Ganjar Pranowo
Pada 27 April 2014, Ganjar menyita perhatian publik saat mengeluarkan kemarahannya pada petugas Dishub yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) saat melakukan inspeksi mendadak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang. Ganjar mengaku melihat langsung beberapa kernet memberikan uang Rp10000 hingga Rp20000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60000 kepada petugas.
Temuan praktik pungutan liar di Subah itu diikuti kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Mei 2014. Namun, kebijakan ini kelak menyebabkan Jawa Tengah harus kehilangan pendapatan sebesar Rp10.118 miliar sebagaimana dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Jawa Tengah untuk 2014. Alwin Basri, salah seorang pimpinan komisi DPRD
setempat, mengatakan kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi provinsi sendiri. Selain itu, penutupan jembatan timbang tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi tugas dan fungsi para pegawai yang bertugas di masing-masing jembatan timbang. "Ini termasuk menyalahi aturan juga. Sidak gubernur ke jembatan timbang waktu itu yang sarat dengan pencitraan, ternyata harus dibayar mahal dengan kehilangan pendapatan Rp10.118 miliar," tutur Alwin.
Sebelum dan saat menjadi gubernur, Ganjar dikenal memanfaatkan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Dalam suatu pelantikan penjabat sementara kepala daerah, ia meminta para penjabat untuk aktif di media sosial agar bisa cepat menerima komplain dari warga serta menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Menurut Ganjar, melalui media sosial, dirinya bisa mendengarkan masukan,
kritik, bahkan mendengarkan protes dari masyarakat yang tidak suka dengan kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah.
Meskipun demikian, dia dianggap kurang komunikatif di dalam menanggapi kasus sengketa Semen Indonesia dengan warga Rembang.
Sejak 2015, upaya penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa mulai dari pendirian tenda di lokasi proyek, long march sejauh 150 km ke Semarang, hingga aksi simbolik menyemen kaki di depan Istana Negara, Jakarta. Gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung (MA) pada
2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang membatalkan Surat Keputusan (SK) tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Walaupun putusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah di wilayah pegunungan Kendeng, Ganjar pada 9 November 2016 mengeluarkan "adendum" atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gersik Tbk menjadi PT
Semen Indonesia Tbk. Menurutnya, putusan pengadilan belum memberi penjelasan soal keberadaan pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak sehingga pendirian pabrik Semen Indonesia akan diteruskan karena tidak ada perintah penutupan. Menanggapi unjuk rasa warga yang mendesak pabrik dihentikan setelah MA mengabulkan gugatan warga, Ganjar menyatakan pihaknya bersedia menghentikan pabrik Semen Indonesia di Rembang asalkan
kebijakan itu disetujui pemerintah pusat. Namun, Presiden Joko Widodo menyebut penyelesaian persoalan pabrik merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan menyatakan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin untuk pabrik semen milik perusahaan pemerintah.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), salah satu penggugat izin lingkungan dalam rilis tertulisnya menyebut Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah "mempermainkan hukum demi kepentingan industri". Direktur Eksekutif Walhi Nur Hayati mengatakan, Ganjar telah melakukan siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan saat warga taat dan menghormati hukum.
Menurutnya, "Gubernur mengeluarkan kebijakan yang berisiko tinggi bagi rakyat dan lingkungan hidup dengan mengabaikan suara rakyat, khususnya para petani yang selama ini dengan jiwa dan raganya mempertahankan tanah, air dan sumber-sumber kehidupannya." Pada 19 Desember 2016, ratusan warga Kendeng kembali berdemonstrasi menuntut penutupan pabrik semen di Rembang karena kecewa dengan
sikap Ganjar yang seolah mengalihkan perkara dengan mempersoalkan daftar nama warga yang terdapat nama Ultraman dan Power Rangers. Seiring meluasnya desakan warga kepada gubernur agar membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik sesuai putusan MA, Gus Nuril Arifin, pemimpin Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal, yang pernah menemui warga pendemo di lokasi proyek, menyebut Ganjar tak perlu
malu pada perusahaan yang mendirikan pabrik karena menghentikan operasi pabrik semen di Rembang. "Diberi kekuasaan untuk merusak alam, ini tidak konsekuen janji. Kebijakan munafik dan tak boleh diteruskan."
Pada 17 Januari 2017, Ganjar mengeluarkan SK yang membatalkan adendum yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ia memutuskan menunda proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA. Namun, izin baru "dengan sedikit perubahan wilayah" kembali diterbitkan pada 23 Februari 2017. Dianggap sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Semarang mengecam penerbitan izin baru tersebut. Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin menyebut izin lingkungan baru cacat hukum dan "bentuk arogansi gubernur".
Hal yang pertama dilakukan Ganjar Pranowo ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah yaitu reformasi birokrasi. Program Ganjar yang dinilai berhasil di antaranya lelang jabatan dari eselon I hingga IV, pelaporan LHKPN hingga pejabat eselon IV, pelaporan gratifikasi seluruh pejabat, peningkatan tunjangan pegawai dan pelayanan publik mudah murah cepat. Atas kinerjanya tersebut, Pemprov Jateng menduduki peringkat teratas atas penilaian hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selanjutny, berawal dari keprihatinan akan sulitnya akses modal untuk pengusaha kecil. Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan Produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7 persen per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2 persen, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Ketika diluncurkan, bunga kredit ini tercatat terendah se-Indonesia dan kini
banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.
Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada 2015. Prestasi ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat pemprov Jateng. Sekarang, budaya parsel lebaran bahkan sudah tak ada lagi di Pemprov Jateng.
Karena regulasi baru, pondok pesantren dan masjid mengeluhkan susah mengakses bantuan sosial dan hibah. Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah lebih dari 40 ribu di Pemprov Jateng berzakat (berdasarkan PP Nomor 14 tahun 2014, Inpres Nomor 3 tahun 2014, dan imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo). Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2.5
persen. Perbulan terkumpul Rp 1.6 miliar yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain.
Jateng telah menahbiskan diri sebagai provinsi vokasi dengan perhatian lebih pada sekolah kejuruan atau SMK. Ganjar lebih mempertajam gerakan ini dengan mendirikan tiga SMK yang diperuntukkan bagi siswa miskin berprestasi. Kini ada SMK Jateng yang berdiri di Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Purbalingga. Seluruh siswa tinggal di asrama, mendapat seluruh
fasilitas dari buku, seragam, dan akomodasi. Semuanya tidak dipungut biaya alias gratis. SMK Jateng ini kerap dikunjungi dinas pendidikan dari provinsi lain yang ingin belajar dan menerapkan di daerahnya.