Resolusi ES-10/L.22 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang seharusnya dijadikan prioritas di setiap perundingan solusi politik." Takhta Suci meminta "penyelesaian damai yang dapat menjamin kesucian Yerusalem dan nilai universalnya...menegaskan kembali bahwa hanya jaminan internasional yang dapat melestarikan karakter dan statusnya yang unuk dan menjamin dialog dan rekonsiliasi perdamaian di kawasan tersebut."
Setelah mosi disahkan, Estonia menyampaikan pidato atas nama negara-negara lain. Duta besar Australia kemudian menjelaskan bahwa negaranya "tidak mendukung tindakan sepihak yang mengganggu proses perdamaian [dan] negaranya tidak yakin bahwa resolusi hari ini akan membantu membawa pihak-pihak yang terlibat ke meja perundingan."
Duta besar Paraguay menyatakan bahwa negaranya abstain karena "persoalan Yerusalem adalah urusan Dewan Keamanan sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas penegakan pedamaian dan keamanan internasional." Sikap ini didukung oleh El Salvador, Argentina, dan Rumania.
Duta besar Kanada Marc-Andre Blanchard menyebut proposal ini "sepihak" dan mengatakan, "Kami kecewa karena resolusi ini sepihak dan tidak mempercepat proses mencapai perdamaian yang kita inginkan. Karena itu, kami abstain dalam pemungutan suara hari ini." Ia menambahkan bahwa Kanada menegaskan pentingnya Yerusalem bagi agama Abrahamik Yahudi, Islam, dan Kristen. Katanya, "Membantah adanya
hubungan antara Yerusalem dan agama Yahudi, Islam, dan Kristen justru mengancam integritas kota ini bagi semua penduduknya. Kami juga menegaskan kembali perlunya mempertahankan status quo di tempat-tempat suci di Yerusalem.
Nikaragua menjelaskan alasannya mendukung resolusi ini, "Nikaragua menentang upaya sepihak untuk mengubah karakter dan status Yerusalem. Tindakan sepihak seperti itu melanggar resolusi 2234 (2016) dan aturan lainnya...tindakan sepihak mengganggu perdamaian dan kestabilan di Timur Tengah dan menjauhkan masyarakat internasional dari solusi yang diinginkan."
Duta Besar Meksiko kemudian menjelaskan sikap abstain mereka dan menegaskan bahwa sidang darurat ini merupakan respons yang tidak perlu. Katanya, "Amerika Serikat harus menjadi bagian dari solusi, bukan rintangan yang menghambat kemajuan...masyarakat internasional justru tidak menunjukkan itikad membuat kesepakatan."
Republik Ceko menyatakan bahwa meski negaranya mendukung posisi Uni Eropa, negaranya abstain karena "tidak percaya draf resolusi ini akan membantu proses perdamaian."
Armenia menyatakan bahwa posisinya "tetap tidak berubah. Situasi ini harus diselesaikan melalui negosiasi yang menjamin perdamaian dan keamanan."
Hongaria mendukung posisi Armenia dan menyatakan bahwa negaranya tidak akan mengomentari hubungan luar negeri Amerika Serikat.
Latvia menyampaikan pernyataannya, kemudian dilanjutkan Estonia yang kembali menyatakan bahwa posisi negaranya mewakili Albania, Lithuania, dan bekas Republik Yugoslav Makedonia.
- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak hasil ini tidak lama setelah diumumkan. Ia menyebut hasil ini "memalukan" dan berterima kasih kepada negara-negara yang mendukung "kebenaran" dengan tidak berpartisipasi dalam "parade keanehan." Ia menambahkan bahwa "Yerusalem adalah ibu kota kami. Selalu dan selamanya...Tetapi saya menghargai bahwa semakin banyak
negara yang menolak berpartisipasi dalam parade keanehan ini. Jadi saya mengapresiasi sekaligus berterima kasih kembali kepada Presiden [AS] (Donald) Trump dan Duta Besar [Nikki] Haley atas dukungan kuatnya terhadap Israel dan dukungan kuatnya terhadap kebenaran." Menteri Pertahanan Avigdor Liberman mengingatkan rakyat Israel bahwa pemerintah mereka dari dulu tidak
menyetujui pemungutan suara seperti ini, "Ingat bahwa ini PBB yang sama seperti pada masa duta besar pertama kita, Abba Eban. Ia pernah berkata: 'Apabila Aljazair mengajukan resolusi bahwa bumi itu datar dan Israel yang membuatnya datar, resolusi ini akan disahkan dengan 164 suara banding 13 dan 26 suara abstain'. Ini sudah biasa terjadi di PBB." Ia juga memuji AS
sebagai "acuan moral yang bersinar di tengah kegelapan." Menteri Urusan Strategis dan Keamanan Publik Gilad Erdan mengatakan, "hubungan historis antara Israel dan Yerusalem lebih kuat daripada sidang apapun yang diselenggarakan 'Perserikatan Bangsa-Bangsa'- bangsa yang bersatu karena takut dan menolak mengakui kenyataan sederhana bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan bangsa Yahudi."
- Indonesia sedari awal menentang keras upaya Amerika Serikat menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Dubes Republik Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa, "Pengakuan sepihak Amerika Serikat pada 6 Desember 2017 bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan akan pindahkannya Kedubes AS ke Yerusalem bertentangan dengan resolusi PBB dan hukum internasional serta harus segera ditolak
seluruh negara di dunia yang cinta damai." Pernyataan tersebut disampaikan di depan 192 negara anggota PBB lainnya dalam Sidang Khusus Darurat Majelis Umum PBB mengenai "The Illegal Israel Actions in the Occupied East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian People" yang diselenggarakan pada 21 Desember 2017. Noa Landau dari "Haaretz" menulis sambil mengutip pejabat diplomatik anonim bahwa Israel kecewa dengan negara-negara seperti India yang
telha meningkatkan hubungan bilateral belakangan ini. "Israel sangat kecewa dengan negara-negara yang belakangan ini meningkatkan hubungan bilateralnya, khususnya negara-negara yang juga memiliki pandangan konservatif dengan pemerintahan Netanyahu. Misalnya, India- Perdana Menterinya, Narendra Modi, mengunjungi Israel pada bulan Juli, kunjungan yang berkesan karena banyak foto dirinya bersama Netanyahu berpelukan dan melambaikan tangan- mendukung resolusi ini dan bertolak belakang dengan posisi Israel dan Amerika Serikat."
Foxnews berupaya memberitakan kekecewaan Israel dan Amerika Serikat atas resolusi ini. Media ini mengutip pernyataan deputi Perdana Menteri Israel, Tzipi Hotovely, bahwa "Kami punya pesan yang sangat sangat sederhana: Jerusalem adalah ibukota bangsa Yahudi selama 3000 tahun dan ibukota Israel selama 70 tahun." Media ini juga memberitakan bahwa Netanyahu memuji sikap Donald Trump. Juga memberitakan langkah Guatemala
yang juga akan membuka kedutaan besar untuk Israel di Yerusalem.. Sementara CNN memberitakan negara-negara yang akan tertekan akibat resolusi PBB ini. Afghanistan, Yordania, Pakistan, Kenya, Ethiopia, Suriah, Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, Nigeria, dan Irak masuk dalam daftar penerima hibah terbanyak dari Amerika Serikat. Media ini mengutip kritikan pengamat terhadap Trump, Richard Gowan, bahwa "Menjadikan isu ini personal, seolah serangan langsung terhadap Presiden Trump, adalah strategi yang bodoh."
Dalam demonstrasi "Solidarity to Save Jerusalem" yang diadakan oleh pemerintahan Barisan National di Malaysia, Presiden Association of NextGen Christians of Malaysia Joshua Hong menyatakan di Masjid Putra: "Kami di sini karena kami merasa keputusan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel hanya berupa keputusan politik. Ia menambahkan bahwa keputusan ini juga menyakiti gereja Kristen dan Arab di Palestina, bukan hanya umat Islam. Bagi
kami selaku umat Kristen, Yerusalem adalah kota perdamaian. Usai pengumuman tersebut, kami rasa tidak ada lagi perdamiaan. Saya rasa ini tidak benar dan tidak adil. Kami percaya kita harus terus mendukung solusi perdamaian yang berkelanjutan bagi Palestina dan Israel alih-alih menyerahkan kepada satu negara untuk membuat deklarasi sepihak seperti itu." Ia mengklaim bahwa 50 anggota organisasinya turun ke jalan untuk mendukung rakyat Palestina.