Hukum penistaan agama
Di Jerman, pencemaran agama diatur dalam Pasal 166 Strafgesetzbuch, KUHP Jerman. Apabila suatu tindakan dinilai dapat mengganggu ketertiban umum, tindakan tersebut dapat dipidanakan. Pasal ini berisi:
Pada tahun 2006, penggunaan pasal ini mendapat sorotan media ketika Manfred van H. (dikenal dengan sebutan "Mahavo") dijerat atas pencemaran agama karena menyebarkan gulungan tisu toilet bertuliskan "Quran, Kitab Suci Quran". Ia juga menerima ancaman pembunuhan dari kaum Islamis sehingga perlu dikawal oleh polisi. Pada Februari 2016, seorang pria didenda 500 euro karena memasang stiker bemper anti-Kristen di mobilnya.
Pencemaran nama baik agama adalah kejahatan di Kanada menurut Pasal 296 KUHP R.S.C., 1985, c. C-46. Subpasal (1):
Pada musim panas 2016, sebuah petisi kepada parlemen yang meminta hukum pencemaran nama baik agama dibatalkan disebarkan oleh sejumlah kelompok humanis Kanada. Petisi ini disampaikan kepada pemerintah pada Desember 2016 dan dijawab pada Januari 2017. Pemerintah menyatakan bahwa "pencemaran nama baik agama beserta pasal-pasal lain dalam KUHP saat ini sedang ditinjau oleh Menteri
[Kehakiman] dan pejabat terkait". Pada tanggal 6 Juni 2017, RUU C-51, Undang-Undang Amendemen KUHP, diangkat di Dewan Rakyat oleh Menteri Hukum Jody Wilson-Raybould. UU ini akan membatalkan Pasal 296 KUHP tentang pencemaran nama baik agama serta berbagai pasal KUHP yang dinyatakan tidak konstitusional.
Malaysia mencegah penghinaan agama dan pemeluknya melalui pendidikan serta batasan penyiaran dan penerbitan media dan sistem hukum. Beberapa negara bagian di Federasi Malaysia menerapkan peradilan syariat untuk melindungi Islam. Apabila tidak ada hukum syariat, KUHP Malaysia digunakan untuk menghukum penistaan agama.
Alih-alih hukum penistaan agama, Malta memiliki hukum yang melarang permusuhan agama dan perbuatan tidak bermoral. Hukum ini disahkan tahun 1933. Pasal 163 KUHP Malta melarang "permusuhan terhadap Agama Apostolik Katolik Roma", agama resmi Malta. Pelanggar akan dipenjara selama satu sampai enam bulan. Dalam Pasal 164, pelaku permusuhan terhadap kultus apapun "yang diizinkan
berdiri di Malta" akan dipenjara selama satu sampai tiga bulan. Pasal 338 (bb) mengatur hukuman untuk siapapun yang "meski dalam keadaan mabuk, secara terbuka mengatakan kata-kata kasar atau tidak layak, atau melakukan tindakan atau membuat gerakan tidak senonoh, atau tindakan lain yang tidak diatur dalam hukum ini, melanggar moralitas,
kelayakan, atau ketertiban umum". Pasal 342 berisi: Pada tahun 2008, 621 dijerat oleh pasal ini karena melakukan penistaan agama di hadapan umum.
Kemurtadan diatur dalam Pasal IV (Tindakan Tidak Sopan Terhadap Islam) KUHP Mauritania yang disahkan tanggal 9 Juli 1983. Pasal 306 Paragraf 1 menyatakan, "Setiap Muslim yang dinyatakan bersalah atas kemurtadan baik secara lisan atau tindakan tersirat maupun tersurat akan diminta bertobat dalam kurun tiga hari."
Pasal 98 (f) KUHP Mesir sesuai amendemen UU 147/2006 mencantumkan hukuman untuk penistaan agama dan kejahatan serupa:
Kurungan penjara secepat-cepatnya enam bulan dan selama-lamanya lima tahun, atau denda sekecil-kecilnya lima ratus pound dan sebanyak-banyaknya seribu pound, adalah hukuman untuk siapapun yang memanfaatkan agama untuk menyebarkan, secara lisan atau tulisan atau cara lain, gagasan ekstrem untuk memancing perselisihan, mencemooh atau menghina agama surgawi atau sekte yang mengikutinya, atau merusak persatuan bangsa.
Ayat 295 A dan 298 KUHP Myanmar digunakan untuk menjerat pelaku penistaan agama. KUHP Myanmar, Pakistan, India, dan beberapa koloni Britania diturunkan dari KUHP 1860. Pelanggaran tersebut adalah:
Ayat 295 dan 295 A dihukum penjara selama-lamanya dua tahun, denda, atau keduanya, sedangkan Ayat 296, 297, dan 298 dihukum penjara selama-lamanya satu tahun, denda, atau keduanya. Ayat 295 A ditambahkan ke KUHP oleh amendemen legislatif tahun 1927 dan bertujuan melindungi agama minoritas. Ini merupakan tanggapan terhadap perlunya mencegah kaum
nasionalis Hindu memancing minoritas Muslim di India, tetapi kini digunakan di Myanmar untuk melindungi nasionalis Buddha dari tuntutan hukum minoritas Muslim.
Pada Desember 2014, pemilik bar Tun Thurein dan manajer bar Htut Ko Lwin dan Philip Blackwood (warga negara Selandia Baru) yang mengoperasikan VGastro Bar di Yangon ditangkap dan dihukum kerja paksa selama 2.5 tahun pada Maret 2015 setelah menerbitkan foto Buddha mengenakan penyuara jemala ("headphone") untuk mengiklankan bar mereka di Internet. Pada Juni 2015, penulis dan mantan pejabat Liga Demokrasi Nasional, Htin Lin Oo, dihukum kerja paksa selama dua
tahun karena melanggar Ayat 295 A. Ia menyampaikan pidato yang menuduh beberapa organisasi Buddha besar menganut nasionalisme ekstrem dan menyindir Ashin Wirathu, sosok yang dituduh membuat ujaran kebencian dan memancing kekerasan terhadap Muslim oleh berbagai pemantau internasional sejak kekerasan anti-Rohingya meletus tahun 2012.
Nigeria melarang penistaan agama dalam Pasal 204 KUHP dan mengizinkan pengadilan syariat beroperasi di beberapa negara bagian. Main hukum sendiri biasanya menggantikan pengadilan formal.
Pada tahun 2009, Parlemen Norwegia memutuskan menghapus hukum penistaan agama (142 KUHP). Pasal ini dihapus dari KUHP 2005, tetapi baru berlaku pada Oktober 2015. Karena itu, penistaan agama dilarang sampai 2015 berdasarkan KUHP lama tahun 1902.
Penulis dan aktivis sosial Arnulf verland adalah orang terakhir yang dijerat hukum ini (tahun 1933) setelah menyampaikan pidato perjudul "Kristendommen- den tiende landeplage" ("Kristen- wabah kesepuluh"), tetapi dinyatakan tidak bersalah. Orang terakhir yang dihukum atas penistaan agama di Norwegia adalah Arnfred Olsen (tahun 1912) dan ia harus membayar denda sebesar 10 krone Norwegia.
Film komedi Britania Raya "Monty Python's Life of Brian" (1979) sempat dilarang beredar di Norwegia pada awal 1980 karena 'diyakini mengandung penistaan agama dengan menyinggung perasaan beragama masyarakat". Namun, larangan ini dicabut pada Oktober 1980 setelah sebuah kelompok teolog yang menonton film ini merilis pernyataan bahwa tidak ada alasan kuat untuk melarang film ini sepenuhnya. "Life of Brian" kemudian diizinkan tayang di bioskop dengan poster yang mencantumkan bahwa Brian bukan Yesus.
Jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup akibat penistaan agama di Pakistan merupakan yang terbanyak di dunia.
Hukum penistaan agama di Pakistan cukup rumit. Pelanggar dapat dipidanakan seberat-beratnya. Bab XV KUHP Pakistan mengatur "pelanggaran yang menyangkut agama":
Penistaan agama dikenai hukuman mati di Pakistan (hanya Pasal 295-C). Terdakwa biasanya merupakan masyarakat minoritas seperti Ahmadiyah dan Kristen, tetapi jumlah Muslim yang didakwa juga semakin banyak. Orang yang dituduh menistakan agama beserta polisi, pengacara, dan hakim menerima perlakuan kasar, ancaman, serangan, dan pembunuhan apabila kasusnya menyangkut penistaan agama.
Pada November 2008, pemerintah Pakistan mengangkat Shahbaz Bhatti sebagai Menteri Federal Urusan Minoritas setara kabinet. Bhatti berjanji bahwa pemerintahan Asif Ali Zardari akan meninjau ulang hukum penistaan agama Pakistan. Pakistan merupakan pendukung utama kampanye hukum penistaan agama global di Organisasi Konferensi Islam. Bhatti ditembak mati pada tanggal 2 Maret 2011 di Islamabad, ibu kota Pakistan. Tanggal 19 Maret 2014, harian berbahasa
Inggris Pakistan, "The Nation", mengadakan jajak pendapat yang menunjukkan bahwa 68% penduduk Pakistan percaya bahwa hukum penistaan agama harus dihapus.
Pada September 2016, seorang remaja Kristen berusia 16 tahun, Nabeel Chohan, ditangkap di Pakistan setelah ia menyukai sebuah pos Facebook yang menistakan agama. Menurut Kepolisian Punjab, remaja bersangkutan dipenjara dan sedang menunggu disidang karena berbagi pos di media sosial.