Gerakan Bahasa Bengali
Gerakan Bahasa Bengali, juga dikenal sebagai Gerakan Bahasa (; ""), adalah usaha politik di Pakistan Timur (kini Bangladesh) agar bahasa Bengali diakui sebagai bahasa resmi Pakistan. Pengakuan tersebut akan memperbolehkan bahasa Bengali digunakan dalam pemerintahan.
Ketika negara Pakistan dibentuk pada tahun 1947, dua wilayahnya, Pakistan Timur dan Pakistan Barat, berbeda secara budaya, geografis dan bahasa. Pada tahun 1948, pemerintah Pakistan menyatakan bahasa Urdu sebagai satu-satunya bahasa resmi, mengakibatkan munculnya penentangan dari penduduk Pakistan Timur yang berbahasa Bengali. Pemerintah lalu melarang pertemuan dan reli publik sebagai akibat dari
meningkatnya ketegangan sektarian dan rasa tidak puas. Mahasiswa Universitas Dhaka dan aktivis politik lainnya melancarkan aksi protes pada tanggal 21 Februari 1952. Aksi tersebut lalu mencapai klimaksnya ketika polisi membunuh para demonstran. Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat. Setelah konflik selama bertahun-tahun, pemerintah pusat akhirnya memberikan status resmi kepada bahasa
Bengali tahun 1956. Pada tahun 2000, UNESCO menyatakan 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional untuk menghormati Gerakan Bahasa dan hak etno-linguistik semua bangsa di seluruh dunia.
Gerakan Bahasa merupakan salah satu faktor munculnya pergerakan nasional Bengali. Di Bangladesh, 21 Februari dirayakan sebagai "Hari Gerakan Bahasa". Monumen Shaheed Minar didirikan di Dhaka untuk mengenang pergerakan ini.
Negara Pakistan dan Bangladesh merupakan bagian dari India pada masa kolonial Britania. Sejak pertengahan abad ke-19, bahasa Urdu telah diangkat sebagai "lingua franca" Muslim di India oleh pemimpin religius dan politik seperti Sir Khwaja Salimullah, Sir Syed Ahmed Khan, Nawab Viqar-ul-Mulk dan Maulvi Abdul Haq. Urdu merupakan bahasa Indo-Arya yang masuk kedalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa tersebut berkembang di
bawah pengaruh bahasa Persia, Arab dan Turkik. Dengan aksara Persia-Arabiknya, bahasa Urdu dianggap sebagai elemen penting dalam budaya Muslim India; Hindi dan aksara Dewanagari dianggap sebagai bagian dari budaya Hindu.
Sementara penggunaan bahasa Urdu berkembang di antara Muslim di India utara, Muslim di Benggala menuturkan bahasa Bengali. Bengali merupakan bahasa Indo-Arya Timur yang berkembang pada masa Renaissance Benggala. Pada akhir abad ke-19, aktivis sosial seperti feminis Muslim Roquia Sakhawat Hussain memilih untuk menulis dalam bahasa Bengali. Pendukung bahasa Bengali telah menentang bahasa Urdu sejak sebelum pemisahan India. Delegasi dari Benggala di Liga Muslim menolak gagasan untuk menjadikan Urdu sebagai lingua franca bagi Muslim di India.
Setelah pemisahan India tahun 1947, jumlah penduduk Pakistan Timur yang berbahasa Bengali mencapai 44 juta dari 69 juta penduduk Pakistan, namun pemerintahan dan militer Pakistan dikuasai oleh penduduk Pakistan Barat. Pada tahun 1947, sebuah pertemuan puncak di Karachi menghasilkan keputusan bahwa bahasa Urdu merupakan satu-satunya bahasa resmi. Oposisi dan penentangan segera
muncul. Mahasiswa dari Dhaka melancarkan reli di bawah kepemimpinan Abul Kashem. Reli ini menetapkan bahasa Bengali sebagai bahasa resmi Pakistan dan bahasa pengantar bagi pendidikan di Pakistan Timur, namun komisi pelayanan publik Pakistan menghapus penggunaan bahasa Bengali dari urusan resmi, serta dari mata uang dan perangko. Menteri pendidikan Fazlur Rahman juga membuat persiapan untuk menjadikan
bahasa Urdu sebagai satu-satunya bahasa resmi di Pakistan. Kemarahan publik menyebar, dan sejumlah besar mahasiswa Bengali bertemu di kampus Universitas Dhaka pada 8 Desember 1947 untuk meminta agar bahasa Bengali menjadi bahasa resmi. Untuk mengangkat aspirasi mereka, mahasiswa Bengali melancarkan berbagai prosesi dan reli di Dhaka.
Ahli-ahli bahasa Bengali mulai menyatakan argumentasi mereka. Ahli bahasa Muhammad Shahidullah menyatakan bahwa Urdu bukan bahasa asli Pakistan, dan menyatakan "Jika kita harus memilih bahasa resmi kedua, kita perlu mempertimbangkan bahasa Urdu." Penulis Abul Mansur Ahmed menyatakan jika Urdu menjadi bahasa negara, masyarakat yang berpendidikan di Pakistan Timur akan menjadi buta
aksara dan tidak dapat memasuki posisi pemerintahan. "Rastrabhasa Sangram Parishad", organisasi yang memilih bahasa Bengali sebagai bahasa resmi negara, dibentuk pada Desember 1947. Selanjutnya, anggota parlemen Shamsul Huq menyelenggarakan komite baru untuk mendorong bahasa Bengali sebagai bahasa resmi negara. Anggota majelis Dhirendranath Datta mengusulkan perundang-undangan di
Majelis Konstituante Pakistan untuk memperbolehkan penggunaan bahasa Bengali dalam urusan resmi. Usulan Datta didukung oleh legislator Prem Hari Burman, Bhupendra Kumar Datta dan Sris Chandra Chattaopadhyaya dari Benggala Timur. Perdana menteri Liaquat Ali Khan dan Liga Muslim menyatakan usulan tersebut sebagai usaha untuk memecah penduduk Pakistan, sehingga perundang-undangan tersebut gagal.
Mahasiswa Universitas Dhaka dan universitas lain melancarkan demonstrasi pada tanggal 11 Maret 1948 untuk menentang penghapusan bahasa Bengali dari penggunaan resmi, seperti koin, perangko dan ujian masuk angkatan laut. Pergerakan ini juga menyatakan kembali permintaan agar bahasa Bengali dinyatakan sebagai bahasa resmi Pakistan. Pemimpin politik seperti Shamsul Huq, Shawkat Ali, Kazi Golam
Mahboob, Oli Ahad, Sheikh Mujibur Rahman, Abdul Wahed dan lainnya ditangkap selama reli ini. Pemimpin reli Mohammad Toaha dilarikan ke rumah sakit setelah mencoba mengambil senapan milik polisi.
Pada siang hari, pertemuan diadakan untuk menentang kekerasan dan penangkapan oleh polisi. Kelompok mahasiswa yang bergerak menuju ke rumah kepala menteri Khawaja Nazimuddin dihentikan di depan Pengadilan Tinggi Dhaka. Reli ini lalu mengubah arahnya dan menuju ke bangunan Sekretariat. Polisi menyerang prosesi tersebut dan melukai beberapa mahasiswa dan pemimpin pergerakan seperti A. K. Fazlul
Huq. Demonstrasi terus berlanjut dari 12 Maret hingga 15 Maret. Dalam keadaan tersebut, kepala menteri Nazimuddin menandatangani persetujuan dengan pemimpin kelompok mahasiswa mengenai hal dan kondisi tertentu, tanpa memenuhi tuntutan agar bahasa Bengali menjadi bahasa resmi negara.
Di tengah keresahan masyarakat, gubernur-jendral Pakistan Muhammad Ali Jinnah tiba di Dhaka pada 19 Maret 1948. Pada 21 Maret, ia mengklaim bahwa isu bahasa dibuat untuk memecah belah Muslim Pakistan. Jinnah juga menyatakan bahwa "Urdu, dan hanya Urdu" yang akan menjadi bahasa resmi Pakistan, serta mencap orang yang tidak setuju dengan pandangannya sebagai "Musuh Pakistan". Jinnah menyampaikan
pidato yang sama di Universitas Dhaka pada 24 Maret. Sebelum Jinnah meninggalkan Dhaka pada 28 Maret, ia menyampaikan pidato di radio yang menegaskan kembali kebijakan "hanya Urdu"-nya.
Segera setelah itu, Komite Bahasa Benggala Timur, dikepalai oleh Maulana Akram Khan, dibentuk oleh pemerintah Benggala Timur untuk mempersiapkan laporan mengenai masalah bahasa. Komite ini menyelesaikan laporannya pada 6 Desember 1950, tetapi tidak dipublikasikan hingga tahun 1958. Pemerintah mengusulkan agar bahasa Bengali ditulis dalam aksara Arab, sebagai salah satu solusi untuk konflik bahasa ini.
Kontroversi bahasa kembali mencuat ketika penerus Jinnah, gubernur-jendral Khawaja Nazimuddin, mempertahankan kebijakan "hanya Urdu" pada pidatonya tanggal 27 Januari 1952. Pada 31 Januari, "Shorbodolio Kendrio Rashtrobhasha Kormi Porishod" dibentuk pada pertemuan di Universitas Dhaka. Usulan pemerintah pusat untuk menulis bahasa Bengali dalam aksara Arab ditentang dalam pertemuan tersebut.