Kamerun
Berbagai organisasi hak asasi manusia menuduh polisi, dan militer menyiksa tersangka kriminal, etnis minoritas, kaum homoseksual, dan aktivis politik. Penjara diisi terlalu penuh, dan kekurangan makanan, dan fasilitas medis, dan penjara yang dikepalai oleh pemimpin tradisional di utara dituduh menahan lawan politik karena desakan pemerintah. Namun, sejak awal tahun 2000-an, banyak polisi telah dihukum karena pelanggaran hukum.
Majelis Nasional membuat hukum. Badan ini terdiri dari 180 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, dan bersidang 3 kali setahun. Hukum disahkan oleh pemungutan suara mayoritas. Badan ini jarang menolak hukum yang diusulkan oleh presiden. Konstitusi 1996 mendirikan parlemen majelis rendah, yaitu Senat yang beranggotakan 100 orang. Namun lembaga ini belum pernah digunakan.
Pemerintah mengakui kekuasaan pemimpin tradisional, fon, dan lamibe untuk memerintah di tingkat lokal, dan untuk menyelesaikan persengketaan sepanjang keputusan mereka tidak berlawanan dengan hukum nasional.
Partai Presiden Paul Biya, Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) adalah satu-satunya partai politik yang sah sampai Desember 1990. Berbagai partai politik etnis, dan agama telah muncul sejak saat itu. Oposisi utama adalah Social Democratic Front (SDF), didukung sebagian besar oleh daerah Anglophone, dan dipimpin oleh John Fru Ndi. Biya, dan partainya telah mengendalikan
kepresidenan, dan Majelis Nasional dalam pemilu-pemilu nasional, tetapi lawan-lawan politiknya menuduh bahwa hal ini tidak adil. Berbagai organisasi HAM menuduh pemerintah menekan kebebasan kelompok oposisi dengan mencegah demonstrasi, membubarkan pertemuan, dan menangkap para pemimpin, dan wartawan oposisi. Freedom House memberi Kamerun peringkat "not free" dalam hal hak politik, dan kebebasan sipil. Pemilu parlemen terakhir diadakan pada 22 Juli 2007.
Kamerun adalah anggota Commonwealth of Nations, dan La Francophonie. Hubungan luar negeri mereka mengikuti sekutu terdekat mereka, Perancis. Negara ini juga sangat bergantung pada Perancis dalam hal pertahanan, walaupun pengeluaran militer tinggi dibandingkan dengan sektor pemerintahan lain. Biya telah berselisih dengan pemerintah Nigeria dalam hal kepemilikan semenanjung Bakassi, dan dengan presiden Gabon El Hadj Omar Bongo mengenai
urusan pribadi. Walaupun demikian, perang saudara adalah ancaman utama dalam negeri, karena ketegangan antara kaum Kristen, dan Muslim, dan antara kaum Anglophones, dan Francophones.
Sebagian besar anak-anak dapat memperoleh pendidikan di sekolah negeri yang gratis atau sekolah swasta yang diberi subsidi Sistem pendidikan di Kamerun adalah campuran antara sistem Inggris, dan Perancis dengan bahasa pengantar sebagian besar bahasa Inggris atau Perancis. Kamerun memiliki tingkat kehadiran sekolah tertinggi di Afrika. Anak perempuan lebih jarang bersekolah daripada anak laki-laki karena
pengaruh budaya, kewajiban rumah tangga, pernikahan, dan kehamilan dini, dan pelecehan seksual. Walaupun tingkat kehadiran lebih tinggi di selatan, terlalu banyak guru ditugaskan ke sana, sehingga di utara sekolah-sekolah memiliki terlalu sedikit guru.
Kualitas kesehatan di Kamerun pada umumnya rendah. Di luar kota-kota besar, fasilitas kesehatan biasanya kotor, dan tidak lengkap. Penyakit yang berjangkit misalnya demam berdarah, filariasis, leishmaniasis, malaria, meningitis, schistosomiasis, dan penyakit tidur. Tingkat infeksi HIV/AIDS diperkirakan 5.4% dari penduduk usia 15-49, walaupun tekanan sosial membuat jumlah
laporan lebih rendah dari sebenarnya. Dukun adalah alternatif populer terhadap ilmu pengobatan barat.