Abdoel Moeis Hassan
Haji Abdoel Moeis Hassan () adalah seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940-1945 dan pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945-1949. Sejak remaja, ia mengikuti aktivitas pergerakan kebangsaan di Samarinda dan belajar masalah politik pada A.M. Sangadji. Pada tahun 1940, ia mendirikan "Roekoen
Pemoeda Indonesia" (Roepindo) dan menjadi ketuanya. Bersama A.M. Sangadji, ia mendirikan lembaga pendidikan bernama "Balai Pengadjaran dan Pendidikan Ra'jat" pada tahun 1942. Ia bergabung dalam Panitia Persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia (P3KRI) untuk mewujudkan Proklamasi Negara Indonesia di Samarinda tahun 1945 dan mendirikan Ikatan Nasional Indonesia (INI) Cabang Samarinda
yang bertujuan menentang pendudukan Belanda di Samarinda setahun setelahnya. Tahun 1947 ia menjadi ketua Front Nasional sebagai koalisi organisasi yang mendukung RI dan menentang federasi yang dibentuk Belanda.
Pada akhir tahun 1949, bersama Front Nasional, ia menuntut kepada pemerintah lokal untuk keluar dari Republik Indonesia Serikat (RIS) dan bergabung dengan RI-Yogya. Tuntutannya tercapai dengan berintegrasinya Keresidenan Kalimantan Timur ke wilayah RI pada tanggal 10 April 1950. Ia mengadakan Kongres Rakyat Kaltim pada 1954 untuk menuntut pembentukan Provinsi Kalimantan Timur supaya pembangunan dapat
meningkat. Tahun 1956, tuntutan dipenuhi dan 9 Januari 1957 Kaltim resmi berdiri sebagai provinsi. Tahun 1960, ia menjadi Ketua Komisi Gabungan di DPR Gotong Royong yang bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintahan Daerah dan RUU Pokok Agraria.
Tahun 1962, ia menjadi Gubernur Kalimantan Timur kedua. Pada tahun 1964, ia mencegah usaha pembakaran keraton Kutai oleh massa dan tentara suruhan Panglima Kodam IX Mulawarman. Tahun 1966, ia berhenti sebagai Gubernur dan menjadi pegawai di Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Tahun 1968 hingga 1970, ia kembali menjadi anggota DPR RI mewakili PNI.
Tahun 1976, ia pensiun dari PNS dan berkiprah di bidang sosial kemasyarakatan serta menulis artikel dan buku hingga 2004 dan meninggal dunia pada 2005 dalam usia 81 tahun. Tahun 2018, sebuah kelompok pemerhati sejarah yang independen mengajukan usulan calon Pahlawan Nasional Abdoel Moeis Hassan kepada Walikota Samarinda.
Abdoel Moeis Hassan adalah seorang yang beretnis Banjar. Ia merupakan putra kelima dari Mohammad Hassan, yakni seorang tokoh Syarikat Islam Samarinda pada masa pergerakan kebangsaan. Kakeknya, dari pihak ayah, bernama H. Mohammad Saleh yang berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Sedang, kakek dan nenek dari pihak ibunya berasal dari Banjarmasin.
Pada usia 5 tahun, Abdoel Moeis Hassan bersekolah di "Meisje School" yang didirikan oleh Aminah Sjoekoer bersama suaminya, Mohammad Jacob. Ia memperoleh ijazah MULO dari "Instituut Het Zonnig Land". Di samping itu, ia juga memiliki ijazah "Boekhouding" A dan B serta menamatkan "Hollandsch-Inlandsche School" (HIS) di Sungai Pinang, Samarinda. Pendidikan
politiknya diperoleh dari A.M. Sangadji, seorang tokoh Pergerakan Penyadar eks PSII bersama H. Agus Salim pada masa penjajahan Belanda.
Pada tahun 1944, dalam usia 20 tahun, Abdoel Moeis Hassan menikah dengan Fatimah, yang lebih muda empat tahun darinya. Ia dan Fatimah dikaruniai enam putra dan satu putri. Ia mempunyai adik kandung bernama Muhammad Syarkawie Hassan yang merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia periode 1982-1988 serta Ketua Majelis Kehormatan dan Penasihat Pengurus Besar PDGI periode 1988-2003.
Karena hidup sezaman dengan Inche Abdoel Moeis dan untuk membedakan keduanya, orang-orang memanggil Abdoel Moeis Hassan dengan julukan "Moeis Kecil" sedangkan I.A. Moeis dengan "Moeis Tinggi". Hal ini berdasarkan perbedaan postur antara keduanya.
Pada Mei 1940, Abdoel Moeis Hassan menggagas pembentukan organisasi kepemudaan yang berhaluan kebangsaan bernama Roepindo (Roekoen Pemuda Indonesia). Ketika berusia 18 tahun, ia bersama A.M. Sangadji mengaktifkan "Neutrale School" menjadi Balai Pengadjaran dan Pendidikan Rajat (BPPR) pada 1942.
Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, sementara Samarinda dan Kalimantan Timur belum bergabung dengan Republik Indonesia, ia bergabung dalam Gerakan Dr. Soewadji yang merencanakan proklamasi kemerdekaan di Samarinda.
Kemudian, ia berjuang melalui jalur pergerakan diplomasi dalam wadah partai politik lokal bernama Ikatan Nasional Indonesia (INI) dan koalisi organisasi bernama Front Nasional. Tahun 1946 ia mendirikan INI cabang Samarinda. Pada tahun 1947, ia ditunjuk INI menjadi ketua Front Nasional. Kedua organisasi yang bermarkas di Gedung Nasional Samarinda tersebut menyatakan sikap mendukung Negara Republik Indonesia dan menentang
pendudukan Belanda di Indonesia. Sikap ini bertolak belakang dengan empat kesultanan yang ada di Keresidenan Kalimantan Timur, yang lebih memilih bergabung dalam Pemerintah Federasi Kalimantan Timur bentukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus Johannes van Mook.
Federasi Kalimantan Timur pernah menawarkan kedudukan sebagai delegasi dalam Bandung Federale Conferentie (BFC), yakni Konferensi Federal Bandung yang digagas Van Mook. Namun, ia menolaknya karena konsekuen dengan sikap politik organisasi perjuangannya yang nonkooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan pengikutnya.
Hasil Konferensi Meja Bundar 1949 yang membentuk Republik Indonesia Serikat membuat Kalimantan Timur tergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Keadaan ini tidak memuaskan Front Nasional dan kaum Republiken. Maka, ia memelopori tuntutan agar Kalimantan Timur keluar dari RIS dan berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan dipenuhi oleh pemerintah Federasi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat sehingga pada 10 April 1950 Kalimantan Timur resmi bergabung ke Republik Indonesia.
Bersamaan dengan tuntutan integrasi Kalimantan Timur ke RI, Moeis Hassan sebagai Ketua Front Nasional gencar mempropagandakan gagasan penghapusan swapraja (kesultanan) karena menurutnya sistem feodalisme tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang demokratis. Ia pernah menyampaikan hal ini secara langsung kepada Sultan Kutai Kertanegara yang juga disaksikan oleh rakyat ketika Sultan Aji Muhammad
Parikesit menyatakan proklamasi persetujuan Kerajaan Kutai Kertanegara bergabung ke NKRI pada 23 Januari 1950. Gagasan ini bertujuan agar setiap rakyat mempunyai persamaan hak dalam menempati posisi di birokrasi sesuai kapabilitasnya tanpa diskriminasi berdasarkan status kebangsawanan. Ide ini terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 yang menghapuskan status Daerah Istimewa bagi Kesultanan Kutai Kertanegara, Kesultanan Berau, dan Kesultanan Bulungan.
Pada awal 1950, INI Kalimantan Timur melebur ke dalam Partai Nasional Indonesia (PNI). Abdoel Moeis Hassan terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Cabang Kalimantan Timur pada Februari 1950. PNI sendiri merupakan partai politik berhaluan nasionalis yang terbesar pada Orde Lama. Ia menempati pucuk pimpinan PNI Kaltim selama sembilan tahun sejak 1950 hingga 1959. Setelah itu, Dewan Pimpinan Pusat PNI mengangkatnya sebagai anggota Dewan Partai PNI.
Pada tahun 1954 ia memobilisasi massa PNI dan rakyat untuk mengadakan Kongres Rakyat Kalimantan Timur. Kongres ini menyuarakan tuntutan pemberian status provinsi bagi Kalimantan Timur yang kala itu masih berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan yang beribukota di Banjarmasin. Perjuangannya berhasil dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 yang membagi Kalimantan menjadi tiga provinsi, di antaranya Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur diresmikan sebagai provinsi baru pada 9 Januari 1957.