Sejarah Uni Eropa
Uni Eropa adalah suatu entitas geopolitik yang menutupi sebagian besar benua Eropa. Uni Eropa dilandaskan pada sejumlah perjanjian dan telah mengalami ekspansi dari awalnya beranggotakan 6 negara menjadi 28 negara dengan mayoritas negara-negara di Eropa.
Terlepas dari ide-ide mengenai federasi, konfederasi, atau serikat pabean, pengembangan awal Uni Eropa didasarkan pada suatu pondasi supranasional yang akan "menjadikan perang sebagai hal tak terpikirkan dan mustahil secara materi" dan memperkuat demokrasi di antara para anggotanya seperti yang ditetapkan oleh Robert Schuman dan pemimpin-pemimpin lainnya dalam Deklarasi Schuman (1950) dan Deklarasi Eropa
(1951). Prinsip ini ada dalam inti Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (1951), Perjanjian Paris (1951), dan kemudian Perjanjian Roma (1958) yang mendirikan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan Masyarakat Energi Atom Eropa. Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa dan MEE kemudian dimasukkan ke dalam Uni Eropa, sementara Masyarakat Energi Atom Eropa masih berdiri sendiri.
Perjanjian Maastricht (1992) mendirikan Uni Eropa dengan sistem pilar, termasuk urusan luar dan dalam negeri berdampingan dengan Masyarakat Eropa. Dan pada gilirannya membentuk mata uang tunggal Eropa, Euro yang diluncurkan tahun 1999. Perjanjian Maastricht telah diubah dengan perjanjian Amsterdam (1997), Nice (2001), dan Lisboa (2007).
Wilayah Eropa yang luas sebelumnya telah disatukan oleh beberapa kerajaan yang dibangun berdasarkan kekuatan, seperti Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Franka, Kekaisaran Pertama Perancis, dan Jerman Nazi. Perdamaian ditandai dengan beberapa konsolidasi wilayah Eropa oleh uni dinasti. Yang kurang umum adalah perserikatan tingkat negara, seperti Persemakmuran Polandia-Lituania dan Kekaisaran Austria-Hongaria.
Dalam Kongres Aix-la-Chapelle tahun 1818, Tsar Aleksandr, sebagai tokoh internasional paling maju saat itu, mengusulkan semacam uni Eropa permanen dan bahkan mengusulkan penyediaan pasukan militer internasional untuk mendukung negara-negara yang diakui menghadapi ancaman kekerasan.
Sebagian besar karena dampak perang yang menghancurkan dan pendudukan asing, beberapa tokoh, yang terkenal William Penn, Abbot Charles de Saint-Pierre, Victor Hugo, Giuseppe Mazzini, dan yang baru terungkap Theodore de Korwin Szymanowski dan Richard von Coudenhove-Kalergi, mulai beralih ke ide beberapa bentuk dari Eropa bersatu. Penerimaan ide-ide tersebut di seluruh Eropa meningkat secara dramatis setelah berakhirnya Perang Dunia I, tapi tidak ada langkah nyata sampai setelah Perang Dunia II.
Sebuah contoh organisasi yang dibentuk untuk mempromosikan ide uni Eropa antara Perang Dunia I dan II adalah gerakan Paneropa.
Perang Dunia II tahun 1939 sampai 1945 memperlihatkan banyaknya korban jiwa dan malapetaka ekonomi yang paling parah melanda Eropa. Perang tersebut menunjukkan kengerian perang dan juga keekstreman, melalui Holokaus dan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Sekali lagi, muncul keinginan untuk memastikan hal itu tidak akan pernah terjadi lagi, khusunya perang dengan senjata nuklir.
Sebagian besar negara-negara Eropa gagal mempertahankan status Kekuatan Besar, sehingga tersisa dua negara adidaya yang secara ideologi saling bertentangan. Terkecuali Uni Soviet, yang menjadi negara adidaya setelah Perang Dunia II dan mempertahankan statusnya selama 45 tahun.
Untuk memastikan Jerman tidak pernah bisa mengancam perdamaian lagi, industri beratnya sebagian dibongkar dan daerah-daerah penghasil batu bara utamanya dipisahkan (Saarland, Silesia) atau berada di bawah kendali internasional (daerah Ruhr).
Dengan pernyataan-pernyataan yang semakin kencang, seperti seruan Winston Churchill untuk membentuk "Eropa Serikat" tahun 1946, Dewan Eropa didirikan pada tahun 1949 sebagai organisasi pan-Eropa pertama. Pada tahun berikutnya, pada tanggal 9 Mei 1950, Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman mengusulkan suatu komunitas untuk mengintegrasikan industri batu bara dan baja Eropa, kedua elemen itu diperlukan dalam pembuatan senjata perang. (Lihat: Deklarasi Schuman).
Atas dasar itu, Perancis, Italia, negara-negara Benelux (Belgia, Belanda, dan Luksemburg) bersama-sama dengan Jerman Barat menandatangani Perjanjian Paris (1951) yang membentuk Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa tahun berikutnya yang mengambil alih peran dari Otoritas Internasional untuk Ruhr dan mencabut beberapa pembatasan pada produktivitas industri Jerman. Perjanjian itu melahirkan
lembaga-lembaga, seperti Otoritas Tinggi (sekarang Komisi Eropa) dan Majelis Umum (sekarang Parlemen Eropa). Presiden pertama lembaga-lembaga tersebut masing-masing adalah Jean Monnet dan Paul-Henri Spaak.
Dokumen WikiLeaks yang terungkap pada 8 Mei 2009 menunjukkan bahwa pada tahun 1955 Kelompok Bilderberg mendukung mata uang tunggal Eropa (sekarang euro) dan pasar bersama di Eropa dengan tarif bea masuk yang lebih rendah daripada di luar pasar, dan integrasi pan-Eropa yang lebih luas, dimulai dari Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa yang kemudian beranggotakan enam negara, "terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan energi atom untuk industri."
Upaya untuk mengubah protektorat Saar menjadi suatu "Eropa teritorial" ditolak oleh referendum tahun 1955. Protektorat Saar diatur oleh suatu undang-undang yang diawasi oleh Komisaris Eropa yang bertanggung jawab kepada Dewan Menteri Uni Eropa Barat.
Setelah gagal usaha untuk menciptakan masyarakat pertahanan (Masyarakat Pertahanan Eropa) dan politik (Masyarakat Politik Eropa), para pemimpin bertemu dalam Konferensi Messina dan membentuk Komite Spaak yang menghasilkan Laporan Spaak. Laporan itu diterima di Konferensi Venesia (29 dan 30 Mei 1956) yang mengambil keputusan untuk mengorganisasi suatu Konferensi Antarpemerintah. Konferensi
Antarpemerintah mengenai Pasar Umum dan Euratom berfokus pada kesatuan ekonomi yang mengarah pada Perjanjian Roma, ditandatangani pada tahun 1957, yang merupakan dasar pendirian Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan Masyarakat Energi Atom Eropa (Euratom).
Dua komunitas baru dibuat secara terpisah dari Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa, meskipun dengan dasar dan berada di bawah Majelis Umum yang sama. Para eksekutif dari komunitas baru disebut Komisi. MEE dipimpin oleh Walter Hallstein (Komisi Hallstein) dan Euratom dipimpin oleh Louis Armand (Komisi Armand) dan kemudian Etienne Hirsch. Euratom mengintegrasikan sektor-sektor dalam energi nuklir, sementara MEE akan mengembangkan serikat pabean.
Sepanjang tahun 1960-an, mulai muncul ketegangan karena Perancis berusaha untuk membatasi kekuasaan supranasional dan menolak keanggotaan Inggris Raya. tetapi, pada tahun 1965, sebuah kesepakatan dicapai untuk menggabungkan tiga komunitas di bawah satu institusi dan Perjanjian Penggabungan ditandatangani di Brussel dan mulai berlaku 1 Juli 1967 yang menciptakan Masyarakat Eropa. Jean Rey memimpin komisi gabungan pertama (Komisi Rey).
Saat perkembangan politik Masyarakat Eropa belum jelas selama periode tahun 1960-an, dalam periode ini integrasi legal Eropa malah produktif. Banyak doktrin hukum fundamental dari Mahkamah Agung mulai ditetapkan menjadi keputusan-keputusan penting dalam kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Yang paling penting adalah keputusan "Van Gend en Loos" tahun 1963 yang menyatakan "efek" langsung hukum
Eropa, bahwa, hukum Eropa dapat diberlakukan dalam pengadilan-pengadilan nasional atas permohonan pihak swasta. Keputusan penting lain dalam periode ini termasuk "Costa versus ENEL", yang menetapkan supremasi hukum Eropa di atas hukum nasional dan putusan "Produk Susu", yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip timbal balik dan pembalasan dalam hukum internasional umum tidak berlaku dalam Masyarakat Eropa.
Setelah banyak negosiasi dan adanya pergantian Presiden Perancis, Denmark, Irlandia, dan Inggris Raya (bersama Gibraltar) akhirnya bergabung dengan Masyarakat Eropa pada 1 Januari 1973. Ini adalah perluasan pertama Uni Eropa (lihat: Perluasan Uni Eropa).