Hubungan Uni Afrika dengan Uni Eropa
Hubungan antara Uni Afrika dengan Uni Eropa adalah hubungan antara dua organisasi internasional. Hubungan antara Uni Eropa dan Afrika tampak berat sebelah dimana kepentingan Uni Eropa di Afrika jauh lebih banyak dibandingkan sebaliknya. Bagaimanapun, keduanya menginginkan lingkungan yang damai, aman, dan selamat bagi tercapainya keselamatan manusia, stabilitas politik, pemerintahan yang efektif, dan pembangunan
yang berksinambungan dan inklusif di Afrika yang mana Uni Afrika sebagai organisasi regional di Benua Afrika menjadi mitra kunci Uni Eropa bagi tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Menurut konteks dalam berkas Strategi Bersama Afrika-Uni Eropa (JAES), Afrika dan Eropa dipersatukan melalui sejarah, budaya, geografi, masa depan yang sama, serta nilai-nilai yakni menghargai hak asasi manusia,
kebebasan, kesetaraan, solidaritas, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi yang termaktub dalam berbagai perjanjian internasional dan naskah konstitutif masing-masing organisasi.
Strategi Bersama Afrika-Uni Eropa (JAES) adalah serangkaian strategi komprehensif antara Afrika dan Uni Eropa yang ditandatangani pada tahun 2007. Strategi ini dinilai komprehensif karena tidak ada perjanjian serupa antara Afrika dengan mitra-mitranya yang lain yang sedetail JAES. Uni Eropa menganggarkan dana sebesar €845 juta untuk tahun 2014 sampai 2020 bagi Program Pan-Afrika yang merupakan salah satu instrumen pendanaan untuk merealisasikan JAES.
Uni Eropa memberikan sokongan politik dan keuangan melalui paket Fasilitas Perdamaian Afrika (APF) bagi Uni Afrika untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik di Afrika. Antara tahun 2014 hingga 2016, Uni Eropa telah menganggarkan dana sebesar €900 juta untuk paket tersebut. Paket APF tersebut juga menjadi sumber dana bagi sistem Peringatan Dini Benua Uni Afrika.
Selain itu, Uni Afrika, Uni Eropa, dan masing-masing negara-negara anggotanya juga bekerja sama dalam mengembangkan penanganan terkoordinasi terkait masalah kelautan seperti pembajakan dan penangkapan ikan secara ilegal yang tertuang dalam Strategi Maritim Terintegrasi Afrika 2050 dan Kebijakan Maritim Terintegrasi Uni Eropa.
Arsitektur Pemerintahan Afrika (AGA) adalah landasan politik dan institusional bagi pengembangan demokrasi, pemerintahan yang baik, dan hak asasi manusia yang instrumen-instrumennya, seperti Sistem Hak Asasi Manusia Afrika, dikembangkan oleh Uni Afrika dengan dana hibah sekitar €34 juta dari Uni Eropa. Kedua organisasi juga mengadakan Dialog Hak Asasi Manusia Uni Eropa-Uni Afrika antara tahun 2009 hingga 2015.
Selain itu, Uni Eropa dan Afrika menyetujui kerja sama di bidang pengembalian barang yang diekspor atau didapatkan secara ilegal, melawan penyelundupan, dan melindungi benda-benda warisan budaya.
Kedua organisasi turut bekerja sama di bidang sains, teknologi, dan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara peneliti Eropa dan Afrika dan mengembangkan kemitraan di bidang inovasi dalam jangka panjang. Antara tahun 2007 hingga 2013, 600 kerja sama proyek penelitian yang melibatkan sekitar 1400 peneliti dari 45 negara Afrika berhasil mendapatkan pendanaan melalui kemitraan ini.
Dukungan Uni Eropa di bidang pendidikan juga ditunjukkan melalui keterlibatan dalam upaya harmonisasi pendidikan tinggi di Afrika serta peningkatan kualitas penjaminan dan kualitas perguruan tinggi-perguruan tinggi Afrika.
Uni Eropa juga mencadangkan dana yang saat ini mencapai €1.9 milyar untuk mengatasi masalah imigrasi gelap dan perpindahan manusia untuk 23 negara di kawasan-kawasan Afrika Utara, Danau Chad, Sahel, dan Tanduk Afrika. Institut Afrika untuk Remitansi (AIR) yang didirikan pada November 2014 dengan dukungan Uni Eropa berupaya agar remitansi ke dan di dalam Afrika menjadi lebih murah, cepat, aman, dan mudah agar pengentasan kemiskinan dapat dioptimalkan.
Uni Eropa dan 32 negara anggota Uni Afrika telah menyepakati Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) yang diyakini akan mencetak lapangan pekerjaan dan meningkatkan integrasi ekonomi regional Afrika. Negara-negara Afrika Utara memiliki perjanjian tersendiri dengan Uni Eropa lewat Perjanjian Asosiasi masing-masing dan negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Mendalam dan Komprehensif (DCFTA). Uni Eropa juga mendukung pengembangan
ekonomi Afrika melalui rencana pendirian Kawasan Perdagangan Bebas Benua Afrika (CFTA) dalam rangka peningkatan volume perdagangan intra-Afrika. Dukungan juga diberikan Uni Eropa terhadap upaya-upaya di bidang kerja sama kepabeanan, inisiatif Infrastruktur Berkualitas Afrika, peningkatan kapasitas produktif dan iklim usaha, dan menyediakan statistik ekonomi bagi Afrika.
Kerja sama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan kelayakan pangan tidak bersifat antarorganisasi tetapi antara Uni Eropa dan negara-negara Afrika terkait. Inisiatif Kebijakan Agraria (LPI) yang dikembangkan oleh Komisi Uni Afrika, Bank Pembangunan Afrika, dan Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika mendapat dukungan dari Uni Eropa yang diklaim oleh Uni Eropa telah menghasilkan berkas-berkas kebijakan yang penting.
KTT Uni Afrika-Uni Eropa ke-5 diadakan di Abidjan, Pantai Gading dan dihadiri oleh 16 dari 28 negara anggota Uni Eropa dimana Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron turut hadir pula dalam kesempatan tersebut. Kedua organisasi bersama-sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk memberantas penyiksaan migran di Libya melalui penguatan kelompok kerja bersama yang
bertugas membasmi sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di kawasan Sahel, evakuasi mendesak bagi para imigran yang terjebak di Libya, dan pembentukan komite investigasi oleh Uni Afrika untuk membantu pemerintah di negara-negara asal para imigran.
Para pemimpin Afrika dan Eropa juga sepakat untuk melakukan investasi bagi muda-muda Afrika dimana sekitar 60 persen penduduk Afrika berusia di bawah 25 tahun. Empat prioritas kerja terlahir dari konferensi ini yakni 1) menghimpun investasi bagi transformasi struktural dan berkesinambungan Afrika, 2) investasi sumber daya manusia melalui pendidikan, sains, teknologi, dan pengembangan keahlian, 3) pengukuhan pertahanan, perdamaian, keamanan, dan pemerintahan, dan 4) mengelola perpindahan penduduk dan migrasi.
Hubungan antara kedua organisasi bukannya tanpa kritik mengingat posisi keduanya yang sebetulnya tidak sejajar. Hal ini sangat berbeda dengan hubungan-hubungan Uni Eropa dengan negara atau lembaga lainnya. Eropa hingga saat ini masih menjadi salah satu pendonor utama Afrika yang mengejawantahkan ketidaksejajaran dalam hubungan tersebut. Sementara itu, Afrika sendiri kerap
bersikap kontradiktif atas upaya untuk menyejajarkan hubungan di antara keduanya dimana Afrika sering berharap perbedaan budaya, geografi, dan sosial mereka dapat diakui dan dihargai. Open Society Foundations menilai bahwa hubungan di antara kedua organisasi terlalu bersifat formil dan eksklusif, manakala potensi untuk mengubah ketidaksejajaran tersebut dianggap dapat menjadi lebih cepat apabila
melibatkan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan diaspora Afrika di Eropa meskipun sebetulnya hal tersebut sangat dimungkinkan. Hal ini berbeda dengan kerja sama bilateral antara Uni Afrika dengan Amerika Serikat dan China yang tidak memungkinkan adanya keterlibatan pihak-pihak lain.
Peneliti di Universitas Pretoria Frank Mattheis dan John Kotsopulos memperhatikan bahwa pada KTT ke-5 di Abidjan tersebut terdapat perubahan nama yang cukup signifikan. Manakala sebelumnya KTT disebut sebagai KTT Uni Eropa-Afrika, kini ia berubah menjadi KTT Uni Afrika-Uni Eropa. Bagi Mattheis dan Kotsopoulos, hal ini menandakan meningkatnya pengakuan terhadap Uni Afrika sebagai sebuah