Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968) mengacu pada gerakan-gerakan di Amerika Serikat yang ditujukan untuk melarang diskriminasi rasial terhadap orang Afrika-Amerika dan memulihkan hak-hak suara mereka. Artikel ini mencakup fase gerakan antara tahun 1955 dan 1968, khususnya di Selatan Amerika Serikat. Munculnya Gerakan Kekuatan Hitam yang berlangsung sekitar 1966-1975, memperluas
tujuan Gerakan Hak-Hak Sipil untuk memasukkan martabat ras, swasembada ekonomi dan politik, serta kebebasan dari penindasan orang Amerika berkulit putih.
Gerakan ini ditandai oleh kampanye-kampanye besar perlawanan sipil. Antara 1955 dan 1968, aksi-aksi protes antikekerasan dan pembangkangan sipil mengakibatkan terjadinya situasi krisis antara pihak aktivis dan pemerintah. Pemerintah federal dan negara bagian, pemerintah lokal, pemilik bisnis, dan masyarakat sering harus segera tanggap terhadap berbagai peristiwa yang menyoroti
ketidakadilan yang dihadapi orang Afrika-Amerika. Bentuk-bentuk protes dan/atau pembangkangan sipil di antaranya: pemboikotan-pemboikotan seperti Boikot Bus Montgomery (1955-1956) yang sukses di Alabama; "aksi-aksi duduk" seperti aksi duduk di Greensboro yang berpengaruh di Carolina Utara (1960), pawai-pawai, seperti Pawai dari Selma ke Montgomery (1965) di Alabama, dan berbagai aktivitas antikekerasan lainnya.
Pencapaian legislatif terpenting selama fase Gerakan Hak Sipil termasuk bagian dari: Undang-Undang Hak-Hak Sipil tahun 1964 yang melarang diskriminasi berdasarkan "ras, warna, agama, atau asal usul bangsa" dalam praktik-praktik ketenagakerjaan dan akomodasi publik; Undang-Undang Hak Pilih 1965 yang memulihkan dan melindungi hak suara; Undang-Undang Layanan Imigrasi dan
Kewarganegaraan 1965 yang secara dramatis membuka pintu masuk ke Amerika Serikat untuk imigran-imigran bangsa lain yang bukan dari dari kelompok-kelompok tradisional Eropa, dan Undang-Undang Perumahan Adil 1968 yang melarang diskriminasi dalam penjualan atau sewa perumahan. Afrika-Amerika memasuki kembali dunia politik di Selatan, dan generasi muda di seluruh negeri terinspirasi untuk ikut berpartisipasi.
Setelah pemilihan tahun 1876 yang disengketakan dan berakibat pada berakhirnya Rekonstruksi, orang kulit putih di Selatan menguasai kembali kontrol politik di wilayah tersebut, setelah melakukan intimidasi dan kekerasan dalam pemilu-pemilu. Pencabutan hak pilih orang Afrika-Amerika berlangsung secara sistematis di negara-negara Selatan dari 1890 hingga 1908 dan baru berakhir hingga disahkannya
undang-undang hak-hak sipil nasional pada pertengahan 1960-an. Selama lebih dari 60 tahun, misalnya, orang kulit hitam di Selatan tidak dapat memilih siapa pun untuk mewakili kepentingan mereka di Kongres AS atau pemerintah daerah.
Selama periode tersebut, Partai Demokrat yang didominasi kulit putih memperoleh kendali politik di negara-negara bagian Selatan. Partai Republik atau dikenal sebagai "partainya Lincoln" yang sebagian besar orang kulit hitam bergabung sebagai anggota, menciut menjadi tidak berarti setelah terjadinya penekanan pada pendaftaran pemilih hitam. Pada awal abad ke-20, hampir semua pejabat terpilih di Selatan berasal dari Partai Demokrat.
Pada saat yang bersamaan dengan pencabutan hak pilih orang Afrika-Amerika, para Demokrat berkulit putih memaksakan segregasi rasial secara hukum. Kekerasan terhadap orang kulit hitam meningkat. Sistem diskriminasi ras yang disahkan negara bagian diberlakukan secara nyata, dan penindasan yang terjadi pada era pasca-Rekonstruksi Selatan nantinya dikenal sebagai sistem "Jim Crow". Sistem tersebut
hampir-hampir tidak tergoyahkan hingga awal tahun 1950-an. Dengan demikian, awal abad ke-20 adalah periode yang sering disebut sebagai "titik nadir hubungan ras di Amerika". Sementara pelanggaran hak-hak sipil dan masalah-masalahnya berlangsung secara hebat di Selatan, ketegangan-ketegangan sosial juga memengaruhi orang Afrika-Amerika di daerah-daerah lain.
Orang Afrika-Amerika dan ras minoritas lainnya menolak perlakuan tersebut. Mereka menolaknya dengan berbagai cara dan mencari kesempatan yang lebih baik melalui tuntutan hukum, organisasi-organisasi baru, ganti rugi politik, dan pengorganisasian buruh ("lihat" Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1896-1954)). Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna (NAACP)
didirikan pada tahun 1909. NAACP berjuang untuk mengakhiri diskriminasi ras melalui upaya-upaya litigasi, pendidikan, dan lobi. Puncak pencapaian NAACP adalah kemenangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung "Brown v. Board of Education" (1954) yang menolak sistem terpisah sekolah kulit putih dan kulit berwarna, dan berimplikasi pada pembatalan doktrin "terpisah tetapi sederajat" yang terbentuk setelah kasus "Plessy v. Ferguson."
Situasi orang kulit hitam di luar negara-negara Selatan agak lebih baik (di sejumlah besar negara bagian mereka masih mempunyai hak pilih dan menyekolahkan anak-anak, meskipun masih menghadapi diskriminasi di bidang perumahan dan pekerjaan). Dari tahun 1910 sampai 1970, orang Afrika-Amerika mencari kehidupan yang lebih baik dengan bermigrasi ke Amerika Serikat bagian utara dan barat.
Sebanyak hampir 7 juta orang kulit hitam meninggalkan negara-negara bagian Selatan dalam perpindahan secara besar-besaran yang dikenal sebagai Migrasi Besar.
Disemangatkan kembali oleh kemenangan kasus "Brown v. Board of Education", dan frustrasi akibat kurangnya dampak praktis langsung, warga masyarakat makin menolak pendekatan legalistik dan gradualis sebagai sarana utama untuk mewujudkan desegregasi. Mereka harus berhadapan dengan "perlawanan besar-besaran" di Selatan oleh para pendukung segregasi rasial dan penindasan pemilih. Sebagai bentuk perlawanan,
kalangan Afrika-Amerika mengadopsi strategi gabungan dari aksi langsung dan perlawanan tanpa kekerasan yang dikenal sebagai pembangkangan sipil, dan akhirnya melahirkan Gerakan Hak-Hak Sipil Amerika-Afrika 1955-1968.
Strategi pendidikan publik, lobi legislatif, dan litigasi di sistem pengadilan yang menjadi ciri khas Gerakan Hak-Hak Sipil sepanjang paruh pertama abad ke-20 diperluas setelah kemenangan "Brown v. Board of Education" menjadi sebuah strategi yang menekankan "tindakan langsung"--terutama dalam bentuk boikot, aksi duduk, Kebebasan Naik Bus ("Freedom Rides"), pawai-pawai dan taktik-taktik serupa
yang mengandalkan mobilisasi massa, perlawanan tanpa kekerasan, dan pembangkangan sipil. Pendekatan aksi massa seperti ini menandai Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika dari 1960-1968.
Gereja-gereja, pusat-pusat komunitas, organisasi akar-rumput setempat, perkumpulan fraternitas, dan bisnis-bisnis yang dimiliki orang kulit hitam memobilisasi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam tindakan berbasis luas. Upaya-upaya tersebut ternyata lebih bersifat langsung dan berpotensi lebih cepat dalam menciptakan perubahan dibandingkan dengan pendekatan tradisional berupa tuntutan-tuntutan di pengadilan.
Pada tahun 1952, Dewan Regional Kepemimpinan Negro ("Regional Council of Negro Leadership", disingkat RCNL) pimpinan T.R.M. Howard, seorang ahli bedah kulit hitam sekaligus pengusaha dan pemilik perkebunan, mengadakan boikot pompa bensin yang sukses di Mississippi. SPBU yang menjadi sasaran boikot adalah SPBU yang menolak untuk menyediakan toilet untuk kulit hitam. Melalui RCNL, Howard memimpin kampanye untuk
mengekspos kekejaman oleh patroli jalan raya negara bagian Mississippi dan mendorong orang kulit hitam untuk membuka deposito di Tri-State Bank di Nashville yang dimiliki orang kulit hitam. Bank tersebut kemudian memberikan pinjaman kepada aktivis hak-hak sipil yang telah menjadi korban dari "kelangkaan kredit" yang dibuat oleh Dewan Warga Putih ("White Citizen's Councils").