Johannes Suryo Prabowo
yang pelaku utamanya semula adalah prajurit Kopassus bersama para peneliti dan Mapala (Mahasiwa Pencinta Alam) dari berbagai perguruan tinggi, berlanjut menjadi agenda tahunan yang melibatkan unsur-unsur TNI AD, TNI AL, TNI AU, LIPI dan berbagai Perguruan Tinggi, serta kementerian terkait. Pada tahun 2012 ekpedisi diselenggarakan di Kalimantan dengan nama Ekspedisi
Khatulistiwa), dan kemudian pada tahun 2013 di Sulawesi ekspedisi dilanjutkan dengan nama Ekspedisi NKRI koridor Sulawesi. Kegiatan ekspedisi ini merupakan manifestasi dari upayanya untuk meningkatkan kepedulian seluruh komponen bangsa terhadap kelestarian lingkungan hidup, dan konservasi alam di Indonesia.
Suryo Prabowo adalah sosok prajurit yang sangat konsisten terhadap berbagai hal yang terkait dengan upaya peningkatan profesionalitas prajurit. Tentang hal ini dapat dilihat dari begitu banyak tulisannya tentang ilmu kemiliteran yang di kemas dalam 24 buku dan sebagian besar diterbitkan hanya untuk kalangan prajurit. Buku-bukunya yang utamanya menyampaikan bahasan seputar
Kepemimpinan Militer dan Taktik Bertempur, serta berbagai pengetahuan tentang penyelenggaraan pertahanan negara aspek militer, dituliskan oleh Suryo Prabowo untuk menyampaikan pesan, agar para Prajurit TNI tidak terjebak pada kebiasaan, atau tidak selalu membenarkan yang biasa. Tetapi harus bisa membiasakan yang benar. Dia berharap, apabila saatnya tiba, para Prajurit TNI
dapat memenangkan setiap pertempuran dengan cara-cara yang elegan. Oleh sebab itu melalui tulisannya itu senantiasa disampaikan kepada para prajurit, utamanya perwira, agar tidak lagi berpikir, bahwa TNI akan pernah bertempur dengan menggunakan cara-cara kuno yang melibatkan begitu banyaknya persenjataan dan peralatan tempur, seperti yang setiap tahunnya
dipertunjukkan dalam penyelenggaraan Latihan Gabungan TNI. Dia berpendapat bahwa seyogyanya penyelenggaraan Latgab TNI ditujukan untuk meningkatkan profesionalitas prajurit, bukan untuk kepentingan lain. Oleh sebab itu materi dan skenario Latgab TNI akan dapat lebih efektif bila tidak didasarkan ada pemikiran yang imajinatif. Tetapi didasarkan pada kondisi nyata peperangan yang pernah, sedang, dan yang didasarkan pada prediksi terhadap model peperangan dimasa mendatang.
Sewaktu menjabat sebagai Wadan Paspampres, untuk meningkatkan profesionalitas Paspampres, dia ditugasi menjalin kerja sama pelatihan pengamanan VVIP dengan pasukan khusus Korea 707th Special Mission Battalion, organik Special Warfare Command (pasukan khusus Korea yang didesain untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai "counter-terrorist" dan "quick reaction force"). Kerja sama pelatihan ini ditujukan agar para prajurit Paspampres dapat bertukar pengalaman dalam aplikasi metode pelatihan berbagai teknik dan taktik pertempuran jarak dekat.
Kerja sama pelatihan tidak hanya dilakukannya hanya dengan Pasukan Khusus Korea, tetapi juga dengan Pasukan Pengamanan Perdana Menteri Hun Sen, Kamboja. Bentuk kerja sama pelatihan yang diselenggarakan dengan "paspampres" Kamboja adalah suatu kegiatan yang pertama kali dilakukan TNI. Hal ini dikarenakan, paspampres mendapat kepercayaan yang luar biasa dari Tentara Kamboja. Seperti secara
teknis membantu perekrutan, dan bahkan memberikan asistensi penuh dalam pembangunan seluruh fasilitas latihan dan penyusunan kurikulum pelatihan. Uniknya lagi adalah, sejak tahun 2003 setiap tahunnya paspampres mengirimkan prajuritnya untuk memberikan pelatihan bagi paspampres Kamboja. Sewaktu menjabat sebagai Kasum TNI, pada tahun 2012 atas permintaan Panglima Tentara
Brunei, TNI AD telah mengirimkan prajurit pelatih untuk memberikan pelatihan menembak bagi atlet penembak militer Tentara Darat Kerajaan Brunei Darusalam.
Dalam forum Chief of Army's Exercise 2010 yang diselenggarakan di Brisbane, Australia, sewaktu menjabat sebagai Wakasad, Suryo Prabowo telah menyampaikan presentasinya tentang begitu pentingnya pelibatan aparat teritorial dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, terutama dalam hal tahapan deteksi dini dan deradikalisasi. Presentasinya yang diberi judul "Whole of Government Responses to National Security Challenges in Indonesia, Terrorism Cases") mendapat "standing ovation" dari hadirin yang terdiri dari oleh sekitar 26 pimpinan darat se-Asia Pasifik.
Hampir seluruh prajurit TNI AD pada generasinya pernah bertugas di Timor Timur, namun Suryo Prabowo memiliki keunikan tersendiri selama penugasannya di Timor Timur, karena dia adalah Prajurit TNI dengan pangkat tertinggi (Kolonel Czi) yang terakhir meninggalkan Timor timur tanggal 30 Oktober 1999, dan Prajurit TNI tertinggi (Brigadir Jenderal TNI) yang pertama kali tiba di Negara Baru, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) tanggal 20 Mei 2002.
Keunikan lainnya adalah ketika baru beberapa bulan menjabat Wadanrem 164/WD, atas pengajuan dari DPRD Provinsi Timor Timur, menjelang usianya ke 44 tahun, Suryo Prabowo dilantik menjadi Wakil Gubernur KDH tkt-I Provinsi Timor Timur. Namun belum sampai setengah tahun, pada tanggal 28 Oktober 1998, beberapa saat sebelum pangkatnya dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal TNI, karena
satu dan lain hal yang berseberangan dengan Pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dia mengajukan pengunduran dirinya sebagai Wakil Gubernur Timtim. Pengunduran diri seorang Perwira TNI dari jabatannya sebagai Wagub Timtim ini merupakan peristiwa yang langka dan baru pertama kali terjadi di Indonesia. Akibat dari pengunduran dirinya sebagai Wagub Timtim, dia kehilangan jabatan. Namun situasi itu tidak
mengurangi semangat pengabdian dan kecintaannya sebagai Prajurit TNI, dan satu tahun kemudian secara 'sukarela' Suryo Prabowo ditugaskan kembali ke Timor Timur bersama Yonif Linud 700 mendampingi Brigjen Pol J.D. Sitorus dalam organisasi ITFET menggantikan Penguasa Darurat Militer Timor Timur Mayjen TNI Kiki Syahnakri. Saat itu ITFET bertugas bersama Satgas Pasca Pelaksanaan Penentuan
Pendapat di Timor Timur (P4TT) mengawal transisi penyerahan Timor Timur kepada UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor). Posisi di ITFET inilah yang menempatkan Suryo Prabowo menjadi Prajurit TNI terakhir yang meninggalkan Timor Timur.. Dalam beberapa kesempatan disampaikan, bahwa sebagai pelaku sejarah dia, tidak mengetahui persis harus bangga atau sedih, ketika harus meninggalkan Timor Timur, sambil
membawa Bendera Merah Putih terakhir yang diturunkan dalam upacara militer sederhana, yang dihadiri oleh perwakilan dari UNTAET dan INTERFET (International Force for East Timor) tanggal 30 Oktober 1999 pukul 09.00. Upacara penurunan bendera ini mengakhiri kedaulatan Indonesia atas Timor Timur. Tetapi yang disadari benar olehnya adalah, politik memang kejam, dan keputusan politik sering berakibat pada terjadinya korban
jiwa yang begitu besar pada penduduk sipil yang tidak berdosa, dan mengakibatkan begitu banyak Prajurit TNI yang gugur tanpa penghormatan semestinya yang seharusnya diberikan oleh pimpinan negara. Sejak itu pula di Indonesia konflik kepentingan yang diwarnai dengan kekerasan dan ide separatisme menjadi tontonan dan bacaan sehari-hari di media massa, dan ini pula yang menjadikan salah
satu alasan mengapa setelah menyelesaikan pengabdiannya sebagai Prajurit TNI dia enggan berpolitik seperti yang lazim dilakukan oleh para purnawirawan TNI.
Hampir dua tahun kemudian, Brigjen TNI J. Suryo Prabowo ditugasi untuk memimpin anvance team Satgaspam Paspampres yang terdiri dari Prajurit TNI dari ketiga angkatan, yang tiba di Dili beberapa saat sebelum, dan selama kunjungan Presiden RI Megawati Soekarno Putri menghadiri upacara kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste tanggal 20 Mei 2002, di Dili. Satgaspam tersebut diantaranya
melibatkan KRI Mandar dan KRI Kambani dengan "heli on board" sebagai kapal medis dan logistik serta KRI Badik, dan KRI Hiu. Posisinya sebagai Dansatgaspam VVIP inilah yang menjadikan dia perwira tinggi TNI yang pertama kali berada di wilayah RDTL ketika resmi menjadi negara merdeka.