Konsolidasi negara bagian di Somalia (1998-2006)
Proses konsolidasi negara bagian di Somalia berlangsung pada tahun 1998 hingga 2006. Setelah perang saudara dan kekacauan sosial yang terjadi, beberapa faksi berhasil mendapatkan kontrol atas wilayah tertentu di Somalia, dimana mereka mempertahankan dukungan berbasis klan yang luas. Hal ini memungkinkan faksi-faksi ini membentuk administrasi pemerintahan dan akhirnya menjadi negara yang
koheren, dan memulihkan ketertiban ke daerah mereka. Hal ini terjadi pertama kali di Somaliland, lalu di Puntland, Somalia Barat Daya, Jubaland, Banadir dan akhirnya Galmudug.
Pada tahun 1981, sekelompok imigran dari klan Isaaq di London membentuk Gerakan Nasional Somalia (SNM), yang mendedikasikan diri untuk mengalahkan Siad Barre, dan menyerang wilayah barat laut Somalia melalui Ethiopia selama perang sipil. Siad Barre melawan pasukan mereka selama lima tahun, namun akhirnya dipaksa untuk menarik diri dari bekas wilayah Somaliland Britania pada tahun 1991. SNM yang menang menguasai wilayah tersebut dan menyatakan diri mereka independen pada tanggal 18 Mei 1991.
Pada tahun 1981, tiga kelompok dari para imigran Majertin yang anti-Siad Barre di Aden (saat itu bagian dari Yaman Selatan) membentuk Front Demokratik Keselamatan Somalia, dengan tujuan berperang bersama pasukan Ethiopia dalam Perang Ogaden melawan rezim Siad Barre. Invasi tersebut ditarik pada tahun 1982 ketika Amerika Serikat mengirim bantuan militer darurat ke Somalia. Organisasi ini semakin terpecah di
sepanjang garis klan, yang menyebabkan banyak anggota terkemuka termasuk Abdullahi Yusuf Ahmed dipenjara, dan pembelotan banyak orang ke rezim Siad Barre.
Selama perang saudara, SSDF mulai mengkonsolidasikan kontrol mereka atas wilayah Mudug, Nugaal dan Bari. Saat periode anarki terjadi, daerah-daerah tersebut hancur berantakan dengan pertempuran faksi internal, dan usaha tekun oleh al-Ittihad al-Islami untuk mengambil alih wilayah tersebut dengan paksa dari markas mereka di Bosaso, yang menyebabkan perang berdarah yang sangat besar yang dimenangkan
SSDF dengan pengorbanan tinggi. Akhirnya pada tahun 1998, SSDF bersama dengan Partai Persatuan Somalia dan Uni Demokratik Nasional Somalia sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan administrasi gabungan dan negara bagian, yaitu Puntland. Sejak saat itu, Puntland dan Somaliland kadang-kadang mengalami perselisihan mengenai wilayah Darod yaitu Sool dan Sanaag]].
Maakhir (Makhir) adalah negara bagian otonom yang diproklamirkan sendiri di Somalia, mennyatakan merdeka pada tanggal 1 Juli 2007 di wilayah yang "disengketakan" oleh Somaliland dan Puntland. Mereka mencari pengakuan dari Pemerintahan Transisi Federal Somalia. Kerangka tata kelola pemerintahan Maakhir mengacu pada sistem blok bangunan yang didukung oleh dunia internasional sebagai cara untuk membangun kembali negara
Somalia yang kacau. Sistem pemerintahan tingkat lokal di Somalia ini dipandang sebagai strategi jangka panjang yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik antar-klan dan institusi pembangunan seperti polisi, sistem pengadilan dan militer lokal yang melindungi dan menjaga layanan dari LSM internasional serta ketentuan-ketentuan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara bagian otonom ini umumnya dihuni
oleh suku Warsangeli yang berkuasa. Negara bagian ini mengawali sejarahnya sebagai Kesultanan Warsangeli, yang telah ada selama lebih dari 600 tahun. Wilayah ini mengklaim sebagian besar wilayah Sanaag dan bagian barat Bari.
Faksi-faksi yang setia kepada Siad Barre, terutama dari klannya sendiri, Marehan, membentuk Front Nasional Somalia setelah dia digulingkan dari kekuasaan, sebagian besar berbasis di wilayah ini, dimana mereka menarik diri untuk mengikuti berakhirnya perang sipil. Di sekitar Kismayo, terjadi pertempuran antara klan Darood yang melarikan diri dari Mogadishu untuk menguasai kota,
klan Harti utara yang dipimpin oleh Mohamed Hersi Morgan dan milisinya SPM, dan klan Marehan yang dipimpin oleh Ahmed Warsame dan milisinya SNF. SPM-Harti mundur dari kota setelah kalah dalam perang. Negara bagian Jubaland didirikan pada tanggal 3 September 1998, namun pemerintah ini bertahan kurang dari setahun sebelum digulingkan oleh beberapa faksi dari Front Nasional Somalia, membentuk sebuah rezim
baru yang kuat atas seluruh Jubaland, yang bernama Aliansi Lembah Juba pada tanggal 11 Juni 1999. JVA memilih untuk bergabung dengan Pemerintah Transisi Nasional (TNG) pada tanggal 18 Juni 2001, namun pada bulan Januari 2006 mereka berubah pikiran dan membentuk negara otonom mereka di Jubaland. Negara bagian ini hanya bertahan kurang dari satu tahun, karena Uni Pengadilan Islam membawa banyak faksi JVA ke pihak mereka dan mengambil alih Kismayo tanpa melepaskan tembakan pada tanggal 24 September 2006.
Klan Rahanweyn tidak berperan aktif dalam periode awal perang saudara, dan justru memilih untuk mengatasi konflik tersebut. Namun, pada saat puncak anarki, milisi Mohamed Farrah Aidid menyerang Baidoa, merebut kendali kota terpenting di Rahanweyn ini pada tanggal 17 September 1995. Sebagai tanggapan atas peristiwa ini, para pemimpin Rahanweyn ini bertemu di Jhaffey pada tanggal 13 Oktober 1995 dan setuju untuk
membentuk sebuah pasukan aliansi untuk melawan Aidid, Tentara Perlawanan Rahanweyn (RRA). Memaksa Aidid keluar dari wilayah mereka memakan waktu hampir empat tahun, namun pada tanggal 6 Juni 1999, Aidid mundur dari Baidoa dan RRA mengejarnya sampai ke Shabelle Bawah, hingga konferensi Arta menetapkan pembentukan pemerintah transisi. RRA akhirnya memilih untuk membentuk negara bagian mereka
sendiri di Somalia Barat Daya pada tanggal 1 April 2002. Para pemimpin pada awalnya mendukung Pemerintah Transisi Nasional (TNG), namun kemudian membagi dukungan tersebut untuk saingan mereka, Dewan Rekonsiliasi dan Restorasi Somalia (SRRC). Beberapa di antaranya tetap setia pada gerakan TNG. Kedua belah pihak akhirnya berdamai dan mendukung Pemerintah Transisi Federal (TFG) dan berperan sebagai tuan rumah bagi mereka di Baidoa.
Ada dua tahap yang berbeda dari pemerintahan transisi: Pemerintah Transisi Nasional (TNG) dan Pemerintah Transisi Federal:Sebuah konferensi di kota wisata di Djibouti, Arta, berhasil mengakhiri kekerasan di antara faksi-faksi dalam organisasi USC, dan membuat langkah menuju persatuan, namun gagal untuk membentuk sebuah pemerintahan yang komprehensif. Banyak faksi
menolak untuk hadir karena mereka tidak dapat menetapkan persyaratan rekonsiliasi, dan pendukung mereka, Ethiopia, menentang TNG. Faksi-faksi pro-Ethiopia ini membentuk gerakan pemerintah nasional pan-kesukuan mereka sendiri, Dewan Rekonsiliasi dan Restorasi Somalia (SRRC).
Usaha kedua untuk membentuk pemerintahan nasional yang lebih komprehensif dilakukan di Kenya. Kali ini para pemimpin fraksi di parlemen diizinkan untuk menetapkan persyaratan, dan Ethiopia memberikan pengaruh yang diinginkannya. Pemerintah pindah ke Jowhar dan Abdullahi Yusuf Ahmed terpilih sebagai presiden oleh Parlemen Transisi Federal (TFP), membawa Puntland ke dalam Pemerintah Transisi Federal (TFG).
Karena persyaratan rekonsiliasi, para pemimpin faksi dan fraksi tetap merupakan wilayah pemerintahan yang sepenuhnya otonom, dan TFG menjadi lebih seperti versi miniatur dari Liga Rakyat Somalia, dan hampir tidak berdaya. Perselisihan masih disikapi dengan sengit, seperti perselisihan antara Mohamed Ibrahim Habsade dan rekan-rekannya sesama pemimpin RRA, Hassan Mohamed Nuur dan
Adan Mohamed Nuur Madobe atas kendali Baidoa pada tahun 2005. Ketiganya adalah anggota parlemen baru, dan dua orang terakhir pemimpin bahkan merupakan menteri di pemerintahan.