Nama-nama Tiongkok
Pada tahun 1850 terjadi pemberontakan Taiping (1850) dan Bokser (1900) yang merintis revolusi pada tahun 1913. Ini mengakibatkan sikap antipati yang besar kepada bangsa Barat, sehingga dengan meningkatnya harga diri seluruh bangsa, mereka kemudian menolak sebutan "China" dan kembali pada premordialisme kebangsaan dan menyebut negeri mereka sebagai 'Chung-Kuo' atau 'Negara/Kerajaan Tengah/Pusat'
Setelah Restorasi Meiji 1868, Jepang muncul sebagai salah satu adikuasa. Para pemimpin Jepang menjelang abad ke-20 sadar akan akar kebudayaan mereka yang berasal dari daratan Tiongkok, namun di sisi lain mereka melihat akan kebobrokan masyarakat dan pemerintahan kekaisaran Qing itu yang tengah berada di bawah penjajahan bangsa asing. Salah satu tujuan awal mereka menginvasi
Manchuria adalah untuk mengusir bangsa Barat tersebut, namun akhirnya berubah menjadi misi kolonialisme dan imperialisme. Istilah Shina yang dipakai orang Jepang digunakan untuk menghina.
Di Indonesia, pedagang dari selatan daratan Tiongkok yang sudah lebih dahulu menguasai perdagangan di Indonesia selama beberapa ratus tahun pun bentrok dengan pendatang baru bangsa Barat khususnya Belanda sehingga pada tahun 1740 di Batavia, kemudian disusul kota-kota lain, mereka berontak terhadap dominasi VOC, akibatnya VOC dan kemudian pemerintah Belanda memberikan beberapa konsesi kepada
bangsa perantau ini berupa pemberian hak-hak istimewa, bahkan kemudian mereka dianggap sebagai penduduk Timur Asing yang dianggap setingkat lebih tinggi dari warga penduduk asli.
Status istimewa ini mengakibatkan pandangan buruk penduduk pribumi terhadap para perantau tersebut. Pertama karena kolaborasi mereka dengan penjajah dan praktik dagang yang bercorak "Quanxi" (koneksi/kolusi) dan merugikan masyarakat pribumi, serta banyak perilaku negatif mereka.
Sekitar akhir abad ke-19 diambilah jalan tengah penggunaan istilah Tiongkok yang diambil dari terjemahan "Chung Kuo" (pinyin: Zhong Guo). Pada tahun 1901 didirikan organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (pinyin: "Zhong Hua Hui Guan") terpengaruh gerakan pembaruan di daratan Tiongkok. Organisasi ini dipimpin oleh Kang Yu Wei, Liang Chi Chao, dan Phoa Keng Hek di Jakarta dengan tujuan antara lain
mengembangkan adat-istiadat dan tradisi Tionghoa sesuai ajaran-ajaran Khonghucu dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di bidang tulis-menulis dan bahasa. Penggunaan kata Tionghoa juga terpengaruh gerakan Dr. Sun Yat Sen untuk meruntuhkan Dinasti Qing dan menggantinya dengan "Chung Hwa Ming Kuo" (pinyin: Zhong Hua Min Guo) atau "Republik Tiongkok". Sejak
saat itu mereka menyebut dirinya orang Tionghoa, yaitu dialek Hokkian dari kata bahasa Mandarin "Chung Hwa" (pinyin: "Zhong Hua"), dan menolak disebut Cina.
Pada 1928, tokoh pergerakan Indonesia yang merasa "berutang budi" kepada masyarakat Tionghoa karena koran-korannya banyak memuat tulisan pemimpin pergerakan tersebut  koran Sin Po adalah koran pertama yang mengganti sebutan Hindia Belanda dengan Indonesia pada setiap penerbitannya, dan juga koran pertama yang memuat teks lagu Indonesia Raya ciptaan WR Soepratman , sepakat mengganti sebutan Cina dengan
Tionghoa. Dalam teks penjelasan UUD 1945 kata yang digunakan adalah Tionghoa pula. Semua itu terus berlangsung sampai jatuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno, digantikan rezim Orde Baru.
Sejak itu istilah "Tionghoa" dipakai bersama sebagai padanan istilah "Cina" yang sudah populer lebih dahulu.
Pada tahun 1948 dimasa pemerintahan Presiden Soekarno selepas kemerdekaan, Indonesia mengalami debat panjang menyangkut keberadaan dan penamaan "Cina" dan "Tionghoa". Adanya pemberontakan PKI di Madiun disinyalir mendapat dukungan dari Partai Komunis di RRT, beberapa orang etnis Tionghoa atau Tionghoapun mendukungnya. Akibatnya pada masa itu secara umum etnis Tionghoa atau Tionghoa
dicurigai secara politik. Warisan politik tersebut terus diturunkan tanpa ada yang berani menentang hingga berakhirnya Orde Baru pada 1998. Sejak saat itu banyak dialog-dialog diadakan untuk mencari solusi nama yang netral
Karena perkembangan politik yang kian pelik, munculah larangan tak resmi penggunaan istilah Tionghoa dikarenakan istilah ini digunakan oleh partai dan komunisme.
Pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 yaitu larangan dagang bagi semua orang yang masih memiliki "kewarganegaraan Cina" di Daerah Tingkat II. Pada tahun 1959 orang Tiongkok dipersilahkan memilih menjadi warga negara tanah leluhur (menjadi Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia) atau menjadi Warga Negara Indonesia. Konflik ini kemudian meluas dengan puncaknya peristiwa rasialisme pada Peristiwa 10 Mei 1963 di Bandung dan merambat ke beberapa kota lainnya.
Terjadinya pemberontakan PKI (G30S PKI) pada tahun 1965 dan kecurigaan akan dukungan RRT (yang kala itu disebut sebagai Republik Rakyat Tiongkok (RRT)) membuat pemerintahan Orde Baru pada tahun 1967 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina dilakukan di Indonesia, pengubahan sebutan kata
Tionghoa-Tiongkok kembali menggunakan kata Cina dan mengubah singkatan RRT menjadi RRT (Republik Rakyat Tiongkok), serta Taiwan yang dengan nama Republik Tiongkok. Tahun itu pula dikeluarkan Surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/67 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 yang isinya menganjurkan bahwa WNI keturunan (yaitu istilah yang digunakan secara khusus
untuk menunjuk pada orang Tionghoa-Indonesia dan berkonotasi negatif) yang masih menggunakan tiga nama untuk menggantinya dengan nama Indonesia sebagai upaya asimilasi. Bakin pun mengawasi gerak-gerik para "WNI keturunan" tersebut melalui sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) terpaut dengan masalah komunisme.Nama yang asalnya kemungkinan berbeda dari "Chin", namun tidak kalah misterius. Kemungkinan asal-usulnya:
Bahasa Inggris dan melaluinya bahasa Indonesia serta bahasa-bahasa lainnya menggunakan istilah ini sebagai prefiks atau kata sifat: Sino- (seperti: Sino-Taipei), Sinitik (rumpun bahasa Sinitikus) Nama "Sinae" merupakan nama kuno dalam bahasa Yunani dan Romawi untuk orang-orang yang tinggal di selatan Seres (lihat bagian berikutya) di bagian
pucuk timur dunia yang tidak dapat didiami. Referensi untuk istilah ini termasuk catatan mengenai sebuah kota yang oleh orang-orang kuno disebut sebagai "metropolisnya Sinae", yang tidak dapat dilacak oleh ahli-ahli modern keberadaannya. Walaupun nama "Sinae" kemungkinan besar berasal dari sumber etimologi yang sama dengan istilah "Sin", namun hingga saat ini masih terdapat kontroversi mengenai asal kata ini.
Nama Kina () dan variasinya digunakan terutama di Eropa Utara dan Timur pada saat ini.Nama Cathay dan variasinya diturunkan dari nama suku Khitan, kelompok etnis yang mendominasi daratan Manchuria pada abad ke-10. Nama bangsa ini selamat dari kepunahan berkat bangsa Rusia yang menggunakan istilah ита (Kitay) untuk menyebut Tiongkok. Karena dominasi Manchuria yang
lama pada zaman Dinasti Qing (dinasti terakhir dan dinasti yang membuka diri kepada bangsa Eropa), maka nama ini melekat penggunaannya pada bahasa-bahasa Eropa, terutama setelah istilah ini digunakan untuk menterjemahkan petualangan Marco Polo di negeri Oriental tersebut. Nama ini terus digunakan sampai sekarang dan juga digunakan di bahasa Inggris kuno (Cathay), bahasa Portugis
(Catai), dan bahasa Spanyol (Catay). Istilah "Cathay" juga diabadikan menjadi nama perusahaan penerbangan Cathay Pacific yang utamanya melayani penerbangan dari dan ke "Cathay".Nama Tabgach berasal dari metatesis "Tuoba" (*takbat), suku yang dominan di Xianbei. Menunjuk pada bagian utara Tiongkok yang didiami oleh masyarakat separo Xianbei, separo Tionghoa.Nama
Nikan berasal dari etonim Manchuria yang tidak jelas asalnya yang merujuk pada kelompok etnis Han; akar kata ini juga dikonjugasikan menjadi kata kerja "nikara (-mbi)" yang berarti "berbicara bahasa Tionghoa".