John Locke
Pandangan Locke lain yang penting dan masih berhubungan dengan konsep negara adalah mengenai hubungan antara agama dan negara. Pemikiran Locke mengenai hal ini terdapat di dalam tulisannya yang berjudul 'Surat-Surat Mengenai Toleransi' (Letters of Toleration). Locke menyatakan bahwa perlu ada pemisahan tegas antara urusan agama dan urusan negara sebab tujuan masing-masing
sudah berbeda. Negara tidak boleh menganut agama apapun, apalagi jika membatasi atau meniadakan suatu agama. Tujuan negara adalah melindungi hak-hak dasar warganya di dunia ini sedangkan tujuan agama adalah mengusahakan keselamatan jiwa manusia untuk kehidupan abadi di akhirat kelak setelah kematian. Jadi, negara berfungsi untuk memelihara
kehidupan di dunia sekarang, sedangkan agama berfungsi untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan dan mencapai kehidupan kekal. Agama adalah urusan pribadi, berbeda dengan negara yang merupakan urusan masyarakat umum. Pemisahan antara keduanya haruslah ditegaskan, dan masing-masing tidak boleh mencampuri urusan yang lain. Negara tidak boleh mencampuri urusan keyakinan
religius manusia, sedangkan agama tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan tujuan negara. Bila negara hendak menghalangi kebebasan beragama dari warganya, maka rakyat berhak untuk melawan.
Pandangan Locke mengenai agama bersifat deistik. Ia menganggap agama Kristen adalah agama yang paling masuk akal dibandingkan agama-agama lain, karena ajaran-ajaran Kristen dapat dibuktikan oleh akal manusia. Pengertian tentang Allah juga disusun oleh pembuktian-pembuktian. Locke berangkat dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk berakal budi, sehingga pastilah
disebabkan karena adanya 'Tokoh Pencipta' yang mutlak dan maha kuasa, yaitu Allah. Ia meyakini bahwa Alkitab ditulis oleh ilham Ilahi, namun ia juga menyatakan bahwa setiap wahyu Ilahi haruslah diuji oleh rasio manusia.
Pemikiran Locke tentang pengetahuan memiliki pengaruh besar terhadap para filsuf setelahnya, khususnya David Hume di Inggris dan Kant di Jerman. Pandangan Locke tentang proses manusia mendapat pengetahuan memiliki dua implikasi penting. Pertama, munculnya anggapan bahwa seluruh pengetahuan manusia berasal dari pengalaman, dan tiadanya pengetahuan secara apriori (sebelum pengalaman)
sebagaimana yang dikatakan Descartes. Kedua, semua hal yang manusia ketahui melalui pengalaman, bukanlah objek atau benda pada dirinya sendiri, melainkan hanya kesan-kesan indrawi dari hal itu yang diterima oleh panca indra manusia. Pertama, mengenai pengatahuan yang berasal dari pengalaman, berarti segala pengetahuan manusia sebenarnya hanya merupakan
kait-mengait dari pengalaman-pengalaman sederhana. Konsep ini akan memengaruhi dan dipertajam oleh David Hume di kemudian hari, dan akhirnya mendapat bentuk paling tajam di dalam filsafat Kant, yang merupakan seorang filsuf paling berpengaruh di era filsafat modern. Kant menolak semua kemungkinan metafisika, maksudnya manusia tidak dapat mengetahui sesuatu apapun di
luar panca-indranya. Lebih jauh, Kant menyatakan bahwa pengetahuan atau pemikiran tentang Allah telah kehilangan legitimasi karena tidak mungkin lagi, sebab Allah berada di luar jangkauan indrawi manusia. Tentu saja pandangan Kant ini telah banyak dikritik, namun pengaruhnya tetap besar.
Kedua, bahwa manusia dalam pengalamannya sebenarnya hanya menerima kesan-kesan indrawi yang ditangkap oleh panca indra kita dari benda-benda atau hal-hal tertentu, memiliki implikasi terhadap kecenderungan subyektivisme. Maksudnya subyektivisme adalah pandangan yang menolak adanya sesuatu yang obyektif, yang berlaku umum, dan hal itu akan mengarah ke
relativisme. Hal itu disebabkan manusia yang satu dengan yang lain dapat menarik kesimpulan berbeda mengenai kesan-kesan indrawi mereka masing-masing terhadap suatu hal atau benda. Apa yang obyektif, yakni benda tersebut sesungguhnya pada dirinya sendiri, tidak dapat diketahui oleh manusia.
Pengaruh pemikiran Locke dalam bidang politik amat besar di negara-negara Eropa, seperti Inggris, Perancis, Jerman, bahkan hingga Amerika Serikat. Bapak-bapak pendiri negara Amerika Serikat, seperti Jonathan Edwards, Hamilton, dan Thomas Jefferson dipengaruhi oleh ide-ide politik Locke. Kemudian para filsuf Pencerahan Perancis, seperti Voltaire dan Montesquieu, juga dipengaruhi oleh Locke. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran politik Locke juga memengaruhi munculnya Revolusi Perancis tanggal 14 Juli 1789.
Pemikiran politik Locke yang terkenal adalah pembagian/pemisahan kekuasaan menjadi tiga: eksekutif (menjalankan undang-undang), legislatif (membuat undang-undang), dan federatif (memerintah daerah-daerah jajahan).
Pandangan Locke tentang agama memengaruhi perkembangan deisme atau agama alamiah. Pandangan tersebut meluas di Barat pada abad ke-19 dan ke-20.
Pandangan Locke yang memisahkan urusan negara dan urusan agama dengan sangat ketat merupakan awal dari munculnya negara-negara sekularistik di kemudian hari. Negara-negara yang menganut paham sekuler memisahkan dengan ketat urusan negara dan urusan agama.
Pemikiran-pemikiran Locke terhadap pikiran manusia telah membawa pengaruh dalam bidang psikologi dan epistemologi. Beberapa filsuf dan pemikir setelahnya yang dipengaruhi Locke adalah David Hartley (1705-1757), Joseph Priestley (1733-1804), Francis Hutcheson (1694-1747), James Mill (1733-1836), dan Étienne Condillac (1715-1780). Mereka mendapat pengaruh Locke dalam hal menganalisis pengalaman manusia berdasarkan unsur-unsur pengalaman, kombinasi unsur-unsur tersebut, dan asosiasi-asosiasi yang terjadi.
Menurut Simon Petrus L. Tjahjadi, gagasan Locke tentang model negara terlalu mengedepankan kepentingan kaum bangsawan dan kaum pemodal dibandingkan kepentingan seluruh rakyat. Hal itu terlihat dari model pembatasan kekuasaan negara yang menggunakan pembagian kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, yang mana golongan eksekutif dan federatif diduduki oleh raja dan para menteri, sedangkan golongan legislatif diisi
golongan bangsawan dan orang-orang kaya. Tidak ada tempat bagi rakyat biasa di dalam model pembagian kekuasaan ini. Jikalau tidak ada tempat bagi rakyat biasa untuk mengawasi jalannya pemerintahan, maka pembuatan Undang-Undang dan pelaksanaannya dapat saja disalahgunakan bagi kepentingan pemerintah dan kaum bangsawan saja. Bila ini terjadi, rakyat tidak dapat
memperjuangkan kepentingannya melalui sistem negara yang ada, dan akhirnya hanya akan membuat negara kembali ke "keadaan perang" karena terjadi ketidakadilan. Padahal situasi "keadaan perang" itulah yang ingin diatasi Locke.
Locke merumuskan wewenang negara dan agama dengan amat ketat sehingga keduanya menjadi terpisah dan tidak boleh saling mencampuri wewenang yang lain. Urusan agama adalah keselamatan akhirat sedang urusan negara adalah keselamatan di dunia saat ini, ketika manusia masih hidup. Persoalannya, menurut Simon Petrus L. Tjahjadi, apakah pemisahan itu sesuai dengan
pandangan agama itu sendiri? Kebanyakan agama memiliki pandangan bahwa agama harus ikut campur dalam soal-soal publik, seperti keadilan sosial, wewenang pemerintahan, dan tuntutan moral umum. Perwujudan iman setiap pemeluk agama seringkali harus berfungsi juga di dalam persoalan-persoalan umum, sehingga pemisahan antara agama dan agama seperti yang diusulkan Locke dapat melanggar keyakinan agama-agama tertentu dan tidak dapat diterima.
(1689) "Sebuah Surat Perihal Toleransi" (A Letter Concerning Toleration) (1690) "Surat Kedua Perihal Toleransi" (A Second Letter Concerning Toleration) (1692) "Surat Ketiga Perihal Toleransi" (A Third Letter for Toleration) (1689) "Dua Tulisan tentang Pemerintahan" (Two Treatises of Government) (1690) "Essay Perihal Pengetahuan Manusia" (An Essay Concerning Human Understanding) (1693) "Beberapa Pemikiran Perihal Pendidikan" (Some Thoughts Concerning Education) (1695) "Kerasionalan