Komisi Garam
Komisi Perindustrian Garam adalah sebuah lembaga pemerintah yang didirikan tahun 758 pada masa tenggelamnya Dinasti Tang China yang digunakan untuk menaikkan pajak penerimaan dari monopoli perdagangan garam oleh negara, serupa seperti gabelle di Perancis. Komisi Garam menjual garam kepada pedagang-pedagang pada nilai harga yang rendah namun dengan pajak yang tinggi yang diteruskan oleh
pedagang saat penjualan. Sistem sederhana tersebut merupakan pajak tidak langsung dengan pengumpulan dilakukan oleh pedagang di bawah pengawasan pemerintah. Praktik tersebut bertahan hingga pertengahan abad ke-20. Pajak garam memungkinkan pemerintah yang lemah untuk dapat mempertahankan dirinya karena pemerintah memiliki kekuasaan terhadap sedikit wilayah-wilayah yang menjadi
penghasil garam. Sebuah rencana untuk menghentikan monopoli garam oleh pemerintah mulai tahun 2016 diluncurkan tahun 2014.
Setelah Pemberontakan An Lushan (756-763) pemasukan pemerintah dari pajak tanah mulai berkurang. Sistem lahan setara yang menjamin nilai pajak tanah dilemahkan dengan penguasaan lahan yang luas oleh kaum bangsawan dan wihara-wihara Buddha sehingga mengurangi jumlah lahan yang bisa dikenakan pajak. Untuk mengimbangi hal tersebut, negara kemudian mencetuskan sistem baru untuk mengenakan pajak
terhadap garam. Pada tahun 758, Perdana Menteri Liu Yan mendirikan Komisi Garam dan Besi. Liu sebelumnya telah membuktikan keberhasilan idenya dengan penerapan sistem wajib kerja untuk mengeruk endapan di Terusan Besar yang menghubungkan Sungai Huai dan Sungai Kuning. Buah pemikiran Liu tersebut berhasil menurunkan biaya transportasi, mengatasi kekurangan pangan, dan meningkatkan penerimaan pajak
hanya dengan investasi kecil yang dilakukan pemerintah. Sungai Huai mengalir melewati wilayah utara Jiangsu yang merupakan lokasi rawa-rawa garam pesisir yang menjadi wilayah utama penghasil garam. Liu menyadari bahwa jika pemerintah dapat mengendalikan wilayah tersebut, pemerintah kemudian juga dapat memonopoli penjualan garam kepada pedagan yang kemudian meneruskan
perbedaan harga yang timbul kepada pembeli. Harga monopoli tersebut menjadi pajak tidak langsung yang dikumpulkan dari awal tanpa pemerintah harus mengendalikan daerah-daerah pengkonsumsi garam. Komisi yang dibentuk untuk mengawasi sistem baru tersebut dikepalai oleh seorang ahli keuangan sebagai komisioner garam ("yantie shi"), yang merupakan hal yang
tidak biasa untuk adminstrasi pemerintahan Tang yang umumnya dilakukan tanpa suatu spesialisasi tertentu.
Garam hanya bisa dijual melalui kantor-kantor regional oleh produsen-produsen resmi, yang kemudian dibeli oleh pedagang-pedagang berizin pada harga yang ditentukan. Distribusi garam oleh pedagang memastikan pengaruh dari kebijakan ini terasa hingga ke daerah-daerah dimana keberadaan pemerintah pusat sangat minim. Pedagang kemudian membebankan harga garam yang tinggi kepada
konsumen. Petani merupakan penduduk yang paling terpengaruh dari kebijakan ini karena mereka kemudian harus mengeluarkan uang lebih dari penghasilan merekan untuk kebutuhan pangan mendasar. Pada tahun 779, pemajakan garam dengan cepat menjadi lebih dari separuh dari sumber pemasukan pemerintah.