Kanselir Jerman (sejak 1949)
Kanselir Republik Federal Jerman (dalam bahasa Jerman disebut secara harfiah "Kanselir Federal", atau ' secara singkat) berada di bawah konstitusi 1949 Jermandan merupakan kepala pemerintahan Jerman. Hal ini secara sejarah merupakan kelanjutan dari jabatan sebelumnya (, kemudian ', Kanselir Negara Jerman) yang awalnya didirikan sebagai badan Kanselir dari Konfederasi Jerman Utara pada tahun
1867. Konstitusi 2949 meningkatkan peran Kanselir dibandingkan dengan tahun Konstitusi Weimar 1949 dengan membuat Kanselir jauh lebih independen dari pengaruh Presiden Federal dan pemberian hak kepada Kanselir untuk menetapkan pedoman untuk semua kebijakan daerah sehingga membuatnya nyata sebagai kepala eksekutif. Peran ini umumnya sebanding dengan Perdana Menteri di parlemen demokrasi.
Ada delapan kanselir sejak tahun 1949. Saat ini Kanselir Jerman adalah Angela Merkel yang terpilih pada tahun 2005. Dia adalah Kanselir wanita pertama sejak berdirinya badan asli pada tahun 1867 dan dikenal di Jerman sebagai ', bentuk feminin dari '. Merkel juga Kanselir pertama yang terpilih sejak runtuhnya Tembok Berlin telah diperbesar di bekas Jerman Timur.
Badan Kanselir memiliki sejarah panjang yang berasal kembali ke Kekaisaran Romawi Suci. Pada saat itu, gelar tersebut digunakan di beberapa negara berbahasa jerman di Eropa. Kekuatan dan pengaruh dari badan ini sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Otto von Bismarck pada khususnya memiliki sejumlah besar kekuasaan, tapi tidak begitu banyak sampai tahun 1949 Kanselir dibuat sebagai pusat otoritas eksekutif Jerman.
Karena tugas-tugas administrasi, kepala kapel istana imperial pada zaman Kekaisaran Romawi Suci disebut Kanselir. Uskup Agung Mainz adalah Kanselir Jerman sampai akhir Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1806, sementara Uskup Agung Köln adalah Kanselir Italia dan Uskup Agung Trier menjadi Kanselir Bourgogne. Ketiga Uskup Agung itu juga merupakan pangeran pemilih dari kekaisaran. Pada abad pertengahan
Kanselir memiliki kekuasaan politik seperti Willigis dari Mainz (Kanselir Lengkung 975-1011, wali penguasa untuk Otto III 991-994) atau Rainald dari Dassel (Kanselir 1156-1162 dan 1166-1167) di bawah kekuasaan Frederick I.
Badan modern Kanselir didirikan dengan Konfederasi Jerman Utara, dimana Otto von Bismarck menjadi Kanselir Konfederasi (gelar resmi Jerman: "Bundeskanzler") pada tahun 1867. Setelah penyatuan Jerman pada tahun 1871, badan menjadi dikenal di jerman sebagai "Reichskanzler" ("Kanselir Reich", secara harfiah "Kanselir Kerajaan"). Sejak penerapan konstitusi Jerman kini ("Hukum Dasar" atau "Grundgesetz") pada tahun 1949 gelar formal dalam badan ini sekali lagi menjadi Bundeskanzler (Kanselir Federal).
Di masa sekarang, yakni masa dimana Republik Demokratik Jerman (RDJ/Jerman Timur) yang ada sejak tanggal 7 Oktober 1949 hingga 3 Oktober 1990 telah mati (ketika wilayah bekas Jerman Timur bersatu dengan Republik Federal Jerman), posisi Kanselir tidak ada. Penyetaraannya disebut Menteri Presiden "(Ministerpräsident)" atau Ketua Dewan Menteri RDJ "(Vorsitzender des Ministerrats der DDR)". (Lihat Pemimpin Jerman Timur.)
Konstitusi 1949 Jerman Barat, Undang-Undang Dasar ("Grundgesetz"), menobatkan Kanselir Federal ("Bundeskanzler") dengan otoritas eksekutif pusat. Sejak pemilu 1961, dua partai besar (CDU/CSU dan SPD) menyebut calon terkemuka untuk pemilihan federal sebagai "kandidat kanselir" ("Kanzlerkandidat"), meskipun ini bukan istilah resmi dan setiap pihak dapat mencalonkan "Kanzlerkandidat" (bahkan jika tidak
ada kesempatan sama sekali untuk memimpin atau bahkan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari Kanselir Federal dan kabinet menterinya, yang disebut "Bundesminister" (Menteri Federal).
Otoritas kanselir berasal dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar dan dari statusnya sebagai pemimpin partai (atau koalisi partai) yang memegang kursi mayoritas di "Bundestag" ("Dewan Federal ", majelis rendah Parlemen Federal Jerman). Dengan pengecualian Helmut Schmidt, kanselir biasanya juga menjadi ketua dari partainya sendiri. Ini adalah kasus dengan Kanselir Gerhard Schröder dari tahun 1999 sampai ia mengundurkan diri sebagai pimpinan SPD pada tahun 2004.
Kanselir pertama, Konrad Adenauer mengatur banyak preseden yang terus berlanjut sampai hari ini. Dia mengambil hampir semua keputusan penting untuk dirinya sendiri dan mendirikan kekanseliran sebagai kekuasaan fokus di Jerman. Ia sering memperlakukan menteri-menterinya hanya sebagai ekstensi dari otoritasnya daripada rekannya, meskupun menurut konstitusi Jerman menteri berperan dalam
menetapkan pedoman untuk semua bidang kebijakan pemerintah. Sementara penerusnya cenderung menjadi kurang dominan, kanselir telah memperoleh cukup otoritas "ex officio" (sebagai tambahan kekuasaan konstitusionalnya) bahwa Jerman lebih sering dijelaskan oleh pakar hukum tata negara sebagai "demokrasi kanselir".
Kanselir menentukan anggota Kabinet Federal. Presiden secara resmi mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri kabinet dengan rekomendasi kanselir sehingga tidak ada persetujuan parlemen yang dibutuhkan. Menurut Undang-Undang Dasar, kansealir dapat menetapkan jumlah menteri kabinet dan mendikte tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan mereka. Kanselir Ludwig Erhard memiliki kabinet terbesar dengan
dua puluh dua menteri di pertengahan 1960-an. Helmut Kohl memimpin lebih dari 17 menteri saat mulai menjabat pada periode keempatnya pada tahun 1994. Kabinet 2002, periode kedua dari Kanselir Gerhard Schröder, memiliki 13 menteri dan kabinet Angela Merkel pada 22 November 2005 memiliki 15 menteri.
Pasal 65 Undang-Undang Dasar menetapkan tiga prinsip yang mendefinisikan bagaimana fungsi cabang eksekutif:
Setiap empat tahun, setelah pemilihan umum nasional dan pertemuan anggota "Bundestag" ("Dewan Federal", majelis rendah Parlemen Federal Jerman) yang baru terpilih, Kanselir Federal dipilih oleh mayoritas anggota "Bundestag" atas usulan Presiden. ("Bundespräsident", secara harfiah "Presiden Federal"). Suara ini adalah salah satu dari beberapa kasus dimana keputusan membutuhkan suara mayoritas
dari semua anggota terpilih" Bundestag", bukan hanya sebagian besar dari mereka berkumpul pada saat itu. Hal ini disebut sebagai "Kanzlermehrheit" (suara mayoritas kanselir) dan dimaksudkan untuk memastikan terbentuknya pemerintahan yang stabil. Hal ini di masa lalu kadang-kadang menimbulkan pemaksaan anggota yang sakit atau hamil agar harus menghadiri parlemen ketika suara mayoritas partai itu hanya tipis.
Tidak seperti pemungutan suara biasa oleh "Bundestag", pemungutan suara untuk memilih menteri dilakukan secara rahasia. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa suara mayoritas kanselir tidak bergantung pada anggota partai yang menyatakan dukungan dalam muka publik, tetapi melawan di dalam.
Jika calon dari Presiden tidak terpilih, "Bundestag" dapat memilih sendiri calon dalam waktu empat belas hari. Jika tidak ada yang terpilih dalam periode ini, "Bundestag" akan mencoba untuk melakukan sebuah pemilu. Jika orang dengan jumlah suara tertinggi memiliki suara mayoritas, Presiden harus menunjuknya. Jika orang yang terbesar dengan jumlah suara yang
tidak memiliki mayoritas, Presiden dapat menunjuk mereka atau mengadakan pemilu baru untuk "Bundestag". Karena semua kanselir telah terpilih pada pemungutan suara pertama (1949-2012), tak satu pun dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan ini telah diterapkan.
Kanselir Federal adalah satu-satunya anggota pemerintah federal yang dipilih oleh "Bundestag". Para menteri kabinet lainnya (disebut "Bundesminister", "Menteri Federal") dipilih oleh Kanselir Federal, meskipun mereka secara resmi ditunjuk oleh Presiden Federal dengan rekomendasi Kanselir Federal.