Karier Joko Widodo sebagai Wali Kota Surakarta
Platinum diberikan untuk siswa yang bersekolah di sekolah plus (sekolah gratis dari program pendidikan di Solo), sementara kartu Gold diberikan kepada warga miskin dan kartu Silver untuk warga mampu. Pemegang kartu Platinum dibebaskan dari iuran bulanan, uang gedung, dan biaya pribadi seperti tas, sepatu, buku, sementara pemegang kartu Gold dibebaskan dari biaya operasional dan pemegang kartu Silver diperlakukan
seperti pemegang kartu Gold. Namun, pembebasan biaya tidak berlaku untuk siswa SMA dan SMK, walaupun mereka akan disubsidi sebesar 50%.
Selama enam bulan pertama tahun 2012, 15235 kartu PKMS Silver dan 47940 kartu PKMS Gold dibagikan kepada rakyat Solo dengan biaya Rp 10.9 miliar, sehingga pada saat itu terdapat 221722 kartu PKMS Silver dan 14181 kartu PKMS Gold yang telah didistribusikan.
Menurut bocoran kawat diplomatik Wikileaks yang bertanggal 3 November 2008, Jokowi berhasil mengubah Solo dari "pusat radikalisme" menjadi "tempat wisata" berkat "pemerintahan yang baik dalam tingkatan lokal". Kawat diplomatik tersebut mencatat bahwa sebelum Jokowi mulai menjabat pada tahun 2005, Front Pembela Islam (FPI) sering meminta uang dari hotel-hotel dengan ancaman akan mengusir orang-orang barat dari Solo, dan wali
kota sebelum Jokowi tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Selain itu, pesantren Ngruki di Solo juga dikenal akan keterkaitannya dengan Abu Bakar Baasyir. Menurut kawat diplomatik tersebut, Jokowi berhasil memperbaiki keadaan dengan bekerjasama dengan polisi dan pemerintah pusat untuk meningkatkan keamanan dan memulai dialog dengan pemimpin-pemimpin radikal agar mereka berhenti meneror warga dan wisatawan.
Pada masa kepemimpinan Jokowi, pembangunan Solo Techno Park diselesaikan. Kompleks yang dibangun di wilayah seluas 7.1 hektare di Jebres ini dimaksudkan sebagai tempat produksi dan pelatihan teknik. Pada tahun 2012, Jokowi menjadikan Esemka (yang merupakan mobil rakitan siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan) sebagai mobil dinas resmi Jokowi. Inisiatif Jokowi membuat Esemka mendapat
perhatian media nasional. Solo Techno Park sendiri akan dijadikan sebagai pusat produksi massal mobil Esemka. Namun, mobil ini tidak lolos uji kelayakan nasional, sehingga proyek tersebut mangkrak dan lembaga Solo Techno Park pada tahun 2014 memproduksi mesin cetak digital.
Pada tahun 2011, Jokowi juga menandatangani "memorandum of understanding" (MoU) dengan Direktur Utama PT GMF AeroAsia Richard Budihadianto mengenai pengembangan kemampuan penyediaan sumber daya manusia dalam bidang perawatan pesawat terbang, sehingga Solo Techno Park menjadi tempat pelatihan teknisi pesawat terbang.
Pada 13 April 2008, Jokowi mendirikan tempat wisata kuliner malam di Solo yang disebut Galabo (Gladag Langen Bogan). Taman Balekambang yang sebelumnya terbengkalai juga diubah menjadi taman botani kecil yang dilengkapi dengan fasilitas "Wi-Fi". Ditambah lagi, Terminal Bus Tirtonadi diremajakan, sementara Taman Tirtonadi di dekatnya dijadikan ruang terbuka.
Jokowi juga membangun dan meremajakan beberapa pasar, seperti Pasar Windujenar pada tahun 2010 dan Pasar Burung Depok. Pasar Windujenar terletak tepat di kawasan Ngarsopuro yang turut disulap menjadi artistik dan dilengkapi dengan ruang terbuka untuk masyarakat. Kawasan ini kemudian terhubung dengan Jalan Slamet Riyadi yang dipercantik dengan keberadaan taman dan fasilitas internet gratis. Jokowi
juga melancarkan penataan koridor "city walk" di kawasan Kapten Mulyadi dan Mayor Kusmanto yang turut dilengkapi dengan fasilitas untuk pejalan kaki dan taman kota.
Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemkot Surakarta mendukung pengadaan toilet umum, hingga kota Solo terpilih menjadi tuan rumah World Toilet Summit ke-13 pada tahun 2013. Toilet umum dibangun di beberapa tempat wisata seperti di Slamet Riyadi, Gladag Langen Bogan, dan Kampung Batik Laweyan, dengan dana dari pemkot dan perusahaan swasta yang mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan.
Menurut Rushda Majeed dalam studi kasusnya mengenai kota Solo, Jokowi telah memperbaiki kondisi permukiman kumuh, meningkatkan layanan kesehatan, dan mereformasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. Ia juga membuka proses keuangan untuk umum dan menyediakan "one-stop service" bagi mereka yang hendak membuat izin bisnis atau izin-izin lainnya.