Kerajaan Sanggau
Jepang, Ade Marhaban Saleh diangkat sebagai pemangku adat Kesultanan Sanggau. Ade Marhaban Saleh sejatinya juga berasal dari pihak Istana Beringin. Namun, kondisi ini menjadi hal yang bisa dimaklumi karena adanya tekanan dari pihak pemerintah militer Jepang. Ade Marhaban Saleh digantikan oleh Panembahan Gusti Ali Akbar, masih dari keluarga Istana Beringin, pada tahun 1944. Panembahan Gusti Ali
Akbar mengemban mandat sebagai pemangku adat Kesultanan Sanggau pada saat- saat terakhir pendudukan Jepang di Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan Sekutu. Tiga hari kemudian, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Namun, pada bulan September 1945, Belanda yang menjadi bagian dari pemenang Perang Dunia ke-2, datang ke wilayah Indonesia dan bermaksud berkuasa lagi,
termasuk berkeinginan untuk kembali menanamkan pengaruhnya di Kesultanan Sanggau. Oleh karena itu, Belanda kemudian mengirim utusannya yang bemama Riekerk untuk menempati posisi sebagai Asisten Residen diwilayah Sanggau. Riekerk, yang datang ke Sanggau bersama pasukan militer bersenjata lengkap, kemudian menurunkan Panembahan Gusti Ali Akbar dari singgasana Kesultanan Sanggau dan mengangkat
Panembahan Gusti Mohammad Taufik Surya Negara sebagai penggantinya. Panembahan Gusti Mohammad Taufik Surya Negara berasal dari pihak keluarga Istana Kuta. Tahta Panembahan Gusti Mohammad Taufik Surya Negara bertahan hingga Sanggau diubah menjadi daerah swapraja. Dengan demikian, maka Panembahan Gusti Mohammad Taufik Surya Negara merupakan Sultan Sanggau yang terakhir (Basilius, dalam Pontianak Pos, 3 Oktober 2004). Pada tanggal 2
Mei 1960 dilakukan serah terima pemerintahan Swapraja Sanggau kepada M. Th. Dzaman selaku Kepala Daerah Swatantra tingkat II Sanggau. Sejak saat inilah riwayat Kesultanan Sanggau mengalami kemandegan seiring perubahan statusnya menjadi ibu kota Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah mati suri selama kurang lebih 49 tahun lamanya, akhimya pada tanggal 26 Juli 2009, dimulailah kebangkitan Kesultanan Sanggau, meski tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal politik dan bersifat adat semata Pada tanggal tersebut, Pangeran Ratu H. Gusti Arman Surya Negara dinobatkan sebagai Sultan Sanggau Acara agung itu dihadiri oleh beberapa tokoh, seperti Sultan Iskandar Machmud
Badarudin dari Kesultanan Palembang Darussalam, Pangeran Ratu Gusti Suryansyah dariIstana Ismayana, dan Bupati Sanggau Ir. H. Setiman H. Sudin.
Urutan para pemegang tampuk pemerintahan di Kerajaan/Kesultanan Sanggau yang berhasil ditemukan dari buku karya J.U.Lontaan yang berjudul Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat" dan tulisan bertajuk "Kesultanan Sanggau" karya A. Roffi Faturrahman, et.aI. (tt) yang terhimpun dalam buku Istana- istana di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
Dara Nante (1310 M). Dakkudak. Dayang Mas Ratna (1485-1528 M). Dayang Puasa atau Nyai Sura (1528-1569 M). Abang Gani bergelar Pangeran Adipati Kusumanegara Gani (1569-1614 M). Abang Basun bergelar Pangeran Mangkubumi Pakunegara (1614-1658 M). Abang Bungsu (Uju) bergelar Sultan Mohammad Jamaluddin Kusumanegara (1658-1690 M). Abang Kamaruddin bergelar Sultan Akhmad Kamaruddin (1690-1722 M). Panembahan Ratu Surya Negara bergelar Sultan
Zainuddin (1722-1741 M). Abang Tabrani bergelar Pangeran Ratu Surya Negara (1741-1762 M). Panembahan Mohammad Thahirl Surya Negara (1762-1785 M). Pangeran Usman bergelar Panembahan Usman Paku Negara (1785-1812). Panembahan Mohammad Ali Surya Negara (1812-1823). Sultan Ayub Paku Negara (1812-1828). Panembahan Mohammad Kusuma Negara (1812-1860). Panembahan Mohammad Thahir II (1860-1876). Panembahan Haji Sulaiman Paku Negara (1876-1908). Panembahan Gusti Mohammad Ali Surya Negara
(1808-1915). Pangeran Gusti Mohammad Said Paku Negara (1915-1921). Panembahan Thahir Surya Negara (1921-1941). Gusti Mohammad Arif (1941-1942). Ade Marhaban Saleh (1942-1944). Panembahan Gusti Ali Akbar (1944-1945). Panembahan Gusti Mohammad Taufik Surya Negara (1945). Pangeran Ratu H. Gusti Arman Surya Negara (2009).
Sistem pemerintahan Kerajaan Sanggau sejak masa awal atau ketika didirikan pertama kali oleh Dara Nante pada tahun 1310 masih berdasarkan aturan dan hukum-hukum adat setempat. Pejabat sementara pengganti Dara Nante, yakni Dakkudak, ternyata tidak dapat mengelola pemerintahan Kerajaan Sanggau dengan baik. Dakkudak tidak mampu menjalankan undang-undang adat dengan semestinya.
Ketidak mampuan ini membuat Dakkudak memilih pergi meninggalkan Kerajaan Sanggau. Pengganti Dakkudak adalah keturunan Dara Nante yang bernama Dayang Mas Ratna (1485-1528 M). Sejak masa inilah tampuk pemerintahan Kerajaan Sanggau mulai diampu oleh orang-orang yang mempunyai tali keturunan berdasarkan garis darah. Dalam menjalankan pemerintahan, Dayang Mas Ratna dibantu oleh
suaminya yang bemama Nurul Kamal. Hal yang sama juga berlaku pada masa pemerintahan Dayang Puasa atau Nyai Tua yang berperan meneruskan kekuasaan Dayang Mas Ratna. Pengelolaan pemerintahan Kerajaan Sanggau pada rezim Dayang Puasa juga dibantu oleh sang suami yang bernama Abang Awal.
Sejak masa kepemimpinan Dayang Puasa berakhir, Kerajaan Sanggau selalu dipimpin oleh kaum pria dari waktu ke waktu. Dalam melaksanakan pemerintahannya, biasanya Raja atau Sultan Sanggau dibantu oleh penasihat kerajaan/kesultanan yang diberi gelar Ade. Bahkan, sejumlah orang yang pernah menjabat sebagai Ade, sempat naik tahta menjadi penguasa Sanggau, beberapa di
antaranya adalah Panembahan Ratu Surya Negara (1722-1741 M) yang mengambil-alih tahta Sultan Akhmad Kamaruddin (1690-1722 M) dan Panembahan Mohammad Ali Surya Negara (1812-1823) yang menggantikan Sultan Ayub Paku Negara (1812-1828). Para pemegang jabatan Ade pada umumnya adalah saudara kandung dari pemimpin Kesultanan Sanggau yang tengah berkuasa.
Setelah era pemerintahan Panembahan Ratu Surya Negara yang bergelar Sultan Zainuddin (1722-1741 M), terjadi perubahan dalam aturan suksesi Kesultanan Sanggau. Mulai saat itu, pucuk kepemimpinan Kesultanan Sanggau dijabat secara bergantian oleh keturunan Sultan Akhmad Kamaruddin dan Sultan Zainuddin, keduanya adalah putera dan Sultan Sanggau sebelumnya, yakni Sultan Mohammad Jamaluddin
Kusumanegara (1658-1690 M). Selain itu, kedua belah pihak juga menempati istana yang berbeda, yakni Istana Beringin (daerah darat) untuk pihak keturunan Sultan Akhmad Kamaruddin dan Istana Kuta (daerah laut) untuk pihak keturunan Sultan Zainuddin. Suksesi kepemimpinan yang bergantian seperti ini terus berlangsung hingga Kesultanan Sanggau melebur dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dengan sedikit pengecualian yang disebabkan hal-hal tertentu, misalnya calon Sultan masih berusia belum dewasa atau kondisi politik saat itu.
Sistem pemerintahan Kesultanan Sanggau mempunyai undang-undang yang didasarkan atas hukum adat dan hukum Islam. Akan tetapi, ketika Belanda mulai menanamkan pengaruhnya di Kesultanan Sanggu, segala kebijakan yang dirumuskan Kesultanan Sanggau harus mendapat persetujuan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain itu, Kesultanan Sanggau juga memiliki lembaga Mahkamah
Syariah atau Raad Agama. Lembaga ini dipimpin oleh Haji Muhammad Yusuf bergelar Pangeran Tumenggung Suria Igama dan Ade Ahmaden Baduwi bergelar Raden Penghulu Suria Igama. Pembentukan Raad Agama ini sebenamya merupakan taktik Belanda untuk turut campur dalam persoalan-persoalan agama (Islam) yang sebelumnya menjadi wewenang penuh Sultan Sanggau. Pada tanggal 30 Oktober 1932, dilakukan
penyempumaan hukum adat yang berlaku di Kesultanan Sanggau. Hukum adat yang sebelumnya berjumlah 34 pasal ditambah menjadi 70 pasal. Dalam hukum baru tersebut dikatakan bahwa segala urusan agama tidak hanya diputuskan oleh Sultan Sanggau, tetapi juga harus dilakukan oleh Raad Agama. Urusan-urusan yang ditangani oleh Raad Agama antara lain:
nikah, talak, rujuk, waris, wasiat, penetapan bulan Ramadhan, fardlu kifayah, pengangkatan imam dan khatib, dan bilal masjid.