Partai Keadilan Sejahtera
PK dan PKS telah lama dikaitkan dengan Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Mesir, disebabkan beberapa pendirinya bersekolah di sekolah-sekolah Ikhwan Beberapa indikasi yang terlihat adalah saat Mardani Ali Sera, juru bicara PKS, membenarkan bahwa beberapa karya pendiri Ikhwan, Hasan al-Banna, menjadi bacaan dan juga rujukan dalam proses pengkaderan partai.
PKS juga diklaim ikut serta dalam Revolusi Mesir 2011, meskipun kabar tersebut kemudian dibantah dan menegaskan bahwa para kader partai (yang diberitakan sebanyak 600 orang, sebagian besar berstatus mahasiswa) di Mesir hanya berperan menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia yang terjebak di Mesir.. Namun, PKS menyatakan "berduka" atas penggulingan presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi pada Juli 2013 oleh militer Mesir, sekaligus menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menekan militer Mesir.
Hubungan PKS dan Ikhwanul Muslimin juga dibenarkan oleh Yusuf al-Qaradawi, salah satu tokoh Ikhwan yang berpengaruh, dan juga oleh pendiri PK, Yusuf Supendi (Eks. Kader PKS), yang mengatakan bahwa 90% pendanaan PK untuk pemilihan umum pada 1999 didanai oleh partai-partai seideologi di Timur Tengah. Namun, Ketua Dewan Syariah PKS, Surahman Hidayat, menegaskan
bahwa mereka hanya mempunyai "hubungan cita-cita" dengan Ikhwanul Muslimin dan menolak klaim bahwa PKS adalah perwujudan lain dari organisasi tersebut. Surahman justru menyatakan bahwa PKS secara substantif adalah pelanjut perjuangan Masyumi.
PKS juga disebut mempunyai kemiripan dengan Partai Keadilan dan Pembangunan pimpinan Abdullah Gül yang berkuasa di Turki. Surahman Hidayat juga membenarkan bahwa mereka juga sering mengunjungi kader AKP di Turki "untuk perbandingan". Kedekatan ini juga diperkuat dengan banyaknya seminar dan silaturahim antara PKS dan AKP, salah satunya seperti saat para petinggi AKP berkunjung ke Jakarta pada Februari
2012. PKS juga menggelar pertemuan kader sedunia di Istanbul pada April 2013. Meskipun presiden Anis Matta menyatakan bahwa pemilihan Istanbul adalah karena posisi strategik kota tersebut di tengah-tengah Asia, Eropa dan Afrika, Anis juga menjadwalkan pertemuan dengan petinggi AKP dan mengharapkan agar kader-kader dapat belajar dari kesuksesan AKP di Turki.
PKS dikenal sebagai salah satu partai yang paling vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Beberapa aksi PKS untuk kemerdekaan Palestina antara lain dengan menempuh jalur demonstrasi, seperti yang dilakukan pada Maret 2010 di kompleks Monas. Tak jarang pula PKS mengecam negara yang tidak mendukung upaya kemerdekaan Palestina, seperti pada November 2012, saat Amerika Serikat tidak
menyetujui masuknya Palestina sebagai negara pemantau di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demonstrasi PKS dikenal dengan mengorganisir puluhan ribu kader dan tak jarang pula umat non-Muslim ikut di dalamnya, seperti politisi PDI Perjuangan, Sabam Sirait, yang ikut berdemonstrasi bersama massa PKS pada Maret 2010. Selain itu, PKS juga memanfaatkan massa kadernya yang
besar untuk menggalang dana dalam jumlah yang besar, dan seringkali sumbangan tersebut disampaikan langsung lewat utusan khusus PKS ke Palestina, seperti saat penggalangan dana serentak seluruh DPW PKS di Indonesia pada bulan November 2012.
Ketua Majelis Syuro: Dr. Salim Segaf Al-Jufri Wakil Ketua Majelis Syuro: Dr. Hidayat Nur Wahid Sekretaris Majelis Syuro: Ir. H. Untung Wahono M.Si Ketua Majelis Pertimbangan Pusat: Suharna Surapranata MT Ketua Dewan Syariah Pusat: Dr. KH. Surahman Hidayat Presiden: Sohibul Iman Ph.D Sekretaris Jenderal: Mustafa Kamal S.S Wakil Sekretaris Jenderal: KH. Ir. Abdul Hakim
MM Bendahara Umum: Mahfudz Abdurrahman S.Sos Wakil Bendahara Umum: Dr. Abdul Kharis Al Masyhari Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi: H. Abdul Muiz Saadih MA Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri: Dr Taufik Ramlan Wijaya Ketua Badan Perencanaan: KH Buchori Yusuf Lc MA Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah: H Ahmad Heryawan Lc M.Si Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian
Utara: Dr Hermanto Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan: Drs H Gufron Azis Fuadi Ketua Bidang Wilayah Dakwah Banjabar: Tate Qomarudin Lc Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jatijaya: Ir H Sigit Sosiantomo Ketua Bidang Wilayah Dakwah Bali Nusra: Sugeng Susilo Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan: Hb Aboe Bakar SE Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi: Cahyadi Takariawan
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Intim: Dr H Muhammad Kasuba MA Ketua Bidang Kaderisasi: Amang Syafruddin Lc Ketua Bidang Kepemudaan: Dr. Mardani Ali Sera Ketua Bidang Kepanduaan dan Olahraga: Asep Saefullah Danu Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga: Dra. Wirianingsih M.Si Ketua Bidang Seni dan Budaya: Muhammad Ridwan Ketua Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi: Drs H
Musholli Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader: Deni Tresnahadi Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah: Hilman Rosyad Lc Ketua Bidang Polhukam: Drs H Almuzammil Yusuf M.Si Ketua Bidang Kesra: Dr Fahmy Alaydroes MM MED Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup: Ir H Memed Sosiawan ME Ketua
Bidang Buruh, Petani, dan Nelayan: Hj. Ledia Hanifa Amaliah, M.Psi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada: Drs Khoirul Anwar Apt Ketua Bidang Hubungan Masyarakat: Dedi Supriyadi S.Ikom
Pada tahun 2010, muncul sebuah situs blog bernama PKSWatch yang mengkritik kebijakan-kebijakan PKS dan menuai reaksi keras dari simpatisan PKS, yang kemudian mendorong terbentuknya blog PKSWatch Watch. Situs ini bukanlah situs resmi PKS. Namun belakangan situs ini tidak kembali muncul ke publik karena merasa adanya perbedaan pandangan dengan PKS.
Forum Kader Peduli, berdiri pada September 2008 dan berpusat di Masjid Al Hikmah Mampang Prapatan, tempat PKS pertama kali dideklarasikan. Tokoh penting yang jadi pentolan di forum ini antara lain Yusuf Supendi, salah satu deklarator Partai Keadilan. Namun di balik Yusuf, ada lagi tokoh yang lebih berpengaruh yakni Syamsul Balda, mantan wakil presiden Partai Keadilan. Forum ini ditujukan untuk "membeberkan" "borok" para petinggi PKS saat itu.
Pada 16 Mei 2009, sebuah buku bertajuk Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia diterbitkan oleh The Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, Maarif Institute, dan Libforall Foundation. Peluncuran buku ini dihadiri oleh mantan presiden, Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif dan tokoh Nahdlatul Ulama, Mustofa Bisri.
Buku ini menuai kontroversi baik di dalam maupun luar negeri karena melukiskan PKS dan Hizbut Tahrir Indonesia sebagal kelompok garis keras Islam transnasional. Dalam buku ini, PKS dilukiskan melakukan infiltrasi ke sekolah dan perguruan tinggi negeri dan berbagai institusi yang mencakup pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan Islam, antara lain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Buku ini diklaim
telah melanggar kode etik penelitian dan beberapa informasi yang sulit dipercaya, seperti dicantumkannya Gus Dur sebagai editor, padahal saat itu dia sedang mengalami gangguan penglihatan, sampai gugatan tiga orang dosen IAIN Sunan Kalijaga karena merasa namanya dicatut sebagai tim peneliti.
PKS menggelar musyawarah kerja nasional 2008 mereka di Hotel Inna Grand Beach, Sanur, Denpasar, Bali, pada 1 Februari 2008. Sebagian elite partai mendeklarasikan PKS sebagai partai terbuka, yang berarti PKS akan menerima calon non-Muslim bertanding atas tiket partai tersebut. Namun, pernyataan tersebut memicu konflik internal antara kalangan petinggi partai. Ketua Dewan Syariah Pusat, Surahman Hidayat menyatakan mendukung langkah tersebut.
Keputusan ini ditentang habis-habisan oleh salah satu pendiri PK, Yusuf Supendi. Ia menuding Ketua Majelis Syura, Hilmi Aminuddin, dan sekretaris jenderal saat itu, Anis Matta (sekarang presiden) sebagai kalangan yang menginginkan PKS sebagai sebuah partai terbuka.