Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa
Hubungan diplomatik antara negara-negara Eropa dan Indonesia mulai kembali ke tahun 1949. Pada awalnya, hubungan Uni Eropa (Uni Eropa)-Indonesia difasilitasi melalui kerja sama Uni Eropa-Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sejak saat itu, hubungan Indonesia dengan Uni Eropa mengalami perkembangan yang signifikan. Hubungan tersebut mencakup kerja sama di bidang politik dan keamanan, kerja sama ekonomi dan perdagangan, kerja sama sosial budaya dan lainnya.
Sejak hubungan Indonesia dan Uni Eropa dimulai, kerja sama bilateral terus diperluas dan akhirnya Delegasi Uni Eropa ke Indonesia dibuka pada tahun 1988. Dialog ekonomi dan politik antara Indonesia dan Uni Eropa berbentuk Rapat Pejabat Tinggi reguler. Pada tahun 2000 hubungan selanjutnya diperkuat dengan dikeluarkannya komunikasi Komisi Eropa "Mengembangkan Hubungan yang Lebih Dekat antara Indonesia dan UE". Pada bulan November 2013,
perwakilan tinggi Uni Eropa untuk kebijakan luar negeri dan keamanan Catherine Ashton melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia yang dipuji sebagai terobosan yang telah lama ditunggu dalam hubungan UE dengan Indonesia. Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang menandatangani Kemitraan Komprehensif ("Partnership and Cooperation Agreement-" PCA")" dengan Uni Eropa pada tahun 2009. Kesepakatan itu merupakan payung hukum dan politik
bagi hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa. PCA sendiri mulai berlaku di bulan Mei 2014 dan menyediakan kerja sama luas di bidang keamanan dan dialog politik, perdagangan, investasi dan kerja sama ekonomi juga usaha penguatan hubungan "peope-to-people" melalui mobilitas, program pendidikan dan pertukaran budaya.
Hubungan Indonesia dan Uni Eropa mengalami titik baru ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Brussels pada 21 April 2016. Presiden Jokowi menemui tiga presiden dari tiga institusi utama Uni Eropa yakni Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Jucker dan Presiden Parlemen Eropa, Martin Schulz. Kunjungan tersebut kemudian menjadi tonggak sejarah untuk kerja sama masa depan antara Indonesia dan Uni Eropa dengan dihasilkannya
Pernyataan Bersama antara Presiden RI, Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa yang berisi komitmen politik untuk memulai negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa, komitmen politik pemberlakukan Lisensi FLEGT, mendorong penghapusan hambatan minyak sawit, pembebasan visa Schengen, dan pencabutan larangan terbang serta kerja sama memberantas terorisme, promosi perdamaian dan toleransi, juga pendidikan.
Pertemuan pertama Komisi Bersama ("Joint Commitee"/JC) dibawah Kemitraan Komprehensif (PCA) kemudian dilaksanakan di Brussels, Belgia pada 28- 29 November 2016. Pertemuan tersebut dibuka oleh Federica Mogherini selaku Perwakilan Tinggi Uni Europa Urusan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan dan Wakil Presiden Komisi Eropa, serta oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas
pelaksanaan Kelompok Kerja dan Dialog yang baru dan lama, menindaklanjuti kerja sama keamanan dan HAM, penjajakan kerja sama riset dan teknologi, dan pembahasan kerja sama penanganan lahan gambut.
Indonesia dan Uni Eropa setiap tahun menyelenggarakan dialog politik dan dialog khusus mengenai hak asasi manusia. Dialog Keamanan sendiri diluncurkan pada bulan Mei 2016 dalam rangka memperkuat kerja sama di bidang tersebut, termasuk di dalamnya pemberantasan ekstremisme dan terorisme. Peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberantasan terrorisme merupakan salah satu bagian dari kerja sama
ini juga termasuk proyek masyarakat sipil dalam pencegahan dan pemberantasan radikalisasi. Sebagai contoh, pada tahun 2005, Uni Eropa mendirikan "Aceh Monitoring Mission" (AMM) yang berada dibawah "European Security and Defence Policy" dan terus berkontribusi dalam proses perdamaian melalui peningkatan kapasitas masyarakat jangka panjang, reintegrasi dan program pelatihan polisi.
Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia sendiri, ada sejumlah isu yang menjadi prioritas Indonesia dalam menjalin hubungan dengan Uni Eropa:Indonesia dan Uni Eropa memiliki hubungan ekonomi yang dekat. Hal ini terbukti dari tingginya minat perusahaan-perusahaan Eropa untuk melakukan ekspor ke Indonesia. Perusahaan tersebut juga memiliki minat berinvestasi yang besar dikarenakan besarnya pertumbuhan
pasar Indonesia. Saat ini, perusahaan-perusahaan Eropa yang beroperasi di Indonesia telah mempekerjakan lebih dari 1.1 juta orang.
Perdagangan bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia dalam komoditas non-migas mencapai € 25.1 milliar pada tahun 2016. Dari jumlah tersebut, € 14.6 milliar merupakan hasil dari ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Pada tahun 2016, Uni Eropa merupakan tujuan terbesar ketiga dari ekspor non-migas Indonesia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Ekspor utama Indonesia ke Uni Eropa adalah lemak dan minyak hewani atau
nabati, mesin dan peralatan, tekstil, alas kaki serta produk plastik dan karet. Minyak kelapa sawit dari Indonesia merupakan komoditas yang paling banyak diekspor ke Uni Eropa. Jumlahnya mencapai 49% dari total impor Minyak kelapa sawit di Uni Eropa. Sedangkan, ekspor Uni Eropa ke Indonesia kebanyakan merupakan peralatan teknologi tinggi, perlengkapan bidang transportasi, produk manufaktur dan bahan kimia.
Nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa di bidang jasa berjumlah € 6.1 milliar. Uni Eropa merupakan sumber "Foreign Direct Investment" (FDI) terbesar keempat untuk Indonesia. Dari jumlah FDI yang masuk ke Indonesia, Uni Eropa menyumbang sebesar 9% atau € 2.3 miliar dibelakang Singapura (31.7%), Jepang (18.6%) dan Tiongkok (9.3%).
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia- Uni Eropa ("Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement- IEU CEPA") merupakan perjanjian ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam hal perdagangan bebas. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memfasilitasi dan membuka akses pasar yang baru, meningkatkan perdagangan di antara Uni Eropa dan Indonesia serta menambah investasi. Kesepakatan untuk merundingkan perjanjian
ini didasarkan pada hasil kajian bersama yang dilakukan pada 2010. Pada 4 Mei 2011, hasil kajian bersama yang berjudul "Invigorating the Indonesia-European Union Partnership Towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement" disampaikan kepada pihak Indonesia dan pihak Uni Eropa. Kajian ini dibuat oleh tim yang terdiri atas berbagai latar belakang seperti dari kalangan pemerintahan, akademisi dan kelompok bisnis dari kedua pihak. Pada 2012, Indonesia dan
Uni Eropa melakukan pembahasan "scoping paper" untuk menentukan cakupan dan kedalaman komitmen yang nantinya dirundingkan. Karena adanya transisi pemerintah, pembahasan "scoping paper" sampai mengalami vakum dan baru dapat diselesaikan pada April 2016 ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Brussels, Belgia. Akhirnya, negoisasi antara Indonesia dan Uni Eropa pertama kali diluncurkan pada 18 Juli 2016 dan putaran pertama atau "kick-off meeting"
dilaksanakan di Brussels pada 20-21 September 2016. Kemudian, putaran kedua dilaksanakan pada 24-27 Januari 2017 di Bali. Putaran ketiga kembali dilaksanakan di Brussels pada 11-15 September 2017. Sedangkan putaran keempat dilaksanakan pada 19-23 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah. Putaran kelima dilaksanakan pada 9-13 Juli 2018 di Brussels, Belgia.
Perjanjian Kemitraan Sukarela- Penegakkan Hukum Tata Kelola Perdagangan di bidang Kehutanan ("Forest Law Enforcement, Governance and Trade- Voluntary Partnership Agreement/FLEGT- VPA") merupakan perjanjian kerja sama penanggulangan perdagangan kayu ilegal dan tata kelola hutan yang berkesinambungan. Uni Eropa dan Indonesia menandatangani perjanjian ini pada 30 September 2013 dan berlaku sejak 1 Mei 2014. Indonesia meratifikasi FLEGT VPA dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 21