Kabupaten Belu
Kemudian setelah lahirnya "Beslit Gubernemen" 7 Oktober 1914 maka Kerajaan Jenilu dan Naitimu digabung menjadi sebuah kerajaan baru bernama Kakuluk Mesak di bawah pimpinan Raja Don Josef Da Costa. Jumlah kerajaan di Belu pun tinggal 17 dari sebelumnya 18 buah. Kemudian tanggal 1 April 1915, Swapraja Insana, Swapraja Biboki, dan Swapraja Harneno, dimasukkan ke dalam wilayah Timor Tengah Utara sehingga
jumlah kerajaan di Belu tinggal 14 buah. Sebulan kemudian tanggal 29 Mei 1915, "Civil Militair Asisten Resident Gramberg" menggelar rapat di Besikama dihadiri oleh Swapraja Wehali, Wewiku, Haitimuk, Fatuaruin, Lakekun, Dirma, dan Mandeu. Dalam rapat ini disepakati pembentukan sebuah Swapraja baru bernama Swapraja Malaka. Sementara itu, Beredao yang terletak di tapal batas dengan Timor Portugis telah
menjadi Benteng Pertahanan Belanda dari 1911 hingga 1916. Pada tahun 1916, Pusat Pemerintahan Belanda untuk Belu Utara dipindahkan dari Atapupu ke Atambua.
Pada tanggal 19 Januari 1916, "Gesachebber" melaksanakan rapat dengan Swapraja Makir, Lamaknen, Lamaksanulu, Kakuluk Mesak, Fialaran, dan Silawan yang mengasilkan terbentuknya "Swapraja "Belu Tasifeto"". Pada tanggal 20 September 1923, Controleur Belu Van Raesfild Meyer menerbitkan memori tentang struktur pemerintahan di wilayah Belu, yang meliputi seluruh wilayah Belu ditambah Insana, dan Biboki di TTU (sekarang), sebagai berikut:
Pada tanggal 14 Mei 1930 dengan Resident "Timor en Onderhoorgheden", Seran Asit Fatin diakui sebagai kepala Swapraja Belu dengan gelar "Liurai". Setelah Seran Asit Fatin meninggal dunia pada pada tanggal 9 November 1931 terjadilah kevakuman jabatan Liurai Belu. Pada tanggal 20 Juli 1940 pemerintah Belanda oleh Controleur W. Ch. J. J. Buffart melaporkan kepada pemerintah pusat bahwa Swapraja Belu dihapus dan dibentuk 3 Swapraja
baru yaitu Swapraja Malaka, Swapraja Tasifeto, dan Swapraja Lamaknen. Mengakui Antonius Tei Seran sebagai Raja Malaka dengan gelar "Liurai", Atok Samara sebagai Raja Tasifeto dengan gelar "Astanara," dan Bau Liku Raja Lamaknen bergelar "Loro".
Pada 20 Februari 1942, Tentara Jepang mendarat di Batulesa, Kab. Kupang (sekarang), di bawah pimpinan Jenderal Hayakawa. Selanjutnya pada 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan meninggalkan Pulau Timor beserta Kabupaten Belu. Sekitar April 1942, tentara Jepang masuk wilayah Atambua. Controleur Belanda, Mr. H. C. de Haan dan keluarga ditawan. Wilayah pemerintahan Belu dipimpin oleh seorang
pejabat Jepang yang disebut ""Bunken Kanrikan"". Pemerintah Jepang mengakui wilayah Belu terbagi mejadi 2 Swapraja:
Pemerintahan Jepang di Belu dikendalikan dari laut oleh Onderafdelling yang dipimpin pembesar Jepang dengan sebutan Atambua Bun Ken. Terdapat sistem kerja paksa diterapkan Jepang atas rakyat Belu (Romusha). Rakyat wajib membuat lubang-lubang perlindungan dan pertahanan bagi tentara Jepang (masih ada di Teluk Gurita sampai sekarang). Selain itu, rakyat juga diwajibkan menanam tumbuhan jati untuk kepentingan perang Jepang (masih ada sebagai Hutan Jati Nenuk di Tasifeto Barat)
Pada 6 Agustus-8 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada AS dan sekutu, atas seruan Kaiser Tenno Heika. Berakhir pula pendudukan tentara Jepang di Indonesia termasuk Belu. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Panitia Pemerintahan Sementara (PPS) Swapraja Belu yang dibentuk dengan Beslit "Resident Timor en Ondertiooroghden" tanggal 2 Mei tahun 1932 No. 842 tetap diakui, dengan anggotanya "Loro
Lakekun" (Benekdiktus Leki Tahuk), "Loro Bauho" (Hendrikus Besin Siri Da Costa), dan "Raja Kewar" (A. A. Bere Tallo). Panitia Pemerintahan Sementara (PPS) meliputi 3 Swapraja dan 37 ke-"Na'i-an". Pada tanggal 15 Agustus 1946 dibentuk Dewan Raja-Raja Federasi kepulauan Timor di Kefamenanu yang terdiri dari 20 anggota yaitu semua Kepala Swapraja di pulau Timor, Rote, Sabu, dan
Alor Pantar. Pada tanggal 31 Maret 1949, keluar peraturan No. 121 oleh Beslit Resident Timor, mengangkat Hendrikus Besin Siri Da Costa sebagai Raja Tasifeto dan A. A. Bere Tallo sebagai Raja Kewar. Dengan SKP Ketua Dewan Raja-raja Timor dan Kepulauan Nomor P.3/21/1 tanggal 20 Agustus 1949 mengangkat A. A. Bere Tallo untuk memangku jabatan Ketua PPA Swapraja Belu, kemudian dibubarkan dengan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44
tahun 1950 tanggal 1 Oktober 1950 dan membentuk Pemerintahan Daerah Timor yang dikepalai oleh seorang Kepala Daerah dan didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Pada tanggal 1 April 1951, Kepala Daerah Timor (H. A. Koroh) mengangkat Raja Lamaknen (A. A. Bere Tallo) sebagai anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Timor di Kupang sekaligus merangkap Pj. Ketua Panitia Pemerintahan Sementara (PPS) Swapraja Belu di Atambua dan Raja Lamaknen. SKP Gubernur NTT di Singaraja Nomor Des.2/1/2 tanggal 15 Februari 1954, mengesahkan Majelis Pemerintah Harian Swapraja Belu dengan Ketua
A. A. Bere Tallo. Kemudian dengan SKP Gubernur NTT di Singaraja Nomor 115/UP.3/3//63 tanggal 9 Juni 1954, mengangkat A. A. Bere Tallo sebagai Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Belu.
Pada 29 Oktober 1958, lahirlah UU No. 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan terbentuk pula Daerah Tingkat II Belu. Kabupaten Belu berdiri pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1958 dengan Atambua sebagai ibu kota kabupaten dan terdiri dari 6 kecamatan.
Pejabat Pemerintahan Belu terpilih pada 16 Februari 1960, yakni Alfonsius Andreas Bere Tallo sebagai Kepala Daerah Tingkat II Belu, ia kemudian dilantik oleh Gubernur NTT W. J. Lalamentik pada 9 Mei 1960. Pada 20 Mei 1959, DPRD Peralihan Daerah Tingkat II Belu berdiri yang terdiri dari 15 Anggota dengan Ketua B.J Manek dan Wakil Ketua C. Mau.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1992 maka pada tahun 1992 terjadi pemekaran kecamatan menjadi 8 kecamatan yaitu:
Pada tahun 2001 terjadi pemekaran kecamatan lagi menjadi 12 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 12 Tahun 2001, yakni:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 10 Tahun 2004 terjadi pemekaran kecamatan di Kabupaten Belu menjadi 16 kecamatan, yaitu:
Pada Tahun 2006 Kecamatan di Kabupaten Belu mengalami pemekaran sebanyak tiga kali sehingga pada akhir 2006 Kabupaten Belu terdiri dari 21 kecamatan. Pemekaran ini terjadi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu berikut:
Pada tahun 2007, kecamatan di Kabupaten Belu kembali mengalami pemekaran sebanyak dua kali sehingga pada akhir 2007 Kabupaten Belu terdiri dari 24 kecamatan. Pemekaran ini terjadi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu berikut:
Kemudian pada tahun 2012 terjadi pemekaran Kabupaten Malaka sehingga dibagi 12 kecamatan untuk Kabupaten Belu dan 12 kecamatan untuk Kabupaten Malaka.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu tahun 2018, jumlah penduduk kabupaten Belu pada akhir tahun 2017 adalah 213596 jiwa; dibagi menjadi 106782 jiwa laki-laki dan 106814 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Belu antara rahun 2016 dan 2017 adalah 3.00%, dengan angka pernikahan sebanyak 826 rumah tangga baru dan angka kelahiran
sebanyak 8843 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun 2017 adalah 1.00 yang berarti jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.
Berdasarkan hasil Sakernas 2017, angkatan kerja tahun 2017 berjumlah 97869 orang atau 70.55 persen terhadap penduduk kabupaten Belu usia 15 tahun ke atas. Dari jumlah tersebut sebanyak 97.53 persen berstatus pekerja. Tingkat pengangguran kabupaten Belu tahun 2017 tercatat 2414.