Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa
termasuk yang tercantum dalam Annex III, dengan mempertimbangkan komentar publik.' RAN dinilai dan dievaluasi oleh Komisi Eropa, yang dapat menyetujui dokumen-dokumen ini atau mengusulkan amandemen. Setiap pemerintah bertanggung jawab memutuskan jumlah kuota yang tersedia untuk perdagangan, setelah bernegosiasi dengan industri, dan setelah divalidasi oleh Komisi
Eropa. Direktorat Jenderal Lingkungan memiliki peran penting dalam sistem ini, dalam menyelaraskan RAN di antara negara-negara anggota, dan merekomendasikan kriteria validasi yang lebih ketat. Pengajuan RAN dapat ditolak oleh Komisi Eropa, dan dikirim kembali ke negara anggota untuk direvisi sebelum keputusan akhir. Jumlah RAN menentukan jumlah kuota yang didistribusikan ke
instalasi di SPE UE. Metodologi alokasi terdiri dari distribusi kuota bebas dalam proporsi emisi terkini, yang juga dikenal sebagai proses "grandfathering". Distribusi tunjangan yang didasarkan pada Rencana Alokasi Nasional (RAN) tersebut diserahkan kepada Komisi dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Pada masing-masing tahap periode implementasi, pengiriman tunjangan dilakukan setiap tahunnya, dengan mengikuti tenggat waktu sebagai berikut:
Dalam upaya implementasi SPE UE, Komisi Eropa mengadopsi Regulasi Komisi (EC) No 994/2008 yang menetapkan sistem pendaftaran yang terstandardisasi dan terjamin di tingkat Uni Eropa (Regulasi Pendaftaran), masing-masing instalasi yang tercakup di dalam ruang lingkup SPE UE harus menempatkan 'operator-operator pemegang akun' di sistem pendaftaran (registri) nasional, sehingga dapat menerbitkan dan
melacak tunjangan Uni Eropa. Selain itu, Direktif 2003/87/EC menetapkan kemungkinan bagi setiap individu atau organisasi supaya berpartisipasi di dalam SPE UE. Pemegang akun pada sistem pendaftaran Uni Eropa dapat memindahkan tunjangan di antara pemegang akun di dalam sebuah registri atau di antara sistem registri. Pemindahan hanya dapat dilakukan ke atau dari registri non-Uni Eropa, dan harus mematuhi ketentuan
Komisi tentang 'pengakuan timbal balik'. Perdagangan tunjangan dicatat secara elektronik oleh registri nasional. Informasi yang terdapat di dalam registri berpusat di registri Eropa, yang disebut Log Transaksi Independen Komunitas (CITL). CITL memeriksa keteraturan pemindahan tunjangan antara pendaftar, akun-akun dan emisi terverifikasi, yang terbuka bagi konsultasi oleh operator dan publik.
CITL juga berisi informasi lengkap tentang emisi CO bagi seluruh instalasi yang tercakup di dalam SPE UE, yang digunakan untuk memperhitungkan posisi kepatuhan masing-masing perusahaan. Informasi yang terdapat dalam CITL tersedia di tingkat instalasi. Sebagai langkah pertama, kompilasi data tampaknya diperlukan untuk merekonstruksi struktur kepemilikan di antara anak perusahaan dan perusahaan
induk, yang menghasilkan analisis yang lebih tepat untuk evaluasi sistem tersebut. Supaya memenuhi target emisi masing-masing perusahaan, instalasi dapat menukarkan kuota, baik melalui alat penghitung, atau pialang dan pasar.
Direktif SPE UE diadopsi pada tahun 2003, kemudian sistem tersebut baru diluncurkan pada tahun 2005. Sistem ini diuji coba di Inggris dan Denmark pada Januari 2015, kemudian kelima belas negara anggota (UE-15) ikut berpartisipasi. Kemudian, batasan emisi atas tunjangan ditetapkan pada tingkat Perencanan Alokasi Nasional (RAN). Tahap I merupakan tahap percobaan, dimana SPE UE harus berfungsi
secara efektif supaya Uni Eropa dapat memenuhi target-target Protokol Kyoto. Pada tahap I, SPE UE hanya dapat menutupi emisi CO dari generator-generator listrik dan industri-industri berenergi intensif, dan hampir seluruh tunjangan diberikan kepada perusahaan-perusahaan secara gratis. Namun, denda non-penyesuaian berjumlah hingga sekitar 40 EUR (Rp664 ribu) per ton.
Implementasi SPE UE pada tahap I berhasil menetapkan harga karbon; perdagangan bebas pada tunjangan emisi di seluruh Uni Eropa; serta kebutuhan infrastruktur untuk memonitor, melaporkan dan memverifikasi emisi-emisi dari perusahaan-perusahaan yang tercakup oleh sistem tersebut. Karena tidak adanya data yang dapat diandalkan, maka batasan emisi pada tahap I diatur dengan perkiraan dasar;
yaitu jumlah total tunjangan yang dikeluarkan pada emisi-emisi berlebih dengan pasokan yang melebihi permintaan. Pada tahun 2007, harga tunjangan jatuh hingga nol, dimana tunjangan-tunjangan pada tahap I tidak dapat ditampung untuk digunakan pada tahap II. Perkiraan pengurangan emisi yang dicapai pada tahap I adalah 50-100 MtCO-eq. per tahun, atau 2.5%-5%.
Pada tahap I terlalu banyak izin emisi di pasar Eropa, sehingga pemerintah mendorong hak pengusulan alokasi jumlah izin pada industri-industri nasional di masing-masing negara, lalu melebihkan emisi supaya membenarkan alokasi berlebih. Kemudian hasilnya, angka Komisi Eropa menunjukkan bahwa pada tahap I SPE UE (2005-2007), hanya tiga negara anggota yang
memiliki batasan emisi lebih rendah dari tingkat emisi awal pada tahun 2005. Hal ini menyebabkan kelimpahan di pasar tunjangan, sehingga membuat harga izin turun ke titik terendah, yaitu 0.03 EUR (sekitar Rp463) per ton pada Desember 2007. Selain itu, hampir 100% alokasi bebas melalui proses "grandfathering"; beberapa negara anggota melakukan pelalangan, dan beberapa lainnya melakukan pentarafan.
Emisi terverifikasi menunjukkan peningkatan bersih selama periode implementasi tahap pertama. Bagi negara-negara yang datanya tersedia, emisi meningkat 1.9% antara tahun 2005 dan 2007 (yaitu 27 negara anggota, kecuali Bulgaria, Rumania dan Malta).
Pada tahap II negara-negara SPE UE memiliki target-target konkrit yang mesti dipenuhi. Implementasi tahap II bertepatan dengan periode komitmen pertama Protokol Kyoto. Karena data terverifikasi emisi tahunan pada tahap I tidak tersedia, maka tingkat emisi yang diperbolehkan dikurangi pada tahap II; yang didasarkan pada emisi aktual, yaitu 6.5% batasan emisi pada tunjangan yang lebih rendah
dibandingkan tahun 2005. Batasan emisi tersebut diharapkan menghasilkan pengurangan emisi sekitar 2.4% pada tahun 2010, dibandingkan pengeluaran emisi tanpa "cap" atau 'bisnis seperti biasa'. Pengetatan aturan pada tahap II, meliputi: ditetapkannya emisi dinitrogen monoksida (NO) atas produksi asam nitrat di sejumlah negara; mulai dimasukkannya sektor penerbangan; serta diperbolehkannya
perusahaan-perusahaan membeli kredit-kredit internasional dengan total sekitar 1.4 juta ton CO-eq. Namun, krisis ekonomi 2008 menyebabkan pengurangan emisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang diharapkan. Hal ini menyebabkan kelebihan pada tunjangan dan kredit karbon yang mempengaruhi harga karbon pada periode ini.
Berdasarkan publikasi Komisi Eropa, pada bulan Januari 2008, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein bergabung dengan Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (SPE UE). Kementerian Lingkungan Norwegia merilis rancangan Perencanaan Alokasi Nasionalnya (RAN) yang memberikan pembatasan karbon sebesar 15 juta metrik ton CO (MtCO-eq.), dimana 8 juta diantaranya ditetapkan untuk dilelang.
Aturan SPE UE memungkinkan izin emisi CO yang tidak digunakan supaya disisihkan ('disimpan') selama tahap II (2008-2012), yang kemudian akan digunakan dalam periode perdagangan tahap III (2012-2020). Alokasi berlebih sangat tinggi pada tahap II, dan Sandbag (organisasi kampanye dan penelitian) memperkirakan adanya cadangan izin yang cukup, sehingga memungkinkan emisi di sektor industri dan energi Uni Eropa tumbuh tak terkendali hingga 2016.
Berdasarkan Laporan Pasar Karbon Tahunan Bank Dunia; pada tahap I, volume perdagangan meningkat dari 321 juta tunjangan pada tahun 2005 menjadi 1.1 miliar pada tahun 2006 dan 2.1 juta pada tahun 2007. SPE UE tetap menjadi pendorong utama pasar karbon internasional selama tahap II. Pada tahun 2010, tunjangan Uni Eropa menyumbang 84% dari nilai total pasar karbon global. Volume perdagangan melonjak dari 3.1