Gereja Denmark
Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh harian gratis MetroXpress pada bulan April 2007, sebanyak 52% berharap untuk memisahkan gereja dan negara, 30% menentang, dan 18% ragu-ragu. Menteri Pendidikan dan Gerejawi, Bertel Haarder, menentang pemisahan tersebut: ""Gereja dan negara akan dipisahkan ketika lebih dari setengah penduduk tidak lagi menjadi anggota. N. F. S. Grundtvig mengatakan demikian,
dan saya mendukung pernyataan itu." "Partai oposisi, Demokrat Sosial juga menentang pemisahan tersebut, namun mengatakan harus ada banyak kesamaan antar denominasi, mungkin dengan perusahaan negara dibayarkan kepada komunitas agama lain harus disetujui juga. Kelompok imigran dan masyarakat Muslim terpecah pada masalah ini, karena beberapa orang berpendapat Kekristenan yang resmi lebih disukai daripada negara yang sepenuhnya sekuler.
Kesetaraan agama hanya ada di sebagian kecil negara-negara Eropa Barat. Selain Denmark, hanya Kepulauan Faroe, Islandia, Inggris, dan Yunani yang memiliki gereja negara resmi, sementara Skotlandia memiliki "gereja nasional" yang diakui secara resmi yang tidak memiliki hubungan dengan negara. Spanyol, Portugal, Italia dan Austria memiliki hubungan resmi dengan agama Katolik (konkordat),
tetapi hubungan ini tidak mencakup agama Katolik yang diakui sebagai agama negara di negara-negara tersebut. Lebih lanjut, ada berbagai tingkat pendanaan publik gereja di Belgia, Luksemburg, Jerman, Norwegia, Swedia, di sebagian besar kanton Swiss, dan di wilayah Alsace-Moselle, Perancis.Penahbisan perempuan, yang telah dibahas dalam gereja sejak tahun 1920-an,
telah diizinkan sejak tahun 1948, meskipun ada perlawanan yang lumayan kuat dari para klerus. Menteri Gerejawi kemudian dihubungi oleh dewan paroki yang ingin mempekerjakan imam perempuan. Dia memutuskan tidak ada halangan hukum dalam hal tersebut. Wanita pertama yang menjadi uskup ditahbiskan pada tahun 1995. Saat ini, dua pertiga dari mahasiswa teologi
adalah perempuan, dan para klerus diharapkan memiliki imam perempuan yang banyak dalam waktu yang dekat.
Di sebagian kecil kalangan konservatif, perlawanan terhadap perempuan tertahbis masih tetap ada. Pada tahun 2007, Uskup Viborg, yang dikenal sebagai seorang yang konservatif moderat, mengungkapkan bahwa ia telah memberikan perhatian khusus kepada para imam yang menentang penahbisan perempuan. Dia telah melaksanakan upacara pentahbisan sedemikian rupa sehingga imam baru yang
begitu berharap bisa menghindari berjabat tangan dengan atau menerima penumpangan tangan dari wanita yang ditahbiskan sebagai imam. Menurut uskup, hal tersebut telah terjadi dua kali dalam 100 penahbisan yang telah dilakukannya. Masalah ini menjadi berita utama di tengah perdebatan tentang kalangan fundamentalis Islam yang menolak untuk berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Menteri Pendidikan dan
Urusan Gerejawi, Bertel Haarder, mengatakan ia akan membahas masalah ini dengan para uskup, namun ia juga menyatakan untuk menghormati yang memiliki pandangan yang berbeda. Sebaliknya, Menteri Tenaga Kerja, Claus Hjort Frederiksen, berpikir bahwa para imam yang bersangkutan harus diberhentikan, karena semua pegawai publik berkewajiban untuk berjabat tangan dengan siapapun.
Sebuah jajak pendapat pada tahun 2011 dari masyarakat Denmark menemukan bahwa sebanyak 75.8% dari warga Denmark menyetujui pernikahan sesama jenis dilakukan di gereja.
Menurut sebuah survei tahun 2011 dari 1137 imam, sebanyak 62% dari mereka mendukung pernikahan sesama jenis di Gereja dengan dasar yang sama kepada pasangan heteroseksual, sementara 28% menentang pernikahan sesama jenis.
Pada tahun 2004, sebuah jajak pendapat di antara para imam menyatakan bahwa sebanyak 60% menentang pernikahan sesama jenis di gereja.
Sejak Denmark menyetujui pernikahan sipil sesama jenis (ikatan sipil) pada tahun 1989, pertanyaan tentang pemberkatan nikah sipil di gereja tersebut muncul. Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Asosiasi Gay dan Lesbian Nasional Denmark pada tahun 1993, para uskup membentuk sebuah komisi untuk memutuskan sikap mengenai masalah tersebut.
Sikap awal terhadap pendaftaran pernikahan sipil tersebut tercapai pada tahun 1997. Para uskup menyatakan bahwa pernikahan adalah rancangan Allah terhadap hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi pandangan pernikahan tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa beberapa orang memilih untuk hidup bersama dengan orang yang berjenis kelamin sama dengannya, yang
disetujui oleh masyarakat, yaitu pendaftaran pernikahan sipil. Para uskup tidak menyetujui untuk meresmikan ritual keagamaan yang baru, tetapi bagi pasangan yang menginginkan tanda non-ritual di gereja mengenai pernikahan sipil mereka harus diwajibkan. Dalam hal tersebut, semuanya bergantung pada keputusan pemimpin paroki yang sebelumnya telah mendapat nasihat dari uskupnya.
Pada saat ini, banyak gereja yang memilih untuk memberkati pernikahan sipil tersebut, namun pemberkatan tersebut tidak termasuk dalam upacara hukum yang biasanya dilakukan oleh walikota atau pejabat resmi di pemerintahan kota.
Namun, pada tanggal 15 Juni 2012 Gereja Denmark memutuskan untuk melaksanakan pernikahan sesama jenis dan tidak hanya sekadar memberkati pernikahan tersebut; oleh karena itu, saat ini Denmark mengakui pernikahan sesama jenis. Di awal tahun 2012, Menteri Kesetaraan Gender, Urusan Gerejawi, dan Kerjasama Nordik, Manu Sareen, mengajukan rancangan undang-undang yang menyetujui pernikahan sesama jenis,
kemudian disahkan oleh parlemen pada bulan Juni 2012. Liturgi pernikahan telah dikembangkan dan disampaikan kepada parlemen dari kesebelas uskup yang menyetujui pernikahan sesama jenis di gereja. Manu Sareen dan kebanyakan uskup pada awalnya mengusulkan bahwa pernikahan sesama jenis tersebut tidak dinyatakan sebagai 'pasangan', namun 'teman hidup' ("livsfller", neologisme
Denmark), tetapi kemudian menteri mengubah pikirannya mengenai hal tersebut. Dua organisasi konservatif dalam gereja, Misi Batin dan Misi Lutheran, serta salah satu uskup tetap menentang terhadap pernikahan sesama jenis. Hal tersebut bergantung dari keputusan masing-masing imam apakah akan melaksanakan pernikahan sesama jenis tersebut atau menolak. Pernikahan sesama jenis yang pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Juni.
Proses perjalanan diresmikannya pernikahan sesama jenis di Gereja Denmark dimulai pada tanggal 8 Februari 1973, ketika 'Imam Provo', Harald Sbye, melaksanakan pernikahan sesama jenis antar dua pria, meskipun tidak diakui secara hukum, atas saran dari seorang wartawan surat kabar Ekstra Bladet, yang mengumumkannya sebagai 'Pernikahan Gay Pertama di Dunia'. Pada tanggal 25 Februari 1973, Harald Sbye
melaksanakan pernikahan sejenis lainnya, pasangan sesama wanita, dalam sebuah program televisi. Kejaksaan kemudian menyelidiki kasus tersebut, namun menyimpulkan bahwa pernikahan tersebut tidak ilegal. Sbye telah pensiun pada tahun 1964 sebagai aktivis politik, namun tetap menjadi imam tertahbis di dalam gereja. Selama 15 tahun, Sbye telah melaksanakan 210 pemberkatan pernikahan sesama jenis.
Ketika Denmark mengajukan pernikahan sipil pada tahun 1989, masalah pernikahan sesama jenis selama beberapa tahun hanya mendapat perhatian yang sedikit. Pemberkatan nikah dari gereja perlahan memperoleh landasan (lihat di atas). Kemudian, kemungkinan terhadap pernikahan sesama jenis masih menjadi topik pembahasan. Masalah tersebut kemudian diangkat dengan cara yang tidak biasa oleh
Perdana Menteri Anders Fogh Rasmussen pada tahun 2004, yang mengatakan bahwa ia akan menyetujui perubahan tersebut, meskipun ia mengaku berpendapat secara pribadi mengenai masalah tersebut dan bukan sebagai perdana menteri.