Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau dikenal dengan FH UI merupakan fakultas yang masuk ke dalam kelompok Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Indonesia. Saat ini, FH UI dipimpin oleh [[Topo Santoso Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL. M.,Ph.D. menyelenggarakan program pendidikan pada tingkat [[Sarjana]] ([[S1]]), Profesi, [[Magister]] ([[S2]]), dan [[Doktor]] ([[S3]]). FH UI adalah sekolah hukum yang pertama di Indonesia.
[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Opening van de Rechtshogeschool op 28 oktober 1924 te Batavia. De aankomst van Z.E. de G.G.Mr. D.Fock met gasten bij het defilé van den optocht TMnr 60012569.jpg Pembukaan "Rechtshogeschool" tanggal 28 Oktober 1924 di Batavia]]
Sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan oleh Pemerintah [[Hindia Belanda]] pada tahun [] dengan nama Rechtsschool. Sekolah ini ditempatkan di Batavia, sebagai realisasi permintaan [[Achmad Djajadinigrat P.A. Achmad Djajadiningrat]], Bupati Serang, untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan kabupaten. Sekolah ini pada mulanya terdiri dari Bagian Persiapan dan Bagian
Keahlian Hukum. Sekolah Hukum ini kemudian ditingkatkan menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi dengan nama Rechtshogeschool atau "Faculteit der Rechtsgeleerdheid", yang dibuka pada tanggal [[28 Oktober]] [] oleh [[D.Fockt Gubernur Jendral D. Fockt]] di balai sidang Museum van het Bataviasche Vennootschap van Kunsten en Wetenschappen di Jalan Medan Merdeka Barat, [[Jakarta]]. Seorang Guru Besar Belanda
kenamaan, [[Paul Scholten Prof. Mr. Paul Scholten]] ditunjuk untuk memimpin Rechtshogeschool tersebut. Dengan dibukanya Sekolah Tinggi Hukum ini, maka pada tanggal [[18 Mei]] [] Sekolah Hukum ditutup.
Kedua nama tersebut di atas dipergunakan dalam peraturan perguruan tinggi pada waktu itu, yaitu Hooger Onderwijs-Ordonnantie (S.1924 No. 456, diubah antara lain oleh S. 1926 No. 338 dan No. 502, S. 1927 No. 395, S. 1926 No. 348, S. 1929 No. 222, S. 1932 No. 14, S. 1933 No. 345, S. 1934 No. 529).
Menurut peraturan tersebut di atas, mata kuliah yang diberikan pada Rechtshogeschool adalah (pasal 9): Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara dan Administrasi, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Latin, Filsafat Hukum,
Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Kriminologi, Psikologi, Ilmu Kedokteran Forensik, Hukum Internasional, Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda dan Statistik. Dengan keputusan Gubernur Jenderal keduapuluh empat mata kuliah tersebut di atas masih dapat ditambah untuk menjaga agar pendidikan hukum dapat mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat.
Lama pendidikan di Rechtshogeschool adalah lima tahun yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diselesaikan dalam dua tahun dengan ujian kandidat ("candidaatsexamen"), dan tahap kedua dengan ujian doktoral ("doctoraal-examen"). Pada tahun yang terakhir, yang dikenal sebagai ujian doktoral bagian ketiga terdapat pemecahan dalam empat jurusan ("richtingen") yang dapat
dipilih mahasiswa, yaitu: Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, Hukum Ketatanegaraan, dan Sosiologi-Ekonomi. Mereka yang telah lulus ujian ini berhak memakai gelar Meester in de Rechten (pasal 10). Gelar ini memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi: (a) advokat dan pengacara serta jabatan-jabatan dalam bidang kehakiman lainnya,
dan (b) pegawai pemerintah serta dalam bidang pendidikan (pasal 20). Peraturan pendidikan Rechtshogeschool telah dikeluarkan dalam S. 1924 No. 457 yang telah ditambah dan diubah terakhir oleh S. 1936 No. 106 dan 438.
Pada masa pendudukan [[Jepang]] ([]-[]) Rechtshogeschool ditutup dan baru dibuka kembali pada tahun [] dengan nama Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen sebagai bagian dari [[Nood-Universiteit van Nederlandsch Indie Nood-Universiteit van Indonesi]] (dibuka [[21 Januari]] []). Lembaga pendidikan tinggi ini didirikan oleh pemerintahan [[:en:Netherlands' Indies Civil Administration Netherlands Indies Civil Administration]] ([[NICA]]).
Pemerintah [[Republik Indonesia]] telah mendirikan lembaga pendidikan tingginya sendiri lima bulan sebelum itu dengan nama Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia yaitu pada tanggal [[19 Agustus]] []. Lembaga ini pada mulanya terdiri atas empat fakultas, yaitu Kedokteran, Farmasi, Hukum dan Sastra. Meskipun sebagian dari kegiatan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia ini dialihkan ke luar Jakarta (ke
daerah R.I. yang berpusat di Yogyakarta) tetapi sebagian besar kegiatan masih berada di [[Jakarta]] di bawah pimpinan antara lain: [[Sarwono Prawirohardjo Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo]], [[Sutomo Tjokronegoro Prof. dr. Sutomo Tjokronegoro]], [[Slamet Iman Santoso Prof. dr. Slamet Iman Santoso]] dan [[Sudirman Kartohadiprodjo Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo]].
Dengan adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal [[27 Desember]] [], maka pada tanggal [[30 Januari]] [] telah dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950, yang memberi kewenangan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan bagi pembinaan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.
Pada tanggal [[2 Februari]] [] terjadilah perundingan antara pihak Republik Indonesia (diwakili antara lain oleh dr. Abu Hanifah) dengan pihak Belanda bertempat di Aula Fakultas Kedokteran, Jalan Salemba No. 6 Jakarta. Perundingan ini tidak berjalan dengan semestinya dan berakhir dengan kekacauan. Akan tetapi pada hari itulah juga lahir suatu lembaga pendidikan baru, yang bernama Universiteit Indonesia (kemudian menjadi [[Universitas Indonesia]]).
Universitas Indonesia merupakan penggabungan dari Universiteit van Indonesi dengan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penggabungan dari Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen dengan Fakultas Hukum Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, dengan nama Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (dengan Dekan: Prof. Mr. Djokosoetono dan Panitera: Prof. Mr. Dr. Hazairin).
Kurikulum dan sistem pendidikan yang berlaku di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada dasarnya mengambil dari Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. Perubahan terjadi pada tahun [] dengan dilakukannya penyesuaian kepada keputusan-keputusan Konferensi Dinas Antara Fakultas Hukum Pembina se-Indonesia ([[Yogyakarta]], 29-31 Agustus 1968) dan kemudian
penyesuaian dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0198/U/1972, tanggal [[30 Desember]] [], tentang kurikulum minimal. Namun demikian, pola kurikulum maupun sistem pendidikan tidak berbeda jauh dengan pola lama Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, kecuali adanya penambahan mata kuliah, diintroduksikannya sistem studi terpimpin dan pembagian tahun kuliah dalam semester.
Perubahan yang cukup mendasar dilandaskan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/U/1979, tanggal [[8 Juni]] [] tentang Sistem Kredit Semester (peraturan tahun [] dan [] ini telah diubah lagi dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 26 Juni 1982, yaitu No. 0211/U/1982 dan No.0212/U/1982). Berdasarkan peraturan-peraturan terakhir inilah telah dikeluarkan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 121/SK/D/FH/7/82, tanggal [[31 Juli]] []. Perlu pula diperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 30/DJ/KEP/1983, tanggal [[27 April]] [] tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Bidang Hukum yang telah dijabarkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 210/SK/D/FH/7/1986.