Kongres Partai Buruh Korea ke-6
Ketika kongres, Kim Il-sung menekankan pentingnya "mencapai tujuan penyatuan tanah air yang telah menjadi keinginan terbesar seluruh rakyat adalah tugas paling penting yang dihadapi Partai". Ia mengingatkan peserta kongres bahwa mungkin Korea tidak akan pernah bisa bersatu lagi karena hubungan di antara negara-negara besar. Kim Il-sung menyerukan pembentukan "Republik Demokrasi Konfederal
Koryo" (DCRK), pemerintahan gabungan Korea Utara dan Korea Selatan. DCRK akan diperintah oleh sebuah Kongres Tertinggi Republik Konfederal, yang beranggotakan perwakilan dari Korea Utara dan Korea Selatan. Kongres akan memilih Presidium, sebagai lembaga eksekutif. Pada sistem ini, Korea Selatan akan tetap kapitalis dan Korea Utara sosialis. Namun, PBK menginginkan tiga syarat agar Korea Utara bergabung dengan
DCRK: (1) Demokratisasi sosial Korea Selatan, pemakzulan penguasa saat ini, pencabutan Undang-undang Anti-Komunis dan Keamanan Nasional dan penggantian rezim militer menjadi negara demokratis sesuai dengan kehendak rakyat; (2) Mengurangi ketegangan antarnergara dengan perjanjian gencatan senjata dan perdamaian; (3) Mengurangi pengaruh Amerika di wilayah tersebut, membuka kemungkinan perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat jika mereka mendukung reunifikasi korea.
Kongres ke-6 menandakan partai mulai meninggalkan komunisme ortodoks, dengan menjadikan Juche sebagai ideologi utama dibanding Marxisme-Leninisme; dalam hubungan luar negeri, kebijakan nasional lebih diprioritaskan daripada internasionalisme proletar. Menurut analis politik Kim Nam-sik, "Perubahan ini menandai ditinggalkannya prinsip-prinsip dasar dari komunisme, dan orientasi baru untuk masa depan Korea Utara pada tahun 1980-an."
Berbeda dengan negara sosialis lainnya (yang menjunjung tinggi keyakinan komunis ortodoks bahwa massa adalah tuan dari perkembangan sejarah), ideologi PBK menegaskan bahwa massa hanya dapat melakukan perubahan revolusioner melalui seorang pemimpin. Sementara negara sosialis lainnya sering menekankan tokoh sejarah tertentu, karena beban masih diberikan kepada rakyat. sebaliknya di Korea
Utara "tugas revolusi agung dari kelas pekerja diinisiasi dan dipimpin oleh Pemimpin dan selesai di bawah kepemimpinan Pemimpin saja." Dari perspektif ini, tugas revolusi yang diberikan kelas pekerja oleh rezim sosialis menjadi tanggung jawab dari pemimpin Korea Utara. Di Korea Utara, Kim Il-sung dianggap sebagai "Pemimpin Besar" dengan peran yang menentukan, ia sering
disebut oleh media resmi sebagai orang yang mendirikan PBK dan pembuat gagasan Juche. Karena ini, Kim Il-sung tidak "secara terpilih" menjadi Sekretaris Jenderal PBK; namun diberikan kepadanya oleh hak ilahi.
Sementara Korea Utara telah mulai meninggalkan kebijakan luar negeri berdasarkan internasionalisme proletar di tahun 1966, PBK tidak pernah secara eksplisit memutuskan diri dari internasionalisme proletar seperti yang terjadi pada Kongres ke-6. Secara teori, partai komunis mendukung kebijakan yang berkontribusi terhadap revolusi dunia. Rezim komunis tidak pernah mewujudkan ide ini secara ideal;
pada tahun 1950-an, perpecahan ideologi dalam gerakan komunis membuat itu semua menjadi tidak mungkin. Mulai tahun 1966 dan seterusnya, Korea Utara memperkuat hubungan dengan negara-negara netral selama Perang Dingin. Internasionalisme proletar diganti dengan kebijakan luar negeri independen; Jika negara sosialis dan negara non-sosialis berperang, Korea Utara bisa (secara teori) mendukung negara
non-sosialis jika memberi manfaat bagi Korea Utara. Pada Kongres ke-6, Kim Il-sung menekankan lebih pentingnya untuk menjalin hubungan dengan negara Dunia Ketiga daripada kesatuan di kubu sosialis. Sementara Korea Utara berpendapat bahwa kemerdekaan dan internasionalisme proletar tidak eksklusif, tidak seperti komunis ortodoks pada umumnya.