Globalisasi
Perusahaan atau bisnis umumnya berpendapat bahwa kelangsungan di pasar global yang baru mengharuskan mereka untuk mencari barang, jasa, tenaga kerja, dan material dari luar negeri supaya produk dan teknologinya bisa terus diperbarui agar dapat bertahan di tengah-tengah persaingan yang memanas. Menurut laporan terkini dari McKinsey Global Institute, arus barang, jasa, dan keuangan mencapai $26
triliun pada tahun 2012 atau 36 persen dari PDB global. Jumlah tersebut 1.5 kali lebih banyak ketimbang tahun 1990.
Perdagangan internasional adalah pertukaran modal, barang, dan jasa melintasi perbatasan atau wilayah internasional. Di kebanyakan negara, perdagangan internasional menduduki pangsa besar dalam produk domestik bruto (PDB). Industrialisasi, transportasi maju, perusahaan multinasional, offshoring, dan outsourcing sama-sama memberi dampak besar terhadap perdagangan global. Pertumbuhan perdagangan internasional adalah komponen dasar dari globalisasi.
Keuntungan perdagangan absolut muncul ketika negara-negara dapat memproduksi suatu komoditas dengan biaya lebih rendah per unit ketimbang mitra dagangnya. Dengan logika yang sama, negara tersebut harus mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut. Meski ada kemungkinan untung dagang dari keuntungan absolut, keuntungan komparatif, yaitu kemampuan menawarkan barang dan jasa dengan biaya marjinal
dan biaya kesempatan yang lebih rendah, memperluas batas kemungkinan pertukaran yang sama-sama menguntungkan. Di lingkungan bisnis yang terglobalisasi, perusahaan berpikir bahwa keuntungan komparatif yang ditawarkan perdagangan internasional merupakan hal yang penting agar bisa terus bersaing.
Penetapan kawasan perdagangan bebas menjadi sesuatu yang harus dilakukan pemerintahan era modern untuk melakukan perjanjian dagang dengan entitas asing dan multinasional.
Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zone; SEZ) adalah kawasan geografis hukum ekonomi dan hukum lainnya lebih condong ke pasar bebas daripada hukum nasional negara tersebut. Hukum nasional bisa ditangguhkan di dalam zona khusus ini. Kategori SEZ mencakup berbagai macam zona, termasuk Zona Perdagangan Bebas (FTZ), Zona Pemrosesan Ekspor (EPZ), Zona Bebas (FZ), kawasan industri
(IE), pelabuhan bebas, Zona Perusahaan Kota, dan lain-lain. Biasanya, tujuan zona ini adalah meningkatkan investasi langsung asing oleh investor asing, terutama bisnis internasional atau perusahaan multinasional (MNC). Zona ini adalah wilayah khusus yang pajak perusahaannya sangat rendah atau bahkan ditiadakan sama sekali untuk mendorong aktivitas ekonomi. Pelabuhan bebas sejak dulu
memiliki peraturan cukai yang menguntungkan, misalnya pelabuhan bebas Trieste. Seringkali pelabuhan bebas ini merupakan bagian dari zona ekonomi bebas.
FTZ adalah tempat barang didatangkan, ditangani, diproduksi atau disesuaikan, dan diekspor kembali tanpa campur tangan otoritas bea cukai. Ketika barang sudah pindah ke tangan konsumen di dalam negara di luar FTZ, barulah barang tersebut tunduk pada peraturan cukai yang ada. Zona perdagangan bebas ditetapkan di sekitar pelabuhan besar, bandara internasional, dan perbatasan nasional, tempat-tempat dengan keuntungan dagang secara geografis. It is a region where a group of countries has agreed to reduce or eliminate trade barriers.
Kawasan perdagangan bebas adalah blok dagang yang negara-negara anggotanya telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang menghapus tarif, kuota impor, dan preferensi pada sebagian besar (jika tidak semua) barang dan jasa yang diperdagangkan antarnegara. Jika penduduknya bebas berpindah antarnegara, selain kawasan perdagangan bebas, kawasan ini juga bisa dianggap
sebagai perbatasan terbuka. Uni Eropa, yang beranggotakan 27 negara, menyediakan kawasan perdagangan bebas dan perbatasan terbuka.
Zona Industri Khusus (Qualified Industrial Zone; QIZ) adalah kawasan industri yang menaungi operasi pabrik di Yordania dan Mesir. QIZ adalah zona perdagangan bebas khusus yang didirikan bekerja sama dengan Israel untuk memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan israel. Di bawah perjanjian dagang dengan Yordania seperti yang ditetapkan Amerika Serikat, barang-barang yang diproduksi di QIZ bisa
langsung masuk ke pasar AS tanpa tarif datau kuota impor jika memenuhi syarat tertentu. Untuk mendapat status tersebut, barang yang dihasilkan di zona ini harus mengandung sedikit sumbangan atau input dari Israel. Selain itu, nilai minimum sebesar 35% harus ditambahkan ke produk akhirnya. QIZ adalah ide pebisnis Yordania Omar Salah, dan QIZ pertama ditetapkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1997.
Asia Pasifik disebut-sebut sebagai "kawasan dagang paling terintegrasi di muka Bumi" karena perdagangan intraregionalnya mencakup sekitar 50-60% dari total impor dan ekspor Asia Pasifik. Asia Pasifik juga memiliki perdagangan ekstraregional. Ekspor barang konsumen seperti televisi, radio, sepeda, dan tekstil ke Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang turut mendorong ekspansi ekonomi.
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN adalah perjanjian blok dagang Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang mendukung produsen lokal di semua negara ASEAN. Perjanjian AFTA ditandatangani pada 28 Januari 1992 di Singapura. Ketika perjanjian AFTA ditandatangani, ASEAN masih beranggotakan enam negara, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam bergabung tahun 1995, Laos dan Myanmar tahun 1997 dan Kamboja tahun 1999.
Surga pajak adalah negara atau daerah yang menurunkan pajak atau bahkan meniadakannya sama sekali. Daerah seperti ini dimanfaatkan sejumlah perusahaan untuk upaya penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Pihak perorangan maupun perusahaan menganggap surga pajak cocok untuk mendirikan anak perusahaan terselubung atau pindah ke wilayah yang nilai pajaknya rendah atau tidak
ada sama sekali. Keberadaan surga pajak menciptakan situasi persaingan pajak di kalangan pemerintahan. Beberapa yurisdiksi sengaja menjadikan wilayahnya surga bagi kategori pajak tertentu dan kategori penduduk dan perusahaan tertentu. Negara yang berdaulat atau memiliki pemerintahan sendiri di bawah hukum internasional secara teori memiliki kekuasaan tak terbatas untuk
menerapkan hukum pajak di wilayahnya, kecuali dibatasi oleh perjanjian internasional sebelumnya. Fitur utama surga pajak adalah hukum dan peraturannya dapat digunakan untuk menghindari atau mengelak dari hukum atau peraturan yurisdiksi lain. Dalam laporan pemanfaatan surga pajak oleh perusahaan Amerika Serikat bulan Desember 2008, U.S. Government Accountability Office tidak mampu menetapkan definisi surga
pajak yang pas, tetapi mencantumkan kriteria tertentu yang menguatkan keberadaannya: pajak tidak ada atau sedikit; tidak adanya pertukaran informasi pajak yang efektif dengan otoritas pajak asing; tidak adanya transparansi daam pelaksanaan peraturan legislatif, hukum, atau administratif; tidak adanya persyaratan untuk pendirian cabang; dan promosi diri sebagai pusat keuangan lepas pantai.
Laporan Tax Justice Network tahun 2012 memperkirakan bahwa antara US$21 triliun dan $32 triliun dilindungi dari pajak di sejumlah surga pajak rahasia di dunia. Apabila kekayaan sebanyak itu mendapat bunga 3% per tahunnya dan laba modalnya dipajaki sebesar 30%, pendapatan pajak bisa mencapai $190 miliar sampai $280 miliar, lebih banyak dibandingkan pelindung pajak manapun. Jika aset lepas
pantai rahasia ikut dihitung, beberapa negara pengutang bisa dianggap sebagai negara kreditur. Akan tetapi, direktur kebijakan pajak Chartered Institute of Taxation mengaku skeptis dengan keakuratan jumlah tersebut. Daniel J. Mitchell dari Cato Institute mengatakan bahwa laporan tersebut, saat menghitung pendapatan pajak yang hilang, berasumsi bahwa 100% uang yang disimpan di luar negeri merupakan upaya pengelakan pajak.