Pemekaran daerah di Indonesia
Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Artikel ini membahas mengenai sejarah pemekaran wilayah di Indonesia.
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu: Sumatera, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil serta dua daerah istimewa yakni Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang di dasarkan atas pengakuan kedaulatan RI oleh Raja Solo pada 1 September 1945 yang menggabungkan
wilayah negerinya sebagai sebuah Daerah Istimewa setingkat provinsi lalu di susul Yogyakarta pada 5 September 1945. Pada masa pergerakan kemerdekaan (1945-1949), Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia, dan sejumlah "negara-negara boneka" dibentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia
Hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk serikat, dimana terdiri dari 15 negara bagian plus 1 Republik Indonesia. Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia.
Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Berikut adalah perkembangan pemekaran wilayah Indonesia pada kurun waktu 1950-1966:
Tahun 1950, Provinsi Sumatera dipecah menjadi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara, Yogyakarta mendapat status provinsi "Daerah Istimewa". Tahun 1956, Provinsi Kalimantan (dibentuk 14 Agustus 1950) dipecah menjadi provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pada tahun yang sama dibentuk pula Provinsi Aceh Darussalam (pemekaran
dari Sumatera Utara). Tahun 1957, Jakarta mendapat status provinsi "Daerah Khusus Ibukota". Tahun 1958, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Sementara, Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun yang sama, dibentuk provinsi Kalimantan Tengah (dari Kalimantan Selatan). Tahun 1959, Aceh
mendapat status provinsi "Daerah Istimewa". Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Tahun 1963, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia Tahun 1964, dibentuk Provinsi Lampung (pemekaran dari Sumatera Selatan). Pada tahun yang sama, dibentuk pula Provinsi Sulawesi Tengah (pemekaran dari Sulawesi Utara) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (pemekaran dari Sulawesi Selatan).
Tahun 1967 Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1969 Irian Barat secara resmi menjadi provinsi ke-26 Indonesia Pada Tahun 1969-1975, Indonesia memiliki 26 provinsi, dimana 2 diantaranya berstatus Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta), dan 1 berstatus Daerah Khusus Ibukota (Jakarta). Tahun 1976, Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia dan sebagai provinsi ke-27.
Pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan berada di bawah PBB hingga merdeka penuh dengan nama resmi Timor Leste pada tahun 2002, dan Indonesia kembali memiliki 26 provinsi. Sementara itu, pada era reformasi terdapat tuntutan pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia. Pemekaran provinsi di Indonesia sejak tahun 1999 adalah sebagai berikut:
Maluku Utara dengan ibukota Sofifi-Ternate, dimekarkan dari Provinsi Maluku, menjadi provinsi Indonesia ke-27 pada tanggal 4 Oktober 1999 Banten dengan ibukota Serang, dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat, menjadi provinsi Indonesia ke-28 pada tanggal 17 Oktober 2000 Kepulauan Bangka Belitung dengan ibukota Pangkal Pinang, menjadi provinsi Indonesia ke-29 pada tanggal 4 Desember 2000 Gorontalo dengan ibukota Kota Gorontalo, dimekarkan dari Provinsi
Sulawesi Utara, menjadi provinsi Indonesia ke-30 pada tanggal 22 Desember 2000 Irian Jaya Barat dengan ibukota Manokwari, dimekarkan dari Provinsi Papua, menjadi provinsi Indonesia ke-31 pada tanggal 21 November 2001. Kini Irian Jaya Barat berganti nama menjadi Papua Barat.
Pada tanggal 11 November 2001 pula, Provinsi Papua dimekarkan pula provinsi baru Irian Jaya Tengah. Namun pemekaran ini akhirnya dibatalkan karena mendapat banyak tentangan sehingga tidak diberlakukan.
Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjung Pinang, dimekarkan dari Provinsi Riau, menjadi provinsi Indonesia ke-32 pada tanggal 25 Oktober 2002 Sulawesi Barat dengan ibukota Mamuju, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke-33 pada tanggal 5 Oktober 2004 Kalimantan Utara dengan ibukota Tanjung Selor, dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur, menjadi provinsi Indonesia ke-34 pada tanggal 25 Oktober 2012
Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33
provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Berikut adalah pemekaran kabupaten dan kota di Indonesia yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 1991.
Kabupaten Simeulue, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (4 Oktober 1999) Kabupaten Nagan Raya, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (10 April 2002) Kabupaten Aceh Jaya, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (10 April 2002) Kabupaten Aceh Singkil, pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan (20 April 1999) Kabupaten Aceh Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan (10 April 2002) Kabupaten Bener Meriah, pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah (19 Desember 2003) Kabupaten Gayo
Lues, pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara (10 April 2002) Kabupaten Aceh Tamiang, pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur (10 April 2002) Kota Langsa, pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur (21 Juni 2001) Kota Lhokseumawe, pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara (21 Juni 2001) Kabupaten Bireuen, pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara (4 Oktober 1999) Kota Subulussalam, pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil (2 Januari 2007) Kabupaten Pidie Jaya, pemekaran dari Kabupaten Pidie (2 Januari 2007)
Kabupaten Pakpak Bharat, pemekaran dari Kabupaten Dairi (25 Februari 2003) Kabupaten Serdang Bedagai, pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang (18 Desember 2003) Kabupaten Nias Selatan, pemekaran dari Kabupaten Nias (25 Februari 2003) Kabupaten Mandailing Natal, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan (23 November 1998) Kota Padang Sidempuan, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan (21 Juni 2001) Kabupaten Toba Samosir, pemekaran dari Kabupaten
Tapanuli Utara (23 November 1998) Kabupaten Humbang Hasundutan, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara (25 Februari 2003) Kabupaten Samosir, pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir (18 Desember 2003) Kabupaten Batubara, pemekaran dari Kabupaten Asahan (2 Januari 2007) Kabupaten Padang Lawas, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan (17 Juli 2007) Kabupaten Padang Lawas Utara, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan (17 Juli 2007) Kabupaten
Labuhanbatu Utara, pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu (24 Juni 2008) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu (24 Juni 2008) Kota Gunung Sitoli, pemekaran dari Kabupaten Nias (29 Oktober 2008) Kabupaten Nias Barat, pemekaran dari Kabupaten Nias (29 Oktober 2008) Kabupaten Nias Utara, pemekaran dari Kabupaten Nias (29 Oktober 2008)
Kabupaten Muaro Jambi, pemekaran dari Kabupaten Batanghari (4 Oktober 1999) Kabupaten Sarolangun, pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko (4 Oktober 1999) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung (4 Oktober 1999) Kabupaten Tebo, pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo (4 Oktober 1999) Kota Sungai Penuh, pemekaran dari Kabupaten Kerinci (24 Juni 2008)