Jerman Timur
Pemerintah Jerman Timur mengecam kegagalan Jerman Barat dalam melakukan denazifikasi dan memutus keterkaitannya dengan Nazi, memenjarakan mantan anggota Nazi dan mencegah mereka untuk memegang jabatan di pemerintahan. SED menetapkan tujuan utama untuk membersihkan Jerman Timur dari jejak rezim fasis. Platform Partai SED mengklaim akan mendukung pemilihan demokratis dan melindungi kebebasan inidividu untuk membangun sosialisme.
Pada tahun 1945, Uni Soviet mendeklarasikan Zona pendudukan Soviet-bagian tengah Jerman-menjadi negara berdaulat yang akan dinamai Deutsche Demokratische Republik, sementara Tentara Merah dan pasukan Sekutu Barat tetap ditempatkan di Jerman sesuai dengan Perjanjian Potsdam (1945) yang membentuk Zona pendudukan di Jerman.
Republik Demokratik Jerman didirikan di wilayah yang secara historis disebut "Mitteldeutschland" (Jerman Tengah). Wilayah Jerman terdahulu di timur Sungai Oder dan Neisse, terutama Provinsi Prusia yaitu Pommern, Prusia Timur, Prusia Barat, Dataran Tinggi Silesia, Dataran Rendah Silesia, timur Neumark, Brandenburg, dan bagian kecil Sachsen terpisah dari Jerman. Sebagai ganti rugi kepada Polandia atas pendudukan Uni
Soviet di provinsi timur Polandia, Sekutu menetapkan perbatasan barat Polandia setelah perang hingga Perbatasan Oder-Neisse pada Konferensi Yalta (1945). Hasilnya, sebagian besar wilayah tengah Jerman menjadi Sowjetische Besatzungszone (SBZ, Zona Pendudukan Soviet). Seluruh wilayah di timur perbatasan Oder-Neisse menjadi milik Polandia, dengan pengecualian utara Prusia Timur menjadi milik Uni Soviet.
Pada Konferensi Yalta dan Potsdam, Sekutu mendirikan zona pendudukan militer bersama dan administrasi Jerman melalui Dewan Kontrol Sekutu (ACC), pemerintahan militer empat negara (AS, Britania Raya, Uni Soviet, Perancis) efektif diberlakukan hingga pengembalian kedaulatan Jerman. Di Jerman bagian timur, SBZ terdiri dari lima negara bagian (Länder) yaitu Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, dan
Thüringen. Pertentangan mengenai kebijakan yang harus diikuti di zona pendudukan dengan cepat menyebabkkan perpecahan antara empat negara, dan Soviet mengatur zonanya tanpa mengindahkan kebijakan yang diberlakukan di zona lainnya. Soviet keluar dari ACC pada tahun 1948; kemudian tiga zona lainnya semakin bersatu dan diberikan pemerintahan mandiri, administrasi Soviet membentuk pemerintahan sosialis terpisah di zonanya.
Namun, tujuh tahun setelah Perjanjian Potsdam dibuat untuk menyatukan Jerman, usulan pada Nota Stalin (10 Maret 1952) untuk menyatukan kembali Jerman dan menarik kekuatan adidaya dari Eropa Tengah ditolak oleh Barat (Amerika Serikat, Perancis, dan Britania Raya). Pemimpin Soviet Josef Stalin, yang merupakan pendukung reunifikasi, meninggal pada awal Maret 1953. Demikian pula Lavrentiy Beria, Deputi
Pertama Perdana Menteri Uni Soviet, mengejar reunifikasi Jerman, tetapi ia disingkirikan dari jabatannya pada tahun yang sama sebelum ia dapat bertindak mengenai hal it. Penerusnya, Nikita Khrushchev, menolak reunifikasi karena hal itu sama dengan membuat Jerman Timur kembali diduduki oleh Barat; maka reunfikasi tidak kembali dipertimbangkan hingga tahun 1989.
Jerman Timur menganggap Berlin Timur adalah ibu kotanya, dan Uni Soviet serta seluruh negaraBlok Timur secara diplomatik mengakui Berlin Timur sebagai ibu kota Jerman Timur. Namun, Barat mempertanyakan klaim tersebut, dengan pertimbangan bahwa keseluruhan Kota Berlin merupakan wilayah yang diduduki yang diperintah oleh Dewan Kontrol Sekutu. Menurut Margarete Feinstein, status Berlin Timur sebagai ibu kota tidak diakui
oleh sebagian besar negara Barat dan Dunia Ketiga. Dalam praktiknya, kewenangan ACC diperdebatkan selama Perang Dingin, dan status Berlin Timur sebagai wilayah yang diduduki menjadi fiksi legal, dan yang dulunya sektor Soviet menjadi terintegrasi penuh ke RDJ.
Konflik Perang Dingin yang semakin memburuk antara Kekuatan Barat dan Uni Soviet atas status Berlin Barat menyebabkan Blokade Berlin (24 Juni 1948;- 12 Mei 1949). Tentara Soviet memulai blokade dengan menghentikan seluruh lalu lintas kereta api, jalan, dan pasokan air dari dan ke Berlin Barat. Barat mencoba untuk memberikan pasokan makanan dan bahan bakar ke Berlin Barat.
Pada 21 April 1946, Partai Komunis Jerman (Kommunistische Partei Deutschlands-KPD) and the Partai Demokrat Sosial Jerman (Sozialdemokratische Partei Deutschlands-SPD) bergabung untuk membentuk Partai Persatuan Sosialis Jerman (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands-SED), yang memenangi pemilihan umum tahun 1946, yang diselenggarakan di bawah pengawasan tentara Soviet. Karena ideologinya merupakan Marxis-Leninis, pemerintahan SED menasionalisasi infrastruktur dan pabrik industri.
Pada tahun 1948, Komisi Ekonomi Jerman (Deutsche Wirtschaftskomission-DWK) di bawah kepemimpinan Heinrich Rau memegang kewenangan administratif di zona pendudukan Soviet, yang menjadikannya sebagai pendahulu pemerintahan Jerman Timur.
Pada 7 Oktober 1949, SED mendirikan Deutsche Demokratische Republik (Republik Demokratik Jerman- RDJ), yang kemudian mengendalikan front antifasis, Front Nasional Republik Demokratik Jerman (NF, Nationale Front der Deutschen Demokratischen Republik), sebuah aliansi yang terdiri dari seluruh partai dan organisasi masyarakat di Jerman Timur. NF didirikan untuk ikut serta dalam pemilihan umum untuk Volkskammer (Majelis Rakyat), parlemen Jerman Timur. Satu-satunya
Presiden Republik Demokratik Jerman adalah Wilhelm Pieck. Setelah 1950, kekuasaan politik di Jerman Timur dipegang oleh Sekretaris Pertama SED, Walter Ulbricht.
Pada 16 Juni 1953, buruh yang membangun adimarga baru Stalinallee di Berlin Timur protes melawan peningkatan kuota sebesar 10%. Awalnya hanya protes buruh, kemudian protes juga diikuti oleh masyarakat umum, dan pada 17 Juni unjuk rasa serupa terjadi di beberapa wilayah RDJ, dengan jutaan orang mogok kerja di sekitar 700 kota. Khawatir dengan kontra revolusi antikomunis, pada 18 Juni 1953 pemerintah RDJ
meminta Pasukan Soviet untuk membantu polisi untuk mengakhiri unjuk rasa; sekitar 50 orang tewas dan 10000 orang dipenjarakan. (Lihat Pemberontakan Jerman Timur 1953.)
Pampasan perang Jerman Timur kepada Uni Soviet membuat perekonomian Jerman Timur melemah. Selama periode 1945-46, Soviet mengambil sekitar 33% pabrik industri dan di awal 1950-an telah mengambil hasil produksi pertanian dan industri setara dengan US$10 miliar untuk ganti rugi perang. Kemiskinan di Jerman Timur yang disebabkan pampasan perang ini menyebabkan Republikflucht ("desersi dari republik") ke Jerman Barat, yang memperburuk perekonomian
Jerman Timur. Kesempatan di Barat menyebabkan pengurasan keterampilan. Untuk menanggapi hal tersebut, RDJ menutup Perbatasan Jerman Dalam, dan pada 12 Agustus 1961, tentara Jerman Timur mulai membangun Tembok Berlin.
Pada tahun 1971, pemimpin Soviet Leonid Brezhnev menyingkirkan Ulbricht dari jabatannya; Erich Honecker menggantikan Ulbricht. Ketika pemerintahan Ulbricht mencoba untuk melakukan reformasi, pemerintahan Honecker mencabut kembali kebijakan reformasi tersebut. Pemerintahan baru mengenalkan Konstitusi Jerman Timur baru yang mendefinisikan Republik Demokratik Jerman sebagai "republik buruh dan petani".
Awalnya, Jerman Timur mengklaim memerintah keseluruhan Jerman, klaim tersebut didukung oleh negara Blok Timur. Klaim tersebut menyatakan bahwa Jerman Barat adalah negara boneka ilegal yang dibuat NATO. Namun, sejak 1960-an, Jerman Timur mulai mengakui dirinya sebagai negara yang terpisah dari Jerman Barat. Hal ini diformalkan pada tahun 1974, ketika klausul reunifikasi dihilangkan dari