Krisis diplomatik Qatar 2017
mendorong Tariq Adel, delegasi Liga Arab dari Mesir, menuduh Qatar mendukung terorisme. Warga Mesir juga meluncurkan kampanye daring yang mengecam pemerintah Qatar. Dewan Kerja Sama Teluk menolak tuduhan Mesir dan sekretaris jendralnya menganggap pernyataan tersebut salah. Tak lama setelah itu, Qatar menarik duta besarnya untuk Mesir untuk "konsultasi".
Alasan pasti pemutusan hubungan diplomatik tidak jelas, namun liputan berita kontemporer terutama mengaitkan hal ini dengan beberapa peristiwa pada bulan April dan Mei 2017.
Pada bulan April 2017, Qatar terlibat dalam sebuah kesepakatan dengan militan Sunni dan Syiah di Irak dan Suriah. Kesepakatan itu memiliki dua tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kembalinya 26 sandera Qatar (termasuk para anggota kerajaan Qatar) yang telah diculik oleh militan Syiah dan ditahan selama lebih dari 16 bulan. Tujuan kedua adalah
agar militan Sunni dan Syiah di Suriah mengizinkan bantuan kemanusiaan lewat dan evakuasi warga sipil yang aman. Menurut New York Times, kesepakatan ini memungkinkan evakuasi setidaknya 2000 warga sipil dari desa Madaya, Suriah saja. Yang membuat Arab Saudi dan UEA marah adalah jumlah uang yang harus dibayar Qatar untuk memperoleh kesepakatan tersebut. Menurut
"Financial Times", Qatar membayar $700 juta untuk militan [Syiah Islam Syiah]] yang didukung oleh Iran di Irak, $120-140 juta kepada Tahrir al-Sham, dan $80 juta kepada Ahrar al-Sham.
Sebagai bagian dari KTT Riyadh akhir Mei 2017, banyak pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump mengunjungi kawasan ini. Trumpmemberikan dukungan kuat bagi upaya Arab Saudi dalam memerangi negara dan kelompok yang bersekutu dengan Irandan Ikhwanil Muslimin, menuju pada suatu kesepakatan senjata antara negara-negara tersebut. Dukungan Trump mungkin telah menguatkan negara-negara Sunni lainnya mengikuti Arab Saudi untuk mengambil sikap melawan Qatar.
Situs web "Qatar News Agency" dan platform media pemerintah lainnya diduga diretas pada Mei 2017. Menurut Al Jazeera yang berpusat di Qatar, peretas menulis komentar palsu di "Qatar News Agency" resmi yang dikaitkan dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yang menyatakan dukungannya untuk Iran, Hamas, Hizbullah, dan Israel. Emir tersebut mengatakan, "Iran mewakili kekuatan regional dan Islam yang tidak dapat diabaikan
dan tidak bijaksana untuk melawannya. Ia merupakan kekuatan besar dalam stabilisasi kawasan ini." Qatar melaporkan bahwa pernyataan tersebut bohong dan tidak mengetahui asal usulnya. Meskipun demikian, komentar tersebut dipublikasikan secara luas di berbagai media berita Arab, termasuk Sky News Arabia yang berpusat di UEA dan Al Arabiya. Pada 3 Juni 2017, akun Twitter menteri luar negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa diretas.
Awalnya dugaan intelijen yang dikumpulkan oleh badan keamanan AS mengindikasikan bahwa peretas Rusia berada di belakang intrusi yang pertama kali dilaporkan oleh Qatar. Namun, seorang pejabat AS memberi tahu peenyelidikan kepada "New York Times" bahwa "tidak jelas apakah para peretas disponsori negara" dan editor diplomatik "The Guardian" Patrick Wintour melaporkan bahwa "Dipercaya bahwa pemerintah Rusia
tidak terlibat dalam peretasan; alih-alih, peretas lepas dibayar untuk melakukan pekerjaan atas nama beberapa negara atau individu lain." Seorang diplomat AS mengatakan bahwa Rusia dan sekutunya Iran berada dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan dari menabur perselisihan di antara para sekutu AS di kawasan tersebut, "terutama jika mereka membuatnya lebih sulit bagi Amerika Serikat untuk
menggunakan Qatar sebagai pangkalan utama." FBI mengirim sebuah tim investigasi ke Doha untuk membantu pemerintah Qatar menyelidiki insiden peretasan tersebut. Kemudian "New York Times" melaporkan bahwa insiden peretasan mungkin merupakan bagian dari perang dunia maya yang telah berjalan lama antara Qatar dan negara-negara Teluk lainnya yang baru saja terungkap ke publik selama insiden baru-baru ini
dan mereka mencatat bagaimana media Saudi dan UEA memperoleh pernyataan yang dibuat oleh media teretas dalam waktu kurang dari 20 menit dan mulai mewawancarai banyak komentator yang sudah dipersiapkan dengan baik untuk melawan Qatar.
Pada bulan Mei 2017, akun surel duta besar UEA untuk AS, Yousef Al-Otaiba, diretas. Surel-surel tersebut dianggap "memalukan", karena diduga menunjukkan hubungan antara UEA dan kelompok pro-Israel, Yayasan untuk Pembelaan Demokrasi. Cerita tersebut diliput oleh Al Jazeera dan HuffPost Arabi, yang keduanya didanai oleh Qatar. Negara-negara Arab melihat liputan media mengenai
peretasan surel tersebut sebagai provokasi oleh Qatar, dan memperdalam keretakan di antara kedua pihak. Pada 9 Juni, jaringan media Al-Jazeera menjadi korban serangan siber di semua platformnya.
Antara tanggal 5 dan 6 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, Yaman, Mesir, Maladewa, dan Bahrain secara terpisah mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.
Semua negara yang terlibat memerintahkan warganya keluar dari Qatar. Tiga negara Teluk (Arab Saudi, UEA, Bahrain) memberi waktu dua minggu bagi pengunjung dan warga Qatar untuk meninggalkan negara mereka. Kementerian Luar Negeri Bahrain dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa semua diplomat Qatar di Bahrain harus meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam. Qatar dikeluarkan dari intervensi pimpinan Arab Saudi di Yaman. Kuwait dan Qatar tetap netral.
Arab Saudi dan UEA memberitahu pelabuhan dan agen perkapalan untuk tidak menerima kapal Qatar milik perusahaan atau perorangan Qatar. Arab Saudi menutup perbatasan dengan Qatar. Iran mengirim kargo makanan ke Qatar. Arab Saudi membatasi wilayah udaranya bagi Qatar Airways. Sebagai gantinya, Qatar telah mengalihkan penerbangan ke Afrika dan Eropa melalui Iran. Bank sentral Arab Saudi mendesak perbankan untuk tidak bertransaksi dengan bank Qatar dan riyal
Qatar. Bahkan mengenakan kaus FC Barcelona bisa mengakibatkan pemakainya dikenakan denda atau dipenjara di Arab Saudi, karena klub tersebut disponsori oleh Qatar Airways.
Hamad Saif al-Shamsi, Jaksa Agung Uni Emirat Arab mengumumkan pada 7 Juni bahwa penulisan ungkapan simpati terhadap Qatar melalui media sosial, atau setiap jenis tulisan, bentuk visual atau verbal adalah dianggap ilegal di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federal UEA dan undang-undang Federal tentang Pemberantasan Kejahatan Teknologi Informasi. Pelaku tindak pidana ini menghadapi hukuman penjara antara 3 sampai 15
tahun, denda sampai 500000 dirham emirat ($136000) atau keduanya. Bahrain juga mengeluarkan pernyataan serupa dengan hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda.
Mediator Kuwait di Riyadh diajukan daftar tuntutan Saudi ke Qatar. Tuntutan tersebut termasuk memutuskan semua hubungan dengan Iran dan mengusir anggota residen Hamas dan Ikhwanul Muslimin, mengekang kebebasan al-Jazeera, menghentikan "campur tangan" urusan luar negeri dan menghentikan pendanaan atau dukungan untuk organisasi-organisasi teroris.
Sampai dengan 10 Juni 2017, sembilan pemerintahan yang berdaulat dan satu pemerintah de facto telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Pemerintahan Libya yang berpusat di Tobruk mengklaim telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar meskipun tidak memiliki perwakilan diplomatik di negara itu. Pemerintahan sementara Libya berpusat di Libya timur dan merupakan salah satu dari tiga pemerintahan saingan.
Pemerintahan deklarasi sendiri Republik Somaliland mengumumkan pada 10 Juni 2017 telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dalam solidaritasnya dengan Arab Saudi, UEA, dan Mesir.
Sampai dengan 12 Juni 2017, enam negara telah menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Qatar tanpa pemutusan hubungan sepenuhnya.