Hubungan Israel dengan Uni Eropa
Hubungan Israel dengan Uni Eropa secara umum positif dalam bidang ekonomi, walaupun terpengaruh oleh konflik Israel-Palestina dalam bidang politik. Secara khusus, Israel memandang deklarasi UE mengenai konflik Israel-Palestina selama empat dekade sebagai membela salah satu pihak dan pro-Palestina.
Israel dan Masyarakat Ekonomi Eropa mengadakan hubungan diplomatik sejak tahun 1959. Perjanjian kawasan perdagangan bebas pertama ditandatangani pada tahun 1975. Pada tahun 1994, Uni Eropa menyampaikan keinginannya untuk mengadakan hubungan khusus dengan Israel.
Secara multilateral, Israel berpartisipasi dalam Euro-Mediterranean Partnership tahun 1995, European Neighbourhood Policy sejak tahun 2003, dan Uni untuk Mediterania setelah tahun 2008.
Secara bilateral, setelah "Cooperation Agreement" (Perjanjian Kerja Sama) pada tahun 1975, "Association Agreement" (Perjanjian Asosiasi) mulai berlaku pada tahun 2000, memberikan status ekonomi, komersial, teknologi dan penelitian preferensial antara para pihak. Ini termasuk langkah-langkah untuk penciptaan kawasan perdagangan bebas dalam barang-barang industri, dan liberalisasi perdagangan barang-barang pertanian, jasa, dan pergerakan modal. Kesepakatan ini juga menetapkan dasar untuk kerja sama budaya, penelitian dan politik.
"Association Agreement" UE-Israel membentuk dasar hukum yang mengatur hubungan antara Israel dan Uni Eropa, yang mencontoh jaringan Euro-Mediterranean Agreement antara UE dan mitranya di sisi selatan Laut Mediterania.
Perjanjian dengan Israel menggabungkan pengaturan perdagangan bebas untuk barang-barang industri dan pengaturan konsesi untuk perdagangan produk pertanian (perjanjian baru di sini mulai berlaku pada tahun 2004), dan membuka prospek untuk liberalisasi perdagangan jasa dan barang-barang pertanian yang lebih besar dari tahun 2005. "Association Agreement" ditandatangani di Brussels pada 20 November 1995, dan mulai berlaku pada 1 Juni 2000, setelah
ratifikasi oleh 15 negara anggota Parlemen, Parlemen Eropa dan Knesset. Ini menggantikan "Cooperation Agreement" sebelumnya tahun 1975.
"Association Agreement" tersebut membentuk dua badan utama untuk dialog UE-Israel, yaitu Dewan Asosiasi UE-Israel (yang diadakan di tingkat menteri) dan Komite Asosiasi UE-Israel (yang diadakan di tingkat pejabat senior) bertemu secara berkala untuk membahas masalah politik dan ekonomi, serta kerja sama bilateral dan regional.
Pasal 2 "Association Agreement" menyatakan,Hubungan antara Para Pihak, serta semua ketentuan Perjanjian itu sendiri, harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, yang memandu kebijakan internal dan internasional mereka dan merupakan elemen penting dari Perjanjian ini.
Barang-barang dari pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak tunduk pada perjanjian perdagangan bebas, karena mereka tidak dianggap barang yang berasal dari Israel. Sejak 1998, Israel dan UE telah berselisih tentang perlakuan hukum atas produk yang diekspor ke UE dari wilayah Palestina yang diduduki. Israel berpendapat bahwa ini diproduksi di wilayah pabeannya dan karenanya
harus tunduk pada "Association Agreement" dan mendapat manfaat dari perlakuan istimewa. Uni Eropa menyatakan bahwa Teritori Palestina bukan bagian dari Israel, dan ilegal menurut hukum internasional, dan produk semacam itu tidak memperoleh manfaat dari perlakuan istimewa.
Avis 2001 oleh Komisi Eropa mengkonfirmasi kurangnya status preferensial untuk produk tersebut, mendorong reaksi marah dari Israel, meskipun signifikansi ekonomi produk Israel yang berbasis di Teritori Palestina sangat terbatas (€100 juta/tahun lebih dari total €6 miliar/tahun). Berbeda dari Uni Eropa, Amerika Serikat mengakui barang-barang bebas bea yang diekspor dari Wilayah Palestina di bawah perjanjian perdagangan bebas 1985 mereka.
Suatu solusi dinegosiasikan pada tahun 2004, dimana pihak berwenang Israel akan menentukan pada sertifikat asal lokasi geografis tempat produksi, tanpa harus menentukan apakah barang tersebut berasal di Teritori Palestina tersebut. Otoritas bea cukai Uni Eropa kemudian dapat membedakan asal yang tepat dan memberikan perlakuan khusus hanya untuk barang-barang dari Israel yang tepat, memberikan arti "de facto" terhadap kebijakan Uni Eropa tentang tidak mengakui Teritori Palestina sebagai bagian dari Negara Israel.
Putusan Mahkamah Eropa 2010 dalam kasus Brita menegaskan bahwa produk yang berasal dari Tepi Barat tidak memenuhi syarat untuk perlakuan pabean preferensial di bawah Perjanjian Komisi Eropa-Israel, dan bahwa pernyataan yang bertentangan oleh otoritas Israel tidak mengikat otoritas bea cukai UE. Dalam alasannya, ECJ bergantung pada kehadiran dua perjanjian, yang
berbeda dan sama, satu dengan Israel, berlaku untuk "wilayah Negara Israel", dan satu dengan PLO, yang berlaku untuk wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan pada prinsip umum hukum kebiasaan internasional bahwa kewajiban tidak dapat dikenakan pada pihak ketiga tanpa persetujuannya. Pengadilan menyimpulkan bahwa Perjanjian EC-Israel tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa
untuk memaksa pihak berwenang Palestina untuk melepaskan hak mereka untuk menggunakan kompetensi yang diberikan kepada mereka berdasarkan Perjanjian EC-PLO dan, khususnya, untuk menahan diri dari menggunakan hak untuk mengeluarkan dokumen pabean yang menyediakan bukti asal barang yang diproduksi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Oleh karena itu, produk yang berasal dari Tepi Barat
tidak termasuk dalam lingkup teritorial dari Perjanjian EC-Israel dan, oleh karena itu, tidak memenuhi syarat untuk perlakuan istimewa berdasarkan perjanjian tersebut.
Pada 2015, Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan bahwa "Israel menangguhkan dialog diplomatik dengan Uni Eropa di berbagai forum" karena kebijakan yang disahkan oleh UE untuk memberi label produk dari Tepi Barat. Israel menyatakan ketidaksenangan bahwa "Uni Eropa telah memilih, karena alasan politik, untuk mengambil langkah yang luar biasa dan diskriminatif, yang terinspirasi oleh gerakan boikot, terutama
pada saat ini, ketika Israel menghadapi gelombang terorisme yang menargetkan setiap dan semua warganya", menambahkan bahwa keputusan pelabelan akan "berimplikasi pada hubungan Israel-UE." Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan kembali bahwa keputusan itu "munafik dan [menetapkan] standar ganda", menambahkan bahwa Uni Eropa "harus malu" atas tindakannya. Amerika Serikat mengatakan tidak menganggap langkah Uni Eropa sebagai boikot.
Peningkatan Perjanjian Asosiasi telah lama ditahan setelah pemungutan suara di Parlemen Eropa untuk menunda masalah pada bulan Desember 2008, karena pembangunan permukiman yang berkelanjutan dan blokade Jalur Gaza.
"Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products" (ACAA) yang berfokus pada produk farmasi diadopsi oleh Parlemen Eropa pada 23 Oktober 2012, menyusul perdebatan yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun. Ratifikasi ACAA akan mempermudah ekspor obat-obatan dan barang-barang Israel ke 27 negara anggota Uni Eropa, dan sebaliknya. Setelah debat yang kontroversial, 379 anggota Parlemen
Eropa memberikan suara mendukung dan 230 terhadap ratifikasi. ACAA sesuai dengan peraturan Brita tentang akses non-preferensial barang yang diproduksi di permukiman Israel.
Perdagangan antara Uni Eropa dan Israel dilakukan atas dasar Perjanjian Asosiasi. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel. Pada tahun 2013 total volume perdagangan bilateral (tidak termasuk berlian) mencapai lebih dari €27 miliar. Pada 2013, 32% ekspor Israel (tidak termasuk berlian) masuk ke UE, dan 34% impornya (tidak termasuk berlian) berasal dari UE.