Try Sutrisno
Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno () adalah Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993-1998. Sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Try menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Try Sutrisno lahir pada 15 November 1935 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya Subandi adalah sopir ambulans, dan ibunya Mardiyah adalah ibu rumah tangga. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali untuk mengklaim kembali Indonesia sebagai koloni mereka. Try Sutrisno dan keluarganya pindah dari Surabaya ke Mojokerto. Ayahnya bekerja sebagai petugas medis untuk Batalyon Angkatan
Darat Poncowati, memaksa Try Sutrisno untuk berhenti sekolah dan mencari nafkah sebagai penjual rokok dan penjual koran.
Pada usia 13, Try Sutrisno ingin bergabung dengan Batalyon Poncowati dan melawan tetapi tidak ada yang menganggapnya serius dan ia akhirnya dipekerjakan sebagai kurir. Tugas Try Sutrisno adalah untuk mencari informasi ke daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda serta mengambil obat untuk Angkatan Darat Indonesia. Akhirnya pada tahun 1949, Belanda mundur dan
mengakui kemerdekaan Indonesia. Try Sutrisno dan keluarganya kemudian kembali ke Surabaya dimana ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1956.
Setelah lulus dari SMA, Try Sutrisno ingin mendaftar di ATEKAD (Akademi Teknik Angkatan Darat). Dia berpartisipasi dan lulus dalam ujian masuk, sebelum gagal dalam pemeriksaan fisik. Meskipun demikian, Mayor Jenderal GPH Djatikusumo tertarik dengan Try dan memanggilnya kembali. Try Sutrisno berpartisipasi dalam pemeriksaan psikologis di Bandung, Jawa Barat, dan ia diterima di ATEKAD.
Pengalaman militer pertama Try Sutrisno adalah pada tahun 1957, ketika ia berperang melawan Pemberontakan PRRI. Pemberontakan PRRI adalah kelompok separatis di Sumatera yang ingin membentuk pemerintahan alternatif selain Presiden Soekarno. Try Sutrisno menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 1959, ketika ia lulus dari ATEKAD.
Pengalaman awal Try Sutrisno di ABRI termasuk menjalankan tugas di Sumatera, Jakarta, dan Jawa Timur. Pada tahun 1972, Try dikirim ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Pada tahun 1974, Try terpilih menjadi ajudan Presiden Soeharto. Soeharto mulai menyukai Try dan sejak saat itu, karier militer Try akan meroket.
Pada tahun 1978, Try diangkat menjadi Kepala Staf di KODAM XVI/Udayana. Setahun kemudian, ia menjadi Panglima KODAM IV/Sriwijaya, dimana ia memulai kariernya. Sebagai Pangdam, Try Sutrisno pindah untuk menekan tingkat kejahatan serta menghentikan penyelundupan timah. Dia bahkan berpartisipasi dalam kampanye lingkungan untuk mengembalikan gajah Sumatera ke habitat alami mereka.
Tahun 1984 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan semua organisasi apakah itu politik atau non-politik untuk mengadopsi ideologi nasional Pancasila sebagai prinsip tunggal (Asas Tunggal). Perbedaan pendapat di kalangan Islam mencapai puncaknya ketika para ulama mulai mengajarkan pertentangan penerapan Pancasila sebagai ideologi nasional, yang mereka anggap sebagai kristenisasi pemerintah, program keluarga berencana pemerintah, dan dominasi perekonomian Indonesia oleh populasi Tionghoa-Indonesia.
Pada 7 September 1984, Sersan Satu Hermanu, melakukan pemeriksaan di Jakarta Utara, datang ke masjid yang terdapat poster yang meminta perempuan untuk mengenakan jilbab. Ini adalah poster atau selebaran yang mendorong Muslim yang membacanya untuk menentang kebijakan pemerintah untuk tidak membiarkan wanita mengenakan jilbab. Sertu Hermanu meminta selebaran untuk diturunkan tetapi perintahnya tidak diikuti.
Keesokan harinya, Hermanu kembali dan menghapus poster itu dengan koran yang dicelup air got. Entah bagaimana rumor mulai beredar di sekitar yang menyebutkan bahwa Hermanu telah mencemarkan masjid dengan masuk ke dalamnya tanpa membuka sepatunya. Hal itu menyebabkan kemarahan warga dan sepeda motor Hermanu dibakar. Tentara kemudian kembali untuk menangkap 4 pemuda yang membakar sepeda motor.
Selama beberapa hari berikutnya ada protes yang meminta pembebasan 4 pemuda dan ulama mengambil keuntungan dari situasi untuk berkhotbah menentang pemerintah. Akhirnya pada 12 September 1984, kerumunan di Tanjung Priok mulai menyerang toko-toko yang dimiliki oleh orang Tionghoa serta mendatangi markas Kodim Jakarta Utara.
Try Sutrisno, bersama dengan Panglima ABRI, Benny Moerdani setuju bahwa pasukan harus dikerahkan untuk menghadang perusuh. Kerusuhan terus memburuk, menurut tentara, massa menolak untuk mengindahkan tembakan peringatan dan melanjutkan penyerbuan mereka dengan mengacung-acungkan golok dan celurit. Akhirnya pasukan terpaksa melepaskan tembakan. Pemerintah mengklaim bahwa 28 orang tewas namun
korban tetap bersikeras bahwa sekitar 700 orang tewas. Episode ini akan terus menghantui Try Sutrisno untuk sisa kariernya.
Karier Try Sutrisno terus maju. Pada tahun 1985, ia menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, sebelum menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1986. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Try memulai Badan Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD untuk memudahkan bagi prajurit Angkatan Darat untuk membeli rumah bagi mereka sendiri.
Try Sutrisno akhirnya mencapai puncak karier militer pada tahun 1988, ketika ia ditunjuk sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan L.B. Moerdani. Sebagai Panglima ABRI, Sutrisno menghabiskan banyak waktu untuk menumpas pemberontakan di seluruh Indonesia. Target langsungnya adalah separatis di Aceh, yang berhasil ditekan pada 1992. Pada tahun 1990, ada Insiden Talangsari, dimana Try Sutrisno mengulangi tindakannya pada tahun 1984 dengan menindak demonstran Islam.
Pada bulan November 1991, di Provinsi Timor Timur, sekelompok mahasiswa menghadiri pemakaman seorang teman mereka yang telah ditembak mati oleh pasukan Indonesia dan mereka mengambil kesempatan untuk meluncurkan protes terhadap pendudukan Indonesia. Pada prosesi pemakaman, para mahasiswa menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, menampilkan gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmo. Ketika
prosesi tersebut memasuki kuburan, pasukan Indonesia mulai menembak. Dari orang-orang yang berdemonstrasi di kuburan, 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang.
Insiden, yang dikenal sebagai Insiden Dili ini, memicu kecaman dari masyarakat internasional seluruh dunia. Try Sutrisno mengatakan dua hari setelah pembantaian: "Tentara tidak dapat diremehkan. Akhirnya kami harus menembak mereka. Berandalan seperti agitator ini harus ditembak, dan mereka akan.... ". Try Sutrisno kemudian diundang untuk berbicara di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk
menjelaskan dirinya sendiri. Try Sutrisno memberikan pembelaan keputusannya dan menyatakan bahwa pengunjuk rasa memprovokasi tentara dan bahwa klaim bahwa protes yang damai adalah "omong kosong".
Pada bulan Februari 1993, bulan yang sama ketika Try berhenti dari posisinya sebagai Pangab dan sebulan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan bertemu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru, anggota MPR dari fraksi ABRI mencalonkan Try Sutrisno untuk menjadi Wakil Presiden. Secara teknis, anggota fraksi MPR diizinkan untuk mengajukan calon mereka untuk Wakil Presiden.
Tapi aturan tak tertulis dalam rezim Soeharto adalah menunggu Presiden untuk mengajukan calon yang dipilihnya.
Anggota dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dengan cepat menyetujui pencalonan Try sementara Golkar berjuang dalam memberitahu anggotanya bahwa Golkar tidak mencalonkan Try sebagai Wakil Presiden. Soeharto dilaporkan marah karena telah didahului oleh ABRI, tetapi ia tidak ingin adanya perselisihan terbuka. Soeharto akhirnya menerima Try dan
Golkar mencoba mengecilkan ketegangan dengan mengatakan telah membiarkan pihak lain dan ABRI mencalonkan kandidat Wakil Presiden mereka.