Negara berdaulat
Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah kesatuan yuridis nonfisik yang diwakili oleh satu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Hukum internasional mendefinisikan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan
negara-negara berdaulat. Hal ini juga dipahami bahwa negara berdaulat tidak bergantung pada atau menmiliki kekuatan atau negara lain.
Keberadaan atau hilangnya suatu negara adalah persoalan kenyataan. Sedangkan menurut teori deklaratif kenegaraan, sebuah negara berdaulat dapat ada tanpa harus diakui oleh negara-negara berdaulat, meskipun jika suatu negara berdiri tanpa pengakuan negara lain akan sering menemukan kesulitan untuk bertindak penuh dalam masalah kekuatan membuat perjanjian dan terlibat dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara berdaulat.
Negara datang ke dalam keberadaan sebagai orang yang "secara bertahap dipindahkan kesetiaan mereka dari individu penguasa (raja, adipati, pangeran) untuk tidak berwujud tapi entitas teritorial politik negara". Negara ini adalah salah satu dari beberapa pesanan politik yang muncul dari feodal Eropa, lainnya menjadi negara kota, liga, dan kekaisaran dengan klaim universalis ke otoritas.
Kedaulatan westfalen adalah konsep kedaulatan negara kebangsaan berdasarkan teritorial dan tidak adanya peran badan-badan eksternal di struktur dalam negeri. Ini adalah sebuah sistem internasional dari negara-negara, perusahaan multinasional, dan organisasi-organisasi yang dimulai dengan Perdamaian Westfalen pada tahun 1648.
Kedaulatan adalah istilah yang sering disalahgunakan. Sampai abad ke-19, konsep terradikal "standar-standar peradaban" secara rutin digunakan untuk menentukan bahwa beberapa bangsa di dunia "tidak beradab" dan memiliki masyarakat yang kurang terorganisir. Posisi itu tercermin dan didasari pada gagasan bahwa "kedaulatan" itu benar-benar kurang, atau setidaknya karakter inferior
bila dibandingkan dengan orang-orang yang "beradab". Lassa Oppenheim berkata, "Mungkin tidak ada konsepsi yang maknanya lebih kontroversial daripada kedaulatan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa konsepsi ini, sejak awal diperkenalkan ke dalam ilmu politik sampai sekarang, tidak pernah memiliki makna yang disepakati secara universal." Dalam
pendapat H. V. Evatt dari Pengadilan Tinggi Australia, "kedaulatan adalah bukan sebuah pertanyaan tentang fakta, maupun pertanyaan tentang hukum, tapi pertanyaan itu tidak muncul sama sekali."
Kedaulatan telah diambil pada makna yang berbeda dengan pengembangan dari prinsip penentuan sendiri dan larangan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai norma-norma "jus cogens" hukum internasional modern. Dalam Piagam PBB, Konsep Deklarasi mengenai Hak dan Kewajiban Negara dan piagam dari organisasi kedaerahan internasional mengungkapkan pandangan bahwa semua negara secara yuridis sama dan
menikmati hak dan kewajiban yang sama berdasarkan fakta keberadaan mereka sebagai orang-orang di bawah hukum internasional. Hak negara untuk menentukan status politik dan praktik kedaulatan permanen sendiri dalam batas-batas yurisdiksi teritorial mereka secara luas diakui.
Dalam ilmu politik, kedaulatan biasanya didefinisikan sebagai atribut yang paling penting dari negara dalam bentuk berdikari lengkap di dalam bingkai dari suatu wilayah tertentu, yaitu supremasi dalam kebijakan domestik dan kemerdekaan di luar negeri.
Dinamakan berdasarkan Traktat Westfalen 1648, sistem kedaulatan negara Westfalen yang menurut Bryan Turner adalah "membuat pemisahan yang lebih atau kurang jelas antara agama dan negara, dan mengakui hak para pangeran 'untuk mengakui' negara, yaitu, untuk menentukan agama yang dianut kerajaan mereka dalam prinsip pragmatis cuius regio eius religio."
Model kedaulatan negara Westfalen telah semakin ddikritik dari pihak "nonbarat" sebagai suatu sistem yang diberlakukan semata-mata oleh Kolonialisme Barat. Apa yang model ini lakukan adalah membuat agama menjadi bawahan untuk politik, masalah yang telah menyebabkan beberapa masalah di dunia Islam. Sistem ini tidak cocok di dunia Islam karena konsep-konsep seperti "pemisahan gereja dan negara" dan "hati nurani individu" yang tidak diakui dalam agama Islam sebagai sistem sosial.
Dalam penggunaan kasual, istilah "negara", "bangsa" dan "negara "(statum)"" yang sering digunakan seolah-olah identik, tetapi dalam ketat penggunaan mereka dapat dibedakan:
Pengakuan negara menandakan keputusan dari sebuah negara berdaulat untuk memberlakukan kesatuan lain juga menjadi sebuah negara berdaulat. Pengakuan dapat berupa dinyatakan atau tersirat dan biasanya berlaku surut dalam dampaknya. Itu tidak selalu menandakan keinginan untuk membangun atau mempertahankan hubungan diplomatik.
Tidak ada definisi yang mengikat semua anggota masyarakat bangsa-bangsa pada kriteria kenegaraan. Dalam praktik yang sebenarnya, kriterianya terutama politik, bukan hukum. L. C. Green mengutip pengakuan negara Polandia dan Cekoslowakia yang belum lahir dalam Perang Dunia I dan menjelaskan bahwa "sejak pengakuan kenegaraan adalah masalah kebijaksanaan, itu
terbuka untuk semua negara yang ada untuk menerima sebagai sebuah negara dengan setiap entitas itu berupa keinginan, terlepas dari keberadaan wilayah atau dari yang ditetapkan pemerintah."
Namun, dalam hukum internasional ada beberapa teori ketika sebuah negara harus diakui sebagai negara berdaulat.
Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian
dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh
negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Salah satu kritik utama dari undang-undang ini adalah kebingungan yang disebabkan ketika beberapa negara mengakui entitas baru, tetapi negara-negara lain tidak. Hersch Lauterpacht, salah satu pendukung utama teori, menyarankan bahwa negara yang mengakuilah yang menjadi negara yang bertugas untuk memberikan pengakuan sebagai solusi yang mungkin. Namun, suatu negara dapat
menggunakan kriteria ketika menilai jika mereka harus memberikan pengakuan dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan kriteria tersebut. Banyak negara mungkin hanya mengakui negara lain jika hal tersebut adalah untuk keuntungan mereka.
Pada tahun 1912, L. F. L. Oppenheim mengatakan seperti berikut untuk berbicara mengenai teori konstitutif:
Sebaliknya, teori kenegaraan deklaratif mendefinisikan negara sebagai pribadi dalam hukum internasional jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) wilayah yang ditetapkan; 2) populasi permanen; 3) pemerintah, dan 4) kemampuan untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain. Menurut teori deklaratif, suatu entitas kenegaraan adalah lepas dari pengakuan
oleh negara-negara lain. Model deklaratif yang paling terkenal dinyatakan dalam tahun 1933 pada Konvensi Montevideo.
Pasal 3 dari Konvensi Montevideo menyatakan bahwa politik kenegaraan lepas dari pengakuan oleh negara-negara lain, dan negara tidak dilarang untuk membela dirinya sendiri. Sebaliknya, pengakuan ini dianggap sebagai persyaratan untuk kenegaraan oleh teori kenegaraan konstutif.