Kerapatan Gereja Protestan Minahasa
KGPM dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya secara Organisasi sejak bulan Oktober 1933 menjadi salah satu afdeling/bagian dibawah perlindungan dan tanggung jawab Perserikatan Pangkal Setia. Berdasarkan ketentuan- ketentuan anggaran dasar Perserikatan Pangkal Setia pasal 15, KGPM telah bebas melakukan rapat Organisasi Gereja dan secara rutin melaksanakan kegiatan- kegiatan kebaktian lengkap
tiap hari minggu dengan tata cara pengaturan kebaktian oleh Jemaat sendiri/Majelis Gereja sendiri, (bukan Pucuk Pimpinan). Kegiatan Bergereja itulah yang sangat mirip dengan struktur Gereja Kongregasional ala Robert Brown 1854 mengutamakan kepentingan dan aspirasi Jemaat.
Sistem Pemerintah Kongregasional itu yakni kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan Jemaat dari bawah ke atas (Down Top) karena pembangunan Gereja dan pembentukan Jemaatnya itu dilaksanakan oleh Jemaatnya sendiri secara mandiri bukan karena Pucuk Pimpinan.
Jadi prinsip Kerapatan dari Kerapatan Gereja Protestan Minahasa itu adalah benar sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Kongregasional dan berarti Gereja Reformasi sesuai dengan Sabda Kristus. Matius 18:20.
Dengan didasarkan pada Kepentingan Nasional dan kepentingan Gereja, maka akhirnya masyarakat dan Jemaat Wakan telah mampu mewujudnyatakan serta menciptakan berdirinya suatu Gereja Reformasi Berdiri Sendiri hasil- hasil Perjuangan dengan kekuatan Roh Kudus dalam bentuk Gereja Wale Pinaesaan E Wakan yang Kongregasional. Sistem Pemerintahan Gereja yang paling Demokratis barang kali sistim Kongregasional itu, karena
setiap sidang/Jemaatnya berdiri sendiri/Otonom sehingga Jemaatlah yang mengatur dan menentukan segalanya (Bottom Up). Tidak diadakan Sinode (Pimpinan Gereja, presbyter dengan hak memerintah karena Jemaatlah yang mengatur, membiayai dan mengembangkan Gerejanya).
Gereja Wale Pinaesaan E Wakan sebagai anak sulung KGPM sudah barang tentu mengikuti dan menganut struktur Gereja Kongregasional dengan rumus dan ciri- cirinya sebagai mana yang dikutip dari sejarah KGPM yang telah diresmikan tahun 1984 di Kawangkoan, antara lain disepakati sebagai berikut:
Gereja bentuk Kongregasional yang pertama di dunia didirikan oleh Robert Brown di Northwich Inggris tahun 1580 dan di Middelburg Belanda 1582- 1584.
Ciri- ciri Kongregasional KGPM itu banyak perbedaan dari Kongregasional Robert Brown harus diberlakukan dan dituruti juga oleh Gereja Wale Pinaesaan E Wakan sebagai anak sulung KGPM, sebagai berikut:
1. Suatu Gereja Yang Esa, yang Nasional, Indonesia sejati bukan Kongregasional dari banyak Gereja Kongregasional (bahasa Inggris): congregate = sistim Gereja- Gereja berdiri sendiri menurut kamus umum Inggris Indonesia Poerdarminta SAM Goustra 1959.
2. Suatu Kongregasional sidang- sidang (bukan Gereja- Gereja). 3. Tiap siding berdiri sendiri, bertumbuh sendiri, berkembang sendiri, memimpin mengurus sendiri, bertanggung jawab (Matius 18:20; 1 Kor 3:6-9; 1 Tes 5:24; 2 Tim 1:7).
4. Tiap- tiap sidang mempunyai Majelis Gereja dan badan Pengurus Organisasi sekarang disebut Badan Pimpinan Sidang (BPS) sebagai pembantu Majelis Gereja/Majelis siding.
6. Sidang berdiri sendiri, yaitu sidang dewasa, yang sudah ada Guru Jemaat. Majelis Gereja/Majelis siding dan Badan Pimpinan Sidang dengan anggota diatas 20 keluarga. Yang belum memenuhi syarat untuk sementara menjadi dari satu siding induk.
8. Lembaga tertinggi ialah kongres (Sidang Raya) bersifat musyawarah saudara bersaudara. Kis. 15:2.6,22.
9. Keputusan- keputusan kongres tidak mutlak, melainkan dituruti secara sukarela/tanpa paksaan, tergantung pada situasi kondisi dan kesanggupan sidang- sidang. Kis 15:28; 2 Kor. 1:24; 1 Kor 4:8.
10. Tiap siding yang hadir menyumbang uang ongkos kongres dan uang pelayanan makan minum yang ditetapkan oleh Pucuk Pimpinan.
12. Pucuk Pimpinan, Dewan Gembala dan Dewan Pengurus Organisasi dipilih oleh kongres secara langsung atau oleh suatu badan formatur atau oleh Ketua Umum yang terpilih.
13. Tokoh awam yang saleh, berwibawa, berpengaruh dan aktif di Gereja dapat dipilih menjadi anggota Pimpinan Gereja atau Majelis Sidang.
14. Pucuk Pimpinan hanya bersifat koordinator, Stabilator dan dinamisator, motivator atau bersifat memimpin, mengatur bersama (Mat. 20:25-28; 23:12; 1 Petr. 5:2-3; 1 Kor 3:5-9; 4:8; 2 Kor 1:24) antara Pucuk Pimpinan dan Pimpinan Sidang.
15. Hubungan keuangan dari sidang ke Pucuk Pimpinan bersifat sukarela (2 Kor. 9: 78) hal ini perlu ditinjau (1 Kor. 9:14; Gal 6:2).
16. Oleh karena Pucuk Pimpinan tidak mempunyai dana anggota P.P. bersifat sukarela pula seperti Zaman rasul (1 Kor. 4:9-13; 2 Tes. 3:8; Kis. 20:34-35).
18. Hak milik sidang, tetap dalam kuasa siding. Pucuk Pimpinan hanya perlu mengawasi dan melindungi, oleh karena siding berdiri sendiri/Otonom.
a. Penatua/Tua- Tua dalam bahasa asing presbyter, yaitu pelayanan rohani tiap- tiap lingkaran (kring) dalam siding dan pembantu tugas pelayanan rohani dan Guru Jemaat atau Gembala sidang (Kis. 14:23; 15:6; 1 Petr. 5:1-3; 1 Tim. 5:17; Tit. 1:5-6).
b. Samas, dalam bahasa asing diakui, yaitu pelayanan sosial dalam sidang (Kis. 6:1-3; 1 Tim. 3:8-13).
2. Badan pengurus sidang/Badan Organisasi, yaitu Badan Pembantu Majelis Gereja, khusus mengurus soal organisasi yang bukan tugas Penatua dan Samas, mereka bertugas dibawah pengaturan sidang berpatokan di Injil tentang muda- muda sidang, suatu Badan Pembantu dalam sidang. Badan Pengurus sidang bukanlah Badan Pimpinan Sidang diatas Majelis Sidang.
2. 12 perkara iman Masehi (Perserikatan Pangkal Setia, ialah Yesus Kristus, 1 Kor. 3:10-13) bagian- bagian yang dari peraturan Gereja Perserikatan Pangkal Setia, sudah diubah oleh Gbl. Z. Talumepa dengan 12 perkara Iman Masehi. b. Sakramen.
Dalam peraturan Gereja Perserikatan Pangkal Setia hanya ada dua jenis Sakramen yaitu 1 dan 2, yang 3 dan 4 ditambahkan oleh Gbl. Z. Talumepa pada kongres KGPM 17 Desember 1939 di Kawangkoan, kedua Sakramen akhir (3 dan 4) dicoret.
Sejak kongres tersebut diatas 17 Desember 1939, KGPM melepaskan diri dari ikatan Perserikatan Pangkal Setia dan tidak lagi menjadi cabang/bagiannya. Perlindungan dialihkan kepada Fraksi Nasional Volksraad (DPR) yang di Ketuai oleh M.H. Thamrin (B.W. Lapian anggota Fraksi itu), supaya tidak dibekukan oleh Pemerintah kolonial karena belum ada Erkening (Pengakuan sebagai Badan Hukum).
Bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan melalui Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, setelah perjuangan fisik berjalan kurang lebih 4 tahun maka pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui Kedaulatan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1950, B.W. Lapian mendaftarkan Organisasi Gereja KGPM dalam Departemen Agama di Jakarta, sejak Tahun 1950 itu KGPM dinyatakan sebagai Organisasi Gereja yang sah didalam Negara Republik Indonesia.
Dengan demikian masyarakat dan Jemaat Wale Pinaesaan E Wakan Cq. KGPM sebagai Gereja Nasional turut mengsukseskan program Pemerintah dalam pembangunan terutama dalam Pembinaan Mental. Pembangunan mengisi kemerdekaan hanya dapat berhasil apabila Subyek dan objek pembangunan itu sudah benar- benar BERMENTAL NASIONAL.
Inilah antara lain Perjuangan Gereja Wale Pinaesaan E Wakan dalam masa mengisi Kemerdekaan R.I. menyediakan manusia- manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1. Bahwa proses pembangunan Wale Pinaesaan E Wakan oleh masyarakat Jemaat yang dimulai sejak tahun 1928 (masa penjajah kolonial Belanda), adalah bersamaan dengan hangat- hangatnya semangat Perjuangan Bangsa Indonesia menuntut kemerdekaan bangsa yang bertolak dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
Dengan demikian pula para pemuda/pemudi desa Wakan waktu itu bangkit semangat patriot mereka walau tanpa mengangkat senjata berjuang melalui misi Gerejawi mengusir penjajah menuntut pemberian hak mendirikan Gereja Minahasa Berdiri Sendiri dan tahap berikutnya menuntut pemisahan Gereja lokal setempat dari penguasa Gereja Negara Indische Kerk (Gereja Protestan Hindia Belanda/GPHB).