International NGO Forum on Indonesian Development
International NGO Forum on Indonesian Development atau disingkat INFID adalah organisasi masyarakat sipil (civil society organization) yang bergerak dalam bidang penelitian, kajian, dan advokasi kebijakan pembangunan di Indonesia. Lembaga ini memiliki status konsultatif pada Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan Ref No: D1035 yang disahkan pada tahun 2004
INFID didirikan pada Juni 1985, dengan nama INGI (Inter-NGO Conference on IGGI Matters) berdasarkan inisiatif beberapa LSM Indonesia dan rekan-rekannya di Belanda. INFID merupakan jaringan yang terbuka dan plural dari LSM-LSM di Indonesia serta negara-negara anggota CGI the Consultative Group on Indonesia, dan juga organisasi internasional maupun individual-individual yang mempunyai minat dan komitmen terhadap Indonesia. Sejak 1985, INGI/INFID telah
memberikan berbagai masukan dan rekomendasi kritis ke Kelompok Antarpemerintah bagi Indonesia (IGGI) mengenai isu-isu pembangunan di Indonesia. IGGI adalah sebuah konsorsium dari negara-negara donor Indonesia, yang pada tahun 1992 IGGI diubah menjadi CGI yang dipimpin oleh Bank Dunia.
INFID bertujuan memberikan suara terhadap perspektif dan masalah-masalah bersama dari masyarakat yang diwakili oleh LSM-LSM yang terlibat di Indonesia, berhadapan dengan Pemerintah, agen-agen pembangunan multilateral (MDAs), dan sektor swasta di Indonesia. INFID juga bertujuan menfasilitasi komunikasi antara LSM-LSM di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mempromosikan
kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan berstruktur dan untuk meningkatkan kapasitas demi memperbaiki kondisi kaum miskin dan dirugikan di Indonesia.
Pada tahun 2004 INFID mendapatkan status konsultatif pada Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat ini, INFID berfokus kepada tiga area kerja yaitu Penurunan Ketimpangan, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, serta Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi. Bersama 72 anggota dan ratusan jaringan yang tersebar di seluruh
Indonesia INFID melakukan kajian, pemantuan dan advokasi kebijakan.Program HAM dan Demokrasi INFID bertujuan untuk mengawal dan memastikan proses reformasi di Indonesia berjalan secara demokratis dan menghormati serta memenuhi, prinsip-prinsip HAM. Fokus kerja program ini yaitu: (i) mendorong implementasi kabupaten/kota HAM, (ii) implementasi bisnis dan HAM, (iii) pencegahan intoleransi dan
ekstremisme, dan iv) menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil sekaligus melakukan konsolidasi masyarakat sipil dalam merespons perkembangan politik elektoral. INFID telah aktif melakukan kajian dan penelitian, kemitraan dengan berbagai "stakeholder," kampanye dan edukasi publik di media daring maupun luring di berbagai kota di Indonesia, dan advokasi kebijakan.Program
Penurunan Ketimpangan INFID lahir untuk menjawab tantangan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia antara lain: (i) bagaimana memastikan penurunan ketimpangan menjadi indikator pembangunan setiap tahun dan 5 tahun; (ii) bagaimana membuat sistem pajak dan belanja sosial Indonesia ("tax and transfer") efektif menurunkan ketimpangan; (iii) bagaimana memastikan program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih
memperluas aksesdan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuk penghapusan berbagai praktik diskriminasi (terhadap kelompok difabel, perempuan, masyarakat adat, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya).
Sejak tahun 2014, INFID fokus pada isu penanganan ketimpangan kesempatan kerja melalui perluasan kesempatan dan kerja layak bagi masyarakat sipil. Survei Barometer INFID sejak tahun 2015 telah menunjukkan bahwa terbatasnya kesempatan kerja merupakan penyebab utama ketimpangan di mata warga. Oleh karena itu, perluasan kesempatan kerja dan kerja layak merupakan salah satu kunci utama untuk menurunkan ketimpangan.
Di samping itu, INFID juga aktif mendorong struktur pajak yang adil sebagai salah satu cara menurunkan ketimpangan. Pajak yang tidak adil menyebabkan pekerja membayar pajak lebih banyak ketimbang orang kaya, perempuan membayar pajak lebih tinggi daripada laki-laki, dan korporasi melakukan penghindaran dan pengemplangan pajak. Padahal pajak merupakan sumber penerimaan negara dan
sumber kemandirian negara.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau "Sustainable Development Goals" (SDGs) 2030 telah disepakati sebagai tujuan bersama oleh kurang lebih 193 negara pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 indikator dan harus dicapai tahun 2030. Upaya-upaya yang dilakukan INFID untuk
pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia meliputi: (1) mendorong tata kelola SDGs yang dapat memberi kesempatan semua pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan SDGs. Sejak tahun 2017, INFID telah mendorong 7 daerah yaitu Bojonegoro, Pangkajene Kepulauan, Malang, Kubu Raya, Banda Aceh, Jember, Cirebon, Maros, Kupang, dan Provinsi DI Yogyakarta untuk mengadopsi SDGs
disertai dengan tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Kabupaten Pangkep telah mengeluarkan SK Bupati Pelaksanaan SDGs yang melibatkan masyarakat sipil; (2) mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di berbagai daerah; dan (3) melibatkan universitas untuk terlibat aktif di dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs.
INFID juga telah memperkenal lima tokoh masyarakat sebagai Duta Masyarakat untuk Sustainable Development Goals (Duta SDGs). Kelima duta tersebut merupakan tokoh publik yang mengajak komunitas dan masyarakat untuk mencapi tujuan dan target Pembangunan Berkelanjutan. Mereka adalah Muhammad Farhan (Pekerja Seni/Penyiar), Alissa Wahid (Koordinator Nasional Gusdurian), Sophia Latjuba (Pekerja
Seni/Aktris), Zoemrotin K. Susilo (Tokoh Gerakan Masyarakat Sipil), dan Abdul Kholiq Arif (Bupati Wonosobo periode 2005-2015).Website: http://www.infid.org/