Manajemen perikanan
Manajemen perikanan adalah ilmu perikanan yang mengedepankan ekstraksi sumber daya perikanan pada level yang berkelanjutan. Berdasarkan FAO, tidak ada definisi manajemen perikanan yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak. Namun FAO sendiri dalam tugas dan wewenangnya menggunakan istilah manajemen perikanan sebagai "proses terintegerasi dari pengumpulan informasi,
analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan formulasi serta implementasi, diikuti dengan penegakan hukum jika diperlukan, oleh lembaga yang berwenang di daerah tersebut untuk memastikan produksi sumber daya dan tujuan perikanan terus berlanjut".
Perikanan telah lama diatur secara eksplisit di berbagai tempat selama ratusan tahun. Seperti contoh masyarakat Maori di Selandia Baru telah melarang penangkapan ikan melebihi apa yang bisa dimakan dan memberikan kelebihannya sebagai persembahan bagi dewa laut Tangaroa. Pada abad 18 telah dimulai usaha untuk mengatur perikanan di Nord-Norge, utara Norwegia dan menghasilkan hukum
yang dikenal saat ini sebagai pembagian wilayah hak usaha ("territorial use right"). Lokasi perikanan dibagi berdasarkan area yang dekat dengan basis penangkapan ikan terdekat dan lalu dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dimana kapal diizinkan untuk menangkap ikan. Alokasi wilayah penangkapan ikan ditentukan oleh komite berwenang setempat, biasanya dikepalai oleh pemilik fasilitas di
daratan dimana nelayan harus menyewanya untuk melakukan kebutuhan perikanan seperti fasilitas pengeringan dan pembekuan ikan.
Manajemen perikanan berbasis lembaga pemerintahan merupakan ide yang tergolong baru, dikembangkan pertama kali di Eropa utara setelah "Konferensi Penangkapan ikan berlebih" diadakan di London tahun 1936. Karya Ray Beverton dan Sidney Holt mengenai dinamika perikanan komersial di Laut Utara menjadi dasar bagi skema manajemen perikanan pada tahun 1960an. Namun Beverton menganggap bahwa pakar biologi perikanan dan manajemen perikanan telah salah menginterpreasikan hasil karyanya.
Berdasarkan FAO, manajemen perikanan harus secara eksplisit dijadikan tujuan politis dengan prioritas yang transparan. Tujuan politis yang umum dieksploitasi dalam sumber daya perikanan mencakup:
Tujuan politis tersebut dapat menjadi bagian lemah dari manajemen perikanan karena beberapa poin dapat berlawanan satu sama lain.
Tjuan perikanan harus diekspresikan secara jelas dalam kerangka manajemen perikanan. Di banyak negara, manajemen perikanan dibuat berdasarkan perjanjian internasional, meski tidak mengikat, seperti Code of Conduct for Responsible Fisheries, yang disahkan pada pertemuan FAO pada tahun 1995. Prinsip pencegahan ("percautionary principle") yang tertulis di dalamnya mencakup peraturan yang mengatur angka pembiakan minimum, angka kematian maksimum, dan sebagainya.
Perjanjian internasional dibutuhkan dalam rangka mengatur penangkapan ikan di perairan internasional. Keinginan untuk perjanjian ini dan masalah kelautan lainnya mendorong terbentuknya tiga konferensi mengenai Hukum Kelautan, dan perjanjian yang disebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Konsep seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE) mengalokasikan kedaulatan tertentu dari suatu negara terhadap sumber daya
perikanan di zona tersebut. Perpotongan wilayah antar negara di perairan di area zona ekonomi eksklusif membutuhkan perjanjian antara pemerintah negara terkait.
Migrasi ikan yang terjadi dari satu wilayah ZEE ke wilayah ZEE yang lain juga merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan antara negara terkait.
Banyak negara yang telah membuat lembaga di pemerintahannya yang berwenang dalam urusan kelautan dan perikanan untuk mengendalikan penangkapan ikan di wilayah perairannya. Empat kategori manajemen umum berdasarkan input dan outputnya, secara langsung maupun tidak langsung, mencakup:
Sistem kuota penangkapan ikan adalah batas total tangkapan yang dialokasikan kepada nelayan dan industri penangkapan ikan. Mereka juga bisa membeli, menjual, dan mentransaksikan kuota di antara mereka sendiri. Studi menunjukan bahwa kuota penangkapan ikan mencegah jatuhnya industri perikanan dan mengembalikan dunia perikanan yang pernah mengalami kejatuhan.
Studi lainnya menunjukan bahwa sistem kuota ini memberikan dampak negatif secara sosial ekonomi terhadap nelayan kecil. Dampak negatif ini sebagian besar disebabkan oleh pemusatan kuota di tangan sebagian kecil pelaku usaha penangkapan ikan yang memiliki modal tinggi. Selain itu, pelaku penangkapan ikan yang sudah tidak aktif juga menjual kuotanya ke pihak yang mampu membeli dengan harga tinggi.
Buku Panduan Manajer Perikanan yang diterbitkan FAO tahun 2009 menunjukan bahwa pendekatan prinsip pencegahan perlu dilakukan ketika kelentingan ekosistem dan dampak manusia sulit diketahui kondisinya pada masa depan dan tidak mudah untuk membedakannya antara dampak manusia dan dampak alami." Prinsip pencegahan mengusulkan bahwa ketika suatu tindakan memiliki risiko untuk merusak, maka
seharusnya tidak dilakukan hingga studi ilmiah menunjukan bahwa tindakan tersebut terbukti aman. Dalam sejarah, manajer perikanan justru melakukan ini dalam hal yang sebaliknya, yaitu mencegah aktivitas perikanan ketika kerusakan telah terjadi. Prinsip pencegahan dalam dunia perikanan dalam sebuah studi menunjukkan bahwa stok ikan dan hasil perikanan bisa seimbang dengan prinsip manajemen yang lebih ketat.
Pada masa lalu, perubahan iklim telah mempengaruhi perikanan darat dan lepas pantai, dan perubahan tersebut kemungkinan besar akan terus berlanjut. Dari perspektif perikanan, faktor pengendali utama dari perubahan iklim mencakup peningkatan temperatur air, perubahan siklus hidrologi, perubahan fluks nutrisi, dan relokasi pembiakan dan habitat. Lebih jauh lagi, perubahan iklim dapat mengakibatkan perubahan genetika dan organisasi biologis di tingkat ekosiste, populasi, dan individu.
Dinamuka populasi perikanan menjelaskan pertumbuhan dan penurunan stok ikan dalam sepanjang kurun waktu tertentu, yang dikendalikan berdasarkan angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Ini adalah dasar pemahaman perubahan pola perikanan dan masalah yang ditimbulkan seperti kerusakan habitat hingga perencanaan laju pemanenan ikan yang optimal. Dinamika populasi perikanan telah digunakan secara
tradisional oleh ilmuwan perikanan untuk menentukan hasil perikanan yang berkelanjutan. Perhitungan dasar populasi dinamik yaitu:
dimana "N" adalah jumlah individu pada waktu 1, "N" adalah jumlah individu pada waktu 0, "B" adalah jumlah ikan yang lahir, "D" jumlah ikan yang mati, "I" jumlah ikan yang berimigrasi ke dalam populasi, dan "E" jumlah ikan yang beremigrasi ke luar populasi.
Perhatian diperlukan ketika mengaplikasikan dinamika populasi ikan yang real di dunia perikanan. Pada masa lalu, permodelan yang terlalu sederhana, seperti mengabaikan ukuran, usia, dan status reproduksi ikan, fokus pada permodelan satu spesies, mengabaikan hasil tangkapan sampingan, dan mengabaikan dampak kerusakan lingkungan telah mendorong terjadinya kejatuhan hasil tangkapan ikan.
Berdasarkan pakar ekologi kelautan Chris Frid, industri penangkapan ikan menyalahkan polusi dan pemanasan global sebagai penyebab dari rendahnya stok ikan sekarang. Penangkapan ikan berlebihan juga memiliki efek tersebut.
Praktik manajemen perikanan tradisional fokus pada penangkapan ikan yang tua dan membiarkan ikan muda. Hampir semua ikan laut menghasilkan telur dalam jumlah besar, dan diasumsikan bahwa ikan muda menghasilkan telur dan larva ikan lebih baik dari ikan tua.
Namun, penelitian pada tahun 2005 terhadap ikan dari genus Sebastes menunjukkan bahwa ikan tua lebih penting bagi ikan muda dalam mempertahankan stok ikan. Larva ikan yang dihasilkan dari ikan tua ini tumbuh lebih cepat dan lebih tahan kelaparan dibandingkan larva ikan yang dihasilkan ikan muda. Kegagalan dalam memahami peran ikan tua ini