Perang Dingin
Krisis Berlin 1961 adalah insiden besar terakhir yang terjadi dalam masa Perang Dingin terkait dengan status Berlin dan kondisi Jerman pasca-Perang Dunia II. Pada awal 1950-an, pendekatan Soviet mengenai kebijakan pembatasan emigrasi ditiru oleh sebagian besar negara Blok Timur lainnya. Namun, ratusan ribu warga Jerman Timur beremigrasi ke Jerman Barat setiap tahunnya melalui "celah" yang terdapat dalam sistem antara Berlin Timur dan Berlin Barat dan dengan bantuan dari pasukan Sekutu di Jerman Barat.
Emigrasi menyebabkan berpindahnya sumber daya manusia yang berpotensi seperti kalangan profesional terdidik dari Jerman Timur ke Jerman Barat, hampir 20% penduduk Jerman Timur telah bermigrasi ke Jerman Barat pada tahun 1961. Pada bulan Juni, Uni Soviet mengeluarkan ultimatum baru yang menuntut penarikan pasukan Sekutu dari Berlin Barat. Permintaan tersebut ditolak, dan pada tanggal 13 Agustus, Jerman Timur
mendirikan penghalang kawat berduri yang kemudian konstruksinya diperluas hingga kelak membentuk Tembok Berlin, yang secara efektif menutup "celah" antara kedua wilayah tersebut.
Setelah Invasi Teluk Babi, Kennedy terus mencari cara untuk menggulingkan Castro, Kennedy dan pemerintahannya bereksperimen secara diam-diam dengan memfasilitasi penggulingan pemerintahan Kuba. Harapan yang signifikan disematkan pada sebuah program rahasia bernama Proyek Kuba, yang dirancang di bawah pemerintahan Kennedy pada tahun 1961.
Pada bulan Februari 1962, Khrushchev mengetahui rencana Amerika terhadap Kuba: "proyek Kuba"-disetujui oleh CIA dan menetapkan penggulingan pemerintah Kuba pada bulan Oktober, kemungkinan melibatkan militer Amerika-dan Kennedy mungkin memerintahkan operasi pembunuhan terhadap Castro. Sebagai respon, Soviet mempersiapkan pemasangan rudal nuklirnya di Kuba.
Khawatir, Kennedy memutuskan berbagai reaksi untuk menanggapinya, dan akhirnya menanggapi instalasi rudal nuklir Soviet di Kuba dengan melakukan blokade laut dan memberikan ultimatum kepada Soviet. Khrushchev mundur dari konfrontasi, dan Uni Soviet membongkar rudalnya dengan imbalan janji Amerika agar tidak lagi menyerang Kuba.
Krisis Rudal Kuba (Oktober-November 1962) membawa dunia lebih dekat ke arah perang nuklir daripada sebelumnya. Lebih lanjut, peristiwa tersebut juga menunjukkan konsep saling meyakinkan akan bahaya kehancuran, bahwa negara adidaya tidak siap untuk menggunakan senjata nuklir mereka, takut akan adanya kehancuran global total karena saling balas dendam. Dampak dari krisis ini
menyebabkan dilakukannya upaya pertama dalam membatasi perlombaan senjata nuklir dengan pelucutan senjata dan perbaikan hubungan, meskipun upaya-upaya untuk mencegah meletusnya perang nuklir telah ditetapkan sejak tahun 1961 melalui Perjanjian Antartika.
Tahun 1964, rekan Kremlin Khrushchev berhasil menggulingkannya, namun tetap mengizinkannya untuk pensiun dengan damai. Khrushchev dituduh memerintah dengan kasar dan inkompetensi, dia juga dianggap telah menghancurkan sektor pertanian Soviet dan membawa dunia ke ambang perang nuklir. Khrushchev juga dikatakan telah mempermalukan dunia komunis ketika ia meresmikan pembangunan Tembok Berlin, yang
dianggap sebagai sebuah penghinaan publik untuk Marxisme-Leninisme. Posisi jabatan Nikita Khrushchev digantikan oleh Leonid Brezhnev sebagai pemimpin Partai Komunis dan sementara Alexei Kosygin menduduki kursi Perdana Menteri.
Pada periode 1960-an dan 1970-an, peserta Perang Dingin berjuang untuk menyesuaikan diri dengan pola baru hubungan internasional yang lebih rumit, dunia tidak lagi dibagi menjadi dua blok besar yang bertentangan. Dari awal periode pasca-perang, Eropa Barat dan Jepang dengan cepat pulih dari kehancuran Perang Dunia II dan mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat sepanjang tahun 1950-an
dan 1960-an, dengan PDB per kapita yang hampir mendekati Amerika Serikat, sedangkan perekonomian Blok Timur mengalami stagnasi.
Sebagai akibat dari krisis minyak 1973, dikombinasikan dengan semakin kuatnya pengaruh Dunia Ketiga dengan mendirikan organisasi-organisasi seperti Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Gerakan Non-Blok, negara-negara Dunia Ketiga memiliki lebih banyak ruang untuk memproklamirkan kemerdekaan mereka dan semakin menunjukkan bahwa mereka tahan banting terhadap tekanan dari negara
adidaya. Sementara itu, Soviet dipaksa untuk mengalihkan perhatiannya pada isu-isu internal seperti permasalahan ekonomi di dalam negeri. Selama periode ini, pemimpin Soviet seperti Leonid Brezhnev dan Alexei Kosygin mulai menerapkan pendekatan détente.
Keberlangsungan NATO sudah menghadapi tantangan pada awal sejarahnya, krisis terjadi selama kepemimpinan Charles de Gaulle dari Perancis pada tahun 1958 dan seterusnya. De Gaulle protes mengenai kuatnya peran Amerika Serikat dalam organisasi dan cemburu atas "hubungan istimewa" antara Amerika Serikat dan Britania Raya. Dalam sebuah memo yang dikirimkan pada Presiden Dwight D. Eisenhower dan Perdana Menteri
Harold Macmillan pada tanggal 17 September 1958, ia berpendapat untuk membentuk tiga serangkai direktorat yang akan memposisikan Perancis pada kedudukan yang sama dengan Amerika Serikat dan Britania Raya, dan juga perluasan cakupan NATO ke wilayah geografis yang memiliki kepentingan dengan Perancis, seperti Aljazair Perancis, yang pemberontakannya di dukung oleh Perancis.
Karena respon yang diberikan tidak memuaskan, de Gaulle mulai mengembangkan penangkal nuklir Perancis secara independen dan pada tahun 1966, Perancis mengundurkan diri dari NATO, diikuti dengan pengusiran semua pasukan NATO dari daratan Perancis.
Pada tahun 1968, periode liberalisasi politik di Cekoslowakia, yang dijuluki dengan Musim Semi Praha, berlangsung dengan berbagai aksi, di antaranya "Program Aksi" liberalisasi, yang menuntut perluasan kebebasan pers, kebebasan berbicara dan kebebasan bergerak, juga penekanan ekonomi pada barang-barang konsumsi, kemungkinan sistem multi partai, membatasi kekuasaan polisi rahasia, dan kemungkinan Cekoslowakia untuk menarik diri dari Pakta Warsawa.
Sebagai jawaban atas aksi Musim Semi Praha, tentara Soviet bersama dengan sebagian besar sekutu Pakta Warsawa mereka, menyerbu Cekoslowakia. Invasi ini diikuti oleh gelombang emigrasi, sekitar 70000 warga Ceko dan Slowakia melarikan diri, dan total akhirnya mencapai 300000 jiwa. Invasi ini memicu protes keras dari Yugoslavia, Rumania, Cina, dan juga dari partai-partai komunis di Eropa Barat.
Pada bulan September 1968, dalam pidatonya di Kongres Kelima Partai Persatuan Pekerja Polandia, sebulan setelah menginvasi Cekoslowakia, Brezhnev menyampaikan Doktrin Brezhnev; yang mengklaim bahwa "hak kami untuk melanggar kedaulatan negara manapun jika ada yang berupaya untuk menggantikan Marxisme-Leninisme dengan kapitalisme". Dalam pidatonya, Brezhnev menyatakan:
"Ketika kekuatan yang bermusuhan dengan sosialisme mencoba mengubah perkembangan negara sosialis tertentu menjadi kapitalisme, hal tersebut tidak hanya menjadi masalah bagi negara yang bersangkutan, tetapi juga merupakan masalah bersama semua negara sosialis."
Doktrin tersebut dilatarbelakangi oleh kegagalan Marxisme-Leninisme dalam meningkatkan kesejahteraan di negara-negara seperti Polandia, Hongaria dan Jerman Timur, yang mengalami penurunan standar hidup yang kontras dengan kemakmuran Jerman Barat dan negara Eropa Barat lainnya.
Pada akhir April 1965, Presiden Lyndon B. Johnson mendaratkan 22000 tentaranya di Republik Dominika dan kemudian mendudukinya selama satu tahun melalui invasi yang diberi kode Operasi Power Pack. Operasi ini dilakukan untuk membendung ancaman menyebarnya revolusi bergaya Kuba di Amerika Latin. Pemilihan presiden diselenggarakan pada tahun 1966, yang menghasilkan kemenangan bagi konservatif Joaqun Balaguer.