Mahathir Mohamad
Mahathir bin Mohamad, SMN DK (Jawi:  ; IPA:; lahir 10 Juli 1925) adalah politikus Malaysia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-4 dan ke-7 setelah pemilihan umum 2018. Ia merupakan anggota Parlemen Malaysia mewakili Langkawi di Kedah. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1981 sampai 2003 dan menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama. Karier politiknya merentang
selama lebih dari 70 tahun sejak ia bergabung dengan United Malays National Organisation (UMNO) tahun 1946 dan mendirikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia tahun 2016.
Mahathir lahir dan besar di Alor Setar, Kedah. Setelah lulus sekolah, ia berprofesi sebagai dokter. Ia aktif di UMNO sebelum menjadi anggota parlemen pada tahun 1964. Ia menjabat selama satu periode, lalu kalah dalam pemilu selanjutnya. Ia kemudian berselisih dengan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dan dikeluarkan dari UMNO. Ketika Abdul Rahman mundur, Mahathir kembali
masuk UMNO dan Parlemen dan diangkat menjadi menteri kabinet. Pada tahun 1976, ia diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri. Pada tahun 1981, ia dilantik sebagai Perdana Menteri setelah pendahulunya, Hussein Onn, mengundurkan diri.
Pada masa pemerintahan Mahathir, Malaysia mengalami modernisasi dan pertumbuhan ekonomi pesat. Pemerintahannya merintis serangkaian proyek infrastruktur besar. Mahathir adalah tokoh politik ternama, memenangi lima pemilu berturut-turut, dan mengalahkan para pesaingnya yang hendak memperebutkan kursi ketua partai UMNO. Namun, pemerintahan Mahathir juga mengorbankan independensi
pengadilan serta kekuasaan dan hak tradisional kerajaan Malaysia. Ia mengesahkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri untuk menangkap aktivis, tokoh agama minoritas, dan lawan politik, termasuk Wakil Perdana Menteri yang ia pecat pada tahun 1998, Anwar Ibrahim. Rekam jejak Mahathir dalam mengekang kebebasan sipil dan penolakannya terhadap kepentingan dan kebijakan ekonomi Barat mempertegang
hubungan luar negeri Malaysia dengan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia. Sebagai Perdana Menteri, ia mendukung pembangunan dunia ketiga dan merupakan aktivis internasional ternama.
Mahathir masih menjadi tokoh politik aktif setelah pensiun. Ia sering melontarkan kritik terhadap penggantinya, Abdullah Ahmad Badawi, yang mulai menjabat tahun 2006 dan Najib Razak tahun 2015. Putranya, Mukhriz Mahathir, menjabat sebagai Menteri Besar Kedah sampai awal 2016. Pada 29 Februari 2016, Mahathir keluar dari UMNO karena partai tersebut tetap mendukung Perdana Menteri Najib Razak meski
sudah terjerat skandal 1Malaysia Development Berhad. Tanggal 9 September 2016, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan menyetujui pendirian Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) sebagai partai politik resmi di Malaysia; Mahathir diangkat sebagai ketua partai. Pada tanggal 8 Januari 2018, Mahathir dinyatakan sebagai calon Perdana Menteri mewakili Pakatan Harapan pada pemilu 2018. Ia berencana mengampuni Anwar Ibrahim dan menyerahkan tampuk kekuasaan
ke Anwar setelah dua tahun berkuasa. Pada usia 92 tahun, ia menjadi Perdana Menteri Malaysia tertua yang masih hidup sekaligus kepala negara atau pemerintahan tertua di dunia. Ia adalah PM Malaysia pertama yang tidak berasal dari koalisi UMNO-Barisan Nasional. Ia juga merupakan PM Malaysia pertama yang menjabat tidak berturut-turut.
Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri pada tanggal 16 Juli 1981 pada usia 56 tahun. Salah satu keputusan pertamanya adalah membebaskan 21 orang yang dijerat Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, termasuk wartawan Samad Ismail dan mantan wakil menteri kabinet Hussein, Abdullah Ahmad, yang diduga anggota gerakan komunis bawah tanah. Ia mengangkat sekutu dekatnya, Musa Hitam, sebagai Wakil Perdana Menteri.
Mahathir berhati-hati selama dua tahun pertama memerintah. Ia mengonsolidasikan kekuasaannya sebagai ketua UMNO, lalu perdana menteri setelah memenangi pemilu 1982. In 1983, Mahathir memulai perseteruan pertama dalam serangkaian perselisihan yang kelak terjadi antara pemerintah dan kerajaan Malaysia. Posisi Yang di-Pertuan Agong, kepala negara Malaysia, akan diserahkan ke Idris Shah II
dari Perak atau Iskandar dari Johor yang cukup kontroversial. Mahathir sangat keberatan dengan kedua sultan tersebut. Keduanya adalah pemimpin aktivis, dan Iskandar sendiri beberapa tahun sebelumnya dijerat pasal pembunuhan. Mahathir mencoba lebih dulu membatasi kekuasaan pewaris takhta baru atas pemerintahannya. Ia mengusulkan amendemen Konstitusi Malaysia ke parlemen supaya Raja
dianggap menyetujui RUU apapun yang belum disetujui oleh Parlemen dalam kurun 15 hari. Amendemen tersebut juga menyerahkan kekuasaan menyatakan keadaan darurat dari Raja ke Perdana Menteri. Raja saat itu, Ahmad Shah dari Pahang, menyetujui usulan tersebut, tetapi menolak setelah ia tahu bahwa usulan tersebut akan menganggap para sultan menyetujui
RUU yang disahkan parlemen negara bagian. Atas dukungan para sultan, Raja menolak menyetujui amendemen konstitusi yang sudah disahkan parlemen. Ketika publik menyadari kebuntuan ini dan para sultan menolak bersepakat dengan pemerintah, Mahathir memimpin demonstrasi di jalanan. Pers berpihak dengan pemerintah, meski sebagian masyarakat Melayu, termasuk politikus UMNO konservatif, dan bahkan
sebagian besar masyarakat Tionghoa mendukung sultan. Krisis mereda setelah lima bulan karena Mahathir dan para sultan saling bersepakat. Hak Raja untuk menyatakan keadaan darurat akan dipertahankan, tetapi apabila ia menolak menyetujui RUU, RUU tersebut akan dikembalikan ke Parlemen sehingga veto Raja tidak berlaku.
Di bidang ekonomi, Mahathir mewarisi Dasar Ekonomi Baru dari pendahulunya yang dirancang untuk memperbaiki posisi ekonomi bumiputera (suku Melayu dan pribumi Malaysia) melalui tindakan afirmatif di berbagai sektor seperti kepemilikan perusahaan dan penerimaaan mahasiswa baru. Mahathir juga secara aktif mendorong privatisasi BUMN sejak awal 1980-an. Alasannya, pemimpin negara lainnya
seperti Margaret Thatcher menerapkan ekonomi liberal dan ia merasa perpaduan ekonomi liberal dan tindakan afirmatif bagi bumiputera dapat menciptakan kesempatan ekonomi bagi usaha-usaha bumiputera. Pemerintahannya memprivatisasi maskapai penerbangan, sarana umum, dan telekomunikasi. Sekitar 50 BUMN diprivatisasi setiap tahun pada pertengahan 1990-an. Meski privatisasi secara umum memperbaiki kondisi
kerja karyawan Malaysia di berbagai sektor industri dan menaikkan pemasukan pemerintah, banyak privatisasi yang terjadi tanpa proses tender terbuka dan menguntungkan orang-orang Melayu pendukung UMNO. Salah satu proyek infrastruktur terkenal waktu itu adalah pembangunan Lebuhraya Utara-Selatan, jalan tol yang membentang dari perbatasan Thailand ke SIngapura; kontrak pembangunan jalan tol ini
diberikan kepada sayap bisnis UMNO. Mahathir memimpin pendirian produsen mobil Proton, hasil usaha patungan antara pemerintah Malaysia dan Mitsubishi. Pada akhir 1980-an, dengan bantuan tarif protektif, Proton menjelma dari perusahaan merugi menjadi produsen mobil terbesar di Asia Tenggara.
Pada awal masa pemerintahannya, suku Melayu mengalami kebangkitan Islam. Orang Melayu semakin taat dan konservatif. Setelah bergabung dengan koalisi UMNO tahun 1970-an, PAS mengambil sikap Islamis di bawah pimpinan sosok yang mengalahkan Mahathir dalam pemilu legislatif 1969, Yusof Rawa. Mahathir mencoba mengumpulkan dukungan masyarakat konservatif dengan mendirikan lembaga-lembaga Islam seperti International Islamic University of Malaysia yang
memperkenalkan pendidikan Islam di bawah pengawasan pemerintah. Keputusannya membuat Anwar Ibrahim, ketua Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), bergabung dengan UMNO. Pemerintahan Mahathir mengambil tindakan keras terhadap pendukung Islamisme ekstrem. Ibrahim Libya, pemimpin Islamis populer, tewas dalam baku tembak polisi tahun 1985; Al-Arqam, sebuah aliran Islam, dilarang berdiri dan ketuanya, Ashaari Mohammad, ditangkap