Baitul Maal wa Tamwil
Mengingat dana "wadi'ah" bersifat titipan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh pemilik, namun disisi lain sebagian besar pemilik juga masih tetap menempatkan titipannya di BMT, ada peluang bagi pengelola BMT untuk memanfaatkan kas lebih ("excess cash") sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha.
Diperlukan profesionalisme pengelola BMT yang memahami benar ilmu dan pengalaman antara lain tentang perilaku nasabah, manajemen kas, manajemen kredit, dan manajemen risiko, sehingga setiap peluang yang ada dapat diambil untuk meningkatkan kinerja BMT. Dewasa ini, di luar negeri banyak yang telah berhasil mengkombinasikan prinsip "al-wadiah" dengan prinsip "al-mudharabah". Dalam
kombinasi ini, pengelola menentukan besarnya bonus dengan menetapkan prosentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana "al-wadi'ah" ter-sebut dalam suatu periode tertentu. Dari sisi produk BMT sendiri perlu kreatifitas dalam meluncurkan produk-produk titipan "al-wadi'ah" sehingga lebih leluasa dalam pemanfaatannya, antara lain dengan memunculkan produk tabungan berjangka.
Dalam rangka penyaluran dana "mudharabah", BMT bertindak sebagai "shahib al-maal" (pemilik dana) dan nasabah sebagai "mudharib". Akad "mudharabah" bukan perjanjian utang-piutang melainkan perjanjian kerja sama dalam usaha untuk mem-peroleh keuntungan yang dibagi berdasarkan akad perjanjian semula. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk
memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau usaha halal tertentu yang dianggap layak/"feasible" dan menjadi berguna bagi BMT sebelum akad ditandatangani untuk meneliti diantaranya unsur watak atau "character" dari calon nasabah sebagai salah satu faktor dari "the five C's of credit" "(Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral)." Hal ini
menjadi penting karena adanya kesalahan dalam penyaluran dana "mudharabah" akan berakibat fatal bagi BMT, mengingat "mudharabah" adalah berbagi untung dan rugi, sehingga tidak dapat diminta jaminan dari nasabah"." Bila usaha yang dijalankan nasabah merugi, risiko finansial sepenuhnya menjadi tanggung jawab BMT sedangkan nasabah hanya menanggung rugi yang non-finansial.
Dengan risiko yang harus ditanggung seperti itu, banyak pengelola BMT yang enggan mengeluarkan produk penyaluran "mudharabah" karena dianggap dapat menghambat kelangsungan usaha BMT. Untuk mengurangi tingkat risiko, pada beberapa kasus di lapangan ditemui adanya pengurus BMT yang berani mengeluarkan produk "mudharabah" namun disertai persyaratan yang berakibat tidak terpenuhinya rukun
"mudharabah", seperti BMT menetapkan ketentuan bahwa nasabah setiap bulan diwajibkan mengangsur pengembalian pokok dan perhitungan proporsi bagi hasil BMT.
Menurut beberapa kitab fiqih, "murabahah" terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian, serta keuntungan si penjual diketahui oleh pembeli. "Murabahah" merupakan akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut BMT mendapatkan keuntungan jual-beli yang disepakati bersama.
Pada beberapa produk "murabahah" ditemui juga transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara cicilan ("bai' bitsaman 'ajil"). BMT membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan ("cost plus profit"), dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara BMT dengan nasabah yang bersangkutan, termasuk kemungkinan cara pembayaran dengan cicilan.
Dalam "murabahah" terdapat dua transaksi, yaitu transaksi antara BMT dan pemasok barang, dan antara BMT dengan nasabah (pembeli barang). Namun demikian meskipun "murabahah" menyangkut jual beli barang tetapi pada hakikatnya adalah transaksi pembiayaan, dan fungsi BMT tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan, bukan sebagai pedagang barang.
Dari sudut pandang BMT, "murabahah" merupakan produk yang "profitable", mudah dalam penerapan serta dengan tingkat risiko yang relatif terkendali. Besarnya keun-tungan yang diambil BMT atas transaksi "murabahah" bersifat konstan sampai akhir masa pelunasan oleh nasabah, dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga bank konvensional, dan lain-lain.
Sebaliknya jika nasabah mampu melunasi hutangnya lebih cepat maka berdasarkan kebijakan internal BMT, kepada nasabah tersebut dapat diberikan kompensasi ("rukhshah") oleh BMT dalam bentuk pemberian hibah atau bonus.
Penyimpangan yang ditemui di lapangan dalam penyaluran dana "murabahah" antara lain obyek barang transaksi jual beli berstatus tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini tentunya melanggar rukun "murabahah".
Akad "musyarakah" merupakan ikatan kerja sama dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan. Penyaluran dana "musyarakah" berarti ada sebagian kekayaan BMT harus dikeluarkan/disalurkan kepada mitra (nasabah) sebagai kontribusi dana dari BMT dalam kerja sama dengan mitra (nasabah). Dalam akad "musyarakah" disepakati bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal perjanjian ("profit and loss sharing contract").
Bagi BMT ada faktor risiko dalam penyaluran dana "musyarakah" ini, meskipun relatif lebih ringan dibandingkan produk "mudharabah" karena nasabah telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperluan pengelolaan usaha.
Penyaluran dana "musyarakah" maupun "mudharabah" bagi BMT merupakan suatu dilema. Di satu sisi banyak nasabah membutuhkan fasilitas pembiayaan "musyarakah" dan "mudharabah", namun di sisi lain, BMT mengelola dana nasabah yang mesti dijaga agar tetap utuh dan terbebas dari segala kemungkinan rugi. Padahal karakter dasar kedua produk ini yang terikat
dengan prinsip berbagi untung dan rugi, menyebabkan BMT selalu khawatir bila modal yang disalurkannya pada kedua produk tersebut tidak men-datangkan keuntungan tetapi justru menyebabkan modal penyertaannya menjadi berkurang bahkan bisa hilang tak bersisa.
Pada praktek yang ditemui di lapangan, untuk meminimalisir kemungkinan menderita kerugian dalam penyaluran dana "musyarakah", pengurus BMT ada yang mencoba dengan mengajukan persyaratan tentang besaran dan tata cara pengembalian modal ditambah bagi hasil hak BMT yang dibayarkan secara rutin tiap bulan. Selain itu ditemui juga adanya persyaratan dari BMT apabila usaha
mitra/nasabah yang menerima penyaluran dana "musyarakah" mengalami kerugian, BMT hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan. Ini yang sering dikatakan masyarakat awam bahwa BMT mau berbagi hasil tetapi tidak mau berbagi rugi.
Tindakan/kebijakan pengurus BMT tersebut dapat dimaklumi karena kemungkinan dari pihak BMT pun mempunyai keterbatasan informasi, ilmu, pengalaman, dan pengetahuan tentang kegiatan usaha yang akan dikerjasamakan. Kajian kelayakan bisnis dari kegiatan yang akan dikerjasamakan kemungkinan hanya dapat dilakukan dari aspek finansial saja, aspek-aspek penting
lainnya seperti perilaku pemasok, perilaku pelanggan, "marketing", tingkat persaingan usaha, dan regulasi tidak dikuasainya. BMT seakan-akan berjalan dalam kegelapan hanya bisa meraba-raba, namun diminta untuk percaya sepenuhnya bahwa pihak mitra/nasabah dalam menjalankan usaha kerja sama akan bekerja dengan jujur dan professional serta tentu bukan sesuatu hal yang mudah.
Lembaga keuangan syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan lembaga keuangan konvensional, tetapi unsur yang amat membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah.
Menurut Syafi'i Antonio, peran penting ulama dalam mensosialisasikan perbankan syariah dan BMT kepada masyarakat, diantaranya adalah: