Birokrasi di Indonesia
karena suasana perpolitikan saat itu, "Kantor Urusan Pegawai (KUP)" yang akan menata birokrasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya disusul pada tanggal 17 Agustus 1950, terjadi pergantian konstitusi RIS berubah menjadi UUDS 1950 yang berakibat terjadinya perubahan bentuk negara kembali ke negara kesatuan. Tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga 1953 T.R. Smith
membantu menyusun laporan untuk "Biro Perancang Negara" berjudul "Public Administration Training", setahun kemudian dua orang profesor dari Cornell University, School of Business and Public Administration Amerika yang diundang ke Indonesia yaitu Edward H. Lichtfeld dan Alan C. Rankin yang berhasil menyusun laporan rekomendasi yang berjudul "Training for Administration in Indonesia". Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956- 9 April 1957) melalui "Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957" dibentuk
"Panitia Negara untuk menyelidiki Organisasi Kementerian-kementerian" atau "Panitia Organisasi Kementerian (PANOK)" sebagai pengganti "Kantor Urusan Pegawai (KUP)" serta ikut dibentuk "Lembaga Administrasi Negara (LAN)" yang bertugas menyempurnakan "administratur negara atau birokrasi" keduanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada perdana menteri.
Pada tanggal 5 Juli 1959, dikeluarkan dekret presiden yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan presiden melalui "Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959" melarang PNS golongan F menjadi anggota dari partai politik selanjutnya pada tahun 1961 dikeluarkannya "Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian" dan dibentuk "Badan Administrasi Kepegawaian Negara" (BAKN) diikuti dengan
lembaga baru bernama "Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN)" yang menghasilkan "Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1962" tentang pokok-pokok organisasi aparatur pemerintah negara tingkat tertinggi, dua tahun kemudian dikeluarkan "Keppres Nomor 98 Tahun 1964" dibentuk "Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KONTRAR)" merupakan kelanjutan dari "Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN)",
retooling atau "pembersihan" dalam dua kepanitian terakhir ini lebih bernuansa politis dengan penyingkiran birokrat yang tak sehaluan dengan partai yang sedang memerintah (the ruling party) atau " yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan republik".
Dalam perkembangannya pengorganisasian birokrasi mulai diwarnai dengan ketidakpastian akibat peranan partai-partai politik yang saling bersaing dengan sangat dominan, partai-partai politik mulai melakukan "building block" kekuasaan melalui pos-pos kementerian strategis di jajaran pemerintahan sebagai sumber daya kelangsungan partai politik yang bersangkutan, program rekrutmen birokrasi ikut mengalami "spoil system" yang
merajalela mulai dari pengangkatan, penempatan, promosi dan instrumen kepegawaian lainnya tidak didasarkan kriteria penilaian melainkan berdasarkan pertimbangan politik, golongan serta unsur-unsur lainnya di luar tugas birokrasi.
Pada tahun 1966 awal pemerintahan Suharto bedasarkan "Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera" ditunjuk selaku presiden dan ketua presidium Kabinet Ampera melalui "Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 266 Tahun 1967" kembali membentuk panitia pengorganisasian birokrasi sebagai pembantu presidium yang kemudian dikenal dengan nama "Tim Pembantu Presiden untuk Penertiban
Aparatur dan Administrasi Pemerintah" atau disingkat menjadi "Tim PAAP" yang beranggotakan sebelas orang dengan Menteri Tenaga Kerja selaku ketua didampingi oleh direktur LANsebagai sebagai sekretaris serta dibantu oleh lima orang penasehat ahli yang mengusulkan unit kerja baru bernama Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Inspektorat tercermin dalam "Keputusan Presidium Kabinet Nomor
75/U/KEP/11/1966" serta dalam pengorganisasian kembali birokrasi pada kementerian negara melalui "Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1966" dilakukan pengubahan penggolongan PNS dari golongan A sampai dengan F menjadi golongan I sampai dengan IV.
Selanjutnya pada tahun 1968 kembali dibentuk "Panitia Koordinasi Efisiensi Aparatur Ekonomi Negara dan Aparatur Pemerintah" yang disebut pula sebagai "Proyek 13" disusul dengan "Keppres Nomor 16 Tahun 1968" yang kemudian disempurnakan dengan "Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1968", "Proyek 13" ini kemudian berganti nama menjadi "Sektor Penyempurnaan dan Penertiban
Administrasi Negara" yang lebih dikenal dengan nama "Sektor P' dengan anggota terdiri dari "Lembaga Administrasi Negara" (LAN), "Badan Administrasi Kepegawaian Negara" (BAKN), "Badan Perencanaan Pembangunan Nasional" (Bappenas), Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, serta Departemen Transmigrasi dan Koperasi. yang diketuai oleh Awaloeddin Djamin yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dengan tugas agar dapat menyempurnakan administrasi pemerintahan.
Ketika Suharto pertama kali membentuk Kabinet Pembangunan I dengan "Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968", dibentuk kementerian nomenklatur baru yaitu "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" bertugas antara lain melanjutkan "pembersihan" birokrasi dari unsur-unsur apa yang disebut dengan "berpolitik kepartaian" lalu berdasarkan "Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971" pada tanggal 29 Nopember 1971
didirikan "Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)" sebagai organisasi wadah tunggal bagi seluruh pegawai pemerintahan Indonesia dan dalam perkembangan selanjutnya "Tim PAAP" dan "Proyek 13" akhirnya dilebur kedalam "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" sedangkan "Sektor Aparatur Pemerintah" (Sektor P) tetap dan berfungsi meliputi penyusunan
kebijaksanaan, perencanaan, pembuatan program, koordinasi, pengendalian, dan penelitian dalam rangka menyempurnakan dan membersihkan aparatur negara dan "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" yang dipimpin oleh seorangan menteri merangkap menjadi anggota Sektor N (Penelitian dan Pengembangan) dan Sektor Q (Keamanan dan Ketertiban) dan dengan "Keppres Nomor
45/M Tahun 1983" "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" diubah kembali menjadi "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara" yang secara langsung menteri pada kementerian tersebut merangkap pula sebagai wakil Ketua Bappenas.
Tahun 1995 melalui "Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995" tanggal 27 September 1995 pemerintah mencanangkan dimulai diterapkan lima hari kerja yaitu hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1995 sebagai akibat dari sistem pembinaan Karier PNS, pertumbuhan nol pegawai negeri sipil (PNS) (Zero Growth) seta perampingan organisasi.
Setelah tahun 1998 yang dikenal sebagai "gerakan reformasi" maka melalui "Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999" mengenai keberadaan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai anggota partai politik lalu diubah melalui "Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999" yang membuat pegawai negeri sipil (PNS) kembali tertutup dari kemungkinan untuk ikut berkiprah sebagai keanggotaan dalam partai politik apapun.
Sejak kemerdekaan tahun yang lalu dan setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Indonesia baru mempunyai pengaturan organisasi kementerian sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan kementerian negara.
Usaha rasionalisasi organisasi pemerintah pusat sebenarnya sudah dimulai sejak masa Kabinet Wilopo (3 April 1952-1 Agustus 1953) yang berusia hanya sekitar limabelas bulan kemudian diteruskan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 1953- 12 Agustus 1955) bernasib sama berusia dua tahun yang mempunyai program antara lain menyusun aparatur pemerintah yang efisien serta pembagian
tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan pegawai serta memberantas korupsi dalam birokrasi dengan pembentukan "Panitia Negara untuk menyelidiki Organisasi Kementerian-kementerian" (PANOK) yang bekerja antara tahun 1952 sampai dengan 1954.