Konvensi Senjata Kimia
Traktat ini menetapkan beberapa langkah dengan batas waktu menuju pemusnahan penuh senjata kimia, dengan prosedur untuk meminta perpanjangan batas waktu. Tidak ada negara yang mencapai pemusnahan total sesuai batas waktu pada traktat walaupun beberapa telah menyelesaikan di bawah perpanjangan batas waktu yang diizinkan.
Per Oktober 2017, 69610 dari 72304 (96.27%) ton metrik agen kimia telah terverifikasi dimusnahkan. Lebih dari 57% (4.97 juta) amunisi dan kontainer senyawa kimia telah dimusnahkan.
Tujuh negara anggota, yaitu Albania, negara anggota yang tidak disebutkan dengan jelas (dipercaya secara luas sebagai Korea Selatan), India, Irak, Libya, Rusia, dan Suriah telah memusnahkan secara penuh timbunan yang mereka laporkan. Amerika Serikat sedang dalam proses pemusnahan dan dijadwalkan selesai pada 2023. Pemusnahan senjata kimia Kategori 1 Libya telah selesai pada 2014; pemusnahan prekursor senjata kimia selesai pada November 2017.
Jepang and Republik Rakyat Tiongkok memulai pemusnahan senjata kimia era Perang Dunia II yang ditinggalkan oleh Jepang di RRT pada Oktober 2010 dengan satuan pemusnahan bergerak dan dilaporkan telah memusnahkan 35204 senjata kimia (75% timbunan di Nanjing).
Dewan Keamanan PBB memerintahkan untuk membongkar penimbunan senjata kimia Irak pada tahun 1991. Hingga tahun 1998, inspektor UNSCOM telah mencatat pemusnahan 88000 amunisi kimia berisi dan takberisi, lebih dari 690 ton metrik agen kimia pukal dan yang menjadi senjata, sekitar 4000 ton senyawa kimia prekursor, dan 980 potongan peralatan produksi kunci. Inspektor UNSCOM keluar dari Irak pada tahun 1998.
Pada tahun 2009, sebelum Irak bergabung dengan CWC, OPCW melaporkan bahwa militer Amerika Serikat telah memusnahkan hampir 5000 senjata kimia tua dengan peledakan di ruangan terbuka sejak 2004. Senjata ini, diproduksi sebelum Perang Teluk 1991, mengandung sarin dan agen moster, tetapi dengan keadaan sangat rusak sehingga tidak dapat digunakan sebagai tujuan awal mereka.
Ketika Irak bergabung dengan CWC pada tahun 2009, mereka melaporkan "dua bungker dengan amunisi senjata kimia terisi dan takberisi, sejumlah prekursor, dan lima bekas fasilitas produksi senjata kimia" menurut Direktur Jenderal OPCW Rogelio Pfirter. Pintu masuk bungker disegel dengan 1.5 meter beton bertulang pada tahun 1994 di bawah pengawasan UNSCOM. Per 2012, rencana memusnahkan
senjata kimia masih dikembangkan yang berhadapan dengan kesulitan signifikan. Pada tahun 2014, ISIS mengambil alih tempat tersebut.
Pada 13 Maret 2018, Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), Duta Besar Ahmet Üzümcü, memberikan selamat kepada Pemerintah Irak atas pemusnahan penuh sisa senjata kimia negara tersebut.
Setelah serangan kimia Ghouta Agustus 2013, Suriah yang telah lama dicurigai memiliki senjata kimia, mengakuinya pada September 2013 dan menyetujui untuk menempatkan dirinya di bawah pengawasan internasional. Pada 14 September, Suriah menyerahkan instrumen persetujuannya ke CWC dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai depositori dan menyetujui pemberlakuan tertunda penerapan ketentuan efektif 14 Oktober.
Jadwal pemusnahan dipercepat direncanakan oleh Rusia dan Amerika Serikat pada 14 September, dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2118 serta Keputusan Dewan Eksekutif OPCW EC-M-33/DEC.1. Batas waktu pemusnahan adalah pertengahan awal 2014. Suriah memberikan inventaris penyimpanan senjata kimianya ke OPCW dan memulai pemusnahan pada Oktober 2013, dua minggu sebelum
waktu berlaku formal saat menerapkan konvensi untuk sementara waktu. Semua material kategori 1 yang dilaporkan telah dimusnahkan pada Agustus 2014. Namun, serangan kimia Khan Shaykhun pada April 2017 mengungkapkan bahwa penimbunan yang tak dilaporkan mungkin masih tersisa di Suriah. Dugaan serangan kimia di Douma terjadi pada 7 April 2018 yang menewaskan sedikitnya 49 penduduk sipil dengan dua puluh orang terluka dan pemerintahan Assad yang disalahkan atas kejadian ini.
Bantuan finansial untuk program pemusnahan penimbunan Albania dan Libya diberikan oleh Amerika Serikat. Rusia menerima bantuan dari sejumlah negara, seperti: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, dan Kanada; dengan sekitar $2 miliar diberikan pada 2004. Biaya program Albania diperkirakan 48 juta dolar AS. Amerika Serikat telah menghabiskan $20 miliar dan diperkirakan lebih lanjut akan menghabiskan $40 miliar.
Per Oktober 2017, semua dari 97 fasilitas produksi yang dilaporkan telah dinonaktifkan dan 91 telah disahkan sebagai dimusnahkan (68) atau diubah untuk penggunaan sipil (23).