Kutukan sumber daya
Di negara kaya sumber daya alam, mudah sekali memanfaatkan kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya alam kepada konstituen favoritnya ketimbang kebijakan ekonomi yang berorientasikan pembangunan. Arus uang yang begitu besar dari sumber daya alam membantu korupsi politik berkembang. Pemerintah merasa tidak perlu membangun infrastruktur institusional untuk mengatur dan membebankan pajak
bagi ekonomi produktif di luar sektor SDA, sehingga ekonomi nasional tidak maju-maju. Keberadaan surga pajak luar negeri membuka lebar kesempatan bagi politikus korup untuk menyembunyikan kekayaan mereka.
Banyak aktivitas ekstraktif bersifat ilegal dan didorong oleh perusahaan-perusahaan multinasional korup bekerja sama dengan pemerintah. Keluhan yang disampaikan penduduk pribumi biasanya diabaikan. Ed Ayres dari Worldwatch Institute melaporkan banyak aktivitas kolusi yang terjadi di seluruh dunia.
Laporan United States Senate Foreign Relations Committee berjudul "Petroleum and Poverty Paradox" menyatakan bahwa, "terlalu sering uang minyak yang seharusnya disalurkan untuk orang miskin malah berakhir di kantong orang-orang kaya atau dihabiskan untuk istana besar dan proyek raksasa, bukannya diinvestasikan secara produktif".
Untuk melawan korupsi pendapatan sumber daya, laporan Center for Global Development tahun 2012 mengusulkan distribusi pendapatan secara langsung. Rencananya, pemerintah akan mentransfer sebagian atau seluruh pendapatan ekstraksi sumber daya alam kepada rakyat dalam bentuk pembayaran universal, transparan, dan rutin. Karena uang diletakkan di tangan rakyat, negara akan memperlakukannya sebagai pendapatan normal dan membebankan pajak
sesuai hukum-sehingga memaksa negara memungut pajak dan membuat publik menuntut pemerintah transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan sumber daya alam dan penyalurannya pada pelayanan publik.
Di beberapa negara miskin, industri SDA biasanya membayar gaji lebih tinggi daripada sektor ekonomi lainnya. Hal ini cenderung berhasil menarik bakat-bakat terbaik dari sektor swasta dan pemerintah yang ujung-ujungnya menghancurkan sektor-sektor tersebut akibat kekurangan karyawan berbakat. Dampak lain yang mungkin muncul dari kutukan SDA ini adalah banjirnya modal manusia. Negara-negara
yang bergantung pada ekspor SDA cenderung mengabaikan pendidikan karena mereka menganggap hal itu tidak diperlukan dalam waktu dekat. Negara-negara miskin SDA seperti Singapura, Taiwan, atau Korea Selatan, kebalikannya, menghabiskan anggaran untuk pendidikan dalam jumlah besar dan hal ini turut menyumbang kesuksesan ekonominya (lihat Macan Asia Timur). Ada juga peneliti yang
mempermasalahkan teori ini. Mereka berpendapat bahwa SDA mudah sekali menciptakan rente berpajak yang lebih sering berujung pada penambahan anggaran pendidikan.
Sebuah studi tahun 2008 berpendapat bahwa kutukan ini hilang jika tidak melihat kepentingan ekspor SDA secara relatif, melainkan keberlimpahan relatif SDA di lapangan. Menggunakan variabel tersebut dalam perbandingannya, penelitian ini membuktikan bahwa kekayaan sumber daya di lapangan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkurangnya konflik bersenjata.
Ketergantungan tinggi terhadap ekspor SDA yang berkorelasi dengan kebijakan buruk dan dampaknya tidak diakibatkan oleh tingginya ekspor SDA. Penyebabnya muncul secara terbalik: konflik dan kebijakan buruk menciptakan ketergantungan tinggi terhadap ekspor sumber daya alam. Ketika kekacauan dan kebijakan ekonomi suatu negara membuat investor asing takut dan pengusaha lokal
mencari peruntungan di luar negeri, ekonomi dalam negeri akan kacau. Pabrik bisa saja tutup dan perusahaannya pindah ke luar negeri, tetapi minyak bumi dan logam mulia tetap dieksploitasi. Ekstraksi sumber daya alam menjadi "sektor tetap" yang masih berfunsi setelah industri-industri lain terhambat.
Karya tulis tahun 2010 yang mempelajari hubungan jangka panjang antara ketergantungan SDA dan jenis rezim di seluruh dunia sejak 1800 sampai 2006 menunjukkan bahwa peningkatan ketergantungan SDA tidak menciptakan pemerintahan yang otoriter. Peneliti menemukan bukti bahwa peningkatan ketergantungan SDA justru mempromosikan demokratisasi ekonomi. Mereka juga memaparkan bukti
kualitatif tentang fakta ini di beberapa negara dalam artikel yang lain, serta bukti bahwa tidak ada hubungan antara ketergantungan SDA dan otoritarianisme di Amerika Latin.
Studi tahun 2011 berpendapat bahwa asumsi sebelumnya yang menyatakan keberlimpahan minyak adalah kutukan didasarkan pada metodologi yang gagal mempertimbangkan perbedaan lintas negara dan ketergantungan akibat benturan global, seperti perubahan teknologi dan harga minyak. Para peneliti mempelajari data dari Bank Dunia sejak 1980 sampai 2006 untuk 53 negara yang mencakup 85% PDB dunia dan 81%
cadangan minyak dunia. Mereka menemukan bahwa keberlimpahan minyak memengaruhi pertumbuhan jangka pendek dan tingkat pendapatan jangka panjang secara positif. Dalam tulisan lain, menggunakan data 118 negara pada rentang waktu 1970-2007, mereka menunjukkan bahwa volatilitas harga komoditaslah yang menciptakan paradoks kutukan sumber daya, bukan keberlimpahan.