Kebijakan visa Kawasan Schengen
Kebijakan visa Kawasan Schengen ditetapkan oleh Uni Eropa dan berlaku untuk Kawasan Schengen beserta negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, dengan pengecualian Irlandia dan Britania Raya yang memilih keluar. Warga negara di luar anggota Uni Eropa, Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) atau Swiss yang ingin memasuki Kawasan Schengen, Bulgaria, Kroasia, Siprus atau Rumania, maka harus memiliki visa atau berpindah
kewarganegaraan menjadi warga negara pada suatu negara yang bebas visa. Kawasan Schengen terdiri dari 22 negara anggota Uni Eropa beserta empat non-anggota yang merupakan anggota EFTA, seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss. Sementara Bulgaria, Kroasia, Siprus dan Rumania belum menjadi bagian dari Kawasan Schengen tetapi memiliki kebijakan visa berdasarkan "Schengen acquis". Regulasi Dewan (EC) No 539/2001 berisi aturan
tentang warga negara ketiga yang harus memiliki visa tinggal jangka pendek (daftar Annex I), dan warga negara ketiga yang dibebaskan dari visa (daftar Annex II) ketika mengunjungi Kawasan Schengen. Visa Schengen terbagi menjadi tiga jenis bergantung kebutuhan dengan periode validitas yang berbeda-beda (visa A, B, C, dan D). Biaya visa Schengen umumnya 60 EUR (sekitar Rp1 juta), dan 35 EUR (sekitar Rp600
ribu) bagi anak-anak di bawah dua belas tahun, atau bagi warga negara tertentu yang telah ditetapkan Uni Eropa pada Perjanjian Fasilitas Visa.
Direktif hak asasi warga negara 2004/38/EC (yang juga disebut "Direktif Kebebasan Bergerak") mendefinisikan hak kebebasan bergerak bagi warga Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) yang mencakup negara-negara anggota Uni Eropa (UE) beserta tiga anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) seperti Islandia, Norwegia dan Liechtenstein. Swiss yang merupakan anggota EFTA, tetapi bukan bagian
dari anggota Wilayah Ekonomi Eropa tidak terikat oleh Direktif ini. Namun, Swiss memiliki perjanjian bilateral terpisah mengenai hak bebas bergerak atau berpindah di Uni Eropa. Direktif ini mengkonsolidasikan Regulasi dan Direktif-Direktif yang lebih lama dari Parlemen Eropa, serta Dewan yang mengakui hak warga negara Uni Eropa beserta anggota keluarganya agar bebas berpindah atau tinggal di wilayah
negara-negara anggota Uni Eropa. Direktif ini ditetapkan pada 29 April 2004, serta memperpanjang hak-hak pasangan yang belum menikah. Selain itu, Direktif ini juga memberikan hak kebebasan bergerak atau berpindah bagi warga yang tergabung dalam wilayah EEA, serta bertempat tinggal di seluruh kawasan tersebut, selama mereka bukan merupakan beban yang tidak semestinya di negara tempat mereka tinggal. Selain
itu, mereka juga harus memiliki asuransi kesehatan yang komprehensif. Warga negara dari semua anggota EEA dan Swiss yang memiliki paspor EEA atau kartu identitas nasional sah untuk wilayah EEA dapat menikmati hak bebas bergerak ini di masing-masing wilayah, serta dapat memasuki dan tinggal tanpa harus memiliki visa.
Jika warga Uni Eropa, EEA dan Swiss tidak dapat menunjukkan paspor atau kartu identitas nasional sah di perbatasan, maka mereka harus tetap diberikan kesempatan yang wajar untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan dengan jangka waktu yang wajar; dengan cara penguatan atau pembuktian bahwa dirinya memiliki hak bebas bergerak tersebut. Namun, Uni Eropa, negara-negara anggota EEA dan
Swiss dapat menolak masuk ke Uni Eropa, EEA. atau Swiss karena suatu kebijakan publik, keamanan publik atau alasan kesehatan masyarakat, dengan mengajukan sebuah "peringatan asli, terkini dan cukup serius yang mempengaruhi salah satu dari kepentingan mendasar dari masyarakat". Misalnya, warga tersebut terkena penyakit yang berpotensi "epidemik" atau mudah menular dengan kurun
waktu kurang dari 3 bulan dari tanggal kedatangan di suatu negara anggota, dimana dia masuk. Jika orang tersebut telah memperoleh tempat tinggal permanen di suatu negara dimana dia masuk (yaitu sebuah status yang biasanya dicapai setelah lima tahun tinggal), maka negara anggota hanya dapat mengusirnya dengan alasan kebijakan publik atau keamanan publik yang "serius". Misalnya warga
tersebut telah tinggal selama sepuluh tahun atau kurang, maka negara anggota hanya dapat mengusirnya atas dasar "keharusan" keamanan publik. Pada kasus anak di bawah umur misalnya, pengusiran diperlukan demi kepentingan terbaik bagi sang anak, sebagaimana halnya yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak. Anggota keluarga dari warga negara Uni Eropa, EEA, atau Swiss
yang memiliki ijin tinggal dengan menunjukkan status mereka dapat dibebaskan dari persyaratan memiliki visa ketika memasuki Kawasan Uni Eropa, EEA atau Swiss ketika mereka mendampingi anggota keluarga yang merupakan bagian anggota Uni Eropa, EEA, atau Swiss tersebut atau ingin bergabung dengan keluarga mereka menjadi warga negara Uni Eropa, EEA, atau Swiss.
Regulasi Dewan (EC) No 539/2001 berisi aturan perihal warga negara ketiga yang harus memiliki visa, dan warga negara ketiga yang dibebaskan dari visa tinggal jangka pendek ke Kawasan Schengen. Warga negara ketiga yang termasuk pada daftar Annex I merupakan warga negara (kelas pemilik dokumen perjalanan) yang memerlukan visa, sedangkan warga negara yang termasuk pada daftar Annex II merupakan warga negara yang dibebaskan
dari visa, untuk masa tinggal tidak lebih dari tiga bulan, atau sembilan puluh hari dalam periode 180 hari.
Warga negara dari 64 negara dan wilayah berikut ini memegang paspor umum: Direktif tentang mobilitas dan Regulasi terkait membolehkan beberapa warga negara menikmati kunjungan singkat (sembilan puluh hari dalam periode 180 hari) tanpa persyaratan visa. Adapun warga negara tersebut terdiri dari:
Berdasarkan kebijkaan visa umum, warga negara dari 104 negara berikut harus memiliki visa ketika memasuki Kawasan Schengen.
Seseorang yang tidak memiliki negara ("stateless"), atau Konvensi Pengungsi yang tinggal di negara-negara di atas tunduk pada persyaratan visa. Kewajiban yang sama juga berlaku bagi warga negara dari negara-negara berikut, tetapi tidak diakui oleh semua negara anggota Uni Eropa.
Berdasarkan kebijakan visa umum, dua belas warga negara berikut harus memiliki visa ketika transit di bandara melalui Kawasan Schengen. Namun, beberapa orang dengan persyaratan tertentu dibebaskan dari visa ketika transit di bandara, seperti pemilik izin tinggal atau dokumen yang setara dengannya di Kawasan Schengen, pemegang paspor diplomatik, serta anggota sipil. Selain itu, setiap negara Schengen membatasi warga negara dari negara-negara ketiga tambahan, seperti warga negara yang berasal dari Sudan dan Suriah.
Warga dari negara-negara baruyang diakui oleh negara-negara anggota Uni Eropatunduk pada aturan yang sama sebagai warga negara dari negara dimana mereka berada hingga lembaga-lembaga Uni Eropa memutuskan sebaliknya. Paspor dan dokumen perjalanan lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas negara-negara berikut tidak diakui oleh Uni Eropa, meskipun masing-masing negara anggota mengakuinya.
Supaya dapat tinggal di Kawasan Schengen dengan jangka waktu lebih dari sembilan puluh hari, maka warga negara ketiga diwajibkan memiliki visa jangka panjang dengan periode tidak lebih dari satu tahun, atau izin tinggal dengan waktu yang lebih lama. Visa jangka panjang merupakan visa nasional, yang dikeluarkan sesuai dengan format yang seragam. Visa ini memberikan hak kepada pemegangnya memasuki
Kawasan Schengen dan tetap berada di negara bagian yang menerbitkan visa tersebut, dengan jangka waktu lebih lama dari sembilan puluh hari, tetapi tidak lebih dari satu tahun. Apabila pemegang visa ingin tinggal lebih lama dari satu tahun, maka negara tersebut harus mengeluarkan izin tinggal baginya. Pemegang visa jangka panjang atau pemegang izin tinggal berhak berpindah dengan
bebas di negara-negara Schengen lainnya dengan jangka waktu hingga tiga bulan dalam periode enam bulan.