Perkawinan sejenis
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di Chili
Pada 2013, aktivis gay Pamela Troya mengajukan gugatan untuk membatalkan larangan perkawinan sejenis di Ekuador dan mengesahkan perkawinan sejenis di negaranya. Gugatan ini masih ditunda.
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di Ekuador. Pada Mei 2018, Mahkamah Agung Ekuador memutuskan, dalam kasus pasangan orang tua lesbian, bahwa keputusan PHAAM sepenuhnya mengikat Ekuador dan negara tersebut harus menerapkan putusan tersebut oleh karenanya.
Pada Agustus 2016, seorang pengacara di El Salvador mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatalan Pasal 11 dari Kode Keluarga yang mengartikan perkawinan sebagai persatuan heteroseksual. Mengecap hukum tersebut sebagai diskriminatif dan tidak adanya ketentuan jenis kelamin dalam Pasal 34 dari penjelasan Konstitusi mengenai perkawinan, gugatan tersebut ingin mengizinkan perkawinan sejenis. Mahkamah tersebut menghentikan gugatan tersebut pada Desember 2016. Gugatan kedua dimasukkan pada November 2016.
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di El Salvador.
Pada Oktober 2014, Parlemen Estonia menyetujui undang-undang persatuan sipil terbuka baik untuk pasangan berbeda jenis maupun sejenis.
Pada Desember 2016, Pengadilan Daerah Tallinn memutuskan bahwa perkawinan sejenis yang dilakukan di negara lain harus diakui di Estonia.
Perkawinan sejenis dan persatuan sipil saat ini tidak diakui oleh negara, pemberontak ilegal Partai Komunis Filipina melakukan perkawinan sejenis di wilayah yang dikuasai mereka sejak 2005.
Pada Oktober 2016, Juru Bicara Dewan Perwakilan Rakyat Filipina Pantaleon Alvarez mengumumkan bahwa ia akan mencantumkan RUU persatuan sipil di Kongres. RUU ini diajukan ke Kongres pada Oktober tahun berikutnya di bawah naungan Juru Bicara dan tiga orang kongres lainnya, termasuk Geraldine Roman, pembuat hukum transgender pertama yang terpilih di negara tersebut.
Presiden Rodrigo Duterte mendukung pengesahan perkawinan sejenis, tetapi merasa bahwa undang-undang semacam itu mungkin tidak lolos di Kongres karena masih banyak yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Kristen pada masa penjajahan. Ia juga mendukung persatuan sipil, yang mana memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk didukung olehsebagian besar anggtoa Kongres.
Pada 19 Juni 2018, Mahkamah Agung Fiipina mendengarkan argumen lisan yang mencari pengesahan perkawinan sejenis di Filipina.
Pada 2016, seorang pria mengajukan gugatan melawan larangan perkawinan sejenis di Georgia, berpendapat bahwa sekalipun Kode Perdata Georgia menyatakan bahwa perkawinan secara tegas adalah seorang pria dengan seorang wanita; Konstitusi tidak merujuk jenis kelamin pada bagian perkawinan.
Pada September 2017, Parlemen Georgia menyetujui amendemen konstitusional yang mengartikan perkawinan sebagai "persatuan anatara seorang wanita dengan seorang pria untuk tujuan membentuk sebuah keluarga." Presiden Giorgi Margvelashvili memveto amendemen tersebut pada 9 Oktober. Parlemen mengesampingkan vetonya pada 13 Oktober.
Perkawinan sejenis tidak secara tegas dilarang dalam hukum India dan setidaknya satu pasangan telah diakui perkawinannya oleh pengadilan.
Pada 2006, Pengadilan Tinggi Israel memutuskan untuk mengakui perkawinan sejenis asing hanya untuk tujuan terbatas dengan Administrasi Lintas Perbatasan, Populasi, dan Imigrasi; akan tetapi, hal ini hanya untuk kepentingan statistik dan tidak memberikan hak apapun. Israel tidak mengakui perkawinan sipil yang dilakukan di yurisdiksinya. Sebuah RUU diajukan di Knesset (Parlemen Israel) untuk
membatalkan putusan Pengadilan Tinggu, tetapi Knesset tidak melanjutkan RUU tersebut. Sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis dan perkawinan berbeda agama dikalahkan di Knesset, 39-11, pada 16 Mei 2012.
Pada November 2015, Satuan Tugas Nasional LGBT Israel memohon Mahkamah Agung Israel untuk mengizinkan perkawinan sejenis di negara tersebut, berpendapat bahwa penolakan pengadilan rabinik untuk mengakui perkawinan sejenis tidak dapat mencegah pengadilan perdata untuk melakukan perkawinan sejenis. Mahkamah tersebut menurunkan sebuah putusan pada 31 Agustus 2017, menentukan bahwa masalah tersebut merupakan tanggung jawab Knesset, bukan masalah yudisial.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Israel secara luas mendukung pengakuan persatuan sejenis. Sebuah jajak pendapat pada 2017 menunjukkan bahwa 79% warga Israel mendukung pengesahan persatuan sejenis (perkawinan atau persatuan sipil). Jajak pendapat pada 2018 menunjukkan 58% warga Israel mendukung perkawinan sejenis.
Kota Bologna, Naples dan Fano mulai mengakui perkawinan sejenis dari yurisdiksi lain pada Juli 2014, disusul Empoli, Pordenone, Udine dan Trieste pada September, dan Florence, Piombino, Milan dan Rome pada Oktober, dan Bagheria pada November. Dewan Negara Italia membatalkan perkawinan-perkawinan ini pada Oktober 2015.
Jajak pendapat dari Datamonitor pada Januari 2013 menunjukkan bahwa 54.1% responden setuju dengan perkawinan sejenis. Jajak pendapat dari Ipsos pada Mei 2013 menunjukkan bahwa 42% warga Italia mendukung pasangan sejenis untuk kawin dan mengadopsi anak. Jajak pendapat dari Demos pada Oktober 2014 menunjukkan bahwa 55% responden setuju dengan perkawinan sejenis dengan 42% menolak. Survei Pew Research Center menunjukkan bahwa 59% warga Italia setuju dengan pengesahan perkawinan sejenis.
Pada 25 Februari 2016, Senat Italia meloloskan sebuah RUU yang mengizinkan persatuan sejenis dengan 173 suara berbanding 73. RUU yang sama disetujui oleh Majelis Deputi pada 11 Mei 2016 dengan 372 suara berbanding 51. Presiden Italia menandatangani RUU ini pada 22 Mei 2016 dan berlaku 5 Juni 2016.
Pada 31 Januari 2017, Mahkamah Agung Kasasi memutuskan bahwa perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri dapat diakui sepenuhnya oleh perintah pengadilan, dengan setidaknya satu dari pasangan tersebut adalah warga negara negara Uni Eropa yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis tidak sah di Jepang. Pasal 24 dari Konstitusi Jepang menyatakan bahwa "Perkawinan didasari hanya pada persetujuan kedua belah jenis kelamin dan akan dipertahankan melalui saling kerja sama dengan hak yang setara antara suami dan istri sebagai dasarnya." Pasal 24 dibuat untuk menciptakan kesetaraan antara kedua jenis kelamin dalam perkawinan, berbeda dengan
situasi hukum sebelum perang dimana suami/ayah secara sah diartikan sebagai kepala rumah tangga dan perkawinan membutuhkan izin dari kepala keluarga laki-laki.
Pada Juli 2015, Kim Jho Kwang-soo dan pasangannya, Kim Seung-Hwan, mengajukan gugatan untuk mencari status hukum bagi perkawinan mereka setelah pendaftaran perkawinan mereka ditolak oleh pihak berwenang di Seoul. Pada 25 Mei 2016, sebuah pengadilan distrik di Korea Selatan memutuskan berlawanan dengan pasangan tersebut dan berpendapat bahwa tanpa pengesehan yang jelas sebuah persatuan sejenis tidak dapat
diakui sebagai perkawinan. Pasangan ini dengan cepat mengajukan banding melawan putusan pengadilan distrik tersebut. Pengacara mereka, Ryu Min-Hee, mengumumkan bahwa dua pasangan sejenis lainnya telah mengajukan gugatan secara terpisah untuk diizinkan kawin.
Pada Desember 2016, sebuah pengadilan banding Korea Selatan menguatkan putusan pengadilan distrik ini. Pasangan ini pun membawa kasus ini ke Mahkamah Agung Korea Selatan.