Jerman Timur
Jerman Timur, atau nama resminya Republik Demokratik Jerman atau RDJ (German: Deutsche Demokratische Republik [dt demokat epublik]), merupakan negara Blok Timur selama periode Perang Dingin. Wilayah Jerman Timur sebelumnya merupakan wilayah Jerman yang diduduki oleh pasukan Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia II yang disebut Zona Pendudukan Soviet sesuai dengan hasil Perjanjian Potsdam, yang
berbatasan langsung dengan Perbatasan Oder-Neisse di sebelah timur. Zona Soviet mengelilingi Berlin Barat, tetapi Berlin Barat bukan merupakan Zona Pendudukan Soviet; sehingga Berlin Barat tetap berada di luar yurisdiksi RDJ. Jerman Timur didirikan di Zona Soviet, sementara Jerman Barat didirikan di gabungan zona Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis. Jerman Timur sering disebut sebagai negara satelit Uni Soviet. Pihak berwenang dari Soviet
mulai mentransfer tanggung jawab administratif ke pemimpin partai komunis di Jerman pada tahun 1948, dan RDJ resmi menjadi negara pada tanggal 7 Oktober 1949. Namun Pasukan Soviet tetap berada di RDJ selama periode Perang Dingin. Sampai tahun 1989, RDJ dipimpin oleh Partai Persatuan Sosialis (SED), walau partai lainnya ikut serta dalam organisasi pendukung pemerintah, Front Nasional Demokratik Jerman.
Perekonomian dikomando langsung oleh pemerintah dimana perusahaan milik negara berperan besar. Harga dari komoditas dan jasa primer diatur oleh pemerintah pusat, dan tidak fluktuatif tergantung permintaan dan penawaran. Walau RDJ harus membayar pampasan perang kepada Uni Soviet, RDJ berhasil menjadi negara termakmur di Blok Timur. Hanya saja, masih jauh jika dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi Jerman Barat. Emigrasi ke Barat menjadi masalah besar karena emigran sebagian besar merupakan pemuda terdidik, mengakibatkan ekonomi negara melemah. Pemerintah memperkuat perbatasan di bagian barat dan, pada tahun 1961, membangun Tembok Berlin. Banyak warga yang berusaha untuk melarikan diri terbunuh oleh penjaga perbatasan atau karena ranjau darat.
Pada tahun 1989, serangkaian peristiwa sosial dan politik terjadi di RDJ yang berujung pada runtuhnya Tembok Berlin dan bangkitnya pemerintahan yang berkomitmen untuk melakukan liberalisasi. Tahun berikutnya, pemilu terbuka diadakan, dan kemudian RDJ dibubarkan dan Jerman kembali bersatu pada 3 Oktober 1990.
Jerman Timur berbatasan dengan Laut Baltik di sebelah utara; Republik Rakyat Polandia di sebelah timur; Cekoslowakia di sebelah selatan, dan Jerman Barat di sebelah barat. RDJ juga berbatasan dengan sektor Soviet dari Berlin yang dikenal sebagai Berlin Timur yang menjadi ibu kota negara Jerman Timur dan juga berbatasan dengan wilayah Berlin yang diduduki Amerika Serikat, Britania Raya dan Perancis yang dikenal dengan nama Berlin
Barat. Berlin Barat dikelilingi oleh Tembok Berlin sejak pembangunannya pada tahun 1961 sampai runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989.
Nama resmi Jerman Timur adalah Deutsche Demokratische Republik (Republik Demokratik Jerman), biasanya disingkat DDR. Kedua nama tersebut digunakan di Jerman Timur, dengan meningkatnya penggunaan singkatan nama, terutama setelah Jerman Timur menganggap warga Jerman Barat dan Beriln Barat sebagai warga negara asing setelah perumusan konstitusi kedua pada 1968. Jerman Barat, media dan politikus barat menghindari penggunaan nama
resmi dan singkatannya dan lebih memilih memakai istilah seperti Ostzone (Zona Timur), Sowjetische Besatzungszone (Zona Pendudukan Soviet; sering disingkat SBZ), dan sogenannte DDR (atau "yang disebut RDJ"). Pusat kekuasaan politik di Jerman Timur sering disebut Pankow. (Pusat komando Pasukan Soviet di Jerman Timur sering disebut Karlshorst.) Seiring berjalannya waktu, istilah DDR juga sering digunakan oleh Jerman Barat dan media Jerman Barat.
Istilah Westdeutschland (Jerman Barat), ketika digunakan oleh warga Jerman Barat hampir selalu merujuk pada wilayah geografis Jerman sebelah barat dan bukan meruju pada negara Jerman Barat. Namun, penggunaan istilah tersebut tidak selalu konsisten; contohnya, warga Berlin Barat sering menggunakan istilah Westdeutschland untuk menyebut Republik Federal Jerman. Sebelum Perang Dunia II, Ostdeutschland (Jerman Timur) digunakan untuk merujuk
seluruh wilayah yang ada ada di timur Elbe (Elbe Timur), seperti pada karya sosiolog Max Weber dan ahli politik Carl Schmitt.
Untuk menjelaskan dampak internal pemerintahan Jerman Timur dari sudut pandang sejarah Jerman jangka panjang, sejarawan Gerhard A. Ritter (2002) berpendapat bawha Jerman Timur dibentuk oleh dua kekuatan dominan- Komunisme Soviet dan tradisi Jerman yang dipilah dengan pengalaman komunis Jerman selama dua perang dunia. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah komunis yang terlihat jelas adalah
mengakhiri kapitalisme dan mentransformasikan industri dan pertanian, dan mengubah sistem pendidikan dan media massa. Di sisi lain, relatif tidak terdapat perubahan dalam bidang yang tidak berkaitan dengan sejarah seperti sains, profesi insinyur, gereja Protestan, dan sebagian besar gaya hidup borjuis. Menurut Ritter, kebijakan sosial menjadi alat legitimasi penting dalam dekade terakhir.
Pada Konferensi Yalta selama Perang Dunia II, Blok Sekutu (Amerika Serikat, Britania Raya, dan Uni Soviet) sepakat untuk membagi Nazi Jerman menjadi beberapa zona pendudukan, dan membagi Berlin, ibu kota Jerman. Awalnya akan dibentuk tiga zona pendudukan, Amerika Serikat, Britania Raya, dan Uni Soviet. Kemudian, zona Perancis dibentuk dari zona Amerika dan Britania.
Partai komunis penguasa, yang dikenal sebagai Partai Persatuan Sosialis Jerman (SED), terbentuk pada April 1946 dari hasil merger antara Partai Komunis Jerman (KPD) dan Partai Demokrat Sosial Jerman (SPD) atas mandat dari Josef Stalin. Dua partai itu sebelumnya merupakan rival ketika aktif sebelum Nazi berhasil berkuasa dan mengkriminalkan mereka. Penyatuan kedua partai itu melambangkan persahabatan antara
kaum sosialis Jerman dalam mengalahkan musuh bersamanya; namun, Partai Komunis, yang memegang mayoritas, memiliki kendali penuh atas kebijakan yang dibuat. SED menjadi partai penguasa selama Jerman Timur ada sebagai negara. Mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet, yang menempatkan pasukan militer di Jerman Timur hingga Jerman Timur bubar pada tahun 1991 (Federasi Rusia tetap
mempertahankan keberadaan pasukannya di wilayah Jerman Timur hingga tahun 1994), dengan alasan untuk melawan NATO yang memiliki pangkalan di Jerman Barat. Sejarawan memperdebatkan apakah keputusan untuk membentuk negara terpisah berasal dari Uni Soviet atau dari SED.
Setelah Jerman Barat memperoleh kemerdekaannya, Republik Demokratik Jerman didirikan di Jerman Timur pada tahun 1949. Pembentukan dua negara meneguhkan pemisahan Jerman 1945. Pada 10 Maret 1952, (yang lebih dikenal sebagai "Nota Stalin") Stalin memberikan usulan untuk menyatukan Jerman dengan kebijakan netralitas, dengan tanpa kondisi pada kebijakan ekonomi dan dengan jaminan untuk "hak asasi manusia dan
kebebasan dasar, yang meliputi kebebasan berpendapat, pers, kegiatan keagamaan, dan berserikat", dan kebebasan untuk melakukan kegiatan partai dan organisasi demokratis. Usulan ini ditolak; reunifikasi bukanlah prioritas pemerintah Jerman Barat, dan NATO juga menolak ususlan ini, beraasan bahwa Jerman seharusnya dapat bergabung dengan NATO dan negosiasi semacam itu
dengan Uni Soviet akan dipandang sebagai kapitulasi. Terdapat beberapa perdebatan apakah kesempatan untuk reunifikasi terlewatkan pada tahun 1952.
Pada tahun 1949, Soviet menyerahkan kekuasaan Jerman Timur kepada Partai Persatuan Sosialis yang dipimpin oleh Wilhelm Pieck (1876-1960), yang menjadi presiden RDJ dan memegang jabatan hingga ia meninggal, sementara sebagian besar kewenangan eksekutif diberikan kepada Sekretaris Jenderal SED Walter Ulbricht. Pemimpin Sosialis Otto Grotewohl (1894-1964) menjadi perdana menteri hingga ia meninggal.