Masyarakat Hukum Adat Rongi
keras untuk diperjualbelikan, terlebih lagi kepada orang-orang di luar komunitas mereka. Bahan makanan pokok tersebut mereka simpan di langit-langit rumah sebagai cadangan makanan sehari-hari. Namun demikian, seiring berkembangnya zaman, MHA Rongi tidak bisa lagi mengandalkan hidup dari sistem ekonomi subsisten semacam itu. Mereka tentu membutuhkan uang untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan
biaya-biaya lain yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Untuk memperolehnya, mereka juga melakukan aktivitas berkebun. Komoditas dari hasil perkebunan dapat mereka jual kepada siapa pun, baik di dalam komunitas maupun di luar kelompok MHA Rongi. Pekerjaan berkebun dan bertani itu kini juga banyak melibatkan kaum perempuan Rongi, meskipun sebenarnya dalam aturan hukum adat
Rongi, perempuan hanya boleh mengurusi masalah domestik (rumah tangga). Perubahan itu muncul karena beberapa lelaki Rongi kini juga bekerja di luar bidang pertanian dan perkebunan, yaitu bekerja paruh waktu sebagai pemecah batu aspal di PT Metrix Elcipta dengan status pekerja tidak tetap. Dalam perkembangannya, anggota MHA Rongi juga banyak yang kini berprofesi sebagai pedagang,
pergi merantau ke Kota Baubau, Ambon, Makassar, hingga ke Malaysia. Selain itu, beberapa anggota MHA Rongi juga ada yang mencari pendapatan sebagai guru, baik guru Sekolah dasar dan Sekolah menengah pertama yang ada di Desa Sandang Pangan. Sedangkan, bagi mereka yang melanjutkan pendidikan tinggi ke Kota Baubau dan Kota Kendari, akan pulang kembali ke Desa Sandang Pangan ketika Hari Raya Idul
Fitri dan pesta panen (sampua galampa) tiba. Dengan kata lain, sebagian besar anggota MHA Rongi mencari mata pencaharian sebagai petani dan pengebun, sementara sisanya adalah sebagai guru, pedagang, dan buruh tidak tetap.
Keberadaan Kesultanan Buton yang pada abad ke-15 menerima Islam sebagai agama resminya juga turut memengaruhi MHA Rongi. Hampir seluruh penduduk Rongi kini memeluk agama Islam. Mula-mula, Kesultanan Buton mengutus seorang guru agama Islam ke setiap kadie, termasuk Kadie Rongi, untuk mengajarkan ilmu agama Islam. Sang guru agama Islam juga menunjuk salah satu orang
sebagai perwakilan di setiap kadie untuk melanjutkan pengajaran agama Islam tersebut. Mereka bahkan diharuskan untuk rutin berkunjung ke pemerintahan dalam rangka memperdalam ilmu agama Islam. Hal itu membawa konsekuensi logis bagi kehidupan sosial MHA Rongi, yaitu munculnya jabatan khatib yang memiliki tugas di bidang agama Islam. Para khatib tersebut kebanyakan akan diangkat menjadi Moji atau wakil kepala adat.
Namun demikian, meskipun telah memeluk agama Islam, bukan berarti MHA Rongi meninggalkan sepenuhnya tradisi leluhurnya. Mereka masih menaruh kepercayaan-kepercayaan lokal seperti kembalinya roh orang yang telah meninggal kepada diri anggota keluarga atau sanak saudaranya. Mereka juga percaya bahwa Leluhur adalah sosok yang amat dihormati, sehingga
mereka selalu mengadakan upacara adat khusus untuk mengenang leluhur rumpun mereka (Lapandewa) yang diadakan di kampung lama MHA Rongi.
Selain itu, beberapa upacara adat yang hingga kini masih mereka lakukan adalah sampua galampa yang merupakan upacara terbesar adat Rongi. Dalam upacara tersebut, seluruh anggota MHA Rongi, termasuk yang sedang pergi merantau, akan pulang sejenak ke Desa Sandang Pangan. Dalam upacara tersebut, pemimpin adat akan menyumpahi para perusak alam, pejabat yang
tidak amanah, menyumpahi orang-orang yang berniat jahat kepada Rongi, sekaligus mendoakan keselamatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Rongi. Mereka juga biasanya mengadakan upacara khusus dalam rangka pelepasan tanah atau pemberian hak pakai tanah kepada pihak-pihak di luar MHA Rongi, seperti pemerintah dan perusahaan.
Garis keturunan dalam struktur sosial MHA Rongi ditarik dari garis ibu atau perempuan (matrilineal). Para perempuan dalam adat Rongi juga dilarang untuk menikah dengan kelompok dari luar komunitas mereka, karena derajat orang di luar MHA Rongi dianggap lebih rendah. Hal itu menyebabkan mobilitas perempuan Rongi amat rendah, karena hanya menikah dengan laki-laki dari kampung yang
sama. Berbeda dengan laki-laki Rongi, mereka diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan yang derajatnya dianggap lebih rendah atau lebih tinggi daripada mereka. Namun demikian, MHA Rongi tetap tidak menghendaki pernikahan sedarah dengan sepupu, dua pupu, maupun tiga pupu. Mereka lebih menyukai pernikahan empat pupu.
Pada umumnya, perempuan memiliki kedudukan yang istimewa dalam struktur sosial MHA Rongi. Namun, perempuan Rongi tidak memiliki kuasa untuk terpilih menjadi perangkat adat (Parabela). Hanya kelompok laki-laki dari komunitas Rongi yang dapat dipilih menjadi Parabela sekaligus kepala keluarga. Namun demikian, ketika laki-laki Rongi akan menjadi Parabela, ia harus
mengantongi izin dari istrinya. Apabila istrinya tidak mengizinkan, ia tidak akan dikukuhkan menjadi Parabela. Termasuk apabila sang istri meninggal, maka laki-laki Rongi harus melepaskan jabatannya sebagai Parabela. Begitu pun apabila lelaki Rongi tidak memiliki istri, maka ia tidak memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi Parabela. Di samping itu, meskipun menjadi kepala
keluarga, hak waris atas tanah dan harta benda lain selama perkawinan menjadi hak milik istri. Hak milik suami hanyalah keris dan benda pusaka. Perempuan memiliki hak penuh atas tanah pertanian, tanah pemukiman, dan tanah perkebunan mereka. Begitu pun ketika mereka akan melakukan transaksi jual-beli komoditas perkebunan, istri yang berkuasa untuk menentukan harga,
sementara suami yang akan mencarikan calon pembeli. Kedudukan perempuan dalam struktur sosial masyarakat Rongi menyimpan filosofis tersendiri. MHA Rongi tidak memaksakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan Rongi secara sama rata, melainkan membaginya berdasarkan fungsi-fungsi yang memang sudah semestinya.
Sesuai dengan hasil penelitian yang telah adat, batas-batas wilayah adat Rongi adalah sebagai berikut:
Utara: Kadie Kaongkeongkea yang ditandai dengan sebuah hutan; Selatan: Kadie Samulewa atau Desa Gunung Sejuk yang ditandai dengan sungai; Timur: Kadie Wabula atau Kecamatan Pasarjawo, Kabupaten Buton yang ditandai dengan hutan Barat: Kadie Kaisabu atau Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau yang ditandai dengan hutan.
Terebentuknya batas-batas wilayah adat MHA Rongi tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1940-an membantu Kesultanan Buton untuk melakukan pemetaan mengenai batas-batas antara kadie di wilayah bekas kekuasaan Kesultanan Buton itu. Peta mengenai batas wilayah adat Rongi tersebut kini disimpan di Museum Kebudayaan Wolio di Kota Baubau.
Sementara itu, dalam penentuan batas-batas wilayah adat, Parabela dari setiap kadie pada waktu itu melakukan kesepakatan dan mengucapkan sumpah di depan Raja Buton. Peristiwa tersebut menjadi tanda bagi disepakatinya batas-batas wilayah adat MHA Rongi dan masing-masing kadie tidak diperkenankan untuk melanggar kesepakatan tersebut.
Dalam perkembangannya, terjadi konflik antara penduduk yang tinggal di Desa Sandang Pangan (tempat tinggal MHA Rongi) dengan penduduk yang tinggal di Desa Hendea. Konflik tersebut berkaitan dengan perbedaan batas wilayah adat yang disepakati oleh Parabela puluhan tahun yang lalu dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya Undang-Undang
otonomi daerah No. 22 Tahun 1999. Menurut versi pemerintah, batas wilayah Desa Sandang Pangan adalah sebagai berikut:
Utara: Desa Hendea Selatan: Desa Gunung Sejuk Timur: Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Barat: Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau.