Konstitusi Ukraina
Konstitusi Ukraina, Undang-Undang Negara Ukraina atau UU Ukraina () adalah sebuah konstitusi yang berlaku di Ukraina. Konstitusi tersebut disahkan dan diratifikasi oleh "Verkhovna Rada" (parlemen dari Ukraina) pada 28 Juni 1996. Konstitusi tersebut disetujui dengan 315 suara dari 450 suara yang mungkin (butuh minimal 300 suara agar dapat disetujui).
Hukum dan aturan legal yang lain di Ukraina harus sesuai dengan konstitusi ini. Hak untuk mengamendemen konstitusi melalui prosedur legislatif istimewa hanya dapat dilakukan oleh parlemen. Satu-satunya lembaga negara yang boleh menafsirkan konstitusi dan memutuskan apakah undang-undang sesuai untuk itu adalah Mahkamah Konstitusi Ukraina.
Sampai 8 Juni 1995, hukum tertinggi di Ukraina adalah Konstitusi Republik Sosialis Soviet Ukraina (disahkan pada tahun 1978, dengan berbagai amendemen). Pada 8 Juni 1995, Presiden Leonid Kuchma dan Ketua Parlemen menandatangani Perjanjian Konstitusional untuk periode hingga konstitusi baru bisa dirampungkan.
Konstitusi pertama sejak kemerdekaan disahkan pada sidang parlemen setelah hampir 24 jam perdebatan pada 27-28 Juni 1996, secara tidak resmi dikenal sebagai "Malam Konstitusional Tahun 1996". Konstitusi tersebut diratifikasi melalui UU No. 254/96-BP yang ditandatangani pada pertengahan Juli 1996. Hukum tersebut juga menghapuskan konstitusi sebelumnya. Namun berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi
Ukraina, konstitusi secara resmi digunakan pada saat parlemen telah memberikan suara yang diumumkan pada 28 Juni 1996 pukul 9 pagi waktu setempat. Ukraina menjadi negara bekas Uni Soviet terakhir yang mengesahkan konstitusi sendiri.
Sesuai dengan Bab XIII, konstitusi Ukraina hanya dapat diubah dengan persetujuan tidak kurang dua-pertiga dari anggota Verkhovna Rada.
Di samping itu amendemen untuk Bab I- "Prinsip-Prinsip Umum", Bab III- "Pemilu. Referendum", dan Bab XIII- "Amendemen Konstitusi Ukraina", hanya bisa diubah oleh parlemen Ukraina dengan syarat bahwa hal ini juga disetujui oleh referendum nasional yang diselenggarakan oleh presiden Ukraina.
Pada Mei 2012, Presiden Viktor Yanukovych mendirikan Majelis Konstitusional Ukraina, yaitu lembaga tambahan khusus di bawah presiden untuk menyusun rancangan amendemen konstitusi, presiden kemudian akan mengenalkan draf tersebut ke parlemen.
Pada 8 Desember 2004, parlemen mengesahkan UU No 2222-IV untuk mengamendemen konstitusi. UU tersebut disetujui dengan 90 persen suara (402 ya, 21 tidak, dan 19 abstain; 300 suara diperlukan untuk dapat disetujui) secara bersamaan dengan yang keputusan legislatif lain untuk menyelesaikan krisis pemilu presiden tahun 2004. UU tersebut ditandatangani oleh Presiden Leonid Kuchma dan diundangkan pada hari yang sama.
Amendemen terseut melemahkan wewenang dari Presiden Ukraina, ia kehilangan wewenang untuk mencalonkan Perdana Menteri Ukraina dan itu menjadi wewenang parlemen saja. Presiden hanya bisa menunjuk Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Presiden juga kehilangan hak untuk memberhentikan anggota Kabinet tapi mendapatkan hak untuk membubarkan parlemen. Jika tidak ada koalisi yang
terbentuk di parlemen untuk dapat menunjuk seorang Perdana Menteri, Presiden akan tidak memiliki pilihan selain untuk mengadakan Pemilihan Umum ulang.
Amendemen pada tahun 2004 disetujui oleh Parlemen hanya dengan konsultasi dan diskusi terbatas antara kekuatan politik, dalam konteks Revolusi Oranye. Oleh karena itu mereka mendapat kritik dari beberapa lembaga internal (seperti partai politik) dan eksternal (Dewan Eropa, Parlemen Eropa dan Komisi Venesia).
Amendemen tersebut mengikat seluruh negara pada tanggal 1 Januari 2006. Sisa amendemen mengikat seluruh negara pada 25 Mei 2006, ketika parlemen baru terbentuk setelah Pemilihan Umum tahun 2006.
Pada 1 Oktober 2010, Mahkamah Konstitusi Ukraina membatalkan amendemen tahun 2004, dengan pertimbangan amendemen tersebut inkonstitusional. Mahkamah mulai mempertimbangkan kasus pada reformasi politik pada tahun 2004 di bawah gerakan dari koalisi 252 anggota parlemen yang mempertanyakan konstitusionalitas dari reformasi tersebut pada 14 Juli 2010. Keputusan pembatalan tersebut sangat kontroversial. Komisioner Hak Asasi Manusia
Dewan Eropa menerima sejumlah laporan yang mencurigai bahwa pengunduraan diri empat hakim saat penentuan keputusan terjadi karena adanya tekanan politik oleh eksekutif. Pada 18 November 2010, Komisi Venesia menerbitkan laporan berjudul "Opini Mengenai Situasi Konstitusional di Ukraina Tentang Tinjauan Keputusan dari Mahkamah Konstitusi Ukraina, "yang menyatakan "Sangat tidak biasa untuk
suatu amendemen konstitusi yang menyeluruh, termasuk perubahan sistem politik negara- dari sistem parlementer menjadi semi-presidensial- dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi setelah 6 tahin berjalan.... Karena Mahkamah Konstitusi terikat oleh Konstitusi dan tidak berada di atasnya, keputusan seperti ini menjadi pertanyaan dari legitimasi demokrasi dan "rule of law.""
Pada 21 Februari 2014 parlemen mengesahkan UU yang mengesahkan kembali amendemen konstitusi 2004. UU tersebut disahkan melalui prosedur yang disederhanakan tanpa dan disetujui oleh 386 anggota parlemen. UU disetujui oleh 140 anggota Parlemen dari Partai Daerah Ukraina, 89 anggota Parlemen dari Batkivshchyna, 40 anggota Parlemen dari UDAR, 32 dari Partai Komunis Ukraina, dan 50 anggota parlemen
independen. Namun menurut Radio Free Europe, UU tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden saat itu yaitu Viktor Yanukovych, yang kemudian dimakzulkan sebagai presiden.