Silmy Karim
Silmy Karim (), adalah Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak diangkat melalui RUPSLB pada tanggal 6 September 2018. Ia dikenal sebagai seorang profesional muda berlatar belakang ekonom yang berkecimpung dalam bidang pertahanan dan industri pertahanan. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pindad (Persero), Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) dan juga pernah bekerja diberbagai lembaga
pemerintah seperti di Kementerian Pertahanan RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Setelah sukses membenahi dan meningkatkan kinerja PT Pindad (Persero) dalam waktu 1 tahun 7 bulan, Silmy Karim diberikan kepercayaan yang lebih besar untuk memperbaiki BUMN lainnya yaitu PT. Barata Indonesia (Persero). Ia dilantik di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada hari Senin, 7 Agustus 2014. Setelah membenahi PT. Barata Indonesia (Persero) selama 2 tahun 1 bulan,
Menteri BUMN memberi tugas untuk membenahi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 6 September 2018.
Sebagai Direktur Utama PT Pindad (Persero), ia menjabat sejak 22 Desember 2014- 3 Agustus 2016. Saat itu Silmy Karim menggantikan posisi Sudirman Said yang diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja.
Silmy Karim bukanlah orang baru di industri pertahanan dalam negeri. Perkenalan Silmy dengan dunia militer dimulai pada tahun 2007. Awalnya, dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, ia diminta untuk menata bisnis yang dimiliki TNI dengan menjadi anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI pada 2007-2008. Saat itu, TNI memiliki bisnis-bisnis yang berada di bawah yayasan dan koperasi.
Pada tahun 2008, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI, Silmy Karim ditunjuk menjadi anggota tim ini untuk masa bhakti 2008-2010. Salah satu tugas tim tersebut adalah melakukan pengalihan aktivitas bisnis TNI sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, karena TNI tidak diperbolehkan untuk berbisnis.
Karena dianggap sukses menjalankan tugas tersebut, Silmy Karim diminta Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) RI Sjafrie Sjamsoeddin ketika itu untuk tetap bertahan di Dephan (Saat ini disebut Kementerian Pertahanan).
Awalnya Silmy Karim tidak punya latar belakang pendidikan di bidang militer dan pertahanan, ia menempuh pendidikan kemiliteran atas prakarsa Sekjen Departemen Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin. Sejak itu, Silmy Karim mengenyam pendidikan militer mulai dari NATO School di Oberammergau (Jerman) hingga ke Harvard University di Cambridge dan Naval Postgraduate School (Amerika Serikat). Berbekal pengetahuan dari hasil pendidikan tersebut, Silmy Karim
sering diminta menjadi pembicara di sejumlah forum, baik di dalam maupun luar negeri, terutama terkait kebijakan dan isu-isu di bidang ekonomi serta pertahanan.
Di Kementerian Pertahanan RI, tugas yang diamanatkan ke Silmy pertama kali adalah sebagai Penasihat Menteri Pertahanan. Jabatan ini dimulai semenjak ia ditempatkan sebagai anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan RI hingga tahun 2014. Atas jasanya di Kementerian Pertahanan, Silmy Karim mendapatkan bintang jasa Dharma Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2014.
Di bidang industri pertahanan, sejak 2010, Silmy masuk sebagai staf ahli di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Ia pun ikut merancang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Jabatan terakhirnya di KKIP adalah Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga. Selain itu, Silmy Karim yang telah mendapatkan pendidikan intelijen di Jerman juga pernah bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi Anggota Dewan Analis Strategis (BIN).
Selain di dalam pemerintahan, Silmy Karim juga pernah tercatat menduduki jabatan strategis di sejumlah perusahaan milik negara. Contohnya, sejak 2011-2014, ia menduduki jabatan Komisaris PT PAL (Persero), perusahaan BUMN yang membuat kapal perang dan kapal selam. Bahkan, Silmy sebelumnya juga pernah berkarier di perusahaan publik dengan menjadi Komisaris Independen PT Bentoel International Investama Tbk.
(RMBA), dan PT Alfa Retailindo Tbk. (ARI). Karena reputasi profesionalisme yang dimilikinya membuat ia dipercaya oleh perusahaan global untuk duduk sebagai Komisaris Utama PT. MAN Diesel dan Turbo Indonesia serta sebagai Komisaris PT. GE Power Solutions Indonesia.
Selain itu, ia dikenal aktif dalam sejumlah organisasi kepemudaan dan sosial seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Yayasan Paramadina. Bintang Dharma Pertahanan dari Menteri Pertahanan (2014)
http://www.penerbitkpg.com/bukubaru/detil/901140883/Membangun-Kemandirian-Industri-Pertahanan-Indonesia