SKKNI
semua pengguna dalam situasi yang berbeda. Ketepatan dalam menafsirkan KUK sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan penerapan standar kompetensi. Penulisan KUK harus relevan dengan tingkat kedalaman/kesulitan dari suatu pekerjaan. Untuk dapat menuliskan tingkat kedalaman/kesulitan sebagaimana dimaksud, dapat digunakan pendekatan taksonomi bloom.
Berisi rentang pernyataan yang harus diacu atau diikuti dalam melaksanakan unit kompetensi. Batasan variabel menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
Berisi penjelasan tentang berbagai kondisi atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam penilaian atau asesmen kompetensi pada unit kompetensi, baik pada saat pelatihan maupun uji kompetensi. Panduan penilaian menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka pengembangan SKKNI memiliki peran dan fungsi: Peran dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Cq Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja.
Kementerian/Lembaga Negara Non-Kementerian Teknis dalam rangka pengembangan SKKNI memiliki peran dan fungsi di sektor atau lapangan usaha masing-masing, meliputi: Saat ini sudah ada sejumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam kegiatan pengembangan SKKNI.
Komite Standar Kompetensi dibentuk oleh Kementerian/Lembaga Teknis dalam rangka mengembangkan SKKNI, dan memiliki tugas dan fungsi di sektor atau lapangan usaha masing-masing meliputi: Susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi terdiri dari pengarah, ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, serta anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang merepresentasikan unsur
dan dapat berasal dari instansi yang bersangkutan, instansi terkait, perusahaan atau asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, serikat pekerja dan/atau pakar/ahli yang relevan.
Komite Standar Kompetensi didukung oleh Sekretariat, dengan tugas memberi dukungan teknis dan administratif. Komite Standar Kompetensi ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga atau pejabat setingkat di bawahnya pada instansi teknis yang membidangi sektor atau lapangan usaha sesuai dengan kewenangannya.
Dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Tim Perumus SKKNI bersifat "ad hoc" dan dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas: Tim perumus terdiri atas personel yang memiliki
kompetensi metodologi perumusan standar kompetensi dan substansi teknis sesuai dengan bidang kerja yang relevan dengan SKKNI yang akan disusun.
Susunan keanggotaan tim perumus terdiri dari: ketua, sekretaris merangkap anggota, dan anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang merepresentasikan unsur praktisi, pakar/ahli, perusahaan atau asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan, instansi teknis yang bersangkutan atau instansi lain yang terkait.
Tim Verifikasi SKKNI bersifat "ad hoc" dan dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas melakukan verifikasi Rancangan SKKNI sebelum prakonvensi.
Tim verifikasi terdiri atas personel yang memiliki kompetensi metodologi verifikasi standar kompetensi dan substansi teknis sesuai dengan bidang kerja yang relevan dengan SKKNI yang akan diverifikasi.
Susunan keanggotaan tim verifikasi terdiri dari: ketua dan anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
Inisiasi penyusunan SKKNI dapat dilakukan oleh instansi teknis atau pemangku kepentingan lainnya, meliputi: masyarakat, asosiasi industri/perusahaan, dan/atau asosiasi profesi. Inisiasi penyusunan SKKNI dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan SKKNI baru atau kebutuhan perbaikan atau pengembangan SKKNI yang telah ada.
Inisiasi penyusunan SKKNI disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan sektor atau lapangan usaha masing-masing. Instansi teknis kemudian menyampaikan kepada Komite Standar Kompetensi untuk melakukan penilaian dan justifikasi kelayakan tuntutan kebutuhan SKKNI berdasarkan sistem industri dan/atau regulasi teknis terkait dengan SKKNI yang diusulkan serta Rencana Induk Pengembangan SKKNI. Dalam
hal usulan penyusunan SKKNI dinyatakan layak, maka Komite Standar Kompetensi memasukkan usulan tersebut ke dalam rencana tahunan perumusan dan mengusulkan kepada instansi teknis.
Komite standar kompetensi membentuk tim perumus dan tim verifikasi untuk jenis SKKNI yang telah diprogramkan dalam rencana tahunan perumusan SKKNI di masing-masing sektor atau lapangan usaha.
Perumusan dengan menggunakan metode adaptasi atau adopsi dapat menggunakan standar kompetensi kerja khusus atau standar kompetensi kerja internasional. Perumusan dengan metode adaptasi dapat dilakukan terhadap standar kompetensi yang telah diakui dan diberlakukan serta struktur dan formatnya sama, setara atau sebanding dengan struktur dan format RMCS.
Perumusan dengan metode adopsi dilakukan terhadap standar kompetensi dengan memperhatikan telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pemilik standar kompetensi yang diadopsi, identitas standar kompetensi dinyatakan dengan jelas, antara lain menyangkut nomor, judul, tanggal atau tahun publikasi dan tingkat kesetaraannya dengan SKKNI, serta penulisannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan
tidak menghilangkan bahasa aslinya, jika standar kompetensi kerja tersebut tidak dalam bahasa Indonesia.
SKKNI hasil adopsi wajib diamandemen dengan segera apabila terjadi perubahan atas standar kompetensi yang diadopsi.
Perumusan Rancangan SKKNI yang dilakukan oleh tim perumus diverifikasi kesesuainnya oleh tim verifikasi. Verifikasi Rancangan SKKNI dilakukan dengan kriteria struktur Rancangan SKKNI telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta substansi Rancangan SKKNI telah dirumuskan secara jelas, tepat dan akurat serta mampu telusur dengan standar proses kerja di industri, organisasi, atau produk/jasa.
RSKKNI-1 divalidasi melalui prakonvensi yang diselenggarakan oleh komite standar kompetensi dengan diikuti oleh pemangku kepentingan terkait, antara lain dari unsur industri, praktisi dan/atau pakar, asosiasi industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta instansi teknis terkait.
Prakonvensi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari peserta yang diundang. Prakonvensi harus memperhatikan masukan tertulis yang disampaikan oleh peserta yang berhalangan hadir. Hasil prakonvensi disetujui oleh peserta prakonvensi untuk selanjutnya diperbaiki oleh tim perumus dan kemudian disampaikan kepada Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan untuk diverifikasi.
Verifikasi RSKKNI-1 hasil prakonvensi dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebelum konvensi nasional. Dalam hal dokumen RSKKNI-1 dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis yang mengusulkan. RSKKNI-1 yang telah memenuhi kriteria verifikasi diidentifikasi sebagai RSKKNI-2 untuk selanjutkan disampaikan kepada instansi teknis sebagai bahan pelaksanaan konvensi nasional.
RSKKNI-2 dibakukan melalui konvensi nasional yang diikuti pemangku kepentingan terkait, antara lain dari unsur industri, praktisi dan/atau pakar, asosiasi industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta instansi teknis terkait.
Konvensi nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikt 2/3 dari peserta yang diundang. RSKKNI-2 yang telah disepakati secara aklamasi dan telah diperbaiki oleh tim perumus diidentifikasi sebagai RSKKNI-3 dan selanjutnya diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditetapkan.