Pemerintahan Nasionalis
Dari tahun 1945 sampai 1947, di bawah mediasi Amerika Serikat, khususnya melalui Misi Marshall, pihak Nasionalis dan Komunis sepakat untuk memulai serangkaian pembicaraan damai yang bertujuan membentuk pemerintahan koalisi. Kedua pihak sepakat membuka pembicaraan multipartai untuk reformasi politik pasca-Perang Dunia II melalui Konferensi Konsultatif Politik. Hal ini tercantum dalam Perjanjian Sepuluh Kembar.
Perjanjian ini dilaksanakan oleh Pemerintah Nasionalis, yang menyelenggarakan Sidang Konsultatif Politik pertama dari tanggal 10-31 Januari 1946. Perwakilan dari Kuomintang, Partai Komunis Tiongkok, Partai Pemuda Tiongkok, dan Liga Demokrasi Tiongkok, serta delegasi independen, menghadiri konferensi di Chongqing. Namun, tak lama kemudian, kedua pihak gagal mencapai kesepakatan dan perang saudara berlanjut
kembali. Dalam konteks permusuhan politik dan militer, Majelis Nasional dipanggil oleh pihak Nasionalis tanpa partisipasi pihak Komunis dan memberlakukan Konstitusi Republik Tiongkok. Konstitusi ini dikritik oleh pihak Komunis, dan menyebabkan pemutusan akhir antara kedua belah pihak. Perang saudara dalam skala penuh berlanjut kembali dari awal tahun 1947.
Setelah pemilihan anggota Majelis Nasional, rancangan konstitusi disetujui oleh Majelis Nasional pada tanggal 25 Desember 1946, dimaklumkan oleh pemerintah nasional pada tanggal 1 Januari 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 1947. Konstitusi ini dipandang sebagai tahap ketiga dan terakhir rekonstruksi Tiongkok dari Kuomintang. Chiang Kai-shek juga terpilih sebagai presiden pertama Republik Tiongkok di
bawah konstitusi oleh Majelis Nasional pada tahun 1948, dengan Li Zongren terpilih sebagai Wakil Presiden. Pemerintahan Nasionalis dihapuskan pada tanggal 20 Mei 1948, setelah Pemerintahan Republik Tiongkok terbentuk dengan pelantikan presiden Chiang. Pihak Komunis, meskipun diundang ke konvensi penyusunan konstitusi tersebut, setelah ratifikasi, memboikot dan menyatakan bahwa pihaknya bukan saja
tidak akan mengakui konstitusi Republik Tiongkok, tetapi juga semua rancangan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Nasionalis akan diabaikan. Zhou Enlai menantang legitimasi Majelis Nasional pada tahun 1947 dengan menuduh KMT memilih anggota Majelis Nasional 10 tahun sebelumnya sehingga tidak merupakan perwakilan legal rakyat Tiongkok.
Pemerintahan Nasionalis memerintah di bawah aparat negara dua-partai, di bawah ideologi Dang Guo, yang secara efektif membuatnya menjadi negara satu-partai.
Pada bulan Februari 1928, dalam Sidang Paripurna ke-4 dari Kongres Nasional Kuomintang ke-2 yang diadakan di Nanjing meluluskan Reorganisasi Undang-undang Pemerintahan Nasionalis. Undang-undang ini menetapkan bahwa Pemerintahan Nasionalis harus diarahkan dan diatur di bawah Komite Eksekutif Pusat Kuomintang, dengan Komite Pemerintahan Nasionalis yang dipilih oleh Komite Sentral KMT. Di bawah Pemerintahan Nasionalis
terdapat tujuh kementerian- Dalam Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Transportasi, Kehakiman, Pertanian dan Pertambangan, dan Perdagangan, ditambah lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Kontrol Yuan, dan Akademi Umum. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Pemerintahan Nasionalis pada bulan Oktober 1928, pemerintah direorganisasi menjadi lima cabang berbeda atau "Yuan", yaitu Yuan
Eksekutif, Yuan Legislatif, Yuan Yudisial, Yuan Pemeriksaan, serta Yuan Kontrol. Pemimpin Pemerintahan Nasional akan menjadi kepala negara dan komandan dari Tentara Revolusioner Nasional. Chiang Kai-shek diangkat sebagai pemimpin pertama Pemerintahan Nasionalis, posisi yang dipertahankannya sampai tahun 1931. Dalam Undang-Undang Dasar juga ditetapkan bahwa Kuomintang melalui Kongres Nasional dan Komite
Eksekutif Pusat-nya, akan menjalankan kekuasaan berdaulat selama periode pengawasan politik, dan Dewan Politik KMT akan membimbing dan mengawasi Pemerintahan Nasionalis dalam pelaksanaan urusan nasional yang penting, dan dewan memiliki kekuasaan untuk menafsirkan atau mengubah undang-undang dasar..
Tentara Revolusioner Nasional (), sebelum tahun 1928 kadang disingkat menjadi atau Tentara Revolusioner dan antara tahun 1928 dan 1947 menjadi atau Tentara Nasional merupakan sayap militer Kuomintang (KMT) dari tahun 1925 sampai 1947, dan juga tentara nasional Republik Tiongkok selama periode kekuasaan partai KMT yang dimulai pada tahun 1928.
Awalnya diorganisir dengan bantuan Uni Soviet sebagai sarana bagi KMT untuk menyatukan Tiongkok melawan warlordisme, Tentara Revolusioner Nasional berjuang di pertempuran besar dalam Ekspedisi Utara melawan panglima perang Tentara Beiyang, dalam Perang Tiongkok-Jepang Kedua melawan Tentara Kekaisaran Jepang, dan dalam Perang Saudara Tiongkok melawan Tentara Pembebasan Rakyat.
Selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua, angkatan bersenjata Partai Komunis Tiongkok yang secara semu dimasukkan ke dalam Tentara Revolusioner Nasional (meski tetap mempertahankan komando terpisah), namun memisahkan diri untuk membentuk Tentara Pembebasan Rakyat tak lama setelah perang berakhir. Dengan berlakunya Konstitusi Republik Tiongkok pada tahun 1947 dan resmi berakhirnya negara
satu-partai KMT, Tentara Revolusioner Nasional berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok (), dengan sebagian besar pasukannya membentuk Angkatan Darat Republik Tiongkok, yang mundur ke Taiwan pada tahun 1949.
Setelah Kuomintang menyatukan kembali Tiongkok pada tahun 1928, Tiongkok memasuki periode yang relatif makmur meskipun terjadi perang saudara dan agresi Jepang. Pada tahun 1937, Jepang menginvasi Tiongkok dan menghancurkan Tiongkok dalam perang delapan tahun. Era tersebut juga terjadi aksi boikot produk Jepang pertama.
Perindustrian Tiongkok terus berkembang pada tahun 1930-an dengan munculnya Dekade Nanjing pada saat itu, ketika Chiang Kai-shek menyatukan sebagian besar negara dan membawa stabilitas politik. Industri Tiongkok berkembang dan tumbuh dari tahun 1927 sampai 1931. Walaupun parah terkena Depresi Besar dari tahun 1931 sampai 1935 dan pendudukan Jepang di Manchuria tahun 1931, output industri pulih
menjelang tahun 1936. Menjelang tahun 1936, produksi industri telah pulih dan melampaui puncak sebelumnya pada tahun 1931 sebelum efek Depresi Besar terhadap Tiongkok. Hal ini ditunjukkan dengan jelas dalam PDB Tiongkok. Pada tahun 1932, PDB Tiongkok mencapai puncaknya pada 28.8 miliar, sebelum jatuh ke 21.3 miliar pada tahun 1934 dan pulih ke 23.7 miliar
pada tahun 1935. Menjelang tahun 1930, investasi asing di Tiongkok mencapai 3.5 miliar, dengan Jepang sebagai yang terbesar (1.4 miliar) dan Inggris pada 1 miliar. Menjelang tahun 1948, bagaimanapun, aliran modal terhenti dengan investasi turun menjadi hanya 3 miliar, terutama dari Amerika Serikat dan Inggris.
Namun, ekonomi pedesaan terpukul parah oleh Depresi Besar tahun 1930-an, dimana kelebihan produksi komoditas agrikultural pertanian menyebabkan kejatuhan harga besar-besaran untuk Tiongkok serta peningkatan impor asing (karena barang-barang pertanian yang diproduksi di negara-negara barat yang "dibuang" ke Tiongkok). Pada tahun 1931, impor beras Tiongkok sebesar 21
juta gantang dibandingkan dengan 12 juta pada tahun 1928. Komoditas lain bahkan terjadi kenaikan yang mengejutkan. Pada tahun 1932, 15 juta gantang gandum yang diimpor dibandingkan dengan 900000 pada tahun 1928. Persaingan yang meningkat ini menyebabkan penurunan harga besar-besaran agrikultural Tiongkok (yang lebih murah) dan demikian juga dengan penghasilan petani di pedesaan.
Pada tahun 1932, harga komoditas agrikultural hanya sebesar 41 persen dari level tahun 1921. Penghasilan pedesaan merosot 57 persen dari level tahun 1931 menjelang tahun 1934 di beberapa daerah.