Sepuluh Perintah Allah dalam teologi Katolik
telah menempuh arah untuk mempertahankan bahwa kehidupan manusia ada dari saat pembuahan atau fertilisasi"; menghormati kehidupan di semua tahapan, bahkan potensi kehidupan, umumnya merupakan konteks dokumen-dokumen Gereja.
Aborsi telah secara khusus dan terus menerus dikutuk oleh Gereja sejak abad pertama. Keterlibatan langsung atau secara aktif dalam aborsi menyebabkan hukuman ekskomunikasi yang berlaku dengan sendirinya saat pelanggaran dilakukan (bahasa Latin: "latae sententiae", "hukuman [telah, yakni: otomatis] dikenakan"). "Katekismus" menekankan bahwa hukuman ini
tidak dimaksudkan untuk membatasi belas kasihan, tetapi untuk menegaskan bobot kejahatan dan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi yang telah dilakukan terhadap anak tersebut, sebagaimana terhadap orang tuanya dan masyarakat. "Keterlibatan aktif" dalam aborsi tidak hanya sebatas pada sang ibu yang dengan kehendak bebasnya menghendaki,
tetapi juga dokter, perawat dan siapa saja yang secara langsung membantu dalam melakukan tindakan tersebut. Gereja memiliki berbagai pelayanan rekonsiliasi, misalnya Priests for Life, bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa mereka atas keterlibatan aktif dalam aborsi.
Ajaran resmi Gereja mengizinkan perawatan dan prosedur medis yang dimaksudkan untuk melindungi atau memulihkan kesehatan sang ibu apabila ia akan berada dalam bahaya maut tanpa dilakukannya hal-hal tersebut, sekalipun prosedur tersebut menimbulkan suatu risiko kematian pada janin (lih. aborsi tidak langsung). Contoh-contohnya seperti pengangkatan tuba fallopi dalam
kasus kehamilan ektopik, pengangkatan rahim yang terkena kanker pada saat kehamilan, dan apendektomi.
"United States Catechism for Adults" memuat satu bagian khusus untuk membahas program 'bayi tabung', penelitian sel punca, dan kloning dalam kaitannya dengan perintah kelima; karena hal-hal ini seringkali menyebabkan pengakhiran hidup embrio manusia maka dipandang sebagai suatu bentuk pembunuhan dengan kadar dosa yang berat. Penelitian sel punca embrionik disebut sebagai "suatu cara amoral
untuk suatu hasil yang baik" dan "tidak dapat diterima secara moral." Para uskup Amerika Serikat mengutip "Instruksi tentang Penghormatan pada Kehidupan Manusia dalam Asal Mulanya dan tentang Martabat Prokreasi" yang dikeluarkan Kongregasi bagi Doktrin Iman: "Tidak ada tujuan yang mulia sekalipun, seperti keuntungan masa mendatang untuk ilmu pengetahuan, untuk manusia lainnya, atau
untuk masyarakat, yang dapat dengan cara apapun membenarkan dilakukannya eksperimen pada janin atau embrio manusia hidup, entah ia mampu bertahan hidup atau tidak, baik di dalam atau di luar tubuh ibunya." Para uskup tersebut menyampaikan bahwa penelitian sel punca dewasa, menggunakan sel-sel yang diperoleh dengan penjelasan dan persetujuan sepenuhnya, adalah suatu bidang penelitian yang dapat diterima secara moral.
Perintah kelima melarang bunuh diri dan pembunuhan karena belas kasihan (atau eutanasia) atas mereka yang sekarat, sekalipun untuk menghilangkan penderitaan. Menurut Gereja, perawatan yang biasanya diberikan terhadap mereka yang menghadapi bahaya kematian secara moral tidak dapat dihentikan. "Perawatan yang biasanya diberikan" mengacu pada makanan, air, dan penghilang rasa sakit, namun tidak
termasuk "perawatan luar biasa" yang mengacu pada penggunaan pipa makanan atau respirator yang dipandang bersifat opsional atau sukarela. Mengizinkan orang yang menderita penyakit terminal (sakit parah yang tidak dapat disembuhkan) untuk meninggal dunia dengan menggunakan obat penghilang rasa sakit yang mungkin mempersingkat hidup mereka, atau menolak perawatan luar biasa seperti kemoterapi ataupun radiasi, dapat diterima secara moral dan tidak melanggar perintah kelima, sesuai dengan prinsip akibat ganda.
Selama dua ratus tahun pertama, orang-orang Kristen "menolak untuk membunuh di dalam militer, dalam mempertahankan diri, atau di dalam sistem peradilan. Ketika Gereja pertama kali diakui sebagai suatu lembaga publik pada tahun 313, sikapnya terhadap hukuman mati menjadi suatu bentuk toleransi meski bukan penerimaan secara langsung. Hukuman mati mendapat dukungan dari para teolog Katolik awal,
kendati demikian beberapa dari mereka seperti Ambrosius mendorong para klerus agar tidak memaklumkan atau melaksanakan hukuman mati. Agustinus menjawab keberatan-keberatan yang berakar pada perintah pertama dalam buku "Kota Allah" karyanya. Thomas Aquinas dan Duns Scotus berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman mati oleh otoritas sipil didukung Kitab Suci. Sebagai
prasyarat untuk rekonsiliasi dengan Gereja, Paus Innosensius III mengharuskan Peter Waldo dan kaum Waldens agar menerima bahwa "kekuasaan sekuler dapat, tanpa berdosa berat, melakukan penghakiman darah, asalkan menghukum dengan keadilan, bukan karena kebencian, dengan kehati-hatian, bukan ketergesa-gesaan". Paul J. Surlis menyatakan bahwa ajaran-ajaran resmi Gereja
tidak secara mutlak mengutuk ataupun mendukung hukuman mati, toleransi terhadap pelaksanaannya mengalami fluktuasi sepanjang zaman. Inkuisisi merupakan contoh yang paling sering dikenang terkait dukungan Gereja atas hukuman mati, walaupun sejumlah sejarawan menganggapnya lebih lunak daripada pengadilan-pengadilan sekuler pada zaman tersebut.
"Katekismus Gereja Katolik" menyatakan bahwa hukuman mati diizinkan dalam kasus-kasus ekstrem. Hal ini dimungkinkan jika "tanggung jawab dan identitas pihak yang bersalah telah dipastikan sepenuhnya" dan jika hukuman mati adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kehidupan manusia lainnya dari pihak yang bersalah. Namun demikian jika ada
cara-cara lain untuk membela orang-orang dari "penyerang yang tidak dapat dibenarkan", cara-cara tersebut lebih diutamakan karena dipandang lebih menghormati martabat manusia dan menjaga kebaikan bersama. Karena masyarakat modern telah memiliki cara-cara efektif untuk mencegah kejahatan tanpa perlu eksekusi, "Katekismus" menyatakan bahwa, "kasus-kasus yang mutlak
memerlukan eksekusi pelaku kejahatan 'adalah sangat langka, atau bahkan tidak ada. Paus Yohanes Paulus II membahas dan menegaskan hal ini dalam "Evangelium Vitae" yang dipublikasikan pada tahun 1995.
Menurut ajaran Gereja, penghormatan atas kehidupan manusia mensyaratkan penghormatan tubuh sendiri, menghindari perilaku yang tidak sehat, penyalahgunaan terhadap makanan, alkohol, obat-obatan, obat-obatan terlarang, tato dan tindik tubuh. Gereja juga memperingatkan untuk tidak mengikuti kecenderungan perilaku yang "sibuk secara berlebihan dengan kesehatan
dan kepuasan tubuh yang 'memberhalakan' kesempurnaan fisik, kebugaran, dan kesuksesan di bidang olahraga."
Tindakan-tindakan penculikan, terorisme, dan penyiksaan dilarang keras, termasuk juga sterilisasi, amputasi dan mutilasi yang dilakukan bukan karena alasan medis terapeutik yang kuat. Menurut "Katekismus", masyarakat memiliki kewajiban moral agar berusaha menyediakan kondisi-kondisi hidup yang sehat bagi semua orang.
Keyakinan Gereja akan kebangkitan badan menyebabkan adanya suatu larangan terhadap kremasi yang kemudian saat Konsili Vatikan II tahun 1960-an diubah secara pastoral dengan persyaratan kondisi-kondisi tertentu, misalnya tidak menyangkal keyakinan akan kebangkitan badan, tetapi kondisi-kondisi tersebut seringkali diabaikan bahkan oleh para klerus. Menurut "Katekismus", pemakaman orang
yang telah meninggal dunia merupakan suatu karya belas kasih jasmaniah yang mengharuskan perlakuan terhadap tubuh dengan rasa hormat dan kasih sehingga praktik-praktik seperti melarung abu jenazah yang dikremasi dan pemakaman di makam tak bertanda dilarang dalam Gereja Katolik. Donasi organ tubuh setelah kematian dan transplantasi organ dengan persyaratan tertentu, juga otopsi jenazah demi alasan hukum dan penyelidikan ilmiah diizinkan.