Republik Tiongkok (1912-1949)
memutuskan untuk menyerang dan menghilangkan Komunis terlebih dahulu, akibatnya ribuan jiwa tewas. Pada saat yang sama, konflik kekerasan lain terjadi di Tiongkok Selatan, dimana kaum Komunis yang lebih populer disana membantai pendukung Nasionalis. Peristiwa ini akhirnya mengarah pada Perang Saudara Tiongkok antara Nasionalis dan Komunis. Chiang Kai-shek berusaha menekan pihak
Komunis ke pedalaman saat ia berusaha untuk menghancurkan mereka, dan akhirnya mendirikan pemerintahan dengan Nanking sebagai ibukota pada tahun 1927. Pada tahun 1928, tentara Chiang menjatuhkan pemerintah Beiyang dan menyatukan seluruh bangsa, setidaknya secara nominal, memulai Dekade Nanjing.
Menurut teori Sun Yat-sen, tujuan KMT adalah untuk membangun kembali Tiongkok dalam tiga fase: fase pemerintahan militer dimana KMT akan mengambil alih kekuasaan dan menyatukan kembali Tiongkok dengan kekerasan; fase pengawasan politik; dan akhirnya fase demokrasi konstitusional. Pada tahun 1930 pihak Nasionalis yang mengambil alih kekuasaan militer
dan menyatukan Tiongkok memulai tahap kedua dengan menetapkan sebuah konstitusi sementara dan memulai periode yang disebut "pengawasan".
KMT dikritik karena dianggap memerintah dengan totalitariananisme, tetapi mereka mengklaim berusaha untuk membangun masyarakat demokratis modern. Antara lain, membuat Academia Sinica, Bank Sentral Tiongkok, dan lembaga lainnya. Pada tahun 1932, Tiongkok berhasil mengirimkan tim untuk pertama kalinya ke Olimpiade. Undang-undang disahkan dan kampanye dibuat untuk mempromosikan hak-hak perempuan. Kemudahan
dan kecepatan komunikasi juga memungkinkan fokus pada masalah sosial, termasuk orang-orang dari desa-desa. Gerakan Rekonstruksi Pedesaan adalah salah satu keuntungan dari kebebasan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial.
Sejarawan seperti Edmund Fung berpendapat bahwa membangun demokrasi di Tiongkok pada waktu itu tidak mungkin. Bangsa ini sedang berperang dan dibagi antara Komunis dan Nasionalis. Korupsi dan kurangnya arah pemerintahan juga mencegah setiap reformasi yang signifikan. Chiang menyadari kurangnya kerja nyata yang dilakukan dalam pemerintahannya dan mengatakan kepada Dewan Negara:
"Organisasi kami menjadi lebih buruk dan lebih buruk, banyak anggota staf hanya duduk di meja mereka dan menatap ke ruang angkasa, yang lain membaca surat kabar dan yang lain tidur". Pemerintah Nasionalis mulai membuat rencana konstitusi pada 5 Mei 1936.
Selama zaman ini serangkaian perang besar-besaran terjadi di Tiongkok barat, termasuk Pemberontakan Kumul, Perang Tiongkok-Tibet dan Invasi Soviet ke Xinjiang. Meskipun pemerintah pusat secara nominal mengendalikan seluruh negara selama periode ini, sebagian besar kawasan Tiongkok tetap di bawah kekuasaan semi-otonom oleh panglima perang lokal, pemimpin militer provinsi atau koalisi panglima perang.
Pemerintahan Nasionalis terkuat berada di wilayah timur di sekitar ibukota Nanjing, tetapi militeris regional seperti Feng Yuxiang dan Yan Xishan mempertahankan otoritas lokal. Perang Dataran Tengah tahun 1930, agresi Jepang pada tahun 1931 dan Mars Panjang Tentara Merah pada tahun 1934 memberikan lebih banyak kekuatan untuk pemerintah pusat, namun tarik ulur terus berlangsung dan bahkan terjadi pertentangan, seperti dalam Pemberontakan Fujian.
Beberapa masyarakat Tiongkok punya ilusi tentang keinginan Jepang di negerinya. Dikarenakan kekurangan bahan baku dan ditekan oleh pertumbuhan populasi, Jepang memulai perebutan Manchuria pada bulan September 1931 dan mendirikan Manchukuo dengan mantan kaisar Qing Puyi sebagai kepala negara boneka pada tahun 1932. Hilangnya Manchuria dan potensi besar untuk pengembangan industri dan industri perang, merupakan pukulan
bagi perekonomian Kuomintang. Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan pada akhir Perang Dunia I, tidak dapat bertindak dalam menghadapi pembangkangan Jepang.
Jepang mulai menekan dari selatan Tembok Besar ke Tiongkok utara dan provinsi-provinsi pesisir. Kemarahan Tiongkok terhadap Jepang sudah bisa ditebak, tetapi kemarahan juga ditujukan terhadap Chiang dan pemerintah Nanking, yang pada saat itu lebih sibuk dengan kampanye pemusnahan anti-Komunis dibandingkan dengan melawan penjajah Jepang. Slogan "Pentingnya keutuhan internal sebelum
bahaya eksternal" terpaksa dihilangkan pada bulan Desember 1936, ketika Chiang Kai-shek, dalam sebuah acara yang sekarang dikenal sebagai Insiden Xi'an, diculik oleh Zhang Xueliang dan dipaksa untuk bersekutu dengan Komunis untuk melawan Jepang di Pesatuan Kedua KMT-PKT melawan Jepang.
Perlawanan Tiongkok menegang setelah 7 Juli 1937, ketika bentrokan terjadi antara pasukan Tiongkok dan Jepang di luar Beijing (kemudian bernama Beiping) dekat Jembatan Marco Polo. Pertempuran ini menyebabkan awal perang antara Tiongkok dan Jepang, meskipun kedua pihak tidak menyatakan perang. Shanghai jatuh setelah tiga bulan pertempuran dimana Jepang menderita karena korban yang amat banyak, baik dalam tentara dan angkatan
laut. Ibu kota Nanjing jatuh pada bulan Desember 1937. Kejatuhan Nanjing diikuti oleh insiden pembunuhan dan perkosaan massal yang dikenal sebagai Pembantaian Nanjing. Ibu kota negara sementara akhirnya dideklarasikan di Wuhan yang kemudian diganti menjadi Chongqing yang menjadi pusat pemerintahan sampai 1945. Pada 1940 kolaborator Wang Jingwei mendirikan "Republik Tiongkok" yang bertentangan dengan
pemerintah Chiang Kai-shek, meskipun klaim mereka secara signifikan terhambat karena sifatnya sebagai negara boneka Jepang dan mengendalikan wilayah yang terbatas, bersama dengan kekalahan pihaknya pada akhir perang.
Front Persatuan antara Kuomintang dan PKT berlangsung dengan efek yang bermanfaat bagi PKT yang terkepung, meskipun kemenangan Jepang menjadi stabil di Tiongkok utara, daerah pesisir dan Lembah Sungai Yangtze di Tiongkok Tengah. Setelah 1940 konflik antara Kuomintang dan Komunis menjadi lebih sering di daerah yang tidak di bawah kendali Jepang. Masuknya Amerika Serikat ke Perang Pasifik
setelah 1941 mengubah sifat hubungan mereka. Komunis memperluas pengaruh mereka, dan Kuomintang berusaha untuk menetralisir penyebaran pengaruh komunis. Sementara itu Tiongkok utara telah disusupi secara politik oleh politisi Jepang di Manchukuo yang menggunakan fasilitas, seperti Wei Huang Gong.
Pada tahun 1945 Republik Tiongkok muncul dari perang, nominal dengan kekuatan militer yang besar namun sebenarnya ekonomi terpuruk dan di ambang perang saudara habis-habisan. Ekonomi memburuk, dilemahkan oleh tuntutan militer dari perang asing dan perselisihan internal, dengan inflasi spiral, pengambilan keuntungan oleh pihak Nasionalis, spekulasi dan penimbunan. Kelaparan datang setelah perang, dan jutaan orang
kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan kondisi tidak menentu di banyak bagian negara. Situasi semakin rumit dengan kesepakatan Sekutu di Konferensi Yalta pada bulan Februari 1945 yang membawa pasukan Soviet ke Manchuria untuk mempercepat penghentian perang melawan Jepang. Meskipun Tiongkok tidak pernah hadir di Yalta, mereka telah berkonsultasi dan telah setuju untuk mengizinkan Soviet memasuki perang dengan keyakinan bahwa Uni Soviet hanya akan berurusan dengan pemerintah Kuomintang.
Setelah berakhirnya perang pada bulan Agustus 1945, Pemerintah Nasionalis pindah kembali ke Nanjing. Dengan bantuan Amerika, tentara Nasionalis pindah ke utara seiring menyerahnya Jepang di daerah itu. Uni Soviet, sebagai bagian dari perjanjian Yalta yang memungkinkan pengaruh Soviet di Manchuria, membongkar dan menghancurkan lebih dari setengah peralatan industri yang ditinggalkan di sana oleh Jepang. Kehadiran
Soviet di timur laut Tiongkok memungkinkan Komunis untuk bergerak cukup lama untuk mempersenjatai diri dengan peralatan yang diambil dari bekas tentara Jepang. Terjadi masalah yang mengejutkan mengenai rehabilitasi daerah yang sebelumnya diduduki Jepang dan merekonstruksi bangsa dari kerusakan akibat perang berlarut-larut.