Globalisasi
perbatasan internasional. Tidak ada penipuan saat perjanjian awal antara pihak penyelundup dan terselundup. Setelah masuk ke negara tujuan dan tiba di tempat akhir, orang yang diselundupkan biasanya bebas untuk mencari jalannya sendiri. Menurut International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), penyelundupan manusia adalah kejahatan terhadap negara karena melanggar hukum imigrasi dan tidak
menganggap pelanggaran hak-hak migran yang diselundupkan sebagai tindak kejahatan. Perdagangan manusia adalah kejahatan terhadap korbannya karena melanggar hak-hak korban melalui paksaan dan eksploitasi.
Globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan. Jika globalisasi bisnis terpusat pada penghapusan peraturan perdagangan internasional semisal tarif, pajak, dan beban lainnya yang menghambat perdagangan global, globalisasi ekonomi adalah proses peningkatan integrasi ekonomi
antar negara yang berujung pada munculnya pasar global dan pasar dunia tunggal. Tergantung paradigmanya, globalisasi ekonomi bisa dipandang sebagai fenomena positif atau negatif. Globalisasi ekonomi terdiri dari globalisasi produksi, pasar, persaingan, teknologi, dan perusahaan dan industri. Tren globalisasi saat ini dapat dianggap hasil dari integrasi negara maju dengan negara yang kurang maju melalui investasi langsung asing, pengurangan batasan perdagangan, reformasi ekonomi, dan imigrasi.
Tahun 1944, 44 negara menghadiri Konferensi Bretton Woods untuk menstabilkan mata uang dunia dan menetapkan kredit untuk perdagangan internasional pada era pasca Perang Dunia II. Tatanan ekonomi internasional yang direncanakan oleh konferensi ini menjadi pemicu tatanan ekonomi neoliberal yang digunakan hari ini. Konferensi ini juga menubuhkan beberapa organisasi yang penting bagi terbentuknya ekonomi global dan sistem keuangan global, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia.
Misalnya, reformasi ekonomi Tiongkok menghadapkan Tiongkok pada arus globalisasi tahun 1980-an. Para ahli menemukan bahwa Tiongkok berhasil mencapai tingkat keterbukaan yang sulit ditemukan di negara-negara besar dan padat lainnya. Persaingan barang asing menyentuh hampir semua sektor ekonomi Tiongkok. Investasi asing turut membantu meningkatkan kualitas produk dan
pengetahuan dan standar, terutama di bidang industri berat. Pengalaman Tiongkok menguatkan klaim bahwa globalisasi ikut menambah kekayaan negara miskin. Pada 2005-2007, Pelabuhan Shanghai menyandang gelar pelabuhan tersibuk di dunia.
Contoh lainnya, liberalisasi ekonomi di India dan reformasi ekonominya dimulai pada tahun 1991. Per 2009, sekitar 300 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Amerika Serikat, telah keluar dari jeratan kemiskinan. Di India, alihdaya proses bisnis disebut-sebut sebagai "mesin pembangunan utama India sampai beberapa dasawarsa selanjutnya yang banyak berkontribusi pada pertumbuhan PDB, penambahan lapangan pekerjaan, dan pemberantasan kemiskinan".
Pada awal abad ke-21, kerangka kerja perjanjian hukum, institusi, dan pelaku ekonomi formal dan informal dunia bersama-sama membantu arus modal keuangan internasional untuk keperluan investasi dan pendanaan perdagangan. Sistem keuangan global ini muncul saat terjadinya gelombang globalisasi ekonomi modern pertama yang ditandai dengan pendirian bank sentral, perjanjian multilateral, dan organisasi antarpemerintah
yang bertujuan memperbaiki transparansi, regulasi, dan keefektifan pasar internasional. Ekonomi dunia semakin terintegrasi secara finansial sepanjang abad ke-20 seiring terjadinya liberalisasi modal dan deregulasi sektor keuangan di setiap negara. Setelah terekspos dengna arus modal yang volatil, serangkaian krisis keuangan di Eropa, Asia, dan Amerika Latin turut berpengaruh pada negara-negara lain.
Pada awal abad ke-21, berbagai lembaga keuangan tumbuh besar dengan jaringan aktivitas ekonomi yang lebih canggih dan terhubung. Ketika Amerika Serikat mengalami krisis keuangan pada awal abad tersebut, krisis tersebut merambat dengan cepat ke negara-negara lain. Krisis ini dikenal sebagai krisis keuangan global dan diakui sebagai pemicu Resesi Besar di seluruh dunia.
Pemerintah kadang menjalankan kebijakan pengetatan atau austeritas untuk mengurangi defisit anggaran saat ekonomi melesu. Kebijakan ini meliputi pemotongan belanja, kenaikan pajak, atau campuran keduanya. Kebijakan pengetatan menunjukkan likuiditas pemerintah terhadap krediturnya dan badan penilai kredit dengan cara menyetarakan pendapatan fiskal dengan belanja.
Efek pengetatan dari segi ekonomi belum jelas karena definisinya yang luas dan tidak spesifik, contoh eksperimen alamiahnya yang sedikit dari dulu, serta kemungkinan bercampur dengan efek peristiwa lain yang cenderung mendahului pengetatan seperti resesi dan krisis keuangan. Dalam makroekonomi, pengurangan belanja pemerintah akan meningkatkan jumlah pengangguran. Hal ini pula
meningkatkan belanja jaring pengaman dan mengurangi pendapatan pajak sampai batas tertentu. Belanja pemerintah turut berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) sehingga rasio utang-ke-PDB yang menandakan likuiditas bisa jadi tidak segera membaik. Belanja defisit jangka pendek berkontribusi pada pertumbuhan PDB saat konsumen dan bisnis tidak mau atau tidak mampu
belanja. Menurut teori kontraksi fiskal ekspansioner (EFC), pengurangan belanja pemerintahan secara besar-besaran dapat mengubah ekspektasi pajak dan belanja pemerintah masa depan sehingga mendorong konsumsi swasta dan perluasan ekonomi secara menyeluruh. Sejak 2011, Dana Moneter Internasional mengeluarkan peringatan terhadap upaya pengetatan yang dijalankan tanpa memperhatikan dasar-dasar
ekonomi dan banyak pengkritik yang mengatakan bahwa upaya pengetatan seringkali salah diarahkan dan berbahaya bagi ekonomi negara saat dijalankan.
Pelarian modal terjadi ketika aset atau uang mengalir keluar dari suatu negara dengan cepat karena negara tersebut baru menaikkan tingkat pajak, tarif, upah tenaga kerja, atau kondisi keuangan lainnya yang dianggap merugikan seperti kemacetan utang pemeirntah yang mengganggu para investor. Pelarian modal kadang mengakibatkan hilangnya kekayaan dengan sangat cepat dan biasanya diiringi oleh
turunnya nilai tukar negara yang terdampak dengan tajam, lantas memicu depresiasi nilai tukar mata uang atau devaluasi paksa dengan nilai tukar tetap. Peristiwa ini bisa sangat merugikan jika modalnya dimiliki oleh warga negara terdampak, karena bukan hanya warganya yang dibebani oleh hilangnya kepercayaan pada ekonomi dan devaluasi mata
uangnya, tetapi juga aset mereka kehilangan banyak nilai nominalnya. Ini pun mengakibatkan penurunan tajam daya beli aset negara tersebut dan kenaikan harga barang impor.
Pelarian modal dapat menyebabkan krisis likuiditas di negara terdampak yang mengalami arus modal keluar, negara yang mengalami kehilangan aset investor karena dilikuidasi, dan negara yang terlibat di perdagangan internasional seperti perkapalan dan keuangan. Penelitian tahun 2008 yang diterbitkan oleh Global Financial Integrity memperkirakan pelarian modal atau arus keuangan ilegal dari negara berkembang mencapai "sekitar
US$850 miliar sampai $1 triliun per tahun." Pelaku pasar yang membutuhkan uang tunai kesulitan mencari rekan dagang potensial untuk dijadikan target penjualan asetnya. Ini bisa jadi merupakan konsekuensi partisipasi pasar yang rendah atau pengurangan uang tunai oleh pelaku pasar keuangan. Pemilik aset pun lantas terpaksa menjual aset-asetnya dengan harga di bawah harga dasar
jangka panjang. Para peminjam biasanya menghadapi biaya pinjaman yang lebih tinggi dan persayratan kolateral, berbeda dengan masa-masa ketika likuiditas masih masuk akal. Utang tanpa jaminan hampir sulit diperoleh. Saat terjadi krisis likuiditas, pasar peminjaman antarbank tidak berjalan mulus.