Penyatuan Jerman
Kebutuhan akan besi "dan" darah tampak semakin mencuat. Pada tahun 1862, saat Bismarck mengutarakan pidatonya, gagasan sebuah bangsa-negara Jerman dalam jiwa Pan-Jermanisme yang damai telah bergeser dari karakter yang liberal dan demokratik pada tahun 1848 menjadi karakter yang mengakomodasi "Realpolitik" Bismarck yang lebih konservatif. Sebagai seorang
pragmatis, Bismarck paham akan kemungkinan, hambatan, dan keuntungan sebuah negara yang bersatu. Ia juga memahami kepentingan mengaitkan negara tersebut dengan dinasti Hohenzollern, yang dianggap beberapa sejarawan sebagai kontribusi utama Bismarck terhadap pendirian Kekaisaran Jerman pada tahun 1871. Walaupun traktat-traktat yang mengikat berbagai negara-negara Jerman melarang Bismarck
untuk mengambil tindakan sepihak, jiwa politikus dan diplomat dalam diri Bismarck menyadari ketidakpraktisan tindakan tersebut. Untuk menyatukan negara-negara Jerman, Bismarck memerlukan satu musuh dari luar yang akan menyatakan perang terhadap negara-negara Jerman terlebih dahulu, sehingga menjadi "casus belli" untuk mengerahkan semua orang-orang Jerman.
Kesempatan ini muncul dengan meletusnya Perang Perancis-Prusia pada tahun 1870. Sejarawan telah lama memperdebatkan peran Bismarck dalam peristiwa-peristiwa yang mengarah pada perang tersebut. Menurut sudut pandang tradisional, yang didukung oleh sejarawan-sejarawan pro-Prusia akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sejak awal Bismarck memang bertujuan untuk menyatukan Jerman.
Namun, sejarawan-sejarawan setelah tahun 1945 meyakini bahwa Bismarck bersifat oportunis dalam jangka pendek dan tidak memiliki skema besar untuk menyatukan Jerman. Meskipun begitu, Bismarck bukan penjahat maupun santo: dengan memanipulasi peristiwa pada tahun 1866 dan 1870, ia menunjukkan kemampuan politik dan diplomatik yang membuat Wilhelm beralih padanya pada tahun 1862.
Terdapat tiga peristiwa yang berperan penting dalam penyatuan politik dan administratif Jerman. Peristiwa pertama adalah kematian Frederik VII dari Denmark tanpa penerus laki-laki, sehingga mengakibatkan Perang Schleswig Kedua pada tahun 1864. Kemudian, penyatuan Italia memberikan sekutu baru bagi Prusia untuk berperang melawan Austria dalam Perang Austria-Prusia pada tahun 1866. Yang terakhir, Perancis- yang
takut dikepung oleh Hohenzollern- menyatakan perang terhadap Prusia pada tahun 1870, sehingga memicu Perang Perancis-Prusia. Melalui gabungan diplomasi dan kepemimpinan politik Bismarck, reorganisasi militer von Roon, dan strategi militer von Moltke, Prusia menunjukkan bahwa tidak ada penandatangan perjanjian perdamaian tahun 1815 yang dapat menjamin lingkup pengaruh Austria di Eropa Tengah, sehingga Prusia memperoleh hegemoni di Jerman dan mengakhiri perdebatan dualisme.
Episode pertama dalam kisah penyatuan Jerman oleh Bismarck disebabkan oleh Permasalahan Schleswig-Holstein. Pada 15 November 1863, Raja Christian IX dari Denmark diangkat menjadi Raja Denmark dan Adipati Schleswig dan Holstein. Pada 18 November 1863, ia menandatangani Konstitusi November Denmark dan menyatakan Kadipaten Schleswig sebagai bagian dari Denmark. Konfederasi Jerman menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran Protokol London 1852 yang menekankan
keterpisahan status Kerajaan Denmark dari kadipaten-kadipaten merdeka Schleswig dan Holstein. Selain itu, penduduk Schleswig dan Holstein menghargai pemisahan ini. Konfederasi Jerman dapat memanfaatkan isu etnis di kadipaten-kadipaten tersebut sebagai seruan perang: sebagian besar penduduk Schleswig dan Holstein merupakan etnis Jerman dan berbahasa Jerman dalam kehidupan sehari-hari (walaupun Schleswig
juga memiliki minoritas Denmark yang cukup besar). Upaya diplomatik untuk membatalkan Konstitusi November telah gagal, dan peperangan dimulai ketika tentara Prusia dan Austria menyeberang perbatasan dan memasuki Schleswig pada 1 Februari 1864. Awalnya, orang-orang Denmark berusaha mempertahankan negara mereka dengan menggunakan tembok tanah kuno yang disebut "Danevirke", namun tindakan ini tidak berhasil. Denmark tidak
dapat mengalahkan tentara gabungan Prusia dan Austria, dan mereka tidak dapat meminta bantuan dari sekutu mereka di Skandinavia karena Denmark telah membatalkan hak aliansinya dengan melanggar Protokol London. Senapan Jarum, salah satu senapan "bolt-action" pertama yang digunakan dalam perang, membantu Prusia dalam perang ini dan Perang Austria-Prusia dua tahun kemudian. Senapan ini memungkinkan tentara Prusia
menembak lima kali sembari berbaring, sementara senapan jenis sebelumnya hanya dapat menembak satu kali dan perlu diisi ulang saat berdiri. Perang Schleswig Kedua berhasil dimenangkan oleh tentara gabungan Prusia dan Austria, dan kedua negara memperoleh wilayah Schleswig dan Holstein berdasarkan Traktat Wina yang ditandatangani pada 30 Oktober 1864. Episode kedua dalam upaya penyatuan oleh Bismarck
berlangsung pada tahun 1866. Bersamaandengan Italia yang baru dibentuk, Bismarck menciptakan keadaan diplomatik yang membuat Austria menyatakan perang pada Prusia. Sebelum perang meletus, di Frankfurt kedua negara mengklaim sebagai perwakilan semua negara-negara Jerman di parlemen. Pada April 1866, perwakilan Prusia di Firenze menandatangani perjanjian rahasia dengan pemerintah Italia. Mereka berjanji untuk membantu
satu sama lain dalam perang melawan Austria. Pada hari berikutnya, perwakilan Prusia di dewan Frankfurt mempresentasikan rencana yang menyerukan pembuatan konstitusi nasional, dewan nasional yang dipilih secara langsung, dan hak pilih universal. Kaum liberal Jerman meragukan rencana ini karena telah menyaksikan hubungan Bismarck yang ambigu dan sulit dengan "Landtag" Prusia (Parlemen Negara): Bismarck
seringkali membujuk dan memandang buruk para anggota perwakilan. Mereka yang ragu menganggap rencana tersebut sebagai upaya untuk memperkuat Prusia dan bukan agenda reformasi yang progresif.
Perdebatan mengenai usulan konstitusi nasional menjadi buntu setelah berita pergerakan tentara Italia di Tyrol dan di dekat perbatasan Venesia mencapai Wina pada April 1866. Pemerintah Austria memerintahkan mobilisasi sebagian di wilayah-wilayah selatan; Italia membalas dengan melancarkan mobilisasi penuh. Meskipun diminta untuk berpikir dan bertindak secara rasional, Italia, Prusia, dan Austria langsung melancarkan perang. Pada 1
Mei, Wilhelm memberikan komando atas angkatan bersenjata Prusia kepada von Moltke, dan pada hari berikutnya ia memulai mobilisasi berskala penuh.
Di dewan legislatif di Frankfurt, sekelompok negara-negara berukuran sedang yang disebut "Mittelstaaten" (Bayern, Württemberg, Baden, Hesse, Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg, dan Nassau), mendukung demobilisasi penuh dalam konfederasi. Masing-masing pemerintahan negara-negara ini menolak janji dan ancaman Bismarck dalam upayanya untuk mengajak mereka melawan Habsburg. Kabinet perang Prusia sadar bahwa hanya
ada dua negara-negara Jerman yang mendukung Prusia melawan Habsburg, yaitu Mecklenburg-Schwerin dan Mecklenburg-Strelitz, dan keduanya tidak memiliki kekuatan militer atau politik yang berarti. Mereka juga tahu bahwa satu-satunya sekutu Prusia di luar negeri adalah Italia.
Perlawanan terhadap taktik kekuatan fisik Prusia bermunculan di berbagai kelompok sosial dan politik. Di negara-negara Jerman, dewan kota, anggota parlemen liberal yang mendukung negara bersatu, dan kamar dagang- yang akan memperoleh keuntungan besar dari penyatuan- menentang perang antara Prusia dan Austria. Mereka yakin bahwa konflik tersebut hanya memenuhi kepentingan
dinasti-dinasti kerajaan. Kepentingan mereka, yang dianggap oleh mereka sebagai kepentingan "sipil" atau "borjuis", seolah menjadi tidak relevan. Pendapat publik juga menentang dominasi Prusia. Penduduk Katolik di sepanjang sungai Rhein- terutama di wilayah kosmopolitan seperti Köln dan wilayah padat di Lembah Ruhr- terus mendukung Austria. Pada akhir musim semi, negara-negara Jerman yang paling