Prefektur (Jepang)
ke Tokyo, dan di bawah sistem "distrik besar dan distrik kecil" ("daiku-shku"), Tokyo dibagi lagi menjadi sebelas distrik besar yang dibagi lagi menjadi 103 distrik kecil, enam dari distrik besar (97 distrik kecil) meliputi daerah bekas kota Edo. Ketika distrik ritsury kuno diaktifkan kembali sebagai unit administratif pada tahun 1878, Tokyo dibagi lagi menjadi 15 distrik
[kota] "(-ku)" dan enam distrik [pedesaan] ("-gun"; sembilan setelah transfer Tama dari Kanagawa pada 1893, delapan setelah penggabungan Tama Timur dan Toshima Selatan ke Toyotama pada 1896). Seperti halnya di daerah lain, distrik-distrik kemudian dibagi lagi menjadi unit kota/kota kecil ("-ch/-machi") dan unit desa/kecamatan ("-mura/-son"). Daerah yang belum tergabung dalam
kelompok pulau Izu (sebelumnya bagian dari Shizuoka) dan Ogasawara (sebelumnya secara langsung dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri) juga menjadi bagian dari Tokyo pada abad ke-19. Ketika sistem kota dan distrik yang menaungi kota kecil dan kecamatan diperkenalkan oleh UU Pemerintah Daerah buatan Yamagata-Mosse dan penggabungan Meiji Raya 1889 semakin bertambah, 15 "-ku"
menjadi distrik kota (selanjutnya disebut DK) Kota Tokyo, satu-satunya kota mandiri milik Tokyo ("-shi"), enam distrik pedesaan Tokyo dikonsolidasikan di 85 kota dan desa. Pada tahun 1893, ketiga distrik Tama dan 91 kota serta desa mereka menjadi bagian dari Tokyo. Karena pinggiran kota Tokyo tumbuh pesat pada awal abad ke-20, banyak kota dan desa di Tokyo digabungkan atau dipromosikan
selama bertahun-tahun. Pada tahun 1932, lima distrik lengkap dengan 82 kota dan desa mereka digabungkan ke Kota Tokyo dan dibagi dalam 20 DK baru. Juga, pada tahun 1940, ada dua kota lagi di Tokyo: Kota Hachiji dan Kota Tachikawa.
Pada tahun 1943, Kota Tokyo dihapuskan, "Tky-fu" menjadi "Tky-to", dan ke-35 DK Tokyo tidak mengalami perubahan. Otoritas submunisipal seharusnya bertanggung jawab kepada munisipal di atasnya. Namun karena munisipal (Kota Tokyo) telah dihapus, otomatis mereka bertanggung jawab langsung terhadap prefektur "(dengan kata lain, otoritas "Metropolitan")". Tujuan
reorganisasi adalah untuk mengkonsolidasikan administrasi daerah di sekitar ibukota dengan menghilangkan tingkat otoritas tambahan di Tokyo. Juga, gubernur tidak lagi dipanggil "chiji", melainkan "chkan" ("kepala [biasanya: dari lembaga pemerintah pusat]") seperti di Hokkaid). Pemerintah pusat ingin memiliki kendali lebih besar atas semua pemerintah daerah karena
posisi Jepang yang memburuk dalam Perang Dunia II- misalnya, semua walikota di negara itu diangkat menjadi seperti di era Meiji- dan terutama di Tokyo, karena kemungkinan darurat di kota metropolitan.
Setelah perang, Jepang terpaksa mendesentralisasi Tokyo lagi, mengikuti istilah umum demokratisasi yang diuraikan dalam Deklarasi Potsdam. Banyak karakteristik khusus pemerintah Tokyo menghilang selama masa ini, dan DK-DK itu mengambil status kota yang semakin meningkat dalam beberapa dasawarsa setelah penyerahan diri. Secara administratif, distrik kota khusus (selanjutnya disebut DKK) hari ini hampir tidak dapat dibedakan dari kota lain.
Reformasi pascaperang juga mengubah peta Tokyo secara signifikan: Pada tahun 1947, 35 distrik kota ditata ulang menjadi 23 distrik kota khusus, karena banyak warganya yang meninggal selama perang, meninggalkan kota, atau ditransmigrasikan dan tidak kembali. Dalam reformasi pendudukan, distrik kota khusus, masing-masing dengan majelis terpilih ("kugikai") dan walikota ("kuch") mereka sendiri,
dimaksudkan agar setara dengan kota-kota lain bahkan jika beberapa pembatasan masih diterapkan. (Sebagai contoh, selama pendudukan ada sebuah badan kepolisian kota khusus untuk 23 DKK/bekas Kota Tokyo, namun komisi keselamatan publik DKK tidak disebutkan oleh pemerintah DKK, tetapi oleh pemerintah seluruh "Metropolis". Pada tahun 1954, pasukan polisi
kota independen dihapuskan secara umum di seluruh negeri, dan polisi Prefektur/"Metropolitan" Tokyo lagi-lagi bertanggung jawab atas seluruh prefektur/"Metropolis" dan seperti semua pasukan polisi prefektur yang dikendalikan oleh komisi keselamatan publik prefektur/"Metropolitan" yang anggotanya ditunjuk oleh gubernur dan majelis prefektur/"Metropolitan"). Tetapi, sebagai bagian dari "jalan
memutar" pada 1950-an beberapa dari hak-hak baru ini dihapus, langkah yang paling jelas adalah penolakan walikota yang dipilih secara langsung. Beberapa pembatasan ini dihapus lagi selama beberapa dekade. Tetapi baru pada tahun 2000 DKK diakui sepenuhnya sebagai entitas tingkat kota.
Terpisah dari langkah-langkah ini, karena pertumbuhan kota Tokyo kembali meningkat selama keajaiban ekonomi pascaperang dan sebagian besar bagian pulau utama Tokyo "Metropolis" menjadi bagian inti dari wilayah metropolitan Tokyo, banyak kota lain di Tokyo telah mentransfer beberapa dari otoritas mereka kepada pemerintah Metropolitan. Misalnya, Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo yang hanya bertanggung jawab atas 23 DKK hingga
tahun 1960 sampai sekarang telah mengambil alih departemen pemadam kebakaran kota di hampir semua Tokyo. Struktur pemerintahan bersama untuk seluruh area metropolitan Tokyo (dan tidak hanya pinggiran barat dari DKK yang merupakan bagian dari prefektur Tokyo/"Metropolis ") sebagaimana dianjurkan oleh beberapa politisi seperti mantan gubernur Kanagawa Shigefumi Matsuzawa belum didirikan (lihat juga
Dshsei). Forum kerja sama lintas-prefektur yang ada antara pemerintah daerah di daerah metropolitan Tokyo adalah asosiasi gubernur regional Kant "(Kant chih chijikai)" dan "Pertemuan Shutoken" (secara formal "konferensi kepala eksekutif sembilan prefektur dan kota", "9 to-ken-shi shun kaigi"). Tapi, ini bukan entitas publik lokal di bawah undang-undang otonomi daerah
dan fungsi pemerintah nasional atau lokal tidak dapat secara langsung dialihkan kepada mereka, tidak seperti "Asosiasi Pemerintah Kansai" "(Kansai kiki-reng)" yang telah didirikan oleh beberapa pemerintah prefektur di wilayah Kansai.
Ada beberapa perbedaan dalam terminologi antara Tokyo dan prefektur lainnya: departemen polisi dan pemadam kebakaran lebih sering dipanggil ketimbang. Tetapi satu-satunya perbedaan fungsional antara Tky-to dan prefektur lainnya adalah bahwa Tokyo mengelola distrik kota dan juga kota. Saat ini, karena distrik kota khusus memiliki tingkat kemandirian yang hampir sama dengan kota-kota Jepang, perbedaan administrasi antara Tokyo dan prefektur lainnya cukup kecil.
Di Osaka, beberapa politisi terkemuka yang dipimpin oleh Tru Hashimoto, Wali Kota Osaka saat itu dan mantan gubernur Prefektur Osaka, mengusulkan rencana Kota Metropolitan Osaka, dimana Kota Osaka dan mungkin kota-kota tetangga lainnya, akan digantikan oleh distrik kota khusus yang mirip dengan Tokyo. Rencana itu kalah tipis dalam sebuah referendum di tahun 2015.
Prefektur di Jepang sering dikelompokkan menjadi delapan wilayah ("Chih"). Wilayah-wilayah tersebut tidak ditentukan secara hukum, tidak memiliki pejabat terpilih, dan juga tidak berbadan hukum. Pengelompokkan prefektur berdasarkan wilayah geografis disusun secara tradisional. Pengelompokkan tersebut tersirat dalam kode ISO Jepang. Dari utara ke selatan (penomoran dengan urutan), pengelompokkan prefektur dan wilayah di Jepang sebagai berikut: