Mahmoed Joenoes
Pada tahun 1943, Yunus ditunjuk mewakili Majlis Islam Tinggi Minangkabau sebagai penasihat residen ("shuchokan") di Padang. Melalui kedekatannya dengan Jepang, ia berupaya agar pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Ia mengusulkan kepada Kepala Jawatan Pengajaran Jepang untuk memasukkan pendidikan agama Islam ke sekolah-sekolah pemerintah di Minangkabau. Usulan ini diterima
oleh pemerintah dan diterapkan sampai berakhirnya pendudukan Jepang atas Indonesia seiring proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Seiring dengan kedatangan Sekutu melalui Pelabuhan Teluk Bayur pada penghujung tahun 1945, Normal Islam School terpaksa ditutup karena sebagian besar guru dan muridnya mengungsi ke luar daerah. Pada September 1946, Yunus menginisiasi berdirinya Sekolah Menengah Islam (SMI) di Bukittinggi. Semua alat-alat pembelajaran yang digunakan seperti kursi, meja, peta, dan alat-alat praktikum diangkut
dari Padang. SMI kelak dijadikan sekolah negeri di bawah Jawatan Agama Sumatera Barat dan berubah menjadi Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) pada 1951.
Upaya untuk memasukkan mata pelajaran agama Islam ke dalam kurikulum sekolah-sekolah pemerintah kembali diperjuangkan oleh Mahmud Yunus setelah kemerdekaan. Usul ini diterima oleh Jawatan Pengajaran Sumatera Barat, yang pada waktu itu dikepalai oleh Saaduddin Jambek, dan mulai diterapkan 1 April 1946 di seluruh Sumatera Barat. Oleh Jawatan Pengajaran Sumatera Barat, ia dipercaya menyusun kurikulum dan menentukan buku-buku pegangan untuk keperluan pengajaran.
Pada November 1946, ia dipindahtugaskan ke Pematangsiantar dan diangkat sebagai Kepala Bagian Agama Islam Jawatan Agama Provinsi Sumatera. Pada Januari 1947, Yunus kembali mengusulkan hal yang sama kepada Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Provinsi Sumatera. Usul ini mendapat persetujuan pada Maret 1947 dan sejak saat itu, pendidikan Islam masuk secara resmi ke dalam kurikulum
sekolah-sekolah pemerintah di seluruh Sumatera. Seiring dengan itu, pemerintah provinsi mengadakan kursus untuk guru-guru agama di Pematangsiantar selama sebulan penuh. Kursus ini dikuti oleh utusan dari seluruh daerah di Sumatera dan sebagai pimpinan kursus dipercayakan kepada Mahmud Yunus.
Pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Yunus membuka sekolah-sekolah darurat. Ia sempat mengemukakan rencana mendirikan Madrasah Tsanawiyah untuk seluruh Sumatera. Rencana ini mendapat persetujuan dari Menteri Agama PDRI. Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada pemerintah RI, Madrasah Tsanawiyyah yang pada waktu itu bernama Sekolah Menengah
Pertama Islam (SMPI) dibuka di Sumatera Barat. Madrasah ini diselenggarakan secara swasta meskipun Yunus telah memperjuangkannya untuk dijadikan sebagai sekolah negeri.
Pada tahun 1950, Yunus mengusulkan kepada pemerintah untuk mengompromikan kurikulum yang diterapkan di Sumatera dengan kurikulum nasional. Usul ini dibahas bersama dalam panitia yang dipimpin Mr. Hadi dari Departemen Pendidikan dan Pengajaran dan Yunus sendiri dari Departemen Agama. Pada 20 Juanuari 1951, pendidikan agama mulai diajarkan untuk setiap jenjang pendidikan
sekolah-sekolah negeri dan swsata-mulai dari sekolah rendah, sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas, hingga sekolah kejuruan-dengan lama dua jam dalam seminggu. Ini masih diterapkan sampai sekarang di Indonesia dan pada tahun 2013, lama pelajaran agama ditambah menjadi empat jam.
Pada 8 Juli 1945, Sekolah Tinggi Islam (STI) didirikan di Jakarta. Pada 1946, STI dipindahkan ke Yogyakarta mengikuti kepindahan ibu kota negara. STI berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada 22 Maret 1948. Setelah Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1950 dikeluarkan, Fakultas Agama UII ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Dengan berdirinya PTAIN, Yunus langsung diusulkan
sebagai pengelola dan pengajarnya, tetapi Yunus menolak usulan tersebut. Yunus justru mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendirikan PTAIN yang sama di Jakarta.
Pada 1 Juni 1957, Departemen Agama mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. Yunus diangkat sebagai rektor pertama ADIA dan sebagai wakil rektor ditunjuk Bustami Abdul Gani. Pada waktu Yunus menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Agama pada Jawatan Pendidikan Agama, ia mengusulkan kepada Menteri Agama agar ADIA di Jakarta terintegrasi dengan PTAIN di Yogyakarta. Setelah mendapatkan persetujuan Mentri
Agama Wahib Wahab, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor Tahun 1960 tentang pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang mengintegrasikan ADIA dan PTAIN menjadi satu perguruan tinggi agama di bawah Departemen Agama. IAIN secara ilmiah memberikan pendidikan serta pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan Islam.
IAIN pertama dibuka dengan empat fakultas, dua fakultas di antaranya terletak di Jakarta. Berikutnya, berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 49 Tahun 1963 tertanggal 25 Februari 1963 dimekarkan IAIN kedua yang berkedudukan di Jakarta. Kelak, IAIN di Yogyakarta bersalin nama menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sedangkan IAIN di Jakarta diteruskan menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Selama menjadi Dekan Fakultas Tarbiyah di IAIN pada tahun 1960, Yunus kerap diundang mengikuti kunjungan kerja ke luar negeri. Perlawatan pertama adalah merupakan tugas dari Departemen Agama ke sembilan negara Islam: Mesir, Saudi Arabia, Syria, Libanon, Yordania, Turki, Irak, Tunisia dan Marokko pada tahun 1961. Kunjungan ini ditujukan untuk mempelajari pendidikan agama di negara-negara
tersebut. Pada tahun 1962, Yunus menghadiri sidang Majelis A'la Istisyari Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah pada April 1962 atas undangan Raja Saud dari Arab Saudi yang diterimanya melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Pada Muktamar Buhutsul Islamiyah di Universitas Al-Azhar yang berlangsung di Mesir, ia berturut-turut hadir pada tahun 1964, 1965, 1966, dan 1967. Dalam muktamar ini, Mahmud Yunus
mengemukakan makalah berjudul "Al-Israiliyyat fit Tafsir wal Hadits" yang mendapat tanggapan serius dari peserta. Pada tahun 1969, Mahmud Yunus kembali diundang untuk menghadiri Majelis A'la Istisyari Al-Jami'ah AlIslamiyah di Madinah.
Pulang dari kunjungan kerjanya ke negara-negara Islam, Yunus kembali ke Indonesia dalam kesehatan yang kurang baik. Pada awal tahun 1970, kesehatan Yunus mulai menurun dan beberapa kali masuk rumah sakit. Menjadi rektor pertama IAIN Imam Bonjol adalah jabatan terakhir yang diemban Mahmud Yunus selama menjadi pegawai Departemen Agama. Ia merengkuh jabatan ini dari tahun 1967
sampai 1970. Pada 15 Oktober 1977, ia memperoleh gelar doktor kehormatan di bidang ilmu tarbiyah dari IAIN Jakarta atas perjuangannya dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pada 16 Januari 1982, ia meninggal dalam usia 82 tahun.
Sepanjang hidupnya, Yunus menulis lebih dari 75 judul buku. 49 judul buku ditulis dalam bahasa Indonesia dan 26 judul buku ditulis dalam bahasa Arab. Sebagian besar buku-bukunya saat ini masih dipergunakan untuk keperluan pengajaran madrasah dan perguruan tinggi. Kamus Arab-Indonesia yang disusunnya masih mudah didapatkan saat ini. Beberapa judul
bukunya yang dijadikan buku pegangan pendidikan agama di antaranya tiga jilid "al-Fiqh al-Wadhih" dan tiga jilid "at-Tarbiyah wa at-Ta'lim". Karyanya yang berpengaruh adalah "Tafsir Qur'an Karim" yang diterbitkan pada tahun 1938. Tafsir ini tercatat sebagai pionir karya tafsir berbahasa Indonesia sejak dijadikan bahasa
persatuan. Dua cetakan pertama terjual dalam beberapa bulan saja. Tafsir ini telah dicetak sebanyak 200000 eksemplar hingga tahun 1983 dan telah mengalami cetak ulang sebanya 23 kali. Dalam otobiografinya yang terbit setelah ia meninggal, Yunus mengatakan bahwa ia mulai menulis tafsir ini sejak tahun 1921.