Britania Raya
Penduduk di negara-negara Uni Eropa, tidak terkecuali penduduk Britania Raya, memiliki hak untuk tinggal dan bekerja di negara anggota UE manapun. Britania Raya menerapkan pembatasan sementara untuk warga Rumania dan Bulgaria yang bergabung dengan Uni Eropa pada bulan Januari 2007. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Migration Policy Institute untuk Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia menemukan bahwa antara bulan Mei 2004 dan
September 2009, sekitar 1.5 juta pekerja bermigrasi dari negara-negara anggota Uni Eropa yang baru ke Britania Raya; dua-pertiganya berasal dari Polandia, namun kemudian banyak yang kembali ke tanah airnya. Resesi pada akhir 2000-an mengurangi intensitas warga Polandia yang bermigrasi ke Britania Raya. Pada tahun 2009, untuk pertama kalinya, lebih banyak penduduk dari negara-negara Uni Eropa
lainnya yang meninggalkan Britania Raya daripada yang tiba. Pada tahun 2011, 13% dari total emigrasi ke Britania Raya berasal dari penduduk di negara-negara anggota UE yang baru.
Pemerintah Britania Raya telah memperkenalkan sistem imigrasi berbasis poin untuk imigrasi yang berasal dari luar Kawasan Ekonomi Eropa. Pada bulan Juni 2010, pemerintah koalisi Konservatif-Liberal Demokratik menerapkan pembatasan imigrasi dari luar Uni Eropa hanya sebanyak 24000 imigran. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di dalam koalisi: sekretaris bisnis Vince Cable berpendapat bahwa hal ini justru akan merugikan sektor bisnis Britania Raya.
Pendidikan di Inggris merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Negara untuk Pendidikan, sedangkan pengelolaan harian dan pembiayaan sekolah-sekolah negeri merupakan kewajiban dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Sistem pendidikan universal diperkenalkan di seluruh Inggris dan Wales untuk jenjang pendidikan dasar pada tahun 1870, diikuti oleh pendidikan menengah pada tahun 1900. Pendidikan
diwajibkan bagi penduduk yang berusia 5 hingga 16 tahun (15 tahun bagi yang lahir pada akhir Juli atau Agustus). Mayoritas anak-anak dididik di sekolah-sekolah negeri, hanya sebagian kecil saja dari sekolah-sekolah tersebut yang memilih siswa berdasarkan kemampuan akademik. Sekolah negeri yang diperbolehkan untuk memilih siswa berdasarkan kemampuan akademik
mampu mencapai prestasi yang sebanding dengan sekolah swasta yang paling selektif sekalipun; dua dari dua puluh sekolah unggul berdasarkan kriteria GSCE pada tahun 2006 adalah sekolah menengah negeri. Meskipun jumlahnya menurun, namun jumlah anak-anak yang menghadiri sekolah swasta di Inggris meningkat lebih dari 7%. Patut dicatat bahwa lebih dari setengah
jumlah mahasiswa di dua universitas terkemuka; Cambridge dan Oxford berasal dari sekolah negeri. Inggris memiliki beberapa universitas yang menjadi universitas terbaik di dunia. Di antaranya adalah Universitas Cambridge, Universitas Oxford, Imperial College London dan University College London. Universitas-universitas ini merupakan universitas teratas di dunia berdasarkan peringkat yang dirilis oleh THE-QS pada tahun 2010, dengan Cambridge
yang menempati posisi pertama. Kajian Sains dan Matematika Internasional (TIMSS) menempatkan para pelajar Inggris di posisi ke-7 dalam matematika dan di posisi ke-6 untuk sains di seluruh dunia. Hasil ini menunjukkan bahwa pelajar Inggris mengungguli pelajar di negara-negara Eropa lainnya, termasuk Jerman dan negara-negara Skandinavia.
Pendidikan di Skotlandia adalah tanggung jawab dari Sekretaris Kabinet untuk Pendidikan dan Pembelajaran Seumur Hidup (Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning), sedangkan pengelolaan harian dan pembiayaan sekolah-sekolah negeri merupakan kewajiban dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Dua lembaga publik nondepartemen memainkan peranan penting dalam pendidikan Skotlandia: Otoritas Kualifikasi
Skotlandia (Scottish Qualifications Authority) bertanggung jawab atas pembangunan, akreditasi, penilaian dan sertifikasi kelayakan selain ijazah yang diberikan oleh sekolah menengah, sekolah tingkat atas institusi-institusi sejenis. Badan Learning and Teaching Scotland bertugas untuk memberikan nasihat, sumber daya dan pengembangan staf untuk komunitas pendidikan untuk mempromosikan pengembangan kurikulum dan menciptakan
budaya inovasi, cita-cita, dan keunggulan. Skotlandia pertama kali mengesahkan kebijakan pendidikan wajib pada tahun 1496. Proporsi anak-anak yang menghadiri sekolah swasta di Skotlandia hanya sekitar 4%, namun dalam beberapa tahun terakhir jumlah tersebut berangsur-angsur meningkat. Pelajar di Skotlandia yang menghadiri universitas di Skotlandia tidak membayar
uang kuliah ataupun biaya wisuda, karena biaya-biaya tersebut dihapuskan pada pada tahun 2001 dan 2008 masing-masingnya.
Pendidikan di Irlandia Utara merupakan tanggung jawab dari Menteri Pendidikan dan Menteri Pekerjaan dan Pembelajaran, sedangkan tanggung jawab pada tingkat lokal dikelola oleh lima dewan pendidikan dan perpustakaan yang meliputi wilayah geografis yang berbeda. Dewan Kurikulum, Pemeriksaan dan Penilaian (Council for the Curriculum, Examinations dan Assessment, CCEA) adalah badan yang bertanggung jawab untuk memberikan saran
kepada pemerintah mengenai apa yang harus diajarkan di sekolah, memantau, serta memberikan kualifikasi pada sekolah-sekolah di Irlandia Utara.
Pemerintah Wales bertanggung jawab atas pendidikan di Wales. Sebagian besar pelajar di Wales diajarkan sebagian atau seluruhnya mata pelajaran dalam bahasa Wales, pembelajaran dalam bahasa Wales diwajibkan untuk semua siswa hingga usia 16 tahun. Rencana untuk meningkatkan jumlah sekolah menengah berbahasa Wales turut dilakukan sejalan dengan kebijakan untuk membentuk masyarakat Wales yang dwi-bahasa sepenuhnya.
Sektor kesehatan di Britania Raya juga dilimpahkan kepada setiap negara yang memiliki institusi-institusi kesehatan tersendiri, baik yang didanai oleh pemerintah, swasta, maupun pengobatan alternatif, holistik, dan pelengkap. Kesehatan publik disediakan bagi semua warga negara dan penduduk tetap Britania Raya secara percuma, namun tetap dibayar melalui pajak umum. Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) pada tahun 2000 menempatkan Britania Raya di peringkat ke-15 terbaik di Eropa dan ke-18 di dunia dalam hal penyediaan layanan kesehatan publik.
Badan-badan pengawas kesehatan diorganisasikan secara menyeluruh, misalnya Dewan Pengobatan Umum, Dewan Keperawatan dan Kebidanan, dan badan-badan nonpemerintah seperti Royal College. Namun, tanggung jawab politik dan operasional dalam bidang kesehatan terletak pada empat badan eksekutif negara; kesehatan di Inggris adalah tanggung jawab dari Pemerintah Inggris, kesehatan di Irlandia Utara adalah
tanggung jawab dari Eksekutif Irlandia Utara; kesehatan di Skotlandia adalah tanggung jawab Pemerintah Skotlandia, dan kesehatan di Wales adalah tanggung jawab dari Pemerintah Wales. Oleh sebab itu, setiap Layanan Kesehatan Nasional (National Health Service, NHS) memiliki kebijakan dan prioritas yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan perbedaan yang kentara sesama mereka.
Sejak tahun 1979, pengeluaran negara untuk sektor kesehatan berusaha ditingkatkan secara signifikan supaya sebanding dengan dengan rata-rata anggaran kesehatan Uni Eropa. Britania Raya menghabiskan sekitar 8.4 persen dari total PDB nya untuk anggaran kesehatan; 0.5% di bawah rata-rata OECD dan 1% di bawah rata-rata Uni Eropa.
Kebudayaan Britania Raya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti statusnya yang sebagai negara kepulauan serta sejarahnya sebagai sebuah negara demokrasi liberal barat, adidaya, dan kesatuan politik dari empat negara yang masing-masingnya memelihara unsur-unsur tradisi, adat istiadat, dan simbolisme tersendiri. Sebagai akibat dari luasnya Imperium Britania, pengaruh Britania terlihat dalam