Bharat Ratna
tersebut kepada Madan Mohan Malaviya, yang meninggal pada 1946, mendatangkan kritikan. Janardan Dwivedi, politikus Kongres Nasional India, berkata bahwa Malaviya, yang utamanya bekerja di Varanasi, "sengaja dipilih" oleh Perdana Menteri Modi, yang merupakan Anggota Parlemen petahana dari Varanasi.
Beberapa pemberian dikritik karena dianugerahi kepada orang tersebut hanya setelah mereka meraih pengakuan dunia. Penghargaan untuk Bunda Teresa diumumkan pada 1980, setahun setelah ia dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian. Satyajit Ray meraih sebuah Penghargaan Kehormatan Akademi pada 1992 disusul oleh Bharat Ratna pada tahun yang sama. Pada 1999, Amartya Sen dianugerahi
Bharat Ratna, setahun setelah ia mendapatkan Penghargaan Nobel Ekonomi pada 1998. Penghargaan tersebut diproposalkan oleh Presiden K. R. Narayanan kepada Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee yang menyepakati proposal tersebut.
Meskipun perekomendasian untuk penghargaan tersebut hanya dapat dibuat oleh Perdana Menteri kepada Presiden, terdapat beberapa tuntutan dari berbagai partai politik untuk menghormati pemimpin mereka. Pada Januari 2008, pemimpin Partai Bharatiya Janata (PBJ) L. K. Advani menulis kepada Perdana Menteri Manmohan Singh agar merekomendasikan pendahulu Singh Atal Bihari Vajpayee untuk penghargaan tersebut.
Tuntutan tersebut disusul oleh pelobi Partai Komunis India (Marxis) untuk pemimpin mereka, Jyoti Basu, mantan Ketua Menteri Bengal Barat. Basu, ketua menteri yang paling lama menjabat di India, berkata bahwa ia akan menolak penghargaan tersebut, jika dianugerahkan. Tuntutan yang sama dibuat oleh Partai Telugu Desam, Partai Bahujan Samaj, dan Shiromani Akali Dal untuk
pemimpin penting mereka N. T. Rama Rao, Kanshi Ram, dan Parkash Singh Badal. Pada September 2015, sebuah partai politik regional Shiv Sena yang menuntut penghargaan untuk aktivis kemerdekaan Vinayak Damodar Savarkar menyatakan bahwa ia telah "sengaja diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya" namun keluarganya menyatakan bahwa mereka tidak membuat tuntutan semacam itu dan bahwa pejuang kemerdekaan
tersebut dikenal karena jasa-jasanya pada gerakan kemerdekaan dan tidak membutuhkan sebuah penghargaan untuk pengakuan.
Menurut peraturan asli, olahragawan tidak layak untuk mendapatkan Bharat Ratna; namun, sebuah revisi dari peraturan tersebut pada Desember 2011 membuat "bidang kemanusiaan manapun" menjadi layak. Kemudian, beberapa nama olahragawan diperbincangkan; salah satu orang yang paling banyak diperbincangkan adalah pemain hoki lapangan Dhyan Chand, yang direkomendasikan beberapa kali untuk penghargaan
anumerta. Pada 2011, 82 anggota parlemen merekomendasikan nama Chand untuk penghargaan tersebut kepada Kantor Perdana Menteri. Pada Januari 2012, Kementerian Urusan Pemuda dan Olahraga memajukan nama tersebut kembali, kali ini bersama dengan penembak peraih medali Olimpiade Musim Panas 2008 Abhinav Bindra dan pendaki gunung Tenzing Norgay. Bindra sebelumnya direkomendasikan untuk penghargaan tersebut pada Mei 2013
oleh Asosiasi Senapan Nasional India. Pada Juli 2013, kementerian kembali merekomendasikan Dhyan Chand. Namun, pada November 2013, pemain kriket Sachin Tendulkar menjadi olahragawan pertama yang meraih penghargaan tersebut dan hal tersebut mendatangkan kritikan bagi pemerintah.
Pada 26 Oktober 2012, LKM meminta Dewan Tinggi Karnataka untuk membawakan petisi ke Kementerian Urusan Dalam Negeri agar Bharat Ratna diberikan kepada Mahatma Gandhi. Pada 27 Januari 2014, seorang konsel menyatakan kepada petisioner dengan bahwa setelah melihat pernyataan berganda dari petisioner tersebut, mereka bersama dengan informasi yang berada di bawah RTI mkenyatakan bahwa rekomendasi agar penghargaan
tersebut diberikan kepada Gandhi telah dilakukan beberapa kali di masa lalu dan dihadapkan kepada Kantor Perdana Menteri. Sebuah badan divisi yang terdiri dari Ketua Hakim D.H. Waghela dan Hakim B.V. Nagarathna menolak petisi tersebut dengan menyatakan bahwa subyek tersebut tidak dapat mengikuti proses keputusan pengadilan, nominasi dan penganugerahan manapun dikarenakan keputusan dari otoritas tertinggi dari Pemerintah.