Skotlandia
Parlemen Skotlandia dapat memberi persetujuan legislatif atas urusan-urusan yang dilimpahkan kepadanya dan menyerahkannya kembali kepada Westminster melalui pengesahan Mosi Persetujuan Legislatif jika undang-undang Britania Raya dianggap lebih tepat untuk menangani urusan tersebut. Karena Parlemen Skotlandia memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang, penyediaan pelayanan publik di Skotlandia berbeda dengan Inggris
yang tidak memiliki hak devolutif. Sebagai contoh, Skotlandia menggratiskan biaya pendidikan tinggi dan perawatan kesehatan bagi penduduk usia tua, sedangkan Inggris tidak. Skotlandia adalah negara Britania Raya pertama yang menerapkan peraturan larangan merokok di tempat umum tertutup.
Parlemen Skotlandia adalah badan legislatif unikameral yang beranggotakan 129 anggota parlemen (MP), 73 di antaranya mewakili konstituensi masing-masing dan dipilih lewat sistem pemilihan suara terbanyak, sedangkan 56 selebihnya mewakili delapan daerah pemilihan berbeda yang dipilih dengan sistem anggota tambahan. Anggota parlemen Skotlandia menjabat selama empat tahun (kecuali pada periode 2011-2016). Ratu Britania Raya
menunjuk salah satu anggota parlemen Skotlandia yang dicalonkan oleh Parlemen untuk menjadi Menteri Pertama. Sedangkan menteri lainnya ditunjuk oleh Menteri Pertama untuk membantu pelaksanaan kebijakannya. Bersama-sama, mereka membentuk Pemerintahan Skotlandia, yang berperan sebagai badan eksekutif. Bute House, kediaman resmi Menteri Pertama Skotlandia, berlokasi di 6 Charlotte Square, Edinburgh
Dalam pemilihan umum 2011, Partai Nasional Skotlandia (SNP) membentuk pemerintahan mayoritas setelah memenangkan 69 dari 129 kursi di Parlemen. Ini adalah pemerintahan mayoritas pertama sejak Parlemen Skotlandia modern dibentuk pada tahun 1999. Pemimpin SNP, Alex Salmond, ditunjuk sebagai Menteri Pertama. Partai Buruh Skotlandia merupakan partai oposisi utama, bersama dengan Partai Konservatif, Demokrat
Liberal, dan Partai Hijau, yang juga memiliki perwakilan di parlemen. Margo MacDonald adalah satu-satunya anggota parlemen independen yang duduk di Parlemen Skotlandia. Pemilihan umum Parlemen Skotlandia berikutnya akan digelar pada 5 Mei 2016. Rancangan Undang-Undang Skotlandia, yang diajukan oleh Komisi Calman kepada Dewan Rakyat Britania, mengusulkan pelimpahan kekuasaan yang lebih besar
kepada Skotlandia. Meskipun RUU tersebut masih harus disahkan sebagai undang-undang, Partai Nasional Skotlandia percaya bahwa RUU tersebut tidak akan melimpahkan kekuasaan yang cukup besar kepada Parlemen Skotlandia.
Dalam Dewan Rakyat Britania (House of Commons), Skotlandia diwakili oleh 59 MP yang dipilih dari wilayah konstituensi Skotlandia. Scotland Office berperan sebagai perwakilan pemerintah Britania Raya di Skotlandia dan juga mewakili kepentingan Skotlandia dalam pemerintahan Britania Raya. Scotland Office dikepalai oleh Sekretaris Negara Skotlandia yang duduk di Kabinet Britania Raya; Sekretaris Negara saat ini adalah Michael Moore.
Unit administratif bersejarah Skotlandia meliputi mormaerdom, stewartry, earldom, burgh, paroki, county, serta region dan distrik. Beberapa nama-nama ini masih digunakan sebagai penunjuk geografis.
Skotlandia modern terbagi menjadi berbagai unit administratif untuk berbagai tujuan. Dalam pemerintahan daerah, terdapat 32 wilayah dewan sejak 1996, dengan dewan yang memiliki kewenangan uniter untuk menyediakan seluruh pelayanan pemerintah daerah. Dewan komunitas adalah organisasi tidak resmi yang mewakili wilayah dewan tertentu.
Dalam Parlemen Skotlandia, terdapat 73 daerah konstituensi dan delapan region. Sedangkan untuk Parlemen Britania Raya terdapat 59 daerah konstituensi. Hingga 2013, pasukan pemadam kebakaran dan kepolisian Skotlandia disesuaikan dengan sistem region yang diperkenalkan pada 1975. Untuk masalah perawatan kesehatan, penomoran kode pos, serta pembagian organisasi pemerintah dan nonpemerintah semisal gereja, Skotlandia menggunakan pembagian lama untuk keperluan administrasi.
Status kota di Britania Raya ditetapkan melalui surat paten. Terdapat tujuh tempat di Skotlandia yang telah berstatus kota, yakni Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Inverness, Stirling, dan Perth.
Pembagian administratif Skotlandia Inverclyde Renfrewshire West Dunbartonshire East Dunbartonshire Glasgow East Renfrewshire North Lanarkshire Falkirk West Lothian Edinburgh Midlothian East Lothian Clackmannanshire Fife Dundee Angus Aberdeenshire Aberdeen Moray Highland Na h-Eileanan Siar Argyll and Bute Perth and Kinross Stirling North Ayrshire East Ayrshire South Ayrshire Dumfries and Galloway South Lanarkshire Scottish Borders Orkney Shetland
Sepanjang sejarahnya, kebijakan devolusi telah dianjurkan oleh tiga partai utama di Britania dengan berbagai antusiasme. Pemimpin Partai Buruh terakhir, John Smith, berpendapat bahwa pembentukan Parlemen Skotlandia adalah "kehendak rakyat Skotlandia". Status konstitusional Skotlandia terus menjadi sumber perdebatan selama bertahun-tahun.
Pada tahun 2007, Pemerintah Skotlandia membentuk "National Conversation" untuk membicarakan masalah-masalah konstitusional, yang mengusulkan sejumlah opsi seperti peningkatan kewenangan Parlemen Skotlandia, federalisme, atau pelaksanaan referendum kemerdekaan Skotlandia dari Britania Raya. Menolak opsi terakhir, tiga partai oposisi utama di Parlemen Skotlandia mengusulkan pembentukan Komisi Konstitusional
Skotlandia untuk menyelidiki pelimpahan kekuasaan dari Britania kepada Skotlandia. Pada Agustus 2009, Partai Nasional Skotlandia mengusulkan RUU untuk melaksanakan referendum kemerdekaan pada bulan November 2010. Namun karena ditentang oleh partai utama lainnya, RUU ini batal disahkan. Rencana untuk melaksanakan referendum ditunda oleh Partai Nasional Skotlandia (SNP) hingga pemilihan umum Parlemen 2011.
Pemilu Parlemen yang digelar pada bulan Mei 2011 dimenangkan secara mayoritas oleh SNP, yang berencana untuk melaksanakan referendum kemerdekaan Skotlandia pada 18 September 2014 setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Skotlandia pada tanggal 25 Januari 2012.
Hukum Skotlandia berlandaskan pada hukum Romawi, menggabungkan unsur-unsur Corpus Juris Civilis hukum sipil dan hukum umum abad pertengahan. Dalam Traktat Penyatuan 1707, disepakati bahwa Skotlandia tetap diperkenankan untuk mempertahankan sistem hukum yang terpisah dari sistem hukum Inggris dan Wales. Sebelum tahun 1611, ada beberapa sistem hukum regional di Skotlandia, terutama hukum
Udal di Orkney dan Shetland, yang berlandaskan pada hukum Norse. Sistem hukum Skotlandia lainnya semisal hukum Keltik atau hukum Brehon umum tetap digunakan di Highland hingga tahun 1800-an.
Hukum Skotlandia memiliki tiga jenis peradilan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengadilan, yakni peradilan perdata, pidana, dan heraldik. Pengadilan perdata tertinggi adalah Pengadilan Sesi, namun banding juga dapat dibawa ke Mahkamah Agung Britania Raya (atau ke Dewan Pertuanan sebelum 1 Oktober 2009). Sedangkan fungsi pengadilan pidana tertinggi di Skotlandia dipegang oleh
Pengadilan Tinggi Yustisi. Pengadilan Sesi bertempat di Parliament House, Edinburgh, sedangkan Pengadilan Tinggi Yustisi berlokasi di Lawnmarket. Pengadilan sheriff adalah pengadilan pidana dan perdata utama yang menangani sebagian besar kasus. Terdapat 49 pengadilan sheriff di seluruh Skotlandia. Pengadilan distrik diperkenalkan pada 1975 untuk menangani kasus pelanggaran hukum yang ringan dan
kecil. Pengadilan ini secara bertahap digantikan oleh hakim pengadilan setempat dari tahun 2008-2010. Kasus-kasus heraldik ditangani oleh Pengadilan Lord Lyon.
Selama puluhan tahun, sistem hukum Skotlandia tergolong unik karena merupakan satu-satunya sistem hukum tanpa parlemen di dunia. Hal ini berakhir dengan dibentuknya Parlemen Skotlandia pada 1999, yang berfungsi sebagai badan legislatif di Skotlandia. Kebanyakan unsur sistem hukum lama tetap dipertahankan. Dalam hukum pidana, sistem hukum Skotlandia unik karena memiliki tiga