Wahidin Halim
Saat ini dia mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Banten 2017 Keinginan tersebut bahkan diutarakan sejak 2015 Perkembangan terakhir bulan Agustus 2016, Beliau dipasangkan dengan Andika Hazrumy, Anggota DPR asal Golkar yang juga putra Ratu Atut Chosiyah. Pasangan Wahidin-Andika diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura. Hal ini menjadi unik karena untuk pertamakalinya dalam sejarah perpolitikan
Banten, Golkar dan PDI-P nantinya akan berhadap-hadapan setelah sebelumnya selalu bersama-sama. Wahidin yang dahulu menjadi rival keluarga Ratu Atut kemudian menggandeng anaknya yaitu Andika dinilai Pengamat Politik sebagai fenomena wajar yang sering terjadi di Banten dan menguntungkan karena memiliki 2 basis massa yang tidak beririsan.
Wahidin Halim, berdasarkan laporan KPK per tanggal 30 Juni 2011, jumlah harta kekayaannya mencapai Rp 9.508 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan LHKPN pada 28 Maret 2008, dimana saat itu jumlah harta kekayaan Wahidin Halim sebesar Rp 7.998 miliar.
Saat Pilgub Banten 2011, Wahidin dituding terlibat korupsi dalam Pengadaan Lahan Bandara Soekarno Hatta tahun 2002. Pembebasan lahan ditangani Tim Sembilan yang terdiri atas Pemkot Tangerang, PT Angkasa Pura II, dan BPN Tangerang. Wahidin yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Kota Tangerang menjadi Ketua Tim Sembilan. Kasus bermula dari Polda Metro Jaya yang pada tahun 2006 mencium adanya
penyelewengan dana untuk pembebasan lahan bandara seluas 80 hektar yang terjadi sejak tahun 2002 dan merugikan negara sebesar Rp 2.537 milliar. Ditetapkan 8 tersangka dari Pegawai Dinas Pertanian, BPN, Angkasa Pura serta Lurah dan Camat di Kota Tangerang dengan dakwaan melakukan penggelembungkan biaya pembebasan lahan dengan mengubah status tanah dari tanah sawah dan tanah rusak (bekas
empang) menjadi tanah darat, sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Wahidin sempat kabarnya akan dipanggil Polda Metro sebagai saksi dan menyatakan keiapannya, meskipun sempat terkendala izin pemeriksaan kepala daerah dari Presiden. Tahun 2008, pada putusan Kasasi, Mahkamah Agung memutus bebas 2 tersangka dari Angkasa Pura sebelumnya.
Pada tahun 2011, Kejaksaan Negeri Tangerang mengumumkan adanya kemungkinan tersangka baru. Staf Khusus Wali kota Tangerang yang menjadi Ketua BPLHD Tangerang, Affandi Permana yang saat 2002 menjabat Sekretaris Tim Sembilan dijadikan tersangka bersama seorang pegawai Angkasa Pura II Sukohadi. Akan tetapi karena tidak cukup bukti, kejaksaan menerbitkan SP3 dan mengubah status
mereka menjadi tidak tersangka. Saat Pilgub 2011, Massa Demonstran melaporkan Wahidin ke KPK dan mendesak KPK untuk mengambil alih "Kami melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan bandara dengan nomor aduan 2011-08-000320,", agar pengungkapan perkara selama ini sebatas menjerat sejumlah pejabat di tingkat bawah atau pelaksana lapangan, bukan substansi pejabat yang tersangkut perkara. Massa juga mendesak
Kejaksaan Negeri tidak pilih kasih dalam pemeriksaan. Selain hal tersebut, Sejumlah kalangan juga mulai mempersoalkan banyaknya kejanggalan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial yang begitu besar sampai 300%. Kenaikan ini sangat fantastis karena
sebelumnya dana hibah hanya berkisar 13.38 miliar pada tahun 2011 bertambah menjadi Rp 45.67 miliar atau naik sebesar Rp 32.9 miliar. Sejak KPK menerima laporan tersebut pada 2011, kasus ini tidak ada kelanjutan kabar sampai sekarang
Saat Pilkada Kota Tangerang tahun 2013, Wahidin tidak maju kembali, dan Wakil Wali kota Arief Wismansyah memiliki peluang yang baik. Wakil Wali kota Tangerang Arief maju bersama Camat Pinang, Sachrudin. Wahidin tidak memberikan izin pasangan Arief yang merupakan seorang PNS untuk mundur dan maju dalam Pilkada untuk periode 2013-2018. Padahal pasangan tersebut diusung Partai Demokrat yang dimana
DPP dan DPC sudah memberikan persetujuan tetapi Wahidin (yang juga Ketua DPD Banten) dan atasan PNS tidak memberikan dukungan dengan cara memberikan izin. Wahidin mendukung adiknya sendiri Abdul Syakur yang diusung Golkar untuk maju sebagai Wali kota dan terang-terangan tidak mendukung Arief. "Ini hak politik saya sebagai warga negara. Analoginya, kalau ada tetangga dan saudara mencalonkan diri (jadi wali kota), ya, saya pilih adik saya," kata Wahidin..
KPUD Tangerang menggugurkan pasangan Arief-Sachrudin karena tidak memenuhi syarat administratif yaitu surat pemberhentian dari PNS. Arief menganggap adanya rekayasa politik dan protes dengan keputusan tersebut serta menggugat KPUD ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Demonstran menuding adanya upaya membentuk dinasti politik di Kota Tangerang Hasil pemeriksaan, DKPP mencopot semua
Komisioner KPUD Tangerang karena adanya pelanggara etik dan menyerahkan pelaksanaan Pilkada ke KPUD Banten. Arief-Sachrudin kemudian dipulihkan hak konstitusionalnya dan menjadi calon lagi. Selain itu, Wahidin memutuskan kontrak Pemkot Tangerang dengan 4 RS milik Arief atas tuduhan bermain politik dan banyak memiiki hutang pembayaran, pendapat sebaliknya dari Arief mengatakn RS
tersebut berkinerja baik, mempunyai ruang dan kamar terbanyak dan memberikan pelayanan gratis. Hasil Pilkada yaitu Arief memenangkan Pilkada ini karena ada sentimen "terzalimi" Akan tetapi, Arief tetap mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Wahidin Halim atas pengabdiannya pada Tangerang, saat LKPJ masa akhir jabatan Wali kota Tangerang Wahidin akhirnya mendukung
pelantikan Arief-Sachrudin dan berharap mereka dapat berkomitmen untuk masyarakat dan dapat melanjutkan apa yang sudah dikerjakannya
Saat akan mendaftarkan diri jadi Calon Legislatif di Pemilu 2014, proses pengunduran dirinya sebagai wali kota telah diproses hingga disahkan di sidang paripurna DPRD Kota Tangerang. Namun, sesaat sebelum DCT diumumkan, Wahidin menyatakan dirinya mundur sebagai Caleg, merasa sudah cukup 30 tahun karier politiknya dan ingin mengajar. Pada saat pengumuman, Beliau ditetapkan masuk dalam
DCT (Daftar Calon Tetap) dari KPU. Menteri Dalam Negeri merasa kecolongan dan meminta Wahidin mundur dari Wali kota Tangerang. Komisioner KPU mengatakan pengunduran diri tidak bisa dilakukan sepihak pasca ditetapkan DCT. "Setelah melayangkan surat pengunduran diri sebagai Wali kota karena mendaftar sebagai caleg, dan akhirnya mengundurkan diri sebagai caleg, tapi namanya tetap ada di DCT,
pengunduran diri Wahidin Halim sebagai Wali kota tidak dapat ditarik kembali. Ia harus segera mundur sebagai Wali kota Tangerang sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Pasal 51 ayat (1) huruf k jo Pasal 51 ayat (2) huruf h UU Pemilu, yakni surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali," tegas Ray, Pengamat Politik Lingkar Madani. Ketua DPR yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menuding ketidakdewasanya Wahidin dalam berpolitik.
Wahidin juga langsung dicopot dari posisinya Ketua DPD Partai Demokrat Banten, dalam rapat yang disaksikan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. Surat tersebut ditandatangani Ketua Harian dan Sekjen tanggal 27 Agustus 2013. Alasan pencopotannya yaitu dikarenakan penolakan Wahidin atas instruksi partai ketika Pilkada Tangerang 2013 untuk mendukung Arief, Wahidin yang
melecehkan partai karena mengundurkan diri dari DCT Pileg 2014 serta melanggar pakta integritas yang sudah ditandatangani.