Gwangju Inhwa School
Gwangju Inhwa School (Hangul:   ) adalah sekolah bagi siswa yang mengalami gangguan pendengaran yang didirikan pada tahun 1961 dan berlokasi di Gwangju, Korea Selatan. Menurut investigasi tahun 2005, enam guru, termasuk kepala sekolah, pelecehan seksual atau memperkosa setidaknya sembilan siswa tuli-bisu mereka antara tahun 2000 dan 2003. Seorang guru yang baru diangkat
memperingatkan kelompok-kelompok hak asasi manusia pada tahun 2005, yang kemudian dia dipecat dari pekerjaan. Sembilan korban datang ke depan, tetapi lebih banyak korban diyakini telah menyembunyikan kejahatan tambahan karena takut akan dampak atau karena trauma. Polisi memulai penyelidikan empat bulan kemudian, hanya setelah mantan siswa berbicara dengan stasiun TV
nasional. Ketika pemerintah kota dan dewan sekolah Gwangju melemparkan kasus itu bolak-balik, para siswa dan orang tua mengadakan aksi duduk selama delapan bulan di luar kantor mereka, menyerukan keadilan. Dari enam pelaku, empat menerima hukuman penjara, sementara dua lainnya dibebaskan segera karena undang-undang pembatasan atas kejahatan mereka telah berakhir.
Pengadilan setempat menghukum kepala sekolah (putra pendiri sekolah) dengan hukuman lima tahun penjara, dan empat lainnya menerima hukuman yang relatif berat. Tetapi pengadilan banding mengurangi putusan pengadilan awal, memberikan masa percobaan dan denda  3 juta untuk putusan pokok dan putusan lebih ringan kepada yang lainnya. Di antara mereka yang dipenjara, dua dibebaskan
setelah kurang dari satu tahun di penjara setelah persyaratan mereka ditangguhkan. Empat dari enam guru dipulihkan di sekolah. Kasus ini tidak menarik banyak perhatian media ketika diadili pada 2005, tetapi pada saat itu, aktivis hak asasi manusia dan korban mengkritik tindakan hukum lemah yang dilakukan terhadap para pelaku.
Kejadian-kejadian nyata mengilhami novelis laris Gong Ji-young untuk menulis buku pada tahun 2009 yang kemudian diadaptasi ke dalam film 2011 The Crucible (Hangul: ; RR: Dogani; juga dikenal secara internasional sebagai Silenced). Menggambarkan kekerasan seksual dan fisik terhadap anak di bawah umur, dan proses pengadilan yang dirusak oleh korupsi, penyuapan dan Jeon-gwan ye-u,
film menjadi hit box office, menarik 4.7 juta pemirsa, hampir sepersepuluh dari populasi Korea Selatan, dan di antara para pemirsanya adalah Presiden Lee Myung-bak. Menanggapi kritik ringan, hakim Pengadilan Tinggi Gwangju, Jang Jung-hee berkata, "Pengadilan tidak dapat menghukum mereka untuk hukuman yang keras karena para korban menjatuhkan dakwaan terhadap para pelaku. (Sebuah
undang-undang yang melarang penuntutan seorang pelaku seks anak kecuali korban membuat pengaduan sendiri, hanya direvisi pada tahun 2010.) " protes publik besar-besaran mendorong polisi untuk membuka kembali dan menginvestigasi kembali kasus ini. Salah satu saksi, mantan guru berusia 71 tahun Kim Yeong-il mengklaim bahwa dia dipukuli dan dipaksa mengundurkan diri pada
tahun 1968 oleh kepala sekolah dan saudaranya, wakil kepala sekolah, setelah Kim menemukan bahwa dua anak dipukuli dan kelaparan. mati kemudian dimakamkan secara rahasia pada tahun 1964. Alumni lain mengklaim bahwa putra ketua dewan direksi sekolah memaksa dua siswa perempuan untuk menanggalkan pakaian dan menggambar lukisan telanjang mereka pada tahun 1975, menambahkan bahwa pelaku saat ini sedang mengajar seni di sekolah lain di kota.
Dua bulan setelah rilis film dan kontroversi yang dihasilkan, Kota Gwangju resmi menutup sekolah pada bulan November 2011.
Beberapa guru mengaku bersalah atas tuduhan penganiayaan seksual, termasuk mantan administrator 63 tahun, yang pada Juli 2012 dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Distrik Gwangju menjadi 12 tahun penjara karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswa berusia 18 tahun pada bulan April 2005.
Di tengah kemarahan kolektif bangsa dan meningkatnya tekanan pada politisi, parlemen Korea Selatan dengan suara bulat mengeluarkan "Dogani Bill" pada bulan Oktober 2011, yang menghilangkan undang-undang pembatasan untuk kejahatan seks terhadap anak-anak di bawah 13 tahun dan perempuan penyandang cacat; RUU itu juga meningkatkan hukuman maksimal untuk hidup di penjara. Namun, banyak anggota organisasi
hak asasi manusia yang telah bekerja sejak lama untuk mempromosikan kesejahteraan para penyandang cacat mengatakan reaksi publik akan mengarah pada solusi jangka panjang yang lebih mendalam untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang lazim terhadap penyandang cacat.