Daftar kabupaten di Kroasia
Kabupaten-kabupaten di Kroasia () adalah subdivisi administratif primer di Republik Kroasia. Sejak didirikan kembali pada 1992, Kroasia terbagi dalam 20 kabupaten dan ibukota Zagreb, yang memiliki otoritas dan status hukum dari kabupaten dan kota (terpisah dari Kabupaten Zagreb yang ada di sekitarnya). Pada 2015, kabupaten-kabupaten tersebut terbagi dalam 128 kota dan 428 munisipalitas (kebanyakan pedesaan).
Majelis kabupaten () adalah badan perwakilan dan deliberatif di setiap kabupaten. Para anggota majelis dipilih untuk masa jabatan empat tahun melalui pemungutan suara populer (proportional system dengan daftar tertutup dan metode d'Hondt) dalam pemilu lokal.
Badan eksekutif dari setiap pemerintah kabupaten dikepalai oleh seorang prefek kabupaten (presiden kabupaten) (), kecuali walikota yang mengepalai badan eksekutif kota Zagreb. Para prefek kabupaten di Kroasia (dengan dua deputi prefek), walikota Zagreb (dengan dua deputi walikota) dipilih untuk masa jabatan selama empat tahun oleh mayoritas pemberi suara dalam unit
pemerintahan lokal yang tersedia, dengan pemilihan runoff jika tak ada kandidat yang meraih mayoritas dalam putaran pemungutan suara pertama (suara mayoritarian, sistem dua putaran). Para prefek kabupaten (dengan para deputi prefek dan walikota Zagreb bersama dengan para deputinya) dapat digulingkan oleh sebuah referendum. Badan administratif kabupten adalah departemen administratif dan layanan yang didirikan untuk memegang pekerjaan
dalam domain pemerintahan sendiri dari kabupaten tersebut, serta untuk memegang pekerjaan administrasi negara bagian yang ditransfer ke kabupaten. Departemen dan layanan administratif diurus oleh kepala (prinsipal) yang dinominasikan oleh prefek kabupaten pada basis kompetisi publik.
Di setiap kabupaten, terdapat Kantor Administrasi Negeri () yang memegang tugas-tugas pemerintah pusat (di bawah Kementerian Administrasi Publik). Kepala Kantor Administrasi Negeri ("predstojnik Ureda dravne uprave"), yang merupakan seorang lulusan universitas dalam bidang hukum, diangkat oleh Pemerintah Kroasia (di Kota Zagreb, walikota bertanggung jawab atas administrasi negeri).
Kantor-kantor ("administrasi") tersebut bukanlah bawahan majelis kabupaten atau prefek kabupaten, namun berada langsung di bawah pemerintah negeri (mirip dengan kegubernuran atau prefektur di negara-negara tertentu).
Kabupaten-kabupaten didanai oleh pemerintah pusat, serta bisnis milik kabupaten, pajak kabupaten dan pemasukan kabupaten. Pajak kabupaten meliputi lima persen pajak harta warisan dan pajak hadiah, pajak kendaraan bermotor, pajak kapal dan pajak mesin permainan arkade.
Kabupaten-kabupaten tersebut ditugaskan untuk memegang tugas pemerintahan publik umum, pendidikan dasar dan menengah, dan perawatan kesehatan yang didanai pemerintah, kesejahteraan sosial, administrasi yang mengurusi pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, pertambangan, industri dan pembangunan, dan layanan lain dalam bidang ekonomi di tingkat kabupaten, serta manajemen infrastruktur
transportasi jalan raya dan memberi ijin bangunan dan lokasi dan dokumen lainnya dalam hubungannya dengan pembangunan di kawasan kabupaten kecuali kawasan kota besar dan kota kursi kabupaten; pemerintah pusat dan pemerintah lokal (kota dan munisipal) juga memegang setiap tugas pada tingkat mereka masing-masing menurut hukum.
Istilah (tunggal) Kroasia "upanija" aslinya ditujukan kepada teritorial yang dikendalikan oleh "upa" (gelar resmi). Sejak abad ke-12, kabupaten juga disebut oleh istilah Latin "comitatus".
Kroasia pertama kali terbagi dalam kabupaten-kabupaten pada Abad Pertengahan. Kabupaten-kabupaten mula-mula diperkenalkan di Kroasia pada masa pemerintahan Wangsa Trpimirovi. Jumlah kabupaten dan perbatasan antar kabupaten awal sulit unit ditentukan secara akurat; mereka dianggap meliputi wilayah yang terbagi dalam sebuah pusat otoritas lokal tunggal, namun kawasan-kawasan bangsawan signifikan memiliki status hukum terpisah dari otoritas lokal.
Sebelas kabupaten berikut ini biasanya didaftarkan sebagai kabupaten-kabupaten tertua di Kroasia, bermula dari abad ke-10:Pada periode yang sama, kabupaten-kabupaten di Kroasia Pannonia (utara Gunung Gvozd) kurang terdokumentasi. Kabupaten-kabupaten Pannonia umumnya dianggap merupakan subyek langsung dari monarki Kroasia, tak seperti kabupaten-kabupaten selatan yang dikontrol oleh para bangsawan.
Otoritas dan pemerintahan kabupaten secara signifikan memiliki keragaman, yang merefleksikan" perubahan dalam monarkial dan pengaruh kerabat bangsawan; penaklukan Utsmaniyah dan perebutan kembali Kroasia atas berbagai teritorial; dan perubahan masyarakat dan politik sepanjang beberapa abad. Pada abad ke-13 dan ke-14, kebangsawanan Kroasia makin kuat dan kabupaten-kabupaten yang dipegang oleh
raja mengalami penurunan pada wadah legislatif, sementara kekuatan militer dan finansial terkonsentrasi di kalangan feodal. Bentuk pemerintahan lain yang melingkupi pemerintahan kabupaten pada masa itu meliputi Gereja Katolik Roma dan kota-kota kerajaan bebas, secara terpisah kota-kota dari Dalmatia. Setelah Kroasia menjadi wilayah takhta dari Monarki Habsburg pada 1527, pengaruh kabupaten makin menyusut, namun secara bertahan direstorasi setelah 1760.
Divisi-divisi berubah sepanjang waktu, merefleksikan: kehilangan teritorial akibat penaklukan Utsmaniyah dan kemudian perebutan ulang Kroasia atas beberapa teritorial; perubahan dalam status politik Dalmatia, Dubrovnik dan Istria; dan peristiwa-peristiwa politik, termasuk uni personal dan penyelesaian antara Kroasia dan Hongaria.
Pada abad ke-19, Revolusi tahun 1848 di kawasan Habsburg menimbulkan sejumlah perubahan politik dan menciptakan pemerintahan sipil Kerajaan Kroasia-Slavonia sebagai bagian dari Austria-Hongaria, yang berujung pada peniadaan Frontier Militer Kroasia dan Slavonia pada 1881. Pada paruh kdua abad ke-19, kabupaten-kabupaten Kroasia mengalami sejumlah perombakan (1848-1850, 1850-1854, 1854-1861, 1861-1870, 1870-1874,
1874-1886, 1886-1914) yang juga merefleksikan posisi Kerajaan Kroasia-Slavonia di Kekaisaran Austria (setelah 1867, Monarki Austria-Hongaria); perombakan besar terakhir dari kabupaten-kabupaten tersebut adalah pada tahun 1886, saat delapan kabupaten didirikan di kerajaan tersebut. Cangkupan tersebut kebanyakan masih berlaku sampai kabupaten-kabupaten Kroasia tersebut ditiadakan
pada 1913. Kabupaten-kabupaten tersebut dihimpun sebagai unit-unit pemerintahan sendiri kontras dengan perwujudan kabupaten pada masa sebelumnya sejak Abad Pertengahan. Setiap kabupaten memiliki sebuah majelis (Bahasa Kroasia: "upanijska skuptina") dengan para pembayar pajak terkaya terdiri dari separuh anggota majelis dan anggota terpilih yang terdiri dari setengah bagian
lainnya. Prefek tertinggi (Bahasa Kroasia: "veliki upan") dipilih oleh raja dan para pejabat kabupaten oleh ban. Badan kepengurusan setiap kabupaten terdiri dari 6 anggota yang dipilih oleh majelis kabupaten, sementara anggota sisanya adalah para pejabat kabupaten "ex officio" (prefek tertinggi, wakil prefek, petinggi kesehatan kabupaten, dll).
Kabupaten-kabupaten terbagi dalam distrik-distrik (Bahasa Kroasia: "kotari" karena unit pemerintahan mirip dengan Bezirke di Austria), sementara munisipalitas-munisipalitas (Bahasa Kroasia: "opine") dan kota-kota (Bahasa Kroasia: "gradovi") adalah unit-unit pemerintahan mandiri lokal.
Pembagian tradisional dari Kroasia dalam kabupaten-kabupaten ditiadakan pada 1922, saat oblast-oblast dari Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia diperkenalkan; ini kemudian digantikan oleh banovina-banovina dari Yugoslavia. Republik Sosialis Kroasia, sebagai sebuah bagian konstituen dari Yugoslavia setelah Perang Dunia II memiliki sekitar 100 munisipalitas sebagai unit-unit pemerintahan utama dan