Sejarah Ukraina
Pada November 2013, Presiden Yanukovych tidak menandatangani Perjanjian Asosiasi Ukraina-Uni Eropa dan justru mendekatkan diri dengan Rusia. Tindakan ini memicu demonstrasi di Kiev dan pada akhirnya terjadi Revolusi Ukraina 2014. Pengunjuk rasa mendirikan kamp-kamp di Maidan Nezalezhnosti (Lapangan Kemerdekaan), dan pada bulan Desember 2013 hingga Januari 2014 pengunjuk rasa mulai mengambil alih gedung-gedung pemerintah. Mulai di Kiev hingga Ukraina Barat. Kerusuhan antara pengunjuk rasa dan polisi mengakibatkan sekitar 80 orang meninggal di bulan Februari 2014.
Setelah kerusuhan, Parlemen Ukraina melengserkan Yanukovych sebagai presiden pada 22 Februari 2014 (dengan alasan keberadaannya yang tidak diketahui sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya), dan untuk membebaskan Yulia Tymoshenko dari penjara. Pada hari yang sama, pendukung Yanukovych mengundurkan diri sebagai ketua parlemen, dan digantikan oleh pendukung Tymoshenko Oleksandr Turchynov, yang
selanjutnya menjabat sebagai Presiden ad interim. Yanukovych melarikan diri dari Kiev, dan kemudian mengadakan konferensi pers di kota Rusia Rostov-na-Donu.
Di bulan Maret 2014, Krisis Krimea mengakibatkan Krimea dianeksasi oleh Rusia. Meskipun hasil resmi dari referendum mengenai penyatuan kembali dengan Rusia menunjukkan bahwa Krimea memilih bergabung ke Rusia, referendum tersebut diselenggarakan di bawah pendudukan militer oleh Rusia dan dikecam oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai tindakan ilegal.
Krisis Krimea memicu kerusuhan pro-Rusia di Ukraina Timur dan Ukraina Selatan. Pada bulan April 2014 gerakan separatis di Ukraina memproklamirkan diri Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk dan menyelenggarakan referendum pada 11 Mei 2014; kelompok separatis mengklaim hampir 90% memilih merdeka. Kemudian pada bulan April 2014, pertempuran antara tentara Ukraina dan pasukan relawan pro-Ukraina melawan pendukung Republik Rakyat Donetsk
dan Lugansk, yang akhirnya tereskalasi menjadi Perang di Donbass. Per Desember 2014 lebih dari 6.400 orang telah tewas dalam konflik ini dan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebabkan lebih dari setengah juta orang mengungsi di dalam Ukraina dan dua ratus ribu pengungsi melarikan diri ke (sebagian besar) Rusia dan negara tetangga lain. Selama periode yang sama, reformasi politik
(termasuk pemberlakuan peraturan pembersihan pegawai dan peraturan dekomunisasi) dan ekonomi dimulai. Pada 25 Mei 2014, Petro Poroshenko terpilih sebagai presiden dalam putaran pertama pemilihan presiden.
Pada paruh kedua 2015, pengamat independen berpendapat bahwa reformasi di Ukraina melambat, korupsi tidak menurun, dan perekonomian Ukraina masih berada dalam krisis.
Pada Desember 2015, lebih dari 9.100 orang telah meninggal (dengan sebagian besar korban merupakan warga sipil) pada Perang di Donbass; menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada tahun 2015-2016, korupsi menjadi masalah utama. Presiden Poroshenko dikritik dan berada dalam tekanan karena reformasi peradilan dan ekonomi berjalan lambat, dan kegagalan untuk bertindak tegas terhadap orang yang berada dibalik korupsi era Yanukovich.
Pada tahun 2015, media Ukraina memberitakan bahwa teman Poroshenko dan mitra bisnisnya,- Wakil Ketua Partai Blok Poroshenko yang terkait dengan sebuah perusahaan offshore Intraco Management Ltd, diduga telah mentransfer sejumlah uang untuk putri Kononenko, Darya. Perusahaan tersebut didirikan di Kepulauan Virgin Britania Raya pada tahun 2002, menurut dokumen yang bocor tersebut. Agen Itraco, Geoffery Hakim, memiliki hubungan dengan Poroshenko.
Kononenko menyangkal seluruh keuntungan kepemilikan atau statusnya di Intraco, membantah "cerita yang dibuat-buat" yang diberitakan media. "Tujuan mereka salah satunya adalah untuk mendiskreditkan seseorang di mata pemirsa dan pembaca," katanya, mengatakan aktivitas seperti itu "lumrah" selama pemilu.
Pada 15 Oktober 2015, mantan Kepala Layanan Keamanan Ukraina (SBU), Valentyn Nalyvaichenko, menuduh Kononenko melakuak pencucian uang dan pencatutan untuk pelayanan Presiden Poroshenko.
Pada 3 Februari 2016, Menteri Ekonomi dan Perdagangan, Aivaras Abromavicius mengundurkan diri, menuduh korupsi yang dilakukan oleh Kononenko tidak berbeda dibandingkan saat rezim Yanukovych.
Kemudian di bulan yang sama, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan akan memberhentikan dana talangan Ukraina sebanyak $40 miliar, kecuali jika Ukraina segera bertindak tegas terhadap kasus korupsi yang semakin meluas. Direktur IMF, Christine Lagarde, mengungkapkan kekhawatiran lambatnya perbaikan tata pemerintahan dan pengurangan "kepentingan tertentu" dalam pembuatan kebijakan di Ukraina.
Poroshenko, dalam kampanyenya, berjanji agar pemerintahannya transparan, dan berkomitmen untuk melepas dirinya dari kegiatan di perusahaan cokelat miliknya dan fokus untuk kepentingan bangsa. Tetapi pada April 2016 Panama Papers-- dokumen yang bocor dari biro hukum di Panama, Mossack Fonseca-- menunjukkan Poroshenko diam-diam memindahkan kepemilikan perusahaannya ke sebuah perusahaan offshore. Dokumen
tersebut menunjukkan Poroshenko mendaftarkan perusahaannya di Siprus 21 April 2014, sehari setelah tentara Ukraina dikepung dalam pertempuran mematikan di Ilovaisk.
Pada 4 April, "Kyiv Post" melaporkan bahwa kesepakatan offshore telah menggelapkan pajak Poroshenko sebanyak jutaan dolar. Poroshenko menyangkal hal itu dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak, dan menegaskan bahwa perusahaan cokelat, dan beberapa bagian fasilitas yang berada di Rusia, menjadi tidak mungkin untuk dijual karena perang di Ukraina membuat pembeli takut untuk membelinya.
Berbicara kepada wartawan di Tokyo, Poroshenko mengatakan dia mendirikan sebuah perusahaan offshore ketika ia menjadi presiden pada tahun 2014, untuk memisahkan kepentingan bisnis dan politik, menyebutnya sebagai "prosedur yang wajar."
Meskipun media mengutip "pejabat senior" di Kejaksaan Umum yang mengatakan bahwa Panama Papers menunjukkan tidak ada kejahatan, dan yang dilakukan Poroshenko merupakan tindakan legal, beberapa pemimpin Ukraina, termasuk para pejabat di partai Poroshenko itu sendiri, telah dipanggil untuk penyelidikan oleh parlemen, dan mengindikasikan adanya kemungkinan pemakzulan. Laporan berita mengindikasikan
kemungkinan tersebut akan terjadi (pada April 2016) karena Poroshenko telah kehilangan dukungan, dan kesulitan untuk membentuk pemerintahan, dan bertahan sebagai presiden.
Tetapi Panama Papers juga mengungkap lebih jauh akivitas offshore dari mantan perdana menteri Yanukovich, dan beberapa kroninya.
Studi ilmiah dari sejarah Ukraina muncul di akhir abad ke-19. Tokoh utama dalam studi ini adalah Volodymyr Antonovych (1834-1908), dan muridnya Mykhailo Hrushevsky (1866-1934). Untuk pertama kalinya studi ilmiah dapat dilakukan secara penuh dengan berdasarkan sumber arsip, teknik riset modern, dan teori historis modern. Namun, permintaan dari pejabat pemerintah-terutama Soviet, tetapi juga loyalis
Tsar dan Polandia-menyebabkan sulitnya untuk menyebarkan ide-ide yang bertentangan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, studi oleh sejarawan di pengasingan muncul di Eropa Tengah dan Kanada setelah tahun 1920.
Terdapat empat mazhab yang berbeda tentang penafsiran Rus Kiev di Ukraina: Rusofilia, Sovietofilia, Slavia Timur, dan Ukrainofilia. Mazhab Sovietofilia dan Rusofilia telah diabaikan di Ukraina saat ini, dengan mazhab Ukrainofilia dominan di awal abad ke-21. Mazhab Ukrainofilia mengenalkan sebuah identitas yang berbeda dari Rusia. Mazhab tersebut mendominasi sistem pendidikan nasional, pasukan keamanan, dan simbol negara dan
monumen, meskipun telah diabaikan oleh sejarawan Barat karena dianggap nasionalistik. Mazhab Timur Slavia merupakan gabungan dari Ukrainofilisme dan Rusofilisme, memiliki landasan ideologis dan simbolis yang lebih lemah, meskipun disukai oleh mantan elit Ukraina dengan pemikiran sentris.