Lembaga Kebudayaan Rakyat
Lembaga Kebudajaan Rakjat (EYD: Lembaga Kebudayaan Rakyat) atau dikenal dengan akronim Lekra, merupakan organisasi kebudayaan sayap di Indonesia. Lekra didirikan atas inisiatif D.N. Aidit, Nyoto, M.S. Ashar, dan A.S. Dharta pada tanggal 17 Agustus 1950, Lekra mendorong seniman dan penulis untuk mengikuti doktrin realisme sosialis. Semakin vokal terhadap anggota non-Lekra,
kelompok lain membentuk Manikebu (Manifesto Kebudayaan), akhirnya mengarah ke Presiden Soekarno untuk melarang itu. Setelah Gerakan 30 September, Lekra dilarang bersama dengan partai komunis.
Lekra didirikan pada bulan Agustus 1950 sebagai respons terhadap Gerakan Gelanggang sosial-nasionalis, dengan A.S. Dharta sebagai sekretaris jenderal pertama. Dengan menerbitkan Mukadimah, yang berarti "pengantar", sebagai panggilan nyata bagi orang-orang muda, terutama seniman dan penulis, untuk membantu dalam membangun republik rakyat demokratis. Upaya tersebut dilakukan di ibukota Sumatera Utara Medan dan berhasil di bawah Bakri Siregar.
Pada tahun 1956, Lekra merilis Mukadimah lain, berdasarkan realisme sosialis, yang disebut seni untuk mempromosikan kemajuan sosial dan mencerminkan realitas sosial, bukan mengeksplorasi jiwa manusia dan emosi. Lekra mendesak seniman untuk berbaur dengan orang-orang (turun ke bawah) untuk lebih memahami kondisi manusia.
Lekra mengadakan konferensi nasional pertama di Surakarta pada tahun 1959, yang dihadiri Presiden Soekarno.
Mulai tahun 1962, Lekra menjadi semakin vokal terhadap orang-orang itu dianggap melawan gerakan rakyat, termasuk penulis dan pemimpin agama Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan dokumentarian HB Jassin. Mereka dikritik oleh Lekra, termasuk Amrullah dan Jassin, kemudian menandatangani Manifes Kebudayaan, atau Manifes Kebudayaan, pada tahun 1963 sebagai respon; setelah Lekra berkampanye
melawan manifesto, pemerintah Soekarno melarang itu pada tahun 1964, dan dikucilkan dalam penandatangannya.
Pada tahun 1963, Lekra mengklaim memiliki total 100000 anggota yang tersebar di seluruh 200 cabang. Selama periode ini, berada di bawah pengawasan yang lebih ketat oleh Tentara Nasional Indonesia. Setelah kudeta gagal Gerakan 30 September, yang populer diyakini telah dipromosikan oleh Partai Komunis, dan diikuti dengan pembunuhan massal, Suharto pengganti Sukarno dan pemerintah Orde Baru melarang Lekra bersama-sama dengan organisasi-organisasi komunis terkait lainnya.
Penulis prosa Lekra umumnya dipengaruhi oleh aliran sastra realisme sosialis. Namun, pengaruh Lekra menjadi semakin propagandis. Sebagian besar karya yang diterbitkan adalah puisi dan cerita pendek, dengan novel yang jauh lebih jarang.
Lekra umumnya lebih berhasil dalam menarik seniman dari penulis, yang mempengaruhi antara lain Affandi dan Pramoedya Ananta Toer. Tapi sikap vokal terbuka Lekra terhadap penulis berhaluan non, digambarkan sebagai mirip dengan pekerjaan yang mencemarkan nama orang lain, menyebabkan permusuhan abadi dan kepahitan antara penulis dan, yang pada waktu berbatasan oleh fitnah.
Taufiq Ismail, salah satu penandatangan Manifesto Kebudayaan dan pengecam keras Lekra, digambarkan oleh sarjana sastra Michael Bodden telah menggunakan "interpretasi yang sangat meragukan" terhadap puisi anggota Lekra untuk membuktikan bahwa Lekra memiliki pra-pengetahuan tentang Gerakan 30 September, sebuah usaha untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Bodden menambahkan bahwa kritikus
Ikranegara menolak seluruh tubuh Lekra yang bekerja dalam sejarah tentang teater Indonesia, tetapi sebaliknya berfokus pada mereka yang "anti-humanisme".
Sekelompok akademisi independen, termasuk Keith Foulcher dari Universitas Sydney dan Hank Meier, telah berusaha menganalisis gaya Lekra dan pengaruh yang lebih objektif. Pandangan ini juga menjadi lebih umum dengan kritik pemuda Indonesia.