Shinto negara
Ideologi Shinto negara timbul pada permulaan era Meiji, setelah para pejabat pemerintah menolak kebebasan beragama dalam Konstitusi Meiji. Para cendekiawan kekaisaran meyakini bahwa Shinto merefleksikan fakta sejarah dari asal usul keilahian Kaisar ketimbang keyakinan agama, dan berpendapat bahwa ini harus meraih hubungan yang diutamakan dengan negara Jepang. Pemerintah berpendapat bahwa Shinto
adalah sebuah tradisi moral non-relijius dan praktik patriotik. Meskipun upaya-upaya era Meiji awal untuk menyatukan Shinto dan negara mengalami kegagalan, konsep non-relijius dari ideologi Shinto dimasukkan ke dalam birokrasi negara. Kuil-kuil didefinisikan sebagai patriotik, bukan agama, institusi yang memegang keperluan negara seperti menghormati korban tewas pada masa perang.
Negara tersebut juga mengintegrasikan kuil-kuil lokal ke dalam fungsi politik, terkadang menimbulkan penentangan dan penarikan lokal. Dengan sedikit kuil yang didanai oleh negara, nyaris 80000 kuil ditutup atau digabung dengan wilayah tetangga. Beberapa kuil dan organisasi kuil mulai secara sendiri-sendiri mendorong pengarahan negara, tanpa pendanaan. Pada 1940, para pendeta Shinto mengalami
penganiayaan karena menampilkan upacara keagamaan Shinto tradisional. Kekaisaran Jepang tak menggambarkan perbedaan antara ideologi Shinto dan Shinto tradisional.
Para pemimpin militer AS memperkenalkan istilah "Shinto negara" untuk membedakan ideologi negara tersebut dari praktek-praktek Shinto tradisional dalam Pengarahan Shinto tahun 1945. Dekrit tersebut menganggap Shinto sebagai agama, dan melarang pemakaian ideologi lebih lanjut dari Shinto oleh negara. Kontroversi masih terjadi mengenai pemakaian simbol-simbol Shinto dalam fungsi-fungsi negara.
Shinto adalah perpaduan praktek foklor Jepang asli, kebiasaan istana, dan pemujaan roh yang bermula dari setidaknya 600 Masehi. Keyakinan tersebut disatukan sebagai "Shinto" pada era Meiji (1868-1912), meskipun mula-mula menyebut istilah tersebut pada abad kedelapan. Shinto tak memiliki doktrin atau pendiri, namun tergambar dari serangkaian mitos penciptaan yang dikisahkan dalam kitab-kitab seperti Kojiki.
"Pengarahan Shinto" tahun 1945 dari Markas Besar Umum Amerika Serikat memperkenalkan sebutan "Shinto negara" saat mereka mulai memerintah Jepang setelah perang dunia kedua. Pengarahan Shinto, (nama resmi "Peniadaan Pensponsoran, Dukungan, Perpetuasi, Kontrol dan Desminasi Shinto negara") mendefinisikan Shinto negara sebagai "cabang Shinto ("Kokka Shinto" atau "Jinja Shinto") yang, menurut
undang-undang resmi pemerintah Jepang, dibedakan dari agama Sekte Shinto ("Shuha Shinto" atau "Kyoha Shinto") dan diklasifikasikan menjadi kultus nasional non-relijius."
Istilah "Shinto negara" kemudian dipakai untuk mengkategorisasikan dan meniadakan praktek-praktek Kekaisaran Jepang yang berkaitan dengan Shinto untuk mendukung ideologi nasionalistik. Dengan menolak untuk melarang praktek-praktek Shinto sekaligus, konstitusi pasca-perang Jepang kemudian dapat memberikan Kebebasan Beragama penuh.
Definisi Shinto negara mengharuskan pembedaan dari istilah "Shinto," yang merupakan satu aspek dari serangkaian simbol nasionalis yang terintegrasi dalam ideologi Shinto negara. Meskipun beberapa cendekiawan seperti Woodard dan Holtom, dan Pengarahan Shinto itu sendiri memakai istilah "Kuil Shinto" dan "Shinto negara" secara bergantian, kebanyakan cendekiawan kontemporer memakai istilah "Kuil Shinto" untuk
merujuk kepada mayoritas kuil Shinto yang berada di luar pengaruh Shinto negara, meninggalkan "Shinto negara" untuk merujuk kepada kuil dan praktek yang ditujukan untuk merefleksikan ideologi negara.
Secara umum, Shinto negara merujuk kepada pemakaian praktek Shinto yang terinkorporasi dalam ideologi nasional pada zaman Meiji yang bermula pada 1868. Ini seringkali dideskripsikan sebagai ideologi atau praktek yang terinspirasi Shinto dan didukung negara yang bertujuan untuk menginspirasi integrasi, persatuan, dan loyalitas nasional. Shinto negara juga dimengerti untuk merujuk kepada ritual dan ideologi
negara dari pemujaan kaisar, yang tak menjadi tujuan tradisional dari Shinto- dari 124 kaisar Jepang, hanya 20 yang memiliki kuil terdedikasi.
"Shinto negara" bukanlah perancangan resmi untuk praktek atau keyakinan apapun di Kekaisaran Jepang pada masa tersebut. Sebagai gantinya, ini berkembang pada akhir perang untuk mendeskripsikan perpaduan dukungan negara untuk kegiatan kuil non-relijius dan dukungan ideologi untuk kebijakan Kokutai dalam pendidikan, yang meliputi pelatihan seluruh pendeta kuil. Ini mengijinkan bentuk Shinto
relijius tradisional untuk merefleksikan posisi Shinto negara tanpa kontrol langsung dari negara. Kepastian apakah pemujaan Kaisar didukung oleh masyarakat masih belum jelas, meskipun para cendekiawan seperti Ashizu Uzuhiko, Sakamoto Koremaru, dan Nitta Hitoshi berpendapat bahwa pendanaan dan kontrol kuil-kuil oleh pemerintah tak pernah mendorong untuk membenarkan sebuah klaim untuk
keberadaan Shinto negara. Keberadaan dukungan masyarakat untuk tindakan-tindakan yang dikategorisasikan sebagai "Shinto negara" adalah bahan perdebatan.
Beberapa otoritas Shinto kontemporer menolak konsep Shinto negara, dan berniat untuk merestorasi unsur-unsur dari praktek tersebut, seperti menamakan periode-periode waktu berdasarkan pada Kaisar. Pandangan tersebut seringkali memandang "Shinto negara" secara murni sebagai penemuan "Pengarahan Shinto" dari Amerika Serikat.
Dalam esensi Barat-nya, praktek "keagamaan" belum diketahui di Jepang sebelum restorasi Meiji. "Agama" diartikan menjadi serangkaian kepercayaan tentang iman dan kehidupan setelah kematian, selain juga sangat diasosiasikan dengan kekuatan Barat. Restorasi Meiji menjadikan kembali Kaisar, seorang figur "keagamaan", sebagai kepala negara Jepang.
Kebebasan beragama awalnya merupakan tanggapan untuk tuntutan-tuntutan pemerintah Barat. Jepang mengijinkan para misionaris Kristen di bawah tekanan dari pemerintah-pemerintah Barat, meskipun memandang Kristen sebagai ancaman asing. Negara tersebut berniat untuk mendirikan penafsiran suprarelijius dari Shinto yang menginkorporasikan dan mempromosikan garis keilahian Kaisar. Dengan menjadikan Shinto
sebagai bentuk unik dari praktek budaya "suprarelijius", ini akan terhindari dari hukum-hukum Meiji yang melindungi kebebasan beragama.
Ideologi "Shinto negara" menganggap Shinto sebagai suatu hal yang tak sekadar agama, "sebuah penyatuan pemerintah dan ajaran... [yang] bukanlah sebuah agama." Alih-alih praktek agama, Shinto dimengerti sebagai bentuk pendidikan, yang "terdiri dari tradisi-tradisi wangsa kekaisaran, bermula pada zaman para dewa dan berlanjut sepanjang sejarah." Para cendekiawan
seperti Sakamoto Koremaru, berpendapat bahwa sistem "Shinto negara" hanya berdiri antara 1900 dan 1945, selaras dengan pembentukan negara dari Biro Kuil-kuil. Biro tersebut membedakan Shinto dari agama-agama yang diurus oleh Biro Kuil dan Biara, yang menjadi Biro Agama. Dipisahkan melalui birokrasi negara tersebut, Shinto dibedakan dari kuil-kuil Buddha dan gereja-gereja Kristen, yang dirumuskan
sebagai agama. Ini menandai permulaan penyebutan resmi negara terhadap kuil-kuil Shinto sebagai "suprarelijius" atau "non-relijius".
Shinto negara tak dianggap sebagai "agama negara" pada era Meiji. Sebagai gantinya, Shinto negara dianggap merupakan penunjangan Shinto tradisional melalui dukungan keuangan negara untuk kuil-kuil yang bersekutu dalam hal ideologi.
Melalui inisiatif pendidikan dan hubungan keuangan khusus untuk kuil-kuil baru, Kekaisaran Jepang mendorong kemajuan praktek Shinto sebagai tradisi moral patriotik. Dari awal era Meiji, asal usul keilahian dari Kaisar adalah posisi resmi dari negara tersebut, dan diajarkan di ruang-ruang kelas tak sebagai mitos, namun sebagai fakta sejarah. Para pendeta Shinto diundang