Aksi 4 November
Aksi 4 November (juga disebut Aksi Bela Al-Qur'an atau Aksi Damai 4 November) terjadi pada 4 November 2016 ketika demonstran berjumlah antara 50000-200000 turun ke jalan-jalan di Jakarta, Indonesia untuk memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (atau yang dikenal sebagai "Ahok") yang dianggap menghina agama Islam.
Pada 30 September 2016, dalam percakapan dengan warga di Kepulauan Seribu, Basuki menyatakan bahwa tidak masalah jika warga yang "dibohongi "pake" surah Al-Maidah 51 dan "macem-macem"" tidak memilihnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ayat 51 dalam surat Al-Maidah adalah ayat yang sering ditafsirkan sebagai ayat yang melarang Muslim untuk menjadikan orang
non-Muslim sebagai pemimpin, dan sebelumnya digunakan oleh rival Basuki sebagai argumen untuk tidak memilih Basuki pada pemilihan gubernur. Percakapan ini direkam dan diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di situs YouTube. Salah satu yang menyebarkan video ini, Buni Yani menulis di Facebook ""...dibohongi Surat Al Maidah..."," (tanpa kata ""pake"") dan belakangan ia mengakui
bahwa ia salah transkrip. Banyak warga maupun pengamat yang mengkritik pernyataan Basuki dan menganggap Basuki telah melecehkan Al-Quran. Kritik ini menjalar di media sosial seperti Facebook dan Twitter, serta petisi di situs "change.org" yang didukung puluhan ribu orang. Menanggapi kritik ini, Basuki menyatakan bahwa ia tidak berniat melecehkan ayat Al-Quran, tapi hanya mengkritik pihak-pihak
yang menggunakan ayat suci untuk tujuan politik. Sejumlah organisasi melaporkan pidato Basuki ke polisi dengan dasar pasal 156 a KUHP dan UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada 10 Oktober, Basuki kemudian meminta maaf. Namun laporan hukum terhadap Basuki tidak dicabut, dan polisi mulai melakukan penyelidikan, termasuk memanggil Basuki ke Bareskrim pada 24 Oktober.
Aksi direncanakan oleh berbagai ormas Islam. Penyelenggara merencanakan aksi yang sepenuhnya damai dan menuntuk dipenjarakannya Basuki atas tuduhan penistaan agama, yang masih diselidiki oleh kepolisian. Penyelenggara memperkirakan aksi ini akan dihadiri lebih banyak peserta dibanding aksi terhadap Basuki sebelumnya, dan menyarankan peserta untuk membawa bekal,
mengantisipasi kemungkinan menginap, dan "menyiapkan wasiat untuk keluarga". Dua ormas Islam terbesar Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, tidak menganjurkan anggotanya untuk ikut, walaupun mereka tetap mendukung proses hukum terhadap Basuki dan tidak melarang diadakannya aksi ini.
Polisi menyiagakan 7000 personel untuk mengamankan aksi protes. Pasukan TNI dikerahkan untuk menjaga kawasan Pecinan di Jakarta Barat. Warga Tionghoa khawatir aksi 4 November akan berakhir seperti kerusuhan 1998. Sejumlah gereja juga dijaga ketat oleh aparat keamanan.
Pada 3 November, berkaitan dengan aksi yang direcanakan pada 4 November pemerintah melalui Kemkominfo memblokir 11 situs web yang dianggap menyebarkan sentimen SARA, termasuk "portalpiyungan.com" dan situs Islam "smstauhiid.com".
Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memastikan berada di DKI Jakarta pada 4 November 2016. Keduanya juga akan berkantor seperti biasa. Jokowi berkantor di Istana Merdeka sedangkan JK berkantor di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara.
Saat peserta melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Joko Widodo tidak ada di dalam Istana. Ia pergi meninjau proyek hanggar pesawat dan kereta Bandara Soekarno Hatta.
Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan usai menghadiri acara Hari Menabung Nasional, terhadap rencana aksi massa yang akan digelar Jumat, 4 November 2016. Presiden mengatakan, demonstrasi merupakan hak demokratis warga, namun bukan hak untuk memaksakan kehendak dan bukan sebuah hak untuk merusak. Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah akan menjamin hak untuk menyampaikan pendapat, namun lebih
mengutamakan ketertiban umum. Aparat juga sudah diminta untuk bersiaga mengawal aksi dan diminta untuk melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan tanggapan mengenai aksi massa 4 November. Kapolri menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing untuk melakukan aksi anarkis sekaitan unjuk rasa 4 November, dan menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan media sosial dan tidak langsung menerima informasi dan terbawa emosi. Kapolri juga memerintahkan para personilnya agar menindak para provokator
yang memprovokasi pendemo untuk melakukan kekerasan, dan tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi terhadap isu yang berkembang menjelang unjuk rasa. Ia juga mengakui menarik satuan Brimob di luar wilayah Jakarta untuk membantu pengamanan.
Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tindakan tegas bila terjadi kekerasan. Ia mengatakan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat saja yang melakukan aksi unjuk rasa, sehingga para prajurit TNI harus melindungi juga mereka yang tidak melakukan unjuk rasa. Panglima TNI juga menegaskan kepada seluruh anak
buahnya supaya tidak ragu dalam mengambil tindakan untuk melindungi rakyat Indonesia, terutama apabila terjadi kegiatan anarkis dan radikal. Panglima TNI juga mengharapkan masyarakat tetap kenang dan beraktifitas seperti biasa.
Presiden Joko Widodo mendatangi rumah Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 31 Oktober 2016. Seusai pertemuan, keduanya menyinggung mengenai demonstrasi yang akan dilakukan empat hari kemudian. Prabowo Subianto mengatakan bahwa demonstrasi kepada Ahok harus dilakukan sesuai aturan dan mengingatkan agar tidak ada upaya untuk memecah-belah bangsa. Prabowo
mengingatkan agar demonstrasi berjalan tertib dan merupakan hak konstitusional, serta mengharapkan suasana baik dan sejuk.
Presiden ke-enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat pada hari Rabu, 2 November 2016 untuk memberikan tanggapan terhadap isu nasional, politik, dan isu mengenai dirinya. Dalam jumpa pers tersebut SBY membahas mengenai isu seputar demo yang akan dilakukan dua hari setelahnya. Ia mengatakan unjuk rasa harus berjalan damai, tertib, sesuai
aturan, dan tidak merusak, dan bukanlah merupakan bentuk kejahatan politik. Dalam pidatonya, SBY menuding intelejen memberikan informasi yang tidak akurat mengenai tuduhan adanya orang-orang besar, kalangan, ataupun menuduh parpol (partai politik) mendanai aksi-aksi unjuk rasa. SBY menganggap Demo 4 November merupakan murni dari gerakan hati nurani seperti "Arab Spring" sehingga tuduhan
demonstrasi ditunggangi politik adalah tuduhan yang tidak mendasar. Susilo Bambang Yudhoyono juga menganggap demonstrasi ada karena ada yang diprotes dan dituntut, dan menganggap tuntutannya ada yang tidak didengar. Ia bahkan mengatakan jika tuntutan tidak didengar, bahkan hingga lebaran kuda pun akan ada unjuk rasa.
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Shihab menjamin bahwa aksi massa akan berjalan damai dan pihaknya tidak akan melakukan kerusuhan. Rizieq berharap satuan Polri dan TNI yang ditugaskan mengawal aksi tidak bersikap represif, sehingga aksi yang dimulai seusai salat Jumat dapat berjalan dengan semestinya.
Aksi berpusat di kawasan antara Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Bank Indonesia dan Istana Kepresidenan, yang dideskripsikan telah berubah menjadi "lautan putih" oleh demonstran yang berpakaian putih. Polisi memperkirakan sekitar 200000 warga menghadiri aksi ini, perkiraan lain menyebut angka 50000 Aksi ini berjalan dengan damai dan tertib hingga Jumat sore, yang merupakan batas penyelenggaraan aksi
ini. Tokoh yang menghadiri aksi ini diantaranya Mantan Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, serta penyanyi Ahmad Dhani dan Rhoma Irama. Para demonstran berorasi dan menggunakan yel-yel, mendesak diprosesnya tindakan hukum terhadap Basuki.