Negara berdaulat
Pendapat serupa tentang "kondisi dimana suatu entitas merupakan negara" diungkapkan oleh "Pendapat Komite Arbitrasi Badinter" Mayarakat Ekonomi Eropa yang menngemukakan bahwa penemuan sebuah negara didefinisikan dengan memiliki wilayah, penduduk, dan kekuasaan politik.
Praktik negara yang berkaitan dengan pengakuan dari negara-negara biasanya jatuh di suatu tempat antara pendekatan deklarator dan konstitutif. Hukum Internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara-negara lain. Pengakuan ini sering dipotong ketika negara baru dipandang sebagai tidak sah atau telah terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Tidak diakuinya oleh hampr
seluruh masyarakat internasional dunia terhadap Rhodesia dan Siprus Utara adalah contoh yang baik dari ini, mantan Rhodesia hanya telah diakui oleh Afrika Selatan, dan Siprus Utara hanya diakui oleh Turki. Dalam kasus Rhodesia, pengakuan itu banyak dipotong ketika minoritas kulit putih merebut kekuasaan dan berusaha untuk membentuk negara di sepanjang garis Apartheid Afrika Selatan,
sebuah gerakan yang menjelaskan Dewan Keamanan PBB sebagai penciptaan "rezim minoritas rasis tak sah". Dalam kasus Siprus Utara, pengakuan itu dipotong dari negara yang dibuat di Siprus Utara. Hukum Internasional tidak mengandung larangan deklarasi kemerdekaan dan pengakuan suatu negara adalah masalah politik. Sebagai hasilnya, Siprus Turki memperoleh "status pengamat" dalam KECEPATAN,
dan wakil-wakil mereka yang terpilih di Majelis Siprus Utara; dan Siprus Utara menjadi pengamat anggota OKI dan OKSE.
Formosa atau Taiwan juga bersituasi yang sama. Hanya 21 negara di dunia mengakui Republik Tiongkok (nama resmi dari Formosa). Republik Rakyat China menyatakan bahwa Formosa adalah bagian darinya.
Sebagian besar negara-negara berdaulat adalah negara "de jure" dan "de facto" (yaitu, mereka yang ada baik dalam hukum maupun dalam kenyataan). Namun, suatu negara dapat diakui hanya sebagai negara" de jure yang"dalam hal ini diakui sebagai pemerintah yang sah dari sebuah wilayah dimana ia tidak memiliki kontrol sebenarnya. Sebagai contoh,
selama Perang Dunia Kedua, pemerintah dalam pengasingan dari sejumlah negara-negara Eropa kontinental terus menikmati hubungan diplomatik dengan Sekutu, terlepas bahwa negara mereka berada di bawah pendudukan Nazi. OPP dan Otoritas Palestina mengklaim bahwa Negara Palestina adalah sebuah negara berdaulat, klaim yang telah diakui oleh sebagian besar negara, meskipun wilayah yang diklaim tersebut secara
"de facto "berada di bawah kendali Israel.[./Sovereign_state#cite_note-israel-36 ] Kesatuan lain mungkin memiliki kontrol "de facto" atas suatu wilayah tetapi tidak memiliki pengakuan internasional; ini mungkin dianggap oleh masyarakat internasional untuk menjadi hanya negara "de facto". Mereka dianggap "secara de jure" negara hanya sesuai dengan hukum mereka sendiri dan oleh negara-negara
yang mengenali mereka. Misalnya, Somaliland ini umumnya dianggap sebagai keadaan seperti itu. Untuk daftar kesatuan yang ingin secara universal diakui sebagai negara berdaulat, tetapi tidak memiliki pengakuan diplomatik lengkap seluruh dunia, lihat daftar negara dengan pengakuan terbatas.
Meskipun istilah "negara" dan "pemerintah" sering digunakan secara bergantian, hukum internasional membedakan antara negara nonfisik dan pemerintahnya; dan pada kenyataannya, konsep "pemerintah dalam pengasingan" didasarkan atas perbedaan itu. Negara adalah kesatuan yuridis nonfisik, dan bukan organisasi apapun. Namun, biasanya, hanya pemerintah suatu negara dapat mewajibkan atau mengikat negara, misalnya dengan perjanjian.
Pada umumnya, negara merupakan kesatuan tahan lama, meskipun mungkin bagi mereka untuk hancur, baik melalui sukarela atau kekuatan-kekuatan luar, seperti penaklukan militer. Menurut sebuah studi tahun 2004, penghapusan ntelah hampir berhenti sejak akhir Perang Dunia II. Karena negara-negara non-fisik yuridis badan, telah berpendapat kepunahan mereka tidak bisa karena
kekuatan fisik saja. Sebaliknya, tindakan-tindakan fisik militer harus terkait dengan benar sosial atau peradilan tindakan dalam rangka untuk menghapuskan negara.
Ontologi status negara telah menjadi materi perdebatan, secara khusus, apakah atau tidak negara, menjadi sebuah benda yang tidak ada yang bisa lihat, rasa, sentuhan, atau jika tidak, mendeteksi yang benar-benar ada.
Telah dikemukakan bahwa salah satu potensi alasan mengapa keberadaan negara telah menjadi kontroversi adalah karena negara tidak memiliki tempat dalam dualitas tradisional Platonis yang konkret maupun yang abstrak. Berdasarkan karakteristiknya, objek konkret adalah mereka yang memiliki posisi dalam ruang dan waktu yang menyatakan tidak memiliki (meskipun wilayah
mereka memiliki posisi spasial, tapi negara-negara yang berbeda dari wilayah mereka), dan benda-benda abstrak memiliki posisi bukan dalam waktu maupun ruang yang tidak sesuai dengan karakteristiknegara seharusnya, karena negara-negara memiliki posisi temporal (mereka dapat dibuat pada waktu-waktu tertentu dan kemudian menjadi punah di masa depan). Juga, benda-benda abstrak
berdasarkan karakteristiknya benar-benar nonkausal, yang juga bukan merupakan ciri khas dari negara-negara karena negara-negara dapat bertindak di dunia dan dapat menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu (meskipun hanya dengan tindakan yang diambil atas nama mereka melalui perwakilan). Oleh karena itu, telah ada pendapat bahwa negara-negara yang termasuk ke
dalam kategori ketiga, abstrak kuasi yang baru-baru ini telah mulai mengumpulkan perhatian filosofis, terutama di daerah dokumenter, teori ontologi berusaha untuk memahami peran dari dokumen dalam memahami semua realitas sosial. Objek abstrak kuasi, seperti negara, dapat diwujudkan melalui tindakan dokumen dan juga dapat digunakan untuk menggerakkan mereka, seperti dengan mengikat mereka dengan perjanjian atau menyerahkan mereka sebagai hasil dari perang.
Para sarjana hubungan internasional dapat dipecah menjadi dua praktik berbeda, realis dan kaum pluralis, dari apa yang mereka percaya terhadap ontologi negara dari negara tersebut. Realis percaya bahwa dunia adalah satu-satunya negara dan hubungan antarnegara dan identitas negara didefinisikan sebelum hubungan internasional dengan negara-negara lain. Di sisi lain, kaum pluralis percaya bahwa negara bukan
satu-satunya aktor dalam hubungan internasional dan interaksi antara negara dan negara bersaing melawan banyak aktor-aktor lain.
Teori lain dari ontologi negara adalah bahwa negara adalah kesatuan spiritual atau "mistik" dengan menjadi sendiri, yang berbeda dari anggota negara. Filsuf Idealis Jerman, Georg Hegel (1770-1831) kemungkinan menjadi pendukung terbesar teori ini. Defini negara menurut Hegelian adalah "Ide Ilahi seperti yang ada di Bumi".
Sejak akhir Perang Dunia II, jumlah negara-negara berdaulat dalam sistem internasional telah melonjak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan organisasi-organisasi internasional dan regional, ketersediaan yang lebih besar dari bantuan ekonomi, dan penerimaan yang lebih besar dari norma penentuan nasib sendiri telah meningkatkan keinginan dari unit-unit politik untuk memisahkan
diri dan dapat dikreditkan untuk meningkatkan jumlah negara-negara dalam sistem internasional. Ekonom Harvard, Alberto Alesina dan ekonom Tufts, Enrico Spolaore berpendapat dalam buku mereka, "Size of Nations" bahwa peningkatan jumlah negara sebagian dapat dikreditkan untuk dunia yang lebih damai, perdagangan bebas dan integrasi ekonomi internasional yang lebih besar, demokratisasi, dan adanya organisasi-organisasi internasional yang mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan politik negara.