Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital
aplikasi cenderung untuk kembali menegakkan dominasi produsen perangkat lunak yang ada. Pemeriksa bukti, namun, kami menyimpulkan bahwa masalah ini tidak dapat diatasi untuk negara-negara berkembang,jika langkah-langkah yang tepat diambil. Sebagai contoh, pemerintah dan donor organisasi bisa meninjau kebijakan pengadaan perangkat lunak mereka dengan maksud untuk memberikan
lebih pertimbangan ke rendah biaya usaha produk perangkat lunak, termasuk generik dan opensource produk yang banyak tersedia.
Masalah kedua adalah dimana kode sumber dari perangkat lunak ini juga dilindungi, ini dapat membuat lebih sulit untuk mengadaptasi produk untuk kebutuhan lokal. Hal ini juga mungkin membatasi persaingan dalam pengembangan aplikasi antar-operasi,melalui tindak pada inovasi oleh reverse engineering. Dalam TRIPS, negara-negara berkembang diperbolehkan fleksibilitas untuk
memungkinkan reverse engineering perangkat lunak,sehingga masalah ini dapat dihindari jika nasional undang-undang hak cipta yang dirancang tepat. Sebagai ukuran lain praktis, lebih luas penggunaan berbagai open source software produk,dimana kode sumber tersedia tidak seperti perangkat lunak berpemilik,dapat diterima atau beberapa di industri berpendapat bahwa dengan penegakan hak cipta lebih kuat,sumber
tertutup karena pengembang proprietary mungkin lebih bersedia untuk membuat kode sumber tersedia untuk pengembang perangkat lunak dalam mengembangkan negara. Hal ini jelas di luar mandat kami untuk merekomendasikan jenis kebijakan pengembangan negara harus diikuti untuk pengadaan perangkat lunak komputer. Sebagai contoh, sementara rendah biaya atau perangkat lunak open source mungkin tawaran apriori biaya dan
keuntungan lainnya selama perangkat lunak berpemilik, banyak faktor selain biaya lisensi perangkat lunak mempengaruhi total biaya dari Sistem TI seperti menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna, serta pelayanan, dan memelihara sistem. Yang mengatakan, mengingat kebutuhan yang cukup negara berkembang untuk teknologi informasi dan komunikasi dan keterbatasan dana yang tersedia, tampaknya masuk
akal bahwa pemerintah dan donor tentu harus mempertimbangkan untuk mendukung program-program untuk meningkatkan kesadaran tentang opsi-opsi biaya rendah, termasuk perangkat lunak open source, di negara-negara berkembang. Pada saat ini sebagian besar negara memiliki perangkat lunak dan program komputer yang dilindungi hak cipta.
Sampai saat ini, hukum hak cipta internasional beristirahat pada Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni dan Persetujuan Aspek Trade-Related Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS) tahun 1995. Masalah yang berkaitan dengan rekaman suara dan pertunjukan (kadang-kadang disebut sebagai "hak istimewa" telah dibahas dalam Roma Konvensi Perlindungan terhadap Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman dan
Penyiaran Organisasi 1961. Sejak 1974, instrumen hak cipta internasional telah dikelola oleh badan khusus Perserikatan Bangsa- World Intellectual Property Organization (WIPO). Tujuan WIPO adalah mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia melalui kerjasama antara Negara dan,bila perlu,bekerjasama dengan internasional lainnya organisasi. Saat ini,WIPO terdiri dari 180 negara anggota. WIPO mengelola
enam hak cipta perjanjian dan bertujuan "homogenisasi perlindungan nasional kekayaan intelektual dengan utama mata menuju pembentukan badan,bersatu kohesif internasional di seluruh dunia hukum.
WIPO adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ada banyak organisasi yang didirikan berdasarkan organ-organ individu tertentu seperti Majelis Uni Paris, Komite Eksekutif dan Biro internasional Bern yang kemudian disatukan dalam suatu organisasi disebut 'Biro Internationaux Reunis Pour La Protection de La Propriete Intellectuelle dikenal sebagai. WIPO BIRPI kegiatan empat macam: pendaftaran, promosi
lintas-pemerintah kerjasama dalam administrasi hak kekayaan intelektual, program khusus kegiatan dan akhir-akhir ini, perselisihan fasilitas resolusi. Pada tahun 1996, negara-negara anggota menemukannya diperlukan untuk membentuk suatu perjanjian internasional untuk menangani perlindungan hak cipta evolvement baru teknologi. Adapula perjanjian hak cipta WIPO adalah
Diadopsi oleh Konferensi Diplomatik di Jenewa pada tanggal 20 Desember 1996. Perjanjian ini merupakan kesepakatan khusus dalam Pasal 2 dari Konvensi Bern. Hal ini terkait dengan teknologi digital dan Internet. Perjanjian hak cipta WIPO adalah khusus perjanjian antara negara-negara anggota untuk penulis memberikan hak lebih luas daripada yang diberikan oleh Konvensi Bern. Pasal 4 dari perjanjian mengatur bahwa, Program
komputer dilindungi sebagai karya sastra dalam arti Pasal 2 Konvensi Bern. Perlindungan tersebut berlaku untuk program komputer,apa pun mungkin modus atau bentuk ekspresi mereka. 5 Artikel menyatakan lebih lanjut bahwa kompilasi data atau materi lain, dalam bentuk apapun, yang dengan alasan oleh seleksi atau penyusunan isinya merupakan ciptaan intelektual, dilindungi sebagai tersebut. Perlindungan ini
tidak mencakup data atau bahan itu sendiri dan tanpa mengurangi aspek hak cipta pada data atau bahan yang terkandung dalam kompilasi "WIPO perjanjian Hak Cipta. secara umum mencakup semua jenis komputer program dan bukan hanya object code atau kode sumber program komputer seperti yang dalam TRIPS Agreement. Jadi dapat dikatakan bahwa mengabaikan perubahan kecil diadopsi oleh WIPO Copyright Treaty,tidak konsisten dengan Agreement.