Hubungan Turki dengan Uni Eropa
Hubungan Turki dengan Uni Eropa merupakan sebuah hubungan kemitraan yang saling memengaruhi satu sama lain terlebih lagi letak negara Turki yang berbatasan langsung dengan wilayah Eropa baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Hubungan ini mulai terjalin pada tahun 1959 sedangkan kerangka kerja kelembagaannya secara resmi dibentuk sejak disepakatinya Perjanjian Ankara 1963.
Turki telah berupaya untuk bergabung dengan Uni Eropa selama beberapa dasawarsa terakhir. Hal ini ditandai dengan pengajuan yang dikirim pertama kali untuk bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (pendahulu Uni Eropa) pada tahun 1987. Namun, negosiasi pergabungannya tidak mengalami banyak kemajuan hingga kemudian negosiasi tersebut ditutup sejak tahun 2016.
Sejak wilayahnya ditaklukan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 395 M, Turki telah berbagi sejarah peradaban dengan negara-negara Eropa. Dibuktikan dengan berdirinya Konstantinopel yang selama Abad Pertengahan merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa. Pada tahun 1453, penaklukan Turki Utsmaniyah terhadap kota Konstantinopel menjadikan kekaisaran tersebut menjadi kekuatan besar di wilayah Eropa Tenggara dan Mediterania Timur.
Keruntuhan Turki Utsmaniyah pada Perang Dunia I menjadi awal dimulainya periode Modern pada tahun 1923 M. Pada Periode Revolusi ini Turki dipimpin oleh seorang presiden yang dikenal dengan Mustafa Kemal Atatürk. Pada masa pemerintahannya, Mustafa mengampanyekan akan memberikan arah dan tujuan bagi generasi baru negara untuk mengubah rakyat Turki menuju aspek kehidupan abad ke-20 yang kontemporer dan memulai
reformasi yang drastis di semua aspek. Sehingga Mustafa melakukan modernisasi besar-besaran dengan berkiblat ke Barat.
Selama Perang Dunia II, Turki berusaha tetap netral hingga Februari 1945, ketika Turki bergabung dengan Sekutu. Negara ini ambil bagian dalam Rencana Marshall 1947, menjadi anggota Majelis Eropa pada tahun 1949, dan anggota NATO pada tahun 1952. Selama Perang Dingin, Turki bersekutu dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kedekatan antara Turki dan Barat semakin kental pada masa setelah Perang Dunia II.
Dampak dari Perang Dunia II adalah perpecahan dan kemiskinan yang terjadi di negara-negara di seluruh dunia khususnya di kawasan Eropa. Pada tahun 1950, Robert Schuman-Menteri Luar Negeri Perancis-memiliki ide untuk menyatukan Eropa yang bertujuan untuk mengembalikan perekonomian negara-negara Eropa sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang kembali. Sejak itulah usaha
untuk mempersatukan Eropa dimulai. Pada Juli 1952, rencana itu terwujud dengan penandatanganan perjanjian pendirian Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (bahasa Inggris: "European Coal and Steel Community"), yang dinyatakan sebagai langkah pertama dalam perhimpunan Eropa.
Setelah didirikan pada tahun 1993, Uni Eropa kemudian maju pesat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar menaungi anggotanya. Hal inilah yang menarik negara lain untuk bergabung menjadi anggota dan salah satunya adalah Turki. Dalam catatan sejarah, Turki selalu menunjukkan minat yang sangat besar untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Besarnya minat ini ditunjukkan dengan
bergabungnya Turki ke berbagai kegiatan yang ada di Eropa. Negara ini pernah menjadi anggota Dewan Eropa pada tahun 1949, kemudian menjadi anggota asosiasi Uni Eropa pada tahun 1963. Turki juga merupakan salah satu negara pendiri Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi pada tahun 1961 dan juga Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa pada tahun 1971.
Ketika Masyarakat Ekonomi Eropa baru saja dibentuk, tepatnya pada tahun 1959, Turki memulai kerja samanya dengan negara-negara kawasan Eropa. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam kerangka kesepakatan perhimpunan yang dikenal sebagai Perjanjian Ankara yang ditandatangani pada 12 September 1963. Diadakannya perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan Turki dan Masyarakat Ekonomi
Eropa secara berkelanjutan dalam segala bidang dengan mempercepat kemajuan ekonomi dan memperluas wilayah perdagangan yang harmonis serta untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Turki dan MEE. Kerja sama tersebut juga menghasilkan hubungan bilateral antara Turki dengan Serikat Pabean Uni Eropa sehingga dapat meminimalkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk antar kedua belah
pihak. Walaupun demikian, Turki menjadi pusat perhatian Dewan Eropa karena dinilai telah mengarah kepada sistem autokrasi dalam kepemerintahannya.
Turki telah menjalin hubungan dengan Uni Eropa (dan pendahulunya) beberapa dekade yang lalu sejak dimulainnya perjanjian bilateral hingga mengantarkan Turki untuk menjadi salah satu bagian darinya.Proses pergabungan Turki ke dalam Uni Eropa merupakan penerapan dari kesepakatan perhimpunan yang telah diadakan. Oleh karena itu, kedua belah pihak membentuk beberapa lembaga untuk memastikan dialog politik
dan kerja sama selama proses persiapan keanggotaannya, di antaranya:Bantuan keuangan Uni Eropa kepada Turki bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas legislasi, dan kualitas penerapan legislasi sehingga memungkinkan mengintegrasi kebijakan umum dengan mudah-seperti kebijakan sosial, pembangungan, dan kebijakan pedesaan-saat nantinya
menjadi anggota penuh Uni Eropa. Anggaran bantuan keuangan tersebut meningkat secara substansial setelah diadakannya negosiasi keanggotaan pada bulan Oktober 2005.
Kemudian, pada periode anggaran tahun 2007-2013, mekanisme bantuan keuangan Uni Eropa kepada negara kandidat dan calon negara kandidat dikonsolidasikan ke dalam instrumen tunggal yang disebut sebagai Instrumen untuk Bantuan Pra-Pergabungan (bahasa Inggris: "Instrument for Pre-Accession Assistance" (IPA)).
Dengan mempertimbangkan penduduknya, anggaran 4.8 miliar Euro yang dialokasikan dalam periode tahun 2007-2013 dianggap tidak cukup bagi Turki namun Turki tetap berusaha untuk memanfaatkan anggaran tersebut dengan maksimal.
Perihal persoalan seperti alokasi anggaran antara negara kandidat maupun calon negara kandidat dan komponen kerjasama keuangan memang ditentukan sepenuhnya oleh pihak Uni Eropa. Namun, metode alokasi anggaran antar komponen dengan negara bersangkutan (dalam kasus ini negara Turki), pemrograman dan implementasi komponen, dan pemantauan proyek ditentukan melalui negosiasi terlebih dahulu antara Turki dan Uni Eropa dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu Turki itu sendiri.
Sejak tahun 2004, Turki telah ikut serta dalam berbagai program yang diadakan Uni Eropa dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama antara negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebijakan Uni Eropa. Warga negara, perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan lembaga nasional dari negara anggota maupun negara kandidat dapat ikut serta dalam program-program yang lebih luas.
Salah satu programnya adalah Program Erasmus yang merupakan bagian dari Program Belajar Seumur Hidup yang berjalan dari tahun 2004 hingga 2013. Pada tahun 2014, dibentuk program baru bernama Erasmus+ yang menggabungkan rencana pendidikan, pelatihan, pemuda, dan olahraga yang dimiliki Uni Eropa.
Program Erasmus adalah program pendidikan dan pelatihan yang menadahi hingga lebih dari 180000 pelajar untuk belajar dan bekerja di luar negerinya setiap tahun. Program tersebut sangat mendukung tindakan kerja sama antar institusi pendidikan se-Eropa.
Bahkan, program tersebut juga mendukung lebih dari 46000 pelajar dan staf dari Uni Eropa untuk belajar atau mengajar di Turki. Jerman adalah tujuan paling diminati oleh pelajar Turki dari program tersebut.
Kerja sama berkelanjutan lainnya ialah meningkatkan jumlah pelajar pada segala jenjang pendidikan, khususnya bagi anak perempuan, yang telah menjadi tantangan penting bagi Turki. Uni Eropa telah mendanai rencana-rencana yang sangat berperan penting dalam meningkatkan jumlah pelajar, terlebih lagi teruntuk anak perempuan. Mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan