Republik Tiongkok (1912-1949)
Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai pemain utama dalam urusan Tiongkok. Persekutuan dimulai pada akhir 1941 dengan program bantuan militer dan keuangan yang besar kepada Pemerintah Nasionalis yang dilanda kesulitan. Pada bulan Januari 1943 Amerika Serikat dan Britania memimpin revisi perjanjian dengan Tiongkok, mengakhiri hubungan perjanjian yang tidak setara. Dalam beberapa bulan kemudian
kesepakatan baru ditandatangani antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk penempatan tentara Amerika di Tiongkok sebagai upaya perang bersama terhadap Jepang. Pada bulan Desember 1943, Pakta Pengecualian Tiongkok dari tahun 1880-an dan hukum pembatasan imigrasi warga Tiongkok ke Amerika Serikat dicabut.
Kebijakan perang Amerika Serikat awalnya adalah untuk membantu Tiongkok menjadi sekutu yang kuat dan menjadi kekuatan stabilisasi Asia Timur pasca-perang. Konflik antara Kuomintang dan Komunis berlangsung intensif dan usaha AS untuk mendamaikan keduanya yang awalnya untuk membantu perang anti-Jepang agar lebih baik menemui kegagalan. Setelah menyerahnya Jepang, Taiwan
diserahkan dari Jepang kepada Tiongkok pada tanggal 25 Oktober 1945 (Hari Penyerahan Kembali). Menjelang akhir perang, US Marines dikerahkan untuk menahan Beiping (Beijing) dan Tianjin terhadap kemungkinan serangan Soviet dan dukungan logistik diberikan kepada pasukan Kuomintang di sebelah utara dan timur laut Tiongkok. Untuk membantu tujuan ini, pada 30 September 1945 Divisi Marinir Pertama tiba di Tiongkok dan diberi tugas dengan tuntutan keamanan di wilayah Semenanjung Shandong dan bagian timur Provinsi Hebei.
Melalui pengaruh mediasi Amerika Serikat gencatan senjata militer disepakati pada bulan Januari 1946, namun pertempuran antara Kuomintang dan Komunis malah segera dilanjutkan. Opini publik entang ketidakmampuan administratif pemerintah Republik Tiongkok, meningkat dan terjadi penghasutan oleh kaum Komunis dalam protes mahasiswa terhadap kesalahan penanganan dari perkosaan Shen Chong pada awal tahun 1947 dan
protes nasional lain terhadap reformasi moneter akhir tahun itu. Perang Saudara Tiongkok menjadi lebih luas. Amerika Serikat membantu Nasionalis dengan pinjaman ekonomi besar-besaran dan senjata tetapi tidak ada dukungan tempur.
Meski terlambat, pemerintah saat itu berusaha untuk meminta dukungan rakyat melalui reformasi internal. sayangnya usaha ini sia-sia karena korupsi merajalela dan kekacauan politik dan ekonomi. Pada akhir 1948 posisi Kuomintang menjadi suram. Demoralisasi dan ketidakdisiplinan pasukan Kuomintang terbukti mengakibatkan kesulitan, dibandingkan Tentara Pembebasan Rakyat Komunis yang
termotivasi dan disiplin (sebelumnya dikenal sebagai Tentara Merah). Pihak Komunis malah menjadi lebih baik di utara dan timur laut.
Meskipun Kuomintang memiliki keuntungan dalam jumlah angkatan bersenjata dan senjata, menguasai wilayah dan populasi yang jauh lebih besar dari musuh-musuh mereka dan menikmati dukungan internasional yang cukup besar, mereka kelelahan oleh perang berlarut-larut dengan Jepang dan pertempuran antara berbagai jenderal. Mereka juga mengalami kekalahan dalam perang propaganda melawan Komunis karena masyarakat muak melihat korupsi KMT dan rindu untuk perdamaian.
Pada Januari 1949 Beiping diambil alih oleh Komunis tanpa perlawanan, dan namanya diubah kembali ke Beijing. Antara April dan November Kuomintang kehilangan kota-kota besar kepada Komunis dengan sedikit perlawanan. Dalam kebanyakan kasus pedesaan dan kota-kota kecil sekitarnya telah berada di bawah pengaruh komunis, jauh sebelum kota. Akhirnya, pada tanggal 1 Oktober 1949, pihak Komunis mendirikan Republik Rakyat Tiongkok.
Setelah 1 Oktober 1949 Chiang Kai-shek dan beberapa ratus ribu tentara RT dan dua juta pengungsi, terutama dari kaum pemerintah dan komunitas bisnis, melarikan diri dari Tiongkok daratan ke Pulau Taiwan meskipun terjadi perlawanan kecil di daerah yang terisolasi. Pada 7 Desember 1949 Chiang menyatakan Taipei sebagai ibukota sementara Republik Tiongkok.
Selama perang saudara, baik Nasionalis dan Komunis melakukan kekejaman massal dengan jutaan warga sipil dibunuh oleh kedua belah pihak selama perang. Benjamin Valentino memperkirakan kekejaman dalam Perang Saudara Tiongkok mengakibatkan kematian antara 1.8 juta dan 3.5 juta orang antara tahun 1927 dan 1949. Kekejaman termasuk kematian akibat wajib militer paksa dan pembantaian.