Kudeta Thailand 2006
Dewan Pembaruan Administrasi kemudian mengeluarkan perintah yang ke-7 yang membagi tanggung jawab ke dalam empat bagian sebagai suatu pembagian tanggung jawab. Keempat bagian itu adalah ARC, sekretariat, bagian penasihat dan bagian urusan khusus.
Thaksin Shinawatra saat itu sedang menghadiri Sidang Umum PBB. Ia terbang dari New York City ke London dalam apa yang disebut suatu kunjungan pribadi. Keluarga dekatnya juga ada di London.
Menteri Keuangan Thanong Bidaya tetap tinggal di Singapura karena saat itu ia sedang menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia/IMF. Menteri Perdagangan Somkid Jatusripitak tetap di Paris. Menteri Luar Negeri Kantathi Supamongkhon terbang dari Paris; di sana ia sedang menghadiri Pameran Kebudayaan Thai-Perancis yang dikepalai oleh Yang Mulia Putri Sirindhorn, ke London.
Kol. Pol. Priewphan Damapong, Wakil Komisaris Jendersl Polisi dan ipar dari Thaksin Shinawatra, melaporkan diri kepada Kepala Kepolisian Nasional sesuai dengan perintah junta.
Wakil Perdana Menteri Chitchai Wannasathit dan Menteri Pertahanan Thammarak Isaragura na Ayuthaya, yang sedang berada di Thailand ketika kudeta berlangsung, ditahan oleh junta.
Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yongyuth Tiyapairat dan Wakil Menteri Pertanian Newin Chidchop diperintahkan untuk melapor kepada junta paling lambat hari Kamis tengah hari. Junta tidak menyebutkan secara spesifik hukuman apa yang akan mereka terima bila mereka tidak melapor. Ada spekulasi bahwa Yongyuth dan Newin berada di London.
Junta militer menegaskan hari Rabu bahwa sejalan dengan penghapusan Konstitusi, Pengadilan Konstitusi dan organisasi-organisasi independent lainnya yang dibentuk di bawahnya otomatis juga dihapuskan. Namun, status Oditur Jeneral Jaruvan Maintaka dipertahankan atas perintah junta. Perintah yang sama membubarkan Komisi Audit Negara. Ia muncul ketika dipanggil menghadap bersama-sama dengan pejabat-pejabat senior pemerintahan oleh junta.
Jend. Sonthi Boonyaratglin berkata hari Rabu bahwa Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan dapat kembali ke negaranya, tetapi ia juga memperingatkan bahwa ia dapat menghadapi tuduhan-tuduhan kriminal. "Tuntutan apapun akan dilakukan di bawah hukum, dan akan tergantung pada bukti-buktinya," Sonthi berkata.
Pengumuman resmi ke-11 dari rezim militer menguraikan kepemimpinannya. Junta ini secara resmi meneybut dirinya Dewan Pembaruan Administrasi dan terdiri atas para pemimpin angkatan bersenjata dan polisi Thailand.
Pukul 15:35 pada 20 September 2006 (waktu Bangkok), junta menyangkal bahwa ia telah mengangkat Perdana Menteri, dan mencatat bahwa Jend. Sonthi Boonyaratglin mempunyai kekuasaan seorang perdana menteri.
Jend. Sonthi Boonyaratglin, pemimpin Dewan Pembaruan Administrasi berkata kepada para diplomat asing bahwa suatu pemerintahan sipil dan Perdana Menteri akan ditunjuk dalam waktu dua minggu untuk menjalankan pemerintahan. Konstitusi akan diamendemen untuk segera memulihkan demokrasi melalui suatu pemilu nasional dalam waktu setahun. Ini berarti bahwa pemilu Oktober 2006 tidak akan dilangsungkan seperti yang telah direncanakan.
Sonthi menegaskan pernyataan sebelumnya bahwa Thaksin dan anggota-anggota kabinetnya tidak melakukan kesalahan apapun dan dapat kembali ke Thailand. Sonthi berkata Thailand masih tetap merupakan sebuah negara demokrasi dan bahwa wisatawan dapat tetap datang ke negara itu secara normal. Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan peringatan perjalanan untuk Thailand.
Pagi hari Rabu, 20 September, situs koran-koran terkemuka Bangkok "Bangkok Post", "The Nation" dan "Thai Rath" berfungsi secara normal dan melaporkan kudeta tersebut. (Baik "Bangkok Post" maupun "The Nation" merupakan kritik-kritik keras terhadap pemerintahan Thaksin.) Situs "Daily News" memuat laporan foto yang luas tentang operasi militer ini.
Para pemimpin kudeta menuntut kerja sama media massa Thailand dan memberlakukan sensor terhadap berita-berita media yang mungkin bernada negatif tentang militer. Militer juga melarang pertemuan apapun yang dihadiri oleh lima orang atau lebih untuk tujuan-tujuan politik, dan mengancam pelanggarnya dengan enam bulan penjara. Belakangan hari itu, militer membubarkan para pengunjuk rasa dan menangkap seorang aktivis Chalard Worachat
bersama-sama dengan pelaku mogok makan dan bekas anggota parlemen Thawee Kraikup di Monumen Demokrasi sementara mereka melakukan protes terhadap kudeta tersebut. Kedua orang ini dan lain-lainnya memasang spanduk yang berbunyi "Mogok Makan sebagai Protes Terhadap Para Penghancur Demokrasi"..
Pada pukul 15:35, saluran-saluran berita asing CNN, BBC, CNBC, NHK dan Bloomberg tetap dibungkam oleh operator kabel satu-satunya, UBC. Semua program berita Thai juga dibatalkan.
Pada pukul 14.50 tanggal 20 September, Konstitusi 1997 Kerajaan Thailand (yang disebut "Konstitusi Rakyat") dihapuskan dari situs Dewan Nasional Thailand.
Pada hari ketiga setelah kudeta, penguasa militer Thailand semakin memperkuat genggaman mereka dengan membatasi kegiatan-kegiatan politik, mengambil alih kekuasaan legislatif dan menahan sejumlah orang yang dekat dengan Thaksin.
Militer mengumumkan lewat semua saluran televisi nasional bahwa segala bentuk pertemuan oleh partai politik dilarang; demikian pula pembentukan partai politik baru juga tidak diiziinkan. Anggota-anggota militer ditempatkan di stasiun-stasiun televisi dan radio, sementara Kementerian Penerangan diperintahan untuk menghentikan penyebaran informasi yang "dianggap berbahaya" bagi agendanya.
Tindakan-tindakan ini diduga akan semakin meningkatkan kecaman dari negara-negara barat serta kelompok-kelompok pengamat hak-hak asasi manusia, yang menganggap kudeta ini sebagai kemunduran dalam proses demokrasi Thailand.
Perhatikan bahwa sensor telah diberlakukan oleh militer, dan pada saat ini pandangan masyarakat atau raja tidak benar-benar diketahui.
Dalam sebuah editorial, koran berbahasa Inggris terbesar Bangkok, "The Nation", memberikan dukungan bersyarat kepada kudeta ini. Koran ini melukiskan Thaksin sebagai "seorang politikus yang serakah yang mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan kemaslahatan umum." Idealnya, kata koran ini, "orang-orang seperti Thaksin harus ditolak dari kotak suara atau melalui tekanan publik dalam bentuk
protes-protes damai." Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu, kata koran ini, kudeta "mungkin sesuatu yang buruk tetapi perlu." Namun, editorial juga mengatakan bahwa "perebutan kekuasaan, meskipun dilakukan tanpa ada yang meninggal, tetap merupakan suatu bentuk kekerasan politik yang tidak cocok dengan aspirasi-aspirasi rakyat Thailand." Demokrasi harus segera dipulihkan, katanya.
Thanaphol Eiwsakul, editor majalah Fah Diew Kan (yang disensor oleh pemerintahan Thaksin), menganjurkan publik untuk mengutuk dan melawan pengambilan kekuasaan oleh militer dengan mewujudkan hak mereka untuk memprotes kudeta itu sebagaimana dijamin oleh Pasal 67 Konstitusi 1997. Ia bersumpah untuk melakukan protes pada Kamis, 21 September 2006.
Perlawanan setempat yang terorganisir terhadap kudeta ini dibungkamkan, karena militer memberlakukan larangan terhadap protes. Protes-protes internasional terhadap kudeta ini terjadi di beberapa tempat, dengan sebuah kelompok pengunjuk rasa memprotes di depan Konsulat Thailand di New York City.
Sebuah kelompok mahasiswa, "Pusat Berita untuk Aktivitas Mahasiswa" juga menerbitkan sebuah pernyataan yang mengutuk kudeta ini, dan mengatakan bahwa hal ini "anti demokrasi dan benar-benar diktatorial". Kelompok ini menyerukan rakyat Thailand agar mengenakan pakaian hitam untuk meratapi kematian demokrasi Thailand dan menolak bekerja sama dengan "junta militer".