Sejarah Mandahiling
Pada awal abad ke-19, Mandailing masuk ke dalam Darul Islam Minangkabau. Negara Islam ini berdiri sejak masuknya ajaran Wahabi yang dibawa oleh ulama Minangkabau dari Arab Saudi, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Dengan bantuan Tuanku Nan Renceh, ketiga haji itu mendirikan Darul Islam Minangkabau, dimana Tuanku Nan Renceh diangkat sebagai kepala negara. Setelah ia ditangkap, pimpinan negara beralih ke Tuanku Imam Bonjol.
Di Mandailing, kehadiran Wahabi mengganggu aliran Islam yang berkembang saat itu, yakni aliran Syiah dan Sunni mazhab Hanafi. Kejadian ini dimanfaatkan Belanda untuk mengadu domba sesama penganut Islam, hingga terjadilah perang saudara. Lebih lima tahun, perang berkecamuk di Mandailing hingga berakhir pada tahun 1838.
Pada tahun 1818- 1820, Darul Islam Minangkabau berhasil menguasai Mandailing. Dan kepala federasi Mandailing Natal, Raja Gadumbang, masuk Gerakan Paderi dan digelari Tuanku Mandailing. Kemudian pasukan Paderi terus melakukan penyerangan hingga menguasai Bakkara di Tapanuli Utara yang berada di bawah Kesultanan Aceh. Tahun 1820, terjadi perundingan antara Kesultanan Aceh dan Darul Islam Minangkabau, yang diwakili oleh Laksamana Tuanku Djudjang dan Tuanku Pemasiangan, untuk bekerja sama menyerang Belanda.
Kehancuran Darul Islam Minangkabau dimulai sejak tahun 1832, yakni dengan keberhasilan Belanda menawan kepala negara Darul Islam Minangkabau Tuanku Pemasiangan yang mati digantung di Fort Guguk Gantang. Tahun 1832, benteng Bonjol berhasil dihancurkan Belanda. Kolonel Elout menyebarkan isu, telah membeli seluruh alam Minangkabau untuk pemerintah Belanda dari Raja Alam Pagaruyung yang dikabarkan berada di Padang.
Tahun 1833, Belanda dan pemuka-pemuka adat Minangkabau mengadakan perjanjian Plakat Panjang, yang menyatakan Belanda tak mencampuri urusan adat di Minangkabau. Dalam peristiwa ini, Raja Gadombang juga membuat perjanjian dengan Belanda, untuk mengusir Gerakan Paderi dari wilayah Mandailing Natal. Ia kemudian dinobatkan sebagai Regen Mandailing "Vour Her Leven" (pemangku adat Mandailing seumur hidup). Pada
tahun ini, Belanda hanya mengakui beberapa Raja Mandailing, yaitu Langgar Laut di Angkola, Baginda Raja di Maga, Sutan Parukunan di Singengu, Sutan Naparas di Tamiang, Sutan Mangkutur di Hutagodang, Sutan Naparas dan Sutan Guru di Pakantan, Patuan Gorga Tonga Hari Ulu (Yang Patuan di Lubuk Sikaping). Tetapi perjanjian ini dikhianati Belanda sendiri. Akibatnya Sutan Mangkutur, saudara dari Raja Gadombang dan Sutan Naparas dari Tamiang memberontak kepada pemerintah Belanda.
Tahun 1834, dua perwira Paderi, yakni Ja Mandatar Lubis dan Kali Rancak Lubis, dibaptis oleh pendeta Verhouven menjadi Kristen Calvinis. American Baptist Mission mengirim tiga orang pendeta, yaitu Lyman, Munson, dan Ellys untuk ditempatkan di Pakantan, guna membantu pendeta Verhouven. Tahun 1834, Kolonel Elout berhasil menguasai Angkola tanpa perlawanan dari Inggris. Tahun 1838, Belanda membentuk Residen Air Bangis dalam Gouvernemen Sumatra's Westkust.
Pada Tahun 1840, Panyabungan menjadi ibu kota Asisten Residen Mandailing Natal dalam Gubernemen Sumatra's Westkust. Tahun 1857, kawasan Mandailing, Angkola, dan Rao disatukan dalam Karesidenan Air Bangis.
Tahun 1861, pendeta-pendeta Jerman menggantikan pendeta-pendeta Belanda di Sipirok, yaitu pendeta Van Asselt dan Klammer. Pada tahun 1863, Ludwig Ingwer Nommensen ditemani Ja Mandatar Lubis dan Kali Rancak Lubis, pindah dari Sipirok ke Silindung.
Tahun 1869, American Baptist Mission dan British Baptist Mission tidak mau mengongkosi pendeta di Pakantan, karena susah dikembangkan. Kemudian Tahun 1869- 1918, pendeta-pendeta Mennoniet dari Ukraina datang ke Pakantan. Mereka berhenti melakukan misi setelah Dinasti Romanov tumbang.
Tahun 1873, Silindung dimasukkan ke dalam Residensi Air Bangis, setelah berhasil ditaklukkan Belanda. Kaum muslimin di Silindung diusir dan masjid di Tarutung dibongkar. Tahun 1881, daerah Batak Toba berhasil ditaklukkan Belanda, dan dilanjutkan dengan pengkristenan masyarakatnya. Hal ini membuat wali negeri Bakkara, Sisingamangaraja XII yang berada di bawah Kesultanan Aceh, melakukan perlawanan sengit dari tahun 1882- 1884.
Tahun 1885, Karesidenan Mandailing Natal terbentuk dan beribukota di Padangsidempuan. Tahun 1906, pusat pemerintahan Residen Mandailing Natal dipindahkan dari Padangsidempuan ke Sibolga, dan berubah menjadi Karesidenan Tapanuli, yang termasuk di dalamnya "afdeeling" Sibolga dan Bataklanden.
Pada tahun 1945, daerah Angkola-Sipirok dibentuk menjadi suatu kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati yang berkedudukan di Padangsidempuan. Daerah Padang Lawas dijadikan suatu kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati yang berkedudukan di Gunung Tua. Bupati pertamanya adalah Parlindungan Lubis dan kemudian Sutan Katimbung. Daerah Mandailing Natal dijadikan suatu kabupaten yang berkedudukan di Panyabungan. Bupati pertamanya adalah Junjungan Lubis dan kemudian Fachruddin Nasution.
Sesudah tentara Belanda memasuki Padangsidimpuan dan Gunung Tua, daerah administrasi pemerintahan masih tetap seperti biasa, hanya kantor bupati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki oleh Belanda.
Setelah RI menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian daerah administrasi pemerintahan mengalami perubahan kembali. Sejak awal tahun 1950, terbentuklah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan seluruh pegawai yang ada pada kantor bupati Angkola-Sipirok, Padang Lawas, dan Mandailing Natal, diangkat menjadi pegawai kantor bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidempuan.
Pada tanggal 23 Nopember 1998, Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (ibukota Panyabungan) dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukota Padangsidempuan). Kini, wilayah etnis Mandailing telah dimekarkan menjadi satu kota (Padangsidempuan) dan tiga Kabupaten (Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas).