Sentimen anti-Malaysia di Indonesia
Sentimen anti-Malaysia di Indonesia merupakan rasa ketidaksenangan kolektif masyarakat Indonesia terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan Malaysia. Sentimen pertama kali muncul selama pembentukan Federasi Malaysia dan lebih disebabkan oleh perselisihan politik daripada perselisihan sosial atau budaya. Pada awal pembentukan Federation of Malaya atau dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957, hubungan
masih berjalan dengan baik, dan perselisihan baru timbul saat Federasi Malaysia hendak dibentuk karena isu wilayah Serawak dan North Borneo (sekarang dikenal sebagai Sabah) yang dikobarkan oleh Sukarno yang dikenal sebagai seorang yang sangat anti-kolonialisme dan imperialisme. Presiden Indonesia waktu itu menganggap Federasi Malaysia sebagai alat imperialisme Inggris yang tidak rela dalam melakukan sesuai
dengan ketentuan PBB terhadap wilayah Malaya,Sarawak dan Borneo Utara. Setelah sempat mereda pada masa Orde Baru, sentimen ini kembali muncul pada awal abad ke-21, yang karena lebih didasari pada perselisihan politik budaya dan politik wilayah, sehingga tidak mengarah menjadi anti-Melayu sebagaimana yang terjadi di Singapura dan Thailand.
Konfrontasi Indonesia-Malaysia lebih bersifat politik dan dipicu oleh prasangka dari pihak Indonesia yang menganggap Federasi Malaysia hasil bentukan Inggris sebagai sebuah negara "boneka neo-kolonial". Inggris dituduh berusaha agar kedua koloninya di Kalimantan yakni Sarawak dan Sabah tidak merdeka dengan mengabungkan pada Semenanjung Malaya dengan gagasan membentuk negara yang dinamakan Federasi Malaysia untuk
mempermudah rencana kepentingan ekonomi Inggris atas wilayah tersebut dan sebagai alat memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia terutama Asia Tenggara. Sebenarnya Filipina dan Indonesia secara resmi menyetujui untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah tersebut dilakukan
melalui pemilihan dalam sebuah referendum pilihan rakyat yang akan diorganisasi oleh PBB sebagaimana keputusan Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi, pada 16 September 1963, secara sepihak sebelum hasil dari pemilihan rakyat dilaporkan, pihak pendukung Federasi Malaysia yang terdiri dari kalangan elit menganggap bahwa masalah pilihan rakyat Malaya, Sarawak dan Sabah dan pilihan pembentukan federasi termasuk
didalamnya Sarawak dan Sabah ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur rakyat setempat atau orang luar. Pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai pelanggaran perjanjian internasional THE MACAPAGAL PLAN antara lain melalui perjanjian tanggal 31 Juli 1963, tanggal 3 Agustus 1963, tanggal 5 Agustus 1963 mengenai yang harus mengikut sertakan rakyat mengikut sertakan rakyat Sarawak dan Sabah secara
keseluruhan dalam proses akan tetapi Inggris tetap ingin melakukan kolonialisasi terselubung terhadap wilayah Sarawak dan Sabah melalui rencana pembentukan Federasi Malaysia terbukti dengan adanya perjanjian antara Inggris dengan Federasi Malaya atau disebut pula sebagai Persekutuan Tanah Melayu dalam hal hak memakai basis militer di Sembawang,() dan kemudian ditambah lagi dengan adanya
demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI dengan merobek-robek foto Soekarno serta membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Malaysia saat itu dan memaksanya untuk menginjak lambang negara Garuda Pancasila melihat hal ini makin menimbulkan kemarahan Soekarno dan rakyat Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai tidak
mewakili kepentingan rakyat setempat. berujung pada pembentukan Dwi Komando Rakyat disingkat sebagai Dwikora berisi: 1) Perhebat Pertahanan Revolusi Indonesia, dan 2) Bantu perjuangan revolusioner "rakyat-rakyat" Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei memerdekakan diri dan membubarkan Negara Malaysia.
Walaupun status wilayah Sarawak dan Sabah sampai sekarang masih tercatat pada daftar Dewan Keamanan PBB masih sebagai wilayah yang belum tuntas melakukan, semenjak kejatuhan rezim Sukarno, presiden pengganti Indonesia, Suharto, segera menggantikan politik konfrontasi dengan politik pemberdayaan bagi rakyat Malaya yakni dengan mengirimkan tenaga-tenaga pelatihan bagi peningkatan sumber daya manusia di Malaya serta menjalin hubungan baik dengan Malaysia
dan Singapura. Walaupun demikian, peristiwa pembentukan Federasi Malaysia tidak pernah hilang dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia akan tetapi oleh karena konfrontasi itu lebih pada wilayah politik maka hubungan sosial budaya antara rakyat kedua negara pada saat konfrontasi hingga sekarang tetap berjalan dengan baik.
Sentimen anti-Malaysia dalam hal ini mengenai pembentukan Federasi Malaysia di Indonesia kembali muncul di awal abad ke-21, terutama sebagai akibat banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang umumnya bekerja sebagai buruh rendahan di Malaysia. Selain itu, beberapa perselisihan perbatasan, klaim sepihak atas wilayah Indonesia, pengeboman di Jakarta dan Bali, pembiaran terhadap maraknya panggilan indon dianggap sebagai
cerminan tindakan-tindakan dari pemerintahan Malaysia sebagai usaha "mencari masalah" hingga bila dahulu dikenal dengan jargon "ganyang Malaysia" saat sekarang berubah menjadi dan bertambah dengan "malon".
Semenjak kebijakan pemerintahan Soeharto membantu Malaysia maka terjadi gelombang besar pengiriman orang Indonesia ke Malaysia guna membantu meningkatkan populasi warga Melayu yang di mulai sekitar tahun 1980-an yang kemudian pada tahun 2007 berubah menjadi 90% dari seluruh pekerja asing di negara tersebut, atau mencapai 1.5 juta orang, timbul pandangan di kalangan generasi baru Malaysia yang merendahkan orang Indonesia. Salah
satu penyebabnya adalah berbagai pemberitaan pers Malaysia dan pembiaran pemerintah Malaysia yang secara terbuka menyebutkan orang Indonesia sebagai "indon" sebagai pelaku berbagai tindakan kriminal. Akibatnya, tumbuh konotasi negatif atas penggunaan kata tersebut, yang dianggap sebagai penghinaan. Di Malaysia kemudian tumbuh anggapan stereotipik bahwa orang Indonesia adalah
sumber keonaran dan perilaku "kurang beradab", yang kemudian terekspresi dalam perlakuan orang Malaysia terhadap orang Indonesia. Masalah ini juga terkait dengan banyaknya pekerja ilegal dari Indonesia yang dipakai sebagai pekerja kasar di pabrik-pabrik dan berbagai perkebunan.
Keadaan tidak membaik dengan keluarnya keputusan Mahkamah Internasional yang memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002. Hal ini menimbulkan kekecewaan di pihak Indonesia, bahkan dinyatakan oleh beberapa anggota DPR. Rasa ketidaksukaan ini kemudian meningkat pesat setelah terjadi rentetan peristiwa yang dipandang Indonesia sebagai tindakan
arogan sepihak oleh Malaysia, seperti kasus perselisihan di blok Ambalat yang memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta TNI untuk "menjaga kedaulatan wilayah Indonesia" (2005), penggunaan lagu "Rasa Sayange" pada kampanye promosi pariwisata Malaysia (2007), pemukulan atlet karate Indonesia oleh petugas keamanan Malaysia (Agustus 2007), dan klaim reog Ponorogo (disebut sebagai "barongan") sebagai kesenian asli Malaysia (2008).
Serentetan aksi terorisme berupa rangkaian pengeboman sejumlah bangunan di Jakarta dan Bali, serta berbagai rencana pengeboman di beberapa tempat lainnnya yang dapat digagalkan, sejak tahun 2000 hingga 2005, serta tahun 2009, juga memunculkan isu teori konspirasi dari Malaysia. Isu ini diangkat karena dalang pengeboman tersebut dilakukan oleh dua warga negara Malaysia, Azahari dan Noordin M. Top, yang adalah warga negara Malaysia.