Parahyangan
bahwa Dipati Ukur tak mengindahkan pesan dari Sultan Agung untuk menunggu pasukan Jawa di Karawang, para panglima ini kemudian melampiaskan kemarahannya dengan memperkosa gadis-gadis dan juga merampas harta benda mereka.
Mendengar kabar itu, Dipati Ukur yang sedang berperang memutuskan untuk menghentikan perang dan kembali ke Pabuntelan (Paseurdayeuh Tatar Ukur, atau Baleendah- Dayeuhkolot sekarang). Dipati Ukur yang marah dengan kelakuan para utusan Mataram itu sesampainya di Pabuntelan langsung menghabisi para utusan Mataram itu. Sayangnya, dari semua utusan itu ada satu orang yang lolos dari kematian dan kemudian melapor kepada Sultan Agung perihal apa yang dilakukan oleh Dipati Ukur terhadap teman-temannya.
Dalam 'Negara Kerta Bumi' disebutkan bahwa salah satu watak Sultan Agung adalah jika memberi tugas kepada bawahannya itu tidaklah boleh gagal. Jika gagal maka sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan akan dihukum mati. Maka, panglima Mataram yang lolos ini pun agar terhindar dari hukuman mati mengaranglah ia tentang kenapa pasukan Mataram bisa gagal menaklukan VOC. Semua
kesalahan itu ditimpakan ke pundak Dipati Ukur. Sultan Agung pun murka karena bagaimanapun juga mundurnya Dipati Ukur dari medan perang merupakan kerugian besar bagi Mataram. Intinya, penyebab kalahnya Mataram adalah karena mundurnya Dipati Ukur. Oleh karenanya, Dipati Ukur dicap penghianat dan mau memberontak kepada Mataram. Jadi, karena Dipati Ukur dianggap memberontak maka Dipati Ukur pun oleh Sultan
Agung pantas dihukum mati. Akhirnya Sultan Agung pun menyuruh Cirebon untuk menangkap Dipati Ukur hidup atau mati. Penumpasan Dipati Ukur itu dipimpin langsung oleh Tumenggung Narapaksa dari Mataram.
Dari kenyatan itu, Dipati Ukur kemudian sadar bahwa dirinya sejak sekarang harus menghadapi Mataram. Kekuatan pun di susun. Dipati Ukur mulai melobi beberapa bupati untuk juga melawan Mataram dan menjadi Kabupaten yang mandiri. Ajakan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ada yang setuju seperti Bupati Karawang, Ciasem, Sagalaherang, Taraju, Sumedang, Pamanukan, Limbangan, Malangbong dan sebagainya.
Dan sebagian laginya tidak setuju. Di antara yang tidak setuju itu adalah Ki Somahita dari Sindangkasih, Ki Astamanggala dari Cihaurbeuti, dan Ki Wirawangsa dari Sukakerta.
Belum juga Dipati Ukur berhasil mewujudkan impiannya untuk mendirikan kabupaten mandiri yang lepas dari kekuasan Mataram tiba-tiba Bagus Sutapura, salah satu pemuda yang sakti mandraguna (putra dari bupati Kawasen, wilayah Galuh) yang merupakan algojo yang dimintai tolong oleh Tumenggung Narapaksa keburu datang untuk menangkapnya. Terjadilah pertarungan sengit antar keduanya
(dikabarkan hingga 40 hari 40 malam). Setelah semua tenaga terkuras akhirnya Dipati Ukur pun dapat diringkus kemudian dibawa ke Cirebon untuk diserahkan ke Mataram. Dipati Ukur pun akhirnya di hukum mati di alun-alun Mataram dengan cara dipenggal kepalanya. Sepeninggal Dipati Ukur wafat, kekuasan Mataram di tatar Sunda pun kian kukuh. Bahkan di wilayah pesisir utara, banyak pasukan Mataram yang
tak kembali lagi ke Mataram dan lebih memilih memperistri penduduk setempat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup para prajurit ini kemudian banyak yang membuka lahan sawah terutama di daerah Karawang, berbeda dengan kebiasaan masyarakat Sunda waktu itu yang umumnya berkebun. Mungkin, inilah yang pada akhirnya sampai sekarang Karawang terkenal dengan sawahnya dan menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Barat.
Wilayah Priangan jatuh ke dalam kekuasaan VOC sebelum Mataram benar-benar takluk kepada VOC (1757). Berdasarkan "perjanjian" antara Mataram dan VOC tahun 1677 (perjanjian 19-20 Oktober), Priangan Barat dan Tengah diserahkan kepada VOC, sedangkan Priangan Timur dan Cirebon tahun 1705 (perjanjian 5 Oktober).
Dalam piagam bertanggal 15 November 1684, VOC secara resmi mengangkat para pemimpin Priangan untuk memerintah wilayahnya masing-masing. Pada tahun 1706, VOC mengangkat Pangeran Aria Cirebon menjadi Bupati Kumpeni, yang tugasnya mengawasi dan memimpin bupati-bupati di Priangan agar patuh pada kewajiban-kewajibannya kepada Kumpeni. Ketika masa VOC ini, Priangan menjadi salah satu sumber hasil bumi
utama dengan adanya program yang disebut Preangerstelsel (Sistem Priangan), yang utamanya menghasilkan kopi.
Pada masa Hindia Belanda (setelah VOC bangkrut), Gubernur H. W. Daendels mengadakan proyek Grote Postweg (Jalan Raya Pos), yaitu membangun jalan dari Anyar di ujung barat hingga Panarukan di ujung timur Jawa. Selain itu, Daendels juga semakin menggiatkan penanaman kopi di Priangan, terutama di daerah Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakan Muncang (1808-1809). Limbangan, Sukapura, dan Galuh digabung dengan Cirebon
(Cheribonsche Preangerlanden), namun tidak lama kemudian Limbangan dan Sukapura dikeluarkan dari wilayah administrasi Cirebon.
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda (1808-1942), status Priangan adalah karesidenan yang awalnya beribukota Cianjur dengan nama Belanda Preanger Regentschappen. Dikarenakan letusan Gunung Gede, ibukota Karesidenan ini mulai tahun 1864 dipindahkan ke Bandung. Dengan masuknya Galuh (awal abad ke-19), wilayah Karesidenan Priangan bertambah: Priangan menjadi 6 kabupaten; Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan, Sukapura, dan Galuh.
Hardjasaputra, A. Sobana (2004). Bupati di Priangan: kedudukan dan peranannya pada abad ke-17- abad ke-19. Bupati di Priangan dan kajian lainnya mengenai budaya Sunda, hal. 9-65. Pusat Studi Sunda, Bandung. Ajip Rosidi, dkk. (2000). Ensiklopedi Sunda. Pustaka Jaya, Jakarta.