Prusia
mengharuskan para pemimpin pemerintahan untuk mencari legislatur yang dipilih dari dua cabang. Baik di Kerajaan Prusia maupun di Kekaisaran Jerman, konstituen asli tidak pernah diubah menyesuaikan perubahan yang terjadi di populasi mereka, yang artinya daerah-daerah pelosok memiliki terlalu banyak suara di parlemen Jerman pada awal abad ke-20. Hasilnya, Prusia dan Kekaisaran Jerman menjadi
semacam paradoks. Bismarck mengetahui bahwa Jerman Reich yang baru ini merupakan sebuah raksasa apabila dibandingkan dengan negara lainnya di benua Eropa. Dengan begitu, dia mendeklarasikan Jerman sebagai kekuatan yang sudah kenyang, menggunakan bakatnya untuk mempertahankan perdamaian, contohnya seperti pada Kongres Berlin. Bismarck hanya memiliki sedikit sukses dalam kebijikan dalam
negrinya, salah satunya Kulturkampf yang anti-Katolik, tetapi selain dari itu, dia juga meraih beberapa keberhasilan seperti Jermanisasi atau pengusiran orang Polandia yang berkebangsaan asing (Rusia atau Austria-Hungaria).
Friedrich III menjabat sebagai kaisar hanya selama 99 hari pada tahun 1888 setelah bapaknya wafat karena kanker. Pada umur 29 tahun, Wilhelm menjabat sebagai Kaisar Wilhelm II setelah melalui masa muda yang sulit dan konflik dengan ibunya yang berasal dari Britania Victoria, Putri Bangsawan. Wilhelm II terbukti sebagai individu yang berpengalaman terbatas, pandangan yang sempit dan reaksioner, tidak bijak, dan terkadang pemarah, yang menjauhkan teman dan sekutunya sendiri.
Prusia menasionalisasikan perkeretaapianya pada medio 1880an dalam rangka menurunkan ongkos kereta barang dan meratakan ongkos-ongkos tersebut ke semua pemakai jasa kirim. Bukannya menurunkan ongkos serendah mungkin, pemerintah malah menggunakan perusahaan kereta api untuk mendapatkan laba, dan laba dari kereta api inilah yang menjadi salah satu pendapatan terbesar
Prusia. Nasionalisasi perkeretaapian ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Prusia melambat dikarenakan oleh pembangunan jalur kereta yang malah difokuskan di daerah terpencil. Lebih dari itu, surplus dari laba kereta api digunakkan untuk pengembangan sistem perpajakan yang mencukupi.
Karena terjadinya Revolusi Jerman pada tahun 1918, Wilhelm II diturunkan dari kursi Kekaisaran Jerman dan Kerajaan Prusia. Prusia diproklamirkan sebagai sebuah "Negara Bebas" (sebuah republik, Bahasa Jerman: Freistaat) di dalam Republik Weimar yang baru dan pada tahun 1920 menerima konstitusi Demokratis.
Hampir semua lepasnya teritori Jerman, disebutkan dalam Perjanjian Versailles, ialah daerah-daerah yang pernah menjadi bagian dari Prusia: Eupen dan Malmedy ke Belgia; Schleswig Utara ke Denmark; Teritori Memel ke Lithuania; Hlunsko ke Cekoslovakia. Banyak daerah Prusia dianeksasi pada pemisahan Polandia, seperti Provinsi Posen dan Prusia Barat, juga Silesia Atas bagian Timur, dialihkan ke Republik Polandia
Kedua. Danzig menjadi Kota Bebas Danzig di bawah administrasi Liga Bangsa-Bangsa. Selain daripada itu, Saargebiet dibuat dari teritori-teritori Prusia yang lama. Prusia Timur menjadi eksklaf, hanya bisa dikunjungi menggunakan kapal (Pelayanan Kelautan Prusia Timur) atau menggunakan kereta melalui koridor Polandia.
Pemerintah Jerman sudah serius memikirkan pemecahan Prusia menjadi beberapa negara kecil, tetapi sentimen pihak tradisionalis menjadi pengaruh mayoritas dan Prusia pada masa Republik Weimar menjadi negara bagian terbesar, meliputi 60% teritori Republik tersebut. Dengan pemutihan nama Prusia lama, hal ini menjadi basis kekuatan politik. Dengan peliputan "Berlin Merah" dan industrialisasi daerah Ruhr- keduanya mayoritas bersama kelas pekerja- memastikan dominasi kekuatan sayap.
Dari tahun 1919 ke tahun 1932, Prusia diatur oleh koalisi Partai Sosial Demokrat Jerman, Partai Sentral Jerman dan Partai Demokratik Jerman; dari tahun 1921 ke tahun 1925, pemerintah koalisi sudah termasuk dengan Partai Rakyat Jerman. Tidak seperti negara bagian lain dari Reich Jerman, kekuasaan mayoritas oleh partai-partai demokratis tidak pernah terancam. Tetap
saja, di Prusia Timur dan beberapa daerah industri, Partai Nazi binaan Adolf Hitler terus menerus meningkatkan pengaruh mayoritas pemilih, terutama dari kelas menengah kebawah semenjak 1930. Selain dari Silesia Atas yang mayoritas Katolik, Partai Nazi pada tahun 1932 menjadi partai terbesar di sebagian besar Negara Bebas Prusia. Tetapi, partai-partai demokratis dalam koalisi tetap menjadi
mayoritas, sedangkan Komunis dan Nazi menjadi oposisi. Wilayah Prusia pada tahun 1922 adalah sebagai berikut:
Berlin (Bundesland Berlin, Jerman) Provinz Brandenburg (negara bagian Brandenburg, Jerman dan bagian dari Provinsi Lubuskie, Polandia) Provinz Hannover (bagian dari negara bagian Niedersachsen dan Hamburg, Jerman) Provinz Hessen-Nassau (bagian dari negara bagian Hessen dan Rheinland-Pfalz, Jerman) Provinz Ostpreußen (Oblast Kaliningrad, Rusia; Provinsi Warminsko-Mazurskie und Teil der Provinsi Pomorskie, Polandia) Provinz Pommern (bagian dari negara bagian
Mecklenburg-Vorpommern, Jerman, Provinsi Zachodniopomorskie, Polandia) Grenzmark Posen-Westpreußen (bagian dari Provinsi Wielkopolskie, Polandia) Rheinprovinz (bagian dari negara bagian Nordrhein-Westfalen dan Rheinland-Pfalz, Jerman) Provinz Sachsen (bagian dari negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman) Provinz Niederschlesien (Provinsi Dolnoslaskie dan bagian dari Provinsi Lubuskie, Polandia; bagian dari Sachsen, Jerman) Provinz
Oberschlesien (bagian dari Provinsi Slaskie, Provinsi Opolskie, Polandia) Provinz Schleswig-Holstein (bagian dari negara bagian Schleswig-Holstein dan Hamburg, Jerman) Provinz Westfalen (bagian dari negara bagian Nordrhein-Westfalen, Jerman)
Orang Prusia Timur bernama Otto Braun, yang merupakan menteri-presiden untuk Prusia nyaris tanpa putus pada tahun 1920 hingga 1932, dinilai sebagai orang Sosial Demokrat paling kompeten sepanjang sejarah Jerman. Dia mengimplementasikan reformasi-reformasi yang menjadi patokan untuk penguasa setelahnya, bersama mentri dalam negri Carl Severing, yang nantinya juga
menjadi panutan saat Republik Federal Jerman (RFJ) pada masa datang. Contohnya, menteri-presiden Prusia hanya bisa diturunkan dari kursi jabatan apabila sudah ada "suara mayoritas positif" akan adanya penerus yang potensial. Konsep ini, yang juga dikenal sebagai mosi tidak percaya, terbawa ikut pada pembentukan Hukum Dasar untuk Republik Federal Jerman. Mayoritas sejarawan menganggap pemerintahan Prusia pada masa ini lebih sukses dibandingkan Jerman pada umumnya saat itu.
Kebalikan dari autoritarian yang dianut Prusia sebelum Perang Dunia I, Prusia merupakan pilar Demokrasi di Republik Weimar. Sistem ini dihancurleburkan oleh Preußenschlag ("Kudeta Prusia") yang didalangi oleh Kanselir Reich Franz von Papen. Dalam kudeta ini, pemerintahan Reich menurunkan paksa pemerintahan Prusia pada 20 July 1932, dengan alasan bahwa pemerintahan Prusia telah kehilangan kendali atas
ketertiban umum di Prusia (saat terjadinya Minggu berdarah di Altona, Hamburg, yang masih menjadi bagian Prusia pada masa itu) dan dengan menggunakan bukti palsu bahwa para kaum Sosial Demokrat dan Komunis merencanakan putsch gabungan. Menteri Pertahanan Umum Kurt von Schleicher, yang merupakan orang utama dibalik bukti palsu yang menyatakan bahwa polisi Prusia, di bawah perintah Otto Braun
mengutamakan Rotfrontkämpferbund kaum Komunis pada saat adanya perkelahian di jalan antara mereka dengan kaum SA sebagai dasar formasi revolusi Marksisme, yang dia gunakan untuk mendapatkan dekret darurat dari Presiden Paul vin Hindenburg yang berakibat pada pengalihan kontrol Prusia ke Reich. Papen mengangkat dirinya sendiri menjadi Komisaris Reich untuk Prusia dan mengambil alih kontrol pemerintahan setempat. Kejadian Preußenschlag hanya
mempermudah Hitler untuk mengambil alih kekuasaan setengah tahun kemudian atas seluruh wilayah Jerman, karena dia menguasai seluruh elemen dari aparat pemerintahan Prusia.