Tulakan, Donorojo, Jepara
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tulakan Tahun 2015- 2020.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
2. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Petinggi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan desa, Petinggi pada tahun terakhir masa jabatannya wajib menyusun RKPDesa untuk tahun pertama masa jabatan petinggi berikutnya.
(2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun pertama masa jabatan Petinggi berikutnya.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Petinggi.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berpijak dari hal tersebut di atas maka diperlukan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tulakan Tahun 2015- 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ini adalah merupakan dokumen induk dari perencanaan pembangunan desa yang memuat tentang Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan desa yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata yang ada di desa, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di
desa. RPJMDesa selain menjabarkan tentang visi dan misi, di dalamnya juga memuat tentang kerangka ekonomi desa, arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum dan disertai dengan macam-macam program kegiatan yang didukung dengan pendanaan yang bersifat indikatif. Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan desa, dokumen ini juga digunakan sebagai dasar
penilaian kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Disamping itu dokumen RPJMDesa ini dapat juga digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Pemerintah Desa dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang disampaikan kepada Bupati, BPD dan masyarakat desa.
RPJMDesa Tulakan Tahun 2015- 2020 disusun dengan maksud menyediakan dasar dan pedoman dalam perencanaan pembangunan desa bagi pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan semua elemen masyarakat beserta semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan desa yang akan
dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sektoral serta sumber pembiayaan, baik dari APBDesa, dan unit anggaran dari jenjang diatasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, RPJMDesa Tulakan Tahun 2015- 2020 disusun dengan tujuan sebagai berikut:
1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan diatasnya serta sumber lain yang sah.
2. Menyediakan satu tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa dan sebagai bahan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan desa.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum desa saat ini, sekaligus untuk memahami arah dan tujuan yang akan dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintah desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan bagi semua pihak dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan desa tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);