Dewan Rakyat Britania Raya
Dewan Rakyat (bahasa Inggris: House of Commons) adalah majelis rendah Parlemen Britania Raya, yang juga berisi Raja dan Dewan rakyat (majelis tinggi). Dewan rakyat dan Dewan bangsawan bersidang di Istana Westminster. Dewan rakyat adalah badan yang terdiri dari 650 anggota. Mereka dipilih secara demokrasi dan dikenal sebagai "Anggota Parlemen" atau AP. Anggota parlemen dipilih melalui sistem
"pemungutan suara pluralitas", oleh daerah-daerah pemilihan yang dikenal sebagai kawasan pemilihan umum, dan menjabat kursi mereka hingga Parlemen dibubarkan (maksimum lima tahun).
Dewan rakyat Britania Raya didirikan pada abad ke-14. Pada awalnya kekuasaan Dewan rakyat tidak begitu besar jika dibandingkan dengan Dewan bangsawan, tetapi kini kekuasaan perundangannya lebih besar dari Dewan bangsawan. Di bawah UU Parlemen, hak para Bangsawan untuk menolak undang-undang diturunkan menjadi hak untuk menangguhkan undang-undang saja. Kerajaan bertanggungjawab pada Dewan
rakyat. Perdana Menteri hanya dapat memegang jabatannya selama dia didukung oleh Dewan rakyat. Hampir semua menteri kerajaan dilantik dari Dewan rakyat (dengan satu pengecualian) semua Perdana Menteri sejak 1902.
Nama resmi dan lengkap dewan Rakyat ialah "The Honourable the Commons of the Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled" (atau "Yang Terhormat Rakyat Britania Raya dan Irlandia Utara terhimpun di dalam Parlemen").
Parlemen Britania Raya merunut sejarahnya dari Parlemen Kerajaan Inggris. Parlemen berkembang dari majelis penasehat raja Inggris pada waktu Zaman Pertengahan. Majelis kerajaan ini terdiri dari para padri, bangsawan, dan juga perwakilan kabupaten (dikenal juga sebagai "knights of the shire"). Tugas utama majelis adalah untuk mengizinkan pajak yang diajukan oleh Raja. Dalam
banyak kasus majelis mendesakkan keluhan rakyat sebelum meneruskan dengan pemungutan suara pada pajak. Dan sejak itu Dewan rakyat mulai mempunyai kekuasaan legislatif.
Dalam "Parlemen Model" 1295, perwakilan kawasan perkotaan juga dimasukan. Dan sejak itu menjadi praktik lumrah bahwa setiap wilayah mengirimkan dua ksatria dari daerah, dan bahwa setiap daerah administratif mengirimkan dua borjuis. Pada mulanya, borjuis hampir tidak mempunyai kekuasaan. Ketika perwakilan wilayah sedang diaturkan, raja dapat memberikan hak memilih atau melucutkan hak memilih
wilayah-wilayah sesuka hatinya. Penunjukan independensi oleh borjuis akan membuat kota-kota merka dikecualikan dari Parlemen. Para ksatria daerah berada dalam keadaan lebih baik, walaupun tetap kurang berkuasa daripada rekan-rekan aristrokrat mereka pada Parlemen yang masih satu kamar dahulu. Pembagian Parlemen ke dalam dua majelis dimulai ketika
pemerintahan Edward III: para ksatria dan borjuis mendirikan Dewan rakyat, sementara pendeta dan para bangsawan menjadi bagian dari Dewan bangsawan.
Walaupun mereka masih berhamba pada Raja dan Dewan bangsawan, Dewan rakyat bertindak semakin berani. Pada waktu Parlemen Baik (1376), Juru bicara Dewan rakyat, Sir Peter de la Mare, mengeluhkan pajak yang besar, meminta penghitunganan pembelanjaan kerajaan, dan mengkritik pengurusan ketentaraan. Dewan rakyat bahkan juga melakukan pendakwaan pada setengah menteri Raja. Juru bicara berani itu
dipenjarakan namun dilepaskan setelah kematian Raja Edward III. Pada waktu pemerintahan selanjutnya, Richard II, Dewan rakyat sekali lagi mulai mendakwa para menteri Raja. Mereka mendesak bahwa mereka tidak dapat mengatur pajak dan pembelanjaan negara. Walaupun kekuasaan mereka makin besar Dewan rakyat masih kurang berkuasa daripada Dewan bangsawan dan Raja.
Pengaruh Raja diperbesar oleh perang saudara setelah abad kelimabelas yang telah memusnahkan kekuasaan para bangsawan. Kedua dewan Parlemen memegang sedikit kekuasaan sewaktu tahun-tahun seterusnya, dan kekuasaan mutlak Raja dikembalikan. Dominasi raja menjadi semakin besar di bawah dinasti Tudor pada abad keenam belas. Kecenderungan ini namun telah dikembalikan ketika
Dewan Stuart mendapatkan Tahta Inggris pada 1603. Dua raja Stuart, James I dan Charles I, memancing pertikaian dengan Dewan rakyat dengan isu-isu seperti pajak, agama dan kekuasaan kerajaan.
Perbedaan di antara Charles I dan Parlemen sangat besar dan menyebabkan Perang Saudara Inggris, yang dimenangkan oleh angkatan bersenjata Parlemen. Pada Desember 1648 Dewan rakyat telah dibersihkan oleh Tentara Model Baru yang seharusnya menghamba ke Parlemen. Pembersihan pride menjadi kudeta ketentaraan pertama dan satu-satunya dalam sejarah Inggris. Raja Charles I dihukum pancung dan Majelis
tinggi dihapuskan. Parlemen satu kamar yang bertahan itu kemudian dirujuk oleh pengkritik sebagai Parlemen Bokong karena ia terdiri dari hanya segelintir anggota parlemen yang diizinkan oleh tentara- setengah dari mereka adalah dari pihak militer sendiri. Pada 1653, ketika tokoh-tokoh di Parlemen ini mulai berselisih pendapat dengan tentara, ia dibubarkan oleh Oliver
Cromwell. Meskipun, raja dan Dewan bangsawan dikembalikan dengan Dewan rakyat pada 1660. Pengaruh Raja telah dikurangkan dan semaking berkurang ketika James II telah diturunkan dari takhtanya pada Revolusi Glorious pada 1688.
Abad kedelapanbelas memperlihatkan pengembangan pejabat Perdana Menteri. Idea bahwa sebuah kerajaan kekal kekuasaanna hanya sepanjang ia dapat mengekal dukungan Parlemen menghasilkan mosi tidak percaya pertama kali dalam sejarah ketika kerajaan Tuan North gagal untuk menamatkan Revolusi Amerika. Ide mutakhir bahwa hanya dukungan Dewan rakyat yang diperlukan untuk sebuah
kerajaan namun adalah pengembangan kemudian. Adat bahwa Perdana Menteri adalah senantiasa seorang anggota Majelis rendah alih-alih majelis tinggi juga merupakan pengembangan kemudian.
Dewan rakyat mengalami suatu pembaruan penting pada abad kesembilan belas. Untuk beberapa tahun, beberapa kejanggalan muncul dalam perwakilan daerah administratif. Perbatasan-perbatasan kawasan pemilihan tidak pernah berubah sejak 1660, shingga banyak kota dulunya penting namun telah merosot pada abad kesembilanbelas masih mengekalkan hak mereka untuk memilih dua ahli. Yang amat terkenal dari
"rotten borough" ini adalah Sarum Tua, yang hanya mempunyai enam pemilih untuk dua AP, dan Dunwich yang telah jatuh ke laut. Pada waktu yang sama, kota-kota besar seperti Manchester tidak menerima perwakilan tersendiri. Juga terkenal adalah pocket boroughs, daerah administratif yang diatur oleh pemilik tanah dan aristokrat, yang "calonnya" telah dipilih sebelumnya.
Dewan rakyat mencoba untuk menangani kejanggalan ini dengan meluluskan suatu rancangan undang-undang Pembaruan pada 1831. Pada mulanya, Dewan bangsawan tidak ingin meluluskan rancangan undang-undang itu namun akhirnya dipaksa untuk melakukannya ketika Perdana Menteri, Tuan Grey, menasehatkan Raja William IV untuk membanjiri Dewan bangsawan dengan membuat bangsawan pro-Pembaruan. Untuk menghindari hal
ini ini, Para Tuan mundur dan meluluskan rancangan undang-undang pada 1832. Akta Pembaruan 1832, juga dikenali sebagai "Akta Pembaruan Hebat", mendirikan kawasan perkotaan, membuat keperluan pemilihan seragam untuk kawasan perkotaan, dan memberikan perwakilan pada kota-kota berpenduduk besar, tetapi masih banyak daerah kantung administratif tersisa. Pada tahun-tahun berikutnya, Dewan rakyat
menjadi lebih tegas dan pengaruh Dewan bangsawan dikurangi oleh Krisis rancangan undang-undang Pembaruan, dan kekuasaan patron semakin berkurang. Dewan bangsawan menjadi lebih segan untuk menolak rancangan-rancangan undang-undang yang Dewan rakyat telah luluskan dengan mahoritas, dan ia menjadi prinsip politik yang diterima bahwa kepercayaan Dewan rakyat sendiri adalah perlu untuk sebuah kerajaan untuk tetap pada jabatannya.