Konflik Irlandia Utara
mogok makan kemudian diikuti oleh kematian kesembilan peserta mogok makan lainnya selama 3 bulan berikutnya.
Sesuai keinginan penggagas dan pesertanya, aksi mogok makan yang dilakukan pada tahun 1981 berhasil menarik perhatian masyarakat dunia dan menaikkan pamor komunitas nasionalis republik. Beberapa tempat di dunia didirikan atau diberi nama yang mengandung unsur "Bobby sands" sebagai bentuk penghormatan, sementara di wilayah lain aksi-aksi protes mengecam pemerintah Inggris meledak
pasca meninggalnya Bobby Sands. Di lain pihak, jumlah pemuda yang bergabung ke dalam kelompok paramiliter PIRA juga meningkat pesat. Hal tersebut mengikuti tren yang terjadi pasca insiden Bloody Sunday pada tahun 1972 dimana semakin banyak yang tertarik untuk bergabung ke PIRA dan secara langsung menambah kekuatan bagi mereka untuk terus menjalankan aksi-aksi bersenjata.
Tanggal 12 Oktober 1984, terjadi aksi pengeboman di Hotel Grand di Brighton, Inggris. Aksi pengeboman tersebut menarik atensi publik begitu besar karena di saat bersamaan, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher sedang berada di sana dalam kongres Partai Konservatif. Tercatat 5 orang terbunuh dan 34 lainnya luka-luka, namun Thatcher sendiri selamat dalam aksi pengeboman tersebut. Aksi pengeboman tersebut
dianggap sebagai aksi balas dendam PIRA terhadap pemerintah Inggris atas kematian Bobby Sands dan simpatisan republikan lainnya dalam aksi mogok makan tahun 1981.
Lima tahun pasca aksi mogok makan tahun 1981, terjadi perpecahan dalam tubuh partai republikan Sinn Fein- partai yang disebut-sebut sebagai sayap politik PIRA. Perpecahan tersebut disebabkan karena sejumlah anggota Sinn Fein berusaha memanfaatkan momentum untuk menggalang dukungan melalui jalan politik pasca aksi mogok makan yang menaikkan pamor kaum nasionalis republik. Upaya tersebut dianggap
bertentangan dengan kebijakan Sinn Fein untuk selalu menolak mengambil jatah kursi parlemen di Irlandia Utara sejak Irlandia Utara pertama kali terbentuk. Perbedaan pendapat tersebut membuat Sinn Fein terpecah menjadi 2 dimana pecahannya menamakan diri mereka Republican Sinn Fein. Terpecahnya Sinn Fein juga diikuti dengan munculnya pecahan baru dari kelompok PIRA bernama Continuity Irish Republican Army (CIRA) pada tahun yang sama.
Tahun 1985, Inggris melakukan pembicaraan dengan Irlandia dan menghasilkan suatu kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Anglo-Irlandia. Inti dari perjanjian tersebut adalah pemberian hak kepada Irlandia sebagai penasihat bagi Irlandia Utara untuk menyelesaikan konflik dan tidak akan ada perubahan dalam konstitusi Irlandia Utara, kecuali mayoritas dari anggotanya memilih
untuk bergabung ke dalam komunitas republik. Namun, perjanjian tersebut juga mendapat penolakan baik dari kaum unionis maupun republik. Kaum unionis menolak perjanjian tersebut karena memberi keleluasaan bagi Irlandia untuk mencampuri kegiatan politik Irlandia Utara, sementara kaum republikan- khususnya PIRA- melakukan penolakan karena perjanjian tersebut masih menetapkan Irlandia Utara
sebagai bagian dari Inggris. Lepas dari penolakan yang diterima, perjanjian tersebut tetap diimplementasikan oleh Inggris dan Irlandia.
Awal dekade ini ditandai dengan mundurnya Margaret Thatcher dari kursi Perdana Menteri Inggris pada bulan November 1990. Secara keseluruhan, aksi-aksi kekerasan masih terjadi selama dekade 1990-an, namun intensitasnya sedikit lebih menurun dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Yg menarik, pada permulaan dekade ini jumlah korban tewas akibat serangan kaum loyalis sempat melampaui jumlah korban
tewas akibat serangan kaum republikan. Belakangan diketahui bahwa pada periode ini, milisi-milisi loyalis mendapatkan sokongan senjata dan informasi rahasia dari anggota intelijen Inggris.
Salah satu peristiwa kekerasan terbesar dalam dekade ini adalah peristiwa ledakan bom di pusat kota Manchester pada tanggal 15 Juni 1996. Insiden ledakan tersebut begitu diingat karena begitu besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan dan korban cedera yang mencapai 200 orang. Ledakan tersebut juga disebut-sebut sebagai ledakan bom terbesar yang menimpa Inggris sejak Perang Dunia II. Sebagai
akibatnya, banyak bangunan yang terpaksa dihancurkan dan dibangun kembali. Belakangan diketahui bahwa PIRA yang melakukan aksi tersebut. Selain aksi ledakan bom di Manchester, PIRA juga meledakkan bom di London beberapa bulan sebelumnya di awal 1996 yang mengakibatkan kerugian puluhan juta poundsterling dan bila ditotal dengan kerusakan dari pengeboman Manchester, kerugian yang diderita mencapai setengah miliar poundsterling.
Lepas dari konflik yang masih terus berlanjut, upaya untuk mengakhiri konflik di Irlandia Utara semakin menemukan titik terang. Tahun 1998, pasca pembicaraan panjang yang diadakan sejak beberapa tahun sebelumnya antar partai-partai di Irlandia Utara beserta pemerintah Inggris dan Irlandia, Perjanjian Belfast (dikenal juga sebagai Perjanjian Jumat Agung dirumuskan. Sejumlah poin penting
dalam perjanjian ini antara lain Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Inggris kecuali mayoritas rakyatnya berubah pendirian, pendirian komisi HAM di Irlandia Utara, penyusunan sistem pemerintahan di Irlandia Utara yang komposisi anggotanya harus terdiri dari partai loyalis dan republik, serta berakhirnya operasi militer Inggris di Irlandia Utara. Dicapainya Perjanjian Belfast juga disebut-sebut sebagai akhir dari The Troubles.
Berbagai perubahan dilakukan sebagai penerapan lanjutan dari Perjanjian Belfast. Salah satu perubahan penting yang dilakukan adalah reformasi dalam tubuh kepolisian RUC (Royal Ulster Constabulary) dimana pada tahun 2001, namanya diubah menjadi Police Service of Northern Ireland (PSNI) yang komposisi anggotanya terdiri dari 50% Katolik dan 50% Protestan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menghapus citra polisi di Irlandia
Utara yang selama ini dianggap diskriminatif dan semena-mena terhadap komunitas Katolik dan nasionalis serta mengembalikan peran mereka sebagai penjaga ketertiban di Irlandia Utara usai penarikan mundur tentara Inggris.
Menjelang Perjanjian Belfast, kelompok-kelompok paramiliter di Irlandia Utara menghentikan aktivitas bersenjatanya untuk sementara waktu. Usai Perjanjian Belfast disahkan, pelucutan senjata masing-masing kelompok paramiliter dilakukan. Fokus utama dalam upaya pelucutan senjata adalah PIRA mengingat PIRA merupakan kelompok paramiliter terbesar dan paling dominan semasa The Troubles berlangsung. Upaya
tersebut akhirnya terwujud setelah pada tahun 2005, PIRA dipastikan sudah menghancurkan semua stok persenjataannya dengan disaksikan oleh tim pengawas independen. Setelah pelucutan senjata milik PIRA dilakukan, pelucutan senjata dilakukan kepada kelompok-kelompok paramiliter lain seperti UDA dan UVF.
Kebijakan PIRA untuk mengakhiri kegiatan bersenjatanya ternyata tetap mendapat penolakan dari sejumlah simpatisannya. Oleh karena itu, pada tahun 1998 sejumlah simpatisan PIRA memutuskan untuk membelot dan membentuk kelompok paramiliter baru bernama Real IRA (RIRA). RIRA memiliki agenda untuk melanjutkan aktivitas bersenjata yang selama ini dilakukan oleh PIRA. Dalam sejumlah
aksinya, mereka diketahui bekerja sama dengan Continuity IRA (CIRA) yang juga merupakan pecahan dari PIRA tahun 1986. Bisa dibilang, tinggal RIRA dan CIRA kelompok paramiliter di Irlandia Utara yang masih aktif sampai sekarang.
Lepas dari keberadaan kelompok-kelompok paramiliter kecil yang masih aktif hingga sekarang, usai tahun 2000 kondisi di Irlandia Utara sudah jauh lebih kondusif. Irlandia Utara sekarang menjadi salah satu lokasi tujuan investor dan wisatawan di Britania Raya. Lukisan-lukisan dinding (mural) yang selama ini menjadi visualisasi perlawanan di Irlandia Utara kini menjadi saksi
bisu sekaligus "galeri terbuka" untuk mengenang konflik berkepanjangan tersebut. Sikap terbuka dan saling menghargai antar komunitas juga semakin meningkat.