Skotlandia
Setelah bertahun-tahun memperjuangkan Kirk (gereja Skotlandia), pada 1834 kaum Evangelis berhasil meraih kendali gereja dari Majelis Umum dan mengesahkan Undang-Undang Veto, yang mengizinkan kongregasi untuk menolak maklumat "gangguan" yang tidak dikehendaki oleh patron. "Konflik Sepuluh Tahun" yang berlangsung sesudahnya sehubungan dengan perselisihan politik dan hukum berakhir
dengan kekalahan kaum nonintrusionis di pengadilan sipil. Akibatnya, nonintrusionis yang dipimpin oleh Dr. Thomas Chalmers memisahkan diri dari gereja; peristiwa ini dikenal dengan Kekacauan Besar 1843. Sepertiga agamawan, kebanyakan berasal dari Utara dan Highland, mendirikan Gereja Bebas Skotlandia. Pada akhir abad ke-19, perselisihan antara pengikut Calvinis fundamentalis dengan liberal teologis menyebabkan
terjadinya perpecahan dalam tubuh Gereja Bebas setelah Calvinis hengkang dan mendirikan Gereja Presbyterian Bebas pada tahun 1893. Emansipasi Katolik pada 1829 dan masuknya sejumlah besar imigran Irlandia setelah dilanda musibah kelaparan pada akhir 1840-an, terutama ke pusat Lowland seperti Glasgow, mengakibatkan berubahnya nasib penganut Katolik. Pada 1878, meski ditentang, hierarki Gereja
Katolik Roma dikembalikan kepada negara, dan Katolik perlahan menjadi denominasi yang signifikan di Skotlandia.
Industrialisasi, urbanisasi, dan Kekacauan 1843 menyebabkan terhambatnya perkembangan sekolah paroki. Sejak 1830, negara mulai mendanai pembangunan sekolah-sekolah; lalu pada 1846 pegelolaan sekolah didanai langsung oleh sponsor; dan pada 1872 Skotlandia meniru sistem pendidikan Inggris yang mendanai sebagian besar sekolah yang dikelola oleh dewan sekolah. Universitas Glasgow yang
bersejarah menjadi salah satu pelopor sistem pendidikan tinggi di Britania dengan menyediakan kebutuhan pendidikan bagi para pemuda yang berasal dari kalangan perkotaan dan komersial, tidak hanya bagi kelas atas. Universitas St Andrews menjadi universitas Skotlandia pertama yang menerima murid putri. Universitas-universitas di Skotlandia yang menerima dan mengakui lulusan wanita terus meningkat hingga awal abad ke-20.
Skotlandia memainkan peran penting bagi perjuangan Britania dalam Perang Dunia I, khususnya dalam menyediakan tentara, kapal, mesin, makanan, dan uang. Dengan jumlah penduduk 4.8 juta pada 1911, Skotlandia mengirim setengah juta lebih prajurit ke medan perang, seperempat di antaranya gugur dalam pertempuran atau dikarenakan penyakit, dan 150000 selebihnya terluka parah. Field Marshal Sir Douglas Haig bertindak sebagai komandan Britania di Front Barat.
Perang menyebabkan munculnya gerakan radikal bernama "Red Clydeside" yang dipimpin oleh militan serikat buruh. Kawasan industri dan markas yang dikuasai oleh Partai Liberal beralih menjadi milik Buruh pada tahun 1922, yang berpusat di distrik kelas pekerja Katolik Irlandia. Kaum wanita juga terlibat aktif membangun solidaritas dalam masalah perumahan. Namun, kelompok "Reds"
yang mekar di dalam tubuh Partai Buruh dan sedikitnya pengaruh di Parlemen menyebabkan merosotnya pengaruh Buruh pada akhir 1920.
Pengembangan kembali industri perkapalan tidak sesuai dengan harapan. Sebaliknya, depresi parah menghantam perekonomian Skotlandia pada tahun 1922 dan tidak sepenuhnya pulih hingga 1939. Periode antarperang ditandai oleh stagnasi perekonomian di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta angka pengangguran yang tinggi. Perang memang menimbulkan dampak yang mendalam dalam bidang sosial,
ekonomi, budaya, dan politik. Namun, para tokoh Skotlandia mulai merenungkan kemerosotan mereka, terutama mengenai masalah kesehatan yang buruk, perumahan yang tidak layak, dan pengangguran massal jangka panjang. Pekerjaan di luar negeri untuk melayani Imperium Britania tidak lagi menarik bagi kalangan muda yang ambisius, yang malah pergi meninggalkan Skotlandia secara permanen. Ketergantungannya
yang sangat besar pada industri berat dan pertambangan merupakan masalah utama stagnasi perekonomian Skotlandia, dan tak ada pihak yang menawarkan solusi terbaik. Situasi ini, menurut Finlay (1991) mencerminkan "meluasnya rasa keputusasaan yang menyebabkan para pebisnis dan pemimpin politik menerima ortodoksi baru perencanaan ekonomi pemerintah yang terpusat pada masa Perang Dunia II."
Pada masa Perang Dunia II, Skotlandia kembali mengalami sedikit kemakmuran, meskipun kota-kota Skotlandia luluh lantak akibat pengeboman yang dilancarkan oleh Luftwaffe. Pada masa ini, kebangkitan Skotlandia ditandai dengan penemuan radar oleh Robert Watson-Watt, yang sangat bermanfaat dalam Pertempuran Britania, begitu juga dengan peran RAF Fighter Command Air Chief Marshal Sir Hugh Dowding.
Setelah tahun 1945, perekonomian Skotlandia semakin terpuruk karena ketatnya persaingan di luar negeri, industri yang tidak efisien, dan kesenjangan industri. Hanya dalam beberapa dekade terakhir negara ini baru bisa menikmati kebangkitan budaya dan ekonomi. Faktor ekonomi yang bersumbangsih terhadap kebangkitan ini antara lain adalah industri jasa keuangan yang
semakin meningkat, manufaktur elektronik (lihat Silicon Glen), serta industri gas dan minyak Laut Utara. Diperkenalkannya Pajak Komunitas (atau Pajak Pungutan) oleh pemerintahan Margaret Thatcher pada 1989 setahun lebih awal dari negara lainnya di Britania Raya menyebabkan berkembangnya gerakan-gerakan yang mendukung agar Skotlandia secara langsung berhak mengontrol urusan dalam negerinya sendiri. Setelah referendum
rencana devolusi pada 1997, Undang-Undang Skotlandia 1998 disahkan oleh Parlemen Britania Raya, yang kemudian membentuk Pemerintahan dan Parlemen Skotlandia terdevolusi yang berwenang atas sebagian besar undang-undang yang secara spesifik diperuntukkan bagi Skotlandia.
Kepala negara Skotlandia adalah raja/ratu Britania Raya, saat ini Ratu Elizabeth II (sejak 1952). Nama penyandang kekuasaan "Elizabeth II" memicu kontroversi pada saat penobatannya karena Skotlandia sebelumnya tak pernah diperintah oleh Elizabeth I. Elizabeth I memerintah Inggris dan Irlandia ketika Skotlandia masih menjadi negara merdeka. Kasus ini sampai ke pengadilan, dikenal dengan
kasus MacCormick v. Lord Advocate (1953 SC 396), yang menggugat Ratu karena menggunakan nama Elizabeth II dan menyatakan bahwa hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 Traktat Penyatuan. Kerajaan memenangkan kasus tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa penguasa monarki Britania berikutnya berhak memakai penomoran yang sesuai dengan pendahulu penguasa monarki Inggris ataupun Skotlandia,
yang berarti penomorannya akan lebih tinggi. Sebagai contoh, raja masa depan yang bernama James akan menggunakan nama regnal James VIII, karena James terakhir yang memerintah Skotlandia adalah James VII (atau James II di Inggris), begitu juga dengan raja Henry berikutnya, yang akan menyandang nama regnal Henry IX di seluruh Britania dan Persemakmuran, meskipun tidak ada raja Skotlandia yang bernama Henry.
Skotlandia memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas di dalam Britania Raya, serta perwakilan di Parlemen Britania. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dilimpahkan (devolusi) kepada Pemerintahan Skotlandia dan Parlemen Skotlandia yang berkedudukan di Holyrood, Edinburgh. Meski demikian, Parlemen Britania Raya tetap memiliki kekuasaan atas urusan-urusan tertentu yang tidak dimaksudkan
untuk menjadi wewenang Pemerintah dan Parlemen Skotlandia, sesuai dengan Undang-Undang Skotlandia 1998, misalnya seperti pemungutan pajak Britania, keamanan sosial, pertahanan, hubungan luar negeri, dan penyiaran. Parlemen Skotlandia memiliki kewenangan legislatif atas semua permasalahan yang terkait dengan Skotlandia, termasuk kewenangan terbatas untuk memungut pajak
penghasilan. Pada tahun 2008, dalam wawancara di stasiun televisi BBC Scotland, perdana menteri Gordon Brown menyatakan bahwa Parlemen Skotlandia akan diberi kewenangan lebih untuk memungut pajak.