Solusi dua negara
Pada 29 November 2012, Majelis Umum PBB mengakui Palestina sebagai "negara pengamat non-anggota" dengan suara 138-9 dan 46 abstain. Keesokan harinya, PM Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan akan membangun 3000 rumah baru di atas tanah sebelah timur di Yerusalem Timur, di daerah yang mereka sebut "E-1". langkah itu segera dikritik oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, dengan duta besar Israel menjadi dipanggil untuk
bertemu dengan perwakilan pemerintah Britania Raya, Perancis dan Jerman, dan lainnya. Keputusan Israel untuk membangun rumah disebut oleh pemerintahan Obama sebagai "kontraproduktif", sementara Australia mengatakan bahwa rencana pembangunan "mengancam viabilitas dari solusi dua negara". Hal ini karena mereka mengklaim usulan permukiman E-1 akan membagi wilayah yang berada di bawah kendali Otoritas Nasional Palestina menjadi
dua, dan wilayah Otoritas tidak akan bisa mencapai Sungai Yordan dan Laut Mati secara langsung dan harus melewati wilayah Israel.
Resolusi PBB menegaskan tidak sahnya pemukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Beberapa usulan ditawarkan untuk kompensasi pemukim yang rumahnya ditinggalkan, seperti yang terjadi setelah Israel menarik permukiman dari Gaza pada tahun 2005 dan dari Semenanjung Sinai pada tahun 1982.
Banyak warga Palestina dan Israel, serta Liga Arab, telah menyatakan bahwa mereka akan menerima solusi dua negara berdasarkan Perjanjian Gencatan Senjata 1949, atau lebih sering disebut "perbatasan 1967". Pada tahun 2002, jajak pendapat yang dilakukan oleh PIPA menunujukkan 72% responden Palestina dan Israel mendukung penyelesaian masalah berdasarkan perbatasan 1967 asalkan masing-masing pihak dapat memastikan bahwa pihak
lain akan bersikap kooperatif dalam membuat konsesi yang diperlukan untuk suatu penyelesaian. Jajak pendapat Gallup pada tahun 2013 menunjukkan 70% warga Palestina di tepi Barat dan 48% warga Palestina di Jalur Gaza, serta 52% warga Israel mendukung "Negara Palestina yang merdeka hidup berdampingan dengan Israel".
Dukungan untuk solusi dua negara akan berbeda-beda tergantung kata-kata yang terdapat pada pertanyaan. Beberapa jurnalis Israel menunjukkan bahwa Palestina tidak siap untuk menerima sebuah Negara Yahudi. Menurut suatu jajak pendapat, " kurang dari 2 dari 10 orang-orang Arab, baik Palestina dan negara lain, yakin pada hak Israel untuk ada sebagai bangsa dengan mayoritas Yahudi." Pada jajak
pendapat lain, yang diadakan oleh Departemen Luar Negeri AS, menunjukkan bahwa 78% warga Palestina dan 74% warga Israel meyakini kesepakatan damai yang akan menjadikan kedua negara hidup berdampingan sebagai tetangga yang baik sebagai hal yang penting atau diinginkan.
Dalam sebuah jajak pendapat pada tahun 2007, 72% responden Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza menyetujui solusi satu negara atau dua negara; 46% memilih solusi dua-negara, dan 26% memilih solusi satu negara. Dukungan solusi tersebut lebih rendah di kalangan muda Palestina, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice menyatakan: "Semakin banyak warga Palestina yang membahas tentang solusi
dua-negara adalah warga di usia saya." Sebuah survei yang dilakukan sebelum pecahnya pertempuran di 2014 oleh "Washington Institute for Near East Policy" menunjukkan 60% warga Palestina menganggap tujuan dari gerakan nasional harus "bekerja mengklaim kembali semua sejarah Palestina dari sungai hingga laut" dibandingkan dengan hanya 27% yang mendukung gagasan bahwa mereka harus bekerja "untuk
mengakhiri pendudukan di Tepi Barat dan Gaza dan mencapai solusi dua negara." WINEP mengatakan bahwa "ini adalah temuan baru jika dibandingkan dengan pertanyaan yang serupa (namun tak sama) yang diajukan terdahulu, ketika dukungan untuk solusi dua negara biasanya berkisar antara 40-55 persen".
Solusi dua negara juga didukung dalam jajak pendapat di Israel jajak pendapat meskipun terjadi penurunan dukungan dari waktu ke waktu. Jajak pendapat Haaretz pada tahun 2014 menanyakan "Dengan mempertimbangkan kerangka kerja dalam sebuah kesepakatan, dengan sebagian besar pemukim dikuasai Israel, Yerusalem akan dibagi, pengungsi tidak kembali ke Israel, dan akan ada keamanan yang ketat, apakah anda akan mendukung perjanjian ini?", hanya 35% dari Israel mengatakan setuju.
Solusi lain adalah solusi satu negara yang berupa negara federal atau kesatuan, dan Rencana Allon, yang juga dikenal sebagai "solusi tanpa negara."
Solusi tiga negara diusulkan sebagai alternatif lain. "The New York Times" memberitakan bahwa Mesir dan Yordania berniat untuk mengambil alih Gaza dan Tepi Barat. Dampaknya, Gaza akan dikuasai Mesir, dan Tepi Barat dikuasai Yordania.
Sejumlah usulan mengenai pemberian kewarganegaraan Palestina atau izin tinggal untuk warga Yahudi dengan timbal balik Israel menyingkirkan instalasi militer dari Tepi Barat telah diajukan oleh berbagai tokoh seperti Yasir Arafat dan Ahmed Qurei.
Menteri Israel Moshe Ya'alon mengatakan di bulan April 2010 bahwa "sama seperti orang Arab yang tinggal di Israel, maka seharusnya orang Yahudi dapat tinggal di Palestina."... "Jika kita berbicara tentang perdamaian, mengapa [Palestina] bersikukuh agar wilayah yang mereka terima akan dibersihkan dari orang-orang Yahudi?".