Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
BP4 dalam memperjuangkan adanya UU Perkawinan tidak mengenal putus asa. BP4 bekerjasama dengan Kowani dan BMOIWI mendorong ditetapkannya UU Perkawinan. Pada saat itu, Hj. Zubaidah Muchtar, Ibunda dari Valina Singka Subekti ini sebagai presidium BMOIWI melakukan dengar pendapat dan menyampaikan input kepada Fraksi PPP. Konperensi BP4 ke II tahun 1970 kembali mencetuskan desakan tersebut kepada Pemerintah.
Pada tahun 1971 diselenggarakan Pemilihan Umum sebagai pemenuhan kehendak konstitusi UUD 1945. Selanjutnya DPR hasil Pemilu menyelenggarakan Sidang Umum MPR yang hasil utamanya adalah memilih dan menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. Setelah MPR hasil Pemilu menyelenggarakan Sidang Umum tahun 1972, BP4 mengadakan Konperensi ke III yang rekomendasinya mendesak Pemerintah agar mewujudkan adanya UUP (Undang-Undang Perkawinan).
Presiden sebagai hasil Pemilu tentu ingin memenuhi kehendak rakyat yang menuntut agar segera diadakan UU Perkawinan. Untuk itu dalam waktu relatif singkat pemerintah dapat menyusun RUU dimaksud dan pada tanggal 31 Juli 1973 disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada DPR. DPR hasil Pemilu pun juga ingin mewujudkan prestasinya semaksimal mungkin untuk memenuhi janjinya dalam kampanye.
Maka dalam relatif singkat RUUP (Rancangan Undang-Undang Perkawinan) tersebut dibahas secara maraton dan hasilnya pada tanggal 22 Desember 1973 sebagai Hari Ibu, RUU itu disahkan menjadi UU Perkawinan secara bulat sepakat oleh empat fraksi yaitu: PPP, PDI, Golkar dan ABRI.
Dalam Lembaran Negara UU tersebut dicatat sebagai UU No.1 Tahun 1974 (di singkat UUP) Tentang perkawinan. Perlu diingat bahwa kronologis terwujudnya UU tersebut tidak terlepas dari peran serta BP4 dengan kata lain BP4 punya andil-bahwa BP4 ada perannya itu diakui oleh Menteri Kehakiman saat itu, Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam penjelasannya di hadapan Sidang Paripurna DPR September 1973.
Perlu diketahui bahwa lahirnya UUP, bukan tanpa goncangan yang gawat baik di dalam Gedung DPR terutama di tengah masyarakat. Tanpa adanya lobbying antara fraksi-fraksi dan pemerintah niscaya berbagai crusial point, bisa gagal dan akan mengalami jalan buntu. Berkat adanya kesadaran bersama dalam lobby tersebut akhirnya tercapai konsensus bersama dengan
Fraksi PPP (P3) atas lima hal pokok sebagai berikut:Sebelum adanya UUP, ada kerjasama antara Pengadilan Agama (PA) dan BP4 yaitu agar suami istri yang akan bercerai sebelum ke Pengadilan Agama hendaknya ke BP4 terlebih dahulu untuk didamaikan. Bila tidak berhasil yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Agama oleh
BP4. Tetapi dengan UUP Pasal 39 ayat (1) sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."
Dengan demikian upaya mendamaikan menjadi kewajiban Pengadilan Agama oleh karena masalah perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama konsekuensinya nama BP4 diubah kepanjangannya berdasarkan SK Menag No.30 tahun 1970 menjadi: "Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.
Berkaitan dengan UU Peradilan Agama No.7 tahun 1989 sebagai perubahan atas UU No.14 tahun 1970 dengan Asas Peradilan mudah, murah dan cepat. Pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian dapat langsung mendaftar ke Pengadilan Agama tak harus konsultasi terlebih dahulu ke BP4.
UU No.20/1997 Tentang PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) belum sempat dilaksanakan. Oleh sebab itu Orde Reformasi mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.73/1999 Tentang Cara Penggunaan PNBP. Isi PP tersebut antara lain dikatakan bahwa dana yang berasal dari PNBP hanya dapat digunakan oleh pihak yang memungutnya.
Adanya peraturan tersebut di atas, BP4 terkena imbasnya. Sejak reformasi BP4 tidak dapat memperoleh dana secara langsung dari Kemenag sebab tidak ada dana non budgeter dari NR (Nikah dan Rujuk). Akibatnya sangat fatal karena seluruh jajaran BP4 dari pusat hingga daerah. Tidak dapat menjalankan program dan kegiatannya termasuk kursus calon pengantin oleh KUA. Stagnasi BP4
yang kondisinya bagaikan kerakap di atas batu mati tak hendak hidup tak mau. Kondisi itu cukup lama dari tahun 1998- 2008, yaitu 10 tahun.
Dalam Munas BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta, timbul paradigma baru sebagai solusi dari ketidakpastian kedudukan BP4 yang dikatakan semi resmi di lingkungan Depag. Sebagai lembaga pemerintah bukan tetapi sebagai swadaya masyarakat bukan sehingga mengalami kesulitan dalam bernapas-mencari sumber dana ke pemerintah terhalang UU No.20/1997 Tentang PNBP (Penerimaan Negara Bukan
Pajak), tetapi mencari dana ke masyarakat sulit karena selama ini dipahami BP4 itu bagian Departemen/Kementerian Agama. Berdasarkan permasalahan tersebut Munas mengambil keputusan perlunya BP4 mandiri dengan merobah AD dan ART.
Sifat organisasi BP4 dirumuskan sebagai berikut: "BP4 adalah organisasi mandiri, profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 AD/ART BP4)."
Jenis organisasi BP4 adalah perkumpulan (Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Statblad 1870 No. 64 sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 No. 271 tentang pekumpulan Berbadan Hukum, pasal 1653 sampai Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan) dan Akta Pendirian Perkumpulan BP4 No.08 tanggal 22 Maret 2010 oleh Notaris Saifuddin Arief,
S.H.,M.H (setelah Munas XIV BP4 tahun 2009) serta Pasal 11 (ayat 1) UU No.17 Tahun 2013 Tentang Ormas..