khalidrizki/indonesian-wiki-chunked-180tok huggingface dataset:
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos), dahulu Departemen Sosial (disingkat Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Menteri Sosial (Mensos) yang sejak tanggal 24 Agustus 2018 dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.
Menteri Sosial pertama pada masa awal kemerdekaan dipercayakan pada Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang ada waktu itu membawahi kurang lebih 30 orang pegawai untuk Bagian Perburuhan dan Bagian Sosial. Hampir semua pegawai tersebut kurang/tidak berpengetahuan dan berpengalaman cukup mendalam dalam bidang perburuhan dan bidang sosial. Pada awalnya kantor Kementerian Sosial berlokasi di
Jalan Cemara no. 5 Jakarta namun pada waktu Ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 1946 kantor Kementerian Sosial ikut pindah ke gedung Seminari di Jl. Code Yogyakarta. Kemudian ketika pemerintahan Republik Indonesia pindah kembali ke Jakarta, Kantor Kementerian Sosial menempati kantor di Jalan Ir.Juanda 36 Jakarta Pusat, dan mengalami perpindahan lokasi lagi ke Jalan Salemba Raya 28 Jakarta Pusat sampai sekarang.
Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan Departemen Penerangan dibubarkan. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam,
bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).
Terbentuknya BKSN ini permasalahan tidak segera terentaskan, malah yang terjadi serba kekurangan karena tidak berimbangnya populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSN juga sangat terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu maka pada Kabinet Persatuan Nasional, Kementerian Sosial dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan.
Nomenklaturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan ini juga tidak memberikan solusi permasalahan kesejahteraan sosial secara memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks. Kemudian pada masa Kabinet Gotong Royong, Kementerian Sosial difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Nila Moeloek.
Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Menteri Kesehatan melakukan koordinasi terhadap LPNK yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Kurdufan Barat
Kurdufan Barat (bahasa Arab:  ; alihaksara: "Gharb Kurdufan") adalah bekas sebuah negara bagian di Sudan dengan luas wilayah 111373 km2 dan populasi 1100000 jiwa (2000). Ibu kotanya ialah Al-Fulah.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (disingkat Kementan RI) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan.. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Sejak 27 Oktober 2014, Menteri Pertanian dijabat oleh Amran Sulaiman.
Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblaad 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380). Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw (1905), Departement van Landbouw,
Nijverheid en Handel (1911) dan Departement van Ekonomische Zaken (1934). Sedangkan pada masa pendudukan jepang, Gunseikanbu Sangyobu yang berperan dalam menangani urusan pertanian.
Sejak tanggal 19 Agustus 1945, urusan pertanian, perdagangan, dan perindustrian berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang merupakan kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Menteri Kemakmuran yang pertama adalah Ir. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo.
Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertanian menjalankan fungsi:
Tlaxcala
Tlaxcala (,) merupakan sebuah negara bagian di Meksiko yang memiliki luas wilayah 69921 km2 dan populasi 1213757 jiwa (2012). Ibu kotanya adalah Tlaxcala de Xicohténcatl dan kota terbesar di negara bagian ini adalah Vicente Guerrero.
Kementerian Pariwisata Indonesia
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atau disingkat Kemenpar RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan. Kementerian Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata (Menpar) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Arief Yahya.Kementerian Pariwisata mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dahulu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disingkat Kemeneg PP dan PA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PP dan PA dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yohana Yembise.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh
seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 27 Juli 2016 dijabat oleh Eko Putro Sandjojo.
Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini diganti namanya menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam
Kabinet Kerja, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam
melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh seorang Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejak 2016 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dijabat oleh Bambang Brodjonegoro
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:
Berikut ini adalah struktur organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015:
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (disingkat Kementerian BUMN RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rini Soemarno.
Kementerian BUMN merupakan transformasi dari unit kerja eselon II Departemen Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998 dan 2000-2001). Tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN.
Kementerian BUMN memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/BUMN di Indonesia. Kementerian BUMN telah ada sejak tahun 1973, yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan
BUMN berada pada unit setingkat eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN sampai dengan tahun 1993.
Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMN, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).
Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi kementerian terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VI, dengan nama Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Namun, pada tahun 2001, ketika terjadi suksesi kepemimpinan, organisasi tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat kementerian dengan nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2009,
mengikuti perubahan nomenklatur seluruh kementerian, kementerian ini pun berganti nomenklatur menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Imam Nahrawi.Tonggak sejarah kelembagaan yang mengurusi pembangunan kepemudaan dan
keolahragaan sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada susunan Kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet yang bersifat presidensial memiliki Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Menteri Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Usia kabinet pertama yang kurang dari tiga bulan kemudian diganti
dengan Kabinet II yang berbentuk parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik pada tanggal 14 November 1945.
Pada tahun 1999- 2004 yakni pada masa Kabinet Persatuan Nasional dan Kabinet Gotong Royong, Kementerian Pemuda dan Olahraga dilebur pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sehingga urusan pemuda dan olahraga hanya dikelola oleh struktur eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, Kementerian Pemuda dan Olahraga kembali dibentuk pada tahun 2004.
Purnomo Yusgiantoro
Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D. () adalah Menteri Pertahanan yang menjabat dari 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Purnomo sebelumnya menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2000-2009)
Bachtiar Chamsyah
H. Bachtiar Chamsyah, SE () adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia periode 2001-20 Oktober 2009 dan sebelumnya sebagai Anggota DPR-RI dari PPP.
Bachtiar Chamsyah lahir pada 31 Desember 1945 di Sigli, Pidie, Aceh, putra dari pasangan berdarah Minangkabau asal Bayua, Maninjau, Agam, Sumatera Barat yang merantau ke Aceh.
Ia menikah dengan seorang perempuan bernama Roshidah Hanum. Pernikahan mereka telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Roshi Ika Putri, M. Iqbal, dan Rini Irawati.
Istrinya, Roshidah Hanum meninggal dunia karena penyakit kanker pada tahun 2009. Setelah menduda selama sekitar tiga tahun, ia kemudian menikah lagi pada 10 Juni 2012 dengan Indah Hayati, mantan sekretarisnya sewaktu menjadi anggota DPR-RI dan Menteri Sosial.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area pada tahun 1997. Sewaktu jadi pelajar ia pernah aktif di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Kegiatannya dalam berorganisasi kemudian mengantarkan dirinya sempat menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.
Setelah tidak duduk di kabinet, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial (kini Kementerian Sosial). Penetapan statusnya sebagai tersangka dikeluarkan KPK sejak pertengahan Januari 2010. Dari hasil penyidikan, dia disangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 2 (1), pasal 3, dan pasal 11 Undang-undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus tersebut berawal dari proyek pengadaan sekitar 6000 unit mesin jahit semasa dia menjadi menteri pada 2004. Itu terkait program pengentasan kemiskinan senilai Rp 51 miliar. Dalam pengadaan mesin jahit, Departemen Sosial bekerja sama dengan PT Ladang Sutera Indonesia (Lasindo). Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terungkap, penerima bantuan tidak tepat sasaran. Penerima bantuan antara lain, pemilik usaha konveksi di Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Setelah proyek mesin jahit, Depsos kembali membuka proyek pengadaan impor sapi pada 2006. Tim penyidik menemukan indikasi kerugian negara Rp 3.6 miliar dari nilai proyek senilai total Rp 19 miliar. Menurut juru bicara KPK Johan Budi SP, proyek pengadaan mesin jahit dan impor sapi melibatkan sejumlah rekanan melalui penunjukan langsung. Dengan demikian, Bachtiar diduga terlibat kasus
korupsi pengadaan sapi impor asal Australia dan Mesin Jahit dalam proyek pengentasan Fakir Miskin Departemen Sosial periode 2004-2006 dengan kerugian keuangan negara mencapai RP 28.1 M. Namun Bachtiar membantah hal tersebut.
Pada 22 Maret 2011 majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan bahwa Bachtiar Chamsyah bersalah dan menjatuhkan hukuman satu tahun delapan bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.
Muhammad Maftuh Basyuni
Muhammad Maftuh Basyuni () adalah Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi pada tahun 1968.
Periode 1976-1979, ia tampil sebagai Sekretaris Pribadi Duta Besar Indonesia di Jeddah. Selain sebagai kepala rumah tangga kepresidenan saat Soeharto memimpin negara Indonesia, ia juga menjabat Sekretaris negara pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sejak 2002, ia adalah Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Pada 2004, ia tampil sebagai ketua Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri OKI. Dari tahun 2014 sampai meninggal, ia menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Suryadharma Ali
Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. () adalah Menteri Agama Indonesia dari 22 Oktober 2009 hingga 28 Mei 2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1984. Pada tahun 1985 ia berkarier di PT. Hero Supermarket, hingga tahun 1999 dimana ia menduduki
posisi Deputi Direktur perusahaan ritel tersebut. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi ritel di Indonesia.
Pada Februari 2007, Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum PPP dan menggantikan Hamzah Haz. Kepengurusan periode kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), dan Barlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar).
Pada 23 Mei 2014 Suryadharma Ali dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Menghadapi proses hukum yang menunggunya, Suryadharma Ali menyatakan mundur dari jabatannya pada Senin, 26 Mei 2014 dan resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2014.
Rachmat Witoelar
Ir. Rachmat Nadi Witoelar Kartaadipoetra, sering diringkas Rachmat Witoelar (dibaca Rahmat Witular) adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Indonesia Bersatu. Pria yang merupakan lulusan SMA Kolese Kanisius ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Jurusan Teknik Arsitektur, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1970. Ia adalah kakak Wimar Witoelar dan suami dari Erna
Witoelar yang juga mantan Menteri Indonesia. Selain itu ia juga adalah kakak dari Wimar Witoelar, pembawa acara televisi dan juga mantan juru bicara Presiden Indonesia ke-4, Abdurahman Wahid.
Taufiq Effendi
Brigjen Pol. (Purn) DR. H. Taufiq Effendi, MBA. () adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Kemudian ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, dan saat ini sebagai wakil ketua komisi di Komisi II DPR-RI. Suku bangsa: Dayak Meratus Kalimantan Selatan
Saifullah Yusuf
Drs. H. Saifullah Yusuf () adalah Wakil Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2009.. Ia akrab dipanggil Gus Ipul.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Nasional, Jakarta pada tahun 1985.
Saifullah Yusuf mengawali kariernya melalui organisasi GP Ansor. Ia menjadi ketua umum GP Ansor selama dua periode yaitu 2000-2005 dan dilanjutkan 2005-2010. Sebelumnya juga ia menjadi plh Ketua Umum GP Ansor menggantikan Iqbal Assegaf yang meninggal dunia tahun 1999. Setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum PP GP Ansor dia terpilih menjadi salah satu Ketua di PBNU di bawah kepemimpinan KH. Said Aqil Siraj.
Pada Pemilu 1999 ia menjadi anggota DPR dari PDIP. Ia dianggap sebagai lambang aliansi dari Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri karena Saifullah adalah orang kepercayaan Gus Dur dan ditempatkan di PDIP. Ketika hubungan Gus Dur-Megawati merenggang maka pada tahun 2001, Saifullah mengundurkan diri dari PDIP dan juga DPR serta bergabung dengan PKB.
Pada muktamar PKB tahun 2002, Saifullah terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PKB, itu merupakan hasil yang optimal setelah sebelumnya ia bersaing dengan Alwi Shihab memperebutkan posisi ketua umum.
Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu dari Oktober 2004 hingga Mei 2007. Salah satu pencapaiannya adalah dia tercatat sebagai Menteri yang paling sering "blusukan" di daerah- daerah tertinggal. Konflik di tubuk PKB yang berakibat dicopotnya Saifullah Yusuf dari jabatan Sekjen PKB berimbas pada jabatan menteri ini. Karena tidak dianggap lagi
sebagai representasi PKB lagi maka ia digantikan oleh Lukman Edy yang juga menggantikannnya sebagai Sekjen PKB.
Saifullah Yusuf terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Soekarwo dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama dua putaran (putaran pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta pemilihan ulang putaran kedua di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tanggal 21 Januari 2009. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.
Setelah memenangi Pilgub Jatim 2013, Gus Ipul yang kembali mendampingi Soekarwo sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur dilantik kembali pada 12 Februari 2014 di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pelantikan keduanya dihadiri oleh seluruh bupati/wali kota se-Jawa Timur, menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, gubernur-gubernur, dan tokoh masyarakat Jawa Timur.
Lutherstadt Eisleben
Eisleben adalah sebuah kota yang bisa disamakan dengan kota "kecamatan" di "Landkreise" (semacam kabupaten) Mansfeld-Suedharz di Sachsen-Anhalt, kurang lebih 30 km sebelah barat Halle (Saale). Kota ini terutama ternama sebagai kota kelahiran Martin Luther sehingga nama lengkapnya adalah Lutherstadt Eisleben. Eisleben bersama dengan Lutherstadt Wittenberg semenjak tahun 1996 termasuk salah satu
situs Warisan Dunia UNESCO. Kota-kota Luther Eisleben dan Wittenberg telah bersama-sama bersatu dalam satu yayasan di negara bagian Sachsen-Anhalt.