Kudeta Thailand 2006
Wakil Presiden Perhimpunan Mahasiswa Universitas Thammasat menyatakan pada 20 September bahwa ia mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil perhimpunan mahasiswa dari universitas-universitas lainnya untuk mempersiapkan sebuah tanggapan. Kelompok Satire Politik Universitas Thammasat memasang sebuah tulisan besar di Pusat Rangsit yang memprotes kudeta.
Komisi Hak-hak asasi Manusia Asia yang berbasis di Bangkok bersikap kritis terhadap kudeta ini. "Komisi hak-hak asasi manusia Asia merasa sangat terganggu oleh perebutan kekuasaan ini. Praktik ini tidak mempunyai tempat di Thailand pada masa ketika demokrasi parlementer, meskipun dengan berbagai kesulitan, sedang menjadi dewasa dan mulai berakar." Komisi menyerukan kepada militer agar dengan
segera menunjuk seorang penjabat pemerintahan sipil dan meminta kepada Sidang Umum PBB agar mengutuk kudeta ini. Human Rights Watch (Pengamat Hak-hak asasi Manusia Asia) yang berbasis di New York juga mengeluarkan pernyataan kritis terhadap kudeta ini. "Pemerintahan Thaksin telah mengikis penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia di Thailand, tetapi membatalkan hak-hak asasi di
bawah Konstitusi bukanlah jawabannya," kata Brad Adams, direktur Asia dari Human Rights Watch. "Thailand perlu memecahkan masalah-masalahnya melalui penegakan hukum dan rakyat yang melaksanakan hak-haknya untuk memilih para pemimpin mereka sendiri."
Asosiasi untuk Hak-hak Rakyat juga kritis terhadap kudeta ini. Dalam sebuah pernyataan resminya, Asosiasi ini mencatat bahwa kudeta bersifat merusak terhadap sistem demokrasi dan akan menghasilkan pelanggaran yang serius terhadap hak-hak asasi manusia. Perhimpunan ini juga menuntut agar junta menghormati hak-hak asasi manusia, melibatkan partisipasi
masyarakat dalam penyusunan rancangan Konstitusi yang melindungi hak-hak asasi manusia serta Konstitusi 1997 yang dibatalkan, dan segera menyelenggarakan pemilu. Standard dan Poor's Ratings Services mengatakan bahwa lembaga ini akan menempatkan peringkat kredit yang berdaulat untuk mata uang asing jangka panjang pada peringkat 'BBB+', 'A' untuk jangka panjang lokal, 'A2' untuk jangka pendek
asing, dan 'A1' untuk jangka pendek lokal untuk Thailand CreditWatch, yang mencerminkan kemungkinan terjadinya kemerosotan yang tetap dalam kelayakan kredit nasional. Seorang analis S dan P mencatat bahwa "Pemulihan pemerintahan sipil yang cukup cepat sesuai dengan konstitusi negara dan pembaruan kestabilan ekonomi makro serta pembaruan yang dibutuhkan kemungkinan akan menyebabkan peringat yang ada sekarang dikuatkan."
Fitch Ratings menempatkan peringkat kredit Thailand pada tingkat Pengamatan Negatif, namun mencatat bahwa kudeta ini mungkin menimbulkan dampak yang positif bila menghasilkan pemecahan atas krisis politik negara itu yang berkepanjangan.
Moody's Investors Service mengatakan bahwa kudeta ini adalah suatu perkembangan politik, dan bukan perkembangan finansial. Peringkat kredit Thailand akan tergantung pada kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru.
Kudeta ini terjadi setelah berbulan-bulan beredar desas-desus tentang kegelisahan di kalangan militer dan kemungkinan adanya komplotan kudeta. Pada Mei 2006, Jend. Sonthi Boonyaratkalin mengeluarkan jaminan bahwa militer tidak akan ikut campur setelah desas-desus mulai beredar tentang kemungkinan kudeta militer. Pada 20 Juli 2006, sekitar seratus perwira menengah militer yang disebut sebagai
pendukung-pendukung Thaksin dipindahkan oleh panglima AD, hingga muncul desas-desus bahwa militer terpecah antara pendukung dan lawan-lawan PM. Pada Agustus 2006, muncul laporan-laporan tentang gerakan-gerakan tank dekat Bangkok, tapi militer menyebutkan semua itu sebagai bagian dari latihan. Awal September, polisi Thai menangkap lima orang perwira militer, semuanya anggota dari komando anti pemberontakan Thailand, setelah diberitakan bahwa seorang di antaranya tertangkap membawa bom dekat kediaman PM.