Layanan elektronik
Dalam era paska-apartheid Afrika Selatan, menjadi harapan yang tinggi dari pemerintah dalam hal penyampaian peningkatan pelayanan dan konsultasi lebih dekat dengan warga. Harapan seperti ini tidak unik untuk negara ini, dan dalam hal ini ada kebutuhan bagi pemerintah untuk mengakui bahwa pelaksanaan sistem "e-government" dan layanan elektronik memberikan mereka kesempatan untuk
meningkatkan layanan dan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan 'e-Government' telah diakui secara luas hal itu memberikan dorongan baru untuk memberikan layanan cepat dan efisien (Evans dan Yen, 2006:208). manfaat ini dengan pemerintah Afrika Selatan telah memulai sejumlah program "e-government" misalnya Batho Pele portal,SARS e-filing, e-Natis system, elektronik pengolahan aplikasi dari pengendali
situs, dan sejumlah besar website departemen informasi. Juga sejumlah dipublikasikan dengan baik 'e-government' usaha seperti yang terakhir, analis dan peneliti mempertimbangkan keadaan "e-government" di Afrika Selatan berada pada tahap dasar. Berbagai faktor yang secara kolektif memberikan kontribusi untuk penilaian semacam itu. Di antaranya, faktor kunci berhubungan dengan kurangnya strategi yang jelas untuk
memfasilitasi penyerapan dan adopsi layanan "e-government" serta evaluasi kerangka kerja untuk menilai harapan warga yang salah satu kelompok pengguna utama layanan ini.
Layanan elektronik adalah salah satu contoh proyek di bawah Flagship Elektronik Pemerintah dalam Multimedia Super Corridor (MSC) inisiatif. Dengan layanan ekeltronik, sekarang dapat melakukan transaksi dengan instansi Pemerintah, seperti Dinas Perhubungan Jalan (RTD) dan perusahaan utilitas swasta seperti Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan Telekom Malaysia Berhad (TM) melalui saluran berbagai nyaman seperti kios
layanan elektronik dan internet. Tidak ada lagi antrian, kemacetan lalu lintas atau kesulitan birokrasi dan sekarang dapat melakukan transaksi pada kenyamanan sendiri. Juga, Elektronik pertukaran Buruh (ELX) adalah salah satu pusat informasi pasar kerja, seperti yang diawasi oleh Departemen Sumber Daya Manusia (saya Mohr), untuk memungkinkan pengusaha dan pencari kerja untuk berkomunikasi pada platform yang sama..
e-Syariah adalah proyek ketujuh di bawah aplikasi andalan Elektronik Pemerintah dari Multimedia Super Corridor (MSC). Sebuah sistem manajemen kasus yang mengintegrasikan proses yang terkait dengan manajemen kasus untuk Pengadilan Syariah.
Masa depan layanan elektronik sangat terang tetapi tetap memiliki beberapa tantangan. Ada beberapa tantangan dalam layanan elektronik, seperti yang di identifikasi oleh Sheth dan Sharma (2007) adalah:
Tantangan pertama dan kendala utama untuk platform layanan elektronik terhadap penetrasi internet. Di beberapa negara berkembang, akses ke internet terbatas dan kecepatan juga terbatas. Dalam kasus ini perusahaan-perusahaan dan pelanggan akan terus menggunakan platform tradisional. Isu kedua yang menjadi perhatian adalah penipuan di internet. Hal ini di antisipasi bahwa penipuan di bisnis elektronik biaya
internet ruang $ 2.8 miliar. Kemungkinan penipuan akan terus mengurangi pemanfaatan internet. Isu ketiga adalah privasi. Karena baik "spyware" dan lubang keamanan dalam sistem operasi, ada kekhawatiran bahwa konsumen melakukan transaksi yang memiliki keterbatasan privasi. Misalnya, dengan diam-diam mengikuti aktivitas online, perusahaan dapat mengembangkan deskripsi yang cukup
akurat mengenai profil pelanggan. Kemungkinan pelanggaran privasi akan mengurangi pemanfaatan internet. Masalah terakhir adalah bahwa layanan elektronik juga bisa mengganggu karena layanan elektronik mengurangi hambatan waktu dan lokasi lain dari kontrak. Sebagai contoh, perusahaan dapat menghubungi orang melalui perangkat telepon genggam setiap saat dan di setiap tempat. Pelanggan tidak mengambil seperti perilaku mengganggu dan tidak boleh menggunakan platform layanan elektronik. (Heiner dan lyer, 2007)
Sejumlah besar upaya penelitian yang sudah ada pada subjek mengeksplorasi aspek-aspek yang berbeda dari layanan elektronik dan pengiriman layanan elektronik, Rowley (2006) yang melakukan studi "review" pada literatur layanan elektronik. Temuan kunci dari penelitian adalah bahwa ada kebutuhan untuk mengeksplorasi dimensi layanan pengiriman elektronik tidak hanya berfokus
pada kualitas pelayanan "Dalam rangka untuk memahami layanan pengalaman elektronik itu perlu untuk melampaui studi dimensi elektronik kualitas layanan dan juga untuk memperhitungkan karakteristik yang melekat pada layanan elektronik dan faktor-faktor yang membedakan satu pengalaman layanan dari yang lain. "
Beberapa kata kunci utama dari layanan elektronik seperti yang ditemukan dalam penelitian e-government adalah sebagai berikut: Teknologi penerimaan pengguna didefinisikan menurut Morris (1996, disebut oleh Wu 2005, hal 1)) sebagai "kesediaan dibuktikan dalam suatu kelompok pengguna untuk menggunakan teknologi informasi untuk tugas ini dirancang untuk mendukung". Definisi ini dapat dibawa ke
dalam konteks layanan elektronik dimana penerimaan dapat didefinisikan sebagai keinginan pengguna untuk menggunakan layanan elektronik atau keinginan untuk memutuskan kapan dan bagaimana menggunakan layanan elektronik.
Kemampuan pengguna untuk mengakses ke layanan elektronik adalah tema penting dalam literatur sebelumnya. Sebagai contoh, Huang (2003) menemukan bahwa sebagian besar situs pada umumnya gagal untuk melayani pengguna. Rekomendasi untuk meningkatkan aksesibilitas jelas dalam literatur sebelumnya termasuk Jaeger (2006) Jaeger yang menyarankan berikut untuk meningkatkan aksesibilitas layanan elektronik
seperti: desain untuk aksesibilitas dari awal pengembangan situs, Libatkan pengguna dalam pengujian situs... Fokus pada manfaat dari sebuah situs web diakses oleh semua pengguna.
Menurut Grönlund et al. (2007), untuk layanan elektronik sederhana, kebutuhan untuk pengetahuan dan keterampilan, isi dan prosedur yang lebih sedikit. Namun, dalam layanan yang rumit dibutuhkan untuk mengubah beberapa keterampilan, seperti mengganti kemampuan verbal dengan keterampilan dalam mencari informasi secara online atau dalam jaringan.
Pembandingan ini berkaitan dengan membangun standar untuk mengukur layanan jasa atau tindakan terbaik dalam lapangan. Hal ini juga mencakup pembandingan internasional layanan elektronik pemerintah (laporan PBB, Uni Eropa laporan); para kritikus telah banyak menargetkan laporan-laporan ini menjadi tidak komprehensif dan tidak berguna. Menurut Bannister (2007) "... tolak ukur bukan alat yang handal untuk mengukur
nyata kemajuan elektronik pemerintah. Selanjutnya, jika hal tersebut dirancang dengan buruk, itu akan berisiko "mendistorsi" kebijakan pemerintah negara-negara dapat mengejar "benchmark" daripada melihat kebutuhan lokal dan kebutuhan nasional "
Membagi Digital dianggap sebagai salah satu hambatan utama untuk menerapkan layanan elektronik, beberapa orang tidak memiliki sarana untuk mengakses layanan elektronik, dan beberapa orang lain tidak tahu cara menggunakan teknologi (atau layanan elektronik). Menurut Helbig dkk. (2009), Helbig "kami sarankan elektronik pemerintah dan kesenjangan digital harus dilihat sebagai fenomena
sosial pelengkap (yaitu, permintaan dan penawaran). Selain itu, serius membagi elektronik pemerintah digital adalah bahwa layanan banyak digunakan oleh sosial elit.
Sebagian besar laporan dan kriteria yang ditetapkan fokus pada menilai jasa dalam hal infrastruktur dan kebijakan publik mengabaikan partisipasi warga negara atau Kesiapan elektronik. Menurut oleh Shalini (2009), "hasil dari proyek penelitian mengungkapkan bahwa indeks index mungkin hanya satu negara adalah elektronik kesiapan dalam hal infrastruktur TIK dan info-struktur, institusi,
kebijakan, dan komitmen politik, tetapi merupakan ukuran yang sangat miskin kesiapan e-warga. Untuk meringkas temuan, dapat dikatakan bahwa "Mauritius" siap tetapi "Mauritian" tidak "