Kota Pekalongan
Pekalongan adalah salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat. Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan.
Kota ini terletak di jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Pekalongan berjarak 101 km sebelah barat Semarang, atau 384 km sebelah timur Jakarta. Pekalongan dikenal dengan julukan kota batik, karena batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif. Kota Pekalongan masuk jaringan kota kreatif UNESCO dalam kategori crafts dan folk art pada Desember 2014 dan memiliki city branding World's city of Batik.
Transportasi di kota ini pun sudah cukup berkembang, karena terdapat terminal besar, stasiun, dan taksi. Makanan khas Pekalongan adalah megono, yakni irisan nangka dicampur dengan sambal bumbu kelapa. Makanan ini umumnya dihidangkan saat masih panas dan dicampur dengan petai dan ikan bakar sebagai menu tambahan.
Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Ada beberapa adat tradisi di Pekalongan yang tidak dijumpai di daerah lain misalnya: syawalan, sedekah bumi, dan sebagainya. Syawalan adalah perayaan tujuh hari setelah lebaran dan sekarang ini disemarakkan dengan pemotongan lopis raksasa yang memecahkan rekor MURI oleh wali kota untuk kemudian dibagi-bagikan kepada pengunjung.
Nama Pekalongan sampai saat ini belum jelas asal-usulnya, belum ada prasasti atau dokumen lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ada hanya berupa cerita rakyat atau legenda. Dokumen tertua yang menyebut nama Pekalongan adalah Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (Gouvernements Besluit) Nomor 40 tahun 1931:nama Pekalongan diambil dari kata 'Halong' (dapat banyak) dan dibawah simbul kota tertulis 'Pek-Alongan'.
Kemudian berdasarkan keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 januari 1957 dan Tambahan Lembaran daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958, Serta persetujuan Pepekupeda Teritorium 4 dengan SK Nomor KTPS-PPD/00351/II/1958:nama Pekalongan berasal dari kata 'A-Pek-Halong-An' yang berarti pengangsalan (Pendapatan).
Pada pertengahan abad XIX dikalangan kaum liberal Belanda muncul pemikiran etis-selanjutnya dikenal sebagai Politik Etis yang menyerukan Program Desentralisasi Kekuasaan Administratip yang memberikan hak otonomi kepada setiap Karesidenan (Gewest) dan Kota Besar (Gumentee) serta pemmbentukan dewan-dewan daerah di wilayah administratif tersebut. Pemikiran kaum liberal ini ditanggapi oleh Pemerintah Kerajaan
Belanda dengan dikeluarkannya Staatbland Nomor 329 Tahun 1903 yang menjadi dasar hukum pemberian hak otonomi kepada setiap residensi (gewest); dan untuk Kota Pekalongan, hak otonomi ini diatur dalam Staatblaad Nomor 124 tahun 1906 tanggal 1 April 1906 tentang Decentralisatie Afzondering van Gelmiddelen voor de Hoofplaatss Pekalongan uit de Algemenee Geldmiddelen de dier Plaatse yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menandatangani penyerahan kekuasaan kepada tentara Jepang. Jepang menghapus keberadaan dewan-dewan daerah, sedangkan Kabupaten dan Kotamadya diteruskan dan hanya menjalankan pemerintahan dekonsentrasi.
Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus oleh dwitunggal Soekarno-Hatta di Jakarta, ditindaklanjuti rakyat Pekalongan dengan mengangkat senjata untuk merebut markas tentara Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945. Perjuangan ini berhasil, sehingga pada tanggal 7 Oktober 1945 Pekalongan bebas dari tentara Jepang.
Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan.
Terbitnya PP Nomor 21 Tahun 1988 tanggal 5 Desember 1988 dan ditindaklanjuti dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 1989 mengubah batas wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan sehingga luas wilayahnya berubah dari 1755 Ha menjadi 4465.24 Ha dan terdiri dari 4 Kecamatan, 22 desa dan 24 kelurahan.
Sejalan dengan era reformasi yang menuntut adanya reformasi disegala bidang, diterbitkan PP Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 32 Tahun 2004 yang mengubah sebutan Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan.
Kota Pekalongan membentang antara 6o50'42"-6o55'44" LS dan 109o37'55"-109o42'19" BT. Berdasarkan koordinat fiktifnya, Kota Pekalongan membentang antara 510.00- 518.00 Km membujur dan 517.75- 526.75 Km melintang, dimana semuanya merupakan daerah datar, tidak ada daerah dengan kemiringan yang curam, terdiri dari tanah kering 67.48% Ha dan tanah
sawah 32.53%. Berdasarkan jenis tanahnya, di Kota Pekalongan memiliki jenis tanah yang berwarna agak kelabu dengan jenis aluvial kelabu kekuningan dan aluvial yohidromorf. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai  9 Km, sedangkan dari Barat ke Timur mencapai  7 Km. Batas wilayah administrasi Kota Pekalongan yaitu:
Kota Pekalongan merupakan daerah beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 40 mm- 300 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan 120 hari. Keadaan suhu rata-rata di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, berkisar antara 17o-35 °C.
Kota Pekalongan terbagi atas 4 (empat) Kecamatan yang terbagi lagi menjadi 27 kelurahan pasca merger kelurahan yang dilakukan 1 Januari 2015 dengan luas keseluruhan mencapai 45.25 km2 atau sekitar 0.14 % dari luas wilayah Jawa Tengah.
Secara administrasi pemerintahan Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota yang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi beberapa kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah
kota. Sejak 2005, wali kota Pekalongan dan wakilnya dipilih langsung oleh warga kota dalam pilkada, setelah sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD kota.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penggabungan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, berikut Nama Kelurahan di Kota Pekalongan hasil penggabungan sejak 1 Januari 2015:Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Pekalongan
Sejak dulu, Kota Pekalongan dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat religiusitas yang cukup tinggi, indikatornya adalah dengan banyaknya jumlah pondok pesantren yang ada yakni 44 buah dengan jumlah santri mencapai 4706 orang. Keberagaman pemeluk agama tidak lagi menimbulkan permasalahan yang berarti menunjukkan kondusifnya kehidupan antar umat beragama Kota
Pekalongan. Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Kota Pekalongan, sedangkan agama lain yang dianut sebagian warga Kota Pekalongan adalah Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, di Kota Pekalongan terdapat berbagai jenis tempat ibadah berupa masjid 106 unit, mushola 613 unit, 13 buah gereja Kristen, 2 Gereja Katholik, 1 pura dan 5 wihara/klenteng yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Pekalongan.
Kota Pekalongan secara etnik didominasi oleh Suku Jawa yang bertutur dengan bahasa Jawa dialek khas pesisir barat (Dialek Pesisir/Pantura) yang cenderung mirip dialek Banyumasan. Sejarah Pekalongan sebagai kota pelabuhan dan perdagangan membuatnya memiliki sejumlah komunitas pendatang yang menonjol, seperti etnis Cina dan Arab, selain tentu saja suku-suku Nusantara lain seperti suku Melayu dan Banjar.