Suku Moor
Suku Moor adalah sekelompok suku lokal yang bermukim di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Suku Moor. Mereka dahulu dikenal sebagai sekelompok suku yang berdiam diri di sebuah pulau yang bernama Pulau Moor. Di suatu malam, dua orang laki-laki Moor mendengar suara deru ombak yang amat kencang. Keduanya lalu memutuskan untuk mencari tahu sumber dari suara tersebut. Hingga
kemudian, mereka sampai di sebuah pesisir pantai. Cerita tersebut mereka sampaikan kepada kepala suku agar masyarakat Suku Moor berpindah tempat ke pesisir pantai tersebut. Hingga kemudian, mereka menetap di sana sampai hari ini. Kata "Moor" yang tersemat pada nama Suku Moor juga bermakna sebagai "Mora" yang berarti orang dari tengah pulau turun ke pesisir pantai.
Suku Moor secara umum membagi kelompoknya ke dalam delapan marga, yaitu Marga Tawaru, Marga Morare, Marga Sembor, Marga Sembiri, Marga Senandi, Marga Nisiro, Marga Kawaa, Marga Sawaki. Dari kedelapan marga tersebut, tidak terdapat perbedaan bahasa. Kedelapan marga yang ada menggunakan Bahasa Moor sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Di antara delapan marga Suku Moor
tersebut, Marga Tawaru dianggap sebagai marga tertinggi yang ditunjuk oleh masyarakat Suku Moor sebagai kepala atau pemimpin mereka.
Secara umum, masyarakat Suku Moor bermatapencaharian sebagai nelayan. Profesi pekerjaan itu merupakan konsekuensi logis dari kondisi geografis tempat tinggal mereka yang berada di pesisir pantai. Lain ceritanya ketika mereka masih hidup di tengah pulau, kebanyakan dari mereka mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan berburu di hutan. Sementara itu, terkait kepercayaan yang mereka anut,
Suku Moor sebagian besar memeluk agama Kristen. Hal itu berkaitan dengan masuknya injil ke tanah Papua ketika periode kolonialisme. Sebelum memeluk agama Kristen, Suku Moor menyembah berhala yang merupakan patung berbentuk manusia. Kendati telah memeluk agama Ibrahim, Suku Moor masih mematuhi aturan-aturan adat yang sudah sejak lama mereka terapkan. Aturan-aturan adat itu melingkupi aturan dalam hal pengangkatan anak, pembagian warisan, dan tata cara perkawinan.
Dalam hal aturan perkawinan, Suku Moor tidak menghendaki perkawinan sedarah sekali pun saudara jauh. Saudara jauh dimaksudkan sebagai sepepu dua kali atau yang memiliki hubungan keluarga berderajat empat. Mereka juga melarang perkawinan sesama marga atau kedua mempelai yang berasal dari marga yang sama. Sebelum upacara perkawinan digelar, kedua mempelai Suku Moor tidak
diperkenankan untuk bertemu, apalagi bergandengan tangan sampai orang tua dari pihak perempuan mengajukan jumlah mas kawin yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki.
Lebih jauh lagi, Suku Moor umumnya memiliki ciri keterbukaan kepada siapa pun. Sebagai misal, ketika ada orang asing yang ingin menginap di perkampungan mereka, mereka akan menyambutnya dengan ramah dan penuh suka cita. Mereka juga tidak suka mencampuri urusan orang lain. Sedangkan dalam hal ciri-ciri fisik, mereka memiliki hidung mancung, kulit berwarna coklat tua, dan rambut bergelombang.
Suku Moor bermukim di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Wilayah itu terhampar di seputar leher burung pulau Papua atau tepatnya berada di pesisir Teluk Cenderawasih. Secara geografis, terletak pada posisi antara 134.35-138.02 bujur timur dan 2.25-4.15 lintang selatan. Luas wilayah daerah tersebut kurang lebih 16350 km yang berbatasan langsung dengan Teluk Sarera (di sebelah utara);
Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Mimika (di sebelah selatan); Kabupaten Waropen dan Kabupaten Paniai (di sebelah Timur); Kabupaten Teluk Wondama (Di sebelah barat).
Sementara itu, topografi perkampungan Suku Moor juga bervariasi. Ada beberapa wilayah yang bertopografi datar, bergelombang, berbukit, dan bergunung. Sebagian besar Suku Moor yang asli berdiam diri di Distrik Napan dan Distrik Siriwo. Jumlah mereka yang berdiam diri di Distrik Siriwo diperkirakan sejumlah 978 jiwa yang terdiri dari laki-laki sejumlah 584 jiwa dan perempuan
sejumlah 394 jiwa. Mereka masih menerapkan adat istiadat dan kebiasaannya sesuai dengan yang telah diajakan oleh nenek moyang mereka, ratusan tahun yang lalu. Beberapa aturan adat penting yang mereka terapkan adalah tentang pengangkatan anak.
Dalam menyelesaikan sengketa warisan, Suku Moor umumnya menggunakan cara yang rukun dan damai. Penyelesaian sengketa tidak hanya melibatkan dua atau lebih pihak yang bersengketa saja, melainkan juga anggota keluarga dari pihak yang bersengketa. Mereka amat menekankan kedamaian dan menghilangkan segala hal yang berpotensi mampu merusak keutuhan keluarga mereka.
Jalan yang ditempuh untuk memecahkan sengketa yang terjadi adalah melalui musyawarah. Musyawarah tersebut terbagi menjadi beberapa hal, yaitu musyawarah terbatas dalam lingkungan keluarga yang dihadiri oleh anggota keluarga, musyawarah kerabat, musyawarah perdamaian adat yang disaksikan langsung oleh kepala adat. Meskipun
demikian, upaya musyawarah tersebut tidak jarang juga menemui kegagalan atau jalan buntu. Kegagalan yang ada biasanya disebabkan karena anggota keluarga telah dipengaruhi oleh unsur-unsur kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang bersifat kebendaan. Apabila upaya musyawarah benar-benar tidak mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi,
kedua belah pihak biasanya akan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Sebaliknya, pembagian warisan di masyarakat Suku Moor biasanya tidak memerlukan campur tangan pemimpin atau pemuka adat, apalagi sampai dibawa ke ranah pengadilan agama apabila pembagian warisan tersebut berlangsung rukun dan damai antar ahil waris.
Sebelum sengketa dibawa ke pengadilan, sengketa tersebut biasanya diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah yang juga memiliki tahapan atau tingkatan. Musyawarah biasanya akan dihadiri oleh para pemuka adat, dan seluruh ahli waris yang bersengketa terhadap harta orang tuanya. Pemuka adat pertama-tama akan memberikan semacam nasihat terkait
pentingnya kedaiamain dan kerukanan hidup, serta nasihat-nasihat lain mengenai betapa malunya kepada keluarga besar, kepada masyarakat setempat, dan kepada masyarakat di luar mereka. Apabila kesepakatan melalui musyawarah tersebut telah dicapai, kedua belah pihak yang bersengketa harus menerimanya dengan lapang dada.
Apabila hasil musyawarah tetap mengalami jalan buntu, maka persoalan tersebut akan dibawa ke kepala adat. Tempat musyawarah biasanya dilakukan di rumah kepala adat. Apabila kepala adat belum juga berhasil menyelesaikan sengketa tersebut, maka persoalan tersebut akan dibawa ke Pengadilan Negeri. Dalam hal itu, kepala adat akan bertindak sebagai saksi.
Suku Moor juga merupakan sekelompok suku lokal yang melakukan pengangkatan anak, termasuk anak perempuan, dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Anak angkat dalam Suku Moor dikenal dengan istilah ""Nao nio ji ha Uo"" yang berarti anak yang diangkat. Menurut mereka, anak angkat adalah anak yang diangkat dan dimasukkan ke dalam keluarganya (keluarga orang tua angkat) dengan
suatu upacara dimana hak dan kewajiban dari orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Dalam bahasa lain, pengangkatan anak dalam tradisi mereka dikenal sebagai mengambil anak orang lain, memasukannya ke dalam keluarganya sendiri untuk dirawat, dididik, dan dibesarkan sebagaimana anak kandungnya sendiri, tentunya melalui suatu upacara adat.
Pengangkatan anak secara umum biasanya dilakukan terhadap kerabatnya sendiri yang didasari oleh motif memperoleh harta warisan atau melanjutkan keturunan orang tua angkatnya. Tata cara pengangkatan anak sendiri sebelum disahkan menjadi anak angkat biasanya dilakukan melalui upacara adat tertentu yang dihadiri oleh kepala adat dan masyarakat adat setempat. Setelah rangkaian