Perang Dingin
Di Guatemala, sebuah kudeta militer yang didukung CIA berhasil menggulingkan presiden sayap Jacobo Arbenz Guzmán pada tahun 1954. Pemerintah pasca-Arbenz yang dipimpin oleh Carlos Castillo Armas mengembalikan semua properti milik AS yang dinasionalisasi, membentuk Komite Nasional Pertahanan Melawan Komunisme, dan mendekritkan Hukum Pidana Pencegahan Terhadap Komunisme atas permintaan Amerika Serikat.
Presiden Indonesia, Soekarno, yang menganut prinsip-prinsip Non-Blok, dihadapkan pada ancaman besar pada awal tahun 1956, ketika beberapa komandan daerah mulai menuntut otonomi dari Jakarta. Setelah proses mediasi gagal, Soekarno mengambil tindakan tegas untuk menyingkirkan mereka yang membangkang. Pada bulan Februari 1958, komandan militer di Sumatera Tengah (Kolonel Ahmad Husein) dan Sulawesi
Utara (Kolonel Ventje Sumual) mendeklarasikan pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia-Permesta, yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Soekarno. Mereka bergabung dengan politisi sipil lainnya dari Partai Masyumi seperti Sjafruddin Prawiranegara, yang menentang pertumbuhan pengaruh dari Partai Komunis Indonesia. Karena retorika anti-komunis mereka, pemberontakan mereka mendapat bantuan senjata,
dana, dan bantuan lainnya dari CIA. Hal ini terbukti saat pesawat Amerika yang dipiloti oleh Allen Lawrence Pope tertembak jatuh di Ambon pada bulan April 1958. Pemerintah pusat menanggapinya dengan meluncurkan invasi militer lewat laut dan udara melalui Padang dan Manado. Pada akhir 1958, para pemberontak berhasil dikalahkan, dan pemberontak yang tersisa menyerahkan diri pada bulan Agustus 1961.
Di Irak, Abd al-Karim Qasim menggulingkan monarki Hashemite pada tahun 1958 dan membangun aliansi dengan Partai Komunis Irak dan Uni Soviet. Meskipun Partai Ba'ath yang anti-komunis adalah faksi dominan dalam kabinet Qasim, AS mulai khawatir bahwa pemberontakan mungkin akan menginspirasi "reaksi berantai" di seluruh Timur Tengah. Mesir dan Suriah juga berusaha untuk
membunuh Qasim untuk alasan mereka sendiri, CIA juga dianggap berperan dalam mengirimkan saputangan beracun kepada Qasim (meskipun masih diperdebatkan). Setelah serangkaian kudeta, Ba'athist berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1968, kemungkinan dengan dukungan dari KGB, meskipun militer Irak juga melakukan kudeta.
Di Republik Kongo, yang baru merdeka dari Belgia pada bulan Juni 1960, CIA menghasut presiden Joseph Kasa-Vubu untuk memecat Perdana Menteri terpilih Patrice Lumumba dan membubarkan kabinet Lumumba pada bulan September. Dalam Krisis Kongo yang terjadi setelahnya, CIA mendukung Kolonel Mobutu dengan cara memobilisasi pasukannya untuk merebut kekuasaan melalui kudeta militer.
Di Guiana Britania, kandidat Partai Progresif Rakyat (PPP) yang berhaluan, Cheddi Jagan, memenangkan posisi ketua menteri dalam pemilihan umum kolonial yang diselenggarakan pada tahun 1953, namun secara cepat dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah adanya suspensi dari Britania Raya yang masih memiliki kewenangan terhadap konstitusi negara tersebut. Dipermalukan oleh kemenangan telak
Jagan yang diduga Marxis, Britania memenjarakan ketua PPP pada tahun 1955 dan merekayasa perpecahan antara Jagan dengan rekan PPP nya. Jagan lagi-lagi memenangkan pemilu kolonial pada tahun 1957 dan 1961. Amerika Serikat menekan Britania untuk menunda memberikan kemerdekaan kepada Guiana sampai haluan politik Jagan telah teridentifikasi.
Karena dilelahkan oleh perang gerilya komunis yang menuntut kemerdekaan Vietnam, Perancis setuju untuk melakukan negosiasi dengan komunis Vietnam. Dalam Konferensi Jenewa, perjanjian damai ditandatangani, dan Vietnam dibagi menjadi Vietnam Utara yang pro-Soviet dan Vietnam Selatan yang pro-Barat. Antara tahun 1954 dan 1961, Amerika Serikat mengirimkan bantuan ekonomi dan penasihat militer untuk memperkuat rezim pro-Barat Vietnam Selatan dalam menghalangi upaya komunis yang berniat untuk mengacaukannya.
Banyak negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang menolak tekanan untuk memihak salah satu blok. Pada tahun 1955, dalam Konferensi Bandung di Indonesia, puluhan negara Dunia Ketiga memutuskan untuk keluar dari Perang Dingin. Konsesus yang ditetapkan di Bandung mencapai puncaknya dengan didirikannya Gerakan Non-Blok yang bermarkas di Belgrade pada tahun 1961. Sementara itu, Khrushchev
memperluas kebijakan Moskow dengan menjalin hubungan dengan India dan negara-negara netral lainnya. Gerakan kemerdekaan di Dunia Ketiga mengubah tatanan dunia pasca-perang menjadi lebih pluralistik dengan diterapkannya dekolonisasi bagi negara-negara Afrika dan Timur Tengah dan semangat nasionalisme juga meningkat di Asia dan Amerika Latin.
Periode setelah 1956 ditandai dengan kemunduran serius bagi Uni Soviet, terutama pecahnya aliansi Cina-Soviet, yang dimulai dengan perpecahan Sino-Soviet. Mao membela Stalin ketika Khrushchev mengkritiknya setelah kematiannya pada tahun 1956, dan menganggap pemimpin Soviet yang baru sebagai "pemula yang dangkal", Mao juga menuduhnya telah kehilangan sisi revolusioner. Sementara itu, Khrushchev, yang
merasa terganggu atas sikap Mao yang anti-perang nuklir, menyebut pemimpin Cina sebagai "orang yang gila takhta".
Setelah hal itu terjadi, Khrushchev melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali aliansi dengan Cina, namun Mao menolak setiap usulannya. Permusuhan Cina-Soviet ini akhirnya tumpah dalam perang propaganda intra-komunis. Selanjutnya, Soviet mulai berfokus pada persaingan sengit dengan Cina untuk memperebutkan posisi sebagai pemimpin gerakan komunis dunia.
Dilatardepani oleh senjata nuklir, Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai bersaing untuk membangun persenjataan nuklir dan mengembangkan senjata jangka-panjang yang bisa mereka pergunakan untuk menyerang satu sama lain. Bulan Agustus 1957, Soviet berhasil meluncurkan peluru kendali balistik antar benua pertama (ICBM), dan pada bulan Oktobernya, Soviet meluncurkan satelit Bumi pertama, Sputnik. Peluncuran
Sputnik ini menandai dimulainya Perlombaan Angkasa antara Soviet dan Amerika Serikat. Persaingan ini memuncak dengan pendaratan Apollo di Bulan, yang dideskripsikan oleh astronot Frank Borman sebagai "pertempuran dalam Perang Dingin".
Di Kuba, Gerakan 26 Juli berhasil merebut kekuasaan pada bulan Januari 1959, menjatuhkan Presiden Fulgencio Batista, yang rezimnya tidak populer dan tidak direstui oleh pemerintahan Eisenhower.
Hubungan diplomatik antara Kuba dan Amerika Serikat terus berlanjut selama beberapa waktu setelah kejatuhan Batista, namun Presiden Eisenhower sengaja meninggalkan ibu kota untuk menghindari pertemuan dengan pemimpin pemuda revolusioner Kuba Fidel Castro pada bulan April, dan memerintahkan Wakil Presiden Richard Nixon untuk mengadakan pertemuan dengan Castro di kediamannya. Eisenhower tidak yakin, apakah Castro seorang komunis atau
bukan. Eisenhower juga menentang upaya Kuba untuk mengurangi ketergantungan ekonomi mereka pada Amerika Serikat. Kuba mulai melakukan negosiasi pembelian senjata dengan Eropa Timur pada bulan Maret 1960.
Bulan Januari 1961, sesaat sebelum turun dari jabatannya, Eisenhower secara resmi memutuskan hubungan dengan pemerintah Kuba. Pada bulan April 1961, Presiden Amerika yang baru terpilih, John F. Kennedy, dengan bantuan dari CIA, gagal menginvasi pulau-pulau di Playa Girón dan Playa Larga di Provinsi Las Villas-kegagalan yang mempermalukan Amerika Serikat di mata dunia. Castro menanggapinya dengan mengadopsi paham Marxisme-Leninisme, dan Soviet berjanji untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada Kuba.