Bendera Jepang
Kota Kanazawa, Ishikawa, yang mengusulkan rencana-rencana pada bulan September 2012 agar menggunakan yayasan pemerintahan untuk membeli bendera-bendera dengan tujuan mendorong warganya untuk mengibarkan bendera tersebut pada hari libur nasional. Partai Komunis Jepang secara vokal menentang bendera tersebut.
Persepsi negatif mengenai Hinomaru muncul di bekas koloni Jepang termasuk di Jepang itu sendiri, seperti di Okinawa. Salah satu contoh yang paling terkenal dalam hal ini adalah pada tanggal 26 Oktober 1987, seorang pemilik pasar swalayan Okinawa membakar Hinomaru sebelum dimulainya Festival Olahraga Nasional Jepang. Seorang pembakar bendera, Shichi Chibana, membakar Hinomaru tak hanya untuk menunjukan
penentangan terhadap kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang dan kehadiran pasukan AS pada masa selanjutnya, namun juga untuk mencegah pengibaran bendera tersebut di depan umum. Peristiwa lainnya di Okinawa adalah ketika bendera tersebut dirobohkan saat upacara-upacara sekolah dan murid-murid menolak untuk melakukan penghormatan pada bendera tersebut pada saat akan dikibarkan
sambil menyanyikan Kimigayo. Di ibukota Naha, Okinawa, Hinomaru dikibarkan untuk pertama kalinya sejak kembalinya Okinawa ke Jepang sampai perayaan peringatan ke-80 kota tersebut pada tahun 2001. Di Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Selatan yang pernah diduduki oleh Kekaisaran Jepang, pengadopsian Hinomaru secara resmi pada tahun 1999 disambut dengan reaksi-reaksi Jepang
bergerak ke sayap dan juga langkah menuju re-militerisasi. Pengesahan hukum 1999 juga bertepatan dengan perdebatan mengenai status Kuil Yasukuni, kerjasama militer AS-Jepang dan program penciptaan pertahanan rudal. Di negara-negara lainnya yang pernah diduduki Jepang, hukum 1999 ditanggapi dengan reaksi campuran atau sangat diabaikan. Di Singapura, generasi tua tetap menaruh perasaan sakit
hati terhadap bendera tersebut sementara generasi muda tidak memiliki pandangan-pandangan yang sama. Pemerintahan Filipina tak hanya mempercayai bahwa Jepang tidak akan kembali untuk melakukan militerisme, namun kesepakatan hukum 1999 secara resmi membangun dua simbol (bendera dan lagu kebangsaan) dalam hukum dan setiap negara memiliki hak untuk membuat simbol nasional.
Jepang tidak memiliki hukum yang mengkriminalisasikan pembakaran Hinomaru, namun bendera-bendera luar negeri tidak pernah dibakar di Jepang.
Menurut protokol, bendera tersebut dikibarkan dari matahari terbit sampai matahari terbenam; kantor-kantor dan sekolah-sekolah diijinkan untuk mengibarkan bendera tersebut dari buka sampai tutup. Ketika pengibaran bendera Jepang dan negara lainnya pada waktu yang sama, bendera Jepang mengambil posisi penghormatan dan bendera tamu negara dikibarkan di sebelah kanannya. Kedua bendera harus berada pada tinggi
yang sama dan ukuran yang sama. Ketika bendera luar negeri dengan jumlah lebih dari satu ditampilkan, bendera Jepang diatur dengan urutan abjad sesuai dengan yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Ketika bendera tersebut menjadi tidak layak untuk digunakan, bendera tersebut biasanya kemudian dibakar secara tersendiri. Hukum Mengenai Bendera Negara dan Lagu Kebangsaan
tidak menentukan bagaimana bendera tersebut harus digunakan, namun pada prefektur yang berbeda memiliki peraturan tersendiri tentang penggunaan Hinomaru dan bendera-bendera prefektur lainnya.
Bendera Hinomaru setidaknya memiliki dua cara untuk melakukan acara berkabung. Salah satunya adalah mengibarkan bendera tersebut dalam keadaan setengah tiang (,Han-ki) yang umum di banyak negara. Kantor Kementerian Urusan Luar Negeri mengibarkan bendera setengah tiang ketika pemakaman yang dilakukan untuk pimpinan negara asing. Cara berkabung lainnya adalah menempatkan bola
berwarna hitam pada bagian puncak tiang dan memasang kain persegi panjang berwarna hitam tepat diatas bendera tersebut, yang dikenal sebagai bendera berkabung (,Ch-ki). Cara ini dlakukan pada tanggal 10 Juli 1912, ketika Kaisar Meiji wafat dan Kabinet mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa bendera nasional harus dikibarkan dengan cara seperti itu selama masa berkabung ketika Kaisar wafat. Kabinet memiliki kewenangan untuk mengumumkan pengibaran bendera nasional secara setengah tiang.
Sejak akhir Perang DuniaII, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan pernyataan dan peraturan untuk mempromosikan penggunaan Hinomaru dan Kimigayo di sekolah-sekolah dibawah yurisdiksi mereka. Pernyataan ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1950, yang menyatakan bahwa mereka menginginkan penggunaan kedua simbol tersebut, walaupun tidak diharuskan. Keinginan ini kemudian
diperluas untuk penggunaan kedua simbol tersebut pada hari libur nasional dan selama acara seremonial agar mendorong para pelajar tentang hari libur nasional dan untuk mempromosikan pertahanan pendidikan. Dalam reformasi pedoman pendidikan 1989, LDP yang dikontrol pemerintah pertama kali menuntut agar bendera tersebut harus digunakan dalam upacara-upacara sekolah dan pemberian hormat yang
tepat yang harus diberikan kepadanya dan untuk Kimigayo. Hukuman untuk para pejabat sekolah yang tidak mengikuti hal tersebut juga diberlakukan dengan reformasi 1989.
Pedoman kurikulum 1999 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan setelah pengesahan Hukum Mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa "pada pintu masuk dan upcara-upacara kelulusan, sekolah harus mengibarkan bendera Jepang dan menyuruh siswa-siwa untuk menyanyikan "Kimigayo" (lagu kebangsaan), mengingat pentingnya sebuah bendera dan sebuah lagu." Selain itu,
pernyataan kementerian terhadap pedoman kurikulum 1999 untuk sekolah dasar menyatakan bahwa "mengingat kemajuan internationalisasi serta dengan dorongan patriotisme dan kesadaran menjadi orang Jepang adalah hal penting untuk memelihara sikap hormat anak-anak sekolah terhadap bendera Jepang dan Kimigayo untuk pertumbuhan mereka menjadi warga Jepang yang dihormati dalam masyarakat international." Kementerian tersebut
juga menyatakan bahwa jika pelajar-pelajar Jepang tidak bisa menghormati simbol milik mereka sendiri, maka mereka tidak akan dapat menghormati simbol negara-negara lainnya.
Sekolah-sekolah telah menjadi pusat kontroversi mengenai lagu kebangsaan dan bendera nasional. Dewan Pendidikan Tokyo meminta penggunaan lagu kebangsaan dan bendera tersebut pada saat acara-acara dibawah yurisdiksi mereka. Perintah tersebut memerintahkan guru-guru sekolah untuk melakukan penghormatan terhadap kedua simbol tersebut atau berisiko kehilangan pekerjaan mereka.
Sejumlah penentang menyatakan bahwa peraturan tersebut melanggar Konstitusi Jepang, namun Dewan telah berpendapat bahwa sejak sekolah-sekolah adalah badan-badan pemerintahan, karyawan mereka memiliki kewajiban untuk mengajarkan murid-murid mereka bagaimana menjadi warga Jepang yang baik. Sebagai tanda protes, sekolah-sekolah menolak untuk mengibarkan Hinomaru pada
kelulusan sekolah dan sejumlah orangtua merobek bendera tersebut. Para guru gagal melakukan penentangan kepada Gubernur Tokyo Shintar Ishihara dan para pimpinan senior yang menyuruh guru-guru untuk melakukan penghormatan terhadap Hinomaru dan Kimigayo. Setelah penentangan sebelumnya, Persatuan Guru Jepang menerima penggunaan bendera dan lagu kebangsaan tersebut, namun Persatuan Seluruh Guru dan Staf Jepang
yang berjumlah lebih kecil tetap menentang kedua simbol tersebut dan penggunaannya dalam sistem sekolah.
Pasukan Bela Diri Jepang (PBDJ) dan Angkatan Darat Bela Diri Jepang menggunakan sebuah versi dari desain lingkaran surya dengan delapan sinar garis merah yang memanjang ke arah luar, yang disebut Hachij-Kyokujitsuki (). Sebuah pembatas emas terletak pada sebagian sekitaran tepi.