Norodom Sihanouk
Dari masa itu, Sihanouk ditahan di bawah penahanan rumah di istana kerajaan. Pada September 1978, ia dipindahkan ke apartemen lainnya di subperkotaan Phnom Penh, dimana ia tinggal sampai akhir tahun. Sepanjang penahanannya, Sihanouk gagal membuat beberapa permintaan kepada Angkar untuk pergi ke luar negeri. Pada Hari Tahun Baru 1979, Sihanouk pergi dari Phnom Penh ke Sisophon, dimana ia
singgah selama tiga hari sampai 5Januari, saat ia kembali ke Phnom Penh. Sihanouk bertemu dengan Pol Pot, yang mengeluarkan rencana Angkar untuk menghantar kembali pasukan Vietnam, yang sejak itu menginvasi bagian timur Kamboja pada Desember 1978. Pada 6Januari 1979, Sihanouk terbang dari Phnom Penh ke Beijing, dimana ia disambut oleh penerus Zhou Enlai, Deng Xiaoping. Tiga hari
kemudian, Sihanouk terbang dari Beijing ke New York untuk mendatangi Dewan Keamanan PBB, dimana ia menyatakan bahwa Khmer Merah bertanggung jawab atas terjadinya genosida Kamboja serta pendudukan Vietnam di Kamboja. Sihanouk kemudian meminta suaka kepada Tiongkok setelah dua kali gagal meminta suaka kepada AS dan Perancis.
Setelah rezim Khmer Merah lengser, sebuah pemerintahan Kamboja yang didukung oleh Vietnam, Republik Rakyat Kamboja (RRK), didirikan. Pemimpin Tiongkok, Deng Xiaoping, menjadi tak senang dengan pengaruh Vietnam pada pemerintah RRK. Deng mengusulkan kepada Sihanouk agar ia bekerja sama dengan Khmer Merah untuk melengserkan pemerintahan RRK, namun disangkal, karena ia menentang
kebijakan genosida yang diterapkan oleh Khmer Merah saat mereka berkuasa. Pada Maret 1981, Sihanouk mendirikan sebuah gerakan pemerontakan FUNCINPEC yang terbagi dalam sebuah pasukan pemerontak kecil yang dikenal sebagai Armée Nationale Sihanoukiste (ANS). Ia memilih In Tam, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Khmer, sebagai ketua komandan ANS. ANS membutuhkan bantuan militer
dari Tiongkok, dan Deng mengambil kesempatan untuk meminta Sihanouk bekerja sama dengan Khmer Merah. Sihanouk menyetujuinya, dan memulai perbincangan pada Maret 1981 dengan Khmer Merah dan Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer (FPNRK) yang dipimpin Son Sann pada sebuah gerakan pemberontakan anti-RRK yang bersatu.
Setelah beberapa putaran negosiasi yang dimediasikan oleh Deng dan perdana menteri Singapura Lee Kuan Yew, FUNCINPEC, KPNLF, dan Khmer Merah sepakat untuk membentuk Koalisi Pemerintahan Kamboja Demokratik (KPKD) pada Juni 1982. KPKD dikepalai oleh Sihanouk, dan digunakan sebagai pemerintahan dalam pengasingan. Sebagai ketua KPKD, Sihanouk gagal bernegosiasi, pada lima
tahun berikutnya, dengan pemerintah Tiongkok untuk membuat sebuah pemukiman politik untuk mengakhiri pendudukan Vietnam di Kamboja. Pada masa tersebut, Sihanouk melantik dua putranya, Norodom Chakrapong dan Norodom Ranariddh, untuk memimpin ANS. Chakrapong dilantik sebagai deputi ketua staf untuk ANS pada Maret 1985, sementara Ranariddh memegang dua jabatan sekaligus yakni ketua komandan dan ketua staf
ANS pada Januari 1986, menggantikan Tam. Pada Desember 1987, Perdana Menteri pemerintahan RRK, Hun Sen, pertama kali bertemu dengan Sihanouk untuk membicarakan akhir Perang Kamboja-Vietnam. Pada bulan Juli, menteri luar negeri Indonesia pada waktu itu, Ali Alatas, mengadakan putaran pembicaraan pertama antara empat faksi Kamboja yang berperang yang terdiri dari FUNCINPEC, Khmer Merah, KPNLF, dan pemerintah
RRK terkait masa depan Kamboja. Dua putaran pertemuan berikutnya diadakan di Februari dan Mei 1989; karena seluruh acara tersebut diadakan di Istana Bogor, sekitaran Jakarta, acara tersebut dikenal sebagai Jakarta Informal Meetings (JIM).
Pada Juli 1989, Ali Alatas bergabung dengan menteri luar negeri Perancis Roland Dumas dalam pembukaan Konferensi Perdamaian Paris, dimana diskusi ditujukan terkait rencana penarikan pasukan Vietnam dan rencana pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Kamboja pada masa mendatang. Pada bulan berikutnya, Sihanouk mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden FUNCINPEC namun masih berada di partia tersebut sebagai anggota biasa.
Pada September 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pendirian Dewan Nasional Tertinggi Kamboja (DNTK), sebuah badan administratif yang bertugas untuk mengurusi pengakuan kedaulatan Kamboja untuk sementara waktu sampai pemilihan yang didukung PBB diadakan. Pembentukan DNTK kemudian diratifikasikan dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 668. Pada Juli 1991, Sihanouk meninggalkan FUNCINPEC dan terpilih sebagai ketua DNTK.
Pada 23 Oktober 1991, Sihanouk memimpin FUNCINPEC, Khmer Merah, KPNLF, dan RRK dalam penandatanganan Perjanjian Perdamaian Perancis. Perjanjian tersebut mengakui DNTK sebagai "perwakilan sah dari kedaulatan Kamboja" dan membuat Otoritas Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja (OTPBBK) untuk menjabat sebagai pemerintah transisi antara 1992 dan 1993. Sehingga, OTPBBK memberikan mandat kepada
pasukan penjaga perdamaian di Kamboja untuk menaungi gencatan senjara dari empat faksi Kamboja yang berperang dan mengadakan pemilihan nasional pada 1993. Sihanouk kemudian kembali ke Phnom Penh pada 14November 1991. Bersama dengan Hun Sen, Sihanouk menaiki sebuah limousine atas terbuka dari Bandar Udara Pochentong di seluruh jalan menuju istana kerajaan, menyapa para penduduk kota yang berada di pinggiran jalan
yang menyambut kepulangannya. Pemerintahan OTPBBK dibentuk pada Februari 1992, namun menangguhkan operasi penjaga perdamaiannya karena Khmer Merah menolak untuk bekerjasama dalam gencatan senjata. Sebagai tanggapannya, Sihanouk meminta OTPBBK untuk menendang Khmer Merah dari proses penjagaan perdamaian sebanyak dua kali, pada Juli dan September 1992. Pada masa tersebut, Sihanouk menjalani sebagian besar
waktunya dengan tinggal di Siem Reap dan biasanya melakukan perjalanan menggunakan helikopter untuk memantau persiapan pemilihan dalam pangkalan pemberontak KPNLF, FUNCINPEC, dan Khmer Merah.
Sihanouk pergi pada November 1992 untuk mendatpakn perawatan medis di Beijing, dimana ia menetap selama enam bulan berikutnya sampai ia pulang ke Kamboja pada Mei 1993, pada malam pemilihan. Saat di Beijing, Sihanouk mengusulkan pemerintahan sistem presidensial untuk Kamboja kepada sekretaris-jenderal PBB saat itu Boutros Boutros-Ghali, namun ditolak setelah mendapatkan pertentangan dari Khmer Merah. Saat
pemilihan umum diadakan, FUNCINPEC, yang dikepalai oleh putra Sihanouk Norodom Ranariddh, meraih kemenangan, sementara Partai Rakyat Kamboja (PRK) yang dikepalai oleh Hun Sen menempati urutan kedua. PRK tak senang dengan hasil pemilihannya, dan pada 3Juni 1993 Hun Sen dan Chea Sim memanggil Sihanouk untuk memimpin pemerintah. Sihanouk mengiyakannya, dan mengumumkan pembentukan
Pemerintahan Nasional Provisional yang dikepalainya, dengan Hun Sen dan Ranariddh sebagai deputinya. Ranariddh dikagetkan dengan pengumuman Sihanouk, karena ia tidak diberitahu tentang rencana ayahnya, dan bergabung dengan Australia, Tiongkok, Britania Raya, dan Amerika Serikat untuk menentang rencana tersebut. Pada hari berikutnya, Sihanouk mengeluarkan pengumumannya melalui penyiaran radio nasional.
Pada 14 Juni 1993, Sihanouk diangkat kembali menjadi kepala negara dalam sesi majelis konstituen yang dikepalai oleh Ranariddh, yang mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kudeta 1970 yang menggulingkan Sihanouk sebagai tindakan "ilegal". Sebagai Kepala Negara, Sihanouk mengganti nama militer Kamboja dengan nama yang dipakai pra-1970, Pasukan Bersenjata Kerajaan Kamboja. Mereka juga
menyeluarkan perintah untuk meresmikan penggantian nama negara tersebut dari Negara Kamboja menjadi disingkat "Kamboja", mengangkat kembali Nokor Reach sebagai Lagu Kebangsaan Kamboja dengan beberapa modifikasi kecil pada bagian liriknya, dan rancangan bendera Kamboja pra-1970. Pada masa yang sama, Sihanouk melantik Ranariddh dan Hun Sen menjadi perdana menteri, dengan kekuasaan yang setara. Aransemen