Muammar Gaddafi
Pada masa ini pula ekonomi Libya terus mengalami privatisasi; walaupun tokoh-tokoh pemerintahan menolak kebijakan-kebijakan sosialis yang menasionalisasi industri seperti yang dianjurkan dalam "Buku Hijau", mereka menegaskan bahwa mereka sedang menciptakan "sosialisme rakyat" dan bukan kapitalisme. Gaddafi menyambut reformasi ini, dan menyerukan privatisasi besar-besaran dalam
pidatonya pada Maret 2003. Pada tahun 2003, industri minyak banyak yang dijual kepada perusahaan swasta, dan pada tahun 2004, jumlah investasi asing langsung di Libya tercatat sebesar $40 miliar, peningkatan sebesar enam kali lipat dari tahun 2003. Terdapat beberapa golongan yang menentang reformasi ini dan melakukan unjuk rasa, dan pada Maret 2006, kelompok revolusioner garis keras menguasai kabinet
Muktamar; walaupun mereka memperlambat laju perubahan, mereka tidak menghentikannya. Pada tahun 2010, mulai digodok rencana yang hendak melakukan privatisasi terhadap setengah ekonomi Libya dalam kurun waktu satu dasawarsa.
Meskipun Gaddafi tidak mengiringi perubahan ini dengan liberalisasi politik dan ia masih mengendalikan pemerintahan Libya, pada Maret 2010, pemerintah mulai memberikan kekuasaan kepada dewan-dewan munisipal. Semakin banyak tenaga ahli berhaluan reformis yang mendapatkan jabatan di pemerintahan; salah satunya adalah anak Gaddafi sendiri dan calon penerusnya, Saif al-Islam
Gaddafi, yang kritis terhadap rekam jejak hak asasi manusia di Libya. Ia memimpin kelompok yang mengusulkan perumusan konstitusi baru, tetapi hal ini tidak pernah terwujud. Saif ingin menggalakkan industri pariwisata, sehingga ia mendirikan beberapa media yang dikelola swasta pada tahun 2008, tetapi media-media tersebut dinasionalisasi pada tahun 2009 setelah
berani mengkritik pemerintah. Pada Oktober 2010, Gaddafi meminta maaf kepada para pemimpin Afrika atas perbudakan yang pernah dilakukan oleh puak Arab terhadap orang-orang Afrika.
Setelah dimulainya peristiwa kebangkitan dunia Arab pada tahun 2011, Gaddafi menyatakan dukungannya kepada Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali yang saat itu terancam lengser. Ia merasa bahwa rakyat Tunisia akan puas jika Ben Ali memberlakukan sistem "Jamahiriya" di negaranya. Libya sendiri berusaha mencegah kerusuhan di dalam negeri dengan menurunkan harga pangan, membersihkan tampuk
kepemimpinan angkatan darat dari orang-orang yang mungkin akan berkhianat, serta dengan melepaskan beberapa tawanan Islamis. Tindakan-tindakan ini tidak berhasil, dan pada tanggal 17 Februari 2011, merebak demonstrasi besar yang menentang pemerintahan Gaddafi. Tidak seperti di Tunisia atau Mesir, Libya cukup seragam secara keagamaan dan tidak memiliki pergerakan Islamis yang kuat, tetapi banyak yang
tidak puas dengan korupsi dan sistem patronase di negara tersebut, sementara tingkat pengangguran telah mencapai 30%.
Gaddafi melemparkan tuduhan bahwa para pemberontak telah diberikan "narkoba" yang membuat mereka "berhalusinasi", dan ia juga menuding mereka memiliki hubungan dengan al-Qaeda. Gaddafi sendiri menyatakan bahwa ia lebih baik mati syahid daripada meninggalkan Libya. Ketika ia mengumumkan bahwa para pemberontak akan "diburu dari jalan ke jalan, rumah ke rumah, dan lemari
ke lemari", angkatan darat mulai menembaki para demonstran di Benghazi dan menewaskan ratusan orang. Akibatnya, sejumlah politikus senior mengundurkan diri atau membelot ke pihak demonstran. Pemberontakan langsung merebak di wilayah timur Libya yang secara ekonomi tidak semaju wilayah barat. Pada akhir bulan Februari, kota-kota di timur seperti Benghazi, Misratah, El-Bayda, dan Tobruk telah dikendalikan oleh para pemberontak, dan Dewan Transisi Nasional (DTN) yang berpusat di Benghazi dibentuk sebagai perwakilan mereka.
Pada awal konflik ini, Gaddafi tampak akan menang, terutama mengingat bahwa mereka memiliki kekuatan militer yang lebih besar. Kedua belah pihak sama-sama mengabaikan hukum perang dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dengan melakukan penangkapan secara sembarangan, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan serangan balas dendam. Pada tanggal 26 Februari, Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Resolusi 1970 yang menangguhkan Libya dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, memberlakukan sanksi, dan menyerukan kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidiki pembunuhan warga tak bersenjata. Pada bulan Maret, Dewan Keamanan PBB mengumumkan zona larangan terbang untuk melindungi warga sipil dari pengeboman yang dilancarkan dari udara, dan dewan tersebut
juga menyerukan kepada negara-negara lain untuk memberlakukannya; dewan ini juga secara khusus melarang pendudukan wilayah Libya oleh pasukan asing. Qatar mengabaikan seruan tersebut dengan mengirim ratusan tentara untuk mendukung para pembangkang, dan bersama dengan Prancis dan Uni Emirat Arab, mereka menyediakan persenjataan dan pelatihan kepada DTN. NATO mengumumkan bahwa mereka akan menegakkan zona larangan terbang. Pada
tanggal 30 April, serangan udara yang dilancarkan oleh NATO menewaskan anak laki-laki keenam Gaddafi dan tiga cucu lelakinya di Tripoli.
Pada bulan Juni, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Gaddafi, anaknya Saif al-Islam, dan saudara iparnya Abdullah Senussi (yang menjabat sebagai kepala keamanan negara), atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada bulan yang sama, Amnesty International menerbitkan laporan mereka yang menyatakan bahwa tentara Gaddafi bertanggung jawab atas berbagai macam
kejahatan perang, tetapi pada saat yang sama, mereka juga mendapati bahwa banyak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang lain yang tidak memiliki bukti terpercaya dan mungkin merupakan karangan pasukan pemberontak yang disebarkan oleh media Barat. Pada bulan Juli, lebih dari 30 pemerintahan di dunia mengakui DTN sebagai pemerintahan Libya yang sah; Gaddafi
sendiri mengajak pendukungnya untuk "Menginjak-injak pengakuan tersebut, injak-injaklah mereka di bawah kaki kalian... Mereka sama sekali tidak berguna." Pada bulan Agustus, Liga Arab mengakui DTN sebagai "perwakilan sah negara Libya".
Dengan perlindungan udara yang diberikan oleh NATO, para milisi pemberontak terus mendesak ke barat, mengalahkan pasukan pro-Gaddafi, dan mengamankan wilayah tengah Libya. Setelah mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Amazigh (Berber) di Pegunungan Nafusa yang telah lama ditindas karena mereka bukanlah penutur bahasa Arab, pasukan DTN mengepung pasukan pendukung Gaddafi di beberapa wilayah penting di Libya barat. Pada bulan Agustus, para pemberontak merebut Zliten dan Tripoli.
Tinggal sedikit kota di Libya barat yang tetap menjadi benteng pendukung Gaddafi, yaitu Bani Walid, Sebha, dan Surt. Setelah jatuhnya ibu kota Libya, Gaddafi mundur ke Surt, dan ia menyatakan kesediannya untuk berunding perihal penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan transisi, tetapi usulan ini ditolak mentah-mentah oleh DTN. Gaddafi terus menerus
berpindah tempat untuk menghindari penembakan oleh DTN, dan menghabiskan waktunya untuk berdoa dan membaca Al-Quran. Pada tanggal 20 Oktober, Gaddafi keluar dari Distrik 2 Surt di dalam sebuah konvoi gabungan sipil-militer dengan harapan agar ia dapat mengungsi ke Lembah Jarref. Sekitar pukul 8:30 pagi, pesawat pengebom NATO beraksi dan menghancurkan paling tidak 14 kendaraan dan menewaskan
setidaknya 53 orang. Konvoi tersebut pun terpencar, dan Gaddafi dan orang-orang terdekat dengannya melarikan diri ke sebuah villa terdekat yang kemudian ditembaki oleh milisi pemberontak dari Misratah. Gaddafi lalu melarikan diri ke sebuah situs konstruksi dan bersembunyi di dalam pipa drainase, sementara para pengawalnya bertarung melawan pemberontak; selama kejadian
tersebut, Gaddafi mengalami luka di kepala akibat ledakan granat, sementara menteri pertahanan Abu-Bakr Yunis Jabr tewas terbunuh.