Technische Hoogeschool te Bandoeng
Technische Hoogeschool te Bandoeng biasa disingkat menjadi TH te Bandoeng, TH Bandung, THB, atau THS, adalah perguruan tinggi teknik pertama sekaligus lembaga pendidikan tinggi pertama di Hindia Belanda yang dibuka sejak 3 Juli 1920 berkedudukan di Kota Bandung, atas prakarsa badan swasta Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indi.
Sampai sekitar tahun 1910, hampir semua pihak sepakat bahwa belumlah perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi di Hindia Belanda. Baru pada permulaan abad ke-20 masalah pendirian perguruan tinggi di Hindia Belanda menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan elite Belanda dan para pemuka bumiputera. Dari bahan bacaan yang diterbitkan di berbagai majalah, laporan, dan surat kabar terungkap banyak pendapat
yang merebak dalam rentang waktu 40 tahun terakhir kolonialisme Belanda, baik yang setuju maupun yang tidak mengenai perluasan pendidikan di Hindia Belanda. Kenyataan itu menunjukkan bahwa ada keraguan dan kebimbangan di pihak pemerintah kolonial untuk mendirikan suatu perguruan tinggi di Hindia Belanda.
Pada tanggal 8 Maret 1910 pemerintah kolonial menyetujui pendirian "Indische Universiteit Vereeniging" (IUV)- Perhimpunan Universitas Hindia Belanda yang dalam statutanya menyebutkan IUV bertujuan memajukan, mendirikan, dan mengurus sekolah-sekolah tinggi Hindia Belanda. Namun hingga tahun 1912 "Minister van Kolonien" (Menteri Urusan Daerah Jajahan) belum memikirkan rencana pendirian suatu universitas di
Hindia Belanda. Seandainya ada masyarakat Hindia Belanda yang berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka lebih baik mereka dikirim ke universitas di Negeri Belanda, dengan bantuan dana dari pemerintah Hindia Belanda. Beberapa tokoh bumiputera yang melanjutkan kuliah di Negeri Belanda di antaranya adalah Mohammad Hatta- sarjana ekonomi lulusan
"Nederland Handelshoogeschool" (kini menjadi Universitas Erasmus Rotterdam); Sam Ratulangi- sarjana dan Doktor matematika pertama Indonesia lulusan "Vrije Universiteit van Amsterdam"; Ir. Wreksodiningrat alias Notodiningrat (Dekan FT UGM 1947-1951)- insinyur sipil pertama Indonesia lulusan TH Delft- sekarang Universitas Teknik Delft pada tahun 1916.
Pada tahun 1918, Dr. Abdul Rivai (lulusan STOVIA dan orang bumiputera pertama yang meraih gelar "Doctor in de Medicijnen, Chirurgie en Verloskunde" dari Universiteit Gent Belgia- 23 Juli 1908) bersama 14 anggota "Volksraad" mengusulkan rencana pembentukan suatu universitas di Hindia Belanda. Pada kesempatan itu perdebatan mengenai batasan kata universiteit dan hooger onderwijs tidak terelakkan.
Berdasarkan "Hoogeronderwijswet" (Undang-Undang Pendidikan Tinggi) "Staatsblaad Koninklijk der Nederlanden" No. 181 ditetapkan tanggal 6 Juni 1905 dinyatakan bahwa suatu universitas harus memiliki lima fakultas (Pasal 76) yaitu:Sepertinya persyaratan ini cukup berat, karena untuk mendirikan ke lima fakultas tersebut tentunya membutuhkan sumber daya yang
besar. Ditambah lagi dihadapkan pada kenyataan lain bahwa sampai saat itu sekolah setingkat SMA Umum hanya HBS "(Hoogere Burgerschool)", itupun tidak banyak. AMS "(Algemeene Middelbare School)" pertama di Indonesia (sekolah setingkat SMA sekarang) baru dibuka tahun 1919 di Yogyakarta, padahal suatu "universiteit" dan "hooger onderwijs" mensyaratkan lulusan HBS sebagai sumber
mahasiswanya dan bukan sekadar lulusan MULO (setingkat SMP) atau HIS/"Inlandsche School" (setingkat SD). Oleh karena itu masih jauh kiranya untuk mendirikan sekolah tinggi atau universitas, walaupun Direktur pertama NIAS Surabaya Dr. A. F. Sitsen mengusulkan agar universitas di Hindia Belanda terdiri dari beberapa sekolah tinggi yang didirikan tersebar di beberapa tempat.
Itulah gambaran situasi berbagai wacana tentang pendirian universitas di Hindia Belanda, namun faktanya bahwa hingga Pemerintah Kolonial Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, belum ada universitas yang didirikan di Hindia Belanda.
Namun karena keadaan luar biasa yang diakibatkan oleh Perang Dunia I (1914-1918), pendapat yang merugikan ini tidak bisa dipertahankan. Industrialisasi yang berkembang di Hindia Belanda sangat membutuhkan tenaga insinyur yang terus meningkat, sementara lulusan HBS di kawasan Nusantara saat itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya ke "Technische Hoogeschool te Delft" (sekarang
Universitas Teknik Delft). Gagasan mula pendirianya terutama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang menjadi sulit karena terganggunya hubungan antara negeri Belanda dan wilayah jajahannya di kawasan Nusantara, sebagai akibat pecahnya perang tersebut. Walaupun Belanda dan negara jajahannya tidak terlibat dalam perang itu, situasi ekonominya mendapat tekanan yang
amat berat. Hubungan perdagangan yang pada waktu itu hanya melalui laut menjadi sukar; bertambah lagi setelah Jerman menyatakan perang kapal selam tak terbatas dalam tahun 1917.
Kemungkinan studi lanjutan bagi anak pribumi sangat kecil. Hanya anak priyayi tingkat atas yang dapat masuk HBS melalui ELS ("Europeesche Lagere School"- Sekolah Rendah Eropa yang diperuntukan bagi keturunan Eropa, keturunan timur asing atau pribumi dari tokoh terkemuka). Ijazah HBS memberikan kemungkinan yang lebar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di Belanda, dan memiliki hak
yang sama seperti lulusan HBS di Belanda. Bila lulusannya tidak meneruskan studi, ijazah HBS memberikan jaminan hidup yang kuat dalam mencari pekerjaan.
Setelah IUV gagal mengusulkan berdirinya universitas karena pemerintah menganggap Hindia Belanda belum waktunya memiliki universitas. Muncul "Technisch Onderwijs Comissie" yaitu suatu Komisi Pendidikan Teknik yang berkesimpulan bahwa di samping sekolah teknik yang sudah ada (- Sekolah Pertukangan atau- Sekolah Teknik Rendah, dengan lama studi 4 tahun di atas ELS atau HIS), di
Hindia Belanda keadaannya telah mencukupi untuk mengadakan pendidikan 'insinyur' dengan program:Sebagai gambaran berikut adalah kesetaraan tingkat pendidikan pada masa itu: Pada tanggal 18 Mei 1918 "Volksraad" (dewan perwakilan rakyat saat itu) dibuka dengan resmi. Kalangan pribumi tidak keras dalam tuntutan akan perlunya perguruan tinggi di Indonesia, tetapi
justru para pengusaha Belanda yang menganggap penting dibukanya perguruan tinggi di Indonesia. Karena yang lebih menderita akibat terjadinya Perang Dunia I itu industri perkebunan dan perhubungan, maka yang mereka harap adalah perluasan dan peningkatan pendidikan keteknikan. Karena pemerintah kolonial sepertinya setengah hati dalam pendirian perguruan tinggi tersebut, maka para pengusaha itu pun mengambil alih
upaya tersebut, dalam bentuk "Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indi", lembaga swasta inilah akhirnya yang merealisasi pendirian "Technische Hoogeschool" di Hindia Belanda- TH kedua setelah TH Delft.
Pada tahun 1917 di Amsterdam Belanda, pembicaraan telah dimulai ke arah persiapan pendirian technische hoogeschool (sekolah tinggi teknik) di antara para pemuka bank, perdagangan, dan perusahaan.
Dalam tahun 1918 satu delegasi dari Indonesia datang ke Belanda, salah satu anggotanya adalah Karel Albert Rudolf Bosscha, seorang pengusaha perkebunan di Malabar, Pangalengan, selatan Kota Bandung. Delegasi ini menyokong berdirinya Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indi- KIHTONI (Institut Kerajaan bagi Pendidikan Teknik Tinggi di Hindia Belanda) di Belanda (30 Mei 1917),
suatu badan yang menyiapkan pendirian Sekolah Tinggi Teknik (Technische Hoogeschool). KIHTONI merupakan gabungan pemuka pengusaha swasta, wakil dari "Ministerie van Kolonien" (Kementerian Urusan Daerah Jajahan), dan wakil dari "Koninklijk Instituut van Ingenieurs" (semacam Persatuan Insinyur Belanda).