Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
""Ukraina akan membuat Eropa lebih baik dan Eropa akan membuat Ukraina lebih baik. Kami di sini untuk mendukung perjuangan kalian, hak berdaulat Ukraina untuk menentukan nasibnya sendiri secara bebas dan merdeka. Nasib kalian adalah menjadi bagian dari Eropa. Kami di sini mencoba memulai transisi damai yang dapat menghentikan kekerasan dan memberikan rakyat
Ukraina sesuatu yang belum dimilikinya setelah berkali-kali melakukan revolusi, sebuah masyarakat yang nyata. Inilah revolusi akar rumput. Revolusi ini berlangsung damai, kecuali ketika pemerintah mencoba meredamnya, dan sejauh ini pemerintah belum melakukannya. Saya memuji kemampuan dan keinginan mereka untuk berunjuk rasa dengan damai menuntut perubahan yang saya rasa
patut dirasakan oleh mereka. Orang-orang ini mencintai Amerika Serikat. Mereka cinta kebebasan. Saya rasa kalian bisa menganggap ini sebagai wujud dukungan kami seperti biasa untuk bangsa yang menghendaki masyarakat bebas dan demokratis."
Dalam sebuah rekaman percakapan telepon yang bocor, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland dan Duta Besar AS untuk Ukraina Geoffrey Pyatt membahas rencana membantu Ukraina mendirikan pemerintahan sementara. Dalam rekaman yang sama, Nuland mengatakan, "Persetan Uni Eropa", dan mengkritik lambatnya upaya Eropa dalam menangani kebuntuan politik dan kemungkinan krisis ekonomi di Ukraina.
Amerika Serikat mendukung intervensi Arab Saudi dalam Perang Saudara Yaman. Perang Saudara Yaman pecah pada tahun 2015 antara dua kubu. Setiap kubu saat itu mengklaim mendukung pemerintahan Yaman yang sah: pasukan Houthi yang menguasai ibu kota Sana'a dan mendukung mantan presiden Ali Abdullah Saleh bertempur melawan pasukan yang menguasai Aden dan tunduk kepada pemerintahan Abdrabbuh Mansur Hadi.
Serangan koalisi Saudi bertujuan mengembalikan Hadi sebagai pemimpin Yaman dan bekerja sama dengan berbagai faksi di sana. Intervensi Arab Saudi dikutuk secara luas karena melibatkan pengeboman kota dan permukiman, termasuk sekolah dan rumah sakit. Militer AS memberi bantuan target, intelijen, dan logistik untuk kampanye pengeboman yang dipimpin Saudi, termasuk pengisian bahan bakar di udara. AS juga memasok
senjata dan bom, termasuk bom curah yang dilarang di sebagian besar negara dan digunakan oleh Arab Saudi dalam konflik ini. AS dikritik karena memasok senjata dan bom dan secara bersamaan tahu bahwa pengeboman Saudi menyasar warga sipil dan melanggar aturan perang. Sejumlah pihak menilai pemerintah AS bisa digolongkan sebagai "pihak berperang" (beligeren) dalam konflik ini. Karena
itu, personel militer AS dapat diadili atas kejahatan perang. Seorang Senator menuduh AS terlibat dalam tragedi kemanusiaan Yaman yang diderita jutaan orang. Pada Mei 2018, perang saudara masih buntu dan 13 juta warga Yaman menderita kelaparan.
Pada tanggal 11 Agustus 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia "tetap mempertimbangkan opsi militer" untuk menghadapi pemerintahan otokratik Nicolás Maduro dan krisis Venezuela yang semakin parah. Penasihat Trump menjelaskan bahwa solusi militer tidak baik dibicarakan karena AS punya sejarah panjang intervensi di Amerika Latin. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino langsung mencap pernyataan Trump sebagai
"tindak ekstremisme" dan "kegilaan". Menteri Komunikasi Venezuela Ernesto Villegas mengatakan bahwa pernyataan Trump tergolong "ancaman terhadap kedaulatan bangsa".
Perwakilan AS menghubungi sejumlah perwira militer pembangkang Venezuela pada tahun 2017 dan 2018, tetapi menolak bekerja sama atau memberi bantuan kepada mereka. Opini negara-negara lain di Amerika Latin terbelah. Luis Almagro, Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) masih mempertimbangkan keuntungan mengerahkan militer untuk menghadapi krisis ini. Kanada, Kolombia, dan Guyana, anggota Grup Lima, menolak menandatangani dokumen OAS yang menolak intervensi militer di Venezuela.
Setelah masa jabatan Maduro berakhir tanggal 10 Januari 2019, krisis konstitusional terjadi. Pada tanggal 11 Januari, Majelis Nasional mengumumkan bahwa Juan Guaidó, Presiden Majelis Nasional Venezuela, diangkat sebagai penguasa dan pelaksana tugas Presiden Venezuela. Klaim kekuasaannya diakui beberapa hari kemudian oleh beberapa negara di Amerika Latin dan belahan dunia lain. Tanggal 23 Januari, Guaidó dilantik sebagai presiden sementara.
Kepresidenannya langsung diakui oleh beberapan negara asing. Amerika Serikat mendukung Guaidó beberapa menit setelah ia dilantik. Nicolás Maduro merespons dengan memerintahkan diplomat AS keluar dari Venezuela dalam kurun 72 jam. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menolak tuntutan Maduro karena tidak ada legitimasi, "Amerika Serikat tidak mengakui rezim Maduro...Amerika Serikat juga tidak mengakui bahwa mantan presiden Nicolas Maduro memiliki kewenangan hukum untuk memutus hubungan diplomatik..."
Pada era modern, Amerika Serikat terlibat dalam berbagai upaya pergantian rezim rahasia. Pada masa Perang Dingin, pemerintah AS diam-diam membantu kudeta militer yang menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis di Suriah tahun 1949, Iran tahun 1953, Guatemala tahun 1954, Krisis Kongo 1960, Brasil tahun 1964, dan Cile tahun 1973.