Ahmad Heryawan
Selain itu, Ahmad Heryawan juga menata ulang tugas pokok, fungsi, dan rincian unit dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat melalui pembentukan peraturan Gubernur Jawa Barat no 63 tahun 2009.
Untuk mencegah korupsi dana bantuan sosial menjelang pemilu Presiden Republik Indonesia 2014, Ahmad Heryawan menandatangani kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hal ini juga mencegah penyerapan dana bantuan sosial yang menurun di saat daerah lain berusaha mencegah penggunaan dana bantuan sosial agar tidak disalahgunakan partai politik tertentu.
Pada masa pemerintahan Ahmad Heryawan, pemerintah daerah Jawa Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun anggaran 2011, 2012, dan 2013.
Pada tahun 2012 dan 2014 Provinsi Jawa Barat memenangkan penghargaan Adiupaya Puritama. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia karena berhasil menjadi pembina pembangunan perumahan rakyat terbaik se-Indonesia. Penghargaan ini diberikan pada puncak Hari Perumahan Nasional.
Di bawah pimpinan Ahmad Heryawan, Jawa Barat Meraih prestasi, di antaranya:Pada awal tahun 2009 beredar isu larangan [[Tari Jaipong]] di Jawa Barat oleh Ahmad Heryawan. Ia langsung membantahnya melalui keterangan pers bahwa ia hanya menghendaki agar pakaian dan gerakan penari diperhalus dan lebih sopan serta terhormat.
Desas-desus [[Gunung Ciremai]] yang akan dijual kepada [[Chevron]] membuat Ahmad Heryawan membuka suara dan menyatakan bahwa berita tersebut hanyalah [[hoax]] dan ia memperingatkan bahwa penyebar pesan palsu tersebut dapat dipidana.
Pada 9 Januari 2019, Aher memenuhi panggilan KPK sebagai saksi atas kasus dugaan suap pembangunan proyek [[Meikarta]] di Bekasi. Kasus ini menyeret Buapti Bekasi [[Neneng Hassanah Yasin]] sebagai tersangka. Aher dimintai keterangan karena saat masih menjabat sebagai [[Gubernur]] [[Jawa Barat]] ia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor
648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi tertanggal [[23 November]] []. SK tersebut berisi pendelegasian atas pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan komersial area proyek Meikarta di Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Jawa Barat.
Dalam keterangannya di KPK, Aher menjelaskan soal keputusannya mengenai rekomendasi penanaman modal proyek Meikarta di Cikarang. Ia mengeluarkan SK pendelegasian karena berdasarkan Perpres No 97 Tahun 2014, rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah provinsi tidak boleh ditandatangani gubernur. Isi Pepres No. 97 tahun 2014 itu adalah pendelegasian kepada kepala dinas penanaman modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menandatangani rekomendasi penanaman modal. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika itu hanya mengeluarkan rekomendasi lahan yang sudah clean and clear yakni sekitar 86.4 hektare.
Tercatat telah dua kali Aher dipanggil oleh [[KPK]] sebagai saksi, yaitu pada tanggal [[20 Desember]] [] dan [[7 Januari]] []. Ia mengaku tidak memenuhi dua panggilan KPK sebelumnya karena surat dari KPK salah alamat. Ramainya pemberitaan yang mengatakan dirinya mangkir membuat Aher berinisiatif menelepon call center KPK menyatakan kesiapan dirinya diperiksa sebagai saksi kasus suap Meikarta.
Pada malam tahun baru 2010 Ahmad Heryawan melakukan Pemberian Penghargaan Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata Jabar 2009, peresmian Pemancar Improvement on Television Transmitting Station (ITTS) untuk 3 wilayah, dan [[muhasabah]] bersama dengan masyarakat di Masjid Gedung Pusat Dakwah Islam Jawa Barat untuk mensyukuri prestasi yang telah terlaksana pada tahun 2009 dan berharap tahun 2010 bisa lebih
baik.[[Kategori:Gubernur Jawa Barat]] [[Kategori:Politikus Partai Keadilan Sejahtera]] [[Kategori:Tokoh dari Sukabumi]] [[Kategori:Tokoh Sunda]] [[Kategori:Alumni Institut Pertanian Bogor]]