Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Menurut Konstitusi Amerika Serikat, Presiden memiliki kewenangan eksklusif untuk mengakui kedaulatan asing atas suatu wilayah. Badan Penasihat Hukum Departemen Kehakiman menyimpulkan bahwa pasal-pasal UU ini berlawanan dengan kewenangan eksklusif presiden dalam urusan luar negeri sehingga bersifat inkonstitusional.
Mantan presiden A.S. Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama menyinggung atau menyatakan terang-terangan bahwa upaya Kongres untuk mengatur kebijakan luar negeri melanggar kewenangan dan tugas cabang eksekutif dalam pelaksanaan hubungan luar negeri A.S. yang layak dan efektif.
Perihal status Yerusalem, Presiden Bush menganggap Kongres hanya "penasihat" semata. Ia mengatakan bahwa "[Kongres] tanpa izin mencampuri kewenangan Presiden yang dijamin oleh konstitusi". Konstitusi A.S. memberikan hak menetapkan kebijakan luar negeri kepada Presiden; resolusi Kongres, seperti yang ada di UU Pemberian Kewenangan Pertahanan Nasional 2003 yang menyertakan pasal-pasal UU
Kedutaan Besar Jerusalem, justru membuat dukungan terhadap pengaturan kebijakan luar negeri oleh Kongres sangat problematis atau bahkan keliru bila mengacu kepada Konstitusi.
Bahkan sejak awal perumusan UU ini, persoalan campur tangan Kongres yang berlebihan dan potensi pelanggaran kewenangan cabang eksekutif atas urusan luar negeri sudah menjadi topik perdebatan saat itu. Karena tidak setuju, Presiden Clinton mengambil tindakan yang tidak lazim dengan tidak menandatangani/memberlakukan UU Kedutaan Besar Yerusalem setelah dilimpahkan oleh
Kongres selama 10 hari. Setelah itu, RUU ini dikembalikan ke Kongres dan otomatis berlaku seperti yang diatur dalam Konstitusi. Sikap Clinton yang tidak berbuat apa-apa menegaskan perbedaan antara cabang-cabang pemerintahan federal tanpa perlu dihujani kritik masyarakat akibat "bersikap negatif" terhadap undang-undang yang tampaknya populer dan tidak mungkin diveto kala itu.
Permasalahan konstitusional ini muncul ketika RUU ini dibahas di DPR dan Senat. Amendemen Sen. Dole yang ditambahkan ke RUU versi awal menyertakan pasal yang mengembalikan wewenang hubungan luar negeri kepada pejabat eksekutif.
Sejak 1998 sampai Desember 2017, pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv ditunda oleh Presiden setiap enam bulan atas dasar keamanan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 undang-undang ini. Sejak aturan ini berlaku pada akhir 1998, semua Presiden yang menjabat saat itu menetapkan bahwa pemindahan kedutaan akan berdampak besar terhadap keamanan nasional A.S. dan
memilih untuk menerbitkan surat penangguhan yang menunda proses pemindahan. Evaluasi ulang dilaksanakan setiap enam bulan. Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Kongres mulai memasukkan kalimat-kalimat yang menghapus hak eksklusif Presiden untuk membuat surat penangguhan atau menghapus total aturan penangguhan dari UU Kedutaan Besar Yerusalem.
Pada Maret 2011, sebuah rancangan undang-undang baru bernama Undang-Undang Kedutaan Besar dan Pengakuan Yerusalem 2011 (H.R. 1006) diajukan di Kongres. RUU ini disponsori oleh 14 Anggota Kongres, termasuk Ketua Subkomite Eropa DPR Dan Burton (R), Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Ileana Ros-Lehtinen (R), dan Ketua Subkomite Timur Tengah DPR Steve Chabot (R). RUU ini akan menghapus hak
penangguhan presiden sesuai UU 1995, memindahkan Kedutaan Besar A.S. di Tel Aviv ke Yerusalem, dan menegaskan kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terpisahkan. Pada akhir 2011, RUU ini dinyatakan tidak lolos karena tidak disetujui Komite Urusan Luar Negeri DPR.
Presiden Donald Trump menandatangani surat penangguhan pada tanggal 1 Juni 2017. Gedung Putih menyatakan bahwa dukungan Trump untuk Israel tetap tidak berubah dan ia akan memenuhi janjinya memindahkan kedutaan besar. Tanggal 5 Juni 2017, Senat dengan bulat (90-0) mengesahkan resolusi peringatan 50 tahun penyatuan kembali Yerusalem. Resolusi ini menegaskan kembali UU Kedutaan Besar Yerusalem dan meminta Presiden dan semua pejabat pemerintah melaksanakan ketentuannya.
Pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden Trump mengumumkan keputusan resminya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel dan memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan pemindahan Kedutaan Besar A.S. dari Tel Aviv ke Yerusalem. Usai pengumuman, Presiden Trump menandatangani Memorandum Presiden untuk Menteri Luar Negeri (Ketetapan Presiden No. 2018-02) tentang penangguhan pemotongan 50% anggaran
yang biasanya dilakukan ketika kedutaan besar baru dibuka. Penangguhan ini dinilai perlu untuk "melindungi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat." Menteri Luar Negeri Rex Tillerson menyatakan bahwa proses pemindahan akan dimulai secepatnya. Pemindahan ini sendiri membutuhkan waktu beberapa tahun.