Aleksandr Lukashenko
Lukashenko segera menggunakan kekuasaannya yang baru untuk membubarkan parlemen Belarus. Polisi bersenjata mengambil alih gedung parlemen dan melarang masuk 89 orang deputi yang dianggap pemerintah "tidak loyal". Sebuah parlemen baru yang terdiri dari 110 pendukung Lukashenko yang dipilih pemerintah, dibentuk di sebuah gedung di sebelahnya. Tindakan-tindakannya dikecam secara luas oleh
berbagai pemerintah di dunia dan kelompok hak-hak asasi manusia. Perdana Menteri Belarus dan dua menteri lainnya mengundurkan diri sebagai protes, demikian pula tujuh dari sebelas orang anggota Pengadilan Konstitusional. Mereka digantikan oleh para pendukung Lukashenko yang segera menolak petisi pemecatan. Lukashenko mengonsolidasikan kekuasaannya dengan secara paksa menutup sejumlah koran
oposisi dan meningkatkan kekuasaan KGB Belarus (yang uniknya, di bekas Uni Soviet, tetap mempertahankan nama dan statusnya yang lama).
Pada awal 1998, Bank Sentral Rusia menunda perdagangan rubel Belarus, yang menyebabkan runtuhnya nilai mata uang itu. Lukashenko menjawabnya dengan mengambil alih kendali atas Bank Sentral Belarus, memerintahkan tingkat pertukaran dikembalikan ke tingkat sebelumnya, membekukan rekening-rekening bank dan mengurangi aktivitas-aktivitas bank komersial. Tidak mengherankan bahwa hal ini menyebabkan diserbunya
bank-bank Belarus dan arus belanja yang panik. Lukashenko pun mempersalahkan masalah-masalah negara itu pada "para penyabot ekonomi" di dalam dan di luar negeri. Tiga puluh pejabat pemerintah ditahan (sebagian dipertontonkan di televisi negara) dan ratusan lainnya "dihukum". Ia menuduh pemerintah-pemerintah asing bersekongkol melawan dirinya, dan pada April 1998 ia mengusir para duta besar
dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Yunani, Italia dan Jepang dari kompleks tempat tinggal mereka dekat Minsk. Hal ini membangkitkan protes internasional, karena tempat tinggal diplomatik mestinya tidak boleh dilanggar, sesuai dengan Konvensi Wina. Negara-negara yang dilanggar kedaulatannya itu semua menarik duta besarnya. Demikian pula Rusia, untuk sementara waktu.
Meskipun para duta besar itu akhirnya kembali lagi setelah kontroversi itu mereda, Lukashenko meningkatkan serangan-serangan retoriknya terhadap Barat, bahkan menggambarkan lawan-lawannya di dalam negeri sebagai kaki tangan kekuatan asing yang bermusuhan. Ia mengklaim bahwa pemerintah-pemerintah Barat berusaha menggerogoti Belarus pada semua level, termasuk ekonomi (ia mengusir
sebuah delegasi IMF dan mengecap mereka sebagai "penipu"), bahkan olahraga. Ia mengklaim bahwa negara-negara Barat bersekongkol untuk merampok medali-medali Belarus pada Olimpiade Musim Dingin 1998 di Nagano, Jepang.
Dalam sebuah wawancara dengan Markus Ziner untuk edisi Desember 1995 dari koran Jerman "Handelsblatt", Lukashenko membangkitkan kontroversi internasional ketika ia membuat komentar positif tentang Hitler. Dalam wawancara itu, ia berkata:
""Sejarah Jerman dalam segi tertentu mirip sekali dengan sejarah Belarus. Pada saat itu Jerman diangkat dari kehancuran, berkat tangan yang kuat. Bukan segala sesuatu yang terkait dengan seorang Adolf Hitler di Jerman itu buruk. Ingatlah pemerintahannya di Jerman. Pemerintahan Jerman telah berkembang selama berabad-abad. Di bawah Hitler proses ini mencapai puncaknya. Hal ini persis sama
dengan pemahaman kami tentang sebuah republik presidensial dan dengan peranan presidennya. Saya ingin menekankan bahwa satu orang tidak bisa melulu jelek atau melulu baik. Ada juga sisi-sisi positifnya. Jerman suatu kali pernah dibangun dari reruntuhan di bawah pertolongan seorang presiden yang kuat. Jerman bangkit berkat kekuatan yang hebat ini, berkat kenyataan bahwa
seluruh bangsa bersatu di sekitar pemimpinnya. Kini kami juga mengalami periode yang serupa, ketika kami harus bersatu di sekitar satu orang atau satu kelompok orang agar dapat bertahan, bersatu dan kembali bangkit di atas kaki kami lagi..."" ("Handelsblatt", Desember 1995)
Lukashenko melangkah lebih dari retorika untuk mengambil sikap yang lebih aktif dalam mendukung negara-negara yang berkonflik dengan Barat. Pada akhir 1990-an, Belarus mengekspor senjata senilai sekitar $400 juta setiap tahunnya ke berbagai negara termasuk Iran, Sudan, Irak- yang menerima senjata-senjata anti pesawat udara dan latihan- dan Yugoslavia. Pecahnya Perang Kosovo
pada 1999 menyebabkan Lukashenko mengusulkan sebuah "Uni Slavia" yang terdiri atas Rusia, Belarus, Ukraina dan Yugoslavia. Gagasan ini mendapatkan sambutan dingin dan karena itu diam-diam ditinggalkan. Setelah Perang Irak pada 2003, Amerika Serikat mengumumkan bahwa sejumlah pejabat tinggi Irak telah memperoleh paspor Belarus.
Kebijakan-kebijakan ini membuat pemerintah-pemerintah Barat mengambil posisi yang lebih keras terhadap Lukashenko. Amerika Serikat khususnya menjadi marah karena perdagangan senjata Belarus dengan apa yang disebutnya sebagai negara-negara "Poros Kejahatan" dan para pemimpin politik Amerika mulai menyebut Belarus sebagai "pemerintahan diktatur Eropa yang terakhir", sambil
membandingkan Lukashenko dengan pemimpin terguling Serbia Slobodan Miloevi. Uni Eropa prihatin terhadap keamanan pasokan gasnya dari Rusia, yang dikirim lewat pipa melalui Belarus, dan secara aktif menaruh perhatian terhadap urusan-urusan negara itu ketika akses ke Polandia, Latvia dan Lituania memberikan Uni Eropa sebuah perbatasan yang panjang dengan Belarus. Bahkan Rusia, yang membangun uni ekonomi yang kendor dengan
Belarus pada April 1998, menjadi tidak sabar dengan cara Belarus mempraktikkan uni tersebut. Meskipun Lukashenko tetap bermanfaat bagi Rusia dalam arti mempertahankan negaranya tetap di dalam orbit Rusia, hubungannya yang tegang dengan Barat semakin mempersulit pemerintahan Presiden Vladimir Putin."Gaya otoriter dalam kekuasaan ialah karakteristik saya, dan saya selalu telah mengakuinya."