Sejarah Myanmar
tokoh-tokoh gerakan Thakin lainnya pada Agustus 1939. Berbagai pustaka Marxis serta traktat-traktat dari gerakan Sinn Féin di Irlandia sudah beredar dan dibaca secara luas di kalangan para aktivis politik. Aung San juga ikut mendirikan Partai Revolusioner Rakyat (PRR), pengganti Partai Sosialis sesudah Perang Dunia II. Ia juga turut berperan dalam pendirian Blok Kemerdekaan dengan mengupayakan persekutuan
antara Dobama, ABSU, para biksu yang aktif di bidang politik, serta Partai Orang Miskin, partai dari Ba Maw. Setelah organisasi Dobama menyerukan pemberontakan national, Britania mengeluarkan sepucuk surat perintah penahanan terhadap sejumlah besar pimpinan organisasi itu termasuk Aung San, yang meloloskan diri ke Tiongkok. Aung San berniat untuk menjalin hubungan dengan pihak Komunis Tiongkok, akan
tetapi niatnya itu terdeteksi oleh pemerintah Jepang yang kemudian mendekatinya dengan tawaran dukungan kepada dirinya dalam bentuk satuan intelijen rahasia yang disebut "Minami Kikan", dikepalai oleh Kolonel Suzuki dengan tujuan menutup Jalan Raya Birma dan mendukung upaya pemberontakan nasional. Aung San sempat kembali ke Birma selama jangka waktu
yang singkat untuk mengumpulkan dua puluh sembilan pemuda yang kelak berangkat bersamanya ke Jepang untuk menjalani pelatihan militer di Pulau Hainan, Tiongkok. Rombongan pemuda Birma ini kelak dikenal dengan julukan "Tiga Puluh Kamerad". Tatkala Jepang menduduki Bangkok pada Desember 1941, Aung San memaklumkan pembentukan Tentara Kemerdekaan Birma (TKB) untuk mengantisipasi invasi Jepang atas Birma pada 1942.
TKB membentuk pemerintahan darurat di beberapa wilayah Birma pada musim semi 1942, akan tetapi timbul selisih pendapat di kalangan petinggi Jepang sehubungan dengan masa depan Birma. Kolonel Suzuki memang mendorong Tiga Puluh Kamerad untuk membentuk pemerintah darurat, tetapi pimpinan militer Jepang tidak pernah secara resmi menyetujui rencana semacam itu. Tentara Jepang akhirnya beralih mendukung Ba
Maw untuk membentuk sebuah pemerintahan. Selama perang pada 1942, TKB menjadi kian tak terkendali, dan di banyak distrik para pejabat bahkan pelaku kriminal menyatakan diri sebagai kelompok TKB. Organisasi ini ditata kembali menjadi Tentara Pertahanan Birma (TPB) di bawah Jepang namun tetap dikepalai oleh Aung San. Jika TKB bukan merupakan bala tentara reguler, maka TPB melaksanakan
perekrutan melalui seleksi masuk serta dilatih sebagaimana pasukan-pasukan angkatan darat pada umumnya oleh instruktur-instruktur Jepang. Ba Maw kemudian dipermaklumkan sebagai kepala negara; dalam jajaran kabinetnya terdapat pula Aung San sebagai Menteri Perang, serta pemimpin Komunis Birma Thakin Than Tun sebagai menteri Tanah dan Pertanian; ada pula para pemimpin Sosialis Birma, Thakin Nu dan
Thakin Mya. Ketika Jepang mempermaklumkan Birma sebagai negara merdeka, secara teori, pada 1943, TPB pun diganti namanya menjadi Tentara Nasional Birma (TNB).
Tak lama kemudian, mulai tampak jelas bahwa janji kemerdekaan dari Jepang hanyalah sebuah pepesan kosong dan Ba Maw telah teperdaya. Ketika mulai kalah dalam perang, Jepang pun menyatakan kemerdekaan Birma sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh pada 1 Agustus 1943, tetapi tindakan ini pun hanya dilakukan untuk menyamarkan maksud Jepang yang
sebenarnya. Aung San yang sudah tidak lagi mempercayai Jepang pun membuka negosiasi dengan para pemimpin Komunis, Thakin Than Tun dan Thakin Soe, serta para pemimpin Sosialis, Ba Swe and Kyaw Nyein, yang menghasilkan pembentukan Organisasi Anti-Fasis ("Anti-Fascist Organisation", AFO) pada Agustus 1944 dalam suatu pertemuan rahasia yang dihadiri oleh PKB, PRR, dan TNB di Pegu. AFO
kelak berganti nama menjadi Liga Kemerdekaan Rakyat Anti-Fasis (LKRAF). Thakin Than Tun dan Soe, sewaktu masih mendekam di dalam penjara Insein pada Juli 1941, bersama-sama telah menyusun "Manifesto Insein" yang, berlawanan dengan opini yang beredar di kalangan pergerakan Dobama, menyatakan fasisme dunia sebagai musuh utama dalam perang yang sudah di depan mata dan menyerukan kerja sama
untuk sementara waktu dengan Britania dalam suatu koalisi sekutu yang selayaknya mencakup pula Uni Soviet. Soe secara diam-diam sudah mengatur barisan pertahanan untuk menghadapi pendudukan Jepang, dan Than Tun mampu meneruskan informasi intelijen Jepang kepada Soe, sementara para pemimpin komunis lainnya, Thakin Thein Pe dan Tin Shwe, menjalin kontak dengan pemerintah kolonial dalam pengasingan di Simla, India.
Ada kontak-kontak informal antara AFO dan pihak sekutu pada 1944 dan 1945 melalui organisasi Britania, Force 136. Pada 27 Maret 1945, Angkatan Darat Nasional Birmarose bangkit melakukan perlawanan terhadap Jepang di seluruh wilayah Birma. 27 Maret pernah dijadikan tanggal peringatan 'Hari Perlawanan' sampai militer mengganti namanya menjadi 'Hari Tatmadaw (Angkatan Bersenjata)'. Sesudah peristiwa itu, Aung San dan
tokoh-tokoh lain pun mulai bernegosiasi dengan Lord Mountbatten dan secara resmi bergabung dengan pihak sekutu sebagai Angkatan Birma Patriotik ("Patriotic Burmese Forces", PBF). Dalam pertemuan pertama, AFO memperkenalkan diri kepada pihak Britania sebagai pemerintah darurat Birma dengan Thakin Soe sebagai ketua dan Aung San sebagai seorang anggota panitia pelaksana pemerintahan. Jepang diusir dari hampir
seluruh wilayah Birma pada Mei 1945. Negosiasi pun mulai dilakukan dengan pihak Britania menyangkut pelucutan senjata AFO dan keikutsertaan pasukan-pasukannya dalam Angkatan Darat Birma pascaperang. Beberapa veteran telah dibentuk menjadi sebuah barisan semi militer di bawah kepemimpinan Aung San, dengan nama "Pyithu yèbaw tat" atau Organisasi Sukarelawan Rakyat ("People's Volunteer Organisation", disingkat
PVO), dan dilatih secara terang-terangan dalam pakaian seragam. Peleburan PBF berhasil dilaksanakan pada Konferensi Kandi di Sailan pada September 1945.
Menyerahnya Jepang mengakibatkan masuknya administrasi militer sekutu ke Birma yang menuntut agar Aung San diperiksa sehubungan dengan keterlibatannya dalam sebuah pembunuhan selama operasi-operasi militer pada 1942. Lord Mountbatten menyadari bahwa tuntutan ini sia-sia belaka karena Aung San sangat populer.
Seusai perang, Gubernur Birma Britania, Sir Reginald Dorman-Smith kembali ke Birma. Pemerintahan yang kembali dipulihkan membentuk sebuah program kebijakan yang berfokus pada rekonstruksi fisik negara itu dan menunda-nunda pembicaraan seputar kemerdekaan Birma.
LKRAF bangkit menentang pemerintah dan menimbulkan pergolakan politik di Birma. Timbul pula keretakan di dalam tubuh LKRAF di antara kaum Komunis dan Aung San bersama kaum Sosialis menyangkut strategi, yang menyebabkan Than Tun didesak untuk mengundurkan diri dari jabatan sekretaris jenderal pada Juli 1946, serta pemecatan PKB dari LKRAF pada bulan Oktober.
Dorman-Smith digantikan oleh Hubert Rance sebagai gubernur, dan nyaris segera sesudah penunjukannya Kepolisian Rangoon melakukan pemogokan. Pemogokan yang dimulai pada September 1946 itu meluas dan diikuti pegawai-pegawai negeri dan hampir-hampir menjadi sebuah aksi pemogokan umum.
Rance menenangkan situasi dengan mengadakan pertemuan bersama Aung San dan membujuknya untuk bergabung dengan Dewan Eksekutif Pemerintah bersama-sama dengan anggota-anggota LKRAF lainnya. Dewan eksekutif yang baru itu, yang kini semakin mendapatkan kepercayaan rakyat, mulai menegosiasikan kemerdekaan Birma, yang terselenggara dengan baik di London dan menghasilkan
Persetujuan Aung San-Attlee pada 27 Januari 1947. Isi persetujuan itu menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian kalangan di cabang komunis dan konservatif dari LKRAF, akan tetapi membuat golongan Komunis Bendera Merah di bawah pimpinan Thakin Soe tersingkir dari panggung politik dan membuat kaum konservatif tersingkir ke kubu oposisi.