Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Berdasarkan hasil penyelidikan Kepolisian, Ratna diketahui tidak dirawat di 23 rumah sakit dan tidak pernah melapor ke 28 polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai dengan 2 Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui tidak sedang berada di Bandung. Hasil penyelidikan menunjukkan Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB. Pihak
Kepolisian mengatakan Ratna telah melakukan perjanjian operasi pada 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut.
Pada tanggal 3 Oktober, Ratna mengakui bahwa ia telah berbohong mengenai serangan tersebut untuk menyembunyikan operasi plastiknya dari keluarganya sendiri. Dia dikutip oleh koran "Tempo" sebagai menyatakan "ternyata saya adalah pencipta hoax terbaik, kebohongan saya telah menghebohkan negeri". Ia kemudian dipecat dari tim kampanye pilpres 2019 Prabowo Subianto.
Keesokan harinya, Ratna ditahan oleh polisi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dimana menurutnya ia akan terbang ke Chile untuk menghadiri suatu konferensi internasional.
Sebagai anggota Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, hoax yang dilakukan oleh aktivis Ratna Sarumpaet membuat pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno ditinggalkan oleh pemilih lulusan perguruan tinggi, dan kelas menengah atas. Hasil survei Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan dukungan untuk Prabowo- Sandiaga dari segmen pemilih lulusan perguruan tinggi
berkurang cukup drastis selama rentang bulan September-Oktober 2018. Pada September dukungan pada mereka ada di angka 46.8 persen sedangkan pada Oktober menjadi 37.4 persen. Sebaliknya dukungan bagi Jokowi- Ma'ruf Amin dari segmen ini menanjak. Dari semula 40.5 persen pada September, menjadi 44 persen pada Oktober. Selain itu, Prabowo-Sandiaga ditinggalkan dari segmen pemilih dengan penghasilan di atas Rp 3 juta yang digolongkan
sebagai kelas menengah atas. Dukungan pada Prabowo-Sandiaga turun dari 43.8 persen pada September, menjadi 34.5 persen pada Oktober. Sedangkan Jokowi naik dari 46.2 persen menjadi 54.8 persen.
Kesimpulan dari Focus Group Discussion (FGD) dan "indepth interview" menunjukkan alasan berkurangnya dukungan pada Prabowo-Sandiaga di kedua segmen ini adalah aksesibilitas ke media sosial dan ketidaksukaan pada pemimpin yang mudah terkecoh.
Ketaatan beragama masing-masing calon menjadi salah satu sorotan dalam Pemilihan Presiden 2019. Isu dilontarkan oleh anggota Tim Pemenangan Nasional Joko Widodo, La Nyalla Matalitti, yang menuding Prabowo tidak memiliki pemahaman Islam yang baik. Ia menyebut Prabowo tidak memiliki keberanian untuk memimpin salat. Prabowo merespons dengan mengatakan dirinya lebih mengutamakan ulama atau pemuka agama untuk menjadi imam salat.
Satu hari setelah Prabowo mengeluarkan pernyataan tersebut, Istana Presiden mempublikasikan foto Jokowi memimpin salat. Dalam foto, Jokowi tengah menjadi imam salat ketika berada di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Jawa Timur, Selasa, 18 Desember 2018. Mereka yang menjadi makmum di antaranya Seskab Pramono Anung, Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Isu ketaatan beragama juga diangkat oleh Usamah Hisyam, Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi). Ia menyampaikan bahwa Calon Presiden Prabowo Subianto membahas isu keraguan akan ketaatan beragamanya di depan 28 ulama PA 212. Momen kontroversial terjadi ketika Prabowo memukul meja 5 kali yang menurut Usamah membuat situasi menjadi tegang. Usamah menduga peristiwa tersebut
terjadi karena ada ulama yang mempersoalkan keislamannya itu. Usamah mengakui bahwa ia merupakan salah satu pihak yang menyampaikan keraguan tersebut.
Isu perayaan Natal muncul menjelang Natal 2019 dengan beredarnya foto Prabowo sedang memegang lilin dan merayakan Natal di media sosial. Partai Gerindra menepis isu tersebut dan menyatakan bahwa acara tersebut adalah perayaan Natal yang diselenggarakan Gerindra di Hotel Kartika Chandra pada tahun 2013. Prabowo saat itu hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Gerindra menjelaskan
bahwa apa yang dilakukan Prabowo saat itu bukan bagian dari bentuk peribadatan dan merupakan hal yang wajar dilakukan sebagai pemimpin sebuah institusi.
Undangan untuk tes membaca Al-Qur'an pertama kali disampaikan oleh Ikatan Da'i Aceh dengan tujuan meredam politik identitas. Melalui konferensi pers, Ikatan Da'i Aceh menyatakan bahwa politik identitas sedang dimainkan sehingga terkesan seorang capres lebih Islami sementara yang lain tidak. Ikatan Da'i Aceh berharap agar identitas Islam tidak dipergunakan untuk kepentingan politik.
Menanggapi undangan ini, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menyatakan kesiapannya. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa ia memang biasa membaca Al-Qur'an sehingga siap dites. Ia pun yakin Jokowi akan menyatakan kesiapan yang sama.
Di sisi lain, meski menyatakan siap, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno menolak undangan untuk hadir dan mengatakan bahwa tes membaca Al-Qur'an tidak substansial dalam menentukan kualitas calon presiden. Bagi mereka, yang lebih penting adalah pemahaman terhadap isinya.
Isu kriminalisasi ulama dilayangkan oleh tim pemenangan Prabowo terhadap Jokowi. Salah satunya terjadi saat Bahar bin Smith ditahan pihak kepolisian atas dugaan penganiyaan terhadap anak. Dalam kasus tersebut, Bahar diduga menganiaya seorang anak berusia 17 tahun dan satu orang lainnya yang berusia 18 tahun. Penganiayaan tersebut direkam yang kemudian dijadikan barang bukti oleh kepolisian.
Menanggapi kasus tersebut, Fadli Zon dari Partai Gerindra menyebut bahwa penahanan ini adalah bukti bahwa pemerintahan presiden petahana melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Ia juga menyebut bahwa dalam kasus ini Bahar mengalami diskriminasi hukum. Menurutnya, hukum telah dijadikan alat kekuasaan dan alat menakuti oposisi serta suara kritis.
Ia menggambarkan tindak diskriminasi terjadi karena saat kasus dugaan penghinaan calon presiden Prabowo Subianto oleh Bupati Boyolali, polisi dianggap lamban bergerak. Fadli menambahkan bahwa ia meragukan orang yang berada dalam video tersebut adalah Bahar bin Smith dan meminta keasliannya untuk dibuktikan di pengadilan.
Menanggapi isu kriminalisasi ulama dalam kasus Bahar, Calon Wakil Presiden kubu Joko Widodo, Ma'ruf Amin menyangkalnya. Ma'ruf menyampaikan bahwa penangkapan Bahar bukan proses kriminalisasi, melainkan proses penegakkan hukum. Ma'ruf menambahkan bahwa proses penegakkan hukum harus ditegakkan siapapun yang diduga melakukan penyimpangan hukum.
Pihak Kepolisian juga menyatakan bahwa penahanan Bahar bin Smith murni merupakan kasus hukum dan tidak berkaitan dengan maksud dan tujuan lain.
Presiden Petahana Joko Widodo juga menyampaikan agar tidak salah mengartikan tindakan penegakkan hukum sebagai langkah kriminalisasi ulama oleh pemerintah. Jokowi mencontohkan ada seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan atau pemukulan, maka kasus tersebut termasuk pidana. Karena kasus pemukulan sudah masuk ranah pidana, maka hal ini pun menjadi urusan kepolisian, bukan dengan dirinya.