Adang Ruchiatna
Pada awal pembentukannya, ia dicalonkan sebagai Ketua Faksos. Namun karena posisi formalnya sebagai lnspektur Jenderal, maka ia menolak, dengan alasan bahwa tidak menjadi ketua Faksos pun ia merasa akan selalu dimintai pertanggungjawaban atas segala aktivitas pegawai.
Upaya lain agar gejolak unjuk rasa tidak berlarut-larut, para pejabat Depsos melakukan pembagian kerja. Sekjen melobi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) sedangkan Adang Ruchiatna (lnspektur Jenderal) bersama-sama dengan pejabat Eselon I lainnya berusaha menjadi kelompok penyeimbang yang bertugas mencegah dilakukannya aksi unjuk rasa yang mengarah pada anarkisme.
Cara itu dilakukan melalui dialog intensif sebagai terapi dari kepanikan, keresahan yang cenderung mengarah pada kemarahan pegawai karena mereka tidak lagi memiliki menteri sosial dan sangat minimnya informasi dari Presiden tentang jalan keluar dari pembubaran Depsos.
Setelah melakukan berbagai dialog baik dengan pakar (melalui seminar dan dialog langsung), praktisi, LSM, Badan Kepegawaian Nasional, Menpan, DPR dan MPR, maka Faksos mengajukan alternatif untuk menampung aspirasi pegawai dan profesinya dalam bentuk Badan. Dengan pertimbangan praktis, psikologis dan politis, alternatif tersebut dianggap paling tepat dan layak untuk dibentuk.
Menanggapi gejola yang terjadi di Depsos, maka DPR menggunakan Hak Interpelasinya. Pada saat dilangsungkannya hearing tersebut, di Depsos sendiri dilakukan Shalat Istigoshah bagi yang beragama Islam dan kebaktian bagi yang beragama Kristen. Hal yang sama juga dilakukan di berbagai daerah (Kanwil Depsos, Kandepsos dan Panti-panti di lingkungan Depsos).
Setelah DPR menggunakan hak interpelasinya, Presiden mengajukan akan membentuk sebuah Badan yang langsung di bawah Presiden. Menneg MMK yang semula diduga sebagai pengganti Depsos, secara tegas ditolak presiden.
Setelah pernyataan Gus Dur di media massa, maka dalam salah satu apel rutin yang dilakukan pada Hari Jumat tanggal 30 Desember 1999, kembali pegawai Eks Depsos mengancam akan melakukan unjuk rasa, karena tuduhan pegawai dibayar untuk demo telah dianggap melecehkan aspirasi pegawai. Padahal jelas bahwa tidak seorangpun membiayai demo termasuk seorang Irjen Depsos.
Dalam kesempatan tersebut, ia berusaha meredam tanda-tanda akan dilaksanakannya aksi unjuk rasa terhadap pernyataan Gus Dur. Pada saat itu ia menyatakan, "Saya sangat hormat kepada Gus Dur seorang kyai yang Presiden, dan saya sudah memaafkan kepada orang-orang yang memberikan informasi yang salah kepada Presiden Rl. Dosa besar menipu Presiden dengan memberikan
informasi yang palsu. Di bulan puasa ini, semakin besar amal seseorang jika kita memberi maaf kepada orang lain."
Tanggal 29 Desember 1999, Presiden melakukan jumpa pers yang kemudian disiarkan di berbagai media elektronik sore harinya, isi beritanya: Presiden menganggap bahwa aksi unjuk rasa Depsos telah dibiayai oleh Adang Ruchiatna. Pada saat itu ia sendiri sedang berbuka puasa bersama Quraish Shihab, Dubes Indonesia untuk Mesir di kawasan Kemang.
Tanggal 30 Desember 1999, ia menemani Menneg MMK melakukan peninjauan bencana gempa bumi ke Pandeglang. "Sepanjang perjalanan saya nyaris tidak percaya bahwa nama saya disebut. Kemarin saya pikir Presiden membuat pernyataan tersebut hanya canda dari teman-teman saya yang melaporkan, tetapi kemudian sebagian koran memuat berita tersebut di halaman muka. Subhanallah, Alhamdulillah."
Sehubungan dengan pernyataan Presiden tersebut, ia menyatakan hanya akan mengambil hikmahnya bahwa tidak semua pekerjaan baik akan dinilai baik oleh orang lain dan semua pekerjaan pasti menghadapi risiko. Sebagai seorang prajurit yang loyal kepada atasan, ia akui perlu terus melakukan instrospeksi diri baik atas pernyataan tersebut ataupun hal yang lain.
Setelah berkarier dalam kemiliteran, ia banyak juga belajar di berbagai disiplin ilmu. Ia kuliah di Universitas Terbuka mengambil gelar S.Ip. Kemudian meraih sarjana hukum di PTHM pada tahun 1996. Pada tahun 2000, ia meraih gelar Magister di Universitas Satyagama. Bahkan dari tahun 2001, ia kuliah pasca sarjana Magister Hukum di Universitas Gajah Mada. Baginya
pendidikan menjadi modal dalam mengemban tugas-tugas di luar kemiliteran. "Kembali ke bangku kuliah merupakan hal yang menarik bahkan menjadi budaya tersendiri bagi saya," kata ayah dari dua anak yakni Yuke Yurike (Bandung 22-02-1975) dan Rhino Prayudhi (Bangkinang, 08-07-1978) ini.
Padahal, sebenarnya dengan pendidikan militer sudah mencakup semua pendidikan. Maka ketika kuliah di bidang bisnis ataupun hukum, ia tidak merasakan sama sekali kesulitan. Sebab hal-hal yag dibahas di bangku kuliah sudah merupakan pengalaman hidup ketika bertugas dalam kemiliteran.
Tentang kondisi bangsa ini, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini, secara pribadi ia tetap optimis dalam melihat ke depan bangsa ini. Ia melihat kondisi bangsa saat ini, adalah merupakan sebuah proses yang harus dilewati dan juga pernah dilewati oleh berbagai bangsa di muka bumi ini. Sebuah proses menuju yang lebih baik. "Pada
waktunya nanti kita akan dapat bangkit kembali dengan memulainya melalui mempersiapkan orang-orang yang akan memimpin," ujarnya optimis.
Menurutnya, keadaan sekarang adalah sebuah akibat. Jika semuanya dibuka secara mendadak, terjadi kebablasan atau eforia. Karena kita tidak punya persiapan dalam menghadapi kebebasan yang dahulu tidak pernah kita rasakan. Suara-suara yang menyampaikan banyak hal saat ini, kita harus biarkan sebagai bagian dari proses perkembangan yang nanti semua akan teruji dan terkristal oleh waktu.
Tetapi sekaligus kita tetap mengingatkan bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak jatuh, sehingga perlu diatur. Masyarakat kita saat ini sangat sulit diatur. Ketika diatur, nanti akan mengatakan otoriter dan sebagainya. Tetapi nanti ada masanya mereka yang akan meminta agar dirinya diatur. Apalagi dengan bergulirnya otonomi daerah semua orang ingin mendapatkan bagiannya masing-masing dan tidak dapat memuaskan semua pihak.
Dalam kaitan ini, ia mengatakan kalau kita mau mengetahui apa yang dibutuhkan bangsa ini, kita harus mampu mendengarkan suara rakyat. Sehingga dengan begitu setiap rencana pembangunan harus berwawasan budaya artinya apa yang menjadi kehendak rakyat bukan kehendak pemerintah atau kehendak pemimpin.
Ia juga berpendapat, ketika berbicara tentang KKN, bukan lagi berbicara tentang demokrasi atau tranpransi dan sebagainya, tetapi melakukan keteladan. Siapkah kita menjadi teladan? Karena dengan menjadi pemimpin yang berkuasa, sangat mudah cenderung untuk korup. Istilah orang jawa bilang, "Tidak kuat derajat aneh-aneh kelakuannya". Ketika menjadi pejabat berubah kelakuannya karena tidak kuat derajatnya.
Baginya, seorang pemimpin selain menjadi teladan, juga harus menjadi pelayan. Termasuk melayani dalam bentuk mendengar, melihat dan merasakan. Jadi ketika seorang pemimpin sudah tidak lagi mau mendengar, melihat dan merasakan penderitaan rakyatnya, pemimpin itu telah gagal menjadi pemimpin.
Kalau berbicara tentang visi dan misi, bangsa kita adalah yang paling hebat, dan kita selalu jatuh ke dalam sikap simbolisme. Tetapi ketika ditanya, bagaimana menjalankannya kita tidak tahu. Menurut Komisaris Utama PT. Bina Prima Perdana dan Wakil Komisaris PT. Dipasena Citra Darmaja ini, masyarakat kini memerlukan bukti dan keteladanan.
Dalam pembentukan karakter sebagai pribadi, baginya ajaran orang tua paling melekat. Sejak kecil, kedua orang tuanya, terutama ibunya, telah membekalinya dengan pepatah yang sederhana dan selalu ia ingat setiap saat: "Ulah kumaha engke, tetapi engke kumaha." Pepatah yang mengandung makna bahwa kita harus selalu berpikir panjang, jangan bagaimana nanti, tetapi nanti bagaimana.