Abhisit Vejjajiva
melainkan ditingkatkan." Ia kemudian mendesak agar skema pemeliharaan kesehatan 30 Baht Thaksin yang populer harus digantikan dengan sistem yang memberikan akses pelayanan kesehatan yang sama sekali gratis. Abhisit menyatakan bahwa semua anggota parlemen Demokrat pada masa depan harus mengumumkan kekayaan mereka dan setiap keterlibatan mereka dalam perusahaan-perusahaan swasta. (Menurut undang-undang, hanya anggota-anggota kabinet saja yang diharuskan mengumumkan kekayaan mereka.)
Abhisit mengumpulkan dana sejumlah Bt200 juta pada makan malam Hari Jadi ke-60 Partai Demokrat. Ia membentangkan sejumlah kebijakan energi, termasuk:
Abhisit belakangan mengungkapkan rencananya untuk mengurangi harga eceran BBM dengan menghapuskan pajak sebesar 2.50 baht/liter yang digunakan untuk memelihara Dana Minyak pemerintah. Namun rencananya ini dikritik karena dianggap mendistorsikan mekanisme pasar dan tidak mendorong orang mengurangi konsumsi minyak.
Pada 13 Juli 2006, berjanji untuk menghadapi kekerasan di Selatan dengan membuat masalah di provinsi-provinsi Selatan sebagai agenda publik.
Pada 19 September, hanya beberapa waktu sebelum pemilu yang dijadwalkan, militer merebut kekuasaan dalam kudeta Thailand 2006. Abhisit segera menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kudeta itu hanya beberapa jam sebelum semua kegiatan politik dilarang:
Abhisit dikritik karena tidak berbuat apa-apa setelah kudeta. Majalah The Economist menyebutnya "sangat disukai tetapi tidak efektif."
Abhisit mendukung rancangan konstitusi pihak junta dengan alasan bahwa hal itu kurang buruk dibandingkan yang lainnya. Abhisit mengatakan bahwa Partai Demokrat menganggap konstitusi yang baru serupa dengan Konstitusi 1997, tetapi dengan beberapa perbaikan maupun cacat. "Bila kita ingin memuaskan Dewan Keamanan Nasional kita akan menolak rancangan itu sehingga Dewan akan dapat membuat pilihannya sendiri.
Bila kita menolak rancangan itu, hal itu sama saja dengan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan. Kita tiba pada sikap ini karena kita peduli akan kepentingan nasional dan menginginkan gar demokrasi segera dipulihkan," katanya. Sambil mengakui cacat Konstitusi yang baru, Abhisit juga mengusulkan, selain meminta kerja sama dari partai-partai politik lainnya, untuk mengamendemen Konstitusi bila ia terpilih untuk berkuasa.
Partai Demokrat tinggal sebagai oposisi setelah pemilu parlemen Desember 2007, setelah Samak Sundaravej dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) berhasil membentuk sebuah koalisi enam partai. Dalam pemilihan parlementer pada 28 Januari 2008, Abhisit dikalahkan oleh Samak untuk jabatan Perdana Menteri, dengan suara 163 lawan 310 untuk Samak.
Setelah tersingkirnya Perdana Menteri Samak Sundaravej pada 2008, Abhisit dikalahkan oleh Somchai Wongsawat dalam pemilihan Dewan Nasional Thailand untuk jabatan perdana menteri, dengan 163 banding 298 suara. Pada 2 Desember 2008, Pengadilan Konstitusional Thailand memutuskan untuk melarang tiga partai politik termasuk PPP terlibat dalam politik. Hal ini menyebabkan bubarnya pemerintah koalisi. Pengadilan juga melarang
Somchai dan mencopotnya dari jabatannya. Ia digantikan oleh seorang wakilnya. Ketika jelas bahwa pemerintahan di bawah Partai Untuk Rakyat Thai atau Puea Thai (pengganti PPP) bukanlah pilihan yang memungkinkan untuk sisa Partai Chart Thai di bawah Sanan Krachonprasat, Partai Pembangunan Nasional Bersatu Rakyat Thailand dan Partai Demokrat Netral, hampir semua kecuali Partai Rakyat Kerajaan memutuskan untuk mendukung
sebuah koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat dan dengan demikian mendukung Abhisit sebagai Pertana Menteri. Abhisit bahkan memperoleh beberapa pendukung dari PPP termasuk sekitar 37 anggota parlemen dari sebuah fraksi PPP yang disebut "Sahabat-sahabat Newin" (seperti dalam Newin Chidchob), dan dengan demikian memperoleh mayoritas untuk membentuk sebuah koalisi pemerintahan.
Pada 7 Desember berbagai partai mengadakan konferensi pers yang mendukung Abhisit dan pemerintahan yang dipimpin oleh Demokrat. Abhisit seara resmi diangkat sebagai perdana menteri baru negara itu setelah sebuah pemungutan suara khusus di parlemen pada 15 Desember 2008.