Kota Tebing Tinggi
Dalam perkembangan selanjutnya informasi Kota Tebing Tinggi sebagai kota Otonom dapat kita baca dari tulisan "J.J.Mendelaar", dalam ""NOTA BERTREFENDE DEGEMENTE TEBING TINGGI"" yang dibuatnya sekitar bulan Juli 1930.
Dalam salah satu bab dari tulisan tersebut dinyatakan bahwa setelah beberapa tahun dalam keadaan vakum mengenai perluasan pelaksanaan Desentralisasi, maka pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Desentralisasiewet berdirilah Gementee Tebing tinggi dengan "Stelings Ordanitie Van Statblaad 1917" yang berlaku 1 Juli 1917. Karenanya, tanggal 1 Juli inilah yang menjadi Hari jadi Kota Tebing Tinggi.
Pada masa pendudukan Jepang, pelaksanaan pemerintah di Tebing Tinggi tidak lagi dilaksanakan oleh Dewan Kota yang bernama "Gementeeraad". Pemerintah Jepang menggantikannya dengan nama "Dewan Gementee Tebing Tinggi". Menjelang Proklamasi (masih pada masa Jepang) pemerintahan kota Tebing Tinggi tidak berjalan dengan baik.
Pada tanggal 20 Nopember 1945, Dewan kota disusun kembali. Dalam formasi keanggotaannya sudah mengalami kemajuan, yang para anggota Dewan Kota terdiri dari pemuka Masyarakat dan Anggota Komite Nasional Daerah. Dewan Kota ini juga tidak berjalan lama, karena pada tanggal 13 Desember 1945, terjadilah pertempuran dengan Militer Jepeng dan sampai sekarang terkenal dengan "Peristiwa Berdarah 13 Desember 1945", yang diperingati setiap tahun.
Pada tanggal 17 Mei 1946, Gubernur Sumatera Utara menerbitkan suatu keputusan No.103 tentang pembentukan Dewan Kota Tebing Tinggi, yang selanjutnya disempurnakan kembali dengan nama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, walaupun pada waktu itu ketua Dewan dirangkap Bupati Deli Serdang.
Ketika Agresi pertama Belanda yang dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947, Dewan Kota Tebing Tinggi dibekukan, demikian pula keadaan pada waktu berdirinya Negara Sumatera Timur, Kota Tebing Tinggi tidak mempunyai Dewan Kota untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
Pada masa RIS, Dewan kota diadakan berdasarkan peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950. Tetapi dalam proses pelaksanaannya, panitia pemilihan belum sempat menjalankan tugasnya, Peraturan Pemerintah No. 39 tersebut telah dibatalkan.
Menurut undang-undang No.1 tahun 1957, pemerintah di daerah ini menganut azas Otonomi daerah yang seluasnya. Walaupun dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa daerah ini berhak mempunyai DPRD yang diambil dari hasil Pemilihan Umum 1955, tetapi berdasarkan undang-undang darurat 1956 DPRD PERALIHAN kota Tebing Tinggi hanya mempunyai 10 (Sepuluh) orang anggota.
Setelah keluarnya Undang-Undang No. 5 tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pemerintahan di Kota Tebing Tinggi sudah relatif lebih baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Tetapi, walaupun sudah memiliki perangkat yang cukup baik, namun karena terbatasnya kemampuan daerah dalam mendukung pengadaan dalam berbagai fasilitas yang di butuhkan, roda pemerintahan di daerah ternyata masih banyak mengalami hambatan.
Pada tahun 1980 Presiden Republik Indonesia telah mengganugerakan tanda kehormatan ""PARASAMYA PURNA KARYA NUGRAHA"" kepada Kotamadya Dati II Tebing Tinggi sebagai penghargaan tertinggi atas hasil kerjanya dalam melaksanakan pembangunan Lima Tahun Kedua, sehingga dinilai telah memberikan kemampuan bagi pembangunan, demi kemajuan Negara Indonesia pada umumnya daerah khususnya.
Saat lahirnya Reformasi Indonesia pada Mei 1998, Kota Tebing Tinggi juga tak luput dari kerusuhan terhadap etnis Tionghoa. Masyarakat yang saat itu tercekik ekonominya karena harga yang membubung tinggi, beramai-ramai melakukan penjarahan toko-toko milik etnis Tionghoa. Pertokoan Jalan Suprapto dan KH Dahlan tak luput dari penjarahan. Beberapa kilang padi milik
etnis Tionghoa juga dijarah. Dampaknya seluruh pertokoan di seluruh kota tutup, bahkan selama tiga tahun sejak penjarahan, kota Tebing Tinggi seperti lumpuh pada malam hari karena tidak adanya toko yang berani buka pada malam hari.
Akhir 2001 banjir besar melanda hampir seluruh pesisir timur Sumatera Utara. Tebing Tinggi juga tak luput dari bencana ini. Dua sungai besar yang membelah kota ini: Sungai Padang dan Sungai Bahilang meluap. Selama tiga hari air merendam dan melumpuhkan aktivitas kota. Beberapa kendaraan antar kota dari dan menuju Medan terjebak banjir dan terpaksa menginap di jalanan kota Tebing Tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam banjir ini, namun kerugian materi tak terelakan.
Sebagian besar penduduk Kota Tebing Tinggi, di tempati oleh Suku Melayu 70%, Suku Jawa 15%, Batak 8%, Tionghoa dan lain-lain. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, mayoritas penduduk kota Tebing Tinggi beragama Islam 78.03%, Kristen Protestan 12.87%, Budha 7.10%, Katolik 0.91 %, Hindu0.15% dan Lainnya 0.93%.
Tempat wisata di Kota Tebing Tinggi belum banyak tergali. Sebagai wilayah bekas Kerajaan Melayu Padang, hingga kini masih berdiri bangunan bekas Istana Kerajaan Padang di Jl. KF Tandean, Bulian. Istana ini masih bertahan walau bukan bahagian utuh lagi. Lokasi Istana yang menuju Pantai Keladi ini, sekarang diurus oleh waris kerajaan dari turunan Tengku Irwan Hasyim (Tengku Irwan
Hasyim adalah Putra dari Tengku Hasyim, beristrikan Tengku Ina Nazli, walau dia juga pernah beristrikan seorang Swedia). Di sisi Istana terdapat Kompleks Pusara Bangsawan Padang.
Masih terdapat beberapa rumah melayu lama di beberapa tempat di Kota Tebing Tinggi, seperti di daerah Bulian Ujung; sebuah Rumah berornamen melayu bekas kediaman Tengku Tokoh.
Di Jl. Syech Baringin, terdapat Makam Tuan Syech Baringin, seorang Sufi yang disegani di wilayah ini pada masanya. Di kompleks makam Sang Sufi masih berdiri Bekas rumah kediamannya yang mirip Rumah Gadang Sumatera Barat. Sayang, Kondisinya sangat memprihatinkan
Di Tebing Tinggi ada beberapa sungai yang berpantai pasir. Walau tanpa pengembangan lokasi-lokasi ini sering dijadikan tempat wisata lokal bagi masyarakat tempatan.
Di wilayah Sungai Sigiling dan Batu Ampat, ada terdapat kolam pemancingan dan kolam rekreasi yang dikelola atas swadaya masyarakat sendiri.
Di kawasan Kota Bayu, lebih kurang 4 kilometer dari pusat Kota Tebing Tinggi, sejak April 2012 terdapat kolam renang Bayu Lagoon. Menyediakan fasilitas tiga kolam renang dimana salah satu kolam untuk anak-anak dilengkapi dengan papan seluncur. Tempat rekreasi ini juga dilengkapi musholla, lahan parkir, ATM, dan rumah makan.
Pada Sabtu malam dan Rabu malam, pemuda pemudi banyak juga menghabiskan paruh malam di sekitar Lapangan Merdeka Jl. Sutomo yang dikenal dengan Lapangan Sri Mersing.
Ada sebuah keunikan pada malam-malam Hari Raya, Budaya berkeliling kota dengan beca bisa kita saksikan sebagai sebuah wisata muatan lokal. Sebuah beca bisa berisi 8 hingga 10 penumpang. Hutan beca sepanjang malam hari raya mempunyai kekhasan tersendiri. Antara penumpang beca satu dengan penumpang beca yang lain dibenarkan saling berlempar-lemparan air atau menembak dengan pistol air; tidak
ada kemarahan. Entah kapan budaya ini bermulai, tetapi kebiasaan ini berlangsung setiap tahunnya.
Kota Tebing Tinggi pernah tercatat sebagai kota kecil dengan jumlah bioskop sangat banyak. Di era 1980, kota ini memiliki bioskop Prince Jl KF Tandean, Bioskop Ria Jl Sudirman, Bioskop Metro Jl Iskandarmuda dan Bioskop Deli di kawasan pajak mini. Memasuki tahun 1990-an, penggemar film di Kota Lemang makin terhibur dengan kehadiran Studio 21 yang memperkenalkan bioskop modern dengan empat studio yang kala itu populer disebut bioskop kembar.
Makin maraknya pembajakan VCD, DVD dan kerusuhan Mei 1998 akhirnya membuat bisnis hiburan mati satu persatu. Bioskop Prince, Golden, Studio 21, dan Ria saat ini sudah jadi pertokoan. Sementara Deli Theatre juga berubah menjadi ruko sarang burung walet.
Selain Studio 21, dari beberapa bioskop yang pernah ada di tebing Tinggi, Deli Theatre merupakan yang paling modern. Karena dilengkapi dengan pasar swalayan, dan arena permainan anak yang tersebar di bangunan berlantai 3.