Masyarakat Hukum Adat Rongi
Parabela adalah sebutan untuk pemimpin atau ketua dari perangkat adat Rongi yang disebut dengan Sara Kadie Rongi. Perangkat adat tersebut secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu Sara Adati dan Sara Hukumu. Pembagian Sara Adati dan Sara Hukumu didasari oleh kepentingan duniawi dan spiritual. Urusan ada yang berhubungan dengan duniawi seperti masalah tanah dan sumber daya alam
akan diurus oleh perangkat adat Sara Adati. Sementara itu, Sara Hukumu akan lebih banyak mendampingi Parabela mengurus persoalan spiritual MHA Rongi, seperti ibadah dan ritual-ritual tertentu. Pemilihan kedua perangkat adat tersebut dilakukan sendiri oleh Parabela dengan meminta pertimbangan dari tetua adat, termasuk Kayaro yang merupakan mantan Parabela.
Seoarang Parabela yang menjadi pemimpin MHA Rongi haruslah memenuhi kriteria tertentu kriteria utama menjadi Parabela haruslah memiliki garis keturunan dan mewarisi darah dari Parabela sebelumnya. Namun demikian, seorang anak atau keturunan dari Parabela tidak secara otomatis dapat memegang jabatan sebagai Parabela sebab Parabela tersebut akan dipilih langsung oleh MHA Rongi. Seorang Parabela juga
harus memahami hukum adat Rongi secara substansial. Selain itu, seorang calon Parabela juga harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan seperti amembali (sakti), atomaeka (wibawa), aumane (berani), akoadati (beradat), atoamsiaka (disegani), atobungkale (terbuka), dan akosabara (kesabaran). Apabila calon Parabela telah memenuhi syarat-syarat tersebut, pemilihan
mereka akan melalui persetujuan tetua adat terlebih dahulu, terutama Kayaro yang merupakan mantan Parabela.
Di samping itu, seorang Parabela hanya boleh seorang laki-laki. Namun demikian, sebelum mencalonkan diri menjadi Parabela, mereka harus memiliki istri terlebih dahulu. Seseorang yang belum memiliki istri tidak diperbolehkan menjadi Parabela. Begitu pula bagi Parabela yang istrinya meninggal, ia harus rela melepas jabatannya sebagai Parabela. Hal itu jelas menunjukkan posisi perempuan sangat penting
untuk menentukan lelaki Rongi berpeluang menjadi Parabela atau tidak. Sebab, ketua hendak dikukuhkan menjadi Parabela, ia harus memperoleh restu dari istrinya terlebih dahulu. Hal itu bagi MHA Rongi sangat penting mengingat mereka tidak mungkin memilih pemimpin adat yang sebelumnya belum berpengalaman dalam memimpin keluarga.
Mula-mula, sebelum Parabela baru dikukuhkan, Parabela sebelumnya harus melakukan kegiatan peramalan (kelola) terlebih dahulu. Apabila tetua adat merasa bahwa kilala-nya baik, maka yang bersangkutan akan dikukuhkan menjadi Parabela setelah sebelumnya memperoleh persetujuan istri. Apabila istri tidak menyetujui, maka pengukuhan Parabela akan dibatalkan.
Sementara untuk durasi atau lamanya jabatan sebagai Parabela, MHA Rongi tidak memiliki batasan tertentu. Seorang Parabela bisa mengundurkan diri apabila memang merasa sudah tidak mampu lagi menjadi Parabela, seperti kondisi kesehatan yang tidak lagi memungkinkan. Namun demikian, anggota MHA Rongi akan menolaknya apabila dirasa sang Parabela masih di rasa mampu menjalankan pemerintahan adat di perkampungan mereka.
Selain itu, MHA Rongi juga bisa meminta Parabela yang ada untuk mundur dari jabatannya apabila istri Parabela tersebut telah meninggal dunia. Tanda-tanda alam juga digunakan sebagai indikator apakah pemerintahan Parabela yang ada masih layak untuk dilanjutkan atau tidak. Tanda-tanda alam itu meliputi bencana alam dan gagal panen yang menimpa MHA Rongi. Hal itu pernah
terjadi di akhir masa pemerintahan Kesultanan Buton atau sekitar tahun 1960-an. Beberapa hari setelah Parabela terpilih, MHA Rongi mengalami gagal panen. Ketua adat dengan didukung oleh masyarakat Rongi kemudian meminta Parabela yang menjabat untuk meletakkan jabatannya.
Parabela dalam struktur adat MHA Rongi memiliki tugas dan fungsi pokok, terutama untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat Rongi. Penjelasan lebih detail tentang tugas dan fungsi mereka adalah sebagai berikut:
Parabela disebut sebagai pemimpin atau ketua sekaligus pemangku adat tertinggi dalam sturktur adat MHA Rongi. Parabela akan bertindak sebagai wakil masyarakat dalam berbagai macam kepentingan, termasuk menjaga hubungan MHA Rongi dengan pihak luar;
Parabela haruslah seorang yang memiliki pengetahuan tentang adat Rongi secara mendalam. Dalam praktiknya, Parabela akan bertugas untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat Rongi terkait sejarah, hutan adat (kaombo), serta larangan dan sanksi dalam hukum adat Rongi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pengetahuan yang mendalam tentang adat Rongi tentu amat diperlukan
Tugas atau fungsi lain Parabela adalah sebagai mediator dalam berbagai sengketa atau persoalan yang dialami oleh anggota MHA Rongi. Sengketa yang paling umum dialami oleh MHA Rongi biasanya berkaitan dengan penguasaan tanah.
Meskipun Parabela memilki kekuasaan yang tertinggi menyangkut hajat hidup MHA Rongi, Parabela tidak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil atas dasar pertimbangan pribadi sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu oleh perangkat adat sebelum diumumkan ke seluruh anggota MHA Rongi. Parabela juga dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan
pendapat perangkat desa lain seperti Moji, Wati, dan Pande. Hal yang paling utama dalam pengambilan keputusan itu haruslah dilakukan dengan transparan dan tidak ditutup-tutupi dari apa pun atau disebut dengan istilah atobungkale. Transparansi tersebut penting dilakukan terutama yang berkaitan dengan keputusan adat tertinggi atau unano kabotoki.
Sementara itu, apabila permasalahan yang hendak dipecahkan Parabela tergolong rumit, maka musyawarah yang melibatkan seluruh perangkat adat perlu dilakukan di rumah Parabela. Apabila permasalahan tersebut belum juga menemukan titik terang, maka Parabela dapat melakukan musyawarah lanjutan di Baruga yang merupakan tempat pertemuan seluruh perangkat dan tokoh adat. Musyawarah tersebut
akan dihadiri oleh perangkat adat, tokoh adat, Kayaro, dan pihak-pihak yang bertikai. Semua peserta musyawarah memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka.
Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, Parabela juga memiliki kewenangan dalam pengaturan tanah dan sumber daya alam. Hak ulayat tersebut dinilai mengandung dimensi hukum perdata seperti kepemilikan bersama dalam MHA Rongi sekaligus hukum publik yang berisi kewenangan dalam mengatur masyarakatnya sendiri. Secara tidak langsung, Parabela juga memiliki kewenangan untuk menyentuh dimensi hukum perdata dan hukum publik tersebut.
Dalam dimensi hukum perdata, Parabela pernah mewakili MHA Rongi dalam penandatanganan akta untuk memberikan tanah wakaf dalam wilayah adat Rongi seluas 50 meter dan dibangun fasilitas pendidikan di Rongi yang saat ini telah didirkan sebuah sekolah dasar di tanah wakaf tersebut. Pada tahun 2010, Parabela juga pernah menjadi wakil MHA Rongi untuk pengajuan gugatan terkait
sengketa batas wilayah adat antara Desa Sandang Pangan dengan Desa Hendea. Dalam pengajuan banding atas putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 27/Pdt/G/2010/PN Baubau pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Parabela juga bertindak sebagai wakil MHA Rongi.
Sementara itu, dalam dimensi hukum publik, Parabela memiliki wewenang untuk mengatur masyarakatnya sendiri serta pemberian penguasaan atau pemanfaatan tanah dan sumber daya alam kepada MHA Rongi maupun pihak di luar MHA Rongi. Secara lebih jelas, kewenangan Parabela dalam dimensi hukum publik adalah sebagai berikut:
a. Mengeluarkan izin penguasaan dan pemanfaatan tanah serta menetapkan status hak penguasaan tanah dalam MHA Rongi;
Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rongi memiliki praktik-praktik lokal sendiri dalam mengatur pemanfaatan tanah, hutan adat (kaombo) dan sumber daya air yang ada. Peraturan-peraturan itu harus dipenuhi oleh segenap anggota MHA Rongi di bawah kepemimpinan Parabela.