Organisasi Perdagangan Dunia
Pada dasarnya, pemungutan bea cukai itu tidak dilarang, tetapi tarif yang dipungut oleh suatu negara tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan di dalam daftar konsesi masing-masing. Hukum WTO sendiri mengajak anggota-anggotanya untuk terus melakukan perundingan demi pengurangan tarif yang menguntungkan semua pihak, dan hasil dari perundingan ini juga akan dimasukkan ke
dalam daftar konsesi anggota terkait. Sehubungan dengan "cukai dan pungutan-pungutan lainnya", "Appellate Body" di dalam perkara "India-Additional Import Duties" telah mendefinisikan istilah ini sebagai "cukai dan pungutan yang bukan bea cukai biasa". Misalnya, Panel di dalam perkara "Dominican Republic-Safeguard Measures" mendapati bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan oleh petugas bea cukai Republik Dominika
terhadap impor kantong plastik polipropilena merupakan "cukai dan pungutan lainnya", karena kebijakan ini bukanlah "bea cukai biasa". Contoh-contoh lain yang dapat ditemui dalam perkara-perkara di Panel dan "Appellate Body" adalah cukai tambahan terhadap suatu barang yang sudah dikenakan bea cukai, pembayaran jaminan keamanan untuk mengimpor barang, atau biaya cukai tanpa batasan maksimal.
Hukum WTO sendiri tidak mengizinkan pembatasan kuantitatif terhadap barang. Oleh sebab itu, secara umum anggota WTO tidak diperbolehkan melarang pengimporan atau pengeksporan barang tertentu, dan mereka juga tidak dapat memberlakukan kuota terhadap barang. Untuk perdagangan jasa, aturan ini hanya berlaku untuk sektor jasa yang telah diliberalisasi oleh anggota
tersebit. Sementara itu, peraturan yang keempat merupakan sebuah kategori dengan cakupan yang luas, contohnya adalah kurangnya transparansi hukum dagang, praktik perdagangan yang tidak adil, prosedur bea cukai, buruknya perlindungan hak kekayaan intelektual, tindakan sanitari dan fitosanitari, atau keberadaan hambatan teknis. Aturan mengenai perlindungan hak kekayaan
intelektual, tindakan sanitari dan fitosanitari, dan hambatan teknis diatur oleh perjanjiannya sendiri. Misalnya, regulasi teknis yang diberlakukan oleh suatu negara harus mematuhi asas MFN, dan anggota yang memberlakukan regulasi ini harus memastikan agar tidak timbul hambatan perdagangan yang tidak diperlukan.
Hukum WTO memiliki aturan-aturan khusus mengenai praktik-praktik perdagangan tertentu yang dianggap tidak adil, yaitu subsidi dan dumping. Subsidi diatur oleh Pasal XVI GATT dan juga Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (, disingkat Perjanjian SCM). Menurut Perjanjian SCM, subsidi adalah kontribusi keuangan dari pemerintah atau badan publik, atau bantuan pendapatan atau
harga dalam bentuk apapun sesuai dengan Pasal XVI GATT, yang memberikan keuntungan. Hukum WTO melarang beberapa jenis subsidi, yaitu subsidi ekspor dan substitusi impor. Sebagian besar dari jenis subsidi lainnya tidak dilarang, tetapi subsidi-subsidi tersebut tergolong sebagai "subsidi yang dapat ditindak" ("actionable"), yaitu subsidi yang dapat ditentang oleh anggota WTO apabila
subsidi tersebut menimbulkan "dampak-dampak merugikan" ("adverse effects") terhadap kepentingan anggota tersebut. Subsidi-subsidi tersebut meliputi subsidi yang mengakibatkan kerugian terhadap industri domestik yang menghasilkan produk sejenis, subsidi yang menyebabkan penghapusan atau pengurangan terhadap keuntungan yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung dari GATT 1994, serta subsidi yang
menyebabkan kerugian serius. Jika anggota yang memberikan subsidi semacam itu menolak mencabutnya atau tidak mau mengambil langkah untuk menghilangkan dampaknya yang merugikan, anggota lain yang dirugikan dapat mengambil tindakan balasan yang sebanding dengan dampak dari subsidi tersebut. Di Perjanjian SCM sendiri sebenarnya masih ada jenis subsidi ketiga, yaitu subsidi yang tidak dapat ditindak.
Menurut Pasal 8.2 Perjanjian SCM, subsidi-subsidi tersebut meliputi subsidi lingkungan hidup, subsidi penelitian, dan subsidi untuk pembangunan daerah tertinggal. Namun, sesuai dengan Pasal 31 Perjanjian SCM, subsidi ini hanya berlaku lima tahun setelah Perjanjian WTO secara keseluruhan mulai berlaku. Akibatnya, aturan mengenai subsidi yang tidak dapat ditindak hanya berlaku hingga tanggal
31 Desember 1999, dan semenjak itu subsidi-subsidi tersebut tergolong sebagai subsidi yang dapat ditindak. Sementara itu, dumping adalah praktik penjualan produk di pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang seharusnya di dalam negeri. Secara umum, dumping tidak dilarang oleh hukum WTO, tetapi Pasal VI GATT dan Perjanjian Anti-Dumping mengizinkan anggota WTO
untuk memungut bea anti-dumping terhadap anggota lain apabila praktik dumping yang diamalkan oleh anggota tersebut tersebut mengakibatkan atau mengancam akan mengakibatkan kerugian material terhadap produk sejenis yang diproduksi oleh anggota tersebut.
Upaya untuk meliberalisasi perdagangan dapat bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, contohnya adalah pelestarian lingkungan hidup atau kepentingan ekonomi lainnya. Maka dari itu, hukum WTO memiliki pasal-pasal "pengecualian" yang membenarkan penyimpangan dari aturan-aturan dasar WTO dalam keadaan tertentu demi kepentingan-kepentingan masyarakat. Pengecualian secara umum
terkandung di dalam Pasal XX GATT dan XIV GATS, contohnya adalah perlindungan moral masyarakat atau perlindungan kehidupan manusia, hewan, atau tumbuhan. Kepentingan untuk melindungi keamanan nasional juga dapat ditemui dalam Pasal XXI GATT dan Pasal XIV "bis" GATS. Sementara itu, Pasal XII, XIX, dan XXIV GATT serta Pasal V, X, dan XII GATS mencantumkan
kepentingan-kepentingan ekonomi, misalnya perlindungan industri dalam negeri dari kerugian serius yang diakibatkan oleh peningkatan impor secara tajam dan tak terduga.
Sehubungan dengan pengecualian umum yang terkandung di dalam GATT dan GATS, anggota WTO biasanya dapat melewati langkah pertama untuk membenarkan kebijakan tersebut, yaitu pembuktian bahwa kebijakan tersebut benar-benar dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terkait. Sebagai contoh, sehubungan dengan Pasal XIV GATS, Panel di dalam perkara "US-Gambling" menerima argumen dari Amerika Serikat
bahwa kebijakan yang membatasi judi dapat dibenarkan untuk melindungi moral masyarakat, dan "moral masyarakat" sendiri didefinisikan oleh Panel sebagai "standar tindakan benar dan salah yang dipelihara oleh atau atas perantara suatu komunitas atau bangsa." "Appellate Body" sepakat dengan keputusan ini. Namun, upaya untuk memakai Pasal XX GATT dan Pasal XIV GATS acapkali kandas
akibat keberadaan "chapeau" (mukadimah) di dalam kedua pasal tersebut. "Chapeau" ini menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota WTO untuk melindungi kepentingan tertentu tidak diperbolehkan apabila tindakan tersebut tergolong sebagai diskriminasi yang sembarangan atau tidak dapat dibenarkan, atau jika tindakan tersebut merupakan
kedok untuk membatasi perdagangan internasional. Fungsi dari "chapeau" ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan, tetapi kenyataannya "chapeau" ini malah mementalkan banyak upaya untuk membenarkan tindakan perlindungan. Contohnya, dalam perkara "US-Gambling", pada akhirnya Amerika Serikat dinilai telah melanggar hukum WTO karena mereka mengizinkan jasa taruhan balap
kuda yang disediakan oleh beberapa perusahaan Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat dianggap telah berlaku diskriminatif. Sementara itu, dalam perkara "US-Shrimp", tindakan yang ingin melindungi penyu sebagai sumber daya alam yang dapat habis (sesuai dengan Pasal XX (g) GATT) juga ditolak karena bersifat diskriminatif.