Perang Saudara Somalia
Resolusi Dewan Keamanan PBB 733 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 746 menyebabkan dibentuknya Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia I (UNOSOM I), untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu memulihkan ketertiban di Somalia setelah pembubaran pemerintah pusatnya. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 794 disahkan dengan suara bulat pada tanggal 3 Desember 1992, yang
menyetujui sebuah koalisi pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Setelah membentuk Unified Task Force (UNITAF), aliansi tersebut bertugas memastikan keamanan sampai upaya kemanusiaan yang bertujuan untuk menstabilkan situasi dialihkan ke PBB. Saat pendaratan terjadi pada tahun 1993, koalisi pemelihara perdamaian PBB memulai
Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia II (UNOSOM II) selama dua tahun, terutama di selatan. Mandat asli UNITAF adalah melakukan "semua tindakan yang dianggap perlu" untuk menjamin penyerahan bantuan kemanusiaan sesuai dengan Bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Selama negosiasi dari tahun 1993 sampai 1995, para tokoh Somalia cukup sukses dalam upaya rekonsiliasi dan pendirian otoritas publik. Di antara inisiatif tersebut adalah kesepakatan damai Mudug pada bulan Juni 1993 antara pasukan Aidid dan SSDF, yang menyepakati gencatan senjata antara klan Haber Gedir dan Majeerteen, membuka jalur perdagangan, dan meresmikan penarikan militan
dari Galkayo; rekonsiliasi Hirab yang dimediasi oleh UNOSOM pada bulan Januari 1994 di Mogadishu antara para tetua klan Abgal dan Haber Gedir, yang didukung oleh politisi dari daerah pemilihan ini, dan diakhiri dengan sebuah kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan, meniadakan garis hijau yang memisahkan kota tersebut, dan menghapus blokade-blokade jalanan; prakarsa Kismayo yang
dimediasi UNOSOM tahun 1994 antara SNA, SPM, SSDF, dan para perwakilan dari sembilan belas klan dari daerah Juba Bawah dan Juba Tengah; konferensi Bardenton tahun 1994 antara Marehan dan Rahanweyn (Digil dan Mirifle), yang menyelesaikan konflik mengenai sumber daya lokal; dan Dewan Pemerintahan Digil-Mirifle yang berumur pendek untuk daerah selatan Bay dan Bakool, yang didirikan pada bulan Maret 1995.
Beberapa milisi yang kemudian bersaing dalam memperebutkan kekuasaan melihat kehadiran UNOSOM sebagai ancaman terhadap hegemoni mereka. Akibatnya, pertempuran senjata terjadi di Mogadishu antara milisi bersenjata lokal dan pasukan penjaga perdamaian. Di antaranya adalah Pertempuran Mogadishu pada bulan Oktober 1993, sebuah usaha yang tidak berhasil oleh pasukan
AS untuk menangkap pemimpin faksi, Mohamed Farah Aidid. Pasukan PBB akhirnya menarik diri dari negara tersebut pada tanggal 3 Maret 1995, setelah mengalami korban yang cukup signifikan.
Menurut Interpeace, setelah kepergian UNOSOM pada bulan Maret 1995, bentrokan militer antara faksi-faksi lokal umumnya menjadi lebih pendek, tidak terlalu intens, dan lebih terlokalisir. Ini sebagian besar karena intervensi militer berskala besar PBB yang telah membantu mengekang pertempuran sengit antara faksi-faksi utama, yang pada akhirnya lebih fokus untuk
mengkonsolidasikan keuntungan yang telah mereka dapatkan. Prakarsa perdamaian dan rekonsiliasi lokal yang telah dilakukan di bagian selatan dan tengah Somalia antara tahun 1993 dan 1995 juga secara umum memiliki dampak positif.
Aidid kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Somalia pada tanggal 15 Juni 1995. Namun, deklarasi tersebut tidak mendapat pengakuan, karena saingannya Ali Mahdi Muhammad telah terpilih sebagai Presiden sementara pada sebuah konferensi di Djibouti dan diakui oleh dunia internasional.
Akibatnya, kelompok Aidid kembali melanjutkan pencariannya akan hegemoni di wilayah selatan. Pada bulan September 1995, pasukan milisi yang setia kepadanya menyerang dan menduduki kota Baidoa. Pasukan Aidid tetap mengendalikan Baidoa dari bulan September 1995 sampai setidaknya bulan Januari 1996, sementara milisi lokal Tentara Perlawanan Rahanweyn terus-menerus melibatkan pasukannya di lingkungan kota.
Pertarungan berlanjut di paruh akhir tahun 1995 di Kismayo selatan dan Lembah Juba, serta Somalia barat daya dan tengah. Namun, terlepas dari wilayah-wilayah konflik ini, daerah Gedo dan Shabelle Tengah, dan juga bagian timur laut dan barat laut Somalia justru relatif damai. Sejumlah pemerintah daerah dan distrik yang telah didirikan beberapa tahun sebelumnya terus beroperasi di
daerah-daerah ini. Pada bulan Maret 1996, Ali Mahdi terpilih sebagai ketua Kongres Serikat Somalia/Aliansi Keselamatan Somalia (USC/SSA), yang berbasis di bagian utara Mogadishu. Di bagian selatan kota, pasukan Aidid memerangi orang-orang Osman Atto untuk mengendalikan pelabuhan Marka serta daerah-daerah strategis di Mogadishu. Pertempuran di Marka akhirnya berakhir setelah para tetua
ikut campur, namun justru berlanjut di Mogadishu. Pada bulan Agustus 1996, Aidid meninggal karena luka yang terjadi selama pertempuran di daerah Madinah.
Pada tahun 1998, konferensi konstitusional diadakan di kota di bagian timur laut Somalia, Garowe, selama periode tiga bulan. Dihadiri oleh elit politik daerah tersebut, tetua-tetua tradisional ("Issim"), anggota komunitas bisnis, intelektual dan perwakilan masyarakat sipil lainnya, Negara Bagian Puntland Somalia yang otonom secara resmi dibentuk sehingga dapat memberikan layanan
kepada masyarakat, menawarkan keamanan, memfasilitasi perdagangan, dan berinteraksi dengan mitra domestik dan internasional.
Pada tahun 1999, Eritrea diduga mendukung pasukan Aliansi Nasional Somalia yang dipimpin oleh putra almarhum Aidid, Hussein Farrah Aidid. Hussein membantah klaim tersebut, dan mengatakan bahwa Perdana Menteri Ethiopia Meles Zenawi telah meminta agar dialah yang menjadi penengah Ethiopia dan Eritrea dalam konflik mereka yang terpisah. Namun Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) secara terpisah melaporkan
bahwa Hussein Aidid sendirilah yang telah mengakui adanya dukungan dari Eritrea dan Uganda. Pasukan Hussein menduduki Baidoa pada bulan Mei 1999. Namun mereka diusir mundur oleh Tentara Perlawanan Rahanweyn pada bulan Juni 1999, didukung oleh pasukan Ethiopia yang beranggotakan 3000 orang serta dilengkapi tank dan artileri. IISS menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mencegah
Eritrea membuka medan perang baru. Pada akhir tahun, Tentara Perlawanan Rahanweyn telah menguasai provinsi selatan Bay dan Bakool. Pemimpin RRA, Hasan Muhammad Nur kemudian mendirikan pemerintahan daerah Negara Bagian Barat Daya Somalia.
Pada tahun 2000, Ali Mahdi berpartisipasi dalam konferensi lain di Djibouti. Di sana, ia kalah dalam kesempatan pemilihan ulang dari mantan Menteri Luar Negeri Abdiqasim Salad Hassan.
Pada tahun 2000, Pemerintah Transisi Federal (TNG) dibentuk. Pemerintah Transisi Federal (TFG) dibentuk di Nairobi pada tahun 2004. Pemilihan anggota parlemen sedang berlangsung pada bulan Juni, lebih dari dua ratus anggota parlemen mengambil sumpah jabatan pada bulan Agustus, dan Abdullahi Yusuf Ahmed terpilih sebagai presiden oleh parlemen pada bulan Oktober 2004. Namun, pada bulan Maret 2005, TFG terpecah setelah
sebuah ketidaksepahaman di parlemen mengenai pengerahan pasukan penjaga perdamaian dan relokasi ke ibu kota sementara. Juru bicara parlemen memimpin beberapa anggota ke Mogadishu sementara presiden dan yang lainnya tinggal di Nairobi. Pada bulan Juni 2005, di bawah tekanan dari Kenya, sisa TFG meninggalkan Nairobi untuk Jowhar. Pada bulan Februari 2006, parlemen TFG bertemu di Baidoa untuk pertama kalinya sejak bulan Maret 2005. (Interpeace, 104)