Sinode
memimpin jalannya konsili oikumene atau memilih orang lain untuk memimpin serta menentukan agenda (kanon 338). Kekosongan Takhta Suci secara otomatis menunda jalannya suatu konsili oikumene. Hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh suatu konsili oikumene memerlukan konfirmasi dari Sri Paus, yakni satu-satunya pihak yang berhak mengundang-undangkan hukum-hukum atau
ajaran-ajaran itu (kanon 341). Peran Sri Paus dalam suatu konsili oikumene adalah salah satu ciri khas Gereja Katolik. Konsili-konsili paripurna, yakni muktamar-muktamar segenap uskup yang senegara (termasuk negara yang hanya merupakan satu provinsi gerejawi), diselenggarakan oleh konferensi waligereja nasional. Konsili-konsili provinsial, yang
dihadiri uskup-uskup dalam satu provinsi gerejawi yang lebih kecil daripada suatu negara, diselenggarakan oleh uskup metropolit dengan persetujuan sebagian besar uskup sufragan dalam provinsi gerejawi yang bersangkutan.
Konsili paripurna dan konsili provinsial digolongkan sebagai konsili partikuler. Konsili partikuler adalah konsili yang dihadiri oleh segenap uskup yang sewilayah (termasuk uskup-uskup koajutor dan uskup-uskup auksilier) serta para waligereja lainnya yang mengepalai gereja-gereja partikular di wilayah yang sama (misalnya para abas teritorial dan para vikaris apostolik). Setiap peserta
memiliki hak suara dalam perumusan keputusan konsili. Selain itu, ada pula pihak-pihak yang menurut hukum termasuk bagian dari majelis konsili namun hanya selaku penasihat, yakni para vikaris jenderal dan vikaris uskup, para rektor universitas Katolik, para dekan fakultas teologi dan hukum kanon, para pemimpin tarekat religius yang telah dipilih untuk menghadiri konsili oleh
seluruh pemimpin tarekat religius di wilayah gerejawi yang bersangkutan, para rektor seminari yang dipilih untuk menghadiri konsili oleh seluruh rektor seminari di wilayah gerejawi yang bersangkutan, dan dua orang anggota dari setiap dewan kapitel katedral, dewan rohaniwan, atau dewan pastoral di wilayah gerejawi yang bersangkutan (kanon 443). Pihak yang berhak menyelenggarakan konsili juga
boleh memilih orang-orang tertentu sebagai wakil umat beriman (termasuk umat awam) untuk ikut serta dalam konsili selaku penasihat.
Muktamar-muktamar lintas negara yang dihadiri oleh seluruh uskup di kawasan tertentu juga disebut konsili, misalnya Konsili-konsili Kartago yang dihadiri oleh seluruh uskup di Afrika Utara.
Pada Abad Pertengahan, ada beberapa konsili yang disebut konsili legatina, yakni konsili yang diselenggarakan di bawah pimpinan seorang utusan paus, bukan oleh paus atau uskup.
Sinode-sinode Gereja-Gereja Katolik Ritus Timur sama saja dengan sinode-sinode di Gereja-Gereja Ortodoks, yakni sarana untuk memilih uskup-uskup dan mengundangkan hukum-hukum gerejawi lintas keuskupan. Meskipun demikian, istilah sinode dalam hukum kanon Ritus Latin digunakan sebagai sebutan bagi muktamar-muktamar yang bersifat representatif, tematis,
non-legislatif (tidak merumuskan aturan, hanya sekadar merumuskan saran) atau campuran dari sifat-sifat itu, atau muktamar-muktamar yang tidak memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai "konsili", misalnya:
Sinode keuskupan, yakni muktamar tidak tetap dari para rohaniwan dan umat awam di suatu gereja partikuler yang diselenggarakan oleh uskup pemimpin keuskupan yang bersangkutan (atau oleh prelatus lain jika gereja partikuler yang bersangkutan bukan sebuah keuskupan) untuk memutuskan perkara-perkara hukum. Hanya uskup yang memiliki wewenang legislatif; peserta sinode
keuskupan lainnya hanya berhak mengajukan usul atau memberikan saran. Menurut hukum, orang-orang yang harus diundang menghadiri sebuah sinode keuskupan adalah semua uskup koadjutor atau uskup auksilier, para vikaris jenderal dan vikaris uskup, para officialis (pejabat mahkamah keuskupan), para dekan keuskupan ditambah satu orang imam dari masing-masing wilayah yang dipimpin
seorang dekan keuskupan, dewan rohaniwan, para kanonik dari dewan katedral (jika ada), rektor seminari, beberapa pemimpin tarekat religius dalam wilayah keuskupan yang bersangkutan, dan umat awam yang dipilih oleh dewan pastoral keuskupan yang bersangkutan, meskipun uskup boleh mengundang pihak-pihak lain atas kehendaknya sendiri untuk menghadiri sinode (kanon 463).
Konferensi waligereja nasional adalah salah satu hasil dari Konsili Vatikan II. Konferensi waligereja nasional adalah badan tetap yang beranggotakan seluruh uskup Ritus Latin di negara tertentu dan pihak-pihak lain yang menurut hukum setara dengan para uskup (yakni para abas teritorial). Uskup-uskup dari Gereja-Gereja sui juris lain dan para nuncio menurut hukum bukanlah anggota
konferensi waligereja, namun konferensi waligereja boleh mengundang mereka sebagai penasihat maupun sebagai peserta dengan hak suara (kanon 450).
Jika konsili (kanon 445) dan sinode keuskupan (kanon 391 dan 466) memiliki wewenang legislatif paripurna dalam lingkup kewenangannya masing-masing, maka konferensi waligereja hanya boleh mengeluarkan aturan-aturan pelengkap bilamana diberi kewenangan untuk itu oleh hukum kanon atau oleh maklumat dari Takhta Suci. Selain itu, setiap aturan pelengkap harus disetujui oleh dua
pertiga anggota konferensi dan dikaji oleh Takhta Suci (kanon 455) agar berkekuatan hukum. Tanpa kewenangan dan kajian tersebut, konferensi waligereja hanya bersifat deliberatif dan tidak memiliki wewenang atas para waligereja atau keuskupan yang menjadi anggotanya.
Di gereja-gereja yang tergabung dalam persekutuan Anglikan, sinode adalah muktamar majelis gereja yang dipilih oleh rohaniwan dan umat awam. Sebagian besar gereja Anglikan memiliki hierarki sinode yang bersifat kewilayahan. Dalam hierarki kewilayahan ini, sinode tertinggi adalah Sinode Umum; para uskup, rohaniwan, dan umat awam merupakan "majelis-majelis" di dalam sinode ini.
Sinode keuskupan diselenggarakan oleh seorang uskup (laki-laki maupun perempuan) di dalam keuskupan yang dipimpinnya. Sinode keuskupan terdiri atas rohaniwan dan umat awam yang terpilih.
Sinode dekanat diselenggarakan oleh Dekan Pedesaan (atau Dekan Wilayah). Sinode dekanat terdiri atas semua rohaniwan yang memiliki izin kerja di paroki-paroki dalam wilayah dekanat yang bersangkutan, ditambah umat awam yang terpilih.
Dalam tradisi gereja Lutheran, sinode dapat merupakan suatu wilayah administratif setempat yang serupa dengan sebuah diosis, seperti misalnya Sinode Daerah Minneapolis dari Evangelical Lutheran Church in America (Gereja Lutheran Injili di Amerika), atau menunjuk kepada keseluruhan tubuh gereja, seperti misalnya Lutheran Church- Missouri Synod (Gereja Lutheran- Sinode Missouri, sebuah denominasi Lutheran yang konservatif). Kadang-kadang kata ini juga
digunakan untuk pertemuan para pendeta dari sebuah diosis. Dalam hal ini, kata tersebut tidak mengandung makna administratif.
Dalam sistem pemerintahan Gereja Presbyterian kata sinode adalah tingkat administrasi antara klasis setempat dan General Assembly (Sidang Raya), sebagai lembaga tertinggi pemerintahannya. Beberapa denominasi menggunakan kata sinode, seperti misalnya Presbyterian Church in Canada (Gereja Presbyterian di Kanada), Uniting Church in Australia (Gereja Bersatu di Australia), dan Presbyterian Church (USA) (Gereja Presbyterian di AS). Namun, sebagian gereja lainnya tidak menggunakan
kata sinode sama sekali, dan Gereja Skotlandia membubarkan sinodenya pada tahun 1980-an, lihat Daftar Sinode dan klasis Gereja Skotlandia.
Dalam gereja-gereja Kalvinis di Swiss dan Jerman Selatan, tempat gereja-gereja Kalvinis ditata sebagai gereja-gereja mandiri yang dinamai menurut wilayahnya (mis. Gereja Reformasi Injili Zürich, Gereja Reformasi Berne), sinode mempunyai kedudukan sejajar dengan Persidangan Umum dari Gereja-gereja Presbyterian. Di Belanda, Gereja-gereja Reformasi (dan di kalangan Gereja-gereja Reformasi orang-orang Belanda di Amerika Utara),
"sinode" adalah persidangan denominasi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masing-masing klasis setempat.