Globalisasi
Kewarganegaraan global memaparkan bahwa kewarganegaraan dapat dipahami dalam skala global sebagai kontrak sosial antara penduduk global di era interdependensi dan interaksi. Para pengusung konsep ini mendefinisikannya sebagai pemikiran bahwa kita punya hak dan tanggung jawab tertentu terhadap satu sama lain atas dasar wujud kita sebagai manusia di Bumi. Penduduk dunia memiliki beberapa
makna sejenis, dan kadang-kadang merujuk pada seseorang yang tidak setuju dengan pembagian geopolitik tradisional yang berasla dari kependudukan nasional. Kemunculan sentimen ini bisa dilacak hingga zaman Sokrates. Plutarkhus mengutip bahwa Sokrates pernah berkat: "Aku bukan warga Athena, bukan warga Yunani, melainkan warga duni." Di dunia yang semakin saling tergantung, warga dunia
membutuhkan pemandu atau kompas untuk membentuk pola pikirnya dan menciptakan kesadaran bersama dan rasa tanggung jawab global atas isu-isu seperti masalah lingkungan dan proliferasi nuklir.
Kosmopolitanisme adalah usulan bahwa semua suku bangsa merupakan satu komunitas tunggal dengan moralitas yang sama. Seseorang yang menganut ide kosmopolitanisme dalam bentuk apapun disebut kosmopolitan atau kosmopolit. Masyarakat kosmopolitan bisa diwujudkan atas dasar moralitas inklusif, hubungan ekonomi bersama, atau struktur politik yang mencakup berbagai negara. Masyarakat
kosmopolitan adalah masyarakat yang setiap individunya berasal dari tempat yang berbeda (e.g. negara-bangsa) dan berhubungan atas dasar saling menghargai. Misalnya, Kwame Anthony Appiah menunjukkan adanya kemungkinan masyarakat kosmopolitan yang para individunya datang dari berbagai latar belakang (fisik, ekonomi, dll.) dan menciptakan hubungan atas dasar saling menghargai meski berbeda kepercayaan (agama, politik, dll.).
Filsuf Kanada Marshall McLuhan memopulerkan istilah Desa Global pada 1962. Pandangannya menyebutkan bahwa globalisasi akan menciptakan dunia ketika semua negara semakin terintegrasi dan sadar akan kepentingan bersama dan kemanusiaan.
Kritik terhadap globalisasi biasanya berawal dari diskusi seputar dampak proses globalisasi pada planet Bumi dan manusia. Para pengkritik mempertanyakan patokan ukur tradisional seperti PDB dan beralih ke patokan lain seperti koefisien Gini atau Happy Planet Index, serta menyebut bahwa "berbagai konsekuensi fatal yang saling berkaitan-disintegrasi sosial, kegagalan demokrasi, kerusakan lingkungan yang cepat
dan meluas, penyebaran penyakit baru, bertambahnya kemiskinan dan pengasingan" adalah konsekuensi globalisasi yang tak disengaja.
Kritik berdatangan dari kalangan perkumpulan gereja, kelompok pembebasan nasional, serikat pekerja, intelektual, seniman, proteksionis, anarkis, pendukung relokalisasi (e.g., konsumsi barang lokal), dan lain-lain. Ada kritikus yang reformis (mendukung kapitalisme yang lebih moderat), dan ada pula yang revolusioner (mendukung peralihan kekuasaan dari swasta ke publik) atau reaksioner (publik ke swasta).
Sejumlah kritikus berpendapat bahwa globalisasi merusak keragaman budaya. Ketika kebudayaan negara pendominasi diperkenalkan ke negara penerima melalui globalisasi, kebudayaan asing itu bisa mengancam keragaman budaya lokal. Ada juga yang berpendapat bahwa globalisasi akan mengakibatkan westernisasi atau Amerikanisasi kebudayaan, suatu fenomena ketika konsep budaya negara-negara Barat yang lebih maju dari segi ekonomi dan politik menyebar dan mengancam kebudayaan lokal.
Beberapa penentang melihat globalisasi sebagai pengutamaan kepentingan kaum korporatis. Mereka juga mengklaim bahwa bertambahnya otonomi dan kekuatan entitas perusahaan turut membentuk kebijakan pollitik negara. Mereka mendukung institusi global dan kebijakan-kebijakan yang menurutnya mampu menyelesaikan permasalahan moral kelas bawah dan pekerja serta masalah lingkungan. Pendapat
ekonomi yang dilontarkan para teoriwan perdagangna adil mengklaim bahwa perdagangan bebas tak terbatas menguntungkan pihak-pihak yang memiliki keunggulan finansial yang lebih tinggi (i.e., orang kaya) dan mengorbankan orang miskin.
Negara-negara miskin merugi: Perdagangan bebas memang mendorong terjadinya globalisasi di semua negara, tetapi beberapa negara mencoba melindungi pemasok dalam negerinya. Ekspor utama negara miskin biasanya produk pertanian. Negara besar biasanya memberi subsidi untuk petani (e.g. Common Agricultural Policy Uni Eropa) sehingga menurunkan harga hasil tani asing di pasaran. Joseph Stiglitz berpendapat bahwa negara-negara yang mengelola
sendiri ekonominya mendapatkan banyak manfaat dari globalisasi, sedangkan negara-negara yang ekonominya dikelola oleh lembaga internasional seperti IMF kurang mendapatkan manfaat dari globalisasi. Perpindahan ke alihdaya: Globalisasi memungkinkan perusahaan memindahkan lapangan pekerjaan produksi dan jasa dari daerah berupah tinggi, sehingga menciptakan kesempatan ekonomi dengan upah dan tunjangan pekerja yang bersaing.
Serikat pekerja lemah: Surplus tenaga kerja murah ditambah kenaikan jumlah perusahaan yang menjalani transisi memperlemah serikat pekerja di daerah berupah tinggi. Serikat pekerja kehilangan keefektifannya dan pekerja kehilangan antusiasmenya untuk bergabung karena jumlah anggota serikat terus berkurang. Peningkatan eksploitasi tenaga kerja anak: Negara yang kurang melindungi
anak-anak rentan disusupi perusahaan terselubung dan geng kriminal yang ingin mengeksploitasi mereka. Contoh pekerjaan yang dipaksakan kepada anak-anak adalah pertambangan, pembongkaran kapal, dan perkebunan, namun ada pula penyelundupan, budak seks, kerja paksa, prostitusi, dan pornografi.
Helena Norberg-Hodge, direktur dan pendiri ISEC, mengkritik globalisasi dari berbagai sisi. Dalam bukunya, Ancient Futures, Norberg-Hodge mengklaim bahwa "keseimbangan lingkungan dan keselarasan sosial yang bertahan selama sekian abad terancam oleh tekanan pembangunan dan globalisasi." Ia juga mengkritik standardisasi dan rasionalisasi globalisasi, as it does not always yield the expected growth outcomes. Walaupun globalisasi
berlangsung dengan tahap-tahap yang sama di hampir semua negara, para pakar seperti Hodge mengatakan bahwa globalisasi tidak efektif bagi negara-negara tertentu. Globalisasi justru memundurkan sejumlah negara dan tidak membangun sama sekali.
Anti-globalisasi, atau kontra-globalisasi, terdiri dari sejumlah kritik terhadap globalisasi, namun umumnya kritis terhadap globalisasi kapitalisme korporat. Gerakan ini juga lebih sering disebut sebagai gerakan alter-globalisasi, gerakan anti-globalis, gerakan anti-globalisasi perusahaan, atau gerakan melawan globalisasi neoliberal. Gerakan anti-globalisasi bisa disebut
meliputi ideologi-ideologi yang ada di "gerakan" lainnya, yaitu penolakan terhadap integrasi pasar modal, keadilan sosial dan kesenjangan, anti-konsumerisme, anti-pemerintahan global, dan penolakan pencinta lingkungan. Setiap ideologi tersebut dapat disertakan dalam gerakan anti-globalisasi, tetapi pada umumnya gerakan ini mengerahkan segala upayanya pada prinsip-prinsip
utama ini. Gerakan anti-globalisasi dianggap sebagai gerakan sosial yang baru dan modern, karena isu-isu yang diperjuangkannya cocok dengan zaman modern. Akan tetapi, peristiwa yang membakar semangat gerakan ini sudah ada sejak zaman perlawanan terhadap kolonialisme Eropa dan imperialisme Amerika Serikat 500 tahun yang lalu. Ini mengacu pada benua Afrika yang dikolonisasi dan diperas
sumber daya alamnya oleh bangsa Eropa pada abad ke-19. Gerakan anti-globalisasi juga sangat terkait dengan mobilisasi anti-Perang Vietnam antara 1960 dan 1970, serta protes internasional terhadap penyesuaian struktur di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Sosiolog Britania Paul Q. Hirst dan ekonom politik Grahame F. Thompson mengatakan bahwa istilah ini masih kabur; aktivitas "gerakan anti-globalisasi" mencakup upaya-upaya