Panglima La'ôt
Dalam hukum adat ini, diatur pengeluaran izin penangkapan ikan, baik yang diberikan oleh Panglima Laôt Lhôk maupun oleh pihak yang telah mempunyai hak penangkapan ikan terlebih dahulu di wilayah lhôk tersebut. Akan tetapi, perizinan yang dikeluarkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pawang pukat dan "geuchik" agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya.
Selanjutnya dalam kerangka hukum nasional, setiap nelayan harus mengajukan izin resmi berlayar dan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar ("Harbourmaster") dan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dengan rekomendasi (pas biru) dari Panglima Laôt. Namun, meski sudah mengantongi izin tersebut, nelayan yang ingin bersandar atau menangkap ikan di dalam wilayah lhôk tertentu harus mengikuti aturan-aturan hukum adat Laôt yang menaungi wilayah tersebut.
Masyarakat nelayan Aceh mengenal beberapa teknik penangkapan ikan di laut dan teknik ini diatur dalam Hukôm Adat Laôt, seperti seperti "Palong", "Pukat langgar", "Pukat Aceh", "Perahoe", "Jalo", "Jeue", "Jareng", "Ruleue", "Kawe go", "Kawe tiek", "Geunengom", "Bubee", "Sawok"/"Sareng", "Jang", "Jeureumai", dan "Nyap".
Palong adalah alat tangkap sejenis jaring berbentuk persegi panjang yang dibentangkan secara horisontal dengan kayu atau bambu sebagai kerangkanya. Palong dibangun di atas perahu atau didirikan di tengah laut. Di Aceh Selatan disebut "Bagan". Jenis-jenis ikan yang ditangkap antara lain: "bileh bu" (teri nasi), "suree" (tongkol), "noh" (cumi-cumi).
Pukat ("beach seine") dioperasikan di daerah pantai atau sekitar muara. Pukat digunakan dalam dua cara: "Perahoe kawe" menggunakan pancing ("handline") atau "jalo"/jala ("net"). Alat ini digunakan di teluk (lhôk) atau laguna ("pusong").
Tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 lalu menghancurkan sebagian besar infrastruktur kelembagaan Panglima Laôt sebagaimana halnya infrastruktur fisik perikanan laut di Aceh. Tidak ada catatan pasti berapa jumlah Panglima Laôt yang hilang atau tewas diterjang gelombang pasang yang menghantam sebagian besar pesisir barat dan sebagian pesisir utara dan timur Aceh. Akan tetapi sekitar
13-14 ribu nelayan dinyatakan hilang atau tewas. Karena secara tradisional Panglima Laôt adalah 'individu' bukan sebuah komite yang terdiri dari beberapa orang pengurus, sehingga masyarakat nelayan yang selamat dari tsunami mengalami kesulitan memilih penggantinya secara cepat dan memenuhi segala kriteria yang telah disepakati secara turun temurun. Selain itu, karena Hukôm Adat Laôt
merupakan konvensi (hukum yang tidak tertulis) dan tidak terdokumentasi dengan baik sebelumnya, besar peluangnya untuk musnah bila sebagian besar orang yang mengerti ikut menjadi korban tsunami.
Tsunami juga mengakibatkan susutnya produksi perikanan di Aceh hingga 60 persen seiring dengan hancurnya 65 persen infrastruktur dan 55 persen peralatan perikanan. Keinginan untuk mempercepat upaya pemulihan berpeluang mendorong industri perikanan untuk menggenjot kapasitas tangkapnya dan akhirnya bisa menimbulkan penangkapan yang berlebihan ("overfishing").
Upaya-upaya pemberian bantuan pun tidak terhindar dari dampak negatif karena berpeluang menimbulkan konflik dan persengketaan terkait dengan berbagai proses penyaluran bantuan yang tidak merata, tidak tepat sasaran maupun tidak jelas prosedurnya.
Akan tetapi, tsunami juga memberikan peluang positif bagi pengembangan sistem pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di Aceh ke arah yang lebih modern dalam hal pengelolaan dan perencanaan. Status hak-hak tangkap ikan dan wilayah kewenangan adat dapat didokumentasikan dan diuraikan, termasuk melibatkan aspek hukum dan perlindungan. Pengenalan struktur organisasi pendukung yang melibatkan banyak pihak dalam mengelola
Hukôm Adat Laôt memberikan terciptanya kesepahaman dan bagi peran dalam praktik sehari-hari. Komponen-komponen industri perikanan yang belum dilibatkan dalam sistem lama, seperti budidaya dan pengolahan, akan memberikan peluang peningkatan kapasitas ekonomi lembaga adat ini sehingga cita-cita sebuah rezim pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang terpadu dapat dicapai.