Muhammad Adnan
Ketika Mataram telah terpecah-pecah menjadi Kesultanan, Kasunanan, Mangkunegaran dan Pakualaman pada masa pemerintahan kerajaan tersebut juga masih dijumpai lembaga keagamaan yang disebut kepengulon yang diduduki oleh Abdi Dalem Pamethakan atau Abdi Dalem Yogaswara, dan lainnya, yang dikepalai oleh Penghulu Ageng (Kraton). Kelompok Ulama pejabat atau disebut
pula penghulu adalah ulama yang kedudukan peran sosial keagamaannya berada di jalur at-tasyri' wal-qadla, yakni aktivitas sosial keagamaan yang menonjol sebagai pelaksana bidang kehakiman yang menyangkut hukum (syari'at) Islam. Ternyata, jabatan penghulu tidak hanya ada di lingkungan kraton. Di kabupaten-kabupaten yang
menjadi bawahan wilayah kekuasaan kerajaan juga didapati ulama yang menduduki jabatan penghulu. Sampai tiba saatnya tanah Jawa dikuasai orang-orang Eropa (Belanda) dan kemudian daerah kekuasaan tersebut dinamakan gubernemen. Oleh karena itu sejak abad 17, orang-orang Eropa sudah menjumpai apa yang disebut dengan penghulu, yang merekea namai
Opper-priester dan chiefi priest. Priester atau priest adalah sebutan bagi ulama pejabat di mata orang-orang Eropa. Sejak masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daedles, penghulu di setiap kabupaten di wilayah kekuasan gubernemen mulai ditarik ke dalam lingkungan pengadilan negeri (landraad) yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Jabatan penghulu yang disandang dalam lingkungan
pengadilan negeri adalah penasihat hukum adat, karena itu mereka di panggil dengan sebutan Kanjeng Penghulu Landraad. Rangkap jabatan ini hanya dikenakan kepada penghulu kepala (hoofd-penghulu) pada tiap-tiap kabupaten, dan rangkap jabatan ini tidak mengalami perubahan hingga pemerintah Belanda mengakhiri kekuasannya di Hindia Belnada (jawa). Sejak masa
pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Jepang sampai masa pemerintahan Republik Indonesia. Muhammad Adnan mempunyai tugas sebagai hakim agama dalam lingkungan peradilan agama Islam. Bermula ia menjadi anggota luar biasa Pengadilan Agama di Surakarta berdasarkan besluit Gouverner Hindia Belanda yang berkedudukan di Bogor, No. 52 Tanggal 36-12-1919. kemudian dengan Besluit Residen Surakarta, No. 190 tanggal
9-10-1921, diangkat menjadi Adjunct Pengulu Landraad (pengadilan Negeri) Surakarta. Tugas Penghulu Landraad antara lain melakukan pengambilan sumber terhadap terdakwa atau saksi yang diajukan ke Pengadilan negeri (Landraad). Disamping itu juga dimintai nasihat tentang perkara yang ada hubungannya dengan hukum Islam, misalnya yang menyangkut perkara warisan. Untuk
memperjuangkan hak-hak pengadilan Agama, Muhammad Adnan pada tahun 1937 mendirikan organisasi kepenguluan yang diberi nama Perhimpunan Pengoeloe dan Pegawainya, disingkat PPDP yang ruang lingkupnya meliputi wilayah Jawa dan Madura. Pada masa itu Pengadilan Agama hanya terdapat di Jawa dan Madura. Pada tahun 1940 perkumpulan ini berencana untuk mendirikan sekolah pendidikan penghulu
di Surakarta disebut "Madrasah Pengoeloe". PPDP ini mempunyai cabang dimana-mana tempat, di seluruh Indonesia. Meskipun Muhammad Adnan menjadi ketua Mahkamah Islam Tinggi Jakarta, tetapi ia tetap menjadi ketua pengurus besar PPDP, hanya pengerus harian tetap di Solo. Setelah itu Dengan surat keputusan Gubernur jenderal Hindia Belanda tanggal 11-8-1941 Nomor 6, terhitung mulai 1-8-1941. Muhammad Adnan
diangkat menjadi ketua Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta. Setelah Muhammad Isa, ketua Mahkamah Islam Tinggi pertama meninggal dunia. Muhammad Adnan mengusulkan agar pemerintah membentuk suatu departemen yang khusus mengurusi dan memperhatikan urusan keislaman. Yang dihaapkan dapat memberikan penerangan tentang Islam dan memberikan bimbingan kepada umat muslim guna kemaslahatan bersama. Dengan adanya departemen urusan agama Islam
diharapkan sebagaian urusan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan Islam dan kaum Muslimin dapat terurus dengan saksama.
Muhammad Adnan sebagai mantan Ketua PPDP yang sudah bubar masih sering dimintai saran-saran oleh organisasi yang mempersatukan perhimpunan-perhimpunan agama dan partai-partai Islam, yakni Majlis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang di dalamnya terdapat persyarikatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Partai Islam Indonesia (PII), diwakili para pemimpinnya W. Wondoamiseno (ketua majlis), Harsono
Cokroaminoto, dr. Sukiman Wiyosanjoyo. Pada zaman Jepang Muhammad Adnan diangkat menjadi anggota Jakarta Tokubetsu Si Sangi Kai (Dewan Kota) bersama-sama dengan A. Muhsin Dasaad (direktur perusahaan dagang "Kancil Mas"), dr Slamet Sudibyo (dokter swasta), Ir. Safwan (pegawai Denki Kosya), Thee Jin Seng (saudagar keturunan Tionghoa), R.H.O. Junaedi (pemimpin Harian
Umum "Pembangun"). Jepang mengharap keenam orang itu mencerminkan wakil masyarakat Indonesia, termasuk keturunan Cina. Pembesar-pembesar Jepang jika memerlukan informasi tentang masalah keislaman sering menghubungi Ketua Mahkamah Islam Tinggi yaitu Muhammad Adnan. Muhammad Adnan, salah satu dari sepuluh orang ulama, yang mengajukan permohonan kepada pengusaha Jepang, agar diizinkan membentuk Barisan
Penjaga Tanah Jawa yang diatur menurut Peraturan Islam. Sepuluh orang ulama terkemuka tersebut adalah: (1) Kiai H. Mas mansur (2) Kiai R. H. Muhammad Adnan (3) Dr. H.A. Karim Amrullah (4) Guru H. Mansur (5) Guru H. Kholid (6) iai H. Abdul Majid (7) Guru H. Ya'kub (8) Kiai H. Junaidi (9) H. Mukhtar (10) H. Muhammad Sodri, sebagai wakil umat Islam pada tanggal13 september 2603 (1943 M) datang di Gunseikanbu
(Kantor Pemerintah Militer Jepang) untuk menyampaikan surat kepada Seiko Sikikan (Panglima tentara Jepang. Surat itu antara berisi permohonan untuk mendirikan Barisan Penjaga Pulau Jawa yang diatur menurut peraturan Islam. Pasukan sukarela pertama yang dikenal dengan nama "Tentara Pembela Tanah Air" (Peta). Pasukan sukarela kedua kemudian dikenal dengan nama "hizbullah", yang terdiri dari pemuda Islam. Pada
akhir penduduk Jepang, 1 April 1945, Muhammad Adnan diangkat menjadi Kepala Kantor Syumubu Dai Ni Kaityo. Syumubu adalah Departemen Urusan Agama, seperti yang pernah diusulkan pada awal kekuasaan Jepang. Di dalam Syumubu itu terdapat pula tokoh-tokoh Islam yang lain seperti Kiai Hasyim Asy'ari (yang kemudian mengundurkan diri) dan Kiai Abdul Kahar Muzakir. Rumah Muhammad Adnan sering
disinggahi gerilyawan dan putra-putrinya ikut bagian dalam perlawanan terhadap Belanda dan disitu masih tertinggal baret, sarung pistol dengan satu megazijn peluru vikers. Inilah yang menyebabkan Muhammad Adnan dan mertuanya ditahan, bahkan mertua Muhammad Adnan terpaksa ditahan satu malam di TBS (Territorial Batalion Surakarta). Muhammad Adnan disuruh menghadap pejabat Sipil Belanda di
Surakarta. (Asisten Residen) dan dibujuk agar mau bekerja dengan Belanda. Muhammad Adnan tetap bertahan sampai akhir masa pendudukan Belanda dan menjadi seorang muslim yang republikein.
Muhammad Adnan menjadi anggota DPA RI pada tahun 1947. Muhammad Adnan, seorang ulama yang hanya berpendidikan pesantren tanpa pendidikan Barat dengan tanpa ditanya lebih dahulu diangkat menjadi anggota Lembaga Tinggi Negara, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pemberitahuan pengangkatan itu hanya diketik diatas sehelai kartu pos cetakan Jepang, tertanggal 28 September 1945 dan ditandatangani
Sekretaris Negara Mr. A.G. Pringgodigto. Pada masa Revolusi segala-galanya memang sederhana, bahkan sangat sederhana. Anggota DPA mendapat uang kehormatan 200 rupiah per bulan. Ini berlaku bagi mereka yang tidak merangkap pegawai negeri. Mereka yang merangkap jabatan sebagai pegawi negeri hanya memperoleh uang duduk (uang sidang) 20 rupiah sehari dan uang harian 15