Peristiwa Talangsari 1989
Perjuangan Hendropriyono membebaskan napol kasus Talangsari bisa dilihat melalui surat no. R-028/Mentras/08/1998 tanggal 21 Agustus 1998. Isinya, Menteri Transmigrasi dan PPH memohonkan percepatan pembebasan Napol Korban Peristiwa Lampung kepada Presiden Republik Indonesia.
Selain melalui surat, Hendropriyono juga melobi langsung Jaksa Agung RI, yang waktu itu jabat oleh Mayjen AM. Ghalib, Menteri Kehakiman Muladi, Menhankam (Pangab) Wiranto dan Ketua MA, Sarwata. Hasilnya, Jaksa Agung RI melalui suratnya Nomor: R-196/A/D/9/1998 Tanggal 23 September 1998 turut menyarankan kepada Presiden untuk menyetujui permohonan Menteri Transmigrasi dan PPH perihal amnesti. Napol peristiwa Lampung atas nama Fauzi dkk.
Barulah sebulan kemudian, Menteri Sekretaris Negara, Akbar Tandjung, melalui suratnya No: R-311/M. Sesneg/10/1998 Tanggal 26 Oktober 1998 berkirim surat kepada Menko Polkam, Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI menyampaikan tentang petunjuk Presiden agar usul pemberian rehabilitasi kepada eks Napol peristiwa lampung atas nama Fauzi dkk dibantu prosesnya.
Ketika kasus Talangsari terjadi (Februari 1989), usia Sugeng Yulianto sudah memasuki angka 30. Ia bukan anak-anak lagi. Sehingga, keterlibatannya menjadi bagian dari Jama'ah Warsidi merupakan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkannya.
Alasan yang mendasari Sugeng Yulianto hijrah ke Lampung, khususnya di Sidorejo, karena tertarik oleh bujukan Soleh, kawannya, yang mengatakan bahwa di Lampung selain mudah mencari nafkah, juga dapat menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik. Namun di dalam persidangan, Sugeng Yulianto pernah mengatakan, bahwa keterlibatannya dengan orang-orang yang melakukan huru-hara di Tanjungkarang karena dipaksa oleh kelompok Warsidi. Bila tidak mau, dirinya akan dibunuh.
Meski usianya masih belasan ketika kasus Talangsari terjadi (1989), namun Tardi merupakan salah satu jama'ah Warsidi yang tergolong militan. Ia juga ikut ke dalam rombongan yang melakukan ancaman dan teror kepada Sukidi Haryono (Kadus Talangsari III). Tardi Nurdiansyah yang lahir di Karanganyar (Jawa Tengah) dan pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Ngruki, Solo, Jawa
Tengah ini, merupakan salah satu dari sebelas orang yang ditugaskan Warsidi membebaskan kawan-kawan mereka yang ditangkap aparat Koramil.
Sejak masih di Jakarta, Tardi sudah berkenalan dengan tokoh-tokoh pelaku kasus Talangsari. Bahkan sosok Warsidi sudah dikenalnya dengan baik sebelum pecah kasus Talangsari. Keakrabannya dengan Warsidi membuat Tardi memutuskan untuk hijrah ke Lampung. Apalagi, di Cihideng ada kakaknya yang sudah lebih dulu berdiam di sana. Di Cihideng Tardi merasakan suasana
yang sama dengan Ponpes Ngruki tempat ia menempuh pendidikan. Berbekal pendidikan di ponpes Ngruki, Tardi pun mengamalkan ilmunya, mengajar mengaji bagi orang-orang di sekitar itu.
Dalam pandangan Tardi, kegiatan keagamaan yang dilakukan Warsidi, adalah gerakan untuk membangun masyarakat dengan suasana Islam, dan tidak ada maksud untuk melakukan pemberontakan. Menurut Tardi, aktivitas Warsidi dan pengajiannya adalah untuk menapat ridho Allah (mardhatillah). Warsidi ingin menegakkan syari'at Islam, meski pengetahuan agama Warsidi belum sehebat
ulama di Solo yang pernah dikenalnya. Namun karena sifat pengajiannya yang eksklusif mengakibatkan aparat menduga bahwa gerakan itu adalah gerakan perlawanan terhadap pemerintah.
Tardi juga berpendapat, kasus Talangsari bukan sesuatu yang direncanakan, tetapi hanya insiden atau musibah saja, sebagai akibat dari adanya miskomunikasi antara Jama'ah Warsidi dengan aparat desa (pemerintah) dan warga sekitar. Menurut pengakuan Tardi, pada saat kejadian, dia sedang berada di Rajabasalama dan dalam perjalanan pulang ke Cihideung untuk menemui kakaknya.
Namun ketika sampai di daerah Talangsari dia ditangkap oleh aparat keamanan. Padahal sebenarnya, ia anggota pasukan khusus yang mengemban tugas membebaskan lima Jama'ah Warsidi yang ditahan aparat. Namun misi itu gagal. Kelompok sebelas dipecah tiga. Tardi satu kelompok dengan Fadilah, berada di kelompok kedua.
Sebagaimana Sugeng Yulianto, Tardi yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1027 Pid/B/Subv/89/PN.TK tanggal 21 Desember 1989 dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, menghirup udara bebas di masa Presiden Habibie, bersama sejumlah napol kasus Talangsari lainnya.
Pengakuan Tardi yang cenderung apologis itu adakalanya dijadikan dasar bertindak bagi LSM tertentu untuk memposisikan kasus Talangsari sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Sikap Tardi bisa dimaklumi, karena ketika kasus Talangsari terjadi, ia masih berusia belasan, namun harus menerima vonis 17 tahun, di Nusakambangan pula.
Yang tidak bisa dimengerti adalah sikap Jayus alias Dayat bin Karmo, yang menjadi orang kedua setelah Warsidi di komunitas Cihideung. Ia menerima vonis yang ringan, meski pernah terlibat mengancam aparat dusun. Bahkan ketika sebagian besar jama'ah Warsidi dalam gundah gulana di dalam pelarian, Jayus justru sudah menjadi bagian dari aparat yang ketika itu gencar menangkapi jama'ah
Warsidi. Tentu aneh jika di masa-masa tenang, dan mereka yang terlibat kasus Talangsari berusaha kuat melupakan masa lalunya yang getir, Jayus justru berusaha mengungkit kasus itu kembali, hanya semata-mata untuk mendapatkan keutungan materiel.
Bahkan, lebih jauh, Jayus memanfaatkan korban dan saksi palsu untuk memenuhi hajat kriminalnya. Ia memperalat Suroso, tetangganya, dan Purwoko, kemenakannya.
Suroso sebenarnya sama sekali tidak terlibat kasus Talangsari maupun Sidorejo. Ketika kasus Talangsari terjadi, usia Suroso baru sebelas tahun. Praktis, ia sama sekali tidak tahu menahu soal kasus Talangsari. Begitu juga dengan kedua orangtuanya. Kebetulan, kediaman orangtua Suroso tidak jauh dari tempat kejadian. Meski berdekatan dengan
lokasi kejadian, Suroso dan orangtuanya sama sekali bukan Jama'ah Warsidi, dan tidak peduli dengan kiprah dan aktivitas Jama'ah Warsidi. Namun demikian, orangtua Suroso tetap menjaga hubungan baik dengan Warsidi yang menjadi tetangganya.
Karena bertetangga dengan Warsidi, maka pada saat terjadinya kasus Talangsari, rumah orangtua Suroso dirusak dan dijarah oleh penduduk sekitar, akibat salah sangka. Warga sekitar menduga, keluarga orangtua Suroso merupakan salah satu provokator terjadinya kasus Talangsari.
Terjadinya perusakan sekaligus penjarahan terhadap rumah orangtua Suroso, karena sepengetahuan warga, keluarga Suroso dikenal sebagai mantan anggota parpol terlarang (PKI). Warga juga menilai, kedekatan keluarga orangtua Suroso dengan Warsidi membuat mereka memposisikan keluarga orangtua Suroso sebagai musuh bersama. Apalagi, ketika itu, emosi warga belum sepenuhnya terlampiaskan, sehingga pelampiasan disalurkan kepada keluarga orangtua Suroso.
Nama dan sosok Suroso yang selama ini tidak dikenal sehubungan dengan kasus Talangsari, tiba-tiba menyeruak begitu saja berkat peran Jayus yang melibatkannya dalam sebuah aksi bersama Komite Smalam dan Kontras untuk mengungkap kembali kasus Talangsari. Dalam momen ini, Suroso yang pandai bicara bahkan dinobatkan sebagai juru bicara oleh Jayus. Suroso mau diperalat Jayus karena diiming-imingi imbalan (materi).
Selain Suroso, yang juga diperalat Jayus adalah Purwoko, kemenakannya sendiri. Ayah Purwoko bernama Supardi, merupakan salah satu korban tewas pada kasus Talangsari (Februari 1989). Kepada Radar Solo beberapa tahun lalu, ia pernah mengakui bahwa dirinya masih berusia 11 tahun ketika kasus itu terjadi. Sebenarnya Purwoko merupakan salah seorang yang
memposisikan dirinya sebagai korban (dan keluarga korban) yang menyepakati proses islah yang digagas Fauzi Isman dan kawan-kawan. Ia ikut islah karena dibawa-bawa oleh Jayus, pamannya. Belakangan, Jayus pula yang menenteng-nentengnya keluar dari proses islah, dan menjalin persekongkolan dengan Komite Smalam dan Kontras untuk mengungkap kembali kasus Talangsari.