Perbudakan di Amerika Serikat
Sejarawan Lawrence M. Friedman menulis: "Sepuluh undang-undang Selatan menyatakan bahwa perlakuan buruk terhadap seorang budak merupakan tindak pidana.... Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Louisiana (Louisiana Civil Code) tahun 1825 (pasal 192) menyatakan bahwa jika sang majikan "divonis memperlakukan budak secara kejam", maka hakim boleh menuruhnya menjual si budak, maksudnya mungkin ke seorang majikan yang lebih baik".
Karena hubungan kekuasaan perlembagaan budak ini, budak-budak perempuan di AS memilki risiko tinggi diperkosa atau dilecehkan secara seksual. Banyak budak melawan dan beberapa tewas melawan. Yang lain terluka baik secara fisik maupun psikologis karena serangan ini. Pelecehan seksual terhadap budak terutama berakar di kebudayaan Selatan yang patriarkal yang menganggap perempuan
berkulit hitam sebagai properti atau budak saja. Kebudayaan Selatan melarang secara keras hubungan seks antara wanita kulit putih dan pria hitam berdasarkan kemurnian ras, tetapi sebelum akhir abad ke-18, banyaknya budak blasteran dan anak-anak budak blasteran menunjukkan bahwa pria putih sering menyalahgunakan wanita hitam. Para duda penanam yang kaya seperti John Wayles dan
menantunya Thomas Jefferson mengambil budak perempuan sebagai selir, kedua-kedua memiliki enam anak dengan pasangan mereka: Elizabeth Hemings dan anak perempuannya, Sally Hemings. Sally Hemings adalah saudari sebapak, mendiang istri Thomas Jefferson. Baik Mary Chesnut dan Fanny Kemble, kedua-duanya istri penanam, menulis mengenai permasalahan seperti ini pada tahun-tahun sebelum Perang Saudara Amerika Serikat di Wilayah
Selatan. Kadangkala para penanam menggunakan budak blasteran ini sebagai pelayan rumah tangga atau pengrajin tersayang karena mereka merupakan anak mereka sendiri atau masih ada hubungan saudara.
Sementara keadaan kehidupan budak bisa dikatakan buruk sesuai standar modern, Robert Fogel mengutarakan bahwa semua pekerja, baik budak maupun bebas, kehidupannya sengsara pada paruh pertama abad ke-19.
Untuk mengatur relasi antara budak dan majikan, termasuk dukungan hukum untuk memiliki budak sebagai properti, maka peraturan mengenai perbudakan dibuat.
Sementara semua negara bagian setiapnya memiliki perundang-undangan mengenai budak sendiri, banyak konsep-konsep serupa yang dimiliki semua negara bagian budak. Menurut perundang-undangan budak, mengajari seorang budak membaca atau menulis adalah tindakan melanggar hukum, meskipun hal ini sering terjadi karena anak-anak sering mengajari satu sama lain.
Walau perundang-undangan budak memiliki banyak ciri khas umum, setiap negara bagian memiliki perundang-undangan atau variasi yang cocok dengan hukum di tempat tersebut. Sebagai contoh, di Alabama, budak-budak tidak diperbolehkan meninggalkan pekarangan majikan mereka tanpa izin tertulis, para budak juga tidak diperbolehkan berdagang barang antar sesama. Di Virginia, budak-budak tidak diperbolehkan berminum
di tempat umum dalam radius satu mil (1.6 kilometer) dari tempat majikannya berada atau selama ada pertemuan di tempat-tempat umum. Di Ohio seorang budak yang telah diemansipasikan dilarang kembali negara bagian dimana ia telah diperbudak. Di negara bagian budak mana pun juga, para budak tidak diperbolehkan membawa senjata api.
Perundang-undangan untuk District of Columbia mendefinisikan seorang budak sebagai "seorang manusia, yang kebebasannya telah diambil untuk seumur hidupnya, dan merupakan hal milik seorang lainnya."
Seperti ditulis di atas, tidak lama setelah Perang Revolusi AS, negara-negara bagian Utara mulai mencabut perbudakan. Banyak negara bagian, termasuk dari Selatan menyetujui undang-undang melarang pengimporan budak untuk mengakhiri perdagangan budak lintas Samudra Atlantik.
Setelah Britania Raya dan Amerika Serikat melarang perdagangan internasional pada tahun 1807 dan 1808, aktivitas Skuadron Afrika Barat Britania untuk meredam perdagangan budak dimulai tahun 1808. Mereka dibantu elemen-elemen Angkatan Laut AS, mulai semenjak tahun 1820. Dengan perjanjian Webster-Ashburton tahun 1842, hubungan dengan Britania diresmikan dan mereka bersama-sama menjalankan Skuadron Afrika.
Selama paruh pertama abad ke-19, abolisionisme, yaitu gerakan untuk menghentikan perbudakan, mulai bertumbuh kekuatannya di Amerika Serikat; sebagian besar perhimpunan abolisionis dan para pendukungnya berada di Wilayah Utara. Perjuangan ini terjadi sementara perbudakan didukung dengan kuat oleh orang-orang berkulit putih di Selatan, yang mendapat keuntungan besar dari sistem perbudakan ini. Perbudakan
terkait erat dengan ekonomi nasional, sebagai contoh, dunia perbankan, perkapalan dan perindustrian New York, semuanya memiliki pautan erat dengan kepentingan perbudakan, seperti juga di kota-kota besar lainnya di Wilayah Utara.
Para pemilik budak menyebut perbudakan sebagai "lembaga yang khusus" (peculiar institution) untuk membedakannya dari jenis pekerjaan paksa lainnya. Mereka menjustifikasikannya dengan menyatakan bahwa jenis pekerjaan ini kurang kejam daripada pekerjaan bebas di Utara.
Henry Clay (1777-1852), salah seorang perintis Perhimpunan Kolonisasi Amerika (American Colonization Society), wahana untuk memulangkan orang-orang Amerika berkulit hitam ke Afrika, berpendapat bahwa mereka akan mendapatkan kebebasan lebih luas di Afrika dengan mendirikan Liberia.
Pada awal abad ke-19, sejumlah organisasi didirikan yang menyerukan pemulangan orang-orang berkulit hitam dari Amerika Serikat ke suatu tempat dimana mereka akan mendapatkan kebebasan yang lebih luas. Beberapa pihak menyetujui kolonisasi di Afrika sementara yang lainnya menyarankan emigrasi. Selama dasawarsa 1820 dan 1830, the American Colonization Society (ACS) adalah organisasi utama yang memiliki proposal
untuk "memulangkan" orang Amerika berkulit hitam ke Afrika. ACS terutama terdiri dari para Quackers dan pemilik budak, yang memiliki pendapat berbeda mengenai perbudakan namun memiliki pendapat sama mengenai "repatriasi". Kebanyakan orang Amerika berkulit hitam tidak ingin beremigrasi tetapi lebih menginginkan hak-hak sipil penuh di AS, dimana mereka lahir dan seringkali telah tinggal selama beberapa generasi.
Pada tahun 1822 ACS mendirikan Koloni Liberia. Mereka menolong ribuan mantan budak-budak Amerika keturunan Afrika dan orang berkulit hitam bebas (di dalam batas hukum) untuk beremigrasi ke sana dari AS. Banyak orang berkulit putih berpendapat hal ini lebih baik daripada emansipasi di Amerika Serikat. Henry Clay, salah seorang perintisnya, mengatakan bahwa orang berkulit hitam menghadapi
"prasangka yang tak teratasi yang disebabkan karena warna kulit mereka, mereka tidak akan pernah bisa berbaur dengan orang berkulit putih bebas di negara ini. Oleh karena itu lebih baik jika, karena ini menghormati mereka dan sisa penduduk negara ini, mengalirkan mereka keluar".
Para pemilik budak berpendapat bahwa lebih baiklah jika orang-orang berkulit hitam beremigrasi ke Afrika. Mereka menentang kebebasan untuk orang-orang berkulit hitam, tetapi melihat bahwa "repatriasi" adalah suatu cara untuk mencegah pemberontakan.
Setelah tahun 1830, William Lloyd Garrison bekerja mencapai abolisi dengan mengaitkannya kepada agama sebagai dosa pribadi. Ia meminta supaya para pemilik bertobat dan memulai proses emansipasi. Pendapatnya membuat penolakan oleh beberapa bagian masyarakat Selatan semakin keras, dan mereka menunjukkan panjangnya sejarah perbudakan di antara banyak peradaban. Beberapa abolisionis seperta John Brown,
lebih memilih penggunaan kekerasan untuk mengobar semangat para budak memberontak. Kebanyakan mencoba meraih dukungan umum untuk mengubah undang-undang dan menggunakan sistem perhukuman.
UUD AS yang disetujui tahun 1787 mencegah Congress untuk melarang pengimporan budak secara penuh sampai tahun 1808, meskipun Congress meregulasinya di Undang-Undang Perdagangan Budak tahun 1794, dan lanjutannya tahun 1800 serta 1803.