Demokrasi internet
Media sosial Web 2.0 telah mencapai ukuran kelompok besar dan kedalaman ekspresi yang menyeluruh. Teknik pengolahan informasi terbaru, termasuk analisis data yang besar dan web semantik telah menunjukkan cara untuk memanfaatkan kemungkinan ini untuk pelaksanaan bentuk masa depan e-demokrasi. Untuk saat ini, proses e-demokrasi dilakukan dengan teknologi seperti elektronik "mailing"
resmi, jaringan "peer-to-peer", perangkat lunak kolaboratif, wiki, forum internet dan blog. Demokrasi internet menggunakan Internet dan Informasi lainnya mengarah pada cita-cita demokrasi dan bentuk pemerintahan melalui "arus informasi Internet, ditambah dengan tanggapan yang seperti curah hujan, yang terus mengubah pemahaman masyarakat tentang urusan publik dan lebih luas hubungan politik di antara masyarakat. "
Situs media sosial, seperti Facebook, Twitter, WordPress dan Blogspot, memainkan peran yang semakin penting dalam musyawarah demokratis. Peran media sosial di e-demokrasi telah menjadi daerah muncul untuk e-demokrasi, serta perkembangan teknologi terkait, seperti argumen peta dan akhirnya, web semantik. Perkembangan terkait terdiri dengan menggabungkan komunikasi terbuka dengan komunikasi terstruktur dalam panel
tertutup oleh para ahli dan pembuat kebijakan, misalnya melalui versi modifikasi dari Delphi metode (HyperDelphi) untuk menggabungkan komunikasi antar komunitas virtual dengan komunikasi terstruktur panel tertutup, termasuk anggota dari komunitas pemimpin (pengatur kebijakan). Pendekatan ini membahas pertanyaan tentang bagaimana, dalam demokrasi elektronik, untuk mendamaikan pengetahuan
yang didistribusikan dan penenangan diri dengan kontrol yang kritis, bertanggung jawab dan berguna. Jejaring sosial, misalnya, adalah dalam lingkungan warga, sedangkan keterlibatan adalah pada warga. Para pendukung e-government menganggap penggunaan pemerintah pada jejaring sosial sebagai media untuk membantu tindakan pemerintah lebih seperti masyarakat yang dipimpin,
dilindungi dan dilayaninya. Contoh penggunaan negara dapat ditemukan di "The Official Persemakmuran Virginia Homepage",dimana warga dapat menemukan Google dan diskusi sosial terbuka. Mereka dipandang sebagai batu loncatan penting dalam pematangan konsep e-demokrasi.
Internet juga memainkan peran sentral dalam demokrasi deliberatif, dimana musyawarah dan akses ke beberapa sudut pandang adalah sentral dalam pengambilan keputusan. Internet mampu menyediakan kesempatan untuk interaksi, dan berfungsi sebagai prasyarat dalam proses musyawarah sebagai alat penelitian. Di Internet pertukaran ide secara luas didorong melalui sejumlah besar situs, blog, dan web jaringan sosial,
seperti Twitter; semua yang mendorong kebebasan berekspresi. Melalui informasi Internet yang mudah diakses, dengan biaya yang efektif murah menciptakan ketersediaan akses dan sarana untuk perubahan. Fitur lain yang mendasar dari internet adalah yang sifatnya tidak terkendali, dan kemampuan untuk menyediakan semua sudut pandang tidak peduli pada akurasi. Kebebasan Internet menyediakan mampu mendorong dan perubahan fundamen, hal penting dalam E-Demokrasi.
Melalui "listservs", "RSS" "feed", "mobile messaging", "layanan micro-blogging" dan "blog", pemerintah dan lembaga-lembaganya dapat berbagi informasi kepada warga dan keprihatinan bersama. Beberapa perwakilan pemerintah juga mulai menggunakan Twitter yang memungkinkan mereka untuk menginformasikan pada para pengikut mereka. Di negara bagian Rhode Island, misalnya, Bendahara Frank T. Caprio menawarkan tweet harian mengenai arus kas pejabat.
Pergeseran radikal dari sistem pemerintah perwakilan ke demokrasi internet tampak mustahil. Akan tetapi, "model hibrida" menggunakan internet akan memungkinkan transparansi pemerintah yang lebih baik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan publik. serta keputusan komite, kota dan lokal, sehingga pandangan orang akan lebih mudah difasilitasi.
Prinsip-prinsip demokrasi tidak berubah begitu banyak sebagai alat yang digunakan untuk mendukung mereka. E-demokrasi tidak akan menjadi sarana untuk melaksanakan demokrasi langsung, melainkan sebagai terobosan partisipatif seperti yang ada sekarang.