Regulasi Umum Perlindungan Data
Regulasi Perlindungan Data () adalah regulasi dalam hukum Uni Eropa (UE) yang mengatur perlindungan data pribadi di dalam maupun di luar UE. Regulasi perlindungan data terbaru yang diadopsi UE adalah Regulasi Umum Perlindungan Data () Regulasi (EU) 2016/679 tanggal 27 April 2016. Regulasi ini dilandasi oleh Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan bahwa warga UE memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka.
' menstandardisasi undang-undang perlindungan data di semua negara UE dan menerapkan aturan baru yang ketat untuk mengendalikan dan memproses informasi identitas pribadi. Regulasi ini juga memperluas perlindungan data pribadi dan hak perlindungan data dengan memberikan kendali kembali ke penduduk UE. ' mengatur perorangan, perusahaan atau organisasi yang memproses data pribadi individu di UE. " menggantikan Direktif Perlindungan Data UE 1995, dan mulai berlaku pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018.
Perkembangan teknologi yang cepat serta globalisasi memberikan tantangan baru dalam upaya perlindungan data pribadi. Di mana skala pengumpulan dan berbagi (") data pribadi meningkat secara signifikan. Teknologi juga memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta maupun otoritas publik memanfaatkan data-data pribadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemrosesan data pribadi terjadi di
berbagai bidang kegiatan ekonomi dan sosial, dan kemajuan teknologi informasi membuat pemrosesan dan pertukaran data tersebut jauh lebih mudah.
Menuding teknologi atas permasalahan privasi bukanlah hal baru. Sejak tahun 1890, Warren dan Brandeis pernah melayangkan pendapat bahwa privasi sedang diserang oleh "penemuan-penemuan dan metode-metode bisnis baru". Mereka meyakini bahwa tekanan yang dialami masyarakat modern menuntut untuk adanya "hak privasi", guna melindungi apa yang mereka sebut "hak untuk dibiarkan sendiri" ("). Mereka menganggap
bahwa hak-hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia.
Teknologi berperan dalam berbagai masalah privasi, karena mempermudah dalam pengumpulan maupun pemrosesan informasi. Ketika orang-orang menjelajahi web, menggunakan ponsel dan melakukan transaksi ", mereka meninggalkan jejak dimana-mana. Teknologi sendiri tidaklah melanggar privasi, tetapi aktifitas dan tujuan si pengguna teknologi yang sebenarnya dapat menciptakan pelanggaran.
Kelebihan atau cacat pada teknologi tidaklah melekat dalam teknologi itu sendiri, tetapi lebih tergantung pada bagaimana mereka digunakan dan sejauh mana penggunaannya diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat.
Memodernisasi sistem hukum perlindungan data pribadi di segala bidang demi memenuhi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan kepentingan otoritas publik dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data yang efektif, merupakan langkah konkret untuk memperkuat privasi di era digital saat ini.
Hukum perlindungan data mengacu pada skema hukum yang mengatur pengumpulan, kepemilikan, pemrosesan, pengungkapan, dan pemindahan informasi pribadi individu baik dalam jaringan (') maupun di luar jaringan ('). Di Eropa, skema hukum ini bertujuan melindungi hak asasi individu untuk kerahasiaan pribadi (privasi) secara umum, dan hak asasi untuk privasi data secara khusus. Hak-hak ini di
Eropa dijamin dalam dua konvensi supranasional, Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi UE. Perlindungan data di UE juga diakui dalam Perjanjian Lisboa (Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa) dan Konvensi Perlindungan Data. Selain itu, hak-hak ini juga diberlakukan oleh masing-masing negara Eropa, Dewan Eropa, dan UE. Setiap aktor swasta atau publik yang
bertujuan mengumpulkan, menganalisis, atau memonetisasi informasi pribadi warga Eropa harus meluangkan waktu untuk memahami hak privasi data warga Eropa.
Konsep dasar perlindungan data pribadi pertama kali muncul sekitar tahun 1960. Selanjutnya tahun 1970, Jerman adalah negara pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data yang kemudian diikuti oleh hukum nasional Swedia pada tahun 1973 dan Perancis pada tahun 1978.
Lebih dari 20 tahun yang lalu, Masyarakat Eropa (sekarang UE) merasa perlu untuk menyelaraskan standar perlindungan data di negara anggota untuk memfasilitasi transfer data lintas-batas internal UE. Pada saat itu, undang-undang perlindungan data nasional memberikan tingkat perlindungan yang sangat berbeda dan tidak dapat memberikan kepastian hukum, baik untuk individu maupun untuk pengendali dan
pemroses data. Oleh karena itu pada 1995 Masyarakat Eropa mengadopsi Direktif Perlindungan Data yang kemudian digantikan oleh Regulasi " pada 2016.
Sebelum adanya Regulasi ", pada tahun 1995 UE sudah menerapkan instrumen hukum perlindungan data yaitu Direktif 95/46/EC atau Direktif Perlindungan Data (DPD95). Direktif ini diterbitkan untuk memastikan keseragaman perlindungan hak dan kebebasan individu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi di semua negara anggota. Direktif ini dianggap sebagai perangkat hukum perlindungan data yang paling ketat dan ekstensif di
dunia, di dalamnya ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang kuat dengan tujuan melindungi hak asasi dan kebebasan individu, termasuk privasi dan data pribadi mereka.
Direktif Perlindungan Data diterapkan tidak hanya di semua negara anggota UE, melainkan juga di negara-negara non-UE dari Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) yaitu Islandia, Liechtenstein dan Norwegia. Pengecualian dalam penerapan Direktif ini adalah apa yang disebut pengecualian rumah tangga, yaitu pemrosesan data pribadi oleh individu semata-mata untuk keperluan pribadi atau rumah tangga. Pemrosesan tersebut umumnya dilihat sebagai bagian dari kebebasan dari privasi individu.
Sesuai dengan undang-undang primer UE yang berlaku pada saat adopsi Direktif Perlindungan Data, ruang lingkup direktif ini terbatas pada masalah pasar internal saja. Untuk masalah kerjasama kepolisian dan peradilan pidana, perlindungan data diambil dari instrumen hukum yang berbeda. Karena Direktif ini hanya tertuju pada negara anggota UE, instrumen hukum tambahan diperlukan untuk mengatur ketentuan perlindungan data
yang lebih rinci, misalnya:Kekurangan Direktif Perlindungan Data ini adalah tidak mempertimbangkan aspek-aspek seperti globalisasi (perlindungan data lintas yurisdiksi), perkembangan teknologi, seperti konvergensi teknologi, jejaring sosial, dan komputasi awan secara memadai. Direktif ini diberlakukan sebelum menjamurnya media sosial, komputasi awan, penyimpanan data massal,
penggalian data, profil elektronik, Web 2.0, serta ancaman-ancaman terhadap keamanan seputar data pribadi. Di sisi lain karena direktif ini harus diubah terlebih dahulu menjadi undang-undang nasional sebelum diterapkan, menghasilkan implementasi yang berbeda-beda di masing-masing negara anggota UE.
Dengan mengakui bahwa kebijakannya dapat berdampak pada hak asasi manusia serta untuk membuat warga merasa 'lebih dekat' kepada UE, UE pada tahun 2000 memproklamasikan Piagam Hak Asasi UE. Piagam ini menggabungkan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial warga negara Eropa, dengan memadukan tradisi konstitusional dan kewajiban internasional yang sama bagi
negara-negara anggota. Hak-hak yang dijelaskan dalam Piagam dibagi menjadi enam bagian: martabat, kebebasan, kesetaraan, solidaritas, hak warga negara dan keadilan. Meskipun awalnya hanya dokumen politik, Piagam tersebut secara hukum mengikat sebagai hukum utama UE dengan berlakunya Perjanjian Lisboa pada 1 Desember 2009. Hukum primer UE juga menetapkan kewenangan UE untuk membuat undang-undang tentang perlindungan data.
Piagam ini tidak hanya menjamin atas kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga menetapkan hak atas perlindungan data, secara eksplisit meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi dalam hukum UE. Lembaga-lembaga UE beserta negara-negara anggota harus mengamati dan menjamin hak-hak ini. Dirumuskan beberapa tahun setelah Direktif Perlindungan Data, Pasal 8 Piagam ini dipahami