Sumatera Barat pada masa pendudukan Jepang
Pemuda Nippon Raya. Tetapi pihak Jepang curiga terhadap dukungan ini, dan setelah kepergian Soekarno mereka membubarkan Komite Rakyat dan Pemuda Nippon Raya. Para pemimpin kedua organisasi di tangkap pada tanggal 14 November 1942 dengan tuduhan berpura-pura bekerja sama dengan Jepang padahal menentang mereka. Namun, seminggu kemudian mereka di bebaskan.
Pemerintahan sipil Sumatera Barat baru efektif berjalan setelah kedatangan ke Sumatera Barat pada 9 Agustus 1942 sebagai Residen Sumatera Barat. Sebelum bertugas di Sumatera Barat, Yano pernah menjabat sebagai Gubernur Prefektur Toyama. Gusti Asnan mencatat Yano berperan besar dalam mewujudkan kerja sama yang baik antara rakyat Sumatera Barat dengan pihak Jepang. Yano banyak menentang kebijakan Komando Tentara
ke-25, tetapi tetap menjaga hubungan persahabatan dengan Panglima Tentara ke-25 Tanabe di Bukittinggi. Simpatinya pada aspirasi rakyat setempat untuk merdeka dan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pandangannya ia kemukakan dalam sebuah artikel yang ditulisnya kelak pada 1967.
Sebagai pemimpin sipil, Yano Kenzo melakukan pendekatan terhadap penduduk Minangkabau melalui kebudayaan. Ia memiliki minat pada alam, masyarakat, dan adat-istiadat Minangkabau yang menganut tradisi matrilineal. Menurut Gusti Asnan, pandangan politiknya yang dipengaruhi oleh minatnya yang besar terhadap Minangkabau menjadi dasar lahirnya ide untuk memprakarsai pendirian beberapa
organisasi kemasyarakatan, sosial, dan budaya di Sumatera Barat. Karena bertahan dengan pendiriannya menentang kebijakan ekonomi otoritas Jepang, Yano mengundurkan diri sebagai gubernur pada Maret 1944 dan digantikan oleh Hattori Naoaki pada bulan berikutnya. Yano menilai, tentara pendudukan Jepang sangat menyadari sumber daya Indonesia yang berlimpah dan bertekad untuk terus mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, sekalipun untuk itu Jepang terpaksa melepaskan Filipina dan Burma.
"...Minangkabau di Sumatra, yang berada di bawah yurisdiksi saya..., tampaknya sebuah suku yang paling cerdas dan maju di bidang ekonomi di antara suku-suku yang ada; dan kepedulian politik mereka pun mengagumkan. Jadi, tidak mengherankan kalau mereka ini mempunyai keinginan yang kuat untuk mengakhiri 350 tahun penindasan Belanda, dan meraih kemerdekaan penuh. Yakin bahwa tentara
pendudukan Jepang akan membantu tercapainya impian jangka panjang mereka, mereka mau bekerja sama. Tetapi, setelah pendudukan berlangsung selama dua tahun, tak kunjung ada perubahan."- Yano Kenzo.
Saat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, Yano mendirikan Kerukunan Minangkabau ("Gui Gan") sebagai badan konsultasi dirinya dengan tokoh-tokoh Minangkabau. Kerukunan Minangkabau mengadakan pertemuan secara teratur di kediaman gubernur. Anggota-anggotanya adalah representatif dari ulama, politisi, pemimpin adat, dan akademisi yang bertindak sebagai dewan penasihat informal bagi "shu chokan". Gusti
Asnan menyebut Kerukunan Minangkabau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode awal. Ketika Komando Tentara ke-25 mengeluarkan perintah pendirian "shu sangikai" atau DPR di setiap "shu" pada 8 November 1943, pemerintah sipil Sumatera Barat meneruskan Kerukunan Minangkabau yang telah ada sebagai "shu sangikai" dan Muhammad Sjafei ditunjuk sebagai ketua.
Menanggapi peralihan kekuasaan ke tampuk tentara Jepang, kelompok ulama Minangkabau menggagas berdirinya Majelis Islam Tinggi (MIT) Minangkabau. Ahmad Husein mencatat, majelis ini didirikan sebagai wadah tempat para alim ulama bermusyawarah menghadapi politik pemerintahan Jepang. Didirikan pada 1942, organisasi ini memilih Sulaiman Ar-Rasuli sebagai ketua. Dengan tujuan untuk menghimpun
semua kekuatan perjuangan umat Islam Minangkabau, MIT Minangkabau mendapat dukungan seluruh rakyat Minangkabau. Pimpinan organisasi keislaman pada masa itu seperti Perti dan Muhammadiyah bersama-sama bersatu dalam melawan politik Jepang.
Untuk mendapat penerimaan dari rakyat, Jepang berupaya mendekati kelompok ulama dan memberi mereka tempat dalam pengambilan kebijakan. Ulama Minangkabau manfaatkan tawaran kerja sama dengan Jepang untuk menghimpun kekuatan perjuangan umat Islam Minangkabau melawan penjajah. Jepang memberi tempat bagi MIT Minangkabau dalam pengambilan kebijakan, di antaranya menunjuk Mahmud Yunus mewakili MIT Minangkabau sebagai
penasihat residen. Selain itu, beberapa anggota majelis diundang untuk menghadiri Muktamar Islam Asia Timur Raya di Singapura.
"Kalau Belanda tidak boleh kita menjadi tentara baginya, tetapi Jepang dibolehkannya. Masukilah Gyu Gun itu nanti berguna bagi kita untuk memeranginya."- Syekh Abbas Abdullah.
Meskipun ikut menggairahkan semangat rakyat membantu Jepang, ulama Minangkabau pada saat bersamaan ikut menyuburkan tumbuhnya semangat nasionalisme Indonesia. Mereka memberikan dorongan kepada para pemuda untuk mengikuti pelatihan-pelatihan militer yang dianjurkan oleh Jepang. Bersama tokoh adat, mereka terlibat dalam proses perekrutan calon perwira Giyugun untuk meminimalkan pengaruh propaganda
Jepang dan menggantinya dengan semangat nasionalisme. Sejarawan Gusti Asnan mencatat, keterlibatan mereka dalam penyeleksian perwira adalah memilih calon yang telah berusia di atas 25 tahun hingga 30 tahun dan menyisipkan semangat cinta Tanah Air dalam mars Giyugun. "Mereka menginginkan agar calon yang akan diterima telah cukup dewasa dan bisa menghindari pengaruh negatif dari didikan militer Jepang."
Akademisi Irhash A. Shamad menyebutkan, dukungan semu yang diberikan oleh para ulama Minangkabau pada masa pemerintahan Jepang telah membutakan mata Jepang dalam melihat apa yang ada dibalik dukungan ulama dalam pembentukan Giyugun. Tokoh-tokoh masyarakat bersama-sama berusaha agar kemerdekaan Indonesia dapat segera dicapai. Menurut Irhash, melawan secara terang-terangan
kepada Jepang merupakan perhitungan yang keliru pada waktu itu sehingga para ulama memberikan motivasi kepada rakyat untuk melawan dengan diam-diam "sambil berlindung dibalik dukungan terhadap Perang Asia Timur Raya yang didengungkan oleh Jepang".
Dalam waktu setahun sejak pendudukan, Jepang menggeser fokus kebijakan mereka dari konsolidasi kekuatan dan pengendalian terhadap daerah-daerah yang telah diduduki di Asia Tenggara ke upaya-upaya persiapan mempertahankan kawasan ini dari serangan Sekutu. Jepang berupaya mengerahkan tenaga penduduk untuk kepentingan Jepang. Sebelumnya, tentara pendudukan gagal melengkapi kekuatan
angkatan bersenjata dengan menggunakan sistem tentara bayaran. Kepada Gubernur Sumatera Barat Yano Kenzo, Chatib Sulaiman mengusulkan pembentukan tentara sukarela di Sumatera Barat yang bisa dimanfaatkan untuk melengkapi kekuatan balatentara Jepang. Setelah Komando Angkatan Darat yang berkedudukan di Saigon, Vietnam mengeluarkan perintah untuk membentuk "kyodo boei giyugun" pada 8 September 1943, Panglima
Tentara ke-25 Tanabe memberi kewenangan penuh kepada Gubernur Sumatera Barat untuk melaksanakan pembentukan tentara sukareka.
Pada 14 Oktober 1943, Chatib Sulaiman memimpin dan memelopori terbentuknya panitia untuk pembentukan Giyugun bernama Giyugun Koenkai. Panitia ini di bawah pengawasan Jepang menyaring calon perwira sukarela yang akan dibentuk. Perekrutan calon perwira Giyugun dilakukan Chatib Sulaiman bersama Muhammad Sjafei, Mahmud Yunus, dan Ahmad Datuak Simarajo. mereka meyakinkan para perwira bahwa bekal latihan
militer dari Jepang ditujukan untuk pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia. Giyugun menjadi satu-satunya kekuatan militer yang dibentuk Jepang di Sumatera Barat. Angkatan Giyugun mula-mula dibentuk di Padang dan wilayah pesisir. Di wilayah dataran tinggi, Giyugun baru dibentuk pada pengujung 1944. "Giyugun Koenkai", perhimpunan pendukung Giyugun, dibentuk sebagai penghubung antara tokoh