Perjanjian Perdagangan Bebas Perbara dan Uni Eropa
tersebut sudah hampir selesai. Naskah tersebut akan diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam semua bahasa resmi dari negara anggota Uni Eropa dan bahasa Vietnam. Setelah diterjemahkan, naskah perjanjian tersebut akan dikirim ke Dewan Uni Eropa untuk ditandatangani dan memperoleh konklusi. Kemudian, naskah akan dikirim ke Parlemen Eropa untuk disetujui.
Diharapkan perjanjian perdagangan bebas Vietnam-Uni Eropa dapat diberlakukan mulai tahun 2018. Kedua pihak juga sedang memastikan persiapan untuk melakukan implementasi praktis dari perjanjian perdagangan secara cepat. Dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas ini, kedua pihak sepakat untuk mengeliminasi hampir semua tarif perdagangan sebesar lebih dari 99%. Vietnam akan meliberalisasi tarif perdaganganya dalam periode
selama lebih dari 10 tahun, sedangkan Uni Eropa akan meliberalisasi tarif perdagangannya selama tujuh tahun. Perjanjian ini juga mencakup pengurangan hambatan perdagangan serta bidang utama lainnya seperti pengadaan publik, isu-isu regulasi, kompetisi perdagangan, jasa, investasi, hak kekayaan intelektual dan pembangunan berkelanjutan.
Dewan Uni Eropa mengumumkan upaya negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Thailand pada Februari 2013. Negosiasi secara resmi diluncurkan pada 6 Maret 2013 oleh Presiden Komisi Eropa, José Manuel Barasso dan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra. Sejauh ini sudah dilaksanakan empat putaran negosiasi. Negosiasi keempat dilaksanakan pada bulan April 2014. Adapun topik utama yang dibahas
dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas Thailand-Uni Eropa adalahPasca pengambilalihan kekuasaan oleh militer di bulan Mei 2014, belum ada lagi negosiasi lebih lanjut antara Uni Eropa dengan Thailand. Pada Desember 2017, Dewan Uni Eropa mengeluarkan kesimpulan bahwa perundingan perjanjian perdagangan bebas dapat dimulai jika sudah ada pemerintahan yang dipilih secara demokratis oleh
masyarakat Thailand. Uni Eropa siap untuk mengeksplorasi hubungan dagang dengan Thailand lebih dalam sebagai upaya dimulainya kembali perundingan perjanjian perdagangan bebas.
Perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Eropa lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian Kemitraan Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memfasilitasi dan membuka akses pasar yang baru, meningkatkan perdagangan di antara Uni Eropa dan Indonesia serta menambah investasi. Kesepakatan untuk merundingkan perjanjian ini didasarkan pada hasil kajian bersama
yang dilakukan pada 2010. Pada 4 Mei 2011, hasil kajian bersama yang berjudul "Invigorating the Indonesia-European Union Partnership Towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement" disampaikan kepada pihak Indonesia dan pihak Uni Eropa. Kajian ini dibuat oleh tim yang terdiri atas berbagai latar belakang seperti dari kalangan pemerintahan, akademisi dan kelompok bisnis dari kedua pihak. Pada 2012, Indonesia dan Uni Eropa "scoping paper" untuk menentukan cakupan
dan kedalaman komitmen yang nantinya dirundingkan. Karena adanya transisi pemerintah, pembahasan naskah cakupan negosiasi perjanjian ini mengalami vakum dan baru dapat diselesaikan pada April 2016 ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Brussels, Belgia. Pada 18 Juli 2016, Dewan Uni Eropa memberikan lampu hijau bagi Komisi Eropa untuk memulai perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia. Putaran pertama atau "kick-off meeting"
dilaksanakan di Brussels pada 20-21 September 2016. Kemudian, putaran kedua dilaksanakan pada 24-27 Januari 2017 di Bali. Putaran ketiga kembali dilaksanakan di Brussels pada 11-15 September 2017. Sedangkan putaran keempat dilaksanakan pada 19-23 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah. Putaran kelima dilaksanakan pada 9-13 Juli 2018 di Brussels, Belgia.
Pasca penundaan ASEAN-EU FTA pada tahun 2009, Uni Eropa memulai pertemuaan yang membahas cakupan dari negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Filipina pada tahun 2013. Pertemuan tersebut membahas tujuan, prinsip-prinsip utama dan cakupan dari negosiasi perjanjian perdagangan bebas kedua pihak. Negosiasi tersebut secara formal dimulai pada 22 Desember 2015. Putaran pertama negosiasi
dilaksanakan pada 22-27 Mei 2016 di Brussels, Belgia. Sedangkan putaran kedua negosiasi diadakan di Kota Cebu pada 13-17 Februari 2017.Adapun cakupan isu yang diajukan dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Filipina tengan Uni Eropa adalah perdagangan barang, aturan asal, fasilitas perdagangan, perdagangan jasa, pengadaan pemerintah, investasi, hak kekayaan
intelektual, kompetisi perdagangan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan serta isu-isu legal dan institusional lainnya.
Uni Eropa melakukan perbaikan hubungan dagang dengan Myanmar pada Juli 2013. Pada 18 Maret 2014, negara-negara anggota Uni Eropa sepakat memberikan lampu hijau untuk memulai negosiasi perjanjian dengan Myanmar. Kemudian pada 20 Maret 2014, Myanmar dan Uni Eropa meluncurkan negosiasi perjanjian proteksi investasi. Peluncuran ini diadakan di Nay Pyi Taw dan dihadiri oleh Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Karel De Gucht dan Menteri Persatuan
Bidang Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Persatuan Myanmar, Dr. Kan Zaw Naskah. Proposal dari negosiasi perjanjian tersebut dikirim Uni Eropa pada Desember 2014. Sejauh ini, sudah dilaksanakan empat putaran negosiasi perjanjian proteksi investasi. Negosiasi pertama diadakan pada 9-22 Februari 2015. Putaran kedua negosiasi diadakan pada 25-29 Mei 2015 dan putaran ketiga diadakan pada
21-23 September 2015 serta putaran keempat yang dilaksanakan pada 13-16 Desember 2016. Diskusi teknis mengenai perjanjian tersebut dilaksanakan pada 26-27 April 2017. Tujuan dari perjanjian inventasi ini adalah untuk meningkatan perlindungan dan perlakukan yang adil terhadap investor kedua pihak dan dapat berkontribusi dalam menarik investasi ke Myanmar dan Uni Eropa.
Pada 10 Maret 2017 dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-15 di Manila, Filipina, Menteri Ekonomi negara-negara ASEAN dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa sepakat untuk mengaktifkan kembali perundingan perdagangan bebas ASEAN-Uni Eropa dengan skema "region-to-region." Saat ini, kedua pihak masih melakukan pembahasan "proposal kerangka kerja untuk perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Uni Eropa di masa depan" yang sudah
dilaksanakan dua kali dalam Pertemuan Kelompok Kerja Bersama Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Uni Eropa. Pembahasan proposal tersebut mencakup berbagai usulan dari bidang-bidang kerja sama ASEAN yang selama ini sudah ada dalam kerja sama dengan mitra FTA lainnya. Pembahasan tersebut juga memasukan empat bidang yang menjadi usulan baru dari Uni Eropa yakni energi dan bahan
baku, transparansi peraturan, pengadaan barang/jasa pemerintah serta perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.