Badan Narkotika Nasional
Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran
BNN. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN
kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat. Pelaksanaan penyelidikan
dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali
ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya,
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang
P4GN. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Pengembangan laboratorium
uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
Kepala Sekretariat Utama Deputi Bidang Pencegahan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Pemberantasan Deputi Bidang Rehabilitasi Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Inspektorat Utama Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Balai Besar Rehabilitasi Balai Diklat UPT Uji Lab Narkoba Instansi vertikal: Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)
(in Indonesian) Badan Narkotika Nasional (in Indonesian) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 (in Indonesian) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007