Open Government Indonesia
Di antaraberagam upaya tersebut diatas, program terobosan juga dilakukan pada tahun 2012 seperti kompetisi OGI yang diselenggarakan selama bulan April hingga Juli 2012. Di dalam kompetisi ini, 62 layanan publik berlomba untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya. Upaya terobosan lain dalam "Open Government" di Indonesia termasuk beroperasinya portal satulayanan.net, yang saat ini telah berisi
nyaris 200 modul informasi layanan dengan 1 juta "page view", mulai dari pembuatan paspor hingga informasi biaya pemasangan listrik.
Selama ini, OGI dikelola dengan penekanan bahwa OGI adalah sebuah gerakan, bukan semata-mata sebuah program pemerintah. Pendekatan ini telah membawa perubahan paradigma. OGI yang semula hanya milik pemerintah menjadi milik bersama, sikap pemerintah dalam pemecahan masalah yang semula konservatif menjadi lebih inovatif, dan sikap masyarakat berubah dari skeptis menjadi
antusias dan partisipatif. Tidak hanya itu, sejumlah lembaga donor internasional, perusahaan swasta, dan "civitas" "akademika" bersinergi untuk mempercepat terimplementasinya OGI. Di dalam laporan ini pula akan tampak berbagai contoh implementasi OGI, baik yang didorong oleh pemerintah maupun yang didorong oleh masyarakat.
Tahun 2012 merupakan tahun penetapan fondasi, pelaksanaan percepatan inisiatif yang ada, dan penciptaan terobosan baru. Selama masa implementasi OGI pada tahun 2012, banyak pembelajaran yang bisa dipetik agar Pemerintah Indonesia bisa menyempurnakan komitmen "Open Government "pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2013, OGI harus memperkokoh sistem yang mendukung transparansi pemerintah
dan memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi publik. Dengan demikian, penerapan "Open Government" di segala lini pemerintahan akan lebih terarah, serta partisipasi dan aspirasi masyarakat akan lebih mudah terakomodasi.
Trek 1 bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat program berjalan yang mendorong keterbukaan. Hal yang melatar-belakangi dibentuknya Trek 1 ini untuk memberikan dukungan dan apresiasi Kementerian/Lembaga yang selama ini telah mengupayakan beragam program dalam rangka mendorong keterbukaan informasi, meningkatkan layanan publik serta pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaganya.
Pada tahun 2012, rencana aksi dalam trek 1 antara lain meliputi penguatan infrastuktur dan mekanisme di seluruh instansi publik dalam menjawab permintaan informasi, serta pembukaan informasi pengadilan pajak dan pengadilan kasus polisi.
Selama tahun 2012 telah terbentuk PPID seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah (secara peraturan), terbentuknya Komisi Informasi Provinsi di 19 Provinsi untuk penyelesaian sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik, adanya publikasi putusan pajak dan layanan permohonan pengurusan SIM serta transparansi hasil ujian SIM melalui situs terkait, dimulainya pelayanan
"online "untuk paspor, visa dan beberapa informasi kementerian perdagangan, perindustrian dan keuangan. Semua ini adalah contoh dari sekian banyak perbaikan pemerintah untuk mendorong keterbukaan. Trek 2 fokus pada pembangunan infrastruktur teknologi inovasi dalam mendukung keterbukaan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui upaya terobosan yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Tercatat program
pembangunan tiga portal yang memuat informasi penting yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Portal Satu Layanan yang diluncurkan pada April 2013 merupakan salah satu sarana yang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi layanan publik. Portal satu layanan mempunyai hampir 200 informasi layanan dasar masyarakat yang berasal dari berbagai
institusi pemerintah, komunitas, dan akademisi. Melalui satu layanan, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seperti informasi air, informasi listrik, dan pelayanan publik lainnya. Lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses www.satulayanan.id. Portal Satu Pemerintah menjadi sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi profil keorganisasian, program, anggaran
dan kinerja pemerintah. Masyarakat dapat mengakses informasi dari pemerintah di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Tujuan dibuatnya portal ini adalah untuk memudahkan masyarakat memahami aktivitas dan memonitor kegiatan institusi pemerintah. Dibuatnya portal Satu Peta yang merupakan inisiatif bersama OGI dan instansi pemerintah, Satu Peta adalah gerakan kolaboratif
inter-pemerintah (Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah) dan antara pemerintah dengan publik. Satu Peta bertujuan agar Pemerintah Indonesia memiliki Informasi Geospasial (IG) yang akurat, kredibel, dan otoritatif secara efektif dan efisien. Kolaborasi ini didorong dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan inovasi teknologi, seperti yang ditunjukkan dalam proses penyusunan Peta
Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB). Satu Peta disajikan dalam laman yang menjadi wadah peta dan informasi spasial dan non-spasial lainnya dalam situs tanahair.indonesia.go.id. Geoportal ini akan menjadi etalase seluruh IG yang bersifat publik untuk memastikan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan inovasi teknologi dapat berjalan. Dengan akses IG kepada
publik, penyedia jasa dan informasi IG akan memastikan produk IG yang dihasilkan konsisten dan akurat. Publik juga dapat memberikan masukan dan informasi untuk memperbaiki kualitas IG. Terhitung awal 2014, Geoportal Satu Peta telah terhubung dengan 16 Kementerian/Lembaga, 11 Provinsi, 1 Kabupaten dan 1 Kota secara online. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan sarana aspirasi dan
pengaduan berbasis media sosial pertama di Indonesia. Berbeda dengan sarana pengaduan lainnya, ketuntasan setiap laporan dapat diawasi oleh publik karena setiap laporan yang telah disahkan akan terpublikasikan pada situs LAPOR! dan dilengkapi dengan indikator penyelesaian. Laporan juga dapat didukung dan dikomentari sehingga mendorong interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.
Masyarakat dapat mengirimkan laporan terkait program pembangunan maupun layanan publik secara mudah melalui berbagai kanal yang tersedia yaitu, situs http://lapor.go.id, "Short Message Service" ke 1708 (tanggal kemerdekaan Indonesia), dan aplikasi telepon pintar untuk "BlackBerry "dan "Android." Dalam mengirimkan laporan, masyarakat tak perlu bingung soal kewenangan pemerintah karena setiap laporan akan didisposisikan
secara digital ke instansi terkait di antara 67 instansi pemerintah yang telah terhubung. Diantaranya termasuk seluruh Kementerian, sejumlah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Bandung. Lapor bukan hanya membantu penyelesaian keluhan publik namun juga memudahkan koordinasi antar Kemementerian/Lembag termasuk Pemda dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedepannya, LAPOR! akan terus membangun keterhubungan dengan seluruh instansi pemerintah guna menciptakan sarana aspirasi dan pengaduan yang terpadu secara nasional. Untuk mencapai arahan yang bermanfaat bagi implementasi skala sub-nasional, sebuah daerah percontohan kemudian didesain dan dievaluasi untuk pelaksanaan inisiatif "Open
Governent "di daerah"." Daerah percontohan" "adalah kesempatan pertama untuk mengetahui kapabilitas dari suatu sistem dan mengetahui secara langsung bagaimana proses implementasi suatu program atau sistem. Pada tahun 2013 ada 3 daerah yang terpilih menjadi daerah percontohan pelaksanaan inisiatif "Open Government". Adanya proyek percontohan ini dapat membantu menemukan permasalahan dan solusi yang dapat ditawarkan
untuk mengatasi hambatan keterbukaan. Harapannya adalah dapat menjadi contoh bagi daerah lain dan apabila sistem atau program tersebut berhasil maka dapat diimplementasikan ke daerah atau lembaga lain dengan beberapa modifikasi untuk memaksimalkan manfaat.