Sejarah hukum Uni Eropa
Perjanjian Nice digunakan oleh negara-negara anggota dalam mempersiapkan perluasan Uni Eropa di masa depan. Perjanjian-perjanjian tersebut direvisi dengan empat cara utama; selain itu, ukuran dan komposisi Komisi Eropa diubah, serta jumlah suara setiap anggota negara bagian di Dewan Eropa disesuaikan dan suara mayoritas yang memenuhi syarat diperluas ke area kebijakan. Perjanjian
Nice ditandatangani di Nice pada 26 Februari 2001, dan mengubah Perjanjian Uni Eropa yang membentuk Komunitas Eropa (TEC). Selama konferensi tersebut beberapa keputusan bersejarah bagi Uni Eropa dibuat berdasarkan aksesi demokrasi Eropa Tengah dan Eropa Timur ke dalam Komunitas. Jumlah negara anggota Uni Eropa meningkat untuk pertama kalinya dengan bergabungnya 12 negara anggota baru (Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Republik Ceko, Siprus, Slovenia, dan Slowakia (tidak termasuk bagian Bulgaria, Rumania, dan Turki).
Menurut ketentuan Perjanjian, Komisi Eropa akan terdiri dari sejumlah komisaris yang sesuai dengan jumlah negara anggota Komunitas. Perjanjian tersebut memperkuat posisi Presiden Komisi Eropa dan mereformasi sistem peradilan Komunitas Eropa. Perjanjian ini secara resmi disajikan pada 30 Januari 2001 di Brussels.
Menurut Perjanjian Lisboa, Uni Eropa berfungsi hingga kini berdasarkan dua dokumen dasar, yaitu Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan Perjanjian Komunitas Eropa (TEC), yang diubah oleh Konferensi Internasional pada 29 Oktober 2004, dimana draf Konstitusi Eropa diterima. Perjanjian ini menghapus sistem organisasi Tiga Pilar Uni Eropa, yang mempertahankan keterpisahan tertentu di dalam Komunitas, yang terkait
dengan fungsi sebelumnya pada Pilar Kedua dan Ketiga. Implementasi ketentuan Perjanjian Lisboa menghasilkan pembagian kompetensi Komunitas menjadi tiga bidang:Perjanjian Lisboa mengubah Perjanjian Uni Eropa (TEU atau Perjanjian Maastricht) dan Perjanjian Komunitas Eropa (TEC). 'Perjanjian Komunitas Eropa' (TEC) berganti nama menjadi 'Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa' (TFEU). Selain itu, Perjanjian
Lisboa disebut juga sebagai Perjanjian Reformasi, yang diputuskan selama KTT Uni Eropa di Lisboa pada 18-19 Oktober 2007. Setiap negara anggota Uni Eropa dapat menuntut pengulangan suara tertentu sesuai dengan sistem Nice.
Konsekuensinya, kata 'konstitusi' tidak digunakan dalam dokumen ini, pasal-pasal yang berbicara tentang bendera, lagu kebangsaan dan semboyan Uni Eropa dihapus, penggunaan terminologi akta hukum khusus untuk undang-undang nasional ditolak (tetapi suatu akta, yang sebelumnya dikenal 'Regulasi' dan 'Direktif' dipertahankan). Pada perjanjian ini diputuskan bahwa
mulai tahun 2014 Komisi Eropa terdiri dari 2/3 perwakilan dari negara anggota Komunitas dan masing-masing negara menominasikan komisaris dalam sistem rotasi. Pada awal 2006, perkara perjanjian baru Uni Eropa dilanjutkan. Perjanjian Lisboa memperkenalkan struktur organisasi Uni Eropa yang seragam dan memberikan kepribadian hukum kepada Komunitas. Salah satu perubahan terpenting yang diperkenalkan oleh
Perjanjian Lisboa adalah sistem pemilihan di Dewan Uni Eropa. Selain itu, dokumen tersebut memungkinkan negara anggota mengundurkan diri dari Keanggotaan Uni Eropa, serta hak inisiatif legislatif tidak langsung bagi warga negara anggota Uni Eropa. Perjanjian Lisboa menunjuk Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan memimpin Dinas Luar Negeri Eropa.
Badan hukum yang berasal dari prinsip dan tujuan perjanjian dikenal sebagai hukum sekunder. Adapun hukum-hukum sekunder ini terdiri dari Regulasi, Direktif, keputusan, rekomendasi, dan opini. Regulasi berlaku secara otomatis, bersifat mengikat dan seragam di seluruh negara Uni Eropa, tanpa perlu diubah menjadi undang-undang nasional. Sementara, Direktif mengharuskan negara-negara
anggota Uni Eropa mencapai hasil tertentu, tetapi negara-negara tersebut bebas memilih cara melakukannya. Negara-negara tersebut juga harus mengadopsi undang-undang transposisi oleh otoritas nasional kepada Komisi Eropa supaya mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Direktif dengan tenggat waktu yang ditetapkan ketika Direktif diambil (umumnya 2 tahun). Ketika suatu negara tidak mengubah suatu Direktif, maka Komisi dapat memulai proses pelanggaran.
Keputusan dapat mengikat dan berlaku di satu atau lebih negara Uni Eropa, perusahaan, atau individu. Namun, keputusan tidak perlu diubah menjadi hukum nasional. Sementara, Rekomendasi memungkinkan lembaga-lembaga Uni Eropa membuat pandangan mereka diketahui, dan menyarankan suatu garis akta tanpa memaksakan kewajiban hukum apa pun kepada yang ditujukan. Namun, rekomendasi
tidak memiliki kekuatan mengikat, oleh karenanya tidak memberikan pengaruh langsung. Sementara opini adalah instrumen yang memungkinkan lembaga-lembaga Uni Eropa membuat pernyataan, tanpa memaksakan kewajiban hukum apa pun pada subjek opini. Suatu pendapat tidak memiliki kekuatan mengikat, oleh karenanya tidak memberikan pengaruh langsung. Karakter hukum Komisi Eropa ditetapkan dalam dua putusan preseden oleh Mahkamah Eropa pada tahun 1963 dan 1964.
Pada perkara perselisihan hukum ini, perusahaan angkutan Belanda "Van Gend en Loos" mengajukan gugatan terhadap pihak pabean Belanda karena memaksakan bea masuk atas produk kimia dari Jerman yang lebih tinggi dibandingkan bea masuk impor sebelumnya. Perusahaan menganggap hal ini sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian EEC Pasal 12 (sekarang Perjanjian EC Pasal 25), yang
melarang pengenalan bea masuk baru atau peningkatan dalam tugas kebiasaan antara negara-negara anggota. Pengadilan di Belanda kemudian menangguhkan proses, serta merujuk masalah ini ke Mahkamah Eropa sebagai klarifikasi mengenai ruang lingkup dan implikasi hukum atas Pasal Perjanjian EC tersebut. Mahkamah Eropa menggunakan perkara ini sebagai kesempatan dalam menetapkan sejumlah temuan yang bersifat mendasar tentang sifat hukum Komisi Eropa.
Setahun kemudian, perkara "Costa v ENEL" memberi kesempatan pada Mahkamah Eropa dalam menetapkan posisinya secara lebih terperinci. Fakta-fakta atas perkara ini berada pada tahun 1962, yaitu ketika Italia menasionalisasi produksi dan distribusi listrik, serta mengalihkan aset usaha kelistrikan ke Dewan Listrik Nasional (ENEL). Sebagai pemegang saham Edison Volt; yaitu salah satu
perusahaan yang dinasionalisasi, Bapak Costa mempertimbangkan bahwa ia telah kehilangan dividennya, sehingga menolak membayar tagihan listrik untuk ITL 1 926. Di dalam persidangan sebelum pengadilan arbitrase di Milan, salah satu argumen yang diajukan oleh Bapak Costayang membenarkan akta-aktanyaadalah bahwa nasionalisasi melanggar sejumlah ketentuan Perjanjian
EC. Supaya dapat menguji pengajuan Bapak Costa terhadap pembelaannya, pengadilan tersebut meminta Mahkamah Eropa supaya menafsirkan berbagai aspek Perjanjian EC. Unsur-unsur yang secara bersama-sama menandai sifat khusus hukum Komisi Eropa adalah:Komisi Eropa merupakan entitas otonom dengan hak kedaulatannya sendiri, yaitu suatu tatanan hukum yang
independen atas negara-negara anggota. Oleh sebab itu, baik negara anggota, maupun warga negaranya harus tunduk pada bidang kompetensi Komisi Eropa. Hukum administratif umumnya dipahami sebagai cabang hukum publik yang mengatur administrasi yang terkait dengan negara atau pemerintah. Meskipun definisi antara hukum konstitusi dengan administratif, serta perbedaan di antara keduanya cenderung arbitrer, dan tumpang
tindih, hukum administratif pada umumnya mengatur operasi hukum publik. Prinsip dasar hukum administratif Eropa berasal dari traktat-traktat yang disusun oleh Mahkamah Eropa (ECJ). Peran penting hukum administratif terletak pada penetapan aturan operasi proses administratif, yaitu kerangka kerja sekunder, dimana suatu administrasi beroperasi. Sistem pengujian yudisial yang dikembangkan saat ini menjadi norma dengan fungsi menetapkan legalitas akta-akta administratif, dan perlindungan hak-hak pihak swasta.