Perjanjian Perdagangan Bebas Perbara dan Uni Eropa
Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Uni Eropa (bahasa inggris: "ASEAN-European Union Free Trade Agreement", disingkat ASEAN-EU FTA) merupakan perjanjian perdagangan regional antara ASEAN dan Uni Eropa. Pada saat ini, perjanjian ini masih berada pada tahap negosiasi. Negosiasi pertama antara ASEAN dengan Uni Eropa dimulai pada tahun 2007 dan ditunda pada tahun 2009. Penundaan tersebut terjadi karena adanya
perbedaan pandangan di antara kedua pihak. Penundaan ini kemudian membuka jalan bagi negosiasi perjanjian perdagangan bebas bilateral antara Uni Eropa dengan masing-masing negara anggota ASEAN. Nantinya, perjanjian perdagangan bilateral tersebut akan disusun guna membangun kesepakatan perdagangan bebas "region-to-region" di masa depan. Pada tahun 2017, kedua pihak sepakat untuk memulai kembali pembicaraan perjanjian perdagangan bebas dengan skema "region-to-region".
Pada tahun 2005, dibentuk Kelompok Visi dalam Kemitraan Ekonomi ASEAN-Uni Eropa. Kelompok ini memiliki misi untuk mengkaji kelayakan dari perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Uni Eropa. Hasil kajiannya kemudian memberikan rekomendasi untuk dimulainya negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah catatan. Catatan yang menjadi sorotan adalah perlunya perlakuan spesial dan berbeda terhadap tiga negara anggota ASEAN yakni Kamboja, Laos dan Myanmar.
Kelompok Visi tersebut juga melakukan penelitan tentang dampak perjanjian perdagangan bebas di masa depan. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa penerapan tarif perdagangan tradisional bukan merupakan hambatan terbesar dari perdagangan antara ASEAN dan Uni Eropa. Justru, penerapan hambatan non-tarif yang menjadi halangan utama dalam perdagangan keda pihak. Negara anggota ASEAN menganggap regulasi Uni Eropa mengenai aturan
keselamatan, kesehatan dan kelingkungan terlalu memberatkan. Standar dari Uni Europa tersebut dinilai sulit dipenuhi oleh negara-negara berkembang. Hal ini ditambah juga dengan pembatasan kuota dari komoditas ekspor agrikultural ASEAN ke Uni Eropa. Di sisi lain, Uni Eropa mengeluhkan adanya pembatasan akses terhadap bidang jasa yang menghambat perdagangan jasa dengan negara-negara ASEAN.
Pada tahun 2006, Komisi Uni Eropa mengeluarkan strategi perdagangan baru Uni Eropa yang diberi judul "Global Europe: Competing in the World". Strategi perdagangan tersebut menyatakan komitmen Uni Eropa untuk mengedepankan sistem perdagangan multilateral melalui perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Dokumen tersebut juga memuat daftar mitra yang masuk ke dalam kriteria perdagangan multilateral Uni Europa yakni ASEAN, Korea Selatan dan Mercosur.
Pada tahun 2007, Komite Bersama yang berisikan para pejabat senior untuk bekerja dalam membuat modalitas, program kerja dan jangka waktu negosiasi FTA. Komiter Bersama ini dibentuk dari kesepakatan yang dituangkan dalam Pernyataan Bersama Menteri Ekonomi ASEAN dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa dalam Peluncuran Negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Uni Eropa tanggal 4 Mei
2007 di Brunei Darussalam. Kesepakatan ini juga menjadi penanda dimulainya proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Uni Eropa. Komite Bersama sendiri telah melakukan tujuh kali pertemuan untuk menghasilkan rincian dari negosiasi. Mereka juga membagi kelompok ahli ke dalam enam kelompok isu yakni perdagangan jasa/investasi, aturan asal,
perhitungan "sanitary" dan "phytosanitary", hambatan teknis perdagangan ("technical barriers to trade-TBT") fasilitas bea cukai dan perdagangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Sejak Pertemuan Menteri ASEAN-Uni Eropa Ke-17 tanggal 5-9 Maret 2009 di Kuala Lumpur, pertemuan Komite Bersama ASEAN-EU FTA yang sudah dilaksanakan sebanyak enam kali dihentikan karena sejumlah alasan. Alasan tersebut antara lain adanya perbedaan tingkat eknomi dan pengalama negosiasi FTA serta isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar. Pada bulan yang sama, akhirnya pada
Pertemuan Komite Bersama Ketujuh di Phnom Penh, Kamboja, kedua pihak menyetujui untuk melakukan penundaan terhadap negosiasi regional.
Pada Desember 2009, negara-negara anggota Uni Eropa menyetujui usulan Komisi Eropa untuk mendorong negosiasi perjanjian perdagangan bebas dalam format bilateral dengan negara-negara ASEAN. Negosiasi dengan Singapura dan Malaysia dimulai tahun 2010, Vietnam pada Juni 2012 dan Thailand pada Maret 2013. Uni Eropa juga melalukan negosiasi dengan Filipina dan Indonesia yang dimulai pada tahun 2016. Semua negosiasi bilateral yang diadakan antara negara-negara ASEAN dengan Uni Eropa berada dalam arahan kesepakatan FTA tahun 2007.
Negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Singapura dan Uni Eropa atau t"he European Union-Singapore Free Trade Agreement" (EUSFTA) berhasilkan mencapai kesepakatan pada 2012. Sedangkan untuk bagian perjanjian Proteksi Investasi baru berhasil disepakati pada 17 Oktober 2014. Pada 10 Juli 2015, Komisi Eropa mengajukan permohonan untuk meminta pendapat tentang kesanggupan Uni Eropa dalam menandatangani dan meratifikasi perjanjian
perdagangan bebas dengan Singapura kepada Mahkamah Hukum Uni Eropa. Mahkamah Hukum kemudian mengeluarkan "Opinion" 2/15 pada 16 Mei 2017 sebagai respon terhadap permintaan tersebut. Pada tanggal 18 April 2018, perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dengan Singapura dikirim ke Dewan Uni Eropa. Jika sudah disetujui oleh Dewan Uni Eropa, perjanjian tersebut akan dikirim ke Parlemen Eropa.
Tujuan diadakannya perjanjian perdagangan bebas dan proteksi investasi antara Singapura dan Uni Eropa adalah:Adapun sembilan bidang utama yang menjadi fokus dalam perjanjian EUSFTA adalah perdagangan jasa, "labelling" dan pengujian keselamatan, energi terbarukan, aturan bea cukai, pembelian publik, kekayaan intelektual, usaha kecil, lingkungan dan buruh, serta perdagangan barang.
Negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara negara anggota Uni Eropa dengan Malaysia diluncurkan pada September 2010. Kemudian pada 5 Oktober 2010 negosiasi lanjutan dilaksanakan di Brussels, Belgia yang pada saat itu juga dibahas mengenai negosiasi Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama (PCA). Setelah melalui tujuh ronde negosiasi, perjanjian perdagangan tersebut mengalami penundaan pada April 2012 atas permintaan
dari Malaysia. Pada dasarnya, perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan Uni Eropa sudah melalui setengah jalan. Pada saat ini, sejumlah isu yang masih mengalami kebuntuan negosiasi sedang diselesaikan kedua pihak.
Negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Vietnam dan Uni Eropa atau "the" "European Union-Vietnam Trade Agreement" (EVFTA) diluncurkan pada bulan Juni 2012. Pada 26 Juni 2012, Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam, Vu Huy Hoang dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Alain Gut mengumumkan secara resmi pada publik bahwa negosiasi EVFTA sudah berada tahap akhir. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Presiden Komisi
Eropa, Jean-Claude Juncker dan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung yang mengumumkan bahwa negosiasi EVFTA sudah berada di tahap konklusi formal pada 2 Desember 2012. Pada 12 Februari 2015, diadaken upacara penandatanganan negosiasi akhir dari EVTA di Brussels. Upacara ini dihadiri oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung dan Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam Vu Huy Hoang serta Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker dan
anggota Komisi Eropa bidang Perdagangan, Cecilia Malmström. Kemudian pada 1 Februari 2016, naskah awal dari perjanjian tersebut diterbitkan di situs DG Trade. Pada awal 2017, ratifikasi EVFTA mengalami keterlambatan karena adanya putusan baru dari Mahkamah Hukum Uni Eropa yang menyatakan adanya "kompetisi campuran" dalam pevjanjian tersebut. Saat ini, peninjauan hukum atas naskah perjanjian