Sosialisme Islam
Pada masa bencana kelaparan pada Tahun 18 Hijriah, Umar melaksanakan reformasi yang lebih jauh, seperti pengenalan pendistribusian makanan menggunakan kupon, yang diberikan kepada yang membutuhkan dan dapat ditukar dengan gandum dan tepung. Konsep inovatif lainnya adalah pengenalan garis kemiskinan, dengan upaya untuk memastikan standar hidup minimum. Program ini memastikan seluruh
rakyat di kekhalifahan tidak ada yang kelaparan. Untuk menentukan garis kemiskinan, Umar memerintahkan eksperimen untuk mengetes seberapa banyak "seer" (1.25 kg) tepung yang dibutuhkan untuk memberi makan satu orang dalam sebulan. Dia menemukan bahwa 25 "seer" tepung dapat memberi makan 30 orang, dan dia menyimpulkan bahwa 50 "seer" tepung dapat mencukupi makan seorang
dalam sebulan. Akhirnya, dia memerintahkan untuk memberikan penjatahan makanan kepada orang miskin sebanyak 50 "seer" tepung per bulan. Sebagai tambahan, kaum miskin dan disabilitas dijamin tunjangan uang tunai. Untuk menghindari adanya penduduk yang memanfaatkan pelayanan pemerintah, "mengemis dan bermalas-malasan tidak ditolelir" dan "yang menerima tunjangan pemerintah diharapkan berkontribusi dalam masyarakat".
Remormasi lebih jauh dilakukan kemudian di bawah Kekhalifahan Umayyah. Tentara terdaftar yang mengalami disabilitas ketika bertugas mendapatkan pensiun disabilitas, dan tunjangan yang sama diberikan kepada kaum disabilitas dan kaum miskin secara umum. Khalifah Al-Walid bin Abdul-Malik memberikan tunjangan dan pelayanan kepada yang membutuhkan, termasuk uang kepada kaum miskin, pemandu untuk kaum
tunanetra, dan pelayan kepada disabilitas, serta pensiun untuk semua orang disabilitas sehingga mereka tidak perlu mengemis. Khalifah Al-Walid bin Yazid dan Umar bin Abdul-Aziz menyediakan uang dan pakaian kepada tunanetra dan disabilitas, serta pelayan kepada disabilitas. Kebijakan ini berlanjut sampai Khalifah Al-Mahdi pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Tahir bin Husayn,
gubernur Khorasan Raya Kekhalifahan Abbasiyah, menuliskan dalam surat kepada anaknya bahwa tunjangan dari perbendaharaan harus diberikan kepada tunanetra, mengurus kaum miskin secara umum, memastikan tidak abai terhadap orang tertindas yang tidak dapat protes dan tidak tahu untuk mengklaim haknya, dan bahwa tunjangan itu harus diberikan kepada korban bencana, serta
janda dan yatim korban bencana. "Kota ideal" yang dijelaskan oleh filsuf Islam, Al-Farabi dan Ibnu Sina, juga memberikan dana kepada disabilitas.
Ketika penduduk terkena bencana kelaparan, penguasa sering kali membantu mereka dengan pengurangan pajak, impor makanan, pemberian amal, sehingga memastikan setiap orang dapat mencukupi makan. Bagaimanapun, amal pribadi melalui institusi "wakaf" sering kali memainkan peran lebih besar dalam pengentasan kelaparan dibandingkan tindakan pemerintah. Sejak abad ke-9, dana dari
perbendaharaan juga digunakan untuk wakaf dengan tujuan membangun dan mendukung institusi publik, sering kali institusi pendidikan madrasah dan rumah sakit "bimaristan".
Penjaminan pendapatan minimum adalah sistem penyediaan kesejahteraan sosial yang menjamin semua warga negara atau keluarga memiliki pendapatan yang cukup untuk hidup, asalkan mereka memenuhi syarat tertentu. Kelayakannya secara tipikal ditentukan oleh kewarganegaraan, tes kelayakan, dan ketersediaan pasar tenaga kerja atau kemauan untuk melakukan pelayanan masyarakat. Tujuan utama
pendapatan minimum terjamin adalah untuk melawan kemiskinan. Jika kewarganegaraan menjadi satu-satunya syarat, sistem ini berubah menjadi pendapatan dasar universal. Khalifah Muslim pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq mengenalkan penjaminan standar minimum pendapatan, memberikan setiap laki-laki, wanita, dan anak-anak sepuluh dirham setiap tahun; yang kemudian ditambah menjadi dua pulu dirham.
Sebagian, tetapi tidak semua sosialis Islam menganjurkan pembaruan dan perluasan kebijakan ini.
Sosialis Muslim percaya bahwa sosialisme sesuai dengan ajaran Islam dan biasanya merangkul bentuk sekuler dari sosialisme. Bagaimanapun, sebagian sosialis Muslim percaya bahwa sosialisme seharusnya diaplikasikan dalam kerangka Islam dan ada banyak sekali ideologi sosialis Islam.
Muammar Gaddafi menguraikan versinya dari sosialisme Islam dalam Buku Hijau, yang diterbitkan dalam tiga bagian (1975, 1977, dan 1978). Buku Hijau sangat dipengaruhi oleh pemimpin Mesir Gamal Abdul Nasser yang pan-Arab. Buku ini menjadi dasar dari Legiun Islam.
Buku Hijau menolak demokrasi liberal modern yang didasarkan atas perwakilan terpilih dan kapitalisme. Buku ini justru menganjurkan tipe demokrasi langsung yang diawasi oleh Komite Rakyat Umum yang membolehkan partisipasi politik langsung untuk semua warga negara dewasa.
Buku itu menyatakan "Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang, meski orang tersebut memilih bersikap irasional, untuk mengekspresikan kegilaannya." "Buku Hijau" menyatakan bahwa kebebasan berbicara didasarkan atas kepemilikan publik atas penerbitan buku, surat kabar, televisi, dan stasiun radio, dengan dalih bahwa kepemilikan pribadi akan tidak demokratis.
Sebuah paragraf di buku itu tentang penghapusan uang serupa dengan paragraf dalam tulisan Frederic Engels, "Principles of Communism," Gaddafi menulis: "Langkah terakhir adalah ketika masyarakat sosialis baru mencapai tahap ketika profit dan uang menghilang. Dilaksanakan melalui perubahan masyarakat menjadi masyarakat produktif sepenuhnya, dan melalui level produksi ketika kebutuhan material anggota
masyarakat terpenuhi. Pada tahap akhir tersebut, profit secara otomatis menghilang dan tidak lagi membutuhkan uang."
Komunisme Islam dapat digunakan untuk merujuk pada beberapa ideologi komunis yang mengakar dalam pemikiran Islam. Komunisme Islam melacak sejarahnya ke Rusia akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika sekelompok petani dan borjuasi kecil Muslim di Tatarstan Rusia mendirikan Gerakan Wäisi. Anggota gerakan ini mendirikan komune eksperimental di kota Chistopol. Banyak pergerakan dan ideologi muncul sejak itu, masing-masing menganjurkan bentuk komunisme Islamnya sendiri.
Didirikan oleh Bahawetdin Wäisev, Gerakan "Wäisi" adalah gerakan religius, sosial dan politik yang ada pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Tatarstan dan daerah Rusia lainnya yang berpenduduk Tatar. Doktrin Wäisi menganjurkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan otoritas demi mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Syariat. Pendukung dari gerakan ini
menghindari pelayanan militer dan menolak membayar denda atau membawa paspor Rusia. Gerakan ini juga menggabungkan unsur perjuangan kelas dan nasionalisme. Gerakan Wäisi menyatukan petani, tukang, dan borjuasi kecil Tatar. Popularitasnya berkembang di seluruh wilayah Tatar.
Meskipun berpindah ke bawah tanah setelah penahanan Bahawetdin Wäisev pada 1884, gerakan ini terus mempertahankan pendukung yang kuat. Anak Bahawetdin Wäisev, aynan Wäisev, memimpin gerakan sampai kematiannya pada 1893. Sekitar 100 anggota ditahan dan dibuang pada 1897 setelah mendorong penduduk untuk tidak berpartisipasi dalam sensus penduduk. Gerakan Wäisi
meningkat dalam jumlah setelah Revolusi Rusia Pertama pada 1905-1907 dan pada 1908 ada hampir 15000 pendukung di Guberniya Kazan, Orenburg, dan guberniya lainnya di Asia Tengah. Pengikut Wäisi mendukung pemerintahan Soviet setelah Revolusi Oktober pada 1917 dan mengorganisasi sebuah resimen dalam Tentara Merah selama Perang Saudara Rusia. Anggota dari gerakan ini menjauhkan dirinya dari Bolshevik
Rusia dan mendirikan komune otonom "Yaa Bolar" di Chistopol selama 1920-an, tapi kemudian dihancurkan dan dibubarkan selama Pembersihan Besar-Besaran pada 1930-an.