Krisis politik Bangladesh 2006-2008
pemerintah sementara untuk tidak memperpanjang tanggal pengajuan nominasi untuk calon, seperti yang diminta oleh Liga Awami, dimana calon Irsyad diajukan tepat waktu. Di permintaan Sheikh Hasina, penasihat presiden dinegosiasikan dengan Komisi Pemilihan umum untuk memperoleh dua hari perpanjangan untuk pengajuan nominasi Pada tanggal 26 Desember 2006, semua partai politik ikut dalam pemilu yang direncanakan dari tanggal 22 Januari 2007.
Pada 3 Januari 2007, mungkin hari terakhir, Liga Awami menyatakan bahwa mereka dan sekutu mereka akan memboikot pemilu. Penarikan tersebut ditambahkan ke dalam ketidakpastian politik dan lebih banyak protes yang mengakibatkan kekerasan, dimana ratusan orang telah terluka. Tindakan Ini telah menghancurkan, mengganggu efek pada perekonomian.
BBC mencatat, "Dua wanita [Hasina dan Zia] adalah rival dan nyaris tidak berbicara satu sama lain. Kebencian mereka tercermin di antara pendukung mereka masing-masing. Bangladesh adalah salah satu negara yang polarisasi paling politis di dunia, bahkan perbedaan nyata politik di antara kedua partai tersebut tidak berarti secara signifikan/
Tapi konfrontasi dan kekerasan tanpa henti mengartikan bahwa ekonomi Bangladesh- sudah rapuh- akan mendapat tekanan lebih lanjut.
Perwakilan militer bertemu dengan Presiden Ahmed pada tanggal 11 Januari, mendesak Ahmed untuk menyatakan keadaan darurat, dan untuk mengundurkan diri dan menunjuk Kepala Penasihat sementara. Menurut diplomatik Amerika Serikat yang kemudian dirilis di bawah Wikileaks, Panglima Militer, Jenderal Moeen U Ahmed, dan kelompoknya membujuk Presiden untuk menyatakan keadaan darurat pada 11 Januari 2007. Pada waktu itu, Direktorat Jenderal
Pasukan Intelijen dan Kontraterorisme, Brigadir Jenderal A T M Amin, bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat, Patricia Butenis, untuk menjelaskan kekhawatiran militer. Mengingat pengunduran diri Liga Awami dari pemilu, mereka percaya bahwa mendukung pemilihan satu sisi dapat mengancam angkatan bersenjata untuk berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB- UNPKO, yang mereka dihargai. Selain itu, mereka
khawatir akan ancaman kekerasan teroris dari "Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh" (JMB), yang telah mendatangkan 300 bom pada bulan Agustus 2005. Mereka ingin pembangunan pemerintah yang netral "adil, bebas dan pemilu yang kredibel" dapat diadakan dimana semua pihak berpartisipasi.
Dalam jangka waktu dekat, Hakim Fazlul Haque, penasihat senior pemerintah sementara, diangkat sebagai Kepala Penasihat sementara, dan Fakhruddin Ahmed, seorang tokoh bankir, dengan cepat ditunjuk msebagai Kepala Penasihat menggantikan Iajuddin Ahmed. Semua itu adalah pelanggaran konstitusi dan ketika penasihat utama atau perdana menteri mengundurkan diri dari seluruh dewan penasihat atau kabinet
dianggap mengundurkan diri dari apa yang disarankan Penasehat Mukhlesur Rahman Chowdhury. Mukhles Chowdhury juga menghapus beberapa kalimat, yang merupakan komentar yang merendahkan terhadap negara tersebut untuk membenarkan intervensi militer tersebut, yang ditulis oleh Letnan Jenderal Moeen dalam pidato presiden yang disiarkan pada tanggal 11 Januari 2011. Pilar utama Moeven pada kudeta militer 11 Januari
2007 lalu adalah Sekretaris Militer Kepada Presiden (MSP) Mayjen Aminul Karim. Karena ini, Penasehat Mukhles Chowdhury mencoba untuk menggantikannya dengan Komandan Pejabat Umum (GOC) 24 Divisi Mayor Jenderal Md Abdul Mubeen, yang kemudian ditunjuk sebagai kepala tentara oleh pemerintah berturut-turut. Sayangnya, Ditjen Pasukan Khusus Keamanan (SSF) Mayjen Syed Fatemi Ahmed Rumi mendukung Aminul
Karim dan menyesatkan mantan perdana menteri Khaleda Zia dalam hal ini. Mulanya. Ibu Zia diyakinkan oleh Advisor Chowdhury, tapi kemudian dia mengambil sisi Rumi. Tapi apa yang dia tidak sadari bahwa pernah setia perwira tentara ini sudah berkhianat dengannya. Meskipun Rumi telah diposting lama lima tahun masa jabatan Khaleda Zia dengan dia, dia juga terbelenggu olehnya. Selama masa itu,
dia mencegat kehidupan pribadinya. Ironisnya, sebuah kelompok tentara termasuk dia, mencoba menerbitkan sebuah dokumen pernikahan Nikahnama dari bosnya yang dulu di Prothom Alo, satu bangla setiap hari. Fatemi Rumi menemani Jenderal Moeen ke kunjungan pertamanya ke India, dia dikirim oleh Moeen ke divisi tentara Rangpur dimana Moeen visite tiga kali dan bekerja untuk mendirikan
Universitas di Rangpur. Apalagi, Rumi menekan pebisnis untuk menyumbangkan donasi untuk Partai Raja "Jago Bangladesh" sebuah partai politik yang diciptakan oleh Moeen, yang meninggal dunia secara alami. Demikian juga, ketika Mukhles Chowdhury memberi tahu para politisi papan atas bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 akan ada sebuah darurat militer di Bangladesh, Brigadir Chowdhury Fazlul Bari menyesatkan Khaleda Zia dengan
bantuan Aminul Karim untuk melaksanakan rencana Moeen untuk menangkap Kepresidenan. Selain itu, Amin (dikenal sebagai Bihari Amin karena dia adalah pemukim dari Provinsi Bihar di India) memberi tahu para diplomat AS bahwa Direktur Jenderal Intelijen Nasional, Mayor Jenderal Md. Rezzaqul Haider Chowdhury (Haider), merasa lega karena tugas Dan sedang diselidiki. (Kemudian pada tahun itu, dia didakwa di 10
Truk Lengan dan Amunisi Haul di Chittagong, sebuah insiden penyelundupan ke sebuah organisasi militan yang berbasis di India.) Penasihat CTG Presiden yang masih tinggal, M Mukhlesur Rahman Chowdhury, juga dibebaskan dari tugasnya.. Kabel tersebut mencatat bahwa kedua pria tersebut diyakini sebagai jalur pengaruh dari Khaleda Zia dan BNP.
Meyakinkan para diplomat akan dukungan militer untuk pemerintahan sipil, Amin mengatakan tujuan langsung mereka dalam pemerintah sementara adalah untuk:
BBC melaporkan pada tanggal 11 Januari 2007, mengingat penarikan dari Liga Awami, dan pengumuman pengunduran diri, PBB dan Uni Eropa segera menghentikan operasi pemantau pemilu karena kondisi pemungutan suara yang tidak kredibel. UNI Eropa mengatakan, "Komisi Eropa telah memutuskan untuk menangguhkan Misi Pengamatan Pemilu (EOM) ke Bangladesh meliputi pemilihan parlemen pada 22 Januari. Komisi Eropa telah memanggil pengamat
jangka panjang mereka yang sudah berada disana dan tidak akan menyebarkan fase pengamatan misi lainnya, yang sedianya akan dipimpin oleh MEP Alexander Graf Lambsdorff."Seorang juru bicara untuk Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan, "Krisis politik di Bangladesh telah sangat membahayakan legitimasi proses pemilu. Pembatalan yang diumumkan dari berbagai pengamatan internasional sangat disesalkan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menangguhkan semua dukungan teknis selama proses pemilu, termasuk dengan menutup Kantor Koordinasi Internasional untuk Pengamat Pemilu di Dhaka."
Pada hari yang sama dengan penarikan PBB dan UNI Eropa, Kepala Penasehat Iajuddin Ahmed mengumumkan keadaan darurat di Bangladesh. Ia memberlakukan jam malam hingga dini hari (11 malam sampai 5 pagi). "The Economist" melaporkan aksi ini sebagai bentuk "kudeta." Dalam beberapa jam Presiden Ahmed mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Penasihat dan menunda jadwal pemilihan umum. Sebelum pengunduran dirinya, ia menerima pengunduran diri dari sembilan dari sepuluh penasihat pemerintah sementara.
Presiden Ahmed menunjuk Hakim Fazlul Haque, penasihat pemerintah sementara senior, sebagai interim Kepala Penasihat interim. Kolumnis Zafar Sobhan dari koran "Daily Star" menulis, "Hal ini cukup jelas bahwa hal itu dilakukan di bawah tekanan dari tentara karena ancaman bahwa negara dapat kehilangan peran penjaga perdamaian" dengan Perserikatan bangsa-Bangsa, yang keduanya bergengsi dan menguntungkan dalam hal pembayaran kepada negara.