Kemaharajaan Britania
Kemaharajaan Britania (;; dari "rj", secara harafiah, "kekuasaan" dalam Hindustani) merujuk pada periode kekuasaan Britania di anakbenua India, yang mencakup India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar, dimana wilayah-wilayah tersebut berada dalam kekuasaan kolonial Britania sebagai bagian dari Imperium Britania. Sejak kemerdekaan negara-negara tersebut, masa sebelum kemerdekaan mereka disebut dengan istilah India
Britania ("British India"), walaupun sebelum kemerdekaan istilah tersebut hanya merujuk pada bagian anakbenua yang berada langsung di bawah pemerintahan Inggris di Delhi dan sebelumnya Kolkata.
Banyak wilayah yang berada di bawah kekuasaan Britania pada masa ini yang tidak langsung diperintah oleh orang-orang Britania, melainkan merupakan "Negara Kepangeranan" ("Princely States") independen yang dipimpin oleh Maharaja, Raja, Thakur, dan Nawab, yang menandatangani perjanjian untuk tunduk pada monarki Britania. Hal ini dimulai sejak 1858, sewaktu kekuasaan Perusahaan Hindia Timur Britania dikembalikan ke
Tahta Britania, sampai tahun 1947, sewaktu India dibagi menjadi dua negara berdaulat, India dan Pakistan. Walaupun Sri Lanka (pada waktu itu disebut Seylon) adalah periferal dari anakbenua India, wilayah ini tidak dianggap sebagai bagian dari Kemaharajaan, karena diperintah sebagai Koloni Tahta ("Crown Colony") dari London dan bukan oleh Viceroy India sebagai bagian dari Imperium India ("Indian Empire"). India
Perancis dan India Portugis terdiri dari daerah-daerah kantung pesisir yang masing-masing diperintah oleh Perancis dan Portugal; wilayah-wilayah ini diintegrasikan ke dalam India setelah kemerdekaan India.
Kemaharajaan Britania membentang di hampir semua wilayah India, Pakistan, dan Bangladesh saat ini, kecuali pada kepemilikan kecil oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Goa dan Pondicherry. Daerah ini sangat beragam, berisi pegunungan Himalaya, dataran banjir yang subur, Dataran Indo-Gangga, garis pantai panjang, hutan kering tropis, dataran tinggi kering, dan gurun Thar. Selain itu, pada berbagai
waktu, itu termasuk Aden (dari 1858 hingga 1937), Burma Bawah (dari 1858 hingga 1937), Burma Atas (dari 1886 hingga 1937), Somaliland Britania (sesaat dari 1884 hingga 1898), dan Singapura (sesaat dari 1858 hingga 1867). Burma dipisahkan dari India dan dikelola secara langsung oleh Kerajaan Britania dari tahun 1937 hingga kemerdekaannya pada tahun 1948. Negara bagian Trusial di Teluk Persia dan negara-negara di
bawah Keresidenan Teluk Persia secara teori adalah negara kepangeranan serta Kepresidenan dan provinsi di India Britania sampai 1947 serta menggunakan rupee sebagai satuan mata uang mereka.
Di antara negara-negara lain di kawasan ini, Ceylon (sekarang Sri Lanka) diserahkan ke Britania pada tahun 1802 di bawah Traktat Amiens. Ceylon adalah bagian dari Kepresidenan Madras antara 1793 dan 1798. Kerajaan Nepal dan Bhutan, setelah berperang dengan Britania, perjanjian kemudian ditandatangani dengan mereka dan diakui oleh Britania sebagai negara merdeka. Kerajaan Sikkim didirikan sebagai negara kepangeranan setelah
Perjanjian Anglo-Sikkim pada tahun 1861; namun, masalah kedaulatan tidak terdefinisi. Kepulauan Maladewa adalah protektorat Britania dari tahun 1887 hingga 1965, namun bukan merupakan bagian dari India Britania.
India selama Kemaharajaan Britania terdiri dari dua jenis wilayah: "India Britania" dan "Negara Bagian Asli" (atau "Negara kepangeranan"). Dalam Interpretation Act 1889, Parlemen Britania mengadopsi definisi berikut dalam Bagian 18:
Secara umum, istilah "India Britania" telah digunakan (dan masih digunakan) untuk merujuk pula pada daerah-daerah di bawah kekuasaan Perusahaan India Timur Britania di India pada tahun 1600-1858. Istilah ini juga telah digunakan untuk merujuk pada "Britania di India".
Istilah "Kerajaan India" dan "Kekaisaran India" (seperti istilah "Kerajaan Britania") tidak digunakan dalam undang-undang. Raja dikenal sebagai Permaisuri atau Kaisar India dan istilah tersebut sering digunakan dalam Pidato Ratu dan Pidato Prorogasi. Paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah India Britania memiliki kata-kata "Kerajaan India" di sampulnya dan "Kekaisaran India" di bagian dalam.
Kekuasaan lebih dari 175 negara kepangeranan, beberapa yang terbesar dan paling penting, dilaksanakan (atas nama Kerajaan Britania) oleh pemerintah pusat India Britania di bawah Raja Muda; sisa sekitar 500 negara bagian adalah tanggungan pemerintah provinsi Britania di India di bawah Gubernur, Letnan Gubernur, atau Komisaris Utama (seperti yang mungkin terjadi). Perbedaan yang jelas antara
"kekuasaan" dan "kekuasaan raja" dipasok oleh yurisdiksi pengadilan hukum: hukum India Britania bersandar pada hukum yang disahkan oleh Parlemen Britania dan kekuatan legislatif hukum-hukum yang dipegang oleh berbagai pemerintahan India Britania, baik pusat maupun lokal; sebaliknya, pengadilan-pengadilan Negara Kepangeranan berada di bawah otoritas penguasa masing-masing negara bagian tersebut.
Pada saat kemerdekaan dan setelah kemerdekaan India, India telah mempertahankan lembaga-lembaga pusat Britania seperti pemerintahan parlementer, satu orang, satu suara serta aturan hukum melalui pengadilan non-partisan. Hal ini dipertahankan serta pengaturan kelembagaan Kemaharahaan seperti administrasi distrik, universitas dan bursa saham. Salah satu perubahan besar adalah
penolakan terhadap negara-negara kepangeranan yang terpisah sebelumnya. Metcalf menunjukkan bahwa selama dua abad, para intelektual Britania dan spesialis India menjadikan prioritas tertinggi membawa perdamaian, persatuan dan pemerintahan yang baik ke India. Mereka menawarkan banyak metode bersaing untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, Cornwallis merekomendasikan mengubah Bengali Zamindar menjadi
semacam tuan tanah Inggris yang mengendalikan urusan lokal di Inggris. Munro diusulkan untuk berhubungan langsung dengan para petani. Sir William Jones dan para orientalis mempromosikan bahasa Sanskerta, sementara Macaulay mempromosikan bahasa Inggris. Zinkin berpendapat bahwa dalam jangka panjang, apa yang paling penting mengenai warisan Kemaharajaan adalah ideologi politik Britania yang diambil alih oleh orang India
setelah tahun 1947, terutama kepercayaan dalam kesatuan, demokrasi, supremasi hukum dan kesetaraan tertentu di luar kasta dan kepercayaan. Zinkin melihat ini bukan hanya di partai Kongres tetapi juga di antara Nasionalis Hindu di Partai Bharatiya Janata, yang secara khusus menekankan tradisi Hindu.