Sejarah Polandia
Di kawasan sekitar Laut Baltik, perseteruan antara Polandia dan para Kesatria Teuton masih terus berlanjut hingga mencapai puncaknya dalam Pertempuran Grunwald pada 1410. Meskipun menang mutlak atas lawannya, bala tentara Polandia dan Lituania tidak berhasil merebut Puri Malbork, pusat pemerintahan Ordo Kesatria Teuton. Akta Persatuan Horodo yang terbit pada 1413 kian memperjelas hubungan yang semakin akrab antara Kerajaan Polandia dan Kadipaten Agung Lituania.
Hak-hak istimewa szlachta (kaum bangsawan) terus bertambah, dan pada 1425, dirumuskan pula hukum Neminem captivabimus, yang melindungi kaum bangsawan dari tindakan penahanan atas perintah raja.
Masa pemerintahan penguasa muda Wadysaw III (1434-1444), putra Wadysaw II yang memerintah sebagai Raja Polandia dan Hongaria, berlangsung singkat karena Sang Raja tewas dalam Pertempuran Varna melawan bala tentara Imperium Osmanli. Masa interregnum yang berlangsung selama tiga tahun sejak kemangkatannya berakhir dengan penobatan adiknya, Kazimierz IV Jagiellon, pada 1447.
Perkembangan-perkembangan besar selama zaman wangsa Jagiellon berpusat pada masa perintahan Kazimierz IV yang berlangsung cukup lama sampai 1492. Pada 1454, Prusia Rajani dijadikan daerah swapraja dalam wilayah Polandia, dan pertikaian dengan Negara Ordo Kesatria Teuton kembali berkobar dalam Perang Tiga Belas Tahun (1454-1466). Pada 1466, kedua belah pihak menyepakati Perjanjian Damai
Toru yang mengawali lembaran baru dalam sejarah Polandia. Berdasarkan penjanjian ini, sebagian wilayah Prusia dipisahkan menjadi swapraja Prusia Timur, yang kelak menjadi Kadipaten Prusia, sebuah feodum yang dikepalai para Kesatria Teuton dalam wilayah Kerajaan Polandia. Polandia juga berperang melawan Imperium Osmanli dan orang Tatar Krimea di kawasan selatan, dan membantu
Lituania melawan Kadipaten Agung Moskwa di kawasan timur. Polandia berkembang menjadi sebuah negara feodal, perekonomiannya didominasi oleh sektor agraris, dan kaum bangsawan tuan tanah semakin berkuasa. Kraków, ibu kota kerajaan, dijadikan pusat pendidikan dan kebudayaan, dan pada 1473, mesin cetak mulai beroperasi di kota itu. Dengan semakin besarnya
kekuasaan szlachta, pada 1493, dewan penasihat raja pun berkembang menjadi Sejm Umum (parlemen) bikameral yang tidak lagi semata-mata mewakili pembesar-pembesar kelas atas saja.
Pada 1505, Sejm mengundangkan Akta Nihil novi yang mengalihkan sebagian besar kekuasaan legislatif dari kepala monarki kepada Sejm. Peristiwa ini menandai permulaan kurun waktu yang disebut "Zaman Kemerdekaan Kencana", manakala pemerintahan negara secara keseluruhan diselenggarakan oleh kaum bangsawan polandia yang "merdeka dan sederajat". Pada abad ke-16, perkembangan besar di sektor
agribisnis folwark yang dikelola oleh kaum bangsawan mengakibatkan para kawula jelata yang mengerjakan lahan-lahan folwark semakin tertindas hidupnya. Monopoli kaum bangsawan atas politik juga menghambat perkembangan kota-kota-beberapa di antaranya tumbuh makmur pada akhir zaman wangsa Jagiellon-dan membatasi hak-hak warga kota sehingga secara efektif menghambat pertumbuhan kelas menengah.
Pada abad ke-16, gerakan Reformasi Protestan meretas jalan masuk ke dalam agama Kristen di Polandia dan menimbulkan gerakan Reformasi Potestan di Polandia yang melibatkan sejumlah denominasi berbeda. Kebijakan toleransi beragama di Polandia cukup unik untuk ukuran Eropa kala itu. Banyak orang mengungsi dari daerah-daerah yang tengah dilanda pertikaian antaragama ke Polandia. Pada masa
pemerintahan Raja Zygmunt I (1506-1548) dan Raja Zygmunt II (1548-1572), terjadi perkembangan besar di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan (zaman keemasan dalam Abad Pembaharuan Polandia), yang diwakili oleh karya-karya astronom Nikolaus Kopernikus (wafat 1543). Pada 1525, di masa pemerintahan Raja Zygmunt I, Ordo Kesatria Teuton disekularisasi dan Adipati Albrecht von
Hohenzollern bersembah simpuh di hadapan Raja Polandia (peristiwa Sembah Simpuh Prusia) dalam upacara pelantikannya menjadi penguasa Kadipaten Prusia. Mazowsze sepenuhnya menjadi bagian dari daerah kekuasaan Raja Polandia pada 1529.
Pada masa pemerintahan Zygmunt II yang menjadi penutup zaman wangsa Jagiellon, Polandia dan Lituania menandatangani Akta Persatuan Lublin (1569) yang sepenuhnya mempersatukan kedua negeri itu. Berdasarkan akta persatuan ini, kekuasaan atas wilayah Ukraina dialihkan dari Kadipaten Agung Lituania kepada Kerajaan Polandia, dan mentransformasi pemerintahan bersama Polandia-Lituania menjadi
sebuah uni sejati. Langkah ini dimaksudkan untuk mempertahankan keutuhan dan persatuan kedua negeri ini sepeninggal Zygmunt II yang tidak memiliki keturunan. Peran serta aktif dari Zygmunt II sendiri memungkinkan akta persatuan ini dapat terwujud.
Livonia yang terletak jauh di sebelah timur laut dimasukkan ke dalam wilayah Polandia pada 1561, dan Polandia pun maju menghadapi Rusia dalam Perang Livonia. Gerakan eksekusi (usaha untuk mencegah merajalelanya keluarga-keluarga bangsawan tinggi di Polandia dan Lituania) mencapai puncaknya dalam sidang Sejm di Piotrków pada 1562-1563. Di bidang keagamaan, Saudara-Saudara Polandia
memisahkan diri dari kaum Kalvinis, dan Alkitab Brest diterbitkan oleh kaum Protestan pada 1563. Kedatangan padri-padri Yesuit pada 1564 telah ditakdirkan berdampak besar terhadap sejarah Polandia.
300 px Keseluruhan wilayah yang pernah dikuasai oleh Persemakmuran Polandia-Lituania, seusai Kesepakatan Damai Dywilino pada 1619 Penandatanganan Akta Persatuan Lublin pada 1569 menjadi dasar bagi berdirinya Persemakmuran Polandia-Lituania, sebuah negara federal dengan persatuan yang jauh lebih erat dibanding bentuk-bentuk persatuan politik antara Polandia dan Lituania yang
sudah-sudah. Penyelenggaraan pemerintahan negara federal ini sebagian besar berada di tangan kaum bangsawan melalui sistem parlemen pusat dan parlemen daerah, tetapi dikepalai oleh raja-raja terpilih. Kekuasaan resmi kaum bangsawan Polandia, yang secara proporsional lebih besar jumlahnya dibanding negeri-negeri lain di Eropa, menghasilkan suatu sistem demokrasi perdana ("demokrasi kaum
ningrat yang canggih"), berbeda dari monarki-monarki absolut yang kala itu masih merajalela di seluruh Eropa. Terbentuknya Persemakmuran Polandia-Lituania bertepatan dengan kurun waktu peningkatan kekuatan politik serta kemajuan peradaban dan kemakmuran dalam sejarah Polandia. Uni Polandia-Lituania terlibat secara aktif dalam peristiwa-peristiwa besar di Eropa, dan menjadi sebuah
entitas budaya yang sangat berjasa dalam penyebarluasan budaya Barat (dengan ciri khas Polandia) ke kawasan timur. Pada paruh kedua abad ke-16 dan paruh pertama abad ke-17, Persemakmuran Polandia-Lituania menjadi salah satu negara berwilayah terluas dan berpenduduk terbanyak di Eropa, dengan luas wilayah yang mendekati 1 juta kilometer persegi (0.39 juta mil
persegi) dan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa. Perekonomiannya didominasi oleh kegiatan eksport hasil budi daya pertanian. Toleransi beragama di seluruh wilayah Persemakmuran Polandia-Lituania dijamin dalam Konfederasi Warsawa pada 1573.
Setelah berakhirnya zaman wangsa Jagiellon pada 1572, Henri de Valois (kelak naik takhta menjadi Raja Perancis Henri III) tampil unggul dalam "pemilihan bebas" yang diselenggarakan oleh kaum bangsawan Polandia pada 1573. Meskipun terpilih menjadi Raja Polandia, ia tetap harus tunduk pada kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Sejm dalam pacta
conventa. Henri kabur dari Polandia pada 1574 setelah menerima kabar tentang kekosongan takhta Perancis, berhubung ia juga termasuk salah seorang waris karib atas takhta kerajaan itu. Ia tetap menjadi pemimpin nominal atas Persemakmuran Polandia-Lituania sampai 1575. Sedari awal, kebijakan pemilihan raja di Polandia ini telah menarik minat kekuatan-kekuatan asing yang