Sistem pemerintahan Israel
Sistem pemerintahan Israel berdasarkan demokrasi parlementer. Perdana Menteri Israel merupakan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Knesset. Kehakiman bersifat independen dari eksekutif dan legislatif. Sistem politik Israel dan prinsip-prinsip utamanya diatur dalam 11 Hukum Dasar. Israel tidak memiliki konstitusi tertulis.
Presiden Israel merupakan kepala negara Israel secara de jure. Posisi ini hanya memiliki peran seremonial, dan tidak dianggap sebagai bagian dari Cabang Pemerintahan. Salah satu contoh peran Presiden adalah penandatanganan setiap undang-undang (kecuali yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden) dan perjanjian internasional atau bilateral, menunjuk Perdana Menteri secara seremonial, dan menerima surat kepercayaan dari diplomat
asing. Presiden juga memiliki beberapa fungsi penting dalam pemerintahan. Presiden adalah satu-satunya pejabat pemerintah yang dapat memberikan amnesti bagi narapidana. Presiden menunjuk Gubernur Bank Israel, Presiden Magen David Adom, dan anggota serta ketua beberapa lembaga. Presiden juga menunjuk hakim setelah seleksi.
Perdana Menteri merupakan tokoh politik yang paling kuat di Israel. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden atas rekomendasi perwakilan partai di Knesset. Ia berwenang untuk membuat kebijakan dalam dan luar negeri yang kemudian akan ditentukan oleh kabinet. Kabinet terdiri dari para menteri, yang sebagian besar adalah kepala departemen pemerintah, meskipun terdapat beberapa wakil
menteri dan menteri tanpa portofolio. Menteri ditunjuk oleh Perdana Menteri berdasarkan distribusi suara partai politik. Komposisi kabinet juga harus disetujui oleh Knesset. Perdana Menteri dapat memberhentikan anggota kabinet, tetapi setiap penggantian harus disetujui oleh Knesset. Sebagian besar menteri adalah anggota Knesset, walau sebenarnya hanya Perdana Menteri
yang perlu untuk menjadi anggota Knesset. Kabinet mengadakan rapat setiap pekan pada hari minggu, dan mungkin ada rapat tambahan jika dibutuhkan. Setiap rapat kabinet harus dipimpin oleh Perdana Menteri.
Beberapa menteri akan membentuk kabinet keamanan yang dipimpin Perdana Menteri. Kabinet Keamanan bertanggung jawab untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Forum ini dirancang untuk mengkoordinasikan negosiasi diplomatik dan untuk membuat pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif di saat krisis dan perang.
Pemerintahan Israel terdiri dari 28 kementerian, yang bertanggung jawab untuk masing-masing sektor administrasi publik. Banyak kementerian yang terletak di kompleks pemerintahan Kiryat Ben Gurion di daerah Givat Ram, Yerusalem. Masing-masing kementerian dipimpin oleh seorang menteri, yang juga merupakan anggota kabinet dan umumnya anggota Knesset. Kantor Perdana Menteri mengkoordinasikan kinerja dari semua kementerian dan melayani serta membantu Perdana Menteri dalam pekerjaan sehari-hari.
Pengawas Negara bertanggung jawab untuk mengawasi dan meninjau kebijakan dan operasi pemerintah. Mereka dipilih oleh Knesset dalam pemungutan suara secara rahasia.
Knesset berkedudukan di Yerusalem. Knesset beranggotakan 120 orang yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun melalui perwakilan proporsional daftar partai (lihat sistem pemilu, di bawah), sebagaimana diamanatkan oleh 1958. Kursi di Knesset dialokasikan kepada masing-masing partai menggunakan metode D'hondt dari perwakilan proporsional daftar partai. Partai memilih calon menggunakan daftar tertutup. Dengan demikian,
pemilih hanya memilih partai pilihan mereka, bukan calon tertentu. Agar mendapat kursi, setiap partai harus memenuhi ambang batas parlemen 3.25%. Semua warga Israel berusia 18 tahun atau lebih tua dapat menggunakan hak suara dalam pemilu legislatif, yang dilakukan dengan pemungutan suara rahasia.
Sebagai cabang legislatif dari pemerintahan Israel, Knesset memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mencabut semua undang-undang. Knesset dapat meloloskan undang-undang hanya dengan kemenangan tipis, walau undang-undang tersebut mungkin akan bertentangan dengan Hukum Dasar, kecuali mempunyai kondisi tertentu untuk dapat diubah. Knesset dapat mengadopsi dan mengubah Hukum Dasar. Mereka juga mengawasi kegiatan
pemerintah melalui komite, mencalonkan Perdana Menteri dan menyetujui kabinet, dan memilih Presiden Israel serta Pengawas Negara. Ia juga memiliki kewenangan untuk memakzulkan Presiden dan Pengawas Negara, mencabut kekebalan anggotanya, dan membubarkan Knesset dan mengadakan pemilu baru.
Pemilu Knesset Februari 2009 menghasilkan lima partai politik besar; Kadima, Likud, Yisrael Beiteinu, Buruh dan Shas, dengan masing-masing memiliki lebih dari sepuluh kursi di Knesset. Tiga dari partai ini adalah partai yang berkuasa di masa lalu. Namun, hanya satu partai yang mempunyai 61 kursi yang dibutuhkan untuk pemerintahan mayoritas. Oleh karena itu, sejak
tahun 1948 pemerintah Israel selalu terdiri dari koalisi partai. Per 2009, ada 12 partai politik ada di Knesset, dengan spektrum politik dan agama yang berbeda.
Sebanyak 120 anggota Knesset dipilih dengan pemungutan suara rahasia setiap 4 tahun, meskipun Knesset dapat memutuskan untuk mengadakan pemilu lebih awal, dan pemerintahan dapat berubah tanpa pemilihan umum. Sejak pemilu 1988, pemilu selalu diadakan lebih awal dari yang seharusnya. Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan metode rerata tertinggi dari perwakilan proporsional daftar partai, menggunakan metode D'hondt.
Pemilihan menggunakan daftar tertutup: pemilih hanya memilih partai dan tidak memilih kandidat secara langsung. Sejak tahun Hukum Partai 1992, hanya partai politik terdaftar yang dapat mengikuti pemilu. Tidak ada perbedaan distrik pemilihan; semua pemilih memilih daftar partai yang sama. Hak pilih universal warga Israel adalah mereka yang berusia 18 tahun atau lebih
tua, tetapi menggunakan hak suara opsional dan tidak diwajibkan. Lokasi TPS dibuka di seluruh Israel; suara abstain terbatas untuk staf diplomatik. Walau partai akan memperoleh satu kursi setiap mendapat 120 suara, ada ambang batas (saat ini 3.25%) bagi partai untuk mendapat kursi di Knesset. Ambang batas ini bertujuan untuk mengurangi partai kecil di parlemen dan mendorong
beberapa partai untuk bergabung agar melampaui ambang batas mengatasi ambang batas. Ambang batas yang rendah untuk mendapat kursi, serta kebutuhan partai dengan jumlah kursi kecil untuk membentuk pemerintah koalisi, membuat spektrum politik sangat bervariasi, dengan partai-partai kecil mempunyai pengaruh dalam koalisi.
Presiden memilih perdana menteri dari partai yang paling mampu membentuk pemerintahan, berdasarkan pada jumlah kursi di Knesset atau koalisi mereka menang. Setelah ditunjuk presiden, perdana menteri mempunyai waktu 45 hari untuk membentuk pemerintahan. Knesset secara kolektif harus menyetujui anggota kabinet. Sistem pemilihan ini diwariskan dari Yishuv (organisasi penduduk Yahudi ketika
era Mandat Britania), sehingga sulit bagi setiap partai untuk membentuk pemerintahan mayoritas dan membuat pemerintahan biasanya terdiri dari koalisi berbagai partai. Karena sulitnya mempertahankan koalisi, pemilihan cukup sering diadakan lebih awal dari yang dijadwalkan. Rata-rata umur pemerintahan di Israel sekitar dua tahun. Penyebab pecahnya koalisi bervariasi seperti proses perdamaian, peran agama di negara, dan skandal politik.
Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Israel, Yerusalem Cabang Yudisial merupakan cabang yang independen dari pemerintah, termasuk pengadilan sekuler dan agama untuk berbagai agama di Israel. Sistem peradilan melibatkan tiga tahap pengadilan.
Hakim untuk semua mahkamah ditunjuk oleh Komite Seleksi Kehakiman. Komite ini terdiri dari sembilan anggota: dua anggota kabinet (salah satunya Menteri Hukum), dua anggota Knesset anggota, dua anggota dari Asosiasi Ahli Hukum Israel, dan tiga hakim Mahkamah Agung (salah satunya Ketua Mahkamah Agung). Panitia ini diketuai oleh Menteri Hukun.