Mahkamah Konstitusi Turki
Mahkamah Konstitusi Turki (bahasa Turki: "Anayasa Mahkemesi") adalah badan hukum tertinggi untuk peninjauan konstitusional di Turki. Mahkamah ini "memeriksa konstitusionalitas, dalam pengertian bentuk dan substansinya, dari semua hukum, dekret yang memiliki kekuatan hukum, dan Aturan-aturan Prosedur dari Dewan Nasional Agung Turki" (Pasal 148 dari Konstitusi Turki). Apabila
perlu, badan ini juga berfungsi sebagai Mahkamah Agung (bahasa Turki: "Yüce Divan") untuk mendengarkan kasus apapun yang diangkat mengenai Presiden Republik, anggota-anggota Dewan Menteri, ataupun presiden dan anggota-anggota Pengadilan Tinggi.
Menurut pasal 146 Konstitusi Turki, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 11 anggota biasa dan 4 anggota pengganti. Presiden Republik mengangkat dua anggota biasa dan dua anggota pengganti dari Pengadilan Banding Tinggi, dua anggota biasa dan satu anggota pengganti dari Dewan Negara, dan satu anggota masing-masing dari Pengadilan Banding Tinggi, Pengadilan Administratif Tinggi Militer dan Pengadilan Audit, tiga calon
masing-masing dinominasikan untuk masing-masing jabatan yang kosong oleh Majelis Lengkap dari masing-masing pengadilan dari antara presiden dan anggota-anggota mereka masing-masing, dengan mayoritas mutlak dari jumlah seluruh anggota. Presiden Republik juga mengangkat satu anggota dari daftar yang terdiri dari tiga calon yang dinominasikan oleh Dewan Pendidikan Tinggi dari antara
anggota-anggota dewan pengajar lembaga-lembaga pendidikan tinggi, yang bukan anggota Dewan, dan tiga orang anggota dan satu orang anggota pengganti dari antara para pejabat administrasi senior dan pengacara.
Untuk dapat dipilih sebagai anggota-anggota biasa maupun pengganti dari Mahkamah Konstitusi, para anggota dewan pengajar lembaga-lembaga perguruan tinggi, para pejabat administrasi dan pengacara harus berusia lebih dari 40 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan tinggi mereka, atau pernah menjabat sekurang-kurangnya 15 tahun sebagai anggota dewan pengajar lembaga-lembaga pendidikan
tinggi atau pernah bekerja setidak-tidaknya sebagai pegawai negeri atau telah berpraktik hukum sekurang-kurangnya 15 tahun.
Mahkamah Konstitusi memilih presiden dan wakil presiden dari antara anggota-anggota biasanya untuk masa jabatan selama empat tahun dengan pemilihan rahasia dan dengan mayoritas mutlak dari seluruh jumlah anggotanya. Mereka dapat dipilih kembali pada akhir masa jabatannya. Anggota-anggota Mahkamah Konstitusi dilarang memegang jabatan resmi dan swasta lainnya, selain dari fungsi-fungsi utama mereka.
Mahkamah Konstitusi Turki didirikan pada 26 April 1962, sesuai dengan ketentuan konstitusi 1961. Sebelumnya, parlemen memiliki superioritas mutlak sesuai dengan prinsip konstitusional. Saat itu tidak ada lembaga hukum untuk meninjau kembali konstitusionalitas undang-undang yang disahkan oleh parlemen, dan berbagai keputusan dan tindakan pemerintah. Pembatasan dan kontrol terhadap
kekuasaan parlemen muncul sebagai kebutuhan yang mendesak ketika pemerintahan Demokrat Parti (1950-1960) di bawah Perdana Menteri Adnan Menderes mulai semakin menyalahgunakan kekuasaan yang mereka peroleh lewat pemilihan umum. Pandangan ini, yang dipromosikan oleh Partai Rakyat Republikan yang beroposisi dan kaum intelektual, juga dimiliki oleh junta militer yang merebut kekuasaan
melalui kudeta militer pada 27 Mei 1960. Dewan konstituante, yang mencakup anggota-anggota junta dan sejumlah anggota dewan perwakilan, menyisihkan satu bagian (Pasal 145-152) untuk pembentukan mahkamah ini dalam rancangan konstitusi yang mereka susun.
Keputusan pertama yang dibuat oleh mahkamah tertanggal 5 September 1962, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara pada 3 Oktober 1962. Keputusan ini menyangkut permohonan seseorang yang bernama naç Tureren untuk pembatalan pasal dalam Undang-undang Prosedur Kriminal ("Ceza Muhakemeleri Usûlü Kanunu"- "CMUK"), yang diklaim melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 30 konstitusi. Mahkamah menolak
kasus ini, dan menyatakan bahwa permohonan individu kepada mahkamah secara konstitusional tidak mungkin.
Presiden pertama mahkamah adalah Sünuhi Arsan, yang menajbat selama dua tahun (1962-1964). Setelah presiden yang kedua (mer Lütfi Akadl- 1964-1966) dan ketiga (brahim Senil- 1966-1968), mahkamah gagal memilih presiden selama 29 bulan (hingga 1970) hingga saat itu badan ini dipimpin oleh seorang penjabat presiden.
Meskipun konstitusi 1961 dibatalkan oleh rezim militer yang berkuasa melalui kudeta militer 12 September 1980, mahkamah tetap beroperasi. Saat ini, Mahkamah beroperasi menurut konstitusi 1982.