Perbudakan di Amerika Serikat
mahkamah federal dan bahwa Congress tidak memiliki kekuasaan konstitusional untuk menyetujui Kompromi Missouri.
Keputusan 1857 ini, dimana hasil suaranya adalah 7-2 menyatakan bahwa seorang budak tidak menjadi bebas apabila ia dibawa ke sebuah negeri bagian bebas. Congress tidak bisa menghalangi perbudakan dari sebuah daerah dan orang-orang keturunan Afrika yang diimpor masuk ke AS dan dipelihara sebagai budak, atau keturunan mereka, tidak bisa menjadi warga negara. Sebuah negeri bagian
tidak bisa menghalangi para pemilik budak untuk membawa budak masuk ke negeri bagian tersebut. Banyak orang Republikan, termasuk Abraham Lincoln, menganggap keputusan ini tidak adil dan sebuah bukti bawah Kekuasaan Budak sudah mengambil alih kekuasaan di Mahkamah Agung. Ditulis oleh ketua Mahkamah Agung Roger B. Taney, keputusan ini secara efektif menghalangi budak dan keturunan
mereka mendapatkan kewarganegaraan. Kaum abolisionis murka dengan keputusan ini sementara pemilik budak merasa mendapat angin. Hal ini memperpanas situasi yang akan menuju ke Perang Saudara.
Perbedaan ini menjadi mencolok dengan pemilihan presiden pada tahun 1860. Para elektorat terbagi menjadi empat. Kaum Demokrat Selatan menghalalkan perbudakan, sementara kaum Republikan menentangnya. Kaum Demokrat Utara berpendapat bahwa demokrasi meminta rakyat untuk memutuskan perbudakan secara lokal, di setiap negara bagian atau teritori. Partai Persatuan Konstitusi menyatakan bahwa keberlangsungan Negara Kesatuan AS
sedang ditentukan dan semuanya harus dikorbankan untuk menyelamatkannya. Lincoln, sang Republikan memenangkan jumlah suara terbesar suara rakyat dan mayoritas suara elektoral. Walau demikian, Lincoln tidak muncul di surat suara sepuluh negara bagian Selatan. Sehingga terpilihnya Lincoln membagi negara sesuai garis faksi. Banyak pemilik budak di Selatan takut maksud sebenarnya kaum Republikan ialah
untuk menghapus perbudakan di negara-negara bagian dimana hal ini sudah ada dan emansipasi mendadak empat juta budak akan bermasalah bagi para pemilik budak dan ekonomi yang menarik keuntungannya sebagian besar dari hasil pekerjaan orang yang tak digaji.
Mereka juga berpendapat bahwa dengan melarang perbudakan di negara-negara bagian baru, maka hal ini akan mengganggu keseimbangan kekuasaan yang ada antara negara-negara bagian budak dan bebas. Mereka takut bahwa dengan berakhirnya keseimbangan yang genting ini, maka hal ini akan diikuti dengan dominasi Wilayah Utara yang menekankan perindustrian dengan preferensinya terhadap
pajak tinggi untuk barang-barang impor. Kombinasi dari faktor-faktor ini membuat Amerika Serikat bagian Selatan untuk memerdekakan diri dari negara kesatuan dan dengan ini Perang Saudara AS dimulai.
Para pemimpin Utara berpendapat bahwa kepentingan perbudakan merupakan ancaman politik dan dengan adanya separatisme, mereka memandang prospek masa depan dengan sebuah negara baru di selatan, Konfederasi Amerika dengan kuasa atas sungai Mississipi dan Wilayah Barat sebagai suatu hal yang tidak bisa diterima baik secara politik maupun militer.
Perang Saudara Amerika Serikat yang dimulai tahun 1861, akan mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. Tidak lama setelah perang dimulai, berkat sebuah manuver hukum yang konon digagas oleh Jenderal Utara Benjamin F. Butler, yang sebenarnya berprofesi sebagai pengacara, para budak yang menjadi mililk Tentara Utara, lalu dianggap sebagai "jarahan perang". Jendral Butler berpendapat
bahwa mereka tidak perlu dikembalikan kepada para pemiliknya di Selatan seperti sebelum perang. Berita ini menyebar dengan cepat dan banyak budak mengungsi ke wilayah Uni atau Wilayah Utara dan berkeinginan dinyatakan sebagai jarahan. Banyak jarahan ini lalu bergabung dengan Tentara Uni sebagai pekerja atau prajurit dan bahkan membuat rezimen-rezimen tersendiri yang terdiri dari orang-orang berwarna. Yang
lainnya pergi ke kamp-kamp pengungsian seperti Grand Contraband Camp dekat benteng Fort Monroe atau mengungsi ke kota-kota Utara. Tafsir hukum Jendral Butler ditetapkan secara resmi ketika Congress menyetujui Perundang-Undangan Penyitaan tahun 1861 (Confiscation Act) yang menyatakan bahwa semua properti yang digunakan militer Konfederasi, termasuk para budak bisa disita oleh pasukan Uni.
Pada awal perang, beberapa perwira Uni mengira mereka harus mengembalikan budak-budak yang melarikan diri. Pada tahun 1862, ketika tampak jelas bahwa perang akan berlangsung lama, pertanyaan bagaimana perbudakan harus diapakan, menjadi lebih umum. Ekonomi dan upaya perang Selatan tergantung kepada tenaga budak. Waktu itu semakin jelas bahwa tidaklah logis untuk melindungi perbudakan sementara pada saat yang sama perdagangan Selatan diblokade dan perindustrian mereka dihancurkan.
Seperti dijelaskan oleh seorang anggota Congress, para budak "... tidak bisa dianggap netral. Baik sebagai buruh maupun prajurit, merela merupakan sekutu para pemberontak, atau Uni." Anggota Congress yang sama dan beberapa koleganya kaum Republikan Radikal, menekan Presiden Lincoln untuk segera mengemansipasi para budak, sementara kaum Republikan yang moderat mulai menerima emansipasi bertahap dan
berkompensasi serta kolonisasi. Kaum Copperheads, negara-negara bagian perbatasan dan kaum Demokrat Perang menentang emansipasi meskipun kaum Demokrat Perang akhirnya menerimanya sebagai bagian dari perang total untuk menyelamatkan negara kesatuan.
Pada tahun 1861, Lincoln mengutarakan ketakutannya bahwa upaya emansipasi yang terlalu dini artinya akan berisiko dengan kehilangan negara-negara bagian perbatasan. Ia yakin bahwa "kehilangan Kentucky artinya hampir sama seperti kalah sama sekali." Pada awalnya Lincoln mengembalikan upaya Menteri Perang Simon Cameron dan Jenderal John C. Freemont (di Missouri) dan Jenderal David Hunter (di South Carolina, Georgia dan
Florida) supaya bisa mempertahankan loyalitas negara-negara bagian perbatasan dan kaum Demokrat Perang. Lincoln membicarakan Proklamasi Emansipasinya dengan anggota-anggota kabinetnya pada tanggal 21 Juli 1862. Menteri Negara William H. Seward mengatakan kepada Lincoln untuk menunggu sebuah kemenangan dahulu sebelum mengeluarkan sebuah proklamasi, sebab kalau tidak kesannya akan seperti sebuah "jeritan akhir dalam
mengundurkan diri". Pada bulan September 1862, Pertempuran Antietam menyediakan kesempatan ini dan Konferensi Gubernur Perang menambahkan dukungan terhadap proklamasi. Lincoln sebelumnya sudah menerbitkan surat untuk menyemangati negara-negara bagian perbatasan menerima emansipasi sebagai kebutuhan untuk menyelamatkan negara kesatuan. Lincoln kemudian menyatakan bahwa perbudakan "entah bagaimana adalah
penyebab perang". Lincoln mengeluarkan Proklamasi Emansipasinya yang sementara pada tanggal 22 September 1862 dan menyatakan bahwa proklamasi versi final akan dikeluarkan jika rencananya yanh bertahap berdasarkan emansipasi yang mengkompensasi pemilik budak dan kolonisasi secara sukarela akan ditolak. Hanya District of Columbia menerima rencana bertahapnya dan Lincoln lalu menerbitkan versi final Proklamasi
Emansipasinya pada tanggal 1 Januari 1863. Di dalam suratnya kepada Hodges, Lincoln menerangkan kepercayaannya bahwa
"Jika perbudakan tidak salah, maka tidak ada yang salah... Namun saya tidak pernah mengerti bahwa Kepresidenan menekankan kepada saya hak tak terbatas untuk bertindak secara resmi terhadap vonis dan perasaan ini... Saya menyatakan bahwa saya tidak mengendalikan peristiwa tetapi saya mengaku bahwa peristiwa yang mengendalikan saya".
Proklamasi Emansipasi Lincoln tanggal 1 Januari 1863 merupakan sebuah tindakan yang sangat kuat yang menjanjikan kebebasan bagi para budak di Konfederasi pada saat Tentara Uni meraih mereka, dan mengizinkan orang Afrika-Amerika mendaftar di Tentara Uni. Emansipasi ini tidak membebaskan para budak di negara-negara bagian perbatasan yang bersekutu dengan Negara Kesatuan Amerika Serikat. Karena Konfederasi