Aborsi dan Gereja Katolik
Menggunakan Prinsip Totalitas (pengangkatan suatu bagian patologis untuk mempertahankan kehidupan orang tersebut) dan Doktrin Efek Ganda Thomistik, satu-satunya tindakan moral dalam suatu kehamilan ektopik dimana kehidupan seorang wanita terancam secara langsung adalah pengangkatan tuba falopi yang berisi embrio manusia atau salpingektomi. Kematian embrio manusia tidak diharapkan, meski tidak dapat dihindari.
Penggunaan metotreksat dan salpingektomi masih menjadi kontroversi dalam kalangan medis Katolik, dan Gereja belum mengambil suatu sikap resmi atas tindakan-tindakan itu. Asosiasi Kesehatan Katolik di Amerika Serikat, yang mengeluarkan pedoman bagi semua sistem kesehatan dan rumah sakit Katolik di sana, mengizinkan penggunaan kedua prosedur itu. Argumen yang
menyatakan kalau metode-metode tersebut merupakan suatu aborsi tidak langsung berputar di sekitar gagasan bahwa pengangkatan tuba falopi ataupun, dalam kasus metotreksat, penghancuran secara kimiawi sel-sel trofoblas (sel-sel yang berkembang untuk membentuk plasenta), bukan merupakan suatu tindakan langsung pada embrio yang sedang berkembang. Namun, para dokter dan
rumah sakit individu dapat memilih untuk melarang prosedur-prosedur tersebut jika secara pribadi mereka merasa tindakan-tindakan tersebut sebagai suatu aborsi langsung. Walaupun belum ada suatu pernyataan resmi dari Gereja mengenai perlakuan-perlakuan tersebut, dalam suatu survei pada tahun 2012 atas 1800 dokter Obsgin yang bekerja di rumah sakit keagamaan,
hanya 2.9% responden yang dilaporkan merasa dibatasi atau dipaksa oleh pemberi kerja mereka dalam menentukan suatu opsi perawatan, menunjukkan bahwa pada praktiknya, para dokter dan institusi kesehatan umumnya memilih untuk menangani kehamilan ektopik.
Gereja memandang bahwa penghancuran embrio sama dengan aborsi, dan dengan demikian menentang penelitian sel punca embrionik. Ensiklik kepausan "Humanae vitae" menyatakan bahwa, "Kita wajib sekali lagi menyatakan bahwa penghentian secara langsung proses generatif telah dimulai dan, di atas segalanya, semua aborsi langsung, sekalipun untuk alasan-alasan terapeutik, harus sama sekali ditolak sebagai cara yang sah untuk mengatur jumlah anak."
Umat Katolik yang merampungkan suatu aborsi terkena ekskomunikasi secara otomatis dan langsung ("latae sententiae"). Itu berarti bahwa ekskomunikasi tersebut tidak perlu dinyatakan atau dijatuhkan seperti halnya penalti "ferendae sententiae" ("masih harus diputuskan"); namun, sebagaimana ditetapkan dengan jelas oleh hukum kanon, ekskomunikasi terjadi "ipso
facto" (oleh kenyataan itu sendiri) ketika suatu delik atau "tindak pidana" dilakukan (suatu penalti "latae sententiae"). Hukum kanon menyatakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu "pelaku pelanggaran tidak terkena penalti "latae sententiae"", dan sebagai gantinya akan diberikan suatu penitensi atau silih; di antara 10 kondisi yang tercantum
dalam hukum kanon terdapat klausul delik yang dilakukan oleh orang yang belum berusia 16 tahun, orang yang bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak mengetahui adanya penalti tersebut, dan "orang yang terpaksa bertindak karena ketakutan berat, kendati hanya relatif berat, ataupun karena kebutuhan mendesak atau kesusahan berat".
Menurut suatu memorandum tahun 2004 oleh Kardinal Joseph Ratzinger, para politisi Katolik yang aktif mengampanyekan dan memberikan suara demi hukum-hukum aborsi permisif perlu diberitahu oleh imam mereka mengenai ajaran Gereja, serta diperingatkan agar menahan diri untuk tidak menerima Komuni Kudus atau menempuh risiko ditolak hingga mereka mengakhiri kegiatan tersebut. Posisi ini didasarkan pada Kanon 915
dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 dan juga didukung, atas nama pribadi, oleh Kardinal Raymond Leo Burke, Prefek Signatura Apostolik, otoritas yudisial tertinggi dalam Gereja Katolik setelah Sri Paus.
Terlepas dari indikasi dalam hukum kanon bahwa ekskomunikasi otomatis tidak berlaku pada wanita yang melakukan aborsi karena rasa takut yang berat atau karena kesusahan berat, Gereja Katolik, di luar pembedaan tersebut, menjamin dimungkinkannya pengampunan bagi para wanita yang telah melakukan aborsi. Paus Yohanes Paulus II menuliskan: Dalam kesempatan Yubileum Luar Biasa
Kerahiman pada tahun 2015, Paus Fransiskus mengumumkan bahwa semua imam (selama tahun Yubileumyang berakhir pada tanggal 20 November 2016), melalui Sakramen Tobat, diizinkan untuk melepaskan sanksi ekskomunikasi atas tindakan aborsi, yang sebelumnya wewenang itu hanya dikhususkan bagi para uskup dan imam tertentu yang diberi mandat tersebut oleh uskupnya. Kebijakan ini dijadikan
permanen melalui sebuah surat apostolik berjudul "Misericordia et misera" (Kerahiman dan Penderitaan), yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2016.
Gereja mengajarkan bahwa "kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahannya. Sejak saat pertama keberadaannya, seorang manusia insani harus diakui hak-haknya sebagai seorang pribadi, di antaranya adalah hak untuk hidup yang tidak dapat diganggu gugat yang dimiliki oleh setiap makhluk tak bersalah."
Sejak abad pertama, Gereja telah menegaskan bahwa setiap aborsi langsung adalah kejahatan moral, suatu ajaran yang Katekismus Gereja Katolik nyatakan "belum berubah dan tetap tidak dapat berubah".
Gereja mengajarkan bahwa hak yang tidak dapat dicabut atas kehidupan, yang dimiliki setiap individu manusia yang tak bersalah, merupakan suatu elemen pokok dalam masyarakat sipil dan perundang-undangannya. Dengan kata lain, masyarakat terikat pada kewajiban untuk secara hukum melindungi kehidupan mereka yang belum terlahir.
Karena Gereja Katolik memandang aborsi langsung adalah sama sekali salah, maka Gereja Katolik merasa wajib untuk mengurangi penerimaannya oleh masyarakat dan dalam undang-undang sipil. Meski umat Katolik dilarang mendukung aborsi langsung dalam bidang apapun, menurut Frank K. Flinn, diakui juga bahwa umat Katolik dapat menerima kompromi-kompromi yang, ketika membiarkan terjadinya
aborsi langsung, menurunkan prevalensi dengan cara-cara seperti melarang beberapa bentuknya atau menetapkan berbagai solusi terhadap kondisi-kondisi yang menimbulkan peningkatan prevalensi. Flinn mengatakan bahwa dukungan dapat diberikan kepada suatu platform politik yang mengandung sebuah klausul yang berpihak pada aborsi tetapi juga berisi unsur-unsur yang secara aktual mengurangi jumlah aborsi, daripada suatu platform anti-aborsi yang mengarah pada peningkatan jumlahnya.
Pada tahun 2004, Joseph Kardinal Ratzinger, Prefek Kongregasi Ajaran Iman, menyatakan: "Seorang Katolik bersalah saat bekerja sama secara formal dalam kejahatan, dan sangat tidak layak hadir untuk menerima Komuni Kudus, apabila ia dengan sengaja memilih seorang kandidat justru karena sikap permisif sang kandidat dalam hal aborsi dan/atau eutanasia. Ketika seorang Katolik tidak
menyetujui sikap kandidat yang mendukung aborsi dan/atau eutanasia, tetapi memilih kandidat itu karena alasan-alasan lain, maka hal itu dianggap kerja sama material yang tak terkait, yang dapat diperkenankan dengan adanya alasan-alasan proporsional."
Terdapat kontroversi seputar perlakuan terhadap para politisi Katolik yang mendukung legalisasi aborsi. Dalam kebanyakan kasus, para pejabat Gereja mengancam untuk tidak memberikan Komuni Kudus kepada politisi-politisi tersebut. Pastor Richard John Neuhaus termasuk salah seorang pendukung utama tindakan itu. Dalam beberapa kasus, mereka menyatakan bahwa para politisi tersebut seharusnya menahan diri untuk tidak
menerima komuni; dalam kasus yang lain, kemungkinan dijatuhkannya ekskomunikasi pernah dikemukakan.