Inggris
"English" dan rasa patriotisme yang lebih kuat. Akibatnya, tidak ada devolusi yang diberikan kepada Inggris, upaya untuk menciptakan sebuah sistem serupa dalam hal pemerintahan daerah juga ditolak dalam referendum.
Sebagai bagian dari Britania Raya, sistem politik dasar bagi Inggris adalah monarki konstitusional dan sistem parlementer. Inggris tidak memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1707. Berdasarkan Undang-Undang Kesatuan 1707, Inggris dan Skotlandia bersatu menjadi Kerajaan Britania Raya. Sebelum penyatuan tersebut, Inggris diperintah oleh monarki dan Parlemen Inggris. Saat ini, Inggris diatur langsung
oleh Parlemen Britania Raya, meskipun negara-negara Britania lainnya diserahi pemerintahan sendiri (devolusi). Pada House of Commons, yaitu Majelis Rendah dalam Parlemen Britania Raya, terdapat 532 dari total 650 anggota Parlemen (MP) yang mewakili konstituensi Inggris.
Dalam pemilihan umum Britania Raya 2010 Partai Konservatif berhasil memenangkan mayoritas suara mutlak di Inggris, yakni 532 kursi; 61 kursi lebih banyak daripada gabungan kursi dari partai-partai lainnya. Namun, Konservatif tidak memperoleh jumlah kursi mayoritas dalam parlemen, sehingga menghasilkan "parlemen yang menggantung". Untuk bisa memperoleh mayoritas suara di parlemen, Konservatif yang dipimpin
oleh David Cameron berkoalisi dengan partai terbesar ketiga di Britania Raya, yaitu Partai Liberal Demokratik pimpinan Nick Clegg. Selanjutnya, pemimpin Partai Buruh, Gordon Brown, terpaksa meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri. Saat ini, Partai Buruh dipimpin oleh Ed Miliband. Sebagai konsekuensi atas keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa, pemilu untuk menentukan siapa wakil Britania yang akan
dikirim sebagai anggota Parlemen Eropa juga diselenggarakan secara regional di Inggris. Dalam pemilihan umum Parlemen Eropa 2009, hasil dari pemilu di region-region di Inggris untuk anggota Parlemen Eropa adalah sebagai berikut: 23 dari Konservatif, 10 dari Partai Kemerdekaan, 10 dari Liberal Demokratik, dua dari Partai Hijau, dan dua dari Partai Nasional Britania.
Sejak devolusi, negara-negara lain yang berada dalam kedaulatan Britania Raya (Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara), masing-masing memiliki parlemen terdevolusi sendiri atau majelis untuk isu-isu lokal. Ada perdebatan mengenai status devolusi di Inggris. Awalnya direncanakan bahwa seluruh region di Inggris akan didevolusikan juga, namun setelah adanya penolakan dari region di Inggris Timur Laut dalam referendum, rencana ini akhirnya berhenti diajukan.
Salah satu isu utama yang muncul dari kebijakan devolusi ini adalah "pertanyaan West Lothian ("West Lothian question"), yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dimana anggota parlemen Skotlandia dan Wales dapat memberikan suara atas undang-undang yang terkait dengan Inggris, sedangkan Inggris tidak memiliki hak yang setara. Akibat tidak memiliki devolusi kekuasaan, Inggris
menjadi satu-satunya negara di Britania Raya yang tidak diberi hak untuk merumuskan kebijakan mengenai pengobatan kanker gratis, perawatan perumahan untuk penduduk usia tua, dan biaya pendidikan tinggi gratis. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya rasa "nasionalisme Inggris". Beberapa pihak telah menyarankan pembentukan Parlemen Inggris yang terdevolusi, sedangkan yang lainnya juga
mengusulkan agar pemberian suara yang terkait dengan Inggris dibatasi, dengan artian hanya berhak dilakukan oleh anggota parlemen yang berasal dari daerah pemilihan Inggris.
Sistem hukum Inggris yang berkembang selama berabad-abad adalah dasar dari sistem hukum umum yang digunakan di sebagian besar negara-negara Persemakmuran dan Amerika Serikat (kecuali Louisiana). Meskipun telah menjadi negara bagian dari Britania Raya, sistem hukum Pengadilan Inggris dan Wales tetap digunakan. Berdasarkan Perjanjian Kesatuan, sistem hukum yang digunakan di Inggris dan Wales terpisah dengan
sistem hukum yang digunakan di Skotlandia. Esensi umum dari hukum Inggris adalah bahwa hukum dibuat oleh hakim yang berkedudukan di pengadilan, yang menerapkannya menurut akal sehat dan pengetahuan mereka (preseden).
Sistem pengadilan dikepalai oleh Pengadilan Senior Inggris dan Wales, yang terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Kehakiman untuk kasus perdata, dan Pengadilan Mahkota untuk kasus pidana. Sedangkan Mahkamah Agung Britania Raya merupakan lembaga peradilan tertinggi untuk kasus-kasus perdata maupun pidana di Inggris dan Wales. Mahkamah ini dibentuk pada tahun 2009 setelah perubahan
konstitusi, yang mengambil alih fungsi yudisial dari House of Lords. Keputusan dari Mahkamah Agung ini mengikat setiap pengadilan lainnya dalam hierarki dan harus sesuai dengan petunjuknya.
Kriminalitas meningkat antara tahun 1981 sampai 1995, namun mengalami penurunan sekitar 42% pada periode 1995-2006. Populasi penjara naik dua kali lipat pada periode yang sama. Hal ini menjadikan Inggris sebagai negara dengan tingkat penahanan tertinggi di Eropa Barat, dengan perbandingan 147 tahanan per 100000 jiwa. Layanan Tahanan Yang Mulia ("Her Majesty's Prison Service") bertugas melaporkan kepada Menteri Kehakiman sekaligus mengelola penjara di Inggris yang dihuni oleh lebih dari 80000 narapidana.
Subdivisi pemerintahan daerah di Inggris terdiri dari empat tingkat divisi administratif yang dikendalikan oleh berbagai tipe entitas administratif dan diciptakan dengan tujuan kepemerintahan daerah. Tingkat tertinggi dari pemerintahan daerah di Inggris terdiri dari sembilan wilayah, yakni: Inggris Timur Laut, Inggris Barat Laut, Yorkshire dan Humber, Midlands Timur, Midlands Barat, Inggris Timur, Inggris Tenggara, Inggris
Barat Daya, dan London. Pembagian ini ditetapkan pada tahun 1994 dengan status sebagai Region Kantor Pemerintahan ("Government Office Region") untuk mendistribusikan berbagai kebijakan dan program regional Pemerintah Britania Raya, namun tidak ada badan-badan terpilih yang didelegasikan pada tingkat ini, kecuali di London. Kemudian pada tahun 2011, status Kantor Pemerintahan ini dihapuskan. Meskipun demikian, batas-batas yang sama tetap digunakan sebagai daerah pemilihan anggota Parlemen Eropa secara regional.
Setelah devolusi, ada rencana untuk menciptakan sebuah majelis regional tersendiri di masing-masing region di Inggris. Rencana ini diwujudkan melalui referendum. London menyetujui referendum pada tahun 1998. Dua tahun kemudian, Majelis London dibentuk. Namun, ketika usulan tersebut ditolak oleh referendum devolusi Inggris utara 2004 di Inggris Timur Laut, rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Majelis regional di
luar London dihapuskan pada tahun 2010, dan fungsinya dialihkan menjadi Badan Pembangunan Regional dan sebuah sistem baru dari badan otoritas daerah.
Di bawah tingkat regional, Inggris dibagi menjadi 48 "county" seremonial. Pembagian ini digunakan khususnya sebagai kerangka acuan geografis dan telah dikembangkan secara bertahap sejak Abad Pertengahan, ada juga beberapa "county" yang didirikan baru-baru ini pada tahun 1974. Masing-masing "county" memiliki seorang Lord Lieutenant dan High Sheriff; jabatan ini dimaksudkan untuk mewakili Monarki Britania Raya lokal. Di luar London
Raya dan Isles of Scilly, Inggris juga terbagi menjadi 83 "county" metropolitan dan non-metropolitan, pembagian ini sesuai dengan kawasan yang digunakan untuk kepentingan kepemerintahan daerah, dan "county"-"county" ini bisa saja terdiri dari satu ataupun banyak distrik.
Terdapat enam "county" metropolitan berdasarkan wilayah perkotaan yang berpenduduk paling padat, "county-county" ini tidak memiliki Dewan "County". Di wilayah ini, otoritas utama dipegang oleh dewan subdivisi, yaitu borough metropolitan. Sedangkan di wilayah lain, 27 "county" non-metropolitan "shire" memiliki dewan county dan terbagi menjadi beberapa distrik, masing-masing distrik juga memiliki Dewan Distrik. "County-county" ini biasanya