Kebijakan Satu Peta Nasional
perikanan. Selain itu, diluncurkan buku populer Pemetaan Mangrove (Sumatera), Pemetaan Lahan Garam (Bali, NTB, NTT dan Sulsel), dan Pemetaan Karakteristik Perairan Dangkal (Gorontalo dan Sulteng). Salah satu hasil penting adalah luas mangrove di Sumatera sebesar 548268 Ha, dimana mangrove terluas berada di provinsi Riau. Penyajian deskripsi peta dalam bentuk buku populer dapat dijadikan rujukan bagi pengambil
keputusan untuk pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut dalam mendukung kebijakan pemerintah seperti swasembada garam, penurunan emisi karbon, dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
Kementerian Lingkungn Hidup bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) meluncurkan peta dan deskripsi ekoregion 1: 500000 di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2013. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Saat ini sudah disusun peta dan deskripsi
ekoregion pulau, kepulauan dan laut yang merupakan satu kesatuan dengan skala 1:500000 mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Bali, Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku serta dikelilingi 18 ekoregion laut. Namun KLH masih menyusun peta ekoregion hingga skala lebih rinci yakni 1:50000.
Pemerintah daerah diingatkan agar menggunakan informasi geospasial dasar dalam pembuatan peta tematik untuk menghindari tumpang tindih menyangkut batas wilayah dan lahan. Kebijakan one map one policy mengamanatkan semua informasi geospasial bersumber pada peta BIG. Adapun peta bersumber pada informasi geospasial. Misalnya saja garis pantai dan pembuatan perizinan harus mengambil acuan dari geospasial dasar
bukan dari sumber lain. Dalam rakorda yang dihadiri 600 peserta dari 33 provinsi tersebut hadir pula Menteri Riset dan Teknologi (menristek) Gusti Muhammad Hatta. Menurut Menristek, dalam pematangan pemanfaatan informasi geospasial dasar dibutuhkan sumber daya manusia (tenaga ahli), standarisasi pengamanan data dan standar pemanfaatan teknologi. "Tidak semua provinsi punya jurusan geografi untuk
membangunnya, perlu memanfaatkan sumber yang terbatas. Daerah yang punya studi geografi membantu kabupaten-kabupaten yang perlu dibantu," ujarnya.
Tahun 2014, untuk memberikan kemudahan dalam berbagipakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah, diterbitkanlah Perpres 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang menggantikan Perpres 85 2007
Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah saat ini wajib merujuk informasi geospasial dasar (IGD) yang dibuat Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai acuan pembuatan peta tematik. Kepala BIG Asep Karsidi mengatakan, IGD tidak hanya berisi peta dasar tetapi ada jaring kontrol geodesi seperti yang diundangkan melalui UU No 4/2011 tentang IGD. Setelah
melewati masa transisi tiga tahun, setiap stakeholder atau pemangku kepentingan jika ingin membangun informasi geospasial tematik (IGT) kini harus merujuk IGD BIG dengan standar nasional. "Peta dasar skala 1:250000 sudah bisa diakses melalui Ina geoportal. Hal ini sesuai dengan kebijakan one map policy," katanya di sela-sela Puncak Pekan Geospasial Nasional 2014, di Kantor BIG Cibinong, Bogor, Senin (21/4). Asep
menambahkan jika ketentuan UU ini diabaikan ada sanksi berupa sanksi administratif, kurungan penjara tiga tahun, dan denda Rp 250 juta.
Diakhir 2014, Badan Informasi Geospasial (BIG) meluncurkan Satu Peta Tematik Nasional, yang terdiri dari Peta Tematik Penutup Lahan Nasional, Mangrove Nasional, Habitat Lamun Nasional dan Karakteristik Laut Nasional. Peluncuran Satu Peta yang meliputi empat tema diantaranya Satu Peta Penutup Lahan Nasional untuk menyusun kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional. IG penutup lahan mempresentasikan kondisi biofisik suatu wilayah atau ruang.
K/L yang terlibat dalam penyusunan ini diantaranya Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta BIG. Untuk sektor kelautan, One Map IGT diwakili dengan Satu Peta Mangrove Nasional, Padang Lamun Nasional dan Karakteristik Laut Nasional. K/L yang terlibat diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, LAPAN, TNI-AL, BPPT dan BPS.
Satu Peta untuk Penutupan Lahan Nasional dengan skala kecil (skala 1:250000 km) dan menengah (skala 1:50000 km) sebagai referensi utama merupakan hasil kelompok kerja nasional IGT pada Sub Kerja Monitoring Perijinan Sektoral, Penutup Lahan, dan Status Lahan. Informasi penutup lahan merepresentasikan kondisi biofisik suatu wilayah atau ruang dalam berbagai nomenklatur nama dan skala sesuai dengan kebijakan
dan peruntukan masing-masing sektor. Rekapitulasi nasional atas perhitungan hasil integrasi IGT Penutup Lahan Nasional didominasi oleh penutup lahan hutan, meliputi kelas hutan lahan rendah, hutan lahan tinggi, hutan rawa gambut serta hutan tanaman. Luas keseluruhan pada semua kelas hutan mencapai 105025216 hektare (ha) atau setara dengan 55.5 persen dari luas wilayah nasional
yang dihitung. Sedangkan luas penutup lahan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunanan seluas 45967769 ha. Penutup lahan sawah atau dipadankan dengan kelas Tanaman Semusim Lahan Basah mempunyai luas 8132642 ha.
Sedangkan untuk sektor kelautan yang diwakili dengan satu peta mangrove, padang lamun, dan karakteristik laut nasional. Pemetaan dikerjakan secara paralel dalam sub tim mangrove, lamun, dan karakteristik perairan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, LAPAN, TNI AL, BPPT, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya BIG, ia mengatakan sudah meluncurkan Satu Peta tematik Mangrove Jawa, Terumbu Karang Nasional, dan 21 pulau-pulau kecil terluar.
Tahun 2016, diluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi VIII oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian diantaranya yaitu percepatan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, menurut Darmin Nasution, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir tahun 2019. Karena itu Menko Perekonomian meyakini, kebijakan satu peta ini akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia.
Kebijakan satu peta ini didukung oleh Pemerintah melalui Kelompok Kerja Nasional IGT dengan meluncurkan Satu Peta Informasi Geospasial Tematik. Satu Peta tersebut meliputi 6 tema Informasi Geospasial Tematik, yaitu: