Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
diadakan negara federal maupun negara bagian, (c). dan mempunyai piutang atas tanggungan negara [pasal 79 (1), (2), dan (3)]. Larangan (b) dan (c) tetap berlaku selama tiga tahun setelah presiden meletakkan jabatannya [pasal 79 (4)]; Presiden maupun mantan presiden diadili oleh Mahkamah Agung atas pelanggaran jabatan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan dalam masa jabatannya [pasal 148
(1)] Hal keuangan Presiden diatur dalam UU federal [pasal 78]; Presiden dengan persetujuan Dewan Pemilih membentuk Kabinet Negara [pasal 74 (1)- (4)]; Presiden menyaksikan pelantikan kabinet [pasal 77]; Presiden menerima pemberitahuan kabinet mengenai urusan penting [pasal 76 (2)]; Presiden menyaksikan pelantikan anggota Senat [pasal 83]; Presiden mengangkat ketua Senat [pasal 85 (1)] dan menyaksikan pelantikannya
[pasal 86]; Presiden menyaksikan pelantikan anggota DPR [pasal 104]; Presiden mengesahkan pemilihan ketua dan wakil-wakil ketua DPR [pasal 103 (1)]; Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan legislatif [pasal 128 (1) dan (2), 133-135; 136 (1) dan (2), 137, dan 138 (3)]; Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan konstitutif [pasal 187 (1) dan 189 (3)]. Presiden dengan pertimbangan
Senat mengangkat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Mahkamah Agung untuk pertama kalinya [pasal 114 (1)] dan memberhentikan mereka atas permintaan sendiri [pasal 114 (4)]; Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung memberi grasi dan amnesti [pasal 160]; Presiden dengan pertimbangan Senat mengangkat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan untuk pertama kalinya [pasal 116 (1)] dan
memberhentikan mereka atas permintaan sendiri [pasal 116 (4)]; Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian internasional atas kuasa UU federal [pasal 175]; Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik [pasal 178]; Presiden memegang kekuasaan militer [pasal 183 (1) dan (3)]; Presiden memberikan tanda kehormatan menurut UU federal [pasal 126].
Selain bertindak secara khusus, sebagai bagian dari pemerintahan dalam fungsi administratif/protokoler, presiden, menurut konstitusi, antara lain:
Menjalankan pemerintahan federal [pasal 117]; Mendengarkan pertimbangan dari Senat [pasal 123 (1) dan (4); Memberi keterangan pada Senat [pasal 124]; Mengesahkan atau memveto UU yang telah disetujui oleh DPR dan Senat [pasal 138 (2)]; Mengeluarkan peraturan darurat (UU Darurat) dalam keadaan mendesak [pasal 139]; Mengeluarkan peraturan pemerintah [pasal 141]; Memegang urusan hubungan luar negeri [pasal
174, 176, 177]; Menyatakan perang dengan persetujuan DPR dan Senat [pasal 183]; Menyatakan keadaan bahaya [pasal 184 (1)]; Mengusulkan rancangan konstitusi federal kepada konstituante [pasal 187 (1) dan (2)], dan mengumumkan konstitusi tersebut [pasal 189 (2) dan (3)] serta mengumumkan perubahan konstitusi [pasal 191 (1) dan (2)].
Lembaga kepresidenan dalam periode ini hanya berumur sangat pendek. RI dan RIS mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950 untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, di hadapan sidang DPR dan Senat, diproklamasikan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia menggantikan negara federasi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (yang selanjutnya dikenal
sebagai UUDS 1950) berdasarkan UU RIS No. 7 Tahun 1950. Pada hari itu juga, Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat, menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.
Masa republik ketiga adalah periode diberlakukannya UUDS 1950 yang kelak kemudian disebut dengan UUDS 1950. UUDS 1950 ini sebenarnya merupakan perubahan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat (konstitusi federal- UUDS RIS). Dari segi materi, UUDS 1950 ini merupakan perpaduan antara UUDS RIS milik negara federasi Republik Indonesia Serikat dengan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI milik Republik Indonesia, sebagai
hasil persetujuan RIS dan RI tanggal 19 Mei 1950. Secara tepatnya periode ini berlangsung antara 15 Agustus 1950- 5 Juli 1959.
Menurut UUDS 1950, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden [Pasal 44, 45, 46 (1), 47, dan 48]. Presiden dan wakil presiden dipilih menurut UU dengan syarat tertentu [pasal 45 (3) dan (5)]. Tidak ada masa jabatan yang jelas bagi lembaga ini, namun dari sifat konstitusi sementara [pasal 134 dan penjelasan konstitusi], jabatan ini dipertahankan
hingga ada lembaga baru menurut konstitusi tetap yang disusun oleh Konstituante. Sebelum menjalankan tugasnya presiden dan wakil presiden bersumpah dihadapan DPR [pasal 47].
Sama seperti UUDS RIS, UUDS 1950 mengatur kedudukan dan kekuasaan, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan secara lebih rinci. Dalam sistematika konstitusi sementara hal-hal yang mengatur tentang lembaga kepresidenan tidak terletak dalam satu bab khusus melainkan tersebar di berbagai pasal dalam konstitusi. Menurut konstitusi sementara (secara khusus):
Presiden dan wakil presiden adalah alat perlengkapan negara [pasal 44]; Presiden dan wakil presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah [pasal 46 (1)]; Presiden berkedudukan sebagai Kepala negara [pasal 45 (1)]; Wakil presiden membantu presiden dalam melaksanakan kewajibannya [pasal 45 (2)]; Wakil presiden menggantikan Presiden jika presiden tidak mampu melaksanakan kewajibannya [pasal 48];
Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat dan seluruh pertanggung jawaban berada di tangan kabinet [pasal 83 dan 85]; Presiden dan wakil presiden dilarang: (a). rangkap jabatan dengan jabatan apapun baik di dalam ataupun di luar negara, (b). turut serta atau menjadi penanggung perusahaan yang diadakan negara maupun daerah otonom, (c). dan mempunyai piutang atas tanggungan negara [pasal 55 (1),
(2), dan (3)]. Larangan (b) dan (c) tetap berlaku selama tiga tahun setelah presiden meletakkan jabatannya [pasal 55 (4)]; Presiden dan wakil presiden maupun mantan presiden dan mantan wakil presiden diadili oleh Mahkamah Agung atas pelanggaran jabatan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan dalam masa jabatannya [pasal 106 (1)]; Hal keuangan Presiden dan wakil presiden diatur dengan UU [pasal
54]; Presiden membentuk kabinet [pasal 50 dan 51]; Presiden menyaksikan pelantikan kabinet [pasal 53]; Presiden dan wakil presiden menerima pemberitahuan kabinet mengenai urusan penting [pasal 52 (2)]; Presiden menyaksikan pelantikan anggota DPR [pasal 63]; Presiden mengesahkan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR [pasal 62 (1)]; Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan legislatif
[pasal 90 (1), 92, 93, dan 94 (3)]; Presiden berhak membubarkan DPR dan memerintahkan pembentukan DPR baru [pasal 84]; Presiden menyaksikan pelantikan anggota Konstituante, dan mengesahkan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil ketua Konstituante [pasal 136]; Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan konstitutif [pasal 140 (2)]; Presiden memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota-anggota Mahkamah Agung atas permintaan sendiri [pasal 79 (4)]; Presiden memberi grasi, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan Mahkamah Agung [pasal 107]; Presiden memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan atas permintaan sendiri [pasal 81 (4)]; Presiden memberi tanda kehormatan menurut UU [pasal 87]; Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik [pasal
123]; Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian internasional atas kuasa UU [pasal 120]; Presiden memegang kekuasaan militer [pasal 127]; Presiden menyatakan perang dengan persetujuan DPR [pasal 128]; Presiden menyatakan keadaan bahaya [pasal 129 (1)].
Selain bertindak secara khusus, sebagai bagian dari pemerintahan dalam fungsi administratif/protokoler, presiden (dan wakil presiden), menurut konstitusi, antara lain: