khalidrizki/indonesian-wiki-chunked-180tok huggingface dataset:
Air Sugihan, Ogan Komering Ilir
Air Sugihan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. ibu kota kecamatan Air Sugihan berpusat di Desa Kerta Mukti.
Kecamatan air sugihan merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten ogan komering ilir, yang terdiri dari 19 desa,desa kertamukti merupakan ibu kota kecamatan. wilayah administrasi kecamatan air sugihan berbatasan dengan wilayah lainnya, yaitu: • sebelah utara berbatasan dengan kabupaten banyuasin • sebelah selatan berbatasan dengan
kecamatan pangkalan lampam • sebelah barat berbatasan dengan kabupaten banyuasin • sebelah timur berbatasan dengan selat bangka secara geografis, sebagian besar wilayah kecamatan air sugihan terdiri dari dataran rendah dan hamparan dimana satu desa merupakan daerah pesisir/tepi pantai. desa-desa tersebut terletak di luar kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan. topografi wilayah
kecamatan air sugihan berupa daerah pesisir yakni sebanyak satu desa atau satu persen dari luas kecamatan. selanjutnya 18 desa atau sembilan sembilan persen dari luas kecamatan berupa daerah daratan. Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010. statistik daerah kecamatan air sugihan tahun 2012 1 tahukah anda? dari 19 desa di kecamatan air sugihan ada satu desa yang berada di daerah
pesisir/tepi Selat Bangka yaitu desa sungai batang peta wilayah kecamatan air sugihan 1 geografi kecamatan air sugihan terletak di bagian timur yang berbatasan dengan selat bangka. topografi kecamatan air sugihan berupa dataran
Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir
Siapa yang tak kenal dengan Kayu Agung? Daerah dengan angka Kejahatan dan Kemiskinan yang tinggi. Aparat Kepolisian, khususnya Sat Lantas nya sangat suka sekali melakukan Pungli.tempatnya di depan Kantor Bupati OKI.
Lempuing, Ogan Komering Ilir
Lempuing adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang berpusat di Tugumulyo yang dilalui Jalur Lintas Timur Sumatera, Indonesia.
Kecamatan Lempuing merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang terdiri dari 19 desa dengan luas wilayah 525.61 km2. secara administrasi berbatasan dengan: kecamatan lempuing jaya di bagian utara kecamatan mesuji makmur di bagian selatan kecamatan mesuji di bagian timur kabupaten oku timur di bagian barat jumlah penduduk kecamatan
lempuing sebanyak 75687 jiwa (laki-laki 38552, perempuan 37165) dengan kepadatan penduduk sebesar 144 jiwa per km2. Desa terpadat adalah desa tugu agung dengan kepadatan penduduk sebesar 864.83 jiwa per km2, sedangkan Desa paling lengang penduduk yaitu Desa Cahya Bumi dengan tingkat kepadatan 14.29 jiwa per km2. Desa terluas adalah desa cahya bumi dengan luas wilayah 172.82 km2 dan desa terkecil yaitu Desa Sumber Makmur 3.5 km2.
Pematang Panggang, Ogan Komering Ilir
Pematang Panggang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia yang berjarak 86 km dari ibukota kabupaten (Kota Kayu Agung) dan 174 km dari Kota Palembang.
Pematang Panggang berbatasan langsung dengan provinsi Lampung tepatnya Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekitar 6 jam perjalanan dari Palembang, kota terdekat adalah Tanjung Karang di Lampung atau Kayu Agung.
Pematang Panggang sendiri terbagi kepada beberapa Unit di mulai dari Pematang Pangang 1 sampai Pematang Panggang 7. Pematang Panggang adalah juga daerah transmigrasi dan sekarang telah diperbaharui menjadi daerah perkebunan sawit dan karet.
Pematang Panggang 1 terdiri dari Unit 1/7, satu Unit ada beberapa Blok A,B,C dan seterusnya tergantung berapa banyak blok sebab tiap Unit mempunyai blok yang berbeda tergantung keluasan daerah tersebut.
Tomohon Utara, Tomohon
Tomohon Utara adalah sebuah kecamatan di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Membentang dari Utara yakni Kelurahan Tinoor I dan II hingga ke selatan yakni Kelurahan Kakaskasen III dan di Timur terdapat Desa Kayawu. Pusat pemerintah Kecamatan Tomohon Utara berada di Kelurahan Kakaskasen III yakni di jalan menuju ke Kelurahan Wailan. Kelurahan Kakaskasen III dulunya berlokasi
Kantor Wali kota Tomohon, namun sejak Maret 2008 Kantor Wali kota menempati lokasi yang baru di Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah.
Peraturan Pemerintah (Indonesia)
Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di pIndonesia yang ditetapkan loleh Presiden Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.
Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, untuk batang tubuh (pasal-pasal), serta dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, untuk penjelasan dari PP.
Peraturan Daerah (Indonesia)
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah "Qanun". Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah "Peraturan Daerah Khusus" dan "Peraturan Daerah Provinsi".
Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:
Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkkan menjadi: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika memang diperlukan); ketentuan peralihan (jika memang diperlukan); dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana
yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50000000.00. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan
Raperda Dprd yang muntahD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu palinglambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut
disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan ("beschikking").
Pada masa sebelum Perubahan (Amendemen) UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945. Pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali berlakunya Tap MPR pun tidak serta-merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya, dikarenakan pada era reformasi pembuatan Tap MPR baru tidak akan seperti masa yang
sebelumnya, mengingat peran pembuatan Undang-Undang (legislatif) pada era reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan,
DPR, DPD, BPK, MA, dan MK). Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, MPR menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Tujuan pembentukan Ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum.
Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tersebut, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasal (kategori) sesuai dengan materi dan status hukumnya.
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) pada tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Undang-Undang Republik Indonesia Serikat,Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai undang-undang dasar negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil Konfrensi Meja Bundar, sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta merta mencabut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17
Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas mukadimah, isi dan piagam persetujuan. Isi Konsitusi Republik Indonesia Serikat terdiri enam bab dan seratus sembilan puluh tujuh pasal.
Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat berisi secara ringkas pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menekankan aspek kesatuan, kedaulatan, ketuhanan dan filosofi negara (Pancasila).
Bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini terdiri atas enam bagian. Empat bagian pertama merupakan bagian mengenai Bentuk Negara dan Kedaulatan, Daerah Negara, Lambang dan Bahasa Negara serta Kewarganegaraan dan Penduduk Negara. Empat bagian pertama dalam bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat menyatakan bahwa:
Sedangkan, bagian lima dari bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur mengenai Hak dan Kebebasan Dasar Manusia (dengan kata lain Hak Asasi Manusia). Hal-hal yang diatur dalam bagian ini antara lain:
Ƶ
adalah huruf Latin yang berasal dari huruf Z dengan tambahan coretan. di pertengan abad 20-an huruf ini digunakan dalam huruf Jaalif alphabet untuk bahasa Tatar.
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Kejaksaan Agung (disingkat Kejakgung atau Kejagung) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia.
Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Unsur pimpinan Kejaksaan Agung terdiri atas Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, keduanya merupakan satu kesatuan. Sedangkan unsur pembantu pimpinan adalah Jaksa Agung Muda dan Wakil Jaksa Agung Muda serta Badan Pendidikan dan Pelatihan. Terdapat 6 Jaksa Agung Muda dan 1 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:
Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri, atas rekomendasi dokter.
Kejaksaan tinggi
Kejaksaan Tinggi (biasa disingkat Kejati) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi.
Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu Kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
Kejaksaan tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau disingkat Kajati yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
Tugas Kejaksaan Tinggi adalah melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kejaksaan Tinggi menjalankan fungsi:
Kejaksaan negeri
Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.
Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung.
Yayasan Spiritia
Spiritia didirikan pada 1995 oleh Suzana Murni dan beberapa rekan lain sebagai kelompok dukungan sebaya oleh dan untuk orang yang hidup dengan HIV (Odha). Tujuan awal adalah: 1) menciptakan suasana yang aman dan terjaga kerahasiaan agar Odha dapat saling bertemu dan berbagi pengalaman; dan 2) menyediakan informasi mengenai hidup dengan HIV/AIDS. Dalam perkembangannya, Spiritia menyadari
bahwa untuk mengubah lingkungan yang tidak mendukung menjadi lebih mendukung, Spiritia harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, Spiritia mengembangkan dirinya dan mulai menerapkan program yang lebih memadai. Spiritia menjadi badan hukum pada 23 Juni 1997. Spiritia adalah salah satu dari lima LSM dari seluruh dunia yang menerima penghargaan khusus dari FHI di Konferensi AIDS Internasional pada 2002 di Barcelona, Spanyol
Xabi Prieto
Xabier 'Xabi' Prieto Argarate () adalah seorang pemain sepak bola Spanyol yang saat ini bermain untuk Real Sociedad sebagai gelandang.
Seorang pemain yang mempunyai skill "dribbling" yang bagus, ia juga seorang spesialis tendangan bebas. Terakhir kali memperkuat pada 2005.
Paddy Kenny
Paddy Kenny () merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Irlandia. Saat ini ia membela klub Maltby Main. Klub sebelumnya adalah Whitby Town F.C. dan Bury F.C.. Dia bermain untuk posisi kiper. Bertinggi badan 185 cm.
Pengabuan, Tanjung Jabung Barat
Pengabuan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia. Kecamatan Pengabuan yang terdiri dari 8 desa merupakan salah satu kecamatan yang sangat terisolir. Kecamatan pengabuan merupakan kecamatan pemekaran pada tahun 1999 yaitu hasil pemekaran dari kecamatan Tungkal Ilir, pengabuan berbatasan darat langsung dengan provinsi Riau tepatnya berbatasan dengan dua
kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu kecamatan Reteh dan kecamatan Kota Baru. Namun dari segi infrastruktur kecamatan ini terbelah oleh sungai Pengabuan. Kecamatan seberang inilah sampai sekarang belum ada fasilitas umum dari pemerintah setempat baik itu dari segi fasilitas umum dan sarana jalan umum.
Bodhisatwa
Dalam ajaran agama Buddha, seorang Bodhisatwa; Bodhisattva (bahasa Sanskerta) atau Bodhisatta (bahasa Pali) atau Photishat (bahasa Thai: ) adalah makhluk yang mendedikasikan dirinya demi kebahagiaan makhluk selain dirinya di alam semesta. Dapat juga diartikan "calon Buddha".
Dalam bahasa Sanskerta, istilah Bodhisatwa terdiri dari dua kata, yaitu bodhi yang berarti pencerahan atau penerangan, dan sattwa yang berarti makhluk. Bodhisatwa juga merujuk kepada Buddha di kehidupan sebelum-Nya. Dalam ajaran Mahayana, Bodhisatwa mengambil janji untuk tidak memasuki nirwana sebelum semua makhluk mencapai ke-Buddha-an.
Artinya ia menunda memasuki nirwana dan memilih turun ke bumi mengorbankan dirinya untuk membantu makhluk lain mencapai pencerahan. Karena itulah Bodhisatwa dikenal memiliki sifat welas asih dan sifat tidak mementingkan diri sendiri dan rela berkorban. Ini tidak sama dengan di tradisi Theravada pada umumnya, makhluk yang mencapai pencerahan adalah Arahat, bukan Buddha.
Arti Bodhisatwa pada Pali Canon (kumpulan koleksi kitab pada ajaran Theravada) dan tradisi Theravada tidak mengatakan bahwa seorang Bodhisatwa membuat janji tidak akan mencapai penerangan sebelum semua orang lain mencapai penerangan. Ini merupakan inovasi dari Mahayana. Jadi seorang Bodhisatta dan seorang Bodhisatwa merupakan hal yang berbeda.
Para Bodhisatwa sangat dikagumi di dalam seni terkenal, termasuk salah satu patung tertinggi dari Bodhisatwa di Vihara Puning di Cina, dibangun pada tahun 1755.
Kata Bodhisatwa bahasa Pali digunakan oleh Buddha di kitab Pali Canon untuk menunjuk kepada dirinya di kehidupan sebelumnya dan di kehidupannya yang sekarang menuju pencerahan dan pada periode ketika ia masih bergerak menuju pembebasan.
Kehidupan Siddharta Gautama sebagai seorang Bodhisatwa dicatat dalam Kitab Jataka. Ketika Siddharta Gautama menceritakan dirinya dahulu, ia menggunakan istilah "ketika saya masih seorang Bodhisatwa". Seorang Bodhisatwa yang seringkali diceritakan dalam Pali Canon adalah Buddha Maitreya, yang oleh karenanya Ajaran Theravada tidak menceritakan Bodhisatwa lain selainnya.
"Para bhikkhu, sebelum mencapai penerangan sempurna, sementara saya masih seorang Bodhisatta yang belum mencapai penerangan sempurna, Saya juga, diriku sendiri mengalami kelahiran, usia tua, sakit, kematian, kesedihan dan kekotoran, mencari apa yang mengalami kelahiran, usia tua, sakit, kematian, kesedihan dan kekotoran."-Ariyapariyesana Sutta (26)
Dalam pandangan Mahayana, seorang Bodhisatwa memiliki tekad penuh kasih guna membantu seluruh mahluk untuk menuju pencerahan. Motivasi yang demikian dikenal dengan sebutan bodhicitta.
Wolfgang Přiklopil
Wolfgang Piklopil (Wina, 14 Mei 1962- Wina, 23 Agustus 2006) adalah seorang ahli teknik komunikasi yang berasal dari Austria. Ia diidentifikasikan sebagai orang yang telah menculik Natascha Kampusch kala ia berusia 10 tahun pada dinihari tanggal 1 Maret 1998 ketika sedang dalam perjalanan ke sekolah. Setelah bersumpah ia tidak akan ditangkap hidup-hidup, Piklopil,
yang takut akan ditangkap lalu bunuh diri dengan melompat ke depan sebuah kereta api yang sedang berlaju.
Piklopil telah menawan Kampusch dalam sebuah rongga di bawah rumahnya di Strasshof, Austria Hilir. Menurut beberapa laporan ia meminta Natascha untuk memanggil dirinya sebagai "Tuan".