Perang agama Eropa
Perang agama Eropa adalah serangkaian perang agama yang berkecamuk di Eropa sejak 1524 sampai 1648, menyusul kemunculan Reformasi Protestan di kawasan tengah, barat, dan utara benua Eropa. Perang agama Eropa diakhiri dengan Perjanjian Damai Westfalen yang mengakui keberadaan tiga mazhab agama Kristen di wilayah Kekaisaran Romawi Suci, yakni Katolik, Lutheran, dan Kalvinis.
Perang agama Eropa sangat dipengaruhi oleh perubahan di bidang keagamaan kala itu serta pertikaian dan persaingan yang ditimbulkannya. Meskipun demikian, pihak-pihak yang terlibat tidak sepenuhnya dapat digolongkan menurut agama, dan tidak pula saling berseberangan semata-mata karena berbeda agama.
Meskipun beberapa perang yang terkemudian seperti Perang Sembilan Tahun (1688-1697) juga memperjuangkan perkara-perkara agama dalam beberapa pertempuran, perang-perang itu pada dasarnya timbul karena alasan-alasan politik, dan koalisi-koalisi yang terbentuk pun bersifat lintas agama. Motivasi-motivasi yang murni politik dan aliansi-aliansi lintas agama terdapat pula dalam banyak perang yang terdahulu.
Kekaisaran Romawi Suci, yang meliputi wilayah negara Jerman sekarang ini dan wilayah-wilayah di sekitarnya, merupakan wilayah yang paling terkena dampak perang-perang agama. Kekaisaran ini adalah sekumpulan praja semimerdeka yang dikepalai seorang Kaisar Romawi Suci terpilih; selepas abad ke-14, jabatan Kaisar lazimnya disandang oleh seorang bangsawan Habsburg. Wangsa Habsburg Austria
adalah sebuah kekuatan mandiri yang besar di Eropa, membawahi sekitar delapan juta kawula di wilayah Jerman, Austria, Bohemia, dan Hongaria sekarang ini. Selain itu, Kekaisaran Romawi Suci juga membawahi kekuatan-kekuatan regional, seperti Bayern, Elektorat Sachsen, Markgrafiat Brandenburg, Elektorat Pfalz, Landgrafiat Hesse, Keuskupan Agung Trier, dan Württemberg. Sejumlah besar kadipaten kecil merdeka, kota
kekaisaran swapraja, biara keabasan, keuskupan, dan pertuanan kecil wangsa-wangsa berdaulat berada dalam lingkup wilayah Kekaisaran ini.
Mazhab Lutheran, semenjak pemaklumannya di Wittenberg pada 1519, disambut baik di Jerman, demikian pula di Bohemia yang merupakan bekas wilayah sebaran mazhab Husit. Dakwah Martin Luther dan sekian banyak pengikutnya meningkatkan ketegangan di seluruh Eropa. Di Jerman Utara, Luther bersiasat mencari dukungan pembesar-pembesar praja setempat bagi usahanya untuk mengambil alih dan mereka-ulang Gereja agar sehaluan
dengan mazhab Lutheran. Elektor Sachsen, Landgraf Hesse, dan pembesar-pembesar praja lain di Jerman Utara tidak saja melindungi Luther dari ancaman bahaya akibat maklumat pencabutan perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Kaisar Romawi Suci, Karl V, tetapi juga menggunakan kuasa praja untuk mendukung penerapan tata peribadatan mazhab Lutheran di wilayah mereka. Harta-benda Gereja disita, dan peribadatan Katolik
dilarang di kebanyakan wilayah yang mengadopsi Reformasi Lutheran. Percikan-percikan konflik politik yang kian merebak dalam wilayah Kekaisaran pun tak ayal lagi mengobarkan peperangan.
Kekerasan berskala besar yang pertama disulut oleh para pengikut Luther yang lebih radikal. Kaum radikal ini bercita-cita memperluas karya reformasi menyeluruh atas Gereja menjadi karya reformasi menyeluruh atas masyarakat umum. Cita-cita inilah yang tidak mendapat persetujuan dari para pembesar pendukung Luther. Perang Rakyat Jelata Jerman pada 1524/1525 adalah
pemberontakan rakyat yang terhasut ajaran-ajaran para pegiat reformasi yang radikal. Perang ini terdiri atas serangkai pemberontakan ekonomi dan agama yang dilakukan oleh rakyat jelata, warga kota, dan kaum ningrat. Sebagian besar konflik terjadi di kawasan selatan, barat, dan tengah dari wilayah negara Jerman modern, tetapi juga melibatkan daerah-daerah negara
tetangga di Swiss dan Austria sekarang ini. Pada puncaknya, di musim semi dan musim panas 1525, perang ini melibatkan sekitar 300000 pemberontak dari kalangan rakyat jelata. Menurut taksiran semasa, korban tewas mencapai 100000 jiwa. Perang ini merupakan pemberontakan rakyat yang paling besar dan yang paling luas persebarannya di Eropa sebelum Revolusi Perancis pada 1789.
Karena gagasan-gagasan politiknya yang revolusioner, para pegiat reformasi yang radikal seperti Thomas Müntzer diusir dari kota-kota Lutheran di Jerman Utara pada permulaan era 1520-an. Mereka menyingkir ke daerah pedesaan Bohemia, Jerman Selatan, dan Swiss untuk melanjutkan dakwah ajaran-ajaran agama dan politik revolusionernya. Bermula sebagai gerakan perlawanan terhadap penindasan feodal,
pemberontakan rakyat jelata berkobar menjadi perang melawan segala bentuk kewenangan, dan menjadi suatu upaya paksa untuk membentuk sebuah persemakmuran Kristen ideal yang menjamin kesetaraan dan kebersamaan mutlak dalam hak kepemilikan harta benda. Pihak pemberontak mengalami kekalahan telak di Frankenhausen pada 15 Mei 1525, disusul eksekusi mati atas diri Müntzer dan ribuan pemberontak
dari kalangan rakyat jelata. Martin Luther menolak tuntutan para pemberontak dan menjunjung tinggi hak para pembesar praja-praja Jerman untuk memberantas pemberontakan. Sikap ini mengakibatkan ajaran-ajaran Luther ditolak banyak orang dari kalangan rakyat jelata Jerman, terutama di kawasan selatan.
Selepas Perang Rakyat Jelata, muncul upaya kedua yang lebih gigih untuk mendirikan sebuah teokrasi di Münster, Westfalen (1532-1535). Sekelompok warga kota terkemuka, termasuk pendeta Lutheran Bernd Rothmann, Jan Matthijs, dan Jan Beukelszoon (Jan van Leiden) tanpa harus bersusah payah berhasil merebut kendali atas kota Münster pada 5 Januari 1534. Matthijs meyakini bahwa Münster adalah
"Yerusalem yang baru", dan melakukan persiapan-persiapan tidak saja untuk mempertahankan yang sudah berhasil direbut, tetapi juga untuk menaklukkan dunia dengan berpangkal tolak dari Münster. Dengan mengaku-aku sebagai pewaris Daud, Jan van Leiden pun dinobatkan sebagai raja. Ia melegalisasi poligami dan menikahi enam belas perempuan, salah satunya kelak ia
jatuhi hukuman penggal di pasar. Hak milik bersama atas harta benda juga diterapkan. Setelah bersikeras bertahan menghadapi pengepungan, kota Münster akhirnya dapat dikuasai pihak penyerang pada 24 Juni 1535, dan Leiden serta beberapa pengikut setianya dieksekusi mati di pasar.
Selepas Sidang Umum Augsburg pada 1530, Kaisar menitahkan agar seluruh inovasi keagamaan yang tidak diotorisasi oleh Sidang Umum harus dihentikan mulai 15 April 1531. Pihak-pihak yang tidak mematuhi titah ini akan dihadapkan ke Mahkamah Kekaisaran. Sebagai tanggapan, para pembesar Lutheran, yang telah menerapkan tata peribadatan Protestan di gereja-gereja praja
mereka, berkumpul di kota Schmalkalden pada Desember 1530. Di kota ini mereka bersepakat untuk bersatu membentuk Liga Schmalkaldis (), sebuah aliansi yang dirancang untuk melindungi anggota-anggotanya dari jerat hukum Kekaisaran. Anggota-anggota liga pada akhirnya menghendaki agar Liga Schmalkaldis menggantikan Kekaisaran Romawi Suci, dan oleh karena itu setiap praja anggota liga diwajibkan
untuk mengerahkan 10000 infantri dan 2000 kavaleri demi keamanan bersama. Pada 1532, Kaisar, yang tertekan oleh permasalahan luar negeri, memutuskan untuk mengalah dan menawarkan "Perjanjian Damai Nuremberg", yang menangguhkan seluruh tindakan hukum atas praja-praja Protestan sampai ada keputusan dari Konsili Umum Gereja. Moratorium ini berhasil mempertahankan perdamaian di praja-praja
Jerman selama lebih dari satu dasawarsa, namun selama itu pula mazhab Protestan semakin kokoh berakar dan semakin luas menyebar.
Perdamaian berakhir dengan Perang Schmalkaldis (), konflik singkat dari 1546 sampai 1547 antara bala tentara Kaisar Karl V dan bala tentara para pembesar praja anggota Liga Schmalkaldis. Konflik ini berakhir dengan kemenangan di pihak Katolik, sehingga Kaisar dapat memaksakan pemberlakuan Interim Augsburg, suatu kompromi yang mengizinkan tata ibadat yang sedikit dimodifikasi. Interim Augsburg diharapkan dapat terus diberlakukan sampai Konsili