Leonardus Benyamin Moerdani
Setelah Gerakan 30 September hancur pada 1 Oktober 1965 oleh Pangkostrad Mayjen Soeharto, kegiatan Moerdani diintensifkan. Dia bergabung dengan Ali dan bersama-sama mereka mulai bekerja meletakkan dasar untuk mengakhiri Konfrontasi tersebut. Upaya mereka memuncak pada tanggal 11 Agustus 1966 ketika Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani kesepakatan untuk menormalkan hubungan antara kedua negara.
Meskipun perdamaian telah tercapai, Moerdani tinggal di Malaysia sebagai chargé d'affaires. Tugas pertamanya adalah untuk menjamin pembebasan tentara Indonesia dan para pejuang gerilya yang telah tertangkap selama Konfrontasi. Pada bulan Maret 1968, bersama seorang duta besar akhirnya ia ditugaskan di Malaysia, Moerdani menjadi kepala Konsulat Indonesia di Malaysia Barat. Pada saat yang sama, ia terus menjadi bagian dari Opsus dengan tugas melakukan pengawasan terhadap kejadian di dalam Perang Vietnam.
Pada akhir tahun 1969, Moerdani dipindahkan ke Seoul untuk menjadi Konsul Jenderal Indonesia di Korea Selatan. Pada tahun 1973, status Moerdani ditingkatkan dari Konsul Jenderal menjadi chargé d'affaires.
Karier diplomatik Moerdani berakhir tiba-tiba ketika terjadi Peristiwa Malari di Jakarta pada bulan Januari 1974 dan dalam waktu seminggu setelah peristiwa itu, Moerdani telah kembali ke Jakarta. Presiden Soeharto segera memberinya posisi yang membuatnya memiliki banyak kekuasaan. Moerdani menjadi Asisten Intelijen Menteri Pertahanan dan Keamanan, Asisten Intelijen Panglima Komando Operasi Pemulihan
Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), Kepala Pusat Intelijen Strategis (Pusintelstrat), dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin).
Pada tahun 1975, Moerdani menjadi sangat terlibat dengan masalah dekolonisasi Timor Timur. Pada bulan Agustus 1975, Moerdani mulai mengirimkan tentara Indonesia dengan kedok relawan untuk mulai menyusup ke Timor Timur. Situasi diintensifkan pada tanggal 28 November 1975 ketika Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur. Operasi intelijen berhenti dan operasi militer, Operasi Seroja dimulai sebagai gantinya. Meskipun
operasi itu bukan sebuah operasi intelijen, Moerdani terus terlibat, kali ini sebagai perencana invasi. Metodenya dalam merencanakan invasi memicu kemarahan dari rekan-rekan karena dilakukan tanpa sepengetahuan perwira komando tinggi, seperti Wakil Panglima ABRI Surono Reksodimedjo dan Pangkostrad Leo Lopulisa yang seharusnya terlibat dalam proses perencanaan.
Pada 28 Maret 1981, Garuda Indonesia Penerbangan 206, yang seharusnya terbang dari Jakarta ke Medan dibajak. Berita itu tiba ketika Moerdani di Ambon dimana ia menghadiri pertemuan Pemimpin ABRI bersama Panglima ABRI M. Jusuf. Moerdani segera meninggalkan pertemuan itu untuk pergi ke Jakarta dan mempersiapkan untuk mengambil tindakan, pesawat yang dibajak telah mendarat di Bandara Don Mueang, Bangkok.
Moerdani bertemu dengan Soeharto dan atas izin Presiden ia menggunakan kekuatan dalam upaya untuk membebaskan para sandera; dasar pemikirannya adalah bahwa para pembajak seharusnya tidak diperbolehkan untuk mengintimidasi pilot pesawat untuk terbang ke negara-negara lain.
Didampingi oleh pasukan dari Kopassandha, sebelumnya bernama RPKAD, Moerdani berangkat ke Thailand. Meskipun rencananya mengalami beberapa hambatan, terutama dari Pemerintah Thailand, pada akhirnya kesepakatan terjadi untuk mengambil tindakan militer. Pada pagi hari tanggal 31 Maret 1981, Moerdani secara pribadi memimpin pasukan Kopassandha menyerbu pesawat, mengambil kembali kendali itu, dan menyelamatkan para sandera.
Pada bulan Maret 1983, Moerdani mencapai puncak karier militernya ketika Soeharto menunjuknya sebagai Panglima ABRI dan mempromosikan dirinya menjadi Jenderal.
Moerdani mencapai posisi ini dengan sedikit agak berbeda karena ia tidak pernah memerintah di unit yang lebih besar dari batalyon dan tidak menjabat sebagai Panglima Daerah Militer (Kodam) dan Kepala Staf Angkatan Darat. Selain sebagai pemimpin ABRI, Moerdani juga ditunjuk menjadi Pangkopkamtib, dan mempertahankan posisinya di Pusintelstrat, yang berganti nama
menjadi Badan Intelijen Strategis (BAIS). Tidak seperti Panglima ABRI Orde Baru sebelumnya, Moerdani tidak memegang Departemen Pertahanan dan Keamanan.
Moerdani segera mengambil langkah untuk membenahi ABRI, pemotongan anggaran, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan profesionalisme sebagai tujuan langsungnya.
Berkaitan dengan struktur komando, pertama Moerdani menghilangkan Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan), struktur komando yang telah ada sejak 1969. Ia kemudian mengubah sistem komando daerah untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Komando Daerah Militer (Kodam) dikurangi dari 16 menjadi 10, 8 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) dirampingkan menjadi 2 Komando Armada, dan 8 Komando Daerah
Angkatan Udara (Kodau) sama-sama dirampingkan menjadi 2 Komando Operasi. Polisi juga melakukan reorganisasi dengan pita merah yang dipotong untuk memungkinkan pasukan polisi di tingkat terendah untuk mengambil tindakan segera.
Moerdani juga mengurangi porsi kurikulum non-militer Akabri. Untuk meningkatkan kualitas input Akademi serta untuk memperkuat basis nasionalis, Moerdani mengonsep sekolah menengah atas untuk melatih bakat bangsa yang cerah untuk kemudian menjadi anggota kelompok elit nasional (SMA Taruna Nusantara, sekarang berjalan dan terletak bersamaan dengan Akademi ABRI di Magelang). Moerdani juga meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata negara-negara ASEAN.
Latar belakang Moerdani yang Katolik akan mencuat ke permukaan pada tahun 1984 ketika bersama-sama dengan Panglima Kodam V/Jaya, Try Sutrisno, memerintahkan untuk menggunakan tindakan keras terhadap demonstran Islam di Tanjung Priok, Jakarta yang mengakibatkan kematian. Moerdani mengklaim bahwa para demonstran telah terprovokasi dan tidak bisa dikendalikan secara damai dan sebagai hasilnya
ia memerintahkan tindakan keras. Moerdani bersikeras bahwa dia tidak pernah ingin menganiaya Muslim dan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah Muslim di seluruh Jawa untuk meningkatkan citranya dengan Muslim.
Sebagai Panglima ABRI, Moerdani bisa dibilang sebagai orang paling kuat kedua secara de facto dalam aspek sosial dan politik di Republik Indonesia saat itu, setelah Soeharto.
Pada tahun 1988, hubungan Moerdani dengan Soeharto telah memburuk. Meskipun ia setia kepada Soeharto, Moerdani cukup tegas untuk mengkritik Presiden soal korupsi dan nepotisme dalam rezimnya. Pada saat ini, Moerdani menjadi musuh dari Prabowo Subianto, menantu Soeharto.
Tahun 1988 merupakan tahun yang penting karena itu adalah tahun digelarnya Sidang Umum MPR, tempat dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sidang Umum hampir tiba, Soeharto mulai membuat tanda-tanda bahwa ia ingin Sudharmono sebagai Wakil Presidennya. Menurut Kivlan Zen, rekan dekat Prabowo, hal ini berlawanan dengan Moerdani, yang ingin agar dirinya
menjadi Wakil Presiden. Dengan demikian, hal ini tampaknya telah menjadi alasan pemberhentian Moerdani dari posisi Panglima ABRI pada Februari 1988, meskipun menurut Robert Elson, hal ini dilakukan lebih karena Soeharto tidak ingin Moerdani mengendalikan ABRI ketika Sudharmono dinominasikan. Robert Elson berteori kemungkinan masa Wakil Kepresidenan Sudharmono menjadi langkah terakhir sebelum dirinya menjadi Presiden Indonesia.
Moerdani tampaknya tidak menyerah. Pada bulan yang sama petinggi Golkar bertemu untuk membahas Sidang Umum MPR. Soal calon Wakil Presiden, fraksi-fraksi sepakat untuk mencalonkan Sudharmono. Nominasi fraksi ABRI ditunda, Moerdani terus menunda-nunda dengan mengklaim bahwa ia tidak membahas pencalonan Wakil Presiden Soeharto. Ketika ditekan, Moerdani menyatakan