Republik Tiongkok
dilantik kembali sebagai Presiden Republik Tiongkok dengan kemenangan tipis 0.2%. Partai pimpinan Chen, DPP, juga gagal menguasai dewan majelis dengan memenangkan mayoritas kursi, dan kalah atas partai KMT yang menginginkan penyatuan kembali dengan Tiongkok Daratan pada tahun 2005. Namun, DPP berhasil menguasai Dewan Nasional Republik Tiongkok.
Republik Tiongkok memiliki sistem politik yang berbeda dengan sistem politik di RRT, menggunakan asas demokrasi dan liberalisme yang umum digunakan negara-negara barat.
Ketika pemerintahan nasionalis KMT berpindah dari Tiongkok karena kalah perang terhadap pasukan komunis, maka Chiang Kai Shek menerapkan sistem pemerintahan darurat dengan asas tunggal satu partai Kuomintang (KMT). Keadaan darurat ini guna mempersiapkan diri dalam merebut kembali daratan Tiongkok. Dalam situasi ini, terjadi pembatasan kegiatan pers politik dan pembungkaman kaum oposisi
yang justru banyak berpengaruh di kalangan penduduk Taiwan asli. Keadaan ini berlaku sampai Chiang Kai Shek wafat.
Pemerintahan kepresidenan digantikan oleh putranya Chiang Ching Kuo sampai dia wafat pada tahun 1980-an akhir. Pada masa ini kran kebebasan pers, politik dan mengemukakan pendapat dibuka secara perlahan-lahan. Meskipun masih terobsesi dengan upaya menguasai kembali Tiongkok daratan, Chiang Ching Kuo berusaha bersikap realistis dengan situasi yang ada. Dia tidak ingin mewarisi
pemerintahan yang otoriter. Pada pemilu yang pertama, terpilihlah Lee Teng Hui yang juga dari kalangan partai KMT.
Pada masa pemerintahan Lee Teng Hui, hubungan dengan Tiongkok daratan mulai memanas karena mulai diwacanakannya kemerdekaan bagi Republik Tiongkok dengan nama Taiwan (Selama ini sebagian diplomat selalu tertukar dalam menggunakan nama Republik Tiongkok dengan Republik Rakyat Tiongkok). Selain itu, menggalang dukungan dari kalangan internasional, juga memantapkan dukungan dari negara-negara yang masih
menjalin dukungan dengan Republik Tiongkok yang saat itu berjumlah 30 negara termasuk Afrika Selatan. Namun tamparan diplomatik diperoleh Taiwan ketika akhirnya Afrika Selatan akhirnya memindahkan hubungan diplomatiknya ke RRT pada tahun 1997.
Presiden selanjutnya dijabat oleh Chen Shui-bian dari kalangan partai oposisi DPP yang juga putra asli Taiwan. RRT khawatir Republik Tiongkok benar-benar akan mewujudkan kemerdekaannya. Referendum yang diadakan Chen masih menghasilkan keadaan status quo. RRT memprovokasinya dengan mengadakan latihan militer dan pengadaan persenjataan baik impor maupun swadaya. Pemilihan umum
2004 menghasilkan kemenangan tipis Chen Shui-bian terhadap lawannya Lien Chan dari partai oposisi sekarang, KMT yang menjadikannya menjabat presiden kedua kalinya. Akan tetapi partai Chen, DPP kalah dalam perolehan suara di Parlemen oleh KMT. Lien Chan juga kalangan oposisi lainnya James Soong justru melakukan pendekatan diplomatik dengan RRT.
Pada masa pemerintahan Chen Shui-bian, juga diupayakan penggalangan internasional agar Republik Tiongkok menjadi anggota PBB dengan alasan kekuatan ekonomi dan keberadaannya secara de facto yang juga diakui 29 negara di antaranya Kosta Rika. Namun kebanyakan negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok umumnya adalah negara negara kecil atau negara dunia ketiga yang tidak memiliki
potensi strategis dikalangan dunia internasional. Salah satu upayanya adalah program melirik ke selatan (Indonesia) dengan kunjungan tidak resmi wakil presiden Annete Lu ke Bali dan mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi setingkat menteri di Indonesia serta mengadakan konsesi konsesi terutama di bidang ekonomi di Indonesia yang masih terjerat krisis sejak krisis 1997. Akibat kunjungan ini, Indonesia menerima protes keras diplomatik oleh RRT karena Indonesia dianggap main mata dengan provinsi pembangkang itu.
Republik Tiongkok menikmati hubungan khusus dengan Amerika Serikat sekalipun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dihentikan sejak kunjungan presiden Richard Nixon ke RRT pada tahun 1970-an. Namun hubungan diplomatik tidak resmi tetap berjalan melalui bidang ekonomi dan militer. Pada masa pemerintahan George W. Bush, Republik Tiongkok kembali dianggap penting oleh AS dalam usahanya membendung pengaruh RRT khususnya dalam bidang perdagangan.
Hubungan diplomatik dengan negara-negara lain umumnya menggunakan jalur ekonomi dan perdagangan, sekaligus menjadi saluran hubungan diplomatik tidak resmi mengingat Republik Tiongkok secara riil merupakan kekuatan ekonomi Asia secara signifikan dan merupakan pintu gerbang para investor untuk melakukan investasi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura.
RRT berusaha melunakkan tawaran dengan memberikan kelonggaran kepada Republik Tiongkok dengan semboyan Satu Negara Dua Sistem (Republik Tiongkok-Republik Rakyat Tiongkok) dengan pilot proyek diterapkannya sistem itu di Hong Kong dan Makau ditambah dengan komunikasi politik dengan tokoh oposisi Republik Tiongkok dan rekonsiliasi politik antara Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Nasionalis (Kuomintang) yang pernah berseteru pada tahun
1930-1940-an itu. Namun perkembangan politik di Hong Kong, mundurnya ketua daerah otoritas khusus Hong kong Tung Chee-Hwa atas desakan RRT, naiknya Donald Tsang, tokoh moderat yang masih diikat secara politik oleh RRT dan sering terjadinya gejolak politik terutama dengan aktivis prodemokrasi membuat rakyat dan pemerintah Republik Tiongkok menolak tawaran halus RRT.
Satu masalah utama adalah terkait rapat dengan status politik Republik Tiongkok itu sendiri. Dengan keadaan iklim politik dunia yang berubah ke arah pengakuan Republik Rakyat Tiongkok pada era tahun 1970-an dan 80-an, keinginan untuk mengambil kembali tanah besar Tiongkok semakin pudar dan semangat nasionalisme cinta terhadap pulau Taiwan itu sendiri semakin kukuh. Hubungan antara
Republik Rakyat Tiongkok di Tiongkok Daratan dan isu-isu terkait kemerdekaan Taiwan dan penyatuan kembali dengan Tiongkok terus mendominasi politik di Taiwan.
Skenario politik Republik Tiongkok di Taiwan sekarang terbagi antara dua pihak dengan pihak Pan-Biru diketuai partai KMT dan dianggotai Partai Rakyat Utama (PFP) dan Partai Baru (NP) yang berpendirian pro-penyatuan semula dengan Tiongkok sementara pihak Pan-Hijau diketuai Parti Progresif Demokrat (DPP) dan dianggotai Uni Persekutuan Taiwan (TSU) yang berpendirian pro-Merdeka.
Para penyokong pihak Pan-Hijau menuntut kemerdekaaan Taiwan secara total dan formal dan menekankan Taiwan sebagai entitas berlainan dari Tiongkok. Nama 'Republik Tiongkok' juga dicemooh dan dikatakan tidak ada. Kendatipun begitu, anggota Pan-Hijau yang lebih progresif mengatakan tidak perlu untuk menyatakan kemerdekaan secara formal karena Taiwan sekarang 'telah menjadi sebuah negara yang
merdeka dan berdaulat'. Sebagian anggota kelompok Pan-Hijau ini telah bertindak dengan lebih ekstrem dan menerbitkan paspor untuk negara yang didakwa bernama "Republik Taiwan" itu.
Pada masa yang sama, pihak Pan-Biru menginginkan penyatuan semula dengan Tiongkok Daratan dan menyokong konsep Republik Tiongkok sebagai satu simbol terkait dengan Tiongkok. Penyatuan kembali dengan Tiongkok Daratan sebagai satu negara dianggap akan terjadi pada masa depan yang dekat, dan hingga itu status quo kini, dimana Taiwan tidak merdeka secara formal, lebih disenangi. Dalam lawatannya ke
tanah besar pada bulan April 2005 baru-baru ini, ketua parti KMT Lien Chan telah menggariskan kepercayaan partainya dalam konsep Satu Tiongkok yang mencakup keseluruhan Tiongkok termasuk Taiwan. Ketua partai PFP James Soong juga menyatakan sentimen yang sama semasa lawatannya ke tanah besar pada bulan Mei.
Pemerintah RRT di Tiongkok Daratan menyatakan pendiriannya bahawa konsep Republik Tiongkok lebih mudah diterima dibandingkan suatu negara bebas "Republik Taiwan". Pemerintah RRT juga menganggap Taiwan sebagai entitas tidak sah, dan ia telah mengancam tindakan apapun untuk memerdekakan Taiwan akan dijawab dengan suatu pernyataan perang.