Referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016
Rencana referendum dipaparkan dalam Pidato Ratu tanggal 27 Mei 2015. Waktu itu Cameron diperkirakan akan mengadakan referendum bulan Oktober 2016, tetapi UU Referendum Uni Eropa 2015 diteruskan ke House of Commons keesokan harinya, tiga pekan setelah pemilu. Ketika RUU-nya dibahas untuk kedua kalinya tanggal 9 Juni, anggota House of Commons menyetujuinya dengan 544 suara banding 53, hanya Partai Nasional Skotlandia yang
menolak. Berbeda dengan posisi Partai Buruh pra-pemilu 2015 di bawah Miliband, ketua pelaksana Partai Buruh Harriet Harman menyatakan bahwa partainya mendukung rencana referendum UE tahun 2017.
Sebelum diumumkan secara resmi, berbagai pihak memperkirakan bahwa referendum akan dilakukan pada bulan Juni. Perdana Menteri Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales menandatangani surat yang meminta Cameron untuk tidak menyelenggarakan referendum bulan Juni karena pemilu terpisah hendak dilaksanakan bulan Mei. Pemilihan umum di ketiga daerah tersebut ditunda selama satu tahun supaya tidak
bertabrakan dengan pemilihan umum Britania Raya 2015 melalui Fixed Term Parliament Act. Cameron menolak permintaan ini dan menyatakan bahwa rakyat dapat menentukan pilihannya sendiri dalam beberapa pemilu dengan jeda waktu yang singkat.
Bulan Februari 2016, Cameron mengumumkan bahwa pemerintah menyarankan agar Britania Raya bertahan di Uni Eropa dan referendum dilaksanakan tanggal 23 Juni. Pengumuman ini menjadi awal kampanye dari kedua kubu. Ia juga mengumumkan bahwa Parlemen akan memberlakukan undang-undang kedua yang berkaitan dengan UU Referendum Uni Eropa 2015 pada tanggal 22 Februari. Seiring pengumuman resmi tersebut, para menteri kabinet Britania Raya diizinkan berkampanye mewakili kedua kubu meski terikat tanggung jawab bersama kabinet.
Undang-Undang Referendum Uni Eropa 2015 menyatakan bahwa hanya warga negara Britania Raya, Irlandia, dan Persemakmuran di atas usia 18 tahun yang tinggal di Britania Raya atau Gibraltar yang dapat memakai hak suaranya dalam referendum ini. Warga negara Britania Raya yang sudah terdaftar sebagai pemilih di Britania Raya dalam kurun 15 tahun terakhir juga dapat memakai hak suaranya.
Batas pendaftaran pemilih awalnya tengah malam tanggal 7 Juni 2016, namun diperpanjang hingga 48 jam karena situs web pendaftarannya mengalami masalah teknis akibat lalu lintas yang tinggi. Sejumlah pendukung kubu Keluar, termasuk anggota parlemen Konservatif Sir Gerald Howarth, mengkritik keputusan tersebut dengan alasan kubu Bertahan akan diuntungkan; pemilih yang telat mendaftar didominasi pemilih usia muda dari kubu Bertahan. Hampir 46.5 juta orang berhak menggunakan hak suaranya dalam referendum ini.
Sebagian penduduk dependensi kerajaan Pulau Man, Jersey, dan Guernsey menuntut agar mereka juga boleh memilih dalam referendum ini karean (meski bukan bagian dari UE, kecuali Gibraltar) keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa juga berdampak pada ketiga daerah tersebut.
Penelitian Electoral Commission membenarkan bahwa pertanyaan yang disarankannya "cukup jelas dan tidak bertele-tele bagi pemilih, dan merupakan rangkaian kata yang paling netral di antara sejumlah pilihan." Electoral Commission sebelumnya melakukan konsultasi dengan berbagai konsultan, termasuk Thom Brooks dan Partai Serikat Demokrat. Usulan pertanyaan ini diterima oleh pemerintah bulan September 2015,
tidak lama sebelum pembahasan RUU untuk ketiga kalinya. Kertas suara pertama dikirim ke pemilih via pos pada Mei 2016. Pertanyaan referendum yang tercantum adalah: "Haruskah Britania Raya bertahan menjadi anggota Uni Eropa atau keluar dari Uni Eropa?" Jawabannya diberi satu tanda silang: "Bertahan menjadi anggota Uni Eropa" atau "Keluar dari Uni Eropa".
, terdapat satu organisasi resmi lintas partai yang mendukung keanggotaan Britania Raya, Britain Stronger in Europe, dan dua organisasi pendukung pencabutan keanggotaan yang meresmikan kampanyenya: Leave.EU (didukung oleh sebagian besar UKIP, termasuk Nigel Farage), dan Vote Leave (didukung oleh para Euroskeptis dari Partai Konservatif). Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 13 April 2016 mengumumkan bahwa Vote Leave
adalah kampanye Keluar resmi. Organisasi ini diziinkan membelanjakan maksimal £7 juta, surat iklan, siaran televisi, dan anggaran pemerintah sebesar £600000. Leave.EU juga memiliki organisasi pecahan lintas partai di bawahnya, Grassroots Out. Pemerintah Britania Raya secara resmi mendukung kubu Bertahan. Kampanye yang didukung pemerintah diluncurkan pada bulan April.
Tanggal 16 Juni, semua kampanye resmi nasional ditunda hingga 19 Juni setelah anggota parlemen Jo Cox dibunuh.
Pemerintah Britania Raya menyebarkan selebaran ke setiap rumah di Inggris sejak 11 April; Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara tanggal 5 Mei (setelah pemilu terpisah). Selebaran ini menjelaskan sebab pemerintah memilih untuk bertahan di Uni Eropa. Alasannya adalah jajak pendapat dalam negeri menunjukkan bahwa 85% penduduk menuntut pemerintah menambahkan informasi lebih
lanjut. Aktivitas ini dikritik oleh kubu Bertahan dan dicap sebagai keunggulan yang tidak adil, tidak akurat, dan buang-buang uang anggaran sebesar £9.3 juta untuk kampanye tersebut.
Dalam kurun satu minggu sejak 16 Mei, Komisi Pemilihan Umum mengirim panduan memilih dalam referendum ini ke setiap rumah di Britania Raya dan Gibraltar supaya masyarakat mengetahui rencana pelaksanaan referendum. Panduan setebal delapan halaman ini mengandung informasi dan cara memilih serta contoh surat suara asli. Satu halaman penuh diisi oleh iklan kampanye "Britain Stronger in Europe" dan "Vote Leave to present their case".
Sepanjang sejarah belum ada negara anggota berdaulat yang keluar dari Uni Eropa atau organisasi pendahulunya. Sejauh ini tiga wilayah negara anggota UE sudah keluar: Aljazair (1962, merdeka dari Perancis), Greenland (1985) dan Saint Barthélemy (2012), dua wilayah terakhir menjadi Negara dan Wilayah Seberang Laut Uni Eropa.
Pasal 49 A Perjanjian Lisbon, berlaku tanggal 1 Desember 2009, untuk pertama kalinya mencantumkan prosedur pencabutan keanggotaan secara sukarela dari UE. Prosedur ini dijelaskan dalam Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa: Anggota UE yang tersisa harus melakukan negosiasi perubahan anggaran Uni Eropa, alokasi suara, dan kebijakan akibat pencabutan keanggotaan sebuah negara.
Tabel ini berisi daftar partai politik dengan perwakilan terpilih di parlemen Westminster, parlemen terpisah, dan Parlemen Eropa.
Di antara partai-partai kecil, Britain First, British National Party (BNP), Éirg, Respect Party, Trade Unionist and Socialist Coalition (TUSC), SDP, dan Independence from Europe mendukung keluar dari UE. Scottish Socialist Party (SSP) mendukung bertahan di UE. Women's Equality Party (WE) tidak menentukan posisi resmi.
Semua partai yang terwakili di Parlemen Gibraltar mendukung Bertahan: Gibraltar Social Democrats (GSD), the Gibraltar Socialist Labour Party (GSLP), dan Liberal Party of Gibraltar.
Tak satu partai pun yang mewajibkan anggotanya mengikuti kehendak partai sehingga masyarakat memiliki pandangan berbeda Anggota Parlemen Partai Konservatif dan Partai Buruh mengambil posisi yang berbeda. Sebagian besar partai di Britania Raya mengalami perpecahan anggota dan pendukung. Pendukung Partai Buruh Konservatif, Demokrat Liberal, UKIP, dan Hijau mengambil sikap yang berbeda.
Kabinet Britania Raya adalah lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan dan memimpin departemen pemerintah. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan terdiri dari sebagian besar menteri pemerintahan. Setelah tanggal referendum diumumkan pada bulan Februari, 23 dari 30 menteri Kabinet mendukung bertahannya Britania Raya di UE. Iain Duncan Smith, pendukung Keluar, mundur pada tanggal 19 Maret dan digantikan oleh Stephen Crabb yang
mendukung Bertahan. Crabb sebelumnya merupakan anggota kabinet (Menteri Luar Negeri Wales). Penggantinya, Alun Cairns, mendukung Bertahan sehingga jumlah anggota Kabinet yang pro-Bertahan mencapai 25 orang.