Hubungan Indonesia dengan Perancis
Hubungan Indonesia dengan Perancis adalah hubungan bilateral luar negeri antara Republik Indonesia dengan Republik Perancis. Hubungan tidak langsung sudah dimulai sejak awal abad ke-19 pada masa kolonial Hindia Belanda. Sejak 2011, tepat pada masa perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Perancis, kedua negara telah sepakat untuk menjalin kemitraan strategis.
Perancis memiliki kedutaan besar di Jakarta sementara Indonesia memiliki kedutaan besar di Paris. Hubungan antara kedua negara penting karena keduanya adalah republik demokratis dan kedua negara besar yang memegang pengaruh geopolitik yang sangat penting di kawasan masing-masing, Perancis adalah anggota penting dari Uni Eropa, begitu pula Indonesia adalah anggota penting ASEAN. Hubungan diplomatik antara Perancis dan Indonesia juga merupakan
elemen kunci untuk mengembangkan hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dan antara Perancis dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Kedua negara adalah anggota G-20.
Menurut jajak pendapat World Service Poll yang digelar BBC pada 2013, 56% dari rakyat Indonesia melihat Perancis memberikan pengaruh positif bagi dunia, sementara hanya 14% yang menyatakan pandangan negatif. Ini adalah salah satu persepsi yang paling baik dan positif terhadap Perancis di antara negara-negara Asia Pasifik setelah pandangan Korea Selatan dan Australia.
Hubungan tidak langsung antara Perancis dan Indonesia dimulai pada awal abad ke-19 pada masa kolonial Hindia Belanda. Selama Perang Napoleon negeri Belanda jatuh di bawah Kekaisaran Perancis, dengan demikian maka tanah jajahan mereka di Hindia Timur juga secara tak langsung jatuh ke tangan Perancis. Selama periode yang singkat antara 1806-1811, Indonesia atau Nusantara sempat berada di bawah kekuasaan Perancis. Selama pemerintahan Gubernur
Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811), Prancis menerapkan pengaruh politiknya di Hindia Timur melalui perantara Republik Belanda. Daendels adalah seorang Belanda pengagum Perancis, dan selama pemerintahannya di Jawa ia membangun istana megah dikenal sebagai " Het White Huis " (Gedung Putih) atau " Het Groote Huis " (Gedung Besar), hari ini gedung ini difungsikan sebagai Kantor Kementerian Keuangan Indonesia, yang
menunjukkan pengaruh arsitektur Gaya Imperium Perancis. Ia juga mengganti nama "Buffelsveld" (lapangan banteng) menjadi "Champs de Mars" (kini Medan Merdeka). Pertempuran memperebutkan Jawa terjadi antara Inggris melawan gabungan Republik Belanda dan Perancis disebut Perang Inggris-Belanda yang pecah pada tahun 1811.
Revolusi Perancis dan bentuk pemerintahan Republik kemudian menginspirasi gerakan nasionalis Indonesia pada awal abad ke-20. Konsep politik Republik Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh model Republik Perancis. Indonesia juga mengadopsi sistem hukum Kontinental Napoleon melalui perantara Belanda. Hukum Indonesia sering digambarkan sebagai bagian dari 'hukum sipil' atau kelompok hukum 'Kontinental'; sistem hukum yang lazim ditemukan di negara-negara Eropa seperti Perancis dan Belanda. After the independence of Indonesia, the diplomatic relations was established in 1951.
Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi mitra Perancisnya, Presiden Nicolas Sarkozy di Paris pada Desember 2009. Kedua negara telah sepakat untuk membentuk kemitraan strategis pada 2011. Pada bulan Juli 2011, Perdana Menteri Perancis François Fillon dan rombongan mengunjungi Jakarta.
Pada tahun 1986, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Perancis (IFCCI) didirikan untuk mengembangkan dan membina hubungan ekonomi, perdagangan dan keuangan antara Perancis dan Indonesia. Pada tahun 2011 perdagangan bilateral antara Perancis dan Indonesia sebesar 2.5 miliar dollar AS, dan Perancis adalah investor terbesar ke-13 bagi Indonesia. Impor Indonesia dari Perancis meliputi peralatan pesawat, mesin dan komputer, peralatan elektronik dan alat
presisi, kimia, kosmetik dan parfum, makanan, logam dan produk metalurgi dan farmasi. Di sisi lain, impor Perancis dari Indonesia meliputi pertanian, produk kehutanan dan perikanan, tekstil dan alas kaki. Saat ini ada sekitar 100 perusahaan Perancis yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan Perancis yang beroperasi di Indonesia antara lain Total, Michelin, Eurocopter, Air France dan Carrefour.
Tujuan dari aksi kerjasama budaya Perancis adalah untuk mendukung pembangunan Indonesia sebagai negara yang tengah berkembang. Dengan demikian, upaya mengutamakan penelitian (pembangunan pedesaan, budidaya, vulkanologi, geofisika, dan arkeologi), pertukaran antar universitas, terutama di bidang teknologi dan ilmu biologi, pelatihan kejuruan, dukungan untuk memperkuat supremasi hukum dan
pemerintahan yang demokratis. Termasuk bantuan teknis legislatif, perang melawan terorisme dan korupsi, desentralisasi, dan pelatihan hak asasi manusia. Pelaksanaan pagelaran budaya yang berkualitas, seperti melalui pagelaran "Musim Semi Perancis" ("Le Printemps Français") festival budaya dan kebijakan audiovisual.
Perancis juga telah membentuk Institut Français di beberapa kota di Indonesia, antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, pusat budaya Perancis dengan misi untuk mempromosikan budaya Perancis di Indonesia melalui pertunjukan budaya dan pameran, film dan "mediatheque" (pusat media).
Hubungan budaya linguistik antara Indonesia dan Perancis melalui perantara Belanda, seperti terlihat dalam kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia dari Bahasa Perancis, yang kebanyakan merupakan istilah politik atau militer, seperti "kudeta" (dari "coup d'état"), "legiun" (dari "légion") and "letnan" (dari "lieutenant").
Berdasarkan keahlian dari Dewan Penasehat Penelitian Arkeologi Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Perancis (DGCID) berikut adalah kegiatan misi arkeologi di Indonesia yang menerima bantuan subsidi dari Pemerintah Perancis:
Dalam seni dan musik, Perancis dan Indonesia memiliki duta budaya bersama, Anggun, orang Indonesia naturalisasi Perancis. Dia adalah seorang penyanyi-pencipta lagu yang terkenal di Perancis dan Indonesia.
Pada 2015, seorang warga negara Perancis Serge Atlaoui, menghadapi ancaman hukuman mati di penjara Indonesia. Dalam penggerebekan di sebuah pabrik yang memproduksi ekstasi di Tangerang, pada tahun 2005, polisi Indonesia menangkap Atlaoui di lokasi kejadian. Dia kemudian dihukum pada tahun 2007 atas kejahatan kepemilikan 138 kilogram shabu-shabu, 290 kg ketamin dan 316 drum zat prekursor. Atlaoui telah berulang
kali membantah tuduhan tersebut; mengatakan bahwa ia tengah memasang mesin industri di lokasi yang dikiranya adalah pabrik akrilik.
Pada 22 April 2015, Presiden Perancis Francois Hollande memperingatkan Indonesia bahwa eksekusi akan merusak hubungan antara kedua negara. Atlaoui terhindar dari eksekusi pada tanggal 29 April 2015, dan saat ini, hukumannya tengah ditunda. Perancis menentang keras segala bentuk hukuman mati di manapun dan dalam konteks apapun, dan tidak hanya ketika kehidupan salah satu warga negaranya yang
dipertaruhkan. Prancis telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1981. Hubungan diplomatik digambarkan sebagai 'normal' meskipun kedua negara tengah menghadapi kasus Atlaoui.