Kasus suap daging sapi impor
Menindaklanjuti sidang-sidang yang telah dijalankan oleh Maria, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta lalu mengadakan sidang dengan agenda pembacaan putusan Majelis Hakim pada Selasa, 13 Mei 2014. Dalam sidang tersebut Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Maria berupa hukuman penjara selama 2 tahun 3 bulan penjara plus denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis ini lebih
ringan dibanding vonis yang diterima oleh Luthfi Hasan Ishaaq karena Maria dinilai memberikan sumbangsih terhadap masalah kelangkaan daging sapi nasional. Setelah sidang selesai, Maria kemudian disambut oleh puluhan karyawan PT Indoguna Utama.
Perkembangan kasus kemudian bergulir pada diadakannya sidang perdana Ahmad Fathanah sebagai tersangka lain dari kasus suap impor daging sapi dan pencucian uang. Sidang tersebut diadakan pada Senin, 24 Juni 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Saat sidang perdana dilaksanakan, Ahmad Fathanah datang bersama istrinya, Sefti Sanustika.
Sidang perdana dipimpin oleh Nawawi Ponolango dengan anggota berupa Aswijon, Sutio JA, I Made Hendra dan Joko Subagyo. Sidang rencananya diadakan pada pukul 09.00 WIB namun berhubung Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Avni Carolina, Siswanto Karjono, Rini Triningsih, Wawan Yunarwanto dan Guntur Feri Fahtar yang bertugas membacakan dakwaan datang terlambat, maka sidang pun molor 1 jam. Alhasil sidang baru bisa dimulai pada pukul 10.00 WIB.
Dalam rentang waktu seminggu sejak sidang pertama, sidang lanjutan diadakan kembali pada 1 Juli 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan. Sidang menghadirkan Fathanah dan Luthfi sebagai tersangka kasus suap daging sapi impor namun digelar secara terpisah. Berdasarkan keterangan pengacara, Ahmad Rozi, Fathanah adalah makelar proyek dan itu merupakan profesi yang legal di mata hukum.
Hasil dari sidang kedua adalah adanya permintaah kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk membatalkan statusnya dari hukum. Hal itu dikarenakan pihak Fathanah beranggapan bahwa surat dakwaan yang ditulis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tidak memenuhi ketentuan pasal 143 KUHAP karena tidak menjelaskan secara rinci tentang apakah
tindakan Fathanah dilatarbelakangi oleh Luthfi Hasan Ishaaq atau tidak. Surat dakwaan juga dianggap tidak memenuhi kriteria karena tidak menjelaskan apakah Menteri Pertanian telah mewujudkan permohonan penambahan kuota daging sapi impor atau tidak. Pihak Fathanah mempertanyakan kejelasan dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun usaha pihak
Fathanah sia-sia. Pada 15 Juli 2013 ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak menolak mengabulkan eksepsi yang telah diajukan.
Sidang kembali digelar pada 10 Oktober 2013. Kali ini baik Luthfi ataupun Fathanah akah memberikan kesaksian satu sama lain. Pada sidang kal ini Luthfi membenarkan bahwa telah terjadi transaksi pemberian uang senilai Rp 300 juta dari Fathanah melalui Nurhasan, sopir Fathanah di pom bensin di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Kendati demikian, Luthfi malah mengiranya uang tersebut
merupakan cicilan pembayaran utang karena Fathanah pernah memiliki utang dari tahun 2004. Perihal uang sebesar Rp 750 yang diberikan di parkiran Rumah Sakit (RS) Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, Luthfi mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya.
Nurhasan sempat memberikan keterangan bahwa kedua hal tersebut adalah benar. Namun mengenai berapa jumlah uang yang ada di dalam tas yang ia berikan ia tidak tahu pasti karena hanya ditugaskan mengantarkannya saja ke SPBU. Hal serupa juga diutarakan oleh Ali Imran selaku sopir Luthfi.
Pada 21 Oktober 2013 pengadilan mengadakan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dengan Nawawi Pomolangi yang berperan sebagai Ketua Majelis Hakim. Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK meminta majelis hakim untuk memberikan hukuman kepada Fathanah berupa kurungan penjara selama 17 tahun dan 6 bulan penjara serta wajib membayar denda sebesar Rp 500 juta atau diganti dengan 6
bulan penjara. Tuntutan tersebut merupakan gabungan dari akibat tindakan Fathanah dalam keterlibatannya pada kasus suap serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Pengadilan lalu menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan atau pledoi berjudul "Hukuman yang Dipaksakan" pada 28 Oktober 2013. Tak seorang diri, hadir pula istri Fathanah, Sefti Sanustika yang saat itu juga memberikan kesaksian. Dalam nota pembelaannya, Fathanah menjelaskan bahwa ia tidak pernah memberikan uang kepada Luthfi. Ia juga bertutur bahwa ia telah mendapatkan hukuman moral dari masyarakat.
Sidang belum selesai. Pada Senin, 4 November 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali mengadakan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan. Mulanya sidang direncanakan diadakan pada pukul 14.00 WIB namun karena menunggu kelengkapan seluruh anggota majelis, maka sidang pun diundur menjadi pukul 16.40 WIB. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim melimpahkan hukuman kepada Ahmad Fathanah
berupa kurungan penjara selama 14 tahun serta denda Rp1 miliar subsider 6 bulan atas kasus gratifikasi. Keputusan tersebut dibuat setelah adanya kesepakatan dari lima anggota majelis hakim.
Hukuman yang harus ditanggung oleh Fathanah kemudian jadi bertambah berat setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan keputusan baru pada 26 Maret 2014. Keputusan tersebut adalah menambah hukuman menjadi pidana penjara selama 16 tahun dan wajib denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara pada 26 Maret 2014. Hal itu dilakukan untuk menimbulkan efek jera sekaligus sebagai timbal
balik karena Fathanah telah merugikan masyarakat dengan melambungnya harga daging sapi. Adapun anggota majelis hakim yang terlibat dalam keputusan tersebut adalah Elang Prakoso Wibowo, Roki Panjaitan, As'adi Al Ma'ruf dan Sudiro.
Di tengah-tengah jalannya proses persidangan, Sefti Sanustika menyatakan keinginannya untuk disediakannya bilik asmara di Rumah Tahanan KPK, Jakarta untuk memenuhi rasa kangennya terhadap suaminya, Fathanah. Hal tersebut ia sampaikan di Gedung KPK pada Kamis, 11 Juli 2013 saat menjenguk Fathanah. Keinginan itu ternyata disepakati oleh Fathanah. Ia juga merasakan hal yang
sama seperti yang dirasakan oleh istrinya. Juru bicara KPK menjelaskan bahwa KPK memang tidak menyediakan ruangan untuk hubungan suami-istri. Namun jika memang diinginkan, juru bicara KPK kemudian menyarankan kepada Sefti untuk mengajukan surat permintaan terkait bilik asmara kepada KPK.
Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Sefti lantas membuat surat permintaan terkait bilik asmara. Namun belum sempat surat itu disampaikan, pada 22 Juli 2013 KPK menegaskan bahwa mereka menolak permintaan Sefti dan menyarankan Sefti untuk lebih bersabar. Sefti pun menyesalkan keputusan KPK. Sementara itu Fathanah memilih untuk pasrah.
Sidang perdananya dilaksanakan pada waktu bersamaan dengan sidang perdana Ahmad Fathonah, yakni pada Senin, 24 Juni 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Walau bersamaan, keduanya dilaksanakan secara terpisah. Pada sidang perdana Luthfi tidak datang seorang diri melainkan bersama pengacaranya Zainuddin Paru. Dalam dakwaan ia disebut telah melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan dari hasil korupsi bersama Ahmad Fathanah. Jaksa juga menyatakan bahwa Luthfi diduga menerima suap sebesar Rp 1.3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman untuk menambahkan kuota impor daging sapi dan menerima mobil Land Cruiser dari Komisaris PT Radina Niaga, Elda Devianne Adiningrat. Atas tindakan tersebut Luthfi disangkakan pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.