Perkawinan sejenis
Pada 15 Juli 2010, Senat Argentina menyetujui RUU yang memperluas hak perkawinan untuk pasangan sejenis. Hal ini didukung oleh pemerintahan Presiden Cristina Fernández de Kirchner dan ditentang oleh Gereja Katolik. Survei menunjukkan bahwa hampir 70% masyarakat Argentina mendukung pemberian hak perkawinan yang sama seperti heteroseksual bagi orang gay. Hukum ini mulai berlaku pada 22 Juli 2010 setelah pengumuman oleh Presiden
Argentina. Argentina menjadi negara pertama di Amerika Latin, kedua di Amerika, dan kesepuluh di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Australia menjadi negara kedua di Oseania yang mengesahkan perkawinan sejenis ketika Parlemen Australia meloloskan sebuah RUU pada 7 Desember 2017. RUU ini mendapatkan pengesahan kerajaan pada 8 Desember, dan berlaku 9 Desember 2017. Hukum ini menghapuskan larangan perkawinan sejenis yang sebelumnya ada dan diikuti oleh survei pos sukarela yang diselenggarakan dari 12 September hingga 7 November 2017, dengan suara sebesar 61.6% "Ya" dalam mendukung perkawinan sejenis.
Pada 20 November 2013, mengajukan sebuah RUU di Dewan Nasional yang akan mengesahkan perkawinan sejenis. RUU ini dikirim ke Komite Yudisial pada 17 Desember 2013. RUU ini seharusnya didebatkan pada musim gugur 2014, tetapi diundur oleh koalisi yang berkuasa.
Pada Desember 2015, Pengadilan Tata Usaha Wina memberhentikan sebuah kasus gugatan larangan perkawinan sejenis. Para penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi. Pada 12 Oktober 2017, Mahkamah Konstitusi Austria setuju untuk mempertimbangkan salah satu kasus gugatan hukum yang membatasi perkawinan sejenis. Pada 5 Desember 2017, Mahkamah membatalkan larangan perkawinan sejenis sebagai inkonstitutional, sehingga
pasangan sejenis akan diizinkan melangsungkan perkawinan mulai 1 Januari 2019. Mahkamah ini juga memutuskan bahwa persatuan sipil akan dibuka untuk baik pasangan berbeda jenis maupun sejenis mulai tanggal tersebut. Akan tetapi, Parlemen Austria dapat memilih untuk meloloskan RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis sebelum tanggal tersebut.
Belanda menjadi negara pertama di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis, setelah saran dari komisi khusus yang ditunjuk untuk menyelidiki masalah ini pada 1995. RUU perkawinan sejenis diloloskan oleh Dewan Perwakilan dan Senat pada 2000, dan mulai berlaku pada 1 April 2001.
Di munisipalitas khusus Karibia Belanda yaitu Bonaire, Sint Eustatius dan Saba, perkawinan juga terbuka untuk pasangan sejenis. Undang-undang yang mengizinkan perkawinan sejenis ini diloloskan dan berlaku pada 10 October 2012. Negara Karibia seperti Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten, membentuk sisa dari Kerajaan Belanda, tidak melakukan perkawinan sejenis, tetapi harus mengakui yang dilakukan di Belanda.
Belgia menjadi negara kedua di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis ketika sebuah RUU diloloskan oleh Parlemen Federal Belgia mulai berlaku pada 1 Juni 2003. Pada awalnya, Belgia mengizinkan perkawinan dari pasangan sejenis asing hanya jika negara asal mereka juga mengizinkan persatuan ini, tetapi legislasi yang ditetapkan pada Oktober 2004 mengizinkan pasangan mana pun untuk kawin jika setidaknya salah
satu pasangan telah tinggal di negara tersebut selama minimum tiga bulan. Sebuah undang-undang tahun 2006 mengesahkan adopsi oleh pasangan sejenis.
Mahkamah Agung Brasil memutuskan pada Mei 2011 bahwa pasangan sejenis dapat secara sah diberikan pengakuan hukum atas kohabitasi atau dikenal juga, salah satu dari dua bentuk keluarga dalam undang-undang Brasil. Hal ini juga mencakup segala hak yang ada pada pasangan kawin di Brasil.
Antara pertengahan 2011 dan Mei 2013, pasangan sejenis dapat mengubah kohabitasi mereka menjadi perkawinan di beberapa negara bagian di Brasil dengan persetujuan hakim negara bagian. Segala perkawinan yang sah di Brasil tetap diakui di seluruh Brasil.
Pada Desember 2012, negara bagian So Paulo juga mengesahkan perkawinan sejenis melalui putusan pengadilan. Perkawinan sejenis kemudian disetarakan dengan perkawinan berbeda jenis di antara Januari 2012 dan April 2013 dengan perintah pengadilan di Alagoas, Ceará, Esprito Santo, Distrik Federal, Mato Grosso do Sul, Paraba, Paraná, Piau, Rondônia, Santa Catarina dan Sergipe, dan di Santa Rita do Sapuca, sebuah
munisipalitas di Minas Gerais. Di Rio de Janeiro, pengadilan tinggi mengesahkan perkawinan sejenis dengan persetujuan hakim distrik (dibandingkan mengeluarkan suruhan untuk menerima perkawinan sejenis sepertidi tempat lain).
Pada 14 Mei 2013, the Dewan Keadilan Nasional Brasil mengeluarkan sebuah putusan yang menwajibkan semua catatan sipil untuk melakukan perkawinan sejenis dengan suara 14-1, sehingga mengesahkan perkawinan sejenis secara nasional. Pernyataan ini mulai berlaku pada 16 Mei 2013.
Pada Maret 2013, jajak pendapat menunjukkan 47% orang Brasil mendukung penyetaraan perkawinan dan 57% mendukung penyetaraan adopsi bagi pasangan sejenis.
Ketika perbedaan antara persatuan sejenis yang tidak disebut sebagai perkawinan dan perkawinan sejenis dibuat, perbedaan antara yang setuju dan tidak setuju masih tidak begitu signifikan, di bawah 1%; alasan yang paling sering digunakan adalah 'ketidakalamian' dari hubungan sejenis, yang diikuti dengan kepercayaan agama.
Sejak 2005, pasangan sejenis sudah diperbolehkan untuk mengikuti kemitraan sipil, sebuah persatuan yang berbeda yang memberikan akibat hukum perkawinan. Pada 2006, Pengadilan Tinggi menolak gugatan pasangan lesbian Britania yang kawin di Kanada agar persatuan mereka diakui sebagai perkawinan di Britania dibandingkan hanya sebagai sebuah kemitraan sipil.
Pada September 2011, Koalisi Pemerintah mengumumkan keinginan untuk mengajukan perkawinan sipil sejenis di Inggris dan Wales pada pemilihan umum Mei 2015. Akan tetapi, tidak seperti perundingan Pemerintah Skotlandia, perundingan Pemerintah Britania Raya di Inggris dan Wales tidak termasuk ketentuan untuk upacara keagamaan. Pada Mei 2012, tiga kelompok keagamaan (Quaker, Yahudi Liberal, dan Unitarian) mengirim surat ke David Cameron, meminta mereka diizinkan untuk mengadakan upacara pernikahan sejenis.
Pada Juni 2012, Pemerintah Britania Raya menyelesaikan perundingan yang mengizinkan perkawinan sipil bagi pasangan sejenis di Inggris dan Wales. Sebagai tanggapan dari perundingan, Pemerintah juga berniat "...memungkinkan organisasi-organisasi keagamaan yang ingin melakukan upacara pernikahan sejenis untuk melakukannya, hanya berdasarkan perizinan."
Pada 2012, Perdana Menteri David Cameron, mengumumkan bahwa, sementara ia menyetujui perkawinan sejenis dalam hal keagamaan, ketentuan yang dibuat menjamin bahwa tidak ada lembaga keagamaan yang diwajibkan untuk melakukan upacara tersebut. Pembacaan ketiga berlangsung pada 21 Mei 2013, dan disetujui dengan 366 suara berbanding 161. Pada 16 Juli 2013, Dewan Rakyat menerima segala amendemen Dewan
Bangsawan. Pada 17 Juli 2013, RUU tersebut menerima pengesahan kerajaan menjadi "Undang-Undang Perkawinan (Pasangan Sejenis) 2013", dan berlaku pada 13 Maret 2014. Perkawinan sejenis pertama berlangsung pada 29 Maret 2014.
Pemerintah Skotlandia mengadakan perundingan selama tiga bulan yang berakhir pada 9 Desember 2011. Analisis terus diumumkan pada Juli 2012. Tidak seperti perundingan di Inggris dan Wales, Skotlandia mempertimbangkan perkawinan sejenis baik secara sipil maupun keagamaan. Sementara Pemerintah Skotlandia setuju dengan perkawinan sejenis, ia menyatakan bahwa tidak ada badan keagamaan yang
dipaksa untuk mengadakan upacara semacam itu jika aturan tersebut disahkan. Pada 27 Juni 2013, Pemerintah mengumumkan RUU tersebut. Untuk tetap menjaga kebebasan kelompok keagamaan dan klerus individual, Pemerintah Skotlandia percaya bahwa penting untuk melakukan perubahan pada "Undang-Undang Kesetaraan 2010" dan berkomunikasi dengan Pemerintah Britania dengan masalah ini; sehingga perkawinan sejenis di Skotlandia tidak terjadi hingga hal ini selesai.