Disintegrasi Yugoslavia
Pembubaran Yugoslavia disebabkan oleh serentetan gejolak dan konflik politik pada awal tahun 1990-an. Mengikuti krisis politik pada tahun 1980-an, republik anggota dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia terpecah belah, tetapi masalah-masalah yang tak tertangani mengakibatkan perang antaretnis Yugoslavia yang sengit. Perang ini memberi dampak terutama kepada Bosnia dan Kroasia.
Setelah kemenangan komunis dalam Perang Dunia Kedua, Yugoslavia didirikan sebagai negara federal yang terdiri dari enam republik, yang mana dipisahkan berdasarkan latar belakang sejarah dan etnis, di antaranya Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro dan Makedonia. Terdapat pula dua provinsi otonomi yang didirikan di Serbia, yaitu Vojvodina dan Kosovo. Setiap negara republik memiliki cabang
partai komunis dan pejabat elit, dan semua perselisihan yang ada diselesaikan di tingkat federal. Model pemerintahan Yugoslavia beserta "jalan tengah" di antara ekonomi terpimpin dan liberal yang dianut merupakan sebuah keberhasilan dan negara tersebut pun mengalami masa-masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta politik yang relatif stabil sampai dengan tahun 1980-an, di bawah kekuasaan
handal presiden seumur hidup Josip Broz Tito. Sepeninggalnya pada tahun 1980, sistem pemerintahan federal yang melemah tidak lagi mampu menangani tantangan politik dan ekonomi yang semakin sulit.
Pada tahun 1980-an, penduduk etnis Albania di Kosovo mulai menuntut agar provinsi otonomi mereka diberi status republik anggota, dimulai dari protes pada tahun 1981. Ketegangan antara etnis Albania dan Serbia yang tidak mereda sepanjang dasawarsa, yang mana mengakibatkan penyebaran etnis Serbia ke seluruh Yugoslavia, dan sistem perundingan yang tidak efektif di tingkat federal dianggap
sebagai penghambat oleh etnis Serbia yang menyaksikan semakin tingginya otonomi provinsi-provinsi di Serbia. Pada tahun 1987, Slobodan Miloevi mengambil alih kepemimpinan di Serbia dan melalui serangkaian gerakan yang didukung khalayak ramai, berhasil secara de facto menguasai Kosovo, Vojvodina dan Montengro. Kebijakannya yang menggalakkan persatuan pun mendapat dukungan dari kalangan
etnis Serbia. Akan tetapi, Miloevi mendapat bantahan dari pemimpin-pemimpin partai di Slovenia dan Kroasia yang mendukung perluasan asas demokrasi seiring dengan melemahnya paham komunis di Eropa Timur. Pada akhirnya, Yugoslavia yang merupakan perkumpulan negara-negara berpaham komunis pun bubar pada tahun 1990.
Pada tahun 1990, partai komunis dikalahkan oleh partai-partai nasionalis dalam pemilihan umum multi-partai pertama yang diselenggarakan di seluruh negara, kecuali Serbia dan Montenegro, dimana Miloevi dan sekutu-sekutunya memenangkan pemilihan umum. Hasutan nasionalis yang bersumber dari berbagai arah pun semakin memanas. Pada tahun 1991, satu demi satu republik
anggota memproklamasikan kemerdekaan, kecuali Serbia dan Montengero, tetapi masalah status etnis minoritas Serbia yang berada di luar Serbia tetap tidak terselesaikan. Setelah segelintir peristiwa bentrokan antaretnis, Perang Yugoslavia pun meletus, pertama-tama di Kroasia, yang kemudian merambat dan berdampak paling parah di Bosnia dan Herzegovina. Perang Yugoslavia di Bosnia dan Herzegovina yang multi-etnis meninggalkan jejak berupa krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan.
Pada masa kepemimpinan Tito, Republik Federasi Sosialis Yugoslavia cukup populer di fora internasional berkat popularitas kepemimpinan pribadi Tito. Figur Tito sebagai tokoh pemersatu bangsa Yugoslavia memang tepat karena di samping bakat kepemimpinan dan kewibawaannya, sebagai keturunan dari etnis Kroasia Tito menikah dengan warga etnis Serbia. Akan tetapi keadaan kemudian
berubah yaitu ketika pada bulan Mei 1980 Tito meninggal dunia tanpa sempat mempersiapkan pengganti yang sekuat dirinya.
Sepeninggal Tito, kehidupan politik dan negara seakan-akan kehilangan arah. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektif oleh suatu badan Presidensi berjumlah delapan orang dan partai juga dipimpin Presidium beranggotakan 24 orang, ternyata praktik pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Demikian juga pengaruh
pimpinan Federal (partai maupun Negara) menjadi semakin berkurang, dan dilain pihak pengaruh kekuasaan Republik bagian menjadi bertambah kuat.
Perkembangan ini semakin membawa Yugoslavia ke arah jurang perpecahan nasional ketika tahun 1991 Slovenia dan Kroasia menarik anggotanya dari badan kolektif tersebut dan kemudian diikuti oleh wakil-wakil dari Republik Makedonia dan Bosnia Herzegovina. Puncak dari memburuknya situasi politik di Yugoslavia ialah ketika pada tanggal 25 Juni 1991 Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya secara
sepihak yang diikuti dengan pembentukan mata uang sendiri, termasuk pembentukan Angkatan Bersenjata dan penentuan tapal batas wilayah negara sendiri.
Setelah itu Republik Bosnia-Herzegovina pada bulan Maret 1992 mengadakan referendum untuk menentukan sebagai negara merdeka atau tetap dalam Federasi. Referendum yang diboikot oleh etnis Serb di Bosnia Herzegovina (karena etnis Serb di Bosnia Herzegovina tanggal 30 Maret 1992 telah mengadakan referendum sendiri dan memutuskan tetap tinggal di Yugoslavia) tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk merdeka. Oleh sebab
itu pada tanggal 6 April 1992 kelompok negara-negara ME dan AS kemudian memberikan pengakuan dengan segera kepada Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, tanpa menunggu tercapainya stabilitas politik di wilayah-wilayah tersebut.
Dengan adanya pengakuan negara-negara lain kepada kemerdekaan Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, maka Republik Serbia dan Republik Montenegro membentuk Federasi Yugoslavia versi baru dengan nama "Republik Federasi Yugoslavia" pada tanggal 27 April 1992 namun tidak mendapat pengakuan internasional sebagaimana republik-republik bagian yang memisahkan diri tersebut. Sedangkan Republik Makedonia yang juga menyatakan
kemerdekaannya, namun karena namanya yang ditentang oleh Yunani menghambat pengakuan dari Masyarakat Eropa.
Proses disintegrasi Yugoslavia, secara riil dimulai dengan aksi proklamasi pemisahan diri secara sepihak Republik Bagian Kroasia dan Republik Slovenia menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 15 Juni 1991. Pemisahan diri tersebut sedikitnya didukung oleh negara-negara Masyarakat Eropa, dan pada akhirnya mendapat pengakuan masyarakat internasional padahal pemerintah Yugoslavia berkeras untuk mencegahnya sehingga pecahlah konflik bersenjata yang bermula di Kroasia dan Slovenia.
Konflik yang kemudian terjadi di Bosnia Herzegovina tidak telepas dari proses disintegrasi Yugoslavia. Masyarakat Eropa yang berperan aktif dalam peristiwa pemisahan diri Kroasia dan Slovenia ternyata ikut pula campur tangan di Bosnia Herzegovina melalui Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa yang menyimpulkan bahwa Republik tersebut layak mendapat pengakuan sebagai negara yang berdaulat. Pengakuan internasional
terhadap Republik Bosnia Herzegovina yang merupakan "mini" Yugoslavia yang juga berpenduduk multi nasional, multi agama dan komposisi penduduk yang heterogen ini dinilai oleh banyak pihak sebagai terlalu dini, mengingat masih banyaknya masalah-masalah yang belum terselesaikan sehingga timbullah pertikaian antar etnis di antara penduduk Republik Bosnia Herzegovina.
Rumitnya permasalahan yang terjadi di kawasan Yugoslavia khususnya di Bosnia-Herzegovina telah membuat upaya-upaya penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina melalui perundingan-perundingan damai yang dilakukan oleh faktor-faktor internasional menjadi sangat sulit. Kegagalan-kegagalan perundingan semakin memperburuk situasi dan semakin mengobarkan pertempuran di antara pihak-pihak yang bertikai