Negara Islam Irak dan Syam
jelas". David L. Phillips dari Columbia University Institute for the Study of Human Rights, yang menyusun daftar tuduhan dan klaim bantuan Turki terhadap NIIS, menulis bahwa dugaan tersebut "berkisar antara kerja sama militer dan transfer senjata hingga bantuan logisitik, bantuan keuangan, dan penyediaan layanan kesehatan". Beberapa pejuang dan komandan NIIS mengklaim bahwa Turki membantu NIIS. Di dalam Turki sendiri, NIIS diyakini mengakibatkan polarisasi politik antara kaum sekuler dan Islamis.
Pada Juli 2015, serbuan pasukan khusus Amerika Serikat ke rumah "kepala pejabat keuangan" NI, Abu Sayyaf, menemukan bukti bahwa pejabat Turki memiliki hubungan langsung dengan para petinggi NIIS. Menurut seorang pejabat senior Barat, dokumen dan stik USB yang disita dalam serbuan tersebut mengungkapkan hubungan yang "jelas" dan "tak terbantahkan" antara Turki dan NIIS "sehingga hubungan keduanya memiliki dampak kebijakan yang mendalam terhadap hubungan [Barat] dan Ankara".
Turki dihujani kritik karena membiarkan orang-orang luar masuk wilayahnya dan bergabung dengan NIIS di Suriah. Dengan banyaknya pejuang Islamis yang melintasi Turki menuju Suriah, Turki dituduh sebagai negara transit bagi para pejuang Islamis dan dijuluki "Gerbang Masuk Jihad". Polisi perbatasan Turki kabarnya membiarkan orang-orang yang masuk Suriah yang bersedia memberi suap. Laporan Sky News mengungkapkan
bahwa paspor pejuang Islamis asing yang hendak bergabung dengan NIIS lewat Suriah sudah dicap oleh pemerintah Turki. Seorang komandan NIIS menyatakan bahwa "sebagian besar pejuang yang bergabung dengan kami saat perang pertama kali pecah datang lewat Turki, demikian halnya pasokan peralatan dan persediaan kami". Ia juga menambahkan bahwa para pejuang NIIS dirawat di sejumlah rumah sakit Turki.
Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa "tindakan Turki merupakan perlindungan "de facto" terhadap Negara Islam.... Kabar ini tidak mengejutkan karena kami punya informasi mengenai kepentingan finansial langsung sejumlah pejabat Turki terkait pasokan produk minyak dari pabrik penyulingan yang dikuasai NIIS." Mantan Wakil Menteri Bidang Terorisme dan Intelijen Keuangan Amerika Serikat, David Cohen (sekarang
Wakil Direktur Central Intelligence Agency), mengatakan bahwa Negara Islam mendapatkan $1 juta per hari dari penjualan minyak saja. Menurut informasi yang didapatnya, "NIIS menjual minyak dengan harga yang didiskon besar-besaran kepada sejumlah distributor, termasuk distributor dari Turki, yang kemudian menyelundupkannya untuk dijual kembali. Tampaknya sebagian minyak dari wilayah operasi NIIS dijual kepada warga Kurdi di Irak dan dijual lagi ke Turki".
Tanggal 10 Desember 2015, anggota DPR dari Partai Rakyat Republik, Eren Erdem, mengklaim bahwa teroris Negara Islam di Suriah menerima semua material yang diperlukan untuk membuat gas sarin lewat Turki. Pernyataannya didasarkan pada bukti dari kasus pidana yang mendadak ditutup. Penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa beberapa warga Turki terlibat dalam perundingan dengan perwakilan NIIS terkait pasokan gas sarin.
Negara Qatar sudah lama diduga menjadi perantara arus pendanaan NIIS. Meski tidak ada bukti bahwa pemerintah Qatar terlibat dalam pergerakan uang dari Qatar ke NIIS, negara ini dikritik karena tidak berusaha keras untuk menghambat arus pendanaan. Donatur pribadi di Qatar yang bersimpati terhadap misi kelompok-kelompok radikal, misalnya Front al-Nusra dan NIIS, diyakini
mengirimkan dana untuk membantu mereka. Menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat, sejumlah penyalur dana teroris beroperasi di Qatar. Warga negara Qatar, Abd al Rahman al Nuaymi, berperan sebagai perantara bagi donatur Qatar dan para pemimpin al-Qaeda di Irak (AQI). Nuaymi kabarnya menangani transfer dana senilai US$2 juta per bulan ke AQI dalam satu kurun waktu tertentu. Nuaymi juga
merupakan satu dari beberapa penyalur dana al-Qaeda di Qatar yang dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Beberapa pejabat Amerika Serikat percaya bahwa pangsa terbesar sumbangan pribadi untuk NIIS dan al-Qaeda justru berasal dari Qatar, bukan Arab Saudi.
Pada bulan Agustus 2014, Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Gerd Müller menuduh Qatar memiliki hubungan dengan NIIS. Ia mengatakan, "Anda perlu bertanya siapa yang mempersenjatai dan mendanai pasukan NIIS. Jawaban yang tersedia hanya Qatar". Menteri Luar Negeri Qatar, Khalid bin Mohammad Al Attiyah, membantah pernyataan tersebut: "Qatar tidak mendukung kelompok ekstremis, termasuk [NIIS], dengan cara apapun. Kami dikejutkan oleh pandangan mereka, metode mereka yang kejam, dan ambisi mereka."
Meski pemerintah Arab Saudi menolak klaim yang beredar, mantan Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki menuduh Arab Saudi mendanai NIIS. Sejumlah media seperti NBC, BBC, dan "The New York Times", dan wadah pemikir Washington Institute for Near East Policy menerbitkan laporan terkait sumbangan pribadi dari Arab Saudi ke NIIS dan dukungan Saudi terhadap gerakan Wahhabisme di seluruh dunia, tetapi tidak menemukan bukti bantuan langsung dari pemerintah Saudi terhadap NIIS.
Semasa Perang Saudara Suriah, walaupun NIIS telah berkali-kali membantai warga sipil Alawiyah dan mengeksekusi tentara Angkatan Darat Suriah Alawiyah, dan banyak warga Alawiyah mendukung Presiden Bashar al-Assad yang juga Alawiyah, berbagai pihak oposisi dan partai anti-Assad yang menuduh pemerintahan Bashar Assad terlibat kolusi dengan NIIS. Kuatnya penolakan NIIS terhadap pemerintah
Bashar al-Assad akan menguatkan klaim bahwa pemerintah Suriah sedang diserang oleh "teroris" dan menjadi "rezim sekuler yang melawan al-Qaida dan kelompok jihad fanatik".
Beberapa sumber mengaku bahwa tahanan NIIS secara strategis dibebaskan dari penjara-penjara Suriah pada awal Perang Saudara Suriah tahun 2011. Pemerintah Suriah membeli minyak secara langsung dari NIIS. Pada Maret 2015, laporan Uni Eropa mengungkapkan bahwa pemerintah Suriah dan NIIS bersama-sama mengoperasikan pabrik gas HESCO di Tabqa, Suriah tengah; pabrik ini masih memasok gas ke wilayah
yang dikuasai pemerintah, dan pembangkit listrik pemerintah masih memasok listrik ke wilayah NIIS. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyatakan bahwa pemerintah Suriah sengaja menghindari pasukan NIIS untuk melemahkan oposisi moderat seperti Pasukan Suriah Bebas (FSA), sekaligus "sengaja menyerahkan sebagian wilayahnya ke [NIIS] agar NIIS tampak seperti sumber masalah
utama sehingga [Assad] bisa beralasan bahwa ia adalah pelindung Suriah dari [NIIS]". Analisis pangkalan data IHS Jane's Terrorism and Insurgency Center mengonfirmasi bahwa sejak 1 Januari hingga 21 November 2014 hanya 6% serangan pasukan pemerintah Suriah yang diarahkan ke NIIS dan hanya 13% serangan NIIS yang diarahkan ke pasukan pemerintah. Koalisi Nasional Pasukan Revolusi dan Oposisi
Suriah menyatakan bahwa pemerintah Suriah memiliki agen di dalam NIIS, demikian halnya dengan Ahrar ash-Sham. Anggota ISIL yang ditangkap FSA mengklaim bahwa mereka diperintahkan untuk melancarkan serangan oleh agen pemerintah Suriah.
Pada tanggal 1 Juni 2015, Amerika Serikat menyatakan bahwa pemerintah Suriah "melakukan serangan udara mendukung" laju NIIS terhadap oposisi Suriah di utara Aleppo. Presiden Koalisi Nasional Suriah Khaled Koja menuduh Assad berperan "sebagai angkatan udara [NIIS]". Menteri Pertahanan Koalisi Nasional Suriah Salim Idris menyatakan bahwa kurang lebih 180 pejabat pemerintahan Suriah juga bekerja untuk NIIS dan memimpin serangan kelompok tersebut bersama Angkatan Darat Arab Suriah.
Laporan tanggal 25 Juni 2015 menyatakan bahwa NIIS menyalurkan gas ke pembangkit listrik yang dikuasai pemerintahan Assad. Selain itu, NIIS memasok gandum dari wilayah timur laut yang dikuasai Kurdi ke wilayah yang dikuasai pemerintah dengan pajak 25%.