Perbudakan di Amerika Serikat
Dari tahun 1865 sampai 1875, pasukan federal ditempatkan di Selatan dengan tujuan khusus melindungi orang-orang berkulit hitam supaya tidak diperbudak lagi. Namun, setelah sepuluh tahun dilindungi, pasukan ditarik mundur, sehingga orang-orang berkulit hitam ini ditinggalkan di bawah kekuasaan mantan-mantan pemilik mereka. Ketika warga Afrika Amerika di Selatan tidak dilindungi oleh pasukan federal lagi, orang-orang berkulit putih menemukan cara lainnya untuk menerapkan perhambaan di luar kemauan.
Hal ini berlangsung sampai ke abad ke-20 ketika negara bagian terakhir, Maryland, akhirnya menghapusnya pada tahun 1972. Meski perbudakan secara umum dimengerti telah berakhir dengan adanya Proklamasi Emansipasi atau Amendemen Ketigabelas, penelitian mendalam yang dilakukan oleh seorang wartawan Douglas A. Blackmon and reported in his Pulitzer Prize winnin dan dilaporkan di dalam bukunya Slavery By Another Name menunjukkan
bahwa ribuan orang Afrika-Amerika diperbudak kembali dengan keras dan kejam setelah masa Rekonstruksi berlalu.
Perhambaan di luar kemauan ini mengambil bermacam-macam bentuk, tetapi yang utama ialah penyewaan narapidana, peonase dan pertanian bagi-hasil dimana dalam kasus terakhir ini akhirnya orang-orang miskin berkulit putih juga mengalaminya.
Dengan menggunakan program penyewaan narapidana, pria Afrika Amerika yang seringkali tidak bersalah, ditangkap dan disuruh bekerja tanpa dibayar, dan secara berulang diperjualbelikan serta dipaksa melaksanakan semuanya keinginan majikan-majikan mereka.
Pertanian bagi hasil juga diterapkan pada masa ini yang seringkali juga terkait dengan pembatasan keras kebebasan bergerak para petani bagi hasil yang bisa mendapat hukuman cambuk jika meninggalkan perkebunan. Baik pertanian bagi hasil maupun penyewaan narapidana adalah legal dan diamini oleh Utara dan Selatan.
Walau demikian, peonase adalah sebuah bentuk gelap dari kerja paksa. Keberadaannya tidak diindahkan oleh pihak berwenang sementara ribuan orang Afrika Amerika hidupnya dikekang sampai masuk ke abad ke-20.
Kecuali dalam kasus-kasus peonase, Pemerintahan Federal hampir tidak bertindak apa-apa di luar masa Rekonstruksi dalam menerapkan Amendemen Ketigabelas sampai bulan Desember 1941 ketika Presiden Franklin Delano Roosevelt memanggil jaksa agungnya. Lima hari setelah Serangan Pearl Harbor, atas permintaan presiden, Jaksa Agung Francis Biddle mengeluarkan Surat Edaran No. 3591 kepada semua jaksa federal, menyuruh mereka secara aktif menginvestigasi dan menuntut semua kasus perhambaan di luar kemauan dan perbudakan.
Selama masa Rekonstruksi terdapat sebuah masalah serius apakah perbudakan benar-benar dihapus atau apakah ada bentuk perb udakan terselubung yang masih ada setelah para pasukan Uni mundur. Menurut kurun waktu gerakan-gerakan hak sipil yang menuntut hak-hak sipil penuh dan persamaan hak di bawah hukum untuk semua warga Amerika Serikat.
Dengan adanya emansipasi sebagai sebuah realitas hukum, orang-orang Selatan berkulit putih memikirkan cara-cara untuk mengontrol para budak yang bari saja dibebaskan dan bagaimana tetap memperkerjakan mereka pada tingkat terendah. Sistem penyewaan narapidana ini bermula selama era Rekonstruksi dan secara penuh diterapkan pada tahun 1880-an. Sistem ini memperbolehkan para kontraktor untuk
membeli jasa para narapidana dari pemerintahan negara bagian atau setempat untuk beberapa waktu. Berkat "penegakan hukum yang secara giat berpihak dan vonis diskriminatif", orang-orang Afrika Amerika menjadi bagian terbesar narapidana yang disewakan. Penulis Douglas A. Blackmon menulis tentang sistem ini:
Sistem ini adalah sebuah bentuk perhambaan yang berbeda dari yang ada sebelum Perang Saudara di Selatan dimana untuk kebanyakan laki-laki dan beberapa perempuan yang terlibat, tidak berIangsung seumur hidup dan tidak diwariskan ke generasi berikut. Namun ini suatu bentuk perbudakan, dimana pasukan-pasukan pria tak bersalah dipaksa bekerja tanpa digaji, diperjualbelikan beberapa kali dan dipaksa bekerja untuk majikan mereka yang berkulit putih dengan ancaman kekerasan fisik berat.
Dasar konstitusional dari penyewaan narapidana ini adalah Amendemen Ketigabelas sendiri, meskipun perbudakan dan perhambaan serta praktik serupa dihapus, perbudakan diperbolehkan sebagai hukuman tindak kejahatan.
Undang-undang anti kemelekan huruf tahun 1832 secara luas mengakibatkan masalah tuna aksara yang melanda budak-budak yang dibebaskan dan warga Afrika Amerika lainnya setelah Emansipasi dan Perang Saudara, 35 tahun kemudian.
Masalah tuna aksara dan perlunya pendidikan dilihat sebagai salah satu tantangan terbesar yang menghadapi orang-orang ini sementara mereka berupaya ikut menikmati sistem perwiraswastaan bebas dan mendukung diri sendiri selama Rekonstruksi dan setelah itu.
Selain itu, banyak organisasi keagamaan, baik putih maupun hitam, mantan tentara Uni, dan para dermawan kaya yang terilhami untuk membuat dan membiayai usaha-usaha kependidikan yang ditujukan kepada warga Afrika Amerika. Beberapa orang Afrika Amerika juga memulai sekolah-sekolah mereka sendiri sebelum perang berakhir.
Orang-orang Utara turut serta membantu mendirikan sekolah-sekolah biasa, seperti yang akan menjadi Universitas Hampton dan Tuskegee untuk memnyediakan guru-guru. Orang-orang berkulit hitam menganggap mengajar sebagai panggilan agung, dengan pendidikan untuk anak-anak maupun orang dewasa sebagai prioritas. Mereka yang mempunyai banyak talenta banyak bergerak di bidang ini. Beberapa sekolah membutuhkan
waktu tahunan sebelum mencapai mutu tinggi, tetapi mereka berhasil menelurkan ribuan guru. Seperti dinyatakan oleh W. E. B. Du Bois, sekolah-sekolah hitam ini tidak sempurna, tetapi mereka berhasil menghasilkan 30000 ribu guru di Wilayah Selatan dan mengusir tuna aksara dari sebagian besar orang-orang berkulit hitam di negara ini.
Para dermawan Utara tetap mendukung kependidikan orang berkulit hitam pada abad ke-20, bahkan ketika ketegangan mulai muncul di dalam komunitas orang berkulit hitam seperti dilihat dari perbedaan pendapat antara Dr. Booker T. Washington and Dr. W. E. B. Du Bois, dimana harus meletakkan penekanan, kepada pendidikan kejuruan atau akademis klasik. Sebuah contoh seoranh penyumbang besar kepada sekolah
di Hampton dan Tuskegee adalah George Eastman, yang juga ikut membantu menyumbang program-program kesehatan di sekolah-sekolah dan masyarakat. Dermawan Julius Rosenwald bekerja sama dengan Dr. Washington pada dasawarsa awal abad ke-20 dan juga turut membantu menyediakan dana-dana bagi usaha-usaha bersama dalam mendirikan sekolah-sekolah di daerah pedesaan bagi anak-anak berkulit hitam. Ia
menekankan adanya kerjasama antara orang berkulit hitam dan putih dalam usaha ini, karena ia ingin memastikan bahwa dewan-dewan sekolah yang dikontrol orang-orang berkulit putih bertekad merawat sekolah ini. Menjelang tahun 1930-an orang-orang tua setempat ikut menolong menggalang dana (kadang-kadang dengan menyumbang tanah atau jasa) untuk mendirikan lebih dari 5000
sekolah pedesaan di Selatan. Dermawan lainnya seperti Henry H. Rogers dan Andrew Carnegie, yang setiapnya berasal dari keluarga miskin dan lalu menjadi kaya, memberikan sumbangan dana untuk mengembangkan banyak perpustakaan dan sekolah.
Pada tanggal 24 Februari 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Virginia menerima resolusi bersama parlemen ini No. 728 yang mengakui bahwa "menyesal secara dalam dengan menghambakan orang Afrika secara paksa dan mengeksploitasi penduduk Pribumi Amerika" dan menyerukan islah di antara semua warga Virginia. Dengan disetujuinya resolusi ini, Virginia menjadi negara bagian pertama yang dengan badan pemerintahan negara bagian mengakui keterlibatan
buruk negara bagian ini dalam perbudakan. Diambilnya resolusi ini bertepatan dengan perayaan hari jadi Jamestown, Virginia, ke-400 yang merupakan salah satu pelabuhan budak pertama di Amerika pada zaman kolonial.