Hudud
Intisar Sharif Abdallah, remaja, sampai mati dengan rajam di kota Omdurman berdasarkan pasal 146 Sudan tindak Pidana setelah pengisian dia dengan "perzinaan dengan orang yang sudah menikah". Dia ditahan di penjara Omdurman dengan kakinya dibelenggu, dia bersama dengan bayi berusia 5 tahun. (Dia dibebaskan pada 3 November 2012 setelah kecaman internasional.)
Hukuman "hudud" untuk "zin" dalam kasus-kasus seks konsensual dan penghukuman dari korban perkosaan yang gagal untuk membuktikan pemaksaan, yang telah terjadi di beberapa negara, telah menjadi subyek dari hak asasi manusia global perdebatan. persyaratan dari empat saksi laki-laki sebelum korban perkosaan dapat mencari keadilan telah dikritik sebagai
terkemuka untuk "ratusan insiden dimana seorang wanita mengalami pemerkosaan, atau pemerkosaan, akhirnya dituduh "zin"" dan dipenjara, di Pakistan. Ratusan perempuan di penjara Afghanistan menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga, menuduh zina, ketika korban gagal menghadirkan saksi-saksi. Di Pakistan, lebih dari 200000 kasus-kasus "zina" terhadap perempuan di
bawah hukum Hudud yang sedang berlangsung di berbagai tingkat dalam sistem hukum Pakistan pada tahun 2005. Selain ribuan wanita di penjara menunggu persidangan untuk biaya yang terkait "zina", korban perkosaan di Pakistan telah enggan untuk melaporkan perkosaan karena mereka takut dituduh "zina". Kontroversi yang dihasilkan mendorong undang-undang yang harus diubah pada tahun 2006, meskipun versi diubah telah dikritik karena terus mengaburkan perbedaan hukum antara pemerkosaan dan seks konsensual.
Penyaliban dalam Islam modern, setidaknya di Arab Saudi, mengambil bentuk menampilkan dipenggal sisa-sisa pelaku "selama beberapa jam di atas sebuah tiang." Mereka jauh lebih sedikit jumlahnya dari eksekusi. Salah satu kasus adalah bahwa Muhammad Basyir al-Ranally yang dieksekusi dan disalib pada tanggal 7 Desember 2009 untuk "menyebarkan kerusakan di muka bumi" dengan menculik, memperkosa dan membunuh beberapa anak-anak muda. ISIS juga dilaporkan telah disalibkan tahanan.
Ada standar tertentu untuk bukti yang harus dipenuhi dalam hukum Islam agar hukuman "zina" diterapkan. Di Syafi'i, Hambali, dan Hanafi sekolah hukum Rajam (dilempari batu) atau mendera dikenakan untuk berhubungan seks dilarang agama hanya jika kejahatan itu terbukti, baik dengan empat laki-laki dewasa pertama menyaksikan hubungan seksual sebenarnya pada waktu
yang sama atau oleh pengakuan diri. Untuk pembentukan perzinaaan, empat saksi pria Muslim harus melihat undang-undang di sebagian rincian intim. Islam syiah memungkinkan substitusi dari satu laki-laki Muslim dengan wanita Muslim, tetapi mensyaratkan bahwa setidaknya salah satu saksi laki-laki. Sunni Maliki sekolah hukum menganggap kehamilan pada seorang wanita yang
belum menikah sebagai bukti yang cukup dari "zina", kecuali ada bukti-bukti perkosaan atau paksaan. Namun, hukuman yang bisa dihindari oleh sejumlah hukum "kesamaan" ("syubuhat"), seperti keberadaan akad nikah yang tidak sah atau kemungkinan bahwa konsepsi mendahului perceraian. Pendapat mayoritas Maliki secara teoritis diperbolehkan
untuk kehamilan yang berlangsung sampai tujuh tahun, menunjukkan kekhawatiran dari para ahli hukum untuk melindungi perempuan dari tuduhan "zina" dan untuk melindungi anak-anak dari stigma haram. Persyaratan ini membuat zina hampir tidak mungkin untuk dibuktikan dalam praktek.
Jika seseorang menuduh "zina" dan gagal untuk memberikan empat saksi Muslim konsisten, atau jika para saksi memberikan kesaksian yang tidak konsisten, mereka dapat dijatuhi hukuman delapan puluh cambukan untuk tidak berdasar tuduhan percabulan ("qadhf"), dikarenakan hal itu termasuk kejahatan "hadd"." Pemerkosaan dituntut di bawah kategori hukum secara tradisi membutuhkan
pembuktian aturan kurang ketat. Di Pakistan, Tata cara Hudud 1979 dimasukkan penuntutan pemerkosaan di bawah kategori zina, membuat pemerkosaan sangat sulit untuk dibuktikan dan memperlihatkan para korban untuk hukuman penjara untuk mengakui hubungan terlarang. Kontroversi yang dihasilkan mendorong undang-undang yang harus diubah pada tahun 2006, meskipun versi diubah masih dikritik oleh beberapa untuk mengaburkan perbedaan hukum antara pemerkosaan dan seks konsensual.
Malik, pencetus mazhab Maliki, tercatat dalam Muwatta banyak rincian keadaan dimana hukuman dari pemotongan tangan harus dan tidak harus dilakukan. Mengomentari ayat di al-Quran tentang pencurian, Yusuf Ali mengatakan bahwa kebanyakan ahli hukum Islam percaya bahwa "pencurian kecil dibebaskan dari hukuman ini" dan bahwa "hanya satu tangan harus dipotong untuk pertama pencurian."
Ahli hukum Islam tidak setuju ketika amputasi secara hukum agama adalah wajib. Ini adalah fatwa yang diberikan oleh Taq al-Dn Al b. Abd al-Kf al-Subk (d. 756/1356), senior ulama Syafi'i dan hakim dari salah satu keluarga kejaksaan terkemuka Damaskus: Imam dan Syaikh, semoga Allah merahmatinya, berkata:
telah disepakati bahwa [hukuman] "Hadd "adalah wajib bagi orang yang telah melakukan pencurian dan [berikut ketentuan yang berlaku]:Semua hal ini dikatakan oleh Al b. Amad bin Sa'id (mungkin Ibnu Hazm, d. 1064). Dan para Imam dan Syaikh menambahkan: dan juga pada ketentuan bahwa pengakuan [pencuri] tidak mendahului kesaksian dan
kemudian setelah itu dia ditarik [pengakuan]. Jika pencuri melakukan yang pertama dan kemudian bukti langsung ("bayyina"h) disediakan dari kejahatannya dan kemudian dia menarik kembali pengakuannya, hukuman amputasi dijatuhkan menurut pendapat yang lebih kuat di sekolah Syafi'i, karena pembentukan [kesalahan] datang dengan pengakuan tidak dengan bukti langsung. Jadi retraksi diterima.
Sejumlah ulama/salaf telah menyarankan bahwa hukuman "hudud" tradisional "mungkin cocok untuk era dimana Muhammad hidup", tetapi tidak lagi, atau bahwa "ekspresi baru" untuk "yang mendasari prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai" dari Hudud harus dikembangkan. Tariq Ramadan telah menyerukan moratorium internasional pada hukuman "hudud" sampai yang lebih besar konsensus ilmiah dapat tercapai.
Hukuman "Hudud" telah dikatakan tidak sesuai dengan norma-norma internasional tentang hak asasi manusia dan kadang-kadang sederhana keadilan. Setidaknya satu pengamat (Sadakat Kadri) telah mengeluh bahwa inspirasi iman belum jaminan keadilan, mengutip sebagai contoh pelaksanaan dua pembangkang untuk "melancarkan perang terhadap Allah" ("Muharabah") di Republik Islam
Iran-pembangkang berperang dengan menyelenggarakan bersenjata protes politik. Tata cara Hudud di Pakistan mengarah untuk memenjarakan ribuan wanita pada biaya zina yang terkait, yang digunakan untuk berkas "gangguan atau pelecehan terhadap putri taat atau istri terasing". Hukuman untuk kematian wanita di Pakistan, Nigeria, Sudan untuk zina menyebabkan kegemparan internasional, yang dianggap sebagai
tidak hanya sebagai terlalu keras, tapi juga hukuman "najis" dari korban-korban yang tidak bersalah.
Di antara pertanyaan-pertanyaan kritikus telah mengangkat tentang penerapan hudud modern, seperti: mengapa, jika ketujuh abad ke-praktek hukum ilahi berlaku selamanya dan tidak harus direformasi, memiliki pendukung melembagakan inovasi modern? Ini termasuk penggunaan anestesi umum untuk amputasi (di Libya, bersama dengan instruksi untuk menunda jika amputasi mungkin
"membuktikan berbahaya untuk [pelaku] kesehatan"), pendahuluan selektif (meninggalkan penyaliban di Libya dan Pakistan), dengan menggunakan tembakan untuk mempercepat kematian selama rajam (di Pakistan). Pertanyaan lain adalah mengapa mereka telah jadi jarang diterapkan baik secara historis dan baru-baru ini. Hanya ada satu catatan rajam dalam seluruh sejarah Kekaisaran Ottoman, dan