Rizal Ramli
Dr. Ir. Rizal Ramli, M.A. () adalah seorang mantan tokoh mahasiswa, pakar ekonomi dan politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menggantikan Indroyono Soesilo sejak 12 Agustus 2015.
Sebelumnya ia juga pernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Koordinator bidang Perekonomian, serta Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya. Karena ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia, Rizal pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) "Economic dan Social Commission of Asia and Pacific" (ESCAP) yang ditawarkan PBB pada November 2013.
Oleh sebagian kalangan, Rizal Ramli dijuluki sebagai "Sang Penerobos" karena ide-idenya yang tidak konvensional namun tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia juga pernah didaulat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) tandingan pada September 2013, setelah terjadinya perpecahan dalam tubuh organisasi itu. Pada Oktober 2015, posisi Rizal sebagai ketua umum Kadin Indonesia digantikan oleh Eddy Ganefo.
Setelah sekian lama tidak masuk dalam lingkaran utama kekuasaan, pada Agustus 2015, Rizal Ramli diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk bertugas mengurus bidang kemaritiman dan sumber daya. Walau sudah berada dalam pemerintahan, sikap kritis Rizal tidak berubah. Ia sering melontarkan kritik pedas (yang diistilahkan "kepret") terhadap sesuatu yang dianggapnya
tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga ia mendapat julukan baru "Rajawali Ngepret".
Rizal Ramli menamatkan sekolah dasar hingga SMA di kota Bogor, Jawa Barat. Sewaktu menjadi mahasiswa jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB) ia pernah didaulat menjadi Presiden SEF ITB, lalu sebagai Wakil Ketua Dema ITB dari tahun 1976 hingga 1977. Pada tahun 1978 ia dipenjara oleh rezim Orde Baru karena kritik-kritiknya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan
Soeharto. Pengagum Einstein yang sempat mengenyam pendidikan di ITB ini, akhirnya malah mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Universitas Boston pada tahun 1990.
Sekembalinya dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan pendidikan doktor ekonominya, Ramli bersama beberapa orang ekonom lain seperti Laksamana Sukardi, Arif Arryman, dan M.S. Zulkarnaen mendirikan "ECONIT Advisory Group". Ketika masih aktif sebagai "Managing Director Econit", Rizal Ramli dan rekan-rekannya di lembaga "think-tank" ekonomi independen ini sering mengkritisi kebijakan ekonomi
pemerintah Orde Baru. Misalnya saja kritik terhadap kebijakan Mobil Nasional, Pupuk Urea, Pertambangan Freeport, dan sebagainya. Bersama dengan beberapa koleganya Rizal mendirikan Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan sekaligus menjabat sebagai ketuanya.
Rizal Ramli ditunjuk oleh Presiden Abdurahman Wahid menjadi Kepala Bulog pada tahun 2000. Meski ia hanya memimpin Bulog selama 15 bulan ia berhasil membawa keuntungan bagi Bulog. Rizal berhasil memberikan terobosan yang mendongkrak nilai perekonomian Bulog hanya dalam kurun waktu enam bulan. Kebijakan penting yang dilakukannya pada periode ini adalah:Rizal Ramli diangkat
menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000. Beberapa hari setelah diangkat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Kwik Kian Gie, Rizal Ramli lalu mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi. Program percepatan pemulihan ekonomi tersebut meliputi:
Mei 2001, saat mantan dosen Program "Magister Manajemen" Fakultas Pasca Sarjana UI ini menjabat sebagai Menteri Perekonomian juga membuat terobosan lain dengan mendorong penghapusan "cross-ownership" dan "cross-management" antara PT Telkom dan PT Indosat. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetisi dan mendorong kedua operator telekomunikasi nasional tersebut menjadi "full service operators". Lewat terobosannya tersebut, banyak pihak
menilai bahwa langkah yang dilakukan Rizal adalah langkah yang tepat sehingga dapat memberikan keuntungan bagi negara. Rizal Ramli juga pernah menyelamatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari kebangkrutan tanpa menyuntik uang tetapi melalui "revaluasi asset", sehingga modal yang dari minus 9 Triliun Rupiah melonjak menjadi surplus 119.4 Triliun Rupiah.
Presiden Abdurahman Wahid menggeser Rizal Ramli menjadi Menteri Keuangan pada 12 Juni 2001, pada masa peralihan pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid ke pemerintahan Presiden Megawati yang resmi menjabat pada 23 Juli 2001. Rizal sempat menjabat hingga 9 Agustus 2001, sebelum digantikan oleh Budiono.
Rizal Ramli juga pernah beberapa kali dipercaya sebagai komisaris utama pada BUMN, di antaranya di PT. Semen Gresik dan BNI. Sewaktu menjabat komisaris utama di BUMN tersebut, Rizal tetap melancarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak benar, baik pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun pemerintahan Presiden Jokowi.
Pada tahun 2007, ia pernah membuat PT. Semen Gresik menjadi satu dari tujuh BUMN yang paling menguntungkan dengan meningkatkan laba bersih dari 1.3 Triliun Rupiah menjadi 1.8 Triliun Rupiah.
Belum genap menjabat enam bulan, ia mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama BNI setelah resmi menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Agustus 2015. Posisinya kemudian digantikan oleh Pradjoto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada 09 November 2015.
Dalam rangka perombakan ("reshuffle") Kabinet Kerja, bersama beberapa orang menteri lainnya, Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 12 Agustus 2015. Ia mengaku, awalnya ia ragu menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk duduk pada pos tersebut berhubung portofolio yang biasa ia geluti adalah bidang ekonomi.
Sehari setelah resmi menjabat, atas persetujuan Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli mengusulkan perubahan nama kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia yang kemudian disusul dengan penambahan dua kementerian lain di bawah koordinasinya, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanian. Namun hingga saat ini dasar hukum
perubahan nama kementerian dan penambahan kementerian yang dikoordinasikan masih dikaji oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Sebagai ekonom alumni Universitas Boston ia juga memiliki jaringan pergaulan internasional. Ia adalah salah satu ahli ekonomi Indonesia yang dipercaya menjadi penasihat ekonomi PBB bersama ekonom internasional lainnya seperti peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen dari Universitas Harvard, serta dua peraih Nobel lainnya, Sir James Mirrlees Alexander dari Inggris dan Rajendra K. Pachuri dari Universitas Yale, Helen Hunt
dari UNDP, Francis Stewart dari Universitas Oxford, Gustave Ranis dari Universitas Yale, Patrick Guillaumont dari Perancis, Nora Lustig dari Argentina, dan Buarque dari Brasil.
Pada "The United Nation's Second Advisory Panel Meeting" bulan Juni 2012, Rizal telah membawa enam topik makalah, yakni "Prospect for the Economy and Democracy in Indonesia, Post Yudhoyono Indonesia and Asian Power", "Indonesia Strategic Economic dan Political Outlook and Asian Powers", "Indonesia's Economic Outlook and Asian Economic Inegration", "Indonesian Democracy at The Cross Road", dan "Indonesian Economy and Rule of Law under SBY Administration". Seperti panel pada pertemuan pertama, pertemuan kedua juga dihadiri oleh anggota tim ahli PBB dan para pakar pilihan dari berbagai negara.