Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Setelah banyak demonstran yang ditangkap, Kampanye Birmingham goyah karena kehabisan demonstran yang bersedia mengambil risiko ditangkap. James Bevel, Direktur Aksi Kangsung dan Pendidikan Antikekerasan SCLC, menemukan cara alternatif yang berani sekaligus kontroversial dengan cara melatih murid sekolah menengah atas untuk turut serta dalam demonstrasi. Akibatnya, lebih dari seribu murid bolos sekolah pada 2 Mei 1963 untuk
berkumpul di Gereja Baptis 16th Street. Mereka bergabung dengan demonstrasi yang kemudian dikenal sebagai Perang Salib Anak-Anak. Akibatnya, lebih dari enam ratus siswa berakhir di penjara. Penangkapan jadi berita, meskipun awalnya polisi bertindak sambil menahan diri. Namun pada hari berikutnya, seribu siswa lainnya datang berkumpul di gereja. Ketika mereka mulai berpawai, Bull Connor
melepaskan anjing polisi ke arah mereka, lalu menyiram anak-anak dengan selang air pemadam kebakaran. Pemirsa di seluruh penjuru negeri menyaksikan televisi yang menyiarkan gambar anak-anak sekolah yang ditumbangkan siraman air selang pemadam kebakaran dan anjing-anjing polisi yang menyerang demonstran satu demi satu.
Kemarahan publik meluas hingga pemerintah Kennedy harus campur tangan lebih jauh dalam negosiasi antara komunitas bisnis kulit putih dan SCLC. Pada 10 Mei 1963, para pihak mengumumkan sebuah perjanjian yang isinya menyepakati desegregasi konter makan siang dan fasilitas publik di pusat kota, pendirian sebuah komite untuk menghapus praktik-praktik perekrutan yang diskriminatif,
pembebasan demonstran yang dipenjarakan, dan penyediaan sarana komunikasi reguler antara pemimpin kulit hitam dan kulit putih.
Tidak semua orang di komunitas kulit hitam menyetujui persetujuan tersebut, terutama Pdt. Fred Shuttlesworth yang sangat kritis. Berdasarkan pengalamannya dalam berhubungan dengan struktur kekuasaan di Birmingham, dirinya skeptis dengan niat baik mereka. Unsur-unsur masyarakat kulit putih bereaksi keras. Mereka mengebom Motel Gaston yang dijadikan markas tidak resmi SCLC, rumah Pdt. A.D. King, kakak Martin Luther King.
Kennedy bersiap-siap menurunkan Garda Nasional Alabama bila keadaan memerlukan. Empat bulan kemudian, pada 15 September, sebuah konspirasi anggota Ku Klux Klan mengebom Gereja Baptis Sixteenth Street di Birmingham, menewaskan empat gadis muda.
Sementara itu pada musim panas 1963, Gubernur Alabama George Wallace berusaha menghentikan berjalannya integrasi Universitas Alabama. Presiden John F. Kennedy menggunakan pengaruhnya sehingga Gubernur Wallace minggir, dan dua siswa kulit hitam diizinkan kuliah. Malam itu, Presiden Kennedy menyampaikan pidato hak-hak sipil yang bersejarah. Pidato tersebut disiarkan secara nasional oleh televisi dan radio. Keesokan
harinya, Medgar Evers dibunuh di Mississippi. Seperti yang telah dijanjikan, minggu berikutnya pada 19 Juni 1963, Presiden Kennedy menyampaikan RUU Hak-Hak Sipil kepada Kongres.
A. Philip Randolph sebelumnya pernah merencanakan pawai di Washington, D.C. pada tahun 1941 untuk mendukung tuntutan dihapusnya diskriminasi dalam pekerjaan di industri pertahanan. Pawai dibatalkan ketika pemerintah Roosevelt memenuhi permintaannya dengan mengeluarkan Executive Order 8802 yang melarang diskriminasi ras dan mendirikan sebuah badan yang mengawasi kepatuhan perintah presiden tersebut.
Randolph dan Bayard Rustin adalah kepala perencana pawai kedua yang mereka usulkan pada tahun 1962. Pemerintahan Kennedy memberi tekanan keras pada Randolph dan King untuk membatalkan rencana pawai tetapi tidak berhasil. Pawai di Washington akhirnya dilangsungkan pada 28 Agustus 1963.
Berbeda dari pawai tahun 1941 yang dalam perencanaannya hanya menyertakan organisasi yang dipimpin kulit hitam, pawai tahun 1963 merupakan upaya kolaborasi dari semua organisasi utama hak-hak sipil, sayap yang lebih progresif dari gerakan buruh, dan organisasi liberal lainnya. Pawai di Washington memiliki enam tujuan resmi: Dari butir-butir tersebut, fokus utama
pawai adalah bagian hukum hak-hak sipil seperti yang telah diusulkan pemerintahan Kennedy setelah terjadinya pergolakan di Birmingham.
Liputan media nasional juga sangat membantu tereksposnya pawai secara nasional. Dalam bab berjudul "Pawai di Washington dan Berita Televisi," William Thomas menulis: "Lebih dari lima ratus juru kamera, teknisi, dan koresponden dari jaringan-jaringan berita utama bersiap untuk meliput peristiwa itu. Jumlah kamera yang disiapkan jauh lebih banyak dari jumlah kamera yang dipakai untuk memfilmkan
pelantikan presiden yang terakhir. Salah satu kamera diposisikan di tempat yang tinggi, di atas Monumen Washington, untuk memberikan pemandangan dramatis dari para demonstran ". Dengan menyiarkan pidato-pidato pada organisator dan menyiarkan komentar mengenainya, stasiun-stasiun televisi secara harfiah telah membingkai cara pemirsa lokal melihat dan memahami peristiwa tersebut. Pawai berakhir dengan sukses,
meskipun tidak tanpa kontroversi. Diperkirakan sejumlah 200000 hingga 300000 demonstran berkumpul di depan Lincoln Memorial, tempat Martin Luther King menyampaikan pidato terkenal "I Have a Dream". Sementara banyak pembicara yang memuji pemerintahan Kennedy karena upaya-upaya yang dilakukan pemerintah menuju terwujudnya undang-undang hak-hak sipil baru yang lebih efektif, melindungi hak untuk memilih, dan melarang
segregasi, John Lewis dari SNCC justru mengritik pemerintah yang menurutnya tidak cukup berbuat melindungi pekerja hak-hak sipil dan orang-orang kulit hitam di Selatan yang menjadi korban serangan di Pedalaman Selatan.
Setelah Pawai di Washington, King dan pemimpin hak-hak sipil lainnya bertemu dengan Presiden Kennedy di Gedung Putih. Sementara pemerintahan Kennedy terlihat tulus berkomitmen untuk meloloskan RUU Hak-Hak Sipil, nasib RUU tersebut masih tidak jelas karena bergantung pada cukupnya jumlah suara di Kongres. Namun ketika Presiden Kennedy dibunuh pada 22 November 1963, Presiden Lyndon Johnson yang baru diangkat memutuskan untuk menggunakan pengaruhnya di Kongres untuk meloloskan banyak agenda legislatif Kennedy.
Pada 17 Desember 1951, Kongres Hak-Hak Sipil yang berafiliasi dengan Partai Komunis menyampaikan petisi kepada PBB yang berjudul "Kami Menuntut Soal Genosida: Kejahatan Pemerintah Terhadap Orang Negro." Petisi itu populer sebagai "We Charge Genoside", mempersoalkan pemerintah federal Amerika Serikat, yang gagal bertindak terhadap hukuman mati tanpa pengadilan di Amerika Serikat. Permerintah Amerika
Serikat dinyatakan bersalah karena telah melakukan genosida berdasarkan Pasal II Konvensi Genosida PBB. Petisi disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam dua kesempatan terpisah. Penyanyi konser sekaligus aktivis Paul Robeson menyampaikannya kepada seorang pejabat PBB di New York City, sementara Direktur Eksekutif CRC, William L. Patterson, menyampaikan salinan draf petisi kepada delegasi
PBB di Paris. Patterson yang menjadi redaktur petisi tersebut adalah pemimpin Partai Komunis Amerika Serikat sekaligus Kepala Pembelaan Buruh Internasional, sebuah kelompok yang menyediakan pembelaan hukum untuk komunis, serikat buruh, dan Afrika-Amerika dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu penganiayaan ras atau politik. Tokoh-tokoh awal Hak-hak Sipil seperti Robeson, Dubois
dan Patterson kehilangan dukungan dari arus utama Amerika Hitam dam NAACP setelah mereka makin radikal secara politik, sekaligus menjadikan mereka sasaran gerakan Perang Dingin antikomunisme yang dilancarkan Pemerintah Amerika Serikat. Dalam usaha untuk mendapatkan tempat dalam arus utama dan memperoleh basis luas, generasi baru aktivis hak-hak sipil berjuang mati-matian untuk secara terbuka menjauhkan diri dari apa pun dan siapa pun