Imperium Britania
berdiri sebagai negara bebas namun secara konstitusional dan kelembagaan masih merupakan bagian dari Kerajaan Britania Raya. Sedangkan enam county di Irlandia Utara memilih untuk tetap menjadi bagian dari Pemerintahan Britania Raya.
Perjuangan kemerdekaan yang sama juga berlangsung di India saat Undang-Undang Pemerintahan India 1919 gagal dalam memenuhi tuntutan kemerdekaan rakyat India. Kekhawatiran terhadap penyebaran komunis dan campur tangan asing dalam Konspirasi Ghadar menyebabkan disahkannya Undang-Undang Rowlatt. Hal ini menyebabkan ketegangan, terutama di daerah Punjab, tempat ketegangan berubah menjadi tragedi
berdarah pada tahun 1919 yang dikenal dengan peristiwa Pembantaian Amritsar. Di Inggris, peristiwa ini dilihat sebagai tindakan untuk menyelamatkan India dari aksi anarki, namun banyak juga- termasuk Churchill- yang menganggapnya sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Keadaan terus bergejolak hingga bulan Maret 1922 diikuti oleh insiden Chauri Chaura dan
terus berlanjut hingga 25 tahun kedepannya. Pada tahun 1922, Mesir, yang telah dinyatakan sebagai wilayah protektorat Inggris setelah Perang Dunia I diberikan kemerdekaan resmi, namun tetap menjadi negara satelit Inggris sampai tahun 1954. Tentara Inggris tetap ditempatkan di Mesir sampai ditandatanganinya Perjanjian Inggris-Mesir pada tahun 1936 yang
menyepakati bahwa Inggris akan menarik tentaranya dari Mesir namun Inggris tetap berhak menduduki dan memiliki Terusan Suez. Sebagai imbalannya, Mesir dibantu untuk bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Irak, wilayah mandat Inggris sejak tahun 1920 yang kaya dengan minyak juga dibantu menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa setelah diberi kemerdekaan pada tahun 1932.
Keinginan para domini untuk memerdekakan diri dari Inggris ditanggapi dengan diadakannya Konferensi Imperial 1923. Permintaan Inggris atas bantuan militer dalam menghadapi Krisis Chanak pada tahun sebelumnya ditolak oleh Kanada dan Afrika Selatan. Kanada juga menolak isi Perjanjian Lausanne tahun 1923. Setelah adanya tekanan dari Selandia Baru dan Afrika Selatan, Inggris menyelenggarakan Konferensi Imperial 1926 dan
mengeluarkan Deklarasi Balfour, yang menyatakan bahwa "semua domini merupakan komunitas swatantra dalam Britania Raya, sama dalam kedudukan, dengan tiadanya yang lebih rendah antara satu dengan lainnya dalam tiap aspek urusan dalam maupun luar negerinya, meski dipersatukan oleh kesetiaan umum pada Raja, dan secara bebas terhubung sebagai anggota
negara-negara Persemakmuran Britania". Deklarasi ini disahkan secara hukum dalam Undang-Undang Westminster 1931. Kanada, Australia, Selandia Baru, Uni Afrika Selatan, Negara Bebas Irlandia dan Newfoundland akhirnya menjadi negara yang merdeka dan memiliki parlemen yang bebas dari kontrol legislatif Inggris. Mereka tidak lagi terikat kepada undang-undang Inggris dan Inggris tidak boleh mengesahkan undang-undang yang
berkaitan dengan negara-negara tersebut tanpa mendapat persetujuan mereka. Newfoundland kembali menjadi koloni Inggris pada tahun 1933 akibat kesulitan keuangan selama masa Depresi Besar. Sedangkan Irlandia menjauhkan diri dari Inggris dengan mengesahkan konstitusi baru pada tahun 1937 dan berdiri sebagai negara republik serta berusaha melepaskan diri dari semua pengaruh Inggris.
Keputusan Inggris dalam menyatakan perang terhadap Jerman Nazi pada bulan September 1939 juga mengikutsertakan seluruh koloninya, namun tidak secara otomatis menyertakan domininya. Australia, Kanada, Selandia Baru dan Afrika Selatan memilih untuk menyatakan perang terhadap Jerman, namun Negara Bebas Irlandia memilih untuk tetap netral secara legal selama perang berlangsung. Setelah pendudukan Jerman atas Perancis
pada tahun 1940, Inggris dan imperiumnya berdiri sendiri dalam melawan Jerman, sampai masuknya Uni Soviet ke dalam kancah peperangan pada tahun 1941. Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill berhasil melobi Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt agar mengirimkan bantuan militer bagi Inggris, namun Roosevelt belum siap melibatkan Amerika Serikat dalam peperangan. Pada bulan Agustus 1941, Churchill dan Roosevelt mengadakan
perundingan dan menandatangani Piagam Atlantik, yang menyatakan bahwa "hak bagi semua bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan tempat mereka tinggal harus dihormati" (hak untuk menentukan nasib sendiri). Namun kata-kata ini bermakna ambigu, entah yang dimaksudkan itu mengenai penjajahan Jerman atas Eropa atau penjajahan negara-negara Eropa atas negara-negara lainnya. Pada
akhirnya, kata-kata ini diinterpretasikan secara berbeda oleh Inggris, Amerika Serikat, dan gerakan nasionalisme negara-negara terjajah.
Pada bulan Desember 1941, Jepang dengan cita-cita Asia Timur Raya-nya secara berurutan melancarkan serangan terhadap koloni Inggris di Malaya, Hong Kong dan pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Amerika Serikat pun kemudian ikut serta dalam peperangan. Reaksi Churchill atas masuknya Amerika Serikat dalam kancah peperangan adalah bahwa sekarang Inggris yakin akan kemenangan dan keberlangsungan imperiumnya
pada masa depan, namun cara Inggris yang cepat menyerah memberi kesan buruk bagi kedudukan dan statusnya sebagai penguasa imperial. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tahun 1942 adalah kekalahan yang paling memalukan bagi Inggris karena Singapura dianggap sebagai benteng pertahanan Inggris yang tak tertembus dan setara dengan Gibraltar di Mediterania. Sadar akan posisi Inggris yang
tidak mampu lagi mempertahankan imperiumnya, Australia dan Selandia Baru yang semakin terancam oleh Jepang kemudian menjalin hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat. Hubungan ini selanjutnya diwujudkan dengan dikeluarkannya Pakta ANZUS pada tahun 1951 antara Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat tanpa melibatkan Inggris.
Walaupun Inggris dan imperiumnya berhasil memenangkan Perang Dunia II, efek dari konflik yang terjadi mempengaruhi Inggris baik di dalam maupun luar negeri. Hampir keseluruhan kejayaan negara-negara Eropa- benua yang mendominasi dunia selama berabad-abad lamanya- berada di ambang keruntuhan, digantikan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet yang tumbuh sebagai kekuatan
global baru. Inggris sendiri terpuruk dan mengalami kebangkrutan, dan baru bisa diselamatkan setelah mendapat pinjaman sebesar $3.5 miliar dari Amerika Serikat; negara adidaya baru yang dulu pernah menjadi koloninya. Pinjaman itu sendiri baru berhasil dilunasi oleh Inggris pada tahun 2006.
Pada saat yang sama, gerakan anti-kolonial berkembang di negara-negara koloni Eropa. Situasi ini makin diperumit seiring berlangsungnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada prinsipnya, kedua negara tersebut sama-sama menentang kolonialisme Eropa, namun pada kenyataannya sentimen anti-komunis lebih diutamakan ketimbang anti-imperialis sehingga Amerika Serikat tetap mendukung keberlangsungan Imperium Britania.
Istilah "angin perubahan yang berhembus di negara-negara koloni Inggris" berarti bahwa kejayaan Imperium Britania sudah berada di ambang keruntuhan. Inggris mulai menggunakan cara aman untuk menghadapi keruntuhannya, yaitu dengan memberikan kemerdekaan pada satu-persatu negara koloninya jika mereka sudah stabil serta tidak condong pada paham komunis. Cara ini berbeda dengan
negara-negara Eropa lain seperti Perancis, Belanda dan Portugal, yang mengobarkan perang berbiaya mahal untuk tetap mempertahankan koloninya namun pada akhirnya gagal menjaga keutuhan imperium mereka. Antara periode 1945 sampai 1965, jumlah penduduk yang berada di bawah kekuasaan Inggris (di luar Britania Raya) merosot dari angka 700 juta ke angka 5 juta, dan 3 juta di antaranya berada di Hong Kong.