Referendum Negara Vietnam 1955
Referendum Negara Vietnam 1955 menentukan masa depan bentuk pemerintahan dari Negara Vietnam, negara yang merupakan cikal bakal Republik Vietnam (secara luas dikenal sebagai Vietnam Selatan). Referendum ini menjadi pertarungan antara Perdana Menteri Ngô nh Dim, yang mengajukan bentuk pemerintahan republik, melawan mantan kaisar yang bernama Bo i. Bo i telah turun tahta sejak 1945 dan pada waktu itu memegang
jabatan kepala negara. Meskipun perhitungan yang diumumkan menunjukkan Dim memenangi pemilihan dengan 98.2% suara, referendum ini dikotori oleh kecurangan pemungutan suara. Di ibu kota, Saigon, Dim mendapatkan lebih dari 600.000 suara, meskipun hanya ada 450.000 orang yang masuk ke daftar pemilih. Dia mengumpulkan perhitungan melampaui 90% dari pemilih yang terdaftar, bahkan di kawasan pedalaman yang kelompok oposisi mencegah pemungutan suara.
Referendum ini merupakan fase terakhir dalam perebutan kekuasaan antara Bo i dan perdana menterinya. Bo i tidak menyukai Dim dan beberapa kali mencoba untuk melemahkannya, menunjuknya hanya karena dia sebagai penghubung untuk bantuan Amerika. Pada waktu itu, negara ini sedang mengalami masa ketidakamanan, sebagaimana Vietnam untuk sementara dipecah
sebagai hasil dari Kesepakatan Jenewa 1954 yang menghentikan Perang Indochina Pertama. Negara Vietnam menguasai setengah negara bagian selatan, menunda pemilihan nasional yang dimaksudkan untuk menyatukan kembali negara ini di bawah pemerintahan umum. Ditambah lagi, Vietnamese National Army tidak menguasai penuh bagian selatan Vietnam; sekte keagamaan Cao ài dan Ha Ho menjalankan administrasi mereka sendiri di
daerah mereka didukung oleh tentara swasta, sementara Bnh Xuyên mengatur sindikat kriminal menguasai jalan-jalan di Saigon. Meskipun ada gangguan dari kelompok-kelompok ini, Bo i, dan bahkan pejabat Perancis, Dim berhasil menaklukkan tentara swasta dan mengkonsolidasikan kekuasaan pemerintah atas negara tersebut pertengahan 1955.
Atas kesuksesannya Dim mendapat keberanian dan mulai merencanakan kejatuhan Bo i. Dia menjadwalkan referendum pada tanggal 23 Oktober 1955 dan memaksa Bo i keluar dari panggung politik, menghalangi usaha dari bekas kaisar itu untuk menggelincirkan pemungutan suara. Pada masa menjelang pemungutan suara, kampanye untuk Bo i dilarang, sementara kampanye Dim berfokus pada serangan personal terhadap
Bo i. Ini termasuk kartun pornografi dari kepala negara itu dan rumor yang menyebutkan bahwa kekuasaan dia tidak sah dan penghubungan dia terhadap beberapa gundik. Media yang dikuasai pemerintah melancarkan serangan polemik kepada Bo i, dan polisi dari pintu ke pintu mengingatkan masyarakat akan konsekuensi jika tidak mau memilih. Setelah saudaranya
Ngô nh Nhu dengan sukses mencurangi pemungutan suara, Dim mengumumkan dia sebagai presiden dari negara yang baru dibuat Republik Vietnam.
Kekalahan Tentara Perancis di in Biên Ph pada 1954, diikuti oleh Persetujuan Jenewa, mengarah kepada pembagian Vietnam. Negara Vietnam yang didukung Perancis dipimpin oleh Kaisar Bo i, untuk sementara waktu menguasai bagian selatan dari garis paralel ke-17. Viet Minh H Ch Minh menguasai bagian utara atas nama Republik Demokratik Vietnam, yang H Ch Minh umumkan pada 1945. Persetujuan
menyatakan bahwa pemilihan berskala nasional akan dilaksanakan pada 1956 untuk menyatukan negara di bawah pemerintahan umum. Pada Juli 1954, selama masa transisi, Bo i menunjuk Dim sebagai Perdana Menteri Negara Vietnam.
Pada 11 Oktober 1954, perbatasan ditutup oleh International Control Commission (Komisi Kontrol Internasional), setelah selama 300 hari di kedua belah negara diperbolehkan melintas secara bebas. Di bawah Persetujuan Jenewa, personel militer anti-komunis diharuskan mengungsi ke selatan, sementara pasukan komunis dipindahkan ke utara. Masyarakat sipil boleh berpindah ke tempat yang mereka inginkan dengan bebas. Selama 300 hari, Dim
dan penasihat dari CIA Amerika Serikat Kolonel Edward Lansdale melancarkan kampanye untuk meyakinkan masyarakat untuk pindah ke Vietnam Selatan. Kampanye khususnya ditujukan kepada Katolik Vietnam, yang akan memberikan basis kekuatan untuk Dim pada tahun-tahun berikutnya, dengan menggunakan slogan "Tuhan telah pergi ke selatan". Antara 800000 dan 1000000 orang berpindah ke selatan, sebagian besar Katolik. Di awal 1955, Indochina Perancis dibubarkan, meninggalkan Dim dalam kekuasaan sementara di selatan.
Pada waktu itu, Dim memiliki kewenangan yang sedikit di luar gerbang istananya. Bo i memiliki kepercayaan yang kecil untuknya dan memberikan dukungan yang sedikit-pasangan ini telah berselisih di masa lalu, dengan Diem mengundurkan diri sebagai Menteri Dalam Negeri Bo i dua dekade sebelumnya, menganggap kepala negara itu lemah dan tidak efektif. Banyak
sejarawan mempercayai bahwa Bo i boleh jadi memilih Dim atas kemampuan yang terakhir ini untuk menarik dukungan dan pendanaan Amerika Serikat. Selama masa transisi, French Expeditionary Corps mempertahankan keberadaannya di Vietnam Selatan. Hal ini berujung pada ketegangan antara Perancis dan Negara Vietnam. Dim, seorang nasionalis yang penuh semangat, membenci Perancis, yang membalasnya dengan berharap dia gagal, bahkan menyerukan penurunannya dalam beberapa kesempatan.
Dim menghadapi tantangan untuk kewenangannya dari empat kelompok lain. Sekte keagamaan Ha Ho dan Cao ài memiliki tentara swasta yang menguasai Delta Mekong dan daerah di barat Saigon berturut-turut. Bnh Xuyên adalah kelompok kriminal yang terorganisasi dan bersenjata yang menguasai sebagian besar Saigon dengan tentara swasta sebesar 40.000 orang, sementara
Vietminh masih menguasai sebagian besar daerah pedalaman. Vietnamese National Army (VNA) Dim dipimpin oleh Jenderal Nguyn Văn Hinh, seorang warga negara Perancis yang membenci dan beberapa kali tidak mematuhinya. Bo i menjual izin usaha kepolisian nasional ke Bnh Xuyên, secara efektif memberikan kuasa administratif kepolisian ke tangan sindikat kriminal.
Di tengah tumbuhnya skeptisisme Perancis dan Amerika Serikat atas kemampuannya untuk menyediakan kekuasaan yang stabil, Dim memaksa masalah ini ke puncaknya pada April 1955. Dia memerintahkan Bnh Xuyên untuk melepaskan kekuasaan Kepolisian Nasional dan tunduk kepada perintahnya dengan menggabungkannya ke dalam VNA atau membubarkan dan mengancam menghancurkan mereka jika mereka
menolak. Dia menyogok komandan Ha Ho dan Cao ài untuk bergabung dengan VNA, secara bertahap menghasilkan pembelotan beberapa komandan dan satuan mereka, sementara lainnya melanjutkan untuk memimpin pasukan mereka melawan Saigon. Bnh Xuyên menantang ultimatum Dim. Pada 27 April, VNA memulai Pertempuran Saigon. Setelah pertempuran yang singkat tetapi ganas yang mengakibatkan antara 500 dan
1000 orang tewas dan sekitar 20000 kehilangan tempat tinggal, Bnh Xuyên dapat dihancurkan. Dim mendapatkan kembali kepercayaan Amerika Serikat dan kekuasaan atas kepolisian. Masyarakat banyak gembira memuji Dim dan mencela Bo i, yang telah mencoba untuk menghentikannya di tengah pertempuran untuk mencegahnya dari menaklukkan Bnh Xuyên. Sebagai
tambahan, Jenderal Paul Ely, kepala kehadiran Perancis di Vietnam, mencoba untuk to menghalangi Dim; pasukannya melakukan blokade jalan terhadap VNA dan memberikan intelijen kepada Bnh Xuyên.
Didukung oleh keberhasilannya, dan ditambah meningkatnya rasa benci dia kepada Perancis dan Bo i setelah kegiatan mereka mencegahnya dari pencopotan Bnh Xuyên, Dim semakin percaya diri sebagaimana dia berkeliling mengkonsolidasikan kekuasan yang dia pegang. Pada 15 Mei, Dim menghilangkan posisi Pasukan Pengawal Bo i; pasukannya yang berjumlah 5000 itu
dimasukkan ke Resimen Infantri 11 dan 42 VNA. Dim mencopoti Bo i dari tanah warisannya yang luas. Pada 15 Juni, Dim membuat Dewan Keluarga Kerajaan di Hu menyatakan bahwa Bo i akan dilucuti dari kekuasaannya, dan bahwa Dim akan dijadikan presiden. Keluarga Bo i mengutuknya atas turun tahtanya dari kepala negara, dan atas hubungannya dengan Perancis