Sejarah hukum Uni Eropa
pada perkara "R v IAT ex p Antonissen;" dimana seorang warga negara Belgia datang ke Britania Raya untuk mencari pekerjaan. Lebih dari enam bulan kemudian, dia masih belum berhasil menemukan pekerjaan. Hal ini mendorong menteri dalam negeri mengeluarkan perintah deportasi terhadapnya. Pengadilan memutuskan bahwa undang-undang domestik mengharuskan warga negara asing supaya pergi setelah enam bulan
sia-sia mencari kerja, tunduk pada banding yang sesuai dengan hukum Komunitas, kecuali orang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya ada untuk mencari pekerjaan, dan memiliki kesempatan asli atas penawaran pekerjaan. Namun, Pengadilan mencoba beralih dengan merujuk pengadilan tentang tanggung jawab menilai aturan nasional dalam ketentuan Komunitas. Setelah
diterima sebagai pekerja migran yang sah, orang yang bersangkutan dapat menikmati hak yang sama seperti halnya pekerja dari kelompok warga asli. Lembaga-lembaga Komunitas mengeluarkan sejumlah instrumen undang-undang yang memberikkan substansi pada prinsip nondiskriminasi. Hal ini mencakup hak masuk dan tempat tinggal; akses ke dalam kondisi kerja; dan hak tetap berada di wilayah negara majikan setelah pekerjaannya berakhir.
Direktif 68/36010 diadopsi oleh Dewan untuk menghapus pembatasan hak bebas bergerak dan tempat tinggal warga negara. Hak-hak yang terlibat tidak sepenuhnya bergantung pada negara anggota tuan rumah. Negara-negara anggota juga harus memberi warga negara hak meninggalkan wilayah untuk bekerja di tempat lain di dalam Perjanjian Uni Eropa (Pasal 2 (1)). Hak ini diberikan dengan bentuk penerbitan kartu
identitas atau paspor yang sah. Negara-negara anggota harus mengeluarkan kartu identitas atau paspor yang sah tersebut kepada warga negaranya (Pasal 2 (2)), dan berlaku bagi semua negara anggota dan negara-negara, dimana Komunitas nasional dapat melakukan perjalanan antarnegara anggota (Pasal 2 (3)); mengingat untuk melakukan perjalanan ke negara anggota Uni Eropa, terkadang
harus melewati negara ketiga (misalnya dari Italia ke Swedia, atau hampir di wilayah mana saja di dalam Komunitas ke Yunani).
Selain itu, akses kondisi kerja Perjanjian EC Pasal 39 (2) (dulu Pasal 48 (2)) mengharuskan negara anggota menghapus semua diskriminasi berdasarkan kebangsaan mengenai pekerjaan, upah, dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya. Untuk tujuan ini, Peraturan 1612/68 diadopsi. Ketentuan utama terkandung dalam Bagian I, yang terbagi menjadi tiga Judul, yaitu: Judul I yang
berkaitan dengan kelayakan pekerjaan, dimana setiap warga negara Komunitas, terlepas dari tempat tinggalnya, dapat mengambil dan mengejar pekerjaan di negara anggota lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku; sehingga, ia memiliki prioritas yang sama dengan warga negara tuan rumah; Judul II yang menetapkan aturan tentang ketenagakerjaan dan perlakuan yang sama, bahkan mencakup
kondisi-kondisi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan; dan Judul III menyangkut keluarga pekerja, dimana pekerja migran dapat ditemani oleh pasangannya dan kerabat terdekat mereka, apapun kebangsaan mereka, dan negara anggota harus memfasilitasi penerimaan mereka.
Seorang pekerja menggunakan hak bebas bergerak di Uni Eropa dengan tinggal dan bekerja di negara anggota lain, maka negara dimana dia berada tidak boleh memaksakan kerugian apapun pada orang tersebut atas apa-apa yang diakibatkannya. Dengan demikian seseorang tersebut dapat mengambil keuntungan atas hak bebas bergerak ini. Hal ini merupakan hasil keputusan Pengadilan yang memberikan putusan awal dalam sengketa
kewarganegaraan Belanda dan otoritas fiskal Belanda. Penggugat telah bekerja di Britania Raya untuk jangka waktu tertentu. Saat kembali ke Belanda, dia diminta membayar otoritas pajak domestik terkait dengan tahun kembalinya, dan kontribusi jaminan sosialnya melebihi dari apa yang peraturan nasional tetapkan bagi penduduk, dengan mempertimbangkan penghasilan yang dia miliki selama di Britania Raya, yang belum tunduk pada pajak penghasilan Belanda.
Pengadilan menyatakan bahwa setiap warga negara Uni Eropa terlepas dari tempat tinggal atau kebangsaannya, dapat melaksanakan hak bebas bergerak bagi pekerja, dan bagi yang telah dipekerjakan di negara anggota lainnya jatuh dalam ruang lingkup ketentuan hukum Komunitas yang relevan. Perjanjian EC Pasal 39 (dulu Pasal 48) juga melarang negara anggota memindahkan kediaman pekerja
dalam satu tahun dari satu negara anggota ke negara lain untuk mengambil pekerjaan di sana, kontribusi jaminan sosial yang lebih besar dibandingkan dengan yang akan dibayarkan oleh seorang pekerja, yang terus berada di sepanjang tahun di negara anggota, dimana apabila bukan warga negara, maka tidak berhak pula atas manfaat tambahan.
Berdasarkan Peraturan 1251/70, negara anggota tidak boleh menyuruh pekerja migran meninggalkan negara setelah pekerjaan mereka berakhir karena pensiun atau karena ketidakmampuan. Pekerja pensiunan memperoleh hak ini, dan terus tinggal setelah mereka mencapai usia yang ditetapkan untuk hak pensiun usia lanjut. Pekerja yang tidak mampu memperoleh hak ini setelah dipekerjakan di negara
tuan rumah selama minimal dua belas bulan, serta tinggal di sana selama setidaknya tiga tahun (Pasal 2 (1)). Anggota keluarga pekerja yang pensiun atau tidak mampu, berhak menetap di negara tuan rumah, bahkan setelah kematian pekerja tersebut (Pasal 3 (1)).