Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan
Perjanjian Lisabon juga memperkenalkan Korps Relawan Bantuan Kemanusiaan Eropa (Pasal 214 dalam Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa), yang memungkinkan warga Eropa yang ingin terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan untuk bergabung.
Komisi Eropa menetapkan program untuk menciptakan lebih dari 18000 posisi bagi warga negara untuk menjadi relawan dalam situasi kemanusiaan di seluruh dunia antara tahun 2015-2020. Program ini melatih relawan bersama-sama dalam program pelatihan Eropa sebelum disebar ke berbagai organisasi kemanusiaan resmi. Dukungan finansial, yang memfokuskan pada pembangunan ketahanan dan
kapasitas perlindungan sipil, disepakati untuk lima proyek percontohan yang melibatkan sekitar 150 relawan pada tahun 2012.
Parlemen Eropa (European Parliament/EP) menyatakan dukungan terhadap program ini pada bulan Februari 2014. Posisi relawan mencakup penugasan ke operasi kemanusiaan yang didanai UE di seluruh dunia, bekerja di organisasi kemanusiaan di UE, atau membantu operasi secara online dari rumah.
LSM yang berpartisipasi menjalani proses sertifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar Eropa untuk mengelola relawan.
Pada tahun 2012, anggaran bantuan ECHO berjumlah €874 juta, kurang dari satu persen dari seluruh anggaran UE. Selain itu, Komisi Eropa menggunakan dana cadangan bantuan Darurat untuk merespons krisis dan bencana tak terduga. Anggaran dengan dana cadangan memiliki nilai total €1.35 miliar pada tahun 2012. Untuk bantuan kemanusiaan, ECHO memberikan bantuan kemanusiaan
kepada lebih dari 120 juta orang di 90 negara non-UE, dimana 39 di antaranya dinyatakan dalam situasi krisis. Untuk perlindungan sipil, mekanisme perlindungan sipil diaktifkan 38 kali pada tahun 2012 untuk krisis di dalam dan di luar UE.
Bagian dana terbesar adalah untuk makanan dan nutrisi (40.3%). Sektor kesehatan dan pengobatan (termasuk dukungan psikososial) (13.2%), Air dan Sanitasi (12%), Tempat Tinggal (7.7%), dan Perlindungan (7.6%) adalah sejumlah bidang utama lainnya dari aktivitas ini. ECHO mengalokasikan 5.5% dari anggaran 2012 untuk Persiapan bencana, menurun dari tahun 2010. Pada tahun 2012, Perlindungan Sipil menggunakan 2% dari anggaran.
Pada tahun 2012, 51% anggaran diberikan ke Afrika; 20% ke Asia, Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik; serta 20% ke Timur Tengah dan Mediterania.
Bantuan pengembangan mencapai nilai bersejarah pada tahun 2010. Bersama dengan bantuan yang diberikan oleh masing-masing negara anggota, Uni Eropa menjadi pendonor bantuan terbesar di dunia. Dari €9.8 miliar bantuan kemanusiaan yang diberikan di seluruh dunia pada tahun 2010, 41%-nya diberikan oleh UE.
Anggaran yang direncanakan untuk tahun 2014 mendekati komitmen €1 miliar untuk bantuan kemanusiaan dan perlindungan sipil.
ECHO memiliki mandat untuk menyelamatkan dan melindungi nyawa dalam situasi darurat dan situasi mendesak pascadarurat, yang disebabkan oleh alam atau manusia. Dengan mengikuti prinsip ini, Komisi berkomitmen untuk mempersiapkan dokumen Strategi setiap tahun guna mengkoordinasikan dan memprogram aktivitas secara efisien serta mengadopsi pendekatan yang adil berdasarkan pada kebutuhan.
Pada tahun 2013, ECHO berencana untuk memfokuskan bantuan kemanusiaannya di hampir 80 negara. ECHO mengidentifikasi lima operasi kemanusiaan terbesar yakni wilayah Sahel di Afrika Barat, termasuk respons lebih lanjut terhadap konflik di Mali (€82 juta), Sudan dan Sudan Selatan (€80 juta), Republik Demokratik Kongo (€54 juta),Pakistan (€42 juta), dan Somalia (€40 juta). Selain itu,
52% dari bantuan kemanusiaan ECHO ditujukan untuk Afrika Sub-Sahara. Anggaran cadangan dimanfaatkan untuk merespons krisis kemanusiaan besar di Suriah, Mali, Sahel, Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, dan Topan Sandy. ECHO juga mendanai krisis yang terlupakan, misalnya di Bangladesh, Kolombia, Yaman, Aljazair, Pakistan, dan Myanmar.
Survei Eurobarometer khusus tentang bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan pada tahun 2012 mengungkapkan tingginya rasa solidaritas di kalangan warga Eropa terhadap para korban konflik dan bencana alam di luar perbatasan mereka, dimana 9 dari 10 warga berpikir bahwa "penting sekali agar UE mendanai bantuan kemanusiaan di luar perbatasannya" dan 8 dari 10 warga percaya bahwa "aksi perlindungan sipil UE yang terkoordinasi lebih efektif daripada aksi masing-masing negara".