Blok Poros
Blok Poros (, "Sjikukoku",), dikenal juga sebagai Axis, adalah negara-negara yang berperang dalam Perang Dunia Kedua melawan pasukan Sekutu. Kekuatan Poros sepakat tentang perlawanan mereka terhadap Sekutu, tetapi tidak mengkoordinasikan perang mereka.
Blok Poros tumbuh dari upaya diplomatik Jerman, Italia dan Jepang untuk mengamankan kepentingan ekspansionis mereka di pertengahan 1930-an. Langkah pertama adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Jerman dan Italia pada tahun 1936. Mussolini menyatakan pada tanggal 1 November bahwa semua negara-negara Eropa lainnya akan mulai berputar pada poros Roma-Berlin, sehingga menciptakan istilah "Axis".
Secara bersamaan langkah kedua dilakukan melalui petandatanganan Pakta Anti-Komintern pada November 1936 yang merupakan perjanjian anti-komunis antara Jerman dan Jepang. Italia bergabung dengan pakta ini pada tahun 1937. "Poros Roma-Berlin" menjadi aliansi militer pada tahun 1939 melalui "Pakta Baja", dengan Pakta Tripartit (1940) yang mengarah ke integrasi tujuan militer Jerman dan dua sekutu perjanjian tersebut.
Dalam puncak kejayaan mereka di Perang Dunia II, Axis memimpin dan menduduki sebagian besar wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Timur. Tidak ada pertemuan puncak/KTT antar anggota serta kerjasama dan koordinasi mereka sangat minim. Meskipun ada kedua hal tersebut antara Jerman dan Italia, namun sangatlah kecil. Perang berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan blok Poros dan pembubaran
aliansi mereka. Seperti pihak Sekutu, keanggotaan Negara-negara Poros tidak tetap, dan beberapa negara bergabung dan kemudian meninggalkan Negara-negara Poros selama perang berlangsung.
Istilah "axis" digunakan pertama kali dalam hubungan Italia-Jerman oleh PM Italia Benito Mussolini pada September 1923, ketika ia menulis dalam kata pengantar untuk "Germania Repubblica" karya Roberto Suster, bahwa "tidak ada keraguan bahwa pada saat ini poros sejarah Eropa sedang melewati Berlin" ("non v'ha dubbio che in questo momento l'asse della storia europea passa per Berlino"). Saat itu,
ia sedang melihat adanya peluang aliansi dengan Jerman melawan Yugoslavia dan Perancis dalam sengketa wilayah Fiume.
Istilah tersebut kemudian juga digunakan PM Hongaria Gyula Gömbös ketika mendukung aliansi dengan Jerman dan Italia pada awal 1930-an. Upaya Gömbös memberikan efeknya dalam Protokol Roma antara Italia-Hongaria, namun kematiannya secara tiba-tiba pada tahun 1936 saat bernegosiasi dengan Jerman di Munchen dan diangkatnya Kálmán Darányi menjadi PM Hongaria mengakhiri keterlibatan
Hongaria dalam membuat koalisi trilateral. Negosiasi dan perdebatan antara menteri luar negeri Italia, Galeazzo Ciano, dan Duta Besar Jerman, Ulrich von Hassell, menghasilkan Protokol 19 Poin, yang ditandatangani oleh Ciano dan rekannya dari Jerman, Konstantin von Neurath, pada tahun 1936. Ketika Mussolini mengumumkan penandatanganan pada 1 November, dia mendeklarasikan berdirinya poros Roma-Berlin.
Italia di bawah "Duce" Benito Mussolini berusaha mengupayakan aliansi strategis Italia-Jerman melawan Perancis sejak awal 1920-an. Sebelum menjadi kepala pemerintahan di Italia sebagai kepala gerakan Fasisme Italia, Mussolini menganjurkan aliansi dengan Jerman yang kalah perang setelah Konferensi Perdamaian Paris (1919). Mussolini percaya Italia dapat memperluas pengaruhnya di Eropa dengan berkerjasama dengan Jerman melawan
Perancis. Pada awal 1923, sebagai isyarat adanya niat baik ke Jerman, Italia secara diam-diam mengirimkan senjata ke tentara Jerman yang dilucuti senjatanya akibat dari ketentuan Perjanjian Versailles.
Pada September 1923, Mussolini menawarkan Kanselir Jerman Gustav Stresemann "kebijakan umum", dimana ia mencari dukungan militer Jerman melawan ancaman intervensi militer Perancis atas sengketa diplomatik atas Fiume dengan Yugoslavia, dimana pengambilalihan Fiume dapat menjadi perang antara Italia dan Yugoslavia. Duta Besar Jerman ke Italia pada tahun 1924 melaporkan bahwa Mussolini melihat kaum nasioanlis Jerman sebagai
sekutu penting untuk Italia melawan Perancis, dan berharap untuk memanfaatkan keinginan tentara Jerman dan hak politik Jerman untuk "perang balas dendam" terhadap Perancis.
Dalam masa Republik Weimar, pemerintah Jerman tidak menghormati Perjanjian Versailles karena menganggap telah dipaksa untuk mentandatanganinya, dan berbagai tokoh pemerintahannya pada waktu itu menolak perbatasan Jerman hasil perjanjian Versailles. Jenderal Hans von Seeckt (kepala "Reichswehr" 1920-1926) mendukung aliansi Jerman-Uni Soviet untuk menginvasi dan membagi Polandia antara keduanya dan mengembalikan
perbatasan Jerman-Rusia tahun 1914. Gustav Streseman sebagai Menteri Luar Negeri Jerman tahun 1925 menyatakan bahwa pengambilalihan wilayah yang hilang ke Polandia dan Danzig dalam Perjanjian Versailles adalah masalah penting kebijakan luar negeri Jerman Memorandum Menteri "Reichswehr" 1926 menyatakan niat untuk mencari cara pengambilalihan kembali wilayah Jerman yang hilang ke tangan Polandia sebagai prioritas pertama, dilanjutkan dengan pengembalian wilayah Saar, aneksasi Austria, dan re-milterisasi Rhineland.
Sejak tahun 1920-an Italia menganggap tahun 1935 adalah tahun penting untuk menyiapkan perang terhadap Perancis, karena pada tahun 1935 kewajiban Jerman dalam perjanjian Versailles akan segera berakhir.
Pertemuan berlangsung di Berlin pada tahun 1924 antara Jenderal Italia Luigi Capello dan tokoh penting militer Jerman seperti von Seeckt dan Erich von Ludendorff atas kerjasama militer antara Jerman dan Italia. Pertemuan menyimpulkan bahwa Jerman masih ingin melakukan perang balas dendam melawan Perancis, namun hanya mempunyai sedikit persenjataan dan berharap bahwa Italia bisa membantu Jerman.
Namun saat ini Mussolini menekankan satu syarat penting yang harus dikejar Italia dalam aliansinya dengan Jerman: bahwa Italia "harus... menarik mereka, bukannya ditarik mereka". Menteri Luar Negeri Italia Dino Grandi pada awal 1930-an menekankan pentingnya "penentuan beban", menyangkut hubungan Italia dengan Perancis dan Jerman, dimana ia akui bahwa Italia bukanlah kekuatan utama, tapi juga dirasakan
bahwa Italia tidak memiliki pengaruh cukup kuat untuk mengubah situasi politik di Eropa dengan menempatkan bobot dukungannya ke salah satu sisi atau yang lain. Namun Grandi menekankan bahwa Italia harus berusaha untuk menghindari menjadi "budak tiga aturan" untuk mengejar kepentingannya, dengan alasan bahwa meskipun ketegangan Italia-Perancis cukup besar, Italia tidak akan beraliansi tanpa
syarat dengan Jerman. Rencana Grandi untuk menjaga keseimbangan diplomatik antara Perancis dan Jerman diuji pada tahun 1932 dengan tekanan oleh pihak Perancis, yang ingin menyiapkan suatu aliansi antara Britania dan Amerika Serikat melawan ancaman balas dendam Jerman. Pemerintah Perancis memperingatkan Italia tentang apa yang dipilihnya, apakah berada di kelompok pro-Versailles atau kelompok anti-Versailles. Grandi
merespon bahwa Italia akan memberi dukungan kepada Perancis melawan Jerman asalkan Italia diberikan mandat atas Kamerun dan mengizinkan Italia kebebasan bertindak atas Ethiopia. Perancis menolak usulan Italia, karena diyakini tuntutan Italia tidak dapat diterima dan ancaman dari Jerman belum ada.
Pada 23 Oktober 1932, Mussolini menyatakan dukungan pada Direktorat Empat Kekuatan yang terdiri atas Britania, Perancis, Jerman dan Italia, untuk merevisi perjanjian secara tertib di luar pengaruh Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap sudah kuno. Direktorat ini sebenarnya dibuat untuk mengurangi pengaruh Perancis di benua Eropa, untuk mengurangi ketegangan antara para kekuatan besar dalam jangka pendek
untuk membeli bantuan Italia dan ditekan menjadi aliansi perang tertentu sementara pada saat yang sama memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari penawaran diplomatik pada revisi perjanjian tersebut.