Kawasan Schengen
kemudian ditolak oleh Dewan Menteri pada bulan September 2011; dimana pemerintah Belanda dan Finlandia khawatir akan kelemahan tindak anti-korupsi dalam perang melawan kejahatan terorganisir. Meskipun rencana awalnya merupakan upaya Kawasan Schengen dalam membuka perbatasan udara dan laut dengan Bulgaria dan Rumania di bulan Maret 2012, serta perbatasan darat di bulan Juli 2012; pertentangan terus menerus
terjadi di Jerman, dimana Finlandia dan Belanda menunda masuknya kedua negara tersebut dalam Kawasan Schengen. Pada tanggal 4 Oktober 2017, "Parlemen Eropa memilih "akses" terhadap Bulgaria dan Rumania dalam Sistem Informasi Schengen." Selain itu, "keputusan politik akhir apakah kedua negara dapat menjadi bagian dari Kawasan Schengen, serta mampu menghentikan pemeriksaan perbatasan yang sistematis dengan negara-negara
tetangga Uni Eropa; yang harus diambil oleh semua pihak Dewan Eropa." Oleh karena itu, perkembangan lebih lanjut merupakan isu politik.
Sementara Kroasia, yang bergabung dengan UE pada tanggal 1 Juli 2013, juga terikat secara hukum; hingga akhirnya bergabung dengan Kawasan Schengen, namun tertunda dalam pelaksanaannya. Pada bulan Maret 2015, Menteri Dalam Negeri Kroasia Ranko Ostoji mengatakan bahwa negaranya siap bergabung dengan Kawasan Schengen. Kroasia meminta supaya Uni Eropa melakukan evaluasi teknis, yang membutuhkan waktu satu
setengah tahun, yang kemudian dimulai pada tanggal 1 Juli 2015. Hasil positif evaluasi ini adalah adanya akses bagi Kroasia dalam Sistem Informasi Schengen di bulan Januari 2017. Pada tanggal 27 Juni 2017, Kroasia bergabung dengan SIS II dalam kerja sama penegakan hukum. Oleh karenanya, perkembangan lebih lanjut dalam hal ini merupakan isu politik.
Masuknya pengungsi dan migran ilegal dari Yunani melalui Makedonia dan Serbia ke Kroasia dan kemudian ke negara-negara anggota Schengen saat ini seperti Slovenia, Austria dan Hongaria, sebagai bagian dari krisis imigran Eropa pada tahun 2015; menyebabkan munculnya beberapa pertanyaan seperti apakah akan ada konsensus politik yang diperlukan dalam perluasan lebih lanjut pada Kawasan Schengen. Pada
bulan September 2015, Hongaria mengancam akan memveto pencapaian Kroasia ke Kawasan Schengen setelah mengizinkan migran untuk transit ke Hongaria.
Terdapat wilayah negara anggota yang dibebaskan dari Perjanjian Schengen. Tidak ada wilayah yang berada di luar Eropa (kecuali Kepulauan Canaria, Azores dan Madeira) yang merupakan bagian dari Kawasan Schengen.
Departemen luar negeri Perancis seperti Perancis Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte dan Réunion, serta kolektivitas luar negeri Saint Martin merupakan bagian dari Uni Eropa; tetapi tidak menjadi bagian dari Kawasan Schengen. Gerakan Perjanjian kebebasan di Uni Eropa juga berlaku, tetapi masing-masing wilayah menjalankan rezim visanya sendiri khususnya bagi Kawasan Ekonomi non-Eropa (EEA), seperti
warga negara non-Swiss. Sementara visa yang berlaku bagi salah satu wilayah ini akan berlaku juga bagi semua negara, dimana daftar pembebasan visa berbeda-beda. Visa Schengen, bahkan yang dikeluarkan oleh Perancis, tidak berlaku untuk wilayah ini. Visa untuk Sint Maarten (yang berlaku untuk perjalanan ke pulau Belanda di pulau Saint Martin) berlaku pula untuk kawasan Perancis. Perancis memiliki
beberapa wilayah yang bukan merupakan bagian Uni Eropa atau Wilayah Schengen. Wilayah-wilayah ini meliputi: Polinesia Perancis, Daratan Selatan dan Antartika Perancis, Kaledonia Baru, Saint Barthélemy, Saint-Pierre dan Miquelon, dan Wallis dan Futuna.
Wilayah Eropa Belanda merupakan Kawasan Schengen. Enam wilayah Belanda di Karibia berada di luar Kawasan. Tiga wilayah ini yang meliputi Bonaire, Sint Eustatius dan Saba (dikenal sebagai pulau BES) merupakan kotamadya khusus di Belanda; dimana tiga kawasan lainnya seperti Aruba, Curaçao dan Sint Maarten merupakan negara otonom dalam Kerajaan Belanda. Semua pulau mempertahankan status mereka sebagai
negara dan kawasan luar negeri; oleh karenanya bukan bagian dari Uni Eropa. Keenam wilayah tersebut memiliki sistem visa terpisah dari bagian Eropa di Belanda; dimana para pelancong yang melewati pulau-pulau ini dan Kawasan Schengen akan dikenai pemeriksaan perbatasan penuh. Penggunaan paspor diharuskan bahkan bagi warga Uni Eropa/Schengen, termasuk Belanda (dimana kartu identitas nasional tidak diterima).
Svalbard merupakan bagian dari kawasan Norwegia yang telah menandatangani status khusus berdasarkan hukum internasional. Negara ini tidak termasuk bagian Kawasan Schengen; dimana tidak terdapat peraturan visa bagi Svalbard, baik untuk masuk, tinggal atau bekerja. Namun, akan sulit bagi para pelancong yang bepergian ke Svalbard tanpa melewati Kawasan Schengen; meski terdapat penerbangan charter dari Rusia.
Sejak tahun 2011, pemerintah Norwegia menerapkan pemeriksaan perbatasan yang sistematis terhadap individu yang ingin masuk dan meninggalkan Svalbard, sehingga adanya pemberlakuan paspor atau kartu identitas nasional bagi warga non-Norwegia. Akibatnya, perbatasan antara Svalbard dan Norwegia sebagian besar diberlakukan seperti halnya perbatasan Schengen eksternal lainnya.
Penggunaan visa Schengen memiliki entri beberapa kali supaya dapat kembali ke Norwegia. Tidak terdapat sistem tanggungan atau suaka bagi imigran di Svalbard, dan imigran terlantar akan diusir.
Wilayah Denmark di Kepulauan Faroe dan Greenland bukan merupakan bagian dari Uni Eropa atau Kawasan Schengen, dimana visa bepergian ke Denmark tidak berlaku secara otomatis di wilayah ini. Tetapi, kedua wilayah ini tidak memiliki kontrol perbatasan terhadap pendatang dari Kawasan Schengen, dimana angkutan udara atau laut bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dokumen sebelum menaiki kapal, seperti yang biasa dilakukan
di Kawasan Schengen. Warga negara Uni Eropa/EFTA dapat melakukan perjalanan ke Faroes dan Greenland dengan menggunakan paspor atau kartu identitas nasional; sementara warga Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia atau Swedia dapat menggunakan kartu identifikasi seperti surat izin mengemudi atau kartu identitas bank.
Republik Irlandia, Inggris Raya, dan Irlandia Utara adalah satu-satunya anggota Uni Eropa. Negara-negara ini tidak menandatangani Perjanjian Schengen, sebelum peluasan pada tahun 2004. Kedua negara besar tersebut mempertahankan Kawasan Perjalanan Umum atau Common Travel Area dimana suatu perjalanan boleh dilakukan tanpa paspor bagi warganya, serta bagi tiga negara Dependensi Kerajaan di
Jersey, Guernsey dan Pulau Man, yang berada di luar Uni Eropa. Gibraltar merupakan bagian dari Kerajaan Inggris namun tidak merupakan bagian dari Kawasan Schengen atau Area Perjalanan Umum.
Inggris menolak menandatangani Perjanjian Schengen, dimana argumen tentang negara kepulauan, serta kontrol perbatasan merupakan cara yang lebih baik dalam pencegahan imigrasi ilegal; dibandingkan pengawasan lain pada kartu identitas, izin tinggal, dan pendaftaran dengan polisi, yang lazimnya dilakukan pada suatu negara. Irlandia tidak menandatangani Perjanjian Schengen karena menurutnya,
Bukanlah menjadi kepentingan Irlandia dalam memiliki situasi dimana area perjalanan umum Inggris akan berakhir; selain itu, Irlandia memberlakukan pengontrolan, baik masuk ataupun keluar bagi para pelancong yang bepergian antara Irlandia dan Inggris; serta, di perbatasan darat ".
Ketika Schengen dimasukkan dalam bagian Uni Eropa seperti yang tercantum dalam Perjanjian Amsterdam, Irlandia dan Inggris memilih menyisihkan diri (opt-out) dari bagian perjanjian atas penggabungan Peraturan Schengen (atau acquis) ke dalam Undang-Undang Uni Eropa. Di bawah protokol yang relevan, Irlandia dan Inggris juga meminta berpartisipasi dalam aspek acquis Schengen; dimana hal ini seringkali tunduk pada Perjanjian negara-negara Schengen.