Sejarah Radio Republik Indonesia
Bandung: Bagian teknik dimasukkan kedalam PTT bagian siaran kedalam Jawatan Penerangan Provinsi Jawa Barat. Pimpinan Teknik di pegang oleh pegawai PTT Hardjopranoto sedang pimpinan siaran oleh Kepala Jawatan Penerangan Mr. Djumhana.
Purwokerto: Semula menjadi bagian dari PTT tetapi kemudian memasikan kedalam Jawatan Penerangan setelah menerima pemancar dari Kementrian Penerangan melalui RRI Jakarta.
Semarang: Mendapat biaya Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro, tetapi tidak di masukkan kedalam pemerintah Daerah. Setelah Semarang di kuasai oleh tentara Inggris dalam bulan November 1945, Pemancar- pemancar di singkirkan ke 3 tempat, Pekalongan, Pati dan Salatiga.
Surakarta: Tidak mengalami perubahan status, sedang untuk pembiayaan siaran menerima pinzaman dari Pemerintah daerah Surakarta.
Yogyakarta: Tidak mengalami perubahan status sedang untuk pembiayaan mendapat bantuan dari KNI Daerah berupa pajak radio.
Surabaya: Tidak mengalami perubahan status, sedang untuk pembiayaan siaran menerima bantuan keuangan dari KNI daerah Surabaya. Setelah Surabaya dikuasai oleh tentara Inggris akhir November 1945 pemancar-pemancar disingkirkan ke 3 tempat: Mojokerto, Bondowoso, dan Madiun. Induk RRI di Jawa Timur berkedudukan di Mojokerto sedang satu bagian menyiarkan dari Bondowoso. Pemancar di Madiun diserahkan kepada Dewan Pemuda Republik Indonesia, yang kemudian mengadakan siaran sendiri dengan nama "Gelora Pemuda"
Malang: Mendapat biaya dari PPT tetapi statusnya tidak berubah. Yang hadir dalam Konperensi adalah wakil-wakil dari 8 studio RRI,dan Dr.Abdulrachman sendiri, yang sejak bulan November 1945 bertempat tinggal di Yogyakarta,diperbantukan kepada markas Besar Tentara untuk mempersiapkan pembentukan Angkatan Uadar RI. Selain itu juga Mr. Ali Sastroamidjojo, yang mewakili Menteri
Penerangan Moh. Natsir. Acara tunggal dalam Konperensi ialah menetapkan status RRI. Kepada Pemerintah diminta keputesan apakah berdiri di luar Pemerintah atau di dalam atau sebagai Badan Penyiara Radio Semi Pemerintahan. Atas nama Maenteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo, menjelaskan, bahwa radio dianggap stu alat yang vital untuk dipakai sebagai corong Pemerintah. Oleh karena itu RRI
harus menjadi satu Jawatan Pemerintah. mengenal tempatnya belum diputuskan, karena ada 2 kementerian yang menginginkan kementerian yaitu Kemnterian Penerangan dan Kementerian Perhubungan. Juga ada kemungkinan lain, yaitu bagian teknik (pemancar dan lain-lain) di bawah PTT dan bagian siaran di bawah Kementerian Penerangan, sedang Pimpina Umum diangkat atas usl Menteri Penerangan dan Menteri
Perhubungan. Para wakil RRI bulat untuk tetap satu organisasi dan menolak untuk menjadi 2 bagian, teknik dan siaran. Yang kedua supaya diputuskan apakah RRI berada di dalam atau di luar Pemerintahan. Setelah diadakan pembicaraan yang memakan waktu 1 malam, terdapat 4 suara sutuju berdiri di luar Pemerintahan, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, sedang 4 suara
lainnya mangusulkan menjadi Jawtan Pemerintahan yaitu Jakarta, Bandung, Purwokerto, Malang. Terpaksa diadakan pembicaraan sekali lagi yang akhirnya mencapai keputusan 6 suara setuju menjadi Jawatan Pemerintah. Surakata dan Semarang tetap mengkhendaki RRI sebagi badan Otonom di luar pemerintah, apakah 100% swasta atau kasemi Pemerintah asal Otonom. Tetapi karena sebagian besar
dari stasiun-stasiun menghendaki RRI menjadi Jawatan Pemerintah konkritnya dalam KementErian Penerangan kedua studio tersebut pada keputusan konperensi dengan catatan sebagi berikut:
Empat hal sebagi catatan tersebut oleh wakil-wakil Surakarta dan Semarang di minta Kepada semua wakil RRI untuk dijadikan keputusan komperensi, yang mendapat persetujuan bulat dari semua yangbhadir, termasuk wakil-wakil Kementrian Penerangan.
Oleh karena Kementerian Penerangan baru akan memberi keputusan dalam waktu 1 minggu,maka koperensi memutuskan untuk mengadakan konperensi lagi pada tanggal 23 dan 24 Januari 1946 di Purwekert.
Atas permintaan wakil-wakil Kementerian Penerangan, supaya dalam konperensi di Purwekerto sudah dapat di ajukan usul-usul yang konkrit tentang susunan organisasi dan personalia Pimpinan RRI, maka konperensi membentuk sebuah panitia kerja yang terdiri atas 3 orang, yaitu Soeriodipuro sebagai ketua,Harto (Semarang) dan Soedarmoto (Yogyakarta) sebagai anggota.
Perlu ditambahkan, bahwa dalam komperensi juga harir wakil0wakil dari RII (Radio Internasional Indonesia) dari Kediri sebagai pendengar.
Pentingnya radio dalam masa revolusi fisik telah disadari oleh masyarakat, terutama badan-badan perjuangan seperti BPRI (Barisan Pemberontakan Republik Indonesia) dan kelaskaran rakyat lainnya.
Radio merupakan alat pengobar semangat perjuangan yang sangat ampuh, setelah Inggris melancarkan agresi militer diSurabaya, Semarang, Magelang dan Bandung.
Atas usaha masyarakat dengan bantuan KNI Pemerintah Daerah, Komandan-Komandan Tentara maupun lasykar setempat, maka berdirilah Badan-Badan Siaran Radio di Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Magelang, Cilacap, Tegal, Madiun, Kediri dan Jember, dalam masa 1946 sampai 1947.
RRI sendiri pada waktu itu sudah mempunyai stasiun-stasiun di Jakarta, Bandung yang kemudian menyingkir ke Tasikmalya; stasiun Purwokerto kemudian menyingkir ke Kebumen dan Wonosobo; stasiun-stasiun Surakarta, Yogyakarta; Semarang, menyingkir ke Pati, Pekalongan dan Salatiga: Surabaya, menyingkir ke Mojokerto dan selanjutnya ke Kediri; sedang Malang yang menyingkir ke Blitar.
Stasin-stasiun RRI sudah mempunyai organisasi Nasional dengan pedoman perjuangan yang satu, sehingga suara RRI merupakan satu suara yang sama dalam politik dan arah tujuannya.
Enersi yang dikeluarkan oleh stasiun-stasiun tersebut, tidak selalu efektif dan belum tentu mencapai sasaran.
Untuk memanfaatkan tenaga, alat dan semangat yang dimiliki oleh stasiun-stasiun tersebut, maka RRI mengadakan pendekatan kepada badan-badan penyiran radio masyarakat itu, supaya bersatu dalam barisan RRI.
Ajaran RRI itu mendapat sambutan baik, bahkan sebagian besar mengibginkan bergabung dengan RRI. maka bertambahlah cabang-cabang RRI diCirebon, Tasikmalaya, Garut, Magelang, Cilacap, Madiun, Kediri dan Jember sebelum clash kedua tahun 1947.
Bahkan diTasikmalaya terdapat dua stasiun RRI, yaitu RRI Priangan Timur dan RRI Bandung, karena tidak dapat dipersatukan, maka terpaksa RRI Bandung, yang tidak dapat bekerja sebagai Radio Perjuangan Jawa Barat.
Setelah "Persetujuan Renvile" tanggal 17 Januari 1948 keadaan berubah. Karena daerah kekuasaan defakto Republik hanya terbatas pada "Daerah Renvile", yang meliputi Keresidenan Banyumas, Kedu Pati, Surakarta, Yogyakarta, Madiun dan Kediri saja, maka stasiun-stasiun RRI yang secara leluasa beroperasi sesudah persetujuan Renvile adalah:
Dengan badan-badan kelasykaran yang menyelenggarakan siaran radio sendiri, antara lain BPRI, maka RRI mengadakan kerjasama yang baik dalam siaran, serta memberikan bantuan materiil dan tenaga (membuat pemancar radio dan memberi alat-alat dan sebagainya), terutama sekali dalam masa tahun 1945-1946.
RRI Kediri yang sebenarnya juga dibiayai dari anggaran Kementerian Penerangan, baru dapat digabungkan ke dalam RRI Jawa Timur di Kediri, setelah pemberontakan PKI di Madiun tanggal 19 September 1948.
6. PERISTIWA MADIUN 19 SEPTEMBER 1948 Jika Progam Perjuangan RRI terutama ditujukan untuk menghadapi perang melawan Inggris dan Belanda, maka "Peristiwa Madiun" pada tanggal 19 September 1948, sebenarnya tidak pernah diperhitungkan.
Maka dalam menghadapi peristiwa tersebut, RRI Madiun maupun RRI Pusat todak mengadakan persiapan-persiapan untuk "terugval basis"
Tanpa kesempatan dan kemampuan untuk melawan Pimpinan RRI Madiun masih setai kepada Sumpah 11 September dan pemerintah R.I RRI Madiun ME-relay pidato radio Presiden Soekarno yang menyatakan, bahwa pernyataan Muso adalah pemberontakan terhadap Pemerintah yang syah yang tentunya sangat menggemparkan.