Sejarah demokrasi
Mahkamah merupakan lembaga politik lainnya yang penting di Athena. Lembaga ini beranggotakan sejumlah besar juri dan tanpa hakim. Para juri dipilih melalui pengundian harian atas nama-nama warga yang telah terpilih melalui pengundian tahunan. Mahkamah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas untuk mengendalikan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya berikut
pemimpin-pemimpin politiknya. Warga yang telah terpilih diwajibkan untuk menerima jabatan dan menjalankan tugasnya, dan ada pemberian sedikit dana kompensasi bagi para warga yang mata pencahariannya terganggu akibat terpilih menjadi pejabat. Pejabat-pejabat yang terpilih melalui seleksi langsung, satu orang dari masing-masing suku, hanyalah para ""strategoi""
(panglima perang) dan para "bendahara". Jabatan "srategos" memang harus dipegang oleh orang yang memiliki pengetahuan militer, dan jabatan bendahara memang harus dipegang oleh seorang hartawan, karena setiap keping uang dari perbendaharaan negara yang terbukti diselewengkan harus diganti dengan jumlah yang sama dari pundi-pundi pribadi si bendahara. Setiap warga bebas untuk mengemukakan
pendapatnya dalam pertemuan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan diputuskan dengan suara terbanyak oleh sidang lembaga Eklesia (bdk. demokrasi langsung) yang terbuka bagi semua warga laki-laki (dalam beberapa kasus, keputusan baru dianggap sah jika sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 6000 warga laki-laki). Keputusan-keputusan sidang lembaga
Eklesia dilaksanakan oleh Boule 500, yakni lembaga yang memilih dan mengajukan rencana kebijakan untuk dibahas dan diputuskan oleh lembaga Eklesia. Anggota Boule Athena dipilih dengan undi setiap tahun, dan tidak seorang pun diperkenankan menjabat lebih dari dua kali.
Secara keseluruhan, demokrasi Athena tidak saja bersifat "langsung" dalam arti bahwa keputusan-keputusan diambil oleh sidang majelis rakyat, tetapi juga bersifat "sangat langsung" dalam arti bahwa rakyat melalui sidang majelis, boule, dan mahkamah peradilan mengendalikan seluruh proses politik, dan sebagian besar dari rakyat turut terlibat dalam
urusan-urusan umum. Dan bahkan sekalipun hak-hak perseorangan (kemungkinan besar) tidak dijamin oleh konstitusi Athena menurut pemahaman modern, warga Athena tetap mengenyam kemerdekaan, bukan merdeka dalam arti leluasa untuk menentang pemerintah, melainkan merdeka karena hidup di sebuah negara kota yang tidak tunduk pada kuasa asing, dan merdeka karena tidak tunduk di bawah kuasa warga lain.
Di lingkungan Athena yang demokratis, banyak filsuf dari seluruh alam Yunani berhimpun guna mengembangkan teori-teori mereka. Sokrates (470-399 SM) adalah filsuf pertama yang mencetuskan pertanyaan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh muridnya, Plato (wafat 348/347 SM), tentang hubungan/posisi seorang individu dalam komunitas. Aristoteles (384-322 SM) melanjutkan kajian
gurunya, Plato, dan menetapkan asas-asas filsafat politik. Filsafat politik, menurut Peter Hall, berkembang di Athena ""dalam suatu bentuk yang sangat paripurna sampai-sampai orang sukar sekali menambahkan apa-apa padanya selama lebih dari satu milenium"". Aristoteles secara sistematis menelaah berbagai macam tatanan pemerintahan dari berbagai negara kota Yunani dan menggolong-golongkannya menjadi tiga
kategori berdasarkan seberapa banyak orang yang memerintah, yakni banyak orang (demokrasi/"politeia"), segelintir orang (oligarki/aristokrasi), dan satu orang (tirani, atau sekarang ini: autokrasi/monarki). Bagi Aristoteles, asas-asas yang melandasi demokrasi adalah sebagaimana yang tampak dalam karya tulisnya, "Politiká":
Demokrasi Athena, sepanjang dua abad riwayatnya, pernah dua kali memutuskan melalui pemungutan suara untuk menentang konstitusi demokratisnya sendiri (kedua-duanya terjadi semasa krisis pada akhir Perang Poloponesos 431-404 SM). Pemungutan suara kali pertama pembentukan rezim Empat Ratus Pemimpin (pada 411 SM), dan pemungutan suara kali kedua menghasilkan pembentukan rezim boneka Sparta,
yakni kepemimpinan Tiga Puluh Tiran (pada 404 SM). Kedua pemungutan suara ini berlangsung di bawah manipulasi dan tekanan, namun demokrasi akhirnya dipulihkan kurang dari setahun setelah penyelenggaraan pemungutan suara, baik kali pertama maupun kali kedua. Usaha-usaha perbaikan yang dilakukan seiring pemulihan demokrasi selepas tumbangnya rezim Tiga Puluh Tiran merenggut sebagian besar
wewenang pembuatan hukum dari majelis rakyat, dan membebankan wewenang ini kepada para juri yang dipilih secara acak yang disebut para ""nomotetai"". Athena memulihkan konstitusi demokratisnya seperti sediakala setelah Yunani berhasil dipersatukan oleh Raja Makedonia, Filipos II (memerintah 359-336 BCE), dan di kemudian hari oleh Aleksander Agung (memerintah 336-323 SM),
namun pamor demokrasi Athena tak tampak menonjol di bawah bayang-bayang kejayaan kekaisaran-kekaisaran Yunani Makedonia itu. Demokrasi Athena akhirnya dibatasi ruang lingkupnya menjadi sistem pemerintahan daerah Athena sendiri sesudah Yunani ditaklukkan oleh bangsa Romawi pada 146 SM.
Kemerosotan demokrasi Athena tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan dari pihak luar, tetapi juga oleh ulah warganya sendiri, misalnya Plato dan muridnya, Aristoteles. Akibat dari karya-karya tulis mereka yang begitu berpengaruh, sesudah minat untuk mengkaji karya-karya tulis Abad Kuno kembali marak pada Abad Pembaharuan, stabilitas politik Sparta justru
dipuji-puji orang, sementara demokrasi ala Perikles digambarkan sebagai sistem pemerintahan yang tidak dirancang secara matang, pemerintahan yang digerakkan oleh sekumpulan orang banyak (selaku sekumpulan besar tiran), atau pemerintahan yang dikuasai oleh golongan-golongan masyarakat miskin. Berabad-abad kemudian, sesudah "A History of Greece" (Sebuah Sejarah Negeri Yunani) karya George Grote
diterbitkan sejak 1846, barulah para pemikir politik modern mulai memandang demokrasi Athena ala Perikles secara positif. Menjelang akhir abad ke-20, para ahli mengkaji kembali sistem pemerintahan Athena sebagai sebuah contoh pemberdayaan warga negara dan suatu keteladanan bagi komunitas-komunitas maupun organisasi-organisasi.
Meskipun Roma digolongkan sebagai republik, bukannya demokrasi, sejarahnya telah membantu melestarikan konsep demokrasi selama berabad-abad. Orang Romawi mencetuskan konsep kajian karya-karya tulis klasik dan melestarikan banyak karya-karya tulis peninggalan Yunani Kuno. Selain itu, tata pemerintahan Romawi telah mengilhami banyak pemikir politik selama berabad-abad, dan demokrasi-demokrasi
(perwakilan) modern yang ada saat ini lebih banyak meniru pola pemerintahan Romawi daripada pola pemerintahan Yunani.
Roma adalah sebuah negara kota di Italia, bertetangga dengan negara-negara kota lain yang tangguh; orang Etruska telah mendirikan negara-negara kota di seluruh kawasan tengah Italia semenjak abad ke-13 SM, sementara di kawasan selatan Italia terdapat daerah-daerah koloni Yunani. Sebagaimana negara-negara kota lainnya, Roma diperintah oleh seorang raja. Meskipun
demikian, desakan huru-hara dalam masyarakat serta tekanan ancaman dari pihak luar mengakibatkan Raja Roma yang terakhir dimakzulkan pada 510 SM oleh sekelompok bangsawan di bawah pimpinan Lusius Yunius Brutus. Sebuah konstitusi baru disusun, namun sengketa di antara kalangan ningrat (, "patricii") dan rakyat jelata () terus berlanjut. Kaum "plebs" menuntut diundangkannya
hukum-hukum yang definitif, tertulis, dan sekuler. Imam-imam dari kalangan "patricius", yang merupakan para pencatat dan penafsir statuta, memanfaatkan monopoli mereka di bidang hukum untuk menentang perubahan sosial dengan cara merahasiakan catatan-catatan mereka. Setelah cukup lama membendung tuntutan-tuntutan baru yang bermunculan, senat Roma membentuk dan mengutus panitia yang