Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Istilah monisme dan dualisme digunakan dalam menggambarkan dua teori berbeda tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kebanyakan negara menganut sistem sebagian monis dan sebagian dualis dalam praktik penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional.
Monisme menyatakan bahwa sistem hukum nasional dan internasional membentuk satu kesatuan. Aturan hukum nasional dan internasional yang telah diterima oleh suatu negara sama-sama menentukan apakah suatu tindakan itu sesuai dengan hukum atau tidak. Di kebanyakan negara "monis", masih ada perbedaan antara hukum internasional (baik dalam bentuk perjanjian-perjanjian ataupun
bentuk-bentuk yang lain, seperti kebiasaan hukum internasional atau jus cogens) dan nasional, sehingga mereka merupakan negara sebagian monis dan sebagian dualis. Di suatu negara yang murni menganut monisme, hukum internasional sama sekali tidak perlu diubah menjadi hukum nasional. Hukum tersebut secara otomatis berlaku di ranah hukum nasional, dan hukum internasional dapat
langsung diterapkan oleh hakim di tingkatan nasional, dan dapat langsung digunakan sebagai landasan hukum dalam perkara oleh warga negara. Seorang hakim dapat menyatakan aturan nasional tidak sah jika bertentangan dengan aturan internasional karena di beberapa negara, hukum yang paling baru dikeluarkan memiliki prioritas. Di negara-negara seperti Jerman, perjanjian-perjanjian memiliki kekuatan
hukum sama seperti undang-undang, dan dengan diberlakukannya asas "Lex posterior derogat legi priori" (""undang-undang baru menghapus yang sebelumnya""), maka perjanjian tersebut mengesampingkan undang-undang nasional dari masa sebelum ratifikasi. Sistem monisme yang paling murni menyatakan bahwa hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional tidak berlaku lagi, bahkan jika hukum nasional tersebut dikeluarkan setelah hukum internasional atau jika hukum itu bersifat konstitusional.
Dari sudut pandang hak asasi manusia, monisme memiliki beberapa keuntungan. Sebagai contoh, suatu negara yang menerima perjanjian hak asasi manusiamisalnya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, tetapi beberapa undang-undang nasionalnya membatasi kebebasan pers, maka seorang warga negara yang dituntut oleh negara tersebut apabila melanggar hukum nasional, dapat memohonkan
perjanjian hak asasi manusia di ruang sidang nasional dan dapat meminta hakim menerapkan perjanjian tersebut dan memutuskan bahwa hukum nasional tidak sah. Ia tidak harus menunggu proses pengubahan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Bagaimanapun, pemerintahannya dapat lalai atau bahkan tidak mau memasukkan hukum internasional. "Jadi ketika seseorang di
Belanda merasa hak asasi manusianya dilanggar, dia dapat pergi ke hakim Belanda dan hakim tersebut harus menerapkan hukum Konvensi. Ia harus menerapkan hukum internasional, meski hukum tersebut tidak sesuai dengan hukum Belanda". Konsep dualisme menekankan perbedaan antara hukum nasional dan internasional, dan mewajibkan pengubahan hukum internasional menjadi hukum nasional. Tanpa
pengubahan, hukum internasional tidak diakui sebagai hukum. Hukum internasional harus menjadi hukum nasional, atau bukan hukum sama sekali. Jika suatu negara menerima sebuah perjanjian, tetapi tidak menyesuaikan hukum nasionalnya supaya sesuai dengan perjanjian tersebut; atau tidak menciptakan undang-undang nasional yang secara eksplisit memasukkan perjanjian
tersebut, maka hal tersebut melanggar hukum internasional. Namun, seseorang tidak dapat mengklaim bahwa perjanjian tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional. Warga negara tidak dapat bergantung padanya dan hakim tidak dapat menerapkannya. Hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional tetap berlaku. Menurut konsep dualisme, hakim nasional tidak pernah menerapkan
hukum internasional, dan baru dapat melakukannya jika hukum internasional tersebut telah diubah menjadi hukum nasional. "Hukum internasional tidak memberikan hak yang diakui oleh pengadilan nasional. Hukum ini hanya berlaku, sejauh aturan-aturan hukum internasional diakui termasuk ke dalam aturan hukum nasional; dan sejauh aturan-aturan tersebut diizinkan di
pengadilan nasional untuk memberikan hak dan kewajiban". Supremasi hukum internasional merupakan suatu aturan dalam sistem dualisme, seperti halnya pada sistem monis. Sir Hersch Lauterpacht menunjukkan itikad pengadilan untuk mencegah penghindaran kewajiban-kewajiban internasional, dengan penegasan berulang-ulang tentang:
Jika hukum internasional tidak dapat diterapkan langsung, seperti halnya dalam sistem dualisme, maka hukum tersebut harus diubah menjadi hukum nasional, dan hukum nasional yang ada yang bertentangan dengan hukum internasional harus "diubah terlebih dahulu"; baik dengan penyesuaian atau dihapuskan supaya sesuai dengan hukum internasional. Dari sudut pandang hak asasi
manusia, jika perjanjian hak asasi manusia diterima hanya karena alasan politik, dan negara-negara tidak berniat mengubahnya menjadi hukum nasional atau mengambil pandangan monisme atas hukum internasional, maka perjanjian tersebut tidak akan diberlakukan oleh negara yang bersangkutan.
Dalam sistem dualisme, hukum internasional mesti diubah ke dalam hukum nasional, dan hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional harus disesuaikan atau dihapuskan. Namun, keharusan untuk mengubah dalam sistem dualisme menimbulkan masalah terkait dengan undang-undang nasional yang diberlakukan setelah proses pengubahan. Dalam sistem monisme, undang-undang nasional yang diberlakukan setelah hukum internasional
diterima, tetapi bertentangan dengan hukum internasional, menjadi batal dengan sendirinya. Aturan internasional akan terus berlaku. Namun, dalam sistem dualisme, hukum internasional yang asli diubah menjadi hukum nasional, tetapi hukum nasional ini kemudian dapat disingkirkan oleh hukum nasional lain dengan asas "lex posterior derogat legi priori", hukum yang dikeluarkan kemudian menyingkirkan
yang sebelumnya. Ini berarti bahwa suatu negara (mau atau tidak mau) akan melanggar hukum internasional. Sistem dualisme membutuhkan penyaringan terus menerus atas semua hukum nasional yang dikeluarkan sesudahnya akibat kemungkinan ketidakcocokan dengan hukum internasional.
Di beberapa negara, seperti Britania Raya misalnya, pandangan dualisme sangat dominan. Hukum internasional baru menjadi bagian dari hukum nasional Britania setelah diubah menjadi hukum nasional. Sebuah perjanjian
Di negara-negara lain, perbedaan ini cenderung kabur. Di sebagian besar negara demokratis di luar Persemakmuran, badan legislatif (atau bagian dari badan legislatif) turut serta dalam proses ratifikasi, sehingga ratifikasi itu menjadi sebuah tindakan legislatif, dan perjanjian tersebut pun mendapatkan kekuatan hukum di dalam hukum internasional dan hukum nasional secara bersamaan. Misalnya, Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa Presiden
Perjanjian-perjanjian yang diratifikasi sesuai dengan Konstitusi dengan sendirinya menjadi bagian hukum nasional Amerika Serikat".
Amerika Serikat memiliki sistem monis-dualis "campuran". Hukum internasional berlaku langsung di pengadilan Amerika Serikat dalam beberapa perkara tetapi tidak pada perkara lainnya. Konstitusi Amerika Serikat, pasal VI, memang mengatakan bahwa perjanjian adalah bagian dari hukum tertinggi negara, seperti yang digambarkan pada kutipan di atas; tetapi, Mahkamah Agungnya dalam perkara
"Medelln v. Texas" menyatakan kembali bahwa beberapa perjanjian internasional tidaklah "sah dengan sendirinya." Perjanjian-perjanjian tersebut harus diberlakukan oleh undang-undang sebelum isinya mendapatkan kekuatan hukum di ranah nasional dan sub-nasional. Sama halnya dengan kebiasaan hukum internasional, Mahkamah Agung menyatakan dalam perkara Pacquete Habana (1900),