Filsafat Tionghoa
Sejarah pemikiran Tionghoa telah berlangsung selama beberapa ribu tahun di Tiongkok. Yang paling awal sering dianggap bermula dari "I Ching" ("Buku Perubahan"), suatu bunga rampai peramalan kuno yang menggunakan suatu sistem 64 heksagram untuk menuntun tindakan. Sistem ini diciptakan oleh Raja Wen sekitar 1000 SM dan karya tersebut menggambarkan karakteristik konsep dan pendekatan filsafat
Tionghoa. "Buku Perubahan" berkembang sedikit demi sedikit selama delapan abad berikutnya, tetapi referensi tercatat pertamanya adalah pada 627 SM.
Zaman Musim Semi dan Musim Gugur dan Periode Negara Berperang menandai masa peralihan dalam sejarah Tiongkok ketika peraturan-peraturan lama dihapus tetapi juga tidak ada peraturan baru yang diciptakan. Dalam upaya untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan, para penguasa yang baru mulai mencari cara agar bisa menemukan orang-orang yang cakap dan pandai Di dalam kondisi masyarakat yang
kacau akibat perang saudara serta menguatnya persaingan politik, banyak orang yang mulai mencari cara bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Hal ini memungkinkan keluarnya pemikiran-pemikiran bebas dan munculnya berbagai sekolah-sekolah pemikiran (filsafat).
Dari periode Kaisar Kuning sampai akhir Periode Negara Berperang, terhitung telah mencapai 2000 tahun lebih. Dari periode ini lahir para pemikir (filsuf) yang muncul untuk mengajarkan teori-teori panduan mengenai kehidupan pribadi dan sosial. Mereka ini antara lain Kong Zi dan Meng Zi dengan Filsafat Konfusianisme, lalu Mo Zi dengan ajarannya sendiri, kemudian Lao Zi dan Chuang Zi sebagai pendukung Taoisme dan Han Fei-zi sebagai pengajar Filsafat Legalisme atau Fa Jia.
Keempat pemikiran tersebut sangat berpengaruh sepanjang sejarah Tiongkok. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian dipelajari serta dipraktikkan oleh para sarjana dan orang-orang Tionghoa di zaman-zaman selanjutnya. Namun selama Periode Negara Berperang, sebagian besar para pemimpin yang sangat berhasrat mendapatkan hasil yang cepat dan praktis lebih suka mengadopsi pemikiran Legalisme.
Filsafat Konfusianis didirikan oleh Kong Zi, kemudian dilanjutkan oleh Meng Zi. Pemikiran ini mementingkan pentingnya hubungan yang etis serta martabat seorang manusia. Konfusianisme merupakan awal mula dari humanisme Tionghoa. Dua buah ajaran penting Konfusianisme antara lain Ren dan Yi. Ren dapat diterjemahkan sebagai rasa cinta akan sesama manusia, prinsip hubungan antar manusia. Yi dapat
diterjemahkan sebagai kewajiban seseorang terhadap sesamanya. Dalam kata lain menurut Kong Zi jika seseorang dapat mencintai sesama dan memenuhi kewajiban kepada mereka, ia telah melakukan tugasnya dalam komunitas.
Konfusianisme menjelaskan tahap-tahap untuk menciptakan suatu masyarakat yang makmur. Proses itu dimulai dengan pengembangan diri sendiri yang berlanjut ke peraturan keluarga dan kehidupan bernegara, pendamaian dunia, serta penciptaan persemakmuran yang ideal. Konfusianisme menekankan pengajaran dan pengembangan di dalam sekolah dan lingkungan masyarakat tentang perilaku seseorang yang berbakti. Terutama yang terpenting adalah hubungan yang baik antara orang tua dan anak.
Pemikiran Mo Zi atau Mojia, dalam Bahasa Inggris diterjemahkan menjadi "Mohisme", menekankan rasa belas kasihan terhadap orang-orang yang menderita akibat peperangan. Ia menganjurkan agar dihentikannya peperangan antar negara dan agar rakyat dapat hidup damai. Ia merupakan penganjur kehidupan yang sederhana dan menentang bentuk kehidupan yang penuh dengan kemewahan.
Pemikiran Taois yang bersifat naturalisme diajarkan oleh Lao Zi dan Chuang Zi. Mereka percaya bahwa semua penderitaan manusia diakibatkan oleh kebodohan mereka sendiri. Orang-orang harus hidup dalam kedamaian penuh tanpa aksi, mencocokkan hidup mereka dengan jalannya alam yang alami. Jika mereka dapat hidup menurut aturan alam, mereka tidak perlu khawatir tentang semua hal dan
semua masalah dapat diatasi tanpa banyak upaya. Metode ini disebut kaum Taois sebagai "aksi dengan tanpa aksi".
Pemikiran Han Fei-zi dinamakan juga Filsafat Legalis (Fa Jia). Ia mengajarkan tentang pengejaran hasil yang bersifat material dan nyata. Kepada para penguasa ditanamkannya upaya untuk mengejar prestasi dari orang-orang yang memiliki jabatan pemerintahan dan membagikan hadiah dan hukuman dengan tegas. Efisiensi dalam pemerintahan merupakan hal yang diutamakan dan kadang-kadang harus mengambil cara apapun untuk mencapai hal tersebut.