Insiden pemberian kartu kuning kepada Joko Widodo
Pada 2 Februari 2018, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Zaadit Taqwa memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo yang berpidato pada acara Ulang Tahun UI dan peresmian Forum Kebangsaan UI di Balairung UI Depok.
Memperingati peringatan ulang tahun ke-68 Universitas Indonesia, Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara dies natalis dan peresmian Forum Kebangsaan UI di Balairung UI Depok. Pada saat yang sama, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Zaadit Taqwa berdiri, meniup peluit ketika hadirin bertepuk tangan, dan memberikan kartu kuning dari buku paduan suara
ketika hadirin berhenti bertepuk tangan.[note 1] Karena demikian, Pasukan Pengamanan Presiden mendorong dan mengamankan Zaadit saat itu juga dan dimintai keterangan oleh satuan pengamanan lingkungan kampus dan polisi. Motivasi Zaadit untuk memberikan kartu kuning adalah kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Asmat,[note 2] usulan penjabat gubernur berasal dari perwira tinggi
tentara dan polisi yang dianggap Zaadit menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, dan rancangan aturan baru tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang sedang disusun dari Draf Permenristekdikti. Zaadit menyebut kartu kuning yang diberikannya merupakan bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di Indonesia sejak 4 tahun pemerintahan Joko. Zaadit juga menyebut sebelum melakukan
tindakan memberi kartu kuning, BEM UI sebelumnya sempat mengadakan demonstrasi di luar balairung; pada 2013, ratusan mahasiswa bersama pedagang menggelar demonstrasi menentang pembongkaran kios para pedagang di Stasiun Universitas Indonesia. Dalam wawancara dengan Beritagar, Zaadit menuturkan bahwa ide memberikan kartu kuning berasal dari teman-temannya sesama anggota BEM UI. Ide tersebut didukung oleh BEM UI dan FMIPA UI tempat Zaadit menimba ilmu.
Pada 25 Januari 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal polisi yaitu Mochamad Iriawan dan Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Keuda jenderal polisi ini diusulkan menjadi penjabat gubernur di dua provinsi tersebut karena Tjahjo menganggap Jawa Barat dan Sumatera Utara sebagai daerah rawan konflik pada Pemilu 2018. Tjahjo menggunakan Pasal 110 Ayat 10 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Permendagri No. 1 Tahun 2018 sebagai dasar dari usulannya.
Usulan ini mendapat tanggapan yang beragam dari pelbagai pihak. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa ia tidak menginginkan perwira aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi penjabat gubernur seperti halnya dua jenderal polisi yang ditunjuk Tjahjo. Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengaku akan tetap berpegang kepada UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengharuskan TNI
harus netral secara politik dan melarang prajurit terlibat dalam kegiatan politik praktis jika anggota TNI diusulkan menjadi penjabat gubernur. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Didik Mukrianto mendesak Tito dan Tjahjo mengevaluasi usulan ini karena dinilainya sangat berpotensi mengganggu demokrasi yang bersih dan adil sekaligus membuat aparat menjadi tidak netral dalam
mengawal dan menjaga pemilu. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah menilai usulan Tjahjo tidak menyalahi peraturan.
Pada awal Desember 2017, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir berencana menerbitkan Peraturan Menteri tentang Organisasi Mahasiswa. Rencana tersebut tertuang dalam sebuah berkas 14 halaman Microsoft PowerPoint yang ditampilkan dalam acara Workshop dan Malam Penganugerahan Bidang Kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan, Ditjen Belmawa pada 6 Desember 2017 di Jakarta oleh Arman Nefi. Dalam berkas tersebut,
disebutkan bahwa peraturan yang berlaku saat itu yaitu Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi sudah berusia hampir 20 tahun. Dalam pelaksanaannya, keputusan menteri tersebut tidak lagi dijadikan pedoman oleh mahasiswa dalam berorganisasi selama lebih dari sepuluh tahun terakhir dan juga beberapa pedoman
dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berencana untuk menerbitkan Peraturan Menteri tentang Organisasi Mahasiswa. Kemenristekdikti kemudian mengundang 30 perwakilan BEM seluruh Indonesia untuk memberi masukan terhadap draf tersebut pada 14-15 Desember di Bekasi, Jawa Barat, tetapi semuanya menolak mentah-mentah.
Rencana ini lantas mendapat tanggapan negatif dari banyak pihak, termasuk mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menolak rencana ini karena dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan pemikiran kritis mahasiswa sehingga campur tangan dari penyelenggara kampus semakin besar.
"Berkaitan dengan draf Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi Kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti telah menyerap aspirasi, masukan, dan evaluasi dari berbagai pihak melalui berbagai forum di antaranya adalah rembuk nasional pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan dan dengan pimpinan organisasi
kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi serta forum lainnya. Setelah menyerap informasi, masukan dan aspirasi dari berbagai pihak tersebut maka Direktorat Kemahasiswaan sejak tanggal 18 Desember 2017 telah menghentikan pembahasan rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi Kemahasiswaan tersebut dan mengembalikan pengaturan tentang organisasi kemahasiswaan dikembalikan kepada statuta perguruan tinggi
sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.-Pemberitahuan Pembahasan Peraturan Menteri Organisasi Mahasiswa, 6 Februari 2018."
Menanggapi insiden ini, warganet menggunakan tagar #KartuKuningJokowi dan #KartuKuningUntukJokowi. Tempo melaporkan pada 3 Februari tagar #KartuKuningJokowi dicuit sebanyak 8259 kali dan berdasarkan data yang dihimpun Spredfast sejak 2 hingga 4 Februari, sebanyak 30000 tagar #KartuKuningJokowi dan 3000 tagar #KartuKuningUntukJokowi digunakan dalam banyak status. Karena insiden ini, Zaadit mendapat tanggapan
yang beragam di media sosial. Salah satunya adalah dugaan hubungan tindakan Zaadit dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat sebuah status Twiter yang diunggah dirinya pada Maret 2014. Zaadit mengklarifikasi bahwa akun tersebut benar miliknya, tetapi sempat ditutup dan nama akunnya diubah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan status tersebut
murni tidak lebih dari kelakar dengan temannya. Zaadit juga membantah bahwa dirinya adalah kader PKS dan tindakannya murni inisiatifnya sebagai mahasiswa. Menanggapi kritikan ini, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menyebut semestinya warganet mengikuti sikap Joko saat dikritik Zaadit.
Sejumlah pihak menilai tindakan yang dilakukan Zaadit belum cukup dan memandang Joko pantas mendapat kartu merah. Di Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyebut ia memiliki kartu merah dan memberi kartu merah kepada Joko sesambil menyebut tindakan Zaadit merupakan komando untuk mengingatkan
pemerintah. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyindir pemerintahan Joko Widodo lewat statusnya di akun Twitter pribadinya. Sembari memuji tindakan Zaadit, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menyatakan Joko pantas diganjar kartu merah karena dinilai gagal menyejahterakan masyarakat Indonesia selama pemerintahan Joko. Amien mencontohkan proyek