ShameOnYouSBY
ShameOnYouSBY (atau dieja #ShameOnYouSBY) adalah tagar yang muncul di dunia maya-khususnya di situs jejaring sosial Twitter-pada bulan September 2014 tentang kritik masyarakat Indonesia terkait aksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika rapat pembahasan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada tanggal 24 September 2014. Dalam rancangan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan oleh rakyat (pemilihan tidak langsung). Pada saat pemungutan suara untuk menentukan pengesahan atau penolakan rancangan undang-undang tersebut, Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk keluar dari ruang rapat. Hal itu menyedot perhatian media massa di Indonesia, dan kemunculan tagar ShameOnYouSBY di jejaring sosial adalah salah satu bentuk ungkapan kritik masyarakat Indonesia terhadap SBY.
Tagar ini menjadi salah satu topik teraktual dunia ("World Wide Trending Topic") di Twitter dan hal ini tidak bisa dilepaskan dari jumlah pengguna Twitter yang besar; bahkan Jakarta pun pernah dinobatkan sebagai kota paling cerewet di dunia.
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Pada tahun 2014, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Politikus Partai Gerindra, Rindhoko, mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap memiliki banyak persoalan, salah satunya adalah politik uang. Menurutnya, pelaksanaan pilkada langsung yang telah berjalan selama hampir 10 tahun mesti diperbaiki. Perbaikan
itu dapat dilakukan dengan cara mengembalikan pilkada kepada DPRD. Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Kepala Daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh DPRD. Putusan tersebut didukung oleh 226 anggota DRP RI yang terdiri fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
berjumlah 55 orang, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang. Pada saat pemungutan suara untuk menentukan pengesahan atau penolakan rancangan undang-undang tersebut, fraksi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk "walk out" (keluar dari ruang rapat). Menurut Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya
Paloh, RUU Pilkada merupakan inisiatif dari pemerintah. Oleh karena itu, Demokrat sebagai partai utama pemerintah seharusnya tidak mengambil sikap "walk out" seperti itu.
Hasil sidang menyedot perhatian media massa di Indonesia, dan terjadi banyak aksi penolakan di kalangan masyarakat awam. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan uji materi UU Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka, DPRD bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi sehingga pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan prinsip
kedaulatan rakyat. Tokoh agama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD akan melahirkan Orde Baru jilid 2, atau bahkan bisa jadi lebih buruk. Menurutnya, melalui UU Pilkada tersebut, kekuatan kapital bakal mendikte keputusan dan menghabiskan daulat rakyat, dan hanya akan melindungi kepentingan suatu golongan saja.
Masyarakat pun mengungkapkan kritik terhadap hasil sidang tersebut melalui jejaring sosial, baik melalui Facebook atau Twitter. Di Twitter, "tweet" kritikan tersebut segera menjadi topik teraktual dunia. Lonjakan tersebut dilatarbelakangi oleh jumlah pengguna internet di Indonesia yang besar, sekurang-kurangnya mencapai 82 juta orang (Mei 2013). Sekitar 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring
sosial, dan yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Twitter mengklaim sebagai platform utama yang digunakan oleh partai politik, politisi, para pemilih, dan organisasi berita untuk beraktivitas dalam percakapan publik secara langsung. Pada tahun 2014, banyak partai dan tokoh politik Indonesia terjun ke jejaring sosial, mengikuti keberhasilan politikus-politikus yang sukses menarik simpati dan dukungan pengguna jejaring
sosial. Pada tahun tersebut, ada sekitar 42.1 juta "tweet" terkait pemilu di Indonesia, meningkat 36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia menempati peringkat 5 pengguna Twitter terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat, Brasil, Jepang, dan Inggris. Sementara itu, berdasarkan statistik hasil penelitian PeerReach, Indonesia tercatat sebagai sumber pengguna Twitter terbanyak ketiga di dunia, dengan jumlah 6.5 persen, setelah Amerika Serikat (24.3 persen), dan Jepang (9.3 persen). Pengguna Twitter-berdasarkan data PT Bakrie
Telecom-memiliki 19.5 juta pengguna di Indonesia dari total 500 juta pengguna global. Kebanyakan pengguna Twitter di Indonesia adalah konsumen, yaitu pengguna yang tidak memiliki Blog atau tidak pernah mengunggah video di Youtube, namun sering mengetik status di Twitter dan Facebook.
Tagar ShameOnYouSBY dianggap sebagai kekecewaan masyarakat kepada sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat yang dipimpinnya. Pilihan "walk out" yang dipilih Partai Demokrat bukanlah atas perintah SBY, melainkan ketua fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf. Selain itu, para netizen juga menunjukkan kemarahan dan kekecewaan kepada Undang-Undang Pemilihan
Kepala Daerah. Para pengguna Twitter juga mengkritisi Koalisi Merah Putih yang mendukung undang-undang ini dan juga kepada Partai Demokrat yang memilih keluar dari persidangan.
Setelah menjadi topik teraktual seluruh dunia sekitar 48 jam, tagar ShameOnYouSBY mendadak menghilang. Sebelum menghilang sekitar pukul 21.50 Waktu Indonesia Barat, jumlah "tweet" yang menggunakan tagar ini sudah mencapai jumlah 297000. Seperti dikutip dari The Next Web, Twitter dapat menghapus suatu konten di situs milik mereka. Apabila Twitter menerima permintaan dari pihak yang berwenang, maka ada kemungkinan untuk
menghapus atau menahan akses terhadap konten tertentu di suatu negara kapan saja. Twitter tidak menerapkan sistem sensor otomatis, tetapi mereka akan mempraktikkannya saat ada permintaan resmi dari pihak berwenang. Twitter bisa menghapus, meredam atau menahan akses terhadap konten seperti halnya yang terjadi dengan tagar ShameOnYouSBY. Twitter memang tidak mensensor tagar ShameOnYouSBY, tetapi
atas permintaan pemerintah Indonesia tagar tersebut dimungkinkan untuk hilang dari topik teraktual dunia karena dianggap telah memenuhi syarat yang ada diminta Twitter di situs mereka.
Setelah tagar ShameOnYouSBY menghilang dari topik teraktual global Twitter, tagar ini langsung digantikan oleh tagar ShamedByYou yang langsung menjadi topik teraktual dan jika diperhatikan dengan saksama, 'seolah' merupakan parodi dari akronim SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Tagar ini masih berisi kecaman publik Indonesia terhadap keputusan Partai Demokrat yang keluar ruang rapat pada rapat
paripurna tanggal 24 September 2014. Tagar ShamedByYou sempat menjadi topik teraktual selama 22 jam, sebelum hilang pada hari Minggu malam tanggal 28 September 2014. Pada malam tanggal 28 September 2014 tagar ShamedByYou telah dikicaukan sebanyak 182772 kali oleh para pengguna internet khususnya Twitter.