Dana Darurat
Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Dana Darurat termasuk salah satu sumber penerimaan daerah.
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, adalah penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain. Di dalam lain-lain pendapatan itulah terdapat Dana Darurat dan Hibah kepada Daerah.
Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah juga dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas. Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Krisis solvabilitas ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi denganDewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat, Dana Darurat hanya digunakan untuk keperluan mendesak. Dana Darurat harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan.
Dana Darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan fungsi Pelayanan Publik yang dilakukan badan usaha milik daerah (BUMD), Dana Darurat dapat diteruskan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD yang melaksanakan fungsi Pelayanan Publik.
Dana Darurat tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber lainnya dalam APBN.
Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa dapat mengajukan permintaan Dana Darurat kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan paling sedikit Kerangka Acuan Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta Rencana Anggaran Biaya. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan Dana Darurat selama masih dalam tahap pascabencana.
Menteri Keuangan bersama kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permintaan dimaksud. Verifikasi dan evaluasi dilakukan oleh:
1. Kepala BNPB dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dalam rangka penilaian atas kerangka acuan dan rencana anggaran biaya dari aspek kerusakan dan kerugian untuk penyusunan anggaran kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi dimaksud, Menteri Keuangan menyusun rencana anggaran Dana Darurat per Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
Menteri Keuangan menetapkan kebijakan Dana Darurat dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN tahun anggaran berikutnya yang disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Alokasi Dana Darurat merupakan belanja transfer ke Daerah. Menteri Keuangan menetapkan alokasi Dana Darurat bagi Daerah yang terkena Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa sebelum tahun anggaran berakhir.
Menteri Keuangan menyalurkan Dana Darurat dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Darurat berdasarkan penilaian Menteri Keuangan, dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja. Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian atas capaian kinerja berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
Menteri Keuangan melakukan penatausahaan atas penyaluran Dana Darurat. Menteri Keuangan menyusun dan menyajikan laporan realisasi penyaluran Dana Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Daerah melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan Dana Darurat. Realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Darurat dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelesaian kegiatan yang didanai dengan Dana Darurat kepada Menteri Keuangan, Kepala BNPB, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya paling lambat 2 bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
Dalam hal Dana Darurat diteruskan kepada BUMD, pimpinan BUMD melaksanakan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan Dana Darurat. Pimpinan BUMD menyampaikan laporan kinerja dan penyelesaian kegiatan yang didanai dengan Dana Darurat kepada Kepala Daerah. Realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Darurat dilaporkan dalam laporan keuangan BUMD.
Menteri Keuangan, Kepala BNPB, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait berdasarkan laporan penyelesaian kegiatan yang didanai dengan Dana Darurat melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Darurat.
Tata cara pengelolaan dana darurat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat.
Kepala Daerah yang daerahnya mengalami "Bencana Nasional" dan/atau "Peristiwa Luar Biasa" mengajukan permintaan Dana Darurat kepada Menteri Keuangan. Permintaan Dana Darurat melampirkan paling kurang:Permintaan Dana Darurat dapat diajukan setiap tahun anggaran selama masih dalam tahap pascabencana.
Dalam hal sebagian dan/atau seluruh Dana Darurat diteruskan kepada BUMD, KAK rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta rencana anggaran belanja harus dilampiri dengan surat pernyataan Kepala Daerah bahwa Dana Darurat akan disalurkan sebagai hibah.
Menteri Keuangan bersama Kepala BNPB dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permintaan Dana Darurat. Verifikasi dan evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:Kepala BNPB bertindak sebagai koordinator dalam rangka penilaian atas KAK dan rencana anggaran belanja dari aspek
kerusakan dan kerugian untuk penyusunan anggaran kebutuhan dan jangka waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Kepala BNPB dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait bertanggung jawab atas hasil penilaian atas KAK dan rencana anggaran belanja. Kepala BNPB menyampaikan hasil penilaian
atas KAK dan rencana anggaran belanja kepada Menteri Keuangan sebagai salah satu dasar perhitungan besaran Dana Darurat.
Penyampaian hasil penilaian atas KAK dan rencana anggaran belanja dilakukan paling lambat 15 hari kerja setelah diterimanya salinan permintaan Dana Darurat.
Penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD dilakukan dengan cara menghitung selisih antara penerimaan umum APBD dengan pengeluaran umum APBD. Penerimaan umum APBD merupakan penerimaan yang belum di-"earmark" yang terdiri atas:Pengeluaran umum APBD merupakan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat wajib dimaksud merupakan belanja pegawai dan belanja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Besaran Dana Darurat dihitung berdasarkan selisih antara hasil penilaian atas KAK dan rencana anggaran belanja dengan penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD. Dalam hal nilai hasil penilaian atas KAK dan rencana anggaran belanja lebih besar daripada penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD, maka selisih tersebut merupakan kebutuhan Dana Darurat Pemerintah