Hukum Singapura
Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963, dan dengan demikian berhenti menjadi koloni dari kerajaan Inggris. Hukum perjanjian yang dilakukan oleh berlakunya Malaysia Act tahun 1963 (UK), Sabah, Sarawak dan Singapura (Konstitusi Negara) di Dewan 1963 dan Malaysia Act Tahun 1963 (Malaysia). 1963 Order di Dewan asalkan semua hukum yang berlaku di Singapura terus menerapkan tunduk pada
modifikasi, adaptasi, kualifikasi dan pengecualian yang mungkin diperlukan untuk membawa mereka ke dalam sesuai dengan Konstitusi baru dan Malaysia Bertindak. Dengan Singapura sekarang menjadi negara yang lebih besar federasi, Singapura Legislatif Majelis berubah menjadi Legislatif dari Singapura dengan kekuasaan untuk membuat undang-undang hanya mengenai hal-hal tertentu yang
ditetapkan dalam Konstitusi Federal Malaysia. Pasal 75 Federal Konstitusi juga menyatakan: "Jika ada hukum negara adalah sesuai dengan undang-undang federal, federal undang-undang yang berlaku dan hukum negara harus, sejauh inkonsistensi, menjadi batal."
Di bawah Malaysia Act tahun 1963, kekuasaan kehakiman dari Malaysia itu berada di sebuah Pengadilan Federal, Pengadilan Tinggi di Malaya, Pengadilan Tinggi di Kalimantan dan Pengadilan Tinggi di Singapura. Struktur baru ini adalah officialised dengan efek dari tanggal 16 Maret 1964 melalui Pengadilan Peradilan Act Tahun 1964 (m'sia), yang menggantikan Mahkamah Agung Koloni dari Singapura dengan Pengadilan Tinggi Malaysia di
Singapura. yurisdiksi Pengadilan Tinggi di Singapura yang terbatas untuk semua wilayah di Negara Singapura.
Akhir dari ketergabungan terhadap malaysia: dalam dua tahun, pada 9 agustus 1965, Singapura keluar dari Federasi dan menjadi sepenuhnya independen republik. Ini dilakukan dengan penandatanganan indonesia 7 agustus 1965 oleh Singapura dan Malaysia, dan perubahan konsekuen dengan Kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh dua Malaysia Bertindak, Konstitusi dan Malaysia (Singapura
Amandemen) undang-Undang tahun 1965 dan Konstitusi (Amandemen) undang-Undang 1966; dan oleh dua Singapura Bertindak, Uud (Amandemen) undang-Undang tahun 1965 dan Republik Singapura Independence Act 1965. Bagian 5 dari kedua undang-Undang ketentuan bahwa kekuasaan legislatif dari Yang di-Pertuan Agong, penguasa tertinggi dari Malaysia, berhenti untuk memperpanjang ke Singapura, dan diberikan bukan
dalam Kepala Negara (Presiden Singapura) dan Legislatif dari Singapura. Sekali lagi, semua undang-undang tersebut dinyatakan tetap berlaku dengan modifikasi tersebut, adaptasi, kualifikasi dan pengecualian seperti yang mungkin diperlukan untuk membawa mereka ke dalam sesuai dengan status independen dari Singapura pada pemisahan dari Malaysia. Hari ini, Parlemen Singapura adalah organ negara dengan
pleno kekuatan untuk memberlakukan undang-undang untuk Singapura. The Supreme Court Building, dirancang oleh Foster dan Partners, yang mulai beroperasi pada 20 juni 2005, seperti yang muncul pada bulan agustus 2006 Pada tahun 1970 bawahan pengadilan re-organisasi. Sejak saat itu, Bawahan Pengadilan Singapura telah terdiri dari Pengadilan negeri, Hakim Pengadilan, Pengadilan Remaja dan Koroner' Pengadilan.
Umumnya, Singapura memiliki tiga sumber hukum: undang-undang, preseden yudisial (kasus hukum), dan Hukum Adat.
Undang-undang, atau peraturan perundang-undangan, dapat dibagi menjadi undang-undang dan undang-undang khusus. Undang-undang adalah peraturan tertulis yang disahkan oleh Parlemen Singapura, serta dengan badan-badan lain, seperti Parlemen Inggris, Gubernur-Jenderal India di Dewan dan Dewan Legislatif dari Straits Settlements yang memiliki kekuatan untuk lulus undang-undang untuk Singapura di masa lalu. Undang-undang yang
disahkan oleh badan-badan lain mungkin masih akan berlaku jika mereka belum dicabut. Satu sangat penting undang-undang adalah undang-Undang dasar Republik Singapura, yang merupakan hukum tertinggi dari Singapura- setiap hukum yang ditetapkan oleh Legislatif setelah dimulainya Konstitusi yang tidak konsisten dengan hal ini, sejauh inkonsistensi, batal. undang-Undang dari
Parlemen Singapura, serta bahasa inggris undang-undang yang berlaku di Singapura berdasarkan Aplikasi dari Hukum inggris Act 1993 (lihat di atas), yang diterbitkan di looseleaf bentuk dalam serangkaian disebut undang-Undang Republik Singapura yang berkumpul di merah pengikat, dan juga dapat diakses on-line dari, layanan gratis yang disediakan oleh Kejaksaan agung Chambers, Singapura.
Singapura adalah hukum umum yurisdiksi, penilaian yang dijatuhkan oleh pengadilan dianggap sebagai sumber hukum. Penilaian dapat menafsirkan undang-undang atau anak perusahaan undang-undang, atau mengembangkan prinsip-prinsip umum hukum dan ekuitas yang telah ditetapkan, tidak oleh legislatif, tetapi dengan generasi sebelumnya dari hakim. Bagian utama
dari Singapore hukum, terutama hukum kontrak, ekuitas dan mempercayai hukum, hukum properti dan gugatan hukum, terutama hakim, meskipun aspek-aspek tertentu telah diubah sampai batas tertentu oleh undang-undang. Sejak tahun 1992, penilaian Pengadilan Tinggi, Pengadilan tinggi dan mahkamah Konstitusi Pengadilan Singapura telah muncul di Singapore Laporan
Hukum (SLR), yang diterbitkan oleh Singapore Academy of Law di bawah lisensi eksklusif dari Mahkamah Agung Singapura. Akademi ini juga telah diterbitkan ulang kasus-kasus yang diputuskan sejak Singapura kemerdekaan penuh pada tahun 1965 di khusus volume SLR, dan saat ini bekerja pada sebuah reissue dari tubuh ini dari kasus hukum. Kasus-kasus yang diterbitkan di SLR serta
tidak dilaporkan penilaian dari Mahkamah Agung dan Bawahan Pengadilan tersedia on-line dari layanan berbasis biaya yang disebut, yang juga dikelola oleh Akademi. Di luar Singapura, Malaysia dan Brunei, mereka tersedia secara online dari yang lain layanan berbasis biaya yang disebut.
Sebuah kebiasaan adalah suatu praktek atau perilaku yang orang-orang yang terlibat di dalamnya mempertimbangkan hukum. Bea cukai tidak memiliki kekuatan hukum kecuali yang diakui dalam kasus ini. "Hukum" atau "trade" adat tidak diakui sebagai hukum kecuali mereka yakin dan tidak masuk akal atau ilegal. Di Singapura, custom adalah minor sumber hukum tidak banyak adat istiadat yang harus peradilan pengakuan.
Hukum pidana Singapura sebagian besar hukum alami. Prinsip-prinsip umum hukum pidana, serta unsur-unsur dan denda umum tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian dan kecurangan, yang diatur dalam KUHP. penting Lainnya pelanggaran yang dibuat oleh undang-undang seperti Lengan Pelanggaran undang-Undang, Penculikan Bertindak, Penyalahgunaan Narkoba dan aksi Vandalisme.
Selain itu, masyarakat Singapura sangat diatur melalui kriminalisasi banyak kegiatan yang dianggap cukup berbahaya di negara-negara lain. Ini termasuk gagal untuk menyiram toilet setelah digunakan, membuang sampah sembarangan, menyeberang jalan, kepemilikan pornografi, penjualan permen karet, dan aktivitas seksual seperti oral dan anal seks antara laki-laki. meskipun Demikian, Singapura
adalah salah satu negara dengan kejahatan paling sedikit di dunia, dengan rendahnya insiden kejahatan kekerasan.
Hukum cambuk di Singapura Hukuman mati di Singapura Konstitusi Singapura Sistem peradilan Singapura Penegakan hukum di Singapura Pengacara di Singapura Parlemen Singapura
More than one of ISBN= and isbn= specified (help). More than one of ISBN= and isbn= specified (help). More than one of ISBN= and isbn= specified (help). More than one of author-link= and authorlink= specified (help); More than one of ISBN= and isbn= specified (help). More than one of ISBN= and isbn= specified (help). More than one of oclc= and OCLC= specified (help). More than one of ISBN= and isbn= specified (help). More than one of ISBN= and isbn= specified (help). More than one of ISBN= and isbn= specified (help).