Regulasi media
Regulasi media adalah kontrol dan pembinaan media massa oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Ini semua diatur di dalam Hukum yang memiliki aturan dan prosedur untuk mencapai berbagai macam tujuan, misalnya dalam hal intervensi dalam melindungi kepentingan umum yang dinyatakan di dalam regulasi media, serta mendorong persaingan dan pasar media yang efektif, atau menetapkan standar teknis
umum. Sasaran utama dari regulasi media ini adalah pers, radio dan televisi, tetapi juga dapat mencakup film, musik rekaman, telegram, satelit, penyimpanan dan teknologi distribusi (disk, kaset, dan sebagainya), internet, ponsel, dll Regulasi media merupakan perangkat media massa yang memiliki peraturan, dimana semuanya diatur oleh Pemerintah dan beberapa badan yang membawahi media massa, peraturan diatur dalam
hukun dan aturan yang sesuai dengan prosedur. Regulasi Media adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan yang mengatur hubungan dan operasional media massa, regulasi sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media massa dengan pemerintah, masyarakat, sesama media massa dan media secara global.Hal ini membutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk menjaga keseimbangan kontrak, masyarakat
mengharapkan media untuk mengambil hak istimewa mereka secara bertanggung jawab. Selain itu, kekuatan pasar gagal menjamin berbagai pendapat publik dan kebebasan berekspresi (Kebebasan Mengeluarkan Pendapat). dengan adanya pertanggungjawaban dan harapan regulasi melalui media media formal.
Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat melarang pemerintah dari membatasi kebebasan berbicara atau kebebasan pers. Namun, ada pengecualian tertentu terhadap kebebasan berbicara. Misalnya, ada peraturan tentang lembaga penyiaran publik: Komisi Komunikasi Federal melarang materi siaran "tidak senonoh" pada gelombang udara publik. Tayangan insidental (tak sengaja) dari puting Janet Jackson selama
acara jeda di Super Bowl XXXVIII mengakibatkan Undang-Undang Penegakan Kesusilaan Penyiaran tahun 2005 yang meningkatkan denda maksimal dimana FCC bisa menyama ratakan denda siaran tidak senonoh dari $ 32500 sampai $ 325000-dengan kewajiban maksimum $ 3 juta. Hal ini untuk melindungi kaum muda dari ekspresi dan ide-ide yang dianggap menghina/tidak sopan. Mahkamah Agung Amerika
Serikat belum menyentuh internet, tapi hal itu bisa saja berubah jika netralitas internet terlibat. Peran pemerintah adalah untuk melindungi kepentingan publik, menyeimbangkan hal ini dengan kebutuhan bisnis media bisa menjadi hal yang sulit. Itulah sebabnya pengadilan, FCC, dan FTC semua bertanggung jawab untuk menengahi hak dan tanggung jawab media.
Sistem media di negara-negara Skandinavia adalah twin-duopolistic dengan penyiaran pelayanan publik yang kuat dan intervensi pemerintah periodik yang kuat. Hallin dan Mancini memperkenalkan sistem media Norwegia sebagai Korporasi Demokrat. Koran mulai lebh dulu dan berkembang dengan sangat pesat tanpa peraturan negara sampai tahun 1960-an. Meningkatnya industri periklanan turut membantu koran semakin menjadi
yang paling berkuasa, sedangkan publikasi kecil berjuang di bagian bawah pasar. Karena kurangnya keragaman dalam industri surat kabar, Pemerintah Norwegia mengambil tindakan, berdampak pada kebebasan berbicara sesungguhnya. Pada tahun 1969, pemerintah Norwegia mulai memberikan subsidi pers kepada koran lokal kecil. Namun metode ini tidak mampu menyelesaikan masalah sepenuhnya.
Pada tahun 1997, didorong oleh kekhawatiran dari konsentrasi kepemilikan media, anggota parlemen Norwegia meloloskan Undang-Undang Kepemilikan Media yang mengamanatkan Otoritas Media Norwegia dengan kewenangan untuk turut campur terhadap perkara media saat kebebasan pers dan keragaman media terancam. UU itu diubah pada tahun 2005 dan 2006 dan direvisi pada tahun 2013.
Landasan utama regulasi Norwegia di sektor media adalah untuk memastikan kebebasan berbicara, pluralisme struktural, bahasa dan budaya nasional serta perlindungan anak-anak dari konten media yang berbahaya. Insentif regulasi relatif meliputi Undang-Undang Kepemilikan Media, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Independensi Editorial. NOU 1988: 36 menyatakan bahwa dasar pemikiran dari semua regulasi media Norwegia
adalah bahwa media berita berfungsi sebagai kekuatan oposisi terhadap kekuasaan. Syarat media berita agar mencapai peran ini adalah lingkungan yang damai dalam keragaman kepemilikan editorial dan kebebasan berbicara. Buku Putih No.57 mengklaim bahwa keragaman isi yang sebenarnya hanya dapat dicapai oleh media editorial yang independen dan kepemilikan pluralistik yang produksinya
didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme jurnalistik. Untuk memastikan keragaman ini, pemerintah Norwegia mengatur ketentuan kerangka kerja media dan terutama berfokus pada peraturan kepemilikan pluralistik.
Pada periode awal sejarah modern Tiongkok, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sangat tidak seimbang. Pemerintah memegang kekuasaan atas orang-orang Tiongkok dan mengendalikan media, pembuatan media yang sangat bernuansa politis. Reformasi ekonomi mengurangi fungsi pemerintahan media dan menciptakan kecenderungan media massa untuk membela masyarakat tetapi tidak hanya otoritas. Struktur tidak
seimbang sebelumnya antara pemerintah yang berkuasa dan masyarakat yang lemah terlepaskan oleh kebijakan di beberapa tingkat, tetapi tidak benar-benar berubah sampai munculnya Internet. Pada awalnya regulator tidak menganggap internet sebagai kategori media massa tetapi sebuah teknik bisnis. Meremehkan kekuatan internet sebagai alat komunikasi mengakibatkan kurangnya regulasi
internet. Sejak itu, internet telah mengubah metode komunikasi, struktur media dan dikalahkan pola suara publik di Tiongkok. Para regulator belum dan tidak akan membiarkan internet di luar kendali. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi ketika mendekati Internet telah diatur sambil berkembang.
Regulasi internet di Tiongkok umumnya dibentuk oleh: Tiongkok adalah salah satu yang memiliki jumlah peraturan perundang-undangan terbesar di dunia. Menurut statistik, hingga Oktober 2008, 14 departemen yang berbeda seperti NPC China, Departemen Publisitas Partai Komunis Tiongkok, dan Dewan Negara Biro Informasi, telah menerbitkan lebih dari 60 undang-undang yang berkaitan dengan regulasi internet. Departemen regulasi internet di Cina
memiliki distribusi pekerjaan masing-masing. Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi bertanggung jawab terhadap pengembangan dan regulasi industri, Kementerian Keamanan Publik mengatur keamanan dan pemberantasan kejahatan, dan Departemen Propaganda memimpin sistem di departemen budaya, penyiaran, jurnalistik, pendidikan, dll mengatur kontren informasi. Departemen regulasi Internet membatasi ekspresi dan perilaku keliru dengan teknik
seperti memblokir informasi negatif terhadap kestabilan sosial dan melaksanakan sistem nama sebenarnya melalui Internet. Membutuhkan komunikator untuk mengatur hubungan antara target informasi yang diharapkan dan target nyata, memandu arah informasi untuk mencapai harapan. Media tradisional yang berafiliasi ke pemerintah berusaha untuk mengembangkan Internet dengan sistem pengadministrasian yang relatif fleksibel guna meningkatkan
kekuatan komunikasi arus utama media untuk bersaing dengan komunikasi sosial. Regulator menyampaikan harapan lingkungan Internet kepada penduduk melalui pelatihan dan mendidik untuk mengintensifkan kesadaran masyarakat tentang norma-norma perilaku.
Di kebanyakan negara anggota Uni Eropa, mereka telah menghapus regulasi kepemilikan media dan menggantinya dengan undang-undang persaingan. Undang-undang persaingan merupakan undang-undang yang dibuat oleh badan pemerintahan yang melindungi konsumen dari praktik bisnis predator dengan memastikan bahwa persaingan yang sehat ada dalam ekonomi pasar terbuka. Namun, undang-undang persaingan ini tidak bisa lepas dari masalah konvergensi dan konsentrasi media.