Rechtshoogeschool te Batavia
Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum) biasa disingkat menjadi RH te Batavia, RH te Weltevreden, atau RHS yang dibuka sejak 28 Oktober 1924 di Batavia (sekarang Jakarta), adalah perguruan tinggi hukum pertama dan lembaga pendidikan tinggi kedua di Hindia Belanda setelah empat tahun sebelumnya THS Bandung dibuka.
Pendidikan hukum secara formal mulai dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 1909 dengan dibukanya "Rechtsschool" (Sekolah Hukum) oleh Gubernur Jenderal J. B. van Heutsz dan dioperasikan dengan memberlakukan "Reglement voor de Opleiding voor Inlandsche Rechtskundigen" (Reglemen untuk Sekolah Pendidikan Ahli Hukum Pribumi), diundangkan dalam Stb.No. 93/1909. "Rechtsschool" bukanlah perguruan tinggi, melainkan setingkat
Sekolah Menengah Kejuruan, lebih tepatnya penggabungan SMP 3 tahun + SMK 3 tahun. Atas dasar "Ethische Politiek" dan perkembangan ekonomi Belanda yang memaksa pemerintah Belanda membuka wilayah jajahannya untuk penanaman modal swasta, pembentukan "Rechtsschool" itu dimaksudkan untuk mendidik orang-orang Indonesia agar dapat menjadi hakim "Landraad" yang merupakan
pengadilan sehari-hari (tingkat pertama) bagi golongan pribumi dan yang disamakan. Jadi, tujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan teknisi atau ahli hukum (terdidik). Namun makna atau tujuan politik pendirian "Rechtsschool" pada dasarnya adalah demi kepentingan Belanda sendiri yang memerlukan terpeliharanya ketertiban dan keamanan "(rust en orde)" di wilayah jajahannya untuk melancarkan penanaman modal dan mengembangkan industri.
Masa studi "Rechtsschool" adalah 6 tahun yang terbagi dalam 2 bagian, yakni bagian "Persiapan" "(voorbereidende afdeeling)" selama 3 tahun, dan bagian "Keahlian Hukum" "(rechtskundige afdeeling)" untuk masa 3 tahun berikutnya. Yang dapat diterima menjadi murid "Rechtschool" adalah lulusan HIS (Sekolah Dasar pada masa kolonial) yang harus
masuk bagian "Persiapan" terlebih dahulu. Bagi lulusan "Meer Uitgebreid Lager Onderwijs" (MULO- Sekolah Menengah Pertama pada masa kolonial), dan Sekolah Menengah Pamong Praja atau MOSVIA dapat langsung diterima pada bagian "Keahlian Hukum". Pada bagian "Persiapan" diberikan mata pelajaran: Bahasa Belanda, Bahasa Perancis, Sejarah Umum, Matematika, dan Pengetahuan Alam (seperti
pelajaran pada tingkat MULO/SMP). Pada bagian "Keahlian Hukum" diberikan mata pelajaran: Pengantar Ilmu Hukum, Tata Negara Belanda, Tata Negara Hindia Belanda, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Rakyat atau "Volksrecht", Hukum Adat, Hukum Acara, Bahasa Melayu, dan Bahasa Belanda.
Sebagai gambaran berikut adalah kesetaraan tingkat pendidikan pada masa itu: Sampai sekitar tahun 1910, hampir semua pihak sepakat bahwa belumlah perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi di Hindia Belanda. Baru pada permulaan abad ke-20 masalah pendirian perguruan tinggi di Hindia Belanda menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan elite Belanda dan para pemuka bumiputera. Kenyataan itu menunjukkan
bahwa ada keraguan dan kebimbangan di pihak pemerintah kolonial untuk mendirikan suatu perguruan tinggi di Hindia Belanda.
Pada tanggal 8 Maret 1910 pemerintah kolonial menyetujui pendirian "Indische Universiteit Vereeniging" (IUV)- Perhimpunan Universitas Hindia Belanda yang dalam statutanya menyebutkan IUV bertujuan memajukan, mendirikan, dan mengurus sekolah-sekolah tinggi Hindia Belanda. Namun hingga tahun 1912 "Minister van Kolonien" (Menteri Urusan Daerah Jajahan) belum memikirkan rencana pendirian suatu universitas di
Hindia Belanda. Seandainya ada masyarakat Hindia Belanda yang berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka lebih baik mereka dikirim ke universitas di Negeri Belanda, dengan bantuan dana dari pemerintah Hindia Belanda.
Pada tahun 1918, Dr. Abdul Rivai (lulusan STOVIA dan orang bumiputera pertama yang meraih gelar "Doctor in de Medicijnen, Chirurgie en Verloskunde" dari Universiteit Gent Belgia- 23 Juli 1908) bersama 14 anggota "Volksraad" mengusulkan rencana pembentukan suatu universitas di Hindia Belanda. Pada kesempatan itu perdebatan mengenai batasan kata universiteit dan hooger onderwijs tidak terelakkan.
Berdasarkan "Hoogeronderwijswet" (Undang-Undang Pendidikan Tinggi) "Staatsblaad Koninklijk der Nederlanden" No. 181 ditetapkan tanggal 6 Juni 1905 dinyatakan bahwa suatu universitas harus memiliki lima fakultas (Pasal 76) yaitu:Sepertinya persyaratan ini cukup berat, karena untuk mendirikan ke lima fakultas tersebut tentunya membutuhkan sumber daya yang
besar. Ditambah lagi dihadapkan pada kenyataan lain bahwa sampai saat itu sekolah setingkat SMA Umum hanya HBS "(Hoogere Burgerschool)", itupun tidak banyak. AMS "(Algemeene Middelbare School)" pertama di Indonesia (sekolah setingkat SMA sekarang) baru dibuka tahun 1919 di Yogyakarta, padahal suatu "universiteit" dan "hooger onderwijs" mensyaratkan lulusan HBS sebagai sumber
mahasiswanya dan bukan sekadar lulusan MULO (setingkat SMP) atau HIS/"Inlandsche School" (setingkat SD). Oleh karena itu masih jauh kiranya untuk mendirikan sekolah tinggi atau universitas. Hingga Pemerintah Kolonial Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, belum ada universitas yang didirikan di Hindia Belanda.
Dengan adanya Perang Dunia I (1914-1918), lulusan HBS di kawasan Nusantara saat itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya ke Negeri Belanda, demikian juga sebaliknya, sarjana lulusan Belanda yang dibutuhkan di Hindia Belanda sulit dipenuhi karena terganggunya hubungan antara negeri Belanda dan wilayah jajahannya di kawasan Nusantara, sebagai akibat pecahnya perang
tersebut. Walaupun Belanda dan negara jajahannya tidak terlibat dalam perang itu, hubungan perdagangan yang pada waktu itu hanya melalui laut menjadi sukar; bertambah lagi setelah Jerman menyatakan perang kapal selam tak terbatas dalam tahun 1917.
Setelah pada tanggal 3 Juli 1920 "Technische Hoogeschool te Bandoeng" (Sekolah Tinggi Teknik di Bandung) dibuka, maka pada tanggal 28 Oktober 1924 pemerintah Hindia Belanda membuka Rechtshoogeschool te Batavia (RHS- Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta).
Sehubungan dengan pengambil-alihan THS oleh negara (Sabtu, 18 Oktober 1924) dan pembukaan RHS (Selasa, 28 Oktober 1924), maka kedua sekolah tinggi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pendidikan/perguruan tinggi di Hindia Belanda yang selanjutnya disebut "Hooger Onderwijs Wet" 1924 Ordonnantie 9 Oktober 1924 No.1 (Stb. No. 457/1924) yang di antaranya mengatur:Dengan dikeluarkannya
UU tersebut pada tahun 1924, semakin kuatlah dasar pijakan bagi Sekolah Tinggi Teknik di Bandung THS dan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta RHS. Tiga tahun ke depan, tepatnya tahun 1927, bertambah lagi sekolah tinggi di negeri ini, yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta GHS.
Pada awal bulan Desember 1941, para mahasiswa RH relatif tetap tenang, tetapi tidak demikian dengan sebagian penduduk Batavia, terutama para ibu rumah tangga yang menjadi panik. Mereka berusaha menimbun sebanyak mungkin bahan makanan dan juga pakaian. Sebagian lagi sibuk membentuk organisasi seperti COVIM ("Corps Vrouwen in Mobilisatietijd") dan "Luchtbeschermingsdienst" (LBD-
dinas pertahanan sipil untuk menghadapi kemungkinan serangan udara), banyak pula wanita yang mengambil kursus pertolongan pertama.
Sementara itu polisi semakin sering menangkap orang-orang yang berhubungan dengan pihak Jepang. Para dosen Belanda sekarang dimobilisasi, baik sebagai "Stadwacht" (barisan penjaga kota yang dibentuk pemerintah Belanda di Indonesia menjelang pendudukan Jepang) maupun "Landwacht" (korps cadangan angkatan darat), yang memberi kuliah dengan berseragam tentara, bersepatu bot sambil membawa helm. Ruang kelas F (ruang
kelas terbesar), memiliki tempat di bawah tangga dimana kursi-kursi ditempatkan, sebagai tempat perlindungan ketika ada peringatan serangan udara. Dinding darurat juga dibangun pada bagian bangunan untuk melindungi dinding luar ruang para guru besar.