Ketuanan Melayu
berakhir? Anda membuat rakyat pedesaan percaya bahwa mereka miskin karena kami tidak berbicara bahasa Melayu, karena pemerintah tidak menulis dalam bahasa Melayu, sehingga ia mengharapkan keajaiban untuk terjadi [ketika bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa nasional]. Pada saat kita semua berbicara bahasa Melayu, ia akan
mendapatkan peningkatan standar hidup, dan apabila hal itu tidak terjadi, apakah yang akan terjadi? Manakala, kapanpun kegagalan dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan kependidikan terjadi, anda akan datang dan mengatakan, oh, orang-orang Cina, India, dan lainnya yang jahat ini menentang hak-hak Melayu. Mereka tidak menentang hak-hak Melayu. Mereka, kaum
Melayu, memiliki hak sebagai warga negara Malaysia untuk naik ke tingkatan pelatihan dan pendidikan yang telah dihasilkan oleh komunitas-komunitas yang lebih kompetitif, yaitu komunitas non-melayu. Inilah yang harus dilakukan, tidakkah demikian? Bukan dengan menyodorkan mereka doktrin-doktrin terbelakang bahwa apa yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan hak-hak Melayu untuk sebagian kecil orang Melayu istimewa dan permasalahan mereka akan terselesaikan."
Pada akhirnya, Tunku Abdul Rahman, merasa muak dengan semua permainan politik dan diyakinkan bahwa percekcokan retorika lebih jauh lagi akan berakhir pada kekerasan, meminta Singapura untuk memisahkan diri dari Malaysia. Singapura menjadi negara merdeka pada tahun 1965 dengan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri pertamanya.
Konstitusi secara spesifik menentukan bahwa penggantian bahasa nasional dari bahasa Inggris menjadi bahasa Melayu ditunda selama 10 tahun. Seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu 10 tahun itu pada tahun 1967, beberapa kaum Cina mulai gelisah dan menuntut kebijakan bahasa yang lebih liberal dan mengizinkan penggunaan bahasa Mandarin dalam
acara-acara publik tertentu. Ekstremis dari UMNO dan PAS bereaksi keras atas tuntutan itu, namun Perikatan memberikan kompromi dalam Undang-Undang Bahasa Nasional yang mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, namun mengizinkan penggunaan Bahasa Inggris dalam kondisi tertentu dan penggunaan bahasa non-Melayu dalam kegiatan tak resmi.
Tunku Abdul Rahman menyebutnya sebagai "arah yang menjamin kedamaian", namun undang-undang tersebut dicemooh oleh banyak orang Melayu, yang membentuk Front Aksi Bahasa Nasional dengan harapan membalikkan ataupun mengamendemen undang-undang tersebut. Kepemimpinan Tunku juga secara terbuka dipertanyakan.
Pada tahun 1969, Pemilihan Umum Malaysia diadakan. Pemilihan umum ini adalah pemilihan pertama yang diikuti oleh partai-partai oposisi non-Melayu secara besar-besaran, selain pada pemilihan tahun 1964 yang diikuti PAP dari Singapura. Dua partai oposisi utama adalah Partai Aksi Demokratik (Democratic Action Party, DAP) yang merupakan lanjutan dari partai PAP dan Partai Gerakan Rakyat
Malaysia (Gerakan) yang merupakan partai multirasial pimpinan Lim Chong Eu, dan intelektual kelas menengah lainnya seperti Tan Chee Khoon dan Syed Hussein Alatas. Kedua partai tersebut mengajukan proposal kebijakan mengenai bahasa, pendidikan, dan hak-hak Melayu yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. DAP terus berkampanye "Malaysian Malaysia" setelah Singapura pimpinan Lee Kuan Yew
memisahkan dari Malaysia. Beberapa politkus dari DAP utamanya menyerukan pengangkatan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil sebagai bahasa nasional bersama-sama dengan bahasa Melayu. Dukungan pemerintah yang lebih kuat terhadap pendidikan kaum Cina juga dituntut.
PAS, dipihak lainnya, mencoba menarik suara dengan menuduh UMNO menjual hak-hak orang asli Melayu kepada pendatang asing. Ketika hasil pemilihan umum diumumkan, PAS berhasil mendapatkan kemenangan kecil, namun DAP dan Gerakan lebih sukses dan menggantikan pemerintahan Perikatan di tiga negara bagian. Ini juga hampir menjatuhkan mayoritas dua per tiga kursi parlemen yang dipegang oleh Perikatan.
Kemenangan ini didapatkan dari suara-suara yang sebelumnya mendukung MCA. Setelah pemilu ini, MCA kemudian mengumumkan bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan yang baru. Partai DAP dan Gerakan yang memenangkan beberapa kursi melakukan pawai kemenangan di ibukota Kuala Lumpur pada 11 Mei dan 12 Mei, dimana banyak partisipan mencela orang Melayu dan meneriakkan
slogan-slogan seperti "Semua Melayu kasi habis". Pernyataan permintaan maaf dilayangkan setelah pawai itu. Namun, kaum Melayu yang terkejut menyalahkan kaum Cina karena telah mengkhianati "rumusan Perikatan dengan memberikan suara kepada oposisi yang membangkitkan kembali masalah mendasar seperti hak-hak Melayu dan bahasa nasional".
Para ekstremis Melayu menyambut baik pengunduran MCA, merasa pemerintahan yang didominasi oleh UMNO dan Melayu akan lebih memajukan kepentingan Melayu. UMNO juga mengadakan pawainya sendiri, yang pada akhirnya berakhir rusuh pada tanggal 13 Mei 1969. Kerusuhan ini kemudian disebut sebagai "Insiden 13 Mei". Pawai ini dilaporkan diorganisasikan oleh Menteri Besar
Selangor Harun bin Idris, yang dianggap sebagai seorang Chauvinis Melayu. Para pendukung UMNO berkumpul di rumah Harun pada sore 13 Mei, dimana pawai ini akan bermulai, penuh dengan parang dan senjata-senjata lain. Beberapa pemimpin mengutuk "hinaan" para "kafir" pada pawai sebelumnya, menyerukan pawai tandingan untuk "mengajari orang Cina pelajaran" atas penantangan mereka
terhadap supremasi Melayu. Dengan cepat, gerombolan anggota pawai mulai menyerang pengendara-pengendara motor Cina, dan melancarkan pembakaran ke rumah-rumah dan toko-toko Cina. Kerusuhan ini menyebar dan berlanjut selama dua hari.
Akibat kerusuhan ini, Parlemen diberhentikan dan kedaruratan negara dideklarasikan. Dewan Operasi Nasional dibentuk untuk menjalankan administrasi negara dalam keadaan genting. Walaupun kerusuhan telah berakhir, ketegangan masih berlanjut. Boikot kaum non-Melayu terhadap barang-barang buatan dan jasa Melayu didukung secara penuh, manakala banyak kaum Melayu seperti Mahathir Mohamad dan Raja Muktaruddin Daim
menyerukan pemerintahan otokrasi satu partai di bawah UMNO. Menurut beberapa sumber, salah satu golongan "ultra" yang terdiri dari Syed Nasir Ismail, Musa Hitam, dan Tengku Razaleigh, merasa bahwa Konstitusi yang membagi kekuasaan kepada tiap kaum telah gagal dan setuju agar negara ini "dikembalikan" kepada orang Melayu. Dicurigai bahwa mereka setuju untuk mengutus Mahathir ke Kuala Lumpur untuk melancarkan kampanye anti-Tunku.
Mahathir menulis sepucuk surat terbuka kepada Tunku dan menuduhnya "memberikan orang Cina apa yang mereka tuntut... anda telah memberikan mereka terlalu banyak muka." Dengan segera, pelajar-pelajar dari perguruan tinggi di seluruh negeri mulai berdemonstrasi, menyerukan pengunduran diri Tunku dan pengangkatan pemimpin yang dapat mengembalikan "kedaulatan Melayu". Kerusuhan sporadis yang dipercayai diprovokasi oleh lawan-lawan Tunku pun mulai terjadi.
Daripada tunduk terhadap tuntutan pengunduran diri, Tunku Abdul Rahman mengeluarkan Mahathir dan Musa Hitam dari UMNO. Menteri Dalam Negeri Ismail Abdul Rahman mencurigai bahwa "kaum Ultra ini percaya kepada teori liar dan fantastis mengenai dominansi absolut satu ras terhadap kaum-kaum yang lain tanpa peduli terhadap Konstitusi... Polarisasi telah terjadi dalam politik Malaysia dan kaum rasialis
ekstrem yang ada di antara anggota partai pemerintah mulai melakukan upaya menjatuhkan kepemimpinan sekarang."
Setelah dikeluarkan dari UMNO, Mahathir menghabiskan waktunya menulis buku Dilema Melayu yang di dalamnya ia menulis "bahawa orang Melayulah penduduk asal atau penduduk bumiputera Tanah Melayu (Malaya) dan orang Melayulah sahaja yang dapat mendakwa Tanah Melayu sebagai satu-satunya negara mereka. Mengikut amalan di seluruh dunia, maka ini bermakna orang Melayu
mempunyai hak-hak yang tidak dapat dipisahkan mengenai bentuk dan tanggungjawab kewarganegaraan yang boleh dikenakan ke atas warganegara yang bukan berketurunan bumiputera."