Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Protes Euromaidan memuncak pada bulan Februari 2014, dan Yanukovych bersama banyak menterinya melarikan diri dari ibukota. Setelah faksi-faksi oposisi dan pembelot dari partai-partai di daerah-daerah pimpinan Yanukovych menggalang sebuah kuorum parlemen di Verkhovna Rada, pada tanggal 22 Februari badan legislatif nasional ini memilih untuk mencopot Viktor Yanukovich dari jabatannya dengan alasan bahwa ia
tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya, meskipun kuorum badan legislatif ini saat itu kurang dari tiga perempat jumlah total kursi anggota parlemennya yang diperlukan sesuai konstitusi yang berlaku saat itu. Mengenai hal ini, Rada juga memilih untuk menghapus pembatasan ini.
Keputusan ini dianggap sebagai kudeta oleh banyak orang di Ukraina dan Rusia, meskipun hal ini di dunia internasional diakui secara luas.
Revolusi Ukraina pada tahun 2014 ini melawan Yanukovich memicu sebuah krisis politik di Krimea yang awalnya bermula dengan unjuk rasa menentang pemerintahan pusat yang baru, tetapi segera bereskalasi berkat dukungan Rusia yang terang-terangan terhadap kaum separatis, sebuah keadaan yang tidak ada dalam 20 tahun sebelumnya. Pada tanggal 27 Februari, pasukan yang tidak dikenal
dan diduga keras sebagai para komando Rusia merebut gedung Dewan Tertinggi Krimea (DPRD) dan gedung-gedung kementerian lainnya di Simferopol. bendera-bendera Rusia lalu dinaikkan ke atas gedung-gedung ini, lalu barikade-barikade didirikan di luarnya. Sementara pasukan tidak dikenal ini masih menduduki gedung-gedung pemerintahan di Simferopol, Dewan Tertinggi Krimea membubarkan pemerintahan, lalu melalui rapat
memilih Sergey Aksyonov, ketua Partai Persatuan Rusia yang merupakan partai minoritas, sebagai Perdana Menteri Krimea. Pengangkatan ini dianggap cacat hukum oleh pemerintah Ukraina. Baik Aksyonov maupun ketua parlemen, Vladimir Konstantinov, menyatakan bahwa mereka menganggap Viktor Yanukovych sebagai presiden Ukraina secara "de jure", dan mereka bisa meminta bantuan Rusia melaluinya. Pada hari yang
sama, semakin banyak pasukan dengan seragam yang tak ditandai mendirikan pos penjagaan keamanan di Tanah Genting Perekop dan Semenanjung Chongar yang memisahkan Krimea dari daratan Ukraina. Kali ini mereka dibantu oleh "Berkut", polisi anti huru-hara Krimea. Dalam waktu beberapa jam saja, Ukraina hubungannya diputus secara efektif dari Krimea. Pada tanggal 1 Maret 2014, Aksyonov mendeklarasikan bahwa pihak
berwenang "de facto" Krimea baru akan memerintah wewenangnya di semua markas militer Ukraina di semenanjung Krimea. Ia juga meminta Presiden Rusia, Vladimir Putin, pendukung utama Yanukovych secara internasional dan penjaminnya, untuk "membantu menjamin kedamaian dan ketertiban umum" di Krimea.
Putin segera mendapatkan otorisasi dari Dewan Federasi Rusia untuk memerintahkan sebuah intervensi Rusia di Ukraina pada tahun 2014 tersebut "sampai normalisasi suasana sosio-politik negara itu".
Gerakan militer Putin yang cepat mengakibatkan protes dari para intelektual, dan demonstrasi-demonstrasi terjadi di Moskwa menentang kampanye militer Rusia di Krimea. Pada tanggal 2 Maret 2014, pasukan Rusia bergerak dari markas Angkatan Laut di Sevastopol, dan dengan dibantu pasukan, kendaraan lapis baja, dan helikopter dari daratan Rusia, berhasil menguasai Semenanjung Krimea.
Namun pada akhirnya pihak berwenang Rusia mengakui keberadaan pasukan mereka. Pada tanggal 17 April 2014, Putin mengaku bahwa militer Rusia mendukung milisi separatis Krimea, dengan berkata bahwa intervensi Rusia diperlukan "untuk memastikan suasana yang layak bagi rakyat Krimea agar dapat mengutarakan keinginan mereka". Menteri Pertahanan Rusia, Sergey Shoygu, menyatakan bahwa aksi-aksi militer Rusia di Krimea dilaksanakan oleh
pasukan-pasukan dari Armada Laut Hitam, dan bisa dibenarkan karena adanya "ancaman terhadap kehidupan warga Krimea" dan "bahaya disitanya prasarana militer Rusia oleh kaum ekstrimis".
Ukraina mengeluh bahwa dengan menaikkan jumlah pasukannya di Krimea, Rusia melanggar perjanjian mengenai penempatan markas besar Armada Laut Hitam-nya di Sevastopol dan dengan demikian melanggar kedaulatan Ukraina.
Amerika Serikat dan Britania Raya juga menuduh Rusia melanggar pasal-pasal Memorandum Budapes mengenai Jaminan Keamanan, dimana Rusia, AS, dan Britania Raya telah menekankan kewajiban mereka untuk berpantang menggunakan kekerasan atau melanggar kedaulatan wilayah atau mengancam kemerdekaan Ukraina. Pemerintah Rusia menyatakan bahwa Memorandum Budapes ini tidak menyangkut "proses internal yang rumit" di Krimea.
Menurut Undang-undang Dasar Rusia, bergabungnya subyek-subyek federal baru diatur oleh undang-undang konstitusi federal (pasal 65.2). Undang-undang ini diterima pada tahun 2001, dan menjabarkan bahwa bergabungnya sebuah negara baru atau bagian dari negara tersebut ke Rusia, akan berdasarkan kesepakatan bersama antara Federasi Rusia dan negara yang bersangkutan serta akan berlangsung sesuai dengan kesepakatan
internasional antara dua negara. Selain itu, hal ini harus diawali oleh negara yang bersangkutan, bukan oleh suatu bagiannya atau oleh Rusia.. Undang-undang ini tampaknya mewajibkan Ukraina untuk memulai negosiasi bersangkutan dengan penggabungan Krimea ke Rusia.
Pada tanggal 28 Februari 2014, anggota parlemen Rusia, Sergey Mironov, bersama beberapa anggota Duma lainnya, memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang untuk mengubah prosedur penambahan subyek federal ke Rusia. Sesuai rancangan undang-undang ini, penggabungan bisa dilakukan oleh sebuah bagian dari sebuah negara, dengan syarat bahwa "tidak ada pemerintah berdaulat yang memerintah secara
efisien di negara asing"; permintaan ini bisa diminta oleh lembaga-lembaga daerah tingkat bawah dari negara yang bersangkutan atau berdasarkan referendum yang telah diadakan di daerah tingkat bawah, sesuai dengan hukum nasional yang bersangkutan. Komisi Venesia menyatakan bahwa rancangan undang-undang ini melanggar "terutama asas-asas dasar keutuhan wilayah, kedaulatan
nasional, asas non-intervensi atau tidak turut mencampuri urusan negara lain, dan "pacta sunt servanda"", dan dengan demikian tidak sesuai dengan hukum internasional.
Pada tanggal 11 Maret 2014, baik Dewan Tertinggi Krimea dan Dewan Kota Sevastopol menyetujui proklamasi kemerdekaan, yang menyatakan keinginan mereka untuk merdeka dan meminta bergabung dengan Rusia apabila permintaan penggabungan yang akan ditanyakan di dalam referendum yang direncanakan mendapatkan hasil mayoritas. Proklamasi ini secara langsung menyinggung preseden Kemerdekaan Kosovo, dimana warga Albania di Provinsi Otonom Kosovo dan
Metohiya menyatakan kemerdekaan mereka dari Serbia (sekutu Rusia) sebagai Republik Kosovo. Aksi unilateral ini ditentang oleh Rusia secara sengit. Banyak analis memandang proklamasi kemerdekaan Krimea ini sebagai suatu usaha terselubung untuk merintis jalan pencaplokan Krimea oleh Rusia.
Rencana pihak berwenang Krimea untuk memproklamasikan kemerdekaan dari Ukraina membuat rancangan undang-undang Mironov tidak diperlukan lagi. Maka pada tanggal 20 Maret 2014, dua hari setelah perjanjian penggabungan ditandatangani, rancangan undang-undang ini lalu ditarik oleh para pengusulnya.
Pada tanggal 27 Februari, setelah pengambilalihan gedung, Dewan Tertinggi Krimea memilih untuk mengadakan referendum pada tanggal 25 Mei, dengan pertanyaan pertama apakah Krimea harus menaikkan derajat otonominya di dalam Ukraina. Tanggal referendum ini lalu dimajukan dari 25 Mei ke 30 Maret. Sebuah pengadilan Ukraina menyatakan referendum ini melanggar hukum.