Ikatan Pencak Silat Indonesia
Kebudayaan Jawa Timur. Pada tahun 1952 dibentuk Lembaga Pencak Silat di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pada tahun 1953 aktivitas pencak silat dipindahkan dari Jawatan Pendidikan Masyarakat ke Jawatan Kebudayaan. Pada tahun tersebut juga diadakan Kongres IPSI III di Bandung. Demonstrasi pencak silat yang bersifat internasional dalam misi kebudayaan Indonesia dilakukan pada
tahun 1955 di Praha, Leningrad, Budapest dan Kairo. Sistem pencak silat nasional yang telah distandarisasi oleh IPSI ternyata belum dapat memenuhi harapan masyarakat, sehingga peralihan pencak silat dari sarana beladiri menjadi sejenis senam jasmani memakan waktu yang cukup lama. Tim ahli teknik IPSI yang terdiri dari pakar-pakar dari berbagai aliran dan perguruan pencak
silat mempelajari ratusan kaidah dan gerak kemudian mencoba menyatukan mereka tanpa menghilangkan warna-warni yang khas. Mereka juga harus menyesuaikan sistem pelajaran tradisional pencak silat yang berpatokan kepada jurus (seri atau kumpulan gerakan) dengan prinsip olahraga modern.
Pada tahun 1960, PB IPSI membentuk Laboratorium Pencak Silat yang bertujuan untuk menyusun peraturan pertandingan pencak silat yang baku dan memenuhi kriteria suatu pertandingan olahraga yang dapat dipertandingkan di tingkat nasional. Anggota laborat tersebut terdiri dari Arnowo Adji HKP dari Perisai Diri, Januarno dan Imam Suyitno dari Setia Hati Terate, Mochamad Hadimulyo dibantu Dr Rachmadi
Djoko Suwignjo dan Dr Mohamad Djoko Waspodo dari Nusantara. Selain mengalami kesulitan teknis dalam mengembangkan metode dan sistematika olahraga yang dapat diterima oleh semua pihak, IPSI juga mendapat resistensi dari kalangan pendekar tradisional yang enggan menerima pemikiran-pemikiran baru karena tidak menginginkan reduksi pencak silat hanya kepada satu bentuknya, yaitu
olahraga. Mereka khawatir bahwa aspek integral yang lain, khususnya aspek seni dan aspek spiritual, akan diabaikan dan tidak dapat dirasakan lagi sebagai unsur-unsur yang saling terkait dalam satu totalitas sosiokosmik. Kesulitan juga datang dari luar dunia pencak silat, karena persaingan yang ketat dari beladiri impor. Antara tahun 1960- 1966, pada waktu
terjadi kemerosotan ekonomi dan politik negara yang turut berdampak terhadap IPSI, beladiri karate dari Jepang secara resmi masuk Indonesia dan dengan tangkasnya memasuki kalangan pelajar dan militer. Pada awalnya, karate dan judo dipraktikkan sebagai olahraga dan dipertandingkan di depan umum. Penerimaan yang positif terhadap beladiri asing, memaksa kalangan pencak silat untuk
berpikir dan berbuat lebih baik dalam usaha mengembangkan pencak silat olahraga. Kehadiran karate di Indonesia merupakan cambuk yang benar-benar efektif untuk membangunkan kalangan pencak silat dari tidurnya. Penggeseran konseptual akhirnya terjadi, meskipun beberapa pendekar pencak silat keberatan apabila makna pencak silat sebagai unsur kebudayaan dalam arti luas
dipersempit agar aspek olahraga dapat diutamakan. Pada bulan Januari 1961 IPSI dipindahkan dari Jawatan Kebudayaan ke Jawatan Pendidikan Jasmani, kemudian pada tanggal 31 Desember 1967 IPSI turut aktif dalam mendirikan KONI. Jawatan Pendidikan Jasmani menyelenggarakan Seminar Pencak Silat Seluruh Indonesia yang membahas masalah penyusunan cara pertandingan pencak silat nasional. Kemudian dilakukan uji coba
pertandingan bebas full body contact di Solo dan Madiun. Pada tahun yang sama berlangsung PON V di Bandung yang juga mempertandingkan pencak silat. Pada tahun 1970-an muncul kerangka konseptual dimana induk-induk olahraga beladiri dianggap sebagai alat pertahanan nasional. Sebagai akibatnya cabang-cabang ilmu beladiri mulai ditempatkan di bawah pimpinan tokoh-tokoh militer. Pada Kongres
IPSI IV tahun 1973 di Jakarta, Ketua Umum PB IPSI Mr Wongsonegoro yang saat itu usianya sudah sangat tua diganti oleh Brigjen TNI Tjokropranolo, Gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 20-24 Nopember 1973 diadakan Seminar Pencak Silat III di Bogor, nama Ikatan Pentjak Seloeroeh Indonesia diubah menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia. Dia dengan dibantu oleh beberapa perguruan pencak silat melakukan pendekatan kepada
pimpinan PPSI yang akhirnya dalam keputusan Kongres IPSI IV ini PPSI bergabung ke dalam IPSI walaupun masih ada beberapa anggotanya yang tetap bertahan. Kebetulan ketiga pimpinan PPSI satu corps dengan dia di Corps Polisi Militer. Perguruan-perguruan tersebut dianggap telah berhasil mempersatukan kembali seluruh jajaran pencak silat ke dalam organisasi IPSI.
Pada masa kepemimpinan Mayjen TNI Eddie Marzuki Nalapraya, perguruan-perguruan yang ikut aktif dalam memperjuangkan keutuhan IPSI tersebut diberi istilah Perguruan Historis dan dijadikan Anggota Khusus IPSI. Mereka dipandang mempengaruhi sejarah dan perkembangan IPSI serta pencak silat pada umumnya antara tahun 1948 dan 1973 dengan memberikan kontribusi kepada kesatuan pemikiran dalam
pembentukan organisasi nasional tunggal pencak silat Indonesia yang diberi nama IPSI, kesatuan tekad untuk mempertahankan IPSI sebagai satu-satunya organisasi nasional pencak silat di Indonesia, kesatuan dukungan untuk menjadikan IPSI sebagai anggota KONI dan kesatuan dukungan untuk memasukkan pencak silat dalam PON sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Sepuluh Perguruan Historis tersebut adalah:
Persaudaraan Setia Hati Persaudaraan Setia Hati Terate Kelatnas Indonesia Perisai Diri PSN Perisai Putih Tapak Suci Putera Muhammadiyah Phasadja Mataram Perpi Harimurti Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) PPS Putra Betawi KPS Nusantara
Keputusan Kongres IPSI IV ini juga mengesahkan peraturan pertandingan pencak silat untuk dipergunakan dalam PON VIII tahun 1973 di Jakarta. Pada PON itu cabang pencak silat diikuti oleh 15 daerah dengan 106 atlet putra dan 22 atlet putri. Pada tanggal 27 April sampai 1 Mei 1975 dilangsungkan Kejuaraan Nasional Pencak Silat I di Semarang yang diikuti oleh 18 provinsi. Pada Munas IPSI tahun 2003, Ketua Umum PB IPSI yang dijabat oleh Mayjen TNI Eddie Marzuki Nalapraya digantikan oleh Letjen TNI Prabowo Subianto.
Dengan kerja keras PB IPSI di bawah kepemimpinan Mayjen TNI Eddie Marzuki Nalapraya serta dukungan pemerintah dan Presiden Soeharto sebagai Pembina Utama saat itu, IPSI dengan cepat menyebar luas ke dalam maupun ke luar negeri. Kehadiran IPSI sudah menjadi bagian dari Pemerintah Daerah. Pada tanggal 7-11 Maret 1980 di Jakarta telah berlangsung pertemuan antar negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura
serta peninjau dari Brunei Darussalam untuk pembentukan federasi internasional pencak silat. Musyawarah dilakukan di Anjungan Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Hasil musyawarah ini adalah peresmian berdirinya Persilat (Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa). Sebagai Ketua Presidium Persilat ditunjuk Mayjen TNI Eddie Marzuki Nalapraya yang saat itu juga menjabat sebagai
Ketua Umum PB IPSI. Dan untuk membantu dia, sebagai Sekretaris Jenderal ditunjuk Oyong Karmayuda, SH.
Indonesia: IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Singapura: Persisi (Persekutuan Silat Singapura) Malaysia: Pesaka (Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia) Brunei Darussalam: Persib (Persekutuan Silat Kebangsaan Brunei Darussalam)
Selain Anggota Pendiri, Persilat memiliki Anggota Berserikat (organisasinya telah diakui oleh instansi pemerintah negara yang bersangkutan) dan Anggota Gabungan (bertaraf perguruan dan belum diakui oleh instansi pemerintah negara yang bersangkutan).
Sampai pertengahan tahun 2006, pencak silat telah menyebar di 28 negara dan telah diwadahi dalam organisasi-organisasi pencak silat sebagai berikut: