Maludin Simbolon
Kolonel Maludin Simbolon (Tarutung, 13 September 1916- 2000) adalah seorang tokoh militer, pejuang kemerdekaan, dan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Maludin Simbolon adalah anak kedua dari sepuluh bersaudara, anak pasangan Julius Simbolon dan Nursiah Lumbantobing. Ayahnya bekerja sebagai mandor perkebunan di Pearaja, Tarutung, Tapanuli Utara.
Maludin menempuh pendidikan dasarnya di "HIS" Siantar Narumonda, kemudian melanjutkan di "Chr. HIK" (sekolah guru) Solo dan tamat tahun 1938. Ia bertemu dengan calon istrinya di Solo, dan dari pernikahan mereka lalu dikaruniai 5 orang anak.
Maludin memasuki pendidikan "Gyugun" di masa Penjajahan Jepang, dan setelah lulus pendidikan ia berpangkat Letnan Dua. Ia kemudian ditugaskan Markas Batalyon "Gyugun" Sumatra Selatan, pada bagian pendidikan dan pelatihan.
Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan diangkat menjadi Komandan Divisi Palembang Ulu, dengan pangkat Kolonel. Dalam reorganisasi antar TKR se-Sumatera, Maludin menjadi Komandan Divisi I/Lahat (1945-46), yang membawahi 4 resimen dan 15 batalyon di Sumatera Selatan. Saat TKR dikembangkan menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), Maludin menjadi Komandan Divisi VIII Garuda di Sumatera Selatan, yang membawahi Lampung, Bengkulu, Palembang, dan Jambi.
Saat terjadi Agresi Militer Belanda II, di Sumatera dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang mana AK Gani menjadi gubernur militer dan Maludin Simbolon menjadi wakilnya. Pada tahun 1950, Maludin diangkat sebagai panglima Komando Tentara Teritorium-I Bukit Barisan, yang dibentuk bersamaan dengan dibentuknya Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Aceh, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Timur.
Maludin Simbolon termasuk di antara pemimpin daerah di Sumatera dan Sulawesi, yang merasa tidak puas terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat akhir tahun 1950-an. Antara lain tuntutan perubahan yang diinginkan ialah dalam hal peningkatan kesejahteraan prajurit, otonomi daerah yang lebih besar, serta penggantian para pejabat sipil dan militer pusat di Jakarta.
Maludin kemudian bergabung dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan mengumumkan pemutusan hubungan wilayah militer Sumatera Utara dengan pemerintah pusat tanggal 22 Desember 1956 di Medan, walaupun tetap menyatakan setia pada Dwitunggal Soekarno-Hatta. Kabinet Ali Sastroamidjojo di Jakarta pada malam hari itu juga mengadakan rapat darurat, dan pada pagi harinya Presiden Soekarno mengumumkan pencopotan Maludin
dari posisinya dan menunjuk wakilnya Letkol. Djamin Gintings untuk mengamankan situasi. Selain itu juga sebutkan bahwa Letkol. Abdul Wahab Makmoer adalah sebagai pengganti selanjutnya, apabila Letkol. Gintings tidak berhasil bertindak.
Gerak cepat pasukan yang dipimpin Letkol. Gintings dapat segera menguasai posisi penting di Kota Medan. Jakarta mengirimkan pasukan payung yang diterjunkan di Medan untuk mendukung pasukan Djamin Gintings, sehingga pasukan yang setia pada Maludin mundur menghindari pertempuran ke utara Medan, lalu melanjutkan Balige, Tapanuli Tengah. Selanjutnya, Maludin dan pasukan yang loyal kepadanya kemudian melanjutkan perlawanan secara
bergerilya, dan berkoordinasi dengan kekuatan PRRI lainnya di bawah Letkol. Achmad Husein di Bukittinggi. Selain di Medan, pemerintah pusat juga menerjunkan pasukan payung dan melakukan pendaratan pasukan dari laut di Palembang dan Padang, untuk secara efektif menguasai kota-kota pusat perlawanan PRRI di Sumatera tersebut.
Pada tanggal 27 Juli 1961, Maludin Simbolon bersama staff dan pasukannya "Divisi Pusukbuhit" menyerahkan diri secara resmi kepada Panglima Kodam II, Letkol. Manaf Lubis, di Balige, dengan demikian mengakhiri perlawanannya terhadap pemerintah pusat.