Universitas Khairun
usulan Rektor, dan (3) pengelolaan pendidikan lanjutan dosen ke S2 dan S3 dengan dana yang bersumber 30 persen dari pemasukan Unkhair di luar SPP.
Sedangkan tugas dan wewenang seorang Rektor meliputi empat hal, yaitu: (1) memimpin, mengelola serta melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, (2) membina, mengembangkan, dan mengarahkan dosen dan karyawan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, (3) melaksanakan fungsi pembinaan kesejahteraan dosen dan pegawai, dan (4) menggunakan dan memelihara fasilitas pendidikan dan perkantoran.
Selain pemisahan tugas dan wewenang antara yayasan dan Rektor Unkhair tersebut terdapat tugas yang dijalankan secara bersama yaitu:
Sistem penganggaran yang diterapkan oleh yayasan adalah pos kontra pos yang berarti penerimaan pada salah satu pos kegiatan harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan bersangkutan setelah dipotong 30 persen untuk dana pendidikan lanjutan dosen ke S2 dan S3. Misalnya kegiatan KKN harus dibiayai dengan dana yang diterima dari pembayaran mahasiswa yang
mengikuti program tersebut. Total yang dikelola oleh Panitia KKN hanya sebesar 70 persen dari total penerimaan yang bersumber dari kegiatan tersebut dan 30 persen sisa yang disetorkan ke kas yayasan untuk biaya pendidikan lanjutan dosen S2 dan S3. Demikian halnya dengan kegiatan lain seperti penerimanan mahasiswa baru, praktik pengenalan lapangan, ujian skripsi
dan sebagainya. Dengan cara seperti inilah yayasan memiliki dana dan mampu mengirim banyak dosen untuk melanjutkan studi.
Yayasan memberi kewenangan penuh kepada Rektor untuk mengelola dana SPP. Penggunaan dana SPP diprioritaskan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang meliputi: gaji dan tunjangan dosen, tunjangan jabatan struktural, gaji dosen dan pegawai honorer, pembelian peralatan perkuliahan, bahan praktik, biaya pembersihan kampus, dan biaya perjalanan dinas. Terdapat dua kegiatan penting yang sulit
dialokasikan anggarannya yaitu penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kedua kegiatan tersebut terpaksa dilaksanakan oleh para dosen bersamaan dengan program KKN. Para dosen pembimbing memanfaatkan kesempatan yang ditugaskan sebagai pembina mahasiswa peserta KKN untuk meneliti dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Persoalan yang dihadapi pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, yakni persoalan yang terkait dengan daya tampung, pembiayaan, dan pendidikan lanjutan dosen. Terbatasnya daya tampung telah dilakukan langkah penanganan dengan baik. Langkah itu dilakukan dengan jalan menggunakan gedung Sekolah Dasar Pertiwi yang beralamat di Kelurahan Kompleks Pohon Pala khusus sebagai
ruang kuliah mahasiswa Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Penggunaan Kampus Unkhair di Kelurahan Jati dan penggunaan Eks gedung Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Utara juga beralamat di Kompleks Pohon Pala sebagai ruang perkuliahan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Memanfaatkan Aula Banau sebagai ruang kuliah, ruang Aula tersebut disekat menjadi delapan kelas tetapi
pelaksanaan perkuliahan di gedung tersebut sangat tidak nyaman. Suara dosen dan mahasiswa saling berpengaruh antar satu kelas dengan kelas yang lain yang mengakibatkan konsentrasi mengajar dan konsentrasi menerima materi oleh peserta didik sangat terganggu.
Terkait dengan ruang kantor dan ruang dosen merupakan persoalan berikut yang masih sulit untuk dipercepat penyediaannya pada periode ini. Setiap fakultas diberi ruang kantor yang sangat terbatas yakni hanya dua ruang masing-masing berukuran 4 x 4 m. Satu ruang ditempati Dekan dan tiga ruang untuk para Pembantu Dekan dan yang lainnya ditempati Kepala Tata
Usaha (KTU) dan staf KTU serta para Ketua Program Studi sementara itu belum tersedianya ruang untuk para dosen. Hal ini merupakan kendala utama dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pengelola administrasi (akademik, keuangan, dan ketenagaan). Selain itu juga menghambat peningkatan kinerja dosen khususnya dalam bidang pembinaan dan bimbingan mahasiswa.
Persoalan pembiayaan tidak jauh berbeda dengan yang dialami pada periode sebelumnya. Bahkan pada periode ini kebutuhan pembiayaan semakin meningkat pada satu sisi dan pada sisi lain memang terjadi peningkatan penerimaan. Namun peningkatan penerimaan tersebut tidak proporsional dengan pengeluaran yang harus dilakukan. Sebagai contoh total gaji dan tunjangan jabatan fungsional dosen dan struktural pada
bulan pertama ketika saya menjadi rektor baru sebesar Rp. 47 juta lebih per bulan, tetapi pada periode menjelang penegerian Unkhair, total pengeluaran untuk gaji dan tunjangan jabatan sudah mencapai Rp. 190 juta lebih per bulan. Sekali lagi kenaikan pengeluaran anggaran ini disebabkan oleh penyesuaian gaji dan tunjangan jabatan di lingkungan Unkhair diberlakukan sama dengan status PNS pada PTN dan meningkatnya jumlah dosen dan pegawai sesuai kebutuhan kerja di Unkhair.
Kenaikan jabatan fungsional dosen, pangkat/golongan, dan ruang gaji sangat urgensi berkenaan dengan indikator kualitas dosen dan untuk memenuhi syarat kewenangan dosen Unkhair untuk menguji mata ujian negara yang menjadi kewenangan internal Unkhair. Makin tinggi jabatan fungsional dan pangkat/golongan, ruang gaji, mencerminkan bahwa pengalaman dan keterampilan serta kompetensi dan
profesionalisme dosen tersebut makin baik. Dan syarat untuk bisa menguji mata kuliah ujian negara adalah dosen yang telah memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor dan jabatan struktural serendah-rendahnya Penata/golongan III/C. Kenaikan jumlah dosen dan pegawai yang diterima dan kenaikan jabatan struktural, serta jabatan fungsional tersebut membawa konsekuensi terhadap kenaikan total pembayaran gaji dan tunjangan.
Perkembangan jumlah mahasiswa yang registrasi periode 1998-2003 relatif stabil. Jika dihitung presentasinya maka perkembangan jumlah mahasiswa yang registrasi pada periode tersebut mengalami peningkatan rata-rata 8 persen per tahun. Kalau dibandingkan dengan student body mahasiswa pada periode yang sama maka angka rata-rata mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang mencapai 21.33 persen. Tentu ini harus
dipahami bahwa mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang terdiri atas mereka yang telah lulus dan mengikuti wisuda, mereka yang mengambil cuti akademik dengan alasan tertentu, dan mereka yang putus studi karena lemahnya kemampuan akademik, terbatasnya kemampuan pembiayaan, dan alasan lain yang bersifat pribadi.