Sejarah Polandia
berusaha memanipulasi kaum bangsawan Polandia agar memilih calon-calon yang kelak dapat dimanfaatkan demi kepentingan-kepentingan mereka. Henri de Valois digantikan oleh István Báthory dari Hongaria (1576-1586); ia adalah seorang pria yang penuh ketegasan dan rasa percaya diri, baik dalam bidang kemiliteran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan lembaga peradilan Mahkamah Mahkota
pada 1578 mengalihkan banyak perkara banding dari lingkup kewenangan raja ke lingkup kewenangan kaum bangsawan.
325 px Zygmunt III di Smolensk. Sang Raja memerintah cukup lama, namun terlampau disibukkan oleh masalah-masalah wangsa Waza di kampung halamannya, Swedia. Zaman pemerintahan raja-raja berkebangsaan Swedia dari wangsa Waza (Swedish: Vasaätten) di negara Persemakmuran Polandia-Lituania bermula pada tahun 1587. Raja pertama dan kedua dari wangsa ini, yakni
Zygmunt III (1587-1632) dan Wadysaw IV (1632-1648), tak henti-hentinya berusaha menduduki takhta Kerajaan Swedia, sehingga menelantarkan urusan-urusan luar negeri Persemakmuran Polandia-Lituania. Di saat yang sama, Gereja Katolik mulai melancarkan gerakan kontra-ofensif ideologi dan gerakan kontra-Reformasi Protestan yang berhasil menarik penganut agama Katolik baru
dari antara kaum Protestan di Polandia dan Lituania. Pada 1596, dengan mengikrarkan Persatuan Brest, sebagian umat Kristen Timur di wilayah Persemakmuran Polandia-Lituania membentuk Gereja Uniat yang tetap menggunakan ritus peribadatan agama Kristen mazhab timur, tetapi tunduk di bawah kepemimpinan Sri Paus. Pemberontakan Zebrzydowski menentang Raja Zygmunt III berkobar pada 1606-1608.
Antara tahun 1605 sampai 1618, Persemakmuran Polandia-Lituania dan Rusia berperang memperebutkan status sebagai negara terunggul di di Eropa Timur. Perang ini pecah di kala Rusia sedang mengalami Masa Sukar, yakni kurun waktu yang disebut sebagai zaman Perang Polandia-Moskowi (atau zaman "Para Dmitriy"). Berkat kegigihan bala tentaranya, Persemakmuran Polandia-Lituania berhasil memperluas wilayah
ke sebelah timur, namun tidak berhasil mewujudkan niat utamanya untuk mendaulat singgasana Rusia bagi Raja Polandia. Swedia juga berusaha tampil menjadi negara adikuasa di kawasan Baltik dengan memerangi Persemakmuran Polandia-Lituania sejak 1617 sampai 1629, sementara Imperium Osmanli melancarkan gempuran dari selatan dalam Pertempuran uțora pada 1620 dan Pertempuran Khotyn pada
1621. Pesatnya perluasan lahan pertanian dan tekanan aturan perhambaan di Ukraina Polandia menjadi penyebab terjadinya serangkaian peristiwa pemberontakan Kazaki. Sebagai sekutu Monarki Habsburg, Persemakmuran Polandia-Lituania tidak melibatkan diri secara langsung dalam Perang Tiga Puluh Tahun.[s] Sepanjang masa pemerintahan Raja Wadysaw IV, ketenteraman negara nyaris tidak
terusik. Invasi Rusia dalam Perang Smolensk sejak 1632 sampai 1634 dapat dihalau mundur. Hierarki Gereja Ortodoks, yang dinyatakan terlarang di Polandia selepas Ikrar Persatuan Brest, dipulihkan kembali pada 1635.
Jan II Kazimierz Waza menjadi Kepala Negara Persemakmuran Polandia-Lituania di masa-masa yang paling genting. Karena kecewa dengan ketidaksanggupannya sendiri untuk memperbaharui negara persemakmuran itu, ia turun takhta pada 1668.
Pada masa pemerintahan Raja Jan II Kazimierz Waza (1648-1668), raja ketiga sekaligus yang terakhir dari wangsa Waza, demokrasi kaum ningrat mengalami kemerosotan sebagai akibat dari invasi-invasi asing dan kekacauan di dalam negeri. Segala malapetaka ini menjadi berlipat ganda dalam waktu singkat dan menandai akhir dari Zaman Keemasan Polandia, dan membuat Persemakmuran Polandia-Lituania yang pernah sangat berkuasa itu lambat laun menjadi rentan terhadap intervensi asing.
Pemberontakan Kazaki Chmielnicki (1648-1657) mengungkung kawasan tenggara tanah jajahan Mahkota Polandia. Pemberontakan ini berdampak buruk dalam jangka panjang terhadap negara Persemakmuran Polandia-Lituania. Hak liberum veto (hak setiap anggota Sejm untuk serta-merta membubarkan sidang yang sementara berlangsung) untuk pertama kalinya dipakai oleh seorang deputi pada tahun 1652. Praktik ini
pada akhirnya melemahkan pemerintahan pusat Polandia secara kritis. Dalam Perjanjian Pereyaslav (1654), kaum pemberontak Ukraina menyatakan diri sebagai kawula Tsar Rusia. Perang Utara kedua berkecamuk di kawasan pusat negeri Polandia selama kurun waktu 1655-1660. Perang ini juga meliputi aksi invasi terhadap Polandia yang sedemikian brutal dan menghancurkannya sampai-sampai disebut sebagai Air
Bah Swedia. Perang ini diakhiri pada tahun 1660 dengan Perjanjian Oliva, yang mengakibatkan Polandia harus melepas beberapa daerah yang terletak di kawasan utara wilayahnya. Pada tahun 1657, Perjanjian Wehlau-Bromberg menetapkan kemerdekaan Kadipaten Prusia.
Persetujuan Meja Bundar Polandia pada bulan April 1989 menyerukan pembentukan pemerintahan yang mandiri, dikeluarkannya kebijakan-kebijakan jaminan kerja, legalisasi serikat-serikat buruh independen, dan reformasi besar-besaran di berbagai bidang. Sejm kala itu segera mengimplementasikan hasil kesepakatan dan setuju untuk menyelenggarakan pemilihan umum Majelis Nasional pada tanggal 4 dan 18 Juni. 35% dari
kursi di Sejm (majelis rendah legislatif nasional) dan seluruh kursi di Senat diperebutkan secara bebas; sisa kursi di Sejm yang tidak diperebutkan (65%), diperuntukkan bagi partai komunis dan sekutu-sekutunya.
Kekalahan partai komunis dalam perhitungan suara (hampir seluruh kursi yang diperebutkan dimenangkan oleh kubu oposisi) menimbulkan krisis politik. Persetujuan konstitusional bulan April yang disepakati selepas Persetujuan Meja Bundar menyerukan pemulihan jabatan Presiden Polandia, dan pada 19 Juli, Majelis Nasional memilih pemimpin komunis, Jenderal Wojciech Jaruzelski untuk menduduki jabatan itu. Pemilihan dirinya kala
itu dipandang penting secara politik, namun dilakukan tanpa dukungan dari sejumlah deputi Solidaritas, sehingga posisi dari presiden yang baru itu pun menjadi tidak kuat. Selain itu, hasil akhir yang tak disangka-sangka dari pemilihan umum parlementer mengakibatkan gerakan-gerakan dan upaya-upaya baru yang dilakukan oleh partai komunis untuk membentuk suatu pemerintahan berakhir dengan kegagalan.
Pada 19 Agustus, Presiden Jaruzelski meminta wartawan sekaligus aktivis Solidaritas, Tadeusz Mazowiecki, untuk membentuk pemerintahan; pada 12 September, melalui pemungutan suara, Sejm menyetujui pengangkatan Perdana Menteri Mazowiecki dan kabinet yang dibentuknya. Mazowiecki memutuskan untuk menyerahkan urusan reformasi ekonomi sepenuhnya ke tangan para pendukung ekonomi liberal di bawah pimpinan deputi
perdana menteri yang baru, Leszek Balcerowicz, yang menindaklanjuti keputusan itu dengan merancang dan mengimplementasikan kebijakan "terapi kejut". Untuk pertama kalinya dalam sejarah pascaperang, pemerintahan Polandia berada di tangan kaum nonkomunis. Langkah Polandia ini segera menjadi acuan yang diikuti oleh negara-negara komunis lainnya, sehingga menimbulkan suatu fenomena besar
yang dikenal dengan sebutan Revolusi 1989. Penerimaan Mazowiecki terhadap rumus "garis tebal" bermakna bahwa pemerintahannya tidak akan melakukan "perburuan tukang sihir", yakni tindakan balas dendam dan penyingkiran terhadap para mantan pejabat komunis dari gelanggang politik Polandia.
Dipengaruhi oleh kebijakan indeksasi upah, inflasi pun melonjak hingga 900% pada akhir 1989, namun segera ditanggulangi dengan kebijakan-kebijakan yang radikal. Pada bulan Desember 1989, Sejm menyetujui Rencana Balcerowicz untuk mentransformasi perekonomian Polandia dengan cepat dari perekonomian yang tersentralisasi menjadi perekonomian pasar bebas.[v] Konstitusi Republik Rakyat Polandia