Lydia Freyani Hawadi
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, M.M., Psikolog atau yang lebih dikenal dengan nama Reni Akbar-Hawadi (), adalah seorang psikolog, dan guru besar Ilmu Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) sekaligus menjabat Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi periode 2016-2020. Sebelumnya ia dipercaya menjadi Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal, dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan Nasional RI periode 2012-2014.
Ia menikah dengan Drs. H. Zulkifli Akbar, Psi., M.Si. pada 29 Agustus 1982. Idjul Akbar sapaannya adalah anak keenam dari delapan bersaudara Dr. H. Ali Akbar, salah seorang pendiri YARSI atau sekarang dikenal dengan Universitas YARSI. Mereka dikaruniai 6 (enam) anak, masing-masing: Aidil Rizali Akbar, S.Hum. (UI)., Puti Ceniza Sapphira Akbar, S.Si. (ITB)., MSi. (UI).,
Ardha Renzulli Akbar, S.Sos. (UI)., MSi. (UI)., Poeti Nazura Gulfira Akbar,S.Si. (ITB)., MSc. (BU, UK)., PhD Candidate (EUR, Netherland)., Ali Araafi Akbar, Psi. (UGM)., dan Poeti Gladyzka Emiria Akbar (Mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP UI). Ayahnya bernama R. Doelli Hawadi (wafat 1974), seorang Perwira Menengah (Pamen) TNI-AD berpangkat Kolonel
berdinas di Komando Strategis Nasional (Kostranas) sebelum akhirnya dikaryakan di PT Tri Usaha Bakti (Truba) dan menjadi Chief Advisor Indonesia Chamber of Commerce di Taipei, Taiwan. Ibu Prof. Reni bernama Poeti Dalima Iskandar (wafat 2013), dan merupakan cucu dari Tuanku Maharajo Basa Marah Oejoeb Regent Padang yang ke VII sebagai Regent terakhir Kota Padang Tahun 1863. Reni Akbar-Hawadi menamatkan pendidikan dari SMA Santa Ursula Jakarta
pada 1975. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia (UI) dengan meraih sarjana psikologi pada 1981. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dengan konsentrasi psikologi dan lulus pada 1989. Terakhir ia meraih gelar Doktor dari kampus yang sama Universitas Indonesia (UI) pada 1993. Motivasinya yang kuat untuk terus meningkatkan wawasannya, Prof. Reni mengikuti pendidikan S2 pada program Manajemen di Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) (2013).
Selain pendidikan formal, ia juga aktif mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan, penataran, dan kursus tambahan untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan, relasi, dan pemikirannya. Ia pernah mengikuti Conference Institute Confratute Enrichment Programme, University of Connecticut, Storr, Connecticut, USA (1994) dan Gifted and Talented Education Course (1992) di Department of Educational Studies, Purdue University. Terakhir ia mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Lemhannas
R.I. XXI (2017).Ketika menjabat Dijen [[Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal]] (PAUDNI), ia prihatin atas tunjangan fungsional [[pamong belajar]] yang saat itu belum sesuai dengan yang diharapkan. Jumlah pamong belajar juga dinilainya belum maksimal. "Jumlah pamong belajar yang ada sejumlah
3476 orang. Sementara idealnya berdasarkan koridor MP3EI berjumlah 10127 orang," tuturnya. Ia berharap tunjangan fungsional pamong belajar sama dengan tunjangan [[guru]] pada pendidikan formal. Menurutnya kalau berpikir konsisten maka [[Undang-Undang]] [[Republik Indonesia]] No. 14 Tahun 2005 tentang [[Guru]] dan [[Dosen]] harus lihat dalam kerangka yang luas. "Pamong belajar notabene
adalah [[guru]] juga sehingga harus masuk dalam kategori yang disebutkan dalam [[Undang-undang]] tersebut diatas," tegasnya. Pandangannya disampaikan dalam satu kesempatan rapat dengan agenda Revisi UU RI No 14 Tahun 2005, yang dipimpin oleh [[Syawal Gultom Prof. Dr. Syawal Gultom]] sebagai Kepala Badan Pembinaan SDM Kemdikbud saat itu. Intinya ia
mengharapkan agar Pamong Belajar nasibnya diperhatikan dan meminta agar persoalan itu dimasukkan jika UU tersebut akan direvisi.
Prof. Reni berpandangan Pendidikan Non Formal-Informal keberadaannya sama pentingnya dengan Pendidikan Formal. Konsekuensinya jumlah Pamong Belajar yang semakin sedikit dan kurang peminatnya harus ditambah dan ditingkatkan kualitasnya agar keberadaaan mereka dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu masalah tunjangan untuk Pamong Belajar yang hanya Rp 1000.000,-/bulan tidak layak dan
memadai, sehingga perlu disesuaikan dengan tunjangan seperti [[guru]] pada umumnya yang mengajar di jalur pendidikan formal.
Selain itu, saat menjabat ia memperlihatkan kepeduliannya terkait dengan [[Tempat Penitipan Anak]] (TPA). "Dengan semakin banyaknya ibu yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, Sementara anak mereka yang berusia dini butuh mendapatkan pengasuhan dan pendidikan sepanjang waktu. Oleh karena itulah tempat penitipan anak semakin banyak dibutuhkan," katanya. Untuk itulah Prof
Reni mendukung pendirian TPA di tempat-tempat kerja pemerintah, khususnya kementerian, lembaga, dan kedinasan. Ditjen PAUDNI juga mendorong DWP untuk mengakses bantuan sehingga dapat mendirikan TPA baru dan memperkuat TPA yang sudah ada. Diharapkan, setidaknya semua DWP di kementerian/lembaga pusat sudah memiliki TPA dalam waktu dekat.
Prof. Reni juga kerap diminta pendapatnya sebagai psikolog dan konsultan masalah keluarga seperti perceraian. Menurut Reni, perceraian dipandang berbeda-beda oleh tiap orang. "Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memandang perceraiannya, terutama menyangkut kondisi kejiwaan atau psikologis pria dan wanita," katanya. Ia mencontohkan, wanita yang
bercerai mati tentulah psikologisnya tidak sama dengan yang cerai hidup. "Kalau cerai mati mungkin tidak ada beban ketika akan memulai satu kehidupan baru. Tapi ternyata nggak mudah ketika dijalani karena dia juga berpikir apakah pria yang akan menjadi pasangannya kelak bisa sebaik suami sebelumnya," terangnya.
Di tengah kesibukannya sebagai [[dosen]], ia sejak tahun 1988 bersama suami mewakafkan waktunya untuk menjadi [[konselor]] [[perkawinan]] di [[Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan]] (BP4) Pusat yang terletak di [[Mesjid]] Negara [[Istiqlal]], Kamar 66. Banyaknya kasus-kasus perceraian yang ditangani, membuat ia memiliki visi
dan sekaligus melanjutkan cita-cita mertuanya [[Ali Akbar Dr. H. Ali Akbar]] agar canten (calon penganten) diberikan Kursus Pra-Nikah sebagaimana yang diberikan pada pasangan calon penganten dari kalangan [[Nasrani]]. Kedudukannya sebagai Dirjen PAUDNI kala itu, membuat ia mampu mewujudkan sinergi BP4 Pusat dan PP PNFI Regional 1 Bandung. Ada 6 (enam) modul untuk dapat dijadikan pedoman
oleh masyarakat beragama Islam untuk melakukan Kursus Pra-Nikah yang disebut "Pendidikan Keluarga Responsif Anak Usia Dini Bagi Remaja Usia Pra Perkawinan" yaitu:
Merespons cepat keluhan [[masyarakat]] yang capek mengurus perijinan terkait [[sekolah]] [[internasional]] di empat ditjen yang berbeda maka ia bernisiatif melakukan rapat koordinasi dengan empat Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian dari Ditjen yang memberikan [[Rekomendasi Pengajuan Tenaga Kerja Asing]] (RPTKA), Rekomendai Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMPTA) dan Rekomendasi
Ijin Peserta Didik Asing. Rapat langsung dipimpin Ditjen Paudni untuk melakukan inventarisasi dari empat Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian yaitu Ditjen Dikdas, Ditjen Dikmen, Ditjen Paudni dan Ditjen Dikti yang tadinya melakukan kegiatan di unit kerja masing-masing terkait tiga hal aktivitas diatas. Hasil rapat koordinasi memantapkan gagasannya agar Kemdikbud
memiliki unit layanan terpadu satu atap terkait masalah pengurusan yang berkaitan dengan RPTKA, IMPTA dan Rekomendasi Ijin Peserta Didik Asing.
Saat menjabat Dirjen Paudni Prof. Reni melahirkan beberapa inovasi dalam implementasi TIK dalam dunia kerja diantaranya: Hingga saat ini, Prof. Reni Akbar-Hawadi terus aktif dalam tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Pemikiran dan ide-ide konstruktifnya terutama terkait psikologi pendidikan senantiasa dibutuhkan untuk