Monarki Liechtenstein
Pangeran Penguasa Liechtenstein ("Fürst von Liechtenstein") adalah penguasa monarki dan kepala negara dari Liechtenstein. Keluarga kepangeranan Liechtenstein, berasal dari Kastil Liechtenstein di Austria Hilir, yang dimiliki oleh keluarga tersebut dari setidaknya tahun 1140 hingga abad ketiga belas, dan dari tahun 1807 seterusnya. Nama keluarga tersebut dijadikan nama kerajaan berdaulat yang
dikuasai oleh keluarga tersebut pada tahun 1719. Monarki ini adalah satu-satunya monarki Eropa yang masih mempraktikkan aturan primogenitur secara ketat, yang berarti hanya putra sulung yang dapat mewarisi tahta.
Tanpa ada wilayah yang dikuasakan langsung dari Kaisar Romawi Suci, keluarga Liechtenstein, meskipun ningrat, tidak memenuhi syarat untuk duduk dalam "Dewan" dari Kekaisaran Romawi Suci. Setelah pembelian tanah pada tahun 1699 dan 1712 dari Bangsawan Waldburg-Zeil-Hohenem dari "Herrschaft" (kebangsawanan) kecil Schellenberg dan kepangeranan Vaduz, keluarga Liechtenstein
menguasai langsung wilayah dalam Kekaisaran Romawi Suci yang menjadikan mereka memenuhi syarat untuk pengangkatan ke Dewan Kekaisaran. Dengan demikian, pada 23 Januari 1719 Kaisar Karl VI menetapkan Vaduz dan Schellenberg yang kemudian bersatu dan dinaikkan statusnya menjadi suatu "Fürstentum" (kepangeranan) dengan nama "Liechtenstein" untuk "hamba[-nya] yang sejati, Anton Florian von Liechtenstein".
Keluarga tersebut secara berkelanjutan memiliki wilayah yang lebih besar di berbagai bagian dari tengah dan timur Eropa. Wilayah tersebut merupakan bagian dari hak keluarga Liechtenstein dengan status imperii untuk menjadi keluarga kalangan dalam istana Austria yang ningrat dan kaya serta menjadi dinasti kepangeranan imperii yang terus-menerus tinggal di ibukota imperial Wina atau dimana pun di wilayah mereka
yang besar, tanpa pernah tinggal secara permanen di kerajaan mereka selama lebih dari 300 tahun. Mereka pindah ke wilayah mereka di Alpen hanya pada tahun 1938, setelah pembubaran Kekaisaran Suci Romawi dan Kekaisaran Austria-Hongaria.
Pangeran Liechtenstein memiliki kekuasaan yang luas, mencakup pengangkatan hakim, pemecatan menteri atau pejabat pemerintah, hak veto, dan menyelenggarakan referendum. Referendum konstitusional Liechtenstein tahun 2003 adalah proposal yang diajukan oleh yang berkuasa Pangeran Hans-Adam II untuk merevisi bagian-bagian dari Konstitusi Liechtenstein. Di satu sisi memperluas kekuasaan monarki dengan kewenangan
untuk memveto undang-undang, sementara di sisi lain untuk mengamankan opsi warga negara untuk menghapuskan monarki dengan suara sewaktu-waktu tanpa tunduk pada hak veto kepangeranan. Secara bersamaan mengakui hak paroki-paroki untuk menjadikan kerajaan terpisah.
Pangeran Hans-Adam telah memperingatkan bahwa ia dan keluarganya akan pindah ke Austria jika referendum itu ditolak. Meskipun ditentang oleh Mario Frick, mantan perdana menteri Liechtenstein, referendum Pangeran disetujui oleh pemilih pada tahun 2003. Pihak lawan menuduh Hans-Adam melibatkan pemerasan emosional untuk mencapai tujuannya dan para ahli konstitusional dari Dewan Eropa mengecap referendum itu sebagai
kemunduran. Usulan untuk mencabut wewenang veto Pangeran yang baru ditolak oleh 76% pemilih dalam referendum tahun 2012. Pada 15 Agustus 2004 Pangeran Hans-Adam II secara resmi mendelegasikan sebagian otoritas kedaulatannya kepada putra dan ahli warisnya, Pangeran Alois, sebagai suatu cara transisi ke generasi baru. Secara formal, Hans-Adam tetap menjadi kepala negara.