Insiden Alastlogo
tanpa berupaya menutup-nutupi prajuritnya yang bersalah. "Siang tadi (kemarin) saya sudah perintahkan KSAL untuk menuntaskan kasus itu sesuai proses hukum. Sekarang sudah mulai dilakukan penyelidikan-penyelidikan, saya rasa dari POM TNI AL, dari Korps Marinir, dan dari Polri sudah turun kesana," ujar Djoko. Selain itu Djoko juga menyayangkan
persoalan sengketa tanah kali ini berujung pada insiden yang memakan korban. Hal itu mengingat pihaknya, khususnya TNI AL, telah berupaya patuh terhadap putusan hukum yang berlaku dalam proses pengadilan sebelumnya terkait keberadaan lahan itu.
Anggota Komisi I asal Fraksi PAN daerah pemilihan Jawa Timur I Djoko Susilo, menyampaikan protes keras terhadap penembakan yang dilakukan oknum prajurit TNI Angkatan Laut di Grati, Pasuruan, yang mengakibatkan sejumlah warga tewas dan luka-luka. Djoko Susilo juga mempertanyakan mengapa para oknum TNI AL itu dapat dengan mudah menembaki masyarakat padahal senjata dan peluru
yang mereka gunakan dibeli dari uang rakyat. Djoko menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera memerintahkan pengusutan terhadap insiden penembakan yang terjadi di wilayah itu. Pengusutan dilakukan untuk menghukum semua pihak yang terlibat dalam penembakan.
Protes keras juga dilontarkan anggota Komisi I asal F-PDI Perjuangan, Andreas Pareira. Dia mendesak penyelidikan terhadap motivasi serta latar belakang penembakan itu dan sekaligus mendesak institusi TNI tidak berupaya melindungi para oknum prajuritnya yang bersalah.
Usep Setiawan, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), mengatakan perilaku tentara itu bukan saja harus disesalkan, tetapi juga harus dikutuk. Apalagi Pemerintah saat ini sebenarnya tengah bersiap-siap melaksanakan reforma agraria yang memungkinkan warga mendapat akses terhadap tanah.
Kecaman senada juga dilontarkan Federasi Serikat Petani Indonesia. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) mengutuk penembakan terhadap petani. "Penyerangan dan penembakan itu tindakan biadab dan melanggar hak asasi manusia," kata deputi Kajian Kebijakan dan Kampanye FSPI Achmad Ya'kub di Jakarta. Lebih lanjut Ya'kub mengatakan tindakan TNI AL bagaimanapun tidak bisa dibenarkan. Seharusnya TNI AL
menahan diri untuk tidak melakukan penembakan dan kekerasan terhadap warga, karena kasus sengketa tersebut masih dalam proses penyelesaian pengadilan. "Tindakan TNI AL jelas-jelas melanggar hukum, para pelakunya harus segara ditangkap dan diadili. Polisi jangan takut untuk mengusut kasus hingga tuntas," kata Ya'kub.
Setelah peristiwa ini, warga setempat mengibarkan bendera Merah-Putih setengah tiang. Pengibaran bendera ini rencananya akan dilakukan selama sepekan mulai 31 Mei hingga 6 Juni 2007.
Kepala Desa Alastlogo, Imam Supnadi, Kamis, menyatakan bahwa tindakan warganya mengibarkan bendera setengah tiang tersebut, sebagai ungkapan duka dan penghormatan terhadap empat orang warga yang tewas ditembak anggota marinir TNI AL di kawasan Puslatpur (pusat latihan tempur) Marinir Grati.
Warga Alastlogo yang berada sekitar 76 km arah tenggara Kota Surabaya, dalam kesempatan ini juga mengajukan tiga tuntutan atas peristiwa berdarah tersebut. Pertama usut tuntas kasus penembakan, kedua, penghentian kegiatan RSI (PT Rajawali Nusantara Indonesia) BUMN yang bekerja sama dengan TNI AL mengelola lahan 3000 ha lebih di Puslatpur, dan tuntutan ketiga, warga minta
seluruh lahan disengketakan dikembalikan kepada rakyat. Jika ketiga tuntutan warga ini tidak dipenuhi, warga mengancam akan terus melakukan berbagai aksi, ungkap Imam.
Pengibaran bendera setengah tiang dan pengajuan tiga tuntutan tersebut dilakukan seusai melakukan pemakaman terhadap empat korban tewas di pemakaman desa setempat. Jenazah keempat korban dimakamkan berdekatan.
Tidak hanya itu, usai pemakaman, ratusan warga kembali melakukan blokade jalan negara di Pantura Jatim yang menghubungkan Surabaya-Probolinggo-Bali, tepatnya di simpang tiga Pantura dengan jalan Desa Alastlogo.
Blokade dilakukan dengan menebang sejumlah pohon penghijauan sekitar jalan dan menumpuk kayu tebangan di tengah jalan. Selain itu, warga juga melakukan aksi duduk di tengah jalan negara tersebut. Akibatnya, arus lalu lintas Pantura Jatim menjadi macet total, seluruh jenis kendaraan bermotor tidak bisa melintas.