Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2007
biayai. Dijelaskan bahwa dengan menerima uang tersebut negara Indonesia hanya akan menjadi penjaga hutan saja, bukan lagi pemiliknya, sebab seluruh dunia akan merasa turut memiliki hutan Indonesia. Walaupun ini tak tertera diatas kertas, mereka beranggapan bahwa suatu saat nanti jika Indonesia dimintai oleh negara-negara lain untuk berbuat sesuatu yang merugikan
kehutanan Indonesia, pemerintah tidak akan dapat berbuat banyak. Dikatakan bahwa jika pemerintah menerima uang kompensasi tersebut, maka mereka akan menjual hutan Indonesia kepada negara-negara lain.
Dijelaskan lebih lanjut solusi yang diambil seharusnya adalah Indonesia memelihara sendiri hutan Indonesia, sementara negara maju harus menanam hutan sendiri di negara mereka, bukannya menyuruh negara lain untuk memelihara hutan. Indonesia dapat memberi contoh kepada dunia dengan cara menghentikan penggunaan plastik dan mengurangi transportasi penghasil emisi karbon.
Mereka juga mencurigai apabila Indonesia jadi menerima uang kompensasi, maka uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan para penguasa, terutama mendekati pemilihan umum 2009 nantinya.
Pada tanggal 30 November 2007, para pemimpin bisnis dari 150 perusahaan global yang terbesar di dunia  termasuk di antaranya perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat, Eropa, Australia  menerbitkan komunike bersama kepada para pemimpin dunia untuk membuat suatu bingkai kerja PBB yang mengikat untuk mengatasi perubahan cuaca global. Komunike ini disponsori oleh Universitas Cambridge, Inggris.
Perusahaan-perusahaan yang menandatangani Komunike Bali di antaranya adalah: Anggota Korporasi Britania dan Uni Eropa:Perusahaan-perusahaan lain: Sehubungan dengan konferensi ini, berbagai LSM di seluruh dunia akan menggelar aksi demonstrasi serentak pada 8 Desember 2007. Aksi ini menggunakan semboyan ""Kyoto Now!"". Diperkirakan ratusan ribu orang dari 60 negara (dan terus bertambah) akan turun
ke jalan menuntut para pemimpin dunia agar mengambil tindakan segera dan pasti yang diperlukan untuk mencegah bencana besar kekacauan iklim.
Di Bali, Global Day Action pada Sabtu (8 Desember) dibuka di Gedung Wantilan DPRD Bali, ribuan peserta aksi bergerak mengelilingi Lapangan Puputan Margarana yang berada di pusat pemerintahan Provinsi Bali. Ribuan massa tersebut merupakan organisasi atau aliansi dari Walhi, Friends of Earth, Greenpeace, Gerak Lawan, Solidaritas Perempuan, Republik Mimpi, Kelompok Penyandang Cacat.
Tema yang diteriakan, seperti penolakan terhadap REDD, isu "Climate Justice" diteriakkan oleh Walhi dan Friends of The Earth. Tema lain yang diusung adalah keadilan iklim dengan melibatkan perempuan, penolakan utang, sejahterakan petani nelayan, singkirkan kapitalisme dan anti globalisasi dunia serta persamaan gender. Tuntutan untuk memperoleh rasa keadilan dan hak dasar hidup juga diteriakkan oleh para korban lumpur lapindo yang turut ikut dalam global action day.
Kampung Forum Masyarakat Sipil berbentuk deretan rumah-rumah bambu di lapangan kantor Bali Tourism Development Corporation (BTDC), yang dijadikan pusat diskusi, workshop dan berkumpulnya masyarakat sipil, bersamaan dengan digelarnya Konfrensi Perubahan Iklim di Bali. Kampung ini diinisasi oleh Civil Society Organization (CSO) Forum. Sejumlah 31 anggotanya menjadikan venue yang disebut Kampung CSF ini sebagai paralel event dari gelaran United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC).
Lokasinya tak jauh, hanya sekitar 10 menit jalan kaki dari The Westin Resort di Nusa Dua, tempat para juru runding dari berbagai negara mulai bersidang dalam konferensi tentang perubahan iklim. Namun, suasananya sungguh berbeda. Jika di The Westin Resort dibutuhkan pendingin berkapasitas 5 PK setiap 100 meter dari 5000 meter luas area konferensi, di Kampung CSF pembicaraan berlangsung di ruang terbuka.