Hukum Singapura
Piagam yang diberikan tidak memiliki kekuasaan legislatif pada Gubernur dan Dewan Prince of Wales Island atau, memang, pada setiap individu atau lembaga. Secara umum kekuasaan untuk membuat undang-undang dipegang oleh mahkamah Agung Pemerintah India dan Parlemen Inggris. Oleh East India Company Act 1813 (juga dikenal sebagai Piagam Kebijakan 1813), Prince of Wales' Pulau itu sendiri telah diberikan keterbatasan
kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan pajak itu memberdayakan untuk retribusi; sesuai dengan kekuatan ini, mengeluarkan sembilan peraturan yang diterapkan kepada Straits Settlements. Namun, pada tanggal 20 juni 1830 East India Company berkurang status Prince of Wales Island dari Presiden untuk Residensi. pulau dengan demikian kehilangan kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk Straits Settlements, daya yang diasumsikan oleh Gubernur Jenderal Bengal. Ia mengeluarkan empat peraturan tersebut berlaku untuk Straits Settlements.
Pada tahun 1833, Kebijakan Pemerintah India 1833 (juga dikenal sebagai Piagam Kebijakan 1833) disahkan oleh Parlemen Inggris untuk pemerintahan yang lebih baik dari East India Company harta. Satu-satunya kekuasaan legislatif dipindahkan ke Gubernur Jenderal India di Dewan, sehingga meresmikan periode Straits Settlements sejarah dikenal sebagai periode "Kebijakan India".
Pengadilan Peradilan direorganisasi oleh Ketiga Piagam Keadilan 12 agustus 1855. Straits Settlements yang sekarang memiliki dua alat Perekam, satu untuk Prince of Wales Island, yang lain untuk Singapura dan Malaka.
Pada tahun 1858 East India Company dihapuskan, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan dipindahkan ke Mahkota bertindak melalui baru-baru ini ditunjuk Sekretaris Negara untuk India. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah India Bertindak 1858. tidak Ada perubahan struktur dari sistem hukum- Gubernur Jenderal India terus membuat undang-undang untuk Straits Settlements.
Sayangnya, banyak Tindakan yang disahkan oleh Gubernur Jenderal selama periode ini tidak relevan dengan the Straits Settlements, dan itu sulit untuk menentukan mana yang berlaku. Situasi ini dapat diperbaiki dengan disahkannya undang-Undang Revisi undang-Undang Ordonansi Tahun 1889 (No. 8 1889) (Ind.), yang diangkat dewan komisaris untuk menyelidiki masalah dan memberdayakan mereka untuk mempublikasikan volume
yang berisi teks dari India Tindakan dianggap tidak berlaku. Setiap Tindakan tidak termasuk berhenti menjadi berlaku segera.
Pada tanggal 1 April 1867, Straits Settlements yang terpisah dari India dan dilantik dengan terpisah koloni Crown sesuai dengan Kebijakan Straits Settlements 1866. Sebuah batasan Dewan Legislatif dengan kewenangan untuk membuat undang-undang telah diatur untuk Straits Settlements. Potongan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Legislatif yang dikenal sebagai "tata cara".
Oleh Mahkamah Agung Tata cara 1868 (S. S.), Pengadilan Peradilan dari Straits Settlements dihapuskan, dan di tempatnya Mahkamah Agung Straits Settlements didirikan. Gubernur dan Penduduk anggota Dewan tidak lagi menjadi hakim Mk.
Juga pada tahun 1878, penyediaan kemudian dikenal sebagai bagian 5 dari undang-undang Hukum Perdata diperkenalkan ke Straits Settlements hukum. ketentuan Yang menyatakan bahwa jika suatu pertanyaan atau masalah yang muncul secara lokal dengan hormat tertentu bernama kategori hukum atau sehubungan dengan mercantile hukum pada umumnya, hukum yang akan diberikan adalah sama seperti yang
diberikan di Inggris pada periode yang sama, kecuali ketentuan lain yang telah dibuat oleh setiap hukum memiliki kekuatan lokal. Hal ini dirasakan penyediaan diperlukan karena Straits Settlements Mahkamah Agung memiliki kecenderungan untuk mengikuti English kasus hukum yang didasarkan pada keberadaan undang-undang yang tidak berlaku di Koloni. Ada juga sentimen umum bahwa hukum umum
harus umum untuk seluruh Kekaisaran. Namun, cara dimana bagian 5 adalah worded menciptakan banyak kesulitan dalam menentukan apakah bahasa inggris tertentu undang-undang yang diterapkan secara lokal. Meskipun perubahan besar untuk penyediaan pada tahun 1979, masalah dengan itu yang tidak terselesaikan sampai itu akhirnya dicabut pada tahun 1993 (lihat di bawah).
Di bawah Pengadilan Tata cara Perubahan Tahun 1885 (S. S.), set-up dari Mahkamah Agung lagi-lagi diubah sehingga sekarang terdiri dari hakim Ketua dan tiga puisne hakim. Pada tahun 1907 yurisdiksi dari Mahkamah Agung diberikan perbaikan besar-besaran. Pengadilan dibagi menjadi dua divisi- Divisi Sipil dan Kriminal Divisi, masing-masing dengan baik asli dan banding
yurisdiksi. Pengadilan distrik dan Polisi Pengadilan, yang menggantikan Pengadilan Hakim, yang juga didirikan. Pengadilan Permintaan, yurisdiksi yang telah berkurang secara drastis pada tahun-tahun selanjutnya, dihapuskan. terakhir perubahan besar dalam sistem pengadilan sebelum Perang Dunia II berlangsung pada tahun 1934 ketika Pengadilan Banding Kriminal, pada
dasarnya merupakan perpanjangan dari Mahkamah Agung yurisdiksi, diciptakan, dan pada tahun 1936 ketika itu dinyatakan bahwa Mahkamah Agung akan terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding.
Selama Perang Dunia II, Singapura jatuh di bawah Pemerintahan Militer Jepang pada 15 Februari 1942. Ada banyak kebingungan ke mana kekuasaan legislatif berbaring, karena ada beberapa pemerintah atau badan-badan militer yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Ini adalah, dalam urutan menurun otoritas, Perintah Tertinggi Selatan Markas Tentara, 25 Markas Tentara, Militer Departemen
Administrasi, Melayu (Melayu) Militer Administrasi Kantor pusat, dan Pemerintah Kota Tokubetu si. Banyak peraturan, undang-undang dan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh semua badan-badan ini melalui Tokubetu si tanpa mengikuti normal rantai komando. Meskipun undang-undang ini sering bertentangan, tubuh yang lebih tinggi dalam hierarki selalu menang.
Jepang menyerah pada tanggal 12 September 1945. Dengan Proklamasi No. 1 (1945), Panglima Tertinggi Sekutu di Asia tenggara yang didirikan Militer Inggris Administrasi yang diasumsikan penuh yudikatif, legislatif, eksekutif dan administratif, wewenang dan tanggung jawab dan konklusif yurisdiksi atas semua orang dan properti di seluruh daerah tersebut Malaya seperti pada waktu tertentu di bawah kendali pasukan di bawah
komandonya. Pernyataan itu juga menyatakan bahwa semua hukum dan adat istiadat yang ada segera sebelum Pendudukan Jepang akan dihormati, kecuali bahwa ada hukum sebagai Kepala Pegawai Negeri Sipil dianggap praktis untuk mengelola selama periode pemerintahan militer. Jika tidak, semua pernyataan dan legislatif enactments dari jenis apapun yang dikeluarkan oleh atau di bawah otoritas Pemerintahan Militer Jepang tidak lagi memiliki efek.
Pemerintahan Militer Inggris diakhiri oleh Proklamasi No. 77 (1946) pada tanggal 18 November 1946, dan dengan efek dari tanggal 1 April, Straits Settlements dibubarkan oleh Straits Settlements (Mencabut) undang-Undang tahun 1946. Oleh Singapura Koloni Order di Dewan 1946, Singapura dilantik sebagai koloni baru di bawah Inggris Pemukiman Tindakan 1887. di Singapura Legislatif Dewan diciptakan dengan kekuasaan untuk mengatur bagi
kedamaian, ketertiban dan pemerintah yang baik dari Koloni. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding dari Straits Settlements menjadi Koloni Singapura Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding.
Pada tahun 1958 Singapura diberikan internal pemerintahan sendiri dan menjadi Negara Singapura. Perubahan ini dimasukkan ke dalam tempat oleh Singapura (Konstitusi) di Dewan 1958 dibuat di bawah kekuasaan yang diberikan oleh Negara Singapura Act 1958. Dewan Legislatif itu berubah menjadi Majelis Legislatif yang terdiri terutama dari anggota terpilih.