Mulyanto
Dr. Mulyanto, M.Eng. adalah seorang birokrat yang pernah mewujudkan reformasi birokrasi dan menerapkan Wilayah Bebas Korupsi pada instansi yang dipimpinnya.
Dr. Mulyanto, M.Eng. lahir di Jakarta 26 Mei 1963. Masa kecilnya dihabiskan di Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Hidup dalam lingkungan perkampungan kumuh dekat dengan Pasar Timbul. Ia menikah dengan Ritta Purbowati dan dikaruniai tiga orang anak, yakni Haniva Az-Zahra, Asma Jundiyah, dan Muhammad Hisyam.
Setamat SMAN 10 Jakarta Pusat, pada tahun 1981 ia meneruskan kuliah di jurusan Fisika FMIPA UI. Pada semester VII tahun 1985, mendapat ikatan dinas dari BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. Mulyanto berkuliah mengambil jurusan Matematika dan kemudian melanjutkan ke jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI. Sebelum lulus sekolah S1, sudah mendapatkan ikatan dinas dengan BATAN sebagai pegawai negeri.
Setelah lulus S1 mendapatkan beasiswa ristek dari Program yang dicanangkan oleh BJ Habibie. Kuliah S2 di Jepang selama 3 tahun di Tokyo Institute of Technology, Mulyanto mengambil bidang teknik nuklir, dan melanjutkan S3 di Jepang dalam bidang yang sama selama 3 tahun.
Pulang ke Indonesia dan melanjutkan kerja sebagai peneliti bidang nuklir di BATAN. Kemudian pada tahun 2004 ditarik pindah ke Kementan oleh Menteri Pertanian yang menjabat saat pada Kabinet Indonesia Bersatu 1 yakni Anton Apriyantono. Ia bekerja sebagai staf ahli dalam bidang Sistem Informasi dan Pengawasan. Kemudian naik jabatan di Kementan menjadi Inspektur Jenderal bidang Pengawasan.
Secara intensif dia meningkatkan sistem pengawasan di Departemen Pertanian dengan menerapkan indikator kinerja pengawasan yang makin relevan dan terukur serta menggerakkan program pencegahan korupsi, yang diberi nama program WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Melalui program WBK ini, Deptan mendapat dua Rekor MURI, yakni pertama sebagai Penyelenggara Pelatihan Wilayah Bebas Korupsi Terbesar yang diikuti oleh sekitar 1500 orang, dan
kedua sebagai Pelopor dalam menyelenggarakan konsep Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pada tahun yang sama KPK memberi penghargaan kepada Deptan berupa Apresiasi KPK 2009 atas inisiatif Deptan mengimplementasikan konsep Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), suatu apresiasi yang setara dengan Apresiasi KPK kepada gerakan masyarakat "cicak dan buaya". Selain itu,
berdasarkan survei KPK, Pada tahun yang sama Deptan mendapat penghargaan KPK sebagai Departemen Paling Berintegritas untuk 2 kategori. Penghargaan KemenPAN sebagai kementerian yang berinisiatif dalam pemberantasan korupsi diberikan kepada Deptan setelah Kemenkeu.
Setelah sukses di Departemen Pertanian, Mulyanto melanjutkan karier birokrasinya di Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) pada tengah tahun 2010 sebagai Sekretaris Kementerian (Sesmen), yang menangani aspek anggaran, perencanaan, SDM, humas, dan supporting system management lainnya. Ia mendorong Kemenristek menjadi lembaga yang reformis dan akuntabel melalui gerakan Reformasi Birokrasi, yang
mendapat pengakuan dari Kemenpan dan RB. Melalui forum Sesmen-Sestama, ia menggelorakan semangat Reformasi Birokrasi di LPNK (Lembaga Pemerintah non Kementerian) dalam lingkup koordinasi Kemenristek pada masa itu, yakni BPPT, LIPI, BATAN, BAPETEN, LAPAN, BSN, dan BIG. Gerakan agar birokrasi pemerintah lebih melayani, akuntabel, efektif, dan efisien ini didukung oleh
seluruh staf dan LPNK. Dengan reward dari pemerintah berupa Tunjangan Kinerja (tukin), Mulyanto mengembangkan 3 parameter penilaian tukin untuk mendorong Reformasi Birokrasi, yakni presensi, kinerja atau capaian prestasi, dan pengawasan, yakni bebas dari korupsi (berbasis temuan inspektur/BPK). Akhir tahun 2012 Mulyanto beralih tugas sebagai Deputi Menteri Bidang Kelembagan Iptek dan kemudian pensiun dini dari PNS pada usia 52 pada tahun 2015.