Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Sehari sebelum pertemuan, para Menteri luar negeri dari negara anggota Uni Eropa mengadakan pertemuan di Avignon, Perancis, dan menyetujui bahwa perjanjian asosiasi yang akan ditandatangani dengan Ukraina tidak ada kaitannya dengan perjanjian asosiasi Uni Eropa dengan negara di Eropa Timur lainnya (seperti Polandia dan Rumania di awal 1990-an, Balkan Barat di akhir 1990-an). Media memberitakan bahwa
Belanda, Belgia, Luksemburg dan Jerman sangat menentang untuk mengesahkan dokumen Uni Eropa yang bersifat mengikat secara hukum. Hal ini dianggap kegagalan Roman Shpek sebagai duta besar Ukraina untuk Uni Eropa. Dia digantikan oleh A. Veselovskyy, diplomat yang lebih berpengalaman.
"Kerjasama Rencana Aksi Uni Eropa-Ukraina" disahkan oleh Dewan Eropa pada tanggal 21 Februari 2005. Kerjasama tersebut didasarkan pada Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama tahun 1994. Hal ini menyediakan dasar kerjasama yang komprehensif dengan Ukraina di semua lini reformasi.
Pembicaraan mengenai perjanjian perdagangan bebas antara Ukraina dan Uni Eropa dimulai pada 18 Februari 2008 antara pihak pemerintah Ukraina dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa.
Pada tanggal 22 Juli 2008, diketahui bahwa perjanjian Proses Stabilisasi dan Asosiasi akan ditandatangani oleh Ukraina dan Uni Eropa pada tanggal 8 September 2008 di Évian-les-Bains.
Pada 2 Oktober 2008, Presiden Yushchenko mengumumkan penandatanganan Perjanjian Asosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa akan dilakukan "dalam waktu 6-8 bulan kedepan". Pada hari yang sama, dia menemui Raja Swedia Carl XVI Gustav, yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Kiev. Menurut Yushchenko, "perjanjian tersebut hampir siap, dan ia berharap agar perjanjian tersebut dapat difinalisasi dan
ditandatangani ketika periode kepemimpinan Swedia di Uni Eropa". Dia juga menyambut inisiatif Kemitraan Wilayah Timur yang diusulkan oleh Polandia dan Menteri Luar Negeri Swedia.
Pada tanggal 20-24 Oktober 2008, Uni Eropa dan Ukraina mengadakan konferensi mengenai bab zona perdagangan bebas dari Perjanjian Asosiasi.
Tanggal 29 Oktober 2008, Komisioner Uni Eropa Jacques Barrot dan pejabat resmi Ukraina bertemu di Brussel untuk memulai negosiasi perjalanan bebas visa antarnegara. Pemerintah Ukraina meminta sebuah langkah untuk membebaskan warganya dari visa selama berkunjung ke Uni Eropa, membebaskan dari dokumen perjalanan, mendapatkan keamanan untuk warga Ukraina yang berkunjung ke sana, pencegahan imigrasi
ilegal, ketertiban umum, dan hubungan luar. Tetapi Komisioner Peradilan Uni Eropa tidak memberikan tanggal spesifik. Selain itu, Ukraina berpendapat bahwa perjanjian bantuan visa pada tahun 2007 tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh negara anggota Uni Eropa. Mengutip perkataan dari salah satu Perwakilan Komisi Eropa Brussel (istilah lain untuk menyebut pemerintahan Uni Eropa)
siap untuk menjatuhkan sanksi negara yang sering melanggar perjanjian tersebut seperti Spanyol, Belanda, Jerman dan Belgia. Salah satu contoh pelanggaran dari perjanjian tersebut adalah membuat proses pembuatan visa sangat lama dan mahal. Pada 28 Oktober 2008, Perdana Menteri Belgia Yves Leterme mengatakan bahwa warga Ukraina harus menghindari penggunaan jasa calo dalam prosedur pembuatan visa agar biaya
yang dikeluarkan lebih sedikit. Permasalahannya, beberapa konsulat, termasuk Konsulat Belgia, mengharuskan warga yang ingin mengajukan visa untuk menggunakan jasa calo.
Menurut Presiden Yushchenko, beberapa kedutaan besar negara Uni Eropa sering menwajibkan warga Ukraina untuk menyiapkan banyak dokumen untuk dapat memperoleh visa. Sekitar lima persen dari warga Ukraina yang ingin mengunjungi ke Uni Eropa ditolak pengajuan visanya, yang, menurut Yushchenko, "tidak memenuhi standar perjanjian kami dengan Uni Eropa".
Pada 4 Juni 2009, beberapa media mengabarkan Partai Demokratik Kebebasan ("Free Democratic Party") Jerman menyatakan dalam program kerjanya bahwa Ukraina memiliki hak untuk menjadi anggota Uni Eropa dalam jangka panjang. Ini adalah partai politik pertama Jerman yang menyatakan hal tersebut.
Di bulan September 2009, diplomat tingkat tinggi Ukraina mengusulkan Ukraina mengajukan diri dalam keanggotaan Uni Eropa setelah pemilihan presiden di Januari 2010, yakni sekitar Maret 2010, yang berarti respons resmi Uni Eropa terkait pengajuan tersebut mungkin dijadwalkan di awal 2011 selama Kepemimpinan Polandia di Uni Eropa. Namun, hal ini tidak terjadi.
Pada tanggal 5 Oktober 2009, Ketua Komite Mengenai Integrasi Uni Eropa di Verkhovna Rada berkomentar "Uni Eropa hanya memandang implementasi kebijakan bebas visa untuk warga Ukraina dapat bebas berpergian ke negara anggota Uni Eropa sebatas prospek jangka panjang". Politikus Ukraina bersikeras jika implementasi dari kebijakan bebas visa akan berlaku di 2012, ketika Kejuaraan Sepak Bola Eropa akan diselenggarakan di
Ukraina dan Polandia. Menurut Tarasyuk, hambatan utama dalam implementasi kebijakan bebas visa antara Ukraina dan Uni Eropa adalah Ukraina "belum menyelesaikan legislasi peraturan mengenai database penduduk, yang menjadi dasar untuk penerbitan paspor biometrik" Hal ini menyebabkan Uni Eropa takut jika kebijakan bebas visa akan dimanfaatkan untuk pemalsuan data.
Pada tanggal 16 Desember 2009, Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso menyatakan "sahabat Ukraina kami perlu berusaha lebih keras jika mereka ingin kita untuk membantu mereka." Dia juga menyatakan bahwa "penambahan keanggotaan tidak memungkinkan untuk saat ini."
Ukraina merupakan salah satu dari enam negara bekas Soviet yang diajak untuk bekerjasama dengan Uni Eropa melalui perjanjian Kemitraan Wilayah Timur. Namun, Pemerintah Ukraina memandang langkah ini dengan pesimistis. Sebenarnya, Ukraina dan Uni Eropa telah memulai negosiasi baru mengenai perjanjian perdagangan bebas dan politik ("Association and Free-Trade Agreements"). Dan juga, ada kemajuan dalam
hal liberalisasi peraturan mengenai visa meskipun terdapat masalah pada penerbitan visa negara Uni Eropa terhadap warga Ukraina.
Hal itulah yang membuat Ukraina mempunyai pandangan yang spesifik mengenai proyek Kemitraan Wilayah Timur. Menurut pemerintahan Ukraina, perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan tujuan kebijakan luar negeri Ukraina, seperti integrasi dengan Uni Eropa. Namun, dokumen Kemitraan Wilayah Timur (Deklarasi Dewan Eropa Mei 2009) tidak mengonfirmasi hal tersebut sebagai prioritas utama.
Ukraina telah menyatakan antusiasme tentang rencana tersebut. Wakil Perdana Menteri Ukraina mengatakan proyek ini merupakan cara untuk memodernisasi negara dan Ukraina menyambut kebijakan Kemitraan Wilayah Timur, karena secara 'de facto' hal tersebut instrumen yang sama untuk mengajukan sebagai calon anggota Uni Eropa.
Di bawah Kemitraan Wilayah Timur, Polandia dan Ukraina telah menyetujui kesepakatan baru untuk menggantikan visa dengan izin yang sederhana, memungkinkan warga Ukraina tinggal pada wilayah sejauh 30 km dari perbatasan. 1.5 juta orang akan diuntungkan dengan perjanjian ini, yang diberlakukan pada 1 Juli 2009.
Pada bulan Mei 2010, Presiden Viktor Yanukovych berjanji untuk meresmikan legislasi yang diperlukan untuk menciptakan zona perdagangan bebas antara Ukraina dan Uni Eropa di bulan Juni 2010.[nb 3] Yanukovych memperkirakan visa antara Ukraina dengan negara anggota Uni Eropa dihapuskan dan zona perdagangan akan dibuat pada Maret 2011.
Pemerintahan Azarov terus melanjutkan langkah-langkah dalam hal integrasi dengan Uni Eropa. Selama bulan Mei dan Juni 2010, Perdana Menteri Mykola Azarov dan Menteri Luar Negeri Ukraina Kostyantyn Gryshchenko menyatakan bahwa integrasi ke Uni Eropa tetap menjadi prioritas kebijakan dalam dan luar negeri Ukraina. Kebijakan dari Pemerintahan Azarov tidak menghapuskan rencana integrasi dengan Uni Eropa, pada 12 Mei 2010, Komisioner Uni Eropa untuk Perluasan mengatakan.