Hukum penistaan agama
Australia menghapus dan membatalkan semua hukum penistaan agama di tingkat federal melalui Undang-Undang Hukum Pidana 1995, tetapi beberapa negara bagian dan teritori masih mempertahankan hukum penistaan agama. Negara bagian, teritori, dan Persemakmuran Australia tidak menyeragamkan penindakan penistaan agama. Penistaan agama adalah tindak pidana di sejumlah wilayah hukum, termasuk New South Wales
(Pasal 49 Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1974 (NSW)), Victoria dan Australia Selatan. Situasi hukum penistaan agama di Wilayah Ibu Kota Australia, Australia Barat, dan Queensland masih belum jelas.
Bangladesh melarang penistaan agama melalui sebuah pasal dalam KUHP-nya yang melarang "melukai sentimen beragama" serta perundangan dan kebijakan lain yang menyerang kebebasan berbicara. Pada April 2013, Perdana Menteri Sheikh Hasina menolak tuntutan hukum baru dari kelompok-kelompok Islamis radikal, khususnya Hefajat-e Islam, yang menuntut hukuman mati untuk orang-orang yang
terlibat penistaan agama. Ia menggambarkan Bangladesh sebagai "demokrasi sekuler, tempat setiap agama berhak dipraktikkan secara bebas dan adil", dan bahwa "apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melukai sentimen penganut agama apapun atau tokoh-tokohnya, ada hukum khusus yang mengatur soal itu".
Seiring disahkannya KUHP Belanda tahun 1881, berlaku tahun 1886, Belanda memiliki hukum penistaan agama pertama. Menteri Hukum berpendapat bahwa, meski Tuhan mampu melindungi haknya sendiri, pemerintah Belanda perlu 'melindungi hak masyarakat'.
Pada tahun 1932, sebuah RUU diusulkan untuk memperkuat hukum tahun 1886. Parlemen terbelah antara partai religius dan non-religius dan juga antara beberapa partai religius dalam hal apakah RUU ini bertujuan melindungi Tuhan atau agama atau umat beragama. RUU ini disahkan tanggal 1 Juni 1932 dengan 9 suara mendukung versus 44 suara menolak di DPR, 28 versus 18 di Senat, dan diadopsi tanggal 4 November 1932.
Pasal 147 menjatuhkan hukuman (penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda kategori kedua (i.e. sebanyak-banyaknya €3800)) kepada siapapun yang secara terbuka, lisan atau cetak atau gambar, menyinggung perasaan beragama melalui penistaan agama. Selain itu, Pasal 429bis melarang pemasangan materi yang menista agama di tempat-tempat yang dapat dilihat dari jalan umum. Hukum ini
muncul pada tahun 1930-an setelah Partai Komunis meminta Natal dihapus dari hari libur resmi. Pemidanaan penistaan agama terakhir yang berhasil terjadi pada awal 1960-an ketika sebuah surat kabar pelajar didenda 100 guilder karena menyinggung Perjanjian Baru. Hukum penistaan agama melengkapi hukum tentang diskriminasi ras dan memancing kekerasan.
Tahun 1966, Dinas Penuntutan Umum menuntut penulis Gerard Reve atas Pasal 147. Dalam novelnya, "Nader tot U" (""Semakin Dekat Dengan-Mu""), Reve menggambarkan hubungan seks narator dengan Tuhan yang berwujud keledai. Pengadilan negeri memvonis Reve, tetapi ia naik banding. Pada April 1968, pengadilan banding membatalkan putusan tersebut. Putusan ini mematikan hukum penistaan agama Belanda.
Bulan November 2008, Menteri Kehakiman Ernst Hirsch Ballin menyampaikan keinginan pemerintahan koalisinya untuk menghapus Pasal 147. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan memperkuat peraturan melawan diskriminasi untuk mencegah segala penghinaan terhadap kelompok masyarakat apapun. Pada Mei 2009, pemerintah memutuskan membiarkan hukum ini. Keputusan ini muncul usai pengadilan tinggi memutuskan seorang pria yang
memasang poster bertuliskan "hentikan tumor bernama Islam" tidak bersalah atas penghinaan terhadap sekelompok masyarakat atas dasar agama. Keputusan untuk membiarkan hukum penistaan agama didorong oleh jaminan dukungan SGP yang berhaluan Kristen ortodoks untuk pemerintahan minoritas di Senat. Usai pemilu 2012, pemerintahan koalisi yang baru terbentuk dan mayoritas parlemen berjanji mendukung RUU yang menghapus hukum penistaan agama.
Pada November 2012, parlemen memutuskan membatalkan hukum penistaan agama. Putusan ini bisa sah apabila didukung VVD, tetapi kelompok fundamentalis Kristen SGP menentangnya. Menurut SGP, keputusan untuk menghapus larangan penistaan agama adalah "hilangnya patokan moral yang menyakitkan dan gejala krisis spiritual".
Pasal 208 KUHP menyatakan bahwa "memusuhi tindakan atau benda suci secara terbuka" adalah tindak pidana yang diancam kurungan penjara selama satu bulan sampai satu tahun atau denda.
Hukum penistaan agama sejak dulu dipertahankan dengan alasan: "hukum [penistaan agama] diperlukan untuk menegakkan hukum nasional yang didasarkan pada ajaran Kristen. Karena itu, menyasar Kristen berarti menyasar dasar negara Inggris."
Upaya pemidanaan terakhir menggunakan hukum ini terjadi pada tahun 2007 ketika kelompok evangelis Christian Voice meminta pemidanaan tertutup terhadap BBC karena menyiarkan acara "" (yang menampilkan adegan Yesus berbaju bayi dan mengaku "agak gay"). Permintaan ini ditolak oleh Pengadilan Magistrat City of Westminster. Christian Voice naik banding supaya putusan itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi,
tetapi ditolak. Pengadilan memutuskan bahwa pelanggaran penistaan agama hukum umum tidak berlaku untuk drama panggung (Pasal 2 (4) Undang-Undang Teater 1968) dan siaran (Pasal 6 Undang-Undang Penyiaran 1990).
Pemidanaan penistaan agama (sekaligus pemidanaan tertutup) terakhir yang berhasil adalah "Whitehouse v. Lemon" tahun 1977. Denis Lemon, redaktur "Gay News", dinyatakan bersalah. Surat kabar pimpinannya menerbitkan puisi karya James Kirkup, "The Love that Dares to Speak its Name", yang dituduh memusuhi Kristus dan kehidupannya. Lemon didenda £500 dan diberi hukuman tertunda berupa kurungan
penjara sembilan bulan. Hakim mengaku keputusan memenjarakan Lemon perlu pertimbangan mendalam. Tahun 2002, pembacaan puisi yang sama di hadapan umum dilakukan di tangga gereja St Martin-in-the-Fields di Trafalgar Square, tetapi tidak dipidanakan.
Tahun 1696, pengadilan Skotlandia menjatuhkan hukuman mati kepada Thomas Aikenhead karena menistakan agama. Pemidanaan penistaan agama di Skotlandia terakhir terjadi pada 1843.
Orang terakhir di Britania Raya yang dipenjara karena menistakan agama adalah John William Gott pada 9 Desember 1921. Ia sebelumnya tiga kali divonis bersalah atas penistaan agama karena menerbitkan dua selebaran yang mengolok-olok kisah Yesus memasuki Yerusalem (Matius 21:2-7), membandingkan Yesus dengan badut sirkus. Ia dihukum kerja paksa selama sembilan bulan.
Pada tahun 1985, Komisi Hukum menerbitkan laporan berjudul "Criminal Law: Offences against Religious and Public Worship" yang menyimpulkan abhwa pelanggaran penistaan agama dan pencemaran nama baik agama berdasarkan hukum umum harus dihapus tanpa pengganti. Tanggal 5 Maret 2008, parlemen mengesahkan sebuah amendemen untuk Undang-Undang Hukum Pidana dan Imigrasi 2008 yang menghapus pelanggaran penistaan agama dan pencemaran nama
baik agama berdasarkan hukum umum di Inggris dan Wales. UU ini ditandatangani Ratu pada 8 Mei 2008 dan pasal tersebut berlaku pada 8 Juli 2008.
Penistaan agama masih bisa dipidanakan menggunakan hukum umum di Skotlandia (terakhir kali dipakai tahun 1843) dan Irlandia Utara.
Film "Visions of Ecstasy" (1989) adalah satu-satunya film yang pernah dilarang di Britania Raya karena menistakan agama. Usai penghapusan hukum penistaan agama di Inggris dan Wales tahun 2008, BBFC memberi rating 18+ dan merilis ulang film ini pada tahun 2012.
Di Denmark, Paragraf 140 KUHP mengatur penistaan agama. Sejak 1866, hukum ini hanya berhasil dipakai dua kali, tahun 1938 dan 1946. Hukum ini dipakai lagi pada tahun 1971, tetapi terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Tahun 2017, seorang pria dituduh menistakan agama setelah menyebarkan video dirinya membakar Quran di media sosial dengan keterangan "Yes to freedom- no to Islam". Paragraf ujaran