Chalid Muhammad
Chalid Muhammad () adalah aktivis lingkungan asal Indonesia.. Sejak 2008, ia menjadi koordinator Institut Hijau Indonesia. Sebelumnya, beberapa jabatan dalam bidang lingkungan ia duduki. Puncaknya, pada periode 2005-2008, Chalid menjadi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Chalid mengawali "karier hijaunya" sejak duduk di bangku kuliah. Sejak kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, ia aktif di lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan bergabung dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng pada 1989.. Chalid berkuliah dengan beasiswa dari pemerintah yang berikatan dinas selama dua tahun
Setelah memimpin Walhi Sulteng selama tiga tahun, pria yang mengaku tidak suka menjadi pegawai negeri ini, harus menghabiskan masa ikatan dinasnya menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).. Ini adalah konsekuensi dari beasiswa yang pernah ia terima. Selama di Banjarmasin, selain mengajar, ia giat di berbagai kegiatan LSM dan ikut menggerakkan Walhi Kalsel.
Nama Chalid Muhammad mulai dikenal di kancah nasional ketika menjadi Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada 1995. Di bawah koordinasinya, Jatam dikenal sangat tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak atau mencemari [[lingkungan. Sementara, sejak 1994, ia telah bergabung dengan Walhi pusat hingga Kemudian ia menjadi Direktur Eksekutif [[Wahana Lingkungan Hidup Indonesia]] (Walhi) pada 2005-2008, menggantikan Longgena Ginting.
Walhi memang keras mengkritik [[kebijakan]] pemerintah yang tidak prolingkungan atau bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan. Organisasi nirlaba itu menghimpun 430 lembaga yang tersebar di 26 provinsi. Lembaga ini bersidang setiap tiga tahun sekali untuk mengevaluasi dan memilih direktur eksekutif Walhi yang hanya bisa dipilih dua kali.
Pada 2008, usai memimpin Walhi selama satu periode, kiprahnya di dunia lingkungan msasih berlanjut dengan terpilih sebagai koordinator [[Institut Hijau Indonesia]]. Lembaga ini merupakan lembaga yang bergerak untuk menegakkan perlawanan terhadap [[dehumanisasi]] dan penegakan [[keadilan]] di [[masyarakat]] utamanya dalam bidang sosio-ekologis.
Chalid menganggap bahwa [[rumah]] paling aman bagi pelanggar maupun penjahat lingkungan adalah [[pengadilan]]. Beberapa kali Walhi menggugat kejahatan lingkungan yang dilakuakan oleh perusahaan-perusahaan yang dianggap merusak lingkungan, seperti [[PT Freeport Indonesia]], [[PT Newmont Minahasa Raya]], [[PT Lapindo Brantas]]. Tetapi lembaga tersebut tidak berdaya dan kalah di pengadilan.
Meski demikian, Chalid tetap meyakini bahwa cara yang jauh lebih [[efektif]] bagi perjuangan lingkungan hidup adalah membangun daya kritis [[masyarakat]]. Apabila upaya membangun kesadaran kritis masyarakat terus meningkat, banyak hal yang dapat berubah di negeri ini, termasuk perbaikan total atas sistem peradilan dan koreksi terhadap [[paradigma pembangunan]] yang telah terbukti gagal
menyejahterakan rakyat itu. Bila rakyat makin [[kritis]], mereka bisa memberikan [[sanksi politik]] terhadap [[partai]] atau penguasa yang secara langsung atau tidak memberikan perlindungan terhadap perusak lingkungan hidup.
Namun, menurut Chalid satu hal yang membuat upaya perbaikan lingkungan selama ini tidak efektif adalah [[kolusi]] antara kekuasaan dan modal yang saat ini begitu solid. Hal ini telah membuat negara jadi tidak berdaya pada kuasa modal. Dalam posisi ini, negara tidak akan mungkin mengambil [[inisiatif]] melakukan perubahan secara [[fundamental]]. Baginya,
negara harus dipaksa melakukan perubahan itu melalui tekanan rakyat yang signifikan. Namun, [[realitas]] hari ini menunjukkan, belum terbangun [[kesadaran kolektif]] dan masif untuk menjadikan isu lingkungan hidup sebagai isu utama [[bangsa]].