Republik Tiongkok (1912-1949)
Republik Tiongkok (Hanzi tradisional: , Hanzi sederhana: ; Wade-Giles: Chung hua Min-kuo, Tongyong Pinyin: JhongHuá MnGuó, Hanyu Pinyin: Zhnghuá Mnguó, Dialek Taiwan: Tiong-hoâ Bîn-kok) merujuk pada sebuah negara yang sebelum dimulainya Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949, memerintah seluruh wilayah daratan Tiongkok. Semenjak kekalahan republik
ini dari kaum Komunis Tiongkok, pemerintahan negara ini pindah ke pulau Taiwan, dan memerintah pulau Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu. Dalam beberapa hal nama "Taiwan" seringkali digunakan sama dengan Tiongkok masa kini, namun nama "Tiongkok" biasanya merujuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT), atau daratan Tiongkok termasuk Hong Kong dan Makau.
Artikel ini menjelaskan tentang era pemerintahan Tiongkok di daratan Tiongkok dari tahun 1912, sampai negara ini mengalami kekalahan dari kaum Komunis Tiongkok pada tahun 1949, sehingga pemerintahan ini pindah ke pulau Taiwan. Tiongkok bermula di daratan Tiongkok, setelah terjadinya penggulingan Dinasti Qing pada tahun 1912 melalui Revolusi Xinhai, mengakhiri 2.000 tahun pemerintahan
kekaisaran. Pemerintahan republik ini di daratan Tiongkok adalah secara warlordisme. Negara ini pernah terlibat Perang Tiongkok-Jepang Kedua, dan perang saudara. Negara ini berakhir pada tahun 1949 setelah Partai Komunis Tiongkok mengalahkan pemerintahan Partai Nasionalis Tiongkok (juga dikenali sebagai Kuomintang) dalam Perang Saudara Tiongkok. Walaupun pada awalnya negara ini menganut pemerintahan
berasaskan demokrasi, di selama tempo pemerintahannya di daratan Tiongkok, ia juga menganut paham diktator.
Republik resmi didirikan pada 1 Januari 1912 setelah Revolusi Xinhai, yang dimulai dengan Pemberontakan Wuchang pada 10 Oktober 1911, menggantikan Dinasti Qing dan mengakhiri lebih dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran di Tiongkok. Sejak berdiri sampai tahun 1949 pemerintahannya berpusat di Tiongkok daratan. Pemerintah pusat mengalami pasang surut dalam menanggapi warlordisme (1915-1928), Invasi Jepang
(1937-1945), dan Perang Saudara Tiongkok (1927-1949), dengan otoritas pusat terkuat terjadi selama Dekade Nanjing (1927-1937), ketika sebagian besar Tiongkok berada di bawah kendali Kuomintang (KMT) dengan bentuk negara otoriter partai tunggal Pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, Kekaisaran Jepang menyerahkan kekuasaan atas Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya kepada Sekutu, dan Taiwan ditempatkan di bawah
kontrol administratif Republik Tiongkok. Legitimasi transfer ini diperdebatkan dan merupakan salah satu aspek dari status politik Taiwan (yang juga diperdebatkan).
Pengambilalihan daratan Tiongkok oleh komunis dalam Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949 dan kemudian Hainan, Tachen dan pulau-pulau kecil di awal 1950-an berhasil mengantikan kekuasaan Kuomintang (KMT) yang akhirnya hanya mempunyai kontrol atas Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu, dan pulau-pulau kecil lainnya. Dengan demikian sejak tahun 1949, pemerintah RT mundur ke Taiwan
dan KMT menyatakan Taipei sebagai ibukota sementara. Partai Komunis Tiongkok mengambil alih seluruh daratan Tiongkok dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Beijing, yang diklaim sebagai penerus dari Republik Tiongkok dan pemerintah tunggal yang sah dari seluruh wilayah "Tiongkok", yang dimana klaim ini juga dibuat oleh pemerintah Republik Tiongkok yang masih
memerintah dari Taipei sampai hari ini, meskipun tidak lagi aktif menantang RRT yang menguasai Tiongkok daratan.
Pada tahun 1911, setelah lebih dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran, sebuah republik didirikan di Tiongkok dan monarki digulingkan oleh sekelompok revolusioner. Pada saat itu Dinasti Qing baru saja mengalami abad ketidakstabilan, menderita karena pemberontakan dalam negeri dan imperialisme asing. Prinsip-prinsip Neo-Konfusianisme yang pada saat itu dipegang oleh dinasti
dipertanyakan. Dukungan dinasti kepada kaum Boxer, yang diklaim memiliki kekuatan magis, melawan kekuatan utama dunia adalah kesalahan yang buruk. Pasukan Qing dikalahkan dan Tiongkok dipaksa untuk memberikan ganti rugi yang sangat besar kepada kekuatan asing. Terputus dari masyarakat dan tidak mampu menghadapi tantangan Tiongkok modern, pemerintah Qing berada di pergolakan akhir. Kurangnya rezim alternatif menyebabkan keberadaannya hanya sampai tahun 1912.
Pembentukan republik dikembangkan dari Pemberontakan Wuchang melawan Qing pada tanggal 10 Oktober 1911. Tanggal itu, kini dirayakan setiap tahun sebagai hari nasional RT yang juga dikenal sebagai "Hari Sepuluh-Sepuluh". Pada 29 Desember 1911, Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden oleh majelis Nanjing mewakili tujuh belas provinsi. Pada tanggal 1 Januari 1912, ia secara resmi dilantik
dan berjanji "menjatuhkan pemerintahan despotisme Manchu, mengkonsolidasikan Republik Tiongkok dan berencana untuk mensejatherakan rakyat".
Namun sayangnya Sun tidak memiliki dukungan militer untuk menggulingkan Dinasti Qing. Menyadari hal ini, ia menyerahkan kursi kepresidenan kepada Yuan Shikai, jenderal kekaisaran, yang kemudian memaksa kaisar terakhir, Puyi, untuk turun tahta. Yuan secara resmi terpilih sebagai presiden pada tahun 1913. Ia memerintah dengan oleh kekuatan militer dan
mengabaikan lembaga republik yang didirikan oleh pendahulunya, dan mengancam akan mengeksekusi anggota-anggota Senat yang tidak setuju dengan keputusannya. Dia segera menghapuskan kekuasaan Kuomintang (KMT), melarang "organisasi rahasia" (yang secara implisit termasuk KMT), dan mengabaikan konstitusi sementara. Usaha dalam sebuah pemilu yang demokratis pada tahun 1911
berakhir dengan pembunuhan calon terpilih oleh seorang pria yang direkrut oleh Yuan. Pada akhirnya, Yuan menyatakan dirinya Kaisar Tiongkok pada tahun 1915. Penguasa baru Tiongkok ini mencoba untuk meningkatkan sentralisasi dengan menghapuskan sistem provinsi, namun langkah ini membuat marah bangsawan bersama dengan gubernur provinsi. Banyak provinsi menyatakan kemerdekaan dan
menjadi negara panglima perang. Semakin tidak populer dan ditinggalkan oleh pendukungnya, Yuan menyerah menjadi Kaisar pada tahun 1916 dan meninggal beberapa waktu kemudian.
Tanpa pemerintah bersatu yang kuat, Tiongkok masuk ke periode panglima-panglima wilayah. Sun, yang awalnya yang dipaksa mengasingkan diri, kembali ke provinsi Guangdong di selatan dengan bantuan panglima perang pada tahun 1917 dan 1922, dan mendirikan pemerintahan tandingan secara berturut-turut melawan Pemerintah Beiyang di Beijing. Ia juga kembali mendirikan KMT pada Oktober 1919.
Mimpi Sun adalah untuk menyatukan Tiongkok dengan meluncurkan sebuah ekspedisi ke utara. Namun, ia tidak memiliki dukungan militer dan dana untuk mewujudkannya.
Sementara itu, pemerintah Beiyang berjuang untuk mempertahankan kekuasaan, dan debat terbuka dan luas pun berkembang tentang bagaimana Tiongkok harus menghadapi Barat. Pada tahun 1919, protes mahasiswa terhadap respon pemerintah yang lemah terhadap Perjanjian Versailles, yang dianggap tidak adil oleh intelektual Tiongkok, menyebabkan Gerakan Mei Keempat. Demonstrasi ini
ditujukan untuk menyebarkan pengaruh Barat untuk menggantikan budaya Tiongkok. Dalam iklim kegiatan ini juga, Marxisme menyebar dan menjadi lebih terkenal, yang akhirnya menyebabkan berdirinya Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1920.
Setelah kematian Sun pada bulan Maret 1925, Chiang Kai-shek menjadi pemimpin KMT. Pada tahun 1926, Chiang memimpin Ekspedisi Utara untuk tujuan mengalahkan panglima perang dan mempersatukan negara. Chiang menerima bantuan Uni Soviet dan Kaum komunis. Namun, ia segera memecat penasihat Soviet itu. Dia yakin bahwa mereka ingin menyingkirkan KMT (juga dikenal sebagai Nasionalis) dan mengambil alih kendali. Chiang