Slobodan Milošević
Miloevi memimpin transformasi Liga Komunis Serbia menjadi Partai Sosialis Serbia (Juli 1990) dan diterimanya sebuah Konstitusi Serbia yang baru (September 1990) yang memungkinkan diadakannya pemilu langsung dengan presiden yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Miloevi kemudian terpilih kembali sebagai presiden dari Republik Serbia dalam pemilu langsung Desember 1990 dan Desember 1992.
Dalam pemilu parlementer pertama yang bebas pada Desember 1990, Partai Sosialis Miloevi memenangkan 80.5% suara. Etnis Albania di Kosovo pada umumnya membokot pemilu itu, dan praktis melenyapkan oposisi yang paling sedikitpun yang dihadapi Miloevi sebelumnya. Miloevi sendiri memenangkan pemilu kepresidenan dengan persentase suara yang jauh lebih besar lagi.
Naiknya Miloevi ke panggung kekuasaan terjadi di tengah-tengah berkembangnya nasionalisme di semua republik bekas Yugoslavia setelah runtuhnya pemerintah komunis di seluruh Eropa timur. Yang perlu dicatat, orang-orang Slovenia memilih sebuah pemerintahan nasionalis di bawah Milan Kuan, dan orang-orang Kroasia melakukan hal yang sama dengan Franjo Tuman. Kaum politikus Bosnia juga berorientasi nasionalis.
Yugoslavia yang sosialis pada waktu itu diperintah oleh sebuah Kepresidenan dengan delapan orang anggota dan empat di antaranya cenderung mendukung gagasan-gagasan Slobodan Miloevi (seperti misalnya pengumuman undang-undang darurat), sementara empat lainnya cenderung menentang. Karena keputusan-keputusan penting pada akhirnya macet, kepala negara pun tidak berfungsi.
Pada Juni 1991, Slovenia dan Kroasia memisahkan diri dari federasi, diikuti oleh republik Makedonia (September 1991) dan Bosnia dan Herzegovina (Maret 1992). Minoritas Serbia yang besar di Kroasia (580000) dan Bosnia (1.36 juta) menuntut untuk tinggal di Yugoslavia berdasarkan hak untuk memutuskan nasib sendiri yang diklaim oleh tetangga-tetangga Kroasia dan Muslim (Bosnyak) mereka.
Orang-orang Serbia di Kroasia mulai mengorganisasi otonomi mereka sendiri sejak pertengahan 1990, dan mereka didukung dalam hal ini oleh pemerintah Yugoslavia. Sepanjang 1991 dan awal 1992, bersama-sama dengan Tentara Rakyat Yugoslavia, mereka terlibat dalam perang melawan pemerintah Kroasia. Pemimpin Serbia pertama di Kroasia, Milan Babi, telah menyatakan bahwa Miloevi bertanggung jawab untuk semua
ini, sementara penggantinya Goran Hadi secara terbuka membanggakan dirinya bahwa dia adalah "perpanjangan tangan Slobodan Miloevi".
Pada 1992, hal serupa terjadi di Bosnia dan Herzegovina, ketika Tentara Rakyat Yugoslavia memindahkan sebagian besar pasukan-pasukannya ke sana. Pada 1995, Miloevi ikut perundingan dalam Kesepakatan Dayton atas nama orang-orang Serbia Bosnia (sama halnya dengan apa yang dilakukan Tuman untuk orang-orang Kroasia Bosnia). Ketika perjanjian itu akhirnya menghentikan peperangan di Bosnia, Miloevi dipuji oleh Dunia Barat sebagai salah satu tiang perdamaian Balkan.
Pada 4 Februari 1997, Miloevi mengakui kemenangan oposisi pada sejumlah pemilu lokal, setelah sebelumnya menolak hasilnya selama 11 minggu.
Meskipun secara konstitusional jabatannya sebagai Presiden Serbia dibatasi dua masa jabatan, pada 23 Juli 1997, Miloevi menduduki jabatan presiden Federasi Yugoslavia (saat itu terdiri dari Serbia dan Montenegro). Tindakan-tindakan bersenjata oleh kelompok-kelompok separatis Albania dan tindakan balasan oleh polisi dan militer Serbia di wilayah Serbia yang tadinya otonom (dan 90% terdiri dari orang Albania) di provinsi Kosovo
memuncak dengan peperangan pada 1998, serangan-serangan udara NATO terhadap Republik Federal Yugoslavia antara Maret dan Juni 1999, dan akhirnya semua pasukan keamanan Yugoslavia ditarik mundur sepenuhnya dari provinsi itu.
Selama Perang Kosovo Miloevi dikenai tuduhan pada 27 Mei 1999, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Kosovo. Ia diadili hingga kematiannya di International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, yang dinyatakannya tidak legal, karena dibentuk berlawanan dengan anggaran dasar PBB.
Menurut konstitusi Yugoslavia pemilu harus dilangsungkan dalam dua putaran, dan putaran kedua diikuti oleh dua kandidat dengan suara terbanyak. Hasil-hasil resmi menunjukkan bahwa Kotunica unggul atas Miloevi namun suara yang diperolehnya kurang dari 50%. Menurut jajak pendapat, para pendukung dari semua kandidat kecil akan dialihkan kepada Miloevi, demikian pula
suara orang-orang yang sebelumnya abstain pada putaran pertama, namun menentang oposisi yang didukung oleh kekuatan NATO.
Miloevi menolak klaim pihak oposisi yang menyatakan bahwa mereka telah memenangi putaran pertama pada September 2000. Hal ini menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran di Beograd pada 5 Oktober dan runtuhnya kewibawaan pemerintah. Pemimpin oposisi Vojislav Kotunica akhirnya menjabat sebagai presiden Yugoslavia pada 6 Oktober ketika Miloevi secara terbuka mengakui kekalahannya.
Ironisnya, Miloevi kehilangan kendali kekuasaannya setelah kalah dalam pemilu yang dijadwalkannya sebelum mandatnya berakhir, dan yang sesungguhnya tak perlu dimenangkannya untuk dapat bertahan dalam kekuasaan yang terpusat pada parlemen yang dikuasai oleh partainya dan rekan-rekannya. Kejatuhan Miloevi disebut Revolusi Bulldozer.
Setelah dikeluarkannya perintah untuk penangkapannya oleh penguasa authorities atas tuduhan-tuduhan korupsi/penyalahgunaan kekuasaan, Miloevi akhirnya menyerah kepada pihak keamanan pada 31 Maret 2001. Pada 28 Juni tahun yang sama, Miloevi dipindahkan oleh pejabat-pejabat pemerintah dari Yugoslavian ke tahanan PBB di dalam wilayah Bosnia. Kemudian
ia dipindahkan ke International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, meskipun Konstitusi secara eksplisit melarang ekstradisi warga negara Yugoslavia. Kotunica secara resmi menentang pemindahan ini.
Setelah dipindahkannya Miloevi, tuduhan-tuduhan awal berupa kejahatan perang di Kosovo ditambah dengan tuduhan-tuduhan genosida di Bosnia dan kejahatan perang di Kroasia. Pada 30 Januari 2002, Miloevi menuduh bahwa pengadilan penjahat perang itu melakukan "serangan jahat dan penuh permusuhan" terhadap dirinya. Pengadilan dimulai di Den Haag pada 12 Februari 2002, dengan Miloevi membela dirinya sendiri sementara menolak untuk mengakui keabsahan yurisdiksi pengadilan itu.
Popularitasnya di antara orang-orang Serbia dan Yugoslavia kembali meningkat tajam begitu pengadilan itu dimulai, karena para pendukungnya memandangnya sebagai cemoohan terhadap keadilan dan pelanggaran terhadap kedaulatan nasional.
Miloevi mempunyai sebuah tim di Beograd yang menolongnya, seringkali mengirimkan kepadanya informasi yang didapat dari arsip-arsip polisi rahasia. Orang-orang dalam di Serbia seringkali mendukung sudut pandangan Miloevi, sementara saksi-saksi Bosnia dan Kroasia menawarkan banyak kesaksian yang mendukung tuduhan-tuduhannya. Pengadilan ini harus membuktikan bahwa
Miloevi mempunyai tanggung jawab komando di Kroasia dan Bosnia, setidak-tidaknya secara "de facto," karena secara resmi sebagai Presiden Serbia pada saat itu ia tidak berkuasa. Pengaruhnya mungkin telah melampaui tugas-tugas resmiknya, namun tidak ada catatan tentang semua itu.
Miloevi sendiri tidak dianggap oleh sejumlah orang sezamannya sebagai seorang nasionalis radikal (meskipun sebagian pengikutnya termasuk). Retorika Miloevi tidak menggunakan ucapan-ucapan yang mengandung kebencian.
Pada suatu saat pada masa perang Yugoslavia, Serbia menolak kerja sama lebih jauh dengan orang-orang Serbia Kroasia (Republik Serbia Krajina), dan juga dengan orang-orang Serbia Bosnia (Republika Srpska, pada 1993, ketika Serbia menutup perbatasan di sungai Drina. Setelah Persetujuan Dayton pada 1995, partai radikal) kaum nasionalis Serbia (Vojislav eelj menjadi lawan-lawannya yang paling kuat, hingga 1998 ketika mereka bergabung dengan partainya dalam suatu pemerintahan koalisi.