Selandia Baru
Orang Eropa pertama yang diketahui mencapai Selandia Baru adalah penjelajah Belanda, Abel Tasman dan para awak kapalnya pada tahun 1642. Dalam sebuah pertemuan yang menegangkan, empat awak kapal terbunuh, dan paling sedikit seorang Mori terpukul oleh "canister shot". Orang Eropa tidak mengunjungi lagi Selandia Baru sampai tahun 1769 ketika penjelajah Britania, James Cook, memetakan hampir
semua pesisirnya. Setelah Cook, Selandia Baru dikunjungi oleh beberapa kapal pemburu paus, pemburu anjing laut, dan kapal dagang Eropa, dan Amerika Utara. Mereka menjual makanan, peralatan logam, persenjataan, dan barang-barang lain untuk memperoleh damar, artefak, air, dan jasa seks. Kentang dan senapan lontak yang diperkenalkan telah mengubah pertanian, dan peperangan
Mori. Kentang menyediakan surplus makanan yang andal, yang memungkinkan kampanye militer lebih panjang, dan berkelanjutan. Perang senapan antar-suku telah mencapai 600 pertempuran antara tahun 1801 sampai 1840, dan telah menewaskan 30000-40000 Mori. Sejak awal abad ke-19, misionaris Kristen mulai menetap di Selandia Baru, dan berjaya mengubah keyakinan sebagian besar populasi Mori. Populasi
Mori berkurang hingga menjadi 40 persen dari keadaan sebelum pertemuan dengan orang Eropa pada abad ke-19; penyakit-penyakit yang dibawaserta oleh orang Eropa telah menjadi faktor utama.
Pemerintah Britania mengangkat James Busby sebagai Residen Britania untuk Selandia Baru pada tahun 1832 dan pada tahun 1835, setelah pengumuman rencana permukiman orang Perancis oleh Charles de Thierry, Persekutuan Suku-Suku di Selandia Baru secara samar-samar mengirimkan Deklarasi Kemerdekaan Selandia Baru kepada Raja William IV dari United Kingdom untuk meminta perlindungan. Kerusuhan yang tengah terjadi, dan
kedudukan hukum Deklarasi Kemerdekaan yang diragukan telah mendorong Kementerian Kolonial mengirimkan Kapten William Hobson untuk mendaku kedaulatan bagi Mahkota Britania, dan merundingkan sebuah perjanjian dengan Mori. Perjanjian Waitangi kali pertama ditandatangani di Bay of Islands pada tanggal 6 Februari 1840. Sebagai respons terhadap upaya Perusahaan Selandia Baru yang berjalan komersial untuk mendirikan permukiman mandiri di Wellington
dan para pemukim Perancis yang "membeli" tanah di Akaroa, Hobson mendeklarasikan kedaulatan Britania ke atas semua wilayah Selandia Baru pada tanggal 21 Mei 1840, meskipun salinan-salinan Perjanjian masih beredar. Dengan ditandatanganinya Perjanjian, dan deklatasi kedaulatan, banyaknya imigran, khususnya dari United Kingdom, mulai bertambah.
Selandia Baru, mulanya bagian dari koloni New South Wales, menjadi koloni mahkota terpisah pada tahun 1841. Koloni ini memperoleh pemerintahan representatif pada tahun 1852 dan Parlemen Pertama pada tahun 1854. Pada tahun 1856 koloni ini secara efektif memerintah-sendiri, memikul tanggung jawab terhadap semua urusan domestik selain dari kebijakan asli. (Kendali atas
kebijakan asli diberikan pada pertengahan dasawarsa 1860-an.) Setelah memperhatikan bahwa Pulau Selatan boleh jadi membentuk koloni terpisah, perdana menteri Alfred Domett mengeluarkan resolusi untuk memindahkan ibu kota dari Auckland ke sebuah lokalitas di dekat Selat Cook. Wellington dipilih atas pertimbangan pelabuhannya, dan lokasinya yang berada di tengah, dengan parlemen yang secara
resmi berkedudukan di sana untuk kali pertama pada tahun 1865. Karena jumlah imigran bertambah, konflik atas lahan telah memicu Perang Selandia Baru pada dasawarsa 1860-an, dan 1870-an, yang berujung pada bergantinya sebagian besar kepemilikan tanah Mori. Pada tahun 1893 negara ini menjadi yang pertama di dunia yang memberikan semua hak perempuan untuk memilih dan pada tahun 1894 merintis adopsi sengketa wajib antara buruh dan uni.
Pada tahun 1907, atas permintaan Parlemen Selandia Baru, Raja Edward VII memproklamasikan Selandia Baru sebagai sebuah dominion di lingkungan Imperium Britania, yang mencerminkan statusnya sebagai satuan politik yang memerintah-secara-mandiri. Pada tahun 1947 negara ini mengadopsi Statuta Westminster, yang menegaskan bahwa Parlemen Britania tidak dapat lagi menyusun perundang-undangan untuk Selandia Baru tanpa
persetujuan Selandia Baru. Selandia Baru terlibat dalam urusan-urusan dunia, berjuang bersama-sama pihak Imperium Britania di dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II dan ikut menderita sepanjang Depresi Besar. Depresi ini ikut menjadi penyebab bagi terpilihnya pemerintah buruh pertama dan didirikannya negara kesejahteraan yang menyeluruh, dan ekonomi proteksionis. Selandia
Baru mengalami kesejahteraan yang membaik setelah Perang Dunia II dan Mori mulai meninggalkan kehidupan perdesaan tradisional mereka, dan berpindah ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah gerakan protes Mori merebak, yang mengkritisi Erosentrisme dan berjuang demi pengakuan yang lebih besar atas budaya Mori dan Perjanjian Waitangi. Pada tahun 1975, sebuah Tribunal Waitangi
dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap Perjanjian Waitangi, dan tribunal ini dibolehkan untuk menyelidiki keluhan-keluhan sejarah pada tahun 1985. Pemerintah telah merundingkan berbagai ganti rugi, dan keberatan ini dengan banyak iwi, meskipun pendakuan Mori atas tepi pantai, dan dasar laut terbukti kontroversial pada dasawarsa 2000-an.
Selandia Baru adalah monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer, meskipun konstitusinya tidaklah tertulis. Ratu Elizabeth II adalah kepala negara yang diberi gelar "Ratu Selandia Baru". Ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal, yang ditunjuk oleh Ratu atas nasihat Perdana Menteri. Gubernur Jenderal dapat menjalankan hak prerogatif mahkota (seperti meninjau kasus-kasus
ketidakadilan, dan mengangkat Dewan Menteri (kabinet), duta besar, dan pejabat publik penting lainnya) dan dalam situasi yang langka, kekuasaan cadangan (kekuasaan untuk memberhentikan Perdana Menteri, membubarkan Parlemen, atau menolak Persetujuan Kerajaan atas sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang). Kekuasaan Ratu, dan Gubernur Jenderal dibatasi oleh kekakuan konstitusional, dan mereka biasanya tidak dapat dijalankan tanpa nasihat dari Kabinet.
Parlemen Selandia Baru memegang kekuasaan legislatif dan terdiri dari Yang Berdaulat (diwakili oleh Gubernur Jenderal) dan Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen juga pernah meliputi sebuah majelis tinggi, Dewan Legislatif, hingga dewan ini dihapuskan pada tahun 1950. Kedudukan tertinggi Parlemen berada pada Yang Berdaulat, dan berada di Inggris menurut Bill of Rights 1689 dan telah diratifikasi sebagai undang-undang di
Selandia Baru. Dewan Perwakilan Rakyat dipilih secara demokratis, dan Pemerintah dibentuk dari partai atau koalisi yang menguasai mayoritas kursi di dewan. Jika tidak ada mayoritas yang terbentuk, maka sebuah pemerintahan minoritas dapat dibentuk jika dukungan dari partai-partai lain pada saat pemungutan suara kepercayaan dan kesediaan terjamin. Gubernur Jenderal menunjuk
menteri-menteri di bawah saran dari Perdana Menteri, yang berdasarkan konvensi merupakan pemimpin parlemen koalisi atau partai yang memerintah. Kabinet, yang terdiri dari para menteri, dan dipimpin oleh Perdana Menteri, adalah badan pembuat kebijakan tertinggi di dalam pemerintahan, dan bertanggung jawab untuk menentukan tindakan-tindakan pemerintah yang signifikan.
Berdasarkan konvensi, para anggota kabinet terikat oleh tanggung jawab kolektif atas semua keputusan yang dibuat oleh kabinet.
Para hakim, dan pejabat peradilan diangkat secara non-politis, dan di bawah aturan yang ketat menyangkut masa jabatan untuk membantu memelihara independensi-konstitusionalnya dari pemerintah. Secara teoretis, keadaan ini memungkinkan peradilan menafsirkan undang-undang hanya berdasarkan legislasi yang diberlakukan Parlemen tanpa pengaruh-pengaruh lain pada saat membuat keputusan. Dewan Penasihat