Kedaulatan Parlemen
Kedaulatan parlemen (juga disebut supremasi parlemen atau supremasi legislatif) adalah sebuah konsep dalam hukum konstitusi dari beberapa parlemen negara-negara demokrasi. Hal ini menyatakan bahwa badan legislatif memiliki kedaulatan mutlak, dan adalah yang tertinggi atas semua lembaga pemerintah lainnya, termasuk eksekutif atau yudikatif. Hal ini juga menyatakan bahwa badan legislatif
dapat mengubah atau mencabut semua undang-undang sebelumnya, dan karena itu tidak terikat oleh hukum tertulis (dalam beberapa kasus, bahkan konstitusi) atau preseden.
Kedaulatan parlemen mungkin kontras dengan pemisahan kekuasaan, yang membatasi legislatif di lingkup pembuatan undang-undang, dan evaluasi yudisial, dimana undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif dapat dinyatakan tidak sah dalam keadaan tertentu.
Banyak negara yang memiliki kedaulatan legislatif, misalnya Britania Raya, Finlandia, Belanda, Selandia Baru, Swedia, Barbados, Jamaika, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.
Selama abad ke-17 di Inggris, sebuah gagasan yang dikembangkan Parlemen (terdiri dari House of Lords dan House of Commons) yang dibagi dalam kedaulatan Raja, didasarkan pada yang pengertian yang salah mengenai sejarah parlemen. Hal itu tidak diubah sampai Penobatan Sumpah dalam Coronation Oath Act 1688 sebagai bagian dari Revolusi Agung. Di mana Parlemen yang diakui sebagai bagian dari struktur
konstitusional, dengan undang-undang yang dianggap berasal dari Parlemen dan bukan hanya dari Raja. The Bill of Rights 1689 dan Claim of RIght Act 1689 yang diloloskan tahun berikutnya yang menegaskan hak-hak tertentu dari Parlemen Inggris (yang pada waktu itu termasuk Wales) dan Skotlandia dan membatasi kekuasaan raja. Selain itu, pada tahun 1698 parlemen menciptakan Daftar Sipil, sebuah pengaturan keuangan yang membuat raja bergantung pada parlemen untuk pemasukkan.
Setelah 1689 supermasi parlemen Inggris menjadi jelas dalam hubungan Parlemen Inggris untuk orang-orang Skotlandia dan Irlandia. The Act of Settlement 1701 membuat praduga atas Skotlandia: Skotlandia membalas dengan Tindakan Keamanan 1704, yang dilawan oleh Alien Act 1705: masalah itu diselesaikan oleh Uni parlemen Inggris dan Skotlandia pada tahun 1707 yang dibuat adalah sebuah parlemen
Inggris yang baru, meskipun "pada dasarnya itu hanya perpanjangan dari Parlemen Inggris". Hal ini diperdebatkan apakah konsep supremasi parlemen muncul dari Acts of Union 1707 atau doktrin yang berkembang sesudahnya. Otonomi Parlemen Irlandia juga mendapat serangan dan Deklaratoir Bertindak 1720 membuat Parlemen Irlandia dikuasai oleh Parlemen Inggris. Yang disebut Konstitusi 1782 menghapus Supremasi Parlemen
Inggris atas Irlandia untuk waktu yang singkat tapi kemudian parlemen Irlandia bergabung dengan Inggris dalam Acts of Union 1800.
Doktrin supremasi parlemen dapat diringkas dalam tiga poin: Beberapa sarjana dan hakim mempertanyakan pandangan tradisional bahwa Parlemen tidak dapat mengikat dirinya sendiri, dengan alasan bahwa hal itu dapat memaksakan prosedural (atau "cara dan bentuk") pembatasan pada dirinya sendiri, karena legislatif harus dibentuk dan diatur oleh aturan hukum.
Gagasan kedaulatan parlemen mulai ditantang dengan Undang- Undang Parlemen 1911 yang mengubah sifat dari apa yang dimaksudkan oleh parlemen, seperti Dicey menyesalkan dalam Pengantar untuk edisi ke-8 nya "Pengantar Studi Hukum Konstitusi" (1915), tetapi yang dala, kenyataannya sekarang Kabinet dan partai politik yang berkuasa (pp lxxii-lxxiv), dalam undang-undang parlemen masih berdaulat meskipun bahwa "berbagi kedaulatan" dari Commons memiliki peningkatan (p xlii).
Hukum Eropa tidak mengakui konsep supremasi parlemen Inggris. pengadilan Inggris saat ini mengakui supremasi hukum Uni eropa pada bidang dimana Uni Eropa dapat membuat undang-undang. Namun, konsep supremasi ini berasal dari Masyarakat Eropa Act tahun 1972 dan penerusnya, yang secara teori dapat dicabut oleh parlemen mendatang. Tidak ada negara berdaulat yang pernah menarik diri dari
Uni Eropa (kecuali untuk penarikan dari "Départments" Afrika Utara dari Perancis pada Kemerdekaan untuk menjadi Aljazair, dan juga dari Greenland oleh Plebisit), tapi karena bagian dari Perjanjian Lisboa pada tahun 2009, sekarang ada proses untuk menarik diri. 23 Juni 2016, mayoritas rakyat Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa.
Beberapa ahli telah menyarankan bahwa Tindakan Union 1707 membatasi kedaulatan parlemen untuk Skotlandia. Meskipun pengadilan Skotlandia belum secara terbuka mempertanyakan validitas dari suatu undang-Undang Parlemen, beberapa hakim telah mengangkat kemungkinan. Dengan demikian, di "MacCormick v. Lord Avocate", Lord President (Lord Cooper) menyatakan bahwa "prinsip kedaulatan Parlemen tak terbatas
adalah khas inggris prinsip yang tidak memiliki hubungan di Hukum tata negara Skotlandia", dan bahwa undang-undang bertentangan dengan Acts of Union tidak akan selalu dianggap sebagai konstitusi yang berlaku. Juga, dalam "Gibson v Lord Advocate",Lord Keith berhati-hati tentang bagaimana Pengadilan Skotlandia akan berurusan dengan sebuah Act (Undang-Undang), yang secara
substansial akan mengubah atau meniadakan ketentuan penting dari 1707 undang-Undang, seperti penghapusan Pengadilan Sesi atau Gereja Skotlandia atau substitusi dari hukum inggris untuk hukum Skotlandia.
Pendirian Parlemen Skotlandia pada tahun 1998 memiliki implikasi untuk supremasi parlemen. Misalnya, meskipun tenaga nuklir ini tidak disetujuinya, pemerintah Skotlandia berhasil diblokir keinginan pemerintah Inggris untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir baru di Skotlandia dengan menggunakan kontrol atas aplikasi perencanaan yang didesentralisasikan. Sementara itu tetap secara
teoretis mungkin untuk membubarkan Parlemen Skotlandia atau undang-undang tanpa persetujuan dalam kaitannya dengan Skotlandia. Dalam prakteknya langkah tersebut akan sulit secara politik.
Supremasi hukum seperti dikutip dari sejarawan kontemporer hukum Amerika kontemporer sebagai alasan hukum inggris tidak berkembang karena proses di akal Amerika. Hal ini juga berpendapat untuk menjadi bagian integral dari cara dimana Inggris pendekatan hak-hak dan kebebasan berkembang.
Doktrin supremasi parlemen, dalam Hukum inggris, ditegakkan pada tahun 2005 oleh Lord Bingham dalam kasus " R (Jackson) v Attorney General":Namun, ada perbedaan yang harus dibuat antara kedaulatan hukum dan kedaulatan politik. Parlemen tidak berdaulat secara politik, yang berarti bahwa jika Parlemen melewatkan UU yang tidak populer atau menindas undang-undang, maka hal itu
tidak dapat diterapkan; misalnya, berbagai PNS yang melaksanakan undang-undang dalam departemen-departemen pemerintah yang dapat diandalkan untuk menggunakan setiap celah dan bahasa yang samar-samar yang ada di UU untuk ikut campur area lain dan peradilan sangat mungkin sengaja menafsirkan dan menciptakan preseden untuk mengatakan undang-undang dengan cara yang sama. Namun ini
tidak berarti bahwa Parlemen tidak berdaulat secara hukum. Ia berpendapat bahwa meskipun demikian Parlemen secara hukum dapat melewati setiap undang-undang itu keinginan. Poin ini dibuat dengan jelas oleh Lord Reid di "Madzimbamuto v Lardner-Burke" 1 AC 645: