Sejarah Myanmar
undang-undang dasar yang baru dikeluarkan pada bulan Januari 1974. Berdasarkan undang-undang dasar yang baru, dibentuk lembaga Sidang Rakyat ("Pyithu Hluttaw") yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tertinggi, serta lembaga-lembaga Majelis Rakyat di daerah-daerah. Ne Win menjadi presiden dari pemerintah yang baru.
Sejak bulan Mei 1974, terjadi suatu gelombang pemogokan di Rangoon dan kota-kota lain di Birma yang dilatarbelakangi oleh permasalahan korupsi, inflasi, dan keterbatasan pangan, khususnya beras. Di Rangoon para buruh ditangkap di persimpangan jalur kereta api Insein, dan pasukan-pasukan tentara menembaki para buruh di pabrik tekstil Thamaing dan galangan kapal Simmalaik. Pada bulan Desember 1974,
demonstrasi-demonstrasi anti pemerintah yang terbesar sampai dengan saat itu terjadi dalam upacara pemakaman mantan Sekretaris Jenderal PBB U Than. U Than pernah menjadi penasihat terdekat Perdana Menteri U Nu pada era 1950-an dan dianggap sebagai lambang penentangan terhadap rezim militer. Rakyat Birma merasa bahwa U Than tidak dihormati dengan upacara pemakaman kenegaraan selayaknya seorang negarawan bertaraf internasional akibat hubungan dekatnya dengan U Nu.
Pada 23 Maret 1976, lebih dari 100 mahasiswa ditahan karena menggelar sebuah upacara yang berlangsung damai ("Hmaing yabyei") untuk memperingati 100 tahun lahirnya Thakin Kodaw Hmaing, penyair dan pujangga terbesar sekaligus pemimpin nasionalis Birma pada abad ke-20. Ia telah menginspirasi segenerasi tokoh nasionalis dan penulis Birma dengan karya tulisnya
yang lebih banyak berbentuk syair, menanamkan rasa bangga yang mendalam akan sejarah, bahasa, dan budaya mereka, dan mendesak mereka untuk melakukan tindakan nyata seperti pemogokan buruh dan mahasiswa. Hmaing, selaku pemimpin Dobama, adalah orang yang telah berjasa mengirim Ketiga Puluh Kamerad ke luar negeri untuk mendapatkan latihan militer, dan sesudah Birma
merdeka, ia pula yang telah membaktikan hidup demi perdamaian di dalam negeri dan rekonsiliasi nasional sampai menghembuskan nafas terakhir dalam usia 88 tahun pada 1964. Jenazah Hmaing disemayamkan dalam sebuah musoleum di kaki Pagoda Shwedagon.
Pada 1976, seorang perwira muda bernama Kapten Ohn Kyaw Myint bersama beberapa rekannya sesama perwira berkomplot untuk membunuh Ne Win dan San Yu, namun rencana ini bocor dan si perwira pun diadili serta dihukum gantung.
Pada 1978, sebuah operasi militer dilancarkan atas kaum Muslim Rohingya di Arakan, yang diberi nama Operasi Raja Naga, yang mengakibatkan 250000 orang terpaksa mengungsi ke Bangladesh.
Setelah dibebaskan pada 1966, U Nu meninggalkan Birma pada pada bulan April 1969, dan membentuk Partai Demokrasi Parlementer (PDP) pada bulan Agustus tahun yang sama di Bangkok, Muangthai, bersama salah satu anggota Ketiga Puluh Kamerad, Bo Let Ya, salah seorang tokoh pendiri PKB dan mantan Menteri Pertahanan dan deputi Perdana Menteri, Bo Yan Naing, dan U Thwin, mantan TKB dan mantan Menteri Perdagangan.
Seorang lagi anggota Ketiga Puluh Kamerad, Bohmu Aung, mantan Menteri Pertahanan, kelak ikut menggabungkan diri. Yang keempat, Bo Setkya, yang telah bersembunyi selepas kudeta 1962, wafat di Bangkok tak lama sebelum U Nu tiba. PDP melancarkan aksi pemberontakan bersenjata di sepanjang perbatasan Muangthai sejak 1972 sampai 1978 ketika Bo Let Ya terbunuh dalam sebuah
serangan yang dilancarkan oleh organisasi Persatuan Kebangsaan Karen (PKK). U Nu, Bohmu Aung, dan Bo Yan Naing pulang ke Rangoon setelah mendapatkan amnesti pada 1980. Ne Win juga kelak diam-diam melakukan perundingan damai pada 1980 dengan KIO dan CPB, yang sekali lagi menemui jalan buntu sebagaimana perundingan yang sebelumnya.
Ne Win berhenti menjabat sebagai presiden pada 1981, tetapi tetap memegang kekuasaan sebagai Ketua BSPP sampai mendadak mengumumkan pengunduran dirinya pada 23 Juli 1988. Pada era 1980-an, ekonomi Birma mulai tumbuh setelah pemerintah melonggarkan pembatasan-pembatasan terhadap bantuan asing, namun pada penghujung era 1980-an, jatuhnya harga-harga komoditas dan
peningkatan jumlah utang menimbulkan krisis ekonomi. Keadaan ini berujung pada upaya-upaya reformasi ekonomi pada 1987-1988 yang melonggarkan kontrol sosialis dan mendorong investasi asing. Meskipun demikian, upaya-upaya ini tidak cukup untuk meredam pergolakan di Birma, ditambah pula dengan 'demonetisasi' secara periodik atas uang kartal asing tertentu ke dalam mata uang Birma.
Demonetisasi terakhir yang didekretkan pada bulan September 1987 menyapu bersih dana tabungan mayoritas rakyat Birma.
Pada bulan September 1987, pemimpin "de facto" Birma, U Ne Win, mendadak membatalkan pecahan-pecahan uang kartal tertentu, sehingga mengakibatkan ekonomi merosot tajam. Alasan utama pembatalan tersebut adalah takhyul yang sangat dipercaya oleh U Ne Win, yang menganggap bahwa angka sembilan adalah angka keberuntungannya-ia hanya mengizinkan peredaran pecahan 45 dan 90 kyat,
karena angka-angka ini dapat habis dibagi dengan angka sembilan. Penetapan status Birma sebagai Negara Terbelakang oleh PBB pada bulan Desember pada tahun yang sama adalah bukti dari keterpurukan perekonomiannya.
Dipicu tindakan brutal polisi atas demonstrasi-demonstrasi yang dipimpin para pelajar yang memakan korban jiwa ratusan pelajar dan rakyat sipil pada bulan Maret dan Juni 1988, aksi-aksi protes dan demonstrasi muncul secara besar-besaran di seluruh Birma. Pihak militer menanggapinya dengan menembaki kerumunan massa, dengan dalih bahwa massa telah disusupi unsur-unsur komunis. Kekerasan,
keadaan kacau-balau, dan anarki merajalela. Administrasi sipil terhenti sama sekali, dan pada bulan September tahun itu, negeri Birma sudah berada di ambang batas revolusi. Angkatan bersenjata, di bawah kepemimpinan nominal Jenderal Saw Maung melakukan kudeta pada 8 Agustus untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Selama berlangsungnya Pemberontakan 8888, julukan bagi
kudeta 8 Agustus, pihak militer menewaskan ribuan orang. Militer mengesampingkan Konstitusi 1974 dan memberlakukan hukum perang di bawah Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (DPHKN) dengan Saw Maung selaku ketua merangkap perdana menteri.
Dalam sebuah konferensi pers sepanjang enam jam pada 5 Agustus 1989, Brigjen Khin Nyunt, Sekretaris 1 DPHKN merangkap kepala Badan Intelijen Militer (BIM), mengklaim bahwa gerakan protes besar-besaran itu direkayasa oleh Partai Komunis Birma melalui organisasi bawah tanahnya. Although there had inevitably been some underground PKB presence as well as that of ethnic insurgent groups, there was no evidence of their being in charge to any extent. Justru pada bulan Maret 1989, kepemimpinan
PKB ditumbangkan dalam suatu pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Kokang dan Wa yang menjadi andalan PKB setelah kehilangan kubu-kubu pertahanan di Birma Tengah dan mendirikan pangkalan-pangkalan baru di kawasan timur laut pada penghujung era 1960-an; para pemimpin komunis tak lama kemudian terpaksa menyingkir ke pengasingan di seberang tapal batas Tiongkok.
Pemerintah militer memaklumkan perubahan nama negara dari "Birma" menjadi "Myanmar" pada 1989. Pemerintah militer juga melanjutkan reformasi ekonomi yang dirintis oleh rezim lama, dan mengimbau dibentuknya sebuah Dewan Konstituante untuk merevisi Konstitusi 1974. Kebijakan ini menghasilkan pemilihan umum multipartai pada bulan Mei 1990 yang dimenangkan secara telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (LND),
mengalahkan Partai Persatuan Nasional (PPN, pengganti BSPP) dan sekitar selusin partai kecil. Militer kembali menetapkan status tahanan rumah bagi Aung San Suu Kyi pada bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2002, ketika larangan baginya untuk bepergian ke luar kota Rangoon juga dicabut. Pembicaraan-pembicaraan seputar rekonsiliasi dilakukan dengan pemerintah, namun semuanya menemui jalan buntu dan