Penyatuan Jerman
Beberapa faktor lain mempersulit kebangkitan nasionalisme di negara-negara Jerman. Faktor buatan manusia meliputi persaingan politik antar anggota konfederasi Jerman, terutama antara Austria dan Prusia, dan persaingan sosial-ekonomi antar kepentingan komersial, pedagang, aristokratik, dan pemilik tanah lama. Faktor alami meliputi kekeringan besar pada awal tahun 1830-an, dan lagi pada
tahun 1840-an, dan krisis makanan pada tahun 1840-an. Kesulitan lain muncul akibat industrialisasi: ketika orang mencari pekerjaan, mereka meninggalkan desa dan kota kecil untuk bekerja di kota, dan hanya kembali selama satu setengah hari pada akhir pekan.
Dislokasi ekonomi, sosial, dan budaya rakyat jelata, kesulitan ekonomi yang sedang bertransisi, dan tekanan dari bencana meteorologis mengakibatkan tumbuhnya masalah di Eropa Tengah. Kegagalan sebagian besar pemerintahan dalam menangani krisis makanan pada pertengahan tahun 1840-an mengakibatkan terjadinya hawar kentang (terkait dengan Kelaparan Besar Irlandia), sehingga rakyat
mengira mereka yang kaya dan berkuasa tidak peduli dengan masalah mereka. Mereka yang berkuasa merasa khawatir akan kerusuhan, pergolakan politik dan sosial di antara kalangan pekerja, dan ketidakpuasan kaum terpelajar. Penyensoran, denda, pemenjaraan, dan pengasingan tidak dapat membendung kritik. Selain itu, semakin jelas bahwa Austria dan Prusia sama-sama
ingin menjadi pemimpin dalam penyatuan Jerman; masing-masing mencoba menghalangi upaya lawan mereka untuk melakukan penyatuan.
Reli di Wartburg ada tahun 1817 dan Festival Hambach pada tahun 1832 tidak memiliki program penyatuan yang jelas. Di Hambach, para pembicara memiliki agenda tersendiri. Walaupun mereka dikumpulkan oleh gagasan penyatuan, mereka tidak memiliki rencana spesifik untuk mewujudkan hal tersebut, tetapi malah menggantungkan diri kepada gagasan bahwa rakyat bila terdidik akan melakukan proses
penyatuan dengan sendirinya. Pidato-pidato besar, bendera, siswa yang bersemangat, dan makan siang bersama tidak berubah menjadi apaarat politik, birokratik, dan administratif baru. Meski banyak yang mengungkapkan pentingnya konstitusi, tidak ada dokumen yang dihasilkan dalam diskusi tersebut. Pada tahun 1848, para nasionalis mencoba memperbaiki masalah ini.
Revolusi 1848-1849 di Jerman menginginkan penyatuan Jerman di bawah satu konstitusi. Para pendukung revolusi menekan pemerintahan berbagai negara, terutama di Rheinland, untuk mendirikan dewan parlementer yang bertanggung jawab untuk membuat naskah konstitusi. Pada akhirnya, banyak pendukung revolusi sayap yang mengharapkan agar konstitusi ini akan menetapkan hak suara untuk semua laki-laki,
mendirikan parlemen nasional permanen, dan menyatukan Jerman, kemungkinan di bawah kepemimpinan raja Prusia. Hal ini tampak sebagai pilihan yang paling masuk akal karena Prusia adalah negara Jerman terkuat, dan juga yang terbesar. Sementara itu, secara umum, para pendukung revolusi berhaluan tengah- menginginkan perluasan hak suara di negara mereka dan kemungkinan penyatuan dengan
sistem yang longgar. Akibat tekanan dari mereka, diadakan berbagai pemilihan umum berdasarkan kualifikasi pemilihan yang berbeda, seperti hak pilih tiga kelas Prusia, yang memberikan lebih banyak kekuasaan perwakilan kepada beberapa kelompok- terutama yang kaya dan berkepemilikan.
Pada 27 Maret 1849, Parlemen Frankfurt menetapkan Paulskirchenverfassung (Konstitusi Gereja Santo Paulus) dan menawarkan gelar "Kaiser" (Kaisar) kepada Raja Prusia Friedrich Wilhelm IV pada bulan berikutnya. Namun, ia menolak untuk mengambil "mahkota dari selokan" karena beberapa alasan. Di muka umum, ia menyatakan tidak dapat menerima mahkota tanpa persetujuan negara-negara Jerman lainnya. Secara
pribadi, ia takut menghadapi perlawanan dari penguasa-penguasa negara-negara Jerman lainnya dan tidak ingin terjadi intervensi militer dari Austria atau Rusia. Ia juga tidak suka menerima mahkota dari parlemen yang dipilih oleh rakyat: ia tidak akan menerima mahkota dari "tanah liat". Pada akhirnya, Parlemen Frankfurt berhasil merumuskan konstitusi dan
menyepakati solusi "kleindeutsch". Meskipun kaum liberal gagal melakukan penyatuan, mereka berhasil bekerja sama dengan penguasa-penguasa Jerman dalam hal konstitusi dan reformasi.
Ahli sejarah Jerman telah memperdebatkan bagaimana keberhasilan dan kegagalan Parlemen Frankfurt memengaruhi pembentukan bangsa Jerman. Menurut salah satu mazhab yang muncul setelah Perang Dunia I dan banyak diikuti setelah Perang Dunia II, kegagalan kaum liberal Jerman di Parlemen Frankfurt menciptakan kompromi antara kelas borjuis dengan konservatif (terutama pemilik tanah Junker konservatif), yang kemudian
mengarahkan Jerman pada "Sonderweg", atau jalan yang berbeda dari bangsa lain. Menurut argumen ini, kegagalan penyatuan pada tahun 1848 mengakibatkan pembentukan negara-bangsa Jerman yang terlambat pada tahun 1871, sehingga memperlambat perkembangan nilai-nilai nasional positif. Hitler seringkali menyerukan kepada rakyat Jerman untuk mengorbankan semuanya demi negara mereka,
tetapi rezimnya tidak menciptakan nasionalisme Jerman: rezim tersebut hanya memanfaatkan nilai budaya intrinsik masyarakat Jerman yang bahkan masih ada hingga kini. Selain itu, menurut argumen ini, "kegagalan" tahun 1848 menegaskan kembali keinginan aristokratik terpendam di antara kelas menengah Jerman; akibatnya, kelompok ini tidak pernah mengembangkan program modernisasi.
Para ahli saat ini cenderung menolak gagasan tersebut, dan mengklaim bahwa Jerman tidak memiliki "jalan yang berbeda" dari bangsa lain. Malahan, sejarawan modern mengklaim bahwa pada tahun 1848 politikus liberal telah berhasil mencapai beberapa hal. Banyak gagasan dan program mereka yang nantinya dimasukkan ke dalam program sosial Bismarck (seperti asuransi sosial, program pendidikan, dan
definisi hak suara yang lebih luas). Selain itu, gagasan jalan yang berbeda bergantung pada asumsi bahwa jalan negara lain (dalam kasus ini, Britania Raya) adalah jalan yang patut diterima. Argumen ini juga menentang model perkembangan yang berpusat pada Britania: penelitian perkembangan nasional Britania dan negara "normal" lainnya (seperti Perancis dan Amerika Serikat) telah menunjukkan
bahwa negara-bangsa modern tidak berkembang dengan cara yang sama. Mereka juga tidak berkembang awal sekali, tetapi merupakan fenomena pertengahan hingga akhir abad ke-19. Semenjak tahun 1990-an, cara pandang ini banyak diterima, meskipun beberapa sejarawan masih menganggap analisis "Sonderweg" sebagai analisis yang tepat untuk memahami periode Nazisme di Jerman.
Setelah Parlemen Frankfurt dibubarkan, Friedrich Wilhelm IV di bawah pengaruh Jenderal Joseph Maria von Radowitz mendukung pendirian Uni Erfurt- federasi negara-negara Jerman yang tidak termasuk Austria- berdasarkan persetujuan antara penguasa-penguasa Jerman. Penyatuan terbatas di bawah dorongan Prusia ini akan menghapuskan pengaruh Austria di negara-negara Jerman lainnya. Tekanan diplomatik gabungan dari Austria dan Rusia (penjamin persetujuan
tahun 1815 yang menetapkan lingkup pengaruh di Eropa) memaksa Prusia untuk membatalkan gagasan Uni Erfurt dalam sebuah pertemuan di kota kecil Olmütz di Moravia. Pada November 1850, orang-orang Prusia- terutama Radowitz dan Friedrich Wilhelm- menyetujui pemulihan Konfederasi Jerman di bawah kepemimpinan Austria. Peristiwa ini dijuluki Punktasi Olmütz, tetapi orang-orang Prusia menyebutnya "Penghinaan Olmütz."
Walaupun tampak seperti peristiwa kecil, usulan Uni Erfurt dan Punktasi Olmütz mengangkat permasalahan lingkup pengaruh di negara-negara Jerman. Masalahnya tidak lagi berkisar pada "apabila", tetapi pada "kapan" penyatuan akan berlangsung, dan "kapan" sendiri bergantung pada kekuatan negara. Salah satu mantan anggota Parlemen Frankfurt, Johann Gustav Droysen, menjelaskan permasalahan ini dengan