Promagistrat
tersebut merupakan imperium yang dieksekusi. Saat itu di Late Republic, istilah provincia juga merujuk pada area administratif di luar Italia. Ketika provinsi-provinsi dalam pengertian modern dibentuk, mereka pada awalnya merupakan daerah dimana promagitor menjalankan kekuatan militer mereka. Gubernur ini melakukan peran peradilan dalam arbitrase perselisihan antara orang Romawi dan penduduk lokal dan antara lokal mereka sendiri.
Mereka memberikan pernyataan akhir dalam kasus dimana hukum penduduk setempat tidak berlaku atau kapan ada permintaan banding. Dasar dari ini adalah kemampuan gubernur untuk memberlakukan keputusannya melalui kekuatan militernya. Secara teori, Senat dimaksudkan untuk mengawasi gubernur, namun jarak dari banyak provinsi dari Roma membuat hal ini tidak praktis.
Seperti halnya hakim, para promagistrator bertanggung jawab atas tindakan mereka saat bertugas dan bertanggung jawab atas tuntutan setelah masa jabatan mereka selesai. Namun, penuntutan akan terjadi pasca facto dan terdapat keengganan untuk menghukum anggota elit. Impunitas adalah aturan umum. Sebagai alternatif, para terdakwa bisa pergi ke pengasingan yang dipaksakan di kota
lain untuk menghindari hukuman. Pada tahun 171 SM utusan provinsi Hispania Citerior dan Hispania Ulterior mengajukan keluhan tentang pemerasan terhadap tiga mantan propetoetor di dua provinsi tersebut. Mereka diadili. Pengadilan terhadap salah satu dari mereka ditunda dua kali dan pada sesi ketiga dia dibebaskan. Dua kasus lainnya juga ditunda dan dua orang lainnya
pergi ke pengasingan di luar wilayah Romawi sebelum persidangan yang baru. Salah satu dakwaan adalah penilaian yang tidak adil atas gandum yang diterima sebagai upeti. Senat tersebut memutuskan bahwa tidak ada pejabat Romawi yang diizinkan untuk menetapkan harga gandum atau memaksa penduduk setempat untuk menjual kuota 5% yang dipungut dengan harga
yang dia inginkan. Senat menunjuk para rekuperator untuk menyelidiki pemerasan dan maladministrasi oleh propraetor dan untuk memulihkan kerusakan bagi penggugat provinsi. Pada tahun 149 SM, Calpurnia mendirikan pengadilan pemulihan properti (quaestio de pecunia repetundis) yang dilembagakan untuk menangani kasus-kasus pemerasan. Lex de rebus repetundis yang disahkan oleh Gayus Gracchus
pada tahun 133 SM memindahkan hakim pengadilan ini dari tatanan senator (dimana promagistrat ditarik) ke perintah berkuda. Hal ini merupakan sarana utama dimana para provinsial dapat mengadili mantan gubernur. Jika seorang mantan gubernur dinyatakan bersalah, dia harus mengembalikan dua kali nilai dari apa yang telah disalahgunakan dan menghadapi aib. Namun,
penganiayaan semacam itu harus dilakukan di Roma dan sangat sulit bagi provinsial untuk bepergian, serta tinggal di sana. Apalagi masih ada kemungkinan terdakwa meninggalkan Roma supaya lolos dari penuntutan. Verres, yang telah menjadi gubernur di Sisilia antara tahun 73 dan 70 SM, dituntut oleh Cicero ketika dia kembali ke Roma karena telah melakukan
maladministrasi, kecurangan dan pemerasan. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk dibebaskan, dia melarikan diri ke Marseilles, dimana dia tinggal dengan uang yang disalahgunakan di Sisilia.
Istilah provincia mengacu pada bidang tanggung jawab, bukan wilayah administratif geografis. Misalnya, tanggung jawab peradilan kota praetor, yang merupakan kepala pengadilan, disebut provincia. Istilah ini sering diterapkan pada tanggung jawab militer dan digunakan untuk merujuk pada area tanggung jawab militer yang ditugaskan kepada konsul untuk menghadapi pemberontakan atau ancaman invasi; Dengan kata lain, daerah dimana
imperium dieksekusi. Saat itu di Late Republic, istilah provincia juga merujuk pada area administratif di luar Italia. Ketika provinsi-provinsi dalam pengertian modern dibentuk, mereka pada awalnya merupakan daerah dimana promagitor menjalankan kekuatan militer mereka. Gubernur ini melakukan peran peradilan dalam arbitrase perselisihan antara orang Romawi dan penduduk lokal dan antara lokal mereka sendiri. Mereka memberikan pernyataan
akhir dalam kasus dimana hukum penduduk setempat tidak berlaku atau kapan ada permintaan banding. Dasar dari ini adalah kemampuan gubernur untuk memberlakukan keputusannya melalui kekuatan militernya.
Procurator juga ditunjuk sebagai gubernur provinsi-provinsi kecil. Di bawah Augustus dan Tiberius mereka disebut praefecti (dari kata tunggal praefectus).
Kekuatan promagistrat di provinsi Romawi menyebabkan istilah prokonsul digunakan untuk menunjuk pejabat tinggi dan berwibawa yang ditunjuk dari atas (atau dari manapun) untuk memerintah sebuah wilayah tanpa memperhatikan institusi politik lokal (yaitu, orang yang tidak terpilih dan otoritasnya menggantikan pejabat lokal). Salah satu contoh paling menonjol dalam hal ini
adalah Douglas MacArthur, yang diberi banyak kekuatan untuk menerapkan usaha reformasi dan pemulihan di Jepang setelah Perang Dunia II, dan terkadang digambarkan sebagai "Gubernur Amerika dari Jepang".
Hal ini sebelumnya merupakan peraturan bahwa semua kepala Kuria harus merupakan seorang kardinal, dan hingga abad ke-20 kemudian, mereka dikenal sebagau pro-prefek sampai mereka diangkat pada martabat itu.
Pada pertemuan mereka, nuncio juga ditunjuk oleh uskup. Pada saat Paus Pius XII, beberapa imam diangkat menjadi nuncio tanpa diangkat dengan status uskup. Mereka tidak disebut "pro-nuncios", sebuah panggilan yang secara historis diberikan kepada nuncio sejak pengangkatan mereka sebagai kardinal yang diumumkan hingga keberangkatan mereka ke Roma, dan hal tersebut dihidupkan kembali selama
sekitar dua puluh tahun (yang berakhir pada tahun 1991) dengan panggilan berbeda; karena nuncio merupakan perwakilan negara-negara yang tidak mengikuti tradisi yang mempertimbangkan nuncio sebagai Dekan Korps Diplomatik sejak dia menyampaikan surat kepercayaannya.