Referendum kemerdekaan Kroasia 1991
Kroasia menyelenggarakan referendum kemerdekaan pada 19 Mei 1991, setelah pemilihan umum parlemen Kroasia 1990 dan meningkatnya ketegangan etnis yang menyebabkan bubarnya Yugoslavia. Dengan tingkat partisipasi mencapai 83 persen, para pemilih menyetujui referendum, dengan 93 persen mendukung kemerdekaan. Selanjutnya, Kroasia menyatakan kemerdekaan dan pemutusan hubungannya dengan Yugoslavia pada 25 Juni 1991, namun memperkenalkan
sebuah moratorium tiga bulan mengenai keputusan tersebut ketika didesak untuk melakukannya oleh Komunitas Eropa dan Konferensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa melalui Perjanjian Brioni. Perang di Kroasia menghebat selama moratorium, dan pada 8 Oktober 1991, Parlemen Kroasia memutuskan semua ikatan yang tersisa dengan Yugoslavia. Pada tahun 1992, negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa memberikan pengakuan diplomatik bagi Kroasia dan Kroasia diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Setelah Perang Dunia II, Kroasia menjadi suatu unit federal Sosialis satu partai dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Kroasia diperintah oleh Komunis dan menikmati tingkat otonomi dalam federasi Yugoslavia. Pada tahun 1967, sekelompok penulis dan ahli ilmu bahasa Kroasia menerbitkan Deklarasi tentang Status dan Nama Bahasa Sastra Kroasia, menuntut otonomi yang lebih besar untuk Bahasa Kroasia.
Deklarasi ini memiliki andil pada gerakan nasional yang mengupayakan hak-hak sipil yang lebih besar dan desentralisasi ekonomi Yugoslavia, yang mencapai puncaknya pada Musim Semi Kroasia tahun 1971, yang ditindas oleh pemimpin Yugoslavia. Konstitusi Yugoslavia 1974 memberikan otonomi yang lebih besar kepada unit-unit federal, pada dasarnya memenuhi tujuan dari Musim Semi Kroasia dan menyediakan dasar hukum untuk kemerdekaan konstituen federasi.
Pada tahun 1980-an, situasi politik di Yugoslavia memburuk, dengan ketegangan nasional yang dikompori oleh Memorandum SANU Serbia 1986 dan kudeta di Vojvodina, Kosovo, dan Montenegro 1989. Pada Januari 1990, Partai Komunis beserta golongan nasional, dengan faksi Kroasia menuntut sebuah federasi yang lebih longgar. Pada tahun yang sama, pemilihan umum multipartai pertama diadakan di Kroasia, dengan
kemenangan Franjo Tuman yang mengakibatkan ketegangan nasionalis lebih lanjut. Para politisi etnis Serbia-Kroasia memboikot Parlemen Kroasia, dan etnis Serbia lokal merebut penguasaan wilayah yang dihuni etnis Serbia, memasang penghalang jalan dan mengusulkan daerah-daerah itu untuk menjadi otonom. "Oblast otonom" Serbia akan segera bersatu menjadi Republik Krajina Serbia (RSK) yang tidak diakui secara internasional, dengan tujuan memperoleh kemerdekaan dari Kroasia.
Pada 25 April 1991, Parlemen Kroasia memutuskan untuk mengadakan referendum kemerdekaan pada 19 Mei. Keputusan tersebut diumumkan dalam berita negara Republik Kroasia dan berlaku resmi pada 2 Mei 1991. Referendum ini menawarkan dua opsi. Yang pertama, Kroasia akan menjadi sebuah negara berdaulat dan merdeka, menjamin otonomi budaya dan hak-hak sipil bagi etnis Serbia dan minoritas lainnya di Kroasia, bebas untuk menjalin
hubungan negara berdaulat dengan bekas republik Yugoslavia lainnya. Yang kedua, Kroasia akan tetap bertahan dalam Yugoslavia sebagai sebuah negara federal bersatu. Pihak berwenang lokal etnis Serbia menyerukan boikot pemungutan suara, yang sebagian besar diikuti oleh etnis Serbia Kroasia. Referendum diadakan di 7691 tempat pemungutan suara, dan pemilih diberikan dua surat suara-biru dan
merah, masing-masing dengan satu opsi referendum, memperbolehkan penggunaan salah satu atau kedua surat suara. Pertanyaan referendum yang mengusulkan kemerdekaan Kroasia, yang tercantum pada surat suara biru, menang dengan 93.24% mendukung, 4.15% menentang, dan 1.18% suara tidak sah atau kosong. Pertanyaan referendum kedua, yang mengusulkan bahwa Kroasia harus tetap bertahan dalam Yugoslavia,
ditolak dengan 92.18% menentang, 5.38% suara mendukung, dan 2.07% suara tidak sah. Tingkat partisipasi pemilih adalah 83.56%.
Kroasia kemudian mendeklarasikan kemerdekaan dan memutuskan () hubungannya dengan Yugoslavia pada 25 Juni 1991. Masyarakat Ekonomi Eropa dan Konferensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa mendesak pihak berwenang Kroasia memberlakukan moratorium tiga bulan atas keputusan ini. Kroasia setuju untuk membekukan deklarasi kemerdekaannya selama tiga bulan, awalnya mengurangi ketegangan. Meskipun demikian, Perang Kemerdekaan Kroasia
menghebat lebih lanjut. Pada 7 Oktober, malam menjelang waktu berakhirnya moratorium, Angkatan Udara Yugoslavia menyerang "Banski dvori", gedung pemerintahan utama di Zagreb. Pada 8 Oktober 1991, moratorium berakhir, dan Parlemen Kroasia memutuskan semua ikatan yang tersisa dengan Yugoslavia. Sidang parlemen khusus itu diselenggarakan di gedung INA di Pavao ubi Avenue di Zagreb karena masalah keamanan yang ditimbulkan oleh
serangan udara Yugoslavia beberapa waktu sebelumnya; secara khusus, dikhawatirkan bahwa Angkatan Udara Yugoslavia mungkin menyerang gedung parlemen. Tanggal 8 Oktober kini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Kroasia.
Komite Arbitrase Badinter dibentuk oleh Dewan Menteri Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) pada 27 Agustus 1991 untuk memberikan nasihat hukum dan kriteria bagi pengakuan diplomatik kepada bekas republik-republik Yugoslavia. Pada akhir tahun 1991, Komisi ini menyatakan, antara lain, bahwa Yugoslavia sedang dalam proses pembubaran, dan bahwa batas-batas internal republik-republik Yugoslavia tidak
dapat diubah kecuali disepakati secara bebas. Faktor-faktor dalam pelestarian perbatasan Kroasia praperang, yang ditetapkan oleh komisi demarkasi pada tahun 1947, adalah amandemen konstitusi federal Yugoslavia pada tahun 1971 dan 1974, yang membenarkan bahwa hak-hak kedaulatan dilaksanakan oleh unit federal, dan bahwa federasi hanya memiliki wewenang yang secara khusus diserahkan
kepadanya oleh konstitusi. Jerman mendesak pengakuan cepat terhadap Kroasia, dengan menyatakan bahwa ia ingin menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung di daerah-daerah yang dihuni etnis Serbia. Langkah ini ditentang oleh Prancis, Britania Raya, dan Belanda, namun negara-negara tersebut sepakat untuk mengikuti pendekatan bersama dan menghindari tindakan-tindakan
sepihak. Pada 10 Oktober, dua hari setelah Parlemen Kroasia mengonfirmasi deklarasi kemerdekaan, EEC memutuskan untuk menunda keputusan untuk mengakui Kroasia selama dua bulan, memutuskan untuk mengakui kemerdekaan Kroasia dalam dua bulan jika perang belum berakhir pada saat itu. Ketika tenggat waktu berakhir, Jerman menyampaikan keputusannya untuk mengakui Kroasia sebagai kebijakan dan
tugasnya-posisi yang didukung oleh Italia dan Denmark. Prancis dan Britania Raya berusaha untuk mencegah pengakuan tersebut dengan menyusun sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meminta tidak ada tindakan sepihak yang dapat memperburuk situasi, namun ditarik selama debat Dewan Keamanan pada 14 Desember, ketika Jerman tampak bertekad untuk menentang resolusi PBB ini.
Pada 17 Desember, EEC secara resmi setuju untuk memberikan pengakuan diplomatik bagi Kroasia pada 15 Januari 1992, bergantung pada opini Komite Arbitrase Badinter. Komite memutuskan bahwa kemerdekaan Kroasia seyogianya tidak segera diakui, karena Konstitusi Kroasia yang baru tidak memberikan perlindungan terhadap minoritas yang disyaratkan oleh EEC. Sebagai tanggapan, Presiden Franjo Tuman memberikan jaminan tertulis kepada Robert
Badinter bahwa kekurangan tersebut akan diperbaiki. RSK secara resmi mendeklarasikan pemisahannya dari Kroasia pada 19 Desember, namun status negara dan kemerdekaannya tidak diakui secara internasional. Pada 26 Desember, pihak berwenang Yugoslavia mengumumkan rencana pembentukan sebuah negara yang lebih kecil, yang dapat mencakup wilayah yang direbut dari Kroasia, namun rencana itu ditolak oleh Majelis Umum PBB.