Hak menentukan nasib sendiri
persamaan hak dan menentukan nasib sendiri orang-orang, dan mengambil langkah yang sesuai untuk memperkuat kedamaian universal." Artikel 55 piagam PBB, berhubungan dengan ekonomi internasional dan kerjasama sosial, menyatakan bahwa PBB akan mendorong obyektif tertentu "dengan pandangan untuk menciptakan kondisi yang stabil dan kesejahteraan yang diperlukan untuk kedamaian dan hubungan
persahabatan di antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri..." Pencantuman menentukan nasib sendiri dalam Piagam PBB menandai pengakuan universal prinsip ini sebagai dasar pemeliharaan hubungan perdamaian dan persahabatan di antara negara-negara. Namun seperti halnya dalam Konferensi Perdamaian Paris, menentukan
nasib sendiri terdefinisi secara lepas dan mengundang perbantahan karena mengandung norma yang diduga melebihi ukuran yang dapat terjadi pada semua pihak. Istilah dalam piagam tersebut merujuk pada negara, dan bukan pada orang-orang atau kelompok. Meskipun demikian, dengan dituliskannya di dalam piagam, gagasan tersebut segera berkembang dari sebuah prinsip menjadi sebuah hak. Pada
artikel 73 Piagam PBB bahkan ditekankan mengenai keunggulan pemerintahan kolonial atas nama "kesejahteraan penduduk wilayah (yang tidak diperintah sendiri)." Hal ini mengungkap kontradiksi yang semakin berkembang, yang oleh delegasi kekuatan kolonial itu temukan dalam diri mereka sendiri. Referensi mengenai menentukan nasib sendiri lebih jauh ditelusuri hingga ke proposal Dumbarton Oaks, yang merupakan rancangan yang dibuat oleh anggota pendiri PBB pada saat akan mendirikan PBB.
Dalam proposal Dumbarton Oaks, pada artikel 1 (2) dan artikel 55 tidak mengandung referensi apapun mengenai menentukan nasib sendiri. Proposal Dumbarton Oaks sesuai artikel 1 (2) dirancang sederhana "untuk mengembangkan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa dan mengambil langkah dalam memperkuat kedamaian internasional." Pernyataan "berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan menentukan nasib
sendiri orang-orang" ditambahkan untuk pertama kalinya di Konferensi San Fransisco, pada saat empat kekuatan pendukung- Tiongkok, Kerajaan Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet- berkumpul. Disebutkan bahwa Uni Soviet menginisiasi penambahan yang muncul di artikel 1 (2) proposal Dumbarton Oaks, yang mengandung referensi untuk "menentukan nasib sendiri orang-orang." Dalam menjelaskan lingkup konsep tersebut,
Tuan Molotov dilaporkan telah mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa Uni Soviet "meletakkan kepentingan peringkat pertama" prinsip "persamaan dan menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa" yang baru ditambahkan tersebut. Tujuan penambahan tersebut dituduh dapat "menarik perhatian populasi tertentu dari berbagai koloni dan wilayah-wilayah yang dimandatkan," yang dapat membantu
merealisasikan kepentingan mereka dengan segera. Keempat kekuatan pendukung tidak meninggalkan penjelasan definitif mengenai pengertian menentukan nasib sendiri, ataupun konteks dalam kedua artikel yang mencantumkan konsep menentukan nasib sendiri. Namun demikian, komite yang mendiskusikan konsep tersebut telah mengatakan bahwa: berkenaan dengan prinsip menentukan nasib sendiri,
ditekankan dengan kuat pada satu sisi bahwa prinsip ini menerangkan keinginan orang-orang dimanapun berada, dan oleh karena itu sudah seharusnya secara jelas disampaikan di dalam isi Bab; di sisi lain, dikatakan bahwa prinsip menentukan nasib sendiri sesuai dengan tujuan piagam hanya sejauh apabila prinsip tersebut menyiratkan hak pemerintahan sendiri dari orang-orang, dan bukan hak untuk melepaskan diri ("secession").
Pendapat hukum menghasilkan jawaban yang bervariasi atas pertanyaan sifat alami prinsip menentukan nasib sendiri. Beberapa pendapat menyatakan bahwa prinsip menentukan nasib sendiri merepresentasikan sebuah perkembangan baru dalam hukum internasional. Pendapat lainnya mengatakan bahwa prinsip tersebut tidak berarti lebih daripada deklarasi aturan yang sudah ada
dalam hukum internasional. Terlepas dari kedua pandangan tersebut, tersisa fakta bahwa menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari Piagam PBB dan mempunyai signifikansi hukum yang mendalam terhadap dunia politik moderen.
Transformasi besar terjadi pada tahun 1950an ketika delegasi dari negara dunia ketiga yang telah independen menggunakan PBB sebagai arena politik untuk menegakkan perkara menentukan nasib sendiri untuk orang-orang yang masih berada di bawah pemerintahan kolonial. Perang dingin turut memberikan dampak pula dengan batas tertentu terhadap proses dekolonialisasi. Dengan berakhirnya perang dingin,
semakin banyak negara yang menagih hak untuk menentukan nasib sendiri, yang berarti mereka menginginkan negara bangsa mereka sendiri, atau beberapa tingkat otonomi di dalam negara bangsa lainnya. Pergerakan tersebut mengimbangi keinginan negara induk koloni, namun tetap memerlukan hingga sepenuh dekade, atau selama keseluruhan periode negosiasi "UN Covenants on human rights" (perjanjian PBB mengenai
hak asasi manusia) untuk dapat mewujudkannya. Selama dekade tersebut, negara-negara pascakolonial berusaha mencangkok "hak menentukan nasib sendiri" menjadi norma hak asasi manusia.
Pada gilirannya, kelompok elit pribumi di dalam koloni mengatur untuk menangkap bahasa hak asasi manusia dalam menjustifikasi klaim mereka mengenai menentukan nasib sendiri dan persamaan. Pencapaian ini termaktub dalam "1960 General Assembly's Resolution 1514" (resolusi 1514 majelis umum 1960), yang meminta penghentian kolonialisme. Selain permintaan menentukan nasib sendiri dan
hak asasi manusia, Resolusi 1514 juga bermuara pada pembentukan serangkaian negara baru di Asia dan Afrika. Naskah terkemuka pertama pada era pascakolonialisasi, sekaligus dokumen yang paling penting dalam mempromosikan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan juga salah satu dokumen yang memberikan indikasi jelas mengenai makna menentukan nasib sendiri selama periode ke-dua
ialah "Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples" (deklarasi pengabulan kemerdekaan terhadap negara jajahan dan orang-orang di dalamnya) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1960. Kriteria yang mendasari hak tersebut tidak termasuk pemilikan etnis, bahasa, atau budaya yang berbeda, namun menentukan nasib sendiri dalam dokumen tersebut merupakan istilah yang digunakan
untuk dekolonialisasi. Pada kenyataannya terdapat empat prinsip yang menandai gagasan menentukan nasib sendiri selama periode dua ini, yaitu:
Euforia umum yang menimbulkan opini publik internasional sedemikian halnya sehingga menandakan tahun 1960 sebagai "tahun Afrika," tidak terjadi dengan cara yang sama di antara beberapa negara yang baru terbentuk. Ketika negara bekas jajahan menarik batas komunitas politik mereka, diskriminasi seringkali masih berlaku dengan suatu pengecualian kecil, pemimpin dari negara yang baru diproklamirkan menetapkan
praktik diskriminasi formal dan informal, dan sering melibatkan ikatan kekerabatan yang dekat dengan mereka untuk menyokong kelompok domestik tertentu atas kelompok lainnya. Perangkat nilai yang mengatur orde liberal internasional dalam negara yang baru dibentuk, secara sederhana tidak tecermin dalam wilayah negara baru tersebut. Hal itu dapat dipahami karena negara-negara baru tersebut tidak mempunyai
pengalaman dengan struktur negara dan pengakuan hak. Negara-negara baru tersebut kesemuanya terbentuk mengikuti prinsip arbitrase "uti possidetis", bahwa status negara merdeka diberikan dengan syarat mengikuti panduan formal dari negara-negara kolonial/penjajah mereka. Meski demikian, penjelasan yang menekankan persistensi norma kolonial di dalam negara yang baru terbentuk, tidak mendapatkan banyak
popularitas. Sebagai gantinya, sebagian besar ahli berpendapat bahwa diskriminasi terjadi karena penerapan menentukan nasib sendiri berakibat pada kemerdekaan yang prematur, atau pada suatu retribalisasi politik.