Deklarasi Balfour
sipil"". Atas permintaan Perancis, ini menyepakati bahwa sebuah pemahaman disematkan dalam proses verbal dari mandat tersebut yang tak akan melibatkan penyerahan hak-hak menonjol yang dipegang oleh komunitas non-Yahudi di Palestina. Perbatasan Palestina tak dispesifikasikan, untuk "ditentukan oleh Blok Sekutu Utama." Tiga bulan kemudian, pada Juli 1920, kekalahan Kerajaan Arab
Suriah pimpinan Faisal atas Perancis memberikan Inggris kebutuhan untuk mengetahui "apa itu 'Suriah' yang Perancis beri sebuah mandat di San Remo?" dan "apakah ini meliputi Trans-Yordania?"- mereka kemudian memutuskan untuk mendorong sebuah kebijakan dari Trans-Yordan berkaitan dengan wilayah mandat Palestina tanpa menambahkannya pada wilayah Tanah Air Yahudi.
Pada 1922, Kongres resmi memajukan dukungan Amerika untuk Deklarasi Balfour melalui pengesahan Resolusi Lodge-Fish, meskipun mendapatkan penentangan dari Departemen Negara. Profesor Lawrence Davidson, dari West Chester University, yang risetnya berfokus pada hubungan Amerika dengan Timur Tengah, berpendapat bahwa Presiden Wilson dan Kongres menghiraukan nilai-nilai demokratis daalam menyanjung "romantisisme biblikal" saat mereka mendukung deklarasi
tersebut. Ia menekankan sebuah lobi pro-Zionis terorganisir di Amerika Serikat, yang pada masa itu aktif saat komunitas Arab Amerika kecil di negara tersebut memiliki kekuasaan politik yang kecil.
Tak lama setelah publikasi Deklarasi Balfour, ini mendatangkan tanggapan taktikal dari Blok Sentral. Dua pekan setelah deklarasi tersebut, Ottokar Czernin, Menteri Luar Negeri Austria, memberikan sebuah wawancara kepada Arthur Hantke, Presiden Federasi Zionis Jerman, menjanjikan agar pemerintahannya akan mempengaruhi Turki saat perang terjadi. Pada 12Desember, Wazir Agung Utsmaniyah, Talaat Pasha, memberikan sebuah
wawancara kepada surat kabar Jerman "Vossische Zeitung" yang diterbitkan pada 31Desember dan kemudian dirilis dalam surat kabar periodikal Yahudi Jerman "" pada 4Januari 1918, dimana ia menyebut deklarasi tersebut sebagai ""une blague"" (sebuah penipuan) dan menjanjikan agar di bawah kekuasaan Utsmaniyah "seluruh harapan terjustifikasi dari Yahudi di Palestina akan dapat menemukan
pemenuhan mereka" yang ditujukan kepada kapasitas absortif dari negara tersebut. Pernyataan Turki ini didukung oleh Kantor Luar Negeri Jerman pada 5Januari 1918. Pada 8Januari 1918, sebuah perhimpunan Yahudi-Jerman, Persatuan Organisasi-organisasi Yahudi Jerman untuk Perlindungan Hak Yahudi dari Timur (VJOD), dibentuk untuk memajukan progres tambahan untuk Yahudi di Palestina.
Setelah perang, Traktat Sèvres ditandatangani oleh Kekaisaran Utsmaniyah pada 10Agustus 1920. Traktat tersebut membubarkan Kekaisaran Utsmaniyah, meminta Turki untuk menarik kedaulatan atas sebagian besar Timur Tengah. Artikel95 dari traktat tersebut mencantumkan istilah-istilah dari Deklarasi Balfour dengan penghormatan kepada "pemerintahan Palestina, dalam batas-batas seperti yang ditentukan
oleh Blok Sekutu Utama". Karena pencantuman deklarasi tersebut dalam Traktat Sèvres tak menyematkan status sah dari deklarasi tersebut atau Mandat tersebut, tak ada dampak saat Sèvres ditindih oleh Traktat Lausanne, yang tak meliputi rujukan apapun kepada deklarasi tersebut.
Pada 1922, pakar teori anti-Semitik Jerman Alfred Rosenberg dalam kontribusi primernya pada teori Nazi tentang Zionisme, "Der Staatsfeindliche Zionismus" ("Zionisme, Musuh Negara"), menuduh kaum Zionis Jerman campur tangan atas kekalahan Jerman dan mendukung Inggris dan penerapan Deklarasi Balfour, dalam sebuah versi dari mitos ditusuk dari belakang. Adolf Hitler memegang pandangan serupa dalam beberapa pidatonya dari tahun 1920 dan seterusnya.
Dengan kebangkitan deklarasi tersebut dan Inggris masuk ke Yerusalem pada 9 Desember, Vatikan merevisi sikap simpatetik sebelumnya kepada Zionisme dan mengadopsi pendirian menentang yang berlanjut sampai awal 1990an.
Kebijakan Inggris sesuai yang diketakan dalam deklarasi tersebut menghadapi sejumlah tantangan untuk penerapannya pada tahun-tahun berikutnya. Pertama adalah negosiasi damai tak langsung yang diadakan antara Inggris dan Utsmaniyah pada Desember 1917 dan Januari 1918 saat penundaan dalam pertikaian-pertikaian untuk alasan hujan; meskipun pembicaraan damai tersebut gagal,
catatan-catatan arsip menunjukkan bahwa para anggota penting Kabinet Perang berkehendak untuk diijinkan meninggalkan Palestina di bawah kedaulatan Turki nominal sebagai bagian dari seluruh kesepakatan.
Pada Oktober 1919, hampir setahun setelah akhir perang, Lord Curzon menggantikan Balfour pada jabatan Menteri Luar Negeri. Curzon telah menjadi anggota Kabinet tahun 1917 yang telah menyepakati deklarasi tersebut, dan menurut sejarawan Inggris Sir David Gilmour, Curzon telah menjadi "satu-satunya figur senior dalam pemerintahan Inggris pada masa itu yang memandang bahwa kebijakan tersebut akan berujung pada
dekade-dekade pertikaian Arab-Yahudi". Sehingga, ia memutuskan untuk memajukan sebuah kebijakan sejalan dengan "penafsiran yang lebih sempit dan lebih diterima ketimbang lebih lebar". Setelah Bonar Law dilantik menjadi Perdana Menteri pada akhir 1922, Curzon menulis kepada Law bahwa ia menganggap deklarasi tersebut sebagai komitmen Timur Tengah Inggris "terburuk" dan "sebuah kontradiksi keras dari prinsip-prinsip yang kita deklarasikan secara terbuka".
Pada Agustus 1920, laporan Komisi Palin, mula-mula dalam sebuah kalimat panjang dari Komisi Penyidikan Inggris tentang pertanyaan Palestina saat masa Mandat, menyatakan bahwa "Deklarasi Balfour... tanpa diragukan adalah titik permulaan dari seluruh ketegangan". Penjelasan dari laporan tersebut, yang tak dipublikasikan, menyebut Deklarasi Balfour sebanyak tiga kali, menyatakan bahwa
"sebab-sebab aliensasi dan eksasperasi dari perasaan penduduk Palestina" meliputi:Opini masyarakat dan pemerintah Inggris menjadi makin tak senang dengan dukungan negara terhadap Zionisme; bahkan Sykes mulai mengubah pandangannya pada akhir 1918. Pada Februari 1922, Churchill menghubungi Samuel, yang telah memulai perannya sebagai Komisioner Tinggi untuk Palestina pada 18 bulan sebelumnya,
membujuk agar memotong pengeluaran dan menyatakan: Setelah pengeluaran Makalah Putih Churchill pada Juni 1922, Dewan Bangsawan menolak Mandat Palestina dimasukkan Deklarasi Balfour dengan 60 suara berbanding 25, setelah pergerakan yang dikeluarkan oleh Lord Islington. Suara tersebut hanya bersifak simbolik karena ini kemudian ditindih oleh sebuah suara dalam Dewan Rakyat setelah sikap taktikal dan berbagai janji yang dibuat oleh Churchill.
Pada Februari 1923, setelah perubahan dalam pemerintahan, Cavendish, dalam sebuah memorandum panjang untuk Kabinet, menghimpun pendirian untuk peninjauan rahasia dari kebijakan Palestina:
Catatan penyorotannya membujuk agar sebuah pernyataan kebijakan dibuat sememungkinkannya dan agar kabinet berfokus pada tiga pertanyaan: (1) apakah janji-janji pada konflik Arab sejalan dengan deklarasi Balfour atau tidak; (2) jika tidak, apakah pemerintah baru harus melanjutkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lama dalam makalah Putih 1922, dan (3) jika tidak, apakah kebijakan alternatif harus diadopsi.
Kabinet menyepakati laporan komite tersebut pada 31 Juli 1923. Menyebutnya "bukanlah penyingkatan pernyataan", Quigley menyatakan bahwa pemerintah memutuskan dirinya sendiri pada dukungannya untuk Zionisme yang dihimpun oleh konsiderasi-konsiderasi yang tak dilakukan dengan jasa-jasa Zionisme atau akibatnya untuk Palestina. Huneidi berkata, "diharapkan atau tidak, ini sangat tak
mungkin bagi pemerintahan manapun untuk menempatkan dirinya sendiri tanpa penyakralan substansial dari konsistensi dan penghormatan diri, jika bukannya kehormatan