Biman Bangladesh Airlines
tahun fiskal 2005-06. Pada periode yang sama, Biman melaporkan kerugian tahunan terbesar hingga sebesar AS$120 juta, ditambah dengan kehilangan AS$100 jta pada tahun berikutnya. Biman juga belum melakukan pembayaran dalam nilai hingga beberapa juta Dolar AS terhadap penyedia bahan bakarnya Bangladesh Petroleum Corporation.
Maskapai ini dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Bangladesh melalui Bangladesh Biman Corporation sejak pendiriannya. Pada tahun 1977, Biman diubah menjadi korporasi sekotr publik yang memungkinkan otonomi terbatas bagi Biman, yang dipimpin oleh dewan direksi pilihan pemerintah. Jumlah kepemilikan aset meningkatn menjadi BDT 2 juta pada tahun 1987, dan Biman diubah menjadi perseroan terbatas terbuka, yang terbesar di Bangladesh, pada tahun 2007.
Pada akhir dekade 1980an, Hossain Mohammad Ershad, Presiden Bangladesh pada saat itu, juga menjadi Presiden Biman. Setelah periode awal ekspansi dan pertumbuhan, Biman memasuki era menukiknya keuntungan dan perlambatan pertumbuhan, diperburuk oleh manajemen yang buruk dan korup, yang terlalu banyak melakukan pembelian, kesalahan dalam pembayaran biaya perawatan, dan mempertahankan rute
yang tidak menguntungkan demi alasan politik. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1996 menemukan bahwa Biman memiliki 5253 personel yang tidak terbang, 30 persen lebih besar daripada Singapore Airlines, sebuah maskapai penerbangan yang mengoperasikan armada sebanyak sepuluh kali lebih besar daripada armada Biman. Laporan ini menjelaskan bahwa Biman berada dalam kondisi "kurang diatur, terlalu
banyak staf, kekurangan aset, dan menjadi sasaran interfensi politik eksesif dalam manajemen setiap hari." Pada tahun fiskal 1992-93, audit di bawah Kementerian Penerbangan Sipil dan Wisatawan mengungkapkan bahwa pajak senilai BDT 22 juta tidak dibayarkan kepada pemerintah. Audit yang dilakukan pada tahun 1999, juga menunjukkan bahwa Biman juga kehilangan senilai
BDT 2.2 juta kepada agen perjalanan untuk penjualan tiket, sebagian besar karena kolusi terhadap pejabat Biman. Sebagai tambahan, terdapat kelebihan pembayaran komisi sebesar BDT 2.4 juta kepada agen penjualan yang melanggar kebijakan Biman. Tahun 2007, Pemerintah Sementara meluncurkan kampanye anti korupsi yang menghasilkan penahanan Shamim Iskander, saudara dari mantan
perdana menteri Begum Khaleda Zia dan mantan teknisi penerbangan Biman, dalam tuduhan korupsi berlapis. Hal ini diikuti oleh pemecatan paksa terhadap 35 kayawan lainnya, yang merupakan kawan dekat dari Iskander.
Menghadapi kerugian yang semakin besar sejak akhir dekade 1990an ke depan, pemerintah menawarkan 40 persen kepemilikan Biman kepada maskapai penerbangan asing pada tahun 2004, berharap pembelinya akan mengambil alih manajemen maskapai penerbangan. Namun, proposal tersebut meminta bahwa sebagian besar hak keputusan berada di tangan pemerintah Bangladesh, dan akhirnya diabaikan oleh maskapai asing. Inisiatif
yang sama pada tahun 1998 membuat Biman harus membayar biaya konsultan senilai $1.6 juta tanpa hasil positif.
Pada bulan Mei 2007, pemerintah sementara menyetujui rencana untuk mengubah Biman menjadi perseroan terbatas terbuka dengan kepemilikan sahan dibagi kepada tujuh organisasi sektor publik. Sebagai bagian dari restrukturisasi, pemerintah membuka program pensiun dini untuk mengurangi rasio manusia:perlengkapan dari 367:1 (rasio pegawai:pesawat). Rata-rata industri pada waktu tersebut
adalah 200:1, dan maskapai Asia lainnya beroperasi dalam rasio sekitar 150:1. Pensiun dini menyediakan kompensasi senilai dengan lama masa kerja, dengan biaya total yang dikeluarkan pemerintah senilai $40 juta yang dipinjam dari World Bank. Manajemen Biman mengharapkan pengurangan tenaga kerja sebesar 1600, namun mereka memperoleh 2162 aplikasi, bayak diantaranya yang datang dari karyawan
yang akan diberhentikan bila kuota tidak terpenuhi dengan sedikit atau tanpa kompensasi. Biman menyetujui 1877 aplikasi dan memastikan bahwa personel kunci tidak akan diijinkan meninggalkan perusahaan melalui pensiun dini.
Pada 23 Juli 2007, Biman Bangladesh Airlines menjadi perusahaan perseroan terbatas terbesar di Bangladesh. Perkiraan awal bahwa maskapai akan mengganti namanya menjadi Bangladesh Airlines ditolak. Pemerintah menjadi pemilik saham tunggal sebanyak 1.5 juta lembar, namun berencana untuk menawarkan sebanyak 49 persen kepada sektor swasta dengan tetap mempertahankan kepemilikan mayoritas. Direktu manajemen sebelumnya, Dr. Abdul Momen, dipilih
sebagai chief executive officer (CEO) dan direktur manajemen dari organisasi baru tersebut. Enam direktur yang laindipilih dari kementerian energi, perdagangan, keuangan, penerbangan sipil, hubungan luar negeri, dan divisi kabinet, dengan sekretaris kabinet bertugas sebagai pemimpin dari dewan direksi. Enam sekretariat dan sebuah sekretariat gabungan dari kemeterian penerbangan sipil menjadi pemilik saham dari PT
baru tersebut. Pada bulan September 2008, pemerintah memilih Komodor Udara Zahed Kuddus (purn.) untuk menggantikan Dr. Momen sebagai CEO. pada periode 2002-05 Kuddus berada di kursi dari Otoritas Penerbangan Sipil Bangladesh (CAAB), dan sebelumnya dia berada di beberapa pos di Angkatan Udara Bangladesh.
Setelah privatisasi, sebuah inisiatif diutarakan olek mantan karyawan Biman, yang keluar organisasi melalui program Pensiun Dini, untuk mendirikan sebuah maskapai pesaing. Nama dari maskapai penerbangan yang diusulakn meliputi Air Bangla International, Biman Employees Airlines dand Balaka. Mereka bergabung dengan direktur manajemen Biman sebelumnya, bersama dengan mantan presiden dari Asosiasi Pilot Maskapai Bangladesh. Namun, belum ada kejelasan mengenai rencana ini.
Biman dikenal karena sering terganggunya jadwal penerbangan dan layanan pelanggan yang buruk. Tahun 2007, Biman menghadapi kritik keras dari bandara internasional besar seperti Bandar Udara London Heathrow dan Bandar Udara Internasional Dubai karena kegagalannya dalam menjaga jadwal penerbangan. Operator Bandara Heathrow, BAA menulis surat kepada Biman mengenai bukti bahwa Biman tidak menerima penggunaan minimun 80% dari jatah pendaratan
yang dimilikinya di Heathrow, seperti yang disarankan oleh regulasi EU dan International Air Transport Association (IATA), selama musim panas 2007. Biman seharusnya, kemudian, tidak memperoleh alokasi pendaratan di Heathrow pada musim panas tahun 2008 dan harus menggunakan Stansted atau Gatwick jika berharap ingin terus melayani London. Namun, setelah diskusi dengan BAA, Biman memperoleh jatah pendaratan untuk musim panas 2008
dengan syarat mereka wajib memenuhi syarat 80% penggunaan. Namun penundaan masih terus terjadi dan pada bulan September 2008, penerbangan langsung Biman rute Dhaka-London menggunakan sebuah pesawat DC-10 dialihkan dan mendarat di Gatwick setelah tidak memiliki cukup bahan bakar untuk berada di area tunggu di atas Heathrow setelah keterlambatan kedatangan hingga tiga jam. Pada tanggal 10 September 2008 dalam artikel yang
ditulis di "The Times", Biman merupakan maskapai terburuk yang menggunakan bandara Heathrow, dengan rata-rata keterlambatan hingga mencapai tiga jam.
Tahun 2008, Perserikatan Bangsa Bangsa menyarankan kepada stafnya untuk tidak terbang menggunakan Biman, karena kekhawatiran akan keamanan dan keselamatan penerbangan dan jadwal Biman yang tidak dapat diandalkan. Kemudian dijelaskan bahwa staf PBB yang terbang menggunakan Biman harus menanggung risiko sendiri, dan tidak akan mungkin untuk mngejukan klaim
asuransi. Direktur manajemen baru Biman menyatakan bahwa dia tidak mengerti mengenai anjuran PBB, namun menyatakan bahwa Biman mengalami masalah dalam mengatur jadwal penerbangannya. Dia berharap bahwa situasi ini akan segera membaik dengan kedatangan pesawat baru pada bulan-bulan berikutnya.