Referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016
Referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa, dikenal dengan istilah Referendum UE di Britania Raya, adalah referendum tak mengikat yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Juni 2016, di Britania Raya dan Gibraltar dan bertujuan menggalang dukungan kelanjutan keanggotaan negara tersebut di Uni Eropa. Hasil referendum menyatakan bahwa Britania Raya memutuskan keluar dari UE dengan 51.9% suara Keluar dan 48.1% suara Bertahan, tetapi
hasilnya membelah posisi negara-negara konstituen Britania Raya; Inggris dan Wales memilih keluar, namun Skotlandia dan Irlandia Utara memilih bertahan.
Keanggotaan di Uni Eropa dan organisasi pendahulunya telah menjadi perdebatan di Britania Raya sebelum dan setelah negara tersebut bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC, atau ""Common Market"") pada tahun 1973. Sesuai dengan komitmen manifesto Partai Konservatif, dasar hukum penyelenggaraan referendum ditetapkan oleh Parlemen Britania Raya melalui Undang-Undang Referendum Uni Eropa 2015. Ini merupakan kedua
kalinya pemilih di Britania Raya diminta menggunakan hak suaranya dalam persoalan keanggotaan Britania Raya yang sebelumnya diadakan pada tahun 1975; 67% suara memilih untuk melanjutkan keanggotaan di UE.
Britain Stronger in Europe adalah organisasi kampanye utama yang mendukung bertahannya Britania Raya di UE, dan Vote Leave adalah organisasi kampanye utama yang mendukung keluarnya Britania Raya dari UE. Berbagai grup kampanye, partai politik, perusahaan, serikat pekerja, surat kabar, dan tokoh ternama terlibat dalam kampanye referendum. Pendukung keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa- sering disebut Brexit
(lakuran kata ""British"" yang berarti Britania dan ""exit"" yang berarti keluar)- berpendapat bahwa UE mengalami defisit demokrasi dan menjadi anggota UE justru melemahkan kedaulatan nasional. Pendukung keanggotaan di UE berpendapat bahwa di dunia yang penuh organisasi supranasional ini, kerugian akibat kehilangan kedaulatan tergantikan oleh manfaat
keanggotaan di UE. Kubu Keluar berpendapat bahwa Britania Raya bisa lebih mampu mengendalikan imigrasi sehingga mengurangi tekanan pada pelayanan publik, perumahan, dan pekerjaan; menghemat iuran keanggotaan Uni Eropa senilai miliaran pound; memungkinkan Britania Raya membuat kesepakatan perdagangannya sendiri; dan membebaskan Britania Raya dari regulasi dan birokrasi UE yang dirasa tidak perlu
dan boros. Kubu Bertahan berpendapat bahwa meninggalkan UE akan mengancam kemakmuran Britania Raya; melemahkan pengaruhnya dalam hubungan internasional; mengancam keamanan nasional karena tidak lagi memiliki akses ke pusat data kriminal Eropa; dan memunculkan hambatan perdagangan antara Britania Raya dan UE. Secara spesifik, mereka berpendapat bahwa keputusan keluar akan menghilangkan lapangan pekerjaan, menunda investasi ke Britania Raya, dan membahayakan bisnis.
Menanggapi hasil referendum, pemerintah Skotlandia pada tanggal 24 Juni 2016 mengumumkan bahwa para pejabat pemerintahan merencanakan referendum kedua terkait kemerdekaan dari Britania Raya. Pasar keuangan bereaksi negatif terhadap hasil referendum. Harga saham dan nilai pound sterling jatuh bebas. Referendum ini berkaitan dengan perseteruan internal di tubuh Partai Konservatif. Perdana Menteri David Cameron menyatakan akan mengundurkan diri per Oktober karena kalah dalam referendum ini.
Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dibentuk tahun 1957. Britania Raya pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan pada tahun 1961, namun diveto oleh Perancis. Permohonan kedua diterima dan Britania Raya resmi bergabung tahun 1973; referendum perpanjangan keanggotaan dua tahun kemudian disetujui oleh 67% suara. Integrasi politik mulai dibahas setelah Uni Eropa (UE) didirikan melalui Perjanjian Maastricht tahun 1993. UE menggantikan EEC setelah Perjanjian Lisbon.
Setelah pemilu Parlemen Eropa tahun 2014, Partai Kemerdekaan Britania Raya (UKIP) memperoleh mayoritas suara dan menggeser posisi Partai Konservatif ke posisi ketiga. UKIP menjadi partai pertama selain Konservatif atau Buruh yang memuncaki hasil jajak pendapat nasional dalam kurun 108 tahun. Karena sistem pemilu Parlemen Eropa menggunakan perwakilan proporsional, UKIP menguasai porsi perwakilan Britania Raya di Parlemen Eropa.
Pada Januari 2013, Perdana Menteri David Cameron berjanji bahwa, apabila Partai Konservatif memenangi mayoritas suara parlemen pada pemilu 2015, pemerintah akan merundingkan mekanisme yang lebih menguntungkan untuk melanjutkan keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa. Perundingan ini dilakukan sebelum referendum keanggotaan terlaksana. Bulan Mei 2013, Partai Konservatif menerbitkan draf RUU Referendum UE dan memaparkan rencana renegosiasi
serta referendum apabila David Cameron menang pemilu. Draf RUU mencantumkan bahwa referendum harus dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2017.
Draf RUU ini awalnya diajukan sebagai RUU pribadi oleh anggota parlemen James Wharton dari Partai Konservatif. RUU ini dibahas untuk pertama kalinya di House of Commons pada tanggal 19 Juni 2013. Cameron disebut-sebut "sangat puas" dan akan memastikan "dukungan penuh Partai Konservatif" untuk RUU ini.
Terkait kemampuan RUU yang mewajibkan pemerintah Britania Raya melaksanakan referendum pada periode Parlemen 2015-20, sebuah penelitian parlemen menyatakan bahwa:RUU ini hanya mengizinkan referendum keanggotaan di Uni Eropa pada akhir Desember 2017 dan tidak mencantumkan waktu pastinya. RUU ini meminta Menteri Luar Negeri mengirim surat perintahnya pada akhir 2016. [...] Apabila tak satu partai pun mendapat
mayoritas suara pada [pemilu selanjutnya tahun 2015], kelangsungan surat perintah tersebut pada sidang Parlemen selanjutnya tidak bisa dipastikan.
RUU ini dibahas untuk kedua kalinya tanggal 5 Juli 2013, disetujui 304 suara banding nol karena hampir semua anggota parlemen Partai Buruh dan Demokrat Liberal abstain, disahkan oleh Commons bulan November 2013, dan dipersembahkan kepada House of Lords bulan Desember 2013, tetapi dibatalkan oleh anggotanya.
Anggota parlemen Partai Konservatif Bob Neill kemudian mengajukan "Alternative Referendum Bill" kepada House of Commons. Setelah dibahas tanggal 17 Oktober 2014, RUU ini diserahkan kepada Komite RUU Publik. Karena gagal memenuhi persyaratan keuangan, RUU ini tidak dapat diteruskan sebelum Pembubaran Parlemen tanggal 27 Maret 2015.
Di bawah kepemimpinan Ed Miliband tahun 2010 hingga 2015, Partai Buruh tidak menyetujui referendum keanggotaan kecuali ada perpindahan kekuasaan lebih lanjut dari Britania Raya ke Uni Eropa. Dalam manifesto pemilu 2015, Partai Demokrat Liberal berjanji mengadakan referendum keanggotaan apabila perjanjian-perjanjian UE mengalami perubahan. Partai Kemerdekaan Britania Raya (UKIP), Partai Nasional Britania (BNP), Partai Hijau, Partai Serikat Demokrat, dan Respect Party mendukung penyelenggaraan referendum.
Ketika Partai Konservatif memenagi mayoritas suara kursi House of Commons pada pemilu Mei 2015, Cameron menegaskan kembali komitmen manifesto partainya tentang referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa pada akhir 2017 dengan syarat setelah "merundingkan kesepakatan baru [keanggotaan] Britania Raya di UE".
Agar referendum dapat dilaksanakan di seluruh Britania Raya dan Gibraltar, dua undang-undang perlu disahkan. Undang-Undang Referendum Uni Eropa 2015 disahkan oleh Parlemen Britania Raya dan menerima Persetujuan Kerajaan pada tanggal 17 Desember 2015. Undang-Undang (Referendum) Uni Eropa 2016 disahkan oleh Parlemen Gibraltar supaya referendum dapat dilaksanakan di Gibraltar dan menerima Persetujuan Kerajaan pada tanggal 28 Januari 2016.