Soedarpo Sastrosatomo
Soedarpo Sastrosatomo () adalah juru runding, nasionalis, serta pengusaha yang banyak berperan dalam membantu perjuangan diplomasi Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan.
Ia terlibat sebagai anggota perunding Indonesia dalam Perundingan Linggarjati, kemudian menjadi anggota perwakilan RI di PBB pada tahun 1948 hingga 1950. Setelah menjadi pegawai negeri beberapa saat, ia keluar untuk melakukan bisnis swasta. Ia mendirikan PT. Samudera Indonesia, perusahaan pelayaran besar yang menguasai distribusi barang se-Indonesia. Setelah beberapa kali ekspansi ke berbagai bidang usaha, pada tahun 1986 ia tercatat memimpin 21 perusahaan.
Ia dikenal sebagai seorang pengusaha Indonesia yang dijuluki sebagai "Raja Kapal" karena perusahaan pelayarannya menjadi perusahaan garda terdepan di Indonesia. Pada tahun 2006, namanya masuk dalam "Daftar 40 orang terkaya di Indonesia (2006)" dari Majalah Forbes.
Pada masa tuanya ia dikenal sebagai filantropis serta banyak berhubungan dan membantu aktivis pergerakan, politisi, serta akademisi.
Soedarpo menikah dengan Minarsih Wiranatakusumah (lebih dikenal dengan nama Mien Sudarpo) dan dikaruniai tiga orang putri, Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto, Ratna Djuwita Tunggul Hatma, dan Chandraleika Mulia.
Lahir di Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara, ayah Soedarpo bernama Mas Sadeli Sastrosatomo dan ibunya Rd. Ngt. Sarminah asal Klaten, Jawa Tengah. Sadeli Sastrosatomo adalah seorang pegawai Jawatan Garam dan Candu Negara di kawasan Sumatera Timur. Menjabat sebagai "Ambtenaar Opiumregie" (Mantri Candu) dan bertugas untuk mengawasi peredaran dan perdagangan Opium. Pada saat Soedarpo
berusia 9 tahun (1929), sang ayah meninggal dunia. Ibu Sarminah kemudian membawa Soedarpo dan kedelapan anaknya yang lain ke kampung halaman di Desa Ngupit, dekat Klaten, sebuah desa perkebunan tembakau.
Di Desa Ngupit, Ibu Sarminah membuka warung dibantu oleh anak-anak laki-lakinya, termasuk Soebadio, anak lelaki ketiga (kelak akan dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Sosialis Indonesia bersama Sjahrir). Sang ibu walaupun sendiri berhasil memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Soedarpo mengenyam pendidikan di MULO Yogyakarta, bahkan pada masa sekolah menengah di Algemene Middlebare School (AMS) Yogyakarta, Soedarpo dikenal sebagai atlet wahid, juara lari loncat gawang.
Soedarpo muda kemudian melanjutkan pendidikannya ke Ika Daigaku (nama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada saat penjajahan Jepang) jurusan kedokteran. Minarsih Wiranatakusumah yang kelak menjadi istri Soedarpo juga berkuliah di universitas ini tetapi di Yakugaku (jurusan farmasi), sayangnya karena revolus pendidikan keduanya tidak selesai. Soedarpo (bersama
Soedjatmoko) dikenal sebagai aktivis mahasiswa, terutama di kalangan mahasiswa Asrama Prapatan 10, asrama mahasiswa kedokteran Ika Daigaku. Keduanya mengadakan mogok massal pada bulan Juni 1945 atas aksi pemerintah Jepang yang memerintahkan para mahasiswa untuk digunduli. Aksi mogok massal ini membuat pusing para senior mereka, dari Soekarno, Hatta sampai Ki Hadjar Dewantara yang mengatakan bahwa aksi itu akan merugikan mereka sendiri dan memerintahkan mereka untuk kuliah lagi.
Selama menjadi mahasiswa inilah, Soedarpo, bersama Soedjatmoko dan kakak nya Soebadio Sastrosatomo mendapat binaan dari Sutan Sjahrir, kebetulan istri Sjahrir, Siti Wahjunah Mangoendiningrat ("Poppy Sjahrir") adalah kakak tertua dari Soedjatmoko. Para pemuda ini dijuluki "Sjahrir Boys", anak buah Sjahrir yang membantunya mengatasi aneka masalah.
Pada tanggal 14 November 1945 Sjahrir menjabat sebagai perdana menteri, Soedarpo dan Soedjatmoko bertugas di Departemen Penerangan. Sebagai tangan Sjahrir, mereka harus melaksanakan tugas antara lain menjemput Presiden Soekarno yang saat itu berada di Sukabumi untuk kembali ke Jakarta agar serah terima kabinet bisa dilaksanakan dengan lancar, Soebadio ditugaskan untuk menemui Sri Sultan
Hamengkubuwono IX agar mulai 4 Januari 1946 kota Yogyakarta jadi tempat kediaman Presiden dan Wapres RI berkenaan dengan teror dari NICA, Belanda di Jakarta, semua tugas itu dilaksanakan dengan baik.
Minarsih Wiranatakusumah (Mien) juga bekerja sebagai sekretarsi di Departemen Penerangan, dan pada tahun 1946 Soedarpo muda memutuskan untuk melamar Mien, tetai pada awalnya hal ini tidak berjalan mulus. Ibu Mien, Sjarifah Nawawi (istri ketiga dari Wiranatakoesoema V) tidak memberikan izin karena belum mengenal Soedarpo. Nyonya Sjarifah,
wanita berdarah Minang yang sejak Mien berumur 2 bulan diceraikan oleh Wiranatakoesoema V, berharap agar Mien menikahi pemuda yang lebih mapan. Pada akhirnya sang ibu memberikan persyaratan, Soedarpo harus mendapat surat izin untuk menikahi Mien dari ayah Mien, Wiranatakoesoemah, yang saat itu menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung di Yogyakarta, dan juga dari paman Mien di Malang. Menurut adat Minang, sang paman inilah pemegang keputusan terakhir.
Saat itu Soedarpo juga sibuk. Pada bulan November 1946, pemuda 26 tahun ini harus bepergian ke Malang menjemput Presiden Soekarno agar datang bersama Wakil Presiden Hatta ke perundingan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Setelah selesai, Soedarpo pergi ke Yogyakarta untuk menyampaikan hasil perundingan antara delegasi Indonesia pimpinan Sutan Sjahrir dan delegasi Belanda pimpinan van Mook kepada Soekarno dan Hatta, yang ketika itu memimpin Indonesia dari Yogyakarta.
Rangkaian perundingan ini kelak dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai Perundingan Linggarjati. Setelah mendapatkan lampu hijau dari ayah dan paman Mien, mereka pun bertunangan. Perjanjian Linggarjati akhirnya ditandatangani pada 25 Maret 1947. Soedarpo mendapatkan cuti dua minggu dan mereka lalu memilih 28 Maret 1947 sebagai hari pernikahan.
Karier Soedarpo berlanjut ke Amerika Serikat, bersama L.N. Palar, Soemitro Djojohadikoesoemo dan Soedjatmoko, Soedarpo ditugaskan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Konsulat Jenderal New York. Dia ditunjuk sebagai atase pers. Di negeri Paman Sam, Soedarpo dan Soemitro meminta dukungan pemerintah Amerika atas kedaulatan Indonesia. Sementara L.N. Palar dan Soedjatmoko mencari
dukungan internasional melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda sidang membicarakan agresi militer Belanda kedua terhadap Indonesia. Aksi militer Belanda di wilayah Yogyakarta tersebut diklaim sebagai bentuk ketidakberdayaan Indonesia. Dalam sidang itu delegasi Indonesia ingin membuktikan klaim Belanda tak benar adanya. Ini dibuktikan lewat keberhasilan TNI menduduki Yogyakarta selama 6 jam.
PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 28 Januari 1949 bagi Negara Serikat Indonesia dan Belanda. Salah satu isi resolusi, mengultimatum Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia paling lambat 1 Juli 1950. Atas kesepakatan Palar, Soemitro, Soedjatmoko, dan Soedarpo ditugaskan menemui Soekarno. Soedarpo yang dikenal sebagai kurir politik dipercaya bisa menyampaikan isi resolusi PBB. Soekarno dan
Hatta kala itu tengah ditahan Belanda di Pulau Bangka, Sumatera. Perjalanan Soedarpo menemui keduanya tak mudah lantaran Jakarta sudah dikuasai Belanda.
Selanjutnya lewat Perundingan Roem-Roijen pada 1949, ibukota negara Republik Indonesia Indonesia kembali ke Yogyakarta dan Soekarno-Hatta dibebaskan dari pengasingan. Setelah persetujuan itu ditandatangaini, Soedarpo ditugaskan kembali ke Kedutaan Besar Indonesia Amerika Serikat. Kali ini Soedarpo menempati pos barunya di Washington dengan Dubes Ali Sastroamidjojo.
Baru satu tahun, pada akhir 1950 Soedarpo mengajukan permohonan pengunduran diri dari Kedutaan Besar. Diakui memang Soedarpo tidak suka hidup dalam birokrasi, dimana dia harus berpidato, menyiapkan rancangan pidato dan harus berkonsultasi dengan Duta Besar untuk mendapatkan izin. Pada awalnya, pemerintah tidak menerima pengunduran diri Soedarpo.