Gereja Denmark
Sebagai pemimpin tertinggi Gereja Denmark, penguasa monarki harus menjadi anggota Gereja Denmark (pasal 6 Konstitusi Denmark). Hal ini berlaku juga untuk pangeran dan putri kerajaan, tetapi tidak berlaku bagi pasangan mereka. Namun, secara tradisi, setiap orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan telah berpindah atau menjadi anggota gereja; sebagai akibatnya, Pangeran Henrik
berpindah dari Katolik sebelum menikahi Ratu pada tahun 1968, dan Mary Donaldson juga berpindah dari gereja presbiterian sebelum menikahi Putra Mahkota Frederik pada tahun 2004.
Dengan adanya reformasi di Denmark pada tahun 1536, Kekristenan Lutheran ditetapkan sebagai agama negara. Pada abad berikutnya, pada masa perang agama berkecamuk di Eropa, diikuti pula penganiayaan kejam terhadap agama lain. Pengecualian hanya diberikan kepada para diplomat asing. Pada abad ke-16, kelompok kecil rahasia Katolik tersebar luas. Dari tahun 1683, Gereja Katolik Roma,
Gereja Reformed dan Yahudi diizinkan di kota baru Fredericia, dan juga di Kopenhagen. Penganut non-Lutheran juga diizinkan di Berlin, dan di Nordstrand, Slesvig, dan di Gluckstadt, Holstein. Dengan Konstitusi pada tahun 1849, kebebasan beragama diperkenalkan di Denmark, tetapi Gereja Lutheran tetap menjadi gereja negara.
Komunitas agama tidak memerlukan persetujuan untuk menikmati kebebasan beragama yang diberikan oleh konstitusi. Namun, jemaat-jemaat yang diakui negara ("godkendte trossamfund") dapat menikmati hak-hak khusus. Mereka dapat melakukan pernikahan yang sah, mendirikan pemakaman mereka sendiri, mendapatkan izin tinggal bagi para imam asing, dibebaskan dari pajak perusahaan dan pajak properti,
dapat mengajukan permohonan dari dana negara, dan anggotanya dapat memotong pajak biaya keanggotaan dan hadiah kepada para jemaat atau komunitasnya.
Selain itu, jemaat-jemaat yang diakui oleh dekret kerajaan sebelum tahun 1970 ("anerkendte trossamfund") dapat memberikan nama dan membaptis anak-anak dengan hukum yang berlaku, menyimpan buku register gereja mereka sendiri dan menuliskan akta berdasarkan pencatatannya.
Perbedaan hukum antara komunitas "yang diakui" dan "yang disetujui" masih tetap ada, tetapi sebagian besar bersifat historis. Komunitas yang diakui sebelum tahun 1970 hanya mencakup delapan komunitas Kristen dan satu komunitas Yahudi. Dari tahun 1970 hingga tahun 1990-an hanya beberapa jemaat Kristen telah disetujui, tetapi sejak tahun 1998,
praktik liberal telah terjadi. Sejak itulah, badan ahli independen memutuskan tentang persetujuan komunitas-komunitas agama yang baru. Badan tersebut terdiri dari para profesor di bidang hukum, bidang studi agama dan bidang teologi dan bekerja di bawah Kementerian Hukum, yang sengaja dipisahkan dari Kementerian Urusan Gerejawi. Badan tersebut hanya menyelidiki apakah organisasi tersebut telah
memenuhi ketentuan dasar, seperti memiliki sebuah doktrin, kepercayaan dan pemujaan, untuk disebut sebagai jemaat beriman. Pada tahun 2003, pengabsahan agama Forn Sed menyebabkan perdebatan publik.
Gereja, dalam praktiknya, dilarang memiliki jabatan resmi dalam politik atau hal-hal lain, dikarenakan Gereja tidak memiliki badan pusat yang dapat menentukan sikapnya: ataupun pemimpin spiritual (seperti uskup agung), ataupun majelis pusat atau sinode. Para Uskup memiliki pendapat terakhir mengenai pertanyaan-pertanyaan doktrinal dalam wilayah keuskupannya masing-masing. Ratu (dalam
prakteknya Menteri Gerejawi) dan Parlemen adalah badan pusat, namun biasanya juga melaksanakan hal-hal administratif dan bersikap abstain terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spiritual. Hukum Gereja jarang berubah, namun, jika hukum tersebut berubah, maka hanya berdampak hanya pada hal-hal administrasi.
Pertama, prinsip-prinsip tersebut secara umum diyakini untuk menjamin sebua gereja yang toleran dan non-sektarian, dimana umat paroki dan para imam menikmati kebebasan tingkat tinggi untuk mempraktikkan penafsiran mereka sendiri terhadap Kekristenan Lutheran. Kedua, banyak politisi dan teolog Denmark mengklaim bahwa hanya model gereja-negara yang akan memastikan pembagian antara politik dan agama, karena
Gereja tidak dapat ikut campur dalam masalah politik atau bahkan mengklaim berbicara dengan satu suara atas nama anggotanya. Mereka mengecilkan istilah gereja negara dan berpendapat bahwa, sesesuai dengan namanya, yaitu hanya "gereja rakyat".
Pasal 66 Konstitusi Denmark menetapkan peraturan gereja harus ditetapkan oleh hukum. Pernyataan tersebut berasal dari Konstitusi pertama pada tahun 1849, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Dikhawatirkan bahwa perpecahan bisa saja terjadi jika otoritas pusat dibentuk.
Dalam beberapa kasus, banyak para politisi yang menyimpang dan lepas tangan mengenai hal-hal doktrinal gereja. Di mana mereka melakukannya untuk tujuan mencegah kemungkinan perpecahan dalam gereja.
Gereja Denmark melakukan pencatatan sipil terhadap kelahiran, kematian, perubahan nama, dll. Penyimpanan "kirkebger" ("buku catatan gereja") semacam itu adalah tradisi selama berabad-abad, yang bermula pada saat pemimpin paroki adalah satu-satunya wakil pemerintah di suatu wilayah pedesaan. Pada tahun 2002-2003, tradisi pencatatan gereja digantikan dengan sistem
registrasi nasional elektronik baru yang disebut "Personregistrering". Setelah protes pada tahun 2005, Menteri Pendidikan dan Urusan Gerejawi, Bertel Haarder, mengumumkan bahwa orang-orang yang karena berbagai alasan tidak ingin mengirimkan formulir pendaftaran (misalnya kelahiran dan penamaan) ke kantor gereja setempat, sekarang bisa mengirimkan formulir mereka ke kantor pusat yang terletak di Nykbing Falster.
Pada tahun 2010, tugas orangtua untuk melaporkan kelahiran anak mereka dihapuskan. Sebaliknya, diputuskan bahwa di masa yang akan datang, pelaporan tersebut adalah tugas bidan untuk melaporkan semua kelahiran di Denmark (hanya ketika seorang bidan yang tidak ada pada saat kelahiran seorang anak adalah masih bagian kewajiban orang tua untuk melaporkan kelahiran anaknya).
Pasal 4 Konstitusi Denmark menetapkan bahwa "Gereja Lutheran Injili adalah Gereja Denmark yang sah dan didukung oleh negara." Di sisi lain, Pasal 68 memastikan bahwa warga tidak diwajibkan untuk membayar sumbangan pribadi untuk agama apapun selain agama mereka sendiri. Telah menjadi pertanyaan, bagaimana kedua prinsip tersebut dapat berjalan bersama-sama. Bukan anggota
tidak perlu membayar pajak gereja, tetapi perusahaan negara menyumbang sekitar 12% dari pendapatan Gereja. Hal ini berarti setiap warga, bahkan bukan anggota, menyumbang rata-rata 130 krona per tahun (Rp 287189). Selain itu, para uskup adalah pejabat tinggi yang gajinya dibayar penuh oleh negara. Sebagai imbalannya, tugas-tugas publik tertentu dilakukan oleh
Gereja, seperti melakukan pendaftaran pencatatan penting dan mengelola pemakaman yang terbuka untuk semua denominasi.
Perdebatan tentang pemisahan gereja dan negara muncul sesekali di Denmark. Pengaturan saat ini didukung oleh sebagian besar partai politik. Hal ini telah ditantang selama beberapa dekade oleh sayap dan oleh kalangan ateis; baru-baru ini juga oleh beberapa kalangan yang menganut ideologi liberal dan beberapa anggota dari gereja independen.
Para pendukung untuk pemisahan (pembubaran) berpendapat gereja negara melanggar kesetaraan agama-agama dan prinsip negara sekuler. Para pendukung untuk sistem saat ini berpendapat bahwa keanggotaan bersifat sukarela, bahwa keberadaan gereja negara memiliki akar sejarah kuno, dan gereja memenuhi tugas-tugas administrasi tertentu bagi negara. Mereka juga berpendapat akan sulit
untuk memutuskan apakah perumahan milik gereja harus diserahkan kepada negara atau tidak. Bekas kepemilikan Gereja Katolik diserahkan ke Raja pada saat reformasi tahun 1536.