Hukum propaganda gay Rusia
Hukum federal Rusia "untuk Keperluan Melindungi Anak-Anak dari Informasi yang Mengadvokasikan Penyangkalan Nilai-Nilai Keluarga Tradisional", yang juga dikenal dalam media berbahasa Inggris sebagai hukum propaganda gay dan hukum anti-gay, adalah sebuah undang-undang yang disetujui oleh Duma Negara pada 11 Juni 2013 (dengan satu anggota parlemen menyatakan abstain-Ilya Ponomarev), dan ditandantangani oleh Presiden Vladimir Putin pada 30 Juni 2013.
Pemerintah menyatakan bahwa keperluan untuk hukum tersebut adalah untuk melindungi anak-anak dari persebaran homonormativitas- konten yang mengakui homoseksualitas sebagai sebuah norma dalam masyarakat- dengan argumen bahwa homoseksualitas adalah norma yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga tradisional. Statuta tersebut mengamandemenkan hukum perlindungan anak dan
Kitab Federasi Rusia tentang Tindakan Administratif, untuk membuat persebaran "propaganda hubungan seksual non-tradisional" menjadi kecil. Definisi ini meliputi material-material yang "menyebarkan pemahaman dalam" hubungan semacam itu; menyebabkan "bentuk seksual non-tradisional"; atau "[menghadirkan] gagasan tentang nilai kesetaraan sosial hubungan seksual tradisional dan non-tradisional." Bisnis-bisnis
dan organisasi-organisasi juga dipaksa ditutup sementara jika melanggar hukum tersebut, dan para warga asing ditangkap dan ditahan sampai 15 hari kemudian dideportasi, atau didenda sampai 5.000 ruble dan dideportasi.
Hukum yang didukung Kremlin tersebut diterapkan nasionalis Rusia jauh, namun meraih dukungan besar dari masyarakat Rusia. Hukum tersebut disanjung oleh Komisi Venesia dari Dewan Eropa (dimana Rusia menjadi anggotanya), oleh Komite Hak Asasi Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. Beberapa kritikus
mengkarakterisktikannya sebagai pencekalan efektif terhadap pempromosian hak asasi dan budaya komunitas LGBT. Hukum tersebut juga dikritik karena berujung pada peningkatan dan justifikasi kekerasan homofobik, sementara hukum tersebut berdampak pada Olimpiade Musim Dingin yang dituanrumahi oleh Sochi, karena Piagam Olimpiade secara jelas menentang berbagai bentuk diskriminasi.
Disamping kenyataan bahwa kota-kota Moskwa dan Saint Petersburg dikenal karena komunitas LGBT mereka, terdapat pertumbuhan penentangan terhadap hak gay di kalangan politikus sejak 2006. Kota Moskwa aktif menolak perijinan pawai-pawai gay, dan mantan walikota Moskwa Yuri Luzhkov mendukung penolakan kota tersebut untuk mengijinkan dua acara Moscow Pride pertama, menyebut mereka sebagai "pengikut setan"
dan mendakwa kelompok-kelompok barat karena menyebarkan "jenis pencerahan ini" di negara tersebut. Anggota parlemen Fair Russia Alexander Chuev juga menentang hak asasi gay dan berniat untuk mengenalkan hukum "propaganda" serupa pada 2007. Tanggapannya, penggiat hak LGBT dan pendiri Moscow Pride Nikolay Alexeyev membongkar dalam acara bincang-bincang televisi " ареру!" dimana Chuev secara terbuka terlibat dalam hubungan sesama jenis sebelum ia menjabat.
Pada 2010, Rusia didenda oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atas tuduhan dari Alexeyev bahwa kota-kota mendiskriminasi kaum gay dengan menolak perijinan pawai-pawainya. Meskipun mengklaim sebuah risiko pelanggaran, pengadilan tersebut menafsirkan keputusan-keputusan tersebut mendukung kelompok-kelompok yang menentang unjuk-unjuk rasa semacam itu. Pada Maret 2012, seorang
hakim Rusia mencekal pendirian Pride House di Sochi untuk Olimpiade Musim Dingin 2014, menyatakan bahwa itu akan "mengganggu keamanan masyarakat Rusia", dan ini berseberangan dengan kebijakan dan moralitas masyarakat "di wilayah perlindungan anak-anak dan ibu rumah tangga." Pada Agustus 2012, Moskwa mendorong pelarangan terhadap permintaan Nikolay Alexeyev untuk perijinan 100 tahun untuk mengadakan Moscow Pride setiap tahun, dengan alasan kemungkinan penyakit masyarakat.
UU "Tentang Perlindungan Anak-Anak dari Informasi yang Mencederai Kesehatan dan Pengembangan Mereka" mengenalkan hukum-hukum yang melarang penyebaran material "mencederai" di kalangan anak-anak. Ini meliputi konten yang "memberikan ketakutan, horor atau kepanikan pada anak-anak", pornografi, bersama dengam material-material yang menampilkan kekerasan, kegiatan tak berhukum,
penyalahgunaan substansial, atau pencederaan diri sendiri. Sebuah amendemen untuk hukum tersebut yang disahkan pada 2012 memajukan sebuah sistem rating konten mandatori untuk material yang disebarkan melalui sebuah "jaringan informasi dan telekomunikasi" (meliputi televisi dan internet), dan menghimpun sebuah daftar hitam untuk situs-situs web yang disensor yang berisi pornografi anak atau konten yang menampilkan penyalahgunaan narkoba dan bunuh diri.
Amandemen tahun 2013, yang menambahkan "propaganda hubungan seksual non-tradisional" sebagai sebuah kelas konten pencederaan di bawah hukum tersebut adalah, menurut Pemerintah Rusia, ditujukan untuk melindungi anak-anak dari keberadaan konten yang menggambarkan homoseksualitas sebagai sebuah "norma perilaku". Tujuannya adalah untuk melindungi nilai-nilai keluarga "tradisional";
pengarang UU Yelena Mizulina (ketua Komite Duma untuk Keluarga, Wanita dan Anak-anak, yang disebut oleh beberapa orang sebagai seorang "salibis moral"), berpendapat bahwa hubungan "tradisional" antara pria dan wanita mewajibkan perlindungan khusus di bawah hukum Rusia. Amandemen tersebut juga meluas pada hukum-hukum serupa yang diberlakukan oleh beberapa wilayah Rusia, yang
meliputi Ryazan, Arkhangelsk (yang mengulang hukumnya tak lama setelah pengecahan versi federal tersebut), dan Saint Petersburg.
Mark Gevisser menulis bahwa yang didukung hukum Kremlin adalah sebuah perwujudan dari "sikap dramatis terhadap homofobia" di Rusia yang dimulai pada tahun-tahun sebelum pengesahan hukum tersebut. Gevisser menyatakan bahwa pengesahan hukum tersebut membolehkan pemerintah Rusia untuk menemukan "landasan umum" dengan nasionalis jauh, dan juga menunjang beberapa orang Rusia yang memandang
"homoseksualitas sebagai tanda dorongan kemerosotan dalam era globalisasi." Ia menulis: "Beberapa orang Rusia merasa bahwa mereka dapat menjaga diri mereka sendiri melawan tsunami kebudayaan ini dengan menunjung klaim terhadap 'nilai-nilai tradisional', dimana penolakan terhadap homoseksualitas adalah perpendekan tangan termudah. Pesan ini memainkan hal menonjol bagi sebuah
pemerintahan yang berniat untuk melakukan mobilisasi melawan penurunan demografi (homoseksual tanpa anak itu kejam) dan dorongan dari Gereja Ortodoks Rusia (homoseksual dengan anak itu kejam)."
Artikel 1 dari UU tersebut mengamandemenkan Tentang Perlindungan Anak dari Pencederaan Informasi terhadap Kesehatan dan Pengembangan Mereka dengan tujuan mengklasifikasikan "propaganda hubungan seksual non-tradisional" sebagai kelas material yang tak harus disebarkan ke kalangan tersebut. Istilah tersebut didefinisikan sebagai material-material yang "[ditujukan] menyebabkan kalangan kecil untuk membentuk
pradisposisi seksual non-tradisional, ketonjolan atraktif terhadap hubungan seksual non-tradisional, atau melakukan tindak kejahatan." Artikel 2 membuat amandemen serupa untuk "Tentang panduan dasar untuk hak anak dalam Federasi Rusia", memerintahkan pemerintah untuk melindungi anak dari material semacam itu.
Artikel 3 dari UU tersebut mengamandemenkan Kitab Federasi Rusia tentang Tindakan Administratif dengan Artikel 6.21, yang memberikan hukuman bagi para pelanggar larangan propaganda tersebut: warga negara Rusia yang didakwa bersalah dapat dikenakan denda sampai 5.000 rubel, dan para pegawai negeri dapat meraih denda sampai 50.000 rubel. Organisasi-organisasi atau usaha-usaha didenda sampai 1 juta rubel dan dipaksa menghentikan