Pasang Surut Dinasti Mataram
Jepang mengakuinya sebagai wilayah istimewa disamping wilayah istimewa Surakarta yang dipegang oleh Sunan. Di Surakarta wilayah daerah istimewa dengan melihat sejarah kedua keraton yang ada di kota ini menjadi lain karena jauh sebelum kemerdekaan Indonesia kedua keraton memiliki hubungan yang otonom sehingga tidak memungkinkan untuk mendudukan dalam satu paket untuk daerah istimewa
Surakarta bahwa Sunan adalah kepala daerah istimewa dan Adipati Mangkunegara sebagai wakil kepala daerah istimewa.Mengacu pada masa Jepang disini dapat dikatakan bahwa keduanya; Sunan dan Adipati adalah para Koo yaitu para pembesar daerah istimewa.
6. Kalau di Yogyakarta antara Kasultanan dan Paku Alaman dapat melenggang dalam satu paket kepemimpinan daerah istimewa persoalannya bukan karena kompak atau tidak kompak tetapi perkembangan masyarakat dan keraton dalam perjuangan menegakkan Republik Indonesia dalam rongrongan Belanda bukan isapan jempol belaka melainkan nyata. Kasultanan dan Paku Alaman bisa mencapai kata sepakat untuk
memasuki tatanan dunia baru yaitu Republik Indonesia.Dua daerah swapraja; Kasultanan dan Paku Alaman bergabung kembali menjadi utuh dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gabungan wilayah Kasultanan yogyakarta dengan wilayah Kadipaten Paku Alaman ini disebut sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Dengan dasar perbedaan di Surakarta dan Yogyakarta selanjutnya dalam bulan Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946 yang namanya "Daerah istimewa Surakarta" sebagai bagian dari Republik Indonesia itu memang pernah ada. Daerah Istimewa ini dipimpin dan diperintah bersama. Pada Oktober 1945, berdiri gerakan Swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta yang bertujuan untuk membubarkan Mangkunegaran dan
Kasunanan.Motifasi dari gerakan anti monarki di Surakarta ternyata menyimpan tujuan lain dari sekadar pembubaran dua monarki di kota Bengawan itu. Dua monarki hendak dibubarkan karena gerakan anti monarki bertujuan untuk merampas tanah tanah Mangkunegaran dan Kasunanan untuk dibagi bagikan kepada rakyat. Pada tanggal 16 Juni 1946 Daerah Istimewa Surakarta diganti menjadi daerah Karesidenan.
Pergantian ini dilakukan karena status Daerah Istimewa dengan gerakan anti monarki menimbulkan kerusuhan, pencullikan serta pembunuhan. Daerah Surakarta menjadi daerah dalam keadaan bahaya.Status ke dua keraton selanjutnya menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.
8. Untuk Yogyakarta meski status sebagai daerah Istimewa goal namun mengalami kegagalan dalam menerapkan sistem pemerintahan kerajaan di wilayah Yogyakarta. Semula Sultan Hamengkubuwono IX mengangkat dan menunjuk para pejabat di lingkungan kepatihan yang berasal dari para kerabat namun karena kontrol dari pusat sebagai kebijakan Presiden Soekarno yang karena alasan alasan ideologis, maksud Sultan menjadi gagal.
Kegagalan ini berlanjut ketika iklim pergantian kekuasaan dan politik terjadi tahun 1965-1966.Dengan masih mempertahankan Sultan dan Sri paduka Paku Alam sebagai kepala daerah dan wakilnya, untuk jabatan yang lain seperti Wali kota dan Bupati juga posisi strategis banyak dijabat oleh kalangan militer.
9. Republik Indonesia yang berdiri 1945 memiliki "claim" bahwa wilayah negara proklamasi ini adalah bekas Hindia Belanda. Nah disinilah akar permasalahannya untuk suatu daerah yang harus disebut sebagai "Yang Istimewa". Apakah daerah swapraja adalah wilayah Hindia Belanda pada masa itu jauh sebelum Republik ini berdiri 17 Agustus 1945 sebagai sebuah negara?
Negara kesatuan Rapublik Indonesia mewarisi wilayah dari Sabang sampai Merauke sebagai warisan wilayah dari kolonial Belanda. Jakarta yang semula Batavia menjadi ibukota negara dan kediaman Gubernur Jenderal menjadi Istana Presiden.Presiden Soekarno kemudian menata ulang konsep tata ruang kota mengikuti pola pola kota kerajaan dengan membangun Monumen Nasional dan tempat peribadatan umat muslim.Istana sekarang
benar benar mengikuti pola lama kerajaan Jawa masa lalu; ada istana, tempat peribadatan, lapangan terbuka dan tugu atau monumen sebagai lambang yoni dalam paham Jawa masa lalu.
Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dalam memimpin negara memadukan unsur unsur pengetahuan modern dengan kultur nusantara dan dari berbagai kultur nusantara itu kultur dari Jawa sedikit menonjol dalam kepemimpinannya.
Soekarno merangkul para raja raja dan penguasa lokal di nusantara untuk bersama sama membangun negeri dan menjaga kultur yang telah menjadi ciri setempat kedalam integralitas kultur Indonesia.Soekarno menjadi representasi dari rakyat dan penguasa dalam menggantikan peran Belanda mengatur negeri.