Holokaus
pada tanggal 11 November 1938, Nazi mengesahkan "Peraturan Terhadap Kepemilikan Yahudi atas Senjata", yang menyatakan bahwa adalah ilegal bagi orang-orang Yahudi untuk memiliki senjata api ataupun senjata lainnya. Selain itu, Yahudi Jerman secara kolektif bertanggung jawab atas ganti rugi kerusakan material yang ditimbulkan oleh pogrom, yaitu sebesar ratusan ribu Reichsmark, dan selanjutnya harus membayar "pajak perdamaian" lebih dari satu miliar Reichsmark.
Setelah pogrom, emigrasi Yahudi dari Jerman semakin meningkat, sedangkan kehidupan publik Yahudi di Jerman sudah tidak terlihat lagi keberadaannya.
Sebelum perang, Nazi memutuskan untuk mendeportasi secara besar-besaran Yahudi Jerman dari Eropa. Rencana untuk merebut kembali bekas koloni Jerman seperti Tanganyika dan Afrika Barat Daya untuk dijadikan pemukiman Yahudi dihentikan oleh Hitler. Ia berpendapat bahwa "tidak satupun tempat pertumpahan darah heroik Jerman yang pantas sebagai tempat tinggal bagi musuh terburuk Jerman". Berbagai
upaya diplomatik juga dilakukan untuk meyakinkan kekuatan kolonial lainnya seperti Britania Raya dan Perancis agar bersedia untuk menampung para Yahudi di koloni-koloni mereka. Wilayah-wilayah yang dipertimbangkan untuk merelokasi orang-orang Yahudi antara lain Palestina (jajahan Britania Raya), Abyssinia (jajahan Italia), Rhodesia Britania, Madagaskar Perancis, dan Australia.
Dari daerah-daerah tersebut, Madagaskar adalah yang paling serius dipertimbangkan. Heydrich menyebutnya sebagai "Rencana Madagaskar; solusi akhir teritorial". Pulau ini dipertimbangkan karena merupakan daerah terpencil, dan kondisi yang tidak menguntungkan di pulau itu akan mempercepat kematian para Yahudi. Rencana ini disetujui oleh Hitler pada tahun 1938, dan pengelolaannya diserahkan
kepada Eichmann's, namun rencana ini ditinggalkan setelah terjadinya pembunuhan massal terhadap orang-orang Yahudi pada tahun 1941. Meskipun sia-sia, rencana ini secara tidak langsung telah menjadi langkah psikologis yang berperan penting dalam perjalanan menuju Holocaust. Akhir dari Rencana Madagaskar diumumkan pada tanggal 10 Februari 1942. Departemen Luar Negeri Jerman memberikan penjelasan resmi bahwa sehubungan dengan adanya perang dengan Uni Soviet, maka orang-orang Yahudi akan "dikirim ke timur".
Para birokrat Nazi juga mengembangkan rencana untuk mendeportasi orang-orang Yahudi Eropa ke Siberia. Palestina adalah satu-satunya lokasi yang sukses membuahkan hasil yang signifikan terkait dengan rencana relokasi Nazi. Rencana untuk merelokasi Yahudi Jerman ke Palestina disepakati oleh Federasi Zionis Jerman ("die Zionistische Vereinigung für Deutschland") dengan pemerintah Nazi melalui Perjanjian
Haavara pada tahun 1933. Perjanjian ini mengakibatkan berpindahnya sekitar 60000 Yahudi dari Jerman ke Palestina sebelum meletusnya Perang Dunia II.
Permasalahan mengenai perlakuan terhadap orang-orang Yahudi menjadi salah satu urusan yang mendesak bagi Nazi setelah mereka menyerbu bagian barat Polandia pada bulan September 1939, yang merupakan kediaman bagi sekitar dua juta orang Yahudi. Republik Polandia Kedua dibagi antara Jerman Nazi dan Uni Soviet melalui Pakta Molotov-Ribbentrop. Jerman menganeksasi Polandia bagian tenggara, sedangkan bagian timur laut
dikuasai oleh Pemerintahan Umum yang dikelola oleh Hans Frank. Invasi ini menyebabkan Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, Afrika Selatan, dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman yang kemudian memicu meletusnya Perang Dunia II.
Tangan Himmler, Reinhard Heydrich, menganjurkan untuk mengumpulkan semua orang Yahudi Polandia di ghetto-ghetto yang dibangun di kota-kota besar. Di tempat ini, mereka akan dipekerjakan untuk kepentingan industri perang Jerman. Ghetto ini dibangun di kota-kota yang terletak di persimpangan kereta api untuk memberikan "kemungkinan kontrol yang lebih baik dan kemudahan deportasi di kemudian hari."
Saat diinterogasi pada tahun 1961, Adolf Eichmann mengungkapkan bahwa kalimat "deportasi di kemudian hari" itu merujuk kepada "pemusnahan fisik".
Pada bulan September, Himmler mengangkat Heydrich menjadi kepala Kantor Keamanan Utama Reich ("Reichssicherheitshauptamt" atau RSHA). Badan ini bertugas untuk mengawasi pekerjaan SS, Polisi Keamanan (SD), dan Gestapo di Polandia yang diduduki Jerman, dan melaksanakan kebijakan terhadap orang-orang Yahudi yang dijelaskan dalam laporan Heydrich. Pembunuhan terorganisir pertama Yahudi oleh pasukan Jerman terjadi
selama Operasi Tannenberg. Kemudian, orang-orang Yahudi digiring ke ghetto, terutama yang berada di daerah Pemerintah Umum di Polandia tengah. Di sana, mereka dipaksa untuk bekerja di bawah pengawasan dari Kantor Tenaga Kerja Reich yang dipimpin oleh Fritz Sauckel. Di ghetto tersebut, ribuan Yahudi meninggal akibat penganiayaan, kelaparan, penyakit, dan kelelahan, meskipun saat itu masih belum
ada kebijakan mengenai program pembunuhan massal sistematis. Bagaimanapun juga, Nazi menganggap bahwa kerja paksa merupakan salah satu bentuk pemusnahan massal. Istilah "Vernichtung durch Arbeit" ("memusnahkan melalui kerja paksa") sering digunakan untuk menggambarkan peristiwa ini.
Meskipun tekad SS untuk memulai kebijakan pembunuhan terhadap semua orang Yahudi di bawah kendali Jerman sudah jelas, masih ada penentangan terhadap kebijakan ini dalam rezim Nazi, meskipun motifnya adalah ekonomi, bukan kemanusiaan. Hermann Göring, orang yang memiliki kontrol keseluruhan terhadap industri perang dan Departemen Ekonomi tentara Jerman, berpendapat bahwa
angkatan kerja Yahudi yang tersedia begitu banyak (lebih dari satu juta tenaga kerja berbadan sehat) adalah aset yang terlalu berharga untuk dimusnahkan disaat Jerman sedang bersiap untuk menyerang Uni Soviet.
Ketika Jerman menduduki Norwegia, Belanda, Luksemburg, Belgia, dan Perancis pada tahun 1940, serta Yugoslavia dan Yunani pada tahun 1941, kebijakan antisemitisme juga diperkenalkan ke negara-negara ini, meskipun tingkat respon dan penerimaannya bervariasi antar negara, sesuai dengan keadaan politik lokal. Yahudi telah dihapus dari kehidupan ekonomi dan budaya dan tunduk pada batas-batas
hukum tertentu, tetapi deportasi fisik tidak terjadi di sebagian besar negara yang ditaklukkan oleh Jerman sebelum tahun 1942. Rezim Vichy yang ditaklukkan di Perancis ikut berkolaborasi dalam menganiaya orang-orang Yahudi Perancis. Sekutu Jerman; Italia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Finlandia dipaksa untuk menerapkan kebijakan antisemitisme, namun sebagian besarnya
tidak mau, sehingga Jerman memaksa mereka untuk menerapkannya. Selama perang, Yahudi dan orang Roma dijebloskan ke kamp konsentrasi Banjica di Belgrade, terutama sekali para komunis Serbia, royalis dan patriot lainnya yang menolak penjajahan Jerman. Rezim boneka Jerman di Kroasia mulai aktif dalam menganiaya orang-orang Yahudi atas inisiatif sendiri, sehingga "Keputusan Hukum untuk Nasionalisasi Properti dan Perusahaan Yahudi" di deklarasikan pada tanggal 10 Oktober 1941 di Negara Independen Kroasia.
Pada tanggal 28 September 1939, Jerman berhasil memperoleh kontrol atas wilayah Lublin melalui kesepakatan Jerman-Soviet dengan menukarnya dengan Lithuania. Berdasarkan ketentuan Rencana Nisko, Jerman diizinkan untuk mendirikan reservasi Lublin-Lipowa di wilayah tersebut. Pembangunan reservasi ini dikepalai oleh Adolf Eichmann, yang diberi tugas untuk memusnahkan orang Yahudi dari seluruh Jerman, Austria, dan
Protektorat Bohemia dan Moravia. Nazi mengirimkan Yahudi pertama kali ke Lublin pada tanggal 18 Oktober 1939. Kereta pertama yang mengangkut Yahudi terdiri dari orang-orang Yahudi yang berasal dari Austria dan Protektorat Bohemia dan Moravia. Pada tanggal 30 Januari 1940, sebanyak 78000 Yahudi dari Jerman, Austria dan Cekoslovakia telah dideportasi ke Lublin. Selanjutnya, tanggal 12 dan 13 Februari 1940, orang-orang Yahudi dari Pomerania