Sejarah Myanmar
Aung San juga berhasil merumuskan kesepakatan dengan suku-suku minoritas demi mempertahankan kesatuan Birma dalam Konferensi Panglong pada 12 Februari, yang sejak itu diperingati sebagai 'Hari Persatuan'. U Aung Zan Wai, U Pe Khin, Myoma U Than Kywe, Mayor Aung, Sir Maung Gyi, dan Dr. Sein Mya Maung adalah para negosiator dan pemimpin terpenting dalam Konferensi Pinlon (Panglong) yang
berunding dengan pemimpin nasional tertinggi Birma, Jenderal Aung San, dan para pucuk pimpinan lainnya pada 1947. Semua pemimpin ini memutuskan untuk bergabung bersama-sama membentuk Perserikatan Birma. Perayaan Hari Persatuan adalah salah satu dari perayaan terbesar dalam sejarah Birma. Besarnya popularitas LKRAF, yang kini dikuasai Aung San dan kaum
Sosialis, dibuktikan dengan kemenangan telak yang diperolehnya dalam pemilihan anggota badan konstituante pada April 1947. Tetapi pada Juli 1947, Aung San dan beberapa anggota kabinet dibunuh oleh lawan-lawan politiknya. Tak lama kemudian, pemberontakan meletus di Arakan dipimpin oleh rahib veteran, U Seinda, dan menjalar ke distrik-distrik lainnya.
Pada 19 Juli 1947, U Saw, salah seorang Perdana Menteri Birma praperang yang konservatif, merancang pembunuhan atas Aung San dan beberapa anggota kabinetnya ternmasuk abang sulungnya, Ba Win, pada saat melakukan pertemuan di gedung Sekretariat. Sejak peristiwa itu, tanggal 19 Juli diperingati sebagai Hari Martir. Thakin Nu, pemimpin kaum Sosialis, kemudian diminta untuk membentuk sebuah kabinet baru.
Thakin Nu kelak memimpin upacara penyerahan kemerdekaan kepada Birma pada 4 Januari 1948. Keinginan rakyat untuk melepaskan diri dari Britania sangat kuat kala itu sampai-sampai Birma memutuskan untuk tidak bergabung dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa, bertolak belakang dengan keputusan India dan Pakistan.
Tahun-tahun pertama sesudah kemerdekaan Birma ditandai oleh pemberontakan beruntun dari Kaum Komunis Bendera Merah pimpinan Thakin Soe, Kaum Komunis Bendera Putih pimpinan Thakin Than Tun, "Yèbaw Hpyu" (PVO Kamerad Putih) pimpinan Bo La Yaung, salah satu dari Tiga Puluh Kamerad, angkatan darat pemberontak yang menyebut diri Angkatan Darat Revolusioner Birma ("Revolutionary Burma Army", disingkat RBA)
pimpinan para petinggi Komunis Bo Zeya, Bo Yan Aung dan Bo Yè Htut- ketiga-tiganya termasuk dalam Tiga Puluh Kamerad, Kaum Muslim Arakan atau Mujahid, dan Persatuan Kebangsaan Karen (PKK).
Sesudah kemenangan Komunis di Tiongkok pada 1949, pelosok-pelosok terpencil di Birma Utara dikuasai selama bertahun-tahun oleh tentara angkatan darat Kuomintang dipimpin Jenderal Li Mi.
Birma menerima bantuan asing untuk membangun kembali negeri itu pada tahun-tahun permulaan kemerdekaannya, tetapi dukungan terus-menerus dari Amerika atas kehadiran militer Nasionalis Tiongkok di Birma mengakibatkan negara itu akhirnya menolak sebagian besar bantuan asing, menolak untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO) dan mendukung Konferensi Asia-Afrika yang
diselenggarakan di Bandung pada 1955. Lazimnya Birma berusaha untuk tidak berpihak dalam percaturan politik dunia serta merupakan salah satu dari negara-negara pertama di dunia yang mengakui berdirinya Israel dan Republik Rakyat Tiongkok.
Pada 1958, Birma mulai pulih di bidang ekonomi, tetapi kembali mengalami kemerosotan di bidang politik akibat pecahnya LKRAF menjadi dua faksi, faksi pertama dipimpin oleh Thakin Nu dan Thakin Tin, sementara faksi yang lain dipimpin oleh Ba Swe dan Kyaw Nyein. Perpecahan ini tidak terelakkan kendati imbauan 'Senjata untuk Demokrasi' dari U Nu di luar dugaan disambut
baik oleh U Seinda di Arakan, orang Pa-O, beberapa kelompok orang Mon dan orang Shan, dan terutama oleh PVO dengan menyerahkan persenjataan mereka. Meskipun demikian, situasi menjadi sangat tidak stabil di parlemen, dengan lolosnya U Nu dari pemungutan suara untuk pengajuan mosi tidak percaya kepada pemerintah hanya berkat dukungan dari pihak oposisi Front Persatuan Nasional ("National United Front", disingkat
NUF) yang diyakini berisi anasir-anasir 'kripto-komunis'. Angkatan darat garis keras yang kini menyadari 'ancaman' dari PKB pun berpakat dengan U Nu melalui NUF, dan pada akhirnya U Nu 'diimbau' oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ne Win, untuk mengambil alih pemerintahan Birma. Lebih dari 400 'simpatisan komunis' ditahan, 153 orang di antaranya
dideportasi ke Pulau Coco di Laut Andaman, termasuk Aung Than, pemimpin NUF dan abang dari Aung San. Surat khabar "Botataung", "Kyemon" dan "Rangoon Daily" juga diberedel.
Pemerintahan sementara Ne Win berhasil menenangkan situasi dan membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum baru pada 1960 yang mengembalikan Partai Persatuan U Nu ke tampuk pemerintahan dengan kemenangan mayoritas. Situasi stabil tidak bertahan lama, manakala Gerakan Federal Shan, yang dirintis oleh Nyaung Shwe Sawbwa Sao Shwe Thaik (Presiden Birma merdeka yang pertama 1948-52) dan menghendaki suatu
federasi yang 'longgar', dipandang sebagai gerakan separatis yang menuntut pemerintah untuk menghormati hak melepaskan diri dalam 10 tahun yang diatur dalam Konstitusi 1947. Ne Win telah berhasil melucuti kekuasaan feodal para Sawbwa Shan dengan ganti pemberian pensiun seumur hidup dalam jumlah yang memuaskan pada 1959.
Pada 2 Maret 1962, Ne Win bersama enam belas perwira senior lain melakukan kudeta. Mereka menahan U Nu, Sao Shwe Thaik serta beberapa tokoh lain, dan memaklumkan berdirinya sebuah negara sosialis yang akan diperintah oleh "Majelis Revolusioner Bersatu" bentukan mereka. Putra Sao Shwe Thaik, Sao Mye Thaik, tewas tertembak dalam peristiwa yang lazimnya digambarkan sebagai sebuah
kudeta 'tanpa pertumpahan darah' itu. Thibaw Sawbwa Sao Kya Seng juga menghilang secara misterius setelah dihentikan di sebuah pos pemeriksaan dekat Taunggyi.
Sejumlah aksi protes bermunculan menentang kudeta, dan mula-mula ditanggapi secara lunak oleh militer. Akan tetapi pada 7 Juli 1962, aksi protes secara damai yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus Universitas Rangoon ditindak keras oleh militer sehingga menyebabkan sekitar 100 mahasiswa tewas terbunuh. Sehari sesudahnya, angkatan darat meledakkan gedung organisasi Persatuan
Mahasiswa. Perundingan damai yang mempertemukan Majelis Revolusioner dan berbagai kelompok bersenjata yang menentang pemerintah diadakan pada 1963, namun tidak berhasil mencapai kata sepakat, dan selama perundingan berlangsung maupun setelah gagal menghasilkan kesepakatan, ratusan orang ditahan di Rangoon dan tempat-tempat lain, baik yang berhaluan maupun yang berhaluan dalam
pandangan poliknya. Seluruh partai oposisi dinyatakan terlarang pada 28 Maret 1964. Kaum pemberontak Kachin yang tergabung dalam Organisasi Kemerdekaan Kachin sudah lebih dahulu beraksi pada 1961 dipicu oleh maklumat U Nu yang menjadikan agama Buddha sebagai agama negara, dan Angkatan Bersenjata Negara Bagian Shan, dipimpin istri Sao Shwe Thaik, Mahadevi, dan putranya, Chao Tzang Yaunghwe, mengobarkan pemberontakan pada 1964 sebagai wujud penentangan terhadap kudeta militer 1962.
Ne Win bergegas mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mentransformasi Birma menjadi sebuah "negara sosialis" yang dicita-citakannya dan untuk mengisolasi negara ini dari hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Ne Win memberlakukan sistem satu partai, dan Partai Program Sosialis Birma bentukannya mengendalikan pemerintahan Birma. Niaga dan industri di seluruh wilayah Birma dinasionalisasi, namun
perekonomian mula-mula tidak mengalami pertumbuhan karena pemerintah terlalu mengutamakan pengembangan sektor industri sehingga melalaikan sektor pertanian. Pada bulan April 1972, Jenderal Ne Win beserta seluruh anggota Majelis Revolusioner Bersatu melepaskan jabatan militernya, namun kini sebagai U Ne Win, ia terus mengendalikan pemerintahan Birma melalui Partai Program Sosialis Birma. Sebuah