Menyerahnya Jepang
ganda berupa Hiroshima yang dijatuhi bom atom dan invasi Soviet langsung mengubah sikap Perdana Menteri Suzuki dan Menteri Luar Negeri Tg Shigenori secara drastis. Keduanya sepakat pemerintah harus segera mengakhiri perang. Namun, pemimpin senior Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menanggapi pengeboman Hiroshima dan invasi Soviet secara tenang, dan sangat meremehkan skala serangan. Mereka memulai persiapan untuk memberlakukan
darurat militer dengan dukungan Menteri Perang Korechika Anami dengan maksud menghentikan siapa pun yang mencoba berdamai. Hirohito memerintahkan Kido untuk "mengendalikan situasi dengan cepat" karena "Uni Soviet sudah menyatakan perang dan hari ini telah memulai peperangan terhadap kami."
Dewan Penasihat Militer bertemu pada pukul 10.30. Suzuki yang baru tiba dari pertemuan dengan Kaisar berkata bahwa melanjutkan perang sudah tidak mungkin. Tg Shigenori mengatakan bahwa mereka dapat menerima syarat-syarat Deklarasi Postdam, tetapi mereka perlu jaminan mengenai posisi Kaisar. Menteri Angkatan Laut Yonai berkata bahwa mereka harus membuat beberapa proposal diplomatik. Mereka tidak dapat lagi menunggu kesempatan yang lebih baik.
Di tengah-tengah rapat, tidak lama setelah pukul 11.00 datang berita Nagasaki di pesisir barat Kyushu telah dijatuhi bom atom kedua ("Fat Man") oleh Amerika Serikat. Hingga rapat berakhir, pendapat enam anggota Dewan Penasihat Militer terbelah menjadi 3 lawan 3. Suzuki, Tg, dan Admiral Yonai memilih usulan Tg untuk menambah satu syarat tambahan di Deklarasi Potsdam.
Sebaliknya Jenderal Anami, Umezu, dan Laksamana Toyoda bersikeras untuk menambah tiga syarat-syarat lebih lanjut yang merevisi Potsdam: Jepang mengurusi pelucutan diri sendiri, Jepang mengurusi semua penjahat perang Jepang, dan tidak boleh ada pendudukan atas Jepang.
Rapat kabinet lengkap dilangsungkan mulai pukul 14.30 tanggal 9 Agustus 1945. Sebagian besar waktu rapat dihabiskan untuk memperdebatkan soal kapitulasi. Seperti halnya Dewan Penasihat Militer, pendapat kabinet terpecah dua. Sikap Tg atau pun sikap Anami masing-masing tidak mendapat dukungan mayoritas. Anami mengatakan kepada menteri kabinet yang lain bahwa, sewaktu disiksa, seorang
pilot B-29 Amerika Serikat yang tertangkap mengatakan kepada para interogator bahwa Amerika Serikat memiliki 100 bom atom dan Tokyo serta Kyoto akan dijatuhi bom "dalam beberapa hari berikut". Pilot Marcus McDilda memang berbohong. Ia sama sekali tidak tahu tentang Proyek Manhattan, dan hanya mengatakan hal tersebut kepada para interogator karena itulah yang dia pikir mereka ingin dengar agar penyiksaan
segera berakhir. Kebohongan McDilda yang menyebabkan dirinya diklasifikasikan sebagai tawanan perang prioritas tinggi, kemungkinan telah menyelamatkan dirinya dari hukuman penggal. Pada kenyataannya, bom atom ketiga Amerika Serikat akan siap untuk dipakai sekitar 19 Agustus, dan bom atom keempat pada bulan September 1945. Bom atom ketiga kemungkinan akan dijatuhkan di Tokyo.
Rapat kabinet ditunda pada pukul 17.30 tanpa ada konsensus. Rapat kedua berlangsung dari pukul 18.00 hingga 22.00 juga berakhir tanpa konsensus. Setelah rapat kedua selesai, Suzuki dan Tg bertemu Kaisar, dan Suzuki mengusulkan rapat kekaisaran darurat yang dimulai sesaat sebelum tengah malam pada malam 9-10 Agustus. Suzuki mengajukan proposal empat syarat Anami sebagai konsensus yang
diambil Dewan Penasihat Militer. Anggota dewan yang lainnya ikut bersuara, seperti halnya Hiranuma Kiichir, ketua Penasihat Kaisar yang menjelaskan ketidakmampuan Jepang untuk mempertahankan diri sendiri dan juga menceritakan masalah dalam negeri seperti kekurangan bahan makanan. Kabinet berdebat, namun tidak menghasilkan konsensus. Pada akhirnya, sekitar pukul
02.00 (10 Agustus 1945), Suzuki lalu bertanya kepada Kaisar Hirohito memintanya untuk memilih di antara dua sikap. Walaupun pernyataan Kaisar tidak direkam, berdasarkan ingatan para peserta rapat, berikut ini adalah pernyataan Kaisar Hirohito:
Saya telah berpikir serius tentang situasi sekarang di tanah air dan luar negeri, serta telah berkesimpulan bahwa meneruskan perang hanya dapat berarti penghancuran bangsa dan perpanjangan pertumpahan darah dan kekejaman di dunia. Saya tidak tahan melihat rakyat tak berdosa menderita lebih lama lagi.... Saya sebelumnya diberi tahu oleh pihak-pihak yang mendukung
perpanjangan peperangan bahwa pada bulan Juni divisi baru akan ditempatkan di posisi-posisi perbentengan [timur Tokyo] siap menanti penyerbu ketika mereka tiba. Sekarang sudah bulan Agustus dan fortifikasi masih belum selesai....Ada pihak yang mengatakan kunci keberlangsungan negara terletak pada pertempuran menentukan di tanah air. Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan selalu ada ketidaksesuaian antara
rencana dan hasilnya. Saya tidak percaya bahwa ketidaksesuaian dalam kasus Kujukuri dapat dikoreksi. Mengingat ini adalah kecenderungan yang akan terus terjadi, bagaimana kita dapat mengusir para penyerbu?[Ia lalu mengatakan beberapa contoh spesifik tentang meningkatnya kekuatan destruktif bom atom]Sudah barang tentu tak tertahankan bagi saya untuk melihat
dilucutinya prajurit Jepang yang setia dan berani. Begitu pula sama tak tertahankannya membiarkan prajurit yang telah mengabdi kepada saya dihukum sebagai provokator perang. Meskipun begitu, waktunya telah tiba untuk menanggung derita yang tak tertahankan.... Saya menelan air mata dan memberikan persetujuan untuk usulan tersebut dan menerima proklamasi Sekutu berdasarkan garis besar yang dikemukakan Menteri Luar Negeri.
Menurut Jenderal Sumihisa Ikeda dan Laksamana Zenshir Hoshina, Ketua Dewan Penasihat Kaisar Hiranuma Kiichir kemudian menghadap ke arah kaisar dan bertanya: "Yang Mulia, Yang Mulia juga bertanggung jawab ("sekinin") atas kekalahan ini. Permintaan maaf seperti apa yang akan diajukan kepada pendiri kekaisaran dan para leluhur kekaisaran lainnya?"
Setelah Kaisar meninggalkan ruangan, Suzuki mendesak kabinet untuk menerima keinginan Kaisar dan berhasil. Dini hari 10 Agustus 1945, Kementerian Luar Negeri mengirimkan telegram ke Sekutu (melalui Departemen Politik Federal Swiss dan khususnya Max Grässli) mengumumkan bahwa Jepang menerima Deklarasi Potsdam tetapi tidak akan menerima syarat-syarat apa pun yang akan "merugikan hak prerogatif" kaisar. Hal
tersebut berarti tidak adanya perubahan dalam bentuk pemerintahan di Jepang, bahwa Kaisar Jepang tetap dalam posisinya memegang kekuasaan sebenarnya di dalam pemerintahan.
Jawaban Sekutu ditulis oleh James F. Byrnes dan disetujui oleh pemerintah Inggris, Cina, dan Uni Soviet, walaupun Uni Soviet setuju dengan rasa enggan. Sekutu mengirimkan balasan (lewat Departemen Urusan Politik Swiss) atas penerimaan Jepang terhadap Deklarasi Potsdam pada 12 Agustus 1945. Mengenai status kaisar, dicantumkan,
Mulai dari saat kapitulasi, kekuasaan kaisar dan Pemerintah Jepang untuk mengatur negara akan tunduk kepada Komandan Tertinggi Sekutu yang akan mengambil langkah-langkah yang menurutnya layak sesuai dengan syarat-syarat kapitulasi yang berlaku.... Bentuk akhir pemerintahan Jepang akan, sesuai dengan Deklarasi Potsdam, akan didirikan oleh keinginan rakyat Jepang yang diungkapkan secara bebas.
Presiden Truman memerintahkan operasi-operasi militer (termasuk pengeboman B-29) agar diteruskan hingga pernyataan resmi kapitulasi Jepang diterima. Namun, para koresponden berita dengan salah menginterpretasikan komentar Carl Andrew Spaatz tentang B-29 yang tidak lagi diterbangkan pada 11 Agustus (karena cuaca buruk) sebagai pernyataaan bahwa gencatan senjata sudah berlaku. Dalam usaha
menghindari pihak Jepang mendapat kesan Sekutu telah mengabaikan usaha-usaha perdamaian dan meneruskan pengeboman, Truman kemudian memerintahkan penghentian pengeboman.