Pemberitaan palsu mengenai Joko Widodo
Selama menjalani karier politiknya, Joko Widodo menjadi objek atas pemberitaan palsu yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
Pemberitaan palsu ini muncul saat ia masih menjadi Gubernur DKI Jakarta menjelang Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Jokowi dituding memanfaatkan layanan konsultan asing Stan Greenberg untuk memuluskan kemenangannya. Hal ini dibantah Sekjen Barisan Relawan Jokowi (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, yang berbalik menuduh survei Stan Greenberg dibiayai Partai Demokrat, dengan menghubungkan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur,
Isran Noor, dengan penyelenggara acara pengumuman survei, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Tuduhan ini muncul saat proses Pemilihan Presiden 2014 dan diperkuat dengan tulisan Bambang Tri, "Jokowi Undercover", yang menyatakan bahwa Sudjiatmi bukanlah ibu sebenarnya dari Jokowi, dan bahwa ibu sebenarnya adalah Sulami, keturunan tionghoa yang juga seorang Gerwani. Selain itu, muncul tudingan bahwa ayah Jokowi adalah pengusaha luar negeri
berkebangsaan Tionghoa bernama Oey Hong Liong, yang oleh VOA-Islam ditulis dicetuskan oleh Ridwan Saidi. Bambang Tri saat ini dijatuhi vonis tiga tahun penjara, sementara pernyataan Ridwan Saidi sampai saat ini tidak diproses.
Senada dengan tudingan keturunan Tionghoa, pemberitaan palsu ini berasal dari sebuah meme yang muncul saat pemilihan presiden 2014 berbentuk sebuah iklan orbituari atas meninggalnya Ir. Herbertus Joko Widodo alias Oey Hong Liong dalam usia 53 tahun. Iklan ini dilaporkan oleh Kepala Divisi Hukum dan Konstitusi Projo Sunggul Hamonangan Sirait, namun tidak jelas pemrosesannya lebih lanjut.
Beredar kabar bahwa Jokowi mendampingi D.N. Aidit hanya karena penampakan seseorang yang mirip dengan Jokowi pada salah satu foto Aidit. Namun Jokowi menampiknya karena ia belum lahir pada masa foto tersebut diambil.
Pemberitaan palsu ini muncul akibat foto Jokowi didoakan oleh Pendeta Max Ebe Ministri, saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Foto ini pertama muncul di akun Leni Ebe.
Pemberitaan palsu ini mulai muncul saat ia berkunjung ke Papua dan disuguhi hidangan bakar batu. Hidangan ini memang biasanya menyajikan babi, namun khusus untuk tamu Muslim seperti biasanya disediakan makanan terpisah dari daging ayam. Pemberitaan palsu serupa kemudian muncul lagi pada tahun 2017-2018 dengan gambar hasil editan Jokowi memakan daging babi panggang.
Tuduhan oleh kader PKS, Muhammad Fadri, ini muncul akibat proses perayaan tujuh bulan yang terjadi pada sekitar enam bulan kehamilan Silvia Ananda, menantu Jokowi dari anak pertamanya, Gibran Rakabuming. Padahal perayaan Mitoni memang dilakukan pada saat kehamilan 6 bulan lebih sedikit untuk menyambut datangnya bulan ketujuh kehamilan. Tidak ada tuntutan hukum yang dikenakan kepada pelakunya.
Muhammad Arsyad Assegaf, seorang anak muda tukang tusuk sate, membuat olahan gambar digital berisikan hubungan badan antara Megawati dan Jokowi. Muhammad Arsyad ditangkap dan diproses, namun kemudian dimaafkan dan dilepas kembali. Di kemudian hari, ia ditangkap kembali karena mencabuli anak di bawah umur.
Isu ini muncul menjelang rencana penyertaan modal negara melalui "right issue" terhadap empat BUMN, yang dibuat ramai oleh pidato Prabowo Subianto yang menyatakan empat BUMN akan dijual sahamnya sehingga terjadi privatisasi. Padahal "right issue" adalah penawaran penjualan saham yang diprioritaskan kepada pemilik saham terbesar terlebih dahulu, dalam hal ini pemerintah. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan terhadap Prabowo Subianto.
Setelah peristiwa banyaknya armada Transjakarta yang tidak layak, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyatakan bahwa Jokowi tahu mengenai pengadaan armada Transjakarta. Ia menyatakan siap menggugat Jokowi untuk membuktikan ucapannya, namun tidak pernah dilaksanakan. Udar akhirnya divonis 5 tahun akibat kesalahan administrasi dan menerima hadiah dari pihak penyedia armada.
Pemberitaan palsu lainnya yang sejenis adalah surat permintaan penghentian kasus kepada Kejaksaan Agung dalam korupsi Transjakarta yang seolah ditandatangani oleh Jokowi. Pelakunya, Edgar Jonathan, Ketua Tidar Jakarta Selatan, sayap dari Gerindra, dilaporkan ke polisi namun tidak berlanjut lebih jauh.
Pemberitaan palsu ini dicetuskan beberapa pihak, antara lain Jonru, yang menuduh pemerintahan Jokowi meresmikan monumen perayaan bagi pasukan Pao An Tui yang merupakan milisi pembela etnis Tionghoa yang dibenci saat masa perang kemerdekaan. Padahal monumen tersebut untuk memperingati perjuangan laskar Tionghoa dan Jawa pada periode 1740 hingga 1743. Saat ini Jonru dipidana 1.5 tahun untuk kasus lainnya yang juga melibatkan penyebaran kebencian berbau SARA.
Pemberitaan palsu ini muncul karena karya dari komikus Jepang Hiroshi Onan, yang secara visual menyatakan Jokowi mengemis kepada pemerintah Jepang untuk mau menggarap kembali kereta cepat setelah sebelumnya memenangkan Tiongkok dalam persaingan pembuatan kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal tidak ada rencana peralihan pengelolaan sama sekali dari Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China,
dan Jepang sebenarnya masih bersaing kembali dengan Tiongkok dan Korea Selatan untuk pembangunan kereta cepat Jakarta Surabaya.
Karena mendapat kecaman netizen, Hiroshi Onan meminta maaf di akun media sosialnya. Namun tidak dilakukan tuntutan hukum atas pemberitaan palsu ini. Ia kemudian membuat kritik kembali dengan menyatakan bahwa kereta cepat dari Tiongkok berpeluang mendatangkan masalah baru bagi Indonesia, yaitu mendatangkan pekerja Tiongkok dalam jumlah besar.
Pesatnya pembangunan infrastruktur dikaitkan dengan kontraktor dari Tiongkok yang kemudian diramaikan dengan isu datangnya jutaan tenaga kerja impor. Hal ini dibantah karena sebenarnya merupakan manipulasi terhadap data target wisatawan mancanegara dari Tiongkok, bukan jumlah pekerja. Tiongkok hanya menyuplai 19260 tenaga kerja pada tahun 2016. Namun tidak ada tuntutan hukum terhadap pencipta dan penyebar isu ini.
Pemberitaan palsu ini menuding Jokowi telah berpidato yang isinya secara umum menakut-nakuti warga mengenai masalah keamanan setelah Pilkada. Pemberitaan palsu ini dibantah oleh istana, namun tidak dilakukan upaya hukum lebih lanjut kepada pelakunya.
Ada tiga pemberitaan palsu terkait salat kepada Joko Widodo, yaitu salat jenazah dengan duduk tahiyat akhir, salat di klenteng, dan berbohong mengimami salat di Afganistan.
Tudingan ini muncul paska Pilkada DKI Jakarta 2017, bahwa Joko Widodo melakukan salat jenazah dengan praktik duduk tahiyat akhir. Padahal salat yang dimaksud dalam foto adalah foto Tempo pada tahun 2014, saat melaksanakan salat wajib biasa.
Tudingan ini muncul karena publikasi foto salat presiden di Masjid Niujie Beijing, Tiongkok. Karena interior masjid yang dianggap tidak lazimnya masjid di Indonesia, muncul fitnah bahwa salat tersebut dilakukan di klenteng. Tidak ada pelaku yang diajukan ke hukum terkait hal ini.
Pemberitaan palsu ini muncul akibat dua publikasi foto berbeda saat Jokowi berkunjung dan salat di Afganistan. Publikasi tersebut tidak menjelaskan bahwa sebagai musafir ia melakukan dua salat sekaligus, dan bergantian menjadi imam. Tudingan ini kemudian diklarifikasi sendiri oleh Jokowi.