Sumatera Barat
perkebunan karet, cengkeh, dan lada. Kawasan pegunungan yang ditutupi hutan menghasilkan kayu. Medan yang berat karena banyaknya lereng perbukitan yang curam merupakan tantangan utama pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di daerah ini.
Bahan galian juga banyak terdapat di daerah ini. Salah satu yang telah banyak memberi manfaat bagi daerah ini adalah batuan kapur sebagai bahan dasar industri semen. PT Semen Padang telah memanfaatkan kekayaan alam ni selama puluhan tahun. Batu kapur banyak terdapat di sekitar Padang, daerah sekitar Danau Singkarak, dan Padangpanjang. Di Padangpanjang, deposit batu kapur yang dapat
dieksploitasi mencapai 43 juta ton. Bahan galian lainnya adalah batu bara di Sawahlunto serta obsidian dan batu andesit di Padangpariaman. Sumber air yang melimpah juga telah banyak memberi manfaat bagi pembangunan daerah ini. Perairan danau Singkarak dan Maninjau telah lama dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Sumber air ini juga memiliki potensi besar untuk diolah dan dikemas menjadi air mineral.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah populasi Sumatera Barat mencapai 4846909 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 110 jiwa/km2. Kabupaten/kota yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kota Padang, yang mencapai 833562 jiwa. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Kota Bukittinggi, yakni 4400 jiwa/km2. Mayoritas masyarakat Sumatera Barat beretnis Minangkabau, yang keseluruhannya memeluk Islam.
Sumatera Barat pernah menjadi pusat pendidikan di pulau Sumatera, terutama pendidikan Islam dengan surau sebagai basis utamanya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, selain pendidikan Islam berkembang pula pendidikan model Barat. Pada tahun 1856, pemerintah Hindia Belanda mendirikan "Sekolah Raja" di Bukittinggi. Selain sekolah yang dikelola oleh pemerintah, banyak pula sekolah yang dikelola oleh
swasta, seperti Sekolah Adabiah di Padang, INS Kayutanam, Sumatera Thawalib, dan Diniyyah Puteri di Padang Panjang. Sehingga pada saat itu, Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah Hindia Belanda yang memiliki jumlah sekolah dan pelajar cukup besar.
Setelah masa kemerdekaan, di Sumatera Barat juga banyak didirikan universitas dan sekolah tinggi. Bermula dari Universitas Andalas pada tahun 1955, selanjutnya juga berdiri UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Negeri Padang, dan IPDN Bukittinggi. Beberapa universitas swasta terkemuka di provinsi ini antara lain Universitas Bung Hatta dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kini hampir disetiap
kabupaten dan kota di Sumatera Barat telah memiliki perguruan tinggi, dengan jumlah terbesar berada di Padang.
Pada tahun 2006, angka melek huruf latin di provinsi ini mencapai 96.35%. Angka partisipasi sekolah untuk usia 19-24 tahun, atau yang mengambil jenjang perguruan tinggi mencapai 27.8%. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 16.13%.
Mayoritas penduduk Sumatera Barat merupakan Suku Minangkabau. Di daerah Pasaman selain etnis Minang, juga berdiam suku Batak dan suku Mandailing. Kebanyakan dari mereka pindah ke Sumatera Barat pada masa Perang Paderi. Di beberapa daerah hasil transmigrasi, seperti di Sitiung, Lunang Silaut, dan Padang Gelugur, tinggal juga sekelompok suku Jawa, sebagian dari mereka ialah keturunan imigran asal Suriname yang memilih
kembali ke Indonesia pada akhir tahun 1950-an. Oleh Presiden Soekarno saat itu, diputuskan untuk menempatkan mereka di sekitar daerah Sitiung. Hal ini juga tidak terlepas dari situasi politik pasca pemberontakan PRRI.
Di Kepulauan Mentawai yang mayoritas penduduknya beretnis Mentawai, jarang dijumpai masyarakat Minangkabau. Etnis Tionghoa hanya terdapat di kota-kota besar, seperti Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh. Di Padang dan Pariaman, juga terdapat masyarakat Nias dan Tamil dalam jumlah kecil.
Bahasa yang digunakan dalam keseharian di Sumatera Barat ialah Bahasa Minangkabau yang memiliki beberapa dialek, seperti dialek Bukittinggi, dialek Pariaman, dialek Pesisir Selatan, dan dialek Payakumbuh. Di daerah Pasaman dan Pasaman Barat yang berbatasan dengan Sumatera Utara, juga dituturkan Bahasa Batak dialek Mandailing. Sementara itu di daerah kepulauan Mentawai banyak digunakan Bahasa Mentawai. Bahasa Tamil dituturkan oleh orang Tamil di Padang.
Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh 98% penduduk Sumatera Barat. Penduduk yang beragama Kristen, terutama di kepulauan Mentawai, berjumlah1.6%, Buddha sekitar 0.26%, dan Hindu sekitar 0.01%, yang dianut oleh masyarakat pendatang.
Berbagai tempat ibadah, yang didominasi oleh masjid dan musala, dapat dijumpai di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Masjid terbesar adalah Masjid Raya Sumatera Barat di Padang. Sedangkan masjid tertua diantaranya adalah Masjid Raya Ganting di Padang dan Masjid Tuo Kayu Jao di kabupaten Solok. Arsitektur khas Minangkabau mendominasi baik bentuk
masjid maupun musala. Masjid Raya Sumatera Barat memiliki bangunan berbentuk gonjong, dihiasi ukiran Minang sekaligus kaligrafi. Ada juga masjid dengan atap yang terdiri dari beberapa tingkatan yang makin ke atas makin kecil dan sedikit cekung.
Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih dalam pemilihan secara langsung bersama dengan wakilnya untuk masa jabatan 5 tahun. Gubernur selain sebagai pemerintah daerah juga berperan sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah provinsi yang kewenangannya diatur dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010.
Sementara hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukanlah sub-ordinat, masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Berdasarkan Pemilu Legislatif 2009, Sumatera Barat mengirimkan 14 wakil ke DPR RI dari dua daerah pemilihan dan empat wakil ke DPD. Sedangkan untuk DPRD Sumatera Barat tersusun dari perwakilan sepuluh partai, dengan perincian sebagai berikut:
Sampai tahun 1979 satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, status nagari dihilangkan diganti dengan desa, dan beberapa jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari juga dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa.
Namun sejak bergulirnya reformasi pemerintahan dan otonomi daerah, maka sejak pada tahun 2001, istilah "Nagari" kembali digunakan di provinsi ini.
Budaya politik yang hidup di pemerintahan desa Sumatera Barat semenjak kebijaksanaan penyeragaman (UU No.5 Tahun 1979) diberlakukan adalah budaya politik parokhial. kondisi ini terlihat melalui sistem kekuasaan, sistem pemilihan penguasa, syarat penguasa, dan peranan penguasa di pemerintahan desa.
Sistem kekerabatan dalam membangun budaya politik partisipan mulai terjadi pergeseran, dalam hal tingkat kepekaan, bentuk toleransi dalam kekerabatan, dan peranan senioritas dalam kekerabatan. Artinya berkurangnya kebersamaan dalam sistem kekuasaan kekerabatan.
Pemerintahan nagari merupakan suatu struktur pemerintahan yang otonom, punya teritorial yang jelas dan menganut adat sebagai pengatur tata kehidupan anggotanya, sistem ini kemudian disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, sekarang pemerintah provinsi Sumatera Barat menetapakan pemerintah nagari sebagai pengelola otonomi daerah terendah untuk daerah kabupaten mengantikan istilah
"pemerintah desa" yang digunakan sebelumnya. Sedangkan untuk nagari yang berada pada sistem pemerintahan kota masih sebagai lembaga adat belum menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah.