Hukum propaganda gay Rusia
operasinya sampai 90 hari. Para warga asing ditangkap dan ditahan selama 15 hari kemudian dideportasi, atau didenda sampai 5.000 rubel dan dideportasi. Denda untuk perorangan lebih tinggi jika tindakan yang dilakukan memakai media massa atau internet.
Menurut sebuah survei yang diadakan pada Juni 2013 oleh Pusat Seluruh Rusia untuk Kajian Opini Masyarakat (juga dikenal sebagai VTsIOM), sekitar 90 persen orang Rusia yang disurvei menyetujui hukum tersebut. Lebih dari 100 kelompok konservatif di seluruh dunia menandatangani sebuah petisi yang mendukung hukum tersebut, dengan Larry Jacobs, manajer World Congress of Families, mendukung tujuannya untuk
"melarang advokasi yang ditujukan untuk melibatkan kalangan kecil dalam sebuah gaya hidup yang akan mencederai kesehatan moral dan fisik mereka." Presiden Rusia Vladimir Putin menjawab obyeksi-obyeksi awal untuk UU tersebut yang saat itu diusulkan pada April 2013 dengan menyatakan bahwa "Aku ingin setiap orang memahami bahwa di Rusia, tak ada pencederaan terhadap hak
minoritas seksual. Mereka adalah orang, seperti setiap orang lainnya, dan mereka menikmati hak dan kebebasan penuh". Ia berkata bahwa ia sangat berniat untuk mengisyaratkan UU tersebut karena rakyat Rusia menuntutnya. Saat ia melakukannya, "Dapatkah kau membayangkan sebuah organisasi mempromosikan pedofilia di Rusia? Aku pikir rakyat di beberapa wilayah Rusia akan mulai
untuk mengambil penanganan... Sama halnya dengan minoritas seksual: Aku dapat sangat membayangkan perkawinan sesama jenis diijinkan di Chechnya. Dapatkah kau membayangkannya? Ini akan menghasilkan korban-korban manusia." Putin juga menyatakan bahwa ia memberatkan tingkat kelahiran yang rendah di Rusia, karena hubungan sesama jenis tak dapat menghasilkan anak. Pada Agustus 2013, Menteri Olahraga Rusia Vitaly Mutko juga
membela hukum tersebut, menyamakannya dengan perlindungan anak dari konten yang menampilkan penyalahgunaan alkohol atau kecanduan narkoba. Ia juga menyatakan bahwa kontroversi atas hukum tersebut dan dampak-dampaknya "diciptakan" oleh media Barat.
Pengesahan hukum tersebut mendatangkan timbal balik internasonal yang besar, khususnya dari dunia Barat, saat para kritikus menganggapnya sebuah upaya untuk secara efektif melarang promosi hak dan budaya LGBT di negara tersebut. Article 19 mempersengketakan tujuan yang diklaim dari hukum tersebut, dan merasa bahwa beberapa istilah yang dipakai di dalamnya terlalu ambigu, seperti
"hubungan seksual non-tradisional", dan "ketimbulan yang terjadi didalamnya". Organisasi tersebut berpendapat bahwa ini "dapat sangat diterapkan kepada informasi apapun terkait orientasi seksual atau identitas gender yang tak sejalan dengan apa yang Negara anggap sebagai sejalan dengan 'tradisi'. Pemakaian istilah "kalangan kecil" juga dikritik, karena tak jelas apa yang dirujuk
kepadanya dalam hal kalangan kecil, atau tempat manapun dimana kalangan kecil dapat hadir, berpendapat bahwa "memprediksi keberadaan anak-anak di ruang manapun, terbuka atau tertutup, sangat tak mungkin dan mrupakan sebuah variabel yang proponen dari ekspresi apapun akan secara jarang berada dalam kontrol absolut."
Hukum tersebut dikecam oleh Komisi Venesia dari Dewan Eropa (dimana Rusia menjadi anggotanya), oleh Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, dan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. Sekjen PBB Ban Ki-moon secara tak langsung mengkritik hukum tersebut.
Para penggiat hak LGBT, penggiat HAM, dan kritikus lain menyatakan bahwa pemakaian kata dari hukum tersebut, yang dikarakterisasikan sebagai larangan propaganda gay oleh media, menjadikannya sebuah kejahatan untuk secara terbuka membuat pernyataan atau menyebarkan material yang mendukung hak LGBT, mengadakan pawai kebanggaan atau unjuk rasa lainnya, menyatakan bahwa hubungan gay setara dengan hubungan
heteroseksual, atau menurut presiden Human Rights Campaign (HRC) Chad Griffin, bahkan menampilkan simbol-simbol LGBT seperti bendera pelangi atau mencium pasangan sesama jenis di depan umum. Penangkapan pertama yang dibuat di bawah hukum tersebut melibatkan seseorang yang secara terbuka memprotes dengan sebuah tanda yang berisi pesan pro-LGBT.
Legislasi tersebut dikabarkan meningkatkan kekerasan melawan orang LGBT di Rusia. Ketua Russian LGBT Network Igor Kochetkov berpendapat bahwa hukum tersebut "[telah] secara khusus melegalisir kekerasan melawan orang LGBT, karena kelompok holligan tersebut membenarkan tindakan-tindakan mereka dengan hukum tersebut," didukung oleh kepercayaan mereka bahwa gay dan lesbian "tak dihargai sebagai
kelompok sosial" oleh pemerintah federal. Laporan-laporan yang timbul dari kegiatan oleh kelompok-kelompok seperti 'Occupy Paedophilia' dan 'Parents of Russia', yang dituduh melakukan "pedofilia" dalam "berkencan" kemudian disiksa dan dicerca. Pada Agustus 2013, seorang remaja gay dikabarkan diculik, disiksa dan dibunuh oleh sekelompok Neo-Nazi Rusia.
Kekerasan juga meningkat saat unjuk rasa pro-gay; pada 29 Juli 2013, sebuah unjuk rasa gay di Lapangan Mars di Saint Petersburg berujung pada pertikaian kekerasan antara para penggiat, pengunjuk rasa dan polisi. Pada Januari 2014, sebuah surat, yang ditulis oleh kimiawan Sir Harry Kroto dan pemeran Sir Ian McKellen dan ditandatangani oleh 27 penerima Nobel dari bidang sains dan seni rupa, dikirim ke Vladimir Putin yang
membujuknya untuk menarik hukum propaganda tersebut karena "menghalangi kebebasan komunitas LGBT lokal dan luar negeri." Pada Februari 2014, kelompok penggiat Queer Nation mengumumkan rencana protes di New York City di luar konsulat Rusia pada 6 Februari 2014, bertepatan dengan acara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2014. Pada hari yang sama, kelompok hak gay All Out mengkoordinasikan protes serupa di seluruh dunia di London, New York
City, Paris, dan Rio de Janeiro. Pada 8 Februari 2014, sebuah "flash mob" yang diadakan di Cambridge, Inggris menampilkan para pasangan sesama jenis berangkulan dan berpelukan, sebagai bagian dari sebuah proyek video yang dikenal sebagai "From Russia With Love".
Menulis untuk "The Guardian", Marc Bennetts berpendapat bahwa kritisisme hukum tersebut oleh para pihak luar negeri berhubungan dengan sentimen anti-Rusia; menyebut tanggapan mereka "hipotetikal dan hipokritikal", ia menganggap bahwa negara-negara tak konsisten pada perlakuan mereka terhadap negara-negara lain untuk pendirian mereka terhadap hak LGBT. Ia menyatakan bahwa hukum Rusia tak melarang
hubungan LGBT secara keseluruhan, dan tak sejauh hal-hal di negara lainnya, seperti India-yang sekarang menghimpun ulang larangan kegiatan seksual sesama jenis, dan Nigeria, yang mengkriminalisasi perkawinan sesama jenis yang dihukum sampai 14 tahun penjara, dan keanggotaan dalam kelompok-kelompok pro-gay dengan 10 tahun penjara. Pada kesimpulannya, ia menyatakan bahwa
"pada kenyataannya, terdapat sedikit yang barat dapat lakukan untuk mempengaruhi Rusia, pada hak gay atau hal apapun lainnya. Namun disamping itu, kritikan yang dibutuhkan terukur, akurat dan, secara keseluruhan, konsisten. Terdapat alasan-alasan tertentu untuk menolak rezim otoritarian Putin tanpa merestorasi hiperbole dan kepalsuan."
Dokumenter TV "" menyoroti hak gay dan homofobia di sejumlah negara di dunia, termasuk Rusia. Didalamnya, Fry mewawancarai sepasang lesbian yang mendiskusikan kekhawatiran mereka akan putri mereka yang berusia 16 tahun dan teman-temannya karena akan melanggar aturan tersebut, karena hukum tersebut melarang "siapapun memberikan informasi tentang homoseksualitas kepada orang-orang berusia di bawah 18