Norodom Sihanouk
kemudian, diyakini bergabung dengan Khmer Issarak. Sihanouk memerintahkan pemerintahan yang dipimpin Partai Demokrat untuk menangkap Thanh namun diabaikan. Kemudian, unjuk rasa sipil yang dilakukan untuk menentang monarki dan Perancis pecah di negara tersebut, mengancam Sihanouk, yang mulai menuduh bahwa Partai Demokrat memainkan peran dalam peristiwa tersebut. Pada Juni 1952, Sihanouk menyingkirkan nominee Partai Demokrat
Huy Kanthoul dan menjadikan dirinya sendiri sebagai perdana menteri. Beberapa hari kemudian, Sihanouk sendiri mengaku kesal dengan chargé d'affaires AS, Thomas Gardiner Corcoran, yang menyatakan bahwa demokrat parlementer tak cocok untuk negara Kamboja.
Pada Januari 1952, Sihanouk menunjuk kembali Penn Nouth sebagai perdana menteri sebelum pergi ke Perancis. Di sana, Sihanouk meminta kemerdekaan penuh Kamboja kepada presiden Perancis Vincent Auriol, dengan alasan merebaknya sentimen anti-Perancis yang terjadi pada masyarakat Kamboja. Auriol meneruskan permintaan Sihanouk kepada komisioner Perancis untuk teritorial seberang laut, Jean Letourneau, yang menyatakan untuk
menolaknya. Kemudian, Sihanouk pergi ke Kanada dan Amerika Serikat, dimana ia memberikan wawancara radio untuk melayangkan kasusnya. Ia mengeluarkan sikap sentimen anti-komunis di negara-negara tersebut, dengan menyatakan bahwa Kamboja menghadapi ancaman Komunis yang mirip dengan Viet Minh di Vietnam, dan bahwa solusinya adalah memberi kemerdekaan penuh kepada Kamboja. Sihanouk kembali ke
Kamboja pada Juni 1953 dan singgah di Siem Reap. Ia mengadakan pawai-pawai publik untuk menyerukan masyarakat Kamboja agar berjuang untuk kemerdekaan, dan membentuk sebuah pasukan militer sipil yang diikuti oleh sekitar 130.000 orang yang direkrut.
Pada Agustus 1953, Perancis setuju untuk memberikan kuasa atas urusan dalam negeri dan yudisial kepada Kamboja, dan kemudian juga kementerian pertahanan pada October 1953. Pada akhir bulan, Sihanouk datang ke Phnom Penh, dimana ia mendeklarasikan kemerdekaan Kamboja dari Perancis pada 9November 1953. Pada Mei 1954, Sihanouk mengirim dua menteri kabinetnya, Nhiek Tioulong dan Tep Phan, untuk
mewakili Kamboja di Konferensi Jenewa. Sebuah perjanjian ditandatangani yang membuat kemerdekaan Kamboja diakui dan mengijinkan bantuan militer dari negara manapun tanpa syarat. Pada masa yang sama, hubungan Sihanouk dengan partai Demokrat yang memerintah masih meradang, karena mereka berusaha menghalang-halangi pertumbuhan pengaruhnya dalam politik. Untuk menangkis perlawanan dari Partai
Demokrat, Sihanouk mengadakan sebuah referendum nasional untuk memperlihatkan persetujuan masyarakat terhadap upayanya dalam mewujudkan kemerdekaan nasional. Meskipun hasilnya 99.8persen setuju, sejarawan Australia Milton Osborne menyatakan bahwa pemungutan suara tersebut dilakukan secara terbuka dan para pemilih memberikan suara setuju di bawah pengawasan polisi.
Pada 2 Maret 1955, Sihanouk turun tahta, dan menyerahkan jabatan tersebut kepada ayahnya, Suramarit. Dalam pidato turun tahtanya, Sihanouk menyatakan bahwa ia turun tahta dalam rangka melepaskan dirinya dari "intrik" kehidupan istana dan dapat dengan mudah menyentuh masyarakat umum sebagai seorang "warga biasa". Menurut Osborne, Sihanouk turun tahta agar
ia bebas berpolitik meskipun tetap mengurus tugas-tugasnya saat ia menjadi raja. Pada April 1955, Sihanouk membentuk partai politiknya sendiri, Sangkum, dan ikut dalam pemilihan umum yang diadakan pada September 1955. Meskipun Sangkum merupakan sebuah partai politik, Sihanouk menyatakan bahwa Sangkum dipandang sebagai sebuah "organisasi" politik, dan menyatakan bahwa ia
mengakomodasi orang-orang dengan orientasi-orientasi politik pada kondisi tunggal yang mereka berjanji setia kepada monarki.
Setelah itu, beberapa partai politik dengan orientasi politik yang berbeda seperti Partai Renovasi Khmer, Partai Rakyat, dan Partai Liberal, bergabung dengan Sangkum. Pada saat yang sama, Sihanouk bersaing dengan Partai Demokrat dan partai sayap Pracheachon, karena keduanya menolak untuk bergabung dengan partainya dan berkampanye menentangnya. Ia dilantik sebagai direktur keamanan nasional Dap
Chhuon, yang memerintahkan polisi nasional untuk menahan para pemimpin mereka dan membubarkan pawai pemilihan mereka. Ketika pemilihan diadakan, Sangkum meraih 83 persen suara valid. Mereka menduduki seluruh kursi dalam Majelis Nasional, menggantikan Partai Demokrat, yang sebelumnya menjadi partai mayoritas. Pada bulan berikutnya, Sihanouk dilantik menjadi perdana menteri.
Saat menjabat, Sihanouk memperkenalkan beberapa perubahan konstitusional, yang meliputi pemberian kedudukan terhadap kaum wanita, mengadopsi bahasa Khmer sebagai bahasa resmi tunggal di negara tersebut dan menjadikan Kamboja sebuah monarki konstitusional dengan memberikan kuasa membuat kebijakan kepada perdana menteri ketimbang raja. Ia memandang sosialisme sebagai sebuah konsep ideal
untuk mendirikan kesetaraan sosial dan memajukan kohesi nasional pada negara Kamboja yang baru saja merdeka. Pada Maret 1956, ia mengeluarkan program nasional "sosialisme Buddhis", yang mempromosikan prinsip-prinsip sosialis pada satu sisi sementara mengutamakan budaya Buddhis di kerajaan tersebut pada sisi yang lain. Antara 1955 dan 1960, Sihanouk naik-turun jabatan perdana
menteri beberapa kali, dikarenakan kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan. Majelis Nasional menominasikan politikus-politikus berpengalaman seperti Sim Var dan San Yun untuk menjadi perdana menteri saat Sihanouk melepas jabatan, namun mereka sama-sama melepas jabatan mereka beberapa kali, beberapa bulan dalam masa jabatan mereka, karena menteri-menteri kabinet bersikukuh tak menyetujui materi-materi kebijakan masyarakat.
Pada Mei 1955, Sihanouk menerima bantuan militer dari AS. Pada bulan Januari berikutnya, saat ia berada di Filipina pada sebuah kunjungan negara, para anggota Central Intelligence Agency (CIA) menawarkannya agar Kamboja ditempatkan di bawah perlindungan Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO). Kemudian, Sihanouk mulai menduga bahwa AS berupaya untuk mengatur pemerintahannya dan menggalang dukungan kepada partai Demokrat,
yang pada saat itu tak memiliki perwakilan parlementer, untuk keperluan tersebut. Pada sisi lain, Sihanouk mengembangkan hubungan baik dengan Tiongkok, dimana perdana menteri Zhou Enlai, memberikannya sambutan hangat pada kunjungan pertamanya disana pada Februari 1956. Mereka menandatangani sebuah traktat persahabatan, dimana Tiongkok menjanjikan bantuan ekonomi sejumlah kepada Kamboja. Ketika Sihanouk
kembali dari Tiongkok, Sarit Thanarat dan Ngo Dinh Diem, yang masing-masing pemimpin Thailand dan Vietnam Selatan namun keduanya sama-sama simpatisan pro-Amerika, menuduhnya pro-Komunis. Vietnam Selatan kemudian menahan embargo dagang terhadap Kamboja dengan cara mencegah kapal-kapal dagang berlayar dari sungai Mekong menuju Phnom Penh, melalui Saigon. Ketika Sihanouk menyatakan bahwa ia mengambil posisi
netralitas, Sarit dan Diem masih tak mempercayainya, terlebih lagi setelah ia menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok pada 1958.
Partai Demokrat masih mengkritik Sangkum dan Sihanouk dalam surat kabar mereka. Pada Agustus 1957, Sihanouk akhirnya hilang kesabaran dan mengajak para pemimpin Partai Demokrat untuk berdebat. Lima anggota dari mereka hadir. Pada saat berdebat, yang diadakan di istana kerajaan, Sihanouk berpidato dengan nada yang lantang, menantang para pemimpin Demokrat untuk menghadirkan bukti kecacatan
dalam pemerintahannya dan mengundang mereka untuk bergabung dengan Sangkum. Para pemimpin Partai Demokrat memberikan tanggapan ragu-ragu, dan menurut sejarawan Amerika David P. Chandler, acara tersebut memberikan pesan kepada para audien bahwa partai tersebut tidak sejalan dengan monarki. perdebatan tersebut berujung pada hilangnya pengaruh pada partai Demokrat, karena para pemimpinnya kemudian dilucuti