Monarki Britania Raya
menjadi Partai Tory. Undang-Undang Eksklusi gagal; pada beberapa kali, Charles II membubarkan Parlemen karena ia khawatir undang-undang tersebut disahkan. Setelah Parlemen dibubarkan pada 1681, Charles memerintah tanpa Parlemen sampai ia meninggal pada 1685. Saat James menggantikan Charles, ia mengeluarkan kebijakan yang memberikan toleransi keagamaan bagi umat Katolik Roma, meskipun ditentang beberapa kalangan
Protestan. Beberapa orang menentang keputusan-keputusan James yang mendirikan sebuah tentara berjumlah besar, melantik orang-orang Katolik Roma pada jabatan-jabatan militer dan politik yang tinggi, dan menahan para rohaniwan Gereja Inggris yang menentang kebijakan-kebijakannya. Akibatnya, sekelompok Protestan yang dikenal sebagai Immortal Seven mengundang putri James II, Mary dan suaminya William III dari Orange untuk
melengserkan raja. William merestuinya dan datang ke Inggris pada 5 November 1688 untuk dukungan publik besar. Menghadapi perlawanan dari beberapa pejabat Protestannya, James kabur dari kerajaan tersebut dan William dan Mary (ketimbang putra Katolik James II) dideklarasikan menjadi Penguasa bersama Inggris, Skotlandia dan Irlandia.
Pelengseran James, yang dikenal sebagai Revolusi Glorious, adalah salah satu peristiwa paling penting dalam evolusi panjang kekuasaan parlementer. Undang-Undang Hak Asasi 1689 memberikan supremasi parlementer, dan mendeklarasikan bahwa rakyat Inggris memegang hak-hak tertentu, yang meliputi bebas dari perpajakan yang dicanangkan tanpa persetujuan parlementer. UU Hak Asasi mewajibkan penguasa
monarki haruslah orang Protestan, dan menyatakan bahwa, setelah William dan Mary, saudari Mary, Anne akan mewarisi Mahkota. Mary meninggal tanpa meninggalkan anak pada 1694, meninggalkan Wiliiam sebagai penguasa tunggal. Pada 1700, sebuah krisis politik berkembang, karena seluruh anak Anne meninggal, meninggalkannya sebagai satu-satunya orang yang berada dalam garis suksesi. Parlemen khawatir
jika James II atau para pendukungnya, yang dikenal sebagai Jacobit, berupaya untuk mengklaim lagi tahta tersebut. Parlemen mengesahkan Undang-Undang Pemukiman 1701, yang menghindarkan James dan para kerabat Katolik-nya dari suksesi dan menjadikan para kerabat Protestan terdekat William, keluarga Sophia, Electress of Hanover, meneruskan garis tahta setelah saudari iparnya Anne. Setelah pengesahan UU tersebut, William III wafat, dan Mahkota jatuh ke tangan Anne.
Setelah pengangkatan Anne, masalah suksesi kembali terjadi. Parlemen Skotlandia, yang menyatakan bahwa Parlemen Inggris tak memberitahukan mereka soal pemilihan keluarga Sophia sebagai para pewaris berikutnya, mengesahkan Undang-Undang Keamanan 1704, yang mengancam untuk mengakhiri uni personal antara Inggris dan Skotlandia. Parlemen inggris membalasnya dengan Undang-Undang Orang Asing 1705, yang
mengancam akan mengacaukan ekonomi Skotlandia dengan membatasi perdagangan. Parlemen Skotlandia dan Inggris menegosiasikan Undang-Undang Uni 1707, yang menyatakan bahwa Inggris dan Skotlandia bersatu dalam sebuah Kerajaan Britania Raya yang tunggal, dengan suksesi di bawah aturan-aturan yang dijelaskan oleh Undang-Undang Pemukiman.
Pada 1714, Ratu Anne digantikan oleh sepupu keduanya, dan putra Sophia, George I, Elector Hanover, yang mengkonsolidasikan jabatannya dengan mengalahkan para pemberontak Jacobit pada 1715 dan 1719. Penguasa yang baru kurang aktif dalam pemerintahan ketimbang beberapa pendahulu Inggris-nya, namun memegang kendali atas kerajaan-kerajaan Jermannya, yang Inggris masukkan dalam uni personal. Kekuasaan
berpindah ke para menteri George, khususnya Sir Robert Walpole, yang sering dianggap menjadi perdana menteri Inggris pertama, meskipun gelar tersebut tidak digunakan pada masa itu. Penguasa berikutnya, George II, menyaksikan akhir ancaman Jacobit pada 1746, saat Stuart Katolik dikalahkan seluruhnya. Pada masa pemerintahan lama cucunya, George III, koloni-koloni Amerika milik Inggris lepas, bekas
koloni-koloni tersebut membentuk Amerika Serikat, namun pengaruh Inggris di belahan dunia lainnya tetap bertumbuh, dan Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia dibentuk oleh Undang-Undang Uni 1800.
Dari 1811 sampai 1820, George III terserang sebuah penyakit yang saat ini diyakini adalah pordiria, sebuah penyakit yang membuatnya tak mampu melaksanakan jabatan. Putranya, kelak George IV, menggantikannya sebagai Pangeran Pemangku Raja. Pada era kekuasaan pemangku raja dan pemerintahannya sendiri, kekuasaan monarki dikurangi, dan pada masa penerusnya, William IV,
penguasa monarki tidak lebih banyak berinterfensi ketimbang kekuasaan parlementer. Pada 1834, William melengserkan Perdana Menteri dari Partai Whig, William Lamb, 2nd Viscount Melbourne, dan melantik orang dari Partai Tory, Sir Robert Peel. Namun, dalam pemilihannya, Peel kalah. Raja tidak mempunyai pilihan untuk mengangkat lagi Lord Melbourne. Pada masa pemerintahan William IV, Undang-Undang Reformasi 1832, yang mereformasi perwakilan
parlementer, disahkan. Bersama dengan aturan lainnya yang disahkan seabad kemudian, UU tersebut membuat perluasan waralaban elektoral dan kebangkitan Dewan Rakyat sebagai cabang paling penting dari Parlemen.
Peralihan akhir menuju monarki konstitusional dibuat pada masa pemerintahan panjang penerus William IV, Victoria. Sebagai seorang wanita, Victoria tidak dapat memerintah Hanover, yang hanya memperbolehkan suksesi dalam garis laki-laki, sehingga uni personal Britania Raya dan Hanover berakhir. Era Victoria ditandai dengan perubahan kebudayaan besar-besaran, kemajuan teknologi, dan pendirian Kerajaan Bersatu sebagai salah
satu kekuatan terdepan di dunia. Dalam pengakuan kekuasaan Inggris atas India, Victoria dideklarasikan menjadi Kaisar Wanita India pada 1876. Namun, pemerintahannya juga ditandai dengan meningkatnya dukungan untuk gerakan republikan, karena masa berkabung permanen Victoria setelah kematian suaminya pada 1861.
Putra Victoria, Edward VII, menjadi penguasa pertama dari Wangsa Saxe-Coburg dan Gotha pada 1901. Pada 1917, penguasa berikutnya, George V, mengubah "Saxe-Coburg and Gotha" menjadi "Windsor" dalam menanggapi simpatisan anti-Jerman yang berkembang pada masa Perang Dunia Pertama. Masa pemerintahan George V ditandai dengan pemisahan Irlandia dari Irlandia Utara, yang masih menjadi bagian dari Britania Raya, dan Negara Bebas Irlandia, sebuah negara independen, pada 1922.
Pada abad kedua puluh, Persemakmuran Bangsa-Bangsa terlepas dari Kekaisaran Inggris. Sebelum 1926, Mahkota Inggris memerintah atas Kekaisaran Britania secara kolektif; Dominion-Dominion dan Koloni-Koloni Mahkota menjadi subordinat dari Britania Raya. Deklarasi Balfour 1926 memberikan kemerdekaan penuh kepada Dominion-Dominion tersebut, yang secara efektif menciptakan sebuah sistem dimana seorang
penguasa monarki tunggal beroperasi secara independen di setiap Dominion terpisah. Konsep tersebut disolidifikasikan oleh Statuta Westminster 1931, yang dijadikan "sebuah traktat bagi negara-negara Persemakmuran".
Monarki dijadikan lembaga eksklusif Inggris, meskipun seringkali masih disebut sebagai "Britania" untuk alasan hukum dan sejarah dan untuk konveniesi. Penguasa monarki menjadi penguasa monarki terpisah di monarki Britania Raya, monarki Kanada, monarki Australia, dan lainnya. Negara-negara independen dalam Persemakmuran tersebut berbagi penguasa monarki yang sama dalam hubungan mirip uni personal.
Kematian George V pada 1936 disusul oleh pengangkatan Edward VIII, yang menyebabkan skandal publik saat mengumumkan keputusannya untuk menikahi janda Amerika Wallis Simpson, karena Gereja Inggris menentang pernikahan ulang terhadap orang yang dulunya bercerai. Sehingga, Edward mengumumkan keputusannya untuk abdikasi; Parlemen Britania Raya dan negara-negara Persemakmuran lainnya menerima permintaannya. Edward VIII