Deklarasi Welles
Deklarasi Welles adalah sebuah pernyataan diplomatik yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1940 oleh Sumner Welles, undang-undang Amerika Serikat Sekretaris Negara Amerika Serikat, yang mengecam penjajahan bulan Juni 1940 oleh Uni Soviet dari tiga negara bagian Baltik Estonia, Latvia dan Lithuania, dan menolak mengakui aneksasi mereka sebagai Republik Soviet. Hal ini merupakan aplikasi dari Stimson Doctrine 1932, untuk tidak mengakui
perubahan teritorial internasional yang dieksekusi secara paksa. Hal ini konsisten dengan sikap Presiden AS Franklin D. Roosevelt tentang perluasan wilayah.
Invasi Soviet adalah sebuah implementasi dari Pakta Molotov-Ribbentrop tahun 1939 dengan Nazi Jerman, yang berisi sebuah protokol rahasia dimana kedua kekuatan setuju untuk membagi dan mencabut negara-negara merdeka di antara mereka. Setelah pakta tersebut, Soviet bergerak dalam serangkaian ultimatum dan tindakan yang berakhir dengan aneksasi negara-negara Baltik selama musim panas
1940. Sementara pada daerah tersebut diadakan sedikit kepentingan strategis untuk Amerika Serikat, dimana beberapa legasi Departemen Luar Negeri AS menjalin hubungan diplomatik di sana. Amerika Serikat dan Inggris mengantisipasi keterlibatan masa depan dalam perang tersebut, tetapi isolasionisme AS dan sebuah aliansi Inggris-Soviet yang diduga menghalangi konfrontasi terbuka terhadap Baltik. Welles prihatin dengan
perencanaan perbatasan pascaperang, yang diberi wewenang oleh Roosevelt untuk mengeluarkan pernyataan publik yang lebih kuat dalam mengukur langkah menuju intervensi lebih lanjut. Loy Henderson dan pejabat Departemen Luar Negeri lainnya yang akrab dengan daerah tersebut membuat pemerintah mengetahui perkembangan di sana. Henderson, Welles, dan Roosevelt bekerja sama untuk menyusun deklarasi tersebut.
Dokumen tersebut memiliki arti penting untuk keseluruhan kebijakan Amerika Serikat menuju Eropa pada tahun kritis 1940-an. Sementara Amerika Serikat tidak melibatkan Uni Soviet secara militer di wilayah tersebut, sehingga Deklarasi tersebut memungkinkan negara-negara Baltik untuk mempertahankan misi diplomatik independen, dan Executive Order 8484 melindungi aset keuangan Baltik. Esensinya didukung oleh semua presiden Amerika Serikat
dan resolusi Kongres berikutnya. Negara-negara Baltik mendirikan kembali kemerdekaan mereka pada tahun 1990-91.
Pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20, Kekaisaran Rusia menganeksasi wilayah yang sekarang terdiri dari tiga Negara Baltik dan juga Finlandia. Gerakan kesadaran nasional mereka mulai menguat, dan masing-masing menyatakan dirinya secara independen setelah Perang Dunia I. Semua Negara diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa pada awal 1920-an. Kebangkitan Bangsa Estonia, Kebangkitan Nasional Latvia, dan Kebangkitan
Nasional Lituania menyatakan keinginan rakyat untuk menciptakan negara-negara merdeka. Setelah Perang Dunia I, tiga negara menyatakan kemerdekaan mereka- Lithuania didirikan kembali pada tanggal 16 Februari 1918, Estonia pada tanggal 24 Februari 1918 dan Latvia pada 18 November 1918. Negara-negara Baltik sering dipandang sebagai kelompok terpadu, terlepas dari ketidaksamaan dalam bahasa dan sejarah mereka. Lituania yang diakui sebagai
negara pada tahun 1253, muncul dari wilayah yang dipegang oleh Konfederasi Livonian (didirikan tahun 1243). Ketiga negara tersebut masuk dalam Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1921.
Amerika Serikat telah memberikan pengakuan penuh "de jure" kepada ketiga negara Baltik tersebut di bulan Juli 1922. Pengakuan diberikan selama pengalihan Pemerintahan Demokrat dari Partai Demokrat (Amerika Serikat) Woodrow Wilson ke pemerintahan Republik Partai Republik (Amerika Serikat) Warren Harding. While the U.S. did not sponsor any meaningful political or economic initiatives in the region during the interwar period, and its administrations did not consider the states strategically important, it maintained normal diplomatic relations with the states.
Amerika Serikat mengalami lebih dari 100000 kematian selama Perang Dunia I dan menerapkan kebijakan isolasionis, serta bertekad untuk tidak terlibat dalam konflik Eropa selanjutnya. Pada tahun 1932, Sekretaris Negara Henry L. Stimson secara formal mengkritik invasi Jepang ke Manchuria pada tahun 1931, dan Doktrin Stimson yang dihasilkan akan terus berfungsi sebagai dasar Deklarasi Welles.