Isi bocoran kawat diplomatik Amerika Serikat (Asia dan Oseania)
Isi bocoran kawat diplomatik Amerika Serikat menjelaskan Asia dan Oseania dan subjek-subjek terkaitnya secara ekstensif. Kebocoran yang dimulai tanggal 28 November 2010 ini terjadi setelah situs WikiLeaks- organisasi media baru nirlaba internasional yang menerbitkan kiriman dokumen-dokumen rahasia dari berbagai sumber berita dan bocoran berita anonim- mulai menerbitkan dokumen rahasia dengan korespondensi
yang terperinci- kawat diplomatik- antara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan perwakilan diplomatiknya di seluruh dunia. WikiLeaks membocorkan dokumen ini setiap hari sejak tanggal pertama rilisnya.
Menurut sebuah kawat dari kedutaan Amerika Serikat di Kabul, Wakil Presiden Afghanistan, Ahmad Zia Massoud, diketahui membawa uang tunai senilai $52 juta yang "dibolehkan untuk disimpan tanpa mengungkapkan asal usul dan tujuan uang tersebut." Penemuan ini dilakukan di Uni Emirat Arab oleh otoritas setempat bekerja sama dengan Drug Enforcement Administration.
Sebuah kawat yang menceritakan pertemuan antara pejabat Amerka Serikat dan Ahmed Wali Karzai pada September 2009 dan Februari 2010 mengandung kalimat peringatan sebagai berikut: "Catatan: Sekalipun kita harus mengakui AWK sebagai kepala Dewan Provinsi, ia dianggap luas sebagai sosok yang korup dan penyelundup narkotika". Mengetahui beberapa pernyataan Karzai dipalsukan, kawat ini menjelaskan bahwa,
"Ia tampaknya belum tahu pengetahuan kita tentang aktivitas-aktivitasnya. Kita perlu mengawasi aktivitasnya dari jarak dekat, lalu mengirim pesan transparan berulang-ulang kepadanya."
Militer A.S. mengambil lima belas persen dari €50 juta yang diberikan pemerintah Jerman sebagai dana abadi untuk membangun Angkatan Darat Nasional Afghanistan.
Karyawan kontraktor pemerintah AS DynCorp mendanai jasa "bocah penari" yang tampaknya merujuk pada Bacha bazi, tindakan yang dianggap sebagai perbudakan seks dan prostitusi anak.
Britania Raya telah membantu melatih Rapid Action Battalion (RAB), satuan elit anti-kriminal dan anti-terorisme Kepolisian Bangladesh yang disebut Human Rights Watch sebagai "pasukan kematian pemerintah". RAB bertanggung jawab atas lebih dari 100 pembunuhan ekstrayudisial. Pelatihan yang difasilitasi Britania Raya meliputi "teknik wawancara investigatif" dan "aturan pertempuran" dan dilakukan oleh anggota polisi Britania yang
masih berdinas di bawah pengawasan National Policing Improvement Agency (NPIA). Akan tetapi, A.S. sudah mengetahui sesi pelatihan ini, namun pemerintahnya terhambag oleh "dugaan pelanggaran hak asasi manusia [oleh RAB], sehingga organisasi ini tidak layak mendapatkan pelatihan atau bantuan [dari Amerika Serikat]".
Para pejabat A.S. ingin agar kedua ketua partai politik terbesar di Bangladesh berpartisipasi dalam pemilihan umum Bangladesh 2008. Kawat yang mengacu pada studi kedutaan A.S. ini mengatakan bahwa mayoritas penduduk Bangladesh menginginkan agar pemungutan suara dilakukan secepatnya dan upaya apapun untuk menggagalkan pemilu tidak akan berakhir baik.
Department for International Development (DFID), Britania Raya, telah bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh untuk mengganti kurikulum madrasah sebagai bagian dari strategi kontra-terorismenya di kawasan itu.
Pejabat A.S. ingin terus mengawasi pasukan penjaga perdamaian Bangladesh karena ada dugaan bahwa Bangladesh mencoba menanamkan pengaruhnya di Afrika melalui tugas penjagaan perdamaian PBB. Dugaan tersebut adalah kepentingan Bangladesh dalam menjaga perdamaian di Afrika lebih condong ke penanaman pengaruh di Afrika ketimbang pelaksanaan tugas untuk PBB.
Pejabat A.S. tampaknya gelisah dengan meningkatnya jumlah Muslim, termasuk warga Bangladesh di Britania Raya dan sedang mengumpulkan data tentang peningkatan ini.
Directorate General of Forces Intelligence (DGFI), badan intelijen militer Bangladesh, mendukung Harkat-ul-Jihad-al-Islami- sebuah organisasi teroris/militan fundamentalis Islam- agar membentuk partai politik baru. Menurut kawat yang dikirim oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Dhaka, DGFI berupaya mengalahkan Partai Demokrasi Islam Bangladesh tepat sebelum pemilu Bangladesh 2008.
Myanmar kemungkinan sedang membangun situs rudal dan nuklir dengan bantuan Korea Utara. Seorang pejabat Burma mengaku melihat para teknisi Korea Utara membantu pembangunan fasilitas bawah tanah di kaki bukit lebih dari 480 km di barat laut Rangoon.
Pada tahun 2009, Duta Besar Richard E. Hoagland mengutip sejumlah orang yang skeptis terhadap kampanye anti-korupsi di Kazakhstan. Ia menyebut seorang analis politik yang "melihat tersangka-tersangka yang bermunculan sebagai tanda peperangan intra-elit ketimbang bukti adanya upaya melawan korupsi" dan seorang "aktivis masyarakat sipil" yang "menggambarkan pejabat-pejabat tersangka sebagai
'penghubung yang lemah dalam rantai [korupsi]' dan percaya bahwa 'penerkam sejati'-nya terus beroperasi dengan bebas." Hoagland berkomentar, "Korupsi sangat endemik di kalangan pejabat pemerintahan Kazakhstan dan seluruh CIS. Dengan pendapatan pajak yang besar, gaji pejabat pemerintah Kazakhstan lebih tinggi daripada negara-negara tetangganya. Misal, gaji Perdana
menteri Masimov lebih dari $50000 per tahun. Akan tetapi para pejabat yang lebih senior menjalani gaya hidup yang membutuhkan pendapatan yang lebih besar. Kadang-kadang mereka menerima uang dari bisnis yang terdaftar atas nama suami/istri atau kerabatnya. Selain itu, mereka mencuri langsung dari anggaran publik. Pejabat-pejabat yang ditangkap melalui kampanye anti-korupsi jumlahnya belum seberapa."
Menurut sejumlah pejabat Cina, Korea Utara bertingkah seperti "anak manja". Cina siap menerima reunifikasi Korea di bawah kepemimpinan Korea Selatan. Mereka memperkirakan sanggup menampung 300000 pengungsi Korea Utara jika terjadi ketidakstabilan di semenanjung Korea.
Menurut duta besar A.S. untuk Seoul, pejabat A.S. dan Korea Utara telah membicarakan reunifikasi kedua Korea jika Korea Utara suatu saat bubar sendiri..
Korupsi di Kyrgyzstan dibicarakan dalam pertemuan di sebuah hotel di Bishkek antara duta besar AS Tatiana Gfoeller, pebisnis Britania dan Kanada, dan Adipati York dari Britania Raya. Gfoeller menyatakan, "Meski ada klaim bahwa semuanya tidak pernah berpartisipasi dan tidak pernah menyuap, seorang perwakilan perusahaan berukuran sedang mengaku bahwa 'Ini kadang merupakan godaan yang
burul/' Dalam pertemuan makan siang yang begitu jujur di sebuah hotel, semua pebisnis tadi mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang selesai di Kyrgyzstan jika anak Presiden Bakiyev, Maxim, tidak mendapat 'bagiannya.'" Atas nama Maxim Bakiyev, firma pengacara London Carter-Ruck mengatakan kepada "The Guardian" bahwa, "Tn. Bakiyev sepenuhnya membantah tuduhan ini."
Pada bulan Februari 2009, Duta Besar Amerika Serikat untuk Kyrgyzstan berbicara dengan duta besar Cina, Zhang Yannian, setelah diberitahu bahwa Cina menawarkan $3 miliar kepada Kyrgyzstan sebagai imbalan atas penutupan Pangkalan Udara Manas, pangkalan militer penting A.S. di Bishkek yang menangani penerbangan ke dan dari Afghanistan. Ia mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, "Zhang tampak gugup dan
kehilangan kemampuan berbahasa Rusianya dan mulai melantur dalam bahasa Cina". Zhang menanggapinya dengan mengirimkan proposal ke A.S. tentang negosiasi pembukaan pangkalan tersebut dengan pemerintah Kyrgyzstan. Ajudannya langsung menimpali: "Atau Anda beri saja mereka $5 miliar dan bawa kami dan pihak Rusia keluar [dari masalah ini]".
According to revelations from Singapore diplomats about Malaysia's political scene, Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia diyakini seadng dalam posisi sulit setelah menghadapi tuduhan keterlibatannya dalam pembunuhan perempuan Mongolia Altantuya Shaaribuu.
Pejabat AS telah menyatakan keberatanya terkait kemunculan Najib sebagai suara pembaruan sambil mengutip insiden kepala sapi di Shah Alam, pemakaian kata "Allah" di injil berbahasa Melayu dan hukuman cambuk Kartika.