Perkawinan sejenis
Sebuah rujukan mengenai perkawinan sejenis (oleh orang Mesir dan orang Kanaan) terdapat dalam Talmud. Perjanjian Lama melarang hubungan homoseksual (Imamat 18:22, 20:13), dan tetua Yahudi memberikkan alasan untuk itu karena orang Ibrani diperingatkan untuk tidak "mengikuti kebiasaan di tanah Mesir atau kebiasaan di tanah Kanaan." Tetua itu secara jelas
menyatakan: "Apa yang mereka [orang Mesir dan orang Kanaan] lakukan? Laki-laki akan mengawini laki-laki dan perempuan [mengawini] dengan perempuan."
Perdebatan mengenai penyebutan perkawinan sejenis pertama secara historis terjadi pada masa awal Kekaisaran Romawi menurut sejarawan kontroversial John Boswell. Hal ini biasanya dilaporkan dalam bentuk kritik atau sindiran.
Kaisar anak Elagabalus menyebut kusir kereta kuda, seorang budak dari Caria bernama Hierocles, sebagai suaminya. Ia juga menikah dengan seorang atlet bernama Zoticus dalam sebuah dalam upacara publik yang mewah di Roma di tengah-tengah warga yang gembira.
Kaisar Romawi pertama yang kawin dengan laki-laki adalah Nero, yang dilaporkan telah kawin dengan dua laki-laki lain dalam waktu yang berbeda. Yang pertama adalah dengan orang bebasnya Nero sendiri, Pythagoras, yang mana Nero mengambil peran sebagai pengantin wanita. Kemudian, sebagai pengantin laki-laki, Nero menikahi Sporus, seorang laki-laki muda, yang menggantikan
selir wanita dewasanya yang ia bunuh dan mengawininya di upacara yang sangat terbuka dengan pernikahan yang khidmat, setelah Sporus dipaksa berpura-pura menjadi selir wanita yang telah Nero bunuh dan seolah-olah bertindak seperti mereka telah benar-benar kawin. Seorang teman memberikan "pengantin wanita" sebagaimana yang diwajibkan hukum. Pernikahan itu dirayakan di Yunani dan Roma dengan upacara publik yang luar biasa.
Akan tetapi, perlu diingat bahwa "conubium" hanya ada di antara seorang "civis Romanus" dan seorang "civis Romana" (berarti, seorang laki-laki warga negara Roma dan seorang perempuan warga negara Roma), sehingga perkawinan antara dua orang laki-laki Roma (atau dengan budak) tidak akan memiliki dasar hukum dalam hukum Romawi (kecuali, mungkin, dari kesewenangan kaisar dalam dua
kasus yang disebutkan di atas). Lebih jauh lagi, menurut Susan Treggiari, ""matrimonium" kemudian menjadi sebuah institusi yang melibatkan ibu, "mater". Gagasan tersirat dalam kata itu yang mana seorang pria mengambil seorang wanita dalam perkawinan, "in matrimonium ducere", maka pria tersebut dapat memperoleh anak dari wanita tersebut."
Pada 342 Masehi, Kaisar Kristen Constantius II dan Constans mengeluarkan sebuah hukum dalam Kode Theodosia ("C. Th." 9.7.3) melarang perkawinan sejenis di Romawi dan memerintahkan hukuman pada yang melakukan perkawinan seperti itu.
Tulisan di "Harvard Magazine" pada 2013, sejarawan hukum Michael Klarman menulis bahwa ketika aktivisme hak-hak gay meningkat pada tahun 1970-an di Amerika Serikat, "Kesetaraan perkawinan bukanlah sebuah prioritas." Ia berpendapat bahwa banyak orang gay yang awalnya tidak tertarik pada perkawinan, menganggapnya sebagai sebuah institusi tradisional, dan mulai pencarian pengakuan yang sah atas pasangan
sejenis baru dimulai pada akhir 1980-an. Lainnya, seperti Faramerz Dabhoiwala yang menulis untuk "The Guardian", mengatakan bahwa pergerakan modern dimulai pada 1990-an.
Denmark menjadi negara pertama yang mengakui hubungan pasangan sejenis secara sah, dengan membentuk "kemitraan terdaftar" pada 1989. Hal ini memberikan hubungan sejenis "hak-hak serupa dengan heteroseksual yang kawin, tetapi tidak hak untuk mengadopsi atau memperoleh perwalian bersama seorang anak". Pada 2001, Belanda menjadi negara pertama yang mengizinkan perkawinan sejenis. Sejak itu perkawinan sejenis
mulai diperbolehkan dan diakui oleh Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia (2009), Swedia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Denmark (2012), Brasil (2013), Perancis (2013), Uruguay (2013), Selandia Baru (2013), Luksemburg (2015), Amerika Serikat (2015), Irlandia (2015), Kolombia (2016), Finlandia (2017), Malta (2017), Jerman (2017), dan Australia (2017). Di Meksiko, perkawinan sejenis dilakukan di beberapa negara bagian dan diakui di seluruh
ke-31 negara bagian. Di Nepal dan Taiwan, pengakuannya telah diamanatkan secara yudisial tetapi masih belum dilegislasi. Lebih jauh lagi, sebagian besar yurisdiksi Britania Raya juga telah melegalkan perkawinan sejenis, dengan pertama Inggris dan Wales pada Maret 2014, diikuti oleh Skotlandia pada Desember pada tahun yang sama. Akan tetapi, perkawinan sejenis belum diakui di Irlandia Utara.
Di Taiwan, pada 24 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan sejenis memiliki hak untuk melangusngkan perkawinan di bawah Konstitusi Taiwan dan Yuan Legislatif memiliki waktu dua tahun untuk mengamendemen hukum perkawinan agar sesuai dengan konstitusi. Jika tidak, pasangan sejenis dapat mendaftarkan persatuan mereka sebagai perkawinan dan dapat diperlakukan demikan oleh hukum.
Pada Desember 2017, Mahkamah Konstitusi Austria memutuskan bahwa perkawinan sejenis akan sah di negara itu pada 1 Januari 2019 apabila Parlemen tidak mengesahkan sebelum tanggal tersebut.
Catatan: Negara atau teritori yang mana hukum perkawinan sejenis dicabut tidak dimasukkan ke dalam tabel.
Pada 2010, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) memutus dalam "Schalk dan Kopf v. Austria", sebuah perkara yang melibatkan pasangan sejenis di Austria yang ditolak hak untuk kawin. Pengadilan menemukan, dengan suara 4 berbanding 3, bahwa hak asasi manusianya tidak dilanggar.
Hakim Britania Sir Nicolas Bratza, kemudian kepala Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, menyampaikan pidato pada 2012 yang menandakan bahwa mahkamah tersebut siap untuk menyatakan perkawinan sejenis sebagai "hak asasi manusia", segera setelah cukup banyak negara mengikutinya.
Pasal 12 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan: "Pria dan wanita dalam umur yang cukup untuk kawin memiliki hak untuk kawin dan membentuk keluarga, menurut hukum nasional yang mengatur hak tersebut", tidak membatasi perkawinan hanya untuk hubungan heteroseksual. Akan tetapi, konvensi ini dinyatakan dalam "Schalk and Kopf v Austria" bahwa ketentuan ini
dimaksudkan untuk membatasi perkawinan untuk hubungan heteroseksual, jika menggunakan kata "pria dan wanita", dibandingkan "semua orang".
Pada 12 Maret 2015, Parlemen Eropa meloloskan sebuah resolusi tidak mengikat yang mendorong lembaga Uni Eropa dan negara anggotanya untuk "[mewujudkan] pengakuan perkawinan sejenis atau persatuan sejenis sebagai sebuah masalah politis, sosial, dan hak sipil."
Pada 5 Juni 2018, Pengadilan Eropa untuk Keadilan memutuskan, dalam perkara Romania, bahwa, dalam kondisi tertentu pasangan dipertanyakan, pasangan kawin sejenis memiliki hak untuk bertempat tinggal yang sama dengan pasangan kawin lainnya di sebuah negara Uni Eropa, bahkan jika negara tersebut tidak mengizinkan atau mengakui perkawinan sejenis.
Setelah mosi yang diajukan Kosta Rika, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika mengeluarkan sebuah putusan penting pada 9 Januari 2018, yang mana diharapkan dapat memudahkan pengesahan di beberapa negara di Amerika.
Mahkamah tersebut mengatakan bahwa pemerintah "harus mengakui dan menjamin semua hak yang berasal dari ikatan keluarga antara orang yang berjenis kelamin sama". Mereka juga mengatakan bahwa ketentuan hukum lain yang dibuat (misalnya persatuan sipil) ketimbang perkawinan sejenis tidak dapat diterima dan diskriminatif. Mahkamah tersebut juga meminta bahwa