Rwanda
tetangga. Pada tahun 1962, Belgia yang kini pro-Hutu mengadakan referendum dan pemilihan umum, dan mereka memilih menghapuskan monarki. Rwanda dipisahkan dari Burundi dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1962. Kekerasan berlanjut karena Tutsi yang mengungsi mulai menyerang dari negara tetangga dan Hutu membalas dengan pembunuhan dan penindasan berskala besar. Pada tahun 1973, Juvénal
Habyarimana melancarkan kudeta dan mulai berkuasa. Diskriminasi pro-Hutu berlanjut, namun kesejahteraan ekonomi meningkat sementara kekerasan terhadap orang Tutsi berkurang. Orang Twa tetap termarginalisasi, dan pada tahun 1990 hampir sepenuhnya diusir dari hutan oleh pemerintah; banyak yang kemudian menjadi pengemis. Sementara itu, jumlah penduduk Rwanda
yang meningkat dari 1.6 juta pada tahun 1934 menjadi 7.1 juta pada tahun 1989 mengakibatkan munculnya persaingan memperebutkan tanah. Pada tahun 1990, Front Patriotik Rwanda, pemberontak yang kebanyakan terdiri dari pengungsi Tutsi, menyerang Rwanda utara, dan memulai Perang Saudara Rwanda. Kedua pihak mampu mencapai keunggulan selama perang, namun pada tahun 1992 perang telah melemahkan
kekuasaan Habyarimana; demonstrasi besar-besaran memaksanya untuk berkoalisi dengan oposisi dan akhirnya menandatangani Persetujuan Arusha 1993 dengan Front Patriotik Rwanda. Gencatan senjata berakhir pada tanggal 6 April 1994 ketika pesawat Habyarimana ditembak di dekat Bandar Udara Kigali, sehingga menewaskan sang presiden. Penembakan ini memicu Genosida Rwanda, yang meletus dalam selang waktu beberapa jam. Selama
sekitar 100 hari, sekitar 500000 hingga 1000000 Tutsi dan Hutu moderat dibantai dalam serangan yang telah direncanakan dengan baik atas perintah pemerintahan interim. Banyak orang Twa yang juga dibunuh, meskipun tidak ditarget secara langsung. Front Patriotik Rwanda memulai kembali serangan mereka, menguasai negara perlahan-lahan, dan berhasil menguasai seluruh Rwanda pada pertengahan Juli. Tanggapan internasional
terhadap Genosida Rwanda sangat minim karena negara-negara besar merasa enggan untuk memperkuat pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah kewalahan. Ketika Front Patriotik Rwanda mengambil alih kekuasaan, kurang lebih dua juta Hutu mengungsi ke negara tetangga, terutama Zaire, karena takut akan pembalasan; selain itu, angkatan bersenjata yang
dipimpih oleh Front Patriotik Rwanda merupakan salah satu partisipan utama dalam Perang Kongo Pertama dan Kedua. Di Rwanda sendiri, periode rekonsiliasi dan keadilan dimulai, dengan didirikannya Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda dan pendirian kembali "Gacaca", sistem pengadilan desa tradisional. Selama tahun 2000-an, ekonomi, jumlah wisatawan, dan Indeks Pembangunan Manusia Rwanda
meningkat pesat antara 2006 dan 2011 angka kemiskinan berkurang dari 57 hingga 45 persen, dan tingkat kematian anak-anak menurun dari 180 per 1000 kelahiran pada tahun 2000 2000 menjadi 111 per 1000 kelahiran pada tahun 2009.
Presiden Rwanda adalah kepala negara, dan punya beragam wewenang seperti membuat kebijakan bersama Kabinet, memiliki hak prerogatif untuk memberikan pengampunan, mengomando angkatan bersenjata, menegosiasikan dan meratifikasi traktat, menandatangani perintah presiden, dan menyatakan perang atau keadaan darurat. Presiden dipilih melalui pemilihan umum setiap tujuh tahun, serta dapat
menunjuk Perdana Menteri dan anggota Kabinet. Presiden Rwanda saat ini adalah Paul Kagame, yang mulai berkuasa setelah pendahulunya, Pasteur Bizimungu, mengundurkan diri pada tahun 2000. Kagame kemudian memenangkan pemilihan umum tahun 2003 dan 2010, meskipun organisasi hak asasi manusia mengkritik pemilu tersebut karena adanya penekanan politik dan kebebasan berpendapat.
Konstitusi Rwanda saat ini ditetapkan melalui referendum nasional pada tahun 2003, yang menggantikan konstitusi transisional yang berlaku semenjak tahun 1994.Konstitusi saat ini mengamanatkan sistem pemerintahan multi partai dan politik yang didasarkan atas demokrasi dan pemilihan umum. Namun, konstitusi juga mengatur partai politik. Menurut Pasal 54, organisasi politik tidak boleh didasarkan pada ras,
etnis, suku, klan, daerah, seks, agama, atau pembagian lain yang dapat mengarah ke diskriminasi. Pemerintah juga telah menetapkan hukum yang mengkriminalkan ideologi genosida, yang meliputi intimidasi, pidato fitnah, penolakan genosida, dan pengejekan korban. Menurut Human Rights Watch, hukum tersebut secara efektif menjadikan Rwanda negara satu partai, karena "di bawah selubung mencegah
genosida lain, pemerintah menunjukkan ketidaktoleran terhadap perbedaan pendapat yang paling mendasar". Amnesty International juga bersikap kritis dan menyatakan bahwa hukum ideologi genosida telah digunakan untuk "membungkam perbedaan pendapat, termasuk kritik terhadap partai FPR yang sedang berkuasa dan tuntutan keadilan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh FPR".
Parlemen Rwanda terdiri dari dua kamar. Parlemen membuat undang-undang dan diamanatkan oleh konstitusi untuk mengawasi kegiatan Presiden dan Kabinet. Majelis rendah adalah Dewan Perwakilan, yang terdiri dari 80 anggota yang menjabat selama lima tahun. Dua puluh empat dari jabatan tersebut disiapkan khusus untuk perempuan, yang dipilih melalui majelis pejabat pemerintahan
daerah gabungan; tiga kursi lain disiapkan untuk anak muda dan orang cacat; 53 kursi sisanya dipilih melalui hak pilih universal di bawah sistem perwakilan proporsional. Setelah pemilihan umum tahun 2008, terdapat 45 perwakilan perempuan, sehingga menjadikan Rwanda satu-satunya negara yang mayoritas anggota parlemennya perempuan. Majelis tinggi adalah Senat, yang terdiri dari 26 kursi.
Anggotanya dipilih oleh berbagai lembaga. Minimal tiga puluh persen senator haruslah perempuan. Senator menjabat selama delapan tahun. Sistem hukum Rwanda banyak didasarkan dari sistem hukum sipil Jerman serta Belgia dan hukum adat. Yudikatif independen dari eksekutif, walaupun Presiden dan Senat terlibat dalam penunjukkan hakim Mahkamah Agung. Human Rights Watch telah memuji pemerintah Rwanda karena
kemajuan dalam penegakan keadilan seperti penghapusan hukuman mati namun juag anggota pemerintahan dituduh melakukan campur tangan terhadap yudikatif, seperti penunjukan hakim yang didasari motif politik, penyalahgunaan wewenang jaksa, dan tekanan terhadap hakim agar membuat keputusan tertentu. Menurut konstitusi terdapat dua jenis pengadilan: biasa dan khusus.
Pengadilan biasa meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan pengadilan daerah, sementara pengadilan khusus meliputi pengadilan militer dan pengadilan tradisional "Gacaca", yang didirikan kembali untuk mempercepat pengadilan tersangka pelaku genosida.
Tingkat korupsi Rwanda relatif rendah bila dibandingkan dengan sebagian besar negara Afrika lainnya; pada tahun 2010, menurut Transparency International, Rwanda adalah negara terbersih kedelapan dari 47 negara di Afrika Sub-Sahara dan terbersih ke-66 dari 178 negara di dunia. Konstitusi mengamanatkan Ombudsman untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pejabat (termasuk Presiden) juga diharuskan oleh konstitusi untuk mendeklarasikan kekayaan mereka kepada Ombudsman dan umum; apabila tidak, jabatannya akan ditangguhkan.
Front Patriotik Rwanda (FPR) telah menjadi partai politik yang dominan semenjak tahun 1994. FPR menguasai kursi kepresidenan dan parlemen, dan jumlah suaranya biasanya melebihi 70 persen. FPR dipandang sebagai partai yang didominasi Tutsi, namun didukung oleh rakyat, dan dipuji karena mampu menjaga perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Organisasi hak asasi manusia
seperti Amnesty International dan Freedom House mengklaim bahwa pemerintah menekan kebebasan kelompok oposisi dengan membatasi kandidat untuk partai yang bersahabat dengan pemerintah saja, meredam demonstrasi, dan menangkap pemimpin oposisi dan jurnalis.