Katherine Wilson Sheppard
politisi dan yang menulis kepada Perdana Menteri Selandia Baru Robert Stout berupaya untuk melanjutkan kampanyenya. Petisi pelayan bar (termasuk beberapa dari bagian negara yang lain) kemudian ditolak oleh Komisi Petisi Parlemen pada 1885. Katherine memutuskan bahwa politisi akan terus mengabaikan petisi dari wanita selama wanita tidak bisa mengundi. Pada 1879 hak suara laki-laki telah berlaku
kepada semua pria yang berusia di atas 21 tahun tanpa memandang kepemilikan tanah, tetapi wanita masih tidak dapat mengundi. Sejumlah hak suara terbatas diperluas kepada pengundi wanita pada 1870-an. Pembayar bea cukai wanita dapat mengundi di pemilihan badan setempat pada 1873 dan pada 1877 ibu rumah tangga mendapatkan hak untuk mengundi dan menjadi anggota dewan pendidikan.
The New Zealand Women's Christian Temperance Union dibentuk dalam konferensi di Wellington pada Februari 1886. Katherine tidak menghadiri konferensi itu, tetapi pada konvensi nasional kedua di Christchurch setahun kemudian, dia tiba lebih cepat untuk menyajikan karya tulisnya mengenai hak suara perempuan, walaupun tiada peluang baginya untuk berbuat demikian. Katherine mula-mula diangkat sebagai Pengawas untuk Statistik
Relatif, karena minatnya dalam hal-ihwal ekonomi. Pada 1887ketika departemen pemungutan suara setempat didirikan di dalam WCTUKatherine ditunjuk sebagai Pengawas Nasional untuk Pemungutan Suara dan Legislasi.
Banyak sokongan untuk moderasi datang dari wanita, dan Temperance Union yakin bahwa hak suara perempuan dapat memajukan tujuan mereka untuk melarang minuman keras sembari mempromosikan kesejahteraan anak dan keluarga. Katherine kemudian menjadi tokoh penting di bidang hak suara perempuan, tetapi minatnya pada tujuan tersebut melampaui pertimbangan senang mengenai penentangan minuman keras. Pandangan Katherine
menjadi terkenal lewat pernyataannya berbunyi: "semua yang memisahkan, apakah itu ras, kelas, keyakinan, atau jantina, adalah tak manusiawi, dan harus dihilangkan." Katherine terbukti menjadi pembicara yang bergairah dan penyelenggara yang terampil, yang membuatnya cepat mendapat sokongan karenanya.
WCTU mengirim seorang utusan kepada Julius Vogel, anggota parlemen dan mantan perdana menteri, meminta dirinya untuk memperkenalkan rancangan undang-undang hak suara perempuan kepada parlemen. Julius melakukannya pada 1887, dengan Rancangan Undang-undang Hak Suara Perempuan, dan Katherine mengampanyekan undang-undang itu untuk menarik sokongan sebanyak-banyaknya. Dalam pembacaan ketiga rancangan undang-undang itu, bagian yang
berkaitan dengan hak suara wanita dikalahkan hanya dengan satu suara, dan rancangan undang-undang tersebut dibatalkan. Selama kampanye pemilihan umum akhir tahun itu Katherine mendorong anggota WCTU untuk mengajukan pertanyaan kepada calon anggota parlemen mengenai hak suara perempuan, tetapi hanya sedikit perempuan yang melakukannya. Pada 1888 Katherine merupakan Presiden WCTU cabang Christchurch dan memaparkan
sebuah laporan kepada konvensi nasional di Dunedin, tempat konvensi memutuskan bahwa pelarangan dan hak suara perempuan akan menjadi tujuan utama organisasi. Katherine membaca pidato umum mengenai hak suara perempuan di Dunedin, Oamaru, dan Christchurch, yang semakin mengembangkan rasa percaya diri dalam hal gaya bicara. Untuk memperkuat pesannya, Katherine memberikan selebaran yang dihasilkan di Britania Raya dan
Amerika Serikat kepada khalayak. Katherine kemudian menerbitkan selebaran karyanya sendiri berjudul "Ten Reasons Why the Women of New Zealand Should Vote" ["Sepuluh Alasan Wanita Selandia Baru Harus Mengundi"], yang menampilkan kecerdasan dan pendekatan logika Katherine. Sebuah salinan dikirim kepada setiap anggota Dewan Perwakilan.
Pemerintah memperkenalkan Rancangan Undang-undang Pemungutan Suara pada 1888 yang tetap tidak membolehkan wanita dalam mengundi dan Katherine membuat petisi yang meminta agar pengecualian tersebut dihapus. Katherine menulis kepada, dan kemudian bertemu dengan, John Hall, anggota Dewan Perwakilan dari Canterbury yang disegani, mengundang John untuk mempersembahkan petisi dan menyokong perjuangannya. John mengiyakannya,
tetapi hasilnya hampa. Katherine kemudian membuat pamflet kedua, "Should Women Vote?" ["Haruskah Wanita Mengundi?"], yang menampilkan pernyataan mengenai hak suara dari tokoh penting di Selandia Baru dan luar negeri. Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum tertunda hingga 1890, ketika pada 5 Agustus, John mengusulkan mosi yang berbunyi: "bahwa menurut pendapat Dewan, hak mengundi untuk
anggota Dewan Perwakilan harus diperluas hingga mencakup wanota." Selepas melalui perdebatan yang sengit, rancangan undang-undang ini disahkan dengan 37 anggota menyetujui berbanding 11 anggota menolak. Pada 21 Agustus, John mengusulkan sebuah amendemen untuk Rancangan Undang-undang Pemungutan Suara, tetapi kalah dengan tujuh suara.
Setelah kekalahan ini, John menyarankan Katherine bahwa petisi kepada parlemen harus menjadi langkah selanjutnya. Katherine menyusun ulang perkataan pada petisi, mengatur borang yang akan dicetak, dan berkampanye dengan lebih giat supaya petisinya disetujui parlemen. Selama kampanye pemilihan umum 1890, anggota WCTU berusaha untuk menanyakan semua calon tentang kedudukan mereka mengenai hak suara
perempuan. Petisi ini ditandatangani oleh 10.085 orang (menurut notula WCTU) dan John menampilkan ini di parlemen pada 1891 ketika Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum yang baru masuk ke dalam komite. Petisi ini disokong oleh parlemen oleh John, Alfred, dan perdana menteri saat itu John Ballance. John mengusulkan sebuah amendemen pada Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum untuk memberikan hak suara perempuan dan disetujui
dengan mayoritas 25 suara. Penentang hak suara, Walter Carncross, kemudian mengusulkan amendemen yang juga akan memungkinkan wanita untuk mencalonkan diri di parlemen; ini tampaknya sebuah kelanjutan yang masuk akal dari usulan amendemen John tetapi sebenarnya dihitung untuk menyebabkan kegagalan Rancangan Undang-undang di majelis tinggi Selandia Baru, Dewan Legislatif Selandia Baru. Rancangan undang-undang ini kalah di majelis tinggi dengan dua suara.
Pada 1890, Katherine adalah satu di antara pendiri Masyarakat Etika Kristen, sebuah kelompok diskusi bagi pria dan wanita, tak terbatas bagi anggota gereja tunggal. Pada beberapa pertemuan pertama mereka topik diskusi mencakup keegoisan, hubungan suami-istri, dan reformasi pakaian. Masyarakat Etika Kristen berpengaruh besar pada kepercayaan diri Katherine dalam berdebat dengan orang-orang dari latar belakang
yang beragam. Selama 1891, Katherine mulai menyunting sebuah halaman di "Prohibitionist" atas nama WCTU. "Prohibitionist" adalah karya tulis menentang minuman keras yang diterbitkan dwiminggu dengan peredaran menjangkau seluruh Selandia Baru dengan oplah 20.000 cetak. Katherine menggunakan nama samaran "Penelope" dalam karya tulis ini.
Katherine berjanji bahwa petisi kedua akan dua kali lebih besar dan bekerja sepanjang musim panas untuk membuatnya; petisi ini ditandatangani 20.274 wanita. Dengan menggunakan pengumpul suara yang dibayar, anggota Partai Liberal Henry Fish membuat dua petisi tandingan, yang satu ditandatangani oleh pria dan satu yang lain ditandatangani oleh wanita; mereka menerima 5.000 tanda
tangan di antara mereka. Sebuah Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum pada 1892 mencakup ketentuan untuk hak suara perempuan dan sekali lagi disahkan dengan mudah di Dewan Perwakilan, tetapi Majelis Tinggi meminta bahwa suara wanita harus diposkan alih-alih lewat kertas suara. Karena dua majelis tidak setuju dengan ini, rancangan undang-undang ini gagal lagi.
Petisi hak suara ketiga masih lebih besar telah dibuat oleh Katherine dan dipaparkan pada 1893. Kali ini 31.872 wanita menandatangani petisi ini, petisi terbesar dari petisi apapun yang dipaparkan di parlemen pada saat ini.