Muammar Gaddafi
Dua belas anggota komite pusat dari Gerakan Perwira Merdeka menyatakan pembentukan Dewan Komando Revolusioner (DKR) sebagai pemerintahan republik yang baru Letnan Gaddafi menjadi ketua badan tersebut, alhasil secara "de facto" ia berperan sebagai kepala negara, dan pada saat yang sama ia juga mengangkat dirinya sebagai kolonel dan menjadi panglima tertinggi angkatan
bersenjata. Jaroud mengemban jabatan sebagai Perdana Menteri, sementara Dewan Menteri yang diisi oleh orang-orang sipil (di bawah kepemimpinan Sulaiman Maghribi) dibentuk untuk memberlakukan kebijakan DKR. Ibu kota pemerintahan Libya juga dipindah dari El-Bayda ke Tripoli. Walaupun DKR di atas kertas merupakan badan yang berlandaskan pada musyawarah-mufakat,
Gaddafi mendominasi badan tersebut; beberapa anggota DKR yang lain mencoba membatasi perbuatan-perbuatannya yang dianggap keterlaluan. Gaddafi tetap menjadi wajah pemerintahan, sementara jati diri anggota DKR lainnya baru disibak pada tanggal 10 Januari 1970. Mereka semua adalah laki-laki muda berlatar belakang kelas menengah atau pekerja (biasanya dari
pedesaan), dan tidak ada yang punya gelar universitas; maka dari itu, mereka sangat berbeda dari golongan konservatif yang kaya dan berpendidikan tinggi yang sebelumnya memerintah Libya.
Seusai kudeta ini, DKR mulai mencoba mewujudkan itikad mereka untuk mengukuhkan pemerintahan revolusioner dan memodernisasi Libya. Mereka membersihkan militer dan badan pemerintahan dari segala pendukung monarki dan anggota klan Senussi; Gaddafi berkeyakinan bahwa golongan elit ini bertentangan dengan kehendak rakyat Libya, dan maka dari itu harus dihapuskan. "Pengadilan-pengadilan Rakyat"
didirikan untuk mengadili para politikus dan jurnalis pendukung monarki, alhasil banyak yang dipenjara, walaupun tidak ada yang dihukum mati. Raja Idris sendiri dijatuhi hukuman mati "in absentia".
Pada Mei 1970, Seminar Cendekiawan Revolusioner digelar dengan tujuan agar pemikiran pada cendekiawan dapat diselaraskan dengan cita-cita revolusi. Pada tahun yang sama, Peninjauan dan Amandemen Legislatif menggabungkan undang-undang hukum sekuler dan keagamaan dan memperkenalkan hukum syariah di Libya. DKR sendiri merupakan sebuah pemerintahan melalui dekret, dan dengan wewenang ini mereka
tetap mempertahankan pelarangan partai politik. Pada Mei 1970, mereka melarang serikat buruh, dan pada tahun 1972, mereka juga melarang unjuk rasa buruh dan memberedel koran-koran Pada September 1971, Gaddafi mengundurkan diri karena ia menyatakan diri tidak puas dengan laju reformasi, tetapi ia kemudian kembali mengemban jabatannya dalam kurun waktu satu bulan. Pada Februari 1973, ia mundur lagi, tetapi pada bulan berikutnya ia kembali lagi ke pemerintahan.
Kebijakan ekonomi DKR pada awalnya berhaluan kapitalisme negara. Mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membantu para wirausahawan Libya. Mereka juga mencoba menambah jumlah lahan yang dapat digarap di Libya, sehingga pada September 1969, pemerintah melancarkan "Revolusi Hijau" yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi impor makanan. Lahan tidur dan lahan-lahan yang
telah disita dari para pemukim Italia dibagi-bagikan kepada rakyat. Selain itu, pemerintah membangun irigasi di sepanjang pesisir utara dan di sekitaran oasis-oasis di pedalaman. Namun, biaya produksi masih melebihi nilai jual hasil panen, sehingga sektor pertanian Libya sangat membutuhkan subsidi dari negara.
Minyak bumi merupakan komoditas ekspor utama Libya, sehingga Gaddafi mencoba meningkatkan kinerja sektor tersebut. Pada Oktober 1969, Gaddafi mengancam akan mengurangi produksi minyak karena menurutnya nilai tukar perdagangannya tidak adil dan lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan asing. Pada bulan Desember, Jalloud berhasil meningkatkan harga minyak Libya. Pada tahun 1970,
negara-negara OPEC lainnya mengambil langkah yang sama, sehingga harga minyak dunia pun naik. DKR juga melakukan perundingan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing, dan hasilnya adalah Kesepakatan Tripoli tanggal 20 Maret 1971 yang memberikan kepada pemerintah Libya pajak pendapatan, harga yang lebih baik, serta pembayaran tambahan dari perusahaan minyak untuk setiap
barel yang diekspor; berkat kesepakatan ini, Libya berhasil mendapatkan pemasukan tambahan sebesar $1 miliar pada tahun pertamanya.
DKR mencoba memperkuat kendali negara atas sektor minyak dengan melancarkan program nasionalisasi, yang dimulai dengan penyitaan saham British Petroleum di British Petroleum-N.B. Hunt Sahir Field pada Desember 1971. Pada September 1973, pemerintah Libya mengumumkan bahwa mereka akan menasionalisasi 51% dari kegiatan semua produsen minyak asing di Libya. Bagi Gaddafi, tindakan ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan sosialisme. Tindakan
ini membuahkan hasil; produk domestik bruto Libya pada tahun 1969 tercatat sebesar $3.8 miliar, dan angka ini kemudian melejit menjadi $13.7 miliar pada tahun 1974 dan $24.5 miliar pada tahun 1979. Taraf hidup orang Libya juga naik drastis pada dasawarsa pertama pemerintahan Gaddafi; pada tahun 1951, pendapatan per kapita negara tersebut hanya $40, tetapi pada tahun 1979
jumlahnya telah melejit menjadi $8170, dan angka ini berada di atas rata-rata negara-negara maju seperti Italia dan Britania Raya. DKR juga melancarkan reformasi sosial dengan hukum syariah sebagai landasannya. Konsumsi minuman keras dilarang, klub-klub malam dan gereja-gereja Kristen ditutup, pakaian tradisional Libya digalakkan, dan bahasa Arab dinyatakan sebagai
satu-satunya bahasa yang boleh digunakan dalam komunikasi resmi dan di rambu-rambu jalan. DKR melipatgandakan upah minimum, melakukan pengendalian harga lewat peraturan, dan menurunkan harga sewa sebesar 30 hingga 40%. Gaddafi juga ingin menghapuskan batasan-batasan sosial terhadap perempuan yang diberlakukan oleh rezim sebelumnya, sehingga
pemerintah Libya mendirikan Formasi Perempuan Revolusioner untuk menggalakkan reformasi. Pada tahun 1970, diberlakukan sebuah undang-undang yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan menuntut kesetaraan gaji. Pada tahun 1971, Gaddafi mendukung pendirian Federasi Perempuan Libya. Pada tahun 1972, diberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi pernikahan perempuan dengan usia
di bawah enam belas tahun, dan undang-undang tersebut juga memastikan bahwa perempuan hanya dapat menikah setelah ia menyatakan kesetujuannya. Pemerintahan Gaddafi juga menyediakan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, walaupun hal ini lebih menguntungkan segelintir orang dari kelas menengah di perkotaan.
Dari tahun 1969 hingga 1973, pemerintah Libya menggunakan pendapatan dari minyak bumi untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial. Pembangunan rumah menjadi program sosial yang diutamakan dengan tujuan untuk mengatasi tuna wisma dan menyulap kawasan-kawasan kumuh yang sebelumnya muncul akibat urbanisasi di Libya. Penyediaan kesehatan juga terus ditingkatkan; pada tahun 1978,
jumlah rumah sakit di Libya 50% lebih banyak daripada sebelumnya pada tahun 1968, sementara jumlah dokter melesat dari 700 hingga 3000 pada dasawarsa tersebut. Malaria diberantas, sementara penyakit trakoma dan tuberkulosis berhasil diredam. Wajib belajar 6 tahun digantikan dengan 9 tahun, dan pemerintah juga memperkenalkan program untuk meningkatkan tingkat melek huruf pada orang dewasa dan menyediakan
pendidikan gratis di universitas. Universitas Bayda didirikan, sementara Universitas Tripoli dan Universitas Benghazi diperbesar. Dengan ini, pemerintah membantu membuka jalan bagi orang miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Dengan tindakan-tindakan ini pula DKR berhasil memperluas sektor publik dan menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang. Program-program sosial ini disukai oleh rakyat Libya.