Imperium Britania
Partai Buruh yang pro-dekolonisasi berhasil memenangkan Pemilihan Umum Inggris 1945. Clement Attlee, pemimpin Partai Buruh yang terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris segera bertindak cepat untuk menyelesaikan isu penting negara yaitu kemerdekaan India. Dua organisasi pergerakan kemerdekaan India; Kongres Nasional India dan Liga Muslim India telah mengampanyekan kemerdekaan India berdekade-dekade lamanya, namun
tidak menemui kesepakatan soal bagaimana pelaksanaannya. Kongres menginginkan India yang bersatu namun Liga menginginkan negara yang terpisah bagi penduduk Muslim karena takut akan adanya dominasi oleh mayoritas Hindu. Meningkatnya kerusuhan sipil dan pemberontakan dari Angkatan Laut India pada tahun 1946 membuat Attlee menjanjikan kemerdekaan bagi India paling lambat tahun 1948. Namun situasi
yang makin mendesak dan ancaman akan adanya perang sipil membuat Louis Mountbatten; Maharaja India yang baru dilantik (sekaligus yang terakhir) memproklamirkan kemerdekaan India lebih awal pada tanggal 15 Agustus 1947. Perbatasan yang dibuat oleh Inggris untuk membagi India ke dalam kawasan untuk penduduk Hindu dan Islam tidak menghiraukan nasib berpuluh-puluh juta minoritas di India dan Pakistan.
Akibatnya, jutaan Muslim kemudian menyeberang dari India ke Pakistan dan Hindu ke arah sebaliknya, dan bentrokan yang terjadi antar dua komunitas tersebut menyebabkan lebih dari dua ratus ribu nyawa melayang. Srilanka dan Myanmar, yang merupakan bagian dari Kemaharajaan Britania, memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. India, Pakistan dan Srilanka selanjutnya bergabung menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran, namun Myanmar memilih untuk tidak bergabung.
Mandat Inggris atas Palestina, tempat mayoritas Arab tinggal berdampingan bersama minoritas Yahudi juga menimbulkan masalah yang sama dengan India. Hal tersebut makin dipersulit dengan sejumlah besar pengungsi Yahudi yang menginginkan tempat tinggal di Palestina setelah peristiwa Holocaust, sementara komunitas Arab menentang pembentukan negara Yahudi. Frustrasi atas kerumitan masalah tersebut dan diserang oleh organisasi paramiliter Yahudi
serta meningkatnya biaya untuk mempertahankan militernya di Palestina, Inggris mengumumkan pada tahun 1947 untuk menarik diri atas kasus Palestina dan menyerahkan perkara tersebut pada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diselesaikan. Majelis Umum PBB kemudian menyikapinya dengan Rencana Pembagian Palestina menjadi dua bagian, yaitu negara Arab dan negara Yahudi.
Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, kemunculan gerakan perlawanan anti-Jepang di Malaya (Melayu) mengalihkan perhatian penduduk Malaya dari Inggris, yang dengan cepat merebut kembali kendali atas koloni Malaya, terutama karena menilai wilayah itu sebagai sumber karet dan timah. Fakta bahwa gerakan gerilya yang terjadi di Malaya sebagian besar didukung oleh komunis
Melayu-Tionghoa menandakan bahwa upaya Inggris untuk memadamkan pemberontakan itu didukung oleh mayoritas Melayu-Muslim, dengan pengertian bahwa setelah pemberontakan itu berhasil dipadamkan, kemerdekaan Malaya akan dikabulkan. Kedaruratan Malaya diberlakukan dari tahun 1948 sampai tahun 1960. Namun pada tahun 1957, Inggris sudah merasa cukup percaya diri untuk memberikan
kemerdekaan pada Federasi Malaya. Pada tahun 1963, 11 negara bagian Federasi Malaya bersama-sama dengan Singapura, Sarawak dan Borneo Utara bergabung untuk membentuk Malaysia. Namun pada tahun 1965, Singapura yang didominasi oleh komunitas Tionghoa keluar dari federasi menyusul ketegangan antara komunitas Melayu dan Tionghoa. Brunei, yang menjadi protektorat Inggris sejak
tahun 1888 menolak untuk bergabung dengan federasi dan mempertahankan statusnya sampai memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984.
Pada tahun 1951, Partai Konservatif kembali berkuasa di Inggris di bawah kepemimpinan Winston Churchill. Churchill dan Konservatif percaya bahwa posisi Inggris sebagai kekuatan dunia bergantung pada keberlangsungan imperiumnya, dan hal ini ditentukan oleh Terusan Suez yang memungkinkan Inggris untuk mempertahankan posisi unggulnya di Timur Tengah meskipun sudah kehilangan India. Namun Churchill
tidak bisa meremehkan Pemerintahan Revolusioner baru bentukan Gamal Abdul Nasser di Mesir yang meraih kekuasaan pada tahun 1952 dan berusaha mengusir Inggris dari Mesir. Pada tahun berikutnya, disepakati bahwa pasukan Inggris akan menarik diri dari Terusan Suez dan nasib Sudan akan ditentukan pada tahun 1955. Sudan kemudian diberi kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1956.
Bulan Juli 1956, Nasser secara sepihak menasionalisasi Terusan Suez. Perdana Menteri Inggris yang baru, Anthony Eden, menanggapinya dengan membuat kesepakatan bersama Perancis untuk mengatur serangan dari Israel ke Mesir yang selanjutnya akan memberi alasan bagi Inggris dan Perancis untuk campur tangan dan merebut kembali Terusan Suez. Tindakan Eden yang tidak meminta nasihat dari sekutunya, Amerika
Serikat, menyebabkan Presiden AS, Dwight D. Eisenhower marah dan menolak mendukung invasi tersebut. Eisenhower juga mencemaskan kemungkinan perang dengan Uni Soviet setelah Nikita Khrushchev menyatakan dukungannya pada Mesir. Eisenhower menerapkan opsi keuangan dengan mengancam akan menjual cadangan AS dalam poundsterling dan dengan demikian akan memicu kejatuhan mata uang Inggris. Walaupun invasi militer tersebut berhasil merebut
kembali Terusan Suez, adanya campur tangan PBB dan tekanan dari Amerika Serikat memaksa Inggris untuk menarik pasukannya dengan memalukan dari Terusan Suez dan diikuti dengan pengunduran diri Eden pada tahun 1957.
Krisis Suez ini sangat terpublikasi dan dengan sendirinya memperlihatkan kelemahan Inggris kepada dunia dan menandakan kemerosotan kekuasaannya di pentas dunia. Krisis Suez juga menunjukkan kalau Inggris tidak boleh bertindak tanpa persetujuan atau dukungan dari Amerika Serikat. Peristiwa Suez ini membuat Inggris "terluka" secara nasional. Seorang anggota Parlemen
Inggris menggambarkannya sebagai peristiwa "Waterloo Britania", dan menyatakan kalau Inggris sudah menjadi "satelit Amerika Serikat". Margaret Thatcher kemudian mendeskripsikan pola pikir yang menimpa pendirian politik Inggris sebagai "sindrom Suez", sejak Inggris yang terpuruk sampai berhasil merebut kembali Kepulauan Falkland dari Argentina pada tahun 1982.
Krisis Suez memang menyebabkan kekuatan Inggris di Timur Tengah melemah, namun imperiumnya tidak runtuh. Inggris mengatur kembali pengiriman pasukannya ke Timur Tengah dengan intervensi di Oman (1957), Yordania (1958) dan Kuwait (1961), dan tentunya dengan persetujuan dari Amerika Serikat, yang menjadi kebijakan luar negeri Perdana Menteri Inggris yang baru, Harold Macmillan, untuk tetap kuat
bersekutu dengan Amerika Serikat. Inggris mempertahankan kehadirannya di Timur Tengah selama satu dekade berikutnya dan baru menarik diri dari Aden pada tahun 1967 dan dari Bahrain tahun 1971.
Perdana Menteri Inggris yang baru, Harold Macmillan, berpidato di Cape Town, Afrika Selatan pada bulan Februari 1960, ketika dia mengatakan tentang "angin perubahan yang bertiup di benua ini." Macmillan ingin menghindari perang kolonial seperti yang dihadapi oleh Perancis di Aljazair, dan menjanjikan bahwa di bawah pemerintahannya, proses dekolonisasi akan berjalan dengan cepat. Banyak koloni Inggris yang diberinya kemerdekaan pada tahun 1950-an dan 1960-an termasuk Sudan, Pantai Emas (sekarang Ghana) dan Malaysia.
Koloni Inggris yang tersisa di Afrika, kecuali Rhodesia Selatan, semuanya diberikan kemerdekaan pada tahun 1968. Penarikan pasukan Inggris dari bagian selatan dan timur Afrika bukanlah proses yang damai. Kemerdekaan Kenya didahului oleh pemberontakan delapan tahun Mau Mau. Di Rhodesia, deklarasi kemerdekaan sepihak tahun 1965 oleh minoritas kulit putih menyebabkan perang saudara antara penduduk kulit