Elizabeth II dari Britania Raya
Masa kehamilan Ratu Elizabeth saat mengandung Pangeran Andrew dan Pangeran Edward pada tahun 1959 dan 1963 adalah dua saat dimana ia tidak melakukan peresmian Parlemen Britania Raya selama masa pemerintahannya. Selain tampil dalam berbagai perayaan tradisional, Ratu juga menerapkan praktik-praktik baru. Jalan kaki kenegaraan dan pertemuan dengan anggota masyarakat biasa dilangsungkan selama kunjungannya ke Australia dan Selandia Baru pada tahun 1970.
Pada periode 1960-an dan 1970-an, Ratu Elizabeth menjadi saksi atas dekolonisasi negara-negara jajahan Britania Raya di Afrika dan Karibia. Lebih dari 20 negara memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya sebagai bagian dari transisi negara-negara tersebut untuk membentuk pemerintahan sendiri. Pada tahun 1965, Perdana Menteri Rhodesia, Ian Smith, menyatakan kemerdekaan sepihak atas Britania Raya di saat sebagian
besar rakyat Rhodesia masih menyatakan "kesetiaan dan pengabdiannya" pada Ratu Elizabeth. Meskipun Ratu menolak deklarasi sepihaknya dan dunia internasional menerapkan sanksi terhadap Rhodesia, rezim Smith tetap bertahan selama lebih dari satu dekade berikutnya.
Pada bulan Februari 1974, Perdana Menteri Edward Heath menyarankan pada Ratu untuk menyelenggarakan pemilihan umum ditengah-tengah kunjungannya ke Austronesia Pasifik, yang menyebabkan Ratu harus terbang kembali ke Inggris. Pemilihan umum ini menghasilkan parlemen yang menggantung; Partai Konservatif pimpinan Heath tidak berhasil memperoleh suara mayoritas, namun partai ini bisa tetap tinggal di Westminster jika
berkoalisi dengan Partai Liberal. Rencana koalisi ini akhirnya kandas dan Heath kemudian mengundurkan diri setelah Ratu meminta pemimpin oposisi, Harold Wilson dari Partai Buruh untuk membentuk pemerintahan.
Setahun kemudian, pada puncak krisis konstitusi Australia 1975, Perdana Menteri Australia Gough Whitlam diberhentikan dari jabatannya oleh Gubernur Jenderal John Kerr setelah oposisi yang dikendalikan Senat menolak proposal anggaran Whitlam. Karena Whitlam memiliki suara mayoritas dalam Dewan Perwakilan Rakyat Australia, juru bicara Gordon Scholes mengimbau kepada Ratu untuk membalikkan keputusan Kerr. Namun Ratu menolak, menyatakan bahwa dia
tidak akan ikut campur dalam keputusan-keputusan Gubernur Jenderal yang dilindungi oleh Konstitusi Australia. Krisis ini memicu munculnya gerakan Republikanisme Australia.
Pada tahun 1977, Ratu Elizabeth memasuki 25 tahun masa pemerintahannya (Yubileum Perak). Berbagai pesta dan perayaan berlangsung di seluruh Persemakmuran. Perayaan-perayaan ini kembali menegaskan betapa besarnya popularitas Ratu, meskipun sempat dinodai oleh pemberitaan negatif media berkaitan dengan perceraian Putri Margaret dengan suaminya. Pada tahun 1978, Ratu menerima kunjungan kenegaraan
dari diktator komunis Rumania, Nicolae Ceaușescu dan istrinya Elena. Setahun kemudian, Ratu dihadapkan pada dua pukulan: salah satu inspektur di Istana Buckingham terbuka kedoknya sebagai mata-mata komunis, pukulan lainnya adalah tewasnya sang paman dari Pangeran Philip, Lord Mountbatten, KG, oleh Tentara Republik Irlandia Sementara.
Menurut Paul Martin, Sr., pada akhir tahun 1970-an, Ratu khawatir bahwa mahkotanya sudah "tidak berarti" lagi buat Perdana Menteri Kanada Pierre Trudeau. Tony Benn berkata bahwa Ratu menganggap Trudeau "agak mengecewakan". Trudeau mengolok-ngolok Kerajaan dengan mengatakan bahwa Persemakmuran seperti "meluncur di bawah kendali Istana Buckingham dan berputar-putar di belakang Ratu" pada tahun 1977, dan
menghapuskan beberapa simbol monarki Kanada selama masa jabatannya. Pada tahun 1980, beberapa politisi Kanada yang dikirim ke London untuk membahas mengenai pemisahan Konstitusi Kanada mengungkapkan bahwa Ratu "lebih informatif... dibandingkan dengan politisi atau birokrat Britania lainnya". Ratu sangat peduli mengenai masalah Kanada ini setelah kegagalan Bill C-60 yang mempengaruhi perannya sebagai kepala negara. Pemisahan konstitusi ini
pada akhirnya menghasilkan keputusan yang menghapus peran Parlemen Britania Raya dalam Konstitusi Kanada, namun monarki tetap dipertahankan. Trudeau menuliskan dalam memoarnya bahwa Ratu menghargai usahanya untuk mereformasi Konstitusi dan Trudeau juga terkesan oleh "sopan santun dan kebijaksanaan yang Ratu tampilkan di depan umum".
Dalam perayaan Trooping the Colour pada tahun 1981, enam minggu sebelum pernikahan Pangeran Charles dengan Diana Spencer, enam tembakan dari jarak dekat diarahkan kepada Ratu saat ia sedang mengendarai kudanya menuju The Mall, London. Polisi kemudian menemukan bahwa tembakan itu kosong. Penyerangnya adalah seorang remaja berusia 17 tahun bernama Marcus Sarjeant, yang selanjutnya dihukum lima tahun
penjara dan dibebaskan setelah menjalani tiga tahun hukumannya. Ketenangan Ratu dalam menghadapi situasi saat itu dipuji secara luas. Dari bulan April hingga September 1982, Ratu masih memikirkan peristiwa itu, namun ia juga bangga karena putranya, Pangeran Andrew melayani tentara Britania dalam Perang Falklands. Pada tanggal 9 Juli, Ratu terbangun di kamarnya di Istana Buckingham dan mendapati seorang penyusup telah
memasuki kamar tidurnya. Dengan tenang, Ratu memanggil petugas keamanan istana dan sembari menunggu bantuan, ia berbicara dengan sang penyusup yang kemudian diketahui bernama Michael Fagan sampai petugas keamanan tiba tujuh menit kemudian. Saat menerima kunjungan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan di Istana Windsor pada tahun 1982, ia memarahi Reagan karena telah memerintahkan Invasi Grenada,
yang merupakan salah satu Alam Persemakmurannya di Karibia tanpa memberitahukannya terlebih dahulu.
Meningkatnya perhatian media terhadap kehidupan pribadi keluarga kerajaan selama tahun 1980-an menghasilkan serangkaian cerita sensasional di media massa, meskipun tidak semuanya yang sepenuhnya benar. Kelvin MacKenzie, editor surat kabar The Sun, berkata kepada stafnya: "Terbitkan edisi Minggu dan Senin tentang keluarga kerajaan. Jangan cemaskan apakah berita itu benar atau tidak, asalkan
tidak menimbulkan keributan setelah dimuat." Editor surat kabar Donald Trelford menulis dalam The Observer pada tanggal 21 September 1986: "Opera sabun kerajaan telah mencapai titik jenuh perhatian publik. Batas antara fakta dan fiksi tidak bisa lagi ditentukan... beberapa surat kabar bukan hanya tidak memeriksa fakta-fakta sebelum dipublikasikan, namun mereka sama sekali tidak peduli
apakah berita itu benar atau tidak." The Sunday Times melaporkan pada tanggal 20 Juli 1986 bahwa Ratu mengkhawatirkan kebijakan ekonomi Perdana Menteri Margaret Thatcher akan memupuk perpecahan sosial mengingat tingginya angka pengangguran, terjadinya serangkaian kerusuhan, pemogokan para penambang, dan penolakan Thatcher untuk menerapkan sanksi terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan. Rumor tersebut juga mengabarkan bahwa berita
tersebut bersumber dari seorang pembantu kerajaan dan sekretaris Persemakmuran, Michael Shea dan Shridath Ramphal, namun Shea membantah tuduhan tersebut. Thatcher konon juga mengatakan bahwa Ratu akan memberikan suaranya pada Partai Sosial Demokratik, yang merupakan lawan politik Thatcher. John Campbell, Penulis biografi Thatcher mengungkapkan bahwa "laporan itu cuma merupakan sepotong kenakalan jurnalistik". Menanggapi laporan negatif
mengenai hubungannya dengan Ratu, Thatcher kemudian mengungkapkan kegaguman pribadinya pada Ratu. Setelah Thatcher digantikan oleh John Major, Ratu Elizabeth memberikan dua penghargaan untuk Thatcher, yakni Order of Merit dan Order of the Garter. Mantan Perdana Menteri Kanada, Brian Mulroney, mengungkapkan bahwa Ratu Elizabeth merupakan "pihak di belakang layar" yang mengakhiri apartheid di Afrika Selatan.