Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Penggabungan Krimea ke Rusia adalah proses integrasi hampir keseluruhan semenanjung Krimea ke Rusia yang terlaksana pada tahun 2014. Banyak negara di dunia menentangnya dan menyebutnya sebagai aneksasi atau pencaplokan wilayah Krimea yang diklaim Ukraina oleh Rusia. Mulai tanggal 21 Maret 2014 Rusia memerintah Krimea sebagai dua subjek federal: Republik Krimea dan kota federal Sevastopol.
Penggabungan ini terjadi pada puncak kritis dalam Krisis Krimea 2014 yang disebabkan oleh intervensi militer Rusia di Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol pada bulan Maret 2014. Kedua daerah ini sebelumnya merupakan bagian administrasi Ukraina. Pasukan bertopeng hijau tanpa penanda, yang diidentifikasi sebagai militer Rusia oleh banyak sumber internasional, menduduki gedung Majelis Tinggi Krimea, yang mengakibatkan
diangkatnya sebuah pemerintahan pro Rusia pimpinan Aksyonov di Krimea, Proklamasi Kemerdekaan Republik Krimea dan pengadaan sebuah referendum yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Krimea, dan disebut oleh seorang wartawan BBC News yang bernama John Simpson sebagai sebuah kudeta yang "luar biasa, cepat, dan sebagian besar tanpa pertumpahan darah".
Peristiwa ini banyak mengundang kontroversi di banyak kalangan dunia internasional dan dikecam oleh banyak pemimpin dunia pula, begitu pula oleh NATO, yang menganggapnya sebagai sebuah pencaplokan ilegal wilayah Ukraina. Hal ini dianggap bertentangan dengan Memorandum Budapes 1994 mengenai kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina yang telah ditandatangani Rusia. Selain itu, Pemerintahan
Yatsenyuk yang saat itu bertanggung-jawab atas urusan dalam negeri Ukraina menegaskan bahwa dalam proses ini ada tujuh pasal dari Konstitusi Ukraina yang dilanggar, termasuk kewajiban Krimea untuk meminta pemulihan dari Ukraina sebelumnya, sebelum diberikan hak resmi untuk melaksanakan proses yang melampaui hak politik dalam hal ini.
Di sisi lain, Rusia mengecam keras bahwa proses integrasi ini dicap sebagai "pencaplokan", karena hal ini "menghina penduduk Semenanjung Krimea", dan menganggap proses ini sebagai integrasi Republik Krimea yang merdeka setelah Krimea dan Sevastopol bergabung dan lalu meminta izin untuk masuk ke Rusia sesuai dengan pemilihan rakyat, yang menurut pendapat Rusia mencerminkan keinginan rakyat bergabung dengan negara
yang lebih besar. Ukraina membantah hal ini, karena tidak mengakui kemerdekaan Republik Krimea atau integrasi tersebut dengan Rusia sebagai hal yang sah secara hukum. Sidang Umum PBB juga menolak pemilu dan apa yang disebut "pencaplokan" ini, lalu menyetujui sebuah resolusi yang tidak mengikat yang menekankan "keutuhan wilayah Ukraina sesuai dengan perbatasan-perbatasannya yang diakui secara internasional".
Dari tahun 1783, Krimea merupakan wilayah Kekaisaran Rusia, yang dimasukkan ke dalamnya sebagai. Pada tahun 1796, Krimea dilebur masuk ke Kegubernuran Novorossiysk, dan pada tahun 1802, daerah ini dipisahkan lagi dan dijadikan Kegubernuran Taurida. Setelah Revolusi Oktober 1917, pada tahap-tahap awal Perang Saudara Rusia, beberapa bentuk pemerintahan yang tidak tahan
lama didirikan (Republik Rakyat Krimea, Pemerintahan Daerah Krimea, Republik Sosialis Sovyet Krimea). Namun kemudian bentuk-bentuk pemerintahan ini disusul dengan pemerintahan Rusia Putih (Komando Umum Angkatan Bersenjata Rusia Selatan), lalu Pemerintahan Rusia Selatan, dan akhirnya integrasi Republik Otonom Sovyet Sosialis Krimea ke Uni Sovyet. Setelah Perang Dunia 2 dan deportasi suku
bangsa Tatar Krimea, status Republik Otonom Sovyet Sosialis Krimea diturunkan derajatnya, otonominya dihapus pada tahun 1946, dan dijadikan sebagai Oblast saja.
Pada tahun 1954, Oblast Krimea dipindahkan hak miliknya dari Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia ke Republik Sosialis Soviet Ukraina sesuai dekret Presidium Soviet Tertinggi negara Uni Soviet. Namun kurang jelas waktu itu, apakah pemindahan hak ini juga menyangkut kota terbesar di semenanjung ini, yaitu Sevastopol, yang memiliki status istimewa di Uni Soviet pasca perang dan pada tahun 1993 oleh Majelis
Sovyet Tertinggi Rusia diklaim sebagai bagian dari Rusia sehingga menghasilkan sebuah persengketaan wilayah dengan Ukraina.
Pada tahun 1989, di bawah perestroika, Majelis Sovyet Tertinggi menyatakan deportasi suku bangsa Krimea Tatar yang dilakukan di bawah pemerintahan Josef Stalin adalah ilegal, dan suku bangsa ini, yang pada umumnya beragama Islam, diperbolehkan kembali ke Krimea.
Pada tahun 1990, Majelis Sovyet Krimea mengusulkan supaya Republik Sovyet Sosialis Otonom Krimea dipulihkan lagi. Oblast ini lalu mengadakan sebuah referendum pada tahun 1991, dimana ditanyakan setuju atau tidak setuju Krimea derajatnya dinaikkan menjadi penandatangan Perjanjian Uni Baru (maksudnya menjadi sebuah Republik di Uni Sovyet). Namun pada saat itu pembubaran Uni
Sovyet telah berlangsung. Republik Otonom Sosialis Sovyet Krimea baru dipulihkan kurang dari setahun sebelum Ukraina memerdekakan diri pada tahun 1991. Ukraina yang baru saja merdeka melanjutkan status otonom Krimea, sementara Majelis Tertinggi Krimea menekankan "kedaulatan negara" di semenanjung ini.
Pada tanggal 21 Mei 1992, Majelis Sovyet Tertinggi Rusia menyetujui sebuah yang menyatakan bahwa pemindahan hak Krimea pada tahun 1954 tidak berlaku dan menyerukan negosiasi tiga partai mengenai status semenanjung ini. Konfrontasi antara presiden dan parlemen Rusia, yang berkembang menjadi krisis konstitusi Rusia pada tahun 1993, mencegah pernyataan berpengaruh di Krimea atau pun Ukraina.
Dari tahun 1992 sampai 1994, beberapa gerakan politik Rusia mencoba memisahkan Krimea dari Ukraina. Pemilu kedaerahan tahun 1994 mewakili titik tinggi bagi faksi politik pro Rusia di Krimea. Namun pemilu ini hadir pada sebuah waktu yang sulit bagi orang-orang Krimea yang ingin bergabung lagi dengan Rusia, sebab pemerintahan Rusia sedang terlibat politik pendekatan dengan dunia Barat, dan pemerintahan
Ukraina bertekad bulat membela kedaulatannya. Faktor-faktor ini memungkinkan pihak berwenang Ukraina untuk menghapuskan kepresidenan dan konstitusi Krimea pada tahun 1995, tanpa campur tangan atau protes berarti dari negara jiran Rusia di sebelah timur. Sesudah itu, gerakan pro Rusia sebagian besar menyusut, dan pada tahun 1998, kaum separatis kalah dalam pemilu Majelis Tertinggi Krimea.
Pada dasawarsa 2000-an, ketika ketegangan antara Rusia dan beberapa tetangganya meningkat, kemungkinan terjadinya konflik Rusia-Ukraina mengenai Krimea pun ikut meningkat. Sebuah laporan "Council on Foreign Relations" yang diterbitkan pada tahun 2009 mengutarakan sebuah skenario dimana Rusia bisa saja mengintervensi di Krimea untuk "melindungi sesama warga Rusia", kemungkinan dengan dukungan suku bangsa Tatar Krimea.
Gerakan Euromaidan bermula pada akhir bulan November 2013 dengan unjuk rasa di Kiev melawan Presiden Viktor Yanukovych, yang memenangi pemilihan presiden 2010 di Ukraina dengan dukungan kuat dari Republik Otonom Krimea dan Ukraina bagian selatan serta timur.
Pemerintahan Krimea sangat mendukung Yanukovych dan mengecam keras aksi unjuk rasa: "Mereka mengancam kestabilan politik negara". Dewan Tertinggi Krimea mendukung keputusan Pemerintahan Azarov dalam menunda negosiasi Kesepakatan Asosiasi Ukraine-Uni Eropa dan mendesak warga Krimea untuk "menguatkan tali persahabatan dengan daerah-daerah Rusia".
Pada tanggal 4 Februari 2014, Presidium Majelis Tertinggi Krimea mempertimbangkan untuk mengadakan sebuah referendum mengenai status semenanjung ini, dan meminta pemerintahan Rusia untuk menjamin pemilihan yang akan berjalan. Dinas intelijen Ukraina menanggapinya dengan memulai sebuah kasus kriminal untuk menyelidiki kemungkinan "subversi" keutuhan wilayah Ukraina.