Hindia Belanda
Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda (Dutch: Nederlands (ch)-Indi) adalah sebuah daerah jajahan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800.
Selama abad ke-19, daerah jajahan dan hegemoni Belanda diperluas, mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka pada awal abad ke-20. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan Imperium Belanda, dan berkontribusi pada keunggulan global Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi pada abad ke-19 sampai awal abad
ke-20. Tatanan sosial kolonial didasarkan pada struktur rasial dan sosial yang kaku dengan para elit Belanda yang tinggal terpisah tetapi tetap berhubungan dengan penduduk pribumi yang dijajah mereka. Istilah "Indonesia" mulai digunakan untuk lokasi geografis setelah tahun 1880. Pada awal abad 20, para intelektual lokal mulai mengembangkan konsep Indonesia sebagai negara dan bangsa, dan menetapkan panggung untuk gerakan kemerdekaan.
Pendudukan Jepang pada Perang Dunia II melemahkan sebagian besar negara kolonial dan ekonomi Belanda. Setelah Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, kaum nasionalis Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan yang mereka perjuangkan selama Revolusi Nasional Indonesia yang terjadi pada bulan-bulan berikutnya. Belanda secara formal mengakui kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949 dan menyerahkan seluruh wilayah bekas
jajahannya, dengan pengecualian wilayah Papua (Nugini Belanda), yang diserahkan ke Indonesia 14 tahun kemudian pada tahun 1963 berdasarkan ketentuan Persetujuan New York di Markas Besar PBB.
Kata Hindia berasal dari bahasa Latin: Indus. Nama asli Dutch Indies (Dutch: Nederlandsch-Indi) diterjemahkan oleh orang Inggris sebagai "Hindia Timur Belanda", untuk membedakannya dengan Hindia Barat Belanda. Nama "Hindia Belanda" tercatat dalam dokumen Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal tahun 1620-an.
Para sejarawan yang menulis dalam bahasa Inggris menggunakan istilah Indi, Hindia, Hindia Timur Belanda, Hindia Belanda, dan kolonial Indonesia secara bergantian.
Berabad-abad sebelum orang-orang Eropa tiba, wilayah kepulauan Indonesia dihuni berbagai entitas, termasuk kerajaan-kerajaan perdagangan pesisir yang berorientasi komersial dan kerajaan agraris pedalaman (yang paling penting adalah Sriwijaya dan Majapahit). Bangsa Eropa pertama yang tiba adalah Portugis pada tahun 1512. Setelah menemui gangguan terhadap akses
rempah-rempah di Eropa, Belanda melakukan ekspedisi pelayaran pertama ke Hindia Timur pada tahun 1595 untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung dari Asia. Ketika mereka menghasilkan keuntungan hingga 400%, ekspedisi Belanda lainnya segera menyusul. Menyadari potensi perdagangan Hindia Timur, pemerintah Belanda menggabungkan para perusahaan pesaing ke Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC).
VOC diberikan hak istimewa untuk berperang, membangun benteng, dan membuat perjanjian di seluruh Asia. Ibu kota didirikan di Batavia (sekarang Jakarta), yang menjadi pusat jaringan perdagangan VOC di Asia. Untuk monopoli asli mereka seperti pala, paprika, cengkeh dan kayu manis, VOC dan kemudian pemerintah kolonial memperkenalkan tanaman asing untuk non-pribumi seperti kopi, teh,
kakao, tembakau, karet, gula dan opium, dan menjaga kepentingan komersial mereka dengan mengambil alih wilayah sekitarnya. Penyelundupan, biaya perang, korupsi, dan kesalahan manajemen yang terus berlanjut menyebabkan kebangkrutan pada akhir abad ke-18. VOC secara resmi dibubarkan pada tahun 1800 dan barang-barangnya di kepulauan Indonesia (termasuk sebagian besar Jawa,
sebagian Sumatera, sebagian besar Maluku, dan daerah pedalaman pelabuhan seperti Makassar, Manado, dan Kupang) dinasionalisasi di bawah Republik Belanda sebagai Hindia Belanda.
Sejak kedatangan kapal-kapal Belanda yang pertama pada akhir abad ke-16, hingga deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945, kontrol Belanda atas kepulauan Indonesia tergolong lemah. Meskipun Jawa didominasi oleh Belanda, banyak daerah yang tetap independen dan berdiri sendiri selama periode ini, termasuk Aceh, Bali, Lombok dan Kalimantan. Ada banyak perang dan gangguan di seluruh wilayah nusantara karena
berbagai kelompok pribumi menolak upaya untuk membangun hegemoni Belanda, yang melemahkan kontrol Belanda dan mengikat pasukan militernya. Perompakan tetap menjadi masalah hingga pertengahan abad ke-19. Akhirnya pada awal abad ke-20, dominasi Belanda diperluas di seluruh area yang nantinya akan menjadi wilayah Indonesia modern.
Pada tahun 1806, dengan Belanda di bawah dominasi Kekaisaran Perancis, Kaisar Napoleon I menunjuk saudaranya Louis Bonaparte untuk menduduki tahta Belanda, yang menyebabkan penobatan Marsekal Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Pada tahun 1811, Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens, tetapi tidak lama setelah kedatangannya, pasukan
Inggris menduduki beberapa pelabuhan Hindia Belanda termasuk Jawa, dan Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur. Setelah kekalahan Napoleon pada Pertempuran Waterloo tahun 1815 dan Kongres Wina, kontrol Belanda atas wilayah ini dipulihkan pada tahun 1816. Di bawah Perjanjian Inggris-Belanda 1824, Belanda mengamankan permukiman Inggris seperti Bengkulu di Sumatera, sebagai imbalan untuk menyerahkan kendali
atas daerah jajahan mereka di Semenanjung Malaya (Malaya) dan India Belanda. Perbatasan antara bekas daerah jajahan milik Inggris dan Belanda pada hari ini merupakan batas modern antara Malaysia dan Indonesia.
Sejak berdirinya VOC pada abad ke-17, perluasan wilayah Belanda telah menjadi masalah bisnis. Gubernur Jenderal Graaf van den Bosch (1830-1835) menegaskan profitabilitas sebagai fondasi kebijakan resmi, membatasi perhatiannya hanya untuk Pulau Jawa, Sumatera dan Bangka. Namun, sejak sekitar tahun 1840, ekspansi nasional Belanda membuat mereka mengobarkan serangkaian perang untuk
memperbesar dan mengkonsolidasikan daerah jajahan mereka di pulau-pulau terluar. Motivasi mereka termasuk: perlindungan daerah yang sudah dimiliki; intervensi pejabat Belanda yang ambisius untuk kehormatan atau promosi jabatan; dan untuk membangun klaim Belanda di seluruh wilayah nusantara dalam rangka mencegah intervensi dari kekuatan Barat lainnya selama era upaya kolonialisme bangsa Eropa.
Karena eksploitasi sumber daya Indonesia meluas di luar Jawa, sebagian besar pulau terluar berada di bawah kendali atau pengaruh langsung pemerintah Belanda.
Belanda menaklukkan wilayah Minangkabau di Sumatera dalam Perang Padri (1821-1938), dan Perang Jawa (1825-1930) juga mengakhiri perlawanan masyarakat Jawa yang signifikan. Perang Banjarmasin (1859-1863) di tenggara pulau Kalimantan berakhir dengan kekalahan Sultan. Setelah ekspedisi yang gagal untuk menaklukkan Bali pada tahun 1846 dan 1848, peperangan tahun 1849 membawa wilayah Bali bagian utara berada di bawah kendali
Belanda. Ekspedisi militer yang paling berkepanjangan adalah Perang Aceh, dimana invasi Belanda pada tahun 1873 dihadapi dengan perlawanan gerilya kaum pribumi dan berakhir dengan menyerahnya Aceh pada tahun 1912. Gangguan terus terjadi di Pulau Jawa dan Sumatra selama sisa abad ke-19. Namun, Pulau Lombok berada di bawah kendali Belanda pada tahun 1894, dan perlawanan suku Batak di Sumatera Utara