Maklumat Nantes
Maklumat Nantes () adalah sebuah maklumat atau perjanjian yang dibuat pada 30 April 1598 pada masa pemerintahan raja Henry IV di Perancis. Isi dari Maklumat tersebut adalah pemberian hak hidup bagi kaum Protestan, terutama golongan Calvinis di Perancis sambil tetap mengakui Perancis sebagai sebuah negara Katolik. Tujuan dikeluarkannya maklumat tersebut adalah kesatuan rakyat Perancis. Maklumat ini memisahkan
urusan sipil dari kesatuan keagamaan, untuk pertama kalinya memperlakukan orang-orang Protestan lebih dari sekadar mereka yang memisahkan diri dari gereja resmi saat itu (Gereja Katolik Roma) ataupun yang digolongkan heretik. Dengan demikian ini membuka jalan untuk sekularisme dan toleransi. Dalam menawarkan kebebasan hati nurani (kebebasan berpikir) secara umum kepada setiap orang, Maklumat ini
juga memberi banyak kemudahan spesifik kepada orang Protestan, misalnya amnesti dan pemulihan hak-hak sipil mereka, termasuk hak untuk bekerja dalam bidang apapun serta bekerja untuk negara dan untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada raja. Keluarnya Maklumat ini menandai berakhirnya Perang Agama di Perancis yang membawa penderitaan di pertengahan akhir abad ke-16.
Maklumat Nantes yang ditandatangani oleh Henry IV terdiri dari 4 teks dasar, meliputi teks utama yang terdiri dari 92 butir dan umumnya didasarkan atas perjanjian perdamaian yang pernah ditandatangani namun gagal diterapkan selama perang berlangsung. Maklumat ini juga memasukkan 56 butir khusus ("particular") yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang Protestan. Misalnya, negara Perancis menjamin
perlindungan bagi orang Protestan Perancis yang bepergian ke luar negeri terhadap Inkuisisi. Paus Klemens VIII menyampaikan protes: "Ini menyalibkan aku", ketika mendengar Maklumat ini. Dua bagian terakhir terdiri dari "brevets" ("surat paten") yang berisi klausul militer dan pastoral. Kedua "brevets" ini dicabut pada tahun 1629 oleh Louis XIII dari Perancis, setelah perang sipil keagamaan yang terakhir.
Kedua surat patent merupakan suplemen Maklumat untuk memberi orang Protestan (50-100) tempat yang aman ("places de sûreté"), yang adalah markas militer seperti di La Rochelle, dengan dukungan raja yang membayar 180.000 "écu" setahun, bersama dengan tambahan 150 benteng darurat ("places de refuge"), untuk dipelihara dengan biaya sendiri dari golongan Huguenot. Tindakan toleransi sedemikian ini sangat tidak biasa di Eropa Barat,
dimana kebiasaan yang lazim memaksa orang-orang untuk mengikuti agama penguasa mereka- penerapan prinsip "cuius regio, eius religio".
Meskipun memberi sejumlah hak-hak kepada orang Huguenot, Maklumat ini menegaskan kembali bahwa agama Katolik (Roma) adalah agama resmi di Perancis. Orang Protestant tidak mendapat pengecualian dari pembayaran perpuluhan ("tithe") dan wajib menghormati hari-hari raya Katolik serta pembatasan mengenai perkawinan. Pemerintah membatasi kebebasan beribadah Protestan dalam wilayah
geografis tertentu. Maklumat ini hanya menangani kehidupan bersama Protestan dan Katolik; tidak disebut mengenai orang Yahudi, maupun orang Islam, yang diberi asilum sementara di Perancis ketika orang-orang ""Morisco"" diusir dari Spanyol.
Surat keputusan asli yang dimaklumkan sekarang ini hilang. "Archives Nationales" di Paris mengawetkan hanya naskah yang lebih pendek, dimodifikasi oleh konsesi yang diperoleh dari Raja oleh para imam dan "Parlemen Paris", yang tertunda 10 bulan sebelum akhirnya ditandatangani dan dimeteraikan ke naskah utama pada tahun 1599. Salinan Maklumat pertama, yang dikirim untuk disimpan kepada
orang Protestan di Jenewa masih ada. Parlemen-parlemen di provinsi-provinsi sempat bersikeras melawan; yang paling keras kepala, parlemen Rouen, baru melaksanakan sepenuhnya pada tahun 1609.
Tempat penandatanganan tidak dapat dipastikan. Maklumat itu sendiri hanya memuat "diberikan di Nantes, pada bulan April, pada tahun Tuhan kita seribu lima ratus dan sembilan puluh delapan". Di akhir abad ke-19 tradisi Katolik menyebut bahwa penandatanganan terjadi di "Maison des Tourelles", rumah pedagang Spanyol yang kaya, André Ruiz; rumah itu dihancurkan dalam pengeboman saat Perang Dunia II.
Maklumat ini tetap tidak diubah, didaftarkan oleh parlemen sebagai "hukum fundamental dan tidak dapat ditarik kembali ("irrevocable")," dengan perkecualian kedua "brevets," yang berlaku 8 tahun, kemudian diperbarui oleh Henry pada tahun 1606 dan pada tahun 1611 by, yang menegaskan Maklumat ini seminggu setelah pembunuhan Henry, menyulut ketakutan orang Protestan akan
adanya pembantaian lagi seperti "Pembantaian hari St. Bartholomew" yang pernah terjadi. Subsidi kemudian dikurangi perlahan-lahan, setelah Henry memperoleh kuasa yang lebih aman atas seluruh negara. Pada saat perjanjian damai Montpellier pada tahun 1622, mengakhiri revolusi Huguenot di Languedoc, kota berbenteng orang Protestan dikurangi menjadi dua saja, La Rochelle
dan Montauban. Kedua "brevets" seluruhnya ditinggalkan pada tahun 1629, oleh Louis XIII dari Perancis, setelah pengepungan kota La Rochelle, yaitu Cardinal Richelieu memblokade kota itu selama 14 bulan.
Selama sisa masa pemerintahan Louis XIII dan terutama selama Louis XIV masih kecil, penerapan Maklumat ini berubah-ubah tahun demi tahun, disuarakan dalam deklarasi dan perintah. Keputusan Dewan berfluktuasi menurut gelombang politik dalam negeri dan hubungan Perancis dengan negara-negara lain.
Pada bulan Oktober 1685, Louis XIV dari Perancis, cucu Henry IV, mencabut Maklumat ini dan menyatakan Protestantisme ilegal dengan "Maklumat Fontainebleau". Tindakan ini, umumnya disebut"'pencabutan Maklumat Nantes",' membawa akibat sangat buruk bagi Perancis. Meskipun tidak terjadi lagi perang antar agama, sebanyak 400000 orang Protestan memilih meninggalkan Perancis, kebanyakan pindah ke Britania Raya, Prusia, Belanda, Swiss, Afrika Selatan dan
koloni-koloni baru Perancis di Amerika Utara. Eksodus ini menyebabkan Perancis kehilangan banyak orang-orang yang paling ahli dan rajin bekerja, sebagian membantu musuh Perancis di Belanda dan Inggris. Pencabutan atau Pembatalan Maklumat Nantes juga menghancurkan persepsi luar negeri terhadap Louis XIV, membuat negara Protestan yang berbatasan dengan Perancis lebih memusuhi pemerintahannya. Pada
saat pencabutan Maklumat ini Friedrich Wilhelm mengeluarkan "Maklumat Potsdam", yang mendorong orang Protestan datang ke Brandenburg, Prussia.
Kebebasan beribadah dan hak sipil untuk orang bukan Katolik di Perancis baru dipulihkan saat penandatanganan "Maklumat Versailles", yang dikenal sebagai "Maklumat Toleransi", oleh Louis XVI dari Perancis 102 tahun kemudian, pada tanggal 7 November 1787. Maklumat ini dilaksanakan oleh parlemen 2 bulan kemudian, di akhir "Ancien Régime".
Pasal-pasal yang utama dan paling menyolok dari Maklumat Nantes, yang ditandatangani oleh Henry IV serta dimaklumkan di Nantes, Brittany pada tanggal 13 April 1598, meliputi:
"Di antara kebaikan tanpa batas yang diperkenan Allah untuk dianugerahkan kepada kita, yang paling menonjol dan berharga adalah anugerah-Nya akan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi kekacauan dan permasalahan yang menakutkan yang melanda kita di kerajaan ini. Kenyataan ini dicabik-cabik oleh perpecahan dan sekte-sekte yang tak terhingga
jumlahnya, sehingga yang paling sah di antara semua golongan menjadi yang paling sedikit jumlahnya. Allah memberi kita kekuatan untuk berdiri teguh menghadapi badai ini; akhirnya kita mengatasi gelombang dan mencapai pelabuhan yang aman,- perdamaian di negara kita. Untuk ini segala kemuliaan untuk-Nya, dan kepada kita rahmat-Nya diperkenalkan dengan bebas
untuk menggunakan perantaraan kita untuk melakukan pekerjaan baik... Kami memohon dan menantikan Kebaikan Ilahi perlindungan dan kebaikan yang pernah Dia berikan kepada kerajaan ini dari mulanya...