Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Hubungan antara Ukraina dan Uni Eropa terbentuk melalui "European Neighbourhood Policy" (ENP), sebuah instrumen kebijakan luar negeri dari Uni Eropa yang dirancang untuk negara tetangganya. Uni Eropa berusaha untuk mendekatkan diri dengan Ukraina, lebih dari sekadar kooperasi, tetapi untuk mengintegrasikan perekonomian secara bertahap dan memperdalam kooperasi politis. Ukraina merupakan rekan prioritas dalam ENP.
Pada tahun 2012, Uni Eropa menggagas kesepakatan mengenai asosiasi perdagangan bebas dan politik dengan Ukraina; namun, para pemimpin Uni Eropa menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila Ukraina masih berada dalam keadaan yang tidak demokratis dan tunduk pada hukum, termasuk vonis terhadap Yulia Tymoshenko dan pada tahun 2011 dan 2012.[nb 1] Tenggat
waktu yang diberikan agar Ukraina dapat melakukan perubahan yang diperlukan terhadap sistem peradilan dan pemilihan umum untuk dapat secara formal menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa di Vilnius adalah pada 29 November 2013. Tetapi, walaupun Presiden Ukraina sebelumnya Viktor Yanukovych telah mendesak parlemen Ukraina mengesahkan hukum agar Ukraina dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa,[nb 2]
pemerintah Ukraina secara tiba-tiba menangguhkan persiapan untuk penandatanganan perjanjian asosiasi pada 21 November 2013. Yanukovych masih menghadiri pertemuan Uni Eropa di Vilnius pada 28-29 November 2013 yang awalnya direncanakan sebagai penandatanganan perjanjian asosiasi, tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Keputusan penangguhan persiapan penandatanganan perjanjian asosiasi tersebut
menyebabkan demonstrasi Euromaidan. Kejadian tersebut menyebabkan pemakzulan Yanukovych dan pemerintahannya oleh parlemen setelah revolusi di Februari 2014. Sejak saat itu, Ukraina telah mengupayakan integrasi ke Uni Eropa, sementara wilayah di Ukraina Timur terjadi demonstrasi yang menentang gerakan Euromaidan.
Bagian politik dari perjanjian asosiasi tersebut ditandatangani pada 21 Maret 2014 oleh Perdana Menteri yang baru, Arseniy Yatsenyuk. Sementara itu, Uni Eropa mencoba untuk menstabilkan Ukraina dengan membekukan aset koruptor dan memberikan bantuan keuangan untuk Ukraina. Bagian ekonomi dari Perjanjian Asosiasi Ukraina-Uni Eropa ditandatangani pada 27 Juni 2014 oleh Presiden yang baru, Petro
Poroshenko, yang menyebut hal ini sebagai "langkah pertama yang menentukan" untuk menuju keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Poroshenko juga menetapkan tahun 2020 sebagai tenggat waktu pengajuan keanggotaan Uni Eropa. Pada tanggal 1 Januari 2016, Ukraina bergabung dengan Zona Perdagangan Bebas Mendalam dan Komprehensif dengan Uni Eropa.
Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa mulai ada pada tahun 1994 ketika pemerintah Ukraina menyatakan bahwa integrasi ke Uni Eropa adalah yang kebijakan luar negeri yang paling utama. Tetapi kenyataannya, hanya sedikit usaha yang dapat dilakukan Ukraina karena harus memperhatikan faktor Rusia sebagai mitra utama dalam perdagangan dan sebagai pemasok gas alam serta minyak bumi terbesar di Ukraina.
Komunikasi politik antara Uni Eropa dan Ukraina dimulai dari tahun 1994 ketika Perjanjian Asosiasi Uni Eropa ("European Union Association Agreement") ditandatangani oleh kedua pihak. Dokumen ini terfokus pada isu ekonomi dan sosial seperti halnya pada perlunya perbaikan tata pemerintahan dan menjamin kebebasan pers dan hak-hak warga. Cara yang digunakan untuk diskusi politik cukup sederhana: hanya pertemuan
tahunan antara pemimpin Uni Eropa dan Ukraina serta beberapa konsultasi antarmenteri. Perjanjian ini bersifat mengikat mulai tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2008. Pertemuan pertama Uni Eropa-Ukraina berlangsung pada bulan September 1997 di Kiev. Ketika pertemuan kedua pada bulan Oktober 1998 di Wina, hubungan Ukraina-Uni Eropa didefinisikan sebagai "kemitraan yang strategis dan unik" dan Ukraina
mulai menyatakan keinginan untuk menjadi calon anggota Uni Eropa. Hanya saja, tidak ada satupun pertemuan tingkat tinggi yang memberikan langkah signifikan untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Pemerintah hanya berfokus pada transisi ekonomi pascakomunisme dan isu hak asasi manusia serta tentang isu-isu yang berkaitan dengan PLTN Chernobyl dan penanganannya.
Pada tahun 2002, Komisioner Uni Eropa mengatakan "pandangan Eropa" untuk Ukraina tidak harus keanggotaan dalam waktu 10-20 tahun; namun, hal itu adalah kemungkinan. Pada tahun yang sama, Presiden Ukraina Leonid Kuchma mengatakan bahwa Ukraina ingin menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa pada tahun 2003-2004 dan Ukraina akan memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2007-2011.
Revolusi Oranye di akhir tahun 2004 telah menumbuhkan harapan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa; pemimpin oposisi Viktor Yushchenko menyatakan bahwa ia akan menekan Uni Eropa untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan menjelaskan empat poin dari rencananya. Yakni Ukraina mengadopsi ekonomi pasar, masuk dalam Organisasi Perdagangan Dunia, memperoleh calon keanggotaan di Uni
Eropa, dan akhirnya, dengan anggota penuh. Pada pertengahan Desember 2004, Presiden Ukraina Viktor Yushchenko meminta Brussel (istilah lain dari pemerintahan Uni Eropa) untuk meyakini prospek Ukraina dalam keanggotaan Uni Eropa, mengatakan bahwa "Rencana Aksi yang telah disetujui hanya mencerminkan tingkat hubungan Ukraina-Uni Eropa yang dapat dicapai sebelum pemilihan presiden tahun 2004."
Pada 13 Januari 2005, Parlemen Eropa mengesahkan (467 suara menyetujui, 19 suara menolak) mosi yang menyatakan keinginan Parlemen Eropa untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Ukraina. Meskipun jalan masih panjang menuju perundingan mengenai keanggotaan Uni Eropa, Komisi Eropa menyatakan masa depan keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dapat dipertimbangkan. Yushchenko menanggapi hal tersebut dengan dingin,
mengatakan bahwa ia akan mengajukan keanggotaan Uni Eropa "dalam waktu dekat" dan ia akan mengevaluasi hubungan Ukraina dengan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka dengan tujuan agar memastikan integrasi dengan Uni Eropa dapat memungkinkan. Beberapa pemimpin Uni Eropa menyatakan dukungan untuk hubungan ekonomi yang lebih dekat Ukraina, tetapi tidak mendukung pengajuan Ukraina dalam keanggotaan.
Pada 21 Maret 2005, Menteri Luar Negeri Polandia menyatakan Polandia akan mempromosikan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan segala cara, dan membantu Ukraina untuk menerapkan sistem ekonomi pasar, serta mengusahakan agar Ukraina dapat bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Dia juga mengatakan, "Saat ini, kita seharusnya mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk kerjasama daripada
hanya sekadar pembicaraan tanpa hasil tentang integrasi Eropa". Tiga hari kemudian, sebuah poling yang dilakukan lembaga riset di Perancis pada enam negara terbesar di Uni Eropa menunjukkan bahwa rakyat Eropa lebih menerima Ukraina sebagai calon anggota Uni Eropa daripada negara lain.
Di bulan Oktober 2005, Presiden Komisi Eropa José Manuel Barroso mengatakan masa depan Ukraina "berada di" Uni Eropa. Namun, pada 9 November 2005, rencana dari Komisi Eropa menyatakan agenda penambahan anggota saat ini (Kroasia dan nantinya negara bekas Yugoslavia) bisa menghambat kemungkinan aksesi Ukraina, Armenia, Belarus, Georgia, dan Moldova di masa yang akan darang. Komisioner mengatakan Uni Eropa harus menghindari ekspansi yang berlebihan, dengan mempertimbangkan saat ini agenda penambahan anggota sudah cukup penuh.
Pada bulan Maret 2007, Uni Eropa dan Ukraina memulai pembicaraan tentang perjanjian yang baru, menawarkan dasar hukum untuk kerjasama ekonomi yang lebih dekat dan dialog politik yang lebih baik. Ukraina dan Uni Eropa sepakat untuk memulai rangkaian negosiasi pembentukan zona perdangangan bebas. Lalu di akhir tahun 2007 dijelaskan bahwa isu ini akan dimasukkan dalam draf perjanjian sebagai bab yang terpisah.