Teori hubungan internasional
antarnegara tidak terbatas pada politik/keamanan (politik tinggi), tetapi juga ekonomi/budaya (politik rendah) lewat perusahaan, organisasi, atau perorangan. Alih-alih sistem internasional yang anarkis, ada banyak kesempatan kerja sama dan makna kekuasaan yang lebih luas, misalnya modal budaya (e.g., pengaruh film terhadap popularitas kebudayaan suatu negara yang
kemudian menciptakan pasar ekspor ke seluruh dunia). Prinsip liberalisme lainnya adalah keunggulan absolut dapat dibentuk melalui kerja sama dan interdependensi, dna perdamaian pun dapat diciptakan.
Teori perdamaian demokratik menyatakan bahwa negara-negara demokrasi liberal tidak pernah (atau hampir tidak pernah) berperang dengan satu sama lain dan tidak banyak terlibat dalam konflik. Teori ini dianggap kontradiktif, apalagi setelah teori realis dan klaim empiris ini menjadi salah satu perdebatan besar dalam ilmu politik. Berbagai penjelasan telah diusulkan untuk teori
perdamaian demokratik. Dalam buku Never at War, teori ini menyatakan bahwa negara-negara demokrasi pada umumnya melakukan diplomasi yang berbeda dengan negara-negara non-demokrasi. Kaum (neo) realis tidak sepakat dengan kaum liberal tentang teori ini; mereka sering menggunakan alasan struktural alih-alih pemerintah negara untuk menjelaskan perdamaian. Sebastian Rosato, kritikus teori perdamaian demokratik, mengambil
contoh perilaku Amerika Seriakt terhadap negara-negara demokrasi di Amerika Latin semasa Perang Dingin untuk menolak teori perdamaian demokratik. Argumen lain dari teori ini adalah interdependensi ekonomi cenderung mengurangi kemungkinan perang antarmitra dagang. Sebaliknya, kaum realis mengklaim bahwa interdependensi ekonomi meningkatkan kemungkinan konflik.
Neoliberalisme, institusionalisme liberal, dan institusionalisme neoliberal merupakan bentuk terkini dari pemikiran liberal. Neoliberalisme menyatakan bahwa lembaga internasional dapat mendorong kerja sama antarnegera dalam sistem internasional.
Menanggapi neorealisme, Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye mengembangkan teori bantahan yang mereka sebut "Interdependensi Kompleks". Keohane dan Nye menulis, "... interdependensi kompleks kadang lebih sesuai dengan dunia nyata daripada realisme." Keohane dan Nye memaparkan tiga asumsi dalam realisme: Pertama, negara adalah unit yang utuh dan terdapat pelaku dominan dalam hubungan
internasional; kedua, paksaan adalah instrumen kebijakan yang dapat digunakan dan efektif; ketiga, politik internasional memiliki hierarki.
Inti utama argumen Keohane dan Nye adalah dalam politik internasional, terdapat beberapa saluran yang menghubungkan masyarakat selain sistem negara Westfalen yang konvensional. Saluran ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari hubungan pemerintahan tak resmi sampai perusahaan multinasional dan organisasi internasional. Mereka menjelaskan pemikirannya sebagai berikut: hubungan antarnegara
adalah saluran yang diperkenalkan oleh kaum realis; hubungan lintas pemerintahan terjadi ketika satu pihak berasumsi bahwa negara-negara bekerja sama sebagai satu unit; dan hubungan lintas negara terjadi ketika satu pihak berasumsi bahwa negara bukanlah satu-satunya unit yang ada. Lewat saluran-saluran inilah pertukaran politik terjadi, bukan saluran antarnegara terbatas yang selalu diagung-agungkan kaum realis.
Kedua, Keohane dan Nye berpendapat bahwa kenyataannya tidak ada tingkatan persoalan. Kebijakan luar negeri bukanlah alat utama untuk melaksanakan agenda negara, dan ada banyak agenda yang menjadi pusat perhatian. Batas antara kebijakan dalam negeri dan luar negeri semakin kabur karena tidak ada agenda yang jelas dalam hubungan antarnegara.
Terakhir, penggunaan kekuatan militer tidak dilaksanakan apabila interdependensi kompleks berhasil. Di negara-negara yang mengalami interdependensi kompleks, militer tidak perlu lagi dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Namun demikian, Keohane dan Nye menyatakan bahwa peran militer sebenarnya penting dalam "hubungan politik dan militer sebuah blok dengan blok lain."
Salah satu versi teori pascaliberal menyatakan bahwa dalam dunia modern yang mengglobal, negara harus bekerja sama untuk menjamin keamanan dan kedaulatannya. Perpindahan dari teori liberal klasik ke pascaliberalisme lebih jelas terlihat pada penafsiran ulang konsep kedaulatan dan otonomi. Otonomi menjadi konsep bermasalah yang berubah dari konsep kebebasan, penentuan
nasib sendiri, dan kelembagaan menjadi konsep yang penuh tanggung jawab dan beban. Otonomi terkait dengan kapasitas atau kemampuan untuk membentuk tatakelola pemerintahan yang baik. Sama halnya, kedaulatan juga mengalami perubahan dari hak menjadi tugas. Dalam ekonomi global, organisasi internasional memberi tanggung jawab kepada negara berdaulat sehingga memunculkan
keadaan ketika kedaulatan diciptakan oleh beberapa negara "berdaulat". Konsep ini menjadi versi lain dari tatakelola pemerintahan yang baik dan tidak bisa lagi diakui sebagai hak yang mutlak (absolut). Salah satu cara menafsirkan teori ini dengan tepat adalah: demi mempertahankan kestabilan dan keamanan global dan menyelesaikan persoalan sistem dunia anarkis
dalam hubungan internasional, tidak boleh ada lembaga berwenang yang berdaulat, global, dan memiliki kekuasaan yang berlebihan. Negara secara kolektif mengabaikan hak-haknya untuk memiliki otonomi dan kedaulatan penuh. Berdasarkan filsafat politik pasca-Perang Dingin dan transisi demokrasi di Amerika Latin, versi lain dari pascaliberalisme menyatakan bahwa kekuatan sosial dari bawah
juga harus dipertimbangkan untuk memahami sifat negara dan sistem internasional. Tanpa memahami kontribusi mereka terhadap tatanan politik dan kemungkinan progresifnya, terutama dalam perdamaian lokal dan internasional, kelemahan negara, kegagalan perdamaian liberal, dan tantangan terhadap pemerintahan global tidak dapat diwujudkan atau dipahami dengan baik. Lebih jauh lagi, dampak kekuatan sosial
terhadap kekuasaan politik dan ekonomi, struktur, dan lembaga memberi secercah bukti empiris mengenai rangkaian peralihan yang rumit dalam hubungan internasional.
Konstruktivisme atau konstruktivisme sosial disebut-sebut sebagai tantangan terhadap dominasi teori hubungan internasional neoliberal dan neorealis. Michael Barnett menulis bahwa teori hubungan internasional konstruktivis mempelajari bagaimana pemikiran menentukan struktur internasional, bagaimana struktur menentukan kepentingan dan identitas negara, dan bagaimana negara dan non-negara menyusun kembali struktur ini. Elemen utama
konstruktivisme adalah kepercayaan bahwa "politik internasional dibentuk oleh pemikiran persuasif, nilai kolektif, identitas budaya, dan identitas sosial." Konstruktivisme berpendapat bahwa kenyataan internasional dibentuk secara sosial oleh struktur-struktur kognitif yang memberi makna bagi dunia nyata. Teori ini muncul melalui perdebatan terkait metode ilmiah teori
hubungan internasional dan peran teori dalam menentukan kekuasaan internasional. Emanuel Adler menyatakan bahwa konstruktivisme berada di antara teori hubungan internasional rasionalis dan interpretatif.
Kegagalan realisme atau liberalisme dalam memprediksi akhir Perang Dingin turut meningkatkan kredibilitas teori konstruktivis. Teori konstruktivis mengkritik asumsi teori hubungan internasional tradisional yang tidak berubah dan menegaskan bahwa hubungan internasional merupakan suatu konstruksi sosial. Konstruktivisme adalah teori yang kritis terhadap dasar ontologis teori hubungan internasional rasionalis.
Bila realisme mementingkan keamanan dan kekuasaan materi, dan liberalisme mementingkan interdependensi ekonomi dan faktor-faktor dalam negeri, konstruktivisme lebih mementingkan peran pemikiran dalam membentuk sistem internasional; sebenarnya ada kemungkinan tumpang tindih antara konstruktivisme dengan realisme atau liberalisme, namun ketiganya tetap terpisah. Kata "pemikiran" atau "ide" mengacu pada tujuan, ancaman,