah dari pemilik sahnya atau barang siapa yang melakukan pelanggaran hukum terhadap jenazah atau bertindak nista dan tidak layak terhadap makam/kuburan akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya dua tahun".
Yunani belum menggunakan hukum penistaan agama untuk melindungi agama selain Gereja Ortodoks Yunani, gereja resmi Yunani. Pada Desember 2003, Yunani menghukum Gerhard Haderer, warga negara Austria, bersama penerbitnya dari Yunani dan empat penjual buku. Haderer adalah penulis buku ilustrasi humor berjudul "The Life of Jesus". Jaksa penuntut berpendapat bahwa penggambaran Yesus sebagai seorang hippie
adalah penistaan agama. Pada tanggal 13 April 2005, Pengadilan Banding Athena membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan Haderer tidak bersalah.
Yunani melengkapi hukum penistaan agamanya dengan hukum "penghinaan agama". Hukum ini melarang pembuatan, pertunjukan, atau perdagangan karya yang "melukai sentimen masyarakat" atau "menyinggung sentimen agama masyarakat". Hak ganti rugi atas penghinaan agama diberikan untuk pemeluk agama Kristen saja.