Regulasi Umum Perlindungan Data
sebagai perwujudan hukum perlindungan data UE yang sudah ada sebelumnya. Piagam ini tidak hanya secara eksplisit menyebutkan hak atas perlindungan data, tetapi juga mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan data utama dalam Pasal 8 (2). Pasal 8 (3) Piagam menetapkan bahwa otoritas independen yang akan mengontrol pelaksanaan prinsip-prinsip ini.
Hukum perlindungan data UE telah lama dianggap sebagai standar emas di seluruh dunia. Namun perkembangan teknologi dan globalisasi yang cukup pesat mengharuskan UE untuk meninjau kembali dan memodernisasi peraturan-peraturan tersebut, juga diperlukannya pedoman-pedoman dan amandemen baru untuk perlindungan data dan privasi. Pada 25 Januari 2012, Komisi Eropa mengusulkan paket reformasi perlindungan data. Usulan
ini mencakup dua elemen utama: rancangan regulasi yang secara umum berurusan dengan perlindungan data ('), dan sebuah rancangan direktif yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi dalam sistem peradilan pidana. Setelah lebih dari empat tahun diskusi, ' baru diadopsi pada 8 April 2016, menggantikan Direktif Perlindungan Data 1995, selain itu juga diadopsi Direktif Perlindungan Data yang baru. Adapun paket perlindungan data UE yang terbaru
yaitu:Sebagai regulasi, ' berbeda dengan direktif, ' secara langsung berlaku di negara-negara anggota UE tanpa perlu penyusunan direktif atau peraturan pelaksanaan oleh negara anggota. Dengan menyamakan aturan untuk perlindungan data, ' akan mengarah pada kepastian hukum yang lebih besar dan menghilangkan rintangan potensial terhadap aliran bebas data pribadi. Beberapa perubahan utama yang
digariskan oleh ' antara lain":"Dari perspektif teritorial, ' tidak membedakan antara pengendali (') dan prosesor (') dengan menetapkan lingkup teritorial yang sama untuk keduanya. Utamanya ' berlaku dalam dua situasi berikut:Organisasi-organisasi yang ada di UE dan memproses data pribadi milik individu yang berbasis di UE diwajibkan mematuhi ' paling lambat
pada 25 Mei 2018. ' memperbarui dan mengharmonisasi kerangka kerja dalam memproses data pribadi di UE, memberikan kewajiban-kewajiban baru bagi organisasi dan hak-hak baru bagi para individu. ' dipandang sebagai solusi atas perlindungan data publik di internet sehingga mendorong pengendali data (seperti media sosial) untuk lebih waspada dalam melindungi data milik subjek data (pengguna). Di dalam ' terkandung beberapa poin
berikut:Pasal 5 pada Bab II " menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi:Pengendali (") harus bertanggung jawab, dan mampu menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini ("akuntabilitas"). Artinya catatan dan bukti kepatuhan harus ada.
Otoritas Perlindungan Data (') adalah badan nasional negara anggota UE yang bertugas memberikan nasihat tentang regulasi perlindungan data. Selain itu, petugas perlindungan data dari pihak organisasi juga harus bekerja sama dan memberikan rincian kontak mereka kepada otoritas pengawas perlindungan data. ' menetapkan bahwa setiap otoritas perlindungan data memiliki tugas-tugas berikut:Pada 25 Mei 2018, '
tidak ada lagi dan digantikan oleh Badan Perlindungan Data Eropa (') yang mengelompokkan semua 28 otoritas perlindungan data, memiliki wewenang untuk memberikan panduan dan interpretasi dan mengambil keputusan yang mengikat jika beberapa negara UE menghadapi kasus yang sama.
Organisasi-organisasi di luar UE yang menargetkan atau berurusan dengan data pribadi di UE harus memiliki perwakilan yang ditunjuk untuk menangani masalah tersebut. Pengendali atau prosesor yang tidak didirikan di UE yang memproses data pribadi dari setiap subyek data yang berada di UE, dan kegiatan pemrosesannya terkait dengan penawaran barang atau jasa, harus menunjuk perwakilan yang bertindak atas nama pengendali atau prosesor tersebut dan dapat dipanggil oleh otoritas pengawas perlindungan data.
' juga merujuk pada isu-isu yang dikecualikan: ' tidak membahas keamanan nasional, ' tidak berlaku untuk pemrosesan data oleh orang perseorangan dalam kegiatan yang murni pribadi atau rumah tangga (tidak berhubungan dengan aktivitas profesional atau komersial), ' tidak mengurangi penerapan Direktif Perdagangan elektronik ('). ' juga tidak mengatur
data tentang perusahaan atau entitas hukum lainnya. Salah satu pengecualian yang paling penting adalah " hanya berlaku untuk data pribadi individu yang masih hidup, sehingga tidak termasuk data individu yang sudah tiada.
" tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi:Untuk pemrosesan data pribadi oleh lembaga-lembaga UE, regulasi yang berbeda telah diberlakukan. Regulasi (EC) No 45/2001 dan instrumen hukum UE lainnya yang berlaku untuk pemrosesan data pribadi disesuaikan dengan prinsip dan aturan "." Legislasi ' perlu disesuaikan agar sejalan dengan '. Rancangan resmi pertama dari Regulasi
' (ePR) dipresentasikan oleh Komisi pada 10 Januari 2017 yang diusulkan untuk menggantikan Direktif ' lama (Direktif 2008/58/EC) untuk memastikan privasi yang lebih kuat dalam komunikasi elektronik, sekaligus membuka peluang bisnis baru, sehingga memperkuat kepercayaan dan keamanan di Pasar Tunggal Digital ('). Penegakan aturan kerahasiaan dalam Regulasi ini akan menjadi tanggung
jawab otoritas perlindungan data. Sementara ' adalah peraturan umum untuk data pribadi yang disimpan atau digunakan oleh perusahaan, ' merupakan "lex specialis" untuk ' dalam bidang komunikasi. Artinya ketika masalah privasi data muncul sehubungan dengan komunikasi, para regulator akan menggunakan ".
Saat hari pertama pemberlakuan ' pada Jumat tanggal 25 Mei 2018, beberapa perusahaan teknologi besar sudah melanggar aturan baru tersebut. "Facebook" serta anak perusahaannya "Whatsapp" dan "Instagram", juga "Google" akan menghadapi tuntutan hukum karena gagal mematuhi '. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikenai denda miliaran dolar jika regulator Eropa sepakat bahwa mereka memang gagal mematuhinya
(denda 4% dari penghasilan tahunan setiap kali perusahaan-perusahaan tersebut melanggar). Laporan terhadap "Facebook" diajukan oleh regulator data Austria, "Google" oleh regulator Prancis, "WhatsApp" oleh regulator Jerman dan "Instagram" oleh regulator Belgia segera setelah regulasi tersebut mulai berlaku saat tengah malam.
Beberapa organisasi juga belum dapat memenuhi tenggat waktu untuk mematuhi perubahan tersebut. Sejumlah situs web mengalami "" termasuk para penyedia berita utama di UE, mereka memposting informasi kepada pembaca mengenai peraturan baru tersebut. "Tronc", perusahaan penerbitan pemilik "Los Angeles Times", "Chicago Tribune", "New York Daily News", dan surat kabar lainnya, telah mematikan seluruh daftar situs webnya bagi
pengguna Eropa. Sebagian besar situs berita utama lainnya tidak terpengaruh oleh perubahan kebijakan tersebut, meskipun "USA Today" dan "NPR" memberi pengumuman untuk pengguna Eropa. Dalam kasus "NPR", pengguna harus setuju dengan pelacakan atau mengunjungi versi teks biasa dari situs web mereka.
' masal ini membuktikan masih banyak yang tidak siap untuk perubahan dalam hal hukum privasi. Saat tenggat waktu mendekati, kotak masuk email para pengguna internet dipenuhi dengan kebijakan privasi yang diperbarui, menunjukkan betapa waswasnya perusahaan-perusaahaan ini akan denda yang dikenakan. Adopsi masal standar privasi ' oleh perusahaan internasional dirujuk sebagai
contoh "efek Brussels" (""), sebuah fenomena dimana undang-undang dan regulasi Eropa digunakan sebagai dasar global karena gravitas mereka.
Perusahaan raksasa "Microsoft" menegaskan komitmennya terhadap ', mereka akan menerapkannya tidak hanya untuk konsumennya di Eropa saja, tetapi juga diberlakukan untuk pelanggannya di seluruh dunia. Mereka memiliki lebih dari 1600 engineer untuk mengerjakan berbagai proyek terkait '.