Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Tanggal 20 Desember 2013 Ketua Verkhovna Rada mengatakan tidak tertutup kemungkinan penandatanganan Perjanjian Asosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa tanpa perlu membuat zona perdagangan bebas ("Free Trade Area"). Pada 24 Desember 2013 Menteri Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa "saat ini" upaya dari kementeriannya "dan lembaga pemerintah lainnya' difokuskan pada negosiasi lebih
lanjut dengan Uni Eropa untuk mengkondisikan Ukraina agar dapat mengimplementasikan perjanjian asosiasi." Ia pun menambahkan bila "Ukraina akan melanjutkan negosiasi mengenai perjanjian ini setelah libur natal" dan mengatakan isi teks dari Perjanjian Asosiasi tidak akan berubah, tetapi Ukraina berniat untuk fokus pada isu terkait dengan implementasinya.
Pada tanggal 15 Januari 2014 Perdana Menteri Ukraina Mykola Azarov memberikan waktu dua minggu untuk antarlembaga pemerintah (kementerian dan lembaga-lembaga lain) membuat rencana "terhadap kondisi implementasi Perjanjian Assosiasi" untuk negosiasi dengan Uni Eropa.
Viktor Yanukovych beserta Pemerintahan Azarov dimakzulkan dari jabatannya oleh parlemen setelah revolusi Ukraina 2014 di Februari 2014. Pelengseran Yanukovych membuat Ukraina jatuh pada Krisis Krimea 2014 and the konflik pro-Rusia di Ukraina 2014. Di bulan Maret 2014 Uni Eropa mengecam Aneksasi Krimea oleh Rusia dan pelanggaran terhadap kedaulatan dan wilayah Ukraina dengan tindakan agresi oleh Angkatan Bersenjata
Rusia. Uni Eropa juga membekukan "anggaran negara yang disalahgunakan" dan membekukan aset serta menutup pintu masuk ke Uni Eropa terhadap warga Rusia dan Ukraina yang dianggap bersalah dalam kekacauan di Ukraina. Bagian politik dari Perjanjian Asosiasi ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2014 oleh Perdana Menteri yang baru Arseniy Yatsenyuk. Bea ekspor Ukraina ke Uni Eropa
untuk sementara dihapuskan di bulan April 2014. Bantuan keuangan juga dijanjikan untuk Ukraina. Ukraina diberikan bantuan keuangan makro yang berupa utang sebesar 1 Miliar Euro di bulan Mei 2014. Uni Eropa dan Ukraina menandatangan bagian ekonomi dari Perjanjian Asosiasi pada 27 Juni 2014. Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy mendeskripsikan penandatanganan tersebut sebagai "hari yang baik untuk Eropa". Presiden
Ukraina Petro Poroshenko menyebut hal itu "menegaskan Ukraina untuk memilih menjadi anggota dari Uni Eropa", dan juga dideskripsikan sebagai "langkah pertama tapi yang paling menentukan" untuk memperoleh keanggotaan Uni Eropa. Poroshenko juga menetapkan tahun 2020 sebagai waktu pengajuan keanggotaan Uni Eropa. Seperti yang dilaporkan oleh Voice of America pada 27 Juni, "Ketentuan perjanjian Uni Eropa
yang dibutuhkan oleh Georgia, Moldova dan Ukraina untuk masuk sebagai anggota tidak terdapat di perjanjian perdagangan bebas dengan Kremlin." Pada tanggal 16 September 2014 Verkhovna Rada menyetujui draf aturan terhadap ratifikasi Perjanjian Assosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa, yang ditandatangani pada hari yang sama oleh Presiden Petro Poroshenko. KTT ke-17 UE-Ukraina diselenggarakan
pada tanggal 27 April 2015 di Kiev. Selama KTT Kemitraan Wilayah Timur di Riga Ma 2015, UE menyetujui utang €1.8 miliar ke Ukraina. Pada tanggal 1 Januari 2016, Zona Perdagangan Bebas yang Mendalam dan Komprehensif antara Ukraina dan UE telah mengikat seluruh pihak. Di April 2016, Perjanjian Asosiasi telah diratifikasi oleh Ukraina dan seluruh negara anggota UE kecuali Belanda, yang telah
mengadakan referendum mengenai persetujuan dari perjanjian. Setelah perjanjian tersebut ditolak pada referendum, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan bahwa ratifikasi akan ditunda selama negosiasi dengan pihak lain agar dapat menentukan titik kompromi.
Dialog politik antara Uni Eropa dan Ukraina dimulai pada tahun 1994 ketika Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama ("Partnership and Cooperation Agreement" "PCA") ditandatangani. Dokumen hanya terfokus pada isu ekonomi dan sosial seperti perlunya peningkatan tata pemerintahan dan menjamin kebebasan pers dan hak-hak sipil. Dasar diskusi politik yang tertulis di perjanjian ini sederhana: hanya pertemuan tahunan antara
Troika Uni Eropa (Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa, dan Presiden Parlemen Eropa) dan Pemerintah Ukraina dan beberapa konsultasi antarmenteri. Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama tersebut mengikat seluruh pihak pada tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2008. Tidak ada satupun pertemuan tingkat tinggi yang membawa perubahan besar dalam hal mendapat keanggotaan Uni Eropa.
Tokoh-tokoh tersebut hanya fokus pada transisi sistem ekonomi dan catatan hak asasi manusia serta tentang isu-isu terkait PLTN Chernobyl dan usaha penyelesaiannya.
Sebuah "Kerjasama Rencana Aksi Uni Eropa-Ukraina" disahkan oleh Dewan Eropa pada 21 Februari 2005. Kerjasama tersebut didasarkan pada Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama tahun 1994, dan menyediakan kerangka komprehensif untuk bekerjasama dengan Ukraina di seluruh sektor dari reformasi.
Kemitraan Wilayah Timur adalah forum yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan politik dan perdagangan terhadap enam negara bekas Soviet- Ukraina, Belarus, Moldova, Azerbaijan, Armenia dan Georgia dengan Uni Eropa. Draf EaP menyatakan untuk: "Berbagi nilai-nilai termasuk demokrasi, "rule of law", dan menghormati hak asasi manusia, serta prinsip ekonomi pasar, pembangunan berkelanjutan dan tata
pemerintahan yang baik." Kemitraan ini memberikan dasar untuk Perjanjian Asosiasi yang baru antara Uni Eropa dan para mitra yang telah menunjukkan kemajuan yang cukup terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang disebutkan.
Namun, Kiev menunjukkan rasa pesimis tentang "nilai tambahan" dari inisiatif ini. Memang, Ukraina dan Uni Eropa telah memulai negosiasi untuk perjanjian politik dan perdagangan bebas yang baru ("Association dan Free-Trade Agreements"). Dan juga terdapat kemajuan dalam liberalisasi kebijakan visa, meskipun terjadi masalah terhadap pemberian visa dari negara anggota Uni Eropa terhadap warga Ukraina.
Itulah mengapa Ukraina mempunyai pandangan spesifik mengenai proyek Kemitraan Wilayah Timur. Menurut pemerintah Ukraina, hal itu harus sesuai dengan tujuan kebijakan luar negeri Ukraina, seperti integrasi dengan Uni Eropa. Namun, dokumen Kemitraan Wilayah Timur (Deklarasi Dewan Eropa Mei 2009) tidak mengonfirmasi prioritas tersebut seperti integrasi politik dan ekonomi atau menghapus visa.
Ukraina telah menyatakan rasa antusiasme tentang proyek ini. Wakil Perdana Menteri Ukraina mengatakan proyek ini adalah cara untuk memodernisasi negara dan menyambut kebijakan ini karena menggunakan instrumen yang sama secara 'de facto' untuk menjadi negara kandidat anggota Uni Eropa.
Di bawah Kemitraan Wilayah Timur, Polandia dan Ukraina telah mencapai perjanjian baru untuk menggantikan visa dengan izin tinggal yang disederhanakan yang memungkinkan untuk warha Ukraina tinggal di wilayah yang berjarak 30 km dari perbatasan. 1.5 juta akan diuntungkan dari perjanjian ini yang mengikat seluruh pihak pada 1 Juli 2009.
Perjanjian Asosiasi (AA) antara Ukraina dan Uni Eropa dirundingkan dari tahun 2009-2011, dan akan menggantikan PCA. AA bertujuan untuk membentuk asosiasi politik dan integrasi ekonomi, termasuk "zona perdagangan bebas yang mendalam dan komprehensif", dan berjalan beriringan dengan perundingan untuk kebijakan bebas visa.
Pada tanggal 16 Juni 2009, instrumen baru disahkan- "Agenda Asosiasi Uni Eropa-Ukraina". Pertemuan Uni Eropa-Ukraina yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2011, dengan agenda penandatanganan Perjanjian, dibatalkan karena penahanan dari mantan perdana menteri Yulia Tymoshenko. Akhir dari perundingan telah mengumumkan, tapi teks perjanjian itu tidak akan ditandatangani oleh para pemimpin negara Uni