Krisis Selat Sunda
juga, sebuah kontingen kecil tentara Indonesia mendarat di Pontian, di negara bagian Johor di ujung selatan Semenanjung Melayu. Meskipun para penyerbu dengan cepat ditangkap oleh pasukan keamanan elit Malaysia Senoi Praaq, pesannya jelas: Konfrontasi sedang berkembang. Malaysia, terancam, menyatakan keadaan darurat dan menekan Inggris untuk bertindak dalam pertahanan mereka.
Pada 26 Agustus, kapal induk HMS "Victorious" berlayar dari Singapura bersama dua kapal perusak yang mengawal, HMS "Caesar" dan HMS "Cavendish", menuju Perth, Australia Barat. Tujuan sebenarnya perjalanan ini masih diperdebatkan, tetapi ada kemungkinan bahwa kelompok kapal induk tersebut lewat sebagai unjuk kekuatan kepada Indonesia mengikuti pendaratan Pontian dan
'kunjungan muhibah' rutin resmi dimana kapal itu konon menuju sekutu Inggris. Satuan tugas itu ternyata mendapati sangat sedikit respons Indonesia saat melewati wilayah perairan mereka, kapal induk melaporkan hanya satu Tupolev Tu-16 melakukan "flyover" ketika kapal-kapal perang ini melalui Selat Sunda pada hari berikutnya. Kepemilikan selat itu sendiri kompleks, Indonesia mengklaimnya meskipun
Inggris menegaskannya sebagai perairan internasional sehingga kapal perang mereka bisa lewat setiap waktu. Mengikuti standar prosedur Inggris dalam situasi seperti ini, Atase Militer Inggris di Jakarta telah menelepon Direktur Intelijen Angkatan Laut Indonesia dan menyampaikan bahwa skuadron mereka akan melewati wilayah Indonesia tanpa meminta izin, sebelumnya Inggris telah melalui selat tersebut sama
halnya pada Oktober 1963. Kebijakan ini, dibuat oleh Departemen Luar Negeri, memiliki tujuan ganda memberitahukan orang-orang Indonesia atas aksi yang mungkin provokatif tanpa kesadaran mengenai apa yang mereka pikir sebagai klaim berlebihan di perairan internasional. Tanggal kembali ke Singapura tidak diatur dengan pasti pada saat berlayar, tetapi diperkirakan sekitar pertengahan September.
Keesokan harinya (28 Agustus), Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Suwito memanggil "Charge d'Affaires "Inggris mengeluhkan pemberitahuan Inggris yang terlalu kasual; sementara tidak meminta Inggris untuk memohon izin Indonesia untuk tindakan seperti itu, ia meminta Inggris untuk memberikan pengumuman yang lebih formal, sebaiknya tertulis, di waktu berikutnya. Jika
tidak, Suwito memperingatkan, "ketegangan sekarang mungkin dapat mengakibatkan insiden yang tidak direncanakan, tidak diinginkan tetapi serius," pernyataan yang dengan cepat diteruskan ke pemerintah Inggris. "Charge d'Affairs" menjawab bahwa setiap pemberitahuan lebih lanjut akan dilakukan secara tertulis, agar tidak menimbulkan masalah apapun. Beberapa hari
kemudian, pada 2 September, sehari setelah pendaratan Labis, Subandrio berjalan di garis keras, memberitahu Duta Besar Australia di Jakarta bahwa "Victorious" akan ditolak kembali melalui Selat Sunda. Penyebab larangan tersebut tidak jelas, karena dokumen-dokumen resmi dari waktu itu tidak tersedia, tetapi pengumuman Subandrio ini sejalan dengan kebijakan pemerintah soal pas
melalui perairan Indonesia, menuju penindakan kegiatan-kegiatan ilegal setelah grup kapal induk Amerika lewat di awal bulan. Para pembuat kebijakan Indonesia juga mungkin khawatir atas ancaman kekuatan udara Inggris yang begitu dekat dengan Jakarta serta kemungkinan akan usaha Inggris untuk memprovokasi respons yang mirip dengan Vietnam terhadap Amerika pada insiden Teluk Tonkin di awal tahun itu. Yang
terakhir ini tampaknya sangat mungkin dengan tampaknya kemurkaan Sukarno dalam menanggapi insiden itu, sudah wajar jika tanggapan terhadap serangan Inggris ini sama kuat. Bagaimanapun juga, pimpinan Indonesia memahami insiden ini sebagai pembalasan langsung atas pendaratan Pontian dan sinyal putusan Inggris; meskipun mengkhawatirkan, tidak bisa menyelesaikan pelanggaran Inggris atas klaim bahari mereka.
Departemen Luar Negeri, sementara itu, bertekad untuk tidak mundur dalam menghadapi tantangan dan perbuatan yang dipandang sebagai penghinaan lebih terhadap martabat Inggris. Thorneycroft berargumen bahwa jika "Victorious" tidak melewati Selat Sunda dalam perjalanan pulang, Inggris "harus menderita kekalahan politik substansial dengan efek yang tak terduga terhadap posisi militer di Timur
Jauh,"; pandangannya didukung oleh Laksamana Mountbatten dan David Luce, Kepala Staf Angkatan Laut. Mountbatten bahkan melangkah lebih jauh, memperingatkan Thorneycroft bahwa kegagalan dalam memenuhi tantangan ini akan memiliki "dampak serius" untuk "statur seluruh militer- tidak hanya di Timur Jauh, tetapi di seluruh dunia." Luce dan Mountbatten juga menganggap ini sebagai
kesempatan sempurna untuk menekan Jakarta untuk pertama kalinya, Luce menyatakan bahwa pas kembali "bisa saja memberikan inisiatif ini untuk kita" dan Mountbatten memandangnya sebagai saat yang tepat untuk mengalihkan Soekarno dari penyerangan terhadap Malaysia. Setidaknya, pas polos melalui Selat Sunda harus dipertahankan.
Pandangan Whitehall tidak digemakan oleh para komandan angkatan laut, terutama Sir Varyl Begg, "Commander-in-Chief" tentara Inggris di wilayah itu, yang percaya bahwa kapal induk itu terlalu lemah untuk membela diri atau menyerang balik Indonesia. Begg memvonis bahwa sempitnya Selat Sunda berkombinasi dengan fitur geografis lokal membatasi gerakan kapal dan menegasi radar, sementara kustom
mencegah operator dari menerbangkan pesawat atau membawanya di dek, membuat kapal dan yang mengawal sangat rentan jika diserang. Daripada itu, ia menyarankan untuk mengirim kapal perusak, yang jauh dapat dibuang dibandingkan dengan armada pengangkut. Pandangannya didukung oleh Lord Antony Head, yang berpendapat bahwa akan ada sedikit keuntungan bagi Indonesia dan kerugian bagi Inggris jika kapal induk tidak
ditaruh dalam bahaya. Namun, Luce tetap bersikukuh bahwa "yang Victorious" harus berlayar; untuk meredakan ketakutan Begg, ia meyakinkan bahwa kapal induk yang lebih modern HMS "Centaur" akan siap memberikan perlindungan udara satuan tugas. Bala bantuan juga dilarikan ke Singapura untuk menemui provokasi Indonesia. Thorneycroft memerintahkan Begg untuk mulai merencanakan
pemaksaan pas Selat Sunda, sebagaimana para pejabat tentukan pada 3- 4 September: kapal induk itu tidak boleh dialihkan.
Dalam hasil rapat kabinet perihal penyebaran angkatan laut pada 7 September, Thorneycroft dan Mountbatten mengajukan pemaksaan Selat Sunda dengan satuan tugas, meski mengakui bahwa kapal induk akan berisiko mengalami kerusakan atau kerugian, mencegah Soekarno dari mencapai kemenangan "brinkmanship" bernilai sama. Walau R. A. Butler dengan sangat kuat menunjukkan bahwa dalam argumen Begg "Victorious "itu
aset yang terlalu kuat untuk direlakan, argumen Thorneycroft menang. Kabinet setuju bahwa kapal tidak akan dialihkan, karena penghalangan kapal induk itu akan meningkatkan martabat Soekarno tanpa batas, dan menyetujui persiapan Operasi Althorpe, rencana untuk melenyapkan angkatan udara Indonesia sebagai balasan terhadap serangan.; meskipun tidak ada keputusan
tergesa-gesa yang dibuat, dan walaupun Kabinet telah setuju untuk memeriksa masalah ini lebih lanjut.
Pada 9 September, Suwito memberitahu seorang diplomat Inggris bahwa Selat Sunda akan ditutup karena latihan angkatan laut dan bahwa apabila kapal perang Inggris menjauhi daerah itu untuk sementara, itu akan dihargai. Untuk Inggris, ini tampak sebagai eskalasi krisis; jika satuan tugas berlayar melaluinya, mungkin mereka harus melawan Angkatan Laut Indonesia secara langsung- meskipun pada
kenyataannya Indonesia sedang mengurangi tekad untuk menolak pas satuan tugas Inggris melalui Selat Sunda, dan berharap menjauhkan Inggris dari mencoba memaksakan diri melalui berbagai cara tidak langsung. Bagaimanapun, Inggris tidak menafsirkan demikian; pengumuman itu memicu babak baru perdebatan mengenai pemaksaan pas ini. Thorneycroft meninjau kembali rencana dengan Kementerian Luar