Laporan Chilcot
Laporan Chilcot (nama berasal ketua komite, Sir John Chilcot) adalah hasil penyelidikan publik mengenai keterlibatan Britania Raya selama Perang Irak. Penyelidikan ini diumumkan pada 15 Juni 2009 oleh Perdana Menteri Gordon Brown.
Penyelidikan ini dilakukan oleh komite yang berasal dari Dewan Penasihat Britania Raya dengan berbagai keahlian di bidang tertentu untuk meninjau keterlibatan Britania Raya di Irak selama pertengahan tahun 2001 hingga Juli 2009. Penyelidikan mencakup eskalasi menuju konflik, aksi militer selama di Irak, dan setelah keterlibatan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keputusan dibuat, untuk
menentukan apa yang terjadi selama di sana, dan mencari pembelajaran agar jika dihadapkan pada situasi yang serupa di akan datang, pemerintah Britania Raya dapat merespons dengan cara yang efektif. Sidang terbuka dari penyelidikan ini dimulai pada 24 November 2009 dan selesai pada 2 Februari 2011.
Pada tahun 2012, pemerintah memveto rilis dokumen mengenai rapat Kabinet ketika hari-hari menjelang invasi Irak pada tahun 2003 untuk penyelidikan. Bersamaan dengan hal itu, Kantor Luar Negeri Britania Raya berhasil mengajukan banding atas putusan hakim dan menghalangi pengungkapan percakapan antara George W. Bush dan Tony Blair sehari sebelum invasi. Pemerintah menyatakan pengungkapan percakapan tersebut akan mengganggu
hubungan Britania Raya-Amerika Serikat. Laporan dari Penyelidikan tersebut seharusnya dirilis ke masyarakat umum pada tahun 2014, tetapi perundingan dengan Amerika Serikat yang sulit mengenai publikasi dokumen tersebut terus berlanjut. "Lord-in-Waiting" Lord Wallace of Saltaire, atas nama pemerintah, mengatakan bahwa mempublikasikan laporan ketika menjelang pemilihan umum Mei 2015 bukanlah hal yang tepat.
Pada bulan Agustus 2015, agenda mengenai Laporan Penyelidikan tersebut akan tertunda, mungkin hingga 2016, karena persyaratan hukum "Maxwellisasi", sehingga setiap orang yang dikritik dalam Laporan Penyelidikan tersebut dapat menyampaikan tanggapan atas kritik tersebut sebelum finalisasi dan publikasi laporan tersebut. Chilcot menulis surat kepada David Cameron di bulan Oktober 2015, menyampaikan bahwa Laporan tersebut bisa selesai di bulan April 2016, dan diusulkan untuk dirilis pada bulan Juni atau Juli 2016.
Pada tanggal 6 Juli 2016 Sir John Chilcot mempublikasikan laporan tersebut, setelah penyelidikan diumumkan lebih dari tujuh tahun yang lalu. Laporan tersebut menyatakan bahwa Saddam Hussein bukanlah ancaman yang mendesak bagi kepentingan Inggris, hasil intelijen mengenai senjata pemusnah massal sangatlah lemah dan penuh ketidakpastian, bahwa masih ada kemungkinan untuk
berdamai dengan Irak, Britania Raya dan Amerika Serikat tidak mengindahkan kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan bahwa perang di Irak adalah perang yang tidak perlu.
Awalnya Perdana Menteri Gordon Brown mengumumkan kalau Penyelidikan ini akan diselenggarakan secara tertutup. Namun, keputusan itu ditolak Sir John Chilcot, ketua komite penyelidikan, yang mengatakan penyelidikan ini "penting untuk mengadakan proses penyelidikan secara terbuka untuk umum". Pada bulan Juli 2009, ketika penyelidikan dimulai, diumumkan jika komite dapat meminta dokumen apapun kepada
pemerintah Britania Raya dan dapat memanggil setiap warga Britania Raya untuk memberikan bukti. Seminggu sebelum komite memulai agenda mendengarkan keterangan dari saksi, serangkaian dokumen termasuk laporan militer bocor ke redaksi media yang menunjukkan buruknya perencanaan pasca-perang.
Anggota komite penyelidikan yang dipilih oleh Gordon Brown, terdiri dari:Ketika penyelidikan diumumkan pada 15 Juni 2009 oleh Perdana Menteri Gordon Brown, proses penyelidikan akan berlangsung secara tertutup, keputusan tersebut dibatalkan setelah menerima kritik oleh media dan Dewan Rakyat.
Penyelidikan dimulai pada bulan Juli 2009, dengan sidang dengar pendapat terbuka dimulai pada 24 November 2009 dengan mendengarkan keterangan dari saksi Peter Ricketts, ketua Komite Gabungan Intelijen selama invasi Irak. Pada pembukaan sidang, Sir John Chilcot mengatakan penyelidikan ini tidak mencari siapa yang dapat dipersalahkan, tetapi untuk "mengetahui apa yang terjadi selama invasi". Komite melanjutkan sidang dengar pendapat di bulan Januari 2011 dengan memanggil mantan perdana menteri, Tony Blair, sebagai saksi utama.
Pada tanggal 29 Oktober 2009, Pemerintah Britania Raya menerbitkan Protokol mengenai perlakuan terhadap informasi yang sensitif baik berupa tulisan maupun elektronik. Bukti yang tidak akan dirilis ke publik termasuk kemungkinan akan menyebabkan:
Selama proses penyelidikan, komite telah mendengar keterangan dari berbagai saksi, seperti politisi, termasuk beberapa menteri ketika waktu invasi; pegawai negeri senior, termasuk pengacara dan kepala intelijen; diplomat yang sebagian besar merupakan duta besar Britania Raya untuk Irak dan Amerika Serikat; dan perwira tinggi militer termasuk mantan Kepala Staf Umum dan Kepala Staf Pertahanan serta panglima operasi senior.
Saksi kunci antara lain, mantan duta besar Britania Raya untuk Amerika Serikat yang memberikan keterangan pada tangal 26 November;, mantan Kepala Staf Pertahanan;, Kepala SIS;, dan, komandan pasukan Britania Raya selama invasi.
Mantan Perdana Menteri Tony Blair diinterogasi oleh penyelidik pada 29 Januari 2010 dan tanggal 21 Januari 2011. Pada proses ini terdapat aksi unuk rasa di luar tempat persidangan. Karena ketertarikan masyarakat terhadap keterangan Blair, kuota akses publlik untuk menghadiri sidang dengar pendapat harus diundi. kuota khusus dialokasikan untuk keluarga dekat korban perang, beberapa di antaranya berteriak marah kepada Blair selama persidangan kedua.
Selama proses penyelidikan di bulan Januari 2010, mayoritas dari agenda penyelidikan berupa mendengar keterangan dari politisi dan mantan pejabat pemerintah, termasuk, direktur komunikasi dari Tony Blair.
Gordon Brown harus menarik klaim pengeluaran untuk pertahanan meningkat setiap tahun selama perang Irak, karena ditemukan tidak ada kejadian tersebut.
Setelah reses agar tidak mempengaruhi pemilihan umum, penyelidikan dilanjutkan dengan dengar pendapat pada 29 Juni 2010. Saksi pertama adalah, kepala penasihat polisi untuk Kementerian Dalam Negeri Irak tahun 2003-2005.
Laporan penyelidikan tersebut- dideskripsikan oleh BBC News sebagai "laporan yang memberatkan", oleh "The Guardian" sebagai "vonis berat", dan oleh "The Telegraph"sebagai "tajam"- secara luas mengkritik aksi pemerintah dan militer Britania Raya untuk terlibat dalam perang, dan dalam perencanaan setelah Perang Irak. dari "The" "Guardian" menulis bahwa laporan itu "sangat memberatkan" Tony Blair.
Laporan tersebut menemukan bahwa sebenarnya masih ada opsi damai untuk menghindari ketidakstabilan dan proliferasi WMD, dan perang merupakan "opsi terakhir". Intervensi mungkin akan diperlukan nanti, tetapi di bulan Maret 2003 Saddam Hussein tidak menimbulkan ancaman serius dan mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB mendukung kelanjutan dari inspeksi dan pemantauan senjata oleh PBB.
Penyelidikan ini bukanlah tentang legalitas aksi militer dan tidak mengatur berbagai pihak karena bukanlah mahkamah yang diakui secara internasional. Namun, laporan tersebut mengkritik proses pencarian dasar hukum untuk berperang, dideskripsikan "jauh dari memuaskan". yang merupakan Jaksa Agung, seharusnya memberikan keterangan tertulis secara rinci pada Kabinet, tapi justru hanya diminta
untuk memberikan keterangan lisan tanpa pertanyaan lebih lanjut, dan dia tidak menjelaskan apa dasar yang digunakan untuk menentukan apakah Irak telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1441. Yang pada akhirnya ikut berperang tanpa resolusi Dewan Keamanan.