Pemberlakuan Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa oleh Britania Raya
Pemberlakuan Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa oleh Britania Raya adalah tahap utama dalam pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa (UE), biasa disebut Brexit. Pemberlakuan Pasal 50 (2) adalah proses penyampaian surat pemberitahuan resmi kepada Dewan Uni Eropa perihal keinginan sebuah negara anggota untuk keluar dari UE sehingga negosiasi pencabutan keanggotaan dapat dimulai sesuai Perjanjian Uni Eropa.
Proses keluar dari UE dimulai setelah referendum bulan Juni 2016 menghendaki keluarnya Britania Raya dari UE. Bulan Oktober 2016, Perdana Menteri Britania Raya, Theresa May, mengumumkan bahwa Pasal 50 akan diberlakukan pada "kuartal pertama 2017". Putusan Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales tanggal 2 November 2016 yang diperkuat di tingkat banding oleh Mahkamah Agung Britania Raya tanggal 24 Januari 2017 menetapkan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan secara
sepihak oleh pemerintah (lewat kekuasaan prerogatif kerajaan) dan harus melalui undang-undang yang disahkan Parlemen. Karena itu, Undang-Undang (Pemberitahuan Pencabutan Keanggotaan) Uni Eropa 2017 disahkan agar Perdana Menteri memiliki kekuasaan untuk memberlakukan Pasal 50.
Pada 20 Maret 2017, Theresa May mengumumkan bahwa Britania Raya akan memberlakukan Pasal 50 pada tanggal 29 Maret 2017. Pemberlakuan ini secara resmi dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Maret 2017, pukul 13:28 CEST (12:28 BST/18:28 WIB) melalui penyerahan surat Perdana Menteri Theresa May oleh Sir Tim Barrow, Perwakilan Permanen Britania Raya untuk Uni Eropa, kepada Donald Tusk, Presiden Dewan Eropa, di Brussels. Britania Raya secara resmi tidak
menjadi anggota Uni Eropa pada tengah malam (00:00 Greenwich Mean Time) tanggal 30 Maret 2019, kecuali ada perpanjangan negosiasi yang disepakati Britania Raya dan UE.
Usai referendum, Cameron mengumumkan akan mengundurkan diri sebelum konferensi Partai Konservatif bulan Oktober. Perdana Menteri selanjutnya ditugaskan untuk memberlakukan Pasal 50:
Cameron memastikan bahwa Perdana Menteri selanjutnya harus memberlakukan Pasal 50 dan memulai negosiasi dengan UE. Di kalangan calon ketua Partai Konservatif, muncul ketidakpastian soal waktu tersebut. Theresa May mengatakan bahwa Britania perlu posisi negosiasi yang jelas sebelum memberlakukan Pasal 50 dan ia tidak mau melakukannya pada tahun 2016. Andrea Leadsom mengatakan akan memberlakukan Pasal 50 sesegera mungkin.
Menurut Komisaris Ekonomi UE Pierre Moscovici, Britain perlu bertindak cepat. Pada Juni 2016, ia mengatakan, "Negara yang ingin keluar (dari UE) perlu menyampaikan surat pemberitahuan, jadi tolong (Perdana Menteri David Cameron) bertindak cepat." Selain itu, para pemimpin UE mengeluarkan pernyataan bersama tanggal 26 Juni 2016 yang menyesalkan sekaligus menghormati keputusan Britania dan meminta Britania mengambil tindakan
terkait Pasal 50. Menurut pernyataan tersebut, "Kami siap memulai negosiasi dengan Britania Raya mengenai syarat dan ketentuan keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa. Sebelum proses negosiasi berakhir, Britania Raya masih menjadi anggota Uni Eropa dengan segala hak dan kewajibannya. Menurut perjanjian yang diratifikasi Britania Raya, hukum UE tetap berlaku sepenuhnya di Britania Raya sampai keanggotaannya resmi dicabut."
Setelah sidang tanggal 28 Juni 2016, Parlemen UE mengesahkan mosi yang meminta pemberlakuan Pasal 50 "secepatnya", tetapi tidak ada mekanisme yang memungkinkan Uni Eropa memberlakukan Pasal 50.
Tanggal 2 Oktober 2016, Perdana Menteri Theresa May mengumumkan akan memberlakukan Pasal 50 pada akhir Maret 2017. Artinya, Britania Raya dijadwalkan keluar Uni Eropa pada akhir Maret 2019.
Meski sudah berjanji akan memberlakukan Pasal 50 pada hari referendum, David Cameron justru mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada penggantinya. Saat itu ada spekulasi bahwa pemberlakuan Pasal 50 akan ditunda, dan Komisi Eropa pada Juli 2016 berasumsi bahwa Pasal 50 baru diberlakukan sebelum September 2017.
Theresa May mengumumkan bahwa surat pemberitahuan akan disampaikan pada akhir Maret 2017. Surat yang memberlakukan Pasal 50 ditandatangani oleh May tanggal 28 Maret 2017 dan diserahkan pada tanggal 29 Maret oleh Tim Barrow, duta besar Britania Raya untuk Uni Eropa, kepada Donald Tusk.