Prancis Vichy
resmi kolaborasi negara, menyatakan di radio: "Saya masuk hari ini di jalur kolaborasi." Pada tanggal 22 Juni 1942, Laval menyatakan bahwa ia "berharap untuk kemenangan Jerman". Keinginan tulus untuk berkolaborasi tidak menghentikan pemerintah Vichy dari mengatur penangkapan dan bahkan kadang-kadang eksekusi mata-mata Jerman memasuki zona Vichy.
Komposisi dan kebijakan kabinet Vichy beragam. Banyak pejabat Vichy, seperti Pétain, adalah kaum Reaksioner yang merasa bahwa nasib malang Perancis adalah akibat dari karakter republikannya dan tindakan pemerintah sayap tahun 1930-an, khususnya Front populaire (1936-1938) yang dipimpin oleh Léon Blum. Charles Maurras, seorang penulis monarkis dan pendiri gerakan "Action
Française", menilai bahwa akses Pétain terhadap kekuasaan, dalam hal itu, merupakan "kejutan ilahi", dan banyak orang dari bujukannya percaya bahwa lebih disukai memiliki pemerintahan otoriter yang serupa dengan yang dimiliki oleh Francisco Franco dari Spanyol, bahkan jika berada di bawah kuk Jerman, daripada memiliki pemerintahan republik. Yang lainnya, seperti Joseph Darnand,
Antisemitisme yang kuat dan simpatisan Nazi. Beberapa dari mereka bergabung dengan unit "Légion des volontaires français contre le bolchevisme" (Legiun Relawan Perancis Melawan Bolshevism) yang bertempur di Front Timur, kemudian menjadi Divisi SS Charlemagne.
Di sisi lain, teknokrat seperti Jean Bichelonne dan para insinyur dari X-Crise menggunakan posisi mereka untuk mendorong berbagai reformasi negara, administrasi, dan ekonomi. Reformasi-reformasi ini telah dikutip sebagai bukti kesinambungan pemerintahan Perancis sebelum dan sesudah perang. Banyak dari pegawai negeri ini dan reformasi yang mereka anjurkan dipertahankan setelah perang. Sama seperti
kebutuhan Ekonomi perang selama Perang Dunia I telah mendorong langkah-langkah negara maju untuk mengatur kembali Ekonomi Perancis terhadap teori-teori Liberalisme klasik yang berlaku- struktur dipertahankan setelah Perjanjian Versailles 1919- reformasi yang diadopsi selama Perang Dunia II dipertahankan dan diperluas. Bersamaan dengan Piagam 15 Desember 1944 dari Conseil National de la Résistance (CNR), yang mengumpulkan
semua gerakan Perlawanan di bawah satu badan politik yang bersatu, reformasi ini adalah instrumen utama dalam pembentukan "Dirigisme" pasca-perang, semacam semi-direncanakan ekonomi yang menyebabkan Perancis menjadi demokrasi sosial modern. Contoh dari kontinuitas tersebut adalah penciptaan Yayasan Perancis untuk Studi Masalah Manusia oleh Alexis Carrel, seorang dokter terkenal yang
juga mendukung Eugenika. Lembaga ini berganti nama menjadi Lembaga Studi Demografi Nasional (INED) setelah perang, dan masih ada sampai sekarang. Contoh lain adalah pembentukan lembaga statistik nasional, yang dinamai INSEE setelah Pembebasan.
Reorganisasi dan penyatuan polisi Perancis oleh René Bousquet, yang menciptakan "groupes mobiles de réserve" (GMR), adalah contoh lain dari reformasi kebijakan Vichy dan restrukturisasi yang dikelola oleh pemerintah berikutnya. Sebagai pasukan paramiliter polisi nasional, GMR kadang-kadang digunakan dalam tindakan terhadap Pemberontak Perancis, tetapi tujuan
utamanya adalah untuk menegakkan otoritas Vichy melalui intimidasi dan represi terhadap penduduk sipil. Setelah Pembebasan, beberapa unitnya bergabung dengan pasukan Perancis Bebas untuk membentuk Compagnies républicaines de sécurité (CRS), pasukan anti huru hara utama Perancis.
Jerman tidak banyak ikut campur dalam urusan internal Perancis selama dua tahun pertama setelah gencatan senjata, selama ketertiban umum dipertahankan. Segera setelah didirikan, pemerintah Pétain secara sukarela mengambil tindakan terhadap "yang tidak diinginkan": Yahudi, "métèques" (para imigran dari negara-negara Mediterania), Freemasonry, Komunis, Gipsi (juga dikenal sebagai
Romani), homoseksual, dan aktivis sayap. Terinspirasi oleh konsepsi Charles Maurras tentang "Anti-Perancis" (yang ia definisikan sebagai "empat negara konfederasi Protestan, Yahudi, Freemasonry, dan orang asing"), Vichy menganiaya musuh-musuh yang seharusnya.
Pada bulan Juli 1940, Vichy membentuk komisi khusus yang bertugas meninjau Naturalisasi yang diberikan sejak reformasi undang-undang kewarganegaraan 1927. Antara bulan Juni 1940 dan Agustus 1944, 15000 orang, sebagian besar orang Yahudi, didenaturalisasi. Keputusan birokrasi ini berperan penting dalam penahanan mereka selanjutnya.
Kamp interniran yang sudah dibuka oleh Republik Ketiga segera digunakan baru, akhirnya menjadi kamp transit untuk pelaksanaan Holokaus dan pemusnahan semua yang tidak diinginkan, termasuk Orang Rom (yang merujuk pada pemusnahan Romani sebagai Porajmos). Undang-undang Vichy pada 4 Oktober 1940 mengesahkan penugasan orang Yahudi asing atas dasar perintah prefektoral, dan penggerebekan pertama terjadi pada Mei 1941. Vichy
tidak memberlakukan pembatasan pada orang kulit hitam di zona kosong; rezim tersebut bahkan memiliki menteri kabinet Mulatto, pengacara kelahiran Martinik, Henry Lémery.
Republik Ketiga pertama kali membuka kamp konsentrasi selama Perang Dunia I untuk penahanan musuh asing, dan kemudian menggunakannya untuk tujuan lain. Kamp interniran Gurs, misalnya, didirikan di Perancis barat daya setelah jatuhnya Catalunya, pada bulan-bulan pertama tahun 1939, selama Perang Saudara Spanyol (1936-1939), untuk menerima para pengungsi Republik, termasuk Brigadis dari semua
negara, melarikan diri dari Francoisme. Setelah pemerintahan Edouard Daladier (April 1938- Maret 1940) memutuskan untuk melarang Partai Komunis Perancis (PCF) setelah penandatanganan pakta non-agresi Jerman-Soviet (pakta Molotov-Ribbentrop) pada bulan Agustus 1939, kamp-kamp ini juga digunakan untuk magang komunis Perancis. Kamp interniran Drancy didirikan pada tahun 1939 untuk penggunaan ini; kemudian
menjadi kamp transit pusat dimana semua orang yang dideportasi melewati perjalanan mereka ke kamp konsentrasi dan pemusnahan di Reich Ketiga dan Eropa Timur. Ketika Perang Palsu dimulai dengan deklarasi perang Prancis melawan Jerman pada 3 September 1939, kamp-kamp ini digunakan untuk menginternir musuh asing. Ini termasuk Yahudi Jerman dan Antifasisme, tetapi setiap warga negara Jerman (atau Axis nasional lain) juga
dapat diinternir di Camp Gurs dan lainnya. Ketika Wehrmacht maju ke Perancis Utara, para tahanan biasa yang dievakuasi dari penjara juga ditahan di kamp-kamp ini. Kamp Gurs menerima kontingen tahanan politik pertama pada Juni 1940. Kamp itu termasuk aktivis sayap (komunis, anarkis, serikat buruh, antimiliteris) dan Pasifisme, namun juga fasis Perancis yang mendukung Italia dan Jerman. Akhirnya, setelah
proklamasi Pétain tentang "Negara Prancis" dan dimulainya pelaksanaan ""Révolution nationale"" (Revolusi Nasional), pemerintah Prancis membuka banyak kamp konsentrasi, sampai pada titik itu, seperti yang ditulis oleh sejarahwan Maurice Rajsfus: pembukaan cepat kamp-kamp baru menciptakan lapangan kerja, dan Gendarmerie tidak pernah berhenti untuk dipekerjakan selama periode ini."
Selain para tahanan politik yang sudah ditahan di sana, Gurs kemudian digunakan untuk menginternir orang-orang Yahudi asing, orang-orang tanpa kewarganegaraan, Romani, homoseksual, dan pelacur. Vichy membuka kamp interniran pertamanya di zona utara pada tanggal 5 Oktober 1940, di Aincourt, departemen Seine-et-Oise, yang dengan cepat diisi dengan anggota PCF. Saline royale d'Arc-et-Senans, di
Doubs, digunakan untuk magang Romani. Kamp des Milles, dekat Aix-en-Provence, adalah kamp interniran terbesar di Prancis Tenggara; dua puluh lima ratus orang Yahudi dideportasi dari sana setelah Serangan Agustus 1942. Republik yang diasingkan, orang Spanyol anti-fasis yang mencari perlindungan di Perancis setelah kemenangan Nasionalis dalam Perang Saudara Spanyol kemudian dideportasi, dan 5.000 di