Republik
Part of the Politics seriesBasic forms of government Power structure Separation Associated state Dominion Chiefdom Federalism Federation Confederation Devolution Integration Empire Hegemony Unitary state Administrative division Power source Democracy (power of many) Direct Representative Liberal Social Demarchy Others Oligarchy (power of few) Anocracy Aristocracy Plutocracy Kleptocracy Kakistocracy Kraterocracy Stratocracy Synarchy Timocracy Meritocracy Technocracy Geniocracy Gerontocracy Noocracy Kritarchy Particracy Ergatocracy Netocracy Capitalist state Socialist state Theocracy Autocracy (power of one) Despotism
Dictatorship Military dictatorship Tyranny Anarchism (power of none) Anarchy Free association Stateless Power ideology Monarchy vs. republic (socio-political ideologies) Absolute Legalist Constitutional Parliamentary Directorial Semi-presidential Presidential Authoritarian vs. libertarian (socio-economic ideologies) Tribalism Despotism Feudalism Colonialism Distributism Anarchism Socialism Communism Totalitarianism Global vs. local (geo-cultural ideologies) Commune City-state National government Intergovernmental organisation World government Politics portalvt
Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara dimana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau "urusan awam", yang artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan
konsep demokrasi. Terdapat kasus dimana negara republik diperintah secara totaliter. Misalnya, Afrika Selatan yang telah menjadi republik sejak 1961, tetapi disebabkan dasar apartheid sekitar 80% penduduk kulit hitamnya dilarang untuk mengikuti pemilu. Tentu saja terdapat juga negara republik yang melakukan perwakilan secara demokrasi.
Konsep republik telah digunakan sejak berabad lamanya dengan republik yang paling terkenal yaitu Republik Roma, yang bertahan dari 509 SM hingga 44 SM. Di dalam Republik tersebut, prinsip-prinsip seperti anualiti (memegang pemerintah selama satu tahun saja) dan "collegiality" (dua orang memegang jabatan ketua negara) telah dipraktikkan.
Dalam zaman modern ini, ketua negara suatu republik biasanya seorang saja, yaitu Presiden, tetapi ada juga beberapa pengecualian misalnya di Swiss, terdapat majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara, dipanggil Bundesrat, dan di San Marino, jabatan ketua negara dipegang oleh dua orang.
Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai politik yang menamakan diri mereka Partai Republikan. Beberapa dari antaranya adalah, atau mempunyai akarnya dari anti-monarkisme. Untuk kebanyakan partai republikan hanyalah sebuah nama dan partai-partai ini, serta pihak yang berhubungan dengan mereka, mempunyai sedikit keserupaan selain dari nama mereka.
Banyak yang berpendapat negara republik adalah lebih demokratik dari negara monarki. Namun itu semuanya sebenarnya bergantung kepada siapa yang memegang kuasa eksekutif. Pada hampir setengah negara-negara monarki, raja hanyalah sekadar lambang kedaulatan negara, dan perdana menteri lebih berkuasa dari raja. Monarki biasanya bertakhta seumur hidup dan kuasanya akan
diberi kepada saudara atau anak, atau dipilih mengikut peraturan yang ditetapkan. Banyak negara monarki adalah demokratik.
Dari segi mana yang lebih demokratik, memang tak ada perbedaan yang jelas antara republik dan monarki. Di negara monarki, sering Perdana Menteri mempunyai kuasa eksekutif lebih besar dibanding rajanya, yang berkuasa dari segi adat istiadat saja. Dan ada juga kasus di beberapa republik dimana Presidennya memerintah secara totaliter. Misalnya, negara di bawah
pimpinan Bokassa di Republik Afrika Tengah. Walau begitu, biasanya republik sering disamakan dengan demokrasi. Amerika Serikat misalnya dianggap sebagai simbol demokrasi.
Eropa Albania Azerbaijan Belarus Bulgaria Bosnia Herzegovina Jerman Kroasia Republik Ceko Perancis Italia Finlandia Kazakhstan Romania Rusia San Marino Swiss Turkmenistan Amerika Utara Amerika Serikat Meksiko Molossia Amerika Selatan Argentina Brasil Bolivia Chili Kolombia Peru Afrika Afrika Selatan Republik Afrika Tengah Angola Benin Burkina Faso Burundi Chad Mesir Republik Kongo Pantai Gading Republik Demokrasi Kongo Djibouti Senegal Asia Uni Emirat Arab Bangladesh Republik Rakyat Tiongkok Republik Tiongkok (Taiwan) India Indonesia Iran Irak Myanmar Nepal
(Sejak 28 Mei 2008, Nepal berganti sistem pemerintahan dari kerajaan ke republik) Pakistan Singapura Timor-Leste Yaman Vietnam Suriah Palestina