Hak menentukan nasib sendiri
yang berkedaulatan. Atau dalam gagasan moderen mengenai hak menentukan nasib sendiri diusulkan adanya spektrum atau rentang dimana hak tersebut dapat diterapkan, yang dapat dibedakan menjadi menentukan nasib sendiri internal dan eksternal. Menentukan nasib sendiri internal mengacu pada variasi hak politik dan sosial, dan menentukan nasib sendiri eksternal mengacu pada kemerdekaan
hukum penuh atau pemisahan diri untuk segolongan orang dari segi politik-hukum ("politico-legal") yang lebih besar, misalnya negara. Namun demikian, klaim mendirikan negara dengan dalil menentukan nasib sendiri seperti yang diakui di era 1960an, ditafsirkan sebagai hak menentukan nasib sendiri bagi wilayah kolonial untuk merdeka, atau menggunakan status lain yang mereka pilih atau
inginkan. Etnis atau kelompok yang berbeda di dalam koloni tidak mempunyai hak untuk memisahkan diri dari orang-orang di wilayah yang sama dengan mereka secara keseluruhan. Hak untuk menentukan nasib sendiri terpisah dari hak untuk melepaskan diri dan membentuk negara merdeka, sebagaimana tidak ada hak untuk membentuk negara baru yang tercantum di dalam
hukum internasional. Beberapa ahli menilai bahwa semua klaim separatis terikat pada wilayah, dan berakar dari sejarah keluhan mereka, sehingga penyelesaian apapun memerlukan pemecahan terkait kebutuhan wilayah. Hanya beralasan pada sekumpulan orang-orang yang berbeda, tidak cukup kuat membuat kelompok orang mengklaim menentukan nasib sendiri, menurut pandangan Brilmayer. Norma
hukum internasional, oleh sebab itu, tidak berakar dari klaim teritorial, tetapi pada kelompok yang dirugikan, apakah berasal dari orang-orang yang berbeda. Karena kehendak menentukan nasib sendiri suatu kelompok berakar dari berbagai sumber pemicu, termasuk penyangkalan hak minoritas, perdebatan wilayah, aspirasi kelompok, dan kelangsungan hidup secara politik dan ekonomi,
maka mendorong demokrasi, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan otonomi lokal, kemungkinan merupakan jawaban untuk dilema yang ditimbulkan oleh prinsip menentukan nasib sendiri. Namun pendekatan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan menentukan nasib sendiri yang melewati kapasitas, sebab perjuangan menentukan nasib sendiri yang seperti itu dapat
berujung pada permintaan pemisahan diri/aksi separatis bahkan di dalam sistem demokrasi yang sudah maju seperti contohnya separatis Quebecois Kanada dan Gerakan Nasional Rakyat Skotlandia ("Scottish National Movement").
Menentukan nasib sendiri telah dipandang dalam tinjauan hak asasi manusia (HAM), yang membutuhkan pengakuan bahwa hak tersebut dibatasi oleh keperluan melindungi hak orang lain dan komunitas umum, sebagaimana halnya dengan hak asasi manusia lainnya. Hak untuk mempunyai pemerintahan sendiri juga semakin terjalin dengan norma hak asasi manusia,
terutama terjadi di dalam kelompok minoritas dan warga asli yang mendiami suatu wilayah. Sementara tidak ada hak untuk memisahkan diri yang diakui di bawah naungan hukum internasional, sebab hukum internasional tidak memberikan standar yang jelas dalam kaitannya dengan pandangan tersebut, memungkinkan adanya pengakuan hak pemisahan diri itu di masa depan sebagai bahan pengecualian
apabila suatu kelompok/segolongan orang secara sistematis ditolak haknya dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan negara, atau bilamana sekelompok individu di dalam suatu kelompok menderita pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang menyebabkan partisipasinya di dalam pemerintahan menjadi tidak mungkin dilakukan.
Wallensteen dan Sollenberg menemukan bahwa setidaknya setengah dari perang yang diperjuangkan di akhir abad ke-20 melibatkan kelompok yang mengklaim hak menentukan nasib sendiri mereka dirugikan oleh pihak/negara yang ingin mereka memisahkan diri darinya. Kasus-kasus yang terjadi berkenaan dengan menentukan nasib sendiri, timbul sebagai gejala krisis di dalam hak asasi
manusia. Hal tersebut dikarenakan setiap klaim dalam menentukan nasib sendiri biasanya mengindikasikan masalah hak asasi manusia pada tahap akhirnya. Oleh sebab itu, alasan utama keluhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia sepatutnya ditangani terlebih dahulu sebelum mencapai ranah menentukan nasib sendiri, dan upaya apapun yang dilakukan untuk
membangun sebuah standar, sepatutnya memperhitungkan pula hak asasi manusia serta kemampuan dalam menerapkan standar tersebut. Secara hukum, menentukan nasib sendiri umumnya terbatas pada level negara. Namun secara empiris, pergerakan menentukan nasib sendiri yang mempergunakan kekerasan dan mendapat kesuksesan, cenderung akan mendapatkan pengakuan (menyebarkan pesan melalui jalan
kekerasan). Hal ini menimbulkan konflik dengan pemahaman yang sudah berjalan lama bahwa perbatasan internasional tidak dapat diganggu gugat. Barkin dan Cronin berpendapat, kekuatan besar dalam hal tersebut belum dapat ditentukan secara konsisten prioritas yang seharusnya disetujui untuk prinsip yang saling bersaing, kedaulatan territorial dan menentukan nasib sendiri nasional.
Penolakan secara mutlak pemisahan diri untuk setiap kasus, juga berada dalam landasan yang tidak kokoh, terutama toleransi penindasan suatu pihak atau pembantaian terhadap pihak lainnya atas nama integritas territorial. Pemisahan diri dapat merupakan arahan yang sah untuk beberapa gerakan menentukan nasib sendiri, khususnya sebagai jawaban atas pelanggaran yang berat
serta sistematik atas hak asasi manusia, dan ketika entitas tersebut berpotensi sehat secara politik dan ekonomi. Beberapa bangsa atau kelompok yang dirugikan dan ditindas sedemikian buruknya oleh pemerintah mereka, sehingga otonomi lokal yang mungkin tercukupi untuk suatu kasus tertentu, tidak lagi dinilai cukup, maka kemerdekaan penuh dapat menjadi tujuan
yang dapat diterima. Oleh sebab itu, dalam konteks tersebut, Scheffer tidak setuju dengan pendapat Hanum, bahwa konsep menentukan nasib sendiri harus dikembalikan ke dalam kerangka statik periode-periode terdahulu. Richard Falk membuat kategori klaim menentukan nasib sendiri dengan berbagai tipe. Tabel berikut merupakan ringkasan tipe klaim yang dibuat olehnya.
Penerimaan menentukan nasib sendiri yang terlalu bermurah hati dapat berakibat pada fragmentasi dan meningkatnya intoleransi karena tidak diperlukan lagi adanya hidup berdampingan dengan damai. Sementara itu, tantangan utama pendefinisian menentukan nasib sendiri dengan mengeluarkan pemisahan diri dari dalam definisi, dapat digambarkan dengan situasi di Kosovo yang diatur oleh
kekuatan/pihak berwenang PBB sejak berakhirnya kampanye pengeboman oleh NATO pada tahun 1999 sampai deklarasi kemerdekaan unilateral Kosovo pada Februari 2008. Kemerdekaan Kosovo diakui oleh hampir seratus negara hingga pertengahan tahun 2010, namun tidak oleh Serbia yang menetapkan Kosovo tetap merupakan bagian integral Serbia. Sebagian karena alasan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kosovo antara tahun
1989 dan 1999 dan selama kampanye NATO, para pengamat Barat memberikan simpati terhadap klaim kemerdekaan yang dibuat Kosovo. Misalnya 22 negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada di antara negara-negara lainnya mengakui kemerdekaan negara baru tersebut. Namun demikian, tidak ada yang menghubungkan keinginan pemisahan diri Kosovo secara spesifik dengan tingginya tingkat pelanggaran hak asasi manusia
yang terjadi disana, dan deklarasi kemerdekaan Kosovo itu sendiri teramati sebagai kasus khusus dari pemisahan non-konsensual Yugoslavia yang tidak dapat dijadikan pedoman untuk situasi lainnya. Kelompok tersebut berbagi suku, bahasa, serta karakteristik yang sama lainnya, namun hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional, sebagaimana bertentangan