Kerusuhan Poso
Kerusuhan Poso (English: Poso riots) atau konflik komunal Poso (English: Poso communal conflict), adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut pada bulan April 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2000.
Fase pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dan para pendatang seperti pedagang Bugis Muslim dan transmigran dari Jawa, ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah
mengenai posisi birokrasi, dan pembagian kekuasaan daerah antara pihak Kristen dan Islam. Situasi dan kondisi yang tidak stabil, dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan.
Bulan Mei menandai dimulainya fase ketiga, yang secara luas dipandang sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Fase ini merupakan ajang balas dendam oleh kelompok Kristen setelah dua fase sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim, dan berlangsung sampai bulan Juli 2000. Fase ketiga ini memuncak
dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di Desa Sintuwu Lemba yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam fase ketiga ini, ratusan orang jatuh menjadi korban, umumnya dari pihak Muslim.
Pada tanggal 20 Desember 2001, Deklarasi Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai di Malino, Sulawesi Selatan, dan diinisiasi oleh Jusuf Kalla. Kesepakatan ini sekaligus mengurangi kekerasan frontal secara bertahap, dan angka kriminal mulai menurun dalan beberapa tahun sesudahnya.
Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi yang didominasi dataran tinggi, yang terletak di antara wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara di pulau Sulawesi. Poso adalah salah satu dari delapan kabupaten-kabupaten lain baru berdiri setelah tahun 2002- di provinsi ini. Ibu kota kabupaten Poso (kota Poso) terletak di teluk, sekitar enam jam perjalanan sebelah
tenggara dari ibu kota provinsi Palu. Kabupaten Poso memiliki populasi mayoritas Muslim di kota dan desa-desa pesisir, dan masyarakat adat mayoritas Kristen di dataran tinggi. Selain penduduk Muslim asli, ada banyak pendatang dari Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis, dan juga dari daerah Gorontalo di utara. Tradisi panjang pedagang Arab yang menetap di wilayah ini sudah lama terjadi, dan
keturunan mereka memainkan peran penting dalam lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan Islam. Kabupaten ini juga merupakan sasaran program transmigrasi pemerintah, yang memindahkan warga dari daerah padat penduduk, seperti pulau-pulau yang didominasi Muslim termasuk Jawa dan Lombok, dan juga pulau mayoritas Hindu seperti Bali. Warga Muslim Poso terdiri dari masyarakat adat, transmigran resmi, dan para
imigran ekonomi dari berbagai etnis. Banyak imigran yang telah menetap di kabupaten ini selama beberapa dekade. Pada akhir tahun 1990-an, penduduk Muslim menjadi mayoritas di Poso dengan angka di atas 60 persen. Kelompok etno-linguistik yang meliputi Pamona, Mori, Napu, Besoa dan Bada mendiami pedalaman dan dataran tinggi kabupaten. Banyak dari kelompok suku ini, dulunya
berbentuk kerajaan dan memiliki sejarah perang antar suku. Kegiatan misionaris Belanda dimulai pada pergantian abad ke-20. Kota Tentena merupakan pusat ekonomi dan religius untuk warga Kristen Poso, dan merupakan pusat dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kota kecil ini terletak di sebelah utara Danau Poso di kecamatan Pamona Puselemba, salah satu dari beberapa kecamatan dengan mayoritas etnis
Pamona. Meskipun konflik pada awalnya berpusat pada ketegangan antara pendatang Bugis beragama Muslim dan etnis Pamona yang mayoritas Kristen, banyak kelompok lain yang ditarik melalui ikatan etnis, budaya, atau ekonomi mereka.
Fase pertama termasuk singkat dan terbatas pada beberapa lingkungan di kota Poso, meskipun iring-iringan truk yang mengangkut kelompok tertentu dari daerah lain bergabung dalam keributan. Para pendukung teori provokator menunjukkan bahwa kekerasan dimulai tepat setelah pengumuman Arief Patanga pada tanggal 13 Desember 1998, yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengikuti pemilihan
ulang sebagai Bupati Poso, sekaligus membuka peluang bagi sejumlah kandidat yang ambisius. Secara kebetulan, fase ini juga bertepatan dengan pecahnya rangkaian kekerasan dan unjuk rasa yang terjadi di seluruh Indonesia pasca kejatuhan Orde Baru.
Pada malam Natal tanggal 24 Desember 1998, yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas Protestan di Lombogia bernama Roy Runtu Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda Muslim dari kelurahan Kayamanya. Informasi yang beredar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam. Sedangkan versi Muslim menggambarkannya sebagai serangan
terhadap seorang pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid, dan dalam beberapa versi menyebutkan bahwa korban sedang shalat atau bahkan menjadi imam. Para tokoh dan pemuka agama dari kedua belah pihak kemudian bertemu, dan menyepakati bahwa alkohol-lah yang merupakan sumber masalah dan setuju untuk melarangnya selama bulan Ramadan. Polres Poso berikutnya
mulai menyita ribuan minuman keras untuk kemudian dihancurkan. Dalam sebuah kesempatan, saat para pemuda Kristen berusaha melindungi sebuah toko miras milik orang Tionghoa Kristen, mereka bertemu dengan para pemuda Muslim yang awalnya berniat untuk menyegel toko tersebut, dan bentrokan antar kelompok pun tidak dapat dihindari. Rumor beserta kabar burung yang beredar di pihak Kristen pada
umumnya menyatakan bahwa ada sebuah gereja yang dibakar. Pada tanggal 27 Desember, sekelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk dari Tentena tiba, dipimpin oleh seorang anggota DPRD Poso, Herman Parimo. Parimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST), bekas milisi pro-pemerintah yang bertempur melawan Permesta dan DI/TII pada periode
tahun 1950-an hingga 1960-an di Poso. Di sisi lain, sedikitnya sembilan truk Muslim tiba dari ibu kota Palu, Parigi, dan Ampana. Laporan dari seorang narasumber Muslim memperkirakan bahwa 1000 orang Muslim tiba dengan menggunakan 27 truk, mobil pikap, dan kapal motor. Bentrokan meningkat, dan polisi tidak mampu berbuat banyak, meskipun mereka mengaku telah menutup jalur-jalur yang menuju ke Poso.
Setelah seminggu, bentrokan kembali meruncing di tengah hujan deras, dan mereka yang kehilangan tempat tinggal memilih mengungsi di Tentena, Parigi, dan Ampana.
Spanduk, surat kaleng, dan grafiti yang menyerang para pejabat pemerintah kabupaten Poso yang beragama Kristen mulai menjamur, terutama menargetkan Parimo dan orang yang diduga mendukungnya, Yahya Patiro yang juga mencalonkan diri sebagai Bupati. Panglima Komando Militer Daerah Wirabuana menyatakan bahwa yang mengobarkan kerusuhan adalah delapan pengacau Kristen yang telah mereka tahan.
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa kerusuhan di Poso terjadi bukan karena ketegangan agama atau etnis. Mereka menyebut kekerasan terjadi karena "miskomunikasi" dan mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang terlibat dalam upaya untuk mengembalikan kedamaian. Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah membentuk "Tim Klarifikasi" yang mewawancarai empat puluh saksi dan juga menyimpulkan bahwa tidak ada pejabat daerah Poso yang bertindak sebagai provokator.