Hak menentukan nasib sendiri
Periode pertama setelah perang dunia I ini yang menyebabkan menentukan nasib sendiri menjadi terkemuka secara internasional, dimana prinsip menentukan nasib sendiri suatu bangsa berubah menjadi hak suatu bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Oleh sebab itu, dalam istilah umum, prinsip ini disederhanakan menjadi suatu kepercayaan bahwa setiap bangsa mempunyai
hak untuk membuat negara sendiri dan menentukan pemerintahan mereka sendiri. Namun pada Konferensi Perdamaian Paris ("Paris Peace Conference") pada tahun 1919, kekuatan kolonial ("colonial powers") terlibat dalam sebuah perdebatan yang berujung pada suatu kesimpulan bahwa tidak mungkin menentukan nasib sendiri diberikan kepada semua orang. Perwakilan kekuatan kolonial berpendapat bahwa pada
saat itu, orang-orang jajahan harus dikecualikan dari proses karena belum memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Menentukan nasib sendiri oleh sebab itu menjadi sebuah prinsip "ad hoc" (khusus) yang dapat diberikan hanya kepada negara-negara yang terkait dengan berakhirnya perang. Dengan demikian, pihak yang dapat menjalankan menentukan nasib sendiri ialah kelompok
etnis yang dimobilisasi secara nasional selama abad ke-19 di bawah kekaisaran Austro-Hongaria, kekaisaran Jerman, kekaisaran Ottoman, dan kekaisaran Rusia. Dengan cepat, menentukan nasib sendiri bergulir menjadi isu etnis. Pemahaman kedaulatan menjadi berakar pada ide bangsa, dan bangsa secara spesifik terdefinisi menjadi istilah nasional-etnis
("ethno-national"). Selama konferensi perdamaian tersebut diketahui mustahil untuk menetapkan batas negara dari negara-negara yang baru terbentuk pascapemecahan area-area dalam kekaisaran tersebut. Konstitusi negara-negara baru yang berada di wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh kekaisaran Eropa dinyatakan dalam basis persamaan warga negara, dan mereka memiliki hak untuk menentukan nasib
sendiri. Tetapi beberapa bulan setelah pembentukan negara secara resmi, otoritas domestik meletakkan prioritas kelompok-kelompok populasi berdasarkan identifikasi etnis masing-masing. Praktik-praktik diskriminasi seperti itu seringkali dibenarkan secara domestik atas nama menentukan nasib sendiri dan toleransi internasional, disebabkan karena formulasi yang ambigu dari prinsip hak minoritas.
Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia (Kerajaan Yugoslavia) merupakan kasus yang menjadi simbol untuk praktik diskriminasi etnis. Terbentuk sehari sebelum Konferensi Perdamaian Paris, dan secara resmi dibentuk berdasarkan persamaan orang-orang yang berada di dalamnya, negara berbentuk kerajaan tersebut diakui oleh "Entente Powers" (aliansi informal) beberapa bulan kemudian dengan penandatanganan Perjanjian
Saint-Germain. Serupa dengan perjanjian lain yang mengakui negara-negara baru antara tahun 1919 dan 1923, dokumen dalam perjanjian Saint-Germain secara simultan mengatur perlakuan terhadap minoritas di dalam Kerajaan. Penandatanganan perjanjian sebagai persyaratan pengakuan internasional terhadap Kerajaan bersifat kondisional, yakni apabila otoritas nasional kerajaan dapat menjamin bahwa persamaan individu dalam
pemerintahan, dan pengakuan kelompok etnis yang berbeda dapat dihormati. Namun demikian, sementara delegasi nasional mendeklarasikan bahwa kerajaan tersebut seperti halnya terdiri dari satu orang, namun dengan tiga nama- Serbia, Kroasia, dan Slovenia- sensus terakhir yang dilakukan Austro-Hongaria pada tahun 1910 mengindikasikan bahwa di daerah yang termasuk wilayah negara baru tersebut,
sekurangnya terdapat sembilan kelompok etnis berbeda yang hidup berdampingan disana. Setelah perpanjangan diskusi dalam konferensi perdamaian tersebut, pada akhirnya diputuskan bahwa empat minoritas diakui secara internasional, yaitu: orang-orang Bulgaria, orang-orang Austria, orang-orang Hongaria, dan "orang-orang Muslim," meski tetap tidak ada kejelasan mengenai bagaimana hasil seleksi
itu dibuat. Hasil langsung pengakuan politik yang tidak seimbang itu berdampak pada sering dikecualikannya pihak minoritas yang tidak diakui secara internasional, dari keikutsertaan penuh mereka dalam komunitas politik nasional. Konferensi Perdamaian Paris hanya menciptakan lebih banyak subkelompok yang tidak diberikan negara mereka sendiri, dan secara formal hanya diberikan jaminan untuk menjaga
budaya mereka. Pemenang Perang Dunia I mensyaratkan negara-negara baru di Eropa Tengah dan Eropa Timur menerima kondisi tersebut agar dapat diakui, tetapi menolak untuk menerima kewajiban tersebut untuk diri mereka sendiri. Terobsesi oleh ide keseragaman nasional, negara-negara yang terbentuk setelah pemecahan kekaisaran itu mendirikan administrasi pemerintahan terpusat, dan
melakukan denasionalisasi atau penghilangan hak kebangsaan terhadap orang-orang minoritas. Selain itu, sebagaimana sejumlah petisi diterima oleh Liga Bangsa-Bangsa sejak tahun 1920an, praktik denasionalisasi tersebut seringkali disertai dengan penggunaan kekerasan oleh negara dan otoritas lokal sebagai bentuk intimidasi. Praktik-praktik diskriminasi telah dijadikan instrumen oleh pihak otoritas negara, dengan mengatasnamakan menentukan nasib sendiri dan hak minoritas.
Periode ke-dua konsep menentukan nasib sendiri ditandai dengan berdirinya "United Nation"- UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa- PBB) pada tahun 1945. Menentukan nasib sendiri kelompok etnis, seperti yang didefinisikan dalam Konferensi Perdamaian Paris, yang muncul dari Perang Dunia II ini relatif lebih lemah daripada akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia I
sebelumnya. Penerapan menentukan nasib sendiri yang dilakukan secara sistematik justru berakibat pada bencana yang terjadi secara tidak parallel. Para penganut nazisme dan fasisme telah menggunakan konsep menentukan nasib sendiri untuk menghilangkan kelompok minoritas dan merasionalkan pembunuhan. Semakin meluasnya pandangan mengenai menentukan nasib sendiri muncul setelah beberapa
dekade akibat sejumlah alasan tertentu, antara lain: Pada tahun 1945, blok sekutu mengakui adanya dua kelemahan utama dalam konsep menentukan nasib sendiri dari yang diformulasikan setelah Perang Dunia I. Kelemahan pertama ialah norma etnis yang melekat pada konsep menentukan nasib sendiri, dan definisi orang-orang, yang dapat digunakan untuk mendukung
praktik-praktik yang tidak boleh dilakukan. Kelemahan kedua ialah kurang terformulasikan dengan jelasnya konsep menentukan nasib sendiri setelah Perang Dunia I, sehingga menyebabkan digunakannya konsep tersebut sebagai instrumentalisasi berbahaya dan menciptakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya secara internasional. Di musim semi tahun 1945, blok sekutu
menghadapi tanggung jawab melakukan rekonstruksi pascaperang. Di antara tugas mereka ialah mengutuk dan memberikan penghukuman atas kejahatan sistematik terhadap populasi domestik yang dilakukan atas nama prinsip yang diakui secara internasional, menentukan nasib sendiri. Di dalam konteks yang tengah dihadapi oleh blok sekutu pada saat itu, satu hal yang jelas bagi mereka
ialah peninjauan dan formulasi ulang yang harus dilakukan terhadap prinsip menentukan nasib sendiri. Oleh sebab itu, prinsip tersebut kemudian diformalkan dalam hukum internasional melalui inklusinya di dalam piagam PBB.
Menentukan nasib sendiri di dalam PBB menempati posisi yang lebih penting dibandingkan di dalam organisasi pendahulunya, LBB, karena menentukan nasib sendiri secara jelas tertera dalam artikel Piagam PBB. Perjanjian LBB tidak menyebut secara langsung prinsip menentukan nasib sendiri (tidak menggunakan kata/istilah tersebut) di dalam sistem mandat yang didirikannya,
dan identifikasi mandat dan implementasi sistem sepenuhnya bergantung pada politik, bukan pada hukum. Tidak seperti dalam perjanjian LBB, Piagam PBB menyebut menentukan nasib sendiri sebanyak dua kali. Artikel 1 (2) Piagam PBB secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan PBB ialah menjadi pengembang "hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip