Krisis diplomatik Qatar 2017
Krisis diplomatik Qatar 2017-18 mulai pada 5 Juni 2017 ketika beberapa negara secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Negara-negara ini awalnya termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Maladewa. Pemutusan hubungan tersebut termasuk penarikan duta besar, memberlakukan larangan perdagangan dan perjalanan.
Dua negara anggota Dewan Kerja sama Teluk, Kuwait dan Oman, tidak bergabung dengan sanksi yang dipelopori Saudi terhadap Qatar, dimana Kuwait berusaha melakukan mediasi perundingan antara Qatar dan Arab Saudi untuk meredakan ketegangan. Iran juga menyerukan dialog untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Arab Saudi dan negara-negara lain telah mengkritik Al Jazeera dan hubungan Qatar dengan Iran, dan menuduh Qatar mendanai organisasi teroris. Qatar membantah mendukung terorisme, mengingat bahwa pihaknya telah membantu Amerika Serikat dalam Perang melawan Terorisme dan intervensi militer terhadap NIIS yang sedang berlangsung.
Turki, Rusia, dan Iran telah menyerukan untuk menyelesaikan krisis melalui dialog. Presiden Amerika Serikat Donald Trump awalnya mengkritik Qatar dan berpihak pada Arab Saudi, namun sehari kemudian berbalik arah dalam sebuah pembicaraan telepon dengan Emir Qatar untuk membantu para pihak menyelesaikan perbedaan mereka.
Qatar memiliki perbedaan dengan pemerintah Arab lainnya mengenai sejumlah isu: ia menyiarkan "Al Jazeera"- salah satu jaringan berita terbesar di Timur Tengah dan yang telah memungkinkan pandangan positif kelompok Islam radikal untuk ditonton-yang dituduh menjaga hubungan baik dengan Iran, dan ia telah mendukung Ikhwanul Muslimin-sebuah kelompok ekstremis Islam yang beroperasi di
Mesir-di masa lalu. Qatar telah mengizinkan Taliban Afghanistan untuk mendirikan sebuah kantor politik di dalam negerinya. Qatar juga merupakan sekutu Amerika Serikat, menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah.
Qatar merupakan salah satu negara terkaya berdasarkan per kapita, dan telah memanfaatkan kemakmurannya untuk menciptakan pengaruh di luar Timur Tengah.
Semua negara yang terlibat selain Mesir, Libya, dan Maladewa adalah bagian dari Dewan Kerja sama Teluk (GCC), sebuah perserikatan ekonomi dan politik regional. Selama bertahun-tahun, negara-negara di GCC, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan UEA telah berkompetisi dalam mengerahkan pengaruh di seluruh dunia Arab.
Negara-negara yang menarik hubungan diplomatik menuduh Qatar mendukung terorisme, mencampuri urusan dalam negeri mereka dan mempertahankan hubungannya dengan Iran. Sementara itu, Al-Jazeera yang berbasis di Qatar mengklaim pertikaian tersebut berasal dari sebuah peretasan terhadap "Qatar News Agency" Mei 2017. Iran menyalahkannya pada Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.
Qatar mempertahankan hubungan yang relatif baik dengan Iran. Qatar dan Iran berbagi kepemilikan ladang gas kondesat Pars Selatan- Dome Utara, sejauh ini merupakan ladang gas alam terbesar di dunia, dengan pengaruh geostrategis yang signifikan. Pada bulan April 2017, setelah pembekuan 12 tahun, Qatar mencabut larangan sepihak untuk mengembangkan ladang gas dengan Iran, yang akan membutuhkan kerja sama antara kedua
negara. Menurut Jim Krane, anggota riset energi di Institut Baker Universitas Rice, "Qatar dulu semacam negara bagian vasal Saudi, namun ia menggunakan otonomi bahwa kekayaan gasnya dihasilkan untuk mengukir sebuah peran kemerdekaan untuk dirinya sendiri...Di atas segalanya, gas mendorong Qatar untuk mempromosikan kebijakan regional dengan keterlibatan Iran Syiah untuk mengamankan sumber kekayaannya." Menurut The Wall
Street Journal, krisis tersebut telah berubah menjadi sebuah pertempuran proksi antara mitra dan musuh Iran. Keluarga penguasa Qatar telah mencoba untuk menumbuhkan hubungan baik dengan negara dan organisasi yang saling bertentangan satu sama lain. "Untuk membangun pangkalan besar bagi militer AS di wilayahnya, sementara pada saat yang sama menggoda Iran; untuk melawan teror, namun
mendanai Negara Islam dan Front al-Nusra di Suriah... namun Qatar gagal untuk memahami bahwa kekuatan regional baru, kini lebih daripada sebelumnya, adalah Arab Saudi."
Qatar menggunakan koneksinya untuk membantu menegosiasikan pertukaran sandera yang damai atau evakuasi yang aman untuk warga sipil dari daerah-daerah yang terkena dampak Perang Saudara Suriah. Namun, Qatar juga mengirim pasukannya untuk memerangi milisi yang didukung Iran dalam Perang Saudara Yaman dan telah mendukung para pemberontak yang melawan Assad-sekutu Iran-dalam Perang Saudara Suriah.
Qatar telah mendukung Ikhwanul Muslimin di masa lalu. Arab Saudi dan monarki Teluk lainnya memandang Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman, karena secara ideologis menentang kekuasaan turun-temurun. Saudi telah menuduh Qatar mengkhianati "jalur Salafi yang sebenarnya". Arab Saudi dan monarki Teluk lainnya memandang Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman terhadap aturan turun-temurun. Pemerintah Mesir telah lama
memandang Ikhwanul Muslimin sebagai "musuh nomor satu". Pada 2011, semasa Kebangkitan dunia Arab, Qatar mendukung para pemrotes yang melakukan agitasi untuk perubahan, termasuk Ikhwanul Muslimin. Sebaliknya, Arab Saudi mendukung Hosni Mubarak dan saat ini mendukung Abdel Fattah el-Sisi sejak kudeta Mesir 2013.
Qatar telah dituduh mensponsori terorisme. Beberapa negara telah menyalahkan Qatar karena mendanai kelompok pemberontak di Suriah, termasuk afiliasi al-Qaeda di Suriah, Front al-Nusra, meskipun Saudi juga melakukan hal yang sama. Qatar menjadi lokasi pangkalan Amerika terbesar di Timur Tengah, Pangkalan Udara Al Udeid, yang telah digunakan oleh Amerika Serikat dalam kampanye militernya di Irak, Suriah, dan Afghanistan.
Qatar telah menerima pejabat dari Taliban Afghanistan dan Hamas. Qatar membela langkah ini dengan mengatakan bahwa pihaknya mencoba bertindak sebagai perantara dalam konflik regional. Misalnya, Qatar menyelenggarakan perundingan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan pada tahun 2016.
Pada 27 Mei 2017, Presiden Iran yang baru terpilih Hassan Rouhani mengadakan pembicaraan telepon dengan Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Rouhani mengatakan kepada Emir Qatar, "Negara-negara di kawasan ini membutuhkan lebih banyak kerja sama dan konsultasi untuk menyelesaikan krisis di kawasan ini dan kami siap untuk bekerja sama dalam bidang ini."
Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan mantan Kepala CIA Robert Gates menyatakan pada bulan Mei 2017 bahwa dia tidak "mengetahui ihwal dimana Qatar secara agresif mengikuti jaringan (keuangan teror) Hamas, Taliban, Al-Qaeda," dan bahwa "Sikap saya terhadap Al-Udeid dan fasilitas lainnya adalah bahwa militer Amerika Serikat tidak memiliki fasilitas yang tidak
tergantikan." Qatar menjadi lokasi pangkalan Amerika terbesar di Timur Tengah, Pangkalan Udara Al Udeid, yang telah digunakan oleh Amerika Serikat dalam kampanye militernya di Irak, Suriah dan Afghanistan.
Pada tahun 2002, Arab Saudi menarik duta besar mereka dari Qatar atas dugaan sikap kritis Al Jazeera terhadap Arab Saudi. Hubungan diplomatik dipulihkan pada 2008, setelah jaminan bahwa Al Jazeera akan membatasi jangkauannya di Arab Saudi.
Pada tahun 2014, Bahrain, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menarik duta besar mereka untuk Qatar dengan alasan campur tangan dengan urusan dalam negeri mereka, namun situasinya akhirnya mereda, setelah Qatar memaksa para anggota Ikhwanul untuk meninggalkan negaranya delapan bulan kemudian.
Pada Februari 2015, hubungan Mesir dengan Qatar memburuk setelah Angkatan Udara Mesir melakukan serangan udara terhadap posisi NIIS yang dicurigai di negara tetangga Libya setelah pemenggalan terhadap 21 orang Kristen Koptik Mesir. Serangan udara ini dikutuk oleh Al Jazeera, yang menyiarkan gambar korban sipil. Selain itu, kementerian luar negeri Qatar menyatakan keberatan atas serangan udara. Hal ini