Privatisasi air di Jakarta
sambungan baru TPJ yang ada di dua kategori terbawah, sedangkan 60% pelanggan tahun 2003 berada di dua kategori tersebut. Akibat faktor-faktor tersebut, PAM Jaya belum membayar penuh imbalan air ke operator dan menunggak pembayaran. Tunggakan ini bisa mencapai 18.2 triliun Rupiah (USD1.9 miliar) sampai kontrak berakhir tahun 2022, apabila tarif air masih dibekukan dari tahun 2007 sampai 2022.
Pendanaan. Pada tahun 1998, Palyja mendapat pinjaman sebesar USD 61 juta dari European Investment Bank dan Calyon Merchant Bank Asia asal Singapura. Untuk melunasi pinjaman bermata uang asing ini, perusahaan mencari pendanaan dalam mata uang lokal. Mereka menerbitkan obligasi senilai Rp650 miliar di bursa efek Indonesia pada tahun 2005. Tahun 2007, Asian Development Bank menyetujui pinjaman sebesar Rp555 miliar untuk
Palyja. ADB tidak memberi syarat pinjaman karena Palyja dapat dipercaya. Pinjaman ini dikritik karena didasarkan pada "asumsi serampangan" dengan proyeksi penjualan air yang tidak realistis. Pada tahun 2008, Aetra mengikuti jejak Palyja dan menerbitkan obligasi korporat di bursa efek Indonesia.
Banjir. Banjir adalah masalah besar yang menerjang Jakarta. Misalnya, banjir tahun 2007 merendam lebih dari 70 persen kota dan memaksa 450000 orang mengungsi. Akan tetapi, manajemen banjir adalah tugas pemerintah, bukan perusahaan air swasta.
Penyedotan air tanah berlebihan dan penurunan muka tanah. Ekstraksi air tanah di Jakarta sejauh ini melebihi kemampuan pengembalian air tanah sehingga air tanah semakin berkurang dan muka tanah turun. Penurunan muka tanah pertama kali diketahui ketika retakan ditemukan di jembatan Sarinah pada tahun 1978. Penurunan tanah juga disebabkan oleh bobot pencakar langit. Penurunan
tanah tidak merata di semua tempat. Antara tahun 1993 dan 2005, penurunan terbesar (2.40 m) terjadi di Jakarta Pusat dari 3.42 m ke 1.02 m di atas permukaan laut. Di Jakarta Utara, tanah turun 57 cm dari 2.03 m ke 1.46 m. Di Jakarta Barat, Timur, dan Selatan, tanah masing-masing turun 2, 11, dan 28 cm. Akan tetapi, perusahaan swasta tidak menyedot air tanah, melainkan membeli air permukaan curah dari luar Jakarta.
Air permukaan yang dipakai perusahaan. Sebagian besar perusahaan swasta membeli air baku dengan harga murah dari Perum Jasa Tirta II, BUMN yang mengoperasikan sistem Saluran Tarum Barat. Sistem ini memasok 80 persen pasokan air baku untuk Jakarta. Airnya berasal dari Waduk Jatiluhur di Sungai Citarum, 70 km di tenggara Jakarta. Menurut laporan Asian Development Bank tahun 2007, pasokan air Jakarta terancam oleh perawatan dan perbaikan
kanal dan pompa yang tidak memadai. Sumber air saat ini tidak cukup untuk memasok kota yang kebutuhan airnya terus meningkat sehingga proyek-proyek pasokan air baru sedang direncanakan.
Aetra mendapatkan seluruh air bakunya dari Saluran Tarum Barat, sedangkan Palyja melengkapi pasokan air baku murah dari Saluran Tarum Barat dengan membeli air olahan curah mahal dari Tempat Pengolahan Cisadane milik Perusahaan Air Minum Tangerang, 30 km di barat daya Jakarta. Palyja juga mengambil air dari Kali Krukut di Jakarta Selatan setelah melewati sumur penyaring dan tempat pengolahan air. Selain itu, pada masa kelangkaan, air dari Sungai Ciliwung yang berpolusi berat digunakan untuk pasokan cadangan.
Pada tahun 1993, perusahaan air asal Britania Raya, Thames Water International, datang ke Indonesia untuk memperoleh kontrak konsesi Jakarta. Perusahaan ini membuat kesepakatan dengan Sigit Harjojudanto, salah satu putra Presiden Suharto. Meski tidak berpengalaman memasok air, perusahaan milik Sigit, PT Kekar Pola Airindo, mendapat 20 persen saham usaha patungan dengan Thames Water. Perusahaan air Perancis, Lyonnaise des Eaux, sekarang Suez
Environnement, sebelumnya sempat beroperasi di Indonesia dan tidak mau ketinggalan. Perusahaan ini pernah bekerja sama dengan Salim Group milik Anthony Salim, kroni Suharto, untuk memproduksi dan mendistribusikan air industri di Serang sejak 1994. Mereka bersama-sama membentuk PT Garuda Dipta Semesta (sekarang Palyja). Karena tidak mau berhadapan dengan Presiden, Salim awalnya berhati-hati. Setelah
Lyonnaise des Eaux berhasil memengaruhi pemerintah untuk membagi konsesi Jakarta ke dua perusahaan tanpa tender, Salim setuju. Tahun 1995, pemerintah mengundang Lyonnaise des Eaux dan Thames Water International untuk mulai merundingkan konsesi. Keduanya menerbitkan kajian kelayakan pada tahun 1996. Negosiasi berlangsung selama satu tahun lebih dan cukup rumit. Salah satu isu yang dibahas
adalah perusahaan-perusahaan ini ingin dibayar dengan mata uang asing. Permintaan tersebut ditolak oleh Gubernur Jakarta.
Pada awal 1990-an, Bank Dunia menekan pemerintah Indonesia untuk memprivatisasi pasokan air. Namun demikian, Proyek Pembangunan Kota Jabotabek Kedua, proyek air besar untuk Jakarta yang disetujui dewan Bank Dunia tahun 1990, tidak mencantumkan syarat privatisasi.
Pada Juni 1997, dua konsesi air selama 25 tahun diberikan dan mulai berlaku pada Februari 1998. Anak perusahaan Lyonnaise des Eaux, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), mendapat konsesi untuk Jakarta bagian barat, sedangkan anak perusahaan Thames Water International, Thames PAM Jaya (TPJ), mendapat konsesi Jakarta bagian timur. Konsesi ini bertujuan memperluas wilayah operasi ke seluruh Jakarta dan mengurangi air tak berekening hingga 20 persen pada
akhir periode konsesi. Untuk mencapainya, Rp1520 miliar ditanamkan selama lima tahun pertama konsesi ini. Jumlah tersebut setara dengan US$610 juta menurut nilai tukar penandatanganan sebelum krisis keuangan. Namun demikian, usai devaluasi Rupiah saat krisis keuangan Asia Timur, nilai komitmen investasi pun turun menjadi US$160 juta. Saat kekacauan
pasca-Suharto, sebagian besar ekspatriat pergi dari Indonesia dan Direktur Jendera PAM Jaya membatalkan kontrak konsesi. Pejabat eksekutif dan diplomat Britania dan Perancis meyakinkan pemerintah pusat untuk mempertahankan konsesi karena perusahaan-perusahaan asing sudah memutus hubungan dengan mitranya di Indonesia yang berkaitan dengan bekas rezim Suharto. Setelah menyetujui kenaikan tarif sebesar 15 persen pada Februari 1998 di
tengah krisis, DPRD dihujani kritik dan memutuskan pembekuan tarif selama tiga tahun selanjutnya.
Akibat krisis keuangan Asia Timur 1997, kontrak air dinegosasikan ulang melalui "Perjanjian Kerja Sama Kembali" yang ditandatangani bulan Oktober 2011. Pemerintah juga membentuk Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta sebagai regulator "independen" yang bertugas mengawasi konsesi dan meninjau permintaan kenaikan tarif atas nama Gubernur Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum. Awalnya, PAM Jaya bertugas mengawasi
kinerja kedua perusahaan swasta ini atas nama pemerintah provinsi sekaligus menjadi perusahaan induk aset. Dengan membentuk badan regulator, fungsi regulasi dipisahkan dari fungsi induk aset sehingga menghindari potensi konflik kepentingan. Pada April 2001, DPRD menyetujui kenaikan tarif sebesar 35 persen dan tidak menaikkan tarif di dua golongan konsumen termiskin. Usai penandatanganan kontrak
baru, dengan bantuan penasihat luar berkat dukungan Bank Pembangunan Asia, negosiasi panjang untuk "penyesuaian harga" periode 2002-2007 dimulai. Selama negosiasi, dua kenaikan dua tarif lain disetujui pada April 2003 dan Januari 2004 dan tidak menaikkan tarif golongan termiskin. Untuk pertama kalinya sejak 1998, tarif air rata-rata tahun 2003 lebih tinggi daripada imbalan air, masing-masing 5000 dan 4000 rupiah per meter kubik.
Pada Juli 2004, DPRD menyetujui penyesuaian tarif otomatis setiap enam bulan selama lima tahun agar pemerintah provinsi dapat membayar kekurangannya kepada operator swasta. Rumus penyesuaian tarifnya menetapkan bahwa kenaikan imbalan air akan dibebankan kepada konsumen sekaligus segala perubahan syarat finansial perusahaan induk aset PAM Jaya dan lembaga regulator.