Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
komitmen Sidang Umum untuk menjaga "kedaulatan, kemerdekaan politik, kesatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina dalam rangka perbatasan yang diakui secara internasional".
Resolusi ini mencoba menggarisbawahi bahwa referendum yang dilakukan di Krimea dan Sevastopol pada tanggal 16 Maret 2014 tidak berlaku dan tidak bisa dijadikan dasar sebagai perubahan status Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol. Resolusi ini didukung oleh 100 suara, sementara 11 negara menentangnya dan 58 negara abstain. Resolusi ini tidak mengikat dan pemungutan suara sejatinya hanya simbolis saja.
Garry Kasparov (pemimpin oposisi Rusia dan mantan juara dunia catur), Zbigniew Brzezinski (mantan penasehat Keamanan Nasional AS), Hillary Clinton (mantan Menteri Luar Negeri AS), Lesya Orobets (anggota parlemen Ukraina), Karel Schwarzenberg (mantan Menteri Luar Negeri Ceska), dan John Baird (Menteri Luar Negeri Kanada) menyamakan tindakan Rusia terhadap Krimea ini dengan tindakan pemerintahan Nazi Jerman terhadap Austria setelah Olimpiade 1936 di Berlin dan sebelum Perang Dunia 2.
Wolfgang Schäuble (Menteri Keuangan Jerman), Angela Merkel (Kanselir Jerman), dan Frank-Walter Steinmeier (Menteri Luar Negeri Jerman) menyatakan bahwa penyamaan tersebut tidak bisa diterima. Walau demikian, Kanselir Merkel juga mengatakan, "Apa yang disebut referendum, proklamasi kemerdekaan, dan integrasi Krimea ke Federasi Rusia menurut pendapat kukuh kami adalah tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional, dan sungguh memalukan bahwa Rusia menyamakan Kemerdekaan Kosovo dengan referendum kemerdekaan Krimea."
Perdana Menteri Britania Raya, David Cameron, menyatakan "Tidak ada penipuan atau proses demokratis yang busuk atau pun rujukan sejarah yang miring bisa menjustifikasi fakta ini; bahwa tindakan Rusia terhadap Krimea ini adalah sebuah penyusupan ke dalam sebuah negara berdaulat dan mengambil bagian tanah wilayahnya tanpa menghormati undang-undang negara tersebut atauvpun hukum internasional".
Presiden AS, Barrack Obama, berkomentar, "Referendum Krimea, yang melanggar UUD Ukraina dan terlaksana dalam keadaan paksa di bawah intervensi militer Rusia, tidak akan diakui oleh Amerika Serikat dan komunitas dunia internasional."
Dewan Eropa dan Komisi Eropa membuat pernyataan bersama, "Uni Eropa tidak mengakui referendum di Krimea yang melanggar hukum dan tidak sah, serta hasilnya."
Mantan Kanselir Jerman Barat, Helmut Schmidt, menyebut tindakan Rusia "sungguh bisa dimengerti", dan menyatakan bahwa sanksi-sanksi yang ditimpakan oleh AS dan Uni Eropa "bodoh".
Presiden Ceska, Milo Zeman, berkata, "Meski saya mengerti kepentingan mayoritas rakyat Krimea yang berbahasa Rusia, juga bahwa Krimea dicaplokkan ke Ukraina oleh Khrushchev, kami juga memiliki pengalaman dengan Invasi Militer Rusia pada tahun 1968."
Mantan pemimpin Uni Sovyet, Mikhail Gorbachev, membela referendum yang menuju ke integrasi dengan Rusia. "Sementara Krimea sebelumnya digabungkan ke Ukraina [pada tahun 1954] berdasarkan Undang-undang Uni Sovyet, yang artinya Undang-undang Partai Komunis tanpa bertanya apa pun kepada rakyat, sekarang rakyat sendiri memiliki kesempatan untuk membetulkan kesalahan tersebut."
Sanksi-sanksi ditimpakan kepada sejumlah pejabat dan politisi Rusia serta Krimea untuk mencegah mereka bepergian ke Kanada, AS, dan Uni Eropa.
Jepang juga mengumumkan beberapa sanksi yang lebih lunak daripada AS dan UE. Sanksi-sanksi ini termasuk penangguhan pembicaraan yang terkait dengan topik militer, luar angkasa, investasi, dan persyaratan visa.
Presiden Lituania, Dalia Grybauskait, memuji keputusan AS untuk menimpakan sanksi terhadap Rusia, dan mengatakan bahwa Obama memberi contoh yang baik.
Menanggapi sanksi-sanksi yang ditimpakan oleh AS dan UE, Duma atau parlemen Rusia secara unanim menerima resolusi meminta semua anggota Duma dimasukkan ke daftar sanksi. Ketua oposisi, Sergei Mironov, dari Partai Rusia Yang Benar, menyatakan bahwa ia bangga dimasukkan ke daftar sanksi ini, "Saya bangga melihat nama saya berada di daftar hitam. Berarti mereka mengetahui pendapat saya tentang Krimea."
Tiga hari setelah daftar-daftar ini diumumkan, Kementerian Luar Negeri Rusia juga menerbitkan daftar sanksi balasan bagi warga AS, yang memuat sepuluh nama termasuk John Boehner (Ketua Majelis Rendah AS), Senator John McCain, dan dua penasehat Presiden Obama.
Beberapa orang yang mendapatkan sanksi menanggapinya dengan bangga, termasuk John Boehner, John McCain, Bob Menendez, Dan Coats, Mary Landrieu, dan Harry Reid. John Boehner berkata melalui jurubicaranya, Michael Steed, "Ketua Parlemen bangga dimasukkan ke dalam daftar yang bersedia melawan agresi Putin." John McCain berkicau di Twitter, "Saya bangga mendapatkan sanksi dari Putin. Saya tidak akan pernah berhenti melanjutkan usaha dan dedikasi saya bagi kebebasan dan kemerdekaan Ukraina, termasuk Krimea."
Menurut surat kabar "Financial Times" tanggal 21 Maret 2014, "Sampai baru-baru ini, yaitu awal minggu ini, beberapa anggota elit bisnis Moskwa tidak perduli terhadap sanksi-sanksi ini. Namun para pengusaha Rusia sekarang tidak tersenyum lagi pada akhir minggu setelah AS memperluas sanksi-sanksi yang menyebar ke pasar-pasar keuangan dan menyentuh kepentingan usaha warga-warga terkaya Rusia."