Nepal
Raja kemudian dijadikan sebagai figur simbolis, dan peran Perdana Menteri dibuat penting dan turun-temurun. Kaum Rana amat pro-Inggris dan membantu mereka pada Pemberontakan di India 1857 (dan kemudian di kedua Perang Dunia). Beberapa bagian daerah Terai, yang berisi orang non-Nepal, diberikan kepada Nepal oleh Inggris, sebagai simbol persahabatan untuk bantuan militernya menjaga kendali Inggris di India
selama pemberontakan. Pada tahun 1923, Britania Raya dan Nepal menandatangani perjanjian persahabatan formal yang mengungguli Perjanjian Sugauli tahun 1816.
Perbudakan legal di Nepal dibatalkan pada tahun 1924. Namun demikian, di Nepal masa kini, ada sekitar 234600 orang (sekitar 0.82%) yang diperbudak. Perbudakan akibat hutang, bahkan yang termasuk anak penghutang, adalah masalah sosial besar di daerah Terai. Kepemimpinan Rana sarat dengan tirani, kebobrokan moral, ekploitasi ekonomi, serta persekusi agama.
Pada akhir tahun 1940an, gerakan serta partai politik prodemokrasi yang baru muncul di Nepal amat kritis terhadap otokrasi Rana. Sementara itu, dengan invasi Tibet oleh Tiongkok pada tahun 1950an, India mulai mencoba menyeimbangkan ancaman militer yang mulai muncul di bagian utaranya dengan mendekati Nepal. India mensponsori Raja Tribhuvan (yang memimpin dari tahun 1911-55) sebagai pemimpin baru Nepal pada
tahun 1951, serta sebuah pemerintahan baru, yang terutama terdiri dari Kongres Nepal, dan mengakhiri hegemoni Rana di dalam kerajaan.
Setelah beberapa tahun berseteru mengenai kekuasaan antara raja dan pemerintah, Raja Mahendra (yang memimpin 1955-72) kemudian membatalkan eksperimen demokrasi pada tahun 1959 dan sistem "nonpartai" Panchayat didirikan untuk memimpin Nepal hingga tahun 1989, ketika "Jan Andolan" (Gerakan Rakyat) memaksa Raja Birendra (memimpin 1972-2001) untuk menerima reformasi konstitusional dan menciptakan parlemen
multipartai yang mulai beroperasi pada Mei 1991. Pada tahun 1991-92, Bhutan mendeportasi kira-kira 100000 warga negara Bhutan berketurunan Nepal. Sejak saat itu, mereka tinggal di tujuh kamp pengungsi di Nepal timur.
Pada tahun 1996, Partai Komunis Nepal mulai mengadakan pergerakan bersenjata untuk mengubah sistem parlementer kerajaan dengan republik rakyat. Terjadilah Perang Sipil Nepal dan lebih dari 12000 orang meninggal.
Pada 1 Juni 2011, terjadi pembunuhan massal di istana kerajaan. Raja Birendra, Ratu Aishwarya, dan tujuh anggota kerajaan lainnya, mati terbunuh. Pelakunya diperkirakan adalah Pangeran Dipendra, yang diduga bunuh diri tidak lama kemudian. Pembunuhan massal ini konon adalah respons Dipendra terhadap pelarangan orang tuanya untuk menikahi istrinya. Namun demikian, terdapat spekulasi dan keraguan warga Nepal tentang siapa yang bertanggung jawab.
Setelah pembunuhan massal itu terjadi, saudara laki-laki Raja Birendra, Gyanendra, mendapatkan takhta. Pada 1 Februari 2005, Raja Gyanendra membatalkan pemerintahan dan mengambil kekuasaan eksekutif penuh untuk menghabisi gerakan bersenjata Maois. Akan tetapi, inisiatif ini tidak berhasil karena kaum Maois sudah kuat bertahan di sejumlah besar perbatasan negeri, namun mereka
belum bisa mengalahkan militer dari kota-kota besar. Pada September 2005, kaum Maois mendeklarasikan gencatan senjata tiga bulan untuk melakukan negosiasi.
Sebagai hasil dari pergerakan demokrasi tahun 2006, Raja Gyanendra setuju untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat. Pada tanggal 24 April 2006, Majelis Representasi Rakyat yang dibubarkan kembali didirikan. Dengan otoritas kedaulatan yang baru didapat, Majelis itu kemudian melakukan voting dan menentukan bahwa kekuasaan raja harus dipersempit dan Nepal dinyatakan sebagai negara sekuler, mengakhiri status
resmi Nepal sebagai Kerajaan Hindu, pada 18 Mei 2006. Pada 28 Desember 2007, parlemen merilis undang-undang yang mengamandemen Pasal 159 konstitusi, mengganti kata-kata "Hukum mengenai Raja" menjadi "Hukum mengenai Kepala Negara", mendeklarasikan Nepal sebagai sebuah republik federal, dan dengan demikian membatalkan monarki. Undang-undang ini memiliki kekuasaan hukum sejak 28 Mei 2008.
Partai Komunis Nepal memenangkan jumlah kursi terbanyak di pemilihan Majelis Konstituen pada 10 April 2008. Mereka mendirikan sebuah pemerintahan koalisi dengan hampir seluruh partai di Majelis Konstituen. Meskipun terjadi aksi kekerasan pada masa prapemilihan, akan tetapi pemilihan itu sendiri bersifat damai dan "dijalankan dengan baik". Majelis yang baru dibangun ini melakukan rapat di Kathmandu pada
28 Mei 2008. Setelah melakukan polling pada 564 anggota Majelis Konstituen, 560 orang menyatakan mendirikan pemerintahan baru. Partai monarkis, Partai Rastriya Prajatantra, yang memiliki empat perwakilan di majelis, menyatakan ketidaksetujuannya. Di titik itu dinyatakan bahwa Nepal telah menjadi negara republik demokratik yang sekuler dan inklusif. Pemerintah kemudian menyatakan tanggal 28-30 Mei
sebagai hari libur. Raja diberikan waktu 15 hari untuk meninggalkan Istana Narayanhity, agar istana itu dapat dibuka untuk umum sebagai sebuah museum.
Namun demikian, perseteruan politik dan pertarungan kekuasaan yang muncul darinya terus ada di Nepal. Pada bulan Mei 2009, pemerintahan Maois dijatuhkan dan pemerintahan koalisi lain, dengan semua partai politik besar kecuali partai Maois, pun terbentuk. Madhav Kumar Nepal dari Partai Komunis Nepal (Marxis-Leninis) menjadi Perdana Menteri pemerintahan koalisi ini. Di bulan Februari 2011, pemerintahan Madhav
Kumar Nepal pun dibubarkan dan Jhala Nath Khanal dari Partai Komunis Nepal (Marxis-Leninis) dijadikan Perdana Menteri. Pada bulan Agustus 2011, pemerintahan Jhala Nath Khanal dibubarkan dan Baburam Bhattarai dari Partai Komunis Nepal (Maois) dijadikan Perdana Menteri.
Partai politik yang ada gagal menciptakan konstitusi dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini berujugn pada pembubaran Majelis Konstituen, untuk menciptakan pemilihan-pemilihan baru agar terjadi mandat politik baru. Berlawanan dengan teori pemisahan kekuasaan, Hakim Agung waktu itu, Khil Raj Ragmi, dinyatakan sebagai pimpinan pemerintahan sementara. Di bawah kepemimpinan Regmi,
terjadi pemilihan umum majelis konstituen yang damai. Kekuatan-kekuatan utama di Majelis Konstituen yang sebelumnya, yaitu (PKN Maois dan partai-partai Madhesi) pun terpuruk hingga posisi 3 dan lebih rendah.
Di bulan Februari 2014, setelah terjadi konsensus antara dua partai besar di Majelis Konstituen, Sushil Koirala dijadikan perdana menteri Nepal yang baru.
Pada 25 April 2015, gempa bumi 7.8 SR terjadi di Nepal. Dua bulan kemudian, pada tanggal 12 Mei, kembali terjadi gempa bumi bermagnitudo 7.3 SR, yang memakan korban meninggal sebanyak 8500 orang dan korban cedera 21000 orang.
Pada tanggal 20 September 2015, konstitusi baru, Konstitusi Nepal 2015 (Nepali:   ) disampaikan Presiden Ram Baran Yadav di Majelis Konstituen. Majelis ini kemudian dijadikan parlemen legislatif oleh ketua majelis pada saat itu. Konstitusi Nepal yang baru praktis mengubah Nepal menjadi sebuah republik demokratik federal dengan 7 negara bagian yang belum bernama.
Nepal nyaris berbentuk segi empat, dengan panjang 650 km dan lebar 200 km, dengan luas wilayah 147181 km2. India mengelilingi Nepal di tiga sisi; barat, selatan, dan timur. Sedangkan Tiongkok di sisi utara. Meskipun Nepal tidak berbatasan dengan Bangladesh, namun kedua negara ini dipisahkan oleh tanah selebar 24 km saja. yang dikenal sebagai Leher Ayam. Nepal intinya terbagi tiga daerah
fisiografik- Pegunungan, bukit, dan dataran rendah atau Terai. Terai atau dataran rendah di Nepal merupakan bagian dari Dataran Rendah Indo-Gangga yang dialiri sungai-sungai seperti Kosi, Narayani, dan Karnali. Tujuh gunung yang termasuk sepuluh besar gunung tertinggi di dunia berada di Nepal atau di perbatasan dengan Cina seperti Everest, yang merupakan titik tertinggi di Nepal sekaligus gunung
tertinggi di dunia; Lhotse; Makalu; Cho Oyu; Kangchenjunga; Dhaulagiri; Annapurna; dan Manaslu.