Paus Pius XII
pada masa kini". Vatikan tidak mengakui secara resmi rezim Paveli. Paus Pius XII tidak mengutuk pengusiran dan pemaksaan konversi ke agama Katolik yang dilakukan oleh rezim Paveli pada orang-orang Serbia; namun Tahta Suci secara tegas menolak pemaksaan perpindahan agama yang dilakukan oleh rezim Paveli dalam sebuah memorandum tertanggal 25 Januari 1942 dari Kementerian Dalam Negeri Vatikan kepada Kedutaan Yugoslavia.
Pada tahun 1941, Paus Pius XII menafsirkan "Divini Redemptoris", surat ensiklik Paus Pius XI, yang melarang umat Katolik membantu kaum Komunis, sebagai hal yang tidak berlaku bagi pemberian bantuan militer kepada Uni Soviet dalam Perang Dunia II (Uni Soviet berada di pihak yang sama dengan negara-negara lain yang menentang Nazi Jerman dan Fasis Italia). Penafsiran ini mengakhiri penentangan
umat Katolik Amerika atas aturan "Lend-Lease" dengan Uni Soviet yang diadakan oleh Pemerintah Amerika Serikat. (aturan "Lend-Lease" ini adalah sebuah program saat negara pemberi bantuan militer, seperti Amerika Serikat dan Inggris, mendapatkan fasilitas instalasi militer sebagai balasannya di negara-negara yang dibantu secara militer tersebut.)
Pada bulan Maret tahun 1942, Paus Pius XII mengadakan hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Jepang dan menerima Duta Besar Ken Harada, yang memegang jabatan tersebut hingga akhir masa perang. Pada Mei 1942, Kazimierz Papée, Duta Besar Polandia untuk Vatikan, mengeluhkan bahwa Paus Pius XII telah gagal untuk mengutuk gelombang kejahatan dan kekejaman yang belakangan terjadi di Polandia. Ketika Kardinal
Sekretaris Negara Maglione menjawab bahwa Vatikan tidak dapat mencatat tiap-tiap kejahatan yang terjadi, Papée berkata, "ketika sesuatu telah terkenal kejahatannya, bukti-bukti tidak diperlukan lagi".
Siaran-siaran radio Hari Natal Paus Pius XII yang terkenal yang disiarkan pada tahun 1941 dan 1942 (yang terakhir disiarkan dalam waktu lebih dari 45 menit karena terdiri atas 26 halaman dan lebih dari 5000 kata) masih menjadi sebuah "penangkal petir" dalam perdebatan mengenai Paus Pius XII selama Perang Dunia II, terutama mengenai "Holocaust". Dalam siaran radio Natalnya
tahun 1941, ia menyerukan suatu tatanan dunia yang baru yang ditandai dengan hidupnya perdamaian Kristiani. Mayoritas amanat tahun 1942 membicarakan secara umum mengenai hak-hak asasi manusia dan masyarakat yang beradab; pada bagian paling akhir amanatnya, Paus Pius XII tampak beralih untuk membicarakan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi saat itu, walaupun
tidak secara khusus, merujuk pada "semua yang selama perang telah kehilangan tanah airnya dan, walau tidak bersalah, telah terbunuh atau menjadi kehilangan segala sesuatunya hanya karena status kewarganegaraan dan asal-usulnya". Editorial New York Times menilai Paus Pius XII sebagai "sebuah suara kesepian di dalam kesunyian dan kegelapan
yang menyelimuti Eropa Hari Natal ini" pada tahun 1941 dan "suara kesepian yang berteriak keras dari kesunyian sebuah benua" pada tahun 1942.
Setelah perang mulai mendekati masa akhirnya pada tahun 1945, Paus Pius XII menganjurkan kebijaksanaan yang lunak dari para pemimpin negara-negara sekutu sebagai sebuah usaha untuk menghindari apa yang ia nilai sebagai kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akhir Perang Dunia I.
Paus Pius XII membuat sebuah persetujuan-secara resmi disetujui tanggal 23 Juni 1939-dengan Presiden Brasil Getlio Vargas untuk mengeluarkan 3000 visa bagi "umat Katolik yang bukan bangsa Arya", namun selama delapan belas bulan berikutnya, badan "Conselho de Imigraço e Colonizaço (CIC)" di Brasil terus memperketat batasan-batasan dalam penerbitan visa-termasuk di
dalamnya adalah menuntut pengadaan surat baptis yang diterbitkan sebelum tahun 1933, transfer uang dalam jumlah yang besar ke "Banco do Brasil", dan persetujuan dari Kantor Propaganda Brasil di Berlin-yang berujung pada pembatalan program ini empat belas bulan kemudian setelah hanya kurang dari 1000 visa yang diterbitkan, di tengah-tengah kecurigaan atas "tindak-tanduk
yang tidak benar" (contohnya terus melakukan praktik-praktik agama Yahudi) di antara mereka yang menerima visa.
Kardinal Sekretaris Negara Luigi Maglione menerima sebuah permintaan dari Pemimpin Rabbi Palestina Isaac Herzog di Musim Semi 1940 agar Tahta Suci bersedia menjadi wakil orang-orang Yahudi Lithuania yang akan dideportasi ke Jerman untuk mengubah kebijaksanaan Pemerintah Lithuania tersebut. Paus Pius XII memanggil Joachim von Ribbentrop, Menteri Luar Negeri Jerman, pada tanggal 11 Maret 1940, dan berulang kali memprotes tindak Jerman atas perlakuannya terhadap orang-orang Yahudi.
Pada tahun 1941, Kardinal Theodor Innitzer dari Wina memberi tahu Paus Pius XII mengenai pendeportasian orang-orang Yahudi di Wina. Tak lama kemudian ketika ditanya oleh Jenderal Besar Philipe Pétain dari Perancis apakah Vatikan keberatan atas hukum-hukum yang anti-Yahudi, Paus Pius XII menjawab bahwa Gereja mengutuk antimitisme namun tidak akan berkomentar terhadap aturan-aturan
tertentu. Hal lain yang hampir sama, ketika pemerintahan boneka Pétain mengadopsi "Undang-undang Yahudi", Duta Besar Vichy-Perancis (atau negara Perancis pada masa penjajahan Nazi Jerman) bagi Vatikan, Léon Bérard, diberitahu bahwa legislasi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Katolik. Valerio Valeri, "nuncio" untuk Perancis menjadi sangat malu ketika ia mengetahui hal ini secara publik
dari Pétain dan secara pribadi memeriksa kebenaran informasi tersebut pada Kardinal Sekretaris Negara Maglione yang membenarkan posisi Vatikan tersebut. Pada bulan September 1941, Paus Pius XII menentang Undang-undang Yahudi di Slowakia, yang, tidak seperti Undang-undang di Vichy, melarang pernikahan campur antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Pada bulan Oktober 1941 Harold Tittman, seorang delegasi Amerika Serikat untuk
Vatikan, meminta Sri Paus untuk mengutuk kekejaman yang menimpa orang-orang Yahudi; Paus Pius XII menjawab bahwa Vatikan berkeinginan untuk tetap "netral", menegaskan kembali kebijaksanaan netralitas yang diambil oleh Paus Pius XII semenjak September 1940.
Pada tahun 1942, seorang diplomat Slowakia melapor Paus Pius XII bahwa orang-orang Yahudi Slowakia sedang dikirim ke kamp-kamp konsentrasi. Pada tanggal 11 Maret 1942, beberapa hari sebelum pengiriman pertama dijadwalkan untuk berangkat, seorang diplomat di Bratislava melaporkan ke Vatikan: "Saya telah diyakinkan bahwa rencana kejam ini merupakan hasi karya Perdana Menteri (Vojtech Tuka), yang menyetujui rencana
ini... ia berani-beraninya berkata kepada saya-seseorang yang sering memamerkan iman Katoliknya-bahwa ia tidak melihat sesuatu yang tidak berperikemanusiaan atau yang tidak Kristiani di dalam rencana tersebut... pendeportasian 80000 orang ke Polandia adalah sama saja dengan menghukum mati sebagian besar dari mereka". Vatikan kemudian memprotes Pemerintah
Slowakia, bahwa Vatikan "menyesalkan tindakan-tindakan ini yang sangat menyakiti hak asasi manusia seseorang, hanya karena ras mereka."
Pada tanggal 18 September 1942, Paus Pius XII menerima surat dari Monsinyur Montini (yang nantinya menjadi Paus Paulus VI) yang mengatakan bahwa "pembunuhan massal orang-orang Yahudi telah mencapai pada proporsi dan bentuk yang sangat menakutkan". Pada bulan yang sama, Myron Taylor, duta Amerika Serikat untuk Vatikan, memperingatkan Paus Pius XII bahwa "wibawa moral" Vatikan sedang dirusak akibat sikap
diamnya terhadap kekejaman-kekejaman yang terjadi di Eropa-sebuah peringatan yang juga dikumandangkan secara bersama oleh duta-duta dari Inggris, Brasil, Uruguay, Belgia, dan Polandia. Kardinal Sekretaris Negara menjawab bahwa isu-isu mengenai genosida belum bisa dibuktikan. Pada bulan Desember 1942, ketika Tittman bertanya kepada Kardinal Sekretaris Negara Maglione apakah Paus Pius