Manuel L. Quezon
Ia berjanji untuk memperbaiki nasib kelas pekerja Filipina dan mencari inspirasi dari doktrin sosial Leo XIII dan Pius XI, selain dari risalah otoritatif sosiolog terkemuka di dunia, Presiden Quezon memulai program keadilan sosial, yang ia jalankan dalam bentuk nyata melalui langkah-langkah eksekutif yang tepat dan undang-undang yang diperoleh dari Majelis Nasional.
Dengan demikian, pengadilan Hubungan Industrial didirikan untuk menangani sengketa agar setiap orang mengetahuinya. Sebuah peraturan upah minimum diberlakukan, serta undang-undang yang menetapkan jam kerja maksimal selama delapan jam sehari dan hukum persewaan bagi para petani Filipina. Langkah yang efektif lainnya adalah penciptaan posisi Pembela Umum untuk membantu orang miskin yang sedang menghadapi perkara pengadilan mereka.
Undang-Undang Persemakmuran Nomor 20, memberikan wewenang bagi Presiden Quezon untuk menjalankan proses pengambilalihan dan/atau memperoleh perkebunan-perkebunan besar untuk menjualnya kembali dengan biaya nominal dan dengan persyaratan yang mudah bagi penyewa, sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki banyak dan rumah mereka sendiri. Berdasarkan undang-undang ini bahwa perkebunan Buenavista diakuisisi oleh
Pemerintah Persemakmuran. Presiden Quezon juga meluncurkan sistem koperasi pertanian antara pemilik perkebunan dalam rangka untuk meringankan mereka dan memberikan mereka pendapatan yang lebih besar.
Dalam semua ini, Presiden Quezon menunjukkan keinginan sungguh-sungguh untuk mengikuti amanat konstitusi pada promosi keadilan sosial.
Setelah munculnya Persemakmuran, kondisi ekonomi bangsa Filipina untungnya stabil dan menjanjikan. Dengan nilai perdagangan luar negeri mencapai empat ratus juta peso. Ekspor tanaman umumnya baik dan, dengan pengecualian dari tembakau, permintaan mereka semua sangat baik di pasar perdagangan luar negeri. Nilai ekspor Filipina ketika itu mencapai 320896000 peso, tertinggi sejak 1929.
Di sisi lain, pendapatan pemerintah sebesar 76675000 peso pada tahun 1936, dibandingkan dengan tahun 1935 pendapatan hanya 65000000 peso. Bahkan perusahaan-perusahaan pemerintah, dengan pengecualian dari perusahaan Kereta Api Manila, berhasil mendapatkan keuntungan. Produksi emas meningkat sekitar 37% dan besi hampir 100%, sedangkan produksi semen bertambah sekitar 14%.
Meskipun situasi makmur, pemerintah harus mengatasi masalah ekonomi tertentu yang menimpa negara dan jika diperhatikan, mungkin sangat membahayakan kemakmuran yang sedang dinikmati. Untuk tujuan ini, Dewan Ekonomi Nasional diciptakan. Badan memberikan saran kepada pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi dan keuangan, termasuk promosi industri, diversifikasi tanaman dan perusahaan, tarif, pajak, dan perumusan program ekonomi dalam perenungan independen masa depan Republik Filipina.
Sekali lagi, sebuah peraturan mereorganisasi Perusahaan Pembangunan Nasional. Perusahaan Beras dan Jagung Nasional (NARIC) diciptakan dan diberi modal empat juta peso.
Atas rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional, koloni pertanian didirikan di negeri ini, terutama di Koronadal, Malig, dan situs-situs lain yang sesuai di Mindanao. Pemerintah, menawarkan fasilitas untuk mendorong migrasi dan pembangunan permukiman di tempat-tempat tersebut. Pertanian dan Industri Bank didirikan untuk membantu petani kecil dengan pinjaman nyaman dan persyaratan yang mudah.
Perhatian juga ditujukan untuk survei tanah, serta disposisi yang tepat dari tanah domain publik. Langkah-langkah ini dan langkah-langkah yang diadakan untuk kesejahteraan ekonomi.
Ketika Pemerintah Persemakmuran didirikan, Presiden Quezon menerapkan Rice Share Tenancy Act of 1933. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur kontrak pembagian-persewaan dengan membentuk standar minimum. UU ini disediakan untuk menjalin hubungan yang lebih baik antara penyewa dan pemilik tanah, berbagi tanaman 50-50, pengaturan bunga sampai 10 % per tahun pertanian, dan perlindungan terhadap
pemecatan sewenang-wenang oleh pemilik. Namun, karena salah satu kelemahan utama dari undang-undang ini, tidak ada petisi untuk Rice Share Tenancy Act yang pernah disajikan.
Kelemahan utama dari UU ini adalah bahwa UU ini hanya dapat digunakan ketika mayoritas dewan kota di sebuah provinsi mengajukan petisi tentang UU ini. Karena pemilik tanah biasanya dikontrol dewan tersebut, tidak ada provinsi yang pernah meminta agar peraturan itu diterapkan. Oleh karena itu, Quezon memerintahkan bahwa UU tersebut bersifat wajib di seluruh provinsi
di Luzon Tengah. Namun, kontrak yang baik hanya untuk satu tahun. Dengan hanya menolak untuk memperbaharui kontrak mereka, tuan tanah mampu mengeluarkan penyewa. Akibatnya, organisasi petani berteriak-teriak dengan sia-sia untuk sebuah peraturan yang akan membuat kontrak diperpanjang secara otomatis selama penyewa memenuhi kewajiban mereka.
Pada tahun 1936, undang-undang ini telah diubah, tetapi tuan tanah membuat aplikasi relatif dan tidak mutlak. Akibatnya, UU tidak pernah diterapkan meskipun niatnya baik. Bahkan, pada tahun 1939, ribuan petani di Luzon Tengah sedang terancam penggusuran besar-besaran.
Keinginan Quezon untuk menenangkan tuan tanah dan penyewa sangat baik. Pada awal 1940an, ribuan penyewa di Luzon Tengah dikeluarkan dari lahan pertanian mereka dan konflik pedesaan terjadi lebih akut dari sebelumnya.
Memang, selama periode pemerintahan Persemakmuran, masalah agraria tetap ada. Hal ini memotivasi pemerintah untuk menggabungkan prinsip kardinal pada keadilan sosial dalam Konstitusi 1935. Ditentukan oleh program keadilan sosial dari pemerintah, pengambilalihan perkebunan dan kepemilikan tanah lainnya dimulai. Demikian juga, Administrasi Penyelesaian Pertanahan Nasional
(NLSA) memulai penyelesaian penertiban lahan pertanian masyarakat. Saat pecahnya Perang Dunia Kedua, kawasan permukiman utama yang meliputi lebih dari 65000 hektare sudah mapan.
Presiden Quezon berdasarkan Perintah Eksekutif No. 19, tanggal 19 Februari 1936, membentuk Dewan Nasional Pendidikan, dengan Rafael Palma, mantan Presiden Universitas Filipina, sebagai ketua pertamanya. Dana yang diperoleh dari UU Sertifikat Tempat Tinggal dikhususkan untuk pemeliharaan sekolah-sekolah umum di seluruh bangsa dan pembukaan banyak lagi sekolah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang
muda. Memang, saat itu sudah ada 6511 sekolah dasar, sekolah menengah pertama 1039, 133 sekolah menengah dan khusus, dan lima perguruan tinggi junior. Jumlah siswa yang terdaftar adalah 1262353, yang ditempatkan di bawah 28485 guru sekolah. Peruntukan tahun itu untuk pendidikan umum sebesar 14566850 peso. Lembaga-lembaga pembelajaran swasta, menampung
lebih dari 97000 siswa, sehingga sangat membantu pemerintah dalam mengatasi krisis tahunan sekolah. Untuk melaksanakan ketentuan konstitusional yang bersangkutan, Dinas Pendidikan Dewasa juga dibuat.
Presiden Quezon memprakarsai hak suara perempuan di Filipina selama era Persemakmuran. Sebagai hasil dari perdebatan berkepanjangan antara para pendukung hak suara perempuan dan lawan-lawan mereka, Konstitusi akhirnya menentukan penyelesaian masalah ini oleh perempuan itu sendiri dalam sebuah plebisit. Pemerintah memerintahkan plebisit akan diadakan pada tanggal 3 April 1937.
Setelah kampanye yang agak kuat, pada hari plebisit, jumlah pemilih dari pemilih perempuan sangat mengesankan. Suara setuju berjumlah 447725, dibandingkan 44307 yang menentang pemberian hak suara perempuan.
Ketentuan lain konstitusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Quezon adalah tentang bahasa nasional Filipina. Setelah studi satu tahun, Institut Bahasa Nasional- didirikan pada 1936- merekomendasikan bahwa Tagalog diadopsi sebagai dasar untuk bahasa nasional. Usulan itu diterima dengan baik, mengingat bahwa Direktur Institut tersebut- yang pertama ditunjuk- pada saat itu, Jaime C. de Veyra, adalah berasal dari etnis Bisaya.