Partai Demokrat (Thailand)
Partai Demokrat () adalah partai politik tertua dan yang saat ini berkuasa di Thailand. Partai ini mendukung ideologi tengah, royalis, dan secara sosial konservatif. Pada 2007, pemimpin partai ini, Abhisit Vejjajiva, memimpin partai untuk merangkul banyak kebijakan populis, yang terbukti populer oleh partai Thai Rak Thai. Setelah kudeta Thailand 2006, partai ini mendukung junta militer. Beberapa pemimpin
partai seperti Somkiat Pongpaiboon dan Kasit Piromya juga memimpin Aliansi Rakyat untuk Demokrasi. Basis dukungan partai ini terpusat terutama di Bangkok dan Thailand Selatan.
Partai Demokrat mulanya didirikan pada 1945 sebagai sebuah partai royalis yang beroposisi dengan partai-partai yang berafiliasi dengan Pridi Phanomyong. Pendiri Partai Demokrat Khuang Aphaiwong diangkat untuk waktu singkat sebagai perdana menteri sipil boneka pada masa pemerintahan diktatur Marsekal Plaek Phibulsongkram, tetapi mewakili oposisi dari 1952 hingga 1957. Partai ini juga praktis tidur pada
masa pemerintahan diktatur Sarit Dhanarajata dan Thanom Kittikachorn (1957-1968). Partai kembali beroposisi dari 1968 hingga 1971, ketika Thanom menggulingkan pemerintahannya sendiri terhadap infiltrasi komunis. Ia menjadi partai oposisi hingga Seni Pramoj memimpin sebuah pemerintahan koalisi yang tidak stabil untuk waktu yang singkat pada 1975, dan kemudian sekali lagi pada 1976, selama
pembantaian 6 Oktober 1976. Belakangan pada masa pemerintahan Prem Tinsulanonda (1980-1988), kembali partai ini menjadi oposisi.
Dipimpin oleh Chuan Leekpai, partai ini memimpin pemerintahan koalisi dua kali pada pada 1990an, dari 1992-1995 dan 1997-2001. Partai ini beroposisi pada masa jabatan Thaksin Shinawatra pada 2001-2006. Pemimpin partai saat ini adalah Abhisit Vejjajiva.
Partai ini menjadi anggota Dewan Liberal dan Demokrat Asia, sebuah aliansi dari partai-partai yang menyatakan dirinya liberal di seluruh wilayah ini.
Partai Demokrat didirikan pada 1945 sebagai sebuah partai monarkis konservatif oleh Khuang Aphaiwong. Partai ini mulanya didirikan untuk menentang larangan Januari 1946. Para anggota awalnya termasuk kaum royalis yang menentang Pridi Phanomyong dan bekas anggota Seri Thai. Partai ini bersaing melawan berbagai partai yang berafiliasi dengan Pridi dan Partai Kemajuan dari dua bersaudara Seni dan Kukrit
Pramoj dan kaum royalis garis keras lainnya. Dalam pemilihan umum, blok Pridi memperoleh suara mayoritas di Parlemen; Demokrat menduduki tempat kedua. Akan tetapi, Pridi menolak nominasi sebagai Perdana Menteri dan Parlemen kemudian menunjuk Khuang sebagai Perdana Menteri. Khuang mengundurkan diri pada Maret 1946 setelah dikalahkan dalam sebuah RUU yang tidak begitu penting, dan digantikan
oleh Pridi. Partai Kemajuan, termasuk kedua Pramoj bersaudara, kemudian bergabung dengan Partai Demokrat.
Setelah kematian Raja Ananda Mahidol yang misterius pada 1946, Partai Demokrat menuduh Pridi sebagai otak di balik kematian Raja dan menyebarkan propaganda ini di seluruh ibu kota. Istri Seni Pramoj berkata kepada chargé d'affaires AS bahwa Pridi telah memerintahkan pembunuhan raja. Beberapa hari setelah wafatnya Raja, seorang anggota Parlemen Demokrat berseru, "Pridi membunuh Baginda!" di tengah-tengah sebuah bioskop yang penuh sesak.
Setelah kudeta pada 2006 dan pembubaran Partai Thai Rak Thai pada 2007, Partai Demokrat diperhadapkan dengan suatu tantangan baru: bagaimana memperluas basis dukungannya ke wilayah Tengah, Utara, dan Timur Laut yang pernah dianggap sebagai basis politik TRT. Meskipun ia sendiri dilarang ikut berpolitik selama lima tahun, Thaksin Shinawatra masih populer di antara bekas basis-basis pendukugnya dan berusaha
mempertahakan peranan aktifnya dalam politik Thailand dengan mendukung Partai Kekuatan Rakyat yang baru saja dibentuk, yang menjadi tempuat berkumpulnya bekas anggota-anggota TRT.
Abhisit harus mempromosikan kebijakan-kebijakan yang merakyat dan dukungan militer sebagai program kerja Partai Demokrat dalam pemilihan umum 2007. Ia mengklaim bahwa meskipun program kerjanya tergolong populis, Demokrat berusaha meredam inflasi sambil mempertahankan kesehatan fiskal; menerapkan dana-dana pembangunan mikro kredit yang dikelola desa yang digunakan dalam pemerintahan Thaksin tetapi
melaksanakannya sebagai program untuk mempromosikan kebijakan kemandirian ekonomi royalis di daerah pedesaan; dan memperkuat daya saing jangka panjang negara melalui pendidikan universal. Akan tetapi, program kerja Demokrat tidak disambut baik di daerah TEngah, Utara, dan Timur Laut. Meskipun partai berhasil memperoleh lebih dari 160 kursi, sebuah rekor yang tak pernah terjadi sebelumnya
dalam sejarah partai, mereka tidak berhasil membentuk sebuah pemerintahan koalisi. Kembali Demokrat dinyatakan sebagai partai oposisi.
Sebagai pemimpin oposisi, Abhisit mengambil inisiatif dalam membentuk sebuah kabinet bayangan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian di media dan menarik garis pembeda sehubungan dengan kebijakan publik yang akan menolong para pemilih pada masa mendatang mengerti posisi dan sikap partai.
Pada 18 Juni 2008 anggota Partai Demokrat, Sathit Wongnongtoei, mengajukan mosi tidak percaya kepada Wakil Ketua DPR Somsak Kiartsuranan atas Samak Sundaravej dan 7 anggota kabinet di parlemen, untuk menggulingkan pemerintahan koalisi 6 partai yang dipimpin oleh Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin oleh Samak. Debat marathon dilangsungkan tanpa hasil pada 28 Juni.