Agama Buddha di Indonesia
Majapahit banyak meninggalkan tempat-tempat suci, sisa-sisa sarana ritual keagamaan masa itu. Bangunan-bangunan suci ini dikenal dengan nama candi, pemandian suci (pertirtan) dan gua-gua pertapaan. Bangunan-bangunan survei ini kebanyakan bersifat agama Siwa, dan sedikit yang bersifat agama Buddha, antara lain Candi Jago, Bhayalangu, Sanggrahan, dan Jabung yang dapat diketahui dari
ciri-ciri arsitektural, arca-arca yang ditinggalkan, relief candi, dan data tekstual, misalnya Kakawin Nagarakretagama, Arjunawijaya, Sutasoma, dan sedikit berita prasasti.
Berdasarkan sumber tertulis, raja-raja Majapahit pada umumnya beragama Siwa dari aliran Siwasiddhanta kecuali Tribuwanattungadewi (ibunda Hayam Wuruk) yang beragama Buddha Mahayana. Walau begitu agama Siwa dan agama Buddha tetap menjadi agama resmi kerajaan hingga akhir tahun 1447. Pejabat resmi keagamaan pada masa pemerintahan Raden Wijaya (Kertarajasa) ada dua
pejabat tinggi Siwa dan Buddha, yaitu "Dharmadyaksa ring Kasiwan" dan "Dharmadyaksa ring Kasogatan", kemudian lima pejabat Siwa di bawahnya yang disebut Dharmapapati atau Dharmadihikarana.
Pada zaman majapahit ada dua buku yang menguraikan ajaran Buddhisme Mahayana yaitu "Sanghyang Kamahayanan Mantrayana" yang berisi mengenai ajaran yang ditujukan kepada bhiksu yang sedang ditahbiskan, dan "Sanghyang Kamahayanikan" yang berisi mengenai kumpulan pengajaran bagaimana orang dapat mencapai pelepasan. Pokok ajaran dalam "Sanghyang Kamahayanikan" adalah
menunjukan bahwa bentuk yang bermacam-macam dari bentuk pelepasan pada dasarnya adalah sama. Tampaknya, sikap sinkretisme dari penulis "Sanghyang Kamahayanikan" tercermin dari pengidentifikasian Siwa dengan Buddha dan menyebutnya sebagai "Siwa-Buddha", bukan lagi Siwa atau Buddha, tetapi Siwa-Buddha sebagai satu kesadaran tertinggi.
Pada zaman Majapahit (1292-1478), sinkretisme sudah mencapai puncaknya. Sepertinya aliran Hindu-Siwa, Hindu-Wisnu dan Agama Buddha dapat hidup bersamaan. Ketiganya dipandang sebagai bentuk yang bermacam-macam dari suatu kebenaran yang sama. Siwa dan Wisnu dipandang sama nilainya dan mereka digambarkan sebagai "Harihara" yaitu rupang (arca) setengah Siwa setengah
Wisnu. Siwa dan Buddha dipandang sama. Di dalam kitab kakawin Arjunawijaya karya Mpu Tantular misalnya diceritakan bahwa ketika Arjunawijaya memasuki candi Buddha, para pandhita menerangkan bahwa para Jina dari penjuru alam yang digambarkan pada patung-patung itu adalah sama saja dengan penjelmaan Siwa. Vairocana sama dengan Sadasiwa yang menduduki posisi tengah.
Aksobya sama dengan Rudra yang menduduki posisi timur. Ratnasambhava sama dengan Brahma yang menduduki posisi selatan, Amitabha sama dengan Mahadewa yang menduduki posisi barat dan Amogasiddhi sama dengan Wisnu yang menduduki posisi utara. Oleh karena itu, para bhikkhu tersebut mengatakan tidak ada perbedaan antara Agama Buddha dengan Siwa. Dalam kitab
Kunjarakarna disebutkan bahwa tiada seorang pun, baik pengikut Siwa maupun Buddha yang bisa mendapat kelepasan jika ia memisahkan yang sebenarnya satu, yaitu Siwa-Buddha.
Pembaruan agama Siwa-Buddha pada zaman Majapahit, antara lain, terlihat pada cara mendharmakan raja dan keluarganya yang wafat pada dua candi yang berbeda sifat keagamaannya. Hal ini dapat dilihat pada raja pertama Majapahit, yaitu Kertarajasa, yang didharmakan di Candi Sumberjati (Simping) sebagai wujud Siwa (Siwawimbha) dan di Antahpura sebagai Buddha; atau raja
kedua Majapahit, yaitu Raja Jayabaya yang didharmakan di Shila Ptak (red. Sila Petak) sebagai Wisnu dan di Sukhalila sebagai Buddha. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan dimana Kenyataan Tertinggi dalam agama Siwa maupun Buddha tidak berbeda.
Meskipun Buddhisme dan Hinduisme telah menyebar di Jawa Timur, tampaknya kepercayaan leluhur masih memerankan peranannya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan struktur candi yang di dalamnya terdapat tempat pemujaan nenek moyang, yang berwujud batu megalit, yang ditempatkan di teras tertinggi dari tempat suci itu.
Setelah Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada masa akhir pemerintahan Raja Brawijaya V (1468-1478) dan runtuh pada tahun 1478, maka berangsur-angsur Agama Buddha dan Hindu digeser kedudukannya oleh agama Islam.
Setelah kemerdekaan Indonesia, muncul orang-orang yang peduli dan melestarikan agama Buddha di Indonesia, dimulai dengan seorang bhikkhu dari Ceylon (sekarang Sri Lanka) bernama Narada Maha Thera. Pada tahun 1934 ia mengunjungi Hindia Belanda (sekarang Indonesia) sebagai bhikkhu Theravada pertama yang datang untuk menyebarkan ajaran Buddha setelah lebih dari 450 tahun jatuhnya kerajaan Hindu-Buddha terakhir di
kepulauan nusantara. Kedatangannya mulai menumbuhkan kembali minat untuk mempelajari Buddhisme di Hindia Belanda. Animo ini kemudian diperkuat oleh seorang bhikku dari Indonesia yang ditahbiskan di Birma (sekarang Myanmar) yang bernama bhikkhu Ashin Jinarakkhita, dan dimulailah kembali perkembangan agama Buddha di Indonesia, dimana perlahan-lahan agama Buddha mulai dikenal kembali.
Setelah terjadinya usaha kudeta Gerakan 30 September yang gagal pada tahun 1965, setiap adanya petunjuk penyimpangan dari ajaran monoteistik Pancasila dianggap sebagai pengkhianatan. Untuk mempertahankan agama Buddha di Indonesia, pendiri Perbuddhi, Bhikkhu Ashin Jinarakkhita, mengusulkan adanya penyesuaian dalam dogma Buddhisme di Indonesia, mengenai ketuhanan dalam agama Buddha, maka digagaslah
ketuhanan dalam agama Buddha di Indonesia dengan sebutan "Sang Hyang Adi Buddha". Ia mencari bukti dan konfirmasi untuk versi khas Buddhisme Indonesia ini dalam teks-teks Jawa kuno, dan bahkan dari bentuk kompleks candi Buddha di Borobudur di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun-tahun yang mengikuti setelah percobaan kudeta 1965 yang gagal tersebut, ketika semua warga negara Indonesia diharuskan untuk
mendaftar dengan denominasi agama tertentu atau dicurigai sebagai simpatisan komunis, jumlah umat yang terdaftar sebagai penggikut Buddhisme naik tajam, beberapa puluh Vihara Buddha baru dibangun. Pada tahun 1987 ada tujuh aliran agama Buddha yang berafiliasi dengan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), yaitu: Theravada, Buddhayana, Mahayana, Tridharma, Kasogatan, Maitreya, dan Nichiren.
Menurut perkiraan tahun 1987, ada sekitar 2.5 juta orang pengikut Buddha, dengan 1 juta dari jumlah tersebut berafiliasi dengan Buddhisme Theravada dan sekitar 0.5 juta dengan aliran Buddhayana yang didirikan oleh Jinarakkhita. Perkiraan lainnya menempatkan umat Buddha hanya sekitar 1 persen dari populasi Indonesia, atau kurang dari 2 juta. Buddhisme saat itu mendapatkan jumlah tersebut karena status yang
tidak pasti dari agama Konfusianisme atau Konghucu. Konfusianisme resmi ditoleransi oleh pemerintah sejak jatuhnya administrasi Orde Baru, namun karena agama Konghucu dianggap hanya sebagai suatu sistem hubungan etika, bukan agama, agama ini tidak diwakili dalam Departemen Agama.
Agama Buddha di Indonesia di awal 1990-an merupakan produk labil dari pengakomodasian yang kompleks antara ideologi-ideologi agama Timur, budaya adat etnis Tionghoa, dan kebijakan politik. Secara tradisional, Taoisme Cina, Konfusianisme (""Konghucu"" dalam Bahasa Indonesia) dan Buddhisme, serta agama Buddha yang lebih kepribumian Perbuddhi, semua memiliki pengikut di komunitas etnis Tionghoa.
Sensus penduduk yang dimulai pada tahun 1961 menunjukkan pertumbuhan penduduk Indonesia berdasarkan data kuantitatif 1961-1971= 2.1%, 1971-1980=2.32%, 1980-1990=1.97%, 1990-2000=1.48%, 2000-2010=1.3%. Berdasarkan data tersebut, kita dapat mengetahui rata-rata laju pertumbuhan penduduk tiap 10 tahun yaitu, 1834%. Jadi, kita dapat memprediksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1100 yang merupakan mayoritas penganut agama Buddha, yaitu sekitar 24.1 juta penduduk.