Hubungan Turki dengan Uni Eropa
adalah prioritas Uni Eropa dalam menjalani berbagai bidang. Berbagai rencana dibuat oleh Uni Eropa dan Turki untuk mengubah klise dan pola pikir tentang gender.
Lebih dari satu dasawarsa yang lalu, Turki memulai negosiasi keanggotaannya dengan Uni Eropa. Dengan demikian, sebuah babak baru telah dibuka dalam sejarah hubungan Turki dengan masyarakat negara-negara Eropa. Turki telah menandatangani Perjanjian Ankara pada tahun 1963 untuk perhimpunan dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Kemudian pada tahun 1987, Turki mengajukan diri untuk
menjadi anggota tetap dari MEE. Pada tahun 1996, Turki bergabung dengan Serikat Pabean Uni Eropa pada tahun 1996 hingga menjadi negara kandidat Uni Eropa pada tahun 1999. Tahun-tahun di atas menjadi tonggak penting bagi perjuangan Turki menjadi anggota Uni Eropa.
Sementara itu pada tahun 2005 menjadi titik balik bagi rakyat Turki untuk menyaksikan keanggotaan Uni Eropa menjadi kenyataan. Dengan dimulainya negosiasi keanggotaannya menjadi klimaks dari perjuangannya.
Pemerintah Turki telah mengalami kemajuan dalam memenuhi kriteria- kriteria calon anggota yang diberikan oleh Uni Eropa, Turki menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, tercatat sepanjang tahun 2004-2008 pertumbuhan ekonomi Turki mencapai rata-rata 7%. Turki berhasil mengadopsi bab-bab baru dalam kriteria perundang-undangan walaupun masih banyak bab lainnya yang belum
menyesuaikan dengan Uni Eropa. Dalam aspek politik, Pemerintah Turki telah berupaya keras untuk menyelesaikan masalah HAM dengan orang Kurdi, orang Armenia, dan Siprus. Namun sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Turki tersebut dalam pengajuannya masih terdapat banyak kendala yang akhirnya membuat pergabungan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa kembali terhambat.
Negosiasi keanggotaan Turki akhirnya terhenti setelah terjadinya pembersihan Turki 2016. Pada 24 November 2016, Parlemen Eropa memutuskan untuk menangguhkan negosiasi dengan Turki akibat masalah hak asasi manusia dan "rule of law", walaupun keputusan ini tidak mengikat secara hukum. Pada 13 Desember, Dewan Uni Eropa (yang terdiri dari menteri-menteri negara anggota) menegaskan bahwa mereka
tidak akan membuka bab baru dalam proses negosiasi keanggotaan Turki. Setelah kemenangan Erdogan dalam referendum konstitusional Turki 2017, negosiasi keanggotaan Turki telah berhenti sepenuhnya.
Dalam Perjanjian Pendaftaran Kembali Uni Eropa dan Turki yang ditandatangani pada bulan Maret 2017, Turki diharapkan dapat kembali menerima semua pencari suaka yang tidak beraturan yang mencapai pulau-pulau Yunani. Namun, liberalisasi visa di negara-negara zona Schengen merupakan salah satu janji penting Uni Eropa yang dibuat berdasarkan kesepakatan tersebut, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi dan mempercepat perundingan pergabungan Turki.
Selama 20 tahun terjalani, kontribusi Serikat Pabean Uni Eropa kepada integrasi ekonomi Uni Eropa dengan Turki telah menjadi kedaluwarsa. Pengembangan yang belum pernah dilakukan dalam perdagangan global, perluasan Uni Eropa yang mengarah ke timur, dan meningkatnya pengaruh negara-negara berkembang telah mengubah fungsi dari Serikat Pabean Uni Eropa. Faktor-faktor tersebutlah yang telah mendorong pemeriksaan ulang pada kerangka yang mengatur hubungan perdagangan Uni Eropa dan Turki.
Dengan perjanjian perdagangan antara kedua belah pihak, modernisasi Serikat Pabean memberikan peluang bagi Turki untuk berkomitmen pada reformasi ekonomi, meningkatkan daya saingnya, dan meningkatkan potensi integrasinya terkait dengan kesepakatan perdagangan yang mendatang. Dalam konteks modernisasi Serikat Pabean, Komisi Eropa mengeluarkan rencana pada bulan Agustus 2015. Rencana ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran tentang pilihan potensial untuk meningkatkan hubungan perdagangan bilateral dan meningkatkan Serikat Pabean antara Uni Eropa dan Turki.
Pada bulan Desember 2016, Komisi Eropa mengusulkan untuk memodernisasi Serikat Pabean dan lebih memperluas hubungan perdagangan bilateral ke bidang-bidang seperti pelayanan publik, pengadaan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Proposal Komisi Eropa tersebut didasarkan pada pekerjaan persiapan yang komprehensif sepanjang tahun 2016, termasuk konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan, penilaian dari dampak-dampak yang rinci, dan juga studi oleh konsultan eksternal.
Peningkatan jumlah pengungsi yang datang ke kawasan Eropa telah membuat Eropa mengalami krisis pengungsi. Krisis pengungsi ini merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang tidak kunjung mereda. Uni Eropa sebagai organisasi induk yang ada di Eropa bertangung jawab atas semua masalah yang terjadi di kawasan Eropa.
Sebagai organisasi supranasional, Uni Eropa menjalankan perannya untuk menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara di luar negara anggota Uni Eropa dalam menghadapi masalah pengungsi. Dalam menjalin kerja sama untuk mengatasi masalah pengungsi di Eropa akhirnya Uni Eropa memilih bekerja sama dengan Turki. Turki dipilih sebagai salah satu upaya untuk menahan laju para pengungsi yang datang ke Eropa melalui pintu masuk dari Turki.
Uni Eropa memilih menjalin kerja sama dengan Turki karena Uni Eropa menilai bahwa Turki memiliki nilai yang strategis untuk Uni Eropa. Salah satu nilai strategisnya adalah Turki yang berbatasan langsung dengan negara konflik seperti Suriah maka dengan bekerja sama dapat menghambat laju pengungsi yang akan masuk ke Eropa karena harus diperiksa dahulu kelengkapan para pengungsi sebelum
masuk ke Eropa sehingga para pengungsi yang masuk ke Eropa nantinya adalah pengungsi yang sudah dinyatakan legal oleh Turki dan berhak masuk Eropa sesuai dengan kesepakatan antara Uni Eropa dengan Turki pada 20 Maret 2016.
Kesepakatan yang resmi dijalankan pada 20 Maret 2016 ini berisi sembilan butir kesepakatan. Sembilan butir kesepakatan yang telah disepakati oleh Turki dan Uni Eropa ini meliputi:
Pada bulan Oktober 2005, Uni Eropa meningkatkan status Turki menjadi negara kandidat sekaligus membuka perjanjian negosiasi keanggotaan. Untuk dapat mencapai keanggotaan penuh, Turki harus melaksanakan 35 bab negosiasi. Tetapi dalam perkembangannya, proses negosiasi pergabungan Turki berjalan sangat lambat. Hal itu disebabkan karena sikap Uni Eropa yang kerap menangguhkan beberapa bab dari persyaratan
negosiasi dengan Turki dan keputusan beberapa negara anggota Uni Eropa khususnya pihak oposisi seperti Perancis dan Jerman yang menutup tawaran untuk keanggotaan Turki. Penentangan yang ditunjukkan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa tersebut dapat memengaruhi pergabungan Turki karena negara-negara tersebut merupakan negara-negara penting di Uni Eropa.
Ketika proses negosiasi antara Uni Eropa dan Turki melambat, ada beberapa negara anggota Uni Eropa yang memberikan dukungannya agar Turki dapat bergabung dalam integrasi Uni Eropa. Salah satunya, Jean Asselborn-Menteri Luar Negeri Luxembourg dan Urusan Eropa-menyambut baik dimulainya kembali konferensi tingkat tinggi antara Uni Eropa dan Turki. Asselborn menegaskan bahwa Turki sebagai mitra penting bagi
Uni Eropa dalam menjaga stabilitas dan keamanan benua Eropa, sangat disayangkan apabila tidak ada pertemuan tingkat tinggi secara teratur dengan Turki. Hal itu disampaikan oleh Jean Asselborn dalam KTT Uni Eropa dan Turki pada 29 November 2015.
Namun hingga pada tahun 2016, Turki belum juga memiliki jadwal kepastian mengenai akhir dari proses keanggotaanya setelah sepuluh tahun sejak pembukaan negosiasi pergabungannya dibuka. Terdapat beragam persoalan ke depan untuk proses pergabungan Turki, misalnya pelanggaran yang terjadi kepada Suku Kurdi dan masalah terkait peraturan hukum dalam kepemerintahan Turki. Sementara Uni Eropa sendiri cenderung menunjukkan sikap keraguan akan apa yang sebenarnya diinginkan dari hubungannya dengan Turki.