Gereja Protestan Indonesia di Donggala
Gereja Protestan Indonesia di Donggala (disingkat GPID) adalah sebuah kelompok gereja Protestan di Indonesia yang berpusat di pulau Sulawesi bagian tengah. GPID yang terbentuk pada 4 April 1965 ini merupakan gereja anggota Gereja Protestan di Indonesia (GPI) yang berdiri sendiri. Pada awalnya, anggota jemaatnya berasal dari warga Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) yang datang ke
Sulawesi Tengah sejak tahun 1909, dan kemudian berkembang sebagai hasil penginjilan yang dilakukan oleh GMIM. Dengan demikian jemaat GPID tersebar di Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Poso, Sigi dan kota Palu sebagai kedudukan kantor Sinode.
Pada mulanya, sebelum adanya pemekaran-pemekaran daerah secara khusus di Sulawesi tengah, daerah yang meliputi Kabupaten Donggala, Sigi, Parimo dan kota Palu merupakan satu daerah pemerintahan yang dikenal dengan "Daerah Donggala". Daerah Donggala inilah yang kelak merupakan daerah dimana GPID melayani hingga masa kini.
Sejak abad ke-16 daerah Parigi pada dasarnya telah menjalin hubungan di bidang ekonomi dengan dunia luar. Pada catatan kaki yang ditulis oleh A. C. Cruyt yang diterjemahkan oleh S. Tobogu yang berjudul "Sejarah Kerajaan Lokal Di Sulawesi" menjelaskan bahwa Portugis pertamakali menginjakkan kaki di Parigi pada tanggal 15 Januari 1515 tepatnya di Binangga. Portugis membawa
armada perangnya dari Mindanao Philipina. Pada saat itu, Portugis gagal menaklukkan Binangga. Menurut Supri Na'a dan juga Hi. Hasim Marasobu, malah dicurigai bahwa raja Parigi yang pertama dilantik oleh seorang Portugis yang bernama Fransisco Le Sa yang melakukan pengembaraan ke Parigi pada tanggal 26 Desember 1517, walaupun data tersebut dibantah oleh banyak kalangan, namun dari sini dapat dicatat
bahwa kemungkinan besar daerah Parigi telah dimasuki oleh negara luar jauh sebelum kedatangan kolonial Belanda. Bahkan pertengahan abad ke- 17 Portugis telah memiliki sebuah gudang di Parigi. Kemudian gudang tersebut ditutup dan ditinggalkan pada tahun 1663.
Kedatangan orang-orang Kristen dari daerah Sulawesi Utara (Minahasa dan Sangihe) di Parigi berlangsung dalam beberapa periode dan latar belakang yang berbeda-beda. Selain karena ditugaskan oleh pemerintah Belanda termasuk para buruh kasar ( 1905), ada juga yang datang karena mengikuti program kolonisasi pada tahun 1909 yang diprakarsai oleh Belanda. Tahun 1910 ternyata
orang-orang Rampi juga telah tersebar di daerah Parigi Moutong dan mereka telah beragama Kristen Protestan. Persekutuan kristen yang pertama kali di Parigi berawal dari kesadaran para pegawai pemerintah (orang-orang pribumi) untuk mengekspresikan iman mereka dalam kebaktian yang berlangsung di rumah para pegawai tersebut. Setelah mendengar keberadaan orang-orang Kristen di daerah ini, maka pada tahun 1915
datanglah badan-badan zending/penginjil seperti M. Larumpoa tepatnya di daerah Teluk Tomini (wilayah utara Parigi Moutong). Pada tahun 1920 T. Bokau memulai pelayanannya di Sipayo. T. Bokau berhasil mendirikan jemaat di Spayo berkat hubungan yang baik dengan penduduk setempat. Selanjutnya tahun 1925 seorang zendeling yang datang dari Gorontalo yakni, Pdt. Pandelaki tiba di
daerah Teluk Tomini untuk membantu pelayanan kepada jemaat-jemaat yang telah mulai tersebar di sana.
Keterangan tentang kapan jemaat pertama terbentuk di Donggala sangat sulit ditentukan. Selain tidak adanya arsip-arsip gereja tentang hal tersebut, orang-orang yang mengetahui cerita tersebut telah tidak ada lagi. Namun berdasarkan tulisan pada batu nisan yang ditemukan pada kuburan orang-orang Kristen di Donggala, maka dapat diperkirakan bahwa orang-orang Kristen telah ada di
Donggala sebelum tahun 1910. Persekutuan ibadah di Donggala dilaksanakan oleh para pegawai pemerintah yang pribumi dan berkebangsaan Belanda secara bersama-sama. Mereka dilayani oleh pelayan Indische Kerk yang datang dari Manado. Ada dua versi cerita mengenai berdirinya gedung gereja di Donggala. Versi yang pertama mengatakan bahwa gedung gereja yang pertama di Donggala adalah
bekas gudang garam salah satu perusahaan VOC yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda dan versi yang kedua mengatakan bahwa gedung gereja di Donggala dibangun oleh pemerintah Belanda kemudian diserahkan kepada GMIM untuk dilayani setelah terjadi pemisahan administratif tahun 1935. Dari Donggala, Injilpun mulai tersebar hingga ke daerah pantai barat seperti
misalnya di daerah Tanjung yakni Walandano (tahun 1910), Lewonu dan sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena Belanda juga mulai memasuki daerah-daerah tersebut dalam rangka kepentingan ekonominya. Untuk mencapai daerah pantai barat tersebut khususnya di sekitaran Tanjung, maka Belanda menempuhnya melalui laut yang memang sangat dekat dari Donggala jika dibandingkan dengan perjalanan darat.
Pada waktu itulah para pekerja (orang-orang Minahasa) mulai tersebar ke Walandano dan daerah di sekitarnya. Tahun 1910 tercatat bahwa di Tibo orang-orang Rampi dan Seko yang datang merantau telah mulai membentuk persekutuan ibadah sehingga pada tahun 1927 mereka telah memiliki gedung gereja untuk dipakai beribadah. Demikian juga di Kaliburu, sejumlah 150 keluarga yang
merupakan pendatang mendirikan gedung gereja. Setelah itu, tahun 1930 seorang pendeta GPI datang dari Balikpapan untuk meresmikannya. Demikianlah kekristenan dengan perlahan-lahan semakin tersebar ke berbagai tempat di daerah Donggala.
Setelah mengalami persoalan yang dilematis mengenai hubungan gereja dan negara, akhirnya terjadilah pemisahan administratif antara gereja dan negara pada tahun 1935. Bahkan pada saat sidang raya GPI pada tahun 1933, persiapan untuk membangun gereja yang mandiri di Maluku dan di Minahasa sudah mulai berjalan. Walaupun pada sidang raya tersebut menyatakan bahwa pemisahan administratif antara
gereja dan negara hanya dapat diterima jika hak atas bantuan finansial dijamin sepenuhnya, namun pada akhirnya sidang menjamin kelangsungan bantuan finansial dari kas negara, kendatipun memang pada akhirnya tuntutan ini hanya terpenuhi sebagian saja. Raja akhirnya mengumumkan pemisahan administratif antara gereja dengan negara dengan catatan negara tetap mengeluarkan dana dari kas untuk penggajian 43 pendeta, 31 pendeta pembantu dan 7 guru agama.
Pada tanggal 1 Agustus 1935, akhirnya Gereja Protestan Di Indonesia bebas dari cengkeraman negara. Gereja itu menjadi gereja yang mandiri. Moment tersebut disambut dengan sukacita oleh hampir semua jemaat-jemaat Protestan. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) resmi dilembagakan menjadi gereja mandiri di bawah perwalian sejak tanggal 30 September 1934. Karena pada waktu itu belum terjadi pemisahan administratif,
maka Gubernur jenderal mengeluarkan surat keputusan khusus untuk membatalkan peraturan Am Gereja protestan sejauh menyangkut Minahasa. Selanjutnya, GMIM berada pada masa perwalian hingga pada tahun 1942. Orang-orang Minahasa yang adalah warga GMIM yang berada di luar Minahasa ternyata membentuk jemaat-jemaat tersendiri yang termasuk GMIM, sesuai dengan peraturan Am Gereja Minahasa (1934).
Khusus di daerah yang tidak terdapat gereja-gereja protestan lain, warga Minahasa mendirikan jemaat-jemaat baru bersama dengan orang-orang Kristen lainnya dari golongan suku yang lain. Hal ini juga terjadi di daerah Donggala termasuk Palu di dalamnya. Jemaat-jemaat yang ada di daerah Donggala yang dibentuk oleh orang-orang Minahasa beserta suku-suku lainnya
termasuk dalam pelayanan GMIM dan dibawahi langsung oleh Sinode GMIM, akan tetapi jemaat-jemaat tersebut tidak memperoleh hak untuk memilih anggota-anggota Sinode baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jemaat-jemaat GMIM di daerah Donggala semakin hari semakin berkembang terutama karena arus migrasi penduduk dari daerah Sulawesi Utara dan dari daerah