Jaminan Kredit Indonesia
Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, disingkat Perum Jamkrindo (dahulu Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, disingkat Perum Sarana), adalah perusahaan penjaminan kredit di Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan ini mengambil fokus bisnis penjaminan kredit pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK).
Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), Pemerintah mendirikan "Lembaga Jaminan Kredit Koperasi" (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi "Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi" (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985.
Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000
dan sekaligus mengubah nama Perum PKK menjadi "Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha" (SPU). Perluasan sasaran dan lingkup usaha tersebut diwujudkan melalui kegiatan penjaminan kredit bank atau non bank, penjaminan atas pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan pola bagi hasil, penjaminan atas pembelian barang secara angsuran, penjaminan atas
transaksi kontrak jasa, pemberian pinjaman dengan pola bagi hasil, bantuan manajemen dan konsultasi, penerbitan surety bond dan kegiatan lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 "Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha" kembali diubah namanya menjadi "Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia" (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil,
tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan
Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.Sesuai amanat yang tercantum dalam PP no 1 tahun 2016, peran Perum Jamkrindo
sementara ini sebagai Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sampai dengan terbentuknya lembaga Penjaminan Sistem Resi Gudang". Jamkrindo menjamin hak-hak dan kepeningan pemegang Resi GUdang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian atau ketidakmampuan Pengelola GUdang dalam melaksanakan kewajibannya menyimpan dan menyerahkan barang sesuai yang tertera di Resi Gudang
"Sistem Resi Gudang" adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang
"Penjaminan Sistem Resi Gudang" adalah kegiatan pemberian jaminan yang melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang.
"Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPPSRG)" yaitu Perum Jamkrindo adalah Perusahaan yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan
"Pengelola Gudang" adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang
"Pemegang Resi Gudang" adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut
"Pusat Registrasi Resi Gudang (Pusreg)" yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah Badan Usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi
"Penerima Hak Jaminan" adalah pihak yang memegang atau berhak atas Jaminan Resi Gudang sesuai dengan akta Pembebanan Hak Jaminan.
"Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)" adalah lembaga yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak,namun belum bankable dengan plafond kredit/pembiayaan sampai denganRp. 500000000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh PerusahaanPenjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif.
Surety Bond Adalah suatu perjanjian 3 pihak anatara Surety (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada Principal (Pihak Kedua) secara bersama-sama berjanji kepada oblige (Pihak Ketiga) bahwa apabila principal oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksankan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan oblige, maka surety akan bertanggung jawab terhadap oblige untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban principal tersebut
Bahwa dalam rangka menstabilkan harga komoditi pertanian setelah panen dan menampung produksi pertanian, pemerintah telah menetapkan program "off farm" hasil pertanian berupa sistem Resi Gudang, yang selanjutnya dalam rangka menjaga kesinambungan produksi pertanian setelah ditetapkannya program "off farm", petani perlu memperoleh akses pembiayaan dari Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank dengan
jaminan/agunan yang menggunakan Resi Gudang, untuk keperluan tersebut pemerintah telah menetapkan suatu skema pembiayaan yang disebut Skema Subsidi Resi Gudang
"Skema Subsidi Resi Gudang" adalah kredit yang mendapat Subsidi Bunga dari Pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan oleh Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi.
"Subsidi bunga" adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga S-SRG yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peserta S-SRG.
"Tujuan Skema Subsidi Resi Gudang" adalah memfasilitasi Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Pelaksana/LKNB dengan memanfaatkan Resi Gudang sebagai jaminan/agunan guna menjaga kesinambungan produksi pertanian
"Kegiatan yang dapat dibiayai" melalui S-SRG adalah usaha produktif guna mendukung kegiatan produksi pertanian
"Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang" adalah penjaminan yang diberikan oleh Perum Jamkrindo kepada Terjamin atas Kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan berdasarkan Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 oleh Penerima Jaminan dengan jaminan komoditi/barang yang disimpan di gudang