Konflik Irlandia Utara
Awal hingga pertengahan dekade 1970-an merupakan salah satu era paling berdarah dalam perkembangan The Troubles karena pada masa ini, IRA- terutama PIRA- sedang giat-giatnya melakukan aksi bersenjata yang ditujukan terhadap tentara Inggris dan kaum loyalis. Tanggal 25 Mei 1971 misalnya, PIRA meledakkan bom waktu di markas tentara Inggris di Belfast yang menewaskan seorang sersan Inggris dan
melukai 2 tentara Inggris, 1 polisi RUC, serta 18 warga sipil. Aksi-aksi bersenjata juga dilakukan oleh kelompok paramiliter loyalis- terutama UVF- yang ditujukan terhadap mereka yang dianggap terlibat dalam jaringan IRA, salah satunya adalah aksi pengeboman bar McGurk yang mengakibatkan 15 warga sipil tewas dan 17 lainnya luka-luka.
Salah satu peristiwa paling penting dalam dekade 1970-an adalah insiden Minggu Berdarah yang terjadi pada tanggal 30 Januari 1972 di area Bogside (lagi), Kota Derry. Ada sejumlah versi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa itu, namun versi yang banyak diyakini adalah pihak militer Inggris mendengar bahwa ada sejumlah sniper IRA yang menyamar dalam demonstrasi yang
dilakukan NICRA. Kabar tersebut lalu direspon dengan penerjunan pasukan Inggris ke wilayah Bogside, Derry, yang kemudian melepaskan tembakan ke arah kerumuman demonstran sehingga 14 orang tewas tertembak dan 13 lainnya terluka. Pihak tentara mengatakan bahwa mereka hanya bereaksi karena diserang lebih dulu oleh demonstran memakai senapan dan bom rakitan, namun klaim itu dibantah oleh
saksi mata yang mengatakan tak satupun dari demonstran yang ditembak membawa atau menggunakan senjata.
Lepas dari klaim masing-masing pihak, peristiwa Minggu Berdarah membawa dampak negatif, baik bagi tentara Inggris maupun perkembangan The Troubles sendiri. Sebelum peristiwa Minggu Berdarah, warga Katolik bersikap hangat kepada tentara Inggris karena menganggap mereka sebagai pihak netral yang bisa diandalkan untuk melindungi mereka dari konflik sektarian. Namun usai peristiwa penembakan tersebut, opini mereka berubah dimana mereka
kemudian menganggap pihak tentara tidak ada bedanya dengan kelompok paramiliter Ulster dan polisi RUC yang semena-mena. Di sisi lain, berubahnya opini warga Katolik terhadap tentara Inggris membuat perkembangan The Troubles semakin rumit karena sesudah peristiwa Bloody Sunday, jumlah orang yang bergabung ke PIRA bertambah banyak. Politikus William Craig bahkan menyatakan bahwa pasca peristiwa ini, cara terbaik
untuk meredakan konflik adalah membiarkan wilayah-wilayah di Irlandia Utara yang didominasi Katolik untuk bergabung ke Irlandia.
Pertengahan 1972, OIRA memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Dua tahun sesudahnya, OIRA terpecah menjadi Partai Pekerja (Worker's Party) yang dibentuk sebagai upaya oleh sejumlah mantan anggota IRA menggapai tujuannya tanpa jalan kekerasan dan Pasukan Pembebasan Nasional Irlandia (Irish National Liberation Army; INLA) yang berisi sisa-sisa anggota OIRA yang
memilih tetap melanjutkan aksi-aksi bersenjata. INLA juga memiliki partai politik tersendiri, yaitu Irish Republican Socialist Party (IRSP) dimana keduanya sama-sama berhaluan sosialis Marxis. Di lain pihak, PIRA sempat mengumumkan gencatan senjata pada tahun 1975, namun gencatan senjata tersebut hanya berlangsung selama beberapa bulan dan sesudah itu, PIRA kembali memulai aksi bersenjatanya.
Tahun 1973, sempat dilakukan perundingan antara perwakilan Inggris, Irlandia, kaum nasionalis, dan kaum unionis. Perundingan itu lalu menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Sunningdale. Inti dari Perjanjian Sunningdale adalah membentuk parlemen eksekutif dimana kaum loyalis akan berbagi kekuasaan dengan kaum nasionalis dan pembentukan konsul yang diharapkan bisa meningkatkan kerja
sama antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Perjanjian tersebut didukung oleh sejumlah partai unionis dan nasionalis, namun ditolak oleh PIRA yang hanya menginginkan "Irlandia bersatu" sebagai solusi akhir bagi aksi perlawanan mereka. Di lain pihak, kaum unionis dan loyalis garis keras juga menolak perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut dianggap terlalu pro-Irlandia dan kaum nasionalis.
Perjanjian Sunningdale tidak berumur panjang setelah Brian Faulkner selaku kepala badan eksekutif mengundurkan diri usai partainya, Ulster Unionist Party (UUP), menarik diri dari perjanjian. Mundurnya Faulkner dan partainya disebabkan oleh tekanan akibat aksi-aksi kekerasan dan sabotase massal di Irlandia Utara oleh Ulster Workers' Council yang dibentuk dari kelompok pekerja simpatisan loyalis dan unionis yang anti
Perjanjian Sunningdale. UUP lalu membentuk United Ulster Unionist Council (UUUC) sebagai semacam koalisi dengan partai-partai unionis lain yang menentang Perjanjian Sunningdale untuk mengikuti pemilu beberapa bulan pasca mundurnya Faulkner. Hasilnya, mereka yang menentang Perjanjian Sunningdale berhasil memenangkan suara mayoritas sehingga perjanjian itu pun resmi berakhir sejak pertengahan 1974.
Bulan Mei 1974, terjadi insiden ledakan bom di kota Dublin dan Monaghan, Republik Irlandia, yang mengakibatkan tewasnya 33 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Aksi pengeboman tersebut juga disebut-sebut sebagai aksi pengeboman dalam satu peristiwa yang paling banyak mengakibatkan korban selama The Troubles. Agak ironis mengetahui bahwa insiden yang memakan korban sebesar itu dalam satu
peristiwa justru terjadi di luar wilayah konflik yang sebenarnya (baca: Irlandia Utara). Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab dalam insiden tersebut sebelum kelompok loyalis UVF mengaku pada tahun 1993 bahwa mereka yang melakukan aksi pengeboman tersebut.
Tahun 1979, Inggris dikejutkan oleh kematian 3 figur pentingnya, yaitu Richard Sykes (duta besar Inggris untuk Belanda), Airey Neave (anggota parlemen Partai Konservatif Inggris), dan Lord Louis Mountbatten (sepupu Ratu Elizabeth yang juga merupakan veteran Perang Dunia II). Sykes dibunuh oleh anggota PIRA di Den Haag, Neave terbunuh ketika mobil pribadinya diledakkan oleh anggota INLA, sementara Mountbatten
tewas bersama 5 anggota keluarganya setelah kapal pesiar pribadi yang mereka naiki meledak di perairan laut dekat Sligo, Irlandia. Selain ketiga figur penting tersebut, jumlah korban tewas dari pihak tentara Inggris dan polisi RUC juga terus bertambah akibat aksi-aksi pembunuhan yang sebagian besar dilakukan oleh PIRA.
Awal dekade 1980 dibuka dengan aksi mogok makan yang dilakukan oleh 7 orang simpatisan republik yang ditahan oleh Inggris di Penjara Maze. Aksi mogok makan tersebut dilakukan sebagai aksi protes terhadap kebijakan Pemerintah Inggris yang menangkap mereka yang diduga sebagai simpatisan republik tanpa proses pengadilan dan tindakan kasar petugas penjara terhadap tahanan.
Sebelumnya, pada tahun 1976 sekelompok simpatisan republikan yang ditahan di penjara yang sama juga melakukan aksi protes berupa penolakan memakai seragam penjara yang diikuti dengan aksi mengotori dinding penjara dengan kotoran dan air seni 2 tahun sesudahnya. Aksi mogok makan yang dilakukan pada tahun 1980 tersebut berlangsung selama 53 hari, yaitu dimulai pada tanggal 27 Oktober dan berakhir pada tanggal 18 Desember.
Setahun kemudian, ketika mengetahui bahwa tuntutan para peserta aksi mogok makan pada tahun 1980 tidak dipenuhi, para tahanan simpatisan republik kembali melakukan aksi mogok makan. Berbeda dengan aksi mogok makan sebelumnya, aksi mogok makan pada tahun 1981 dilakukan dengan interval beberapa hari antar pesertanya dengan tujuan untuk menarik perhatian publik lebih besar. Aksi
mogok makan dimulai oleh Bobby Sands pada tanggal 1 Maret 1981. Uniknya, saat dia menjalani aksi mogok makan tersebut, ia terpilih sebagai salah satu anggota parlemen di Westminster. 66 hari sesudah ia memulai aksi mogok makannya, Bobby Sands akhirnya meninggal akibat kelaparan dan prosesi pemakamannya di Belfast dihadiri oleh 100000 orang lebih. Meninggalnya Sands akibat aksi