Dana Moneter Internasional
Bekas Cekoslowakia dikeluarkan tahun 1954 karena "tidak menyediakan data yang diperlukan" dan diterima kembali pada tahun 1990 setelah Revolusi Beludru. Polandia keluar tahun 1950-konon di bawah tekanan Uni Soviet-dan diterima kembali tahun 1986.
Negara manapun boleh mendaftar sebagai anggota DMI. Setelah DMI dibentuk tidak lama setelah Perang Dunia II, aturan keanggotaan DMI dibiarkan longgar. Anggota harus membayar sumbangan keanggotaan rutin sesuai kuotanya, tidak membatasi perdagangan mata uang tanpa seizin DMI, mematuhi aturan main yang tercantum dalam Pasal Persetujuan DMI, dan menyediakan informasi
soal perekonomian nasional. Peraturan yang lebih ketat diterapkan kepada negara-negara yang mengajukan pinjaman kepada DMI.
Negara yang bergabung dengan DMI antara tahun 1945 dan 1971 sepakat untuk mengamankan nilai tukarnya sehingga dapat disesuaikan atas persetujuan DMI apabila terjadi "ketimpangan mendasar" pada neraca pembayaran.
Sejumlah anggota memiliki hubungan yang rumit dengan DMI. Meski sudah menjadi anggota, mereka tidak mau ekonominya diawasi DMI. Argentina, misalnya, menolak berpartisipasi dalam Konsultasi Pasal IV dengan DMI.
Negara anggota DMI memiliki akses informasi tentang kebijakan ekonomi semua negara anggota, serta kesempatan untuk memengaruhi kebijakan ekonomi negara anggota lain, bantuan teknis dalam perbankan, fiskal, dan nilai tukar, bantuan pendanaan pada masa-masa sulit, serta kesempatan perdagangan dan investasi yang luas.
Dewan Gubernur terdiri dari satu gubernur dan satu gubernur alternatif untuk setiap negara anggota. Setiap negara anggota menunjuk kedua gubernurnya. Dewan rapat sekali setiap tahun dan bertugas memilih atau menunjuk anggota Dewan Eksekutif. Meski Dewan Gubernur secara resmi bertugas menyetujui penambahan kuota, alokasi Hak Penarikan Khusus, penerimaan anggota
baru, pengunduran diri anggota, dan perbaikan Pasal Persetujuan dan Peraturan Organisasi, Dewan Gubernur justru sering melimpahkan kekuasaannya ke Dewan Eksekutif DMI.
Dewan Gubernur mendapat saran dari Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan Internasional. Komite Moneter dan Keuangan Internasional memiliki 24 anggota dan memantau perkembangan likuiditas global serta perpindahan sumber daya ke negara berkembang. Komite Pembangunan memiliki 25 anggota dan memberi saran tentang isu pembangunan penting dan sumber dana yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang. Mereka juga memberi saran tentang isu perdagangan dan lingkungan.
Dewan Eksekutif terdiri dari 24 Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif mewakili ke-188 negara anggota secara bergilir sesuai kawasan dunia. Negara yang ekonominya besar memiliki Direktur Eksekutifnya sendiri, namun banyak negara yang dikelompokkan dalam konstituensi empat negara atau lebih.
Setelah 2008 Amendment on Voice and Participation diberlakukan bulan Maret 2011, delapan negara berhak menunjuk seorang Direktur Eksekutif: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Britania Raya, Cina, Federasi Rusia, dan Arab Saudi. 16 Direktur lainnya mewakili konstituensi yang terdiri dari 4 sampai 22 negara. Direktur Eksekutif mewakili konstituensi terbesar (22 negara) memiliki bobot suara 1.55%. Dewan Eksekutif biasanya rapat beberapa kali setiap minggu. Keanggotaan dan konstituensi Dewan ditinjau ulang setiap delapan tahun.
DMI dipimpin oleh seorang Direktur Pelaksana yang bertugas seabgai kepala staf dan Ketua Dewan Eksekutif. Direktur Pelaksana dibantu oleh Wakil Direktur Pelaksana Pertama dan tiga Wakil Direktur Pelaksana lainnya. Direktur Pelaksana DMI selalu dijabat oleh orang Eropa. Presiden Bank Dunia juga selalu dijabat oleh orang Amerika Serikat. Seiring waktu, tradisi jabatan ini mulai
dipertanyakan. Bila kesempatan terbuka, dua jabatan tersebut dapat diperebutkan oleh sejumlah calon berkualitas tinggi dari berbagai belahan dunia.
Pada tahun 2011, negara-negara berkembang terbesar di dunia, BRIC, mengeluarkan pernyataan bahwa tradisi memilih orang Eropa sebagai Direktur Pelaksana justru melemahkan legitimasi DMI dan menuntut pemilihan Direktur Pelaksana berdasarkan keahliannya.
Direktur Pelaksana sebelumnya, Dominique Strauss-Kahn, ditahan terkait pelecehan seksual tamu hotel di New York dan mundur pada tanggal 18 Mei. Tanggal 28 Juni 2011, Christine Lagarde dipilih sebagai Direktur Pelaksana DMI dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak 5 Juli 2011. Pada tahun 2012, Lagarde digaji US$467940 bebas pajak; nilainya otomatis bertambah tiap tahun mengikuti inflasi. Selain itu, Direktur Pelaksana mendapat tunjangan sebesar US$83760 dan tunjangan hiburan tambahan.
Hak suara di DMI didasarkan pada sistem kuota. Setiap anggota memiliki sejumlah suara dasar (suara dasar setiap anggota setara dengan 5.502% suara total), plus satu suara tambahan untuk setiap 100000 Hak Penarikan Khusus (SDR) dari kuota negara anggota. Hak Penarikan Khusus adalah satuan hitungan DMI yang mewakili klaim mata uang. SDR didasarkan pada beberapa mata uang internasional yang kuat.
Suara dasar didominasi negara-negara kecil, tetapi suara tambahan yang ditentukan oleh SDR mengimbangi dominasi tersebut.
Pada Desember 2015, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang terkait Reformasi Kuota dan Tata Kelola Pemerintahan 2010. Hasilnya:
kuota seluruh 188 anggota DMI naik dari SDR238.5 miliar menjadi SDR477 miliar, sedangkan porsi kuota dan hak suara negara anggota termiskin di DMI akan dilindungi. lebih dari 6 persen porsi kuota berpindah ke negara berkembang dan negara pasar berkembang yang dinamis dan negara berkembang; porsi kuota tersebut juga berpindah dari anggota yang sangat terwakili
suaranya ke anggota yang kurang terwakili. empat negara pasar berkembang (Brasil, Cina, India, dan Rusia) akan berada di antara sepuluh anggota terbesar DMI. Anggota terbesar lainnya adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Britania Raya, dan Italia.
Sistem kuota DMI dirancang untuk mengumpulkan dana cadangan agar dapat dipinjamkan. Setiap negara anggota DMI diberi kuota atau jumlah sumbangan yang disesuaikan dengan ukuran negara tersebut dalam perekonomian global. Setiap kuota anggota juga menentukan besaran hak suaranya. Sumbangan uang dari negara anggota menentukan besaran hak suaranya di organisasi ini.
Sistem ini mengikuti logika organisasi pemegang saham, artinya negara kaya memiliki andil dalam pembuatan dan perubahan aturan. Karena pengambilan keputusan di DMI mewakili setiap posisi ekonomi negara anggota di dunia, negara kaya yang sumbangannya lebih besar memiliki pengaruh lebih besar daripada negara miskin yang sumbangannya sedikit. Walau demikian, DMI terus mengupayakan redistribusi.
Normalnya, kuota ditinjau ulang setiap lima tahun dan dapat dinaikkan bila dirasa perlu oleh Dewan Gubernur. Saat ini muncul usulan soal reformasi perwakilan negara berkembang di DMI. Ekonomi negara-negara ini memegang porsi besar dalam sistem ekonomi global, tetapi tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan DMI karena terhambat sistem kuota. Joseph Stiglitz
berpendapat, "DMI perlu memberi hak suara dan perwakilan yang lebih efektif bagi negara-negara berkembang; porsi ekonomi dunia mereka sudah berkembang besar sejak 1944, tahun berdirinya DMI." Pada tahun 2008, beberapa reformasi kuota disahkan, termasuk perpindahan 6% porsi kuota ke negara pasar berkembang dinamis dan negara berkembang.
Keanggotaan DMI dibagi berdasarkan pendapatan. Negara-negara tertentu memberi sumber pendanaan, sedangkan negara lainnya memanfaatkan sumber tersebut. Baik "kreditur" dari negara maju dan "peminjam" dari negara berkembang adalah anggota DMI. Negara maju memberi sumber dana, namun jarang terlibat dalam perjanjian pinjaman DMI; biasanya mereka memberi pinjaman. Sebaliknya, negara berkembang memanfaatkan sumber pendanaan,