Sajogyo
Prof Dr Ir Sajogyo () adalah seorang pakar ilmu sosiologi dan ekonomi yang juga sering dikenal sebagai "Bapak Sosiologi Pedesaan" di Indonesia.
Prof. Dr. Ir, Sajogyo terlahir dengan nama Sri Kusumo Kampto Utomo, Karanganyar, Kebumen, 21 Mei 1926. Ia dikenal sebagai "Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia" atau "Bapak Ekonomi-Sosiologi Indonesia", demikian menurut Prof. Dr. Mubyarto. Dia turut meletakkan dasar-dasar studi sosial-ekonomi pedesaan di Indonesia. Prof. Dr. Ir. Sajogyo tumbuh, meniti dan menjadi pemimpin studi agraria Indonesia, dimulai dari kampus
IPB, hingga menjadi Rektor IPB pada tahun 1964. Dibesarkan dalam tradisi ilmu sosial yang dikembangkan dari pertanian, Prof. Dr. Ir. Sajogyo menyoal ekologi, pangan, gizi, tanah, agraria, yang kesemuanya berada dalam konteks agri-culture (pembudidayaan), serta relasi antara natura dan humana. Ia menghabiskan masa kanak-kanak hingga remajanya di beberapa kota:
Karanganyar, Bandung, Cepu, Barabai, Kediri, Banjarnegara, Purwakarta, Solo, dan Yogyakarta, mengikuti ayahnya bertugas sebagai seorang guru. Ia mulai mengenal dan bekerja untuk pedesaan sejak tahun 1949 ketika belajar di Fakultas Pertanian UI di Bogor, atau kini dikenal dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Selepas kuliah, ia memulai kariernya dengan menjadi Asisten Dosen Sosial Ekonomi Pertanian di IPB, membantu penelitian Ir. Ten Dam dari Belanda, di sebuah desa teruka di Cibodas (Jawa Barat) pada tahun 1953-1955. Di desa inilah, ia mengenali struktur sosial pedesaan, antara mereka kelompok "yang memerintah" dengan "yang diperintah". Kedua kelompok ini ditandai dengan
penguasaannya atas tanah. Pada tahun-tahun itu, Cibodas menjadi situs pengetahuan dalam kajian ilmu sosial yang baru saja dirintis. Desa ini kalah populer dengan Mojokuto-Kediri, tatkala bandul kajian ilmu sosial berayun dan menapak ke arah yang lain.
Dari desa Cibodas penelitiannya berkembang ke desa-desa lain, tatkala mendampingi Guru Besar Prof. W.F. Wertheim dari Belanda, melakukan penelitian pada tahun 1955-1957. Kenang Wertheim, "Di mana-mana bersama mahasiswa dan asisten saya, Kampto Utomo, kami melakukan penyelidikan di daerah-daerah pedesaan. Hasil penelitian itu memberi pemahaman bahwa Indonesia mempunyai situasi yang sangat banyak
perbedaannya antara Jawa dan pulau-pulau luar Jawa, maka menurut saya inisiatif harus ditumbuhkan dari bawah". Kampto Utomo berkesempatan pula mendampingi penelitian ahli geografi-sejarah Prof. K. J. Pelzer di Sumatera Utara, tahun 1955. Akhir tahun 1950-an, ia aktif berkontribusi dalam pertemuan ilmiah membahas rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang kemudian diluncurkan pada tahun 1960.
Perhatiannya pada masalah pangan, dicurahkannya dengan turut mengajar di Akademi Gizi, Bogor tahun 1959-1961. Ia kemudian diangkat menjadi Guru Besar Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor (IPB), pada tahun 1963. Ia memimpin IPB hingga tahun 1965, tahun tatkala huru-hara politik sangat mempengaruhi dunia kampus. Pada masa kepemimpinannya inilah, selain merapikan manajemen
keuangan kampus, ia memimpin program BIMAS SSBM (Bimbingan Massal Swa-Sembada Bahan Makanan) IPB pada tahun 1963-1965. Pendekatan yang dilakukannya adalah "Pendidikan Orang Dewasa", mendekatkan antara mahasiswa IPB dengan pribadi-pribadi tani di desa.
Bersamaan tatkala menjadi rektor, sejak tahun 1964 ia diberi amanat oleh pemerintah untuk menjadi Ketua Badan Kerja Survey Agro Ekonomi (SAE) hingga tahun 1972. Lembaga ini bertugas "mengkaji sumber-sumber pertanian dan keadaan masyarakat tani di Indonesia serta mengenai organisasi, jasa-jasa dan program pemerintah di bidang pertanian dan agraria yang ada
(dulu) sampai sekarang, baik dari pusat maupun dari daerah". SAE lahir atas ide Menteri Agraria Mr. Sadjarwo, dilatarbelakangi ketidakpuasannya atas hasil sensus pertanian 1963 yang tidak menggolongkan mereka yang memiliki kurang dari 1000 m2 sebagai petani. Realitas gurem tidak ditangkap dalam sensus.
Terdapat penilaian bahwa amat sedikit dari ahli-ahli sosial dan ekonomi yang tidak diperkenalkan oleh training workshop atau konferensi yang diorganisasikan oleh lembaga SAE yang ia pimpin. Dan hampir tidak ada penulis dalam bidang sosial ekonomi pertanian di dalam dan luar negeri yang tidak menggunakan data, penemuan, dan kesimpulan dari SAE.
Prof. Sajogyo turut menjadi penanggung jawab riset "Intensifikasi Padi Sawah", satu evaluasi atas Revolusi Hijau. Riset ini merupakan kerjasama antara SAE, Ford Foundation dan Agriculture Development Council/ADC pada tahun 1968. Setahun kemudian, ia turut membidani lahirnya Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan menjadi penasehat di organisasi tersebut. Organisasi profesi inilah yang kemudian melahirkan Yayasan Agro Ekonomika (YAE).
Pada tahun 1972, Departemen Kesehatan memintanya memimpin Survey Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Berjalan selama dua tahun, survey ini melibatkan peneliti-peneliti berbagai perguruan tinggi, bekerjasama dengan Bappenas, dan UNICEF. Hasil kajiannya selain dalam bentuk laporan ilmiah, disajikan menjadi panduan para kader program "Taman Gizi", yakni kumpulan orang-orang yang
berorganisasi meningkatkan gizi balita dan keluarga. Perhatiannya ini mengantarkannya menjadi Ketua Pergizi Pangan Indonesia pada tahun 1978, yang berafiliasi dengan Internasional Union of Nutrition Science.
Dari riset UPGK ini pulalah, pada tahun 1977 ia merumuskan pengukuran garis kemiskinan, apa yang kemudian dikenal dengan "Garis Kemiskinan Sajogyo". Sumbangsih ini mengatasi kemacetan metodologis dalam menilai dan mengukur kemiskinan, satu konsep penting dalam kajian ekonomi dan sosial. Melalui tulisannya berjudul "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan". Pengukurannya didasarkan
pada konsumsi pangan dalam nilai tukar setara beras (desa-kota). Menurutnya, kelompok miskin adalah mereka rumah tangga yang mengonsumsi pangan "kurang dari nilai tukar 240 kg beras setahun perkepala di pedesaan" atau "369 kg di perkotaan". Dari penghitungan ini diperoleh angka kecukupan pangan 2172 kalori orang/hari. Di bawah angka ini dinyatakan miskin. Mengukur kemiskinan dari
konsumsi pangan kaum papa adalah sangat logis, sebab panganlah kebutuhan paling mendasar. Ukuran garis kemiskinan sangatlah penting, sebab salah satu indikator penting pemerataan kesejahteraan rakyat dilihat dari jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran berdasar kecukupan pangan ini kemudian berkembang dan diadopsi sebagai kebijakan pemerintah dalam rumusan lain sebagai
"food basket". Lebih dari itu, jikapun beras digunakan ukuran kesetaraannya (idealnya bukan beras itu sendiri), ia menyadarkan pentingnya aneka ragam pangan yang demikian kaya dimiliki Indonesia, ditanam di atas jenis tanah yang berbeda-beda dengan budaya tanam masyarakatnya masing-masing. Karya klasiknya pada tahun 1973 berjudul "Modernization without Development in Rural Java" melakukan
evaluasi-kritik terhadap Revolusi Hijau. Telaahnya ini yang semula merupakan paper untuk lokakarya FAO di Bangkok, menunjukkan bahwa Revolusi Hijau hanya menguntungkan petani golongan atas dan mempercepat proses proletarisasi petani gurem. Karya ini menjadi rujukan utama dalam kajian Green Revolution yang terjadi di berbagai benua, yang dikaitkan dengan gejala diferensiasi
sosial pedesaan. Prof. Sajogyo sangat dekat dengan dunia LSM. Pada tahun 1973, ia turut menjadi pendiri LSM Bina Desa yang eksis hingga kini. Keterlibatannya mendalam serta gagasan-gagasannya tentang pemberdayaan masyarakat di kemudian hari memengaruhi kebijakan Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan apa yang dari sisi metodologi, kelak disebut sebagai Kaji Tindak Partisipatoris (KTP).
Pada tahun ini pula ia berkesempatan menjadi fellow melakukan studi sabatikal di East-West Center, Food Institute, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.