Universitas Islam Internasional Indonesia
Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) (Bahasa Inggris: Indonesian International Islamic University (IIIU), Bahasa Arab:    ), didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai perguruan tinggi berstandar Internasional yang menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam bidang studi agama Islam, ilmu-ilmu sosial, humaniora dan sains teknologi.
Pendirian UIII juga tidak lepas dari keinginan untuk meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas peran Islam di Indonesia, dan menjadikan Indonesia menjadi salah-satu pusat peradaban Islam di dunia melalui jalur dan jenjang pendidikan tinggi yang memenuhi standar internasional.
Sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) berbasiskan universalisme Islam, paling tidak ada beberapa hal yang utama yang penting dijelaskan sehubungan dengan UIII ini. "Pertama", konteks dan karakteristik Islam di Indonesia sebagai model peradaban Islam. "Kedua", pendirian UIII sebagai pusat peradaban Islam melalui pendidikan; "ketiga", kaitan UIII dengan integrasi ilmu, terutama cara pandang UIII berkaitan dengan
epistemologi ilmu, model kajian yang berkaitan dengan Islam, dan model pengembangan kelembagaan; ketiga, UIII menjadi pusat kajian dan riset internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Harapan terhadap Indonesia untuk lebih berkontribusi bagi tatanan politik dan kebudayaan dunia tidak bisa diabaikan. Dengan keberhasilan yang telah dicapai, sudah saatnya Indonesia tampil menawarkan solusi bagi berbagai persoalan kehidupan antarbangsa. Masyarakat internasional semakin membutuhkan dan peran tersebut, yang semua itu sebenarnya juga merupakan amanat sejarah.
Sejak awal para pendiri republik sudah bertekad untuk turut memperjuangkan perdamaian dunia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sayangnya, pada tahun- tahun awal kemerdekaan Indonesia belum mampu berkontribusi karena masih berkutat dengan pembangunan negara dan bangsa yang baru lahir. Saat ini kondisi Indonesia sudah jauh berbeda, jauh lebih siap, dan jauh lebih dibutuhkan, sehingga amanat sejarah tersebut sudah semestinya dilaksanakan.
Para pendiri republik ini juga sadar bahwa semangat keberagamaan di Indonesia yang ditopang prinsip pluralitas, keterbukaan, dan toleransi merupakan modal besar bagi kemajuan bangsa. Keyakinan mereka terbukti benar, karena agama tidak pernah menjadi penghambat kemajuan, tetapi selalu tampil sebagai motor yang menggerakkan. Bagi Indonesia, dimana Islam tampil secara majemuk, menjaga dan mengelola
keberagamaan kalangan Muslim dengan sendirinya berkontribusi bagi bangsa secara keseluruhan. Jika hubungan antarkelompok Muslim berjalan di atas prinsip-prinsip tersebut, maka umat agama lain juga akan menikmati kebebasan. Sebaliknya, jika hubungan internal Muslim berjalan menurut prinsip eksklusivisme dan intoleransi, maka umat beragama lain akan menerima imbas negatifnya.
Jalan yang ditempuh para pemimpin untuk memajukan Muslim beragam, mulai dari mendorong partisipasi politik sampai menyediakan modal ekonomi. Namun strategi pokok yang sangat ditekankan adalah dengan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan setinggi mungkin. Langkah ini bukan tanpa alasan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menjadikan siswa sebagai sumber daya yang
berkualitas. Melalui pendidikan warga negara diajari untuk berpikiran luas, bermental terbuka, siap mengakui kesalahan, siap menerima kebenaran baru, sehingga terbiasa hidup toleran dengan perbedaan. Dengan pendidikan pula batasan-batasan kemajuan terus diperbarui sampai mampu mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Atas dasar pertimbangan inilah para pemimpin Indonesia tidak henti-hentinya menyerukan pentingnya untuk mengaitkan Islam dengan ilmu pengetahuan.
Dalam buku Dibawah Bendera Revolusi (1961), Presiden Sukarno sudah menyerukan kepada Muslim Indonesia agar mewujudkan watak Islam yang modern, progresif dan maju. Tulisan-tulisan Soekarno tentang Islam yang lain juga selalu bernada sama. Bahkan pada saat memberikan Pidato Pengukuhan ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Dakwah, gelar Guru Besar Kehormatan, dan gelar Pendidik Agung di IAIN Jakarta 2
Desember 1964, Sukarno menekankan perlunya memiliki universitas Islam yang membanggakan. Sebuah institusi akademik yang mampu menggali dan mengembangkan api Islam, yang mampu menjaga semangat kemajuan yang dikobarkan Islam.
Visi untuk membentuk lembaga akademik Islam yang mencerahkan juga digagas tokoh-tokoh kemerdekaan lain. Saat itu sudah muncul keinginan untuk membangun Pesantren Luhur, yaitu institusi pendidikan Islam jenjang perguruan tinggi yang merupakan tahap lanjutan dari pesantren pada umumnya. Kemudian muncul juga keinginan mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI), yang menjadi cikal bakal Universitas Islam Indonesia
(UII). Pencetusnya adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Agama K.H. A. Wachid Hasyim, Perdana Menteri Muhammad Natsir dan tokoh Islam Soekiman Wirjosandjoyo. Gagasan mereka tidak pernah padam dan terus bergulir di kalangan tokoh-tokoh Muslim dari berbagai golongan.
Menteri Agama periode 1962-1967, K.H. Saifuddin Zuhri, juga merupakan sosok yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan Islam. Pada periode kepemimpinannya, sekolah kedinasan bagi administratur agama (ADIA) diubah menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam (IAIN) yang kemudian berkembang menjadi pusat pengkajian ilmu-ilmu keislaman yang memproduksi sarjana Muslim di Indonesia. Perubahan ini
merupakan momentum penting sekaligus anak tangga bagi lahirnya Universitas Islam Negeri (UIN) di kemudian hari. Dalam buku yang ditulisnya, Guruku Orang-orang dari Pesantren (1976), K.H. Saifudin Zuhri bahkan mewasiatkan kepada generasi mendatang untuk tidak henti-hentinya memberikan perhatian bagi pengembangan pendidikan umat Islam.
Rintisan yang telah dimulai oleh para tokoh di atas terus dikembangkan pada masa-masa sesudahnya. Pada tingkat dasar dan menengah, pemerintah terus mentransformasikan pesantren dengan memperkenalkan sistem pendidikan modern dalam bentuk madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah). Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong pendirian Perguruan Tinggi Islam (PTI) di
berbagai provinsi, sehingga kaderisasi kepemimpinan Islam dapat dilakukan sampai jenjang Perguruan Tinggi. Banyak guru agama, kyai, dan tokoh masyarakat yang dulunya hanya mengenyam pendidikan formal tingkat dasar atau menengah berkesempatan menjadi sarjana. Saat ini, para pemimpin lembaga pendidikan Islam, organisasi masyarakat, partai politik Islam, dan birokrasi Kementerian Agama, banyak yang berasal dari PTI.
Perkembangan paling mutakhir dari perjalanan Perguruan Tinggi Islam terjadi pada zaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 031/2002, IAIN Jakarta berubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dengan mandat membuka program kajian baru di luar wilayah tradisionalnya. Langkah transformasi ini diikuti oleh beberapa IAIN lain seperti IAIN Jogjakarta, Malang, Riau, dan Bandung. Transformasi
IAIN menjadi universitas ini merupakan tonggak sejarah baru bagi komunitas akademik Muslim. Mereka tidak hanya diharapkan mengurusi persoalan keagamaan, tetapi juga terlibat dalam pengembangan bidang-bidang kehidupan yang lain.
Meskipun modernisasi lembaga pendidikan Islam di berbagai jenjang terus berjalan, karakter Islam Indonesia tetap tidak berubah. Musim Indonesia tetap melanjutkan tradisi keberagamaan yang menjunjung prinsip pluralitas, keterbukaan, dan toleransi. Mereka yang pernah bersekolah di lembaga pendidikan Islammadrasah, diniyah, pesantren, majlis taklim muncul dengan karakter yang beragam. Sebagian