Mayotte
Mayotte (,; Shimaore: "Maore",; Kibushi: "Mahori"), secara resmi Departemen Mayotte (Perancis: "Départementale de Mayotte"), merupakan sebuah departemen seberang laut Perancis yang terdiri dari sebuah pulau utama, Grande-Terre (atau Mahoré), satu pulau kecil, Petite-Terre (atau Pamanzi), dan beberapa kepulauan kecil di sekitar dua pulau tersebut.
Mayotte terletak di ujung utara Selat Mozambik di Samudera Hindia, antara utara Madagaskar dan utara Mozambik. Teritorinya secara geografi bagian dari Kepulauan Komoro, tetapi terpisah secara politik sejak 1970-an. Teritori ini juga dikenal sebagai Mahoré, nama asli pulau utama, khususnya oleh pendukung pembentukannya dalam Uni Komoro.
Pulau utama, Grande-Terre (atau Mahoré), secara geografi merupakan yang tertua dari Kepulauan Komoro, 39 kilometer (24 mil) panjangnya dan 22 kilometer (1312 mil) lebarnya, dan titik tertingginya adalah Gunung Benara (Perancis: "Mont Bénara"; Shimaore: "Mlima Bénara") dengan 660 meter (2165 kaki) di atas permukaan laut. Karena terdapat gunung berapi, tanahnya subur di beberapa daerah. Karang koral yang mengelilingi kebanyakan pulau menjamin perlindungan kapal dan tempat tinggal hewan laut.
Dzaoudzi adalah ibukota Mayotte hingga 1977. Dzaoudzi terletak di Petite-Terre (atau Pamanzi) yang memiliki luas 10 kilometer persegi (3.9 mil persegi) dan merupakan pulai terbesar dari beberapa pulau kecil dekat Mahoré. Mayotte adalah anggota Komisi Samudera Hindia, dengan keanggotaan terpisah dari Kepulauan Komoro.
Tahun 1500, kesultanan Maore atau Mawuti (berdasarkan   dalam Bahasa Arab (berarti pulau para orang mati/kematian) dan berubah menjadi Mayotte dalam Bahasa Perancis) didirikan di pulau itu.
Tahun 1832, pulau ini dikuasai oleh Andriantsoly, bekas raja Iboina di Madagaskar; tahun 1833 dikuasai kesultanan tetangganya, Mwali (Mohéli dalam Bahasa Perancis); tanggal 19 November 1935 dikuasai kembali oleh kesultanan Ndzuwani (Anjouan dalam Bahasa Perancis; pemerintahan ditetapkan dalam bentuk Qadi (dari bahasa Arab  yang berarti
hakim), sejenis 'Magistrat Penghuni' dalam sebutan Britania), tetapi tahun 1836 kemerdekaan diraih dibawah Sultan setempat terakhir.
Mayotte bersama dengan Kepulauan Komoro lainnya dibeli oleh Perancis tahun 1843. Saat Kepulauan Komoro memasuki pemilihan referendum tahun 1974 dan 1976 untuk memerdekakan diri dari Perancis, Mayotte menjadi satu-satunya bagian konstituensi yang menolak kemerdekaan dan memilih untuk tetap bergabung dengan Perancis (masing-masing 63.8% dan 99.4%). Walau begitu, Komoro tetap mengklaim Mayotte sebagai
bagian dari negara mereka. Draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1976 yang didukung oleh 11 dari 15 anggota Dewan mengakui kedaulatan Komoro atas Mayotte, tetapi Perancis melakukan veto atas resolusi itu (sampai 2011, penolakan resolusi itu menjadi satu-satunya kejadian dimana Perancis memberikan veto tunggal atas suatu resolusi PBB). Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan berbagai resolusi mengenai masalah itu, yang diangkat dari judul: "Pertanyaan Pulau Mayotte di Komoro" tahun 1995. Sejak 1995, Mayotte tidak lagi dibicarakan oleh Majelis Umum.
Setelah 10 tahun menjadi jajahan seberang laut Perancis, Mayotte resmi menjadi departemen seberang laut Perancis pada Maret 2011 berdasarkan hasil dari referendum 29 Maret 2009. Dalam hasil referendum tersebut, 95.5 persen pemilih memilih untuk mengubah status pulau tersebut dari "jajahan seberang laut" menjadi departemen ke-101 Perancis. Hukum Islam tradisional tidak resmi yang diterapkan di dalam beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat Mayotte
sehari-hari akan dihapuskan secara bertahap dan digantikan oleh hukum Perancis yang menjanjikan kebebasan beragama, melarangkan poligami, dan menyetarakan hak-hak laki-laki dan perempuan. Selain sistem perpajakan Perancis yang akan diterapkan di Mayotte sebagai syarat menjadi departemen, kesejahteraan sosial Mayotte akan dinaikkan secara bertahap selama 20 tahun supaya setara dengan departemen-departemen Perancis Metropolitan.
Politik Mayotte berlaku dalam perkumpulan seberang laut Perancis demokrasi perwakilan parlementer, dimana Presiden Dewan Umum adalah kepala pemerintahan, dan pada sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah.
Situasi Mayotte sangat tidak menentu bagi Perancis: sementara penduduk lokal tidak ingin merdeka dari Perancis dan bergabung dengan Komoro, beberapa rezim sayap bekas koloni mengkritik pelanjutan hubungan Mayotte dengan Perancis. Lebih jauh, administrasi lokal Mayotte yang diatur oleh hukum Islam akan cukup sulit digabungkan dengan struktur hukum Perancis yang berbasis sekularisme (pemisahan urusan politik dan
agama), belum lagi biaya yang diperlukan untuk menyamakan kesejahteraan hidup Mayotte agar sama dengan Perancis Metropolitan. Dalam hal ini, hukum yang disahkan parlemen nasional Perancis harus menyatakan bahwa hukum tersebut berlaku di Mayotte supaya dapat diberlakukan di Mayotte.
Status Mayotte berubah tahun 2001 menjadi sangat dekat dengan status departemen di Perancis Metropolitan, dengan pembentukan jajahan departemen yang khusus diberlakukan di Mayotte, meskipun pulau ini masih diklaim oleh Kepulauan Komoro. Perubahan ini disetujui 73% pada referendum di Mayotte. Setelah reformasi konstitusional tahun 2003, statusnya diubah menjadi jajahan seberang laut sementara masih memegang status sebagai jajahan departemen.
Berdasarkan referendum tahun 2009 yang disetujui oleh 95.5% pemilih dan ditetapkan tahun 2011, Mayotte diintegrasikan sebagai region dan departemen terbaru Perancis, departemen ke-101, menyusul departemen-departemen seberang laut lainnya, seperti Réunion dan Guiana Perancis. Dengan ini, Mayotte akan menggunakan sistem hukum dan sosial yang sama dengan departemen-departemen Perancis lainnya. Hal ini akan menggantikan sistem hukum tradisional
dengan hukum perdata Perancis yang mengubah sistem pengadilan, pendidikan, sosial, dan keuangan. Proses ini diharapkan akan selesai dalam jangka waktu 20 tahun.
Walau status Mayotte telah berkembang dari jajahan seberang laut menjadi departemen seberang laut yang membuatnya menjadi bagian penuh Republik Perancis, selama 3 tahun setelah referendum 2009, Mayotte masih menjadi negara dan teritori seberang laut "dalam hubungan" dengan Uni Eropa dan bukan unsur komponen Uni Eropa seperti halnya keempat departemen seberang laut lainnya. Hal ini berubah pada tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan instruksi Dewan
Eropa pada Desember 2013 setelah persetujuan 27 anggota Uni Eropa yang mengikuti petisi Perancis yang menjadikan Mayotte menjadi region paling luar Uni Eropa. Dengan ini, Mayotte resmi menjadi unsur komponen Uni Eropa.
Mayotte terbagi menjadi 17 komune. Terdapat juga 19 kanton yang masing-masing dimiliki oleh salah satu komune, kecuali komune Mamoudzou yang dibagi menjadi tiga kanton (tidak ditampilkan di bawah). Tidak seperti departemen Perancis lainnya, Mayotte tidak memiliki arondisemen (subdivisi departemen di atas komune).
INSEE memperkirakan bahwa jumlah GDP Mayotte mencapai 610 juta euro tahun 2001 (US$547 juta pada nilai tukar tahun 2001; US$903 juta pada nilai tukar Jan. 2008). Pada tahun yang sama GDP per kapita Mayotte 3960 euro (US$3550 pada nilai tukar tahun 2001; US$5859 pada nilai tukar Jan. 2008), yang 9 kali lebih tinggi dari GDP per kapita Komoro tahun itu, tetapi hanya sepertiga GDP per kapita Réunion dan 16% GDP per kapita Perancis Metropolitan.
Sensus Agustus 2012 menunjukkan 212645 orang menetap di Mayotte. Pada sensus 2002 64.7% orang yang menetap di Mayotte lahir di Mayotte, 3.9% lahir di seluruh Republik Perancis (Perancis Metropolitan atau Perancis seberang laut kecuali Mayotte), 28.1% imigran dari Komoro, 2.8% imigran dari Madagaskar, dan 0.5% sisanya dari negara lain.
Lebih dari 90% penduduk Mayotte adalah orang Komoro. Bangsa Komoro adalah perpaduan dari pendatang yang menetap di Kepulauan Komoro beratus tahun silam: pedagang Arab, Iran, Afrika, dan Malagasi.