Kekaisaran Brasil
Anggota Partai Liberal yang tersisa menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke kancah politik nasional dengan kekuatan baru. Mereka mengejutkan pemerintah ketika mereka berhasil memenangkan beberapa kursi di Bilik Deputi pada tahun 1860. Ketika anggota konservatif yang moderat memutuskan untuk bergabung dengan kaum liberal dan membentuk partai politik baru, "Liga Progresif", kaum konservatif tidak lagi menjadi mayoritas di parlemen. Mereka mengundurkan diri, dan pada Mei 1862 Pedro II mendirikan sebuah kabinet yang progresif.
Meskipun terjadi dinamisme politik semacam ini, periode setelah tahun 1853 merupakan periode perdamaian dan kesejahteraan untuk Brasil: "Sistem politik berjalan dengan lancar. Kebebasan sipil dijamin. Jalur kereta api, telegraf, dan kapal uap mulai dibangun. Negara Brasil tidak lagi diganggu oleh sengketa atau konflik yang mengguncangnya selama tiga puluh tahun pertamanya."
Periode ketenangan berakhir ketika konsul Britania di Rio de Janeiro hampir memicu perang di antara Britania Raya dan Brasil. Ia mengirimkan ultimatum yang berisi permintaan-permintaan menghina yang disebabkan oleh dua insiden kecil pada akhir tahun 1861 dan awal tahun 1862. Pemerintah Brasil menolak tunduk, sehingga sang konsul memerintahkan agar kapal perang Britania datang untuk merebut kapal pedagang Brasil
sebagai ganti rugi. Brasil bersiap-siap menghadapi perang, dan pelindung-pelindung pantai diberi izin untuk menembak kapal perang Britania yang merebut kapal pedagang Brasil. Pemerintah Brasil kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan Britania pada Juni 1863.
Di tengah ancaman Britania, Brasil harus mengalihkan perhatian ke perbatasan selatannya. Perang saudara telah pecah di Uruguay. Konflik tersebut mengakibatkan pembunuhan orang Brasil di Uruguay dan penjaharan harta benda mereka. Kabinet progresif Brasil memutuskan untuk melakukan campur tangan dan mengirim angkatan bersenjata yang menyerbu Uruguay pada Desember 1864, sehingga memicu Perang Uruguay. Pada saat yang sama, diktator Paraguay,
Francisco Solano López, mencoba mengambil untung atas keadaan di Uruguay pada akhir tahun 1864 dengan mencoba untuk menjadikan negaranya kekuatan regional. Pada November 1864, ia memerintahkan agar kapal uap sipil Brasil direbut (memicu Perang Paraguay) dan kemudian menyerbu Brasil.
Intervensi militer Brasil segera berubah menjadi perang besar di Amerika Selatan bagian tenggara. Namun, ancaman meletusnya konflik di dua front (dengan Britania dan Paraguay) sudah hilang ketika pada September 1865 pemerintah Britania mengirim utusan yang secara terbuka meminta maaf atas krisis yang terjadi di antara kedua negara. Serangan Paraguay pada tahun 1864 memperpajang konflik, dan harapan akan
kemampuan kabinet progresif dalam memenangkan perang telah pupus. Selain itu, semenjak dibentuk, Liga Progresif dihantui oleh konflik internal antar faksi konservatif moderat dan liberal.
Kabinet Progresif mengundurkan diri dan kaisar mengangkat Visconde Itabora sebagai kepala kabinet baru pada Juli 1868, sehingga mengembalikan kaum konservatif ke kekuasaan. Hal ini mendorong kedua faksi dalam partai progresif untuk bersatu dan mengganti nama partai mereka menjadi Partai Liberal. Faksi progresif ketiga yang lebih kecil dan radikal akan menyatakan diri sebagai republikan pada tahun
1870-yang beralamat buruk bagi kekaisaran. Meskipun begitu, "kementerian yang dibentuk oleh viscount Itabora merupakan badan yang jauh lebih cakap dari kabinet sebelumnya", dan konflik dengan Paraguay berakhir setelah Brasil dan sekutunya memperoleh kemenangan mutlak pada Maret 1870. Lebih dari 50000 tentara Brasil gugur dalam pertempuran, dan biaya perang tercatat sebelas kali
lebih besar dari anggaran tahunan pemerintah. Namun, Brasil saat itu sangat sejahtera sehingga pemerintah dapat melunasi semua utang perang dalam waktu sepuluh tahun. Konflik ini juga menjadi pendorong produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Kemenangan diplomatik atas Imperium Britania, kemenangan militer atas Uruguay pada tahun 1865, dan keberhasilan dalam Perang
Paraguay pada tahun 1870 menandai dimulainya "zaman keemasan" Kekaisaran Brasil. Ekonomi Brasil tumbuh pesat; proyek jalur kereta api, perkapalan, dan proyek modernisasi lainnya dimulai; jumlah imigran juga bertambah banyak. Di kancah internasional pada saat itu, Kekaisaran Brasil dianggap sebagai negara yang modern dan progresif, kedua setelah Amerika Serikat di
benua Amerika; negara ini juga dikenal akan ekonominya yang stabil dan potensi investasinya yang besar.
Pada Maret 1871, Pedro II mengangkat José Paranhos, Visconde Rio Branco, sebagai ketua kabinet; ia ditugaskan untuk membuat undang-undang yang membebaskan semua anak yang lahir dari budak perempuan Rancangan undang-undang yang kontroversial ini dimasukkan ke dalam Bilik Deputi pada bulan Mei dan menghadapi "perlawanan yang kuat, yang mempunyai dukungan dari sekitar sepertiga anggota perwakilan dan
mencoba mengerahkan opini publik untuk melawan kebijakan ini." Rancangan undang-undang ini pada akhirnya diberlakukan pada bulan September dan disebut "Hukum Kelahiran Bebas". Namun, keberhasilan Rio Branco merusak stabilitas kekaisaran dalam jangka panjang. Hukum ini "memecah kaum konservatif menjadi dua, [yaitu] faksi yang mendukung reformasi kabinet Rio Branco dan faksi kedua-yang disebut
"escravocratas"-yang tak henti-hentinya dalam melakukan oposisi ", sehingga membentuk generasi ultrakonservatif yang baru.
Akibat "Hukun Kelahiran Bebas" dan dukungan Pedro II atas hukum tersebut, kaum ultrakonservatif tidak lagi setia kepada kekaisaran. Partai Konservatif sudah pernah mengalami perpecahan sebelumnya, yaitu pada tahun 1850-an ketika dukungan Kaisar terhadap kebijakan konsiliasi mengakibatkan munculnya kaum Progresif. Kaum ultrakonservatif yang dipimpin oleh Eusébio, Uruguai, dan
Itabora, yang menentang konsiliasi pada tahun 1850-an masih meyakini bahwa kaisar adalah figur yang sangat penting dalam sistem politik Brasil: kaisar dianggap berperan sebagai penengah yang netral apabila terjadi kebuntuan politik. Sebaliknya, generasi baru ultrakonservatif belum pernah mengalami periode perwalian dan tahun-tahun awal masa kekuasaan Pedro II, ketika bahaya dari
luar dan dalam mengancam keberlangsungan kekaisaran; mereka hanya tahu periode kesejahteraan, perdamaian, dan pemerintahan yang stabil. Bagi mereka-dan bagi kelas penguasa pada umumnya-keberadaan kaisar yang netral dan dapat menyelesaikan sengketa politik tidak lagi penting. Selain itu, Pedro II telah memihak salah satu faksi dalam perdebatan mengenai perbudakan,
sehingga ia tidak lagi dianggap sebagai penengah yang netral. Akibatnya, para politikus ultrakonservatif muda merasa tidak ada alasan untuk mempertahankan jabatan kaisar.
Kelemahan monarki baru muncul setelah waktu yang lama. Di satu sisi, Brasil masih menikmati kesejahteraan pada tahun 1880-an: ekonomi dan masyarakatnya tumbuh dengan pesat, dan bahkan terdapat upaya pertama untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan (yang akan berkembang secara perlahan dalam beberapa dasawarsa). Di sisi lain, surat-surat yang ditulis oleh Pedro
II menunjukkan bahwa dengan bertambahnya usia ia merasa lelah akan dunia, semakin terasingkan dari peristiwa-peristiwa terkini, dan sudut pandangnya menjadi pesimis. Ia tetap memperhatikan detail dalam menjalankan tugas resminya sebagai kaisar, walaupun seringkali tidak antusias, dan ia tidak lagi melakukan campur tangan secara langsung untuk menjaga
stabilitas negara. "Ketidakpeduliannya terhadap nasib rezim" yang terus meningkat dan tidak adanya upaya untuk melindungi sistem kekaisaran saat sedang terancam membuat sejarawan membebankan "tanggung jawab utama dan mungkin satu-satunya " atas pembubaran monarki pada sang kaisar sendiri.