Gabungan Serikat Buruh Islam
Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia adalah sebuah organisasi buruh yang didirikan di Kota Surakarta pada tanggal 27 November 1947. GASBIINDO adalah federasi yang menjadi wadah berhimpun bagi 15 serikat buruh tingkat nasional.
Pasca proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, belum ada organisasi buruh Islam. Kendati buruh Islam adalah mayoritas, sebagian besar kaum buruh, ternyata dikuasai oleh SOBSI (Sarekat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) sebuah sayap buruh PKI (Partai Komunis Indonesia). Dalam kacamata Masyumi, SOBSI hanya memperalat kaum buruh sebagai alat politik semata tetapi tidak
berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Akhirnya pada konferensi Masyumi tahun 1947, muncul diskusi mengenai pengaruh ajaran Islam dalam gerakan perburuhan di Indonesia. Ketika itu mulai menguat aspirasi untuk menggorganisir buruh Islam dalam satu serikat buruh yang berjuang dalam panji-panji Islam.
Gagasan ini dituangkan dalam rapat persiapan di Yogyakarta pada 10 Juni 1947. Harun Al Rasyid ditunjuk sebagai pimpinan sementara. Dalam pelaksanaanya, Harun Al Rasyid turut didukung oleh tokoh-tokoh Masyumi lainnya, seperti Mohammad Daljono dan Sukiman Wirjosandjojo. Akhirnya, pada 27 November 1947 di Kota Surakarta, Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) resmi berdiri dan menjadi anggota
khusus Masyumi. Dalam Muktamar I SBII tersebut Mohammad Daljono diamanahi sebagai ketua umumnya. Kehadiran SBII memicu munculnya serikat buruh Islam lainnya seperti Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) berafilisasi dengan Nahdlatul Ulama dan Gabungan Organisasi Buruh Serikat Islam Indonesia (GOBSI) berafilisasi dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).
Dalam Kongres VI di Surabaya, Desember 1953, Daljono mengusulkan agar SBII memisahkan diri dari Masyumi dan berfusi dengan Sarbumusi dan GOBSI agar menjadi serikat buruh Islam yang kuat dan besar untuk menghadapi SOBSI. Pertikaian ketiga serikat buruh muslim tersebut bukan hanya di aras nasional. Pada tingkat internasional, Sarbumusi dan Gasbiindo ikut mendirikan Konfederasi Buruh Independen Dunia (ICFTU), sementara SOBSI ikut mendirikan wadah serikat buruh sosialis (WFTU).
Namun Jusuf Wibisono tak setuju karena fusi sulit dilakukan. Masing-masing serikat buruh merupakan anak organisasi partai yang punya konsepsi dan strategi politik yang berbeda. Karena usulannya tak disetujui kongres, seusai janjinya, Daljono menanggalkan jabatannya. Jusuf Wibisono menggantikannya sebagai ketua umum, sementara Daljono menjabat wakil ketua.
Perbedaan pendapat akan afiliasi politik dan corak gerakan memuncak pada Muktamar VI tahun 1956 di Jakarta. Daud Badaruddin, Moctar Gazali dan Endang Rasad dan beberapa anggota SBII yang tidak sejalan dengan Jusuf Wibisono kemudian mengundur diri. Mereka kemudian mendirikan Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM) pada 1956 di Jakarta. Kendati demikian, roda organisasi SBII tetap tidak kondusif. Belakangan
SBII pecah menjadi tiga faksi, yaitu SBII faksi politik, SBII faksi buruh, dan SBII asli '47.
Perpecahan ini baru memudar pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959. Serikat buruh dilarang untuk terlibat dalam politik praktis, dan aspirasinya cukup diwakili oleh parpol yang sealiran. Selain itu Soekarno memposisikan kaum buruh sebagai golongan fungsionil dalam masyarakat, diakui sebagai soko guru dalam revolusi Indonesia. Apalagi, belakangan SBII juga mendapat tekanan dari militer. Di Sumatra Barat dan Yogyakarta, banyak anggota SBII yang ditangkap karena dituduh terlibat dalam PRRI/Permesta.
Perubahan situasi dan kondisi politik ini mendorong SBII untuk melakukan otokritik. Akhirnya pada Muktamar VII pada 23-26 Januari 1960 di Jogyakarta, diputuskan bahwa SBII adalah independen dan non partai. Selain itu sebagai langkah menjadikan SBII sebagai alat revolusi yang aktif dan progresif, SBII bertransformasi dari unitaris menjadi federasi. SBII menjadi wadah bagi 6 serikat buruh sektor pekerjaan.
Reposisi dan transformasi ini menjadi titik tolak perkembangan SBII ke depan. Perubahan ini disambut positif oleh KBIM yang memutuskan untuk bergabung kembali ke dalam SBII. Akhirnya pada Majlis Nasional I di Jakarta pada 5-7 November 1961, diputuskan untuk mengganti nama SBII menjadi Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO).
Pasca pendirian, GASBIINDO terus melebarkan sayap organisasinya. Jika dahulu basisnya adalah Yogyakarta dan Surakarta, maka beberapa tahun kemudian GASBIINDO berkembang ke banyak daerah di Indonesia. SBII mengklaim memiliki anggota sebanyak 275000 pada tahun 1956, padahal pada tahun 1954 jumlah anggota SOBSI sudah mencapai 2.5 juta buruh. Jumlah itu naik menjadi 850000 anggota
pada 1959, padahal saat itu jumlah anggota gabungan tiga serikat buruh Islam lainnya, yaitu KBIM, Sarbumusi dan GOBSI diperkirakan tidak lebih dari 100000 orang.
Pada Muktamar VII diputuskan bahwa GASBIINDO adalah independen dan non partai. GASBIINDO pun bertransformasi menjadi federasi yang mewadahi 6 serikat buruh sektor pekerjaan, yaitu:
Pasca Muktamar VII perkembangan GASBIINDO kian cepat. Sampai pada tahun 1964, GASBINDO telah membentuk konsulat di semua provinsi dan hampir di setiap kota/kabupaten di Indonesia telah berdiri komisariat GASBIINDO. Pada periode ini, GASBIINDO mengklaim telah memiliki anggota sebanyak 1.5 juta buruh.
Jumlah anggota GASBIINDO anjlok pasca dilaksanakannya kebijakan fusi seluruh serikat buruh ke dalam wadah Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) pada 20 Februari 1973, dan kemudian menjadi unitaris dalam bentuk Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Pada Maret 1988, jumlah anggota GASBIINDO hanya tinggal 150000 buruh.
Pasca reformasi, dinamisasi serikat buruh muncul kembali. Khususnya setelah diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, GASBIINDO kemudian mencatatkan diri kepada pemerintah dengan No.Bukti Pencatatan: 102/V/N/VII/2001, tanggal 30 Juli 2001. Berikut ini adalah nama-nama Serikat Buruh yang tergabung dalam wadah GASBIINDO, yaitu: