Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Raya untuk tetap tergabung dalam Uni Eropa. Petisi yang menuntut pemerintah untuk mengadakan referendum kedua pun menjadi populer paska referendum, dan petisi ini berhasil menarik dukungan hingga empat juta tanda tangan. Sejatinya petisi ini telah diunggah oleh William Oliver Healey sebelum referendum dimulai, dan hanya mendapatkan dukungan 22 tanda tangan hingga sampai hasil referndum diumumkan, petisi
ini juga menuntut agar setidaknya diadakan debat parlemen, karena Parlemen Britania Raya selalu mengadakan debat apabila terdapat petisi yang dapat mengumpulkan lebih dari 100000 suara, namun petisi ini ditolak oleh pemerintah secara resmi pada 9 Juli 2016.
Perdana Menteri Cameron mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Oktober, segera setelah hasil referendum dikeluarkan. Cameron berpesan agar keinginan rakyat Britania Raya (untuk keluar dari Uni Eropa) dihargai, dan untuk menjadi tugas bagi perdana menteri setelah dia untuk menggunakan Artikel 50 dan membawa Britania Raya keluar dari Uni Eropa. Pada akhirnya dia berhenti pada 13 Juli 2016, dengan
kemudian digantikan oleh Theresa May. Theresa May segera melakukan reformasi dalam tubuh pemerintahan dengan mengganti George Osborne sebagai Menteri Keuangan Britania Raya digantikan oleh Philip Hammond, kemudian mengangkat mantan Walikota London, Boris Johnson sebagai Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran, dan David Davis menjadi Sekretaris Negara untuk "DExEU". Pada 4 Juli 2016, Nigel Farage mengumumkan pengunduran dirinya
sebagai pemimpin UKIP setelah dia merasa tujuannya untuk membawa Britania Raya keluar dari Uni Eropa tercapai.
Efek lainnya juga terasa di luar Britania Raya, banyak para tokoh "Eurosceptic" di luar Britania Raya yang ikut merayakan keberhasilan Britania Raya keluar dari Uni Eropa dan menyerukan agar negara-negara lain segera mengikuti jejak Britania Raya. Tokoh sayap Belanda, Geert Wilders mengatakan agar Belanda segera mengikuti langkah Britania Raya dan mengadakan referendum untuk menentukan apakah Belanda harus
tetap tergabung dalam Uni Eropa. Namun begitu tren "Eurosceptic" ini secara keseluruhan justru mengalami penurunan pendukung, berdasar jajak pendapat yang diadakan setelah referendum Brexit, jumlah pendukung gerakan "Eurosceptic" ini menurun di Belanda dan negara-negara Uni Eropa lainnya.
Beberapa tuduhan mengenai turut campur Rusia dan Tiongkok dalam referendum Brexit juga sempat mengemuka di media massa hingga sekarang.
Menurut Thomas Sampson, pakar ekonomi dari "London School of Economics", "Para pemilih yang lebih tua dan kurang berpendidikan lebih cenderung memilih untuk 'keluar'... Sebagian besar pemilih kulit putih menginginkan untuk 'keluar', tetapi hanya 33 persen pemilih dari Asia dan 27 persen pemilih kulit hitam yang memilih untuk 'keluar'. Tidak ada perbedaan khusus secara gender dalam pemungutan suara ini,
dengan 52 persen laki-laki dan perempuan memilih untuk 'keluar'. Hal yang menarik adalah, meskipun Brexit tidak pernah menerima banyak dukungan dari para pemimpin politik liberal atau sayap, yang mana menjadikan Uni Eropa menerima dukungan dari seluruh spektrum politik... Pemilih yang memilih untuk meninggalkan Uni Eropa sangat erat dengan mereka yang memegang keyakinan politik sosial konservatif, menentang kosmopolitanisme, dan
merasa kehidupan di Britania Raya menjadi lebih buruk ketimbang lebih baik.". Studi Ekonometris menunjukkan; pertama, pendidikan dan umur adalah faktor demografis utama dalam memprediksi pola pemilih, kedua, tingkat kemampuan ekonomi yang rendah dari seorang individu atau suatu wilayah memiliki kecenderungan untuk lebih memilih 'keluar', ketiga, mereka yang mendukung untuk 'keluar'
kebanyakan adalah mereka yang menunjukkan diri mereka sebagai penentang imigran, dan bukan mereka yang secara langsung bersinggungan dengan imigran dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Pada 11 Mei 2018, Komisi Pemilihan Britania Raya mengungkapkan hasil investigasi yang menuding "Leave.EU" telah menggunakan dana diatas batas maksimal yang telah ditentukan selama masa kampanye, yaitu sekitar £77380 atau 10% dari ambang batas maksimal, dan memberi denda sebesar £70000 kepada "Leave.EU". Komisi Pemilihan juga menuding "Leave.EU" memberikan laporan yang tidak akurat mengenai dana
pinjaman yang diperolehnya, dan "Leave.EU" tidak dapat menunjukkan 97 nota pembayaran dengan nilai total £80224. Direktur Keuangan Politik dan Regulasi dari Komisi Pemilihan mengatakan bahwa denda £70000 yang dijatuhkan pada "Leave.EU" tidaklah sepadan dengan kerugian yang dihasilkan oleh pelanggaran "Leave.EU". Lebih lanjut dia mengatakan terdapat bukti kuat ketua
kampanye "Leave.EU," Liz Bilney, melakukan aktivitas kriminal selama masa kampanye dan Komisi Pemilihan telah menyerahkan kasus ini pihak kepolisian. Pendiri "Leave.EU", Aaron Banks menyangkal temuan investigasi ini dan akan menentangnya di pengadilan.
Prosedur pengunduran diri dari Uni Eropa diatur dalam Artikel 50 dari Perjanjian tentang Uni Eropa. Berdasarkan prosedur dalam permohonan Artikel 50, negara anggota diharuskan memberi tahu Dewan Eropa dan akan diberikan periode waktu hingga dua tahun untuk menegosiasikan syarat dan ketentuan keluarnya negara tersebut, setelah itu segala perjanjian antara negara tersebut dan Uni Eropa akan berhenti berlaku.
Terjadi perdebatan mengenai apakah keputusan untuk permohonan digunakannya Artikel 50 adalah hak prerogatif pemerintah, seperti yang diungkapkan Perdana Menteri Cameron, atau diperlukan persetujuan Parlemen untuk memohonnya. Hal ini membuat Mahkamah Agung Britania Raya harus menyidangkan perkara ini dalam sidang kasus untuk menentukan hal tersebut, sidang ini sendiri dikenal sebagai sidang kasus Miller.
Mahkamah Agung Britania Raya akhirnya memutuskan pada Januari 2017 bahwa pemerintah membutuhkan persetujuan parlemen untuk meminta penggunaan Artikel 50. Pada 1 Februari 2017, Parlemen mengijinkan perdana menteri untuk memohon penggunaan Artikel 50, RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi Akta (Pemberitahuan Penarikan) Uni Eropa 2017, kendati mendapatkan perlawanan dari beberapa anggota parlemen yang mewakili konstituennya
dalam menolak Brexit. Pada 28 maret 2017, Theresa May menandatangani surat yang memuat permintaan penggunaan Artikel 50, yang kemudian disampaikan oleh Tim Barrow, duta besar Britania Raya untuk Uni Eropa, kepada Presiden Dewan Eropa Donald Tusk pada hari berikutnya.
John Olav Kerr ("Lord" Kerr), sebagai salah satu penulis Artikel 50 membenarkan anggapan yang berkembang mengenai apakah Britania Raya dapat menghentikan/mencabut proses penarikan diri dalam Artikel 50 secara sepihak, namun Komisi Eropa membantahnya. Komite Brexit Parlemen Eropa menyatakan bahwa penarikan Artikel 50 harus disetujui oleh semua anggota Uni Eropa, sehingga tidak dapat disalahgunakan sebagai alat untuk memeras ataupun untuk mengubah kesepakatan keanggotaan oleh Britania Raya.
Artikel 50, telah menyatakan secara eksplisit bahwa perjanjian Uni Eropa akan berhenti berlaku "sejak tanggal berlakunya perjanjian penarikan atau, jika gagal, dua tahun setelah" pemberitahuan penarikan, kecuali Dewan Uni Eropa dan negara yang mengajukan setuju untuk memperpanjang periode dua tahun tersebut.
Di pihak Uni Eropa, mensyaratkan bahwa "Perjanjian harus menetapkan tanggal penarikan, yang mana paling lambat adalah 30 Maret 2019 pukul 00:00 (waktu Brussels), kecuali Dewan Uni Eropa, dengan persetujuan Britania Raya, dengan suara bulat memutuskan untuk memperpanjang periode ini sesuai dengan Artikel 50 dari Perjanjian tentang Uni Eropa.". Sedangkan pihak Britania Raya, pada awalnya tidak menentukan tanggal didalam Akta (Penarikan) Uni
Eropa, tetapi dalam perjalanannya tanggal penarikan ditambahkan pada tahap komite. Tanggal keluar ditetapkan menjadi 29 Maret 2019 pukul 23.00.