Mahyeldi Ansharullah
H. Mahyeldi Ansharullah, SP gelar Datuk Marajo () adalah mubalig dan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia merupakan Wali Kota Padang yang mengawali penataan pasar tradisional dan objek wisata dengan merelokasi pedagang tanpa gejolak. Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur dan kebersihan. Ia menekankan pendidikan berbasis Alquran dan mencanangkan Padang sebagai kota penghafal Alquran.
Lahir sebagai anak seorang buruh angkat, Mahyeldi bersekolah sambil bekerja untuk membantu orangtua. Ia berkecimpung dalam pergerakan Islam sewaktu berkuliah di Universitas Andalas dan turun ke masyarakat sebagai mubalig. Melalui PKS, ia terpilih sebagai anggota DPRD Sumatera Barat peraih suara terbanyak hasil pemilihan umum legislatif 2004. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua
DPRD Sumatera Barat periode 2004-2009 sebelum memutuskan maju sebagai wakil wali kota mendampingi periode kedua Wali Kota Fauzi Bahar untuk 2009-2014.
Sejak 13 Mei 2014, Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang setelah memenangkan pemilihan umum pada 2013. Dia kembali terpilih sebagai Walikota Kota Padang periode 2019- 2024.
Mahyeldi menjalani masa kecil dan sekolahnya di Bukittinggi. Ia adalah kakak bagi enam adiknya. Lahir dari keluarga sederhana dengan seorang ayah yang bekerja sebagai buruh angkat, ia harus bekerja keras untuk mendapatkan uang sejak masih kelas tiga SD. Ia sekolah sambil menjajakan kue milik orang lain, menjual ikan di pasar, dan berjualan koran.
Mahyeldi rutin menghadiri kegiatan pembinaan keislaman di lingkungan tempat tinggalnya sejak masih duduk di bangku SMP. Berlanjut ketika bersekolah di SMA Negeri 1 Bukittinggi, ia telah mengenal aktivis dakwah Islam seperti Hidayat Nur Wahid dan Irwan Prayitno. Selama kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Andalas, ia ikut menggerakan kegiatan dakwah kampus. Aktivitasnya di
bidang dakwah mengantarnya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera, partai yang dimotori oleh aktivis dakwah di kampus-kampus.
Pada pemilihan umum legislatif 2004, Mahyeldi diusung oleh PKS sebagai calon anggota legislatif untuk DPRD Sumatera Barat. Pada saat yang sama, ia adalah Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Sumatera Barat sejak 2002 sampai tahun 2005. Hasil perolehan suara menempatkan PKS sebagai pemenang di Padang. Ia duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat periode 2004-2009, tetapi mengundurkan diri setelah memutuskan maju sebagai Wakil Wali Kota Padang pada tahun 2008.
Dalam pemilihan umum Wali Kota Padang pertama 2008, Mahyeldi terpilih sebagai wakil wali kota mendampingi Fauzi Bahar. Pasangan ini dilantik pada 18 Februari 2009 untuk periode 2009-2014. Selama berkursi sebagai wakil wali kota, Mahyeldi menggerakkan perkoperasian berbasis syariah di Padang. Ia memprakarsai berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang memberi akses permodalan dan lapangan kerja bagi warga. Lembaga
koperasi ini mengantar Padang meraih penghargaan Bakti Koperasi dan UMKM dari Menteri Koperasi dan UMKM pada peringatan Hari Koperasi ke-66 yang dipusatkan di Nusa Tenggara Barat, 12 Juli 2013.
Mahyeldi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Padang dalam pemilihan umum Wali Kota Padang yang digelar pada 30 Oktober 2013. Diikuti 10 pasang calon, Mahyeldi bersama pasangannya Emzalmi menang atas 29.45% suara. Setelah menjalani putaran kedua pada 5 Maret 2014, Mahyeldi kembali unggul dengan perolehan 50.29% suara. Pelantikannya tertunda karena pasangan calon yang kalah mengajukan gugatan ke Mahkamah
Konstitusi. Pada 13 Mei 2014, Mahyeldi resmi dilantik setelah terundur-undur karena adanya pemilihan umum legislatif Indonesia 2014.
Pendidikan gratis masuk dalam program unggulan yang diusung Mahyeldi dan Emzalmi dalam kampanye mereka. Pada semester kedua 2014, Padang memulai penyelenggaraan pendidikan gratis 12 tahun yang menjangkau seluruh siswa SD, SLTP, dan SLTA negeri. Lewat APBD, pemerintah meningkatkan alokasi dana bantuan siswa kurang mampu. Dari program yang telah ada, pemerintah mengevaluasi
pelaksanaan pesantren kilat dan wirid remaja. Pada 2015, pemerintah mengelola langsung pesantren Ramdhan di empat sekolah.
Dalam rangka meningkatkan mutu SDM, pemerintah menargetkan pelajar hafal Alquran dengan memberikan keistimewaan bagi penghafal Alquran. Mereka dapat memilih bebas sekolah yang mereka inginkan sesuai jenjang kelanjutannya, satu juz bagi siswa SD, dan tiga juz bagi siswa SMP. Untuk siswa SMA yang hafal lima juz dapat memilih kesempatan masuk ke Universitas Andalas atau Universitas Negeri Padang.
Pada 25 Oktober 2014, pemerintah meluncurkan program Padang Bersih. Terkait pengelolaan sampah, Padang memiliki Perda Nomor 21 Tahun 2012 yang memuat pasal mengenai sangsi bagi siapa saja yang tertangkap membuang sampah sembarangan. Jelang pemberlakuan perda pada 1 Januari 2015, pemerintah melakukan sosialisasi pelaksanaan perda sekaligus melengkapi sarana dan prasarana pendukung. Seluruh kelurahan
membentuk Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) yang terdiri dari masyarakat setempat untuk memastikan disiplin warga membuang sampah.
Di antara program unggulan yang diusung di bidang infrastuktur, Mahyeldi menggulirkan program pelaksanakan betonisasi dan pengaspalan jalan lingkungan, perbaikan trotoar, dan pengendalian banjir. Dimulai pada Mei 2014, pemerintah merealisasi sepanjang 53.93 km jalan beton dan aspal pada 2014, diikuti capaian target sepanjang 74 km pada 2015. Selain itu, pemerintah meningkatkan alokasi pemeliharaan peningkatan jalan, trotoar,
dan taman kota. Untuk pengendalian banjir dan genangan air, pemerintah mengupayakan lewat rehabilitasi cek dam, normalisasi saluran sungai, dan peningkatan jaringan irigasi.
Sejak 2014, pemerintah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memulai program bedah rumah dengan alokasi dana dari Kementerian Sosial, APBD Kota Padang, dan swadaya masyarakat. Pada 2014, 386 rumah telah direhab dengan total anggaran Rp3.36 miliar, termasuk swadaya masyarakat Rp580 juta. Pada 2015, rehab dilakukan terhadap 410 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dengan total
anggaran Rp5.97 miliar, termasuk swadaya masyarakat Rp1.685 miliar. Selain itu, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dan Perumahan yang dibantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan rehab RTLH sebanyak 300 unit pada 2014 dan 840 unit pada 2015. Adapun program rehab dan bedah rumah melalui Baznas Kota Padang memiliki capaian target 72 unit pada 2014 dan 51 unit pada 2015.
Pemerintah Kota Padang selama 2015 meraih lebih kurang 30 penghargaan dari instansi pemerintah dan non-pemerintah. Pada 14 Maret 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyandangkan gelar Kota Langit Biru untuk kategori kota besar atas kualitas kebersihan udara Kota Padang hasil penilaian pada tahun sebelumnya. Pada 11 Agustus 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menyematkan penghargaan Kota Layak Anak kategori madya untuk Kota Padang. Padang dinobatkan pula sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 11 Desember 2015. Dalam bidang kesehatan, Padang mendulang prediket kota sehat tertinggi yang ditandai dengan penghargaan Swasti Saba Wistara dari Kementerian Kesehatan pada 27 November 2015. Penghargaan ini menandakan pelayanan kesehatan
sekaligus kondisi permukiman, sarana, dan prasarana umum di Padang yang baik. Padang melengkapi sembilan tatanan yang ditetapkan panitia kota sehat.
Pada 2015, Kota Padang kembali mempertahankan penghargaan tertib lalu lintas dan angkutan kota Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan untuk kategori kota besar. Padang dianggap mampu mengaplikasikan program nasional angkutan berbasis massal, ditandai dengan pengoperasian Transpadang. Transpadang saat ini memiliki 35 armada. Pemerintah menargetkan operasional enam koridor Transpadang pada 2019.