Prancis Vichy
Anggota Perancis dari Divisi "Charlemagne" Waffen-SS yang selamat dari perang dianggap sebagai pengkhianat. Beberapa perwira yang lebih terkemuka dieksekusi, sementara yang berpangkat dan prajurit biasa diberikan hukuman penjara; beberapa dari mereka diberi pilihan untuk ikut serta di Indochina (1946-54) dengan Légion étrangère daripada dipenjara.
Di antara beberapa seniman, penyanyi Tino Rossi ditahan di Penjara Fresnes, dimana, menurut harian "Combat", penjaga penjara meminta tanda tangannya. Pierre Benoit dan Arletty juga ditahan.
Eksekusi tanpa pengadilan dan bentuk-bentuk lain dari "keadilan rakyat" dikritik dengan keras segera setelah perang, dengan lingkaran dekat dengan Pétainis meningkatkan angka 100.000, dan mencela "Teror Merah", "anarki", atau "pembalasan buta". Penulis dan interniran Yahudi Robert Aron memperkirakan eksekusi populer mencapai 40000 pada tahun 1960. Ini mengejutkan de Gaulle, yang memperkirakan
jumlahnya sekitar 10000, yang juga merupakan angka yang diterima hari ini oleh para sejarahwan arus utama. Sekitar 9000 dari 10000 ini merujuk pada eksekusi ringkasan di seluruh negeri, yang terjadi selama pertempuran.
Beberapa menyiratkan bahwa Perancis melakukan terlalu sedikit untuk berurusan dengan kolaborator pada tahap ini, dengan secara selektif menunjukkan bahwa dalam nilai absolut (angka), ada lebih sedikit eksekusi hukum di Perancis daripada di negara tetangganya, Belgia, dan lebih sedikit interniran daripada di Norwegia atau Belanda. Namun, situasi di Belgia tidak dapat dibandingkan karena
menggabungkan kolaborasi dengan unsur-unsur perang pemisahan diri: Serangan 1940 mendorong penduduk Flemish untuk secara umum berpihak pada Jerman dengan harapan mendapatkan pengakuan nasional, dan relatif terhadap populasi nasional yang jauh lebih tinggi proporsi orang Belgia daripada Perancis akhirnya berkolaborasi dengan Nazi atau menjadi sukarelawan untuk berjuang bersama mereka; Populasi Walloon pada gilirannya
menyebabkan pembalasan anti-Flemish besar-besaran setelah perang, beberapa di antaranya, seperti eksekusi, tetap kontroversial.
Proporsi kolaborator juga lebih tinggi di Norwegia, dan kolaborasi terjadi pada skala yang lebih besar di Belanda (seperti di Flandria) sebagian didasarkan pada kesamaan linguistik dan budaya dengan Jerman. Para interniran di Norwegia dan Belanda, sementara itu, sangat sementara dan agak sembarangan; ada puncak interniran singkat di negara-negara ini karena interniran digunakan sebagian untuk
tujuan memisahkan para Kolaborator dari non-Kolaborator. Norwegia akhirnya hanya mengeksekusi 37 Kolaborasionis.
Beberapa terdakwa penjahat perang diadili, beberapa untuk kedua kalinya, dari tahun 1980-an dan seterusnya: Paul Touvier, Klaus Barbie, Maurice Papon, René Bousquet (kepala polisi Perancis selama perang) dan wakilnya Jean Leguay. Bousquet dan Leguay keduanya dihukum karena tanggung jawab mereka dalam Pengumpulan Vel' d'Hiv pada bulan Juli 1942. Di antara lainnya, Pemburu Nazi Serge Klarsfeld
menghabiskan sebagian dari upaya pasca-perang mereka untuk berusaha membawa mereka ke pengadilan. Sejumlah besar kolaborator kemudian bergabung dengan gerakan teroris OAS selama Perang Kemerdekaan Aljazair (1954-62). Jacques de Bernonville melarikan diri ke Quebec, kemudian Brazil. Jacques Ploncard d'Assac menajdi penasihat diktator António de Oliveira Salazar di Portugal.
Pada tahun 1993, mantan pejabat Vichy René Bousquet dibunuh ketika ia menunggu penuntutan di Paris menyusul tuduhan tahun 1991 atas Kejahatan kemanusiaan; ia dituntut tetapi sebagian dibebaskan dan segera diampuni pada tahun 1949. Pada tahun 1994 mantan pejabat Vichy Paul Touvier (1915-1996) dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan. Maurice Papon juga dinyatakan
bersalah pada tahun 1998, dibebaskan tiga tahun kemudian karena sakit, dan meninggal pada tahun 2007.
Sampai kepresidenan Jacques Chirac, sudut pandang resmi pemerintah Perancis adalah bahwa rezim Vichy merupakan pemerintah ilegal yang berbeda dari Republik Perancis, didirikan oleh pengkhianat di bawah pengaruh asing. Memang, Vichy Perancis menghindari nama resmi Perancis ("Republik Perancis") dan menamakan dirinya "Negara Perancis", menggantikan moto Republik "Liberté, égalité, fraternité" (kebebasan,
kesetaraan, persaudaraan) yang diwarisi dari Revolusi Perancis 1789, dengan moto "Travail, famille, patrie" (pekerjaan, keluarga, tanah air).
Sementara perilaku kriminal Vichy Perancis secara konsisten diakui, sudut pandang ini menyangkal tanggung jawab negara Perancis, menuduh bahwa tindakan yang dilakukan antara tahun 1940 dan 1944 adalah tindakan inkonstitusional tanpa legitimasi. Pendukung utama pandangan ini adalah Charles de Gaulle sendiri, yang bersikeras, seperti halnya sejarawan lain sesudahnya, pada kondisi
yang tidak jelas dari pemungutan suara Juni 1940 yang memberikan kekuatan penuh kepada Pétain, yang ditolak oleh minoritas Vichy 80. Secara khusus, tindakan pemaksaan yang digunakan oleh Pierre Laval telah dikecam oleh para sejarahwan yang berpendapat bahwa pemungutan suara tidak, oleh karena itu, memiliki legalitas konstitusional (See subsection: "Kondisi Gencatan
Senjata dan pemilihan suara kekuatan penuh 10 Juli 1940"). Pada tahun-tahun berikutnya, posisi de Gaulle diulangi oleh presiden Mitterrand. "Saya tidak akan meminta maaf atas nama Perancis. Republik tidak ada hubungannya dengan ini. Saya tidak percaya Perancis bertanggung jawab," katanya pada September 1994.
Presiden pertama yang menerima tanggung jawab atas penangkapan dan deportasi orang Yahudi dari Perancis adalah Jacques Chirac, dalam pidato tanggal 16 Juli 1995. Dia mengakui tanggung jawab "Negara Perancis" karena mendukung "kebodohan kriminal negara pendudukan", khususnya polisi Perancis, yang dipimpin oleh René Bousquet (dituntut pada tahun 1990 dengan kejahatan terhadap kemanusiaan), yang
membantu Nazi dalam pemberlakuan apa yang disebut "Solusi Akhir". Pengumpulan Vel' d'Hiv Juli 1942 adalah contoh tragis tentang bagaimana polisi Perancis melakukan pekerjaan Nazi, bahkan lebih jauh dari apa yang diminta perintah militer (dengan mengirim anak-anak ke kamp interniran Drancy, perhentian terakhir sebelum kamp pemusnahan).
Pernyataan Presiden Macron pada tanggal 16 Juli 2017 bahkan lebih spesifik, menyatakan dengan jelas bahwa rezim Vichy tentu saja adalah Negara Perancis selama Perang Dunia II, dan berperan dalam Holokaus. (Awal tahun itu, pidato yang dibuat oleh Marine Le Pen telah menjadi berita utama dengan menyatakan bahwa Pemerintah Vichy adalah "bukan Perancis.") Macron membuat pernyataan
berikut ketika membahas pertemuan orang-orang Yahudi di Vel' d'Hiv: "Adalah nyaman untuk melihat rezim Vichy lahir dari ketiadaan, kembali ke ketiadaan. Ya, itu nyaman, tetapi itu salah."
Seperti yang ditulis oleh sejarahwan Henry Rousso dalam The Vichy Syndrome (1987), Vichy dan kolaborasi negara Perancis tetap merupakan "masa lalu yang tidak berlalu".
Perdebatan historiografis masih, hari ini, bersemangat, menentang pandangan konfliktual tentang sifat dan legitimasi kolaborasi Vichy dengan Jerman dalam pelaksanaan Holocaust. Tiga periode utama telah dibedakan dalam historiografi Vichy: pertama periode Gaullist, yang bertujuan untuk rekonsiliasi dan persatuan nasional di bawah figur Charles de Gaulle, yang menganggap dirinya di atas partai politik dan divisi; kemudian
tahun 1960-an, dengan film Marcel Ophüls "The Sorrow and the Pity" (1971); akhirnya tahun 1990-an, dengan pengadilan Maurice Papon, pegawai negeri sipil di Bordeaux yang bertanggung jawab atas "Pertanyaan Yahudi" selama perang, yang dihukum setelah pengadilan yang sangat panjang (1981-1998) untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan Papon tidak hanya menyangkut rencana