Upaya perdamaian krisis Yugoslavia
Upaya damai untuk mencari perdamaian dalam krisis yang terjadi di Yugoslavia telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melalui banyak sekali perundingan internasional. Krisis berupa pecahnya negara Yugoslavia tersebut berakhir dengan tercapainya perundingan Daytona di Amerika Serikat.
Pada tanggal 17 Maret 1992 dilaksanakan pertemuan yang kelima kalinya antara tokoh-tokoh partai/etnis Bosnia Herzegovina (Muslim, Kroasia, dan Serbia) yang disponsori oleh Masyarakat Eropa di bawah diplomat Portugal, Hose Cutleri, yang menyarankan adanya kantonisasi. Bosnia Herzegovina akan menjadi negara yang terdiri dari 3 unit etnik dan tetap berada di dalam batas wilayah yang ada sekarang. Usul
ditolak oleh Presiden Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, yang mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan tersebut.
Pada tanggal 22 Juni 1992, berlangsung perundingan Presiden Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, dengan Kepala Staf UNPROFOR wilayah Yugoslavia, Letjen Lewis McKeuzic, dalam rangka membicarakan penyelesaian perang. Tidak terdapat hasil konkret dari pertemuan tersebut karena terjadi ledakan di Sarajevo yang mengakibatkan 8 orang penduduk tewas dan 35 orang luka-luka.
Pada tanggal 27 Mei 1992, Konferensi Internasional yang pertama tentang Yugoslavia yang diorganisasi oleh Masyarakat Eropa dilaksanakan di Lisabon sebagai lanjutan dari perundingan Sarajevo. Dalam perundingan damai tersebut ketiga pihak yang bertikai telah menyetujui bahwa Republik Bosnia Herzegovina akan menjadi negara yang terdiri dari 3 unit etnis dan tetap dalam batas wilayah yang ada
sekarang. Menurut gagasan tersebut maka Republik Bosnia Herzegovina akan dibentuk sebagai Konfederasi yang terdiri dari "kanton-kanton". Akan tetapi perundingan Lisabon tidak berhasil menghentikan krisis di Bosnia Herzegovina akibat sikap pihak Muslim Bosnia Herzegovina yang meninggalkan sidang karena adanya kejadian di Sarajevo yaitu terjadinya ledakan bom yang menewaskan puluhan penduduk dan pihak Serbia Bosnia Herzegovina dituduh
sebagai pelaku peledakan tersebut. Pihak Muslim Bosnia Herzegovina tidak mau melanjutkan sidang dan perundingan pun dianggap gagal.
Pada tanggal 19 Juni 1992, perundingan damai mengenai Bosnia Herzegovina dilaksanakan di Beograd dengan mediator [Lord Carrington]] maupun Menlu Portugis, Jono de Pinjora. Tidak terdapat titik temu antara pihak-pihak yang bertikai mengenai pengakhiran krisis di Bosnia Herzegovina.
Pada tanggal 26-28 Agustus 1992 Konferensi Internasional mengenai Yugoslavia dilaksanakan di London yang diprakarsai oleh Presiden Perancis dan dipimpin oleh Menlu Inggris, Douglas Hurd dan Sekjen PBB. Konferensi diselenggarakan guna mencari formula damai atas krisis yang terjadi di wilayah Yugoslavia sekaligus membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan. Hasil-hasil pertemuan ternyata belum dapat
menghentikan konflik di Bosnia Herzegovina karena perlu pertemuan-pertemuan yang lebih lanjut guna mencapai hal-hal yang konkret.
1) Pada tanggal 5 Nopember 1992, dilaksanakan perundingan di antara ketiga kelompok pihak yang bertikai di Jenewa untuk menyusun Undang-Undang Republik Bosnia Herzegovina. Pihak Muslim Bosnia Herzegovina mendesak diberlakukannya regionalisasi Bosnia Herzegovina tanpa berdasarkan etnis tetapi berdasarkan prinsip geografis. Pihak Serbia Bosnia Herzegovina yang didukung oleh Kroasia Bosnia Herzegovina mendesak konsep pembagian wilayah Bosnia Herzegovina berdasarkan 3 kanton etnis.
2) Pada tanggal 9 Desember 1992, dilaksanakan perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina di Jenewa. Dalam perundingan tersebut pihak Serbia Bosnia Herzegovina mengusulkan dasar pembuatan peta baru berdasarkan persetujuan Lisabon yaitu membagi wilayah Bosnia Herzegovina ke dalam 3 provinsi etnis. Pihak Kroasia mengusulkan pembagian wilayah Bosnia Herzegovina tidak mengajukan usul mengenai pembagian wilayah Bosnia Herzegovina.
3) Pada tanggal 3 dan 4 Januari 1993, para wakil dari 3 pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina mengadakan perundingan paripurna untuk yang pertama kalinya di Jenewa. Ketua Bersama Konferensi, Lord Owen dan Vance, mengusulkan suatu peta yang membagi Bosnia Herzegovina terdiri atas 10 provinsi dimana masing-masing mempunyai wewenang yang luas dibandingkan dengan pemerintah pusat. Bosnia Herzegovina akan merupakan negara
desentralisasi dengan pemerintahan yang kuat di 10 provinsi yang bukan berdasarkan etnis akan tetapi berdasarkan prinsip geografis, historis, dan komunikasi.
4) Pada tanggal 30 Januari 1994, pihak-pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina menandatangani prinsip-prinsip konstitusi Bosnia Herzegovina mengenai kelanjutan negara Bosnia Herzegovina di Jenewa. Selain hal tersebut juga ditandatangani persetujuan damai sementara persetujuan peta hanya ditandatangani oleh pihak Kroasia Bosnia Herzegovina. Ketidaksepakatan dalam pertemuan tersebut telah mengakibatkan dipindahkannya perundingan ke Markas PBB di New York.
1) Pada tanggal 5 Februari 1993, Konferensi Internasional mengenai Yugoslavia diselenggarakan di Markas PBB New York sebagai lanjutan dari Konferensi Jenewa. Topik pembicaraan dalam perundingan tersebut adalah mengenai usulan pembagian wilayah Bosnia Herzegovina ke dalam 10 provinsi. Tidak terdapat kesepakatan mengenai pembagian peta Bosnia Herzegovina di antara pihak-pihak yang bertikai.
2) Pada tanggal 5 Maret 1993, perundingan babak kedua penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina antara pihak-pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina dilaksanakan di New York. Pihak Muslim Bosnia Herzegovina maupun Serbia Bosnia Herzegovina menolak menandatangani dokumen peta pembagian Bosnia Herzegovina ke dalam 10 provinsi. Pihak Serbia Bosnia Herzegovina menolak konsep pembagian peta wilayah Bosnia Herzegovina menjadi 10 provinsi karena akan mengurangi wilayahnya
sebesar 20%. Sedangkan pihak Muslim Bosnia Herzegovina menghendaki wilayah yang lebih luas dan menghendaki adanya hubungan-hubungan antara wilayah-wilayah Muslim Bosnia Herzegovina.
3) Pada tanggal 18 sampai dengan 25 Maret 1993, ronde ketiga perundingan penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina dilaksanakan di New York. Dalam perundingan tersebut Paket Perdamaian sesuai usulan Cyrus Vance dan Lord Owen ditandatangani oleh pihak Muslim Bosnia Herzegovina, sementara pihak Serbia Bosnia Herzegovina menolak menandatangani paket perdamaian tersebut. Paket perdamaian yang sama sudah ditandatangani oleh pihak Kroasia Bosnia Herzegovina pada awal Januari 1993 di Jenewa.
Pada tanggal 7 April 1993, Kroasia dan RSK telah menandatangani suatu persetujuan gencatan senjata dalam perundingan yang dilangsungkan di Jenewa akan tetapi persetujuan tersebut akan dapat dilaksanakan jika Parlemen RSK dalam sidangnya tanggal 10 April 1993 meratifikasi persetujuan tersebut. Persetujuan gencatan senjata itu merupakan penghentian seluruh operasi militer Kroasia di wilayah RSK yang
menjadi wilayah UNPA dan penarikan pasukan Kroasia ke posisi sebelum Kroasia melancarkan serbuannya ke wilayah tersebut. Dalam waktu yang sama, persetujuan itu juga meminta penempatan senjata-senjata berat RSK di bawah pengawasan pasukan UNPROFOR.
Pada tanggal 1-2 Mei 1993, sidang paripurna tentang pengakhiran krisis di wilayah Bosnia Herzegovina diselenggarakan. Dalam konferensi tersebut hadir ketiga pemimpin bangsa Bosnia Herzegovina, Presiden RFY, Presiden Kroasia, Ketua Konferensi Jenewa, dan Utusan Khusus AS maupun Russia. Dalam konferensi tersebut akhirnya pihak Serbia Bosnia Herzegovina menandatangani paket perdamaian "Vance-Owen" namun dengan syarat perlu pengesahan
melalui sidang Parlemen Serbia yang akan dilaksanakan tanggal 5 Mei 1993. Baik sidang Parlemen Serbia Bosnia Herzegovina maupun referendum yang dilaksanakan oleh rakyat Serbia Bosnia Herzegovina ternyata menolak apa yang disebut paket perdamaian "Vance-Owen" tersebut di atas.