Hugo Grotius
Kontroversi ini berkembang ketika teolog Remonstran Conrad Vorstius ditunjuk untuk menggantikan Jacobus Arminius sebagai pengampu teologi di Leiden. Kaum Kontra-Remonstran segera mengidentifikasi kalau Vorstius bergerak lebih jauh dari ajaran-ajaran Arminius dengan masuk ke dalam doktrin Socinianisme, dan ia dituduh mengajarkan keyakinan tak beragama. Profesor teologi bernama Sibrandus Lubbertus memimpin
seruan agar Vorstius diturunkan dari jabatannya. Di sisi lain, Johannes Wtenbogaert, seorang pemimpin Remonstran, dan Johan van Oldenbarnevelt, Pensionaris Agung Holandia, sangat mendukung penunjukan Vorstius dan mulai membela tindakan mereka waktu itu. Gomarus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai profesor di Leyden, sebagai aksi protes karena Vorstius tidak diturunkan dari jabatannya. Perlawanan kaum Kontra-Remonstran
juga didukung oleh Raja James I dari Inggris "yang menggebrak dengan keras melawan nominasi Leyden itu dan dengan terang-terangan memerikan Vorstius sebagai seorang penganut bidah yang mengerikan. Ia memerintahkan agar buku-buku dibakar di muka publik di London, Cambridge, serta Oxford, dan ia menggunakan tekanan tanpa henti melalui duta besarnya di Den Haag, Ralph Winwood, untuk membatalkan penunjukan tersebut." Kepercayaan James akan Oldenbarnevelt mulai beralih ke Maurits.
Grotius melibatkan diri dalam kontroversi ini dengan membela kuasa otoritas sipil untuk menunjuk siapa saja yang mereka inginkan sebagai pengajar universitas, terlepas dari harapan para otoritas keagamaan. Ia melakukannya dengan menulis "Ordinum Pietas", "sebuah pamflet...yang ditujukan terhadap seorang lawan, profesor Calvinis dari Franeker bernama Lubbertus; hal itu diperintahkan oleh para
atasan Grotius di Negara-Negara Holandia, dan karenanya ditulis untuk kesempatan tersebut- kendati Grotius mungkin sudah mempunyai rencana untuk [menulis] publikasi semacam itu."
Karya tulis tersebut tebalnya dua puluh tujuh halaman, bernada "polemis dan sengit" serta hanya dua pertiga bagian yang berbicara langsung mengenai politik gerejawi (khususnya sinode dan jabatan). Karyanya mendapat reaksi keras dari kaum Kontra-Remonstran, dan "Dapat dikatakan bahwa semua karya Grotius selanjutnya sampai penawanan dirinya pada tahun
1618 merupakan suatu upaya sia-sia untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh buku ini." Grotius kemudian menulis "De Satisfactione" yang bertujuan "untuk membuktikan bahwa kaum Arminian jauh dari kaum Socinian."
Di bawah pimpinan Oldenbarnevelt, Negara-Negara Holandia mengambil suatu posisi resmi dalam hal toleransi keagamaan terhadap kaum Remonstran dan Kontra-Remonstran. Grotius, yang selama kontroversi ini bertindak sebagai Jaksa Agung Holandia dan kemudian sebagai anggota Komite Penasihat, akhirnya diminta untuk merancang sebuah diktum atau dekret untuk mengekspresikan
kebijakan toleransi. Dekret ini, "Decretum pro pace ecclesiarum", terselesaikan pada akhir tahun 1613 atau awal tahun 1614. "Decretum" mengaplikasikan suatu pandangan bahwa Grotius telah mengalami perkembangan dalam tulisan-tulisannya tentang gereja dan negara (lih. Erastianisme). Menurutnya, hanya prinsip-prinsip dasar yang diperlukan untuk menyokong tatanan sipil
(misalnya keberadaan Allah dan penyelenggaraan-Nya) yang harus ditegakkan, sementara perbedaan-perbedaan dalam beragam doktrin teologis yang samar-samar seharusnya diserahkan kepada hati nurani setiap pribadi.
Dekret tersebut "memaksakan moderasi dan toleransi dalam pelayanan", disertakan Grotius dengan "tiga puluh satu halaman berisi kutipan, terutama berkaitan dengan Lima Artikel Remonstran." Menanggapi "Ordinum Pietas" karya Grotius, Profesor Lubbertus menerbitkan "Responsio Ad Pietatem Hugonis Grotii" pada tahun 1614. Selanjutnya, pada tahun yang sama, Grotius menerbitkan "Bona Fides Sibrandi Lubberti" secara anonim sebagai tanggapan terhadap Lubbertus.
Jacobus Trigland sepakat dengan Lubberdus dalam mengungkapkan pandangan bahwa toleransi terkait doktrin adalah sesuatu yang tidak dapat diterima, dan dalam karya-karyanya pada tahun 1615, yaitu "Den Recht-gematigden Christen: Ofte vande waere Moderatie" dan "Advys Over een Concept van moderatie", Trigland mencela pendirian Grotius.
Terdapat asumsi umum bahwa Grotius adalah orang pertama yang mengemukakan prinsip kebebasan di laut, meski semua negara di Samudra Hindia dan laut Asia lainnya menganut hak navigasi tak terhalang jauh sebelum Grotius menulis "De Jure Praedae" ("Tentang Hukum Rampasan") pada tahun 1604. Selain itu, Francisco de Vitoria, seorang teolog Spanyol abad ke-16, telah mendalilkan gagasan tentang
kebebasan di laut dengan suatu cara yang lebih sederhana berdasarkan prinsip-prinsip "jus gentium". Gagasan Grotius tentang kebebasan di laut kelak bertahan sampai pertengahan abad ke-20, dan tetap diterapkan sampai saat ini untuk kebanyakan wilayah perairan internasional, kendati terdapat perubahan dalam penerapan konsep dan ruang lingkupnya.
Pada akhir tahun 1615, ketika seorang profesor Middelburg bernama Antonius Walaeus menerbitkan "Het Ampt der Kerckendienaren" (suatu tanggapan terhadap "Tractaet van 't Ampt ende authoriteit eener hoogher Christelijcke overheid in kerckelijkcke zaken" karya Johannes Wtenbogaert tahun 1610), ia mengirimkan sebuah salinannya kepada Grotius demi persahabatan mereka. Karya tersebut
adalah "tentang hubungan antara pemerintahan gerejawi dan sekular" dari sudut pandang Kontra-Remonstran moderat. Pada awal tahun 1616, Grotius juga menerima "Dissertatio epistolica de Iure magistratus in rebus ecclesiasticis", sebuah surat sepanjang 36 halaman yang memperjuangkan pandangan Remonstran, dari Gerardus Vossius temannya.
Surat tersebut merupakan "suatu pengantar umum mengenai (in) toleransi, terutama mengenai subjek predestinasi dan sakramen...[serta] suatu tinjauan yang ekstensif, terperinci, dan umumnya menentang, atas "Ampt" karya Walaeus, diisi dengan rujukan-rujukan dari otoritas-otoritas kuno dan modern." Ketika Grotius menulis untuk meminta beberapa catatan, "ia menerima
suatu rumah harta karun sejarah gerejawi....memberikan amunisi kepada Grotius, yang menerimanya dengan rasa syukur". Sekitar periode ini (April 1616), Grotius pergi mengunjungi Amsterdam sebagai bagian dari tugas resminya, berupaya untuk meyakinkan otoritas sipil di sana untuk menganut pandangan mayoritas Holandia terkait politik gereja.
Pada awal tahun 1617, Grotius memperdebatkan pertanyaan seputar pemberian kesempatan bagi kaum Kontra-Remonstran untuk berkhotbah di dalam Kloosterkerk di Den Haag yang telah ditutup. Ketika itu, gugatan-gugatan hukum diajukan terhadap Negara-Negara Holandia oleh para pelayan Kontra-Remonstran dan terjadi serangkaian kerusuhan di Amsterdam akibat kontroversi tersebut.
Seiring dengan meningkatnya konflik antara otoritas sipil dan keagamaan, demi memelihara ketertiban sipil, Oldenbarnevelt akhirnya mengusulkan agar pemerintah setempat diberi wewenang untuk menghimpun pasukan bersenjata (Resolusi Scherpe tanggal 4 Agustus 1617). Tindakan tersebut dianggap mengikis wewenang sang "stadhouder" republik, Maurits dari Nassau, Pangeran Oranje. Maurits memanfaatkan
kesempatan itu untuk memperkuat superioritas kaum Gomaris, yang telah menerima dukungan darinya, dan untuk menyingkirkan gangguan yang ia rasakan dalam keberadaan Oldenbarnevelt. Oldebarnevelt sebelumnya bertindak selaku penengah dalam Gencatan Senjata Dua Belas Tahun dengan Spanyol pada tahun 1609, dan hal ini bertentangan dengan harapan-harapan Maurits. Selama periode ini, Grotius
masih berupaya untuk membahas politik-politik gerejawi dengan menyelesaikan "De Imperio Summarum Potestatum circa Sacra", mengenai "relasi antara otoritas keagamaan dan sekular.... Grotius bahkan memelihara harapan bahwa penerbitan buku ini akan mengubah arus pasang dan membawa kembali kedamaian kepada gereja dan negara".