Skandal 1Malaysia Development Berhad
Dengan alasan bahwa 1MDB melakukan pengungkapan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, Bank Negara mencabut izin investasi luar negeri 1MDB sebesar US$1.83 miliar. Bank Negara meminta Jaksa Umum melakukan penuntutan pidana terhadap 1MDB setelah menyelesaikan penyelidikannya. 1MDB menyatakan bahwa mereka tidak mampu mengembalikan US1.83 miliar yang diminta Bank Negara
karena uangnya sudah dibelanjakan. Gubernur Bank Negara Zeti Akhtar Aziz pensiun dan digantikan oleh Muhammad bin Ibrahim pada 1 Mei 2016.
Skandal ini mencapai puncaknya pada tanggal 28 Agustus 2015 ketika seorang anggota partai UMNO mengajukan gugatan sipil melawan Najib atas dugaan pelanggaran kontrak kerja sebagai pengawas dan penipuan anggota partai karena tidak mengungkapkan bukti dana sumbangan. Gugatan hukum ini diajukan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan mencantumkan nama sekretaris eksekutif partai, Abdul Rauf Yusof.
Karena khawatir Najib akan menggunakan kekuasaannya untuk memecat anggota UMNO "untuk menghindari tanggung jawab", pengadilan mengeluarkan surat perintah yang melarang UMNO, Majelis Tinggi UMNO, badan penghubung pemerintah, divisi partai, maupun cabang partai memecat penggugat selaku anggota partai sebelum gugatan ini diputuskan. Penggugat juga menuntut pembayaran kembali sebesar
US$650 juta, jumlah uang yang diduga disimpan oleh Najib di bank Singapura, bukti semua uang yang diterima Najib dalam bentuk sumbangan, rincian uang yang tersimpan di rekening AmPrivate (No. 2112022009694) yang diduga milik Najib beserta kerugian, biaya, dan ganti rugi lainnya. Salah satu perwakilan UMNO, Anina Saadudin, yang mengajukan gugatan hukum tersebut langsung dikeluarkan dari partai.
Seorang anggota UMNO dari Johor, Abdul Rashed Jamaludin, membuat laporan polisi melawan Najib atas dana yang ditransfer ke rekening banknya dan penyelewengan di 1MDB.
Anggota UMNO lain, Khairuddin Abu Hassan, dan pengacaranya, Matthias Chang, mengirimkan bukti skandal 1MDB kepada jaksa umum Swiss untuk keperluan penyelidikan keterlibatan bank Swiss dengan 1MDB. Khairuddin juga membuat laporan polisi di Hong Kong terhadap Najib dan Jho Low terkait empat perusahaan (Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International, dan Wonder Quest Investment) yang diduga memiliki hubungan dengan 1MDB. Khairuddin and
Matthias were barred from leaving Malaysia after confirmation from immigration officials who were under orders by the police to prevent them from leaving. Khairuddin dan Matthias dijerat Undang-Undang Pelanggaran Keamanan (SOSMA) dengan tuduhan sabotase sektor perbankan dan keuangan Malaysia.
Partai oposisi Parti Keadilan Rakyat (PKR) mengajukan gugatan hukum melawan Najib, Tengku Adnan Tengku Mansor, 1MDB, dan Suruhanjaya Pilihan Raya dengan tuduhan pelanggaran undang-undang pemilihan umum tentang dana kampanye karena melibatkan dana 1MDB. Akan tetapi, Mahkamah Tinggi Malaysia menolak gugatan ini dengan alasan PKR tidak punya dasar hukum untuk menuntut Najib dan 1MDB.
Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengajukan gugatan hukum melawan Najib dengan tuduhan mencampuri penyelidikan pemerintah terhadap 1MDB dan sumbangan politik sebesar RM2.6 miliar.
Setelah menuai banyak kritik atas isu 1MDB, Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dipecat dan digantikan oleh Ahmad Zahid Hamidi yang merangkap Menteri Dalam Negeri. Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Shafie Apdal, salah satu tokoh penting dalam isu 1MDB, juga dipecat.
Jaksa Umum Abdul Gani Patail, pemimpin satuan tugas multilembaga yang menyelidiki klaim penyelewengan dana yang melibatkan Najib dan 1MDB, dipecat dan digantikan oleh Mohamed Apandi Ali, mantan hakim federal. Selain itu, Jawatankuasa Kira-Kira Wang Malaysia (PAC) yang sednag menyelidiki dugaan kerugian 1MDB dibekukan sampai waktu yang tidak ditentukan karena empat anggotanya (ketua PAC,
Nur Jazlan Mohamed, Reezal Merican Naina Merican, Wilfred Madius Tangau, dan Mas Ermieyati Samsudin) diangkat menjadi anggota kabinet Najib.
Harian The Edge Malaysia dan The Edge Financial Daily ditutup selama tiga bulan pada bulan Juli dengan tuduhan menerbitkan laporan palsu tentang 1MDB oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Situs web Sarawak Report juga diblokir oleh Malaysian Communications and Multimedia Commission, badan regulator Internet di Malaysia. Kepolisian Malaysia mengeluarkan surat perintah penangkapan Clare Rewcastle Brown, pengelola situs web Sarawak Report, dengan alasan ia terlibat dalam aktivitas yang mengancam demokrasi parlementer dan menyebarkan berita palsu tentang Najib Razak.
Kepolisian juga menangkap anggota UMNO, Khairuddin Abu Hassan, setelah ia membuat laporan polisi di London, Singapura, Perancis, dan Hong Kong tentang penyelewengan dana 1MDB. Menurut pengacaranya, Khairuddin berangkat ke Amerika Serikat untuk menemui Federal Bureau of Investigation dan meminta mereka menyelidiki pencucian uang oleh 1MDB. Namun, FBI cabang New York menyatakan kepada WSJ bahwa tidak ada agen FBI yang bertemu dengan Khairuddin atau menghubungi Khairuddin sebelumnya.
Mantan Menteri Besar Kedah, Mukhriz Mahathir, yang mundur pada tanggal 3 Februari 2016 mengatakan bahwa ia melakukannya karena ia diberitahu Najib bahwa kritiknya terhadap Najib dan 1MDB tidak berdasar.
Anggota parlemen oposisi, Rafizi Ramli, ditangkap dan dijerat Undang-Undang Rahasia Resmi oleh kepolisian dan pemerintah karena membocorkan informasi tentang laporan auditor umum terkait 1MDB.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa mereka bersama Interpol gagal menemukan orang-orang yang berkaitan dengan 1MDB yang sekiranya dapat membantu penyelidikan: taipan bisnis Jho Low; mantan eksekutif senior 1MDB, Casey Tang Keng Chee dan Jasmine Loo Ai Swan; direktur pelaksana SRC International, Nik Faisal Ariff Kamil; dan manajer nasional Deutsche Bank, Yusof Annuar Yaacob.
Saat ini, Medium.com, situs penerbitan artikel yang populer di kalangan penulis amatir dan profesional, diblokir oleh Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) akibat satu artikel yang diterbitkan oleh "Sarawak Report". Situs lain, Asia Sentinel, juga diblokir oleh MCMC setelah menerbitkan artikel Sarawak Report tentang penyelidikan SPRM yang menghasilkan 37 dakwaan terhadap Najib Razak atas keterlibatannya dengan 1MDB. Situs berita lain, The
Malaysian Insider, diblokir dan para wartawannya diselidiki karena melaporkan bahwa SPRM memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Najib Razak dengan tuduhan korupsi.
Perusahaan pengelolaan dana asal Australia, Avestra Asset Management, yang mengelola dana 1MDB senilai USD2.32 miliar sedang dilikuidasi dan diselidiki oleh Australian Securities and Investments Commission atas dugaan pelanggaran hukum dan potensi kerugian yang dialami para anggotanya. Mahkamah Tinggi Australia memerintahkan penutupan lima skema investasi Avestra setelah menemukan transaksi pihak terkait rahasia dengan 13 dugaan pelanggaran hukum perusahaan dan kegagalan berinvestasi sesuai mandat individu perusahaan.
Penyelidikan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) terhadap 1MDB menemukan bahwa pengelolaan dana dilakukan tanpa persetujuan dewan dan 1MDB mengecoh auditor berkali-kali. PAC meminta kepolisian menyelidiki mantan manajernya. PAC juga menemukan bahwa dewan direksi yang dipimpin Najib tidak mampu melakukan pengawasan yang layak terhadap keuangan 1MDB. Dewan direksi
1MDB segera mengundurkan diri setelah temuan PAC dibuka ke publik. Menurut laporan PAC, USD3.5 miliar dibayarkan kepada Aabar Investments PJS, tetapi IPIC mengeluarkan pernyataan bahwa mereka maupun anak perusahaannya, Aabar Investments PJS, tidak punya hubungan dengan perusahaan Aabar BVI yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania ataupun menerima uang dari perusahaan tersebut.