Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Negosiator Britania Raya dan Uni Eropa sepakat bahwa negosiasi awal akan dimulai pada Juni 2017 (segera setelah pemilihan presiden dan parlemen Perancis), negosiasi awal ini akan membahas isu-isu terpenting seperti isu hak tinggal bagi pendatang dari Uni Eropa. Sementara negosiasi dengan skala penuh, yang terutama terkait dengan perjanjian perdagangan, akan dimulai pada bulan Oktober 2017 (segera setelah pemilihan federal Jerman). Hari pertama negosiasi jatuh pada 19 Juni 2017.
Pada Juni 2016, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, mengatakan "tidak akan ada pasar tunggal "a la carte"", kemudian berkeras bahwa apabila Britania Raya menginginkan untuk dapat tetap berada dalam Pasar Tunggal Eropa (ESM) maka Britania Raya harus menerima empat syarat utama dari Uni Eropa, yaitu kebebasan bergerak untuk barang, modal, jasa layanan, dan tenaga kerja. Tusk juga menambahkan,
tidak akan ada negosiasi antara Uni Eropa dan Britania Raya sampai Britania Raya resmi memberikan permintaan penggunaan Artikel 50 kepada Uni Eropa. Pada bulan Oktober, Perdana Menteri Theresa May menekankan bahwa prioritasnya adalah untuk mengakhiri yurisdiksi undang-undang Uni Eropa di Britania raya dan juga kebebasan bergerak Uni Eropa, dan juga untuk tetap menjamin perusahaan Britania Raya dan Uni Eropa memiliki kebebasan maksimum untuk berdagang di Britania Raya dan Pasar Tunggal Eropa.
Pada bulan November 2016, Perdana Menteri May mengusulkan agar Britania Raya dan negara-negara Uni Eropa lainnya saling menjamin hak tinggal bagi 3.3 juta imigran Uni Eropa di Britania Raya dan 1.2 juta warga Britania Raya yang tinggal di wilayah Uni Eropa, hal ini dimaksudkan untuk mengamankan nasib warga tersebut agar tidak digunakan sebagai alat negosiasi selama perundingan Brexit berlangsung. Namun proposal May ini ditolak oleh Merkel dan Tusk meskipun mendapatkan persetujuan dari mayoritas negara anggota Uni Eropa.
Pada bulan Januari 2017 Perdana Menteri May mempresentasikan 12 tujuan negosiasi Britania Raya dan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengincar keanggotaan permanen dalam Pasar Tunggal Eropa. Perunding utama dari Parlemen Eropa, Guy Verhofstadt, membalas pernyataan tersebut dengan mengatakan "Britania Raya tidak akan dapat seenaknya sendiri memilih hal yang mereka suka dan menyisihkan hal yang mereka tidak suka dalam perundingan".
Periode hukum untuk negosiasi antara Britania Raya dan Uni Eropa dimulai pada 29 Maret 2017, ketika Britania Raya secara resmi telah mengajukan surat pemberitahuan penarikan diri mereka. Dalam surat tersebut Britania Raya menyerukan bahwa terdapat "hubungan khusus dan mendalam" antara Britania Raya dan Uni Eropa, dan mengingatkan kembali bahwa kegagalan untuk mencapai kesepakatan diantara mereka dapat membuat
hubungan perdagangan mereka diatur di bawah ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia, dan juga berakibat pada melemahnya kerjasama Britania Raya dalam perang melawan kejahatan dan terorisme. Surat tersebut juga menyarankan agar kedua belah pihak memprioritaskan hak-hak warga negara Uni Eropa di Britania Raya dan sebaliknya dalam kesepakatan awal, dan menyatakan bahwa Britania Raya tidak akan
berusaha untuk tetap berada di dalam Pasar Tunggal Eropa. Sebaliknya, Britania Raya menginginkan adanya perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Sebagai tanggapan, Merkel menyatakan dengan tegas bahwa Uni Eropa tidak akan membahas kerjasama dengan Britania Raya di masa depan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persyaratan mereka untuk meninggalkan Uni Eropa, dikutip dari "The Guardian"
"Negosiasi harus pertama-tama mengklarifikasi bagaimana kita akan mengurai hubungan kita yang telah terlanjur saling terkait ini... Hanya ketika pertanyaan ini telah terjawab-semoga segera setelah itu- kita dapat membicarakan hubungan kita di masa depan". Kemudian Guy Verhofstadt juga menyebut pernyataan Britania Raya berkaitan dengan keamanan dan terorisme dalam surat tersebut sebagai bentuk
"pemerasan", dan dia beserta anggota Uni Eropa lainnya tidak akan menerima apabila Britania Raya menggunakan kekuatannya dalam militer dan juga intelijen untuk digunakan sebagai alat tawar. Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker juga menambahkan, keputusan Britania Raya untuk mundur dari Uni Eropa adalah "pilihan yang akan mereka sesali suatu saat nanti".
Pada 29 April 2017, segera setelah putaran pertama pemilihan presiden Prancis, tiap kepala negara anggota Uni Eropa menerima panduan negosiasi yang disiapkan oleh Tusk. Pedoman tersebut memberi arahan bahwa Artikel 50 memungkinkan negosiasi dibagi dalam dua-fase, dimana fase pertama Britania Raya harus menyetujui komitmen keuangan dan pemberian 'tunjangan manfaat' seumur hidup bagi
warga negara Uni Eropa yang berada di Britania Raya, dan kemudian setelah fase pertama tersebut negosiasi untuk membahas hubungan masa depan antara kedua belah pihak dapat dimulai. Pada tahap pertama, Uni Eropa akan menuntut Britania Raya membayar "tagihan perceraian", yang berdasarkan perkiraan awal senilai 60 miliar euro, namun bertambah seiring tuntutan keuangan tambahan dari Jerman, Perancis, dan
Polandia, hingga menjadi 100 miliar euro, yang mana David Davis langsung memberikan pernyataan bahwa Britania Raya tidak akan membayar £100 miliar. Menurut laporan dari Komite Uni Eropa Parlemen Britania Raya yang diterbitkan pada 4 Maret 2017 menyatakan bahwa, jika tidak ditemukan kesepakatan pada akhir periode negosiasi, Britania Raya dapat menarik diri dari Uni Eropa tanpa pembayaran.
Pada 22 Mei 2017, Dewan Eropa memberikan lampu hijau kepada negosiatornya untuk memulai pembicaraan Brexit dan mengadopsi arahan perundingan yang telah diberikan sebelumnya. Hari pertama pembicaraan berlangsung pada 19 Juni, dimana Davis dan Barnier (ketua negosiator Uni Eropa) setuju untuk memprioritaskan isu hak tinggal bagi warga kedua belah pihak. Dalam hari pertama ini Davis tidak dapat memaksa Uni Eropa untuk
mendiskusikan isu perbatasan Republik Irlandia dan perdagangan bebas lainnya karena Uni Eropa menuntut pembahasan isu tersebut harus terlebih dahulu menunggu penyelesaian isu "tagihan perceraian" yang mereka tuntut. Barnier, memberi pernyataan kepada media bahwa Britania Raya lah yang meminta untuk keluar dari Uni Eropa, maka Britania Raya harus paham dengan konsekuensinya, dan Britania Raya tidak dapat mendikte jalannya perundingan.
Pada tanggal 22 Juni 2017, Perdana Menteri May memberi penawaran bahwa dia akan menjamin hak warga negara Uni Eropa yang tinggal secara sah di Britania Raya, dan menawarkan kepada setiap warga negara Uni Eropa yang tinggal di Britania Raya selama lebih dari 5 tahun sampai batas waktu yang tidak ditentukan, antara Maret 2017 hingga Maret 2019, akan menikmati hak yang sama seperti warga negara Britania Raya pada
umumnya, dengan syarat Uni Eropa memberikan penawaran yang sama kepada para ekspatriat Britania Raya yang tinggal di Uni Eropa. Perdana Menteri May memperinci proposalnya untuk isu hak tinggal pada 26 Juni, tetapi hal ini tetap tidak mampu menciptakan kesepakatan antara Britania Raya dan Uni Eropa hingga akhir Juni 2017. Negosiator dari Uni Eropa sendiri terus bersikeras agar Mahkamah Eropa tetap
memiliki yurisdiksi di Britania Raya berkaitan dengan warga negara Uni Eropa yang tinggal disana, sesuai dengan tujuan dan arahan negosiasi yang diberikan kepada mereka.
Pada pertengahan Juli 2017, putaran kedua negosiasi dimulai, di putaran kedua ini terdapat beberapa isu besar yang dibahas dalam negosiasi, diantaranya mengenai isu perbatasan Republik Irlandia, dimana kedua belah pihak mengalami kemajuan, kemudian permintaan rincian "tagihan perceraian" yang diajukan oleh Uni Eropa oleh negosiator Britania Raya, lalu kritik dari negosiator