Uni Soviet
Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Kepala Negara Uni Soviet pada tahun 1964 setelah Krisis Rudal Kuba setahun sebelumnya yang nyaris memicu perang nuklir antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat.
Setelah Khrushchev dilengserkan, Uni Soviet kembali dipimpin secara bersama-sama oleh Leonid Brezhnev sebagai Sekretaris Jenderal, Alexei Kosygin sebagai Perdana Menteri, dan Nikolai Podgorny sebagai Ketua Presidium hingga 1970 saat Brezhnev mengangkat dirinya sebagai pemimpin tunggal. Pada tahun 1968, Uni Soviet dan negara-negara anggota Pakta Warsawa menginvasi Cekoslowakia untuk mencegah meluasnya reformasi Musim Semi Praha.
Pada masanya, Brezhnev memulai politik détente yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan negara-negara Barat. Walaupun demikian, ia tetap berusaha mengembangkan pengaruh Soviet dengan mendukung salah satu pihak yang pro-komunisme, sosialisme, atau anti-Barat dalam berbagai konflik global dan perang saudara seperti mendukung negara-negara Arab dalam konflik melawan Israel, Vietcong dan Tentara Rakyat Vietnam dalam Perang
Vietnam yang juga didukung oleh Tiongkok, MPLA di Angola, FRELIMO di Mozambik, SWAPO di Namibia, serta pemerintahan Sandinista di Nikaragua. Selain itu, ia juga menghidupkan kembali beberapa kebijakan Stalin yang bertumpu pada pembangunan industri berat dan militer.
Era Brezhnev juga dikenal sebagai "Masa Stagnasi" karena birokrasi Soviet yang kaku saat itu menghalangi inovasi dan pembaruan dalam segala bidang, terutama bidang politik, ekonomi, dan teknologi. Pada tahun 1980, pecah Perang Soviet-Afganistan yang mengakhiri kebijakan détente sehingga membuat Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Jimmy Carter dan Ronald Reagan memperbarui ketegangan dan melanjutkan perlombaan senjata.
Setelah meninggal pada tahun 1982, kedudukan Brezhnev digantikan oleh Yuri Andropov dan Konstantin Chernenko yang masing-masing meninggal saat menjabat pada tahun 1984 dan 1985. Pasca-kematian Chernenko, Politbiro mengangkat Mikhail Gorbachev sebagai Sekretaris Jenderal pada bulan Maret 1985 yang menandai hadirnya generasi kepemimpinan yang baru. Di bawah Gorbachev yang relatif masih muda, para teknokrat
berorientasi pembaruan yang telah mengawali karier mereka sejak masa kepemimpinan Khrushchev, dengan segera memperkuat kekuasaan di lingkungan Partai Komunis, memberikan momentum baru untuk liberalisasi politik dan ekonomi, serta mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Barat.
Pada saat Gorbachev memperkenalkan glasnost (keterbukaan politik), perestroika (restrukturisasi ekonomi), dan uskoreniye (percepatan pembangunan ekonomi), perekonomian Uni Soviet mengalami inflasi tersembunyi yang diperparah oleh maraknya pasar gelap. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan sebagai negara adidaya dalam bidang militer, spionase, dan bantuan bagi negara-negara sahabat,
telah banyak membebani perekonomian Uni Soviet. Gelombang baru industrialisasi yang didasarkan pada teknologi informasi membuat Uni Soviet kelabakan mengadopsi teknologi Barat dan mencari kredit untuk mengatasi keterbelakangannya.
Undang-Undang Koperasi yang diberlakukan pada bulan Mei 1988 merupakan salah satu kejutan dalam agenda pembaruan ekonomi Gorbachev. Untuk pertama kalinya sejak Kebijakan Ekonomi Baru yang digagas oleh Lenin, negara mengizinkan kepemilikan pribadi perusahaan dalam bidang jasa, manufaktur, dan perdagangan luar negeri.
Glasnost memberi kebebasan berbicara dan berpendapat secara lebih besar. Kebebasan pers mulai diterapkan serta ribuan tahanan politik dibebaskan dari kamp-kamp kerja paksa. Tujuan utama Gorbachev mengadakan glasnost adalah untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan restrukturisasi ekonominya. Melalui berbagai keterbukaan, debat, dan partisipasinya, Gorbachev berharap rakyat Soviet akan mendukung setiap langkah pembaruannya.
Pada bulan Januari 1987, Gorbachev menyerukan demokratisasi dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi seperti pemilihan umum dengan banyak calon dalam dinamika politik Uni Soviet. Pada bulan Juni 1988, dalam Kongres Partai Komunis Uni Soviet XIX, Gorbachev menggulirkan pembaruan-pembaruan radikal yang dimaksudkan untuk mengurangi kendali Partai Komunis terhadap aparat pemerintah. Pada bulan Desember 1988, Majelis Agung Uni Soviet
menyetujui pembentukan Kongres Perwakilan Rakyat yang sebelumnya telah ditetapkan dalam amendemen Konstitusi Soviet 1977 sebagai badan legislatif yang baru. Pemilihan umum anggota kongres diadakan di Uni Soviet pada bulan Maret dan April 1989. Pada tanggal 15 Maret 1990, Gorbachev terpilih sebagai Presiden Uni Soviet yang pertama.
Upaya Gorbachev untuk merampingkan sistem komunis memang membawa harapan, tetapi tidak dapat dikendalikan sehingga mengakibatkan serangkaian peristiwa yang akhirnya ditutup dengan pembubaran Uni Soviet. Kebijakan perestroika dan glasnost yang mulanya dimaksudkan sebagai alat untuk merangsang perekonomian Uni Soviet malah menimbulkan akibat-akibat yang tak diharapkan.
Penyensoran media yang tak lagi ketat akibat glasnost menyebabkan Partai Komunis tidak dapat berbuat banyak saat media mulai menyingkap masalah-masalah sosial dan ekonomi yang telah lama disangkal dan ditutup-tutupi oleh pemerintah. Masalah seperti perumahan yang buruk, alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan, polusi, pabrik-pabrik yang sudah ketinggalan
zaman sejak masa Stalin dan Brezhnev, serta korupsi yang sebelumnya diabaikan oleh media resmi, kini mendapatkan perhatian yang semakin besar. Laporan-laporan media juga menyingkap kejahatan yang dilakukan oleh rezim Stalin seperti gulag dan Pembersihan Besar-Besaran. Selain itu, perang di Afganistan dan kekeliruan penanganan Bencana Chernobyl semakin merusak citra pemerintah. Keyakinan masyarakat terhadap sistem pemerintahan Soviet semakin melemah sehingga mengancam integritas Uni Soviet.
Pertikaian antarnegara anggota Pakta Warsawa membuat Uni Soviet tidak mampu lagi mengandalkan negara-negara satelitnya untuk melindungi perbatasannya. Pada tahun 1989, Doktrin Brezhnev ditanggalkan dan kebijakan untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara-negara satelitnya di Eropa Timur dijadikan sebagai pengganti. Hal itu membuat pemerintahan di negara-negara
satelit Uni Soviet di Eropa Timur kehilangan jaminan bantuan dan intervensi Soviet apabila rakyatnya memberontak. Pada akhirnya, pemerintahan berhaluan komunis di Bulgaria, Cekoslowakia, Hongaria, Jerman Timur, Polandia, dan Rumania yang berkuasa sejak akhir Perang Patriotik Raya runtuh.
Uni Soviet juga mulai mengalami pergolakan saat rakyat mulai merasakan akibat politik dari glasnost. Meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk meredamnya, ketidakstabilan di Eropa Timur mau tidak mau menyebar ke negara-negara yang tergabung dalam Uni Republik Sosialis Soviet. Dalam pemilihan umum untuk memilih anggota dewan regional di republik-republik Uni Soviet, kaum nasionalis dan tokoh pembaruan radikal banyak yang terpilih.
Bangkitnya nasionalisme segera menghidupkan kembali ketegangan antaretnis di berbagai republik Soviet yang semakin memperlemah cita-cita persatuan rakyat Soviet. Sebagai contoh, pada bulan Februari 1988, pemerintah Nagorno-Karabakh, RSS Azerbaijan, yang didominasi oleh etnis Armenia, meloloskan keputusan yang menyatakan penggabungan wilayahnya dengan RSS Armenia. Kekerasan terhadap
orang-orang Azerbaijan diliput dan ditayangkan oleh televisi Soviet sehingga memicu adanya pembantaian terhadap orang-orang Armenia di Sumqayit. Ketegangan antaretnis ini kelak akan menjadi cikal bakal radikalisme dan terorisme pasca-keruntuhan Uni Soviet.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi ekonomi semakin memburuk. Meski perestroika dianggap berani dalam konteks sejarah Uni Soviet, upaya Gorbachev untuk melakukan pembaruan ekonomi tidak begitu radikal dan dinilai terlambat untuk membangun kembali ekonomi negara yang sangat lesu pada akhir tahun 1980-an. Berbagai terobosan dalam hal desentralisasi memang berhasil