Universitas Andalas
Universitas Andalas (biasa disingkat dengan Unand) adalah salah satu perguruan tinggi negeri Indonesia yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Universitas ini merupakan universitas tertua di luar Pulau Jawa yang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Desember 1955 oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada saat itu, Unand adalah universitas keempat yang diresmikan oleh Pemerintah Indonesia.
Universitas Andalas terdiri dari lima belas fakultas, dengan sebagian besar terletak di Limau Manis, sekitar 12 km dari pusat Kota Padang. Rektor Universitas Andalas saat ini adalah Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA.
Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2018, menempatkan Unand sebagai 10 Universitas Terbaik se-Indonesia. Sebelumnya, pada 2016, Unand berada di peringkat ke-11 dari 12 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia (Cluster 1) atau posisi pertama di Pulau Sumatera dan posisi kedua di luar Pulau Jawa. Selain itu, Majalah "Tempo" pada tahun 2009 menempatkan Unand di peringkat ke-14 atau posisi pertama di luar Pulau Jawa
dalam analisisnya terhadap kapasitas alumninya yang diserap oleh dunia usaha. "Webometrics" menobatkan Unand sebagai 100 perguruan tinggi terbaik di ASEAN (peringkat ke-26) atau peringkat ke-8 di Indonesia (terbaik di luar Pulau Jawa) pada Januari 2011. Pada tahun 2014, Unand mendapat akreditasi institusi dengan peringkat A dan masuk klaster Perguruan Tinggi Mandiri dalam bidang penelitian. Publikasi dosen Unand
yang terindeks "Scopus" pada 2014 mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun 2013. Dalam bidang lingkungan kampus, Unand bertengger pada peringkat ke-8 di Indonesia berdasarkan "UI GreenMetric World Class University" bersamaan dengan penghargaan upaya penghijauan kampus dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2011.
Keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi sudah ada sejak memasuki abad ke-20. Hal itu dapat dipahami karena pada masa itu sudah muncul golongan intelektual dan cendekiawan yang peduli dengan pendidikan anak bangsa. Namun, Pemerintah Kolonial Belanda tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk mewujudkannya. Gagasan itu kembali mengemuka seiring
diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Keinginan untuk mendirikan suatu jenjang pendidikan tinggi di Sumatera Barat baru dapat diwujudkan pada tahun 1948 dengan mendirikan enam akademi, yaitu: Akademi Pamong Praja, Akademi Pendidikan Jasmani, Akademi Kadet, Akta A Bahasa Inggris, dan Sekolah Inspektur Polisi. Keenam akademi tersebut berada di Bukittinggi. Selanjutnya,
keberhasilan pendirian akademi ini mendorong sebuah yayasan pendidikan bernama Yayasan Sriwijaya untuk mendirikan Balai Perguruan Tinggi Hukum Pancasila (BPTHP) di Padang pada tanggal 17 Agustus 1951. Mengikuti langkah Yayasan Sriwijaya tersebut, kemudian pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar pada tanggal 23 Oktober 1954, Perguruan Tinggi Negeri Pertanian di Payakumbuh pada tanggal 30 November
1954, dan Fakultas Kedokteran serta Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) di Bukittinggi pada tanggal 7 September 1955. Keempat fakultas tersebut diresmikan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Seiring dengan itu, Yayasan Sriwijaya pun menyerahkan BPTHP kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah. Dan, sejak itu BPTHP berganti nama menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
Kelima fakultas itu menjadi cikal bakal dalam mendirikan Universitas Andalas. Oleh karena merupakan universitas pertama yang didirikan di Pulau Sumatera, maka Bung Hatta mengusulkan nama Universitas Andalas, dengan merujuk kepada nama Pulau Sumatera yang juga dikenal dengan Pulau Andalas. Pada tanggal 13 September 1956, Wakil Presiden Mohammad Hatta meresmikan pembukaan Universitas Andalas di
Bukittinggi. Selanjutnya, pada tahun 1958, untuk pertama kalinya Universitas Andalas mulai memetik hasil dengan lulusnya Mr. Rudito Rachmad sebagai Sarjana Hukum pertama. Satu tahun berikutnya, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat mewisuda pula empat mahasiswanya, yaitu Mr. Herman Sihombing, Mr. Zawier Zienser, Mr. Eddy Ang Ze Siang, dan Mr. Djalaluddin Ilyas.
Beberapa bulan setelah meresmikan Unand, Bung Hatta yang tidak sepaham lagi dengan Presiden Soekarno meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Sehingga berakhirlah Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Beberapa tokoh militer dan politik pun kemudian bersepakat untuk "menegur" pusat dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan menjadikan Sumatera Tengah, khususnya Sumatera Barat sebagai basisnya.
Oleh karena itu, banyak dosen dan mahasiswa Unand yang menunjukkan kesepahamannya dengan PRRI. Akibatnya, Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan untuk menumpas PRRI juga memporakporandakan kampus Unand yang tersebar di beberapa kota: Padang, Bukittinggi, Batusangkar, dan Payakumbuh serta juga yang baru dibangun di Baso. Situasi politik pada waktu itu benar-benar tidak kondusif untuk
melaksanakan aktivitas perkuliahan. Dosen-dosen yang didatangkan dari luar negeri, terutama dari Eropa, ada yang pulang ke negaranya masing-masing dan ada pula yang pindah ke Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Pertanian Bogor. Pada masa PRRI dapat dikatakan sebagai masa kemunduran Universitas Andalas.
Seiring dengan berakhirnya PRRI, Unand kembali menata perkembangannya. Pada tahun 1961, Unand membuka kembali Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan memindahkannya ke Padang. Sedangkan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) baru dapat dibuka setahun kemudian dan itupun cuma dengan satu jurusan, yaitu Biologi.
Selanjutnya, Perguruan Tinggi Ekonomi yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Pancasila pada tanggal 7 September 1957 menggabungkan diri dengan Unand. Pada tanggal 9 Oktober 1963, Unand membuka Fakultas Peternakan. Fakultas ini merupakan Fakultas Peternakan pertama yang didirikan di Indonesia. Dengan demikian, sampai tahun 1963 Unand telah memiliki tujuh (7) fakultas, namun pada tahun berikutnya
FKIP memisahkan diri dan berkembang menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan selanjutnya berubah nama menjadi Universitas Negeri Padang (UNP).
Dengan kepindahan kampusnya ke Padang, Unand mulai membenahi diri secara menyeluruh, baik dari segi organisasi, dosen, maupun infrastruktur. Kampus Air Tawar dibangun untuk Fakultas Pertanian, FIPIA, Fakultas Peternakan, dan FKIP (sekarang menjadi kampus UNP). Adapun Fakultas Ekonomi dibangun di kampus Jati, Padang (sekarang kampus Fakultas Ekonomi Program Reguler Mandiri dan STIE Dharma
Andalas). Sedangkan Fakultas Kedokteran terdapat di dua lokasi, yaitu Kampus Jati dan Pondok. Fakultas Hukum tetap berada di kampusnya yang lama di Parak Karambia (sekarang kampus Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri). Adapun rektorat Unand berada di kampus Jati bersebelahan dengan Fakultas Ekonomi. Pada tahun 1962, jumlah dosen Unand sudah mencapai 261 orang, termasuk 180 orang dosen luar biasa dan "dosen terbang". Adapun jumlah mahasiswanya sudah mencapai 3920 orang.
Pada tahun 1982, Fakultas Sastra didirikan dan mulai menerima mahasiswanya untuk angkatan pertama. Pada awalnya fakultas ini bernama Fakultas Sastra dan Sosial Budaya kemudian berganti nama menjadi Fakultas Sastra karena Jurusan Sosiologi dengan Program Studi Sosiologi dan Antropologi yang juga baru dibuka "dititipkan" di fakultas ini. Kedua program studi tersebut menjadi cikal bakal
untuk mendirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada tahun 1993. Fakultas Sastra kemudian juga berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya pada tahun 2011. Kampus kedua fakultas ini terletak di Jl. Situjuh, Jati, Padang, yang sebelumnya merupakan Labor Fisiologi Fakultas Kedokteran (sekarang rumah dinas rektor dan gedung percetakan Unand).