Britania Raya
Militer Britania Raya secara resmi dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Yang Mulia (Her Majesty's Armed Forces). Namun, juga dikenal dengan nama Angkatan Bersenjata Britania Raya atau Angkatan Bersenjata Mahkota (Armed Forces of the Crown). Angkatan Bersenjata ini mencakup Angkatan Laut atau Naval Service (termasuk Royal Navy, Royal Marinir dan Royal Fleet Auxiliary), Angkatan Darat Britania (British Army), serta Angkatan Udara Kerajaan (Royal Air
Force). Semua pasukan-pasukan ini dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan dikendalikan oleh Dewan Pertahanan, serta dipimpin oleh Sekretaris Negara untuk Pertahanan. Komandan Kepala untuk Angkatan Bersenjata Britania Raya adalah Monarki Britania Raya, yaitu Ratu Elizabeth II, yang mana kepada ialah para pasukan angkatan bersenjata bersumpah setia.
Secara historis, Angkatan Bersenjata Britania Raya telah memainkan peran kunci dalam membangun Imperium Britania sebagai kekuatan yang dominan di dunia. Angkatan Bersenjata ini telah terlibat dalam sejumlah perang besar yang melibatkan kekuatan dunia lainnya, seperti Perang Tujuh Tahun, Perang Napoleon, Perang Krimea, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Berulang kali mencapai kejayaan, Britania Raya
telah memengaruhi peristiwa dunia dengan kebijakannya dan muncul sebagai kekuatan militer dan ekonomi terkemuka di dunia. Meskipun Imperium Britania telah runtuh, Britania Raya tetap menjadi kekuatan besar dunia dan Angkatan Bersenjata Britania Raya adalah salah satu angkatan bersenjata terbesar dan paling berteknologi canggih di dunia.
Angkatan Bersenjata Britania Raya bertanggung jawab untuk melindungi Britania Raya dan wilayah-wilayah seberang lautnya, mempromosikan kepentingan keamanan Britania Raya ke penjuru dunia, serta mendukung upaya-upaya perdamaian internasional. Angkatan Bersenjata ini berpartisipasi secara aktif dalam operasi-operasi gabungan internasional seperti NATO, Perjanjian Pertahanan Lima Negara, RIMPAC, dan sebagainya.
Garnisun dan berbagai fasilitas militer didirikan di Pulau Ascension, Belize, Brunei, Kanada, Diego Garcia, Kepulauan Falkland, Jerman, Gibraltar, Kenya, Siprus, dan Qatar.
Menurut berbagai sumber, termasuk Stockholm International Peace Research Institute dan Kementerian Pertahanan, Britania Raya memiliki pengeluaran militer tertinggi keempat di dunia. Jumlah anggaran militer saat ini menghabiskan sekitar sekitar 2.3%- 2.6% dari total PDB nasional.
Royal Navy adalah salah satu dari tiga angkatan laut air-biru (blue-water navy) yang terkemuka di dunia, dua negara lainnya adalah Perancis dan Amerika Serikat). Angkatan laut ini bertanggung jawab untuk melindungi Penangkal Nuklir Britania (UKs Nuclear Deterrent) melalui empat Kapal Selam Kelas Vanguard. Royal Navy mengoperasikan sejumlah besar armada kapal, termasuk kapal induk, kapal perang amfibi, Landing Platform Dock,
kapal selam nuklir, kapal perusak berpeluru kendali, fregat, mine-countermeasure vessel, dan kapal patroli. Dalam waktu dekat, dua kapal induk baru, yaitu HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales juga akan melayani Royal Navy.
Pasukan Khusus Britania Raya (United Kingdom Special Forces), seperti Special Air Service dan Special Boat Service, menyediakan pasukan-pasukan yang cepat tanggap dan terlatih dalam mengatasi masalah-masalah terorisme, perbatasan, maritim, dan operasi amfibi. Seringkali kerahasiaan atau taktik terselubung dibutuhkan dalam pasukan ini.
Kebijakan pertahanan baru-baru ini menyatakan asumsi bahwa perlunya menyertakan gabungan pasukan koalisi dalam "operasi yang paling mendesak". Dengan mengesampingkan intervensi di Sierra Leone, operasi militer Britania Raya di Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Irak, dan terakhir, Libya, telah menggunakan pendekatan ini. Perang terakhir dimana militer Britania Raya berjuang sendiri adalah Perang Falklands pada tahun 1982, dan pada saat itu kemenangan berpihak kepada mereka.
Britania Raya tidak memiliki sistem hukum tunggal karena negara ini terbentuk oleh kesatuan negara-negara yang telah merdeka terlebih dahulu. Selain itu, dalam Pasal 19 dari Perjanjian Kesatuan 1706, dinyatakan bahwa negara menjamin kesinambungan perwujudan sistem hukum Skotlandia yang terpisah. Saat ini, Britania Raya memiliki tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu:
Hukum Inggris, Hukum Irlandia Utara dan Hukum Skotlandia. Perubahan konstitusi baru-baru ini menyebabkan lahirnya Mahkamah Agung Britania Raya (Supreme Court of the United Kingdom) baru yang menggantikan Komite Banding House of Lords (Appellate Committee of the House of Lords) sejak bulan Oktober 2009. Komite Yudisial Dewan Privi (Judicial Committee of the Privy Council) yang terdiri dari para anggota-anggota di Mahkamah Agung, merupakan pengadilan banding tertinggi bagi beberapa negara-negara Persemakmuran merdeka, Wilayah Seberang Laut Britania dan Dependensi Mahkota.
Hukum Inggris berlaku di Inggris dan Wales, dan hukum Irlandia Utara berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum umum (common law). Esensi dari hukum umum ini adalah bahwa hukum ini harus tunduk pada undang-undang Britania Raya. Pengadilan-pengadilan di Inggris dan Wales dikepalai oleh Pengadilan Senior (Senior Courts) yang terdiri dari Pengadilan Banding (Court of Appeal),
Pengadilan Tinggi (High Court, untuk kasus-kasus perdata) dan Pengadilan Mahkota (Crown Court, untuk kasus-kasus pidana). Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi untuk kasus-kasus banding baik pidana maupun perdata di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara, dan keputusan-keputusan yang dibuatnya mengikat semua pengadilan lain dalam yurisdiksi yang sama, dan seringkali memiliki efek persuasif di yurisdiksi yang lain.
Skotlandia berlandaskan pada Hukum Skotlandia, sebuah sistem hibrid yang berasaskan pada prinsip hukum umum dan hukum sipil (civil law). Pengadilan-pengadilan utamanya adalah Pengadilan Sesi (Sessions Court) untuk kasus-kasus perdata, dan Pengadilan Tinggi Penjabat (High Court of Justiciary) untuk kasus-kasus pidana. Mahkamah Agung Britania Raya berfungsi sebagai
pengadilan banding tertinggi untuk kasus-kasus perdata di bawah hukum Skotlandia. Pengadilan Sheriff (Sheriff Court) menangani kasus-kasus perdata dan pidana, termasuk mengadakan persidangan pidana berjuri yang dikenal sebagai sheriff solemn court, ataupun pengadilan sheriff tanpa juri tanpa (sheriff summary court). Sistem hukum Skotlandia ini unik karena memiliki tiga putusan dalam persidangan
kasus pidana, yaitu: "bersalah", "tidak bersalah" ataupun "tidak terbukti". Putusan "tidak bersalah" dan "tidak terbukti" menyebabkan pembebasan tanpa kemungkinan dilakukannya sidang ulangan.
Menurut data dari Statistik Kriminalitas Britania Raya, kriminalitas di Inggris dan Wales meningkat pada periode antara tahun 1981 dan 1995, meskipun telah terjadi penurunan secara keseluruhan dari 48% dalam kriminalitas pada periode 1995-2007/2008. Populasi penghuni penjara di Inggris dan Wales juga meningkat hampir dua kali lipat pada periode yang sama menjadi lebih dari 80000 narapidana, menjadikan Inggris dan Wales
sebagai negara dengan peringkat tertinggi jumlah narapidananya di Eropa Barat dengan rasio 147 napi per 100000 jiwa. Layanan Penjara Baginda (Her Majesty's Prison Service), yang bertanggung jawab kepada Kementerian Kehakiman, mengelola sebagian besar penjara di Inggris dan Wales. Kriminalitas di Skotlandia sebaliknya turun hingga ke tingkat terendah dalam 32 tahun terakhir pada tahun 2009/2010 (turun
sepuluh persen). Pada saat yang sama populasi penjara Skotlandia dihuni oleh sekitar 8000 tahanan, dimana hal ini jauh di atas kapasitas desain penjara di Skotlandia. Layanan Penjara Skotlandia, yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet untuk Kehakiman, bertugas mengelola penjara-penjara di Skotlandia. Pada tahun 2006 sebuah laporan yang diterbitkan oleh
Surveillance Studies Network menyatakan bahwa Britania Raya memiliki tingkat penjagaan penjara tertinggi dibandingkan dengan negara-negara industri Barat lainnya.