Suaka di Jerman
namun dalam prosesnya dapat dihadiri oleh pengacara atau perwakilan dari agen pengungsi PBB (UNHCR), serta wali, pada kasus pemohon suaka di bawah umur. Izin dari kantor federal harus diperoleh sejak awal, bila ada pihak lain, yang dipercaya oleh pemohon suaka, berkeinginan menghadiri proses wawancara mereka. Obyektif kegiatan wawancara dalam prosedur suaka ialah
untuk mempelajari alasan pencari suaka melarikan diri dari negara asal, mendapatkan lebih banyak informasi dan memecahkan kontradiksi. Sejauh yang telah dilaksanakan, pihak pembuat keputusan sangat mengetahui keadaan dan kodisi yang sedang terjadi di negara asal pencari suaka. Selama proses wawancara diberikan waktu yang cukup kepada pihak pemohon untuk menyampaikan alasan pelarian
diri, biografi, situasi yang dihadapi, rute perjalanan yang ditempuh, dan persekusi seperti apa yang mereka alami. Selain itu, pihak pemohon diminta pula menjelaskan mengenai ancaman apa yang dapat terjadi apabila mereka kembali ke negara asal mereka. Pemohon suaka wajib menyampaikan hal yang sebenarnya dan memberikan bukti yang mereka miliki, seperti foto, dokumen dari kepolisian atau pihak otoritas lain, dan laporan medis bila memungkinkan.
Kantor federal akan memberi keputusan atas suatu aplikasi suaka berdasarkan hasil wawancara pribadi dan pemeriksaan secara detail terhadap dokumen dan bukti-bukti terkait. Keputusan dijelaskan dalam bentuk tulisan, dan diberikan kepada pemohon yang bersangkutan atau kepada perwakilan hukum mereka, serta kepada otoritas imigrasi yang berwenang. Pemeriksaan setiap aplikasi
suaka oleh kantor federal dilakukan sesuai undang-undang suaka ("Asylgesetz"), sebelum memutuskan salah satu dari empat bentuk perlindungan yang dapat diberikan- hak suaka (artikel 16 a hukum dasar), perlindungan pengungsi (bagian 3 undang-undang suaka), perlindungan sekunder (bagian 4 undang-undang suaka), atau larangan deportasi (bagian 60 V dan VIII undang-undang tempat tinggal). Hanya ketika tidak ada satu di antara
bentuk perlindungan tersebut yang diberikan, aplikasi permohonan suaka berarti ditolak. Seseorang yang menderita pelanggaran hak asasi manusia yang berat apabila kembali ke negara asal, dan diketahui mengalami persekusi dengan landasan politik karena alasan ras, kewarganegaraan, pandangan politik, keyakinan agama, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, berhak mendapatkan hak suaka.
Perlindungan pengungsi lebih luas dibandingkan hak suaka, dan diterapkan pula akibat terjadinya persekusi, namun oleh pelaku yang tidak hanya berasal dari pihak pemerintahan. Berdasarkan landasan konvensi pengungsi Jenewa tahun 1951, status pengungsi diberikan kepada orang-orang yang karena ketakutan yang beralasan akan persekusi oleh pemerintah maupun non-pemerintah
karena ras, kewarganegaraan, pandangan politik, keyakinan agama, atau keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu, berada di luar negara asal dan negara kewarganegaraan mereka, atau individu yang tidak mempunyai negara dan berada di luar negara dimana mereka biasanya berada. Kriteria ini juga berlaku bagi orang-orang yang tidak mampu atau karena ketakutan mereka, menolak membantu diri mereka sendiri untuk mendapat perlindungan dari negara asal mereka.
Perlindungan sekunder diberikan kepada orang-orang yang menyampaikan alasan substansial mengenai anggapan bahwa mereka tidak dapat menerima perlindungan dari negara asal mereka atau tidak menginginkan perlindungan tersebut karena adanya bahaya yang mengancam, serta dapat terjadi kerugian yang parah bagi diri mereka akibat ancaman yang berasal dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah. Berikut
ialah beberapa hal yang termasuk bahaya serius: pengenaan atau paksaan hukuman mati, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi/merendahkan, hukuman, ancaman serius terhadap hidup atau integritas individu sebagai warga sipil, sebagai akibat hasil kekuatan sewenang-wenang dari konflik bersenjata internasional ataupun domestik.
Seseorang yang mencari perlindungan di Jerman dapat tidak dipulangkan apabila pemulangan mereka ke negara tujuan menyebabkan pelanggaran terhadap hasil konvensi Eropa untuk perlindungan hak asasi dan kebebasan fundamental ("European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms"-ECHR), atau merupakan bahaya nyata bagi kehidupan, anggota badan, atau kebebasan mereka di dalam negara tersebut. Namun demikian, larangan deportasi ini
menjadi tidak berlaku apabila orang yang bersangkutan dapat pergi ke negara lain, atau bukan suatu hal yang tidak mungkin bagi mereka untuk pergi ke negara lain, atau apabila mereka tidak menyetujui untuk bekerja sama dengan pihak berwajib dari negara mereka.
Pemberitahuan keputusan negatif beserta surat terkait perintah deportasi dikirim kepada pemohon suaka apabila tidak ada salah satu dari empat bentuk perlindungan yang sesuai. Dalam kasus seperti ini, protes dapat dilakukan melalui langkah pengadilan untuk melawan keputusan kantor federal tersebut. Pihak pengadilan kemudian memeriksa keputusan yang dibuat kantor federal.
Bila berdasarkan hasil pemeriksaan pengadilan terhadap keputusan kantor federal ternyata ditemukan kondisi yang memadai untuk pihak pemohon suaka mendapatkan perlindungan, maka keputusan kantor federal itu dibatalkan, dan kewajiban kantor federal untuk memberikan perlindungan. Namun apabila penolakan terhadap perlindungan tersebut terkonfirmasi, tindakan yang diambil setelahnya ialah
mewajibkan pihak pemohon suaka untuk meninggalkan Jerman. Paksaan deportasi akan dikenakan bagi individu yang tidak mematuhi kewajiban meninggalkan Jerman secara sukarela, dan pihak imigrasi yang berwenang bertanggung jawab memulangkan mereka. Hal ini juga berlaku bila tidak ada langkah pengadilan yang ditempuh.
Pertimbangan akhir kantor federal atau keputusan prosedur suaka dengan demikan diikuti oleh pemberian hak tinggal atau kewajiban meninggalkan Jerman. Pihak otoritas imigrasi yang akan bertanggung jawab selanjutnya perihal penghentian masa tinggal pemohon suaka yang mendapat kewajiban meninggalkan Jerman. Pihak pemohon yang mendapat hak suaka akan mendapat izin tinggal dari otoritas imigrasi mereka selama tiga
tahun. Hal yang sama juga berlaku jika status pengungsi dikabulkan. Izin menetap yang tidak berbatas waktu dapat dikeluarkan secepatnya setelah tiga tahun di bawah kondisi seperti kemampuan memiliki penghidupan yang aman secara finansial dan kemampuan yang cukup mengenai pengetahuan dalam berbahasa Jerman, serta apabila kantor federal tidak menarik
kembali prosedur perpanjangan izin menetap mereka. Pihak pemohon suaka yang mendapat perlindungan sekunder menerima izin tinggal yang berlaku untuk satu tahun dan dapat diperpanjang hingga dua tahun lebih, berbeda-beda bergantung tiap kasus. Izin menetap dapat dikeluarkan setelah secepatnya lima tahun (durasi prosedur suaka termasuk hitungan) apabila persyaratan lainnya
terpenuhi, misalnya kemampuan memiliki penghidupan yang aman secara finansial dan dalam hal bahasa. Apabila mendapat larangan nasional deportasi, pihak pemohon suaka tidak dikembalikan ke negara dimana larangan deportasi itu berlaku. Izin tinggal diberikan sekurangnya untuk satu tahun, dan dapat diperpanjang berulang kali. Peraturan yang sama berlaku pula dalam penerbitan izin menetap dan juga terhadap pihak pemohon suaka yang mendapat perlindungan sekunder.
Untuk kawasan Uni Eropa, Jerman menerima sekitar seperempat dari keseluruhan klaim suaka, dan untuk kategori negara industri, Jerman menerima sebagian besar klaim suaka, yang pada tahun 2013 mengalahkan Amerika Serikat dalam jumlah penerimaan pengungsi, akibat terjadinya perang antara Irak dan Syria. Selama tahun 2014, dari hampir 175.000 jiwa yang mendaftar suaka di Jerman, lebih dari