Daftar kawasan di Peru
Kawasan-kawasan () di Peru adalah subdivisi administratif tingkat satu di Peru. Sejak kemerdekaannya tahun 1821, Peru terbagi dalam departemen () namun menghadapi peningkatan sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi di ibukotanya, Lima. Setelah beberapa upaya desentraliasi gagal, figur legal dari "kawasan" menjadi pemerintahan regional dan resmi yang dipilih untuk mengurusi departemen-departemen tersebut pada 20 November 2002, sampai mereka merencanakan perpaduan mereka dengan kawasan-kawasan nyata.
Di bawah aransemen baru, bekas 24 departemen ditambah Provinsi Callao menjadi pertimbangan regional. Provinsi Lima dikecualikan dari proses tersebut dan tak meliputi bagian dari kawasan apapun. Tak seperti departemen sebelumnya, kawasan-kawasan tersebut memiliki pemerintahan terpilih dan memiliki sejumlah besar tanggung jawab dalam yurisdiksi mereka. Di bawah Hukum Pemerintahan Regional Organik 2002 (), terdapat
proses transfer fungsi terkini dari pemerintahan pusat ke kawasan-kawasan tersebut. Referendum 2005 untuk penggabungan beberapa departemen gagal untuk meraih dukungan elektoral yang dibutuhkan.
Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1821, Peru terbagi dalam departemen-departemen (), yang bertambah dari sebelas pada 1822 menjadi dua puluh empat pada 1980: Saat kekuasaan politik dan ekonomi makin terkonsentrasi di Lima, ibukota negara tersebut, beberapa administrasi berniat untuk mendesentralisasi negara tersebut dengan sedikit kesuksesan. Konstitusi Peru 1979 berisi tujuan-tujuan untuk
desentralisasi kekuasaan melalui pembuatan kawasan-kawasan otonom, namun tak diimplementasikan. Pada tahun-tahun terakhir kepresidenan Alan Garca 1985-1990, pemerintahan menghadapi kemungkinan kalah dalam pemilihan umum presiden 1990 karena merebaknya krisis ekonomi dan menyurutnya dukungan masyarakat. Sebagai cara menciptakan sumber kekuasaan alternatif, rezim
tersebut mendirikan dua belas kawasan otonom pada 20 Januari 1989 dengan harapan memenangkan beberapa pemilu di tingkat ini. Namun, karena terhalang dalam pembuatannya, pemerintah regional tersebut tak memiliki sumber daya fiskal dari mereka sendiri sehingga mereka bergantung pada tunjangan pemerintah pusat untuk pendanaan.
Pemilihan umum presiden tahun 1990 ditandai oleh diskredit partai-partai politik sebagai bukti terpilihnya Alberto Fujimori, seorang kandidat independen. Fujimori menarik tranfer finansial ke pemerintah-pemerintah regional dan kemudian menggantikannya dengan Dewan Transitori Administrasi Regional () pada 29 Desember 1992. Membubarkan Kongres dalam krisis konstitusional Peru 1992, Fujimori menyerukan pemilihan umum untuk Majelis Konstitusional
yang merancang Konstitusi 1993. Teks baru ini meliputi tujuan-tujuan untuk pembuatan kawasan-kawasan dengan otonom, memilih pemerintah-pemerintah namun tak ditempatkan. Hukum wadah karya tentang desentralisasi () dikeluarkan pada 30 Januari 1998, mengkonfirmasikan permanensi dewan-dewan transitori, sekarang di bawah kepemimpinan Kementerian Kepresidenan.
Fujimori dipaksa mundur pada November 2000 di bawah tuduhan otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran HAM. Setelah pemerintahan sementara pimpinan Valentn Paniagua, Alejandro Toledo terpilih menjadi presiden untuk periode 2001-2006 pada sebuah platform yang meliputi pembentukan pemerintahan regional. Pemerintahan baru tersebut memberikan wadah hukum untuk pembagian administratif baru dalam Hukum Dasar Desentralisasi (), yang
dikeluarkan pada 17 Juli 2002, dan Hukum Organik Pemerintahan Regional () dikeluarkan pada 19 November 2002. Pemerintahan-pemerintahan regional baru dipilih pada 20 November 2002, masing-masing berasal dari bekas departemen dan bekas Provinsi Konstitusional () Callao. Provinsi Lima, yang meliputi ibukota, dikecualikan dari proses tersebut sehingga tak menjadi bagian dari kawasan apapun.
Dalam pemilu 2002, kebanyakan pemerintah regional datang ke partai-partai dalam oposisi, dengan dua belas berasal dari APRA dan hanya satu dari Possible Peru, partai dari presiden Alejandro Toledo. Kombinasi oposisi kuat dan pemerintah yang ada berujung pada perhatian tentang krisis politik yang tertunda, namun, ini tak menjadi masalah karena pemerintah-pemerintah regional baru terhindar
dari masalah-masalah lokal dan menunjukkan sedikit inisiatif dalam politik nasional. Karena keadaan teritorial yang diwarisi oleh pemerintah regional dari bekas departemen dianggap terlalu kecil, Hukum Dasar Desentralisasi menyediakan penggabungan antara departemen berdasarkan pada mayoritas populasi yang melibatkan ekspresi kesepakatan mereka untuk menjadi kawasan formal. Referendum pertama dari jenis ini
diberlakukan pada 30 Oktober 2005, dengan menampatkan proporsal berikut ini:Proporsal-proposal tersebut ditolak oleh elektorat seluruh departemen yang terlibat dengan pengecualian Arequipa. Sehingga, tak ada penggabungan yang dilakukan.
Pemilu-pemilu baru untuk pemerintahan regional diadakan pada 19 November 2006; kebanyakan kawasan dipegang gerakan-gerakan politik lokal ketimbang partai-partai nasional. APRA, yang memenangkan pemilu presiden yang diadakan pada 4 Juni 2006, hanya meraih kemenangan di dua kawasan, seluruh partai nasional lainnya meraih hasil yang kurang dari itu.
Menurut Hukum Organik Pemerintah Regional, tanggung jawab pemerintah regional meliputi perencanaan pembangunan regional, mengeksekusi proyek investasi publik, mempromosikan kegiatan ekonomi, dan mengurus properti publik. Pemerintah regional terdiri dari presiden dan dewan, yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun; selain itu, terdapat dewan koordinasi yang terintegrasi oleh para walikota provinsial
dan para perwakilan masyarakat madani. Presiden Regional adalah kepala pemerintahan; fungsinya meliputi mengusulkan dan memberlakukan biaya, mengangkat para pejabat pemerintah, mengeluarkan dekrit dan resolusi, mengeksekusi rencana dan program regional, dan mengurus properti dan pinjaman regiona. Dewan Regional mendebatkan dan menyepakati UU diusulkan oleh presiden regional, mereka juga menaungi seluruh pejabat regional dan dapat
menggulingkan presiden, wakil presidennya dan para anggota dewan dari jabatan. Dewan Koordinasi Regional memiliki peran konsultansi tentang masalah perencanaan dan biaya, tak memiliki kekuasaan eksekutif atau legislatif.
Hukum Organik Pemerintah Regional memberlakukan transfer fungsi bertahap dari pemerintah pusat ke kawasan, membuat mereka menjadi tersertifikasi dapat memegang tugas-tugas tersebut. Untuk menaungi proses tersebut, Hukum Dasar Desentralisasi membentuk Dewan Desentralisasi Nasional (). Namun, lembaga tersebut dikritik karena bersifat birokratik dan tak diberlakukan oleh pemerintah Alan Garca, presiden Peru
saat ini. Kemudian, pada 24 Januari 2007, dewan tersebut dibubarkan dan diganti oleh Sekretariat Desentralisasi (), sebuah dependensi Jawatan Perdana Menteri. Dua bulan kemudian, para presiden regional yang berkumpul di kota Huánuco mendirikan Majelis Nasional Pemerintah Regional () sebagai lembaga koordinasi alternatif, independen dari Pemerintah Pusat.
Informasi luas dan populasi pada daftar berikut ini diambil dari data resmi oleh Lembaga Statistik dan Informasi Nasional Peru (, INEI). Luas dihitung dalam bentuk unit keseluruhan terdekat. Data demografi berdasarkan pada Sensus 2005 yang dilakukan dari 18 Juli sampai 20 Agustus 2005. Kepadatan penduduk diberikan dari satu tempat desimal dalam orang per kilometer persegi. Angka-angka UBIGEO adalah kode yang dipakai oleh INEI untuk mengidentifikasikan subdivisi administratif nasional.