Achmad Amins
Dr. H. Achmad Amins, M.M. () adalah wali kota Samarinda ke-8 yang mulai memerintah pada periode 2000-2005. Kemudian ia mencalonkan diri sebagai wali kota pada Pilkada yang pertama kali dilaksanakan di Kota Samarinda dan terpilih kedua kalinya pada tanggal 19 September 2005, dan bersama wakil wali kota, Syaharie Jaang, dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah pada tanggal 23 November 2005 di GOR Segiri, Samarinda.
Achmad Amins dilahirkan pada tanggal 3 Juli 1947 dari pasangan H. Saharuddin Mappe (wafat pada tahun 1983) berdarah Bugis Wajo dan Hj. Hadipa (wafat pada tanggal 21 Juni 2000) berdarah Kaili, tepatnya di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, yang dahulu masih berada di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 60 kilometer dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
Pada tahun 1959, Achmad Amins bersama sang ayah merantau ke Samarinda dan "terdampar" di Samarinda Seberang, tepatnya di Kampung Masjid. Ia merantau karena ayahnya dipaksa oleh gerombolan pasukan DI/TII untuk masuk ke hutan memberikan ceramah kepada pasukan DI/TII. Karena ayahnya menolak permintaan tersebut, mengakibatkan keluarganya selalu diteror dan diintimidasi. Dari situ,
diputuskanlah untuk merantau ke Samarinda. Saat itu, Achmad Amins masih berumur 12 tahun dan sudah kelas 5 SD (dulu bernama SR). Di Samarinda Seberang ia tinggal bersama keluarga sekitar 1 tahun.
Sedangkan anak-anaknya adalah:Diberi gelar "Jalung Ila", (artinya: pemimpin yang mampu melindungi warganya) dari Tokoh-Tokoh Adat Dayak Kenyah. Menurut Ketua Kesenian Desa Budaya Pampang, Petuluy Laloq, itu bisa pula diartikan seperti tongkat yang paling kuat, walaupun langit runtuh dia tetap kokoh. Sementara istri Achmad Amins mendapat gelar "Lambang Meningkinan", yang
artinya perempuan yang cantik jelita dan baik hati.Di masa pemerintahan Achmad Amins, izin usaha pertambangan begitu marak. Sebanyak 63 izin usaha pertambangan (IUP) diduga dikeluarkan pada 2007-2008 saat ia maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Anehnya, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 18/LHP/XVII/02/2009 tanggal 23 Februari 2009, hampir
keseluruhan izin yang diberikan itu tidak ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
Namun, pemerintah kota yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kota Samarinda pada saat itu, Rusdi AR mengatakan bahwa penerbitan izin pertambangan batu bara oleh pemerintah kota lebih kecil daripada yang dikeluarkan oleh provinsi dan pusat. Achmad Amins telah menerbitkan 30 izin dengan total konsesi sekitar 13000 hektar. Itu setara dengan 18 persen dari 72000 hektare luas kota. Dari jumlah itu yang sudah ditambang hampir 900 hektare.
Pada 15 Mei 2013, Rusdi AR dan Achmad Amins dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) atas dugaan menerima gratifikasi atas pemberian izin usaha pertambangan sebuah perusahaan. Laporan dilengkapi sejumlah bukti berupa dua lembar cek Rp2 miliar yang ditandatangani pihak perusahaan.
Achmad Amins meninggal dunia pada 9 Januari 2017 pukul 17.00 waktu setempat di Rumah Sakit Medika BSD Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam usia 69 tahun akibat komplikasi penyakit yang dideritanya dalam 1.5 tahun terakhir. Amins sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Malaysia, sebelum akhirnya dirawat kembali di Indonesia.
Jenazah Achmad Amins diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta di Kota Tangerang pada keesokan harinya pukul 05.00 waktu setempat menuju Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan untuk kemudian disemayamkan di rumah duka di Samarinda. Selepas disalatkan di Masjid Al-Ma'ruf Vorfoo, jenazah dimakamkan di Taman Mahakam Pahlawan Kesuma Bangsa pada siang harinya. Amins meninggalkan seorang istri, dua anak, dan dua cucu.