Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi
Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi (Zeven Provincin) adalah Pemberontakan yang terjadi di atas kapal angkatan laut HNLMS De Zeven Provincin milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda ("Koninlijke Marine") di lepas pantai Sumatra pada tanggal 5 Februari 1933. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebesar 17% yang diumumkan pada tanggal 1 Januari
1933. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Namun keputusan tersebut mendapat tantangan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa, Indonesia maupun Eurasia yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal Zeven Provincien tersebut di atasi dengan cara pengeboman kapal tersebut oleh pesawat udara angkatan laut Belanda.
Sebab dan tujuan dari pemberontakan ini masih diperdebatkan, baik dalam opini publik dan sistem politik Hindia Belanda yang berlaku saat itu maupun di antara sejarahwan saat ini. Ilmuwan Belanda, seperti Loe de Jong percaya bahwa ada penyusupan gerakan komunis di antara awak kapal, sebagaimana diklaim oleh aktivis nasionalis sayap saat itu, meskipun justru hal itu membuat
gerakan komunis di Belanda dan Hindia Belanda merasa mendapatkan angin segar dengan menjadikannya mitos heroik bagi gerakannya. Namun, sejarawan lainnya, J. C. H. Blom beranggapan bahwa pemberontakan ini benar-benar spontan dan tidak direncanakan, berawal dari aksi protes awak kapal terhadap kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang akan memotong gaji mereka sampai 17% dan
buruknya kondisi pekerjaan mereka, di samping buruknya moral pelaut-pelaut Angkatan Laut Belandapada masa itu. Dari sudut pandang ini, kasus "De Zeven Provincin" mengingatkan kepada kasus Pemberontakan Invergordon yang terjadi di Royal Navy satu setengah tahun sebelumnya, yang diakhiri tanpa penggunaan senjata. Memang, pelaut-pelaut Hindia Belanda mungkin telah terinspirasi oleh
pemberontakan sejawatnya dari Inggris tersebut, yang ramai diberitakan di dunia internasional saat itu.
Sikap keras pemerintah kolonial Hindia Belanda mungkin lantaran terjadi di dalam konteks koloni yang sedang aktif bergerak menuntut kemerdekaan, sementara pemerintah Belanda masih ingin mempertahankan status koloni tersebut. Sedangkan, kasus pemberontakan pelaut Royal Navy berlangsung di dalam negeri Inggris sendiri, sehingga kurang berdampak terhadap gerakan-gerakan kemerdekaan di
koloninya. Peter Boomgaard mengaitkan pemberontakan ini dengan kerusuhan sosial dan pemogokan yang banyak terjadi di Hindia Belanda antara tahun 1932-1934, yang berusaha ditekan oleh pemrintah kolonial dengan cara-cara kekerasan dan bersenjata.
Pada 1 Januari 1933, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Bonifacius Cornelis De Jonge mengumumkan kebijakan akan memotong gaji pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda (tentara dan pegawai negeri) sebesar 17%. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu.
Pada 30 Januari 1933, di Surabaya yang merupakan pangkalan utama Angkatan Laut Belanda ("Koninlijke Marine", KM) berlangsung unjuk rasa besar-besaran para pelaut Indonesia terhadap pemerintah kolonial, termasuk jajaran komando Angkatan Laut Kerajaan Belanda di sana. Mereka menolak keputusan pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut. Jajaran komando KM sebenarnya sudah memblokir semua pemberitaan unjuk rasa tersebut agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar.
Namun berita itu dibocorkan melalui radio kepada semua pelaut yang bertugas di luar Surabaya. Dan akhirnya kabar itu pun didengar juga oleh Maud Boshart, pelaut Belanda yang bertugas di atas kapal perang Belanda Hr.Ms De Zeven Provincien yang sedang melakukan patroli di sebelah barat Aceh, pada 30 Januari 1933. Merespon gerakan pemogokan itu, para pelaut di kapal tujuh melakukan rapat. Di antara yang ikut rapat adalah Rumambi, Paraja, Hendrik dan Gosal.
Mengetahui bahwa kabar ini sudah tersiar, komandan kapal dan para awak kapal melakukan briefing. "Saya harap jangan sampai kalian meniru contoh yang jelek untuk mengadakan pemogokan juga di kapal ini dengan alasan bahwa kalian tidak dapat menyetujui penurunan gaji," kata Eikenboom, komandan kapal Hr.Ms. De Zeven Provincien. Pidato bernada ancaman itu tidak
menurunkan semangat perlawanan para awak kapal. Paraja dan Rumambi, dua awak kapal berdarah Indonesia, memimpin sebuah gerakan untuk pemberontakan di atas kapal tujuh itu. Diputuskan pula bahwa mereka akan membawa kapal perang milik Belanda ini ke Surabaya. Paraja dan Rumambi mendorong sebuah pertemuan di darat. Hadir dalam pertemuan itu, antara lain Gosal, Kawilarang, Kaunang, Posuma, Hendrik,
Sudiana, Supusepa, Luhulima, Abas, Tuanakotta, Pelupessy, Delakrus, Suparjan, Achmad, Tuhumena, J Parinusa dan Manuputi. Hadir pula Maud Boshart dan pelaut-pelaut Belanda yang setuju dengan rencana pemberontakan.
Tanggal 4 Februari 1933, Untuk menenangkan situasi para perwira Belanda malah membuat blunder. Mereka mengadakan pesta di kantin KNIL di Uleelheue, Aceh, dengan membuang duit sebesar 500 Gulden, dan menyediakan nona-nona Belanda untuk berdansa dengan para pelaut pribumi. Tetapi pelaut Indonesia menolak hadir.
Malam harinya, tiba-tiba seorang letnan yang berpesta di darat memerintahkan Boshart membawanya pulang ke kapal. Ternyata perwira jaga di kapal sudah tewas. M Sapiya dalam bukunya, Pemberontakan Kapal Tujuh, mengisahkan bahwa perwira jaga tersebut dibantai Martin Paradja di tangga kapal. Kapal sudah dikuasai awak kapal pribumi Hindia yang bersenjata.
Meriam sudah terisi, lampu sein dicopot. Martin Paradja dan Gosal memberi perintah. Raut wajah para marinir pribumi yang bersenjata terlihat sangat keras, tulis Moud Boshart. Seorang perwira, Baron De Vos van Steenwijk, yang semula masih mencoba menguasai ruang marconis, kemudian mundur dan meletakkan senjatanya.
Begitulah, pada 4 Februari 1933, sekitar pukul 22.00 malam, peluit panjang berbunyi untuk menandai dimulainya pemberontakan. Ketika itu, kapal sedang berlabuh di Pelabuhan Uleelheue, Banda Aceh. Para awak kapal melakukan pengambil-alihan kendali kapal dari tangan Belanda. Awak kapal keturunan Indonesia dipimpin oleh Paraja dan Gosal, sedangkan awak kapal Belanda dipimpin oleh Boshart dan Dooyeweerd. Kelasi
Paradja bertindak memegang komando, Kelasi Kelas Satu Kawilarang yang punya pengalaman di Eropa berfungsi sebagai navigator. Kelasi Rumambi berada di bagian komunikasi telepon, Hendrik sebagai pengatur bahan bakar, dan Kopral Gosal yang mengurusi bagian kesehatan.
Moud Boshart dalam majalah De Ulienspiegel edisi 3 Februari 1963, sebagaimana dikutip dalam Surat Pembaca nomor 3 Komisi Indonesia CPN: "Saya merasa jenuh, karena semalaman tidak bisa tidur. Keesokan harinya Komandan dengan sia-sia mencoba berunding dan mengambil hati pelaut Indonesia yang sudah mengendalikan sepenuhnya kapal perang Belanda tersebut." Dua perwira Belanda yang memimpin
kapal, Vels dan Bolhouwer, berhasil meloloskan diri dari pemberontak setelah menjebol jendela. Mereka melompat ke laut dan berenang hingga ke daratan.
Pada tanggal 5 Februari, pimpinan pemberontakan mengeluarkan siaran pers dalam tiga bahasa, yaitu Belanda, Inggris, dan Indonesia (Melayu), yang memberitahukan bahwa Kapal perang Hr.Ms. De Zeven Provincien sudah diambil-alih oleh mereka dan sedang bergerak ke Surabaya. "Maksud kami adalah memprotes pemotongan gaji yang tidak adil dan menuntut agar rekan-rekan kami yang ditahan pada waktu berselang segera dibebaskan!" tulis pemberontak dalam siaran persnya.