Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
Perjalanan bersama antara GAMKI dan GMKI itu mendorong keduanya saling mengisi dan di dalam pertumbuhan organisasi massa Kristen yang lain, kedua organisasi itu memberikan kader-kadernya sebagai pimpinan, seperti tampak dalam pembentukan Gerakan Siswa Kristen Indonesia pada tahun 1964.
Dalam Kongres tahun 1965 terpilih sebagai Ketua Umum adalah Soebagyo Pr. dan Sekretaris Jenderalnya Pontas Nasution. Selesai kongres I itu GAMKI dihadapkan dengan kenyataan terjadinya peristiwa G-30-S/PKI di akhir bulan September. Oleh karena itu secara bahu membahu GAMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GSKI) terus mengikuti perkembangan
masyarakat secara saksama. GAMKI membentuk Brigade Serba Guna (Brigsena) sebagai satu kesatuan, di Yogyakarta membentuk Komando Siaga Kristen (KSK) sebagai satuan bela diri. KSK yang didirikan tahun 1966 itu berkembang sebagai satu perguruan yang memiliki ciri-ciri khas dengan nama aliran Merpati Putih. Pada masa itu GAMKI kehilangan 5 anggotanya di Solo.
Kongres II GAMKI baru berlangsung pada tanggal 27-30 November 1969 di Sukabumi, dan terpilih sebagai Ketua Umum adalah Pontas Nasution dan Sekretaris Umum adalah FW Raintung dan dilengkapi dengan lima orang ketua masing-masing Sutjipto, Pdt. Eka Darmaputera, Subagyo Pr, Nn. Henny Mussu dan Amir L Sirait. Karena adanya peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 yang dikenal dengan Permen 12, yang
menuntut kesetiaan pegawai negeri untuk menganut loyalitas tunggal, maka banyak fungsionaris DPP GAMKI menjadi tidak aktif. Selain hal itu kepengurusan ini tidak dapat berjalan dengan baik karena Pontas Nasution, Pdt. Eka Darmaputera studi ke luar negeri.
Kondisi organisasi yang kurang hidup tersebut, akhirnya diadakan reshuffle personalia dan dikukuhkan Amir L Sirait sebagai Ketua Umum dan Pdt. F.W Raintung sebagai Sekretaris Umum sampai pada Kongres III.
Kongres DPP GAMKI III diadakan di Samirono Yogyakarta, sepertinya ada tradisi setelah menjadi Sekretaris Umum langsung menggantikan sebagai Ketua Umum. Pada periode itu Pdt. F.W. Raintung menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum dijabat oleh Suryohadi.
Pada tanggal 22-29 April 1984 diadakan Kongres IV di Cibubur dan berhasil mengadakan penyegaran dan regenerasi secara total dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat. Batas usia 40 tahun bagi pimpinan organisasi dapat diberlakukan dengan terpilihnya dr. Sukowaluyo Mintorahardjo sebagai Ketua Umum dan Patmono, Sk.STh. sebagai Sekretaris Umum (keduanya adalah anggota Gereja Kristen Jawa).
Pada periode tersebut masalah yang dihadapi antara lain tentang proses pembahasan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan yaitu rencana ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pokok permasalahan ini disoroti secara kritis oleh GAMKI, dan memberi pandangan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar dan ideologi negara.
Kongres GAMKI ke V terpilih Alex Paath sebagai Ketua Umum, perjalanan yang sangat memprihatinkan, dan mengakibatkan DPD dan DPC seluruh Indonesia menyatakan sikap untuk tidak mengakui Ketua Umum. Melalui peran para senior GAMKI, maka menunjuk Alex Litaay sebagai Pj. Ketua Umum dan Bernard Nainggolan, SH. sebagai Pj. Sekretaris Umum untuk mempersiapkan kongres GAMKI VI.
Pada Kongres GAMKI VI di Wisma Kinasih-Caringin tanggal 26-29 September 1993, terpilih kepengurusan DPP GAMKI yang baru dengan Pdt. Dicky Mailoa sebagai Ketua Umum dan Drs. Ohiao Halawa sebagai Sekretaris Umum. Kepengurusan ini memulai tugasnya dengan memikul beban masa lampau, terutama masalah terpecahnya kepengurusan GAMKI pada aras Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) GAMKI di seluruh Indonesia menurut garis kepengurusan yang setia pada kepemimpinan Alex Paath atau Alex Litaay. Hampir dua-pertiga periode kepengurusan (1993-1995) habis untuk menangani masalah tersebut.
Bahkan setelah 10 tahun kepengurusan Mailoa-Halawa, dalam Kongres GAMKI VII di Jakarta, masalah ini tetap muncul dalam wujud hadirnya delegasi ganda yang mewakili DPD dan DPC GAMKI. Parahnya konsolidasi antara lain disebabkan oleh kuatnya pengaruh berbagai kepentingan politik praktis dalam tubuh GAMKI, terutama di berbagai daerah yang secara tradisional dianggap sebagai wilayah kekuatan GAMKI.
Selanjutnya, pilihan fokus kegiatan GAMKI yaitu antara meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan GAMKI ke masa depan atau sekadar menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi agar terlihat aktif (aktivisme) menimbulkan perbedaan sikap antara Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang menjalar ke jajaran kepengurusan DPP GAMKI. Ketidakharmonisan antara Ketua Umum dan
Sekretaris Umum itu menyebabkan roda organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, GAMKI tidak pernah bebas dari rongrongan lemahnya dukungan finansial bagi beroperasinya organisasi. Seharusnya tahun 1997 sudah diadakan kongres ke VII, tapi tertunda berturut-turut ke tahun 1998, 1999, dan seterusnya sampai tahun 2003. Penundaan itu
terjadi karena beberapa hal, yaitu, adanya hambatan internal dan kondisi eksternal. Hambatan internal antara lain adalah tajamnya perbedaan sikap pada aras DPP GAMKI dalam hal menangani perpecahan yang diwariskan dari Kongres V-Kongres VI GAMKI dan perbedaan dalam menetapkan fokus organisasi. Sedangkan kondisi eksternal yang kurang kondusif saat itu adalah retaknya
organisasi kepemudaan dimana-mana, krisis hubungan antar umat beragama, krisis politik sehubungan dengan tuntutan mundur bagi Presiden Soeharto dan terjerumusnya Indonesia ke dalam krisis ekonomi.
Harus dicatat bahwa dalam periode kepemimpinan Mailos-Halawa, GAMKI tetap berupaya menjawab berbagai tantangan internal dan eksternalnya. Krisis hubungan antar umat beragama yang muncul dalam bentuk pembakaran rumah-rumah ibadah Protestan/Katolik di berbagai tempat (yang terparah adalah di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat) dijawab GAMKI dengan membangun dan terus memperkuat kerja
sama lintas agama dengan sejumlah organisasi kepemudaan Islam, Hindu, Buddha dan organisasi kepemudaan bercorak nasionalis untuk menolong masyarakat yang dilanda krisis dimaksud. Kerja sama ini selanjutnya diteruskan sebagai kelompok kepemudaan yang berjuang mengakhiri kepemimpinan rejim Soeharto dengan menuntut Soeharto mundur. GAMKI turut terlibat dalam
demo-demo mahasiswa/pemuda, khususnya di jalan-jalan kota Jakarta hingga ke DPR RI, Senayan, Jakarta. Tidak banyak orang yang tahu bahwa suatu ketika di kompleks DPR RI Senayan, sementara delegasi GAMKI dan pimpinan sejumlah organisasi mahasiswa/pemuda menghadap pimpinan DPR RI menyampaikan sikapnya sehubungan dengan tampilnya B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mundur
tiba-tiba, kelompok demonstran GAMKI di lapangan yang dipimpin Johan Rahantoknam dkk berhadapan dengan kelompok berbaju putih pendukung Habibie yang secara demonstratif menurunkan bendera GAMKI dari salah satu tiang bendera di kompleks DPR RI. Hanya karena prinsip anti kekerasan yang menjadi ideologi demonstrasi dari kelompok demonstran GAMKI, bentrokan dapat dihindari.
Pada masa-masa krisis itulah, GAMKI bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Pemuda NU (IPNU), Ikatan Putera Puteri NU (IPPNU), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan organisasi mahasiswa/pemuda Hindu dan Budha, membangun Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI), yang bertujuan menampilkan sebuah front kerja
sama antar organisasi pemuda/mahasiswa yang berorientasi kebangsaan meskipun berkarakter agamis, di saat Kelompok Cipayung (terdiri dari GMKI, GMNI, PMKRI, HMI dan PMII) melemah, di saat kelompok agama mengalami politisasi dan di kala Indonesia sementara terseret ke dalam konflik politik bernuansa agama.