Dipati Ukur
Dipati Ukur (Wangsanata atau Wangsataruna) adalah seorang bangsawan penguasa Tatar Ukur pada abad ke-17. Tatar dalam bahasa Sunda berarti tanah atau wilayah. Sedangkan dipati (adipati) adalah gelar bupati sebelum zaman kemerdekaan. Dipati Ukur adalah Bupati Wedana Priangan yang pernah menyerang VOC di Batavia atas perintah Sultan Agung dari Kesultanan Mataram pada tahun 1628.
Serangan itu gagal, dan jabatan Dipati Ukur dicopot oleh Mataram. Untuk menghindari kejaran pasukan Mataram yang akan menangkapnya, Dipati Ukur dan pengikutnya hidup berpindah-pindah dan bersembunyi hingga akhirnya ditangkap dan dihukum mati di Mataram.
Sejarah yang mengisahkan tentang Dipati Ukur bersifat kontroversial. Sedikitnya terdapat delapan versi sejarah tentang Dipati Ukur (Cerita Dipati Ukur), yaitu versi Galuh, Sukapura, Sumedang, Bandung, Talaga, Batavia, Banten dan Mataram.. Di antara delapan versi naskah Cerita Dipati Ukur yang ada, hanya tiga versi bernada positif, dalam arti perjuangan Dipati Ukur mendapat dukungan moril dari kerabat pemimpin
negeri lainnya dalam rangka menegakkan kedaulatan negeri Sunda yang terancam intervensi penjajahan Mataram maupun Belanda.
Dari delapan versi itu juga terdapat kesamaan, yaitu setelah Dipati Ukur diangkat sebagai bupati wedana, ia menyerang Batavia. Karena kalah, ia memberontak terhadap Mataram. Namun karena tidak ada kesepakatan antara Dipati Ukur dengan keempat umbul (kepala daerah) bawahannya, keempat umbul tersebut melaporkan Dipati Ukur kepada Sultan Agung. Di tempat persembunyiannya, Dipati Ukur tertangkap oleh pasukan Mataram.
Salah satu versi tentang asal usul Dipati Ukur adalah Ceritera Dipati Ukur versi Bandung yang ditemukan dalam naskah Sunda Mangle Arum, ditulis oleh Haji Harun Al Rasyid pada masa pendudukan militer Jepang.
Dalam naskah tersebut dikisahkan bahwa dahulu kala, di wilayah Karesidenan Banyumas terdapat Kerajaan Jambu Karang yang terletak di Purbalingga, dengan rajanya yang bernama Sunan Jambu Karang. Suatu ketika, di Jambu Karang datang seorang bangsawan Arab bernama Syarif Abdurahman al-Qadri untuk menyebarkan agama Islam di wilayah itu. Banyak rakyat yang memeluk agama Islam, namun Sunan Jambu Karang
tidak merasa senang. Mereka sempat berduel sebelum akhirnya Syarif Abdurahman menjadi pemenang dan Sunan Jambu Karang memeluk Islam beserta rakyatnya.
Sebagai tanda terima kasih, Sunan Jambu Karang menikahkan putrinya dengan Syarif Abdurahman, yang kemudian berganti nama menjadi Pangeran Atas Angin. Nama tersebut diambil dari tanah asalnya (Arab) yang berada di atas khatulistiwa (Sugeng Priyadi, Perdikan Cahyana). Setelah Sunan Jambu Karang wafat, Pangeran Atas Angin menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Raja di Kerajaan Jambu Karang.
Pernikahan antara Pangeran Atas Angin dengan putri Sunan Jambu Karang melahirkan putra bernama Pangeran Cahya Luhur yang nantinya menggantikan ayahnya bertahta di Jambu Karang. Putra Cahya Luhur bernama Pangeran Adipati Cahyana, namun Cahyana tidak sempat menjadi raja karena pada saat itu Jambu Karang ditundukkan oleh Mataram di bawah kepemimpinan Sutawijaya (Panembahan Senopati).
Wangsanata, putra Pangeran Adipati Cahyana yang masih kecil, oleh Mataram disingkirkan dan dititipkan kepada penguasa Tatar Ukur (wilayah Ukur) yang bernama Adipati Ukur Agung. Menurut naskah Sadjarah Bandung, Tatar Ukur adalah wilayah Kerajaan Timbanganten dengan ibukota Tegalluar (terletak di lereng Gunung Malabar, dahulu perbatasan antara Banjaran dan Cipeujeuh). Kerajaan ini berada di bawah
dominasi Kerajaan Pajajaran. Di kemudian hari, Wangsanata akan menjadi penguasa Timbanganten yang disebut Dipati (Adipati) Ukur.
Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh (1579/1580) akibat gerakan pasukan Banten dalam usaha menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, Tatar Ukur menjadi wilayah kekuasaan Sumedang Larang, penerus Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sumedang Larang didirikan dan diperintah pertama kali oleh Prabu Geusan Ulun (1580-1608), dengan ibukota di Kutamaya, suatu tempat yang terletak di sebelah barat kota Sumedang sekarang.
Wilayah kekuasaan kerajaan itu meliputi bekas wilayah kerajaan Pajajaran, yaitu seluruh wilayah Jawa Barat kecuali Banten, Jayakarta dan Cirebon.
Setelah dewasa, Wangsanata dinikahkan dengan putri Adipati Ukur Agung bernama Nyi Gedeng Ukur. Sepeninggal mertuanya, Wangsanata menggantikan kedudukan Adipati Ukur Agung sebagai penguasa Tatar Ukur (Timbanganten). Sejak itulah, Wangsanata dikenal dengan nama Dipati Ukur.
Pada masa pemerintahan Dipati Ukur, luas wilayah Ukur mencakup sebagian besar wilayah di Jawa Barat, yang terdiri dari sembilan daerah yang disebut Ukur Sasanga, yaitu Ukur Bandung (wilayah Banjaran dan Cipeujeuh), Ukur Pasirpanjang (wilayah Majalaya dan Tanjungsari), Ukur Biru (wilayah Ujungberung Wetan), Ukur Kuripan (wilayah Ujungberung Kulon, Cimahi, dan Rajamandala), Ukur Curugagung (wilayah Cihea),
Ukur Aranon (wilayah Wanayasa), Ukur Sagaraherang (wilayah Pamanukan dan Ciasem), Ukur Nagara Agung (wilayah Gandasoli, Adiarsa, Sumedangan), dan Ukur Batulayang (wilayah Kopo, Rongga, dan Cisondari). Saat ini wilayah Ukur Sasanga meliputi Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Karawang.
Ketika Kerajaan Sumedang Larang diperintah oleh Raden Aria Suriadiwangsa, anak tiri Geusan Ulun dari Ratu Harisbaya, Sumedang Larang menjadi daerah kekuasaan Kesultanan Mataram sejak tahun 1620. Sejak itu status Sumedang Larang berubah dari kerajaan menjadi kabupaten dengan nama Kabupaten Sumedang. Mataram menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanannya di bagian barat terhadap kemungkinan serangan pasukan
Banten atau VOC yang berkedudukan di Batavia, karena Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) bermusuhan dengan VOC dan konflik dengan Kesultanan Banten.
Untuk mengawasi wilayah Priangan, Sultan Agung mengangkat Aria Suriadiwangsa menjadi Bupati Wedana (bupati kepala) di Priangan (1620-1624), dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal dengan sebutan Rangga Gempol I.
Tahun 1624 Sultan Agung memerintahkan Rangga Gempol I untuk menaklukkan daerah Sampang (Madura). Oleh karena itu, jabatan Bupati Wedana Priangan diwakilkan kepada adik Rangga Gempol I, yaitu Pangeran Dipati Rangga Gede. Tidak lama setelah Pangeran Dipati Rangga Gede menjabat sebagai bupati wedana, Sumedang diserang oleh pasukan Banten. Oleh karena sebagian pasukan berangkat ke Sampang, Pangeran Dipati Rangga Gede
tidak dapat mengatasi serangan tersebut. Akibatnya, ia menerima sanksi politis dari Sultan Agung. Pangeran Dipati Rangga Gede ditahan di Mataram. Jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur, dengan syarat ia harus merebut Batavia dari kekuasaan VOC.
Selama menggantikan Pangeran Rangga Gede (1627), Dipati Ukur menikah dengan Nyi Ageng Alia atau Nyi Gedeng Ukur sebagai ahli waris ukur. Wilayah yang ada dalam kekuasaan Dipati Ukur meliputi Sumedang Larang, Karawang, Pamanukan, Ciasem, Indramayu, Sumedang, Sukapura, Limbangan dan Timbanganten.
Ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Sultan Agung adalah menyerang Banten. Akan tetapi untuk menyerang Banten telah terhalang oleh keberadaan VOC di Batavia yang sedang membuat benteng pertahanan. Untuk itu Sultan Mataram menghendaki Dipati Ukur yang telah diangkat oleh Sultan Mataram sebagai bupati wedana di Priangan sanggup membantu Sultan Mataram untuk mengusir VOC di Batavia. Guna menyerang VOC, Sultan Agung melakukan berbagai persiapan, disebabkan jalan dan hutan yang harus dilalui belum memadai.
Tahun 1628 Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur dan Tumenggung Bahurekso (Bupati Kendal), agar memimpin pasukan untuk menggempur VOC di Batavia. Setelah kedua pejabat itu berunding, mereka berangkat menuju Batavia. Dipati Ukur memakai jalan darat dan Bahurekso melalui laut, masing-masing membawa 10000 prajurit. Mereka berjanji untuk bertemu di Karawang. Pasukan Dipati Ukur terdiri atas 9 umbul, yaitu umbul-umbul: