Krisis politik Bangladesh 2006-2008
Krisis politik Bangladesh 2006-2008 dimulai setelah berakhirnya administrasi Partai Nasionalis Bangladesh oleh pemerintahan sementara pada akhir November 2006. Di bawah konstitusi, pemerintah sementara mengelola pemerintahan dalam periode sementara selama 90 hari dan pada saat pemilihan parlemen. Konflik politik dimulai dengan penunjukan seorang Penasihat, peran yang diserahkan kepada Presiden, Dr. Iajuddin Ahmed, karena kegagalan oleh
partai-partai besar dalam menyepakati lima orang calon yang dipertimbangkan. Periode sementara diawali dengan protes kekerasan yang diprakarsai oleh Liga Awami, 40 orang tewas dan ratusan terluka dalam bulan pertama. Partai Nasionalis Bangladesh mengeluh mengenai proses dan perlawanan yang ada.
Setelah negosiasi yang panjang oleh pemerintah sementara yang mencoba untuk membawa semua partai politik dalam satu meja dan memiliki kesepakatan untuk pemilu yang dijadwalkan pada 3 Januari 2007, Liga Awami mengatakan bahwa mereka dan partai-partai kecil dari Grand Alliance akan melakukan boikot dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 22 Januari 2007. Mereka mengeluh tentang kurang akuratnya daftar pemilih. Kekerasan dan kerusuhan politik menyusul dan semakin meluas.
"Persaingan sengit" antara Liga Awami dan BNP telah mempengaruhi bangsa tersebut selama dua dekade terakhir, walaupun posisi politik mereka tidak begitu jauh. Kedua partai tersebut dipimpin oleh wanita-wanita yang mewakili pemimpin yang telah dibunuh: Sheikh Hasina, putri sulung dari Sheikh Mujibur Rahman, sejak tahun 1981 telah menjadi kepala Liga Awami. Khaleda Zia,
kepala BNP, adalah janda dari Ziaur Rahman yang terkenal, sebagai Presiden yang mendirikan partai pada akhir 1970-an; dia dibunuh pada tahun 1981.
Pada 11 Januari 2007, militer melakukan intervensi untuk mendukung pemerintah sementara Presiden Iajuddin, yang mendeklarasikan keadaan darurat. Ia menerima pengunduran diri para penasihatnya. Ia juga mengundurkan diri sebagai Kepala Penasihat, digantikan pada tanggal 12 Januari oleh Fakhruddin Ahmed, yang telah bekerja untuk Bank Dunia. Pemerintah menekan aktivitas politik untuk mencoba memulihkan stabilitas. Pada musim semi,
hal tersebut mulai bergerak pada kasus-kasus korupsi, menuntut 160 orang, termasuk pemimpin partai, politisi lainnya, pegawai negeri dan pengusaha untuk tindakan yang terjadi pada akhir 1990-an. Bangladesh telah memiliki reputasi yang sangat ekstrim untuk korupsi di bawah kedua partai politik utama. Selain itu, beberapa pengamat berspekulasi bahwa pemerintah sementara
mencoba untuk memaksa kedua pemimpin partai mengasingkan diri untuk menstabilkan negara dan mengurangi polarisasi politik. Pemerintah sementara saat itu juga menuntut Sheikh Hasina untuk dugaan pembunuhan atas kematian empat orang selama protes pada musim gugur tahun 2006. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Khaleda Zia tidak dapat dijerat hukum dibawah undang-undang darurat untuk peristiwa
yang terjadi sebelum keadaan darurat namun mengajukan banding, pada bulan September 2007 Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan bahwa persidangan Zia harus dilanjutkan. Menjelang akhir tahun 2008, pemerintah sementara pindah untuk mengembalikan pemerintahan demokratis dan mengadakan pemilu pada bulan Desember. Liga Awami dan Grand Alliance dimenangkan oleh dua pertiga mayoritas, dan membentu pemerintahan pada tahun 2009.
Berdasarkan sistem Bangladesh yang unik, pada saat pemilihan parlemen nasional, dimana diselenggarakan dalam waktu sembilan puluh hari dari pembubaran parlemen, pemerintah sementara dipercayakan untuk mengawal proses dan mengelola dalam waktu sementara. Pertama kali didirikan secara informal, ketentuan pemerintah sementara dimasukkan dalam amandemen pada tahun 1996 ke dalam konstitusi. Hal ini menetapkan bahwa
posisi Kepala Penasihat (dengan status Perdana Menteri) diisi oleh pengangkatan Hakim Ketua Mahkamah Agung yang terakhir. Dia menunjuk maksimal sepuluh penasihat (dengan status menteri) untuk membantu mengelola pemerintahan. Pemerintah sementara menjalankan semua urusan negara selama 90-hari sementara, termasuk pemilihan parlemen nasional. Selama periode sementara ini, tugas Kementerian Pertahanan dipindahkan kepada Presiden Bangladesh, yang mengasumsikan berperan sebagai Komandan Tertinggi.
Pada akhir masa 2001-2006 BNP, Liga Awami mempertanyakan netralitas K. M. Hasan, masa lalu hakim Ketua, yang berada di barisan untuk menjadi Kepala Penasihat pemerintah sementara. Dengan ketidakpastian siapa yang akan ditunjuk sebagai Kepala Penasihat, pendukung Awami memimpin protes dan kekerasan yang dimulai pada 28 Oktober, mengakibatkan 40 orang tewas dan ratusan cedera dalam bulan pertama.
Pada 28 November 2006, aktivis Liga Awami memukuli dan membunuh tiga aktivis dari Jamat e Islami di Paltan di depan kamera TV. Insiden tersebut dikenal sebagai 'pembunuhan logi boitha.
Dengan latar belakang menentang situasi, mantan Ketua Hakim K. M. Hasan menolak untuk mengambil pekerjaan sebagai Kepala Penasihat, dengan alasan kesehatan. Namun, sesuai ketentuan, kewajiban konstitusional harus dilakukan tanpa rasa takut dan murah hati. Menghindari tanggung jawab sakral ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi, yang akan dihukum di mahkamah tertinggi.
Menurut sebuah laporan "BDNews24" berdasarkan info Wikileaks nantinya, Hakim Hasan telah mulai merekrut penasihat-penasihat sebelum ia dilantik. Presiden Iajuddin Ahmed mengarahkan Penasihat Presiden untuk mengatur pertemuan dengan empat partai politik besar yang mewakili parlemen, tetapi para pihak tidak dapat menyepakati penunjukkan Kepala Penasihat, meskipun lima pria sudah dipertimbangkan.
Hakim Mainur Reza Chowdhury dibahas sebagai nominator, namun meninggal sebelum pengangkatan. Dua pensiunan hakim Mahkamah Agung: Hakim M. A. Aziz dan Hakim Hamidul Haqm, juga dipertimbangkan. Aziz adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (CEC) pada masa itu. Liga Awami mengeluh mengenai posisi Aziz saat itu,sehingga tidak dapat menerima dia menjadi Kepala Penasihat. Hakim Haq
didiskualifikasi karena ia telah ditunjuk sebagai Ketua Lembaga Pelatihan Yudisial dengan segera oleh pemerintahan BNP. Memiliki jabatan pada kantor nirlaba juga merupakan diskualifikasi sebagai Kepala Penasihat. Sebagai tambahan, BNP menentang pencalonannya sebagai Kepala Penasihat.
Hakim Mahmudul Amin Chowdhury dipertimbangkan. Dia telah pensiun sebelum Mainur Reza Chowdhury. BNP menentang dia sebagai Penasehat Parlemen, Khaleda Zia menentang dia. Agustus 2012, "The Daily Star" melaporkan bahwa Khaleda Zia menyatakan bahwa dia telah menyesal menentang penunjukkan Mahmudul Amin Chowdhury pada saat itu.
Mengingat kegagalan para partai untuk menyetujui seorang calon, menurut konstitusi, posisi tersebut diserahkan kepada Presiden Iajuddin Ahmed, yang telah melayani sejak tahun 2002. Dia mengambil tugas tersebut di luar tanggung jawabnya, di bawah pemerintah sementara, termasuk Kementerian Pertahanan. Iajuddin Ahmed membentuk pemerintahan, menunjuk sepuluh penasehat kepada dewan untuk bertindak
sebagai menteri. Dia menunjuk juru bicara pers nya, wartawan Mukhlesur Rahman Chowdhury, sebagai Kepala Penasihat Presiden, dengan status Menteri Negara. Chowdhury memiliki tanggung jawab untuk bernegosiasi dengan partai-partai politik untuk membawa mereka berpartisipasi dalam pemilu.
Liga Awami setuju untuk mengambil bagian dalam pemilu, tetapi menuntut Iajuddin Ahmed membuat perubahan massa pada administrasi untuk bebas dari apa yang mereka sebut politisasi BNP. Mereka juga menuntut daftar pemilih yang baru dan akurat yang disusun. BNP juga punya masalah sendiri terhadap oposisi. Hussain Muhammad Irsyad, kepala Partai Jatiya bersekutu dengan BNP, meminta