Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Kemanan untuk:
Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan sebagai mekanisme untuk mencegah dan memberhentikan agresi yang dilakukan negara satu terhadap negara yang lain. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, Perang Dingin melumpuhkan kinerja Dewan Keamanan karena negara-negara anggota Dewan Keamanan saling bertentangan. Setelah Perang Dingin, peran Dewan Keamanan menjadi lebih penting di dalam komunitas internasional.
Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London. Sejak pertemuan pertamanya, Dewan Keamanan telah berkedudukan tetap di Markas Besar PBB di New York. Dewan Keamanan juga melakukan pertemuan di berbagai kota, seperti di Addis Ababa, Ethiopia pada tahun 1972, di Panama City, Panama, dan di Jenewa, Swiss pada tahun 1990.
Dewan ini mempunyai lima anggota tetap () dan sepuluh anggota tidak tetap. Adapun lima anggota tetap Dewan Keamanan yaitu:Setiap tahun Majelis Umum memilih lima anggota tidak tetap (dari 10 total) untuk jangka waktu dua tahun. 10 kursi non-permanen didistribusikan secara regional sebagai berikut: lima untuk negara di Afrika dan Asia, satu untuk negara di
Eropa Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia, dan dua untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Para kelompok regional dibentuk berdasarkan wilayah geografis. Kelompok Eropa Barat merupakan pengecualian karena kelompok ini juga mencakup negara-negara lain, yaitu Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
Berikut adalah gambaran kursi anggota Dewan Keamanan, baik tetap dan tidak tetap (untuk masa jabatan 2013 dan 2014):
Presidensi Dewan dipegang oleh setiap anggota pada gilirannya selama satu bulan. Peran seorang Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencakup penerapan agenda, memimpin pertemuan-pertemuannya dan mengawasi situasi krisis. Seorang Presiden berhak untuk mengeluarkan Pernyataan Presidensiil (atas hasil konsensus antar anggota) dan catatan-catatan yang digunakan untuk menyatakan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Keamanan.
Setiap anggota Dewan memiliki satu suara, namun hanya lima anggota tetap memiliki hak veto. Hak veto adalah suara negatif yang memungkinkan lima anggota tetap untuk mencegah adopsi resolusi Dewan Keamanan yang substantif. Rusia telah menggunakan hak prerogatifnya lebih sering dibandingkan dengan anggota tetap lainnya. Contoh terbaru dari dimana hak ini digunakan
yaitu, Rusia dan Cina menentang rancangan resolusi yang mengutuk tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah di Suriah dan menyerukan Bashar al-Assad, Presiden Suriah, untuk turun dari jabatannya. Pada tahun 2011, AS memegang hak veto terhadap rancangan resolusi yang mempersalahkan pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina. Walaupun demikian, anggota tetap Dewan Keamanan tidak
menggunakan hak veto dalam kondisi-kondisi krisis lainnya. Dewan Keamanan berhasil mengadopsi resolusi 1973 (2011) tentang situasi di Libya. Dewan Keamanan memberikan kewenangan kepada militer untuk melindungi warga sipil dan memberlakukan zona larangan terbang di wilayah udara Libya. Baru-baru ini, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang mengutuk peluncuran roket
oleh Korea Utara dan memaksakan pembatasan baru pada perusahaan pelayaran dan lembaga keuangan Korea Utara, serta berusaha untuk memblokir beberapa transaksi keuangan yang sering digunakan oleh para pejabat Korea Utara untuk memperoleh teknologi persenjataan.
Untuk membantu dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan memiliki kekuasaan untuk membentuk badan pendukung. Badan-badan pendukung Dewan Keamanan yaitu:
Komite Kontra-Terorisme (CTC) didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001), yang diadopsi dengan suara bulat pada tanggal 28 September 2001 setelah terjadinya serangan teroris 11 September di Amerika Serikat. Tugas komite ini adalah untuk membantu negara anggota PBB untuk mencegah tindakan teroris baik di dalam wilayah mereka dan antar wilayah. Komite Non-Proliferasi, seperti yang dikenal sebagai
Komite 1540, adalah badan tambahan dari Dewan Keamanan yang memiliki tugas utama yaitu proliferasi senjata nuklir, kimia dan biologi dan cara pengirimannya yang merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.
Komite Staf Militer adalah Dewan Keamanan PBB badan pendukung yang perannya, seperti yang didefinisikan dalam Piagam PBB, adalah untuk merencanakan operasi militer PBB dan membantu dalam pengaturan persenjataan. Tujuan dari Komite Staf Militer dimaksudkan untuk memberikan staf komando untuk satu set angkatan udara kontingen. Kontingen ini disediakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan
(Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) yang disiapkan untuk penggunaan atas kebijaksanaan PBB.
Komite Sanksi dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang memiliki sanksi terhadap keputusannya. Tugas Komite Sanksi adalah untuk memantau pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertentu, misalnya Komite Dewan Keamanan dibentuk berdasarkan Resolusi 1970 (2011) tentang Libya. Komite Sanksi untuk Libya, menurut Resolusi 1970 (2011), harus memantau pelaksanaan sanksi, melaporkan kepada
Dewan Keamanan pada pekerjaan, dan memeriksa dan mengambil tindakan yang tepat terhadap informasi mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakpatuhan dengan langkah-langkah yang diambil dalam resolusi ini.
Komite Tetap dan Komite Ad Hoc yang dibentuk sesuai kebutuhan pada isu tertentu, misalnya Komite Dewan Keamanan tentang Penerimaan Anggota Baru dan Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan Resolusi Konflik di Afrika. Komite Dewan Keamanan tentang Penerimaan Anggota Baru memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum dalam hal pendaftaran anggota baru PBB. Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Pencegahan dan
Penyelesaian Konflik di Afrika memberikan rekomendasi mengenai peningkatan kerjasama antara Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi dan Sosial serta dengan badan-badan PBB berurusan dengan Afrika, serta memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut.
Operasi Perdamaian PBB membantu negara yang sedang berada dalam konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian PBB memberikan keamanan dan dukungan pembangunan politik, serta membantu negara-negara untuk mencapai perdamaian dalam masa-masa transisi yang sulit. Saat ini ada 15 operasi penjaga perdamaian, di antaranya The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS), United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dan United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).
Dewan Keamanan PBB membentuk dua pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan selama perang, yaitu Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR).
Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) adalah pengadilan PBB yang mengadili kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Balkan pada tahun 1990. Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) didirikan untuk penuntutan orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda
antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994. Pengadilan ini juga dapat menangani penuntutan warga Rwanda yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang dilakukan di wilayah Rwanda dan negara-negara di sekitar Rwanda selama periode yang sama.