Pemilihan umum legislatif Korea Selatan 2016
Pemilu ini menandai pergolakan sistem partai di Korea Selatan, yakni dengan terjadinya parlemen gantung untuk pertama kalinya sejak tahun 2000 dan sistem tiga partai untuk pertama kalinya sejak tahun 1996. Orang-Orang Partai mencapai posisi "kingmaker "atau orang yang mempengaruhi pilihan orang untuk posisi yang kuat dalam majelis baru ketika kepemimpinan Partai Saenuri termasuk ketua Kim
Moo-sung mengundurkan diri secara massal setelah kekalahan mereka, melepaskan kendali partai untuk tanggap darurat komisi.
Pemilu legislatif 2016 akan diadakan di Korea Selatan setelah pembentukan Partai Rakyat dan penegakan kontroversial Mahkamah Konstitusi putusan melarutkan sayap Partai Progresif Bersatu dan mandat pemekaran dari Majelis konstituen.
Pada pemilihan umum legislatif Korea Selatan 2012, partai konservatif Saenuri berhasil mendapatkan 152 dari 300 kursi Partai tersebut juga memegang kendali kepresidenan ketika kandidat Saenuri, yakni Park Geun-hye memenangkan pemilihan presiden tahun itu. Pada pemilu legislatif 2016, Saenuri mampu meraih 146 dari 292 kursi atau sekitar 50% Pemilu legislatif 2016 dipandang sebagai sebagai batu loncatan yang penting untuk menghadapi pemilihan umum presiden Korea Selatan 2017 yang digelar pada 9 Mei 2017.
Pada 2014, Mahkamah Konstitusi Korea memberikan mandat bahwa karena terjadinya kesenjangan jumlah populasi dengan daerah pemilihan yang menghasilkan perwakilan tidak merata, maka daerah pemilihan harus dibatasi pada pemilihan legislatif 2016. Pengadilan menyatakan bahwa daerah yang terbesar dan terkecil berdasarkan populasi tidak harus berbeda satu sama lain hingga perbandingan lebih dari 2:1. Dengan
kata lain, jumlah pemilih di setiap daerah pemilihan juga tidak harus berbeda dari rata-rata jumlah pemilih hingga lebih dari sepertiga.
A deadline of 31 December 2015 was set for the redistricting to take place. Nonetheless, by the end of 2015 the National Assembly had not approved a new electoral map. Viewing the situation as an emergency, the National Election Commission was forced to allow registered candidates to campaign without a set map of constituencies. The crisis was ultimately resolved in February 2016 with an agreement between the two major parties that allowed a new electoral map to be passed by the National Assembly. The new set of provisions raised the number of districts from 246 to 253, while decreasing the number of list-selected seats from 54 to 47.[
Tenggat waktu 31 desember 2015 ditetapkan untuk pemekaran untuk mengambil tempat. Meskipun demikian, pada akhir 2015 Majelis Nasional tidak disetujui pemilu yang baru peta. Melihat situasi darurat, Kpu dipaksa untuk memungkinkan kandidat untuk kampanye tanpa menetapkan peta dari konstituen. krisis itu akhirnya dapat diselesaikan pada bulan februari 2016 dengan kesepakatan antara dua partai besar yang
memungkinkan pemilu yang baru peta yang akan disahkan oleh Majelis Nasional. Baru mengatur ketentuan menaikkan jumlah kabupaten 246 253, sedangkan penurunan jumlah daftar-terpilih kursi dari 54 ke 47. Pasca 2013 korea Selatan sabotase plot, lain yang kontroversial putusan Pengadilan Konstitusi ditegakkan pembubaran Partai Progresif Bersatu karena partai dugaan ideologis afinitas
untuk Korea Utara. Pembubaran UPP meninggalkan Partai Keadilan sebagai satu-satunya sayap demokrat partai sosialis di Majelis Nasional. The korea Konfederasi Serikat buruh, yang paling berpengaruh demokratis serikat buruh organisasi di Korea yang awalnya mendukung UPP, sekarang didukung Partai Keadilan. Partai Keadilan kandidat dan anggota Majelis yang dianggap memiliki kesamaan pandangan politik
sebagai sayap anggota oposisi utama Minjoo Partai, dan banyak suara dari Partai Keadilan bergeser ke Minjoo Partai.
Oposisi semakin terfragmentasi ketika Ahn Cheol-soo membelot dari oposisi utama Minjoo Partai dan membentuk Partai Rakyat pada awal tahun 2016. Karena Korea Selatan sebagian besar first-past-the-post sistem pemilu, pembagian antara liberal Minjoo dan orang-Orang pihak telah menyebabkan proyeksi menyapu bersih kemenangan untuk berkuasa Saenuri Partai dalam pemilu. dua partai oposisi
dianggap sebagai pemilu aliansi tetapi oleh 5 April ide itu terbengkalai, sementara Minjoo pemimpin Kim Chong-dalam menyatakan bahwa pihaknya "akan mengadakan pemilu baik Partai Rakyat adalah ada atau tidak".
Keluar 19 Majelis Nasional ditandai dengan kemacetan politik. Pada bulan februari 2016, Minjoo anggota parlemen melakukan terpanjang di dunia filibuster untuk kios anti-terorisme tagihan, dan Majelis lulus kurang dari sepertiga dari tagihan diperkenalkan dalam jangka panjang. Partai Saenuri yang bertujuan untuk memenangkan supermajority dari 180 kursi di pemilu 2016 sehingga bisa mengurangi kemacetan dengan membatalkan persyaratan yang ada untuk tiga-perlima dari Majelis setuju untuk pengenalan setiap tagihan.
300 anggota Majelis Nasional terpilih dalam pemilu 2016, di antaranya 253 (84%) yang terpilih dari single-anggota konstituen pada first-past-the-post dasar, dan 47 (16%) dari daftar partai tertutup melalui perwakilan proporsional oleh Kelinci kuota terbesar sisanya metode, sesuai dengan South Korea Pejabat Publik Uu Pemilu. Dalam rangka untuk memenangkan kursi melalui perwakilan proporsional, pihak-pihak yang
diperlukan untuk lulus ambang batas pemilu baik di 5 distrik anggota tunggal atau 3% dari total daftar suara.
Calon Majelis Nasional diminta untuk membayar biaya 15.000.000 (US$13000 per April 2016), dan bawah- Undang Keamanan Nasional Mahkamah Konstitusi dapat memblokir pendaftaran "sayap ", "pro-korea Utara" belah pihak, meskipun ketentuan ini tidak terpengaruh pemilu sebelumnya pada tahun 2012.
2016 pemilihan umum untuk Majelis Nasional dilaksanakan pada April 13, sesuai dengan Pasal 34 Pejabat Publik Uu Pemilu, yang menetapkan bahwa Hari Pemilihan untuk pemilu legislatif digelar pada "rabu minggu pertama dari 50 hari sebelum berakhirnya [anggota Majelis Nasional'] jabatan". yang memenuhi Syarat pemilih harus terdaftar dan minimal 19 tahun pada hari pemilihan, dan diperlukan untuk menunjukkan bentuk yang
disetujui identifikasi di tempat pemungutan suara. Pemungutan suara pada Hari Pemilihan yang buka dari jam 6 pagi sampai 6 sore Waktu Standar Korea (21:00-09:00 UTC, 12-13 April).
Sejak tahun 2009, pemilih yang telah memberikan suara di luar negeri, dan pemilihan dimulai dengan terdaftar pemilih di luar negeri casting surat suara antara 30 Maret dan 4 April. Untuk pertama kalinya dalam pemilihan nasional, Komisi Pemilihan umum juga diperbolehkan awal suara untuk menjadi cast di tps di Korea tanpa pemberitahuan. Ini awal periode voting berlangsung dari 8 April 9, dalam waktu NEC dilaporkan pemilih yang tinggi 12.2%.
Empat partai besar yang diperebutkan dalam pemilu 2016: Dua pihak-pihak lain yang memiliki satu anggota keluar Majelis Nasional: agama konservatif Kristen Partai Liberal, dan lain partai-tengah yang dikenal sebagai Minjoo Partai.
Partai Saenuri calon nominasi proses terbukti kontroversial. Beberapa anggota Saenuri komite nominasi menuduh ketua umum partai, Kim Moo-sung menjadi terlalu terlibat dalam proses, dan partai terpilih sejumlah kandidat yang dipandang sebagai yang menentang kepemimpinan partai dan Presiden Park Geun-hye. Banyak calon terpilih membelot dari partai dan mengumumkan bahwa mereka
akan mencalonkan diri sebagai calon independen. Pada tanggal 4 April lalu, juru bicara partai mengatakan bahwa "selama proses seleksi calon, kita marah orang-orang kami dan [jumlah] pendukung kami yang tidak dapat memberikan suara lebih buruk [dari yang kami harapkan]." pihak Yang menerbitkan lagu tema meminta maaf untuk nominasi kontroversi. Hal ini juga dianggap oleh banyak orang bahwa ini adalah alasan utama yang menyebabkan Partai Saenuri untuk menurunkan.