Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
untuk ikut membantu menangani krisis imigran di Laut Tengah dan hasil dari konferensi ini adalah adanya kebijakan Emergency Trust Fund dari Uni Eropa untuk memajukan negara-negara Afrika dan negara-negara Afrika diminta untuk dapat menarik kembali para pengungsi ke negara asalnya. Afrika juga diminta Uni Eropa untuk bekerjasama melawan perdagangan dan penyelundupan manusia yang semakin sering terjadi pada tahun 2015 di Laut Tengah.
Seiring banyanya pengungsi yang masuk ke Eropa, Uni Eropa menghadapi krisis pengungsi yang semakin meningkat terutama negara-negara penerima pengungsi awal yang kewalahan dalam menangani para pengungsi tersebut. Kegagalan EASO dalam membagi kuota para penerima imigran yang masuk membuat Uni Eropa selaku Organisasi di Eropa untuk membuat alternatif lain guna menghambat para pengungsi yang datang langsung
ke Eropa agar keamanan di eropa tetap stabil. Akhirnya pada 7 Maret 2016 diadakanlah Konferensi Brussel yang dihadiri para 28 negara anggota Uni Eropa termasuk negara Turki. Menurut Komisaris Uni Eropa untuk urusan imigrasi, Dimitris Avramopoulos, kerjasama dengan Turki adalah tema kunci-sebuah kalimat yang bisa menjadi motountuk pertemuan kali ini. Pertemuan ini bertujuan untuk
mengandeng Turki dalam kerjasama dalam membantu menanggani krisis pengungsi di Eropa. Namun, Turki tidak langsung menyepakati kesepakatan kerjasama dengan Uni Eropa. Salah satu alasannya karena kompensasi yang dijanjikan Uni Eropa terlalu rendah yakni sebanyak 2.7 miliar pounsterling (Kesepakatan Uni Eropa dan Turki soal migran resmi berlaku, 2016), padahal Turki sudah
menghabiskan 7.3 miliar poundsterling. Akhirnya pada 20 Maret 2016 Uni Eropa dan Turki mencapai kesepakatan kerjasama tentang penanganan para pengungsi di Eropa.
Pada Tahun 2015, Menteri dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa sepakat untuk merelokasi 120000 pengungsi dan migran di seluruh benua Eropa. Dengan rencana ini, para pengungsi dan migran akan dipindahkan dari Italia, Yunani dan Hongaria ke negara-negara anggota EU lain. Romania, Republik Ceko, Slovakia dan Hongaria memberi suara "menolak" penetapan kuota minimum jumlah orang yang harus mereka terima. Namun
mayoritas anggota Uni Eropa mendukung rencana yang akan efektif dalam dua tahun ke depan. Finlandia menjadi satu-satunya negara EU yang abstain. Polandia yang awalnya menolak usulan itu, akhirnya menyetujui. PBB megatakan hampir 480000 orang telah tiba di Eropa melalui laut tahun ini, dan kini mereka mencapai pantai Eropa dengan jumlah sekitar 6000 orang per hari.
Para pemimpin Eropa sepakat untuk menganggarkan dana tambahan sebesar € 1 miliar atau sekitar Rp.16 triliun, untuk membantu badan-badan PBB menangani pengungsi Suriah di Timur Tengah. Ini merupakan bagian dari upaya baru untuk mengatasi krisis pengungsi di Uni Eropa. Bantuan-bantuan tambahan akan disalurkan ke negara-negara tetangga Suriah, yang merupakan tempat pengungsian jutaan
warga Suriah sejak kekerasan meletus tahun 2011. Para pemimpin Uni Eropa sepakat untuk memperkuat perbatasan-perbatasan Uni Eropa dengan negara-negara non Uni Eropa. Ketua Dewan Eropa, Donald Tusk memperingatkan bahwa gelombang terbesar pengungsi dan pendatang baru akan terjadi. Pada Tahun 2015 tercatat Sekitar setengah juta pendatang telah tiba di Eropa, yang menimbulkan perbedaan yang sangat dalam antar negara-negara EU.
Wakil Kanselir Jerman, Sigmar Gabriel dan mantan Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband, memberikan masukan tentang apa yang harus dilakukan Eropa untuk mengatasi krisis pengungsi. Keduanya memberikan pendapat sebagai solusi menangani krisis pengungsi di Eropa.