Kekaisaran Romawi
Di Kekaisaran Barat, hukum dikelola dengan dasar kedaerahan atau kesukuan, dan hak kepemilikan pribadi mungkin merupakan hal yang baru pada era Romawi, terutama di kalangan bangsa Keltik. Hukum Romawi memfasilitasi pengumpulan kekayaan pribadi oleh kalangan elite pro-Romawi yang memiliki hak-hak istimewa sebagai warga negara. Pemberian status kewarganegaraan universal pada semua
penduduk merdeka di seluruh Kekaisaran pada tahun 212 menyebabkan diterapkannya hukum Romawi secara seragam, menggantikan kode hukum adat yang sebelumnya diberlakukan kepada non-warga negara. Upaya Kaisar Diokletianus untuk menstabilkan Kekaisaran setelah Krisis Abad Ketiga antara lain dengan cara mengeluarkan dua kompilasi hukum utama dalam waktu empat tahun, yakni Kodeks
Gregorianus dan Kodeks Hermogenianus, yang bertujuan memandu para pejabat provinsi dalam menetapkan standar hukum yang konsisten.
Penerapan hukum Romawi di seluruh Eropa Barat menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap tradisi hukum Barat, yang tercermin dalam penggunaan terminologi hukum Latin dalam hukum modern.
Perpajakan pada masa Kekaisaran Romawi bernilai 5 persen dari produk bruto. Tarif pajak yang dibayar oleh seseorang umumnya berkisar dari 2 sampai 5 persen. Kode pajak Romawi "membingungkan dan rumit" jika dilihat dari sistem pajak langsung dan tidak langsung; sebagian orang membayar pajak dengan uang dan sebagian dengan barang. Pajak untuk provinsi lebih spesifik, atau untuk jenis
usaha seperti perikanan dan kolam penguapan garam; pajak untuk usaha ini mungkin diberlakukan untuk waktu yang terbatas. Pengumpulan pajak dibenarkan oleh kebutuhan untuk memelihara angkatan perang, dan pembayar pajak terkadang mendapat pengembalian dana jika tentara mendapatkan surplus dari barang rampasan perang. Pajak dalam bentuk barang (natura) diberlakukan di wilayah-wilayah penghasil uang, terutama bagi orang-orang yang memasok makanan atau barang ke perkemahan tentara.
Sumber utama penerimaan pajak langsung adalah individu, yang membayar pajak pungutan dan pajak atas kepemilikan lahan. Orang-orang tertentu yang memenuhi syarat bisa memperoleh keringanan pajak, misalnya petani Mesir dapat mendaftarkan lahan milik mereka sebagai lahan kosong, tergantung pada pola banjir Sungai Nil. Wajib pajak ditentukan melalui sensus, yang menghitung jumlah anggota
keluarga dan jumlah harta yang dimiliki oleh suatu rumah tangga, termasuk kepemilikan lahan pertanian dan tempat tinggal.
Sumber utama penerimaan pajak tidak langsung adalah portoria, pungutan dan bea yang dikenakan pada kegiatan ekspor dan impor, termasuk di provinsi-provinsi. Pajak khusus dikenakan pada kegiatan perdagangan budak. Menjelang akhir pemerintahannya, Augustus menetapkan pajak perdagangan budak senilai 4 persen, yang kemudian oleh Nero dialihkan pemungutannnya dari pembeli
ke pemasok budak, yang menanggapinya dengan cara menaikkan harga budak. Pemilik yang membebaskan budaknya juga diwajibkan membayar "pajak pembebasan", yang nilainya 5 persen dari harga budak.
Pajak warisan yang besarnya 5 persen dari kekayaan bersih diberlakukan ketika seorang warga Romawi mewariskan hartanya kepada orang lain yang bukan anggota keluarga dekatnya. Penerimaan dari pajak perumahan mewah dan dari pajak penjualan yang besarnya satu persen digunakan untuk membayar uang pensiunan veteran (aerarium militare). Pajak yang rendah membantu bangsawan Romawi meningkatkan
kekayaan mereka, yang jumlahnya menyamai atau bahkan melebihi jumlah pendapatan pemerintah pusat. Seorang kaisar terkadang mengisi pundi-pundi harta pribadinya dengan cara menyita rumah-rumah mewah milik warga "super-kaya". Pada periode selanjutnya, perlawanan warga kaya yang menolak membayar pajak menjadi salah satu faktor yang bersumbangsih terhadap keruntuhan Kekaisaran.
Moses Finley adalah pendukung utama pandangan primitif yang menyatakan bahwa perekonomian Romawi "tidak berkembang dan tidak maju", yang dicirikan dengan pertanian subsisten; pusat-pusat perkotaan yang lebih banyak mengonsumsi ketimbang memproduksi dari segi industri dan perdagangan; pengrajin berstatus rendah; perkembangan teknologi yang lamban; dan "kurangnya rasionalitas ekonomi". Sedangkan
pandangan saat ini mengenai kondisi perekonomian Romawi lebih kompleks. Penaklukkan wilayah memicu dilakukannya reorganisasi pemanfaatan lahan dalam skala besar, yang berakibat terjadinya surplus dan spesialisasi pertanian, terutama di Afrika Utara. Beberapa kota dikenal atas kegiatan industri atau perdagangan, dan skala bangunan di wilayah perkotaan menunjukkan adanya konstruksi
industri yang signifikan. Papirus dari masa Romawi memuat metode akuntansi kompleks yang mencerminkan unsur rasionalisme ekonomi dan Kekaisaran yang sangat berorientasi pendapatan. Meskipun sarana komunikasi dan transportasi terbatas pada zaman kuno, transportasi pada abad ke-1 dan ke-2 berkembang dengan pesat, dan rute-rute perdagangan saling menghubungkan perekonomian antar daerah. Kontrak penawaran bagi
prajurit, yang menyebar di seluruh Kekaisaran, dimanfaatkan oleh para pemasok lokal di sekitar pangkalan militer (castrum) di seluruh provinsi dan di sepanjang perbatasan. Kekaisaran Romawi dianggap maju dari segi jaringan perekonomian daerah, yang berdasarkan pada bentuk "kapitalisme politik", dengan negara mengawasi dan mengatur kegiatan perdagangan untuk meraup pendapatan. Pertumbuhan ekonomi, meskipun
tidak sebanding dengan perekonomian modern, lebih maju dari sebagian besar masyarakat lainnya sebelum industrialisasi.
Secara sosial, dinamisme ekonomi membuka jalan bagi mobilitas sosial di Kekaisaran Romawi. Status sosial tidak tergantung pada kelahiran, patronasi, keberuntungan, atau bahkan keterampilan luar biasa. Meskipun nilai aristokrasi melekat di kalangan masyarakat elite tradisional, kecenderungan yang kuat terhadap plutokrasi dapat dilihat dalam bentuk persyaratan kekayaan saat melakukan sensus.
Prestise bisa diperoleh melalui investasi kekayaan dalam bentuk perkebunan besar, perumahan, barang-barang mewah seperti perhiasan dan perak, hiburan publik, monumen peringatan bagi anggota keluarga atau rekan kerja, dan tempat pemujaan seperti altar. Serikat buruh (collegia) dan perusahaan (corpora) memberikan dukungan bagi keberhasilan individu melalui jaringan, mengajarkan praktik usaha yang sehat, dan kemauan untuk bekerja.
27 SM-212 M: 1 emas aureus (1/40lb. emas, turun menjadi 1/50lb. pada tahun 212) = 25 perak denarii = 100 perunggu sestertii = 400 tembaga asses 294-312: 1 emas aureus solidus (1/60lb. emas) = 10 perak argentei = 40 perunggu folles = 1000 logam debas denarii 312 ke atas: 1 emas solidus (1/72lb.) = 24 perak siliquae = 180 perunggu folles
Kekaisaran pada masa awal sangat produktif menghasilkan uang hingga mendekati tingkat universal, dalam artian penggunaan uang dari segi harga dan utang. Sestertius (jamak: sestertii, dilambangkan dengan HS) adalah satuan dasar untuk menghitung harga pada abad ke-4, sedangkan denarius perak, yang setara dengan empat sestertii, mulai digunakan dalam bidang akuntansi pada masa pemerintahan dinasti
Severanus. Koin terkecil yang beredar pada masa Romawi adalah perunggu as (jamak: asses), atau setara dengan seperempat sestertius. Bullion dan ingot tidak dihitung sebagai pecunia, "uang," dan hanya digunakan dalam batas transaksi bisnis atau pembelian tanah. Warga Romawi pada abad ke-1 dan ke-2 menghitung jumlah koin, bukannya menimbang-yang menunjukkan bahwa sebuah koin
bernilai karena bentuknya, bukan karena kandungan logamnya. Kecenderungan penggunaan uang fiat di kalangan warga Romawi menyebabkan menurunnya nilai mata uang Romawi yang berdampak terhadap perekonomian Kekaisaran di kemudian hari. Standardisasi uang di seluruh Kekaisaran turut mempromosikan perdagangan dan integrasi pasar. Tingginya jumlah mata uang logam yang beredar meningkatkan persediaan uang untuk dibelanjakan dan ditabung.