Sejarah Minahasa
Inkiriwang, Apeles J.H.W. Kawilarang, B. Lalamentik, J.E. Lucas, R.E. Lucas, A. J Maengkom, Jan Hendrik Mononoetoe, Josef Ulrich Mangowal, P. Mamesah, Petrus Arnoldus Mandagie, Petrus Tingolou Momuat, A.F. Najoan, B. Parengkuan, G.J. Palar, Herling Pande-Iroot, Ernest Hendrik L. Willem Pelenkahu, G. van Renesse van Duivenbode, Ezau Rotinsulu, Peter Frederick Ruata, H. Rorimpunu, Paul Alexander 'Ande' Ratulangi, Sie Lae
Hoeat, Alexander 'Ajeh' Hendrik Daniel Supit, L. Saerang, R.C.J Sondakh, J. Stormer, Jan Nicolaas Tambajong, W.F. Tumbuan, Z. Taloemepa, Albertus Louis Lasut Waworuntu, Exaverius 'Pius' Walewangko Jacob Waworuntu, Joost Alexander Karel Wenas, W.A. Wakkary, dan A.A. Warokka.
Riwayat gedung Minahasaraad sendiri baru dimulai tahun 1930. Setelah 10 tahun beraktifitas, dewan memutuskan segera menempati gedung tersendiri. Diputuskan akan dibangun di lahan taman penjara Manado, yakni di depan timur kantor Keresidenan Manado (sekarang kantor pusat Bank Sulut), yang dipisahkan oleh Wilhelminalaan, sekarang Jalan Sam Ratulangi.
Mantan Rektor Unsrat Prof. W.J. Waworuntu, menyebut biaya pembangunan gedung Minahasaraad ini diusahakan oleh Dr. G.S.S.J. RatuLangi (1890-1949). Sebelumnya ia menjadi Sekretaris Minahasa Raad tahun 1923-1928. Waktu jadi anggota Volksraad (antara 1928-1937), ia melobi Sultan Kutai di Kalimantan agar meminjamkan sejumlah uang untuk pembangunan gedung ini. Sultan langsung
menyetujui pinjaman sebesar f 11000 gulden kepada Minahasaraad dengan syarat pengembalian harus dicicil per tahun 1000 gulden (cicilan ini baru dilunasi 11 tahun kemudian tahun 1930 hingga 1941). Pembangunan gedung dilaksanakan tahun 1930 dan selesai pada tahun 1933.
Walaupun gedung Minahasaraad telah dibangun, namun pemanfaatannya tidak maksimal. Pemanfaatannya secara penuh nanti terjadi pada tahun 1945-1946, yaitu setelah Perang Dunia II berakhir. Pertama dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Minahasa Sementara (Voorlopige Minahasaraad,) (semacam DPR Minahasa Sementara) semasa NICA, pemanfaatannya dilanjutkan oleh Dewan Minahasa pasca
pengakuan kedaulatan RI tahun 1949. Pada masa Pergolakan Permesta tahun 1958-1961, pemanfaatan gedung kurang maksimal karena beberapa anggota Dewan ikut terlibat Permesta.
Pada tahun 1962, ketika pemerintah daerah Minahasa dipindahkan dari Manado ke Tondano, gedungMinahasaraad dijual kepada Penguasa Perang Daerah (Peperda), dalam hal ini TNI-AL dengan harga pada saat itu Rp 9000000 (sembilan juta rupiah); dan selama lebih dari 20 tahun, eks gedungMinahasaraad dijadikan Markas Komando TNI-AL Daerah VI. Setelah Markas Komando
TNI-AL Daerah VI menempati gedung baru di Kairagi, eks gedungMinahasaraad disewakan oleh pihak TNI-AL sebagai tempat kursus, rumah makan, usaha kecil dan sejumlah usaha lainnya. Akibatnya kondisi bangunan eks gedung Minahasaraad mengalami kerusakan yang parah. Dindingnya dibobol sesuka hati oleh para penyewa. Kebersihan dan sanitasinya tidak terawat dengan baik.
Sebagian ruangan dan halamannya telah dijadikan pemukiman yang kumuh. Kondisi tersebut membuat masyarakat dan sejumlah LSM mendesak pemerintah agar mengambil alih gedung yang memiliki nilai sejarah ini. Pada tahun 2007, pemerintah provinsi Sulawesi Utara mengambil alih eks gedung Minahasaraad dari Lantamal VIII TNI-AL melalui tukar guling dengan sejumlah tanah dan
aset pemerintah provinsi Sulawesi Utara dengan harga 10 miliar rupiah. Aset pemerintah Sulawesi Utara yang dipakai untuk tukar guling dengan eks gedung Minahasaraad terdiri dari tanah pemerintah provinsi Sulawesi Utara di Kawiley Minahasa Utara seluas 10 ha, pembuatan pagar pengaman tanah, 11 unit kendaraan operasional merek Toyota, sebidang tanah di kelurahan Bumi Beringin, gedung
mess perwira, dan biaya pemeliharaan sarana/kendaraan bermotor angkutan darat. Kini kondisi eks gedung Minahasaraad yang bersejarah itu sudah tertata rapi, dan telah menjadi ikon sejarah perjalanan demokrasi bangsa Minahasa pada khususnya dan daerah Sulawesi Utara pada umumnya.
Belum dapat ditelusuri pada abad keberapa pakasa'an Tountewo pecah dua menjadi Pakasa'an Toundanou dan Tounsea hingga Minahasa memiliki empat Pakasa'an. Yakni Toumpakewa berubah menjadi Tontemboan, Toumbulu', Tonsea dan Toundanou.
Tountumaratas (TonTemboan) Dengan bertambahnya penduduk Minahasa, maka Tountumaratas berkembang menjadi Tounkimbut dan Toumpakewa. Untuk menyatakan kedua kelompok itu satu asal, maka dilahirkan suatu istilah PAKASA'AN yang beraasal dari kata ESA. PAKASAA'AN berarti satu yakni, Toungkimbut di pegunungan dan Toumpakewa di dekat pantai. Pakasa'an di Minahasa
zaman sebelum Kolonial sudah berubah dimana Pakasa'an Tontemboan telah membelah dua pemerintahan negara otonom menjadi: Lalu istilah Walak dimunculkan kembali. Perkembangan selanjutnya nama walak-walak tua di wilayah Tountemboan berganti nama menjadi walak Kawangkoan Tombasian, Rumoo'ong dan Sonder.
Berpusat di Maiesu kemudian mengalami pemekaran pemerintahan menjadi: Ton Kinilow, Toum Wariri, Kakaskasen, Masyarakat tombuluh sejak zaman Batu Pinawetengan abad ke-7 tetap utuh satu Pakasa'an yang terdiri dari tiga walak yakni, Tombariri, Tomohon dan Sarongsong. Dengan demikian istilah WANUA berkembang menjadi dua pengertian yaitu: desa/kampong dan bangsa
A. Tountewu berubah nama jadi Tounsea, berpusat di Niaranan kemudian mengalami pemekaran pemerintahan menjadi: Kemudian Pakasa'an Tonsea terdiri dari tiga walak yakni maumbi, kema dan Likupang. Abad 18 Tounsea hanya mengenal satu hukum besar (Mayor) atau "Hukum Mayor", wilayah maumbi, Likupang dan Kema di perintah oleh Hukum kedua, sedangkan Tondano memiliki banyak mayor-mayor.
B. Sekelompok masyarakat Tountewo membangun kediaman di pinggiran danau disebut Tolour, kemudian disebut Toundano. Kaum Tondano terbagi lagi menjadi dua yakni: 1. Masyarakat yang bermukim di sekitar danau Tondano. Masyarakat di sekitar danau Tondano membentuk tiga walak yakni; Tondano Touliang, Tondano Toulimambot dan Kakas-Remboken. 2. Masyarakat yang pergi ke Danau Bulilin disebut "Toundanau" yang bermukim di wilayah Tonsawang dan Tombatu.
Dengan hilangnya istilah Pakasaan Tountewo maka lahirlah istilah Pakasa'an Tonsea dan Pakasa'an Tondano.
Sekelompok masyarakat Tountemboan bersama dengan TounTewo membangun kediaman di sekitar Danau Bulilin; yang kemudian membangun Pakasa'an Toundanouw dan Touwuntu.
Sekelompok masyarakat Pakasa'an Touwuntu Tondangow kemudian membangun: Yang tidak memiliki Pakasa'an adalah walak Bantik yang datang belakangan, mereka tersebar dimasa perang Minahasa-Bolaang Mongondow diantaranya di Malalayang, Kema dan Ratahan bahkan ada di Mongondouw-walaupun etnis Bantik juga keturunan Toar dan Lumimuut. Menurut legenda etnis Bantik zaman lampau terlambat datang pada
musyawarah di batu Prasasti Pinawetengan. Ada tiga nama dotu Muntu-Untu dalam legenda Minahasa yakni Muntu-Untu abad ke-7 asal Telebusu (Tontemboan). Muntu-Untu abad 12 asal Tonsea-menurut istilah Tonsea. Dan Muntu-Untu abad 15 zaman Spanyol berarti ada tiga kali musyawarah besar di batu Pinawetengan untuk berikrar agar tetap bersatu.
Dalam Buku Sejarah Lengkap Minahasa oleh David DS Lumoindong dijelaskan suku Tow Bantik adalah keturunan Toar-Lumimuut yang berdiam menjaga perairan di wilayah utara di kepulauan Sangihe-Talaud, kemudian terjadi bencana alam Tsunami maka merekapun mengungsi ke daratan Sulawesi Utara di sekitar Bolaang-Mongondow, kemudian dimasa perang Minahasa melawan Bolaang-Mongondow mereka menjadi
pasukan Bolaang-Mongondow menyerbu dan menduduki beberapa wilayah di Minahasa, setelah selesai perang tahun 1690 dan di sepakatinya perdamaian, maka mereka memilih tetap tinggal di Minahasa bergabung dengan suku bangsa perserikatan Minahasa.