Islamisme
Islamisme (;), juga dikenal dengan Politik Islam, adalah seperangkat ideologi yang berkeyakinan bahwa "Islam harus menjadi pedoman bagi segala segi kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kehidupan pribadi". Islamisme adalah konsep yang kontroversial, bukan hanya karena paham ini menganjurkan peran politik Islam yang lebih kuat, akan tetapi juga karena
pendukungnya berkeyakinan bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah pemahaman Islam yang sebenarnya; bahwa semua gagasan sebaliknya- Islam harus apolitik atau dipisahkan dari politik- adalah salah. Karena itulah kaum pendukung Islamisme secara keras menentang paham sekularisme yang menyerukan pemisahan antara agama dengan politik (pemerintahan). Kaum pendukung Islamisme dapat memiliki penafsiran
yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat dan surat dalam Quran. Pandangan Islamisme menekankan pentingnya penerapan Syariah (hukum Islam); persatuan politik Pan-Islamisme; serta menyingkirkan secara selektif pengaruh-pengaruh non-Muslim dari Dunia Islam, khususnya pengaruh politik, sosial, ekonomi, dan budaya Barat yang dianggap tidak sesuai dengan Islam.
Beberapa pengamat seperti Graham Fuller, berpendapat bahwa ajaran Islamisme tidak sekeras dan seketat yang diduga, dan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk politik identitas, atau dukungan terhadap identitas Muslim, keaslian, regionalisme yang lebih luas, kebangkitan kembali, dan revitalisasi komunitas Muslim. Setelah kebangkitan dunia Arab, politik Islam digambarkan menjadi "semakin saling bergantung" dengan politik demokrasi.
Kaum Islamis umumnya menentang penggunaan isitilah ini, dan mengklaim bahwa sikap dan cita-cita politik ini adalah bentuk ekspresi keislaman mereka semata. Beberapa ahli seperti Bernard Lewis lebih menyukai penggunaan istilah "aktivis Islam", atau "politik Islam" (Trevor Stanley), dan beberapa (Robin Wright) telah menyamakan istilah "Islam militan" dengan terorisme.
Istilah Islamisme telah didefinisikan sebagai berikut: Paham Islamisme memiliki berbagai wujud yang berbeda serta rentang strategi dan taktik yang luas untuk meraih kekuasaan-- "penghancuran, perlawanan, kerja sama, pengabaian" dan bervariasi seiring "perubahan keadaan"- dan karena itulah bukan merupakan gerakan Pan-Islamisme.
Islamis moderat dan reformis menerima demokrasi dan bekerja dalam koridor proses demokrasi, seperti partai Gerakan Ennahda di Tunisia. Jamaat-e-Islami Pakistan pada dasarnya adalah partai sosial-politik dan partai pelopor yang memiliki pengaruh melalui kudeta militer pada masa lalu. Kelompok Islamis seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina berpartisipasi dalam proses politik secara demokratis tetapi juga melalui
serangan bersenjata, untuk menghancurkan negara Israel. Organisasi Islam radikal seperti al-Qaeda dan Jihad Islam Mesir, serta kelompok seperti Taliban, sepenuhnya menolak demokrasi, dan sering menuduh Muslim pendukung demokrasi sebagai "kuffar" (lihat "takfirisme"), serta menyerukan kekerasan/serangan jihad dan melancarkan serangan terorisme berdasarkan alasan keagamaan.
Salah satu perpecahan besar dalam gerakan Islamisme adalah seperti yang dijelaskan Graham E. Fuller; yakni antara "penjaga tradisi" (Salafi, seperti gerakan Wahhabi) dan "pelopor perubahan dan reformasi Islam" berpusat di gerakan Ikhwanul Muslimin. Olivier Roy berpendapat bahwa gerakan "Pan-Islamisme Sunni mengalami pergeseran hebat pada paruh kedua abad ke-20" ketika gerakan
Ikhwanul Muslimin yang berfokus pada Islamisasi gerakan Pan-Arabisme tersaingi dan dikalahkan oleh gerakan Salafi yang menekankan pada "syariah daripada membangun pranata Islam," dan penolakan kepada kaum Islam Syiah. Setelah Kebangkitan dunia Arab, Roy menggambarkan Islamisme "kian saling tergantung" dengan demokrasi di banyak negara Arab, sedemikian sehingga, "keduanya tidak dapat bertahan tanpa satu
sama lain." Walaupun budaya politik Islam sendiri mungkin tidak demokratik, kelompok Islamis memerlukan pemilihan umum demokratis untuk menjaga legitimasi politik mereka. Pada saat yang bersamaan, popularitas mereka tetap terjaga, karena tidak ada pemerintah yang berhak menyebut dirinya demokratis, jika mengecualikan kelompok Islamis utama dalam dunia politik negara.