Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Uni Eropa terhadap tawaran hak kewarganegaraan dari Britania Raya. David Davis sendiri dalam negosiasi ini enggan berkomitmen untuk menyetujui keseluruhan tagihan perceraian yang diminta oleh Uni Eropa, sedangkan Michel Barnier enggan untuk berkompromi atas permintaannya agar Mahkamah Eropa tetap memiliki yurisdiksi yang berkelanjutan atas hak-hak warga negara Uni Eropa yang
tinggal di Britania Raya setelah Brexit, Britania Raya mengusulkan untuk membentuk badan internasional baru yang terdiri dari hakim dari Britania Raya dan Uni Eropa, namun usulan ini langsung ditolak oleh Barnier.
Pada Agustus 2017, pemerintah Britania Raya menerbitkan makalah pertama yang menjelaskan visi Britania Raya setelah Brexit, makalah ini membahas pengaturan perdagangan dan pabean. Pada tanggal 23 Agustus, Perdana Menteri May mengumumkan bahwa Britania Raya akan meninggalkan yurisdiksi Mahkamah Eropa ketika periode transisi Brexit berakhir, tetapi May tetap menjanjikan pengadilan Britania Raya dan Mahkamah Eropa tetap saling mengawasi
satu sama lain sesudah Britania Raya resmi meninggalkan Uni Eropa. Jean-Claude Juncker mengkritisi makalah posisi Britania Raya ini dengan mengatakan bahwa makalah Britania Raya ini tidak ada yang memuaskan, dan menegaskan kembali bahwa Uni Eropa tidak akan memulai negosiasi mengenai masa depan hubungan perdagangan mereka apabila isu-isu sebelumnya tidak terlebih dahulu selesai.
Putaran ketiga negosiasi dimulai pada 28 Agustus 2017. Terdapat kemajuan pada isu perbatasan Irlandia dimana Britania Raya setuju untuk menjamin kebebasan bergerak bagi warga Uni Eropa di dalam Area Perjalanan Bersama (CTA) antara Irlandia dan Britania Raya. Namun di lain sisi, terjadi ketidaksepakatan atas penyelesaian keuangan oleh kedua belah pihak, dimana negosiator Britania Raya mengacu
pada Kerangka Keuangan Multiannual (MFF) untuk periode 2014-2020, yang disepakati oleh negara-negara anggota dan parlemen Uni Eropa sebagai "alat perencanaan" untuk periode berikutnya. Britania Raya menganggap bahwa MFF menetapkan batas atas pengeluaran di berbagai area kebijakan yang luas dan pada praktiknya kemudian akan direvisi secara radikal selama proses pembentukan anggaran tahunan
tiap negara, ketika kewajiban-kewajiban keuangan yang harus dianggarkan pada setiap negara tersebut muncul. Sedangkan, metodologi yang digunakan oleh Komisi Eropa untuk menghitung "tagihan perceraian" Brexit, adalah dengan membagi pengeluaran dalam MFF ke dalam porsi yang sebelumnya disetujui oleh masing-masing negara anggota. Metodologi perhitungan yang digunakan oleh Uni Eropa ini dinilai memberatkan Britania Raya karena membuat tagihan mereka membengkak.
Pada tanggal 5 September 2017, Davis memberi pernyataan bahwa "kemajuan konkrit" telah diraih selama perundingan di musim panas dalam berbagai isu, seperti diantaranya perlindungan terhadap hak-hak ekspatriat Britania Raya dan Uni Eropa untuk mengakses perawatan kesehatan dan juga isu mengenai isu masa depan perbatasan Irlandia, namun perbedaan kedua belah pihak mengenai "tagihan perceraian" masih belum
tersolusikan, dia menuding bahwa Uni Eropa mencoba menekan Britania Raya dengan menggunakan jadwal negosiasi yang semakin sempit agar Britania Raya segera menyetujui permintaan "tagihan perceraian" mereka. Pada 9 September, Komisi Eropa menerbitkan beberapa makalah perundingan, termasuk salah satunya dimana Uni Eropa menyatakan bahwa solusi bagi perbatasan Irlandia paska Brexit merupakan tanggung jawab dari
Britania Raya, dan makalah ini juga menjelaskan solusi "unik" yang digunakan untuk perbatasan Irlandia ini tidak akan selalu menjadi kerangka untuk hubungan pasca-Brexit bagi anggota Uni Eropa lainnya.
Pada 22 September 2017, Perdana Menteri May mengumumkan detail lebih lanjut mengenai proposal Brexit-nya, dimana dalam salah satu bagiannya menyebutkan Britania Raya menawarkan £20 miliar selama 2 tahun masa transisi dan dengan tetap menerima imigran dari Eropa. May juga menawarkan hubungan kerja sama keamanan baru dengan Uni Eropa, dimana May menyebutkan Uni Eropa akan menjadi "rekan dan teman terkuat" bagi Britania Raya,
kemudian juga untuk terus melanjutkan kontribusi terhadap proyek-proyek yang sedang berlangsung dan saling menguntungkan seperti sains dan keamanan. Kemudian May juga mengungkapkan bahwa Britania Raya takkan menjadi penghalang bagi upaya Juncker untuk lebih menyatukan Uni Eropa. Barnier sendiri menanggapi proposal May dengan mengatakan bahwa proposal tersebut sangat konstruktif, namun perlu diterjemahkan lebih
lanjut menjadi aksi dalam negosiasi agar dapat memberikan kemajuan yang berarti, Barnier juga mengungkapkan "untuk pertama kalinya dalam negosiasi Britania Raya mengajukan permintaan untuk tetap dapat mengakses pasar tunggal Eropa, maka apabila ke-27 pemimpin negara Uni Eropa setuju, maka permintaan ini dapat diperhitungkan oleh Uni Eropa. Senada dengan Barnier, Presiden perancis, Emanuel Macron
menegaskan bahwa Uni Eropa takkan memulai negosiasi mengenai masa depan hubungan Britania Raya dan Uni Eropa apabila Britania Raya tidak menyelesaikan terlebih dahulu isu regulasi warga Uni Eropa, perbatasan Irlandia, dan "tagihan perceraian" yang sedang dinegosiasikan.
Putaran keempat negosiasi dimulai pada 25 September, putaran keempat ini diwarnai dengan ungkapan Davis yang menegaskan kembali bahwa Britania Raya akan menghormati komitmen yang dibuat selama keanggotaannya dalam Uni Eropa hanya apabila tercapai kesepakatan untuk memiliki hubungan baru yang khusus dan mendalam antara Britania Raya dan Uni Eropa setelah Britania Raya resmi keluar.
Pada pertemuan Dewan Eropa 19 sampai 20 Oktober 2017, ke-27 pemimpin negara Uni Eropa bertemu untuk membahas apakah mereka akan memulai negosiasi dagang dengan Britania Raya atau tidak. Namun bagaimanapun Davis telah menyerah untuk menekan Uni Eropa agar segera memberi keputusan karena pemilu federal Jerman yang diadakan pada 24 September, yang berarti pemerintahan Jerman tidak akan siap untuk memberikan keputusan pada Oktober, hal ini menunda keputusan Dewan Eropa hingga desember.
Pada 9 Oktober 2017, May mengumumkan kepada Parlemen bahwa Britania Raya dapat berdiri sendiri sebagai negara independen dalam pola perdagangannya dengan Uni Eropa apabila tidak tercapai kesepakatan antar Britania Raya dan Uni Eropa hingga mereka resmi keluar.
Pada Desember 2017, Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka siap untuk melanjutkan negosiasi ke fase selanjutnya, pembicaraan mengenai periode transisi setelah Maret 2019 akan dimulai pada awal tahun 2018, dan pembicaraan mengenai hubungan Britania Raya dan Uni Eropa di masa depan, termasuk perdagangan dan keamanan akan dimulai pada Maret 2018.
Pada 2 Maret 2018, sebelum konferensi Uni Eropa di Brussel, PM May memberikan pidato sehubungan dengan Brexit. May menegaskan kedua belah pihak harus dapat menerima kenyataan pahit yang akan mereka hadapi, dalam beberapa hal kedua belah pihak tidak akan dapat saling mengakses pasar seperti yang saat ini mereka nikmati, dan juga Britania Raya tidak bisa berharap untuk menikmati semua manfaat dan keuntungan dari Uni Eropa tanpa memenuhi semua kewajibannya.
Pada Maret 2018, dalam Konferensi Uni Eropa di Brussel, kedua belah pihak setuju untuk menerapkan periode transisi, yang akan dimulai sejak 29 Maret 2019 hingga 31 Desember 2020. Pada periode transisi ini para pendatang dari Uni Eropa ke Britania Raya ataupun sebaliknya akan tetap dapat menikmati haknya seperti sebelumnya, Britania Raya juga tetap dapat bernegosiasi, menyetujui, dan meratifikasi perjanjian
perdagangan dengan Uni Eropa selama masa transisi tersebut, kemudian selama periode transisi Britania Raya juga tetap dianggap sebagai bagian dari Uni Eropa dalam hal perjanjian perdagangan dengan negara diluar Uni Eropa, lalu Britania Raya masih akan tetap menjadi bagian dari Kebijakan Perikanan Bersama hingga 2020 dengan diberikan jaminan bahwa mereka tetap dapat menikmati bagian mereka dalam hal perikanan,