Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa (UE), biasa disingkat Brexit (lakuran ""Britain"" dan ""exit""), adalah kemungkinan (proses dan rencana) penarikan diri Britania Raya dari Uni Eropa sebagai hasil dari referendum Brexit yang diadakan pada Kamis 23 Juni 2016, referendum Brexit ini diadakan untuk memutuskan apakah Britania Raya harus meninggalkan keanggotaannya atau tetap tergabung dalam Uni Eropa. Referendum ini diikuti
oleh 30 juta pemilih, yang berarti partisipasi total didalamnya mencapai 71.8% dari penduduk yang memiliki hak pilih di Britania Raya, hasilnya sendiri adalah 51.9% memilih untuk keluar dari Uni Eropa dan 48.1% memilih untuk tetap tergabung dengan Uni Eropa.
Sebagai salah satu tahapan untuk secara resmi meninggalkan Uni Eropa, Britania Raya diharuskan untuk meminta digunakannya Artikel 50 dari Perjanjian tentang Uni Eropa kepada Dewan Eropa, dan pada 29 Maret 2017, pemerintah Britania Raya resmi menggunakan Artikel 50 dan mengajukan penarikan diri kepada Dewan Uni Eropa. Sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Artikel 50 mengenai waktu tenggang yang diberikan untuk negara
yang berencana keluar dari Uni Eropa, Britania Raya diberikan waktu hingga tepat pada tengah malam tanggal 30 Maret 2019, Waktu Eropa Tengah, untuk secara resmi meninggalkan Uni Eropa
Pada 17 Januari 2017, Perdana Menteri Theresa May mengumumkan 12 pokok rencananya untuk meninggalkan Uni Eropa, May juga sekaligus memastikan bahwa nantinya Britania Raya tidak akan lagi tergabung dalam Pasar Tunggal dan Serikat Pabean Uni Eropa. Bersamaan dengan itu, May juga berjanji untuk mencabut Undang-Undang Masyarakat Eropa tahun 1972, dan menggabungkan semua hukum dan aturan Uni Eropa yang masih
berlaku kedalam hukum dan aturan Britania Raya. May membentuk kementerian sendiri untuk mengatur mundurnya Britania Raya dari Uni Eropa, kementerian ini diberi nama Departemen untuk Keluar dari Uni Eropa ("Department for Exiting European Union- DExEU") dan diresmikan pada Juli 2016, May juga menunjuk David Davis sebagai Sekretaris Negara memimpin departemen tersebut. Perundingan antara pemerintah Britania Raya dan Uni Eropa pada akhirnya resmi dimulai pada 19 Juni 2017.
Menilik dari sejarahnya, Britania Raya sendiri mulai bergabung dalam Komunitas Eropa pada tahun 1973, meski begitu terdapat dorongan untuk melakukan referendum dari banyak pihak yang tidak setuju apabila Britania Raya bergabung dalam Komunitas Eropa, sehingga pada tahun 1975 diadakan referendum 1975, namun hasil dari referendum tersebut justru memenangkan pihak yang setuju untuk bergabung sehingga semakin
melegitimasi kebijakan Britania Raya untuk tetap tergabung dalam Komunitas Eropa. Di era 1970-an dan 1980-an, wacana untuk mengundurkan diri dari Komunitas Eropa utamanya banyak digalang oleh anggota dan tokoh-tokoh dari Partai Buruh dan Serikat Buruh. Mulai era 1990-an, pendukung kuat dari wacana ini adalah Partai Kemerdekaan Britania Raya (UKIP) dan anggota-anggota dari Partai Konservatif yang memiliki pandangan ""Eurosceptic"".
Untuk efek Brexit ini sendiri dalam jangka pendek, terdapat penelitian yang berfokus pada pengaruh kebijakan Brexit sejak diadakannya referendum hingga Juli 2017, penelitian ini mengungkapkan bahwa Britania Raya mengalami kerugian tahunan sebesar £404 untuk tiap rumah tangga rata-rata, kemudian menurunnya nilai mata uang pound sterling dimana nilai pound sterling masih 10% dibawah nilai
sebelum referendum, lalu meningkatnya inflasi hingga 1.7%. Banyak pakar riset ekonomi dunia yang beranggapan bahwa pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa ini akan memiliki efek terhadap perekonomian Britania Raya, mereka memprediksi bahwa langkah Britania Raya ini akan mengurangi pendapatan riil per-kapita Britania Raya dalam jangka menengah dan panjang. Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
juga diprediksi akan menurunkan jumlah pendatang dari negara-negara Area Ekonomi Eropa ke Britania Raya, dan hal ini dapat berimplikasi kepada pendidikan tinggi dan riset akademis di Britania Raya. Dampak persis pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa sendiri masih harus melihat apakah pencabutan keanggotaan ini terjadi dengan cara keras ("Hard" Brexit) yang berarti tidak terjadi
kesepakatan sama sekali antara Britania Raya dan Uni Eropa, atau cara lunak ("Soft" Brexit) dimana masih terdapat hak-hak yang dapat dinikmati oleh Britania Raya meskipun telah keluar dari Uni Eropa.
Brexit adalah lakuran ""Britain"" dan ""exit"". Oxford English Dictionary memberi kehormatan kepada Peter Wildling sebagai penemu pertama istilah ini. Kata Brexit pertama kali oleh Peter Wildling untuk menggambarkan kemungkinan penarikan diri Britania Raya dari Uni Eropa dalam blog "Euorativ" tertanggal 15 Mei 2012 (diberikan sebagai pengesahan pertama dalam "Oxford English Dictionary"). Wildling mengatakan bahwa istilah ini terinspirasi dari Grexit.
Istilah "Hard" Brexit dan "Soft" Brexit adalah istilah tidak resmi yang banyak digunakan oleh media massa dalam menggambarkan kemungkinan hasil negosiasi penarikan diri Britania Raya dari Uni Eropa. Istilah ini sendiri tidak memiliki arti yang tegas dalam menggambarkan Brexit, dan dapat pula memiliki arti yang berbeda-beda bagi tiap orang, namun pada umumnya istilah ini
merujuk pada kedekatan hubungan Britania Raya dengan Uni Eropa paska Brexit nantinya. Diambil dari BBC, "Hard" (keras) Brexit, merupakan istilah yang menggambarkan kegagalan negosiasi dan tidak adanya kesepakatan antara Britania Raya dan Uni Eropa ketika Britania Raya resmi keluar nantinya, hal ini dapat menjadikan pola perdagangan Britania Raya dengan Uni Eropa seperti layaknya negara yang bukan
anggota Uni Eropa lainnya, yang mana hanya berlindung dibawah aturan Organisasi Perdagangan Dunia, tetapi juga dengan tanpa mewajibkan Britania Raya untuk menerima pendatang dari Uni Eropa secara bebas seperti yang terjadi saat ini. Sedangkan "Soft" (lunak) Brexit, berarti meskipun Britania Raya keluar dari Uni Eropa, tetap Britania Raya masih diberi kesempatan untuk tetap mempertahankan
keanggotaannya dalam pasar tunggal Uni Eropa untuk penyediaan barang dan jasa layanan, dan dengan setidaknya beberapa kelonggaran kebebasan bergerak orang-orang, sesuai dengan aturan Area Ekonomi Eropa.
Tagihan Perceraian merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tuntutan Uni Eropa terhadap Britania Raya untuk menyelesaikan komitmen kontribusi keuangan Britania Raya yang sebelumnya telah disetujui semasa Britania Raya masih menjadi anggota, dan belum terbayarkan hingga saat ini.
Britania Raya pertama kali mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Masyarakat Eropa pada tahun 1963 dan 1967, tetapi diveto oleh Presiden Prancis saat itu, Charles de Gaulle. Masyarakat Eropa sendiri merupakan komunitas negara yang berasal dari Komunitas Batubara dan Baja Eropa (ECSC), dibentuk oleh Belgia, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat (biasa disebut "enam inti"),
kemudian pada tahun 1957 berkembang mendirikan Masyarakat Ekonomi Eropa dan Komunitas Energi Atom Eropa, yang baru kemudian pada 1967 kesemua komunitas ini menjadi Masyarakat Eropa. Setelah de Gaulle melepaskan kursi kepresidenan Perancis, Britania Raya akhirnya berhasil mengajukan permohonan keanggotaannya, dan Perjanjian Aksesi untuk Britania Raya saat itu ditandatangani oleh perdana
menteri Edward Heath pada tahun 1972, tak lama berselang setelah itu, Parlemen Britania Raya meloloskan Undang-Undang Komunitas Eropa, dan Britania Raya resmi menjadi anggota Komisi Eropa pada 1 Januari 1973 beserta dengan Denmark dan Irlandia.