New Yogyakarta International Airport
Bandar Udara Internasional Yogyakarta Baru () atau BUIYB atau Bandar Udara Kulon Progo adalah sebuah bandar udara internasional yang sedang dibangun di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandar udara ini direncanakan akan menggantikan Bandar Udara Internasional Adisutjipto yang sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas penumpang dan pesawat. Bandar udara tersebut berdiri di
tanah seluas 600 hektar dan diperkirakan menelan biaya Rp6 triliun. Bandara tersebut akan memiliki terminal seluas 106500 meter persegi dengan kapasitas 10 juta penumpang per tahun. Selain itu, bandar udara tersebut diperkirakan bakal memiliki hanggar seluas 371125 meter persegi yang direncanakan bakal sanggup menampung hingga sebanyak 28 unit pesawat.
Warga terdampak berasal dari lima desa, yakni Glagah, Kebonrejo, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran. General Manager (GM) Bandara Adisutjipto, Agus Pandu Purnama, menjelaskan wilayah NYIA meliputi 19 dusun, 2700 kepala keluarga, dan 4400 bidang tanah.
Warga terdampak NYIA mulai mengetahui kabar tentang pembangunan NYIA sejak tahun 2011. Sosialisasi pembangunan NYIA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas terkait, PT Angkasa Pura I, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada 2014. Dalam sosialisasi tersebut, wilayah yang terdampak bandara yakni seluas 673 hektare. Ichsanuri, yang pada 2014 menjabat
Sekretaris Daerah DIY, menyebutkan adanya informasi tentang mekanisme pembebasan lahan dan rencana pembangunan bandara melalui sosialisasi.
Penolakan warga terdampak muncul ke media massa sejak adanya unjuk rasa saat sosialisasi berlangsung. Warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) datang menyuarakan penolakan di Desa Glagah dan Palihan. Alasan warga menolak NYIA di antaranya karena pembangunan bandar udara internasional tersebut akan menghilangkan tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka sebagai petani. Warga yang
menolak mendirikan Wahana Tri Tunggal pada 9 Desember 2012. Anggota WTT adalah petani pemilik lahan, petani penggarap, dan buruh tani.
Kehidupan warga yang sebagian besar merupakan perempuan petani juga mendapat sorotan jurnalis. Di desa Glagah misalnya, dari 2157 orang, 1100 orang adalah perempuan yang secara aktif menggarap lahan milik sendiri maupun sebagai buruh tani. Lahan pertanian di wilayah terdampak NYIA terbagi menjadi di sebelah utara Jalan Daendels yang menjadi sawah dan sebelah selatan yang menjadi tegalan. Para perempuan petani ini membentuk Persatuan Perempuan Anti Penggusuran (PPAP) pada tahun 2016.
NYIA melibatkan sedikitnya 2700 kepala keluarga yang terdampak dalam pembebasan lahan. Pembebasan lahan untuk lokasi bandara ini mempergunakan sistem konsinyasi. Pemilik tanah akan diberikan ganti rugi dengan cara melalui pengadilan pada proses pengadaan lahan untuk proyek yang didukung pemerintah. Proses pembebasan lahan ini ditentang oleh warga sekitar karena dianggap proses konsinyasi tidak berdasar dengan adanya penolakan untuk proyek tersebut sejak awal.
Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) menyatakan bahwa sejak awal warga menolak rencana pembangunan bandara tersebut dengan tanpa syarat sehingga nilai ganti rugi dengan skema konsinyasi tidak berdasar. Selain itu, tanah yang digunakan untuk pembangunan bandara merupakan lahan pertanian produktif yang menghasilkan buah dan sayur yang dapat menyuplai kebutuhan buah dan sayur di DIY.
Pada tanggal 28 November 2017, Ketua Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budi Masturi meminta penundaan pengosongan lahan warga karena sedang melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya maladministrasi dalam proses tersebut.
Proses pembebasan lahan ini diwarnai kericuhan yang melukai satu orang warga saat proses pembebasan lahan di Dusun Kragon II, Desa Palihan. Kericuhan ini dimulai saat warga menghadang 2 unit "backhoe" yang membersihkan areal tanaman cabai yang menurut warga belum dikonsinyasi. Aksi tersebut kemudian memicu adu mulut dan berakhir dengan adu fisik. Meski mendapat perlawanan dari
PWPP-KP dan relawan, PT Angkasa Pura I (Persero) menyatakan telah menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangunan NYIA pada bulan Maret 2018. Penyelesaian pembebasan ini ditandai dengan adanya penyerahan hasil pelaksanaan pengadaan tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY dengan total tanah seluas 587.30 hektare dan digunakan sebagai lokasi bandara sebanyak 3492
hektare. PT Angkasa Pura I (Persero) telah memberikan ganti kerugian secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 4.13 triliun. Pemberian ganti rugi ini sesuai dengan Izin Lokasi Penetapan (ILP) bandara.
Pembebasan lahan yang akan digunakan untuk NYIA juga melibatkan pembebasan tanah terhadap "Paku Alam Ground" (PAG). PAG ini berstatus tanah magersari dan nantinya ditujukan sebagai wilayah pembangunan untuk kurang lebih 100 rumah baru bagi warga Kecamatan Temon yang terdampak pembangunan NYIA. Tanah magersari merupakan tanah milik Kraton (Sultan) dan Kadipaten (Pakualam) yang
awalnya diberikan kepada abdi dalem serta sentana dalem sebagai tempat tinggal. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tanah magersari dapat digunakan oleh rakyat. Lahan yang berada di tanah magersari ini diajukan oleh Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, kepada Paku Alam X. Luasnya 11290 meter persegi. Upaya ini didukung oleh Paku Alam X, bahkan ia meminta agar nantinya beberapa fasilitas penting seperti sekolah serta rumah ibadah ada di lahan relokasi.
Penolakan terhadap pembangunan NYIA sudah dimulai sejak terbentuknya Wahana Tri Tunggal (WTT). Setelah WTT pecah, sebagian anggotanya membentuk Paguyuban Warga Penolakan Penggusuran-Kulonporogo (PWPP-KP). Hal tersebut memberi hambatan terhadap proses pembangunan NYIA. Mulanya, sikap menolak tanpa syarat menjadi prinsip WTT terhadap pembangunan NYIA, sampai pada
akhirnya mereka menerima pembangunan dengan syarat adanya penilaian ulang aset bangunan, tanaman, dan sarana pendukung lain. Sementara itu, dari terbentuknya PWPP-KP hingga saat ini, sikap menolak tanpa syarat masih terus berlanjut.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan, penanganan warga di area konflik NYIA tergolong baik dibanding dengan konflik di banyak daerah lain dengan tingkat konflik lebih kompleks. Di sisi lain, Komnas HAM memberi catatan buruk pada proses pengosongan lahan bakal NYIA. Komnas HAM menilai ada pelanggaran HAM yang terjadi dan tidak perlu dilakukan dalam pengosongan lahan yang ditempati warga.
Pemerintah menuturkan tujuan dibangunnya NYIA sebagai pendukung konektivitas dan mencapai pemerataan pembangunan. Sementara menurut PWPP-KP, pembangunan NYIA akan menambah catatan jumlah penggusuran sekaligus terusirnya warga lokal untuk kepentingan properti dan industri pemodal besar. Pada tahun 2016, Komnas HAM mencatat proyek NYIA telah meningkatkan konflik agraria.
Disampaikan oleh mantan anggota WTT, sejumlah permasalahan masih dihadapi warga terdampak pembangunan NYIA: masalah konsiyasi, minimnya lapangan pekerjaan bagi warga terdampak, dan uang ganti rugi yang belum diterima.
Selain konflik di atas, konflik horizontal antara warga penolak dan penerima pembangunan NYIA sudah terjadi sejak lama. Konflik tersebut dimulai dari terbentuknya WTT. Pengucilan terhadap warga yang tergabung dalam WTT kerap terjadi. Contohnya dalam hal pemakaman, warga yang setuju dengan pembangunan NYIA tidak bersosialisasi atau membantu pemakaman.
Pasca pecahnya WTT, lahir PWPP-KP. Konflik baru muncul di antara mantan anggota WTT. Ada yang dituduh sebagai pengkhianat, bahkan dijuluki mahluk halus.
AMDAL NYIA diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 17 Oktober 2017. Sebelumnya, penetapan AMDAL ini sempat menjadi kontroversi.