Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Alasan program studi: Ditinjau dari sudut substansi pendidikan, STPDN diberi otoritas untuk menyelenggarakan program pendidikan Profesional dan Akademik, namun selama ini baru melaksanakan program Diploma IV Pemerintahan. Padahal dengan adanya Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan ahli-ahli pemerintahan daerah pada tingkat Magister. Alasan yuridis: Ditinjau dari
kebijakan pendidikan tinggi kedinasan lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Dalam Negeri serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (PP Nomor 60 Tahun 1999), terdapat cukup alasan yuridis untuk mempertahankan dan mengembangkan STPDN dengan membuka pendidikan S2. Alasan akademik: Ditinjau dari segi akademik, STPDN saat ini mempunyai otoritas, kapasitas
dan kapabilitas untuk mengembangkan disiplin pemerintahan sebagai ilmu dan keahlian. Jumlah dan kualitas tenaga pengajar, perpustakaan maupun dukungan sarana maupun prasarana pendidikan untuk mengembangkan program-program lain di luar program D-IV cukup memadai. Alasan historis: STPDN yang berawal dari dua puluh APDN daerah berdasarkan KEPRES No. 42 Tahun 1992, mempunyai pengalaman luas
dan strategis dalam pengelolaan pendidikan tinggi di jajaran Departemen Dalam Negeri, yang sejak awal mempunyai komitmen untuk mendidik kader Pimpinan Pemerintahan (Pamong Praja), melalui pendekatan Akademik dan Praktis. Untuk kepentingan tersebut, kurikulum disusun, disesuaikan dan ditingkatkan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan keilmuan, keterampilan dan kepribadian guna
melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri secara proporsional dan profesional. Alasan empiris: Alumni STPDN Program D-III dan D-IV sampai Angkatan Ke-XII berjumlah 8496 orang dengan penugasan yang tersebar pada seluruh provinsi di Indonesia. Di antara mereka secara terbatas sudah melanjutkan S1 dan S2 di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta. Mereka pada umumnya telah menduduki jabatan pada jenjang
menengah ke bawah pada jajaran pemerintahan provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Dengan demikian terbuka peluang untuk menampung hasrat alumni untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi sesuai tuntutan kebutuhan kedinasan.
Beberapa orang meninggal dalam ospek mahasiswa baru yang dilakukan oleh IPDN. Jumlah orang yang meninggal dari tahun 1993-2007 diperkirakan 35 orang. Angka kematian tersebut rata-rata disebabkan oleh perlakuan tidak layak dari senior kepada mahasiswa baru. Salah satu korban yang menarik perhatian pemerintah pada tahun 2007 adalah Cliff Muntu, dimana IPDN diduga berusaha menutupi penyebab kematian mahasiswa tersebut dengan cairan formalin.
1999: Edi meninggal sebenarnya meninggal akibat kecelakaan tunggal di Kabupaten Wonosobo-Jawa Tengah pada saat praktik kerja lapangan (Desa LUK). Tetapi beberapa info yang tidak benar menyatakan bahwa Almarhum meninggal akibat belajar naik sepeda motor di Kampus.
2003: Wahyu Hidayat (Kontingen Jawa Barat). Meninggal karena sepeda motor merek Honda bernopol B 5513 LG tertabrak oleh bus kota PPD 54 bernopol B 7161 BX jurusan Depok- Grogol berpenumpang 65 orang di dekat Stasiun kereta api di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain itu, 1 Truk pikap jenis Daihatsu, 3 Mobil pribadi, 1 Mobil sedan jenis Toyota, 1 Mobil jip jenis Feroza, 3 Sepeda motor lainnya
masing-masing jenis Honda dan Suzuki, 2 Mobil angkutan kota yakni rute Jagakarsa- Pasar Minggu (Mikrolet bernomor M36) dan rute Pinang Ranti- Ragunan (KWK bernomor S15 A), 1 Becak kayuh, 2 Gerobak PKL dan 1 Mobil angkutan umum Miniarta bernomor 04 jurusan Depok- Pasar Minggu berpenumpang 13 orang juga ikut tertabrak oleh bus PPD.