Privatisasi air di Jakarta
Privatisasi air di Jakarta dimulai ketika perusahaan air asal Britania Raya, Thames Water, membuat perjanjian konsesi air dengan putra Presiden Suharto pada tahun 1993. Melalui pengaruh perusahaan air asal Perancis, Suez, pemerintah memutuskan membagi wilayah pasokan air kepada dua perusahaan tersebut. Pemerintah memberikan konsesi untuk separuh kota kepada Thames Water tanpa tender. Kontrak ini memicu kenaikan imbalan air yang memberikan
perusahaan 22 persen keuntungan. Akan tetapi, dua bulan setelah kontrak ditandatangani, nilai rupiah Indonesia jatuh akibat krisis keuangan Asia Timur dan Presiden Suharto mundur. Konsesi tetap bertahan, tetapi pemerintah membekukan tarif dan kontraknya harus dinegosasikan ulang untuk mengurangi targetnya. Pada tahun 2006, Suez menjual separuh operasinya dan Thames Water menjual seluruh operasinya kepada investor Indonesia.
Target utama konsesi ini adalah meningkatkan wilayah operasi dari 46 persen dan mengurangi kebocoran dari 61 persen. Target awal konsesi adalah 75 persen wilayah operasi per 2008 dan 100 persen per akhir konsesi. Mereka juga berusaha mengurangi kebocoran air hingga 25 persen per 2008 dan 20 persen per akhir konsesi. Target ini dikurangi saat negosasi ulang. Target baru untuk tahun 2008 adalah 68 persen wilayah
operasi dan 42 persen kebocoran air. Pada tahun tersebut, wilayah operasi hanya mencapai 64 persen dan kebocoran air berkurang hingga 50 persen. Pada saat yang sama, tarif air naik tiga kali lipat. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga listrik dan air curah yang dialirkan oleh perusahaan swasta kepada pelanggan.
Tanggal 4 Maret 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa privatisasi air Jakarta bersifat ilegal dan memerintahkan agar sistem air dikembalikan ke publik. Pengadilan menyatakan bahwa operator swasta "lalai memberikan hak atas air yang merupakan hak asasi manusia." Operator swasta menagn banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada Oktober 2017, Mahkamah Agung Indonesia membatalkan banding tersebut dan mengukuhkan putusan pengadilan negeri bahwa privatisasi air Jakarta adalah tindakan ilegal.
Untuk memahami konteks privatisasi air di Jakarta, perlu dipahami pola penggunaan air oleh penduduk, terutama penduduk miskin, mekanisme keuangan konsesi di Jakarta, berbagai jenis sumber air yang dan sumber yang dipakai kota, dan tantangan pasokan air lainnya yang secara tidak langsung berhubungan dengan privatisasi, misalnya banjir, overeksploitasi air tanah, dan penurunan muka tanah.
Berdasarkan survei pemakaian air keluarga pada tahun 2005 yang dilakukan terhadap 110 keluarga miskin di berbagai daerah, keluarga miskin biasanya bergantung pada berbagai sumber air, termasuk air pipa, air jajaan, dan air tanah. Air pipa dan air tanah biasanya dibeli dari keluarga lain yang memiliki sambungan pipa atau sumur atau dari hidran publik yang dioperasikan penjaja swasta. Sumber air
berganti-ganti seiring waktu tergantung perubahan kualitas, ketersediaan, dan tekanan. Beberapa keluarga juga mengumpulkan air hujan. Menurut survei, air jajaan 10 sampai 32 kali lebih mahal daripada air pipa dan 43 persen keluarga yang disurvei menghabiskan lebih dari 5 persen pendapatannya untuk air.
Pelanggan miskin tidak terlalu peduli dengan tarif yang ditagihkan oleh perusahaan air swasta karena lebih murah daripada harga yang perlu dibayar kepada penjaja jalanan. Mereka lebih peduli dengan biaya penyambungan yang tinggi ke jaringan pipa air yang terlalu mahal bagi mereka. Meski penduduk kaya memakai pompa dan tangki untuk memperbaiki pasokan, penduduk miskin mendapat
tekanan air yang lebih rendah dan pasokan terputus. Penjaja jalanan terbebas dari regulasi kualitas layanan dan harga air. Untuk mendapatkan air dari sumur pribadi atau hidran, warga perlu mengantre selama dua jam dan memakan biaya 15000 rupiah (US$1.66) per bulan dan keluarga. Air botolan juga biasanya dibeli dengan harga mencapai 85000 rupiah (US$9.44) per bulan dan keluarga.
Air dari sumur biasanya tercemar bakteri dan rasanya asin. Konten garam meningkat di daerah utara yang lebih dekat dengan pantai. Air tanah di beberapa daerah memiliki kandungan besi yang tinggi dan perlu disaring. Menurut Jakarta Environmental Management Body, 90 persen air tanah terkontaminasi logam, nitrat, dan e-coli pada tahun 2011. Warga sering memasak air. Air dari jaringan air publik, termasuk hidran, kadang menyala beberapa jam sehari dan kualitasnya kadang-kadang buruk.
Di bawah kontrak konsesi, sebuah perusahaan swasta mengoperasikan, mengelola, dan memperluas infrastruktur milik negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 20 sampai 30 tahun. Operator swasta bertugas mendanai seluruh investasi dan mendapat pendapatan tarif dari pelanggan atas nama pemerintah. Sebagai imbalan, operator swasta boleh mendapat laba, biasanya berasal dari pendapatan tarif
yang selalu diteruskan ke operator swasta. Namun demikian, konsesi Jakarta didasarkan pada skema keuangan yang tidak lazim. Perjanjian ini terdiri dari "tarif air" yang dikumpulkan oleh operator swasta atas nama pemerintah provinsi DKI Jakarta, berbeda dengan "imbalan air" yang dibayarkan oleh pemerintah kepada operator swasta. Rencana awalnya adalah tarif yang ditagihkan ke pelanggan
lebih tinggi daripada imbalan yang dibayarkan ke operator swasta. Surplusnya memungkinkan pemerintah melunasi utang ke pemerintah pusat karena yang didanai pinjaman internasional. Pinjaman-pinjaman ini dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur air kota pada tahun-tahun sebelumnya dengan total 1.6 triliun rupiah (USD 400 juta menurut nilai tukar sebelum krisis). Imbalan untuk
operator swasta menggunakan nilai tetap dalam mata uang rupiah per m tanpa mempertimbangkan kategori daya beli pelanggannya. Skema ini dirancang sedemikian rupa sehingga perusahaan swasta mendapat tingkat imbal sebesar 22 persen. Sistem penagihan ini dirancang untuk memberi insentif untuk operator swasta agar menyambungkan pipa ke penduduk miskin meski potensi keuntungannya sedikit. Kini, pemeirntah mempertanyakan sistem ini karena malah merugikan sektor publik.
Tarif air. Tarif di Jakarta dibedakan menjadi tujuh kategori pelanggan. Pelanggan di kategori teratas membayar 14 kali lebih mahal daripada kategori terendah:Dengan porsi konsumsi air yang lebih besar, 6% konsumen terkaya menyubsidi 60% pelanggan air yang miskin dengan porsi konsumsi air yang rendah. Pada tahun 2010, pelanggan di Kategori IVa membayar 9880 Rupiah (USD 1.00) per m, sedangkan sebagian besar
konsumen miskin di Kategori II hanya membayar 1050 Rupiah (USD 0.11) per m. Pada tahun 2006, tarif air rata-rata tahun 2006 sekitar 6000 Rupiah (USD 0.62). Sebagai perbandingan, harga air adalah 7020 Rupiah (USD 0.73) tahun 2007.
Defisit antara tarif air dan imbalan air. Ada dua masalah dengan sistem penagihan ini: Pertama, imbalan air disesuaikan dengan inflasi dan secara otomatis naik setiap enam bulan, sedangkan kenaikan tarif air harus disetujui oleh DPRD. Usai krisis Asia Timur, DPRD membekukan tarif air dan menciptakan defisit bagi Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) pada paruh akhir 1998. Kedua, semakin banyak
penduduk miskin yang tersambung, semakin rendah tarif rata-rata yang diterima karena mengikuti struktur tarif yang ada. Mitra kontrak perusahaan swasta, PAM Jaya, menerima pendapatan yang lebih tinggi dari pelanggan komersial dan pelanggan kaya daripada pelanggan miskin. Semakin banyak orang miskin yang tersambung oleh operator swasta, semakin besar defisit yang dialami perusahaan induk mmilik negara.
Untuk setiap pelanggan miskin baru, perusahaan harus membayar imbalan ke perusahaan swasta lebih mahal daripada tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. PAM Jaya lantas menyarankan agar perusahaan swasta tidak menyambungkan pipa air ke penduduk miskin dengan mengusahakan "komposisi sambungan berimbang" sehingga tidak membebani anggaran provinsi DKI Jakarta. Antara tahun 1998 dan 2004, hanya 25%