Pemerintahan Nasionalis
Pemerintahan Nasionalis, secara resmi Pemerintahan Nasional Republik Tiongkok () adalah pemerintah Republik Tiongkok antara tahun 1925-1948 yang dipimpin oleh partai Kuomintang. Nama pemerintahan ini berasal dari terjemahan "Kuomintang" yang berarti Partai Nasionalis. Pemerintahan ini berkuasa sampai Pemerintahan Republik Tiongkok dibentuk di bawah Konstitusi Republik Tiongkok yang
baru diundangkan. Setelah pecahnya Revolusi Xinhai pada tanggal 10 Oktober 1911, pemimpin revolusi Sun Yat-sen terpilih menjadi Presiden Sementara dan mendirikan Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok. Untuk memelihara persatuan nasional, Sun menyerahkan kursi kepresidenan kepada orang yang memiliki kekuatan militer, Yuan Shikai, yang membentuk Pemerintahan Beiyang. Setelah usaha gagal untuk
menjadikan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok, Yuan meninggal tahun 1916, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang mengakibatkan Tiongkok dibagi menjadi beberapa kelompok panglima perang dan pemerintah saingan. Mereka secara semu dipersatukan pada tahun 1928 oleh pemerintahan yang berbasis di Nanjing pimpinan Generalissimo Chiang Kai-shek, yang setelah Ekspedisi Utara memerintah dengan sistem negara
satu-partai di bawah Kuomintang, dan kemudian memperoleh pengakuan internasional sebagai representatif pemerintah Tiongkok yang sah.
Sebagai republik tertua di Asia Timur yang masih bertahan, Republik Tiongkok secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1912 di daratan Tiongkok setelah Revolusi Xinhai, yang dimulai dengan Pemberontakan Wuchang pada tanggal 10 Oktober 1911, yang menggantikan Dinasti Qing dan mengakhiri lebih dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran di Tiongkok. Otoritas pusat mengalami pasang surut dalam menanggapi warlordisme
(1915-1928), Invasi Jepang (1937-1945), dan Perang Saudara Tiongkok (1927-1949), dengan otoritas pusat terkuat terjadi pada masa Dekade Nanjing, ketika Tiongkok berada di bawah kendali Kuomintang dengan sistem negara satu-partai yang otoriter. Pada akhir Perang Dunia II tahun 1945, Kekaisaran Jepang menyerahkan kontrol atas Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya kepada Pasukan Sekutu, dan Taiwan ditempatkan dalam kontrol
administratif Republik Tiongkok. Legitimasi atas transfer kekuasaan ini diperdebatkan dan merupakan aspek lain dari status politik Taiwan yang dipertentangkan.
Setelah Perang Dunia II, perang saudara antara Kuomintang yang berkuasa dan Partai Komunis Tiongkok berlanjut kembali, meskipun adanya upaya mediasi oleh Amerika Serikat. Pemerintah Nasionalis mulai merancang Konstitusi Republik Tiongkok di bawah Majelis Nasional, namun diboikot oleh pihak komunis. Dengan berlakunya konstitusi, Pemerintahan Nasionalis dihapus dengan sendirinya dan digantikan
oleh Pemerintahan Republik Tiongkok. Meskipun begitu, Kuomintang dikalahkan dalam perang saudara pada tahun 1949 dan memindahkan pemerintahan konstitusional ke Taiwan.
Setelah meninggalnya Sun Yat-sen bulan Maret 1925, Chiang Kai-shek menjadi pemimpin KMT. Empat bulan kemudian pada tanggal 1 Juli 1925, Pemerintahan Nasionalis Republik Tiongkok terbentuk di Guangzhou. Tahun berikutnya, Chiang memimpin Ekspedisi Utara di seluruh Tiongkok dengan tujuan untuk mengalahkan para panglima perang ("warlord") dan mempersatukan negara. Chiang menerima bantuan dari Uni Soviet dan Komunis
Tiongkok; namun dia segera menyingkirkan penasihat Soviet-nya. Dia yakin, bukannya tanpa alasan, bahwa mereka ingin menyingkirkan KMT (dikenal juga sebagai pihak Nasionalis) dan mengambil alih kekuasaan. Chiang memutuskan untuk menyerang lebih dulu dan membersihkan pihak Komunis, membunuh ribuan dari mereka.
Pada saat yang sama, konflik kekerasan lainnya terjadi di selatan Tiongkok dimana pihak Komunis menerjunkan pasukan dalam jumlah yang lebih besar dan membantai para pendukung pihak Nasionalis. Peristiwa ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya Perang Saudara Tiongkok antara pihak Nasionalis dan Komunis. Chiang Kai-shek mendesak pihak Komunis ke pedalaman sebagai upaya untuk menghancurkan
mereka, dan memindahkan pusat Pemerintahan Nasionalis ke Nanjing pada tahun 1927. Kelompok dalam KMT yang masih bersekutu dengan pihak Komunis telah membentuk Pemerintahan Nasionalis saingan di Wuhan dua bulan sebelumnya, namun segera bergabung dengan Chiang di Nanjing bulan Agustus 1927. Pada tahun berikutnya, tentara Chiang merebut Beijing setelah menggulingkan Pemerintahan Beiyang dan mempersatukan seluruh negara, paling tidak secara teori, yang menandai dimulainya Dekade Nanjing.
Menurut teori "Tiga Tahapan Revolusi" Sun Yat-sen, KMT akan membangun kembali Tiongkok dalam tiga fase: tahap pertama adalah penyatuan militer, yang dicapai melalui Ekspedisi Utara; tahap kedua adalah "pengawasan politik", yang merupakan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh KMT untuk mendidik rakyat tentang hak-hak politik dan sipil mereka, dan
tahap ketiga adalah pemerintahan konstitusional. Pada tahun 1928, pihak Nasionalis telah mengambil alih kekuasaan secara militer dan menyatukan Tiongkok kembali, memulai tahap kedua, yakni memaklumkan sebuah konstitusi sementara dan memulai periode yang dinamakan "pengawasan".
KMT dikritik karena melembagakan totaliterisme, tetapi mengklaim hal tersebut sebagai upaya untuk membangun masyarakat demokratis modern. Antara lain, dengan mendirikan pada waktu itu Academia Sinica (), Bank Sentral Tiongkok, dan lembaga lainnya. Pada tahun 1932, Tiongkok mengirimkan tim untuk pertama kalinya ke Olimpiade. Sejarawan, seperti Edmund Fung, berpendapat bahwa membangun demokrasi di Tiongkok
pada waktu itu tidak mungkin. Negara berada dalam kondisi perang dan terpecah antara pihak Komunis dan Nasionalis. Korupsi dalam pemerintahan dan kurangnya pengarahan juga mencegah terjadinya setiap reformasi yang signifikan. Chiang menyadari kurangnya kerja nyata yang dilakukan dalam pemerintahannya dan mengatakan kepada Dewan Negara: "Organisasi kita menjadi
semakin buruk...banyak anggota staf hanya duduk berpangku di meja mereka dan menatap langit, yang lain membaca surat kabar, sedang yang lainnya tidur."
Pemerintah Nasionalis menyusun rancangan konstitusi pada tanggal 5 Mei 1936. Pembunuhan massal oleh nasionalis menjadi umum dengan jutaan orang tewas. Pembunuhan massal yang terkenal termasuk kematian dari pemaksaan wajib militer tentara dan Teror Putih.
Pemerintah Nasionalis menghadapi tantangan baru dengan invasi Jepang ke Manchuria pada tahun 1931, dengan peperangan kecil terus berlanjut sampai Perang Tiongkok-Jepang Kedua, bagian dari Perang Dunia II, dari tahun 1937 sampai 1945. Pemerintah Republik Tiongkok mundur dari Nanjing ke Chongqing. Pada tahun 1945, setelah perang delapan tahun, Jepang menyerah dan Republik Tiongkok, di bawah nama
"Tiongkok", menjadi salah satu negara pendiri PBB. Pemerintah kembali ke Nanjing pada tahun 1946.
Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Taiwan diserahkan kepada Sekutu, dengan pasukan Republik Tiongkok menerima penyerahan garnisun Jepang. Pemerintah Republik Tiongkok memproklamasikan "penyerahan kembali" Taiwan kepada Republik Tiongkok dan membentuk pemerintahan provinsi di pulau tersebut. Pemerintahan militer dari Republik Tiongkok diperluas ke Taiwan, yang menyebabkan kerusuhan meluas dan meningkatkan ketegangan antara penduduk lokal Taiwan dan Tiongkok daratan.
Penembakan seorang warga sipil pada tanggal 28 Februari 1947 memicu kerusuhan di seluruh pulau, yang secara brutal ditindas dengan kekuatan militer yang sekarang dikenal sebagai Insiden 28 Februari. Perkiraan tertinggi korban berkisar dari 18000 sampai 30000 jiwa, terutama kalangan elit Taiwan. Insiden 28 Februari memiliki efek luas pada sejarah Taiwan berikutnya.