Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa
Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (disingkat SPE UE) () merupakan sistem perdagangan emisi gas rumah kaca multinasional terbesar di dunia. Sistem ini merupakan salah satu instrumen kebijakan utama Uni Eropa yang mengatur batasan emisi yang diperbolehkan, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Protokol Kyoto. SPE UE diluncurkan pada tahun 2005 dalam upayanya mengurangi emisi karbon
dioksida (CO) dan gas rumah kaca lainnya, seperti dinitrogen monoksida (NO) dan perfluorokarbon (PFC) dengan biaya yang paling rendah. SPE UE mencakup sekitar 10600 instalasi di Eropa, khususnya sektor produksi pembakaran, besi dan baja, pulp dan kertas, kilang, dan semen, serta instalasi lainnya dengan ambang panas bersih berlebih 20 MW. Proyek-proyek SPE
UE terbagi menjadi empat tahap periode implementasi, yaitu tahap I (2005-2007), tahap II (2008-2012), tahap III (2013-2020), dan tahap IV (2021- 2030). Pada masing-masing tahap implementasi, beberapa sektor dan gas tercakup dalam SPE UE, salah satunya adalah sektor penerbangan.
Tahap I merupakan tahap percobaan, dan SPE UE harus berfungsi secara efektif supaya dapat memenuhi target-target Protokol Kyoto. Pada tahap I, SPE UE hanya mampu menutupi emisi karbon dioksida dari generator-generator listrik dan industri dengan penggunaan energi intensif, dimana hampir seluruh tunjangan diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut secara gratis. Denda non-penyesuaian mencapai sekitar 40
EUR (Rp664 ribu) per ton. Sementara pada tahap II yang bertepatan dengan komitmen pertama Protokol Kyoto; 6.5% batasan emisi pada tunjanganyang lebih rendah dari periode sebelumnya, diharapkan menghasilkan pengurangan emisi sekitar 2.4 % pada tahun 2010. Namun, krisis ekonomi 2008 menyebabkan pengurangan emisi, dan menyebabkan kelebihan pada tunjangan dan kredit karbon, sehingga mempengaruhi harga karbon
pada periode tersebut. Pada tahap III, Komisi Eropa melakukan dua inisiatif utama dalam mengatasi kelebihan tunjangan, yaitu dengan adanya Cadangan Stabilitas Pasar (MSR) untuk jangka panjang, dan proses "backloading" untuk jangka pendek. Kemudian, pada tahap IV, SPE UE memiliki target minimal pengurangan gas rumah kaca sebesar 40% secara domestik pada tahun 2030, yang merupakan bagian
kontribusi atas Persetujuan Paris. Salah satu komponen utama kebijakan pada tahap IV adalah memastikan penurunan jumlah tunjangan bebas, supaya terdistribusikan secara efektif dan efisien.
Sistem Perdagangan emisi merupakan salah satu alat yang paling hemat biaya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Berbeda halnya dengan Regulasi yang berlandaskan 'perintah dan kontrol' tradisional, perdagangan ini memanfaatkan kekuatan pasar, sehingga menemukan cara termurah dalam pengurangan emisi. Sistem Perdagangan emisi Uni Eropa bekerja berdasarkan prinsip 'batasan dan
perdagangan' ("cap and trade"); dimana volume keseluruhan gas rumah kaca yang dapat dipancarkan pembangkit listrik, pabrik-pabrik dan perusahaan lainnya yang tercakup oleh sistem tersebut, tunduk pada tingkat emisi yang diperbolehkan oleh Uni Eropa. Dengan batasan emisi ini, perusahaan menerima atau membeli tunjangan emisi yang dapat mereka perdagangkan.
Sebagai contoh, jika suatu sistem memiliki batasan atau tingkat emisi yang diperbolehkan sebesar 50 juta ton emisi pada tahun tertentu, maka negara harus mengeluarkan 50 juta tunjangan pada tahun tersebut. Tunjangan-tunjangan ini dapat dibeli dan dijual di pasar karbon. Suatu perusahaan yang tercakup oleh suatu sistem harus mendapat tunjangan yang sesuai dengan emisi yang mereka hasilkan.
Dengan kata lain, tunjangan emisi merupakan mata uang di SPE UE dan merupakan batas jumlah total, yang memberi nilai. Setiap tunjangan memberikan izin mengeluarkan satu ton gas CO, gas rumah kaca utama, atau jumlah yang setara dengan dua jenis gas rumah kaca kuat lainnya. Dengan mata uang tunjangan ini, perusahaan-perusahaan dapat menggunakan kredit yang dihasilkan oleh beberapa
jenis proyek-proyek penyimpanan emisi di seluruh dunia yang menutupi sebagian dari emisi yang mereka pancarkan. Dengan memberi harga karbon, yang dengan demikian memberi nilai finansial untuk setiap ton emisi yang disimpan, maka sistem ini menempatkan perubahan iklim dalam agenda dewan perusahaan di seluruh Eropa. Kredit karbon diberikan setelah penurunan emisi atas proyek-proyek penyimpanan emisi tersebut.
Proyek-proyek SPE UE berada di bawah mekanisme Protokol Kyoto sebagai pembawa pengurangan emisi tambahan asli. Protokol Kyoto mendefinisikan tiga mekanisme fleksibel yang dapat digunakan oleh pihak-pihak Annex I dalam menyesuaikan komitmen pembatasan emisi mereka. Mekanisme fleksibel tersebut terdiri dari Perdagangan Emisi Internasional (PEI), Mekanisme Pengembangan Bersih (MPB), dan Implementasi Bersama
(IB). Mekanisme-mekanisme ini dimaksudkan untuk menurunkan biaya keseluruhan sehingga mencapai target emisi. Mekanisme ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat supaya mencapai pengurangan emisi atau penghilangan karbon dari atmosfer dengan biaya yang efektif di negara lain. Sementara biaya pembatasan emisi bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Perdagangan Emisi Internasional (PEI) mempersilakan pihak-pihak Anex I memperdagangkan emisi mereka dalam bentuk kredit dengan satuan 'Unit Jumlah yang Ditentukan' (, AAUs) atau tunjangan jangka pendek. Mekanisme Pengembangan Bersih (MPB) dan Implementasi Bersama (IB) atau disebut juga "mekanisme berbasis proyek" memungkinkan negara-negara Annex I supaya memenuhi komitmen mereka perihal
pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mengakuisisi pengurangan kredit karbon emisi gas rumah kaca. Kredit ini diperoleh dari proyek-proyek pembiayaan negara Annex I yang mengurangi emisi di negara-negara non-Annex I atau negara-negara Annex I lainnya, atau dengan membeli kredit karbon dari negara-negara Annex I yang memiliki kredit berlebih. Basis ekonomi dalam penyediaan mekanisme fleksibel
adalah bahwa biaya marjinal pengurangan emisi berbeda-beda antar suatu negara dengan negara lainnya. Perbedaan mendasar antara Perdagangan Emisi Internasional (PEI) dengan kedua mekanisme berbasis proyek tersebut, yaitu PEI didasarkan pada pengaturan pembatasan emisi secara kuantitatif, sedangkan mekanisme berbasis proyek didasarkan pada gagasan pengurangan "produksi" emisi.
Proyek Mekanisme Pengembangan Bersih (MPB) menghasilkan 'Sertifikat Pengurangan Emisi' (, CERs), dan proyek Implementasi Bersama (IB) menghasilkan 'Unit Pengurangan Emisi' (, ERUs), yang masing-masingnya setara dengan satuan AAUs. SPE UE menggunakan satuan 'Unit Tunjangan Uni Eropa' (, EUAs) yang setara dengan Kyoto AAUs. Direktif 2004/101/EC menetapkan hubungan langsung antara SPE
UE, unit-unit ERUs dan CERs, dengan menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:Direktif 2003/87/EC menetapkan fitur utama SPE UE yang terdiri dari:
Direktif 2003/87/EC juga mendefinisikan cakupan sektor SPE UE, yang meliputi sekitar 10600 instalasi di Eropa, khususnya sektor produksi pembakaran, besi dan baja, pulp dan kertas, kilang, dan semen. Instalasi di sektor-sektor ini memenuhi syarat perdagangan emisi, ketika konsumsi energi lebih tinggi dari ambang batas panas berlebih 20 MW. Ambang batas tersebut diputuskan
oleh Komisi Eropa pada industri-industri dengan konsumsi energi paling intensif, selama periode implementasi tahap pertama. Untuk meningkatkan kinerja lingkungan atas sistem ini, kini perdebatan berpusat pada perluasan cakupan sektor SPE UE, seperti sektor penerbangan pada tahun 2013.
SPE UE mencakup sekitar 50% emisi CO Uni Eropa dan 45% emisi gas rumah kaca total Uni Eropa. Selain karbon dioksida (CO), SPE UE mencakup dinitrogen moknosida (NO) sejak 2013, serta perfluorokarbon (PFC) pada kasus-kasus tertentu. Target pengurangan emisi CO di masing-masing negara anggota diubah menjadi Rencana Alokasi Nasional (RAN). RAN dirancang sesuai dengan 'kriteria objektif dan transparan,