Prancis Vichy
eksekutif). Pada bulan Januari 1941 Konsili Nasional ("Conseil National"), terdiri dari tokoh-tokoh dari pedesaan dan provinsi, dilembagakan dalam kondisi yang sama. Terlepas dari peran pemerintahan Pétain yang jelas dan otoriter, ia tidak secara resmi melembagakan negara satu-partai, ia mempertahankan Triwarna dan simbol-simbol lain dari negara Republik Prancis, dan tidak
seperti banyak kaum jauh, ia bukan anti-Dreyfus. Pétain mengeluarkan kaum fasis dari jabatannya di pemerintahannya, dan pada umumnya kabinetnya terdiri dari "orang 6 Februari" (yaitu anggota "pemerintah Persatuan Nasional" yang dibentuk setelah Krisis 6 Februari 1934 diikuti oleh Skandal Stavisky) atau politisi yang prospek kariernya telah diblokir oleh kemenangan "Front populaire" pada tahun 1936.
Perancis Vichy diakui oleh sebagian besar Axis dan kekuatan netral, termasuk A.S. dan Uni Soviet. Selama perang, Vichy Perancis melakukan tindakan militer terhadap serbuan bersenjata dari Axis dan para pejuang Sekutu, sebuah contoh netralitas bersenjata. Tindakan paling penting seperti itu adalah penenggelaman armada Perancis di Toulon pada tanggal 27 November 1942, mencegah penangkapannya oleh
Axis. Amerika Serikat memberikan pengakuan diplomatik penuh Vichy, mengirim Laksamana William D. Leahy ke Perancis sebagai duta besar Amerika. Presiden Franklin Delano Roosevelt dan Sekretaris Negara Cordell Hull berharap untuk menggunakan pengaruh Amerika untuk mendorong elemen-elemen dalam pemerintahan Vichy menentang kolaborasi militer dengan Jerman. Amerika juga berharap untuk mendorong Vichy untuk menolak tuntutan perang Jerman,
seperti pangkalan udara di Suriah yang dimandatkan Perancis atau untuk memindahkan pasokan perang melalui wilayah Perancis di Afrika Utara. Posisi penting Amerika adalah bahwa Perancis seharusnya tidak mengambil tindakan yang tidak secara eksplisit diminta oleh persyaratan Gencatan Senjata yang dapat mempengaruhi upaya Sekutu dalam perang.
Posisi Amerika Serikat terhadap Perancis Vichy dan de Gaulle sangat ragu-ragu dan tidak konsisten. Presiden Roosevelt tidak menyukai Charles de Gaulle, yang dia anggap sebagai "diktator magang". Robert Murphy, perwakilan Roosevelt di Afrika Utara, mulai mempersiapkan pendaratan di Afrika Utara pada bulan Desember 1940 (setahun sebelum AS memasuki perang). Amerika Serikat pertama kali mencoba mendukung Jenderal Maxime Weygand, delegasi umum Vichy
untuk Afrika hingga Desember 1941. Pilihan pertama ini gagal, mereka berpaling ke Henri Giraud sesaat sebelum pendaratan di Afrika Utara pada 8 November 1942. Akhirnya, setelah giliran Jean Louis Xavier Francois Darlan menuju Pasukan Kemerdekaan- Darlan telah menjadi presiden Konsili Vichy dari bulan Februari 1941 hingga April 1942- mereka memainkannya melawan de Gaulle.
Jenderal Amerika Serikat, Mark W. Clark dari komando gabungan Sekutu membuat Laksamana Darlan menandatangani pada tanggal 22 November 1942 sebuah perjanjian yang menempatkan "Afrika Utara sebagai disposisi Amerika" dan menjadikan Perancis sebuah "negara vasal". Washington kemudian membayangkan, antara 1941 dan 1942, status protektorat untuk Prancis, yang akan diserahkan setelah Pembebasan kepada Pemerintah Militer Sekutu untuk Wilayah
Pendudukan (AMGOT) seperti Jerman. Setelah pembunuhan Darlan pada tanggal 24 Desember 1942, Washington berbalik lagi ke arah Henri Giraud, yang telah mendukung Maurice Couve de Murville, yang memiliki tanggung jawab keuangan di Vichy, dan Lemaigre-Dubreuil, seorang mantan anggota "La Cagoule" dan pengusaha, serta Alfred Pose, direktur jenderal "Banque nationale pour le commerce et l'industrie" (Bank Nasional Perdagangan dan Industri).
Uni Soviet mempertahankan hubungan diplomatik penuh dengan pemerintah Vichy hingga tanggal 30 Juni 1941. Ini terputus setelah Vichy menyatakan dukungan untuk Operasi Barbarossa, serangan Jerman ke Uni Soviet. Karena permintaan Inggris dan kepekaan penduduk Kanada Perancis, Kanada mempertahankan hubungan diplomatik penuh dengan rezim Vichy sampai awal bulan November 1942 dan Operasi Anton- pendudukan penuh Perancis Vichy oleh Nazi.
Inggris khawatir bahwa armada laut Perancis dapat berakhir di tangan Jerman dan digunakan melawan pasukan angkatan lautnya sendiri, yang sangat vital untuk menjaga pengiriman dan komunikasi Atlantik Utara. Di bawah gencatan senjata, Perancis telah diizinkan untuk mempertahankan Angkatan Laut Perancis, "Marine Nationale", di bawah kondisi yang ketat. Vichy berjanji bahwa armada tidak akan pernah
jatuh ke tangan Jerman, tetapi menolak untuk mengirim armada di luar jangkauan Jerman dengan mengirimkannya ke Inggris atau ke wilayah yang jauh dari kekaisaran Perancis seperti Hindia Barat. Ini tidak memuaskan Winston Churchill, yang memerintahkan kapal-kapal Perancis di pelabuhan-pelabuhan Inggris untuk direbut oleh Angkatan Laut Kerajaan. Tak lama setelah Gencatan Senjata (22 Juni 1940),
Inggris melakukan penghancuran armada Perancis di Mers-el-Kebir, menewaskan 1297 personil militer Perancis, dan Vichy memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris. Skuadron Perancis di Iskandariyah, di bawah Laksamana René-Émile Godfroy, dengan efektif diinternir sampai tahun 1943 setelah kesepakatan dicapai dengan Laksamana Andrew Browne Cunningham, komandan Armada Mediterania Inggris. Setelah insiden Mers el Kebir, Inggris mengakui Perancis Bebas sebagai pemerintah Perancis yang sah.
Swiss dan negara-negara netral lainnya mempertahankan hubungan diplomatik dengan rezim Vichy sampai pembebasan Perancis pada tahun 1944 ketika Philippe Pétain mengundurkan diri dan dideportasi ke Jerman untuk menciptakan pemerintahan paksa di pengasingan.
Pada bulan Juni 1940, kejatuhan Perancis membuat pertahanan Perancis di Indochina lemah. Pemerintahan kolonial yang terisolasi dipisahkan dari bantuan luar dan persediaan luar. Setelah negosiasi dengan Jepang, Perancis mengizinkan Jepang untuk mendirikan pangkalan militer di Indocina. Tingkah laku yang tampaknya patuh ini meyakinkan Mayor Jenderal Plaek Pibulsonggram, Perdana Menteri Kerajaan Thailand, bahwa Vichy
Perancis tidak akan dengan serius menentang kampanye militer Thailand untuk memulihkan bagian-bagian Kamboja dan Laos yang telah diambil dari Thailand oleh Perancis awal abad ke-20. Pada bulan Oktober 1940, pasukan militer Thailand menyerang melintasi perbatasan dengan Indochina dan meluncurkan Perang Perancis-Thailand. Meskipun Perancis mendapatkan kemenangan penting angkatan laut atas Thais, Jepang memaksa Perancis untuk menerima mediasi
Jepang dari perjanjian damai yang mengembalikan wilayah yang disengketakan ke kendali Thailand. Perancis dibiarkan di tempat untuk mengelola koloni Indochina sampai tanggal 9 Maret 1945, ketika Jepang mengadakan "coup d'état" di Indochina Perancis dan mengambil kendali, membangun koloni mereka sendiri, Kekaisaran Vietnam, sebagai negara boneka ganda.
Untuk melawan pemerintah Vichy, Jenderal Charles de Gaulle menciptakan Pasukan Kemerdekaan Perancis (FFL) setelah pidato Banding 18 Juni 1940 nirkabel. Awalnya, Winston Churchill bersikap mendua tentang de Gaulle, dan Churchill memutuskan hubungan diplomatik dengan Vichy hanya ketika menjadi jelas bahwa pemerintah Vichy tidak akan bergabung dengan Sekutu.
Hingga tahun 1962, Perancis memiliki empat koloni kecil, tidak bersebelahan tetapi secara politis bersatu di Hindia, yang terbesar adalah Puducherry di Hindia Tenggara. Segera setelah jatuhnya Perancis, Gubernur Jenderal Hindia Perancis, Louis Bonvin, menyatakan bahwa koloni Perancis di Hindia akan terus berperang dengan sekutu Inggris. Pasukan Perancis yang bebas dari daerah itu (dan yang
lain) berpartisipasi dalam kampanye Gurun Barat, meskipun berita kematian pasukan Perancis-Hindia menyebabkan beberapa gangguan di Pondicherry. Milik Perancis di Oseania bergabung dengan pihak Perancis Bebas pada tahun 1940, atau dalam satu kasus pada tahun 1942. Mereka kemudian dijadikan pangkalan bagi upaya Sekutu di Pasifik dan menyumbangkan pasukan ke Perancis Bebas.