Penyatuan kembali Jerman
Penyatuan kembali Jerman (Jerman Deutsche Wiedervereinigung) berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1990, ketika mantan daerah Republik Demokratis Jerman ("Jerman Timur") digabungkan ke dalam Republik Federal Jerman ("Jerman Barat").
Selepas pemilihan umum bebas pertama Jerman Timur pada tanggal 18 Maret 1990, rundingan di antara Jerman Timur dan Jerman Barat selesai dalam satu kesatuan perjanjian, manakala rundingan di antara Jerman Timur dan Jerman Barat serta empat kuasa pendudukan menghasilkan kononnya "Perjanjian dua tambah empat" yang menegaskan kedaulatan penuh kepada negara kesatuan Jerman.
Negara Jerman yang telah bersatu menjadi anggota Komunitas Eropa (kemudian Uni Eropa) dan NATO. Istilah "Penyatuan kembali" digunakan berbeda dengan persatuan awal negara Jerman pada tahun 1871. Walaupun biasanya disebut dengan istilah "Penyatuan kembali", ia sebenarnya suatu "penyatuan" bagi negeri Jerman kepada satu entitas yang lebih besar, yang
tidak pernah ada sebelum ini (lihat Sejarah Jerman). Para politisi Jerman sendiri menghindari pemakaian istilah seperti ini dan lebih suka menyebutnya sebagai die Wende.
Setelah berakhirnya Perang Dunia II di Eropa, Negara Jerman dibagi-bagi menjadi empat zona pendudukan. Ibu kota lama Berlin, sebagai pusat Dewan Kontrol Tentara Sekutu sendiri dibagi menjadi empat zona. Meskipun niat awal pendudukan adalah untuk mengawal Jerman bersama-sama dari tahun 1947, kedatangan Perang Dingin menyebabkan Perancis, Britania Raya dan Amerika Serikat menggabungkan zona-zona mereka ke
dalam Republik Federal Jerman (dan Berlin Barat) pada 1949, tidak termasuk zona Uni Soviet yang kemudian menjadi Republik Demokratik Jerman (termasuk Berlin Timur) pada tahun yang sama. Selain itu, sejajar dengan syarat-syarat Konferensi Yalta pada Februari 1945, wilayah-wilayah timur Pomerania dan Silesia, serta separuh daripada selatan Prusia Timur, diberikan kepada Polandia dan separuh daripada utara Prusia Timur (kini dikenal sebagai Kaliningrad Oblast) diberikan kepada Uni Soviet.
Jerman Barat dan Jerman Timur mengklaim sebagai pengganti sah Kerajaan Jerman yang Lama (Deutsches Reich). Tetapi, Jerman Timur mengubah pendapatnya selepas itu, dan menyatakan bahwa Negara Jerman telah berhenti ada pada tahun 1945 dan menyatakan bahwa Jerman Barat dan Jerman Timur adalah negara baru.
Rencana pertama untuk menyatukan bagian-bagian wilayah Jerman diajukan oleh Josef Stalin pada 1952 di bawah syarat-syarat sebagaimana yang kemudian diambil untuk Austria (lihat Perjanjian Negeri Austria). Ia memerlukan penciptaan satu Negara Jerman yang netral dengan sebuah perbatasan timur yang disebut sebagai Perbatasan Oder-Neisse dan semua pasukan bersekutu dipindahkan pada tahun yang
sama. Pemerintahan Jerman Barat di bawah Kanselir Konrad Adenauer lebih menyukai integrasi lebih dekat dengan Eropa Barat dan meminta Penyatuan kembali dirundingkan dengan syarat pemilihan umum seluruh Jerman dan dipantau Dunia Internasional. Syarat ini ditolak oleh Uni Soviet. Satu lagi rencana Stalin ialah melibatkan Penyatuan kembali Negara Jerman dengan mengikuti perbatasan sesuai tanggal 31 Desember 1937 di bawah syarat bahwa Negara Jerman bergabung dengan Pakta Warsawa (Blok Timur).
Mulai 1949 dan seterusnya, Republik Federal Jerman dibangun menjadi suatu negara barat kapitalis dengan sebuah "ekonomi pasar sosial" dan pemerintahan demokratis berparlemen. Pertumbuhan ekonomi berpanjangan bermula dalam 1950 dan menghasilkan satu "keajaiban ekonomi" 30-tahun (Wirtschaftswunder). Manakala di Republik Demokratis Jerman menubuhkan suatu pemerintahan otoriter dengan suatu gaya meniru ekonomi Uni Soviet.
Walaupun Jerman Timur menjadi terkaya dan negara paling maju di Blok Timur, banyak dari warganya yang masih melihat ke Barat untuk kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Pelarian orang Jerman Timur ke negara non-komunis melalui Berlin Barat menyebabkan Jerman Timur menegakkan satu sistem penjagaan perbatasan ketat (yang mana Tembok Berlin adalah bagian darinya) pada 1961 untuk mencegah pelarian massal ini.
Pemerintahan Jerman Barat dan sekutu NATO-nya pada mulanya tidak mengakui Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) atau Republik Rakyat Polandia, mengikut Doktrin Hallstein. Hubungan antara Jerman Timur dan Jerman Barat senantiasa dingin sehingga Kanselir Barat Willy Brandt melancarkan pemulihan hubungan baik yang kontroversial dengan Jerman Timur (Ostpolitik) pada tahun 1970-an.
Pada pertengahan tahun 1980-an Penyatuan kembali Jerman oleh rakyat Jerman Barat dan Timur secara luas dianggap sebagai suatu cita-cita atau harapan tinggi tak terhingga yang sulit dicapai. Namun harapan untuk Penyatuan kembali Jerman tiba-tiba muncul kembali dengan reformasi politik yang digelindingkan oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Setelah ini angin perubahan mulai berhembus di Blok Timur, dan memunculkan harapan baru di dalam Jerman Timur.
Pada bulan Agustus 1989, pemerintahan reformis Hongaria menghilangkan peraturan ketat di perbatasannya dengan Austria dan pada September lebih dari 13000 warga Jerman Timur bisa melarikan diri ke Barat melalui Hongaria. Ribuan warga Jerman Timur berusaha mencapai Jerman Barat dengan mengadakan aksi pendudukan kantor-kantor perwakilan diplomatik Jerman Barat di ibu kota-ibu kota negara-negara Eropa Timur, terutama di Praha, Cekoslowakia.
Pemerintahan Republik Demokratis Jerman (Jerman Timur) lalu mengumumkan akan memberikan fasilitas dengan mengoperasikan kereta-kereta api ekstra yang membawa mereka ke Jerman Barat dan menyatakan bahwa mereka mengusir "para pengkhianat antisosial yang tak bertanggung jawab dan kaum kriminal". Sementara itu demonstrasi menentang rezim Jerman Timur berawal di tanah air sendiri, terutama yang paling penting adalah demonstrasi-demonstrasi Senin di Leipzig.
Pada tanggal 6-7 Oktober 1989, Gorbachev melawat Jerman Timur untuk memperingati hari ulang tahun Jerman Timur yang ke-40 dan mendorong para pemimpin Jerman Timur untuk menerima perubahan. Berhadapan dengan huru-hara, pemimpin Jerman Timur Erich Honecker telah dipaksa untuk meletakkan jabatan pada 18 Oktober 1989 oleh anggota Politburonya sendiri dan digantikan oleh Egon Krenz. Hal ini diikuti dengan pengunduran diri
besar-besaran anggota kabinet Jerman Timur yang akhirnya jatuh pada tanggal 7 November. Lalu Gunther Schwabowski sebagai juru bicara pemerintahan Jerman Timur pada tanggal 9 November malam mengumumkan di televisi bahwa semua restriksi perjalanan ke Jerman Barat dihilangkan. Semula warga Jerman Timur kurang mengerti maksud pernyataannya. Setelah itu jutaan warga Jerman Timur berbondong-bondong pergi
ke pos-pos perbatasan yang kemudian dibuka oleh para penjaga perbatasan. Setelah itu banyak warga Jerman baik Barat dan Timur memberanikan diri merusak Tembok Berlin. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa berita mengesankan pada abad ke-20.
Pada tanggal 18 Maret 1990 pemilihan umum bebas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur telah dilaksanakan. Pemerintahan yang dipilih diberi mandat utama untuk berunding dengan Jerman Barat masalah persatuan dan membubarkan dirinya sendiri. Seorang ahli ideologi ternama Jerman Timur dalam 1989, menyatakan "Polandia akan tetap menjadi Polandia meskipun komunisme runtuh, tetapi tanpa komunisme negara Jerman Timur tidak mempunyai alasan untuk tetap berdiri."
Di bawah Perdana Menteri Lothar de Maizière, Jerman Timur berunding dengan Jerman Barat, Britania Raya, Perancis, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai syarat-syarat untuk Penyatuan kembali Jerman. Karena keberatan Uni Soviet bahwa Jerman Timur ditarik menjadi anggota NATO, maka sebuah perjanjian dibuat bahwa Jerman yang bersatu boleh tetap menjadi anggota NATO, namun tentara NATO tidak boleh ditaruh di