Selandia Baru
di London merupakan pengadilan banding puncak negara ini sampai tahun 2004, ketika ia digantikan oleh Mahkamah Agung Selandia Baru. Peradilan, dikepalai oleh Hakim Agung, meliputi Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi, dan pengadilan-pengadilan bawahannya.
Hampir semua pemilihan umum parlemen antara tahun 1853 sampai tahun 1996 diselenggarakan di bawah sistem pemungutan suara "" (pemegang suara terbanyak adalah yang menjadi pemenang). Pemilihan umum sejak tahun 1930 telah didominasi oleh dua partai politik, Partai Nasional dan Partai Buruh. Sejak tahun 1996, sebuah bentuk representasi proporsional yang disebut representasi proporsional campuran (MMP) telah
digunakan. Di bawah sistem MMP setiap orang memiliki dua suara; satu untuk 70 kursi daerah pemilihan (termasuk 7 yang dicadangkan untuk Mori), dan satu lagi untuk partai. Lima puluh kursi sisanya ditetapkan sehingga perwakilan di parlemen mencerminkan suara partai, meskipun sebuah partai harus memenangi satu kursi daerah pemilihan atau 5 persen dari keseluruhan suara partai sebelum partai itu memenuhi
syarat untuk mendapatkan kursi ini. Antara bulan Maret 2005, dan bulan Agustus 2006 Selandia Baru menjadi satu-satunya negara di dunia dimana semua jabatan tertingginya (Kepala Negara, Gubernur Jenderal, Perdana Menteri, Ketua DPR dan Ketua Mahkamah Agung) semuanya dipegang oleh perempuan.
Selandia Baru dikenal sebagai salah satu negara paling stabil, dan diperintah dengan sangat baik di dunia. Pada tahun 2011, negara ini menempati peringkat ke-5 dalam hal kekuatan lembaga-lembaga demokrasinya dan peringkat pertama dalam hal transparansi pemerintahan, dan paling tidak korup. Selandia Baru memiliki angka partisipasi warga negara yang tinggi, dengan 79% pemilik suara ikut serta dalam
pemilihan umum terkini, dibanding rata-rata OECD sebesar 72%. Lebih jauh lagi, 67% warga Selandia Baru berkata bahwa mereka percaya akan lembaga-lembaga politiknya, jauh lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 56%.
Selandia Baru pada masa kolonial awal membolehkan Pemerintah Britania untuk menentukan perdagangan internasional, dan bertanggung jawab untuk kebijakan luar negeri. Konferensi Imperial tahun 1923, dan 1926 memutuskan bahwa Selandia Baru harus diizinkan untuk merundingkan perjanjian politiknya, dimana perjanjian perdagangan dengan Jepang pada tahun 1928 menjadi kesuksesan pertamanya. Meskipun independensi ini,
Selandia Baru dengan ikhlas mengikuti Britania dalam deklarasi perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September 1939, yang diperkuat oleh pernyataan Perdana Menteri Michael Savage, "Ke mana ia (Britania) pergi, kami mengikutinya; dimana ia (Britania) berdiri, di sanapun kami berdiri."
Pada tahun 1951 United Kingdom semakin berfokus pada kepentingan-kepentingannya di Eropa, sementara itu Selandia Baru bergabung dengan Australia dan Amerika Serikat dalam perjanjian keamanan ANZUS. Pengaruh Amerika Serikat terhadap Selandia Baru melemah setelah serangkaian protes mengenai Perang Vietnam, penolakan Amerika Serikat untuk menegur Perancis setelah tenggelamnya kapal Rainbow Warrior, ketidaksetujuan akan
isu-isu lingkungan, dan pertanian, dan kebijakan zona bebas nuklir Selandia Baru. Meskipun Amerika Serikat menangguhkan kewajibannya terhadap ANZUS, perjanjian ini masih berpengaruh bagi Selandia Baru, dan Australia, yang kebijakan luar negerinya mengikuti tren sejarah yang serupa. Hubungan politis yang dekat masih dipelihara kedua-dua negara ini, dengan sebuah perjanjian perdagangan bebas
("Closer Economic Relations") dan peraturan kunjungan yang membolehkan warga kedua-dua negara ini berkunjung, menetap, dan bekerja di Australia maupun Selandia Baru tanpa batasan. Kini lebih dari 500000 warga Selandia Baru menetap di Australia, dan sebaliknya 65000 warga Australia menetap di Selandia Baru.
Selandia Baru memiliki keujudan yang kuat di antara negara-negara di Kepulauan Pasifik. Sebuah proporsi bantuan yang besar dari Selandia Baru mengalir ke negara-negara ini, dan banyak orang Pasifik yang bermigrasi ke Selandia Baru untuk mendapatkan pekerjaan. Migrasi permanen diatur dalam Skema Kuota Samoa tahun 1970 dab Kategori Akses Pasifik tahun 2002, yang membolehkan sampai
1100 jiwa berkebangsaan Samoa, dan sampai 750 jiwa warga Kepulauan Pasifik lainnya yang boleh menjadi warga permanen Selandia Baru tiap tahunnya. Sebuah skema pekerja musiman untuk migrasi sementara telah diperkenalkan pada tahun 2007, dan pada tahun 2009 kira-kira 8000 warga Kepulauan Pasifik bekerja di bawah peraturan ini. Selandia Baru terlibat
dalam Forum Kepulauan Pasifik, APEC, dan Forum Regional ASEAN (termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur). Selandia Baru adalah juga anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara-Negara Persemakmuran, OECD, dan Five Powers Defence Arrangements.
Tentara Pertahanan Selandia Baru memiliki tiga cabang: Angkatan Laut Selandia Baru, Angkatan Darat Selandia Baru, dan Angkatan Udara Selandia Baru. Keperluan pertahanan nasional Selandia Baru adalah sederhana, karena kecilnya kemungkinan untuk diserang secara langsung, meskipun Selandia Baru memiliki keujudan global. Negara ini ikut berjuang dalam dua perang dunia, dengan kampanye yang
terkenal di Gallipoli, Kreta, El Alamein, dan Cassino. Kampanye Gallipoli memainkan babak yang penting dalam memelihara identitas nasional Selandia Baru dan memperkuat tradisi ANZAC bersama-sama Australia. Menurut Mary Edmond-Paul, "Perang Dunia I telah meninggalkan bekas luka pada masyarakat Selandia Baru, dengan hampir 18500 jiwa yang tewas sebagai akibat perang, lebih dari 41000 terluka,
dan yang lainnya mengalami guncangan emosi, di luar pasukan tempur yang ditempatkan di seberang lautan sebanyak 103000, sementara keseluruhan populasi hanya sejuta jiwa atau sedikit lebih banyak dari itu." Selandia Baru juga memainkan peran kunci dalam Pertempuran Sungai Plate dan kampanye udara dalam Pertempuran Britania. Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat memiliki lebih dari 400000 personel militer yang ditempatkan di Selandia Baru.
Selain Perang Vietnam, dan dua perang dunia, Selandia Baru juga bertempur dalam Perang Korea, Perang Boer Kedua, Kedaruratan Malaya, Perang Teluk dan Perang Afganistan. Selandia Baru juga berperan dalam beberapa misi pemeliharaan perdamaian regional, dan global, seperti di Siprus, Somalia, Bosnia-Herzegovina, Sinai, Angola, Kamboja, perbatasan Iran-Irak, Bougainville, Timor Timur, dan Kepulauan Solomon. Selandia Baru juga mengirimkan
satu unit insinyur angkatan darat untuk membantu membangun kembali infrastruktur Irak selama setahun pada Perang Irak.
Selandia Baru menempati peringkat ke-8 dalam Indeks Komitmen untuk Pembangunan tahun 2011 dari Pusat untuk Pembangunan Global, yang memeringkat negara-negara paling maju di dunia dalam dedikasinya untuk kebijakan-kebijakan yang menguntungkan negara-negara miskin. Selandia baru dipandang sebagai negara paling damai kedua di dunia menurut Indeks Kedamaian Global pada tahun 2012.
Pendatang dini dari Eropa membagi-bagi Selandia Baru ke dalam beberapa provinsi, yang menikmati taraf otonomi tinggi. Karena adanya tekanan keuangan, dan keinginan untuk mengkonsolidasi rel kereta api, pendidikan, penjualan tanah, dan kebijakan-kebijakan lainnya, pemerintah kemudian mensentralisasi provinsi-provinsi ini dengan menghapuskannya pada tahun 1876.
Hasilnya, Selandia Baru kini tidak memiliki entitas subnasional yang terpisah-pisah. Keberadaan provinsi-provinsi ini masih membekas, dan dikenang dalam hari ulang tahun provinsi dan persaingan keolahragaan.
Sejak tahun 1876, berbagai dewan telah memerintah daerah-daerah lokal di bawah legislasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1989, pemerintah menata ulang pemerintahan daerah ke dalam struktur dua-jenjang, yakni dewan regional dan otoritas teritorial. 249 munisipalitas yang wujud pada tahun 1975 kini telah dikonsolidasi menjadi 67 otoritas