Muhammad Ali Jinnah
Proposal tersebut dikenal sebagai Empat Belas Poin buatannya. Ia tidak terlalu mengadopsi Empat Belas Poin tersebut, karena pertemuan Liga di Delhi dimana ia berharap meraih suara ketimbang tersingkir dalam argumen yang saling bersinggungan.
Setelah Baldwin kalah pada pemilihan parlementer Britania 1929, Ramsay MacDonald dari Partai Buruh menjadi perdana menteri. MacDonald mengadakan konferensi para pemimpin India dan Inggris di London untuk mendiskusikan masa depan India, sebuah acara yang didukung oleh Jinnah. Tiga Konferensi Meja Bundar menyusul beberapa tahun kemudian, yang tidak menghasilkan kesepakatan. Jinnah menjadi delegasi untuk dua konferensi
pertama, namun tak diundang untuk konferensi terakhir. Ia masih di Inggris untuk sebagian besar waktu dari 1930 sampai 1934, yang berpraktek sebagai barrister di bawah Dewan Penasihat, dimana ia menangani sejumlah kasus terakhir India. Para biografernya tidak memiliki sepakatan mengenai kenapa ia berada di Inggris dalam jangka waktu yang lama-Wolpert menyatakan bahwa
karena Jinnah maju pada Law Lord, ia singgah disana dalam waktu yang lama, dan Jinnah meraih sebuah kursi parlementer. Biografer awal Hector Bolitho menyangkal bahwa Jinnah masuk Parlemen Inggris, sementara Jaswant Singh menyatakan bahwa Jinnah berada di Inggris karena istirahat dari perjuangan India. Bolitho menyebut bahwa masa-masa tersebut adalah "tahun-tahun ordo dan kontemplasi Jinnah, yang berada di antara masa perjuangan awal, dan arus penaklukan akhir".
Pada 1931, Fatima Jinnah bergabung dengan saudaranya di Inggris. Dari masa tersebut, Muhammad Jinnah meraih perawatan dan dukungan pribadi darinya karena ia mulai menua dan mulai terserang penyakit paru-paru yang bakal membunuhnya. Ia tinggal dan berjalan-jalan dengannya, dan menjadi penasehat dekat. Putri Muhammad Jinnah, Dina, dididik di Inggris dan India. Hubungan Jinnah dengan Dina kemudian kemudian merengggang
setelah Dina memutuskan untuk menikahi seorang Kristen, Neville Wadia dari sebuah keluarga bisnis Parsi berpengaruh. Saat Jinnah meminta Dina untuk menikahi seorang Muslim, Dina mengingatkan ayahnya bahwa ia telah menikahi seorang wanita yang tak dibesarkan dalam kepercayaannya. Jinnah masih menjalin komunikasi dengan putrinya, namun hubungan pribadi mereka tetap merenggang, dan Dina tak datang ke Pakistan sepanjang masa hidupnya, namun hanya pada saat pemakaman ayahnya.
Pengaruh paling terdokumentasi Muhammad Iqbal terhadap Jinnah, yang dianggap berujung pada pembentukan Pakistan, dianggap "signifikan", "berkuasa" dan bahkan "tak perlu ditanya" oleh para cendekiawan. Ia juga dikenal mempengaruhi Jinnah untuk mengakhiri masa pengasingan dirinya di London dan kembali masuk politik India. Namun, pada awalnya, Iqbal dan Jinnah saling berseberangan, karena Iqbal
menganggap Jinnah mengabaikan krisis-krisis yang dihadapi komunitas Muslim di India. Menurut Akbar S. Ahmed, ia mulai mengubah hari-hari terakhir Iqbal, sebelum ia meninggal pada 1938. Iqbal secara bertahap menuntun Jinnah kepada pandangannya, yang kemudian menyebut Iqbal sebagai ""mentor""-nya. Ahmed menyatakan bahwa dalam catatannya pada surat-surat Iqbal, Jinnah mengeluarkan persetujuan terhadap pandangan Iqbal: Bahwa kaum Muslim membutuhkan sebuah tanah air yang terpisah.
Pengaruh Iqbal membawa apresiasi mendalam untuk identitas Muslim pada Jinnah. Ahmed menyatakan bahwa kesepakatan Jinnah terhadap Iqbal tak hanya merasuk pada politiknya namun pemikiran umumnya. Bukti pengaruh tersebut mulai terbongkar semenjak tahun 1937. Jinnah mulai menyebut Iqbal dalam pidato-pidatonya, ia mulai menggunakan simbolisme Islami dan berbicara kepada
orang-orang yang kurang mampu. Menurut Ahmed, ""terkadang terdapat perubahan bulat"" dalam perkataan dan perbuatan Jinnah. Meskipun Jinnah masih memperjuangkan kebebasan beragama dan perlindungan kaum minoritas model tersebut ia serap dari Nabi Muhammad. Ahmed juga mengklaim bahwa cendekiawan-cendekiawan yang menggambarkan citra sekuler Jinnah salah memahami pidato-pidatonya yang, ia anggap, harus
dibaca dalam konteks sejarah dan budaya Islami. Contohnya, tanah air yang Jinnah sebut berdasarkan pada "konversi"-nya adalah sebuah ""sifat Islami yang tegas."" Perubahan tersebut terlihat pada akhir kehidupan Jinnah, yang membawa gagasan-gagasan ""secara langsung dari Iqbal- yang meliputi pemikiran-pemikirannya tentang persatuan Muslim, tentang gagasan kebebasan, keadilan dan kesetaraan Islami, tentang ekonomi, dan bahkan tentang praktik-praktik seperti salat.""
Dalam sebuah pidato publik pada 1940 setelah kematian Iqbal, Jinnah menyebut pilihan untuk mengimplementasikan visi Iqbal saat ia menjabat sebagai penguasa. Ia berkata: ""Jika Aku hidup untuk melihat gagasan sebuah negara Muslim yang diraih di India, dan Aku kemudian ditawarkan untuk membuat sebuah pilihan antara karya-karya Iqbal dan pemerintahan negara Muslim, Aku akan memilih pilihan pertama.""
Pada 1933, Muslim India, khususnya Provinsi Bersatu, mulai meminta Jinnah untuk kembali ke India dan mengambil kembali kepemimpinannya di Liga Muslim, sebuah organisasi yang nyaris tidak aktif. Ia masih menjadi presiden tetap Liga, namun menolak untuk kembali ke India untuk memimpin sesi 1933-nya pada bulan April, yang beralasan bahwa ia tidak dapat kembali kesana sampai akhir tahun.
Salah satu orang yang menemui Jinnah agar ia kembali adalah Liaquat Ali Khan, yang kelak menjadi orang sejawat politik utama Jinnah pada masa-masa Jinnah datang dan menjadi Perdana Menteri Pakistan pertama. Atas permintaan, Liaquat mendiskusikan kepulangannya dengan sejumlah besar politikus Muslim dan mengkonfirmasi rekomendasinya kepada Jinnah. Pada akhir 1934, Jinnah berpindah ke anak benua
tersebut, walau ia pulang pergi antara London dan India untuk urusan bisnis pada beberapa tahun berikutnya, ia kemudian menjual rumahnya di Hampstead dan menutup praktik hukumnya di Inggris.
Kaum Muslim dari Bombay memilih Jinnah, walau saat itu sedang absen di London, sebagai perwakilan mereka dalam Majelis Legislatif Pusat pada Oktober 1934. Undang-Undang Pemerintah India 1935 yang dibuat Parlemen Inggris memberikan kuasa kepada provinsi-provinsi India, dengan parlemen pusat di New Delhi, yang tak memiliki otoritas atas materi-materi seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan biaya lebih. Namun,
kuasa penuh masih berada di tangan Viceroy yang dapat membubarkan legislatur dan peraturan menurut dekret. Liga League menolak menerima skema tersebut, awal mengekspresikan penerimaan terhadap parlemen. Kongres lebih bersiap diri untuk pemilihan provinsional pada 1937, dan Liga gagal memenangkan suara mayoritas untuk kursi-kursi Muslim di provinsi-provinsi manapun dimana kepercayaan para anggotanya menjadi mayoritas.
Partai tersebut hanya memenangkan mayoritas kursi Muslim di Delhi, namun tidak membentuk pemerintahan di wilayah lainnya, walau partai tersebut menjadi bagian dari koalisi pemerintahan di Bengal. Kongres dan sekutu-sekutunya membentuk pemerintahan di Provinsi Frontier Barat Laut (N.W.F.P.), dimana Liga tidak memenangkan satupun kursi walau pada kenyataannya hampir seluruh
penduduknya adalah Muslim. Menurut Singh, "peristiwa 1937 telah mengejutkan dan hampir berdampak traumatik bagi Jinnah". Meskipun ia percaya selama dua puluh tahun bahwa kaum Muslim akan terlindung hak-haknya dalam India yang bersatu melalui elektorat-elektorat terpisah, perbatasan-perbatasan provinsial yang ditujukan untuk mayoritas-mayoritas Muslim, dan perlindungan hak minoritas
lainnya, para pemilih Muslim gagal untuk bersatu, dengan membawakan Jinnah harapan untuk mengirimkan bagian depan pertarungan faksi yang hilang. Singh menyatakan efek pemilihan 1937 pada opini politik Muslim, "ketika Kongres membentuk sebuah pemerintahan dengan hampir seluruh Anggota Majelis Legislatif Muslim duduk pada kursi-kursi Oposisi, Muslim-Muslim non-Kongres menghadapi kenyataan hampir tak memiliki kuasa politik.