Pembagian Korea
dibagi dan diserahkan kepada petani miskin. Kim Il-sung memprakarsai program reformasi tanah pada tahun 1946. Dengan mengorganisasi banyak warga sipil miskin dan pekerja pertanian di bawah komite rakyat, sebuah kampanye massa nasional menghancurkan kendali kaum penguasa lama tanah. Tuan tanah diizinkan hanya untuk mempertahankan tanah yang sama luasnya dengan tanah kaum sipil miskin
yang pernah menyewa tanah mereka, sehingga pembagian tanah lebih merata. Reformasi tanah Korea Utara dicapai dengan cara yang tidak terlalu keras daripada yang terjadi di Cina atau Vietnam. Sumber-sumber resmi Amerika menyatakan, "Dari semua catatan, mantan tetua desa dihilangkan sebagai pemaksaan politik tanpa mengarah pada pertumpahan darah, tapi tindakan
yang sangat hati-hati itu diambil untuk mencegah mereka kembali berkuasa." Kebijakan ini sangat menyenangkan di kalangan petani, tetapi menyebabkan banyak kolaborator dan mantan tuan tanah melarikan diri ke Korea Selatan dimana beberapa di antaranya memperoleh posisi di pemerintahan Korea Selatan yang baru. Menurut pemerintah militer Amerika Serikat, 400000 warga Korea Utara pergi ke Korea Selatan sebagai pengungsi.
Industri kunci dinasionalisasi. Situasi ekonomi di Korea Utara hampir sama sulitnya seperti di Korea Selatan, karena Jepang memusatkan pertanian di selatan dan industri berat di utara.
Pada Februari 1946 pemerintah sementara yang disebut Komite Rakyat Sementara Korea Utara dibentuk di bawah pimpinan Kim Il-sung, yang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk berlatih perang bersama pasukan Soviet di Manchuria. Konflik dan perebutan kekuasaan memanas di tingkat atas pemerintahan di Pyongyang karena pihak aspiran yang berbeda melakukan manuver untuk mendapatkan posisi kekuasaan di
dalam pemerintahan baru. Di tingkat lokal, komite rakyat secara terbuka menyerang kolaborator dan beberapa tuan lahan, dengan menyita banyak tanah dan harta benda mereka. Akibatnya, banyak kolaborator dan yang lainnya hilang atau tewas. Itu terjadi di banyak provinsi, dan melalui kerjasama dengan komite rakyat yang sama inilah pada akhirnya pemimpin Korea Utara, Kim Il-sung
mampu membangun sistem pendukung akar rumput yang akan mengangkatnya untuk berkuasa di atas lawan-lawan politiknya yang pernah tinggal di Pyongyang. Pasukan Soviet berangkat pada tahun 1948.
Dengan menguatnya ketidakpercayaan antara sekutu sebelumnya Amerika Serikat dan Uni Soviet, tidak ada persetujuan yang berhasil dicapai mengenai cara untuk mendamaikan pemerintah sementara yang saling bersaing. Amerika Serikat membawa masalah ini ke hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada musim gugur 1947. Uni Soviet menentang keterlibatan PBB.
PBB meloloskan resolusi pada tanggal 14 November 1947, dengan menyatakan bahwa pemilihan umum yang bebas harus ditunda, pasukan asing harus ditarik, dan sebuah komisi PBB untuk Korea harus dibentuk. Uni Soviet, walaupun anggota dengan kekuatan hak veto, memboikot pemungutan suara dan tidak mempertimbangkan resolusi yang akan mengikat.
Pada April 1948, sebuah konferensi organisasi-organisasi dari Korea Utara dan Korea Selatan bertemu di Pyongyang. Konferensi ini tidak membuahkan hasil, dan Soviet memboikot pemilihan umum yang diawasi PBB di Korea Selatan. Tidak ada pemilihan yang diawasi PBB di utara. Pada tanggal 10 Mei Korea Selatan mengadakan pemilihan. Syngman Rhee, yang telah mengusulkan pemilihan umum parsial di Korea Selatan demi
mewujudkan kekuasaannya sejak 1947, terpilih sudah, meskipun partai-partai sayap memboikot pemilihan umum itu. Korupsi yang tersebar luas dilaporkan terjadi dalam pemilihan umum itu dan Republik Korea memulai hidup tanpa legitimasi yang cukup. Pada 15 Agustus, Republik Korea secara resmi mengambil alih kekuasaan dari militer AS.
Di Korea Utara, pembentukan Republik Demokratik Rakyat Korea telah dinyatakan pada 9 September, dengan Kim Il-sung sebagai perdana menteri. Pembagian Korea ini, setelah lebih dari satu milenium sebagai Korea yang bersatu, dipandang tidak dapat diterima dan bersifat sementara oleh masing-masing rezim. Sejak 1948 hingga awal perang saudara pada 25 Juni 1950, angkatan bersenjata dari masing-masing pihak terlibat
dalam serangkaian konflik berdarah di sepanjang perbatasan. Pada tahun 1950, konflik ini memanas secara dramatis ketika pasukan Korea Utara menyerang Korea Selatan, memicu Perang Korea dan secara efektif membuat pembagian yang permanen. Sebuah gencatan senjata ditandatangani guna mengakhiri permusuhan, dan kedua belah pihak sepakat untuk membuat zona penyangga selebar tiga mil di antara kedua-dua negara, dimana tak seorangpun boleh memasukinya. Daerah ini kemudian dikenal sebagai Zona Demiliterisasi.
Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian secara resmi dan dengan demikian mereka secara resmi masih berperang; hanya gencatan senjata yang telah dinyatakan. Pemerintah Korea Selatan menjadi didominasi oleh militernya dan keadaan yang relatif damai ini diselingi oleh pertempuran perbatasan dan beberapa upaya pembunuhan. Korea Utara gagal dalam
beberapa upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Korea Selatan, terutama pada tahun 1968, 1974 dan 1983; terowongan sering ditemukan di bawah Zona Demiliterisasi dan perang hampir pecah karena terjadinya insiden pembunuhan kapak di Panmunjeom pada 1976. Pada 1973, beberapa kontak tingkat tinggi yang sangat rahasia mulai dilakukan melalui kantor-kantor Palang Merah, tetapi berakhir setelah insiden Panmunjeom dengan sedikit kemajuan yang telah dibuat.
Pada akhir 1990-an, ketika Korea Selatan beralih ke demokrasi, keberhasilan kebijakan Nordpolitik, dan kekuasaan di Korea Utara beralih kepada Kim Jong-il putera Kim Il-sung, kedua-dua negara mulai terlibat secara terbuka untuk kali pertama, kemudian Korea Selatan memberlakukan Kebijakan Cuaca Cerah.
Baru-baru ini, di dalam upaya untuk memajukan upaya rekonsiliasi, kedua Korea telah menerima Bendera Unifikasi tidak resmi, yang mewakili Korea di acara olahraga internasional. Korea Selatan memberi Korea Utara bantuan dan usaha ekonomi kerjasama yang signifikan, dan kedua pemerintah telah bekerjasama dalam mengupayakan pertemuan anggota keluarga yang
terpisah dan pariwisata terbatas di situs Korea Utara. Namun, kedua negara masih tidak mengakui satu sama lain, dan Kebijakan Cuaca Cerah tetap kontroversial di Korea Selatan.
Sejak pembagian Korea, terdapat banyak kejadian penyusupan dan penyerbuan lintas perbatasan oleh agen-agen Korea Utara, meskipun pemerintah Korea Utara tidak pernah mengakui pertanggungjawaban secara langsung atas segala insiden itu. Keseluruhannya ada 3693 agen Korea Utara bersenjata yang telah disusupkan ke dalam Korea Selatan antara 1954 sampai 1992, dengan 20% darinya muncul antara 1967 dan 1968. Kejadian-kejadian itu di antaranya: