Rancangan Malaysia Kedua
Rancangan Malaysia Kedua (dalam bahasa Indonesia dapat pula disebut sebagai Rencana Malaysia Tahap Kedua) adalah rencana pengembangan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia dengan tujuan menjalankan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia. Rencana ini diterapkan tahun 1971 hingga 1975, bertujuan "merestrukturisasi" masyarakat Malaysia dan mengurangi dominasi orang Tionghoa-Malaysia dan asing dalam ekonomi Malaysia
sehingga dapat meningkatkan posisi ekonomi orang Melayu. Rencana ini merupakan kelanjutan rencana pertama yang bertujuan mengatasi masalah kemiskinan di antara orang Melayu namun kemudian kurang berhasil, yang merupakan faktor penyebab meletusnya kerusuhan rasial pada tahun 1969 di Kuala Lumpur. Rancangan Malaysia Kedua dianggap berlebihan dalam usaha meningkatkan partisipasi orang Melayu dalam
ekonomi. Pemerintah kemudian menurunkan penekanan terhadap restrukturisasi ekonomi ketika rencana ini berakhir.
Mayoritas penduduk Malaysia merupakan orang Melayu, namun kekuatan ekonomi mereka tidak setara dengan kedudukan tersebut. Pada tahun 1970, Bumiputra hanya memegang 1.9% ekonomi Malaysia, sementara non-Melayu (terutama Tionghoa) memegang 37.4%, dan sisanya berada di tangan orang asing. Akibat dari jurang lebar ini, Pasal 153 dalam Konstitusi Malaysia mengharuskan pemerintah mengatur batasan dalam beasiswa, pekerjaan sebagai pegawai negeri, dll, yang bertujuan meningkatkan ekonomi orang Melayu.
Rancangan Malaysia Pertama diterapkan, namun gagal menyeimbangkan ekonomi. Kebijakan dalam rencana tersebut juga menimbulkan ketidakpuasan di antara orang non-Melayu. Dalam pemilihan umum tahun 1969, mereka lebih mendukung partai oposisi yang menolak aksi afirmatif terhadap Bumiputra. Parade kemenangan diadakan pada 12 Mei oleh pendukung oposisi, yang mengakibatkan dikobarkannya reli
balasan pada 13 Mei oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (partai yang sedang berkuasa dalam koalisi Barisan Nasional). Reli tersebut berubah menjadi kerusuhan yang berlangsung selama dua hari. Sekitar 200 orang tewas, dan ribuan orang menjadi tuna wisma. Keadaan darurat dinyatakan, dan sidang Parlemen ditunda. Majelis Gerakan Negara (Mageran) memerintah hingga tahun 1971, ketika Parlemen bersidang kembali.
Ketika memegang kekuasaan, Mageran menerapkan Kebijakan Ekonomi Baru yang bertujuan menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan "identifikasi ras pada fungsi ekonomi" melalui "ekonomi yang berkembang pesat"; Kebijakan Ekonomi Baru menargetkan Bumiputra memegang 30% ekonomi dalam 20 tahun ke depan. "Outline Perspective Plan" juga diterima, yang memiliki tujuan yang mirip dengan Kebijakan
Ekonomi Baru. Baik NEP dan "Outline Perspective Plan" berakhir pada 1990, dan Rencana Malaysia Kedua disetujui oleh Parlemen untuk mencapai tujuan dalam kebijakan-kebijakan tersebut.
Pada masa rancangan diumumkan, menurut seorang komentator, orang non-Melayu memegang "monopoli terhadap sektor industri dan komersial", dan bertumpu di kawasan perkotaan. Investasi asing memegang kebanyakan industri modern, seperti manufaktur, perbankan, karet, dan timah. Orang Melayu terlibat dalam pekerjaan seperti pertanian dan perikanan. Mereka jarang terlihat sebagai pekerja kerah putih, dan hanya
terlihat sebagai pegawai negeri (80% dari kepegawaian negeri telah disediakan untuk orang Melayu). Profesi seperti dokter dan pengacara kebanyakan dipegang oleh orang non-Melayu. Kebijakan pemerintah seperti dalam Pasal 153 terlihat menghalangi keterlibatan orang Melayu dalam sektor swasta dengan memberikan mereka pekerjaan di sektor publik. Pengangguran juga merajalela, terutama diakibatkan
oleh kurangnya pendidikan. Sekitar 70% dari 275000 pengangguran pada tahun 1970 berusia 15 hingga 25 tahun. Hal-hal inilah yang berusaha diubah oleh Kebijakan Ekonomi Baru dan Rancangan Malaysia Kedua.
Tujuan utama Rancangan Malaysia Kedua adalah meningkatkan kepentingan ekonomi Melayu, terutama dalam bidang manufaktur dan penambangan. Agar tidak melukai kepentingan ekonomi orang Tionghoa secara langsung, rancangan ini bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang besar. Dana sebesar M$7.25 miliar dialokasikan untuk Rancangan Malaysia Kedua. Meskipun dana yang dialokasikan lebih sedikit dibanding dana Rancangan Malaysia Pertama (M$10.5 miliar), rancangan ini diharapkan mencapai tujuannya.
Badan pemerintah lain seperti FELDA meneruskan usaha pembukaan tanah dan permukiman baru di Kedah, Terengganu, Johor, dan Sabah. Proyek-proyek pengairan juga dilaksanakan seperti di Sungai Muda (Kedah), Sungai Kemubu (Kelantan), dan Sungai Kinabatangan (Sabah).
Beberapa lembaga pemerintah yang didirikan sebelum peluncuran Rancangan Malaysia Kedua telah meningkatkan keterlibatan mereka di dalam ekonomi negara sepanjang pelaksanaan rencana ini. Lembaga tersebut meliputi Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA). Beberapa lembaga juga didirikan saat Rancangan Malaysia Kedua seperti Perbadanan Nasional (PERNAS), Perusahaan-perusahaan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) dan juga Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA).
PERNAS didirikan untuk membeli bisnis-bisnis dan bergabung dalam perusahaan patungan bersama dengan sektor swasta, dan juga mengembangkan industri-industri perintis yang akan dipegang hingga kaum Melayu memiliki modal yang cukup untuk mengambil alihnya kelak. Maka pada akhir pelaksanaan RMK2, PERNAS memiliki delapan perusahaan yang terlibat di dalam bidang asuransi, perdagangan,
konstruksi, properti, teknik, keamanan dan pertambangan. "Joint venture" juga didirikan dengan pihak swasta untuk membangun perusahaan pertambangan, kontainer, pariwisata, dan konsultan.
Parlemen juga menyetujui Akta Koordinasi Perindustrian 1975 (Akta 156) selama Rancangan Malaysia Kedua, yang mengharuskan semua perusahaan produksi baru dengan M$100000 atau dengan 25 atau lebih karyawan, diberi lisensi oleh Menteri Perdagangan dan Industri. Untuk mendapatkan lisensi tersebut setiap perusahaan harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh kementerian itu,
yang mungkin berbeda satu sama lain. Produsen-produsen keturunan Tionghoa sangat tidak senang dengan identifikasi akta baru ini karena mereka telah beroperasi sebelumnya dengan sedikit kontrol dari pemerintah. Akan tetapi, pemerintah menyatakan bahwa akta tersebut tidak dirancang untuk mendatangkan masalah antar kelompok. Menurut akta ini, perusahaan-perusahaan
swasta terdiri dari tiga kelompok, yaitu perusahaan-perusahaan yang disetujui setelah 1 Januari 1972, perusahaan-perusahaan yang disetujui sebelumnya, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa lisensi. Semua perusahaan yang diatur di bawah undang-undang tersebut diharuskan mengirim proposal ke kementerian untuk mencapai sasaran jangka panjang kepemilikan
perusahaan sebesar 30% untuk orang-orang Melayu dan selebihya untuk bukan Melayu. Proposal yang diterima kemudian dipilih menjadi pedoman untuk menjalankan kegiatan perusahaan.
Hingga Rancangan Malaysia Kedua, sektor perusahaan hanya bertumpu di pantai barat Semenanjung Malaysia. Rancangan baru ini berikutnya membentuk kawasan industri di pantai timur untuk menahan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pantai timur sebenarnya kurang dibangun jika dibandingkan dengan pantai barat.
Menjelang tahun 1975, kegiatan produksi membentuk sebanyak 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia, yaitu kurang satu persen dari target Rancangan Malaysia Kedua. Sektor ini berkembang dengan perlahan pada tahun 1975 akibat resesi global pada tahun itu. Hal ini berbeda dengan pertumbuhan 15% yang dicapai pada tahun 1974 yang melebihi target sebanyak 12.5% setahun seperti yang diusulkan oleh Rancangan Malaysia