Penginterniran orang Jepang-Amerika
Penginterniran Jepang-Amerika adalah relokasi paksa dan penginterniran sekitar 120000 orang Jepang-Amerika dan orang Jepang penduduk Amerika Serikat oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1942. Mereka dipindahkan ke kamp-kamp yang disebut "Kamp Relokasi Perang" setelah Jepang menyerang Pearl Harbor. Orang Jepang-Amerika tidak diperlakukan sama di seluruh wilayah Amerika Serikat.
Mereka yang tinggal di Pantai Barat Amerika Serikat semuanya diinternir, sementara hanya ada 1200 orang Jepang-Amerika di Hawaii yang diinternir (sejumlah 150000 orang, sekitar sepertiga dari total penduduk Teritori Hawaii adalah orang Jepang-Amerika). Dari semua orang Jepang-Amerika yang diinternir, 62% di antaranya adalah warga negara Amerika Serikat.
Presiden Franklin Delano Roosevelt memberi otorisasi untuk menginternir orang Jepang-Amerika dengan Executive Order 9066 tanggal 19 Februari 1942. Para komandan militer lokal diberi wewenang untuk menetapkan "kawasan militer" sebagai "zona eksklusi" sehingga "sebagian atau semua orang dapat dieksklusi". Wewenang tersebut dipakai untuk mengumumkan bahwa semua orang keturunan Jepang harus dieksklusi (dikeluarkan) dari
seluruh pesisir Pasifik, termasuk seluruh California serta sebagian besar Oregon dan Washington, kecuali mereka yang berada di kamp-kamp interniran. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1944 membenarkan perintah eksklusi tersebut sebagai konstitusional, sambil mengingatkan bahwa ketentuan-ketentuan yang menjadikan orang keturunan Jepang sebagai sasaran adalah masalah tersendiri di luar ruang lingkup persidangan.
Pada tahun 1988, Kongres Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang yang kemudian ditandatangani Presiden Ronald Reagan sebagai undang-undang yang meminta maaf atas penginterniran atas nama Pemerintah Amerika Serikat. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa tindakan pemerintah didasarkan pada "prasangka rasial, histeria perang, dan kegagalan kepemimpinan politik." Lebih dari AS$1.6 miliar
dalam bentuk ganti rugi kemudian dibayarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada orang-orang Jepang-Amerika yang telah menjadi korban penginterniran, atau ahli waris dari mereka.
Pada paruh pertama abad ke-20, California dilanda gelombang prasangka anti-Jepang, sebagian di antaranya disebabkan adanya konsentrasi permukiman orang Jepang-Amerika di negara bagian ini. Lebih dari 90% imigran Jepang tinggal di California, dan akhirnya persaingan di bidang pekerjaan dan pertanian memicu sentimen anti-Jepang secara umum. Pada 1905, hukum California tentang Perkawinan Antarsuku dan Bangsa melarang perkawinan antara orang
ras Kaukasus dan "orang Mongol" (istilah luas yang waktu itu dipakai untuk menyebut etnik-etnik dari Asia Timur, termasuk orang Jepang). Pada Oktober 1906, Dewan Pendidikan San Francisco memerintahkan pemisahan murid-murid keturunan Jepang dari murid-murid berkulit putih. Sebanyak 93 murid keturunan Jepang di distrik diperintahkan pindah ke sekolah segregasi di Pecinan. Dua puluh lima dari 93
murid tersebut adalah warga negara Amerika Serikat. Sentimen anti-Jepang terus berlanjut hingga dekade berikutnya, dan terbukti dengan dikeluarkannya Hukum Eksklusi Oriental yang berisi pelarangan imigran Jepang untuk mendapatkan kewarganegaraan.
Antara tahun 1939 dan 1941, FBI menyusun Custodial Detention Index (CDI) atau Daftar Penahanan Perwalian yang berisi nama-nama warga negara, orang asing, dan penduduk warga asing yang membahayakan keamanan dalam negeri. Undang-Undang Pendaftaran Orang Asing disahkan 28 Juni 1940. Di antara peraturan-peraturan yang mewajibkan orang asing untuk setia, Pasal 31 mewajibkan pendaftaran dan pengambilan sidik jari
semua orang asing di atas usia 14 tahun, dan Pasal 35 mewajibkan semua orang asing untuk melaporkan setiap perubahan alamat dalam waktu 5 hari. Pada bulan-bulan berikutnya, sekitar lima juta penduduk asing mendaftarkan diri di kantor-kantor pos di seluruh negeri.
Sekitar 127000 orang Jepang-Amerika tinggal di Pantai Barat Amerika Serikat ketika Pearl Harbor diserang. Sekitar 80000 orang di antaranya adalah "nisei" (warga negara Amerika Serikat kelahiran Amerika Serikat dari orang tua Jepang) dan "sansei" (anak-anak dari "nisei"). Sisanya adalah "issei" (imigran kelahiran Jepang yang tidak berhak atas kewarganegaraan Amerika Serikat).
Pengeboman Pearl Harbor 7 Desember 1941 menimbulkan kecurigaan Kekaisaran Jepang sedang mempersiapkan serangan besar-besaran ke Pantai Barat Amerika Serikat. Penaklukan sebagian besar negara-negara di Asia dan Pasifik antara tahun 1936 dan 1942 oleh militer Jepang membuat sebagian orang Amerika percaya gerak maju kekuatan militer Jepang tidak dapat dihentikan.
Tidak lama setelah Pengeboman Pearl Harbor, Letnan Jenderal John L. DeWitt, kepala Komando Wilayah Barat, minta diberi wewenang untuk melakukan operasi pencarian dan penyitaan dengan tujuan mencegah orang Jepang-Amerika melakukan kontak radio ke kapal-kapal Jepang. Namun permintaannya ditolak Departemen Kehakiman yang menyatakan tidak ada cukup alasan hukum untuk mendukung permintaan DeWitt. FBI
telah menyimpulkan tidak adanya ancaman keamanan. Pada 2 Januari 1942, Komite Bersama Imigrasi dari Badan Legislasi California mengirimkan sebuah manifesto ke berbagai surat kabar California. Dalam pernyataan terbukanya, mereka menyerang "etnis Jepang" yang dituduh sebagai "sama sekali tidak mau berasimiliasi". Manifesto ini lebih lanjut menuduh semua orang keturunan Jepang adalah rakyat
yang patuh kepada Kaisar Jepang; kursus-kursus bahasa Jepang, lebih jauh lagi menurut penyataan tersebut, adalah kubu-kubu rasisme yang memopulerkan doktrin-doktrin superioritas ras Jepang.
Manifesto tersebut didukung oleh organisasi Native Sons and Daughters of the Golden West dan Legiun Amerika Cabang California yang pada Januari 1942 meminta semua orang Jepang berkewarganegaraan ganda untuk ditempatkan di kamp konsentrasi. Penginterniran tidak terbatas pada orang yang pernah pergi ke Jepang, tetapi termasuk sejumlah kecil penduduk asing dari orang Jerman dan Italia yang dianggap musuh. Pada Februari 1942, Jaksa
Agung California Earl Warren memulai usaha-usahanya membujuk pemerintah federal untuk memindahkan semua orang keturunan Jepang dari Pantai Barat.
Pejabat-pejabat sipil dan militer menunjukan kekhawatiran mereka terhadap kesetiaan etnis Jepang, meskipun kekhawatiran itu tampaknya lebih didasarkan prasangka rasial daripada risiko yang sebenarnya. Mayor Karl Bendetsen dan Letnan Jenderal John L. DeWitt keduanya mempertanyakan kesetiaan orang Jepang-Amerika. DeWitt yang memimpin program interniran berulang kali mengatakan kepada surat kabar bahwa ""A Jap's a Jap"", dan bersaksi di hadapan Kongres,
Mereka yang tergolong hanya 1/16 keturunan Jepang dapat dimasukkan ke dalam kamp interniran. Ada beberapa bukti yang mendukung argumen bahwa tindakan-tindakan tersebut lebih didasari motivasi rasial daripada alasan mliter. Sebagai contoh, anak-anak yatim yang dilahirkan dengan "setetes darah Jepang" (seperti dijelaskan dalam sepucuk surat oleh seorang pejabat) ikut dimasukkan ke dalam kamp.
Setelah pengeboman Pearl Harbor, dan sesuai dengan Undang-Undang Musuh Orang Asing, Pengumuman Presiden nomor 2525, 2526, dan 2527 dikeluarkan untuk menetapkan warga negara Jepang, Jerman, dan Italia sebagai musuh asing. Informasi dari Daftar Penahanan dan Perwalian (CDI) dipakai untuk mencari dan menahan warga negara asing dari Jepang, Jerman, dan Italia (meski Jerman dan Italia tidak menyatakan perang terhadap Amerika Serikat hingga 11 Desember 1942).
Pengumuman Presiden No. 2537 yang dikeluarkan 14 Januari 1942 mengharuskan orang asing untuk melaporkan setiap perubahan alamat, pekerjaan, atau nama kepada FBI. Orang asing yang tergolong musuh tidak diizinkan masuk ke daerah terlarang. Pelanggar peraturan ini akan "ditangkap, ditahan, dan diinternir selama perang."