Djoko Suyanto
Menko Polhukam membawahi institusi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Intelijen, menjalankan politik dalam dan luar negeri, menjaga stabilitas politik serta pertahanan dan keamanan, hukum, aparatur negara. Bidang ini pada zaman SBY di periode ke-2 banyak diwarnai dinamika, seperti kasus-kasus korupsi menteri dan petinggi Partai Demokrat, kasus Century, ketegangan antar penegak
hukum (Konfrontasi Cicak dan Buaya), ketegangan politik dengan Australia, terorisme global, keamanan Indonesia timur dan lainnya. Sejumlah kemajuan pun diraihnya seperti stabilitas politik nasional dalam negeri, penguatan KPK, modernisasi TNI melalui kebijakan Kekuatan Pokok Minimum/Minimum Essential Force (MEF), kehidupan Indonesia yang semakin demokratis, melejitnya nama Indonesia di percaturan global melalui kebijakan luar negeri, dan Pemilu 2014 yang dilewati dengan aman, kondusif dan demokratis.
Sikapnya kepada Demokrasi dapat dilihat dari pernyataannya "Indonesia perlu pemerintahan efektif dengan "civil society" kuat, dengan institusi-institusi publik yang transparan dan akuntabel, dengan kebebasan sipil serta hukum yang bekerja, dengan penghormatan kepada "local wisdom". Bukan 'orang kuat' yang mengintervensi dan mendominasi berbagai aspek kehidupan," ujar Djoko.
Meski mengaku tidak tertarik dengan dunia politik, namun, dua partai besar sekelas Demokrat dan PKS bahkan sempat melirik Djoko sebagai capres yang akan diusung pada tahun 2014. Hal itu terkait pendapat Wakil Ketua DPP PKS, Zulkiefliansyah, yang menyatakan bahwa Djoko ahli di bidang politik dan keamanan. Meski mulai dilirik, namun, saat itu ketika dikonfirmasi,
Djoko bahkan bersikukuh menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan politik. Tak hanya PKS, Djoko pun juga disebut-sebut kemungkinan kuat akan dicalonkan oleh Demokrat mengingat kinerja Djoko dinilai bagus selama ini.
Usai tak lagi menjadi pejabat negara, Djoko kembali ke dunia usaha. Dia, sebagaimana tercatat pada situs PT Bursa Efek Indonesia, pada 17 Maret 2015 membuat surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Chandra Asri Petrochemical.Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto tercatat sebagai purnawirawan tentara paling kaya di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu
II yang pada Jumat (5/3/2010) mengumumkan harta kekayaannya. Per 9 Desember 2009, total kekayaan Djoko Suyanto mencapai Rp 17217559614 dan 40000 dollar AS. Dalam empat tahun, harta kekayaan Djoko meningkat sekitar Rp 12 miliar. Sebelumnya, pada 31 Desember 2005, Djoko mencatatkan bahwa jumlah kekayaannya sebesar Rp 5899551791 dan 33942 dollar AS.
Tersangka korupsi proyek Hambalang dan pencucian uang, Anas Urbaningrum, menuding banyak penyumbang dana kampanye SBY pada pemilu presiden 2009 fiktif belaka. Dugaan itu, menurut Anas, berasal dari hasil audit akuntan independen terhadap dana kampanye SBY pada 2009. Djoko mengatakan tim sukses pemenangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 tugasnya hanya satu dan tidak ada tim khusus. Oleh
karena itu, lanjut Djoko, apabila ada pernyataan yang seolah-olah ada tim khusus dengan tugas khusus pada seseorang, itu tidak benar.Lebih jauh terkait tudingan dana, Djoko mengatakan mengenai itu sudah ada aturan-aturannya dalam Undang-undang (UU) Pilpres.
LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) pernah merilis data-data penerima aliran dana bailout Bank Century. Orang-orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi deretan nama-nama yang diduga menerima dana Rp6.7 triliun itu. Salah satu nama yang disebut-sebut menerima dana tersebut adalah Djoko Suyanto. Mantan Panglima TNI itu dituding menerima Rp10 miliar. "Soal
kabar Rp10 miliar yang saya terima itu. Hal ini menimbulkan "trust" dan "distrust" di keluarga saya. Karena istri saya "complain", kok terima 10 miliar diam-diam saja? Pantas sekarang pulangnya malam terus?" kata Djoko Suyanto. Selain Djoko yang kini menjabat Sebagai Menko Polhukam, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, juga
dituding menerima duit Rp10 miliar. Mereka pun telah melaporkan Bendera ke Mapolda Metro Jaya. Pada tahun 2011, Hakim menjatuhkan vonis kepada Aktivis Bendera tersebut, yaitu hukuman tujuh bulan penjara atas dakwaan pencemaran nama baik. Dalam pertimbangannya putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dua aktivis Bendera tersebut tidak mampu dan gagal untuk menunjukkan bukti tentang
adanya aliran dana Century yang masuk ke rekening sejumlah anggota Tim Sukses SBY- Boediono, sebagaimana mereka telah ungkapkan kepada sejumlah wartawan di Jakarta akhir November 2009. Hukuman terhadap dua aktivis Bendera ini 5 bulan lebih dari tuntutan jaksa.