Kota Denpasar
Kota Denpasar (Hanacaraka:) adalah ibu kota Provinsi Bali, Indonesia. Denpasar merupakan kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah Makassar. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong Kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi
di Provinsi Bali. Pemerintah akan mempersiapkan tiga kota yaitu Medan, Denpasar, dan Makassar sebagai kota metropolitan baru. Tata ruang tiga kota itu masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Perpres 45/2011).
Nama Denpasar berasal dari kata ""den"" (utara) dan ""pasar"" sehingga secara keseluruhan bermakna "Utara Pasar". Asal kata ini menunjukkan asal kota sebagai kota pasar, di tempat yang sekarang disebut Pasar Kumbasari (sebelumnya "Peken Payuk"), di bagian utara kota modern.
Denpasar pada mulanya adalah sebuah taman. Namun taman tersebut tidak seperti taman pada umumnya, karena merupakan taman kesayangan dari Raja badung pada waktu itu, Kyai Jambe Ksatrya. Pada waktu itu, Kyai Jambe Ksatrya tinggal di Puri Jambe Ksatrya, yang kini menjadi Pasar Satria. Taman ini unik, karena dilengkapi dengan tempat untuk bermain adu
ayam. Hobi Kyai Jambe Ksatrya adalah bermain adu ayam, oleh karena itu tidak jarang sang raja mengundang raja-raja lainnya di Bali untuk bermain adu ayam di taman tersebut.
Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kerajaan Badung, sebuah Kerajaan Hindu Majapahit yang berdiri sejak abad ke-18 s.d abad ke-19, sebelum kerajaan tersebut ditundukan oleh Belanda pada tanggal 20 September 1906, dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan Perang Puputan Badung.
Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Denpasar menjadi ibu kota dari pemerintah daerah Kabupaten Badung, selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.52/2/36-136 tanggal 23 Juni 1960, Denpasar juga ditetapkan sebagai ibu kota bagi Provinsi Bali yang semula berkedudukan di Singaraja.
Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, Denpasar resmi menjadi ''Kota Administratif Denpasar'', dan seiring dengan kemampuan serta potensi wilayahnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pada tanggal 15 Januari 1992, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992, dan Kota Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi ''kotamadya'', yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992.
Kota Denpasar berada pada ketinggian 0-75 meter dari permukaan laut, terletak pada posisi 8°35'31" sampai 8°44'49" Lintang Selatan dan 115°00'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur. Sementara luas wilayah Kota Denpasar 127.78 km2 atau 2.18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Dari penggunaan tanahnya, 2768 Ha merupakan tanah sawah, 10001 Ha merupakan tanah kering dan sisanya seluas 9
Ha adalah tanah lainnya. Tingkat curah hujan rata-rata sebesar 244 mm per bulan, dengan curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember. Sedangkan suhu udara rata-rata sekitar 29.8 °C dengan rata-rata terendah sekitar 24.3 °C.
Sungai Badung merupakan salah satu sungai yang membelah Kota Denpasar, sungai ini bermuara di Teluk Benoa.
Secara administratif pemerintahan kota ini terdiri dari 4 kecamatan, 43 kelurahan dengan 209 dusun. Saat ini pemerintah Kota Denpasar telah mengembangkan berbagai inovasi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakatnya, diantaranya mulai membenahi sistem administrasi kependudukannya.
Laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar per tahun dalam rentang waktu 2000-2010 adalah sebesar 4 %, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 4.57 % dibandingkan dengan jumlah penduduk wanitanya.
Sekitar 63.30 % penduduknya memeluk agama Hindu, sedangkan agama Islam adalah minoritas terbesar dengan jumlah 28.65%, kemudian disusul agama Kristen 6.45%, Buddha 1.47% dan Khonghucu 0.03%.
Dalam kaitannya sebagai kota wisata, maka Denpasar juga didukung oleh beberapa kawasan seperti Kuta dan Ubud. Kawasan ini sering disebut sebagai SarBaGiTa atau DenpaSar, Badung, Gianyar dan Tabanan berdasarkan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2011. Berikut adalah populasi dari beberapa wilayah tersebut:
Pembangunan pariwisata berpengaruh kuat terhadap perubahan struktur dan peningkatan perekonomian di Kota Denpasar. Namun struktur perekonomian Kota Denpasar sedikit berbeda bila dibandingkan dengan struktur perekonomian Provinsi Bali pada umumnya, dengan menempatkan sektor perdagangan, hotel dan restoran mendominasi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Denpasar.
Ikut pula mendongkrak ekonomi Kota Denpasar adalah produksi barang kerajinan berupa barang kerajinan untuk cenderamata, seperti ukiran dan patung. Namun industri kerajinan ini tengah mengalami tekanan, selain karena dampak krisis dan persaingan antar daerah, tekanan lain berasal dari persaingan antar negara berkembang Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand, India, Malaysia dan Cina. Negara pesaing
ini lebih memaksimalkan besarnya skala produksi dengan memanfaatkan teknologi industri, sedangkan di Kota Denpasar industri kerajinan ini masih mempertahankan keterampilan tangan ("hand made") sehingga menjadi kendala pada pemenuhan kuantitas produksinya.
Kota Denpasar telah memiliki sarana pelayanan kesehatan yang baik di Provinsi Bali, terdapat 3 rumah sakit milik pemerintah diantaranya RSUP Sanglah Denpasar, RSUD Wangaya dan RSAD Udayana serta 13 buah rumah sakit swasta.
Sementara dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya, pemerintah Kota Denpasar telah membangun 10 buah Puskesmas dan 26 buah puskesmas pembantu, dengan rasio puskesmas per 100000 penduduk adalah 1.7.
Di Kota Denpasar berdiri beberapa perguruan tinggi diantaranya Universitas Udayana, Universitas Mahasaraswati, Universitas Warmadewa dan Institut Seni Indonesia Denpasar.
Untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Denpasar, dilayani oleh PDAM Kota Denpasar, dan sampai tahun 2003 telah dapat melayani 64.82 % penduduknya. Sumber air baku PDAM Kota Denpasar adalah air permukaan dan sumur dalam yang pengolahannya mengunakan Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL). Sedangkan sistem pengalirannya mengunakan sistem gravitasi dan pemompaan.
Dalam penanganan masalah sampah, pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan seluas 40 Ha. Dari data tahun 2002, jumlah timbulan sampah Kota Denpasar adalah sebanyak 127750 m3, sebagian besar adalah sampah domestik yang mencapai 71.14 %. Namun volume sampah yang telah tertangani baru
sebanyak 1904 m3, sehingga banyaknya sampah yang belum terlayani adalah 125846 m3 atau 98.5 %. Mengatasi hal tersebut pemerintah kota dengan masyarakat menerapkan sistem swakelola guna mengatasi masalah penumpukan sampah di TPA tersebut.
Pelabuhan Benoa merupakan pintu masuk ke Kota Denpasar melalui jalur laut dan saat ini dikelola oleh PT Pelindo III. Pelabuhan ini berada sekitar 10 km dari pusat kota, dan telah beroperasi sejak dari tahun 1924.
Sarana transportasi darat di Kota Denpasar terutama untuk angkutan kota saat ini sudah mulai tidak efektif dan efisien, sampai tahun 2010 hanya 30 % yang masih beroperasi, seiring dengan berkurangnya minat masyarakat untuk mengunakan jasa angkutan tersebut, yang diperkirakan hanya sekitar 3 % dari total jumlah penduduknya. Sementara pertumbuhan kepemilikan
kendaraan pribadi terus meningkat menjadi 11 % per tahunnya, dan tidak sebanding dengan pembangunan jalan baru. Sehingga terjadi kemacetan di Kota Denpasar tidak dapat dihindari. pada tanggal 18 Agustus 2011 Trans Sarbagita diluncurkan sebagai jawaban atas kemacetan yang terjadi di Kota Denpasar dengan 2 koridor yakni Koridor 1 Kota- GWK dan Koridor 2 Batubulan- Nusa Dua.