Distrik (Jepang)
Distrik awalnya disebut "kri" dan memiliki sejarah tersendiri di Jepang. Meskipun "Nihon Shoki" menyatakan bahwa distrik didirikan selama Reformasi Taika, "kri" aslinya ditulis. Hingga kemudian Kode Taih mengubahnya menjadi (meniru pembagian wilayah di Cina). Di bawah Kode Taih, status distrik dibawah dan di atas desa (atau "sato").
Ketika kekuatan pemerintah pusat melemah (dan dalam beberapa periode dihidupkan kembali) selama berabad-abad, provinsi dan distrik, meskipun tidak pernah secara resmi dihapuskan dan masih terhubung dengan posisi administratif yang diberikan oleh pengadilan Kekaisaran (atau siapa pun yang mengendalikannya), sebagian besar kehilangan relevansinya sebagai unit administratif dan digantikan oleh hierarki
kepemilikan feodal. Pada periode Edo, subdivisi utama adalah kota shogun, yang diperintah oleh administrator kota "(machi-bugy)", domain shogun ("bakury", biasanya dimaksudkan untuk memasukkan kepemilikan yang lebih kecil dari Hatamoto, dll.), kepemilikan besar ("han"/domain), dan ada juga sejumlah wilayah kecil seperti kepemilikan spiritual (kuil); sementara wilayah shogun
terdiri dari wilayah yang luas dan bersebelahan, domain umumnya terdiri dari hanya satu kastil dan kota kastil, biasanya merupakan wilayah di daerah sekitarnya, tetapi di luar itu kadang-kadang serangkaian ekslave dan kantong yang terputus, dalam beberapa kasus didistribusikan di beberapa distrik di beberapa provinsi. Untuk alasan ini saja, mereka tidak praktis sebagai
unit geografis, dan di samping itu, feodalisme periode Edo terikat pada pendapatan nominal suatu wilayah, bukan wilayah itu sendiri, sehingga shogun dapat dan melakukan redistribusi wilayah antar domain, perbatasan mereka umumnya tunduk untuk berubah, bahkan jika di beberapa tempat kepemilikan tetap tidak berubah selama berabad-abad. Provinsi dan distrik tetap menjadi kerangka referensi geografis
terpenting sepanjang abad pertengahan dan awal modern hingga masa restorasi dan seterusnya- pada awalnya, prefektur diciptakan secara berurutan dengan pembagian feodal era shogun dan perbatasannya terus bergeser melalui merger, pemisahan, dan transfer teritorial sampai mereka mencapai sebagian besar negara mereka saat ini di tahun 1890-an.
Kota "(-shi)", sejak tahun 1889 selalu menjadi milik langsung ke prefektur dan independen dari distrik. Sebelum 1878, distrik telah membagi seluruh negara dengan hanya beberapa pengecualian (Edo/Tokyo sebagai ibukota shogun dan beberapa kelompok pulau). Pada tahun 1878, distrik-distrik diaktifkan kembali sebagai unit administratif, tetapi kota-kota besar dipisahkan dari
distrik-distrik. Semua prefektur ("-fu" dan "-ken" saat itu)- kecuali beberapa pulau terpencil- dibagi ke dalam distrik pedesaan ("-gun") distrik perkotaan ("-ku"), rintisan awal dari "shi". Secara geografis, distrik-distrik pedesaan terutama didasarkan pada distrik-distrik kuno, tetapi di banyak tempat distrik-distrik tersebut digabung, dipisah-pisah atau diganti namanya, di
beberapa daerah, perbatasan prefektur melewati distrik-distrik kuno dan distrik-distrik diorganisir ulang untuk menyamai; distrik perkotaan benar-benar dipisahkan dari distrik pedesaan, kebanyakan dari mereka mencakup satu kota pada umumnya, tetapi kota terbesar dan paling penting, periode Edo "tiga ibukota" Edo/Tokyo, Kyoto, Osaka terdiri dari beberapa distrik perkotaan. (Ini hanya
merujuk pada wilayah kota yang tidak diorganisasikan sebagai unit administrasi tunggal sebelum 1889, bukan prefektur Tokyo, Kyoto dan Osaka yang pada awalnya dibuat pada tahun 1868 sebagai penerus administrasi kota shogun, tetapi segera diperluas ke shogun sekitarnya domain pedesaan dan kepemilikan feodal dan pada tahun 1878 juga terdapat distrik pedesaan dan dalam kasus Osaka, satu distrik/kota urban lainnya dari tahun 1881.)
Administrasi distrik dibentuk pada tahun 1878, tetapi majelis distrik hanya dibentuk pada tahun 1890 dengan diperkenalkannya kode distrik ("gunsei") sebagai bagian dari reformasi pemerintah daerah yang dipengaruhi Prusia pada tahun 1888-90. Dari tahun 1890-an, pemerintah distrik dijalankan oleh dewan eksekutif kolektif ("gun-sanjikai", ), dipimpin
oleh bupati yang ditunjuk ("gunch") dan terdiri dari 3 anggota tambahan yang dipilih oleh majelis distrik dan satu ditunjuk oleh gubernur prefektur- mirip dengan kota (shi-sanjikai, dipimpin oleh walikota) dan prefektur (fu-/ken-sanjikai, dipimpin oleh gubernur).
Pada tahun 1921, Hara Takashi, perdana menteri non-oligarki pertama (meskipun sebenarnya dari keluarga samurai domain Morioka sendiri, tetapi dalam karier sebagai politisi biasa di DPR) berhasil mendapatkan penghapusan lama dicari dari distrik- tidak seperti majelis kota dan prefektur yang telah menjadi platform awal untuk Gerakan Kebebasan dan Hak Rakyat sebelum Diet Kekaisaran
didirikan dan menjadi basis kekuatan partai, pemerintah distrik dianggap sebagai kubu pengikut Yamagata Aritomo yang anti-liberal dan tradisi Kementerian Dalam Negeri sentralis-birokrasi. Majelis dan pemerintah distrik dihapuskan beberapa tahun kemudian.
Pada hari ini, kota-kota dan desa-desa juga termasuk langsung ke prefektur; distrik tidak lagi memiliki administrasi atau majelis sejak 1920-an, dan karena itu juga tidak ada otoritas administratif- meskipun ada pengaktifan kembali de facto singkat distrik selama Perang Pasifik dalam bentuk kantor cabang prefektur (disebut "chih jimusho", , "kantor/biro lokal") yang
umumnya memiliki satu distrik di wilayah hukumnya. Namun, untuk tujuan geografis dan statistik, distrik terus digunakan dan diperbarui untuk merger kota atau perubahan status: jika kota atau desa (di seluruh negeri:> 15000 pada tahun 1889, 1000 hari ini) digabungkan menjadi atau dipromosikan ke kota [menurut definisi: tidak tergantung distrik] (di seluruh negeri: 39 tahun
1889, 791 tahun 2017), wilayah itu tidak lagi dihitung sebagai bagian dari distrik. Dengan cara ini, banyak distrik telah punah, dan banyak dari mereka yang masih ada hanya berisi segelintir atau sering hanya satu kota yang tersisa karena banyak kota dan desa saat ini juga jauh lebih besar daripada di era Meiji. Distrik-distrik tersebut digunakan terutama
dalam "sistem pengalamatan Jepang" dan untuk mengidentifikasi area geografis yang relevan dan koleksi kota dan desa terdekat.
Banyak terjadi ambiguitas. Hal ini disebabkan karena nama-nama distrik mengambil nama-nama dari provinsi zaman dahulu. Hal ini ditambah dengan kebijakan prefektur 2008 yang menarik batas distrik serupa dengan perbatasan provinsi-provinsi zaman dahulu.
Prefektur Hokkaid lahir jauh setelah sistem provinsi "ritsury" berlaku, dan berjarak hanya beberapa tahun dengan penerapan sistem prefektur terbaru, sehingga terdapat 11 provinsi termasuk beberapa distrik yang bernama serupa: