Privatisasi air di Jakarta
Pada tahun 2004, organisasi konsumen menuntut para pemegang konsesi karena pelayanan buruk berdasarkan survei yang dilakukan Koalisi Rakyat untuk Hak Air (KRuHA). Pengacara perusahaan menolak klaim tersebut karena bukti-buktinya lemah dan surveinya tidak dilakukan oleh lembaga independen.
Pada Januari 2006, Gubernur Jakarta Sutiyoso dan DPRD menunda kenaikan tarif air karena diprotes DPRD. Pada tahun yang sama, Suez Environnement mengurangi porsi konsesinya menjadi 51 persen; tindakan ini sudah lama direncanakan oleh perusahaan. Sisa sahamnya dijual ke PT Astratel Nusantara (30 persen), bagian dari konglomerasi Astra International, dan Citigroup US (19 persen). Tidak lama kemudian,
Thames Water keluar dari pasar Indonesia dengan menjual 9 persen sahamnya di TPJ ke Acuatico, konsorsium ReCapital Advisors dan Glendale Partners. Meski kedua perusahaan induk Acuatico tidak punya pengalaman operasi pelayanan air minum, Acuatico sendiri pernah memasok air untuk konsumen di Jakarta. Pemilik barunya mempertahankan manajemen TPJ, tetapi nama TPJ diganti menjadi PT Aetra Air Jakarta (Aetra).
Gubernur Fauzi Bowo, dipilih sebagai pengganti Sutiyoso tahun 2007, membekukan tarif air. Katanya, perusahaan-perusahaan swasta tersebut tidak mampu mencapai targetnya sesuai kontrak. Tahun 2008, target kinerja dikurangi lagi dalam rangka perubahan nilai tukar periode 2008-2012. Tahun 2009, tarif air juga dibekukan.
Tahun 2011, DPRD Jakarta meminta PAM Jaya memulai perundingan dengan kedua perusahaan karena kontrak tersebut dinilai sepihak dan merugikan PAM Jaya. Perundingan berjalan buntu, dan Direktur PAM Jaya Maurits Napitupulu dipecat pada Desember 2011. Situasi Palyja diangkat dalam surat dari CEO GDF Suez, Gerald Mestrallet, untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan dibahas dalam pertemuan antara Perdana Menteri Perancis Francois Fillon
dan Presiden Indonesia pada Juli 2011. Perbincangan tingkat tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta selaku mitra kontrak resmi bukan satu-satunya penghubung perusahaan swasta dalam perundingan ini. Sementara itu, Amrta Institute for Water Literacy, Serikat Pekerja Air Jakarta, dan berbagai LSM menuntut agar kontrak tersebut dibatalkan, meski terancam membayar denda pembatalan kontrak sebesar 3.1 triliun
rupiah (US$347 juta) kepada Palyja dan 2.8 triliun rupiah (US$$313 juta) kepada Aetra.
Pada Oktober 2012, Suez Environment mengumumkan akan menjual 51% sahamnya di Palyja kepada Manila Water asalkan didukung DPRD. Pada Juni 2013, DPRD dan PAM Jaya menyatakan menolak penjualan tersebut. DPRD justru mengumumkan akan membeli sendiri saham tersebut.
Koalisi Masyarakat Menentang Swastanisasi Air Jakarta membuat petisi menolak pengelolaan pasokan air Jakarta oleh swasta. PEtisi tersebut ditandatangani oleh 588 orang pada 2011. Organisasi ini juga mendukugn petisi serupa oleh 12 orang di pengadilan pada tahun 2013. Tanggal 24 Maret 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa privatisasi air Jakarta melanggar hak atas air seperti yang dijamin oleh Pasal 33
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pengadilan juga menilai operator swasta "lalai memberikan hak atas air yang merupakan hak asasi manusia." Pemerintah Indonesia dan operator swasta mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Konsesi masih bertahan hingga putusan final pengadilan. Pada Februari 2016, pengadilan banding membatalkan putusan pengadilan negeri atas dasar bahwa penggugat tidak punya dasar gugatan. Penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
Kontrak konsesi meliputi target-target spesifik untuk wilayah operasi, produksi air, penjualan air, dan air tak berekening. Kontrak ini juga menetapkan bahwa per 2008, tahun kontrak kesepuluh, standar kualitas air minum dapat dipenuhi dan pasokan air tidak berhenti dengan tekanan kolom air 7.5 meter. Sebelum 2004, kedua operator swasta berhasil meningkatkan jumlah penduduk yang memilik iakses air dan
mengurangi kebocoran air sesuai target kontrak yang dinegosiasikan ulang. Setelah 2004, mereka meningkatkan akses dan mengurangi kebocoran air, tetapi tidak lagi mencapai target-target tersebut. Secara keseluruhan, sejak 1998 sampai 2008, akses air meningkat dari 46 persen menjadi 64 persen (revisi target: 68 persen) dan kebocoran air berkurang dari 61 persen menjadi 50 persen (revisi target: 42 persen). Setelah target
dikurangi ke angka yang lebih realistis tahun 2008, kedua operator dapat mencapai hampir semua target barunya.
Perkiraan perubahan akses air pipa pada masa konsesi tidak pasti. Menurut badan regulator, akses sangat meningkat. Di wilayah operasi Palyja, akses hampir berlipat dari 209000 konsumen tahun 1998 menjadi 399000 konsumen tahun 2008, melebihi target kontrak negosiasi ulang sebanyak 392000 konsumen. Di wilayah operasi TPJ, akses meningkat dari 278000 menjadi 380000 konsumen, di bawah target 403000 konsumen. Secara relatif, Palyja mengatakan bahwa
di wilayah konsesinya, akses berlipat dari 34 persen pada 1998 menjadi 64 persen pada 2011. Di wilayah operasi TPJ, akses meningkat dari 557 persen pada 1998 menjadi 67 persen pada 2004, lalu stagnan. Akan tetapi, survei sosial-ekonomi nasional tahunan (SUSENAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menunjukkan penurunan porsi rumah tangga yang memiliki akses sumber air bersih dari 59 persen
tahun 1998 menjadi 39 persen tahun 2008 dan 28 persen tahun 2010. Sebab penurunan massal tersebut belum jelas. Kenaikan dan penurunan besar angka BPS dari satu tahun ke tahun berikutnya membuat sebagian pihak meragukan ketepatan angka tersebut.
Perusahaan swasta telah berupaya memperbaiki pasokan air minum bersih ke daerah kumuh yang sebaran rumahnya tidak rapi karena penduduk tidak memiliki tanah tempat tinggal. Akan tetapi, upaya tersebut terhambat. Misalnya, Palyja telah memasang Master Meter sehingga penduduk setempat bisa mengakses air dengan bantuan beberapa LSM seperti Mercy Corps. Per 2012, hanya ada 3 Master
Meter, satu di Rawa Bebek dan 2 di Jembatan Besi. Master Meter memasok air yang lebih bersih kepada penjaja air dengan separuh harga jual ke konsumen rumahan, tetapi dampak program ini tidak besar karena ukurannya terbatas. Selain itu, Palyja telah membangun 47 kios di atau dekat daerah kumuh sehingga penduduk dapat mengakses air bersih. Panjang pipa air juga bertambah. Salah
satunya adalah proyek pemipaan Palyja di Jakarta Barat yang menghubungkan lebih dari 5000 keluarga miskin dan diganti oleh hibah bantuan berbasis hasil dari Global Partnership on Output-Based Aid. Sebagai bagian dari proyek, biaya pemasangan pipa diturunkan menjadi US$13 atau kurang dari sepersepuluh biaya normal. 75 persen subsidi dibayar ke Palyja setelah verifikasi independen terhadap pemasangan pipa air. 25
persen sisanya setelah verifikasi pelayanan memuaskan selama tiga bulan berturut-turut. Contoh lainnya adalah TPJ menghapus biaya pemasangan pipa di Marunda dan bahkan memasang pipa dalam rumah secara gratis untuk 1600 keluarga berkat dana hibah dari Thames Water. Program ini memungkinkan keluarga miskin membayar biaya pemasangan pipa dengan angsuran 12 bulan lewat tagihan air. Akan tetapi,
upaya ini dibatasi karena tidak ada untungnya memberi akses air ke wilayah miskin sekalipun penduduknya punya sertifikat tanah. Kerugian ini muncul ketika sistem dikelola secara publik dan berada di bawah manajemen swasta: Pendapatan dari konsumen miskin cukup rendah sehingga meningkatkan defisit perusahaan yang menyediakan pasokan air; biaya memasang pipa di permukiman miskin yang padat lebih mahal
daripada permukiman kelas menengah baru; dan "mafia" penajaja air dan operator hidran melakukan monopoli penjualan air kepada keluarga miskin dengan harga tinggi, bahkan sampai mengintimidasi konsumen, penjaja saingan, polisi, dan pejabat pemerintah kota.