Mukhtaran Mai
Pengadilan Anti Teroris (ATC) adalah sejenis pengadilan di Pakistan yang mengkhususkan diri dalam menuntut kasus-kasus yang berkaitan dengan teror atau intimidasi massa. Pengadilan ini telah dikritik oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia karena menggunakan standar pembuktian yang lebih rendah daripada pengadilan-pengadilan biasa. ATC menerima kabar angin sebagai bukti, dan tidak menuntut bahwa kesalahan harus terbukti dengan sangat meyakinkan.
Jalur ATC dianggap tepat dalam kasus ini karena klan Mastoi telah mengintimidasi dan meneror (dan terus mengancam) klan Mukhtaran dan orang-orang di wilayah itu. ATC mennyatakan bersalah enam laki-laki dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka pada 31 Agustus 2002.
Setelah hukuman dijatuhkan kepada para penyerangnya, Mukhtaran menjadi lambang bagi para pembela kesehatan dan keamanan perempuan di wilayahnya, sehingga perhatian nasional dan internasional tertuju kepada masalah-masalah ini. Mukhtaran menggunakan uang ganti rugi yang diterimanya dari Presiden Musharraf untuk membangun dua sekolah setempat, satu untuk anak-anak perempuan,
dan satu lagi untuk anak-anak lelaki. Sebelum ini tak ada sekolah untuk anak perempuan di desa Mukhtaran dan ia sendiri tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sejumlah donor Barat telah ikut pula memberikan sumbangannya.
Meskipun Pengadilan Anti-Terorisme mulanya diciptakan sebagai cara untuk memperoleh pembuktian yang cepat dan pasti untuk kejahatan-kejahatan yang mengerikan, Mahkamah Agung Pakistan memutuskan pada 1998 bahwa keputusan-keputusan ATC dapat dibanding dalam sistem pengadilan biasa Pakistan, yang mempunyai standar pembuktian yang lebih tinggi. Keenam lelaki yang dinyatakan bersalah itupun naik banding di Pengadilan Tinggi Lahore.
Pada 3 Maret 2005 lima dari keenam lelaki yang dijatuhi hukuman mati itu dibebaskan berdasarkan banding kepada Pengadilan Tinggi Lahore, pengadilan tertinggi di provinsi Punjab, sebagian karena bukti-bukti penting yang tidak dapat diterima. Pemerintah Pakistan memutuskakn untuk naik banding atas pembebasan itu, dan Mukhtaran meminta pengadilan agar tidak memerintahkan
pembebasan kelima lelaki itu, yang kemudian tetap ditahan di bawah hukum yang memungkinkan penahanan selama 90 hari tanpa tuduhan.
Mukhtaran diwakili oleh sebuah panel pengacara. Salah satu dari tim itu dipimpin oleh Jaksa Agung Pakistan, Makhdoom Ali Khan. Panel lainnya dipimpin oleh Aitzaz Ahsan, seorang pengacara dan politikus terkemuka yang juga anggota Partai Rakyat Pakistan yang telah mewakili Mukhtaran pro bono. Sepupu Mukhtaran dan sahabat dekatnya, mahasiswa hukum Naseem Ghazlani, disebut sebagai pendamping tetapnya dalam berurusan dengan para pengacara.
Pengadilan Tinggi Lahore memutuskan pada 6 Juni 2005 bahwa para tertuduh dapat dilepaskan dengan membayar uang jaminan sebesar 50000 rupee ($840). Namun, para lelaki itu tidak sanggup menyediakan uang itu, dan tetap dipenjarakan sementara permohonan banding diproses. Hanay dua minggu kemudian, Mahkamah Agung ikut campur dan menunda pembebasan kelima lelaki ini serta delapan orang yang dibebaskan pada pengadilan sebelumnya pada 2002. Ke-14 orang ini akan diadili kembali di Mahkamah Agung.
Juga pada 10 Juni 2005, tak lama sebelum ia dijadwalkan terbang ke London atas undangan Amnesty International, Mukhtaran dimasukkan dalam Daftar Kontrol Exit (ECL), sebuah daftar orang-orang yang dicekal bepergian ke luar negeri, sebuah langkah yang menimbulkan protes di Pakistan dan di seluruh dunia. Presiden Musharraf sedang tidak ada di dalam negeri karena sedang berkunjung ke Australia dan Selandia Baru, dan tidak segera dapat diketahui siapa yang memasukkan nama Mukhtaran dalam daftar cekal itu.
Pada 12 Juni 2005 Muktharan secara mendadak diminta oleh pemerintah untuk pergi ke Lahore untuk menemui seorang perempuan anggota parlemen provinsi Shagufta Anwar, dan kemudian pergi ke Islamabad untuk menemui penasihat Presiden Nilofer Bakhtiar.
Pada 13 Juni 2005, di Lahore, Mukhtaran ditemukan oleh para wartawan di tempat kediaman resmi Ketua Menteri Punjab, setelah sebelumnya ia makan siang di sana, tetapi mereka tidak dapat mewawancarai atau menghubunginya karena "telepon genggamnya tidak menjawab selama berjam-jam." Mukhtaran berangkat sore itu ke Islamabad.
Tanggal 14 Juni 2005, pada sebuah konferensi pers di Islamabad, Mukhtaran meminta namanya dihapus dari Daftar Kontrol Exit, dan juga mengeluh bahwa ia "praktis mengalami tahanan rumah" karena sejumlah besar polisi diperintahkan melindunginya.
Pada hari yang sama, kolomnis, "New York Times" Nicholas Kristof mengklaim bahwa ia "dikenai tahanan rumah" dan bahwa polisi telah "memotong garis komunikasinya" untuk "membungkamnya". Namun, pelayanan telepon local terganggu oleh pemogokan serikat buruh telepon minggu itu, dan pelayanan baru pulih setelah Angkatan DArat mengambil alih hubungan telepon di distrik Muzaffargarh. Dalam
artikel yang sama, Kristof mengklaim bahwa Mukhtaran telah "dibawa sambil menangis ke tempat penahanan yang dirahasiakan" dan "dilarang menghubungi siapapun". Dalam konferensi persnya minggu itu di Islamabad, Mukhtaran menjelaskan bahwa sesungguhnya ia tidak dikenai tahanan rumah, tetapi merasakan demikian karena perlindungan polisi yang sangat ketat.
Pada 17 Juni 2005, Presiden Musharraf mengungkapkan pada sebuah konferensi pers di Auckland, Selandia Baru bahwa ia telah melarang Mukhtaran pergi ke New York karena ia ingin melindungi citra Pakistan di luar negeri.
Sebuah situs berita India, Rediff, melaporkan bahwa Musharraf mengatakan Mukhtaran Mai sedang dibawa ke Amerika Serikat oleh sejumlah LSM "untuk menjelek-jelekkan Pakistan" atas "keadaan yang menyedihkan" dari kaum perempuan di negara itu. Ia konon mengatakan bahwa sejumlah LSM adalah "unsur-unsur pinggiran Barat" yang "sama jeleknya dengan kaum ekstremis Islam".
Musharraf menjelaskan dalam situsnya bahwa ia telah melarang Mukhtaran pergi menghadiri konferensi ANAA di New York karena ia yakin bahwa maksud penyelenggaranya adalah "menjelek-jelekkan Pakistan dengan motif tersembunyi, dan bukan dengan tulus ingin menolong Mai."
Pada 19 Juni 2005, kolomnis "New York Times" Nicholas Kristof melaporkan bahwa sementara Mai kembali dari kedutaan besar AS di Islamabad, setelah memperoleh cap visa AS di paspornya, paspornya itu "disita" sekali lagi, dan membuatnya tidak mampu bepergian meninggalkan Pakistan. Sebuah kolom oleh Khalid Hasan dalam surat kabar Pakistan "Daily Times" menyebut tindakan pemerintah "bodoh" dan "kasar",
dan mengatakan bahwa pemerintah telah "gagal dengan sangat menyedihkan" untuk mendukung liberal "keyakinan-keyakinan" liberal "yang konon dimilikinya" dengan tindakan nyata.
Pada 29 Juni 2005, dalam situs pribadinya Musharraf menulis bahwa "Mukhtaran Mai bebas pergi ke mana saja ia mau, menjumpai siapapun yang ia kehendaki dan mengatakan apapun juga yang ia sukai."
Pada kunjungannya selama bulan September 2005 ke Amerika Serikat, Washington Post melaporkan bahwa Presiden Musharraf, dalam suatu wawancara panjang, mengatakan bahwa pengakuan pemerkosaan telah menjadi suatu "keprihatinan tentang upaya mencari uang" di Pakistan. Musharraf menyangkal bahwa itu adalah pandangan nya, sehingga Post kemudian memasang sebagian dari wawancara Musharraf itu secara online. Dalam pita rekaman,
Musharraf dapat didengar mengatakan, ""Anda harus mengerti keadaan di Pakistan juga. Ada sejumlah pihak oposisi yang tidak mengutamakan kepentingan nasional dan karenanya demi agenda-agenda politik mereka sendiri mmm.. mereka ingin menggerogoti saya melalui hal ini.. dan juga hal ini telah menjadi.... keprihatinan tentang mencari... mencari uang.""