Korea Utara
Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara Juche (percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri). Pemujaan kepribadian terhadap Kim Il-sung dan Kim Jong-il dilakukan secara terorganisir. Setelah mangkatnya Kim Il-sung pada 1994, ia tidak digantikan melainkan memperoleh gelar "Presiden Abadi", dan dikuburkan di Istana Memorial Kumsusan di Pyongyang pusat.
Meskipun kedudukan presiden dipegang oleh Kim Il-sung yang telah meninggal, kepala negara de facto adalah Kim Jong-un, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Badan legislatif Korea Utara adalah Majelis Tertinggi Rakyat, kini diketuai oleh Kim Yong-nam. Tokoh pemerintahan senior lainnya adalah Kepala Pemerintahan Kim Yong-il.
Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah adalah Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintahan dan memegang semua kursi di Majelis Tertinggi Rakyat.
Pada Juni 2009, dilaporkan oleh sebuah media Korea Selatan bahwa terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un, putera termuda Kim Jong-il (Kim Jong-il memiliki tiga putera).
Korea Utara telah memelihara hubungan yang akrab dengan Tiongkok dan Rusia sejak lama. Jatuhnya komunisme di Eropa Timur tahun 1989, dan pecahnya Uni Soviet pada 1991, berdampak pada semakin berkurangnya bantuan kepada Korea Utara dari Rusia, meskipun Tiongkok tetap saja memberikan bantuan penting. Korea Utara memelihara ikatan yang kuat dengan sekutu sosialisnya di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja.
Korea Utara telah memulai pembangunan Pagar Perbatasan Tiongkok-Korea di perbatasan utara, sebagai tanggapan bagi harapan Tiongkok yang ingin mengekang para pengungsi yang melarikan diri dari Korea Utara. Sebelumnya, perbatasan antara Tiongkok dan Korea Utara hanya diawasi oleh sedikit petugas patroli.
Sebagai akibat dari program senjata nuklir Korea Utara, pembicaraan enam-pihak diselenggarakan untuk mencari penyelesaian damai terkait ketegangan di antara dua pemerintah Korea, Federasi Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat.
Pada 17 Juli 2007, para inspektur PBB memverifikasi penutupan lima fasilitas nuklir Korea Utara, sesuai persetujuan Februari 2007.
Pada 4 Oktober 2007, Presiden Korea Selatan (Roh Moo-Hyun) dan pemimpin Korea Utara sebelumnya (Kim Jong-il) menandatangani sebuah perjanjian damai berisi delapan pasal, yang mengajukan perdamaian abadi, pembicaraan tingkat tinggi, kerja sama ekonomi, perbaharuan kereta api, perjalanan udara, jalan bebas hambatan, dan barisan penyorak olimpiade gabungan.
Amerika Serikat dan Korea Selatan sebelumnya menuduh Korea Utara sebagai negara yang mendukung terorisme. Pengeboman 1983 yang membunuh anggota pemerintahan Korea Selatan dan penghancuran pesawat terbang Korea Selatan telah dituduhkan kepada Korea Utara. Korea Utara juga dianggap bertanggung jawab atas penculikan 13 warga negara Jepang pada 1970-an dan 1980-an, lima dari mereka dikembalikan ke Jepang pada 2002. Pada 11 Oktober 2008, Amerika Serikat menghapus Korea Utara dari daftar negara pendukung terorisme ini.
Kim Jong-un adalah Komandan Tertinggi Tentara Rakyat Korea dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Tentara Rakyat Korea adalah nama untuk angkatan bersenjata Korea Utara. Tentara ini memiliki empat cabang: Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Departemen Keamanan Negara. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Korea Utara memiliki angkatan darat terbesar kelima di dunia, diperkirakan
sebesar 1.21 juta personel, dengan kira-kira 20% pria berusia 17-54 tahun di dalam angkatan darat. Korea Utara memiliki persentase personel militer per kapita tertinggi di dunia, dengan sekitar 1 serdadu terdaftar untuk setiap 25 warga negara. Strategi militer Korea Utara dirancang untuk menyusupkan agen dan menyabotase di belakang barisan musuh pada saat perang. Tentara Rakyat Korea memiliki berbagai
perlengkapan, meliputi 4060 tank, 2500 APC, 17900 artileri (termasuk mortir), 11000 senjata pertahanan udara, 915 kapal perang, dan 1748 pesawat tempur. Perlengkapan yang ada merupakan sisa-sisa Perang Dunia II, umumnya teknologi Perang Dingin yang terproliferasi, atau senjata Soviet. Menurut media resmi Korea Utara, anggaran belanja militer Korut pada tahun 2009 adalah 15.8% dari PDB.
Korea Utara juga menjual misil balistik dan peralatan militernya ke berbagai negara. Pada April 2009, PBB menyebut Perusahaan Perdagangan Pembangunan dan Pertambangan Korea (alias KOMID) sebagai agen penjual utama Korea Utara dan pengekspor terbesar misil balistik dan senjata konvensional. PBB juga menyebut Korea Ryonbong sebagai penyokong penjualan segala hal yang berhubungan dengan militer Korea Utara.
Korea Utara memiliki program nuklir aktif dan telah menjadi subjek bagi beberapa resolusi PBB, seperti Nomor 1695 pada Juli 2006, Nomor 1718 pada Oktober 2006, dan Nomor 1874 pada Juni 2009.
Korea Utara memiliki ekonomi komando yang terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat. Dari lima negara sosialis yang tersisa di dunia, Korea Utara adalah satu dari dua negara (bersama-sama dengan Kuba) dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya.
Kebijakan isolasi Korea Utara berarti bahwa perdagangan internasional sangatlah dibatasi. Korut mengeluarkan undang-undang pada tahun 1984 yang memperbolehkan investasi asing melalui joint venture, akan tetapi gagal mengundang investasi yang berarti. Pada tahun 1991, Zona Ekonomi Khusus Rason didirikan, dengan tujuan menarik investasi asing dari Tiongkok dan Rusia. Perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Rusia
telah memperoleh hak untuk menggunakan pelabuhan di Rason. Investor Tiongkok telah merenovasi jalan dari Rason ke Tiongkok, dan pekerja kereta api Rusia merenovasi jalur kereta api dari Rason ke Rusia.
Gaji rata-rata Korut adalah sekitar $47 per bulan. Meskipun terdapat masalah ekonomi yang substansial, kualitas hidup rakyat terus membaik dan upah pekerja terus meningkat. Pasar swasta berskala kecil, disebut janmadang, hadir di seluruh penjuru negara ini dan melayani penduduk dengan makanan dan komoditas tertentu dari impor yang ditukar dengan uang, dengan demikian membantu mencegah kelaparan.
Makanan, rumah, kesehatan, dan pendidikan diberikan secara gratis oleh negara, dan pembayaran pajak telah dihapuskan sejak 1 April 1974. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan industri, sejak tahun 1960-an, pemerintah Korea Utara telah memperkenalkan sistem-sistem manajemen seperti sistem kerja Taean. Pada abad ke-21, pertumbuhan PDB Korea Utara cukup lambat tetapi pasti, meskipun pada beberapa
tahun terakhir, angka pertumbuhan meningkat hingga 3.7% pada 2008 karena pertumbuhan sektor pertanian sebesar 8.2%.
Menurut perkiraan tahun 2002, sektor utama dalam ekonomi Korea Utara adalah industri (43.1%), diikuti oleh jasa (33.6%) dan pertanian (23.3%). Pada 2004, diperkirakan bahwa sektor pertanian menyerap 37% dari tenaga kerja, sementara industri dan jasa menyerap sisanya, 63%. Industri utama meliputi produk militer, pembuatan mesin, energi listrik, bahan kimia, pertambangan, perlogaman, sandang, pengolahan makanan dan pariwisata.
Pada 2005, menurut FAO, Korea Utara adalah produsen buah segar terbesar ke-10, dan produsen apel terbesar ke-19. Korea Utara memiliki sumber daya alam yang substansial, dengan sumber daya utama meliputi besi, seng, batu bara, fluor, tembaga, garam, timbal, tungsten, grafit, magnesium, emas, pirit, fluorspar, dan listrik tenaga air.