Monarki Britania Raya
dan anak-anak dari istri barunya dikeluarkan dari garis suksesi, dan Mahkota berpindah ke tangan saudaranya, George VI. George menjabat sebagai figur penggerak bangsa Inggris pada Perang Dunia II, membuat kunjungan-kunjungan penanaman moral kepada para pasukan serta pabrik-pabrik munisi dan kawasan-kawasan yang dibom oleh Jerman Nazi. Pada Juni 1948, George VI mencairkan kembali gelar Kaisar India, meskipun masih menjadi kepala negara Dominion India.
Mula-mula, setiap anggota Persemakmuran memiliki penguasa monarki yang sama dengan Britania Raya, namun saat Dominion India menjadi republik pada 1950, mereka tidak lagi berbagi penguasa monarki umum. Sebagai gantinya, penguasa monarki Inggris disebut sebagai "Kepala Persemakmuran" di seluruh negara anggota Persemakmuran, entah mereka kerajaan atau republik. Jabatan
tersebut murni seremonial, dan tidak diwariskan oleh penguasa monarki Inggris sebagai hak namun ditentukan oleh orang-orang yang dipilih para kepala pemerintahan Persemakmuran. Negara-negara anggota Persemakmuran yang berbagi orang yang sama sebagai penguasa monarki dikenal sebagai kerajaan-kerajaan Persemakmuran.
Pada 1155, satu-satunya Paus asal Inggris, Adrianus IV, meminta Raja Henry II dari Inggris untuk mengambil alih Irlandia sebagai kawasan federal di bawah kepemimpinan kepausan. Paus ingin penguasa Inggris menganeksasi Irlandia dan menjadikan gereja Irlandia mengikuti Roma, meskipun prosesnya sedang berjalan di Irlandia pada 1155. Sebuah kekerabatan seluruh pulau Irlandia dibuat pada
tahun 854 oleh Máel Sechnaill mac Máele Ruanaid. Penerus terakhirnya adalah Ruaidr Ua Conchobair, yang menjadi Raja Irlandia pada awal 1166, dan mengasingkan Diarmait Mac Murchada, Raja Leinster. Diarmait meminta bantuan kepada Henry II, yang memberikannya sekelompok aristokrat dan petualang Inggris-Norman, pimpinan Richard de Clare, 2nd Earl of Pembroke, untuk membantunya merebut
kekuasaan. Diarmait dan sekutu Inggris-Normannya berhasil dan ia kembali menjadi Raja Leinster. De Clare menikahi putri Diarmait, dan saat Diarmait wafat pada 1171, de Clare menjadi Raja Leinster. Henry memutuskan agar de Clare menjadikan Irlandia menjadi kerajaan rival Norman, sehingga ia memajukan bulla kepausan dan menginvasi, memaksa de Clare dan aristokrat-aristokrat Inggris-Norman
lainnya di Irlandia dan raja-raja dan pemimpin-pemimpin Irlandia besar untuk mengakuinya sebagai overlord. Para pemimpin Inggris semakin memungkinkan untuk mengkolonisasikan seluruh pulau tersebut, namun pemberontakan Gaelik dari 1260-an mengakibatkan pulau tersebut terbagi antara para pemimpin Gaelik-Irlandia dan Inggris-Irlandia pada 1400. Beberapa pemimpin Inggris-Irlandia
ter-Gaelisasikan, dan tak mengakui raja-raja Inggris kecuali secara nominal. Beberapa diantaranya menjadikan diri mereka sendiri raja, seperti Manus O'Donnell dan Conn O'Neill, 1st Earl of Tyrone.
Pada 1541, Raja Henry VIII dari Inggris terpecah dengan Gereja Roma dan mendeklarasikan dirinya sendiri menjadi Kepala Tertinggi Gereja Inggris. Pemberian Irlandia kepada penguasa Inggris oleh Paus menjadi tidak sah, sehingga Henry mengadakan pertemuan Parlemen Irlandia untuk mengubah gelarnya dari Pemimpin Irlandia menjadi Raja Irlandia. Namun, karena sebagian wilayah pulau tersebut yang
belum dikuasai Inggris, penaklukan Irlandia oleh Tudor merebak yang hanya membuat Kerajaan Irlandia berdiri pada 1603, bertepatan dengan Perang Sembilan Tahun (Irlandia). Selain itu, Irlandia masih memiliki parlemen sendiri, menjadikannya negara independen pada 1642-1649 (Konfederasi Irlandia), dan kembali pada 1688-91. Satu-satunya perang seperti Perang Williamite di Irlandia dan kemudian pendudukan mahkota Inggrsi dari 1692, dan negara-negara Inggris suksesif dari 1707, sampai kembali menjadi negara.
Pada 1800, akibat Pemberontakan Irlandia 1798, Undang-Undang Uni menggabungkan kerajaan Britania Raya dan kerajaan Irlandia ke dalam Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia. Seluruh pulau Irlandia masih menjadi bagian dari Britania Raya sampai 1922, saat yang sekarang menjadi Republik Irlandia meraih kemerdekaan sebagai Negara Bebas Irlandia, sebuah Dominion terpisah dalam Persemakmuran.
Negara Bebas Irlandia berganti nama menjadi Éire (atau "Irlandia") pada 1937, dan pada 1949 mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai republik, meninggalkan Persemakmuran dan melepaskan semua hubungan dengan monarki. Irlandia Utara masih masuk dalam Uni tersebut. Pada 1927, Britania Raya mengubah namanya menjadi Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, sementara gelar penguasa monarki selama dua puluh
tahun berikutnya menjadi "dari Britania Raya, Irlandia dan Dominion-dominion Inggris seberang Laut, Raja, Pembela Iman, Kaisar India".
Pada 1990-an, Republikanisme di Britania Raya bertumbuh, terutama terhadap catatan publisitas negatif yang dikaitkan dengan Keluarga Kerajaan (apalagi setelah kematian Diana, Putri Wales). Namun, jajak pendapat dari 2002 sampai 2007 menunjukkan bahwa sekitar 70-80% masyarakat Inggris mendukung keberkelanjutan monarki.
Penguasa berdaulat merupakan Gubernur Tertinggi Gereja Inggris. Uskup-uskup agung dan uskup-uskup dilantik oleh penguasa monarki, atas nasehat Perdana Menteri, yang memilih orang terpilih dari daftar nominasi yang disiapkan oleh Komisi Gereja. Peran Mahkota dalam Gereja Inggris bersifat utama; rohaniwan paling senior, Uskup Agung Canterbury, merupakan pemimpin spiritual
Gereja tersebut dan Komuni Anglikan seluruh dunia. Penguasa monarki mengambil sumpah pada Gereja Skotlandia dan ia memegang kuasa untuk memilih Kepala Komisioner Tinggi untuk Sidang Umum Gereja tersebut, namun tidak mengambil bagian dalam kepemimpinannya, dan tidak menikmati kuasa terhadapnya. Penguasa Berdaulat tak memainkan peran resmi dalam Gereja Wales atau Gereja Irlandia.
Hubungan antara kerajaan-kerajaan Persemakmuran memegang hukum suksesi pemerintahan untuk membagi tahta terhadap seluruh kerajaan tersebut. Suksesi diatur oleh statuta-statuta seperti Undang-Undang Hak Asasi 1689, Undang-Undang Pemukiman 1701 dan Undang-Undang Uni 1707. Aturan-aturan suksesi hanya dapat diubah oleh sebuah Undang-Undang Parlemen; hal ini tidak
memungkinkan seseorang untuk menarik hak suksesinya. Undang-Undang Pemukiman menolak suksesi terhadap para keturunan Protestan sah dari Sophia dari Hanover (1630-1714), seorang cucu dari James I.
Setelah kematian seorang penguasa berdaulat, pewarisnya secara otomatis menggantikannya (dengan frase "Raja telah mati, panjang umur raja!"/"The king is dead, long live the king!"), dan pelantikan penguasa berdaulat baru secara terbuka diproklamasikan oleh Dewan Aksesi yang bertemu di Istana St James. Setelah pengangkatan, seorang penguasa berdaulat baru diminta oleh hukum untuk
membuat dan menuliskan beberapa sumpah Deklarasi Aksesi mula-mula diminta oleh Undang-Undang Hak Asasi, dan sebuah sumpah yang akan mereka "utamakan dan tujukan" kepada Gereja Skotlandia diminta oleh Undang-Undang Uni. Penguasa monarki biasanya dimahkotai di Biara Westminster, biasanya oleh Uskup Agung Canterbury. Koronasi tak menandakan bahwa penguasa berdaulat tersebut
berkuasa; upacara tersebut biasanya dilakukan beberapa bulan setelah pengangkatan untuk memberikan waktu persiapan dan masa berkabung.
Setelah seseorang naik tahta, ia berkuasa sampai mati. Satu-satunya abdikasi sukarela, yang dilakukan oleh Edward VIII, telah diatur oleh sebuah Undang-Undang Parlemen Khusus, Undang-Undang Deklarasi Abdikasi Yang Mulia 1936/His Majesty's Declaration of Abdication Act 1936. Penguasa monarki terakhir yang tidak secara sukarela dilengserkan dari kekuasaannya adalah James VII dan II, yang kabur ke pengasingan pada tahun 1688 saat Revolusi Glorious.