Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 4 Maret, Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan bahwa Rusia tidak punya rencana mencaplok Krimea. Ia mengatakan mengenai semenanjung ini bahwa "hanya warga Krimea dengan persyaratan memiliki hak mengungkapkan keinginan dan keamanan yang bisa menetapkan masa depan mereka". Putin lalu mengaku bahwa pada bulan Maret awal ada "jajak pendapat rahasia" yang diadakan di Krimea, dimana menurutnya, membuahkan hasil bahwa mayoritas besar penduduk mendukung penggabungan Krimea dengan Rusia.
Pada tanggal 6 Maret, jadwal referendum dimajukan menjadi 16 Maret oleh Dewan Tertinggi Krimea dan tujuannya diubah dengan ditambahi pertanyaan apakah Krimea harus berintegrasi dengan Rusia atau kembali kepada Konstitusi tahun 1992 yang baru saja ditangguhkan oleh pemerintah Ukraina. Berbeda dengan referendum sebelumnya, referendum ini tidak memuat opsi untuk mempertahankan "status quo" kepemerintahan seperti termaktub dalam Konstitusi tahun 1998.
Pada tanggal 14 Maret, Referendum Status Krimea dianggap melanggar UUD oleh Mahkamah Konstitusi Ukraina, dan sehari kemudian, Verkhovna Rada secara resmi membubarkan parlemen Krimea.
Meski ditentang oleh Kiev, referendum tetap diadakan. Hasil resmi menunjukkan 95% pemilih di Krimea dan Sevastopol ingin bergabung dengan Rusia. Oleh beberapa pihak, hasil referendum ini dipertanyakan. Sebuah laporan yang ditulis oleh Evgeny Bobrov, anggota Dewan HAM lembaga kepresidenan Rusia, memberikan kesan bahwa hasil resmi ini dibesar-besarkan; sejatinya hanya 15-30% penduduk Krimea yang memilih bergabung dengan Rusia.
Dasar untuk melaksanakan referendum juga dikritik secara luas oleh pemerintah asing dan pers Ukraina serta internasional. Siapapun yang memiliki kewarganegaraan Rusia, apakah bertempat tinggal di Krimea atau tidak, dibolehkan ikut pemilu. Walau demikian, Rusia membela integritas proses pemilu, dan sejumlah pengamat Eropa, terutama dari kalangan sayap dan partai politik jauh yang beraliansi dengan Putin, menyatakan bahwa referendum ini dilaksanakan secara bebas dan adil.
Pada tanggal 17 Maret, setelah ada pengumuman resmi hasil referendum, Dewan Tertinggi Krimea resmi memproklamasikan kemerdekaan Republik Krimea, yang terdiri atas wilayah Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol, yang memiliki status istimewa di di dalam republik ini. Parlemen Krimea mengumumkan "penangguhan sebagian Undang-undang Ukraina" dan mulai menasionalisasikan beberapa BUMN dan BUHN
Ukraina yang terletak di Semenanjung Krimea seperti, pelabuhan-pelabuhan Ukraina dan properti Chornomornaftogaz. Parlemen juga secara resmi meminta kepada pemerintah Rusia untuk menerima negara yang baru saja memerdekakan diri ini di Federasi Rusia. Pada hari yang sama, Dewan Tertinggi Krimea secara "de facto" mengubah namanya menjadi Dewan Negara Krimea, dan memutuskan Rubel Rusia sebagai mata uang
resmi bersama dengan Hryvnia Ukraina, serta mengumumkan Krimea akan mengubah waktunya mengikuti Waktu Moswa (UTC+4) pada 30 Maret.
Secara resmi Putin mengakui Republik Krimea melalui Dekret Presiden dan menyetujui masuknya Krimea dan Sevastopol sebagai subyek federal Rusia.
Perjanjian Integrasi Republik Krimea ke Rusia ditandatangai antara wakil Republik Krimea (termasuk Sevastopol, yang bergabung secara singkat dengan Krimea) dan Federasi Rusia pada 18 Maret 2014 yang menjabarkan persyaratan-persyaratan untuk penggabungan langsung Republik Krimea dan Sevastopol sebagai subyek federal Rusia dan bagian dari Federasi Rusia. Perjanjian ini diratifikasi oleh Majelis Federal pada tanggal 21 Maret 2014. Pada tanggal 19 Maret,
Putin mengirimkan rancangan Perjanjian Reunifikasi Krimea dengan Rusia ke majelis rendah parlemen dan sebuah amendemen konstitusi untuk mendirikan dua daerah tambahan Federasi Rusia. Mahkamah Konstitusi Rusia berpendapat bahwa perjanjian ini sesuai dengan Undang-undang Dasar Rusia. Mahkamah mengadakan rapat dalam sebuah sesi darurat setelah diminta secara resmi oleh Presiden Vladimir Putin untuk membahas konstitusionalitas
perjanjian ini. Setelah Mahkamah Konstitusi Rusia menetapkan konstitusionalitas perjanjian ini, Duma Negara juga meratifikasinya pada tanggal 20 Maret 2014. Duma juga menyetujui rancangan undang-undang konstitusi federal yang menerima Krimea dan Sevastopol serta menetapkannya sebagai subyek federal. Hanya Ilya Ponomarev, anggota Duma dari Partai Rusia Yang Benar (Cраведлива Poccи "Spravedlivaya
Rossiya"), yang menentang. Sehari kemudian, perjanjian ini dan amendemen yang diperlukan untuk mengubah Pasal 65 UUD Rusia (yang menyenaraikan subyek-subyek Federal Rusia) diratifikasi oleh Dewan Federasi, dan hampir secara langsung ditandatangani menjadi undang-undang yang berlaku oleh Putin. Bergabungnya Krimea ke Federasi Rusia dianggap berlaku surut sejak 18 Maret 2014, ketika Putin dan para pemimpin Krimea menandatangani draf perjanjian.
Pada tanggal 24 Maret, Ukraina memerintahkan penarikan semua anggota Angkatan Bersenjatanya dari Krimea. Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan bahwa kurang-lebih setengah dari pasukan Ukraina di Krimea membelot ke Rusia. Pada tanggal 27 Maret 2014, Sidang Umum PBB menyetujui sebuah resolusi yang tidak mengikat, yang menyatakan bahwa Referendum Krimea dan penggantian statusnya tidaklah sah, dengan perbandingan suara 100 lawan 11 serta 58 abstain dan 24 tidak hadir.
Pada tanggal 2 April 2014, Rusia secara resmi menangguhkan Pakta Kharkov 2010 dan Perjanjian Pembagian terhadap status dan kondisi Armada Laut Hitam. Putin mengutip "integrasi Republik Krimea dan Sevastopol ke Rusia" yang menghasilkan "berakhirnya hubungan penyewaan" sebagai alasan penangguhan. Pada hari yang sama, ia menandatangai sebuah dekret yang secara resmi merehabilitasi orang-orang Tatar Krimea yang
dideportasi dari tanah mereka pada tahun 1944, beserta suku-suku minoritas yaitu suku bangsa Armenia, Jerman, Yunani, dan Bulgaria di daerah yang sama, yang juga dideportasi oleh Stalin pada dasawarsa 1940-an.
Pada tanggal 11 April 2014, Konstitusi Republik Krimea dan Undang-undang Kota Sevastopol disetujui, dan pada hari yang sama, subyek-subyek federal yang baru ini ikut disenaraikan di UUD Rusia baru yang telah direvisi dan diterbitkan.
Jumlah wisatawan yang mengunjungi Krimea pada tahun 2014 diperkirakan akan lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya karena adanya kekhawatiran terhadap situasi politik. Pemerintah Krimea berharap wisatawan Rusia akan mengalir masuk. Pemerintah Rusia juga berencana untuk mempromosikan Krimea sebagai resor dan menyediakan tamasya bersubsidi bagi anak-anak dan pegawai negeri.
Kantor berita Novinite dari Sofia menyatakan bahwa menurut surat kabar Jerman "Die Welt", pencaplokan Krimea secara ekonomi merugikan Federasi Rusia, yang harus mengeluarkan milyaran Euro per tahun untuk membayar gaji dan pensiun. Selain itu, Rusia harus melaksanakan proyek-proyek besar untuk menghubungkan Krimea ke saluran air dan jaringan energi Rusia, sebab Krimea tidak memiliki hubungan tanah langsung dengan
Rusia dan pada saat ini mendapatkan air, gas, dan listrik dari daratan Ukraina. Ini mengharuskan Rusia untuk membangun jembatan dan pipa air di Selat Kerch. Selain itu, Novinite juga melaporkan bahwa seorang pakar Ukraina bercerita kepada "Die Welt" bahwa Krimea "tidak akan bisa menarik wisatawan".
Surat kabar bisnis Rusia, "Kommersant", menyatakan pendapat bahwa Rusia tidak akan mendapatkan apa-apa secara ekonomi dengan bergabungnya Krimea, yang secara industri belum begitu berkembang. Di sana hanya ada beberapa pabrik besar, dan produksi brutonya per tahun hanya $ 4 milyar. Surat kabar ini juga menyatakan bahwa semuanya harus dibawa ke sana melalui laut dari Rusia, dan