Gereja Protestan Indonesia di Donggala
tanggal 28 Februari 1962 dengan jumlah 52 KK, 243 jiwa yang berasal dari Pulau Bali. Kemudian pada tahun 1968 transmigrasi dari Bali tiba lagi di daerah Donggala tepatnya di Tolai. Transmigrasi tersebut merupakan transmigrasi spontan yang diprakarsai oleh Gereja Kristen Protestan Bali dan melibatkan pemerintah setempat. Mereka ternyata bukan saja yang beragama Kristen tetapi juga beragama Hindu. Setelah
mereka tiba di daerah Donggala ternyata dari orang-orang Bali yang baragama Hindu banyak yang berpindah ke agama Kristen dengan berbagai alasan.
Permesta (Perjuangan Semesta) di mulai dengan pembacaan Proklamasi Permesta oleh LetKol. Ventje Sumual pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar. Permesta yang diproklamasikan di Makassar melibatkan banyak petinggi militer yang berasal dari Sulawesi utara dan juga didukung oleh masyarakat Minahasa mulai menyebar ke seluruh pelosok Sulawesi termasuk Sulawesi tengah. Di kemudian hari,
Permesta lebih identik dengan masyarakat Minahasa bukan saja yang tinggal di Minahasa tetapi juga di tempat-tempat lain, seperti di Sulawesi tengah pada umumnya dan di daerah Dongggala pada khususnya. Pada bulan Juli 1957 H. N. V. Sumual menyatukan Sulawesi utara tengah yang terpisah dari Sulawesi selatan tenggara dan mengangkat Manoppo sebagai gubernur. Permesta
yang dianggap oleh pemerintah sebagai pemberontakan mulai diperangi. Bukan hanya di Minahasa, tetapi juga di Sulawesi Tengah, termasuk di daerah Donggala. Peperangan antara tentara pusat dengan pasukan Permesta ternyata menjadikan gereja menjadi korban. Jemaat-jemaat yang terdapat di daerah Donggala yang adalah daerah pelayanan GMIM diperhadapkan pada situasi yang
sulit. Di daerah Parigi misalnya, sebagian orang-orang Kristen (orang-orang Minahasa) dikejar-kejar dan ditangkap oleh tentara pusat sehingga mengakibatkan kehidupan gereja terganggu karena tidak merasa aman. Penyelenggaraan ibadahpun diawasi oleh tentara pusat dan tidak sedikit dari antara anggota jemaat yang ditangkap dan mengalami perlakuan buruk dari tentara pusat karena mereka orang
Minahasa. Di Donggala (kerajaan Banawa), Permesta sempat menguasai keadaan, sehingga tentara pusat berupaya menaklukkan mereka dan merebut kembali tempat tersebut. Di Donggala, ternyata Permesta sangat eksis. Karena di tempat ini sendiri dibuka perekrutan dan pelatihan tentara Permesta. Orang-orang yang direkrut ternyata bukan hanya orang-orang Minahasa maupun Sangihe, tetapi banyak juga dari
penduduk asli. Permesta juga didukung sepenuhnya oleh Raja Banawa yang kala itu dipimpin oleh Raja Lamarauna. Gereja sendiri kelihatan bersikap terbuka terhadap Permesta walaupun pada hakikatnya tidak menunjukkan dukungan yang nyata. Pada bulan April 1948 Donggala diserang oleh tentara pusat, berlangsunglah peperangan yang dahsyat. Tentara pusat akhirnya mampu
menduduki Donggala dengan personil yang cukup banyak. Akibatnya banyak dari penduduk yang ditangkap dan dipenjarakan termasuk Raja Lamarauna sendiri. Selain itu, banyak juga dari antara penduduk terutama orang-orang Minahasa yang dikenakan wajib lapor tanpa alasan yang jelas. Walaupun tidak secara langsung, dampak peperangan antara tentara pusat dengan Permesta juga dirasakan oleh gereja.
Ibadah-ibadah menjadi sunyi karena banyak warga jemaat yang enggan menunjukkan diri, takut ditangkap oleh tentara pusat. Hal yang sama juga dialami oleh jemaat yang terdapat di kota Palu, bahkan tentara pusat terus mengejar pasukan Permesta hingga ke daerah pedalaman, seperti di Kulawi.
Penumpasan Permesta di daerah Donggala oleh tentara pusat yang dipimpin oleh seorang suku Toraja yakni Frans Karangan, ternyata juga melahirkan satu corak persekutuan Kristen yang baru dari Gereja Toraja. Para tentara pusat yang sebagian besar adalah warga Gereja Toraja yang kemudian menetap di Palu, turut mensponsori berdirinya Gereja Toraja di kota Palu pada waktu kemudian.
Gereja Masehi Injili Di Minahasa (GMIM) sebenarnya telah sejak lama merencanakan pemekaran jemaat-jemaat yang ada di daerah penginjilan termasuk yang terdapat di daerah Donggala. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan bahwa gereja-gereja di daerah penginjilan sudah mulai mampu membiayai tunjangan Pendeta dan mendirikan gedung-gedung gereja. Pada tahun 1955 ketua Sinode
GMIM yang pada saat itu dijabat oleh Pdt. M. Sondakh telah mengunjungi jemaat-jemaat yang ada di Sulawesi tengah, termasuk di daerah Donggala. Kunjungan itu sekaligus hendak melihat sejauh mana gereja mengalami penghambatan akibat pemberontakan DI/TII. Selain itu, ternyata kunjungan tersebut juga merupakan evaluasi terhadap kemapaman jemaat-jemaat
yang ada di daerah Donggala untuk rencana pemekaran. Pada tahun-tahun selanjutnya, jemaat-jemaat di daerah Donggala ternyata dilihat telah mampu membangun gedung gereja sendiri dan sudah mulai mampu membiayai gaji Pendeta atau Pelayannya. Untuk itu, maka di tiap-tiap jemaat diangkatlah seorang Majelis Jemaat dan seorang Guru Jemaat yang
bertugas untuk memberitakan Firman (Berkhotbah), memimpin Katekisasi dan pelayanan-pelayanan lainnya, kecuali Pelayanan Sakramen. Pdt. D. Wenas adalah seorang Pendeta GMIM yang disebut-sebut sangat berperan dalam persiapan berdirinya GPID. Pdt. D. Wenas adalah koordinator pelayanan di seluruh daerah Donggala (Palu, Parigi-Moutong, Donggala dan
Kulawi). Pada waktu persiapan pemekaran GPID sebagai gereja mandiri, jemaat telah berjumlah 48 jemaat yang dilayani seorang Majelis Jemaat dan seorang Guru Jemaat tiap jemaat.
Pada tanggal 18 Desember 1964 bertempat di gereja Centrum GMIM Manado akhirnya secara simbolis jemaat-jemaat di daerah-daerah Penginjilan GMIM dinyatakan menjadi gereja-gereja yang berdiri sendiri dalam lingkungan Gereja Protestan Di Indonesia (GPI), Masing-masing:
1. Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo (GPIG) yang berpusat di Gorontalo. 2. Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli (GPIBT) yang berpusat di Toli-toli. 3. Gereja Protestan Indonesia di Donggala (GPID) yang berpusat di Palu.
Pernyataan simbolis tentang kemandirian gereja-gereja di daerah penginjilan GMIM tersebut ternyata masih membutuhkan waktu untuk ditahbiskan menjadi Gereja mandiri.
Setelah diresmikan secara simbolis pada tanggal 18 Desember 1964, Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) bersama dengan Gereja Protestan Indonesia Di Gorontalo (GPIG) dan Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-toli (GPIBT) resmi menjadi gereja mandiri di bawah naungan Gereja Protestan di Indonesia (GPI). Namun, pelaksanaan kemandirian tersebut di Gereja Protestan Indonesia di Donggala barulah berjalan mulai tanggal 4 April 1965, yakni dengan
dilangsungkannya pentahbisan Gereja Protestan Indonesia di Donggala (GPID) yang bertempat di Gereja Pniel Palu. Pentahbisan itu dihadiri oleh Pnt. H. B. Kaunang (BPS GMIM), Pdt. Daandel, Pdt. Daan Wenas, Pdt. Y. Wokas dan yang lainnya. Acara pentahbisan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang Am sinode pertama Gereja Protestan Indonesia di Donggala (GPID)
yang berlangsung mulai dari tanggal 4-7 April 1965 sekaligus untuk menyusun pedoman kerja Majelis Sinode dan pemilihan Majelis sinode untuk periode pertama yang bertugas selama 4 tahun (1965-1968). Untuk melaksanakan sidang sinode tersebut dibentuklah terlebih dahulu Proto Sinode yang diketuai Pnt. Yan Kaunang dan Sekretaris Pdt. D. Wenas. Ketua Sinode yang pertama dijabat oleh
Pdt. D. M. V. Kandijoh dan Sekretaris Pnt. Hans Pondaag yang terpilih dalam sidang Am Sinode yang pertama tersebut. Majelis Sinode terpilih ini bekerja sampai pada tahun 1968. Setelah ditahbiskan sebagai gereja yang mandiri, selanjutnya GPID terus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dalam rangka penatalayanan Gereja Tuhan
yang tersebar di daerah Donggala sebab GMIM tidak lagi memberikan bantuan terutama menyangkut bantuan dana.