Perancis
Kerajaan memerintah Perancis hingga Revolusi Perancis, tahun 1789, Louis XVI dan istrinya, Marie Antoinette, dieksekusi (tahun 1793), bersama ribuan warga sipil Perancis lainnya. Setelah berbagai skema pemerintahan pendek, Napoleon Bonaparte mengambil alih pemerintahan Republik tahun 1799, menjadikannya Konsul Pertama, dan kemudian Kaisar apa yang kemudian dikenal sebagai
Kekaisaran Pertama (1804-1814). Dalam beberapa perang, pasukannya menguasai sebagian besar benua Eropa, dengan anggota keluarga Bonaparte ditunjuk sebagai raja dari kerajaan-kerajaan yang baru didirikan.
Setelah kekalahan terakhir Napoleon tahun 1815 dalam Pertempuran Waterloo, monarki Perancis dibentuk kembali, tetapi dengan pembatasan konstitusional baru. Tahun 1830, sebuah pemberontakan warga sipil memaksa pembentukan Monarki Juli konstitusional, yang berjalan hingga 1848. Republik Kedua yang berusia pendek ini berakhir tahun 1852 ketika Louis-Napoléon Bonaparte memproklamirkan Kekaisaran
Kedua. Louis-Napoléon mundur setelah kekalahan dalam perang Perancis-Prusia tahun 1870 dan rezimnya digantikan oleh Republik Ketiga.
Perancis memiliki jajahan kolonial, dalam berbagai bentuk, sejak awal abad ke-17 hingga 1960-an. Pada abad ke-19 dan 20, imperium kolonial seberang laut globalnya terbesar kedua di dunia setelah Imperium Britania. Pada puncaknya, antara 1919 dan 1939, imperium kolonial Perancis kedua membentang hingga 12347000 kilometer persegi (4767000 sq mi). Termasuk Perancis Metropolitan, total wilayah daratan dibawah kedaulatan Perancis
mencapai 12898000 kilometer persegi (4980000 sq mi) tahun 1920-an dan 1930-an, yang mencakup 8.6% dari total daratan dunia. Meskipun menang dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Perancis mengalami banyak kematian dan kerugian material (dan meskipun hanya sebagian kecil teritorinya diduduki selama Perang Dunia I, teritori metropolitannya diduduki seluruhnya oleh Jerman selama perang kedua). Tahun 1930-an
ditandai oleh berbagai reformasi sosial yang diperkenalkan oleh pemerintah Front Populer. Republik Keempat dibentuk setelah Perang Dunia II dan, selain pertumbuhan ekonomi yang spektakuler (les Trente Glorieuses), negara ini berusaha mengelola status politiknya sebagai negara bangsa dominan. Perancis berusaha menjaga imperium kolonialnya, tetapi kemudian menjadi masalah. Usaha 1936 untuk mengambil
kembali kontrol atas Indochina Perancis mengakibatkan tercetusnya Perang Indochina Pertama, yang berakhir dalam kekalahan Perancis di Pertempuran Dien Bien Phu tahun 1954. Beberapa bulan kemudian, Perancis menghadapi konflik baru, dan lebih besar di Aljazair.
Debat mengenai mungkin atau tidak menjaga kontrol terhadap Aljazair, yang kemudian rumah bagi satu juta penetap Eropa, menghancurkan negara dan hanpir memulai perang sipil. Tahun 1958, Republik Keempat yang lemah dan tidak stabil berubah menjadi Republik Kelima, yang memiliki kekuasaan Presiden lebih diperkuat. Pemimpin pertamanya, Charles de Gaulle berusaha mempersatukan negara
sementara mengakhiri perang. Perang Aljazair dan perang sipil Perancis-Perancis yang berlangsung di ibukota Aljir, berakhir dengan negosiasi damai tahun 1962 yang membawa kemerdekaan Aljazair.
Dalam beberapa dekade terakhir, rekonsiliasi dan kerja sama Perancis dengan Jerman telah membuktikan sentral ke politik dan integrasi ekonomi Uni Eropa, termasuk perkenalan euro bulan Januari 1999. Perancis telah menempati garis depan negara anggota Uni Eropa yang mencoba memanfaatkan kesempatan persatuan keuangan untuk membentuk sebuah badan politik, pertahanan, dan keamanan Uni Eropa yang lebih
bersatu dan mampu. Elektorat Perancis memilih menentang ratifikasi Perjanjian Konstitusional Eropa bulan Mei 2005, tetapi Perjanjian Lisboa diratifikasi oleh Parlemen pada Februari 2008.
Republik Perancis adalah sebuah republik semi-presidensial uniter dengan tradisi demokratis yang kuat. Konstitusi Republik Kelima disetujui melalui referendum tanggal 28 September 1958. Sehingga memperkuat kewenangan eksekutif dengan parlemen. Cabang eksekutif itu sendiri memiliki dua pemimpin: Presiden Republik, yang merupakan Kepala Negara dan dipilih langsung oleh hak pilih universal orang dewasa untuk jabatan
selama 5 tahun (sebelumnya 7 tahun), dan Pemerintah, dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk presiden.
Parlemen Perancis adalah sebuah badan legislatif bikameral yang terdiri dari Majelis Nasional ("Assemblée Nationale") dan Senat. Deputi Majelis Nasional mewakili konstituensi lokal dan terpilih langsung selama 5 tahun. Majelis memiliki kekuasaan untuk membubarkan kabinet, dan mayoritas anggota Majelis menetapkan pilihan pemerintah. Senator dipilih oleh dewan pemilih untuk jabatan 6 tahun
(sebenarnya 9 tahun), dan setengah kursi dimasukkan dalam pemilihan setiap 3 tahun yang dimulai pada September 2008. Kekuasaan legislatif Senat terbatas; dalam penentangan antara kedua pihak, Majelis Nasional memiliki perkataan terakhir, kecuali untuk hukum konstitusional dan "lois organiques" (hukum yang disediakan langsung oleh konstitusi) dalam beberapa hal. Pemerintah memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan agenda Parlemen.
Politik Perancis ditandai oleh dua pengelompokkan yang saling menentang secara politik: pertama sayap, dipusatkan di sekitar Partai Sosialis Perancis, dan lainnya sayap, sebelumnya dipusatkan pada Rassemblement pour la République (RPR) dan sekarang Persatuan untuk Gerakan Rakyat (UMP). Cabang eksekutif kebanyakan terdiri dari anggota UMP.Perancis menggunakan sebuah sistem hukum sipil; yang berarti, hukum berasal
terutama dari peraturan tertulis; hakim tidak membuat hukum, tetapi mengartikannya (meskipun jumlah penerjemahan hakim dalam beberapa hal menjadikannya sama dengan hukum kasus). Prinsip dasar peraturan hukum tercantum dalam Kode Napoleon. Dalam perjanjian dengan prinsip Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, hukum seharusnya hanya melarang aksi yang merugikan masyarakat. Seperti Guy Canivet, presiden pertama Mahkamah Kasasi, menulis mengenai pengelolaan penjara:
Berarti, hukum harus mengeluarkan larangan hanya apabila dibutuhkan, dan bila ketidaknyamanan disebabkan oleh larangan ini tidak melebihi ketidaknyamanan yang diwajibkan larangan untuk pemulihan. Dalam praktik, tentunya, ideologi ini sering gagal ketika hukum dibuat.
Hukum Perancis terbagi menjadi dua bagian utama: hukum pribadi dan hukum umum. Hukum pribadi meliputi, biasanya, hukum sipil dan hukum kriminal. Hukum umum meliputi, hukum administratif dan hukum konstitusional. Tetapi, dalam praktik, hukum Perancis terdiri dari tiga bagian utama: hukum sipil; hukum kriminal dan hukum administratif.
Perancis tidak mengakui hukum agama, ataupun pengakuan keyakinan religius atau moralitas sebagai motivasi untuk penetapan larangan. Sebagai konsekuensi, Perancis tidak lagi memiliki hukum pengumpatan atau hukum sodomi (terakhir dihapus tahun 1791). Tetapi "serangan terhadap kesusilaan umum" ("contraires aux bonnes murs") atau perusak perdamaian ("trouble à l'ordre public") telah digunakan untuk menekan kembali ekspresi publik atas homoseksualitas atau prostitusi jalanan.
Hukum hanya dapat digunakan pada masa depan dan bukan masa lalu (hukum ex post facto dilarang); dan harus dilaksanakan, hukum harus secara resmi diterbitkan dalam "Journal Officiel de la République Française".
Perancis adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjabat sebagai salah satu anggota permanen Dewan Keamanan PBB dengan hak veto. Juga anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Sekretariat Komunitas Pasifik (SPC) dan Komisi Samudera Hindia (COI). Negara ini adalah anggota terkait Asosiasi Negara Karibia (ACS) dan anggota utama Organisasi Francophone Internasional (OIF) dari