Arah lalu lintas
peraturan jalan raya (pp. 14, 99-100). Banyak penelitian dibutuhkan untuk perancangan UU peraturan-jalan-raya di Eropa selama abad ke-18 dan 19.
Penelitian pada 1969 oleh J.J. Leeming menunjukkan bahwa negara yang mengemudi di lajur memiliki kemungkinan kecelakaan yang lebih rendah daripada lajur, tetapi penelitian ini dipertanyakan di buku Peter Kincaid mengenai peraturan jalan raya. Beberapa negara yang telah mengganti sistem mengemudinya ke lajur (seperti Swedia), mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas karena volume lalu lintas
yang semakin padat. Telah diusulkan, tetapi tidak terbukti, bahwa kecelakaan tersebut lebih sering disebabkan oleh mata yang dominan. Arus lalu lintas searah jarum jam ketika mengemudi di lajur, yang mana membolehkan orang menggunakan mata untuk melihat lalu lintas yang berlawanan. Ketika menyusul kendaraan pada lajur, pengemudi mata melihat kaca spion dengan mata dan
juga melihat lalu lintas yang berlawanan dengan mata, yang mana tidak nyaman bagi mayoritas orang-orang bermata.
Terdapat beberapa instansi lalu lintas harus mengubah lajurnya pada penyeberangan perbatasan, seperti antara Afganistan dan Pakistan, Laos dan Thailand, Sudan dan Uganda. Thailand merupakan salah satu contoh mengenai penyeberangan perbatasan, karena merupakan satu-satunya negara yang memiliki perubahan lajur dengan semua negara yang berbatasan dengannya. Thailand mengemudi di lajur, tetapi 90% (4.357 km atau
2.707 mil) perbatasannya adalah dengan negara yang mengemudi di lajur, dengan Malaysia yang mengemudi di sejak Myanmar (Burma) berubah dari mengemudi di ke pada 1970.
Banyak perbatasan dibentuk dari penghalang alami seperti pegunungan atau sungai, dan ini merupakan perbatasan yang benar dimana lalu lintas bertukar lajur jalan, khususnya di Asia. Penghalang alami ini membuat jumlah penyeberangan perbatasan semakin berkurang. Lebih jauh, letaknya yang terpencil, beberapa penyeberangan perbatasan pegunungan memiliki volume lalu lintas lebih sedikit dan sehingga perubahan lajur jalan kurang dari sekadar isu.
Cara perubahan lajur yang sering digunakan pada perbatasan adalah:Alasan yang paling sering untuk negara-negara yang mengubah sistem mengemudinya ke lajur untuk menciptakan keamanan dengan negara tetangga, sambil meningkatkan keamanan lalu lintas perbatasan. Contohnya bekas koloni Inggris di Afrika, seperti Gambia, Sierra Leone, Nigeria dan Ghana, telah mengubah lalu lintasnya dari lajur kir
ke, sambil berbagi perbatasan dengan bekas koloni Perancis, yang mengemudi di lajur. Bekas koloni Portugis, Mozambik selalu mengemudi di lajur, sementara semua tetangganya merupakan bekas koloni Inggris. Keputusan oleh negara untuk mengemudi di lajur dikarenakan kenyamanan dan keseragaman daripada alasan mempraktikkan. Terdapat pengecualian sejarah, seperti para postilion di Perancis, tetapi tantangan sejarah seperti itu tidak berlaku kepada kendaraan modern.
Di bekas koloni Inggris, Hong Kong dan bekas enclave Portugis, Macau, lalu lintas selalu berada di lajur, tidak seperti Tiongkok Daratan, walaupun faktanya bahwa negara-negara tersebut sekarang merupakan Daerah Administratif Khusus. Di sisi lain, Taiwan, pernah diduduki Jepang, mengubah sistem mengemudinya ke pada 1946 setelah pemerintah Tiongkok mengusulkan administrasi; seperti yang
terjadi di Korea (Utara dan Selatan), bekas koloni Jepang di bawah pendudukan AS dan Soviet. Bagaimanapun, beberapa kereta di Seoul, juga lalu lintas pada sistem kereta bawah tanah, terletak di lajur.
Beberapa negara telah mengubah peraturan jalan rayanya secara permanen ataupun sementara sebagai hasil dari pendudukan luar negeri. Contohnya seperti Austria, Cekoslowakia (detail) dan Hungaria di bawah pendudukan Jerman atau transit militer pada 1930-an dan 1940-an. Kepulauan Channel juga berubah ke lajur di bawah pendudukan Jerman, tetapi dikembalikan lagi setelah kemerdekaan pada 1945. Kepulauan Falkland juga sama di bawah kontrol Argentina
selama Perang Falklands 1982. (Tetapi pemerintah Argentina secara resmi memerintah agar pribumi pulau mengemudi di sebelah, mereka sering mengemudi di untuk menyatakan penentangan mereka terhadap pendudukan tersebut.) Timor Leste berubah ke setelah pendudukan Indonesia pada 1976, dan melanjutkan praktik tersebut sebagai sebuah negara merdeka. Region Jepang, Okinawa berubah dari ke di bawah pendudukan AS: setelah pendudukan diakhiri, perubahan dilakukan lagi ke lajur untuk menyamakan diri dengan seluruh Jepang.
Artikel 9 (1) dari Konvensi Jenewa mengenai Lalu Lintas Jalan Raya PBB (1949) menyatakan setiap negara memiliki keseragaman arah lalu lintas, contohnya setiap negara dapat memiliki arus lajur atau lajur, tetapi bukan keduanya. Seperti yang dinyatakan dalam artikel tersebut:
Sebelum itu, sebuah negara dapat memiliki peraturan yang berbeda dalam bagian yang berbeda juga, contohnya Kanada hingga 1920-an.
Ketika kepulauan tidak dimasukkan, benua yang tersisa dimana peraturan jalan raya yang sama berlaku di seluruh benua tersebut adalah:
Demi alasan keamanan (dan beberapa merupakan alasan politik atau ekonomi), beberapa negara telah melarang penjualan atau impor kendaraan dengan stir pada sisi yang "salah".
Di Australia, ini merupakan masalah dengan kendaraan LHD tanpa tahun model (contohnya kurang dari 30 tahun), dengan akibat bahwa orang Australia yang mengimpor kendaraan semacam itu kadang-kadang harus membayar ribuan dolar untuk menukarnya dengan RHD. Pengecualian untuk kendaraan teregistrasi di Australia Barat dan Northern Territory- keduanya diperbolehkan pada waktu berbeda yang dijalankan oleh
fasilitas militer AS dan telah mengimpor kendaraan, digunakan dan dijual oleh personel AS dalam sirkulasi. Australian Capital Territory (ACT) pernah mengizinkan kendaraan LHD tanpa tahun model diregistrasikan, tetapi peraturan tersebut diubah beberapa tahun yang lalu.
Di Selandia Baru, kendaraan LHD dapat diimpor secara pribadi, dan dikendarai secara lokal di bawah izin LHD. Sejak 1999, hanya kendaraan LHD berusia lebih dari 20 tahun atau mobil yang didapat dan dioperasikan selama 90 hari dapat diimpor secara pribadi. Diplomat dan personel Operation Deep Freeze dibebaskan dari larangan tersebut.
Di Filipina, kendaraan RHD khususnya mobil, dilarang. Bus publik dan van yang diimpor dari Jepang ditukar ke LHD, dan pintu penumpang dipasang di sisi. Bagaimanapun, beberapa van membiarkan pintu mereka di sisi, membawa kepada situasi janggal (dan bahaya) apabila penumpang harus keluar pada arah yang berlawanan.
Di Kamboja melarang penggunaan mobil RHD, kebanyakan dari mereka diselundupkan dari Thailand, sejak 2001, bahkan kendaraan RHD tercatat jumlahnya sebanyak 80% dari seluruh kendaraan di negara itu. Pemerintah dipaksa untuk menyita semua kendaraan semacam itu kecuali mereka ditukar ke LHD, dengan ganti rugi. Menurut laporan BBC, perubahan kolom stir dari ke dapat memakan biaya US$600 dan US$2000,
dalam sebuah negara dimana pendapatan rata-rata per tahunnya kurang dari US$1000. Walaupun mengemudi di lajur, Korea Utara telah mengimpor berbagai macam kendaraan RHD bekas dari Jepang, mulai bus pariwisata hingga Toyota Land Cruiser.
Bagaimanapun, banyak kendaraan bekas yang diekspor dari Jepang ke negara seperti Rusia dan Peru telah ditukar ke LHD. Tetapi meskipun posisi pengemudi di tidak dapat diubah, beberapa yurisdiksi menginginkan setidaknya pemasangan ulang lampu depan.
Di Singapura melarang kendaraan LHD diimpor untuk registrasi lokal perorangan, tetapi penggunaan sementara oleh turis diperbolehkan. Bagaimanapun, kendaraan diplomatik di Singapura dibebaskan dari peraturan hanya-RHD, dan terdapat beberapa kendaraan LHD bertenaga hidrogen dan sel bahan bakar sedang menjalani percobaan di Singapura.