Sumber-sumber hukum Islam
manusia "), yang berisi rincian tentang pemancar diteliti. Ini termasuk menganalisis tanggal dan tempat lahir mereka; Hubungan keluarga; guru dan murid; Religiusitas; Perilaku moral; Output sastra; Perjalanan mereka; Serta tanggal kematian mereka. Berdasarkan kriteria ini, reliabilitas (tsiqh) pemancar dinilai. Juga ditentukan apakah individu tersebut benar-benar mampu mentransmisikan laporan tersebut,
yang disimpulkan dari kontemplasi dan jarak geografisnya dengan pemancar lainnya dalam rantai tersebut. Contoh kamus biografi termasuk "Tahdzb al-Tahdzb" Ibn Hajar al-Asqalani" atau adz-Dzahabi "Tadzkirat al-huffz."
Dengan menggunakan kriteria ini, Hadis dikelompokkan menjadi tiga kategori:Di pengadilan syariah, seorang "qadi" (hakim) mendengar sebuah kasus, termasuk saksi dan bukti. Maka qadi membuat keputusan. Kadang kala qadi berkonsultasi dengan mufti atau sarjana hukum, untuk sebuah pendapat.
Hadis Muhammad yang menyatakan bahwa jika "ummatku tidak akan pernah menyetujui kesalahan" sering disebut sebagai bukti validitas ijma'. Muslim Sunni menganggap ijma sebagai sumber dasar hukum Syariah yang ketiga, tepat setelah pewahyuan ilahi Alquran, dan praktik kenabian yang dikenal sebagai Sunnah. Meskipun ada pandangan berbeda mengenai siapa yang dianggap
sebagai bagian dari konsensus ini, pandangan mayoritas terbagi antara dua kemungkinan: bahwa konsensus yang mengikat secara religius adalah konsensus seluruh komunitas Muslim, atau bahwa konsensus yang mengikat secara religius hanyalah konsensus kaum religius yang dipelajari. Nama dua jenis konsensus adalah:Malik bin Anas berpendapat bahwa konsensus yang mengikat secara religius hanyalah konsensus para sahabat Muhammad dan penerus langsung dari para sahabat di kota Madinah.
Menurut akademisi Irak Majid Khadduri, Al-Syafi'i berpendapat bahwa konsensus yang mengikat secara religius harus mencakup semua komunitas Muslim di setiap bagian dunia, baik yang terpelajar dan orang awam. Jadi, jika hanya satu individu dari jutaan orang akan memiliki pandangan yang berbeda, maka konsensus tidak akan tercapai. Dalam upaya untuk mendefinisikan
konsensus dalam bentuk yang lebih mungkin terjadi, Al-Ghazali memperluas definisi al-Syafi'i untuk mendefinisikan konsensus seperti memasukkan semua komunitas Muslim sehubungan dengan prinsip-prinsip agama dan membatasi makna hanya pada Belajar secara religius berkenaan dengan rincian yang lebih baik.
Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Dawud al-Zahiri, di sisi lain, menganggap konsensus ini hanya mencakup para sahabat Muhammad, tidak termasuk semua generasi yang mengikuti mereka, di Madinah dan di tempat lain.
Pandangan dalam Islam Sunni bercabang lebih jauh lagi di generasi berikutnya, dengan Muhammad bin Zakariya al-Razi mendefinisikan bahkan pandangan mayoritas sederhana sebagai sebuah konsensus dan aku menolak untuk menolak konsensus terhadap pandangan orang-orang yang hanya belajar agama. Posisi Muhammad ibn Jarir al-Tabari tidak sepenuhnya jelas, karena beasiswa modern telah
menghubungkan dia baik pandangan bahwa konsensus berarti mayoritas sederhana, dan itu berarti hanya konsensus para sahabat Muhammad.
Awalnya, bagi Syi'ah wewenang para imam membuat konsensus itu tidak relevan. Dengan perkembangan komunitas sektarian Imami Sha Islam, pertanyaan tentang panduan dan interpretasi antara para ulama yang berbeda menjadi sebuah isu, namun pentingnya ijm tidak pernah mencapai tingkat dan kepastian yang ada dalam Islam Sunni. Belakangan, sejak Dinasti Safawi dengan berdirinya
sekolah Usuli pada abad ke-19 otoritas mujtahid hidup diterima, namun meninggal dengan dia. Bagi Syi'ah, status ijma adalah ambigu.
Sekte Mu'tazilah kuno tidak menganggap konsensus sebagai sumber hukum yang sah, terutama karena kritik rasionalis mereka terhadap generasi pertama umat Islam, yang oleh Mu'tazilah dipandang memiliki kepribadian dan intelek yang cacat. Para teolog Shi'ite Al-Shaykh Al-Mufid dan Sharif al-Murtaza menggelar buku teolog Mu'tazilah Nazzam Kitab al-Nakth, dimana
muridnya Al-Jahiz melaporkan bahwa dia menolak keabsahan konsensus untuk alasan ini, dengan harga tinggi. Beasiswa modern telah mengemukakan bahwa ketertarikan ini didorong oleh keinginan para teolog Syiah untuk mencemarkan karakter ketiga pemimpin pertama Khilafah Zakat, Abu Bakr, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan.
Dalam yurisprudensi Islam, "qiys" (bahasa Arab: ) adalah proses analogi deduktif dimana ajaran hadis dibandingkan dan dibandingkan dengan Alquran, untuk menerapkan perintah umum ("nass") ke keadaan baru dan membuat perintah baru. Di sini keputusan Sunnah dan Alquran dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau memberikan respon terhadap masalah baru yang mungkin timbul.
Ini, bagaimanapun, hanya kasus yang menyediakan bahwa preseden atau paradigma yang telah ditetapkan dan masalah baru yang akan terjadi akan menghasilkan penyebab operasi (,'illah). " 'illah" adalah seperangkat keadaan tertentu yang memicu tindakan hukum tertentu. Contoh penggunaan qiys adalah kasus larangan menjual atau membeli barang setelah panggilan
terakhir shalat Jum'at sampai akhir shalat yang dinyatakan dalam Quran 62: 9. Dengan analogi larangan ini diperluas ke transaksi dan kegiatan lain seperti pekerjaan dan administrasi pertanian.
Yurisprudensi Sunni yang terlambat dan modern menganggap alasan analogis sebagai sumber hukum Islam keempat, mengikuti tradisi suci Nabi Muhammad, dan konsensus yang mengikat. Sementara beasiswa Muslim pada periode kemudian secara tradisional mengklaim bahwa analogi telah ada dalam hukum Islam sejak awal agama mereka, beasiswa modern pada umumnya menunjuk pada sarjana Muslim Abu Hanifa
sebagai orang pertama yang memasukkan alasan analogis sebagai sumber hukum. Sejak awal, alasan analogis telah menjadi subyek studi ekstensif mengenai tempat yang tepat dalam hukum Islam dan penerapannya yang tepat.
"Istihsan" adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah ("hissiy") ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. atau dapat diartikan dengan penangguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas (Alquran, Sunnah, Ijmak dan Qiyas) ke hukum yang samar-samar karena kondisi atau keadaan darurat atau adat istiadat.
"Istislah" (bahasa Arab:  "untuk dianggap pantas") adalah metode yang digunakan oleh ahli hukum Muslim untuk memecahkan masalah yang tidak menemukan jawaban yang jelas dalam teks-teks keagamaan yang kudus. Hal ini terkait dengan istilah  Maslaha, atau "kepentingan umum" (kedua kata tersebut berasal dari akar triconsonantal yang sama,
"-l-"). pertimbangan pragmatis ekstraktif seringkali diterima dalam yurisprudensi Islam dalam kasus yang Quran dan praktik generasi Muslim paling awal tidak memberikan panduan khusus. Namun, permohonan kepada istislah atau maslaha menjadi kontroversial ketika tujuannya adalah mereformasi apa yang telah dianggap sebagai hukum wahyu secara ilahi.
Istislah memiliki beberapa kesamaan dengan tradisi hukum kodrat di Barat, seperti yang dicontohkan oleh Thomas Aquinas. Namun, sementara hukum kodrat menganggap baik yang dikenal dengan jelas terbukti baik, karena cenderung berpegang pada pemenuhan orang tersebut, istislah memanggil baik apa saja yang berhubungan dengan satu dari lima "barang dasar". Al-Ghazalia menggambarkan "barang
dasar" ini dari lima sila hukum dalam Quran dan Sunnah-agama, kehidupan, akal, keturunan (atau pewaris), dan properti. Dalam rumusan klasik ini, istislah berbeda dari utilitarianisme- "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar"- karena sesuatu yang menghasilkan "kebahagiaan terbesar" mungkin melanggar salah satu dari lima nilai dasar ini.