Kota Pekanbaru
Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.
Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang wali kota. Efektifitas pemerintahan kota di Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi Wali Kota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada 9 November 1959, kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman
sebagai wali kota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada 29 Maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Indragiri.
Dimulainya dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru, membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan serta ditambah dengan munculnya hegemoni satu kekuatan politik juga mewarnai pemerintahan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada 1 Juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A. sebagai wali kota
sampai tanggal 10 Desember 1970, dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid, yang memeintah lebih dari 10 tahun.
Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penertiban periode pemerintahan kota, dan pada 5 Juli 1981, terpilih Ibrahim Arsyad, S.H., pada 21 Juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada 22 Juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Apan, S.H., memerintah selama dua periode.
Memasuki era pemerintahan otonomi daerah yang lebih luas, telah menimbulkan "euforia" yang berlebihan pada beberapa kelompok masyarakat di Pekanbaru, kecendrungan tertentu terutama berkaitan dengan politik dan ekonomi, mendorong masyarakatnya berlaku diskriminasi. Klaim beberapa kelompok masyarakatnya atas keutamaan mereka dibandingkan kelompok lainnya, dapat menjadi "api dalam sekam", jika dibiarkan akan dapat menimbulkan disintegrasi pada masyarakat Kota Pekanbaru.
Pada tahun 2001 terpilih Drs. H. Herman Abdullah M.M. sebagai wali kota, memerintah selama dua periode, ia termasuk salah satu wali kota yang berhasil dalam menertibkan sistem birokrasi pemerintahan Pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Namun pada tahun 2010 berdasarkan survei persepsi kota-kota di seluruh Indonesia oleh Transparency
International Indonesia (TII), kota ini termasuk kota terkorup di Indonesia bersama dengan Kota Cirebon. Hal ini dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK-Indonesia) 2010 yang merupakan pengukuran tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Pekanbaru mendapat nilai IPK sebesar 3.61, dengan rentang indeks 0 sampai 10.
Pada tanggal 21 Juni 2006, dilaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota secara langsung, dengan dua pasangan calon yang ikut serta yaitu Erwandy Saleh- Ayat Cahyadi yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Herman Abdullah- Erizal Muluk yang diusung oleh Golkar.
Pada tanggal 18 Mei 2011 untuk kedua kalinya diselenggarakan pemilihan wali kota dan wakilnya secara langsung oleh masyarakat Pekanbaru, H. Firdaus S.T., M.T. terpilih dengan suara terbanyak, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hasil tersebut dibatalkan dan mesti diadakan pemungutan suara ulang (PSU). Untuk mengisi kekosongan pemerintahan kota, Gubernur Riau
Drs. H. Rusli Zainal mengangkat Dr. H. Syamsurizal S.E., M.M., sebagai pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Pekanbaru.
Kemudian berdasarkan PSU tanggal 21 Desember 2011, Firdaus kembali memenangi pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru, walau dalam pelaksanaan PSU tersebut hanya 253232 masyarakat atau 49% saja yang menggunakan hak pilihnya.
Dari hasil Pemilu Legislatif 2009, jumlah anggota DPRD kota Pekanbaru adalah sebesar 45 orang yang tersusun atas perwakilan 12 partai. Kemudian untuk struktur pimpinan DPRD Kota Pekanbaru disusun atas ketua (Fraksi Partai Demokrat), dan tiga wakil ketua (Fraksi PG, Fraksi PKS dan Fraksi PAN).
Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik "pulp" dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya yang mencapai 0.30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 2010.
Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekomoni kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama
kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square, Giant, Transmart Pekanbaru dan Living World. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan
peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.
Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3.82 %, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.
Kota Pekanbaru memiliki beberapa rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah Pekanbaru mencoba melengkapi sarana dan prasarana yang ada saat ini diantaranya akan membangun gedung baru untuk Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad yang saat ini baru memiliki 264 kamar untuk rawat inap. Dengan
selesainya bangunan tersebut, kapasitas rawat inap RSUD Arifin Achmad, akan bertambah menjadi 400 kamar. Sementara kehadiran rumah sakit yang dikelola oleh pihak swasta di kota ini cukup signifikan antara lain Rumah Sakit Santa Maria yang sebelumnya bernama Balai Pengobatan Santa Maria, Rumah Sakit Ibnu Sina yang didirikan oleh YARSI Riau kemudian dikelola oleh PT. Syifa Utama, Rumah Sakit Awal Bros, Rumah Sakit Bina Kasih, Pekanbaru Medical Centre (PMC) dan Eka Hospital.
Sampai tahun 2006 penyebaran dan pelayanan puskesmas di kota Pekanbaru masih belum merata terhadap masyarakatnya yaitu dengan ratio 1.99. Sementara persentase kunjungan penduduk memanfaatkan puskesmas baru sekitar 19%. Hal ini dimungkinkan karena telah banyaknya rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan yang lebih baik.