GKI Yasmin
Gereja Kristen Indonesia Pengadilan Bogor Bakal Pos Taman Yasmin atau disingkat GKI-Yasmin adalah gereja Kristen Protestan yang berdiri di Bogor, Indonesia di bawah naungan Gereja Kristen Indonesia yang berpusat di Jakarta. Gereja ini didirikan di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh Kav. 3, Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat. GKI ini memperoleh nama "Yasmin" karena berlokasi di Perumahan Taman Yasmin.
Pada tanggal 8 Mei 2001 ditandatangani Perjanjian Perikatan Jual Beli antara PT Inti Innovaco dengan Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jawa Barat. Pihak GKI mengumpulkan tanda tangan dukungan warga selama tahun 2002 sampai 2006 hingga diperoleh 445 buah tanda tangan warga yang mendukung. Pada tanggal 13 Juli 2006, wali kota Bogor mengeluarkan IMB GKI Taman Yasmin melalui SK Nomor 645.8-372.
Polemik keberadaan GKI Yasmin bermula adanya penolakan oleh 30 orang warga Kelurahan Curug Mekar pada tanggal 10 Januari 2008. Pada tanggal 22 Januari 2008, Muspika (Musyawarah Pimpinan Daerah) beserta 80 tokoh masyarakat Kelurahan Curug Mekar mengadakan rapat dan hasilnya pada tanggal 25 Januari 2008 mereka melayangkan surat kepada wali kota Bogor untuk mencabut IMB GKI Yasmin. Alasan yang mereka sampaikan
adalah adanya dugaan pemalsuan tanda tangan warga pendukung untuk memperoleh IMB pembangunan GKI Yasmin. Menanggapi permintaan warga, IMB GKI Yasmin dibekukan melalui Surat Kepada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor no. 503/208-DTKP tahun 2008.
Instruksi Gubernur Jawa Barat tentang Pendirian Rumah Ibadah, No. 28 Tahun 1990, yang merupakan Aplikasi Pelaksanaan SKB 2 Menteri Tahun 1969, Tidak Terpenuhi Persyaratannya, bahkan Cacat Hukum.
Pihak GKI Yasmin juga tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (Bab IV, Pasal 14), tentang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian Rumah Ibadah yang harus memiliki umat (jamaah) minimal 90 orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan disetujui oleh 60 orang masyarakat setempat, dan para pejabat setempat
(Lurah/Kades) harus mengesahkan persyaratan ini. Selanjutnya, rekomendasi tertulis diminta dari Kepala Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, dan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kotamadya.
Jemaat GKI Yasmin mengajukan gugatan atas keputusan pembekuan IMB gereja mereka ke Pengadilan TUN Bandung (2008), Pengadilan Tinggi TUN Jakarta (2009), dan Mahkamah Agung (2010) yang semuanya dimenangkan oleh mereka. Melalui Putusan Pengadilan TUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN.BDG Tanggal 4 September 2008; Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 241/B/2008/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Februari 2009; dan Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2009 Tanggal 9 Desember 2010, surat. DTKP Kota Bogor No. 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 dibatalkan dan Kepala DTKP mencabut surat pembekuan tersebut. Wali kota Bogor menerbitkan SK No. 503.45-135 Tahun 2006 Tanggal 8 Maret 2011 untuk mencabut surat pembekuan IMB.
Sementara proses hukum berlangsung, Satpol PP Kota Bogor menyegel GKI Yasmin pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Wali Kota. Wali kota Bogor menyediakan Gedung Harmoni sebagai pengganti gedung gereja jemaat GKI Yasmin yang disegel. Namun, semenjak keputusan MA keluar, mereka mengadakan peribadatan di trotoar hingga badan jalan K.H. Abdullah bin Nuh sehingga mengganggu pengguna jalan serta melanggar Peraturan Daerah Kota Bogor No. 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.
Setelah Melaksanakan Keputusan MA, pada tanggal 8 Maret 2011. Kronologi SK Wali kota Bogor berikutnya adalah:
Karena ada vonis tanggal 20 Januari 2011, Pengadilan negeri Bogor mengeluarkan putusan No. 265/Pid.B/2010/PN.Bgr yang menyatakan bahwa Munir Karta, yang kala itu menjabat sebagai ketua RT, bersalah karena telah melakukan pemalsuan tanda tangan warga dan penipuan dalam meminta persetujuan warga pada saat proses perizinan pembangunan gereja Yasmin. Maka menanggapi putusan
tersebut, Wali kota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011 dengan alasan adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta. Pemalsuan tanda tangan digunakan untuk menerbitkan IMB GKI Yasmin. Dasar yang digunakan wali kota Bogor untuk mengeluarkan surat tersebut adalah Instruksi Gubernur Jawa Barat No. 28 Tahun 2990,
ditambah pula "Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan pendirian Rumah Ibadat" serta "Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung". Untuk hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk
mengembalikan semua biaya perizinan yang dikeluarkan oleh GKI Pengadilan Bogor, membeli tanah GKI Yasmin atau merelokasi pada tanah milik pemerintah Bogor di tempat lain, serta menyediakan Gedung Harmoni sebagai tempat peribadatan sementara jemaat GKI Yasmin.
Bondan Gunawan mengatakan konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan melindungi kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dipeluknya. Soal pelarangan ibadah di GKI Yasmin, Mahkamah Agung telah mengukuhkan izin pendirian bangunan gereja itu melalui putusan nomor 127 PK/TUN/2009 yang dikeluarkan pada 9 Desember 2010. Namun Wali Kota Bogor dan Polres Bogor Kota dengan berbagai alasan tetap melarang jemaat beribadah di dalam gereja.
Mayoritas warga perumahan Taman Yasmin dan masyarakat Kota Bogor mengeluhkan kisruh pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Konflik tersebut dinilai sangat mengganggu kenyamanan serta aktivitas mereka, apalagi ketika terjadi unjuk rasa dan blokade jalan oleh aparat keamanan. Namun, warga yang berdekatan sebenarnya tidak meributkan keberadaan gereja di dekat rumah
mereka. Menurut juru bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, yang mengusir mereka bukan tetangga mereka. Justru tetangga mereka yang muslim memperingatkan mereka kalau ada yang mau protes ke gereja.
Namun, berdasarkan Surat Pengurus RT 08/08, tahun 2002- 2006, Bapak Muchtar, yang merupakan Ketua RT di lokasi Rencana GKI Yasmin, ternyata justru Warga Setempatlah yang menolak Pembangunan GKI Yasmin, karena Ketidak Jujuran proses perizinan Pembangunan GKI Yasmin tersebut. Bahkan Warga yang rumahnya menempel dengan Rencana Pembangunan GKI Yasmin tersebut menolak, dan mereka menyatakan
diri sebagai anggota Forkami. maka Pernyataan Bona Sigalingging jelas bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, sehingga membuat warga kesal dengan media yang selalu pro dengan GKI Yasmin.
Hal ini justru semakin metampakkan keanehan, yaitu Bahwa Panitia Pembangunan GKI Yasmin tidak pernah meminta pendapat Masyarakat terdekat serta tidak memakai cara-cara yang wajar sehingga konflik bermunculan.
Ombudsman RI kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada tanggal 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin, tetapi tetap tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa Wali kota Bogor telah melakukan penyimpangan praktik administrasi, menilai tindakan tersebut
merupakan perbuatan melawan hukum dan mengabaikan kewajiban hukum, meminta Wali kota Bogor untuk mencabut SK Nomor 645.45-137 tanggal 11 Maret 2011 dalam waktu 60 hari (18 September 2011), serta meminta Gubernur Jawa Barat agar berkoordinasi dengan Wali kota Bogor untuk melaksanakan rekomendasi tersebut dibawa pengawasan Menteri Dalam Negeri.
Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juni 2011 mengeluarkan fatwa bahwa Pemerintah Bogor harus melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2010, tentang Pembekuan IMB, yang sudah dilaksanakan oleh Wali kota Bogor Diani Budiarto, pada tanggal 8 Maret 2011.