Gelar kebangsawanan Eropa
Berbagi kedudukan yang setara juga terjadi jika pihak wanitalah yang pada dasarnya menyandang gelar kebangsawanan, seperti seorang pria akan menjadi king jika menikahi queen. Namun dalam kasus ini, peran dan kewenangan dalam gelar tersebut akan jatuh ke tangan suami yang notabene hanya mendapat gelar karena menikahi wanita bangsawan. Atau paling tidak, kedua
orang itu akan berbagi peran dengan setara secara hukum. Namun sangat jarang seorang wanita menjalankan peran dan kewenangannya secara mandiri selama dia masih memiliki suami. Hal ini karena biasanya urusan pemerintahan merupakan ranah kewenangan kaum pria.
Dengan keadaan seperti ini, meski secara teori setara, pada kenyataannya gelar kebangsawanan wanita akan dipandang lebih rendah daripada gelar kebangsawanan pria. Queen dipandang lebih rendah dari king, duchess dipandang rendah dari duke, dan sejenisnya. Oleh karena masalah ini, beberapa wanita yang menjadi bangsawan atas namanya sendiri memilih untuk menyandang gelar yang
lazimnya dipakai pria untuk menegaskan peran dan kewenangan mereka. Contoh kasus ini adalah Ratu Jadwiga yang memerintah Polandia pada tahun 1384-1399. Dia menyandang gelar król saat memerintah, yang sering diterjemahkan menjadi king dalam bahasa Inggris atau raja dalam bahasa Indonesia, dan bukannya menyandang gelar króla (queen atau ratu) yang
merupakan bentuk wanita dari król. Kasus yang mirip terjadi sebelumnya di Kekaisaran Romawi Timur. Maharani Irene yang memerintah pada tahun 797-802 bahkan tidak konsisten dalam menggunakan gelarnya. Dia menandatangani dua dokumen dengan memakai gelar basileus (), gelar yang biasanya disandang Kaisar Romawi Timur, dan gelar itu pula yang muncul di koin emasnya yang ditemukan di
Sisilia. Namun dalam dokumen dan koin yang lain, Irene menggunakan gelar basilissa (), bentuk wanita dari gelar basileus yang biasanya digunakan oleh permaisuri kaisar. Beberapa hal yang lain yang dilakukan para wanita untuk menegaskan kewenangan mereka secara mandiri adalah dengan mengadakan perjanjian tertulis, tidak menikah, atau memberikan gelar yang lebih rendah kepada suaminya. Pembahasan lebih lanjut ada di bagian "hak atas gelar: jure uxoris" di bawah.
Suo jure adalah istilah dalam bahasa Latin yang berarti "atas namanya sendiri." Maknanya adalah bahwa sang penyandang gelar menerima gelar tersebut atas namanya sendiri, karena pihak yang bersangkutan adalah pewaris dari status kebangsawanan tersebut, dan bukan hanya karena pernikahan. Duchess suo jure berarti bermakna bahwa wanita yang bersangkutan menjadi duchess atas namanya sendiri, bukan karena dia menikah dengan seorang duke.
Untuk empress dan queen atas namanya sendiri, biasanya digunakan istilah regnant dalam bahasa Inggris daripada menggunakan suo jure, yakni empress regnant (maharani) dan queen regnant (ratu), bertolak belakang dengan empress consort (permaisuri kaisar) maupun queen consort (permaisuri raja). Dalam penulisan dan pengucapan sehari-hari, tambahan regnant dan consort tidak digunakan, sehingga cukup empress dan queen, baik mereka memerintah atas namanya sendiri maupun hanya sebatas permaisuri.
Jure uxoris adalah istilah dalam bahasa Latin yang bermakna "atas nama istrinya." Istilah ini mengacu pada seorang pria yang mendapat gelar kebangsawanan karena menikahi seorang wanita yang menyandang gelar kebangsawanan atas namanya sendiri. Misal, raja jure uxoris berarti bahwa laki-laki tersebut menjadi raja bukan karena keturunan dari dinasti
penguasa kerajaan tersebut, tetapi karena menikah dengan seorang ratu. Hal ini pernah terjadi kepada Guy dari Lusignan yang menjadi Raja Yerusalem sejak tahun 1186 karena menikah dengan Sibylla, Ratu Yerusalem atas namanya sendiri.
Prinsip jure uxoris didasarkan pada prinsip feodal abad pertengahan Eropa. Hukum di Eropa, baik dari Kristen yang merupakan agama mayoritas masyarakat Eropa, maupun dari hukum pra-Kristen, tidak memberikan seorang wanita hak milik pribadi bila telah menikah. Seluruh hak milik istri akan lebur menjadi milik suami, penguasaan dan pengelolaannya juga sesuai
kehendak sang suami, meskipun istrinya tidak setuju. Masalah hak milik ini juga termasuk gelar dan hak kebangsawanan. Hukum ini mengikat semua wanita yang menjadi istri, bahkan termasuk seorang ratu sekalipun. Seorang lelaki bahkan dapat meneguhkan kepemilikan atas gelar dan segala hak milik istri bahkan setelah pernikahan mereka berakhir. Saat pernikahan Matius dan Marie dibatalkan oleh
Paus pada 1170, Marie yang merupakan pemimpin County Boulogne hidup di biara, sedangkan suaminya tetap melanjutkan kepemimpinannya atas county tersebut.
Pada masa pencerahan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menegaskan kemandirian wanita menyangkut peran dan kewenangannya agar tidak dibayang-bayangi suaminya. Beberapa di antaranya adalah melakukan perjanjian tertulis agar kedudukan dan peran sang wanita tetap menjadi yang paling tinggi. Hal ini terjadi saat pernikahan Mary I, Ratu Inggris, yang hendak menikah
dengan Felipe II. Meski Felipe dilantik menjadi Raja Inggris setelah menikah dengan Mary, kewenangannya berada di bawah istrinya. Upaya lain yang dilakukan untuk menjaga kekuasaan seorang wanita adalah dengan tidak menikah, seperti yang dilakukan oleh Elizabeth I, Ratu Inggris dan saudari Mary I.
Di masa-masa selanjutnya, seorang pria yang menikahi wanita bangsawan akan dianugerahi gelar yang tingkatannya lebih rendah dari istrinya. Hal ini untuk lebih menegaskan lagi kedudukan sang wanita. Misalnya, seorang pria yang menikahi queen (ratu) akan dianugerahi gelar prince (pangeran) dan bukannya king (raja). Suami tiga Ratu Belanda, Wilhelmina (berkuasa 1890-1948), Juliana
(berkuasa 1948-1980), dan Beatrix (berkuasa 1980-2013), masing-masingnya bergelar pangeran, dan bukan raja. Di Inggris Raya, tradisi untuk tidak memberikan gelar king kepada suami ratu dimulai semenjak masa Ratu Anne (berkuasa 1702-1713). Ratu Victoria (berkuasa 1837-1901) hendak menganugerahkan gelar king kepada suaminya, Albert, tetapi parlemen tidak menyetujui hal itu karena
sentimen anti-Jerman dan upaya untuk menjauhkan Albert dari politik. Suami Ratu Elizabeth II (berkuasa sejak 1952) juga tidak diangkat menjadi raja, begitu pula suami Margrethe II, Ratu Denmark (berkuasa sejak 1972).
Jure matris adalah istilah dalam bahasa Latin yang bermakna "atas nama ibunya." Istilah ini digunakan ketika gelar kebangsawanan diturunkan dari ibu ke anaknya. Istilah ini juga digunakan untuk seorang wanita yang memberikan sebagian kewenangannya dalam memerintah kepada anaknya. Di Eropa pada umumnya, seorang suami akan memerintah atas nama
istrinya bila pihak wanita menyandang gelar kebangsawanan atas namanya sendiri. Namun saat suaminya wafat, sang wanita dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada anaknya.
Consort adalah istilah untuk "pasangan" dalam bahasa Inggris yang konteksnya digunakan dalam gelar kebangsawanan. Bila istilah ini menempel pada gelar kebangsawanan, hal ini menandakan bahwa sang penyandang gelar mendapat gelar tersebut bukan atas namanya sendiri, melainkan sebatas melalui pernikahan. Queen consort bermakna bahwa dia adalah wanita yang menjadi queen
karena pernikahan, bukan karena sang wanita mewarisi gelar tersebut atas namanya. Berbeda dengan queen regnant yang bermakna seorang wanita yang menyandang gelar queen atas namanya sendiri. Dalam penulisan dan percakapan sehari-hari, biasanya imbuhan regnant dan consort tidak digunakan, sehingga untuk membedakannya, harus dilihat konteks pembicaraannya terlebih dahulu.
Sebagai tambahan, king consort (raja pendamping) berbeda dengan king jure uxoris (raja jure uxoris). King jure uxoris bermakna bahwa laki-laki tersebut memiliki kewenangan memerintah lantaran menikah dengan queen regnant, sementara king consort bermakna bahwa dia hanyalah sebatas pasangan dari queen regnant tanpa kewenangan memerintah. King consort sepadan dengan queen consort (permaisuri raja).