Bantuan langsung tunai
Temuan paling kontroversial adalah ketika Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution, membeberkan bahwa uang yang diperoleh untuk program BLT ternyata berasal dari hutang. Hal itu dibuktikan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) ketika melakukan penelusuran pada dokumen-dokumen perjanjian hutang. Mereka juga menemukan bahwa program BLT adalah salah satu program kebijakan
yang didesain oleh Bank Dunia dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB), dan Jepang. Komentarnya mengenai program BLT dan hutang adalah:
"Langsung atau tidak langsung memang benar BLT adalah hutang. Hanya saja yang jadi pokoknya sekarang bukan asalnya melainkan pemanfaatannya"-Anwar Nasution, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski begitu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie mengatakan tidak semua pembiayaan BLT menggunakan hutang. Lalu, menteri keuangan Sri Mulyani membantah segala tuduhan tersebut. Katanya, program BLT bukan dari hutang, melainkan dari kompensasi kenaikan harga BBM. Sumber pendanaan biaya ini telah berjalan sejak tahun 2005 lalu. Dan, menurutnya, dewan
pemeriksa keuangan telah salah memahami laporan keuangan yang diberikan oleh pemerintah mengenai sumber keuangan BLT.
Selain itu, beberapa pihak mengatakan program BLT juga dianggap sebagai program pembodohan masyarakat yang mengubah mental bangsa menjadi pemalas, peminta-minta, dan manja.
"Program BLT mendidik mental masyarakat menjadi pengemis,"-Muhammad Arwani Thomafi, ketua DPP PPP. 1 Maret 2014.
Uang yang diberikan dari program tersebut juga dapat disalahgunakan oleh rakyatnya sendiri, seperti membeli rokok, minum-minuman, atau hal-hal yang melanggar tujuan utama dari program BLT.
Tetapi, ada juga beberapa kalangan yang mendukung rogram BLT. Mereka berpendapat program BLT adalah program yang mampu membantu masyarakat miskin. Meskipun tidak berpengaruh langsung dari segi daya beli masyarakat, uang tunai tersebut dapat menjadi tabungan dan modal usaha bagi warga miskin. Jadi program BLT mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian kecil masyarakat, meskipun penyalurannya
belum sepenuhnya efektif. Menteri Perdagangan dan Menteri Pembangunan Nasional mengatakan, program BLT pada tahun 2005 hanya terjadi sekitar lima hingga enam persen kegagalan, sedangkan 95 persen lainnya tepat sasaran. Dan berdasarkan survei atas 56 perguruan tinggi negeri maupun swasta membuktikan bahwa 90 persen penyaluran BLT kepada 19.1 juta warga miskin sukses.
Dukungan serupa terhadap BLT juga disampaikan oleh Anas Urbaningrum, ketua Partai Demokrat ke-3, yang menekankan bahwa program tersebut harus dilihat dari asas manfaat. Dia menambahkan, pandangan ini penting karena untuk mempertahankan daya beli masyarakat tidak bisa menunggu lebih lama setelah BBM dinaikkan.
"Kalau (ada kenaikan harga) BBM, pasti ada inflasi. Kalau ada inflasi, tentu harga barang naik, maka daya beli rakyat miskin turun. Daya beli yang turun ini harus diobati secara langsung,"-Anas Urbaningrum
Bank dunia belum lama ini mengumumkan bahwa baik program BLT bersyarat maupun tak bersyarat memiliki pengaruh positif terhadap aspek kesejahteraan hidup di beberapa negara penyelenggara seperti di kawasan Amerika Latin, Afrika, Eropa, dan Asia. Penurunan angka kurang gizi terjadi pada anak-anak di banyak negara seperti Meksiko, Kolombia, dan Jamaika. Program BLT bersyarat di negara-negara tersebut
fokus pada peningkatan gizi anak, karena permasalahan utama di negara tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia dari segi kesehatan. Di Nikaragua misalnya, angka anak dan bayi kekurangan gizi merosot beberapa persen setelah dua tahun program bantuan bernama Red de Protección Social (RPS) diselenggarakan. Selain pada kesehatan, BLT juga mempermudah masyarakat di Amerika Latin dan Afrika sub-Sahara
untuk memperoleh makanan yang cukup. Di Etiopia, berkat program sejenis BLT bernama Meket dari Inggris, hampir 75 persen masyarakatnya membeli makanan bergizi seperti daging, minyak, dan gula. Hal yang sama terjadi di Malawi, dengan program serupa bernama Mchinji, masyarakatnya mampu mengkonsumsi daging dan ikan selama 3 hari per minggu di bandingkan rumah tangga yang tidak mendapat program tersebut.
Program bantuan langsung tunai juga bermanfaat untuk pendidikan dan pemberdayaan perempuan; hal ini dibuktikan dari survei yang dilakukan di Amerika Latin dan Afrika. Program BLT di negara tersebut mengutamakan penerimanya adalah perempuan, sehingga hal ini berdampak pada status kontrol dan keputusan keuangan berada di tangan para ibu. Di Meksiko, Peru, dan Ekuador menunjukkan bahwa para wanita penerima program BLT di
negara tersebut merasa lebih percaya dirin dalam hal pengambilan keputusan seputar manajemen keluarga. Dan yang lebih utama, posisi mereka menjadi sangat penting dalam keluarga, dan diakui oleh para lelaki.
Meskipun program BLT di Indonesia sering dinilai memiliki banyak kelemahan, beberapa lembaga masih mengklaim program tersebut sukses. Bank Dunia melaporkan, Indonesia termasuk Negara yang paling sukses menyelenggarakan bantuan berjenis langsung tunai kepada masyarakat miskin dibandingkan Negara lain. Hal ini mereka buktikan dengan laporan triwulanan ketiga pada tahun 2010. Dalam laporan itu mereka berkomentar pemerintah Indonesia berhasil menyalurkan
kepada sepertiga rumah tangga di Indonesia hanya dalam waktu kurang dari 5 bulan. Penyaluran ke keluarga sasaran di Indonesia juga dinilai tepat waktu oleh Bank Dunia, dan hal itu berdampak positif pada pembangunan masyarakat dan menjadi insentif bagi yang tidak produktif.
Selain itu, Menteri Sosial, Bachtiar Hamzah juga menyatakan keberhasilan program BLT sebagai salah satu program yang bertujuan menurunkan jumlah warga miskin. Hal itu dia buktikan dengan bukti bahwa pada tahun 2007 warga miskin berjumlah 37 juta, namun berkurang pada tahun 2008 menjadi 35 juga warga miskin. Paskah Suzetta, kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas),
juga memuji keberhasilan program BLT. Menurutnya BLT dapat menjaga daya beli masyarakat dan melepas keterpurukan.
Jenis lain dari BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), juga diklaim berhasil memenuhi target penyaluran yang mencapai 1.5 juta penerima. Karena sasaran utama dari program ini adalah kaum ibu, program ini menjadi program yang tidak hanya menekan angka kemiskinan, tetapi juga memberdayakan kaum perempuan. Karena kesuksesan tersebut, Program PKH yang telah berjalan sejak 2007 tahun itu tetap dilanjutkan hingga tahun 2014.
Meskipun program BLT di Indonesia telah banyak dinilai sukses oleh beberapa tokoh, tidak sedikit kritik dan penilaian kurang memuaskan dari beberapa kalangan dari segi teknisnya. Hal yang menyangkut teknis tersebut adalah pertama, pembagian tidak merata disebabkan data yang digunakan adalah data lama. Contoh kasusnya adalah kasus pemberian dana BLT pada tahun 2008
yang tidak merata dan salah sasaran karena data yang digunakan adalah data warga miskin tahun 2005. Kedua, program BLT kerap kali menciptakan peluang korupsi, dengan jalan pemotongan dana bantuan dengan beragam cara. Contohnya penyunatan dana BLT di Pekalongan Jawa Tengah yang dilakukan oleh kelurahan sekitar dengan alasan pemerataan untuk keluarga yang tidak mendapatkan
BLT. Ketiga, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan para pengurus tingkat daerah. Buktinya adalah kota Manado Sulawesi Utara dan Kotabaru Kalimantan belum mendapat BLT karena PT Pos Indonesia belum mendapatkan pesan dari presiden. Keempat, jumlah nominal insentif BLT sama sekali tidak memiliki pengaruh signifikan bagi kesulitan yang dihadapi warga miskin. Uang 100 ribu per
bulan sama sekali tidak memenuhi kebutuhan harian, padahal harga sembako naik. Yang kelima, program BLT disinyalir memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Contohnya, di Cirebon terdapat ratusan kepala desa yang menolak kebijakan pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM.