Ade Komarudin
DR. H. Ade Komarudin, MH () adalah seorang politikus senior Partai Golongan Karya yang ditunjuk sebagai Ketua DPR RI untuk menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri 16 Desember 2015. Ia telah menjabat sebagai anggota DPR RI selama lima periode berturut-turut, dan menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR RI sejak 2014. Pria yang merupakan alumni UIN Syarif Hidayatullah ini sejak
tahun 1997 telah berhasil duduk di kursi DPR RI hingga tahun 2019. Mengawali karier politik dengan bergabung menjadi anggota partai Golongan Karya, karier politik Ade Komarudin terus menanjak. Ia pernah menjabat menjadi wakil sekretaris jenderal di dua organisasi kepemudaan yang berbeda, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sejak tahun 1993
hingga tahun 1998. Pada tahun 2010, Ade Komarudin melakukan langkah besarnya dalam kariernya dengan maju turut serta dalam bursa pemilihan ketua umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI. Kendati saat itu Ade Komarudin mencalonkan dirinya dalam pemilihan tanpa didampingi adanya tim sukses, namun dirinya telah mendapat banyak dukungan kuat dari sejumlah pengurus
SOKSI di daerah. Selain mendapat dukungan dari beberapa tokoh didaerah, Ade Komarudin juga memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh Partai Golkar, seperti Akbar Tanjung. Setelah melalui proses pemilihan yang panjang, Ade Komarudin berhasil keluar sebagai pemenang. Ade Komarudin selanjutnya memimpin SOSKI dibantu seorang wakil ketua umum, yakni Ria Ru-mata Aritonang, serta 22 orang
ketua. Sekjen dijabat Lawrence Siburian dengan 23 wakil sekjen, serta bendahara umum dijabat Melchias M Mekkeng yang dibantu 23 wakil bendahara umum. Kepengurusan itu juga dilengkapi 22 departemen. Dengan demikian, total pengurus sebanyak 150 orang. Pelantikan Ade beserta jajarannya sendiri dilakukan pada tanggal 25 Juni 2010 dan dilakukan pendiri SOKSI Prof. Suhardiman yang didampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar pada saat itu, Aburizal Bakrie.
Ade Komarudin kembali terpilih sebagai Ketua Umum Depinas SOKSI secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (munas) SOKSI di Cilegon, Banten pada tanggal 22 Mei 2015. Pada periode kedua ini, Ade Komarudin dibantu oleh 8 wakil ketua umum. Sekjen dijabat oleh Firman Subagyo dan bendahara umum dijabat oleh Markus Nari. Kepengurusan ini juga dilengkapi 18 bidang. Pada tanggal 8 Agustus 2015,
kepengurusan Depinas SOKSI periode 2015-2020 resmi dilantik. Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Ade Komarudin lahir di Purwakarta, Jawa Barat 20 Mei 1965 dari pasangan Thoha Mukhtar dan Nurhayati. Kedua orang tuanya merupakan petani di sebuah desa kecil di Purwakarta. Ia menikah dengan Netty Marliza, SH. Dari pernikahan tersebut mereka dikarunai dua anak perempuan yaitu Puteri Anetta Komarudin (lahir 21 Agustus 1993) dan Benazir Maharani Komarudin Puteri (lahir 21 Mei 1996) serta satu anak laki-laki
yaitu Khalfani Mangkubuwana Komarudin Putera (lahir 7 Juli 2004). Puteri menyelesaikan pendidikan di University of Melbourne dan lulus tahun 2015.Jiwa kepemimpinan Ade Komarudin sudah terasah sejak di bangku sekolah. Ia pernah menjadi ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS ditingkat SMP dan SMA. Pada tahun 1988, Ade Komarudin menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Ciputat.
Kariernya berlanjut setelah pada tahun 1989 diangkat menjadi salah satu ketua di PB HMI. Setelah menyelesaikan tugas di PB HMI, pada tahun 1993, Ade Komarudin ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal di dua organisasi berbeda secara bersamaa yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Angkatan Muda pembaharuan Indonesia (AMPI). Pada tahun 2003, Ade Komarudin mulai masuk ke politik dengan menjadi Ketua Pokja Politik DPP Partai Golkar.
Pada pemilu 1997, Ade Komarudin terpilih untuk pertama kali sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Fraksi Partai Golkar menempatkannya sebagai anggota Komisi V yang membidangi industri perdagangan, koperasi dan usaha kecil serta pembinaan BUMN, sub minyak dan gas bumi.
Pada pemilu tahun 1999, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk kedua kalinya. Karier politiknya semakin menanjak setelah menjadi anggota DPR RI. Pada tahun 1999, Ade Komarudin ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Bidang Umum Fraksi Partai Golkar. Pada tahun 2003, ia kembali diberi jabatan sebagai Wakil Sekretaris Bidang Umum Fraksi Partai
Golkar. Pada tahun 2009, Ade Komarudin ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar mendampingi Setya Novanto yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi. Tahun 2014, Ade Komarudin ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar.
Pada tanggal 16 Desember 2015, Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI setelah terlibat dalam kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menunjuk Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.
Pada tahun 2014, Ade Komarudin menerbitkan buku "Politik Hukum Integratif UMKM". Dalam buku tersebut, Ade Komarudin menuliskan beberapa pemikirannya tentang perlindungan UMKM di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah:
Politik Hukum Integratif (Perlindungan UMKM); Perlu sebuah arsitektur politik hukum UMKM nasional ("umbrella legislation") yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih agar UMKM mempunyai kesetaraan dengan pelaku usaha besar dan BUMN ("same level of playing field").
Pembentukan Komisi ("Presidential Commission") atau Dewan Nasional UMKM.; Untuk melindungi UMKM, selain diperlukan politik hukum integratif, juga diperlukan sebuah lembaga berupa Komisi Kepresidenan ("Presidential Commission") atau pun Dewan Nasional UMKM.
Setelah resmi dilantik sebagai Ketua DPR RI, Ade Komarudin langsung mengeluarkan beberapa kebijakan penting. Beberapa diantaranya adalah pemotongan masa rese DPR dari 1.5 bulan menjadi 17 hari. Pemotongan masa reses anggota DPR RI bertujuan untuk mempercepat pembahasan Undang-Undang sehingga DPR RI mampu merealisasikan target prolegnas yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Selain itu, Ade Komarudin juga mengurangi kunjungan anggota DPR RI. Ade Komarudin memutuskan dari semua komisi dan alat kelengkapan dewan diputuskan hanya diperkenanan satu kali saja melakukan kunjungan kerja untuk pengawasan atau studi banding ke luar negeri, kecuali alat kelengkapan dewan yang terkait dengan parlemen internasional yakni Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Pemangkasan kunjungan anggota DPR ke luar negeri berhasil menghemat anggaran negara sebesar Rp.139 miliar per tahun.