Stop Online Piracy Act
Stop Online Piracy Act (SOPA) (Undang-Undang Penghentian Pembajakan Daring), juga dikenal dengan House Bill 3261 (Rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Rakyat nomor 3261) atau H.R. 3261, adalah sebuah rancangan undang-undang yang dikemukakan di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 26 Oktober 2011 oleh Ketua Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Amerika Serikat Lamar Seeligson Smith dari Partai Republik dan kelompok bipartisan beranggotakan
12 sponsor awal. Rancangan undang-undang tersebut, jika diterapkan secara hukum, akan memperluas kemampuan penegakan hukum Amerika Serikat dan pemegang hak cipta untuk melawan perdagangan daring dalam kekayaan intelektual berhak cipta serta barang bajakan. Rancangan undang-undang yang disampaikan kepada Komite Kehakiman Dewan Perwakilan ini didasarkan pada "PRO-IP Act" (Undang-Undang PRO-IP) tahun
2008 yang serupa dan rancangan undang-undang dari Senat yang berhubungan, "PROTECT IP Act (PIPA)" (Undang-Undang PROTECT IP).
Rancangan undang-undang awal yang diusulkan ini akan memungkinkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, serta pemegang hak cipta, untuk mendapatkan keputusan pengadilan terhadap suatu situs yang disangka dapat memungkinkan terjadinya atau memfasilitasi suatu pelanggaran hak cipta. Tergantung pada siapa yang mengajukan permintaan tersebut, keputusan pengadilan ini dapat mengakibatkan pembatasan
jaringan periklanan daring dan perantara pembayaran untuk melakukan bisnis dengan situs yang diduga melanggar tersebut, pembatasan mesin pencari untuk menghubungkan ke situs yang diduga melanggar tersebut, serta memaksa penyedia jasa internet untuk memblokir akses ke situs yang diduga melanggar tersebut. Rancangan undang-undang ini menyatakan bahwa "streaming" konten berhak cipta tanpa izin adalah suatu
tindakan kriminal, dan dapat dikenakan hukuman maksimal lima tahun penjara jika melakukan pelanggaran tersebut sepuluh kali dalam waktu enam bulan. Rancangan undang-undang ini juga memberikan kekebalan hukum terhadap layanan internet yang secara sukarela mengambil tindakan terhadap situs yang melakukan pelanggaran, dan juga melakukan tanggung jawab atas kerugian setiap pemegang hak cipta yang sengaja salah mengartikan suatu situs web sebagai situs yang melakukan pelanggaran.
Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Amerika Serikat telah mengadakan rapat dengar pendapat pada tanggal 16 November 2011 dan 15 Desember 2011. Komite ini menjadwalkan debat lanjutan pada Januari 2012, tetapi pada tanggal 17 Januari, Lamar Seeligson Smith mengatakan bahwa "karena adanya penarikan dari pihak Republik dan Demokrat selama dua minggu ke depan, pembahasan Undang-Undang Penghentian Pembajakan Daring diharapkan dapat dilanjutkan pada bulan Februari."
Pada 20 Januari 2012, Lamar Smith menunda rencana untuk merancang undang-undang tersebut. Dia mengatakan "Komite tetap berkomitmen untuk menemukan solusi terhadap masalah pembajakan daring yang tetap akan melindungi kekayaan dan inovasi intelektual warga Amerika... Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Amerika Serikat akan menunda pertimbangan atas undang-undang ini sampai ada kesepakatan yang lebih luas pada satu solusi."
Disebutkan dalam Texas Insider bahwa Presiden Obama "tidak akan mendukung undang-undang yang akan mengurangi kebebasan berpendapat", kata sang pewawancara Jay Carney
Dalam blog Techland TIME, Jerry Brito menulis, "Bayangkan jika Britania Raya membuat daftar hitam surat kabar Amerika yang ditemukan telah melanggar privasi selebriti? Atau bagaimana jika Perancis memblokir situs Amerika yang diyakini berisi kebencian?" Demikian pula dengan Pusat Demokrasi dan Teknologi yang telah memperingatkan bahwa "Jika SOPA dan PIPA disahkan, pemerintah Amerika Serikat harus
menyiapkan pemerintah lain agar mengikuti aturan ini, dalam hal kebijakan sosial yang mereka yakini penting-apakah perlu membatasi pidato kebencian, penghinaan kepada pejabat publik, atau politik perbedaan pendapat."
Laurence H. Tribe, seorang profesor hukum konstitusional di Universitas Harvard, mengeluarkan sebuah surat terbuka di internet dan menyatakan bahwa SOPA akan "merusak keterbukaan dan pertukaran informasi secara bebas yang ada di dalam jantung dari Internet. Dan hal ini akan melanggar Amendemen Pertama (dalam Konstitusi Amerika Serikat)."
Paulus Almeida dari AFL-CIO, mengemukakan pendapatnya dalam mendukung SOPA. Dia menyatakan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah bahan pertimbangan yang relevan, karena "Kebebasan berpendapat tidak sama dengan pelanggaran hukum di Internet. Tidak ada inkonsistensi antara melindungi Internet yang terbuka dan menjaga kekayaan intelektual. Perlindungan kekayaan intelektual tidak sama dengan penyensoran. Amendemen Pertama tidak melindungi pencurian barang dari truk"
Electronic Frontier Foundation menyatakan keprihatinan tentang proyek peranti lunak gratis dan bersumber terbuka (free and open source software (FLOSS)) yang ditemukan menambah pembajakan daring akan mengalami masalah serius karena SOPA. Perhatian khusus untuk peramban web Firefox, yang memiliki ekstensi opsional, MAFIAAFire Redirector, yang mengalihkan pengguna ke lokasi baru dari domain yang sudah disita oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada bulan Mei 2011, Mozilla
menolak permintaan dari Department Keamanan Tanah Air Amerika Serikat untuk menghapus MAFIAAFire dari websitenya, mempertanyakan apakah perangkat lunak tersebut pernah dinyatakan ilegal.
Edward J. Black, presiden dan CEO dari Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, menulis di Huffington Post bahwa "Ironisnya, hal ini tidak terlalu efektif dalam menghentikan situs pembajakan yang sebenarnya, yang hanya dalam beberapa jam kemudian bisa muncul kembali dengan nama yang berbeda, jika alamat web numerik mereka tidak diketahui oleh masyarakat lebih dalulu. Siapapun yang mengetahui atau memiliki alamat web tersebut akan masih dapat mengakses situs yang melanggar tersebut."
Sebuah editorial dalam San Jose Mercury-News menyatakan, "Bayangkan sumber daya yang diperlukan untuk menyebarkan pengumuman melalui jutaan penawaran Google dan Facebook setiap harinya untuk mencari sang pembajak yang, jika ditemukan, dapat menciptakan situs lainnya dalam waktu singkat."
John Palfrey dari Pusat Berkman untuk Internet dan Masyarakat berkomentar, "Penyaringan DNS sesuai dengan kebutuhan, baik "overbroad" maupun "underbroad", akan memblokir terlalu banyak atau terlalu sedikit. Perubahan tempat dan wujud dari konten di Internet berlangsung sangat cepat, dan penyaringan DNS tidak lah efektif ketika harus menandingi kecepatan tersebut".
Profesor Jason Mazzone dari Brooklyn Law School memperingatkan, "Banyak dari apa yang akan terjadi berkat SOPA terjadi di luar mata publik dan tidak mungkin menentukan siapa yang bertanggung jawab. Karena ketika hukum hak cipta dibuat dan ditegakkan secara pribadi, sulit bagi publik untuk mengetahui perwujudan yang diambil hukum tersebut dan lebih sulit lagi bagi publik untuk mengeluhkan tentang pengoperasian hukum tersebut".
Para pendukung mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini akan melindungi pasar kekayaan intelektual serta industri, pekerjaan, dan pendapatan yang bersangkutan, dan undang-undang ini diperlukan untuk meningkatkan penegakan hukum hak cipta, khususnya terhadap situs asing. Mereka mengutip contoh-contoh seperti kesepakatan senilai $ 500000000 yang Google berikan kepada Departemen Kehakiman karena
Google berperan dalam skema menargetkan konsumen Amerika Serikat dengan iklan resep obat-obatan dari Canadian pharmacies yang diimpor secara ilegal.
Stop Online Piracy Act dikemukakan oleh Lamar Smith (R-TX) dan awalnya disponsori oleh Howard Berman (D-CA), Marsha Blackburn (R-TN), Mary Bono Mack (R-CA), Steve Chabot (R-OH), John Conyers (D-MI), Ted Deutch (D-FL), Elton Gallegly (R-CA), Bob Goodlatte (R-VA), Timothy Griffin (R-AR), Dennis A. Ross (R-FL), Adam Schiff (D-CA) dan Lee Terry (R-NE). Pada 16 Januari 2012, ada 31 orang sponsor.