Laiwoi
Pada masa dahulu kala yang dikenal adalah seluruh Wilayah Kerajaan Konawe yaitu Kabupaten Kendari (Sekarang Kabupaten Konawe) yang sekarang ini. Pemberian nama Konawe ini adalah didasarkan pada diri pribadi Raja Konawe yang pertama yaitu seorang wanita bernama ""Wekoila"". Secara etimologis kata ""Konawe"" berasal dari akar kata ""Kona"" yang berarti
""Lemah Lembut"" di tambah dengan ""We"" yang berarti pula ""Tingkah laku, Budi Pekerti" dan secara kebetulan pula ""Wekoila"" seorang wanita yang mempunyai ciri khas tersendiri dengan kecantikannya serta perangainya yang lemah lembut, sehingga dengan demikian Kerajaan yang dipimpinnya dinamakan Kerajaan Konawe dengan Wilayah di Sebelah Timur Daratan Sulawesi Tenggara.
(Dulu Kabupaten Kendari sekarang menjadi Kabupaten Konawe). Penduduk yang mendiami Daerah ini disebut "Suku Tolaki". Didalam Periode Pemerintahan Kerajaan Konawe merupakan suatu Negara yang berbentuk Kerajaan yang di perintah sejak Mokole (Raja) pertama sampai Beberapa Mokole/Raja. Pusat Kerajaan ialah di unaaha yang sekarang telah menjadi Kecamatan yang merupakan Ibukota Kabupaten
Konawe (Dahulu Kabupaten Kendari) yang jaraknya kurang lebih 60 Km dari Kota Kendari (Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara) sekarang ini.
Dari beberapa Raja/Mokole- Mokole tersebut maka pada periode Pemerintahan Raja/Mokole ""Rebi"" yang sangat terkenal dalam menjalankan Pemerintahan Kerajaan Konawe dengan sistem Pemerintahannya yang disebut Siwole Mbato Hu. ""Siwole"" sama dengan dasar, ""Mbato"" sama dengan Empat. ""Hu"" sama dengan Sudut. Ini berarti bahwa dasar dasar Pemerintahan yang bersegi empat. Yang
dimaksud dengan ""Siwole Mbato Hu"" adalah pembagian Wilayah Kerajaan Konawe atas 4 (Empat) Daerah Daerah otonom.
Masing masing Daerah diperintah oleh penguasa yang terdiri dari saudara saudara kandung Mokole Rebi. Adapun pembagian pembagianya aderah berdasarkan ""Siwole Mbato Hu"" adalah sebagai berikut.
1.Tambo Ilosoano Oleo (pintu pertahanan sebelah timur) dipegang oleh ""Sorumba"" yang menguasai Daerah Ranomeeto dengan gelar ""Sapati Ranomeeto"".
2.Tambo Itepuliano Oleo (pintu pertahanan sebelah barat) di pegang oleh ""Buburanda"" dengan Wilayah didaerah Latoma. Dengan gelar ""Sabandara Latoma"".
3.Barata Ihana (sayap) di pegang oleh ""Palewo"" yang mengusai Daerah Tongauna dan bergelar ""Ponggawa Tongauna"".
4.Barata Imoeri (sayap) dipegang oleh ""Mbanahi"" dengan Wilayah kekuasaanya di Daerah Asaki dengan gelar ""Inowa"".
Sampai pada Wafatnya Raja Lakidende sehingga berakhir pula keberadaannya sebagai Raja/Mokole dan Kerajaan Konawe pun menjadi Daerah- Daerah feodal kecil yang dikuasai Anakia- Anakia (Bangsawan) yang berdaulat dalam Daerahnya sendiri. Sebagai alat politiknya penjajahannya atas bangsa Indonesia, maka di bekas Kerajaan Konawe dihidupkan kembali system feodalisme dengan jalan
mendirikan kembali dinasti dinasti baru sebagai alat untuk mengeksploitir rakyat Konawe di bekas Daerah reruntuhan Kerajaan Konawe. Pada tahun 1903 Belanda memperoleh perlawanan kecil dari para Raja Raja yang akhirnya dikuasai. Sampai tahun 1910 bekas Kerajaan Konawe teruama dipusat Kerajaan oleh Pemerintah Hindia Belanda belum juga dapat menguasai seluruhnya oleh karena masih ada perlawanan dari Anakia atau Bangsawan namun secara kecil- kecil.
Pada awal abad ke- 19 Kerajaan Laiwoi muncul dengan diangkatnya sapati Ranomeeto sebagai Mokole, sebelumnya ranomeeto merupakan satu provinsi dari kerajaan konawe yang kepala pemerintahannya adalah sapati. Raja ke-I kerajaan Laiwoi adalah Sorumba (SANGIANIBENDE SAPATI RANOMEETO), adalah saudara dari Raja lakidende (SANGIA NGGINOBURU), Raja Ke-2
(Dua) Melamba, Raja ke-3 (Tiga) Balani (SANGIA NDEBUNGGU), Raja Ke-4 (Empat) Ray, Raja ke-5 (Lima) Tebau (Okapu, (LAKINO LAIWOI. (Vosmeer,1839: 77), Raja ke-6 (Enam) adalah seorang perempuan yaitu Ratu bernama Maho yang menikah dengan bangsawan dari Kerajaan Bone adalah anak dari raja Bone Arung Bakung), Raja ke-7 Lamangu dinobatkan pada tgl 13 April 1858 dan
Mangkat pada 18 mei 1880, Disinilah era/masa kedatangan Bangsa Barat menjajah, dengan politik adudombanya. Dan untuk mempertahankan keutuhah kerajaan Laiwoi Konawe maka raja Lamanggu sepakat membuat kontrak dengan gubernur jendral yang dikenal '"lang Contract"' ditandatangani pada 17 juli 1858 dan berakhir pada 1860. kemudian "Sao- Sao" seorang Bangsawan keturunan ""Tambo
Ilosoano Oleo"" diangkat menjadi Mokole (Raja) Laiwoi bergelar Van Laiwoi menggantikan Ayahandanya sebagai Raja ke 8 Saosao (SANGIA TAMBO LOSOANO OLEO) dimasa ini kekuatan penjajah begitu kuat sehingga memaksa Saosao kembali membuat contrack yang bertujuan untuk keberlangsungan kehidupan rakyat dan keutuhan kerajaan laiwoi. Contrack dibuat 8 kali
dimulai 21 Desember 1885- 30 agustus 1917 dan Atas usaha "Raja Sao- Sao" untuk mempersatukan Kerajaan Laiwoi Konawe, maka pada tahun 1908 sudah dapat menguasai kembali seluruh Daerah bekas "Tambo Ilosoano Oleo" (Pintu pertahanan di sebelah timur) dan di bagi dalam 6 (enam) District bawahan (Onder District) yaitu:
Pada tahun 1910 Daerah Daerah lainnya dapat dipersatukan sehingga dengan demikian dari enam District bertambah 3 (Tiga) Onder District lagi yaitu:
Kemudian pada tahun 1911 Daerah Daerah disekitar pusat Kerajaan dapat lagi di taklukkan maka dengan demikian seluruh Wilayah bekas Kerajaan Konawe sudah dapat disatukan dan mementuk beberapa Onder District yaitu:
Dengan demikian dalam tahun 1911 di bawah Mokole "Sao- Sao" telah dapat disatukan sebanyak 15 (Lima Belas) Daerah yang berstatus Onder District dengan nama District Laiwoi. Setelah pulihnya keamanan diseluruh bekas Kerajaan Konawe maka di susunlah Pemerintahan dengan baik berdasarkan peraturan perundang- Undangan yang berlaku yang telah ada.dalam hal ini maka berlakulah Undang- Undang
Desentralistic 1903 yaitu pembentukan Badan Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaannya maka untuk Kerajaan Laiwoi yang meliputi seluruh bekas Wilayah Kerajaan Konawe diperintah oleh 4 (Empat) Orang yang merupakan Badan Pemerintah Daerah yang disebut Dewan Raja- Raja yaitu:
Ke empat orang inilah yang melaksanakan Pemerintahan Daerah sehari hari yang di ketuai oleh Mokole (Raja). "Raja Sao- Sao" meninggal pada tahun 1928 di susul dengan meninggalnya Ponggawa Laiwoi sehingga untuk jabatan sementara Raja Van Laiwoi dijabat oleh Kapitan Laiwoi dimana saat itu Kapitan Laiwoi bernama "Lasandara", sedangkan Jabatan Ponggawa Laiwoi sementara di
tiadakan berhubung belum ada penggantinya jadi pelaksana Pemerintah Daerah hanya 3 (Tiga) Orang yaitu:
Pada tahun 1931 barulah putra "Sao- Sao" bernama "Tekaka" diangkat sebagai Raja ke-9 (Sembilan) dengan gelar (SANGIA OLEO TEPULI TAMBO LOSAANO OLE), pada 1928 Raja Tekaka naik tahta sebagai pejabat dalam masa percobaan tetapi belum menjalankan pemerintahan, karena dia masih muda, dan sementara mengikuti pendidikan di HIS (sekolah belanda), pada 1934 bertempat
dimakam Raja Lakidende dilaksanakan prosesi adat penobatan Raja Van Laiwoi. Disamping dia telah berpendidikan, juga sangat taat menjalankan syariat islam, sehingga dia terkenal sebagai Bangsawan yang ramah,lagi pemurah terhadap rakyatnya sehingga bangsawan lain patuh dan cinta kepadanya. Raja Tekaka mengalami tiga masa pemerintahan peralihan, Yaitu masa penjajahan Belanda,
masa kependudukan jepang dan masa kemerdekaan republik Indonesia. Raja Tekaka dalam menjalankan pemerintahannya di bantu dengan Dua Orang Perangkat Kerajaan yaitu:
Sejak tahun 1903 sampai dengan 1938 maka status Kerajaan Laiwoi adalah merupakan Pemerintahan langsung oleh seorang "Gazaghebber" Bangsa Belanda dan Raja van Laiwoi sebagai "Pangreh Praja Indonesiche". Dengan keluarnya Undang- Undang Otonomi baru yaitu Zelf Bestuur Regeling (Z.B.R.) 1938 dan Indonesiche Gemente Ordonantie yaitu Badan- Badan yang berpemerintahan sendiri atas dasar