Sumatera Barat pada masa pendudukan Jepang
sipil dengan tokoh militer dan mengumpulkan logistik dari nagari-nagari. "Hahanokai", organisasi serupa yang beranggotakan perempuan didirikan untuk menyelenggarakan bentuk dukungan moril dan materil. Sampai proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Giyugun telah menyelenggarakan dua kali latihan bagi opsirnya.
Seiring eskalasi ketegangan Perang Pasifik, Jepang meningkatkan kontrol terhadap penduduk. Dalam upaya memenuhi kebutuhan terhadap tenaga kerja, otoritas Jepang mengenakan kerja wajib "romusha" kepada penduduk untuk berbagai keperluan Jepang, seperti membangun jalan raya, jalur kereta api, jembatan, benteng-benteng, dan terowongan perlindungan. Selain itu, kepada para
pegawai negeri, pedangang, anak-anak sekolah serta penduduk yang tidak ikut kerja paksa dikenai "kinro hoshi", kerja bakti mengumpulkan batu-batu kali, pasir, dan kerikil serta mengangkutnya ke tempat-tempat yang diperlukan. Bunker dan terowongan perlindungan peninggalan Jepang ditemukan di Padang dan Bukittinggi. Jalur kereta api Muaro-Pekanbaru adalah hasil kerja paksa yang melibatkan kurang lebih 5000 tahanan perang dan 30000 pekerja "romusha".
Dalam bidang pendidikan, Jepang melakukan perubahan-perubahan secara mendasar di Sumatera Barat. Sekolah-sekolah dimobilisasi untuk kepentingan Jepang. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar di sekolah untuk mempekenalkan kebudayaan Jepang dan pada saat yang sama, para murid dalam berbagai tingkatan diajarkan berbahasa Jepang. Golongan terpelajar, terutama para guru, pegawai negeri, dan
murid-murid dijadikan "orang Jepang baru". "Seikeirei" (rukuk menghadap istana kaisar di Tokyo) dan "mukto" (memperingati arwah-arwah pahlawan Jepang) dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah mendengar pidato Shu Cho Kan atau para petinggi Jepang. "Keirei" (memberi hormat dengan sikap berdiri) wajib dilakukan setiap kali berpapasan dengan
pembesar-bahkan mobil-Jepang. Pengibaran bendera Merah Putih diganti dengan Hinomaru dan lagu "Kimigayo" dikumandangkan menggantikan lagu "Indonesia Raya". Penanggalan Masehi yang digunakan diganti dengan tahun Sumera yang selisihnya 660 tahun, sementara tanda waktu disesuaikan dengan waktu Jepang yang selisihnya sekitar 2.5 jam dari waktu Tokyo.
Dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah berpengaruh pada perkembangan bahasa Indonesia dan menyebabkan timbulnya rasa persatuan di kalangan rakyat. Pendidikan yang diberikan Jepang mempercepat matangnya usaha kemerdekaan Indonesia, satu hal yang tidak disadari oleh penguasa Jepang di Sumatera Barat. Dalam lapangan politik, Jepang telah mewariskan bentuk lembaga representatif
Kerukunan Minangkabau yang menghimpum tokoh adat dan agama sebagai penasihat residen bagi Sumatera Barat. Meski tidak memiliki wewenang resmi dalam pemerintahan, mereka dapat mewarnai kebijakan penguasa Jepang di Sumatera Barat. dan secara diam-diam menanamkan cita-cita kebangsaan kepada rakyat. Dalam bidang militer, Jepang memberikan pelatihan militer lewat tentara sukarela Giyugun. Angkatan
terawal perwira Giyugun kelak berperan dalam pendirian angkatan bersenjata Indonesia setelah kemerdekaan dan sebagian besar di antara mereka memperoleh tempat strategis dalam hierarki kemiliteran pada masa revolusi.
Audrey Kahin mencatat, kerja sama di antara tokoh adat dan agama selama pendudukan Jepang di Sumatera Barat telah membentuk mata rantai hubungan teritorial dan landasan bagi terciptanya saling pengertian, sesuatu yang sangat bernilai pada tahun-tahun setelah kemerdekaan.