Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa (Inggris: "Withdrawal from the European Union") merupakan tindakan yang dapat dilakukan kepada seluruh negara anggota yang tergabung dalam Uni Eropa. Hal ini tercantum dalam pasal 50 Perjanjian Lisbon yang dibuat di Portugal tahun 2007 dan mulai berlaku tanggal 1 Desember 2009. Disebutkan pada pasal 50: ""Negara anggota dapat memutuskan untuk mencabut keanggotaannya dari Uni Eropa dan harus mengikuti aturan konstitusional yang berlaku yang telah disepakati sebelumnya"".
Sejauh ini, ada 3 negara tidak berdaulat yang telah keluar dari Uni Eropa, yakni Aljazair (1962, sebelumnya merupakan bagian dari Prancis, Greenland (1985) dan Saint Barthélemy (2012).
Britania Raya sebagai negara berdaulat pertama yang menyatakan keinginannya untuk keluar dari Uni Eropa setelah dilakukannya voting pada tahun 2016 lalu menujukkan bahwa mayoritas penduduk warga Britania Raya (51.9%) ingin keluar dari Uni Eropa.
Uni Eropa adalah kemitraan ekonomi dan politik dengan anggota 28 negara di kawasan benua Eropa. Terbentuknya Uni Eropa setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, dengan harapan negara-negara yang menjadi mitra dagang akan menghindari perang satu sama lain. Namun, dalam pembentukan awal Uni Eropa, tidak ada sebuah peraturan dalam
Perjanjian Uni Eropa yang mengatur tentang proses keluarnya suatu negara dari keanggotaan Uni Eropa dan bisa atau tidak bisa keluar dari organisasi tersebut.
Maka, terbentuklah sebuah ide untuk membuat peraturan yang memungkinkan anggota-anggota Uni Eropa untuk keluar dari keanggotaannya. Peraturan penting tersebut tercantum dalam pasal 50 Undang-Undang Perjanjian Uni Eropa, dimana Undang-Undang ini memungkinkan negara anggotanya untuk mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa.
Ide ini pada awalnya disusun oleh seorang mantan diplomat Skotlandia yakni John Olav Kerr atau lebih dikenal dengan Lord Kerr dari Kinlochard, yang saat itu beliau menjabat sebagai sekretaris jenderal Konvensi Eropa. Dia menyusun perjanjian konstitusi Uni Eropa. Sebagai sekretaris jenderal Konvensi Eropa, Lord Kerr memainkan peran dan sebagai kunci utama dalam menyusun perjanjian konstitusional untuk Uni
Eropa termasuk undang-undang tentang proses dimana negara anggota Uni Eropa dapat meninggalkan atau memisahkan diri dari blok tersebut.
Secara hukum ada dua interpretasi tentang apakah suatu negara dapat dicabut keanggotaannya dari Uni Eropa. Yang pertama, bahwa negara berdaulat memiliki hak untuk menarik diri dari keanggotaan, dan yang kedua yakni sebuah perjanjian periode yang tidak terbatas tanpa ketentuan khusus, dimana anggota Uni Eropa dapat menarik diri sebagai anggota. Hal tersebut terjadi karena adanya
penarikan diri secara sepihak atau dua pihak dalam sebuah negara dimana ada pihak yang ingin memisahkan diri dan ada pihak yang masih ingin negara tersebut tetap sebagai anggota Uni Eropa.
Apa yang telah diprakarsai oleh John Olav Kerr pada akhirnya digunakan oleh negara anggota Uni Eropa dalam menyatakan keinginannya untuk menarik diri dari Uni Eropa. Pasal 50 tepatnya dianggap bermanfaat oleh negara yang ingin keluar dari Uni Eropa sebagai legalisasi dalam menyatakan sikap pencabutan keanggotaan Uni Eropa.
Pasal 50 dari Perjanjian Uni Eropa, yang disahkan dalam Perjanjian Lisbon pada tanggal 1 Desember 2009, dapat dipakai sebagai legalisasi untuk keluar dari Uni Eropa. Dalam proses keluarnya Britania Raya, pasal 50 ini telah dipakai sebagai legaliasi proses dalam menyatakan sikap untuk keluar dari Uni Eropa. Dalam keputusannya, Pasal 50 Perjanjian Lisbon ini menyatakan bahwa:
1. Anggota yang memutuskan untuk keluar, harus mengikut aturan konstitusional yang berlaku dan telah disepakati sebelumnya. 2. Negara anggota yang memutuskan untuk menarik diri wajib memberitahukan niatnya ke Dewan Eropa terlebih dahulu. Lalu hal itu akan dirunding oleh anggota yang lain, termasuk mengatur kerangka hubungan di masa depan antara negara yang mengajukan diri
keluad dengan anggota Uni Eropa. Dalam perundingan tersebut, harus sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 128 ayat 3 dari Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa. Setelahnya akan dibahas di Parlemen Eropa. 3. Perjanjian tersebut berlaku terhitung sejak negara itu mengajukan niat pengunduran diri dari Uni Eropa. Pengunduruan diri dinyatakan gagal, jika proses perundingan melebihi batas 2 tahun.
Kecuali ada perjanjian khusus dengan Dewan Eropa untuk memperpanjang periode perundingan. 4. Untuk keperluan paragraf 2 dan 3, anggota Dewan Eropa yang mewakili negara anggota yang menarik diri, tidak akan berpartisipasi dalam diskusi Dewan Eropa dalam mengambil keputusan mengenai hal itu. Persetujuan mayoritas sebagai syarat terpenuhinya keputusan, harus ditetapkan sesuai dengan Pasal
238 (3) (b) dari Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa. 5. Jika suatu negara yang telah menarik diri dari Uni Eropa, namun meminta untuk bergabung kembali, permintaannya harus tunduk pada prosedur yang mengacu pada Pasal 49.
Proses keluarnya Britania Raya sejak referendum bulan Maret 2016, menjadi sebuah diskusi panjang bagi Uni Eropa. Dengan keputusan keluar dari Uni Eropa, maka proses panjang akan dilalui untuk mendapatkan status sah keluar dari Uni Eropa Keputusan untuk menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa diambil oleh negara anggota tersebut. Referendum akan diadakan untuk mengambil keputusan terbanyak atas status tersebut. Setelah
keputusan nasional telah diambil, maka negara anggota yang bersangkutan wajib untuk memberi tahu kepada Dewan Eropa akan keinginannya untuk keluar dari Uni Eropa, apabila hasil mayoritas referendum menyatakan keluar dari Uni Eropa Dengan demikian, negara anggota yang telah menyatakan kepada Dewan Eropa tentang niatnya untuk keluar dari keanggotaan, maka sebuah perjanjian akan
dirundingkan, yakni tentang penetapan berbagai peraturan yang mencerminkan dan menguraikan hubungan jangka panjang antara negara tersebut dengan Uni Eropa. Pada momen ini, proses pencabutan keanggotan dari Uni Eropa dimulai.
Selanjutnya akan masuk dalam proses negosiasi. Ini merupakan bagian dari diskusi kerjasama yang akan dijalin antara Uni Eropa dengan negara tersebut. Kesepakatan untuk keluar akan dinegosiasikan atas nama Uni Eropa oleh Komisi Eropa atas dasar mandat yang diberikan oleh Negara Anggota yang tersisa kepada Dewan Uni Eropa.
Negara yang akan keluar dan Uni Eropa akan sepakati masa transisi sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, keduabelah pihak dapat menegosiasikan kesepakatan perdagangan, terhitung sejak dimulai adanya kesepakatan keluar dari Uni Eropa.
Transisi akan dimulai dan akan berlangsung selama 2 tahun. Selama periode tersebut, negara yang akan keluar tak akan lagi berpartisipasi dalam proses penentuan keputusan di Eropa. Kedua belah pihak menginginkan kesepakatan transisi ini bisa ditandatangani oleh para pemimpin Uni Eropa pada pertemuan puncak di Brussels.
Periode transisi tersebut memiliki dua tujuan, yakni memberi waktu kepada pengusaha dan warga negara untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah keluar, serta memberi negara yang akan keluar dan Uni Eropa lebih banyak waktu untuk menyetujui sebuah kesepakatan perdagangan.
Kemudiam, syarat-syarat ini akan disetujui Uni Eropa oleh Dewan Uni Eropa, yang dilakukan melalui voting di Dewan Uni Eropa, setelah diambil persetujuan dari Parlemen Eropa. Untuk kesepakatan ini akan disahkan Dewan Uni Eropa, karena persetujuan ini disetuju oleh Dewan. Draf perjanjian akan diajukan kepada semua pemimpin negara anggota Uni Eropa, dan perjanjian tersebut membutuhkan persetujuan setidaknya 65% anggota Uni Eropa.
Setelah semua proses disepakati, maka negara yang mengajukan diri untuk keluar dari Uni Eropa dinyatakan sah keluar sebagai anggota Uni Eropa. Namun bila pada kesepakatan selama dua tahun tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka negara yang akan keluar dapat mengajukan penambahan waktu masa perundingan.