Globalisasi dan wanita di Tiongkok
pengecualian berlaku bagi ke-55 suku di Tiongkok. Karena kebijakan kelahiran berencana diterapkan berdasarkan hukum setempat alih-alih undang-undang kependudukan negara, tingkat pembatasan kelahiran berbeda di kawasan pedesaan dan perkotaan. Bagi keluarga yang bergantung pada pertanian sebagai pendapatan utama mereka, rumah tangga adalah unit produksi dasar, jadi banyak keluarga
pedesaan yang lebih memilih membayar denda yang besar untuk sekadar melahirkan lebih banyak anak lagi.
Pada 2011, pasangan yang berasal dari kota yang sama yang berasal dari keluarga dengan satu anak diperbolehkan memiliki anak kedua, sementara pasangan di kawasan pedesaan dapat memiliki anak kedua jika hanya satu dari pasangan tersebut yang berasal dari keluarga dengan satu anak. Pada 2013, revisi lebih lanjut dari kebijakan kelahiran berencana membolehkan pasangan dimana orang
tua dari salah satu di antara pasangan tersebut tak memiliki satupun saudara untuk memiliki dua anak. Pada 2015, Tiongkok memperbolehkan semua pasangan untuk memiliki dua anak, menghapuskan kebijakan satu anak yang telah lama berlangsung bagi keluarga yang tinggal di kawasan perkotaan.
Contoh lain dari pengendalian penduduk adalah prevalensi pembunuhan bayi perempuan. Penduduk di kawasan pedesaan mempraktikkan pembunuhan bayi perempuan dan pengabaian selektif karena kecenderungan terhadap anak laki-laki alih-alih perempuan. Sejak 1980-an, 200000 anak perempuan dibunuh setiap tahunnya karena kecenderungan terhadap anak laki-laki dan kemajuan
terknologi seperti ultrasonik, yang membantu mengetahui jenis kelamin janin. Selain pembunuhan anak perempuan, anak perempuan dianggap bukan bagian dari keluarga atau ditinggalkan oleh keluarga mereka, yang menghambat pendidikan mereka dan manfaat hukum yang ditawarkan pemerintah. Metode pengendalian penduduk ini berdampak pada kesenjangan gender di Tiongkok.
Pada zaman kekaisaran, wanita mengalami pembatasan secara fisik yang menghambat posisi sosial mereka. Pekerjaan mereka hanya memerlukan aktivitas fisik yang kecil seperti ibu rumah tangga dan membuat pakaian untuk dijual atau digunakan.
Selama Pemerintahan Mao Zedong (1949-1976), wanita Tionghoa diperlukan untuk pekerjaan manual mereka bagi pertanian dan industrialisasi kota. Untuk menghargai kerja keras mereka, mereka diberikan akses pendidikan dan politik. Pemerintah Tiongkok menyokong pendidikan untuk wanita. Persentase gadis yang bersekolah adalah 96.2% dibandingkan kurang dari 20% pada Republik Tiongkok (1912-1949).
Pemerintah Tiongkok telah mencoba menurunkan tingkat buta aksara pada wanita sambil mempromosikan sekolah bagi orang dewasa dan sekolah kejuruan. Persentase tingkat buta huruf telah menyusut dari 90% pada 1949 hingga 32% pada 1993. Pada 30 tahun pertama Pemerintahan Komunis, diskriminasi terhadap wanita telah menurun, tetapi mereka tidak memiliki pekerjaan yang memiliki kekuatan mengambil keputusan yang nyata.
Pemerintah Tiongkok telah berusaha keras untuk mencapai status ekonomi yang tinggi bagi wanita. Sejak 1949, dengan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, jumlah wanita yang bekerja semakin meningkat. Sebanyak 44% Wanita Tionghoa dilaporkan sudah bekerja dan berpengaruh terhadap 34.5% dari jumlah wanita yang bekerja di seluruh dunia.
Peran kunci yang dimiliki wanita dalam bidang pertanian adalah untuk mempertahankan kepemilikan sumber produksi utama di kawasan pedesaan. Budaya tradisional Tionghoa tak memperbolehkan wanita untuk memiliki lahan atau properti. Tanah diwariskan melalui anak laki-laki, dan bilamana tiada satupun anak laki-laki di suatu keluarga, tanah diwariskan kepada kerabat
laki-laki. Di kawasan yang memiliki sedikit penduduk, wanita lebih banyak bertani daripada pria karena perladangan berpindah. Di kawasan yang memiliki banyak penduduk, terjadi sebaliknya karena kemampuan membajak sawah digunakan. Keterlibatan wanita tinggi dalam melakukan tumpang sari pada sawah. Jenis pekerjaan lainnya yang wanita lakukan di pelosok kota termasuk
beternak babi dan unggas, pemintalan, menenun, dan menganyam keranjang dan kerajinan tangan lainnya. Jenis pekerjaan ini menambah pendapatan dari pekerjaan wanita di bidang pertanian.
Kebijakan ekonomi Tiongkok meletakkan dasar dari dorongan industrialisasi dalam hal pembangunan berorientasi ekspor, dan ketergantungannya pada industri dengan buruh bergaji murah untuk memproduksi barang-barang konsumsi bagi pasar dunia. Pemudi migran meninggalkan rumah mereka di pedesaan untuk bekerja di kawasan industri perkotaan. Ruang lingkup tempat mereka bekerja termasuk industrialisasi berorientasi ekspor, pabrik
perakitan mainan dan barang elektronik, pabrik garmen, dan pabrik alas kaki. Hong Kong dan Shenzhen merupakan kota yang dibangun sebagai pusat industrialisasi berorientasi ekspor, dan pekerja wanita migran merupakan 70% dari tiga juta penduduk Shenzhen.
Pengusaha sektor swasta enggan mempekerjakan wanita karena undang-undang Tiongkok mensyaratkan majikan menanggung cuti hamil dan biaya persalinan. Bagaimanapun juga, beberapa industri tertentu lenih menyukai pekerja wanita bagi mendapatkan manfaat yang tidak diperoleh bila industri mempekerjakan pekerja pria. Misalnya, "ekonomi kecantikan", yang diartikan "pasar bagi wanita muda
dan berpenampilan menarik dipekerjakan untuk mempromosikan produk dan jasa komersial," termasuk industri jasa. Perkembangan industri jasa meningkatkan peluang kerja bagi wanita, tetapi wanita juga dibatasi untuk pekerjaan yang berdasarkan gender ini.
Sebuah fenomena terkini menggambarkan migrasi buruh Tiongkok dari pedesaan dimulai pada 1984 ketika Peraturan Pendaftaran Tetap Permanen menjadi lemah dan memungkinkan orang mencari pekerjaan. Orang-orang meninggalkan kawasan pedesaan untuk keluar dari kemiskinan; wanita meninggalkan kawasan pedesaan karena kurangnya kesempatan kerja bagi mereka di desa. Di kota, wanita dapat mencari pekerjaan di pabrik yang
bergaji rendah dan tak memerlukan keterampilan yang tinggi. Berdasarkan statistik nasional, rasio pekerja migran pria dan wanita sekitar 2:1, dan diperkirakan terdapat 30-40 juta wanita migran yang bekerja di kota-kota semisal Hong Kong dan Shenzhen.
Di distrik Nanshan, Shenzhen, wanita mencakup 80% dari tenaga kerja dan berusia rata-rata 23 tahun. Gadis pekerja lebih disukai daripada wanita berumur atau pria karena beberapa alasan, yaitu wanita yang sudah menikah memiliki mobilitas yang kurang, pekerja migran perempuan yang lebih muda mungkin menjadi lajang alih-alih rekan pria mereka. Dalam pekerjaan ini, gadis
pedesaan lebih disukai terutama karena kecil kemungkinan mereka akan hamil, dan mampu bekerja dalam jangka waktu yang lama, memiliki "jari yang cekatan, dan kurang berpengalaman dalam menuntut hak mereka. Dalam banyak hal, wanita migran menandatangani kontrak yang menyatakan mereka berupaya mencegah kehamilan selama masa bekerja mereka.
Demi kepentingan keluarga, wanita pedesaan dikirim untuk mencari pekerjaan di kota alih-alih pria, utamanya untuk menunjang pendapatan keluarga di rumah dan mendukung suami mereka yang lebih mungkin untuk berkuliah. Standar pendidikan bagi pria di Tiongkok sangat tinggi, terutama ketika keluarga memiliki tekanan keuangan, wanita lebih cenderung putus sekolah untuk bekerja.
Karena perempuan memiliki dampak yang lebih rendah pada ketahanan keuangan jangka panjang keluarga, hak mereka untuk mengembangkan peluang menjadi tidak seimbang. Ketimpangan ini juga memperkuat motivasi emosional mereka untuk bermigrasi. Banyak wanita bermigrasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Stereotip yang berkembang di Tiongkok sebagai hasil dari globalisasi menggambarkan wanita pedesaan