Australia
Januari 1788, ketika Kapten Arthur Phillip memimpin rombongan First Fleet ke Port Jackson. Tanggal itu menjadi hari nasional Australia, Hari Australia. Van Diemen's Land yang kini dikenal sebagai Tasmania, diduduki pada 1803 dan menjadi koloni terpisah pada 1825. Britania Raya secara resmi mengakui bagian barat Australia sebagai miliknya pada 1828. Ekspedisi ini telah menghasilkan penemuan-penemuan penting yang menjadi rangsangan untuk
mendirikan koloni bagi para terhukum Inggris, sebagai ganti hilangnya koloni-koloni di Amerika (yang merdeka saat itu).
Koloni-koloni terpisah dibentuk sebagai pecahan dari New South Wales: Australia Selatan pada 1836, Victoria pada 1851, dan Queensland pada 1859. Teritorial Utara dibentuk pada 1911 ketika ia memisahkan diri dari Australia Selatan. Australia Selatan dibentuk sebagai "provinsi bebas"-sebab ia tidak pernah menjadi koloni tahanan. Victoria, dan Australia Barat juga dibentuk sebagai "provinsi bebas", tetapi kemudian menerima tahanan
yang dikirim. Sebuah kampanye oleh pemukim New South Wales memicu berakhirnya pengangkutan tahanan ke koloni itu; kapal laut tahanan terakhir tiba pada tahun 1848.
Penduduk asli Australia diduga sebanyak 350000 jiwa ketika orang Eropa mulai melakukan pendudukan, menurun drastis selama 150 tahun setelah awal pendudukan, terutama disebabkan oleh penyakit infeksi. "Generasi yang terampas" (penghilangan anak-anak Aborigin dari keluarga mereka), dimana sejarawan seperti Henry Reynolds memandangnya sebagai genosida, juga berperan bagi menyusutnya populasi
penduduk asli. Tafsiran sedemikian tentang sejarah Aborigin masih dipertentangkan oleh komentator kolot seperti mantan Perdana Menteri John Howard dibesar-besarkan atau dibuat-buat untuk kepentingan politik, dan ideologi tertentu. Perdebatan ini dikenal di Australia sebagai perang sejarah. Pemerintah Federal meraih kekuasaan untuk membuat undang-undang yang menghormati Aborigin setelah diselenggarakannya Referendum Australia 1967 tentang
Aborigin. Kepemilikan tradisional atas tanah-gelar aborigin-tidak diakui sampai tahun 1992, ketika Mahkamah Agung pada kasus "Mabo versus Queensland (Nomor 2)" membatalkan gagasan Australia sebagai "terra nullius" ("tanah tak bertuan") sebelum pendudukan oleh orang Eropa.
Perburuan emas bermula di Australia pada awal dasawarsa 1850-an, dan Pemberontakan Eureka melawan bea perizinan pertambangan pada 1854 adalah ungkapan paling awal ketidaktaatan sipil. Antara tahun 1855 dan 1890, enam koloni masing-masing memperoleh status sebagai pemerintah tanggung jawab, yang mengelola sebagian besar urusan mereka masing-masing tetapi masih menjadi bagian dari
Imperium Britania. Kantor Kolonial di London masih mempertahankan kendalinya untuk beberapa urusan, yaitu urusan luar negeri, pertahanan, dan pengapalan internasional.
Pada 1 Januari 1901 federasi enam koloni dibentuk setelah satu dasawarsa perencanaan, konsultasi, dan pemungutan suara. Persemakmuran Australia dibentuk dan menjadi dominion Imperium Britania pada 1907. Wilayah Ibu Kota Federal (kemudian diubah menjadi Wilayah Ibu Kota Australia) dibentuk pada tahun 1911 sebagai lokasi bagi ibu kota federal masa depan, Canberra. Melbourne pernah menjadi pusat pemerintahan sejak tahun 1901
sampai 1927 ketika Canberra dibangun. Hak dan tanggung jawab pengelolaan Teritorial Utara dialihkan dari pemerintah Australia Selatan kepada parlemen federal pada tahun 1911. Pada tahun 1914, Australia bergabung dengan Britania pada Perang Dunia I, dengan dukungan dari Partai Liberal yang demisioner, dan Partai Buruh yang baru memulai tugasnya. Bangsa Australia turut serta dalam banyak perang besar, misalnya dalam Barisan Barat. Dari 416000
yang ditugaskan, kira-kira 60000 terbunuh, dan 152000 luka-luka. Banyak orang Australia menganggap kekalahan Korps Tentara Australia dan Selandia Baru (ANZAC) dalam Gallipoli sebagai kelahiran bangsa-aksi militer besar pertama. Kampanye Jalur Kokoda dipandang oleh banyak pihak sebagai analogi bangsa-terhadap apa yang terjadi dalam Perang Dunia II.
Undang-Undang Westminster 1931 Britania secara resmi mengakhiri sebagian besar hubungan konstitusional antara Australia dan Britania. Australia mengadopsinya pada 1942, tetapi kembali lagi pada tahun 1939 untuk mengonfirmasi kesahihan legislasi yang disahkan oleh Parlemen Australia pada Perang Dunia II. Kekagetan atas kekalahan Britania di Asia pada tahun 1942, dan ancaman serbuan Jepang menyebabkan Australia melirik Amerika Serikat sebagai
sekutu dan pelindung baru. Sejak tahun 1951, Australia menjadi sekutu militer resmi Amerika Serikat, di bawah traktat ANZUS. Setelah Perang Dunia II Australia menggalakkan imigrasi dari Eropa. Sejak dasawarsa 1970-an, dan penghapusan Kebijakan Australia Putih, imigrasi dari Asia, dan kawasan lain juga digalakkan. Hasilnya, demografi, budaya, dan citra-diri Australia bergeser. Ikatan konstitusional terakhir antara Australia dan
Britania Raya diputus dengan disetujuinya Undang-Undang Australia Tahun 1986, mengakhiri semua peran Britania dalam pemerintahan negara-negara bagian Australia, dan menutup opsi peradilan banding bagi dewan penasehat di London. Dalam sebuah referendum tahun 1999, 55% pemberi suara, dan majoritas di tiap-tiap negara bagian menolak usulan menjadi republik dengan presiden yang dipilih oleh dua per tiga suara dari
masing-masing kamar dalam Parlemen Australia. Sejak pemilihan Pemerintah Whitlam pada 1972, terdapat fokus yang menguat dalam hal kebijakan luar negeri mengenai hubungan dengan negara-negara Lingkar Pasifik, seraya memelihara ikatan dekat dengan sekutu, dan rekan dagang klasik Australia.
Australia adalah monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Pemerintah Australia menganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak kepemimpinannya, yakni sebagai Ratu Australia, suatu peran yang berbeda dengan kedudukannya sebagai ratu bagi Dunia Persemakmuran lainnya. Ratu menetap di Britania Raya, dan dia diwakili oleh utusan yang menetap di Australia, (Gubernur Jenderal pada level federal, dan
oleh Gubernur pada level negara bagian), yang menurut konvensi bertindak menurut nasihat menteri-menterinya. Otoritas eksekutif tertinggi berada pada Konstitusi Australia, tetapi kekuasaan untuk menjalankannya diserahkan-menurut konstitusi- kepada Gubernur Jenderal. Pelaksanaan kekuasaan cadangan Gubernur Jenderal di luar permintaan Perdana Menteri adalah pembubaran Pemerintah Whitlam ketika terjadi krisis konstitusional 1975.
Australia mempunyai parlemen yang bikameral, masing-masing kamarnya adalah Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Senat (majelis tinggi), terdapat 76 senator: yakni dari enam negara bagian masing-masing dikirimkan 12 wakil, sedangkan dari dua teritorial masing-masing dikirimkan dua wakil. DPR (majelis rendah) terdiri dari 150 anggota yang dipilih dari 150 elektorat, artinya dari satu
elektorat dikirim hanya satu wakil. Elektorat (atau disebut juga kursi) dialokasikan ke negara-negara bagian menurut basis populasi, dengan ketentuan tiap-tiap negara bagian asli diberi jaminan untuk memperoleh minimal lima kursi. Pemilihan untuk masing-masing kamar biasanya diselenggarakan setiap tiga tahun sekali secara serempak, para senator memiliki masa jabatan yang tumpang tindih selama
enam tahun, kecuali yang berasal dari teritorial, yang masa jabatannya tidak ditetapkan tetapi terikat dengan daur pemilihan majelis rendah; dengan demikian hanya 40 dari 76 kursi di Senat dilibatkan ke dalam pemilihan kecuali jika daur pemilihan diganggu oleh pembubaran kembar.