Pemilihan umum federal Jerman 2017
Pemilu Jerman 2017 merupakan pemilihan umum ke-19 di era Republik Federal Jerman yang diselenggarakan pada Minggu, 24 September 2017. Pemilu ini diadakan dalam rangka untuk memilih para anggota Bundestag atau parlemen. Kemudian Bundestag akan memilih siapa kanselir yang akan menjabat di Jerman selama 4 tahun ke depan dari 2017 hingga 2021.
Sistem pemilu Indonesia berbeda dengan sistem pemilu di Jerman. Jika di Indonesia, setiap warga dapat memilih pemimpin tertingginya (presiden) secara langsung, Jerman tidaklah demikian. Hal itu karena sistem politik di Jerman menganut sistem tidak langsung. Warga Jerman yang memiliki hak pilih tidak dapat memilih kanselir, melainkan pemilihan dilakukan melalui Bundestag atau lembaga perwakilan.
Pada pemilu Jerman, setiap warga yang telah memiliki hak pilih akan mendapatkan dua kartu suara. Suara pertama memilih langsung kandidat dari daerah pemilihan. Kandidat dengan suara terbanyak akan mendapatkan satu kursi di Bundestag yang baru. Sedangkan pada suara kedua (Zweitstimme) pemilih akan memilih langsung suatu partai. Partai dengan jumlah minimal 5% kemudian akan menempati kursi di Bundestag. Jumlah
kursi yang didapatkan oleh suatu partai tergantung dari kontribusi suara yang mereka dapatkan. Dibandingkan suara pertama, suara kedua lebih penting karena menentukan komposisi kursi di Bundestag.
Setelah anggota Bundestag terpilih, mereka kemudian akan menjadi penentu terhadap siapa kanselir Jerman yang akan terpilih. Penentuan kanselir dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dilakukan maksimal sebulan setelah pemilihan umum Bundestag dilaksanakan.
Sebelum penentuan siapa kanselir Jerman yang akan terpilih menjabat pada 2017-2021, terdapat serangkaian kegiatan pemilu. Berikut adalah rangkaiannya:
Pada 26 Maret 2017 diadakan pemilu parlemen pertama di negara bagian kecil Saarland, di bagian Barat Jerman. Pada rangkaian ini Partai Kristen Demokrat (CDU) di bawah Kanselir Angela Merkel berhasil mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah suara sebanyak 40% suara. Keberhasilan kubu ektrem Alternative für Deutschland (AfD) dalam meraih suara sebanyak 6.2% membuat partai tersebut mampu menempatkan wakilnya di parle. Partai Christian Democratic Union (CDU) dengan
calonnya Daniel Günther berhasil mendapatkan suara sebesar 32%. Partai Sosial Demokrat (SPD) memperoleh 27%, AfD memperoleh 5% dan adapun Partai Sosial Demokrat (SPD) kehilangan banyak suara.
Seminggu kemudian pemilu parlemen diadakan kembali, tepatnya pada 14 Mei 2017 di Nordrhein Westfalen (NRW). NRW merupakan negara bagian Jerman yang memiliki jumlah populasi penduduk terbanyak, yakni sebesar 17.5 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk di NRW membuat semua partai berusaha untuk menarik simpati di sana. Selain itu populasi penduduk di NRW juga menjadikan negara bagian tersebut dijadikan sebagai ukuran hasil pemilu tingkat federal.
Pada 19 Juni semua partai di Jerman harus sudah mengajukan nama kandidat untuk didaftarkan pada pemilu. Pendaftaran dilakukan paling lambat pada pukul 6 sore waktu Jerman. Pada pemilu kali ini tercatat ada 51 partai yang telah mendaftar.
Tidak semua partai yang mendaftar diperbolehkan mengikuti pemilu. 7 Juli adalah keputusannya. Ketua pemilu Jerman 2017, Roderich Egeler akan mengumumkan partai mana yang berhak melaju ke babak berikutnya. Jika ada partai yang tidak terima dengan hasil keputusan, mereka dapat mengajukan protes kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu maksimal 4 hari.
Sebulan kemudian tepatnya pada 17 Juli 2017, semua partai politik hanya punya waktu hingga 69 hari sebelum pemilu untuk menentukan calon mana yang akan dimasukkan ke dalam daftar dan berada di wilayah mana. Wakil partai ini tidak hanya tercantum di satu daftar, melainkan pada dua daftar kertas suara.
Kampanye kemudian berlangsung selama 6 pekan sejak 13 Agustus 2017 dengan syarat tertentu, yakni kampanye hanya dapat dilakukan dengan menempelkan poster kampanye di jalan atau menayangkan iklan di televisi.
Lalu pada 20 Agustus 2017 disusunlah daftar tentang nama-nama warga yang berhak memilih. Berbeda dengan Indonesia yang mensyaratkan pemilih berusia minimal 17 tahun, di Jerman seorang pemilih harus berusia di atas 18 tahun. Pada pemilu edisi kali ini tercatat bahwa jumlah warga yang mempunyai hak pilih semuanya berjumlah 61.5 juta jiwa.
Bulan pemilihan umum tiba. Sebelum pemilu dilaksanakan, pada 3 September 2017, pemerintah Jerman mengirimkan kartu hak pilih kepada pemilik hak suara lewat pos. Jika ada warga yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar atau belum menerima kartu hak pilih dapat melapor. Jika ada warga yang ingin memberikan suara lewat pos, mereka juga bisa meminta agar kertas suara dikirim ke alamatnya.
Kurang dari seminggu sebelum pemilu, yakni 18 September 2017, dilakukanlah persiapan TPS (Tempat Pemungutan Suara). Tak hanya mempersiapkan kertas suara, bilik tempat mencoblos dan kotak-kotak untuk mentranspor dokumen, pemerintah setempat juga turut andil dalam memberikan informasi kepada warga tentang lokasi TPS. 36 jam sebelum TPA dibuka, para penduduk masih bisa melakukan registrasi.
Puncak pemilu terjadi pada 24 September 2017. TPS pun buka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Setelah pemilu selesai, Kantor Komisi Pemilu kemudian melakukan quick count dan hasil penghitungan awal akan diumumkan pada malam harinya.
Keesokkan harinya, yakni pada 25 September 2017 hasil akhir pemilu diumumkan. Wakil partai berpeluang dapat kursi di Bundestag jika ia kalah di wilayahnya. Namun jika ia menang maka ia secara otomatis menjadi wakil partai di tingkat regional.
Tugas untuk anggota parlemen yang terpilih datang pada Oktober 2017. Bundestag yang terpilih harus melakukan sidang maksimal sebulan setelah pemilu atau 24 Oktober 2017. Inilah sidang pertama parlemen yang ke-19. Dalam sidang mereka melakukan perundingan dalam membentuk koalisi pemerintahan kemudian melakukan pemungutan suara untuk menentukan siapa kandidat yang akan menjadi kanselir Jerman 2017-2021.
Dua bulan setelah pemilu adalah masa untuk melakukan protes bagi warga yang tidak terima dengan hasil pemilu. Tak hanya warga yang telah memberikan suara saja, melainkan pengamat pemilu, ketua parlemen dan Ketua Komisi Pemilu juga berhak untuk melakukan protes jika terdapat hal yang tak diinginkan.