Ratna Ani Lestari
Ratna Ani Lestari, SE, MM () adalah mantan Bupati Banyuwangi yang menjabat pada periode tahun 2005 hingga 2010. Ia adalah bupati wanita pertama di Kabupaten Banyuwangi. Ia adalah mantan isteri dari bupati Jembrana, I Gede Winasa, ia lulusan S3 Doktor Ekonomi Universitas Brawijaya.
Ratna tumbuh dari kalangan Agamis ayahnya seorang Kyai, masa kecilnya dihabiskan di Banyuwangi, lalu pada menikah 14 Mei 1988, Banyuwangi. dengan I Gede Winasa yang pada waktu itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedoteran Gigi Universitas Mahasaraswati, pernikahannya dikarunia seorang Putri.
Keaktifan Winasa di PDI Perjuangan membawanya berhasil menjadi Bupati Jembrana selama dua periode 1999-2009, ia pun sukses membawa Jembrana yang minus menjadi model kabupaten di Indonesia dengan program sekolah gratis, Jaminan kesehatan Jembrana, pelayanan kesehatan 24 jam, perbaikan jalan desa, program kedesaan dan masyarakat hingga beasiswa bagi siswa SMU yang berprestasi hingga kerjasama dengan luar negeri.
Pasangan Ratna-Yusuf yang telah memenangi pilkada Banyuwangi 2005, mereka dilantik di Pendopo Sabha Swagata Blambangan dengan alasan keamanan. Tidak di Gedung DPRD seperti lazimnya para bupati. Pada awal pemerintahan Ratna, ia mencanangkan pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga Banyuwangi. Selain itu ia juga melakukan pembangunan dan peningkatan jalan-jalan di desa-desa.
Lahir dari orang tua Banyuwangi yang merantau, Ratna pun banyak menghabiskan hidupnya di luar Banyuwangi. Bahkan ketika menikah Ratna ikut pada suaminya yang menjadi bupati di Jembrana, Bali. Hal yang menarik adalah Dengan bekal dukungan 18 partai kecil, Ratna Ani Lestari bisa mengalahkan calon bupati dari partai-partai kelas kakap. Yang menarik, 18 partai kecil pendukungnya itu
tidak ada satu orang pun yang duduk di DPRD Banyuwangi. Maka dari itu gelombang protes selalu datang dari orang-orang yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. 45 Kursi DPRD Banyuwangi sendiri diduduki oleh PDI-Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, dan Partai Demokrat. Lima partai besar ini masing-masing mengusung calon dalam pilkada lalu. Hanya PPP yang berkongsi
dengan Partai Demokrat dan mengusung pasangan Masduki Suud-Moch Syafii. PDIP mengusung pasangan Ali Syachroni-Yusuf Widyatmoko, Golkar mengusung Soesanto Suwandi-Abdul Kadir, dan PKB mengusung Achmad Wahyudi-Eko Sukartono. Dalam penghitungan final 28 Juni 2006 lalu oleh KPUD Banyuwangi, perolehan pasangan Ratna Ani Lestari-M Yusuf Nuris mengejutkan. Pasangan ini berhasil mengantongi 39 persen suara,
dan hanya kalah di 3 kecamatan dari 24 kecamatan di kota Banyuwangi. Hasil ini jelas tidak diterima begitu saja oleh para kandidat lain. Mereka tidak bisa menerima hasil ini., Ratna mempunyai basis massa yang mengakar di Banyuwangi ia termasuk Kader PDI Perjuangan pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Jembrana dari fraksi partai terswbut. Hanya saja ia kurang
disukai elit politik namun masa nasionalis mengakar di desa desa dan solid karena memang gerakan yang murni wong cilik.
Bupati Banyuwangi pertama yang dipilih secara langsung ini mendapat serangan terus menerus dari lawan politiknya, namun ia mampu bertahan hingga akhir masa jabatan, hasil pembangunan yang dilakukan pada masa Ratna Ani Lestari diantaranya 100% jalan desa diaspal, pendidikan 9 Tahun Gratis dan Jaminan Kesehatan Banyuwangi, namun hal ini justru diputar balik oleh lawan politiknya diantaranya konflik yang meradang antara
PGRI Banyuwangi dengan Bupati akibat kebijakan pembebasan bea sekolah yang terlalu keras sehingga tidak memungkinkan tiap sekolah atau guru untuk berbisnis, alasannya telah ada BOS (biaya operasional sekolahh) dan subisdi disamping dorongan akibat kebencian pasca Pilkada 2005.
Pembangunan infrastruktur Lapangan Terbang Sayu Wiwit yang belakangan di ubah lagi namanya menjadi Lapter Blimbingsari, STIKES, Politeknik Banyuwangi dan pembangunan 24 gedung kecamatan dihasilkan pada masa pemerintahannya. Ratna mampu dicintai rakyat bawah karena programnya yang langsung diturunkan ke bawah melalui Kelompok Masyarakat. Gapoktan, dan PNPM disamping Ratna adalah figur yang
merakyat, Program bedah rumah, dan berbagai bantuan langsung ke rakyat menjadi tulang punggung masanya, hal ini membuat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Banyuwangi sangat padat kegiatan, pelayanan publik khususnya perizinan di era Ratna menjadi raw model nasional ia tegas melarang pungli ke setiap dinas tidak sedikit kepala Dinas hingga kepala sekolah di copot karena kasus tersebut.
Diakhir pemerintahanya Ratna yang mencalonkan kembali berpasangan dengan Pebdi Arisdiawan mantan wakil ketua DPRD Banyuwangi dari fraksi Golkar. Pencalonannya gagal karena tidak mendapatkan rekomendasi partai PDI Perjuangan yang mana Ratna telah memenangkan Konvensi DPC PDIP Banyuwangi secara mutlak, ia pun bergabung dengan partai Gurem tergabung di APPNP yang kemudian
dikandaskan KPUD Banyuwangi, Pemilukada Banyuwangi pun terancam rusuh karena masa militan PDI Perjuangan yang tidak terima putusan KPUD cukup besar, namun pilkada berikutnya berlangsung tertib dan pasangan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko keluar sebagai pemenang.
Kasus pembebasan tanah lapter menjadi sandungan baginya, dimana ia hanya melanjutkan program Bupati sebelumnya Ir. H. Samsul Hadi dengan desakan DPRD Banyuwangi yang diketuai Ir. Achmad Wahyudi mengajukan interpelasi dan mengulur pengesahan APBD bila hal tersebut tidak dilaksanakan, bersarnya desakan tersebut mendorong Ratna melanjutkan program namun ia tidak memahami
ternyata dalam susunan Panitia Bupati sebagai ex officio Ketua Panitia, hal ini ternyata dikemudian hari dijadikan alat bukti untuk kasus korupsi yang dialaminya, meski beberapa anggota Panitia telah dibebaskan oleh Mahkamah Agung diantaranya Drs. Budianto dan Bambang Wahyudi mantan Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi.
Ia dijerat karena temuan BPK RI 2009 atas realisasi dana sebesar Rp.19 milliar untuk pembayaran tanah lapter, dengan perhitungan perbedaan harga beli Pemda Banyuwangi dengan Nilai Jual Objek Pajak, dalam fakta persidangan tim panitia yang didalamnya juga terdapat kepala BPN Banyuwangi dan dipimpin Sekertaris Daerah Banyuwangi diketahui telah berkali kali mengadakan
musyawarah yang dihadiri Muspida Banyuwangi dengan pemilik tanah serta telah mengadakan apraisal independent sebagai dasar sesuai ketentuan Perpres 36 Tahun 2005 yang kini telah dicabut akibat banyak menimbulkan masalah karena tidak logis mendasarkan pembebesan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan NJOP sementara dalam Undang-undang No.12 tahun 1985 sebagaimana diubah Undang-undang No.12
tahun 1994 tentang PBB dan ketentuan pelaksanaannya serta Kepmenkeu RI No.523/KMK.04/1998 dan Permenkeu No. 150/PMK.03/2010 jelas disebutkan Penilaian NJOP dilakukan Kementrian Keuangan dalam hal ini direktorat Pajak dalam kepentingan menilai objek pajak bukan untuk dasar transaksi atas benturan ini Pemerintah mengeluarkan Undang Undang No. 12 tahun 2012 dengan mencabut NJOP sebagai salah
satu dasar pembelian tanah dan penilaian harga tanah diserahkan pada Badan Pertanahan, dalam musyawarah antar para pemilik tanah dan pemkab. Banyuwangi serta hasil apraisal justru harga tanah lebih tinggi dari yang akhirnya direalisasi, dalam fakta persidanganpun diketahui proses pembayaran tersebut dilakukan Pengadilan Tata Usaha setempat, namun pada era
Bupati Samsul Hadi 2003- awal 2005 terjadi perpindahan sebagian kepemilikan tanah kepada Calo tanah dan calo tersebut berhasil memindahkan sertifikat kepemilikan tanah atasnya yang seharusnya tidak dapat dilakukan karena lokasi telah menjadi area terbatas untuk kasus ini Kepala BPN Banyuwangi era tersebut di pidana, karena kelalaiannya tanah yang menjadi cetak