Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
ini akan menghasilkan naiknya semua harga. Selain itu, untuk menanggulangi turunnya standar hidup warga Krimea, Rusia harus menyubsidi warga Krimea selama beberapa bulan. Secara total, Kommersant memperkirakan biaya integrasi Krimea ke Rusia berjumlah kurang lebih $ 30 milyar untuk dasawarsa mendatang, alias $3 milyar per tahunnya.
Di sisi lain, pakar minyak barat memperkirakan bahwa dengan berintegrasinya Krimea ke Rusia, yang berarti penguasaan daerah di Laut Hitam yang lebih dari tiga kali wilayah tanah Krimea, Rusia mendapatkan akses ke cadangan minyak dan gas bumi yang kemungkinan besar bernilai trilyunan dolar. Hal ini juga mencabut peluang Ukraina untuk bisa mandiri dalam kebutuhan energinya. Secara
langsung, menurut para analis, integrasi Krimea memungkinkan Moskwa untuk mengubah rute pipa "Aliran Selatan", dan dengan ini Rusia bisa menghemat uang, waktu, dan tantangan pembangunan. Selain itu, hal ini juga memungkinkan Rusia untuk menghindar membangun pipa di wilayah teritorial Turki. Pada rancangan aslinya, hal ini wajib dilakukan untuk menghindari wilayah Ukraina.
Pengusaha Chechnya-Rusia, Ruslan Baisarov, menyatakan bahwa ia siap menginvestasikan 12 milyar Rubel dalam pembangungan resor bahari modern di Krimea, yang diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja untuk 1300 orang. Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya, menyatakan bahwa pengusaha Chechnya lainnya juga berencana berinvestasi di Krimea.
Dinas Federal Rusia Urusan Komunikasi memperingatkan bahwa pada periode transisi para operator Rusia harus mengubah kapasitas penomoran dari para pelanggan. Kode negara akan diubah dari Ukraina +380 menjadi Rusia +7. Kode wilayah di Ukraina bermula dengan 65, namun pada kode negara +7, kode wilayah yang bermula dengan 6 diberikan kepada Kazakhstan, yang juga memiliki kode negara +7 sebagai sesama negara ahli waris Uni
Sovyet. Maka kode-kode wilayah di Krimea harus diubah. Penyelia memberikan kode 869 kepada Sevastopol, dan Semenanjung Krimea secara keseluruhan mendapatkan kode 365. Pada masa integrasi dengan Rusia, para penyelia pelayanan telepon dan internet di Krimea dan Sevastopol dihubungkan ke dunia luar melewati wilayah Ukraina. Menteri Komunikasi Rusia, Nikolai Nikiforov, mengumumkan lewat kicauannya di akunnya di
Twitter bahwa kode pos sekarang memiliki enam angka. Pada kode pos sekarang akan ditambahi angka dua pada awalnya. Sebagai contoh, kode pos Simferopol, 95000, akan menjadi 295000. Mengenai perbatasan Krimea, Kepala Badan Federal Rusia untuk Pengembangan Fasilitas Perbatasan Negara ("Rosgranitsa"), Konstantin Busygin, yang berbicara pada suatu pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Perdana
Menteri Rusia, Dmitry Rogozin, di Simferopol (ibu kota Krimea) menyatakan bahwa perbatasan negara Rusia di utara Krimea menurutnya sekarang merupakan perbatasan antara Rusia dan Ukraina yang akan dilengkapi dengan fasilitas selengkapnya. Di daerah yang sekarang menjadi perbatasan antara Krimea dan Ukraina, pihak Rusia menggali teluk-teluk yang berupa danau asin yang merupakan perbatasan
alami, dan di lajur-lajur tanah yang tersisa mereka membuat tanah tak bertuan yang di kedua sisinya dipasangi pagar berduri.
Pada tanggal 9 Mei 2014, amendemen anti-ekstrimis mulai berlaku setelah dimasukkan ke KUHP Rusia yang sebelumnya disetujui pada bulan Desember 2013. Pasal 280.1 menyatakan penghasutan atas pelanggaran keutuhan wilayah Federasi Rusia (termasuk seruan untuk berpisahnya Krimea dari Rusia) sebagai pelanggaran kriminal di Rusia, dan dihukum dengan denda sebesar 300000 Rubel atau dihukum penjara selama 3
tahun. Apabila pernyataan seperti ini dilakukan di media massa atau internet, maka hukumannya bisa berupa kerja paksa sampai 480 jam atau penjara selama lima tahun.
Setelah integrasi Krimea, menurut laporan Dewan Masyarakat Sipil dan Hak-Hak Azasi Manusia (yang merupakan badan pemerintahan Rusia) di situs web mereka, orang-orang Tatar yang melawan pemerintahan Rusia yang baru akan dicekal, undang-undang Rusia yang membatasi kebebasan berpendapat diterima, dan pihak berwenang baru yang pro Rusia "melikuidasi" Patriarkhat Kiev Gereja Ortodoks di semenanjung ini.
Setelah integrasi, pada tanggal 16 Mei 2014 pihak berwenang pro Rusia di Krimea melarang peringatan tahunan Deportasi Bangsa Tatar Krimea oleh Stalin pada tahun 1944, dengan alasan "kemungkinan adanya provokasi oleh kaum ekstrimis". Sebelumnya, ketika Krimea masih dikuasai oleh Ukraina, peringatan-peringatan ini dilaksanakan setiap tahun. Pihak berwenang pro Rusia juga
melarang Mustafa Jemilev (seorang aktivis HAM, pengkritik Sovyet, anggota Parlemen Ukraina, dan mantan ketua Majelis Tatar Krimea) untuk masuk ke Krimea. Selain itu, Majelis juga melaporkan bahwa para perwira dinas intelijen Rusia (FSB) menggerebek beberapa rumah warga Tatar Krimea pada pekan yang sama, dengan alasan "kecurigaan terhadap aktivitas teroris". Komunitas Tatar
akhirnya tetap juga melakukan peringatan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan akbar, menentang pelarangan ini. Sebagai tanggapannya, pihak berwenang Rusia menerbangkan helikopter-helikopter di atas pertemuan-pertemuan umum mereka, untuk mengganggu mereka.
Segera setelah perjanjian integrasi ditandatangani pada bulan Maret, Menteri Luar Negeri Ukraina memanggil Wakil Utama Rusia di Ukraina dan memberinya "note verbale" untuk memprotes pengakuan Republik Krimea oleh Rusia dan pencaplokannya setelah itu. Dua hari kemudian, Verkhovna Rada mengecam perjanjian ini dan berseru bahwa tindakan-tindakan Rusia merupakan "pelanggaran besar hukum internasional". Rada
juga berseru kepada Dunia Internasional untuk tidak mengakui "apa yang disebut Republik Krimea" atau pencaplokan Krimea dan Sevastopol oleh Rusia sebagai subyek federal baru.
Pada tanggal 15 April 2014, Verkhovna Rada menyatakan bahwa Republik Otonom Krimea dan Sevastopol berada di bawah "pendudukan sementara" oleh militer Rusia. Wilayah-wilayah ini juga dianggap sebagai "bagian tak terpisahkan dari Ukraina" dan tunduk terhadap undang-undang Ukraina. Selain itu, sebuah undang-undang istimewa juga ditetapkan oleh Rada, yang membatasi gerakan warga negara asing
dari dan ke Semenanjung Krimea dan melarang beberapa aktivitas usaha. Undang-undang ini juga melarang badan-badan negara yang dibentuk dengan melanggar Undang-undang Ukraina dan menyebut bahwa tindakan mereka tidak berlaku secara hukum. Hak-hak pemilu Krimea untuk berpartisipasi dalam Pemilu Ukraina juga ditangguhkan. Undang-undang ini tidak memiliki efek apa pun di Krimea karena adanya keadaan saling tidak mengakui antara Kiev dan Simferopol.
Pada tanggal 15 Maret 2014, sebuah resolusi yang diprakarsai oleh Amerika Serikat diajukan di dalam rapat Dewan Keamanan PBB untuk menegaskan kembali komitmen dewan ini menjaga "kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina". Sejumlah 13 anggota dewan mendukung resolusi ini, sementara RRC abstain dan Rusia memveto resolusi ini karena menyatakan bahwa
Referedum Krimea 2014 mengenai masa depan Semenanjung Krimea adalah ilegal. Veto Rusia di Dewan Keamanan PBB ini diikuti dengan sebuah referendum yang diadakan secara berhasil pada tanggal 16 Maret 2014 oleh badan legislatif Krimea dan pemerintahan lokal di Sevastopol. Setelah referendum, Republik Krimea memproklamasikan kemerdekaannya dari Ukraina sehari sesudahnya, mencari keanggotan PBB, dan meminta untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Pada hari yang sama, Rusia mengakui Krimea sebagai negara berdaulat.
Pada tanggal 27 Maret 2014, Sidang Umum PBB menyetujui sebuah resolusi (resolusi 68/282) yang menuliskan bahwa referendum yang berakhir dengan pencaplokan Krimea oleh Rusia adalah ilegal. Rancangan resolusi yang semula berjudul "Keutuhan wilayah Ukraina" diprakarsai secara bersama oleh Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Kosta Rika, Lituania, Polandia, dan Ukraina. Resolusi ini menegaskan