Hak properti wanita
wanita meninggal sebelum pelaksanaan pernikahan atau sebelum mencapai usia 16 tahun. Harta istri ("jointure") diberikan kepada wanita/istri untuk kasus-kasus tersebut, sebagai langkah pengamanan bagi wanita. Hal ini juga menggambarkan dimana hukum umum menjadi tidak berlaku karena harta istri ("jointure") sangat bergantung erat pada hukum gereja.
Cara kedua keluar dari pembatasan "couverture" (kedudukan wanita bersuami) ialah melalui bentuk kontrak pernikahan yang disebut dengan "separate estate" (lahan terpisah). Kontrak pernikahan ini memungkinkan wanita memiliki sepenuhnya tanah selama masa pernikahan. Hal ini berarti bahwa pengantin wanita menjaga sepenuhnya hak atas pemilikan properti tanah yang dimilikinya selama
pernikahan (tanah tidak menjadi milik suami setelah pernikahan). Gagasan ini serupa dengan perjanjian moderen sebelum masa pernikahan ("pre-nuptial"), diakibatkan karena berakhirnya pernikahan oleh perceraian ataupun kematian, wanita dapat menjaga properti mahar tertentu dan juga harta istri ("jointure"). Namun demikian, bentuk kontrak pernikahan ini hanya digunakan oleh anggota masyarakat yang paling kaya untuk
melindungi kekayaan keluarga, dan lahan terpisah ("separate estate") ini termasuk salah satu di antara hal yang paling sulit untuk mendapat pembelaan secara hukum karena hanya berlaku berdasarkan hukum kewajaran ("law of equity").
"Equity" (hak menurut keadilan) merupakan bentuk hukum yang cenderung berpihak pada hak-hak properti wanita. Pengadilan "equity", tidak seperti pengadilan hukum pada umumnya, memandang tidak hanya pada benda-benda seperti akta, naskah resmi, dan berkas-berkas bukti hukum dalam sebuah kasus, tetapi juga mempertimbangkan
keadaan dan penyebab yang meliputi serta mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Di bawah "equity", seorang wanita dapat menuntut anak laki-laki mereka sendiri, laki-laki lain, bahkan suami mereka. Sebagai contoh, apabila seorang janda hendak menuntut anak laki-lakinya untuk sebagian tanah yang menjadi warisan anak laki-lakinya tersebut, pengadilan
hukum umum akan melihat kontrak pernikahan asli janda tersebut untuk memastikan ia memenuhi syarat yang memenuhi bagiannya dalam perjanjian. Pengadilan kemudian akan melihat pula berkas-berkas yang relevan dengan tanah tersebut, misalnya keinginan ayah dari wanita tersebut atau naskah resmi. Berdasarkan perihal dokumen tersebut, pengadilan akan membuat
keputusan. Namun disebabkan karena sulitnya bagi wanita untuk membuktikan secara hukum atas tanah melalui keinginan seseorang ataupun melalui berkas resmi, pengadilan hukum umum lebih cenderung berpihak dan mendukung hak properti bagi pria. Pengadilan "equity", pada sisi lain, melihat tidak hanya pada ketersediaan dokumen-dokumen, tetapi juga pada
penjelasan wanita mengapa ia tidak memiliki berkas resmi atau dokumen lainnya, serta argumen mengapa ia pantas mendapatkan tanah yang bersangkutan. Hukum "equity" biasanya dipergunakan oleh wanita janda untuk melindungi harta istri ("jointure"), lahan terpisah ("separate estate"), atau properti lain yang secara hukum dapat menjadi milik mereka.
Sebuah contoh tepat penggunaan lahan terpisah ("separate estate") ialah kasus Margaret, "Countess of Bath" (istri bangsawan dari Bath). Seorang janda kaya raya yang mensyaratkan suami ketiganya untuk menandatangani kontrak pernikahan yang mengizinkan dirinya mengendalikan secara penuh properti bergerak yang dimilikinya. Kontrak pernikahan tersebut termasuk inventaris properti yang dimilikinya, dan di
dalamnya disebutkan pula bahwa ia diizinkan membuang, menambah, atau menjual properti yang ia miliki sejauh ia melihat hal-hal tersebut sesuai untuk dilakukan, di samping memuat sebuah klausa yang menyatakan bahwa suaminya akan menebus/mengganti rugi atas kerusakan atau yang menyebabkan berkurangnya properti yang ia miliki akibat perbuatan suaminya
tersebut. Setelah kematian suaminya, semua properti yang semula dimilikinya akan tetap menjadi miliknya, dan apabila ia yang terlebih dahulu mati, ia memiliki kuasa untuk mewariskan properti yang dimilikinya sebagaimana ia kehendaki. Untuk memberi pengaruh hukum di bawah hukum umum, "Lady Bath" (Nyonya Bath) itu membuat dokumennya ditandatangani
oleh kedua menantu laki-lakinya, yang memberikannya kekuatan untuk melakukan penuntutan atas nama dan kepentingannya. Nyonya Bath merupakan contoh cemerlang kemampuan wanita menyiasati hukum umum menggunakan lahan terpisah ("separate estate") di bawah hukum kewajaran ("equity") untuk melindungi hak propertinya. Kasus Nyonya Bath juga mengilustrasikan bahwa pernikahan tidak
sedemikian mengikat/membatasi sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum umum. Bentuk paling umum dari kontrak pernikahan cenderung dibuat berdasarkan perlindungan atas hak-hak properti istri, dan menjaga hak-hak istri untuk membuat keputusan mengenai mahar anak perempuan dan yang terkait dengan pernikahan, dimana hal-hal tersebut tidak diizinkan di bawah naungan hukum umum.
Selain kasus Nyonya Bath, terdapat pula beberapa di antara pria dari golongan bangsawan/aristokrat yang mempercayakan kepada istri mereka tanggung jawab tidak hanya mengatur rumah tangga, tetapi juga dalam mengelola properti. Beberapa dari pria-pria tersebut sedemikian mempercayai kemampuan istri mereka dalam mengelola lahan sehingga menjadikan istri mereka sebagai pelaksana
utama properti setelah mereka mati. Pria-pria tersebut seringkali membatasi kekuasaan pelaksana pembantu dalam memberikan nasihat finansial kepada para janda mereka. Beberapa contoh mengenai hal ini ditemukan dalam kasus permintaan Tuan Thomas Arundell, Tuan John Danvers, dan Tuan Phillip Champernon. Tuan Arundell memberikan kepada istrinya kuasa untuk menambah dan mengurangi
permintaan/keinginan yang dibuat oleh Tuan Arundell, pada setiap saat, sejauh hal tersebut merupakan hal terbaik yang dapat dipikirkan oleh istrinya yang telah menjadi janda itu. Tuan Danver dan Tuan Champernon keduanya memerintahkan kepada pelaksana pembantu agar tidak ikut campur dalam administrasi lahan mereka, kecuali istri mereka mati sebelum permintaan
mereka dilaksanakan. Janda-janda yang mendapat kepercayaan penuh dari suami mereka yang telah meninggal, yang oleh hukum umum seharusnya tidak diperkenankan mengatur atau memiliki kendali apapun atas properti suami mereka, tidak hanya menerima harta istri ("jointure"), tetapi juga memiliki kendali penuh atas lahan. Selain mewarisi kendali atas lahan suami mereka, beberapa di
antara janda itu ada pula yang semakin bertambah kaya setelah kematiannya masing-masing suami mereka dan meninggalkan kepada mereka lahan yang luas. Dalam kasus Nyonya Bath, ia menikah tiga kali, dan tiap-tiap kematian suaminya ia menjadi pelaksana penuh properti atas permintaan suami-suaminya tersebut. Dengan demikian, dengan memiliki tiga lahan pemilikan, Nyonya Bath merupakan pasangan pernikahan yang sangat menarik.
Setelah kematian suami, seorang wanita menemukan diri mereka berada dalam posisi yang tidak biasa (bagi mereka) di tengah masyarakat. Oleh sebab dalam pandangan masyarakat, wanita janda memiliki pembawaan jahat dan sangat membutuhkan kepemimpinan seorang pria, wanita tersebut memberikan sebuah kasus yang menarik. Terdapat beberapa orang istri yang telah berada di bawah kepemimpinan
pria/suami mereka selama durasi "couverture" (kedudukan wanita bersuami), namun kemudian tidak lagi memiliki seorang pemimpin pria. Apabila wanita janda itu sudah tua, maka ayah wanita janda tersebut kemungkinan besarnya telah meninggal dunia. Hukum umum menyatakan bahwa sekurangnya sepertiga lahan milik suaminya atau harta istri ("jointure") miliknya