Kawasan Schengen
Inggris secara formal diminta berpartisipasi dalam ketentuan tertentu dari acquis Schengen; yang tercantum dalam Title III yang terkait dengan Kebijakan Keamanan dan Kerjasama Peradilan pada tahun 1999, dimana permintaan ini disetujui oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 29 Mei 2000.
Partisipasi formal Inggris di wilayah kerja yang telah disetujui sebelumnya, mulai diberlakukan pada keputusan Dewan tahun 2004; yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005. Meski Inggris bukan bagian dari wilayah paspor Schengen, tetapi masih menggunakan Sistem Informasi Schengen, yaitu sebuah database pemerintah yang digunakan oleh negara-negara Eropa untuk menyimpan dan menyebarkan
informasi tentang individu dan barang-barang. Hal ini memungkinkan Inggris bertukar informasi dengan negara-negara yang merupakan bagian dari kesepakatan Schengen, yang seringkali bertujuan untuk menjalin hubungan dengan penegak hukum.
Sebaliknya, Irlandia awalnya mengajukan permintaan untuk berpartisipasi dalam acquis Schengen pada tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh Dewan Uni Eropa, Keputusan tidak diberlakukan hingga bulan Februari 2010. Menteri Peradilan Irlandia, memberi tanggapan atas pertanyaan parlemen, dan mengatakan bahwa: "Langkah-langkah yang memungkinkan Irlandia memenuhi persyaratan Schengen saat ini sedang ditindaklanjuti".
Sebuah laporan Komite Pilihan Uni Eropa pada tahun 1999 bagi Dewan Bangsawan Britania Raya, merekomendasikan "partisipasi penuh Inggris" dalam keempat pasal Konvensi Pelaksanaan Schengen.
Pada tanggal 23 Juni 2016, elektorat Inggris memutuskan supaya Inggris meninggalkan Uni Eropa, dimana pada tanggal 27 Maret 2017 Inggris secara resmi meminta penarikan tersebut. Namun, tidak diputuskan keadaan seperti apa bagi Irlandia di masa depan. Irlandia telah disarankan supaya tetap masuk dalam Area Perjalanan Umum (Common Travel Area) dan tidak tergabung dengan Kawasan Schengen; karena adanya keinginan penghilangan pengontrolan pembatasan di wilayah perbatasan daratnya.
Tiga negara kecil Eropa seperti Monako, San Marino dan Kota Vatikan secara de facto termasuk dalam Kawasan Schengen. Ketiga negara ini tidak memiliki kontrol perbatasan dengan negara-negara sekeliling Schengen, namun secara tidak resmi merupakan bagian dari Schengen. Beberapa undang-undang nasional memiliki teks "negara-negara dengan kontrol perbatasan yang tidak dilakukan berdasarkan Perjanjian
Schengen, serta peraturan UE 562/2006", yang kemudian mencakup negara kecil dan area non-UE dengan perbatasan terbuka.
Liechtenstein menjadi anggota Kawasan Schengen sejak 2011. Namun, Liechtenstein tidak mengeluarkan visa, dan merekomendasikan para pengunjung supaya mengajukan visa di negara Schengen lainnya, seperti Swiss. Liechtenstein tidak memiliki pengecekan perbatasan di lapangan helikopter Balzers; dimana helikopter harus masuk ke kawasan Schengen saja.
Empat negara kecil lainnya tidak termasuk dalam Kesepakatan Schengen, serta tidak mengeluarkan visa Schengen, kecuali Monako, yang bukan merupakan bagian dari Kawasan Schengen. San Marino dan Kota Vatikan merupakan negara yang terkurung oleh daratan yang dikelilingi Italia. Namun keduanya memiliki perbatasan terbuka, dimana keduanya secara de facto dianggap masuk dalam Kawasan Schengen.
Dengan kata lain, kedua negara tersebut tidak secara resmi masuk dalam kesepakatan; namun tetap memilik akses tanpa kontrol perbatasan. San Marino dan Kota Vatikan tidak melakukan pemeriksaan perbatasan bagi pendatang dari luar Schengen. Hal ini tidak dibutuhkan karena keduanya tidak memiliki bandar udara atau pelabuhan laut. Helikopter atau kapal yang beroperasi dari luar Kawasan Schengen, tidak diizinkan langsung mendarat ke San Marino atau Kota Vatikan.
Pada tahun 2015, Andorra, Monako dan San Marino menegosiasikan sebuah Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa. Jaume Gaytán, seorang Duta Besar Andorra untuk Spanyol mengatakan bahwa dia berharap kesepakatan tersebut akan mencakup ketentuan dalam pembuatan asosiasi negara anggota yang didasarkan pada Perjanjian Schengen.
Andorra mempertahankan kontrol perbatasan dengan Perancis dan Spanyol. Warga negara Uni Eropa juga diharuskan memiliki kartu identitas nasional atau paspor untuk masuk ke Andorra, seperti halnya yang di berlakukan di negara-negara lain. Penggunaan visa Schengen diperbolehkan, tetapi para pelancong tetap membutuhkan visa untuk memasuki Kawasan Schengen dengan entri banyak dalam kunjungannya ke
Andorra, karena ketika masuk wilayah Andorra berarti pula meninggalkan Kawasan Schengen. Terdapat pula kontrol perbatasan ke arah lain, yang berfokus pada kontrol bea cukai (dimana Andorra menetapkan pajak pertambahan nilai hingga 4% PPN).
Monako memiliki perbatasan terbuka dengan Perancis; dimana undang-undang Schengen yang dikelola seolah-olah merupakan bagian dari Uni Eropa, dimana visa Schengen dapat diterima. Otoritas Perancis dan Monégasque juga melakukan pengecekan di pelabuhan dan lapangan helikopter Monako.
San Marino memiliki perbatasan terbuka dengan Italia; meskipun beberapa pemeriksaan secara acak dilakukan oleh Guardia di Finanza dan Guardia di Rocca di San Marino.
Kota Vatikan memiliki perbatasan terbuka dengan Italia. Pada tahun 2006, minat bergabung dalam perjanjian Schengen dalam kerjasama untuk berbagi informasi serta kegiatan serupa, juga tercakup dalam Sistem Informasi Schengen. Tak terkecuali, Italia yang telah mengizinkan warganya mengunjungi Kota Vatikan, tanpa menerima visa Italia, yang kemudian dikawal oleh polisi selama di bandara dan Kota Vatikan, atau ketika menggunakan helikopter.
Bagi dua negara di kawasan Schengen, total perdagangan di antara keduanya meningkat sekitar 0.1% per tahun; dimana jumlah kenaikan perdagangan yang sama diperoleh bagi setiap 1 tahun dengan peningkatan jumlah imigrasi di antara negara-negara tersebut. Rata-rata, di setiap perbatasan, penghapusan kontrol sama dengan penghapusan tarif senilai 0.7%, dimana penghematan biaya di jalur
perdagangan meningkat seiring dengan jumlah perbatasan internal yang telah dilintasi. Negara-negara di luar kawasan Schengen juga mendapat keuntungan.
Sekitar 1.7 juta individu melintasi perbatasan Eropa setiap harinya untuk bekerja, dimana pada beberapa wilayah, individu ini merupakan sepertiga dari jumlah angkatan kerja. Sebagai contoh misalnya, 2.1% pekerja di Hungaria bekerja di negara lain, seperti Austria dan Slowakia. Terdapat 1.3 miliar penyeberangan yang dilakukan di perbatasan Schengen setiap tahunnya. Lima puluh juta
penyeberangan disebabkan pengangkutan barang melalui jalan darat, dengan nilai ekonomi sebesar € 2.8 triliun setiap tahunnya. Jual beli barang dagangan dipengaruhi akibat perdagangan jasa, serta penurunan biaya perdagangan yang bervariasi dari 0.42% hingga 1.59%; bergantung geografi, mitra dagang, dan faktor lainnya.
Kontrol perbatasan yang diberlakukan mulai di bulan September tahun 2015; menyebabkan penurunan volume perdagangan sekitar € 70 miliar per tahun. Angka ini, berdasarkan pengembalian kontrol di semua perbatasan yang menyebabkan penurunan sebesar € 221 miliar per tahun, sesuai dengan penurunan PDB nyata keseluruhan senilai 0.31%. Untuk periode 2016 hingga 2025, perhitungan yang didasarkan atas
penurunan pertumbuhan akibat kenaikan biaya tenaga kerja memperkirakan pemulihan permanen pengontrolan di perbatasan internal akan menyebabkan kerugian setidaknya € 470 miliar, dan dapat pula mencapai 1.4 triliun euro. Akibat saling ketergantungan ekonomi, pengaruhnya dapat pula mengurangi pertumbuhan ekonomi di luar Eropa; dimana setiap kenaikan harga impor seniali 1%, mengakibatkan kerugian
senilai € 91 dan € 95 miliar di Amerika Serikat dan Tiongkok untuk periode 2016-2025. Negara lain seperti Rusia dan Turki juga akan terpengaruh. Efek lain dari pembalikan Schengen mencakup biaya langsung yang diperkirakan mencapai € 5 miliar hingga € 18 miliar per tahun, bergantung wilayah dan faktor lainnya. Namun, sebagian besar biaya ekonomi datang dalam bentuk yang tidak langsung,