Pakubuwana XIII
Sri Susuhunan Pakubuwana XIII (Bahasa Jawa: "Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwono XIII", Hanacaraka:  XIII), adalah raja Kasunanan Surakarta yang bertahta sejak tahun 2004. Gelar "Pakubuwana XIII" awalnya diklaim oleh dua pihak, setelah meninggalnya Susuhunan Pakubuwana XII tanpa putra mahkota yang jelas
karena ia tidak memiliki ratu yang formal (permaisuri), maka dua putra Pakubuwana XII dari ibu yang berbeda saling mengakui tahta ayahnya. Putra yang tertua, KGPH. Hangabehi, oleh keluarga didaulat sebagai penguasa keraton (istana) dan KGPH. Tejowulan menyatakan keluar dari keraton; dua-duanya mengklaim pemangku tahta yang
sah, dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi yang diberi gelar Pakubuwana XIII.
Pada tanggal 18-19 Juli 2009 diselenggarakan upacara di keraton untuk merayakan pengangkatan tahta dengan iringan Tari Bedhaya Ketawang yang biasanya hanya ditampilkan khusus pada acara peringatan kenaikan tahta raja. Para tamu yang hadir terdiri dari tamu penting lokal dan asing dan juga KGPH. Tejowulan. Sejak tahun 2012 konflik "Raja Kembar" di Kasunanan Surakarta telah usai
setelah KGPH. Tejowulan mengakui gelar "Pakubuwana XIII" menjadi milik KGPH. Hangabehi dalam sebuah rekonsiliasi resmi yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama DPR-RI, dan KGPH. Tejowulan sendiri menjadi mahapatih dengan gelar "Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung".
Dalam buku "Mas Behi: Angger-Angger dan Perubahan Zaman" yang diterbitkan Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta tahun 2004 menyebutkan, dari seorang "garwa ampil" Susuhunan Pakubuwana XII bernama KRAy. Pradapaningrum, telah lahir seorang anak lelaki tertua pada Senin, 28 Juni 1948, dengan nama GRM. Suryadi. Karena sakit-sakitan, neneknya yang permaisuri
Susuhunan Pakubuwana XI bernama GKR. Pakubuwana, mengganti nama sang cucu menjadi GRM. Suryo Partono seperti lazimnya masyarakat kebanyakan mengikuti petuah spiritual dalam adat Suku Jawa. Ketika sudah dewasa dan Pakubuwana XII bersama seluruh komunitas keraton berada di alam republik, pada tahun 1979 "paugeran" atau pranata adat lalu menetapkan GRM. Suryo
Partono yang merupakan putra laki-laki tertua berhak menyandang nama Hangabehi dengan gelar "Kangjeng Gusti Pangeran Haryo". Artinya, dia adalah seorang pangeran tertua yang disiapkan menjadi calon penerus tahta.
Dalam pemerintahan Kasunanan Surakarta, KGPH. Hangabehi pernah menjabat sebagai "Pangageng" Museum Keraton dan berbagai jabatan penting lainnya. Ia juga mendapat anugerah Bintang Sri Kabadya I oleh Pakubuwana XII atas jasa-jasanya dalam mengatasi musibah kebakaran yang melanda Keraton Surakarta tahun 1985. Dari seluruh putra-putri Pakubuwana XII, hanya Hangabehi
yang pernah memperoleh bintang kehormatan tersebut. Hangabehi selain menerima beberapa anugerah tertinggi dari beberapa lembaga institusi dalam negeri maupun negara asing, ia juga mendapat gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Global (GULL, Amerika Serikat). Kegemaran kesehariannya pun tak berbeda dengan orang kebanyakan di luar keraton. Hangabehi, selain hobi bermain "keyboard" dan mengendarai motor besar, juga aktif di Organisasi Amatir Radio Indonesia.
Setelah wafatnya Susuhunan Pakubuwana XII pada 11 Juni 2004, terjadi ketidaksepakatan di antara putra-putri Pakubuwana XII mengenai siapa yang akan menggantikan kedudukan raja. Pada 31 Agustus 2004, salah satu putra Pakubuwana XII, KGPH. Tejowulan, dinobatkan sebagai raja oleh beberapa putra-putri Pakubuwana XII di Sasana Purnama, Badran, Kottabarat, Surakarta, yang merupakan salah satu rumah milik pengusaha BRAy. Mooryati Soedibyo.
Padahal, sebelumnya dalam rapat Forum Komunikasi Putra Putri (FKPP) Pakubuwana XII yang berlangsung 10 Juli 2004, menetapkan bahwa putra tertua Pakubuwana XII, KGPH. Hangabehi, yang berhak menjadi raja selanjutnya, dan memilih tanggal penobatan Hangabehi sebagai raja pada 10 September 2004. Namun pada awal September 2004, secara tiba-tiba KGPH. Tejowulan bersama para pendukungnya
menyerbu dan mendobrak pintu Keraton Surakarta. Keributan ini bahkan sempat menimbulkan beberapa orang luka-luka, termasuk para bangsawan dan abdi dalem yang saat itu berada di dalam keraton. Atas kejadian tersebut, KP. Edy Wirabumi selaku ketua Lembaga Hukum Keraton Surakarta didampingi kuasa hukum Budi Kuswanto dan Arief Sahudi bahkan melaporkan para pendukung Tejowulan ke Polresta Surakarta atas dasar perusakan cagar budaya di lingkungan keraton.
Akhirnya pada 10 September 2004, KGPH. Hangabehi tetap dinobatkan sebagai raja oleh para pendukungnya di Keraton Surakarta. Kehadiran tiga sesepuh keraton, yaitu Prof. KGPH. Haryo Mataram, S.H., KPH. Prabuwinoto, dan GRAy. Brotodiningrat, yang merestui KGPH. Hangabehi menjadi "Pangeran Adipati Anom" di Petanen Krobongan Dalem Ageng Prabasuyasa, merupakan salah satu legitimasi
bertahtanya Hangabehi sebagai raja baru Kasunanan Surakarta. Ketiga sesepuh keraton tersebut juga berkenan mengawal Hangabehi ketika berjalan menuju ke Bangsal Manguntur Tangkil di Kompleks Sitihinggil Lor untuk menyaksikan dan merestui "jumenengan nata" sebagai Pakubuwana XIII, berikut disaksikan oleh sejumlah "putra-putri dalem", para cucu Pakubuwana XII, para bangsawan ("sentana
dalem"), para abdi dalem, para duta besar negara asing, utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan masyarakat.
Rekonsiliasi antara Hangabehi dan Tejowulan berlangsung pada tahun 2012, atas prakarsa wali kota Surakarta saat itu, Joko Widodo. Penandatanganan rekonsiliasi dilakukan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, 4 Juni 2012. Rekonsiliasi itu disaksikan berbagai pihak seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, pimpinan Komisi II, IV, dan IX DPR-RI, perwakilan Menteri Pekerjaan Umum,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Wali kota Surakarta Joko Widodo, dan lainnya. Rekonsiliasi menyepakati bahwa KGPH. Tejowulan bersedia melepas gelar "Pakubuwana XIII". Selanjutnya, Tejowulan mendapat gelar "Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung", dan gelar "Pakubuwana XIII" secara tunggal menjadi milik
KGPH. Hangabehi. Saat upacara "Tingalandalem Jumenengan" ke-8 Pakubuwana XIII pada 15 Juni 2012, Tejowulan secara resmi diundang untuk menghadiri upacara tersebut, dan melakukan "sungkem" di hadapan Pakubuwana XIII sebagai bentuk permohonan maaf.