Baitul Maal wa Tamwil
Keberadaan baitul maal wa tamwil (BMT) sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia, dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri pada tahun 1984.
Konsep awal BMT dimulai dari tesis syar'iyah, "Dapatkah konsep Maal dan Tamwil digabungkan menjadi satu?", satu sama lain saling melengkapi. Maal yang diambil dari ZIS dijadikan pengaman pembiayaan bagi 8 golongan yang berhak menerima Zakat (ashnaf). Singkatnya, dana ZIS digunakan sebagai dana produktif. Sedangkan Tamwil, murni bisnis yang hitungannya dan akadnya jelas. Kewajiban dan hak-haknya, yang digunakan secara bisnis murni.
Nama resmi yang digunakan pemerintah untuk koperasi yang bergerak di bidang keuangan syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah disingkat KJKS. Namun, istilah BMT masih populer di kalangan praktisi dan masyarakat Indonesia.
Eksistensi BMT yang dijalankan selama ini tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan di dunia saja tetapi juga memperhatikan apakah suatu transaksi itu halal atau haram, dan apa akibatnya bagi kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. BMT diharapkan mampu menjadi pilar penyangga utama sistem ketahanan ekonomi umat serta mampu membawa umat kepada tujuan hidup
manusia yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat melalui jalan yang diridhai Allah SWT. Diperlukan profesionalisme pengelola BMT yang memahami benar ilmu dan pengalaman antara lain tentang perilaku nasabah, manajemen kas, manajemen kredit, dan manajemen risiko, sehingga setiap peluang yang ada dapat diambil untuk meningkatkan kinerja BMT. Dengan demikian BMT sebagai
salah satu lembaga keuangan syariah mempunyai peran penting dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya bagi kalangan usaha kecil dan menengah serta harus mengikuti dan melaksanakan ketentuan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur kegiatan usaha yang berbasis syariah dalam operasionalnya. Sosialisasi tentang transaksi syariah, peningkatan
kualitas, dan perluasan wawasan serta keberanian pengambilan "ijtihad" dari kaum ulama dalam menjawab tantangan zaman perlu secara terus menerus ditingkatkan dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.
BMT atau Baitul Maal wa Tamwil yang kemudian dikenalkan dalam bahasa Indonesia sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu, secara konsepsi diartikan sebagai suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan yang bertujuan "profit oriented" dan kegiatan "social oriented".
Dari awal pembentukannya, BMT disiapkan untuk mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah, yang dijalankan berdasarkan sistem syariah Islam.
Kegiatan ekonomi ini jika bertujuan "profit oriented", maka BMT pun harus dijalankan berdasarkan kaidah umum ekonomi, seperti harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat menutup keseluruhan biaya yang diperlukan dalam menjalankan operasional BMT. Dengan demikian masalah-masalah efisiensi usaha, penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, akuntansi, perpajakan, serta manajemen risiko sudah harus merupakan kegiatan rutin sehari-hari bagi manajemen maupun karyawan BMT.
Meskipun salah satu tujuannya sama yaitu "profit oriented", namun ada ciri yang membedakan BMT dengan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh badan usaha konvensional lainnya. BMT dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah syariah Islam, yang mempunyai cakupan lebih luas, lebih sempurna karena bersumber dari Al-Quran dan As-Sunah. BMT dijalankan tidak
hanya semata-mata mengejar keuntungan di dunia saja tetapi juga memperhatikan apakah suatu transaksi itu halal atau haram, dan apa akibatnya bagi kehidupan di dunia serta di akhirat nanti.
Ciri khas lainnya dari BMT adalah mempunyai fungsi "social oriented". Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya juga mencakup kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber yang penggunaannya untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Dana yang dikumpulkan dan disalurkan BMT diantaranya berupa zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf.
Melihat kedudukannya yang strategis tersebut, BMT yang dijalankan berdasarkan syariah Islam diharapkan mampu menjadi pilar penyangga utama sistem ketahanan ekonomi umat serta mampu membawa umat kepada tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat melalui jalan yang diridhai Allah SWT.
Walaupun tujuan yang ingin dicapai BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya lebih mulia dibandingkan lembaga keuangan konvensional, namun pada kenyataan kontribusi lembaga keuangan syariah termasuk BMT terhadap total industri perbankan nasional relatif kecil. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, ulama, para ilmuwan, praktisi perbankan, organisasi
profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan lain-lain yang peduli tentang ekonomi syariah sehingga pada beberapa tahun terakhir ini perkembangan lembaga keuangan syariah sangat pesat jauh melampaui pertumbuhan lembaga keuangan konvensional. Masih banyak permasalahan operasional dan ketentuan syariah serta regulasi pemerintah yang perlu disempurnakan agar BMT dapat tumbuh sejajar
dengan bank-bank konvensional yang sudah terlebih dahulu beroperasi dan menjadi satu-satunya sistem perbankan di Indonesia pada masa lalu. Diperlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mensosialisasikan dan menyempurnakan sistem ekonomi syariah agar perannya makin dibutuhkan dalam memberdayakan ekonomi umat, yang pada gilirannya diharapkan mampu menopang salah satu pilar ekonomi Indonesia dari sektor swasta/masyarakat.
Syariah bagi kehidupan seorang muslim dan umat Islam secara keseluruhan adalah sangat penting karena Syariah menurut Safi, Louay M. dalam bukunya "Islamic Law and Society", yang diterbitkan pada tahun 1990 oleh "The American Journal of Islamic Social Sciences 7 (2)", sebagaimana dikutip oleh Iwan Triyuwono"," dalam bukunya "Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah, 2006, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta", adalah:
"... memberikan satu set kriteria agar yang benar (hak) dapat dibedakan dengan yang salah (batil). Dengan taat pada ketentuan-ketentuan hukum (yang ditetapkan dalam syariah tersebut), umat Islam akan dapat mengembangkan (atau menciptakan) suatu masyarakat yang mulia dari segi moral maupun segi kualitas material dibanding dengan masyarakat lain yang gagal mengikuti kehendak (hukum) Tuhan."
Dalam tataran praktis Ikatan Akuntan Indonesia menjabarkan bahwa transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual ("al-falah"). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki
akuntabilitas dan nilai "ilahiah" yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik ("good governance") dan disiplin pasar ("market discipline") yang baik.
Dalam menjalankan transaksi syariah terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dan dipedomani serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ekonomi syariah. Implementasi prinsip-prinsip syariah harus bersifat total komprehensif ("kaffah") dan tidak boleh setengah-setengah ("parsial"). Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan BMT