Cornell Paper
peragaan-peragaan militer akan dipertunjukkan oleh para prajurit terjun payung, unit-unit kavaleri, dan pasukan-pasukan lapis baja. Setelah mengamankan dukungan dari beberapa perwira Angkatan Udara, kelompok ini memutuskan untuk menjadikan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma sebagai tempat evakuasi Presiden Soekarno. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan dari kelompok-kelompok pemuda PKI untuk
mengamankan fasilitas-fasilitas militer di sekitar ibu kota Anderson dan McVey berteori pada malam Kamis, 30 September dipilih sebagai "hari-H" karena "dalam kepercayaan tradisional Jawa, kekuatan-kekuatan magis sedang jauh, dan kekuata-kekuataan spiritual dapat dengan mudah terkumpul untuk mendukung". Mereka menemukan bukti bahwa setidaknya dua orang pemimpin senior selain Soekarno
dievakuasi ke Halim: Marsekal Omar Dani, Panglima Angkatan Udara, dan D.N. Aidit, Ketua Umum CC PKI. Kehadiran Aidit diusulkan oleh Anderson dan McVey sebagai "bukti kepada Presiden bahwa PKI secara langsung terlibat dan tersangkut dalam urusan ini, sehingga jika ia ingin tetap melanjutkan kebijakan-kebijakannya yang "pro- " dan kedekatannya dengan PKI, [...] ia tak akan punya pilihan lain selain mengumumkan ketidaksetujuannya terhadap Dewan Djenderal".
Kedua peneliti itu menitikberatkan fakta bahwa pada pengumuman pada 1 Oktober pagi, Untung berulang kali menyatakan bahwa Gerakan 30 September hanyalah suatu urusan "rumah tangga" Angkatan Darat, sehingga mereka tidak menemukan alasan yang sahih untuk memberlakukan pengetatan kendali terhadap pers, ataupun mobilisasi besar-besaran. Pada pengumuman itu sendiri, Untung meyakinkan para
pendengarnya bahwa "semua partai politik, organisasi massa, surat kabar, dan majalah dapat terus berfungsi seperti biasa" sampai tiba masanya untuk mereka "mengumumkan kesetiaan mereka pada Dewan Revolusi Indonesia".
Takut melepaskan kartu-kartu politiknya, Soekarno menolak untuk memutuskan apapun sampai ia dapat mengontak sekutu-sekutu politik dan penasihat-penasihatnya. Tanpa alasan yang terang untuk meragukan Presiden atau kendalinya terhadap ibu kota, Untung dan anak buahnya memperbolehkan Soekarno untuk berkomunikasi lewat para pembawa pesan. Salah satu
pembawa pesan tersebut menyampaikan pesan yang dibacakan lewat Radio Republik Indonesia (RRI) pada pukul 13.15 WIB, berisi pesan bahwa Soekarno bukanlah sandera dari gerakan Untung. Pesan ini dianggap "lebih sarat maknanya daripada apapun yang dapat dikatakan oleh Untung langsung", karena ditandatangani oleh panglima pasukan pengamanan presiden. Pesan-pesan juga disampaikan pada Mayor Jenderal
Pranoto Reksosamudro, yang menjabat jabatan lama Jenderal Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, Panglima Daerah Militer Jayakarta sekaligus perwira militer yang bertanggungjawab atas garnisun ibu kota, untuk datang ke Halim dan merundingkan struktur kepemimpinan Angkatan Darat yang baru.
Seorang lagi pembawa pesan menemui Panglima Cadangan Strategis Mayor Jenderal Soeharto, yang telah mengambil alih kendali atas Angkatan Darat dan orang yang diduga berusaha dihindari oleh Presiden Soekarno karena "pemikirannya yang independen dan kepribadiannya yang mengesankan". Soeharto kemudian memerintahkan baik Pranoto maupun Umar untuk tidak pergi ke Halim, dan para peeliti percaya
bahwa Soekarno kemudian menyadari Soeharto akan mencurigainya sebagai dalang di balik peristiwa ini. Setelah mengambil alih kantor pusat RRI dan mengamankan ibu kota Jakarta, Soeharto mengeluarkan ultimatum kepada kelompok Untung di Halim. Soekarno memutuskan untuk menuju Istana Bogor setelah menolak saran Untung untuk mengikuti kelompoknya ke markas Divisi Diponegoro di Semarang; di Bogor,
Presiden diletakkan di bawah penjagaan ketat Angkatan Darat. Meskipun ia sendiri tak diperbolehkan untuk melakukan siaran secara langsung, Soeharto mengumumkan bahwa Angkatan Darat bersumpah setia kepada sang Presiden. Soekarno sendiri pada akhirnya sepakat untuk memberikan Soeharto "kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan". Menjelang 5 Oktober, Angkatan Darat telah berhasil menumpas seluruh sisa-sisa perlawanan di Jawa Tengah.
Pada 2 Oktober, surat kabar "Harian Rakjat" yang berafiliasi pada PKI menerbitkan sebuah editorial yang kelak akan digunakan sebagai bukti bahwa PKI berada di balik upaya kudeta yang dilakukan oleh Untung dan anak buahnya. Anderson dan McVey menyatakan bahwa "Harian Rakjat" "membanggakan editorial-editorial mereka yang ditulis dengan baik dan disusun dengan rapi", namun yang satu ini
"tidak memiliki gaya maupun sentuhan khas sedikitpun". Para peneliti itu percaya bahwa editorial yang "begitu ragu-ragu sehingga tampak bodoh" itu ditulis dan disediakan langsung oleh Angkatan Darat sebagai wadah untuk menyalahkan PKI atas Gerakan 30 September. Sejak upaya kudeta tersebut, Anderson dan McVey menyatakan bahwa Angkatan Darat cukup berhasil mengambinghitamkan PKI karena
"pucuk pimpinan PKI yang benar-benar terlibat, betapapun runyam, dan karena pihak yang berkuasa pada saat itu benar-benar ingin memercayainya, karena pada masa yang lampau, mereka amat menakuti kemungkinan PKI berkuasa".
Sebagai kesimpulannya, Anderson dan McVey menulis, "(kajian ini) bukanlah wadah yang tepat untuk menyigi detail pembantaian komunis yang kelak terjadi setelah kudeta Angkatan Darat pada 1 Oktober." Walau begitu, mereka percaya bahwa Gerakan 30 September menjadi dasar dari munculnya "fenomena politik yang terpisah" meskipun "berkelindan erat". Tesis ini dipaparkan karena terjadinya vakum
kekerasan secara tiba-tiba pada Oktober 21, ketika elemen-elemen pemuda PKI bentrok dengan Resimen Para Komando Angkatan Darat di Kabupaten Boyolali.
Teori alternaif pertama tentang Gerakan 30 September adalah "kudeta komunis". Istilah ini digunakan oleh Angkatan Darat untuk mengambinghitamkan PKI (dan dalam beberapa kasus, Menteri Luar Negeri Soebandrio) yang dikatakan berusaha untuk membentuk satu pemerintahan boneka yang akan dikendalikan oleh PKI. Meski begitu, Anderson dan McVey meragukan gagasan bahwa PKI akan menggunakan jalan
kekerasan untuk mengambil alih kendali kekuasaan, karena akan "mempertembungkan mereka dengan Angkatan Bersenjata yang lebih kuat dan akan menyebabkan Presiden (Soekarno) bersekutu dengan militernya". Menurut dua peneliti itu, mereka mempertimbangkan tiga motif utama jika teori ini benar:
Mereka berpendapat bahwa PKI, di bawah pimpinan Aidit, tidak akan mempertaruhkan reputasi mereka untuk sebuah upaya yang bisa jadi akan gagal total.
Teori kedua adalah bahwa alih-alih mendalangi Gerakan 30 September secara langsung, "PKI berperan dalam meyakinkan Presiden Soekarno, langsung maupun tidak, untuk menyingkirkan secara massal musuh-musuhnya (dan mereka) di tubuh angkatan bersenjata". Gerakan itu kemudian akan didalangi oleh sang Presiden secara langsung, berdasarkan motif menyingkirkan para petinggi Angkatan Darat yang menolak gagasannya
tentang sebuah negara berdasar Nasakom. Anderson dan McVey meragukan teori ini dengan cara menguraikan ancaman-ancaman yang telah diketahui terhadap kekuasan Soekarno sebelum meletusnya Gerakan 30 September, dan menemukan hawa asumsi utamanya, "bahwa kegagalan Soekarno untuk mengendalikan kepemimpinan angkatan bersenjata secara penuh dalam beberapa tahun terakhir",
hanyalah sebuah simpulan yang samar-samar. Mereka kemudian mempertanyakan mengapa sang Presiden akan memutuskan untuk menculik dan membunuh para jenderal "dengan begitu kentara dalam sudut pandang politis" jika ia berwenang memecat mereka secara langsung. Dalam pendapat Anderson dan McVey, "Soekarno menempatkan dirinya dalam posisi luar biasa sulit di Halim dan menghabiskan sehari penuh di sana, kebingungan tanpa arah".