Organisasi Perdagangan Dunia
dikeluarkan pada tahun 1991, terkandung sebuah usulan untuk mendirikan "Organisasi Dagang Multilateral". Nama yang diusulkan kemudian diubah menjadi "Organisasi Perdagangan Dunia". Persetujuan-persetujuan hasil Putaran Uruguay lalu disatukan ke dalam suatu perjanjian yang menjadi kerangka lembaga baru ini, yaitu Persetujuan Marrakesh (juga disebut "Perjanjian WTO"), termasuk di dalamnya
adalah Perjanjian GATT 1994 yang menggantikan GATT 1947 serta perjanjian-perjanjian sampingan yang telah dirundingkan sebelumnya. Perjanjian WTO sudah dapat ditandatangani pada tanggal 15 April 1994. Persetujuan ini sendiri mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sehingga tanggal tersebut merupakan tanggal resmi pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. Pada November 2001, anggota-anggota WTO yang berkumpul
selama Konferensi Tingkat Menteri Keempat di Doha, Qatar, memutuskan untuk memulai putaran perundingan baru yang disebut Putaran Pembangunan Doha. Pokok bahasan dari perundingan ini bermacam-macam, seperti pertanian, akses pasar untuk produk yang bukan pertanian, fasilitasi perdagangan, revisi aturan WTO, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, putaran pembangunan ini juga sangat
mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang dan keuntungan yang dapat mereka peroleh dari perdagangan. Namun, para anggota tidak dapat menemukan titik temu dalam berbagai hal. Selama Konferensi Tingkat Menteri Kelima di Cancn, Meksiko, pada tahun 2003, negara-negara berkembang menolak memulai perundingan mengenai "isu-isu Singapura" yang berkaitan dengan kebijakan
kompetisi dan investasi, transparansi dalam proyek pengadaan pemerintah, dan fasilitasi dagang. Pada saat yang sama, negara-negara maju juga menolak memangkas subsidi pertanian, padahal negara-negara berkembang merasa sangat dirugikan dengan adanya subsidi tersebut karena merusak daya saing produk mereka. Perseteruan ini mengakibatkan kegagalan Konferensi Tingkat Menteri
Cancn. Kebuntuan ini sempat diakhiri pada musim panas tahun 2004 setelah Program Kerja Doha yang baru ditetapkan oleh Dewan Umum WTO pada tanggal 1 Agustus 2004, dan salah satu keputusan terpenting yang diambil oleh dewan tersebut adalah keputusan untuk tidak mencoba memulai perundingan tentang isu-isu Singapura. Kemudian, pada Konferensi Tingkat Menteri Keenam di Hong Kong pada Desember 2005,
anggota WTO sepakat untuk menghapuskan subsidi ekspor pertanian sebelum tahun 2013. Namun, anggota WTO sama sekali tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain, seperti akses pasar untuk produk pertanian, bantuan domestik untuk produksi pertanian, akses pasar untuk produk non-pertanian, dan liberalisasi perdagangan jasa. Kemudian, tenggat waktu untuk membuat kesepakatan
tentang akses pasar untuk produk non-pertanian pada musim panas tahun 2006 tidak dipenuhi, dan Direktur Jenderal WTO pada saat itu, Pascal Lamy, memutuskan untuk menangguhkan Putaran Perundingan Doha pada akhir Juli 2006. Setelah itu, perundingan-perundingan yang dilakukan untuk permasalahan-permasalahan yang lebih kecil pun tidak membuahkan hasil, dan akhirnya Pascal Lamy mengumandangkan pada tanggal 31
Mei 2011 bahwa Putaran Pembangunan Doha sudah "mati". Walaupun begitu, selama Konferensi Tingkat Menteri Kesembilan di Bali, Indonesia, pada Desember 2013, anggota-anggota WTO berhasil menyepakati "Paket Bali", dan perjanjian terpenting yang menjadi bagian dari "paket" ini adalah Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur bea cukai, meningkatkan keefisienan dan kecepatan prosedur, serta mengurangi biaya untuk mematuhi prosedur bea cukai.
WTO pada dasarnya didirikan dengan logika ekonomi bahwa perdagangan bebas akan memperkuat ekonomi dan menguntungkan masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dari masing-masing negara. Tokoh yang paling dikenal sebagai pencetus teori keunggulan komparatif adalah David Ricardo. Sebagai contoh, jika negara A adalah penghasil beras terbaik dan negara B adalah produsen laptop yang paling
bagus, maka jelas bahwa keduanya akan diuntungkan jika A fokus pada beras, B fokus pada laptop, dan kemudian keduanya saling berdagang, alih-alih A mencoba mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi keduanya sendirian, padahal mereka tidak dapat membuat laptop secara efisien. Namun, permasalahan muncul jika negara A lebih hebat dalam membuat segala hal daripada B. Walaupun
begitu, Richardo menggunakan contoh yang sederhana untuk menunjukkan bahwa dalam keadaan seperti itu, perdagangan bebas masih akan menguntungkan kedua belah pihak. Bayangkan Kerajaan Britania Raya adalah negara yang dapat memproduksi botol anggur dengan mempekerjakan 120 orang, sementara Kerajaan Portugal dapat memproduksi jumlah yang sama dengan 80 tenaga kerja saja. Pada saat yang
sama, Britania Raya dapat menghasilkan pakaian dalam jumlah tertentu dengan 100 tenaga buruh, sementara untuk memproduksi jumlah yang sama, Portugal membutuhkan 90 tenaga kerja. Walaupun Portugal memiliki keunggulan absolut terhadap Britania Raya dalam memproduksi pakaian dan botol anggur, menurut Ricardo, perdagangan akan tetap menguntungkan kedua belah pihak. Jika Britania Raya memutuskan untuk
menghasilkan pakaian dengan 100 tenaga kerja dan mengekspornya ke Portugal untuk mendapatkan botol anggur yang dihasilkan oleh 80 petani Portugis, maka Britania Raya akan diuntungkan karena untuk membuat botol anggur sendiri, mereka membutuhkan 120 tenaga kerja. Portugal juga diuntungkan, karena daripada harus mengerahkan 90 orang untuk membuat pakaian, mereka cukup mempekerjakan 80 orang untuk memproduksi
botol anggur. Model Ricardo sendiri merupakan hasil penyederhanaan yang mengasumsikan bahwa biaya dan harga berlaku tetap, tetapi para ekonom modern telah memutakhirkan teori Ricardo dan menyesuaikannya dengan kenyataan dalam ekonomi modern. Salah satu contohnya adalah model Heckscher-Ohlin yang telah menemukan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi
murah dan berlimpah di negaranya dan mengimpor barang dengan faktor produksi yang langka. Maka dari itu, perdagangan bebas dianggap penting untuk kemajuan ekonomi, karena jika negara memfokuskan diri pada keunggulan komparatif, maka modal dan tenaga kerja dapat dialokasikan secara efisien, dan produktivitas pun meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga terdorong. Hambatan perdagangan seperti tarif dan
kuota dapat mengurangi keuntungan dari perdagangan atau bahkan menihilkannya, dan oleh sebab itulah anggota-anggota WTO berusaha memajukan ekonomi dengan mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Sebagai contoh, menurut laporan yang disusun oleh Kantor Eksekutif Presiden Amerika Serikat, pengurangan tarif di Amerika Serikat semenjak Perang Dunia II telah menambah produk domestik bruto negara sebesar 7.3% atau
sekitar $1.3 triliun pada tahun 2014. Selain itu, perdagangan bebas diyakini juga akan mengurangi kemiskinan dan menambah lapangan pekerjaan, terutama dengan dibukanya pasar baru untuk menjual barang dan jasa ke luar negeri, dan keuntungan lain dari perdagangan bebas adalah harga yang lebih murah dan pilihan yang lebih banyak untuk konsumen karena sudah tidak ada lagi tarif atau pembatasan yang menghambat barang atau jasa dari luar negeri.
Tujuan pendirian WTO dijabarkan di dalam mukadimah Perjanjian WTO, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, mewujudkan lapangan kerja penuh, menambah pendapatan riil dan permintaan, serta memperbesar produksi dan perdagangan barang dan jasa. Mukadimah persetujuan tersebut juga menambahkan bahwa segala upaya untuk mewujudkan angan-angan ini harus mempertimbangkan pelestarian lingkungan