Operasi Sophia
Operasi Sophia () atau secara resmi disebut juga Angkatan Laut Uni Eropa Mediterania (", disingkat ' atau ') adalah operasi militer yang dilancarkan Uni Eropa (UE) untuk memerangi model bisnis penyelundupan pengungsi dan jaringan perdagangan manusia, mengembalikan stabilitas dan keamanan di Libya serta kawasan Mediterania Tengah. Operasi Sophia merupakan operasi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (""), dan
kekuatan maritim UE pertama yang mengadakan pengamanan laut di Mediterania Tengah dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi nasional, internasional, pemerintah atau non-pemerintah, warga sipil, serta militer. Operasi ini bermarkas di Roma, Italia dengan Laksamana Muda Enrico Credendino sebagai Komandan Operasi. Selama operasi berlangsung telah diamankan 143 tersangka penyelundup maupun pedagang, 545 kapal serta telah membantu menyelamatkan 44251 jiwa manusia.
Sejak tahun 2011 hingga 2013, arus migrasi masuk dari laut sudah terdeteksi di negara-negara pantai Eropa Selatan, khususnya Yunani dan Italia. Selain alasan ekonomi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, sebagian besar migrasi terjadi terjadi akibat kecamuk perang dan teror di negara asal para pengungsi. Migrasi tidak teratur ke UE melalui Mediterania meningkat sejak akhir 2013 dan
mencapai tingkat arus yang lebih tinggi pada tahun 2014 dan 2015. Lonjakan migrasi pengungsi yang terjadi pada tahun 2015 memicu terjadinya krisis pengungsi di Eropa, jumlah pengungsi yang mengajukan permohonan suaka di UE tercatat mencapai 1.26 juta orang.
Puluhan ribu pengungsi dari kawasan Afrika dan Timur Tengah mengarungi Laut Mediterania dengan impian sampai ke Eropa. Namun, sebelum mereka mempertaruhkan nyawa di lautan, mereka harus menghadapi gurun Sahara terlebih dahulu. Sebelum memulai perjalanan dengan perahu untuk menyeberangi lautan berjarak 500 km yang memisahkan Libya dengan Sisilia, mereka harus melalui gurun Libya yang berjarak 1000 km hingga ke pinggir pantai.
Tiga rute utama yang digunakan para pengungsi untuk mencapai Eropa yaitu:Libya telah menjadi titik tolak utama bagi orang-orang yang ingin menyeberangi Mediterania dengan perahu menuju Eropa. Krisis migrasi saat ini diperparah oleh konflik di Timur Tengah dan kekosongan keamanan di Libya, tetapi juga merupakan bagian dari fenomena migrasi massa yang lebih luas dari negara berkembang ke
negara maju. Selain rute yang berbahaya, penyeberangan tersebut juga menjadi ladang bisnis jaringan kriminal penyelundup manusia.
Pengungsi yang mempertaruhkan segalanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik merupakan mangsa empuk bagi para penyelundup, aksi yang mereka lakukan telah menciptakan industri kriminal senilai miliaran. Keputusasaan yang dialami para pengungsi dimanfaatkan oleh jaringan kriminal. Para penyelundup memfasilitasi dan menyediakan sarana bagi pengungsi untuk menyeberang ke Eropa melalui rute yang berbahaya di laut Mediterania.
Sementara migrasi menyiratkan tingkat pilihan individu, para pengungsi terkadang ditahan dan bahkan disiksa oleh orang-orang yang mereka bayar untuk menuntun mereka melintasi perbatasan. Para penyelundup ini sering menyiksa, melecehkan dan menelantarkan orang-orang di gurun Sahara atau Mediterania. Jaringan tersebut bahkan mampu menangani 20 rute perjalanan selama seminggu. Jaringan kriminal ini sering digambarkan
sebagai sindikat kartel transnasional yang terorganisir dan mirip mafia. Mereka juga melibatkan perekrut, pengangkut, pelaku bisnis perhotelan, fasilitator, oknum aparat, organiser, dan pemodal. Bahkan pejabat korup (polisi, penjaga perbatasan maupun diplomat) juga terlibat namun jarang diekspos. Beberapa penyelundup dulunya juga pengungsi selundupan yang beroperasi di negara-negara tujuan atau
negara-negara transit. Jaringan penyelundupan pada umumnya tidak hirarkis, terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang menyerahkan para pengungsi ke kelompok-kelompok berikutnya, sehingga aliran dananya sulit dilacak. Biaya yang dibayarkan pengungsi diangsur saat dipindah dari satu kelompok penyelundup ke penyelundup berikutnya. Biaya tersebut juga
termasuk pembelian visa palsu di pasar gelap. Transaksi lain yang lebih kriminal adalah ketika mayoritas pengungsi yang mencoba menyeberangi Mediterania, dibawa ke Ajdabiya di pantai Libya, di sana mereka dikurung bahkan disiksa sampai kerabatnya mau membayar uang tebusan. Di setiap tahap perjalanan mereka, para pengungsi berada di bawah belas kasihan para penyelundup di daerah itu;
penculikan untuk tebusan atau kerja paksa adalah hal biasa. Mereka yang memiliki uang dapat meninggalkan pantai Libya dalam beberapa hari. Tetapi banyak yang harus tinggal untuk melunasi utang mereka kepada penyelundup di awal rute atau menabung untuk pelayaran selanjutnya. Sebagian bahkan diculik oleh penyelundup atau pengusaha lokal. Jika mereka tidak memiliki uang atau tidak ditebus maka akan diperjualbelikan dan dijadikan budak sampai mereka mampu membayar utang mereka.
Persaingan harga antara para penyelundup dan kondisi 'pasar' yang jenuh, menyebabkan harga 'kursi' untuk penyeberangan laut menurun, tetapi harga kapal naik karena tingginya permintaan dan langka. Dengan alasan untuk mengurangi biaya para penyelundup sering mengisi kapal pengungsi melebihi kapasitas seharusnya. Banyak pengungsi yang mau menaiki perahu
tersebut, walaupun perahu yang digunakan kadang tidak memenuhi prosedur keselamatan, bahkan reyot atau rusak. Tindakan yang malah mengarahkan mereka ke dalam marabahaya. Selama tahun 2015 diperkirakan sekitar 3771 korban jiwa di Mediterania, lebih tinggi dari tahun 2014 yang sebanyak 3500 korban. Untuk melancarkan kapasitasnya dalam penyelamatan nyawa di laut,
UE meningkatkan kehadiran maritimnya dengan memperbanyak sumber daya dan aset yang tersedia untuk Operasi Gabungan Frontex, Poseidon dan Triton.
Peristiwa tragedi terbesar di Mediterania sejak awal krisis pengungsi adalah kejadian pada malam 18 April 2015, ketika sebuah perahu kecil yang membawa sekitar 700 pengungsi terbalik di perairan teritorial Libya, sekitar selatan pulau Lampedusa di Italia. Kecelakaan itu terjadi saat para pengungsi di atas perahu melihat kapal dagang di kejauhan dan tergesa-gesa menarik perhatian kapal tersebut, mereka
ingin diselamatkan namun perahu nelayan yang mereka tumpangi kehilangan keseimbangan dan terbalik. Meskipun ada angkatan laut Italia dan Malta serta kapal-kapal lain di daerah tersebut, hanya 28 orang yang selamat.
Peristiwa tersebut memicu reaksi militer UE, dan membuat para pemimpin Eropa menyadari bahwa langkah-langkah konkret harus segera diambil. Pada 20 April 2015, Dewan menegaskan komitmennya untuk bertindak dalam mencegah tragedi kemanusiaan yang diakibatkan oleh penyelundupan di seluruh Mediterania. Konferensi Menteri Dalam Negeri dan Urusan Luar Negeri Negara Anggota menyepakati rencana aksi
untuk melawan migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Poin kedua dalam rencana tersebut yang diberi label "Upaya sistematis untuk menyita dan menyingkirkan kapal-kapal yang digunakan para penyelundup", diterjemahkan ke dalam operasi militer angkatan laut yang dikenal dengan ", dengan maksud memerangi fondasi model bisnis para pedagang dan penyelundup manusia, menghambat kebebasan bergerak mereka, dan mengamankan
kapal-kapal maupun infrastruktur yang mereka manfaatkan. Dengan Keputusan Dewan 2015/778 pada 18 Mei 2015, para pemimpin Uni Eropa bertekad melakukan operasi manajemen krisis militer di selatan Mediterania Tengah. Melalui keputusan ini juga ditunjuk markas UE yang berlokasi di bekas bandara militer Francesco Baracca di Roma sebagai markas operasional dengan Laksamana Muda Enrico Credendino sebagai Komandan Operasi. Sebulan