Karier Joko Widodo sebagai Wali Kota Surakarta
Karier Joko Widodo sebagai Wali Kota Surakarta adalah kumpulan upaya Joko Widodo selama menjabat sebagai wali kota pada kurun waktu 2005 hingga 2012.
"Branding" untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu ""Solo: The Spirit of Java"". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan
komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang telantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.
"Rebranding" ini turut didukung dengan pengembangan citra kota Solo sebagai "kota budaya" dan "kota batik". Pada tahun 2011, misalnya, Solo menjadi ibukota batik Indonesia. Selain itu, sejak tahun 2008, kota Solo setiap tahunnya selalu mengadakan "Solo Batik Carnival". Di bawah kepemimpinan Jokowi pula kota Solo dikembangkan sebagai kota MICE, yang merupakan singkatan dari "meetings"
(pertemuan), "incentives" (insentif), "conferencing" (konferensi), dan "exhibitions" (pameran). Sebagai tindak lanjut "branding", Jokowi aktif melakukan pendekatan kepada para penanam modal, terutama pengembang properti untuk menyediakan fasilitas konvensi dan hotel. Ia juga mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut
dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007, Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran. Selain itu, Solo menjadi
tuan rumah "Euro-Asia World Heritage Cities Conference and Exhibition" pada tahun 2008, "Solo International Ethnic Music Festival" (SIEM) pada tahun 2007 dan 2008 dan "International Performing Arts Festival " pada tahun 2009.
Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.
Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan. Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan. Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya
konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.
Program yang mencuatkan namanya selama menjadi Wali Kota Solo adalah pembenahan pasar dan pedagang kaki lima. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima di Monumen 45 Banjarsari. Jokowi menggunakan pendengkatan "nguwonke wong" atau memanusiakan manusia sehingga tidak memaksa ataupun menggusur pedagang, sebaliknya mengedepankan dialog dan makan siang bersama agar pedagang
mulai berani menumpahkan keluhannya langsung. Selain itu, dibuka pula jalur diskusi dimana saja, seperti di Balai Kota, warung, wedangan, pinggir jalan, hingga di Loji Gandrung.
Setelah 54 kali sesi makan siang bersama selama 7 bulan, pedagang mulai luluh dan Pemerintah Kota Solo mengistimewakan para pedagang yang bersedia pindah dengan membuatkan arak-arakan hingga ke tempat baru.
Pada Juni 2011, Joko Widodo menolak pendirian mal di lokasi bekas pabrik es Saripetojo untuk membatasi maraknya pasar modern dan melindungi pasar tradisional. Kebijakan pendirian mal ini merupakan kebijakan dari Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, sehingga Bibit mengatakan Jokowi "bodoh" karena menentang kebijakan gubernur. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari warga Solo,
yang bahkan menolak kehadirannya di kota Surakarta. Jokowi sendiri menanggapi dengan santai, dan menyatakan bahwa "saya itu memang masih bodoh. Masih harus banyak belajar ke banyak orang".
Untuk urusan transportasi umum, berbagai jenis angkutan telah direalisasikan, seperti Batik Solo Trans yang merupakan bus yang beroperasi di dalam kota dan menghubungkan kota Solo dengan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo. Untuk mengintegrasi sistem transportasi, pemerintah Solo dan Yogyakarta menandatangani Nota kesepahaman terkait penggunaan kartu pintar pada Kereta api Prambanan Ekspres yang menghubungkan kedua kota tersebut yang dapat digunakan pula pada Batik Solo Trans dan Trans Jogja.
Jokowi pada tahun 2009 juga meluncurkan kereta wisata peninggalan Belanda yang disebut Sepur Kluthuk Jaladara. Kereta yang dibuat pada tahun 1896 dan menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar ini melintasi Kantor Wali Kota Surakarta, Loji Gandrung, Museum Radi Pustaka, Museum Batik Danar Hadi, dan Stasiun Sanggrah, sebelum akhirnya kembali ke Stasiun Purwosari. Selain itu, pada 20
Februari 2011, bus tingkat Werkudara juga dioperasikan dan segera menjadi salah satu ikon kota Solo yang sampai sekarang dilestarikan.
Pada Juli 2011, Jokowi meluncurkan Railbus Batara Kresna yang melayani rute Sukoharjo-Surakarta. "Railbus" yang mulai dioperasikan pada Agustus 2012 ini dibuat oleh PT INKA. Namun, pada November 2012, "railbus" ini tidak berjalan lagi karena mengalami kerugian, dan permintaan subsidi oleh Wali Kota Solo saat itu F.X. Hadi Rudyatmo ditolak oleh DPRD Surakarta.
Pada tahun 2010, Jokowi menggagas hari bebas kendaraan bermotor di sepanjang Jalan Slamet Riyadi setiap hari Minggu dari pukul 6 hingga 9 pagi, walaupun jalanan sudah didatangi pejalan kaki dari pukul 5 pagi. Selain itu, pada hari Sabtu 31 Desember 2011 dan Minggu 1 Januari 2012, kota Surakarta berhasil mengadakan malam bebas kendaraan bermotor pertama di Indonesia.
Di Solo, Jokowi menetapkan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). Program PKMS menyediakan layanan kesehatan gratis untuk rakyat miskin di Solo. Pemegang kartu PKMS terdiri dari dua kelas, yaitu "Gold" dan "Silver". Kelas "Gold" diberikan untuk warga yang benar-benar miskin (sehingga semua biaya kesehatannya ditanggung pemerintah),
sementara warga kota yang belum mempunyai jaminan kesehatan mendapatkan kelas "Silver". Sementara itu, kartu BPMKS diberikan kepada siswa SD dan SMP di Solo yang miskin agar dapat mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya (baik iuran bulanan maupun biaya operasional) di sekolah negeri atau swasta. Terdapat tiga jenis kartu, yaitu "Platinum", "Gold", dan "Silver". Kartu