Konstitusi Afganistan
Konstitusi Afganistan adalah hukum tertinggi negara Afganistan, yang berfungsi sebagai kerangka hukum antara Pemerintah Afganistan dan warga Afganistan. Meskipun Afganistan (Kekaisaran Afganistan) dijadikan negara pada tahun 1747 oleh Ahmad Shah Durrani, awal Konstitusi Afganistan itu ditulis pada masa pemerintahan Amir Abdur Rahman Khan pada tahun 1890-an diikuti oleh versi 1923. Mulai Konstitusi Afganistan tahun 1964 mengubah Afganistan menjadi demokrasi modern.
Konstitusi Afganistan saat ini disetujui oleh konsensus pada bulan januari 2004 setelah loya jirga 2003. Konstitusi terdiri dari 162 pasal dan resmi ditandatangani oleh Hamid Karzai pada tanggal 26 Januari 2004. Konstitusi ini merupakan pengembangan dari Komisi Konstitusi Afganistan yang diamanatkan oleh Perjanjian Bonn. Konstitusi mengatur Presiden dan Majelis Nasional terpilih.
Pemerintahan transisi dari presiden interim Hamid Karzai diberlakukan setelah bulan Juni pada loya jirga 2002. Pemilihan Presiden pertama setelah konstitusi baru itu berlaku, berlangsung pada bulan Oktober 2004, dan Karzai terpilih untuk masa jabatan lima tahun. Pemilihan Umum Pertama untuk Majelis Nasional ditunda sampai September 2005.
Pasal 62 dari undang-undang Afganistan dari tahun 2004 menyatakan bahwa seorang calon untuk jabatan Presiden:Majelis Nasional Afganistan terdiri dari dua dewan perwakilan: Wolesi Jirga (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Meshrano Jirga (Majelis Tinggi).
Wolesi Jirga, adalah dewan perwakilan yang lebih kuat, terdiri dari maksimal 250 delegasi yang dipilih secara langsung melalui sistem single non transferable vote (SNTV). Anggotanya dipilih secara provinsi dan melayani selama lima tahun. Setidaknya 64 delegasi harus perempuan; dan sepuluh perantau Kuchi yang juga terpilih di antara rekan-rekan mereka. Wolesi Jirga memiliki tanggung jawab
utama untuk membuat dan mengesahkan undang-undang dan menyetujui tindakan-tindakan presiden dan memiliki hak veto yang cukup kekuatan atas janji dan kebijakan Senior
Meshrano Jirga akan terdiri dari sejumlah pejabat lokal dan para ahli yang tidak ditunjuk oleh dewan provinsi, dewan kabupaten, dan presiden. Presiden juga menunjuk dua perwakilan dari penyandang disabilitas. Majelis rendah melewati undang-undang, menyetujui anggaran dan meratifikasi perjanjian yang semuanya akan memerlukan persetujuan berikutnya oleh Meshrano Jirga.
Pengadilan Tertinggi Negara adalah Stera Mahkama (Mahkamah Agung). Anggota-anggotanya diangkat oleh presiden selama 10 tahun. Ada juga Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding, dan lokal dan Pengadilan Negeri. Syarat hakim dapat memiliki pelatihan dalam hukum Islam atau hukum sekuler.
Pengadilan diperbolehkan untuk menggunakan Mazhab Hanafi dalam situasi dimana Konstitusi tidak memiliki peraturan perundang-udangan.
Saat ini kabinet terdiri dari presiden, dua wakil presiden dan 25 menteri. Para menteri yang ditunjuk oleh presiden tetapi perlu persetujuan dari Wolesi Jirga (majelis rendah).
Konstitusi membagi Afganistan menjadi 34 provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh dewan provinsi dengan anggota-anggota yang dipilih untuk masa empat tahun. Gubernur ditunjuk oleh presiden. Provinsi dibagi menjadi kabupaten, yang berisi desa-desa dan kota-kota. Setiap desa dan kota juga akan memiliki dewan, dengan anggota yang menjabat selama tiga tahun.
Konstitusi menggunakan Islam sebagai dasar hukum dan keyakinan yang paling sering dipraktekkan di seluruh Afganistan.
Pengikut agama-agama lain "bebas untuk menjalankan agama mereka dan melakukan ritual keagamaan mereka" dalam batas-batas hukum.
Pasal 16 dari Konstitusi Afganistan menyatakan bahwa "diantara Pashto, Dari, Uzbeki, Turkmani, Baluchi, Pashai, Nuristani dan bahasa-bahasa lainnya di negeri ini, Pashto dan Dari akan menjadi bahasa resmi negara." Selain itu, bahasa-bahasa lain yang dianggap "bahasa resmi ketiga" di daerah dimana mereka digunakan oleh mayoritas.
Pasal 20 menyatakan bahwa Lagu Kebangsaan Afganistan (Wolesi Tarana) "akan di Pashto dengan penyebutan "Allah Maha Besar" serta nama-nama dari suku-suku di Afganistan."
Konstitusi bertujuan "untuk menumbuhkan dan mengembangkan semua bahasa dari Afganistan." (Pasal 16)