Sejarah hukum Uni Eropa
Pengujian yudisial berkontribusi pada akuntabilitas pemerintahan, serta perlindungan individu. Namun, masing-masing sistem hukum memiliki konsepsi berbeda mengenai sejauh mana mahkamah terlibat dalam pengujian akta-akta yang diadopsi oleh cabang-cabang pemerintahan. Negara-negara anggota Uni Eropa memberikan pengujian akta-akta administratif yang luas tentang implementasi individu atas
penerapan umum. Mahkamah menegaskan kendali administrasi yang lebih besar, yang sebagiannya bertujuan melawan dominasi eksekutif, serta menyediakan sarana akuntabilitas. Di sisi lain, dengan alasan legitimasi demokratis, pengujian konstitusional atas akta-akta parlemen merupakan pengecualian di negara-negara anggota dan, jika ada, dipercayakan kepada mahkamah konstitusi
atau pengadilan, khususnya dalam menegakkan nilai-nilai konstitusional, serta prinsip-prinsip yang telah berurat-berakar. Pengujian yudisial merupakan sarana penjaga keseimbangan institusi dalam perselisihan antara lembaga-lembaga politik. Sifat federal pengujian yudisial dapat menjaga keseimbangan antara Uni Eropa dengan negara-negara anggota yang
berselisih akibat keberadaan, dan pelaksanaan kompetensi Uni Eropa yang tidak diperdebatkan. Selain itu, perlunya perlindungan hak-hak individu yang tidak dapat diragukan lagi. Perihal kekhawatiran serius yang muncul mengenai apakah Mahkamah Eropa dapat melakukan fungsi ini secara memadai, khususnya karena pendekatan pembatasan yang memungkinkan akses langsung individu ke
Pengadilan Komunitas, dapat melawan akta-akta normatif. Permintaan liberalisasi persyaratan yang lebih besar bagi individu, secara khusus dibenarkan, karena Uni Eropa tidak memiliki kepercayaan demokratis yang sama dengan negara anggota. Pengujian yudisial Uni Eropa yang paling luas didasarkan pada Perjanjian Komunitas Eropa (TEC), dimana tindakan langsung tersedia dalam pembatalan
akta-akta tindakan Komunitas yang didasarkan pada Perjanjian EC Pasal 230, dan tindak menggagalkan yang didasarkan pada Perjanjian EC Pasal 232. Negara-negara anggota, serta lembaga-lembaga Uni Eropa menikmati akses istimewa ke Pengadilan-pengadilan Komunitas dengan memanfaatkan pemulihan-pemulihan ini. Pihak-pihak swasta, di sisi lain, harus memenuhi syarat
yang lebih ketat dalam membawa tindakan langsung di Pengadilan Tingkat Pertama (CFI). Sementara kondisi-kondisi ini biasanya memungkinkan individu menantang akta-akta administratif individu; dimana pada umumnya pihak-pihak swasta tidak memungkinkan membawa tindakan langsung tersebut terhadap akta-akta penerapan umum.
Keabsahan akta-akta umum Komunitas seperti itu biasanya hanya terbuka bagi peninjauan tidak langsung yang berdasarkan Perjanjian EC Pasal 234, melalui pengadilan nasional, dimana individu mengajukan tindakan terhadap otoritas nasional yang telah menerapkannya, atau di dalam CFI yang didasarkan pada Pasal 241, dimana lembaga-lembaga komunitas dipercayai menerapkan
akta-akta tersebut. Dalam hal ini, sistem pemulihan hukum yang disediakan dalam sistem hukum Komunitas merupakan konsekuensi logika federalisme eksekutif; dimana implementasi aturan umum Komunitas menjadi tanggung jawab utama negara-negara anggota. Selain upaya hukum pengujian yudisial, Pasal 235 memberikan kewenangan kepada Pengadilan dengan memberikan ganti rugi dengan ketentuan pada Pasal 288
(2). Pengadilan menegaskan bahwa pada Perjanjian EC Pasal 230 dan Pasal 241, di satu sisi, dan Pasal 234, di sisi lain, menetapkan sebuah sistem lengkap atas upaya hukum dan prosedur yang dirancang untuk memastikan peninjauan legalitas akta-akta lembaga, serta memberi tanggung jawab untuk tinjauan semacam itu ke Pengadilan Komunitas. Di balik klaim sistem yang kuat atas pengujian
yudisial, tersembunyi tugas besar, yang mengadaptasi sistem ini pada tantangan yang harus dihadapi sejak awal. Tugas Pengadilan dalam hal ini di luar penafsiran belaka; dimana pada beberapa perkara, seperti kewajiban Komunitas nonkontraktual yang berdasarkan Pasal 288 (2), tentang penciptaan prinsip dan aturan yang mengatur pemulihan yang tersedia di bawah Perjanjian EC. Hal ini merupakan transformasi
yang terjadi di dalam sistem hukum Komunitas, melalui amendemen Perjanjian yang berurutan, dimana perundingan dengan kompetensi Komunitas merupakan tantangan paling besar bagi sistem peninjauan hukum Komunitas.
Pengadilan Tingkat Pertama (CFI), yang didirikan pada tahun 1988, hanya diberi wewenang terbatas, tetapi pada tahun 1994, memiliki kompetensi mendengar tindakan langsung yang dibawa oleh individu baik secara alami, maupun dalam bentuk hukum yang tunduk pada pengajuan banding ke Pengadilan. Meningkatnya tindakan penundaan sebelum Pengadilan membuat pengiriman lebih
lanjut dari yurisdiksi menjadi tidak dapat dihindari. Amandemen pada Perjanjian Nice Pasal 225 (1) Komisi Eropa, memberikan kewenangan kepada CFI supaya didengar pada tindakan tingkat pertama dalam Perjanjian EC Pasal 230, 232, 235, 236 dan 238; kecuali apabila ditugaskan ke panel peradilan atau dicadangkan ke Pengadilan dalam Statuta Pengadilan. Perjanjian EC Pasal 225 a dimasukkan
dalam Perjanjian Nice, dan memungkinkan panel yudisial dibentuk oleh keputusan Dewan. Dewan menggunakan kemungkinan ini dengan mendirikan Pengadilan Dinas Sipil Eropa yang memiliki kewenangan mendengar perkara-perkara pegawai.
Dengan amandemen pada Pasal 51 Statuta Mahkamah Pengadilan yang menyimpan yurisdiksi bagi tindakan, yang didasarkan pada Perjanjian EC Pasal 230 dan 232, yang dibawa oleh negara anggota terhadap Parlemen Eropa dan/atau terhadap Dewan (dengan pengecualian dari apa yang didengar CFI) atau oleh satu lembaga EC yang melawan lembaga-lembaga lainnya. Akibatnya, CFI kini
memiliki kewenangan mendengar tindakan langsung yang dibawa oleh orang-orang secara alamiah atau secara hukum, berdasarkan Perjanjian EC Pasal 230 dan 232, yang meliputi: tindakan-tindakan yang dibawa negara anggota terhadap Komisi; tindakan-tindakan yang dibawa negara-negara anggota terhadap Dewan di bidang bantuan negara dan "anti-dumping", serta perlwanan terhadap
implementasi akta-akta tersebut; tindakan pengrusakan; tindakan berdasarkan kontrak yang memberikan kewenangan (yurisdiksi) CFI; serta tindakan yang berkaitan dengan merek dagang Komunitas. Namun, pada satu titik hukum, uji banding tersebut bertentangan dengan putusan CFI ke Mahkamah Eropa. Sementara Perjanjian EC Pasal 225 (3), yang disisipkan oleh Perjanjian Nice, menetapkan
CFI supaya mendengar pendahuluan yang dibentuk agak terlambat sebagai kelompok sementara dalam membahas berbagai hal terkait dengan Pengadilan Komunitas. Divisi-divisi di antara kelompok hanya mengubah hal-hal yang paling sederhana. Reformasi Perjanjian Konstitusi pada bagian lain memiliki dampak bagi pengujian yudisial. Misalnya, pada Perjanjian Lisboa yang telah memasukkan banyak
amandemen pada Perjanjian Konstitusi yang kini terbengkalai, termasuk yang berkaitan dengan pengujian yudisial.
Hak asasi manusia sebelumnya tidak dianggap sebagai ranah Komunitas Eropa yang berfokus pada ekonomi. Setiap upaya untuk menegakkan HAM di Eropa pun akan dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, yang didirikan dalam kerangka Majelis Eropa, yang tugasnya adalah menerapkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Namun, secara bertahap,
ECJ mengakui perlunya mengamati hak-hak fundamental tertentu ketika menerapkan hukum Komunitas, meskipun tidak pernah secara spesifik disebut ECHR untuk tujuan ini. UU Eropa Tunggal (SEA) merupakan instrumen Komunitas pertama yang memberikan pengakuan resmi terhadap ECHR, meskipun hanya menerapkannya pada Pembukaannya. TEU menerbitkan lebih banyak tentang masalah ini. Dalam Pasal 6 (2) (dulu Pasal F (2)), dengan menyatakan bahwa: