Kesultanan Utsmaniyah
Tahun 1915, saat Angkatan Darat Kaukasus Rusia terus merangsek ke Anatolia timur, dibantu sejumlah milisi Armenia Utsmaniyah, pemerintah Utsmaniyah mulai mendeportasi dan membantai penduduk etnis Armenia. Aksi ini kemudian dikenal dengan nama Genosida Armenia. Aksi genosida juga dilakukan terhadap etnis minoritas Yunani dan Assyria.
Pemberontakan Arab yang dimulai tahun 1916 berbalik melawan Utsmaniyah di front Timur Tengah. Utsmaniyah sempat unggul di Timur Tengah selama dua tahun pertama perang. Gencatan Senjata Mudros yang ditandatangani pada 30 Oktober 1918 mengakhiri peperangan di teater Timur Tengah, diikuti pendudukan Konstantinopel dan pemecahan Kesultanan Utsmaniyah. Dengan Perjanjian Sèvres, pemecahan Kesultanan Utsmaniyah
menjadi resmi. Pada kuartal terakhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sekitar 7-9 juta pengungsi Muslim Turki dari wilayah Kaukasus, Krimea, Balkan, dan pulau-pulau Mediterania pindah ke Anatolia dan Trakia Timur.
Pendudukan Konstantinopel dan zmir melahirkan gerakan nasional Turki yang memenangkan Perang Kemerdekaan Turki (1919-22) di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha (atau Mustafa Kemal Atatürk). Kesultanan dibubarkan tanggal 1 November 1922, dan sultan terakhirnya, Mehmed VI (berkuasa 1918-22), meninggalkan negara ini pada 17 November 1922. Majelis Agung Nasional Turki mendeklarasikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. Kekhalifahan dibubarkan tanggal 3 Maret 1924.
Tata negara Kesultanan Utsmaniyah adalah sistem yang sangat sederhana dan terbagi menjadi dua dimensi utama, pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Sultan adalah jabatan tertinggi dalam sistem ini. Sistem sipil dibuat berdasarkan unit-unit pemerintahan daerah yang didasarkan pada karakteristik wilayahnya. Kesultanan Utsmaniyah menggunakan sistem negara (seperti Kekaisaran Romawi Timur)
menguasai kaum ulama. Tradisi-tradisi Turki pra-Islam yang bertahan setelah adopsi praktik administrasi dan hukum dari Iran Islam masih berperan penting bagi pemerintah Utsmaniyah. Menurut pemahaman Utsmaniyah, tugas utama negara adalah mempertahankan dan memperluas tanah Muslim dan menjamin keamanan dan keselarasan di dalam perbatasannya sesuai konteks praktik Islam ortodoks dan kedaulatan dinasti.
"Dinasti Utsmaniyah" atau "Wangsa Osman" tak terbandingkan dan tak terlampaui ukuran maupun durasinya di dunia Islam. Dinasti Utsmaniyah berasal dari Turki. Sebelas sultan pernah digulingkan karena dianggap sebagai ancaman bagi negara oleh musuh-musuhnya. Hanya dua upaya penggulingan dinasti penguasa Osmanl yang pernah terjadi. Dua-duanya gagal dan
mendesak perlunya sistem politik yang dalam perpanjangan periodenya mampu menangani revolusi tanpa menciptakan ketidakstabilan yang tidak perlu.
Jabatan tertinggi dalam Islam, khalifah, diklaim oleh sultan sehingga negaranya juga menyandang nama Kekhalifahan Utsmaniyah. Sultan Utsmaniyah, pâdişâh atau "rajanya raja", menjadi pemimpin tunggal kesultanan dan dianggap sebagai perwakilan pemerintahannya, meski kendalinya tidak selalu mutlak. Harem Kesultanan adalah salah satu
kekuatan terpenting dalam pemerintahan Utsmaniyah. Lembaga ini dipimpin oleh Valide Sultan. Kadang Valide Sultan terlibat dalam perpolitikan negara. Wanita harem pernah mengendalikan negara pada suatu periode yang disebut "Kesultanan Wanita". Sultan baru selalu dipilih dari putra sultan sebelumnya. Sistem pendidikan sekolah istana yang kuat diarahkan untuk mengeliminasi calon pewaris yang tidak
cocok dan menggalang dukungan elit penguasa terhadap seorang pewaris. Sekolah istana yang juga mendidik calon pejabat negara tidak bersifat jalur tunggal. Jalur pertama, madrasah ([Medrese]error: lang-xx: text has italic markup (help)), dirancang untuk umat Islam dan mendidik cendekiawan dan pejabat negara sesuai tradisi Islam. Beban keuangan Medrese ditanggung oleh vakif, sehingga
anak-anak keluarga miskin bisa menaikkan status sosial dan pendapatannya. Jalur kedua adalah sekolah asrama gratis untuk umat Kristen, Enderûn, yang merekrut 3000 siswa tiap tahunnya dari kalangan putra Kristen antara 8 sampai 20 tahun dari satu sampai empat puluh keluarga di komunitas-komunitas di Rumelia dan/atau Balkan. Proses ini disebut Devshirme (Devşirme).
Meski sultan adalah monark tertinggi, kewenangan politik dan eksekutif sultan didelegasikan ke orang lain. Politik negara melibatkan sejumlah penasihat dan menteri yang membentuk dewan bernama Divan (setelah abad ke-17 namanya berubah menjadi "Porte"). Divan, ketika negara Utsmaniyah masih berupa Beylik, terdiri dari para tetua suku. Komposisinya kemudian diubah
agar melibatkan pejabat militer dan elit lokal (seperti penasihat keagamaan dan politik). Sejak awal 1320, seorang Wazir Agung ditunjuk untuk melanjutkan tugas-tugas tertentu sultan. Wazir Agung terbebas dari sultan dan memegang kuasa penunjukan, pemecatan, dan pengawasan yang nyaris tidak terbatas. Mulai akhir abad ke-16, sultan menarik diri dari politik dan Wazir Agung menjadi kepala negara de facto.
Sepanjang sejarah Utsmaniyah, ada banyak kejadian ketika gubernur lokal mengambil tindakan secara independen sekalipun bertentangan dengan penguasa. Pasca Revolusi Turk Muda tahun 1908, negara Utsmaniyah menjadi monarki konstitusional. Sultan tidak lagi memegang kekuasaan eksekutif. Parlemen dibentuk yang perwakilannya dipilih dari provinsi-provinsi negara. Para wakil kemudian membentuk Pemerintahan Imperium Kesultanan Utsmaniyah.
Pemerintahan yang eklektik tampak jelas dalam surat-surat diplomatik kesultanan. Surat tersebut biasanya dikirim ke barat dalam bahasa Yunani.
Tughra adalah monogram kaligrafi atau tanda tangan para Sultan Utsmaniyah yang jumlahnya 35 orang. Dipahat di lambang Sultan, tughra mengandung nama Sultan dan ayahnya. Pernyataan dan doa "kemenangan abadi" juga dipahat di kebanyakan lambang. Tughra pertama dimiliki oleh Orhan Gazi. Tughra bergaya hiasan ini kelak merintis cabang kaligrafi Utsmaniyah-Turki.
Sistem hukum Utsmaniyah mengakui hukum keagamaan atas rakyatnya. Pada saat yang sama, Qanun (atau Kanun), sistem hukum sekuler, diterapkan bersamaan dengan hukum keagamaan atau Syariah. Kesultanan Utsmaniyah selalu disusun dengan sistem yurisprudensi lokal. Urusan hukum di Kesultanan Utsmaniyah adalah bagian dari skema yang lebih besar untuk
menyeimbangkan kewenangan pusat dan daerah. Kekuasaan Utsmaniyah lebih berkutat pada urusan hak tanah, sehingga pemerintah daerah diberi ruang untuk memenuhi kebutuhan millet setempat. Rumitnya yurisdiksi Kesultanan Utsmaniyah bertujuan mencetuskan integrasi budaya dan agama dari kalangan yang berbeda. Sistem Utsmaniyah memiliki tiga sistem pengadilan:
satu untuk Muslim, satu untuk non-Muslim yang melibatkan pejabat Yahudi dan Kristen yang menguasai komunitas agamanya masing-masing, dan "pengadilan dagang". Keseluruhan sistem ini diatur dari atas, yaitu Qanun, i.e. hukum, sistem yang dibuat berdasarkan Yassa dan Töre Turk. Keduanya dikembangkan sebelum kemunculan Islam.
Kategori-kategori pengadilan ini tidak sepenuhnya eksklusif. Misal, pengadilan Islam-pengadilan primer kesultanan-bisa dipakai untuk menyelesaikan konflik atau sengketa perdagangan antara pihak yang berbeda agama. Biasanya penuntut Yahudi dan Kristen memilih pengadilan Islam agar mendapat putusan yang lebih kuat terhadap suatu masalah. Negara Utsmaniyah tidak mencampuri sistem
hukum keagamaan non-Muslim, meski secara hukum punya hak untuk melakukannya melalui gubernur. Sistem hukum Syariah Islam terbentuk dari gabungan Qur'an; Hadts, kumpulan perkataan Muhammad; ijm', konsensus anggota umat Islam; qiyas, sistem penalaran analogis dari peristiwa sebelumnya; dan adat setempat. Kedua sistem diajarkan di dua sekolah hukum kesultanan, tepatnya di Istanbul dan Bursa.