Kekaisaran Brasil
Setelah kepergian Pedro I yang mendadak, Brasil dikepalai oleh seorang anak laki-laki berusia lima tahun. Kekaisaran terancam tidak memiliki eksekutif yang kuat selama dua belas tahun ke depan karena berdasarkan konstitusi Pedro II baru akan mencapai usia dewasa dan mulai menjalankan wewenang sebagai kaisar pada 2 Desember 1843. Maka dari itu, beberapa wali dipilih untuk
memimpin negara hingga Pedro II menjadi dewasa. Namun, para wali ini memiliki sedikit wewenang dan sepenuhnya tunduk kepada Majelis Umum, sehingga tidak dapat mengisi kekosongan di puncak pemerintahan Brasil.
Perwalian ini tidak dapat menyelesaikan sengketa dan persaingan di antara faksi-faksi nasional dan lokal. Pada tahun 1834, Majelis Umum meloloskan amendemen konstitusi yang disebut "Ato Adicional" untuk mengurangi perselisihan dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah provinsi dan lokal. Namun, amendemen tersebut malah menyuburkan persaingan dan ambisi
lokal. Kekerasan pecah di seluruh negeri. Partai-partai semakin bersaing memperebutkan kursi pemerintahan provinsi dan munisipal karena partai yang menguasai suatu provinsi akan menguasai sistem politik dan pemilihannya juga. Partai-partai yang kalah pemilihan umum memberontak dan mencoba mengambil kekuasaan dengan paksa, sehingga beberapa pemberontakan meletus.
Para politikus yang memperoleh kekuasaan pada tahun 1830-an telah mengetahui lika-liku jalan menuju kekuasaan. Menurut sejarawan Roderick J. Barman, pada tahun 1840 "mereka sudah tidak lagi memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menguasai negara sendirian. Mereka menerima Pedro II sebagai figur penguasa yang sangat diperlukan untuk keberlangsungan negeri." Beberapa politikus tersebut (yang
kemudian akan membentuk Partai Konservatif pada tahun 1840-an) meyakini bahwa Brasil memerlukan figur yang netral: figur yang tidak terkait dengan faksi dan kepentingan politik sehingga dapat menyelesaikan masalah dan menengahi sengketa. Mereka menginginkan kaisar yang lebih bergantung kepada dewan legislatif, namun memiliki kekuatan yang lebih besar seperti yang telah
dianjurkan pada awal masa perwalian oleh saingan mereka (yang nantinya membentuk Partai Liberal). Namun, kaum liberal melakukan inisiatif untuk menurunkan usia kedewasaan Pedro II dari delapan belas menjadi empat belas. Sang kaisar dinyatakan layak untuk memimpin pada Juli 1840.
Untuk mencapai tujuan mereka, kaum liberal bersekutu dengan kelompok pelayan istana berkedudukan tinggi dan politikus penting: "Faksi Orang Istana". Orang-orang istana ini merupakan bagian dari lingkaran dalam kaisar dan berpengaruh terhadap kaisar, sehingga kabinet diisi oleh orang-orang istana dan liberal. Namun, dominasi mereka tidak berlangsung lama. Pada tahun 1846, Pedro II
telah matang secara jasmani maupun kejiwaan. Ia bukan lagi seorang pemuda berusia 14 tahun yang mudah dipengaruhi oleh gosip, usulan rencana rahasia, atau taktik manipulatif lain; kelemahan sang kaisar muda mulai menghilang secara perlahan dan kelebihannya semakin tampak. Ia berhasil menghentikan pengaruh orang-orang istana dengan mengeluarkan mereka dari lingkaran
dalamnya tanpa perlu mengakibatkan gangguan ketertiban umum. Ia juga memberhentikan orang-orang liberal, yang terbukti tidak efektif dalam menjalankan tugas jabatannya, dan meminta kaum konservatif untuk membentuk pemerintahan pada tahun 1848.
Kemampuan kaisar dan kabinet konservatif diuji oleh tiga krisis yang berlangsung di antara tahun 1848 dan 1852. Krisis pertama terkait dengan impor budak yang ilegal. Impor budak telah dilarang semenjak tahun 1826 sebagai bagian dari perjanjian dengan Britania. Namun, perdagangan manusia masih berlanjut, dan pemerintah Britania meloloskan Undang-Undang Aberdeen pada tahun 1845 yang memberi
wewenang kepada kapal-kapal perang Britania untuk memasuki kapal Brasil dan menangkap siapapun yang didapati terlibat dalam perdagangan budak. Sementara Brasil menghadapi masalah ini, pemberontakan Praieira, yang merupakan konflik yang meletus di antara faksi-faksi politik lokal di provinsi Pernambuco (dan yang melibatkan pendukung liberal dan orang istana). Konflik meletus 6 November 1848, tetapi berhasil dipadamkan pada
Maret 1849. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terakhir yang meletus pada periode kekaisaran, dan pemadamannya menandai periode perdamaian internal selama empat puluh tahun di Brasil. Hukum Eusébio de Queirós kemudian diundangkan pada 4 September 1850 dan memberikan wewenang yang besar kepada pemerintah untuk melawan perdagangan budak ilegal. Dengan undang-undang baru ini, Brasil mulai melancarkan
penghapusan impor budak. Pada tahun 1852, krisis pertama telah diselesaikan, dan Britania sendiri merasa bahwa Brasil sudah berhasil menghapuskan perdagangan budak.
Krisis ketiga adalah konflik dengan Konfederasi Argentina yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan atas wilayah-wilayah di sebelah Ro de la Plata dan pelayaran bebas di sungai tersebut. Semenjak tahun 1830-an, diktator Argentina Juan Manuel de Rosas telah mendukung pemberontakan di Uruguay dan Brasil. Kekaisaran Brasil tidak dapat menghadapi ancaman Rosas hingga tahun 1850, ketika persekutuan
dibentuk oleh Brasil, Uruguay, dan orang-orang Argentina yang tidak puas dengan Rosas, sehingga memicu Perang Platina pada 18 Agustus 1851 dan pelengseran pemimpin Argentina pada Februari 1852. Keberhasilan Kekaisaran Brasil dalam menangani krisis-krisis ini meningkatan stabilitas dan martabat negara, dan Brasil berubah menjadi kekuatan regional. Di kancah internasional, bangsa Eropa memandang Kekaisaran Brasil sebagai negara
yang mewujudkan asas-asas liberal seperti kebebasan pers dan penghormatan kebebasan sipil dalam konstitusi. Monarki parlementer representatif Brasil juga berbanding terbalik dengan kediktatoran dan ketidakstabilitas yang menghantui negara-negara Amerika Selatan lain pada saat itu.
Pada permulaan tahun 1850-an, Brasil menikmati stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Berbagai infrastruktur sedang dibangun, seperti rel kereta api, telegraf elektrik, dan jalur kapal uap yang menyatukan Brasil menjadi suatu kesatuan nasional. Setelah lima tahun bertugas, kabinet konservatif diberhentikan dan pada September 1853, Honório Hermeto Carneiro Leo, Marquês Paraná,
ketua Partai Konservatif, ditugaskan untuk membentuk kabinet baru. Kaisar Pedro II ingin menjalankan rencana yang ambisius, yang disebut "Konsiliasi ", dan rencana ini dimaksudkan untuk memperkuat peran parlemen dalam penyelesaian sengketa politik negara.
Paraná mengundang beberapa orang liberal untuk bergabung dengan kaum konservatif dan bahkan mengangkat beberapa menjadi menteri. Kabinet yang baru, walaupun sangat berhasil, dihantui oleh pertentangan dari anggota ultrakonservatif dari Partai Konservatif yang menolak adanya kaum liberal. Mereka merasa bahwa kabinet telah menjadi mesin politik yan dicemari oleh orang liberal yang tidak sejalan dengan gagasan-gagasan
partai konservatif dan lebih tertarik dengan jabatan. Meskipun terdapat ketidakpercayaan semacam ini, Paraná tetap teguh dalam pendiriannya. Namun, pada September 1856, pada puncak kariernya, ia meninggal mendadak, walaupun kabinetnya masih bertugas setelahnya hingga Mei 1857.
Partai Konservatif telah terpecah menjadi dua faksi: di satu sisi terdapat kaum ultrakonservatif, dan di sisi lain adalah konservatif moderat yang mendukung program Konsiliasi. Kaum konservatif dipimpin oleh Joaquim Rodrigues Torres, Visconde Itabora, Eusébio de Queirós, dan Paulino Soares de Sousa, Visconde Uruguay Pertama-mereka bertiga merupakan mantan menteri dalam kabinet 1848-1853.
Negarawan-negarawan tua ini telah mengambil alih Partai Konservatif setelah kematian Paraná. Setelah tahun 1857, kabinet-kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama. Kabinet-kabinet tersebut jatuh dalam waktu singkat karena tidak adanya mayoritas di Bilik Deputi.