Kesultanan Sambas
Kesultanan Melayu Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah barat laut Pulau Kalimantan dengan pusat pemerintahannya adalah di Kota Sambas sekarang. Kesultanan Sambas adalah penerus pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama "Sambas" di wilayah ini paling tidak telah berdiri dan
berkembang sebelum abad ke-14 M sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca. Pada masa itu rajanya bergelar "Nek", salah satunya bernama Nek Riuh. Setelah masa Nek Riuh, pada sekitar abad ke-15 M muncul pemerintahan raja yang bernama Tan Unggal yang terkenal sangat kejam. Karena kekejamannya ini Raja Tan Unggal kemudian dikudeta oleh
rakyat dan setelah itu selama puluhan tahun rakyat di wilayah Sungai Sambas ini tidak mau mengangkat raja lagi. Pada masa kekosongan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas inilah kemudian pada awal abad ke-16 M (1530) datang serombongan besar orang-orang dari Pulau Jawa (sekitar lebih dari 500 orang) yaitu dari kalangan Bangsawan Kerajaan Majapahit yang masih beragama Hindu,
yaitu keturunan dari Raja Majapahit sebelumnya yang bernama Wikramawardhana. Pada saat itu di pesisir dan tengah wilayah Sungai Sambas ini telah sejak ratusan tahun didiami oleh orang-orang Melayu yang telah mengalami asimilasi dengan orang-orang Dayak pesisir dimana karena saat itu wilayah ini sedang tidak ber-Raja (sepeninggal Raja Tan Unggal) maka kedatangan
rombongan pelarian Majapahit ini berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik. Rombongan Majapahit ini kemudian menetap di hulu Sungai Sambas yaitu di suatu tempat yang sekarang disebut dengan nama "Kota Lama". Setelah sekitar lebih dari 10 tahun menetap di "Kota Lama" dan melihat keadaan wilayah Sungai Sambas ini aman dan kondusif maka kemudian para pelarian Majapahit ini mendirikan sebuah
Kerajaan hindu yang kemudian disebut dengan nama "Panembahan Sambas". Raja Panembahan Sambas ini bergelar "Ratu" (Raja Laki-laki) dimana Raja yang pertama tidak diketahui namanya yang kemudian setelah wafat digantikan oleh anaknya yang bergelar Ratu Timbang Paseban, setelah Ratu Timbang Paseban wafat lalu digantikan oleh adindanya yang bergelar Ratu Sapudak. Pada masa Ratu Sapudak
inilah untuk pertama kalinya diadakan kerjasama perdagangan antara Panembahan Sambas ini dengan VOC yaitu pada tahun 1609.
Pada masa Ratu Sapudak inilah rombongan Sultan Tengah (Sultan Sarawak ke-1) bin Sultan Muhammad Hasan (Sultan Brunei ke-9) datang dari Kesultanan Sukadana ke wilayah Sungai Sambas dan kemudian menetap di wilayah Sungai Sambas ini (daerah Kembayat Sri Negara). Anak laki-laki sulung Sultan Tengah yang bernama Sulaiman kemudian dinikahkan dengan anak bungsu Ratu Sapudak yang bernama Mas Ayu Bungsu sehingga
nama Sulaiman kemudian berubah menjadi Raden Sulaiman. Raden Sulaiman inilah yang kemudian setelah keruntuhan Panembahan Sambas di Kota Lama mendirikan Kerajaan baru yaitu Kesultanan Sambas dengan Raden Sulaiman menjadi Sultan Sambas pertama bergelar Sultan Muhammad Shafiuddin I yaitu pada tahun 1671.
Sebelum berdirinya Kesultanan Sambas pada tahun 1671, di wilayah Sungai Sambas ini sebelumnya telah berdiri kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah Sungai Sambas dan sekitarnya. Berdasarkan data-data yang ada, urutan kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Sungai Sambas dan sekitarnya sampai dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah:Secara otentik Kerajaan
Sambas telah eksis sejak abad ke 13 M yaitu sebagaimana yang tercantum dalam kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca pada masa Majapahit. Kemungkinan besar bahwa Kerajaan Sambas saat itu rajanya bernama Nek Riuh. Walaupun secara otentik Kerajaan Sambas tercatat sejak abad ke-13 M, namun demikian berdasarkan benda-benda arkeologis (berupa gerabah, patung dari masa Hindu) yang
ditemukan selama ini di wilayah sekitar Sungai Sambas menunjukkan bahwa pada sekitar abad ke-6 M atau 7 M di wilayah ini diyakini telah berdiri sebuah kerajaan. Hal ini ditambah lagi dengan melihat posisi wilayah Sambas yang berhampiran dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas dunia, sehingga diyakini bahwa pada sekitar abad ke-5 hingga 7 M di wilayah Sungai Sambas ini
telah berdiri Kerajaan Sambas yaitu lebih kurang bersamaan dengan masa berdirinya Kerajaan Batu Laras di hulu Sungai Keriau yaitu sebelum berdirinya Kerajaan Tanjungpura.
Kedatangan rombongan bangsawan Majapahit di Sambas dapat berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik bukanlah hanya karena wilayah Sambas pada waktu itu tidak be-raja (tidak mempunyai penguasa) setelah era Raja Tan Unggal, tapi lebih disebabkan karena penduduk Sambas pada waktu itu mempunyai kepercayaan yang sama dengan rombongan Majapahit tersebut, yakni Hindu. Hindu sudah
berkembang di Nusantara sejak berdirinya Kerajaan Kutai (era pemerintahan Mulawarman) sampai kepada Kesultanan Kutai Kartanegara. Wajar kalau pengaruhnya sampai ke wilatah Sambas. Jadi pada waktu itu belum ada istilah "Melayu atau Dayak". Istilah atau penyebutan itu ada setelah masuknya Islam. Penduduk yang kemudian masuk Islam dinamakan "Melayu" dan
penduduk yang masih menganut Hindu (Kaharingan) dinamakan "Dayak" (Dayak artinya "orang hulu", yakni orang yang tinggal di hulu sungai atau pedalaman). Disebut orang pedalaman atau hulu bukan karena mereka terdesak oleh masuknya Islam tapi karena memang mereka belum tersentuh oleh syiar Islam, disebabkan mereka tinggal jauh di pedalaman. Pada waktu itu Islam umumnya memang disyiarkan
oleh pedagang-pedagan dari Gujarat, Hadramaut, dan dari Tiongkok. Pedagang-pedagang dan penjelajah lautan ini hanya singgah dan berdagang di daerah pesisir.
Rombongan dari Jawa (Majapahit) ini pertama kali mendarat disebuah tempat yang dinamakan Pangkalan Jambu, sebuah tempat yang berada di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas sekarang. Itulah sebabnya daerah tempat mendaratnya rombongan bangsawan dari Jawa ini dinamakan Jawai sampai sekarang.
Sedangkan sejarah berdirinya Kesultanan Sambas bermula di Kesultanan Brunei yaitu ketika Sultan Brunei ke-9--Sultan Muhammad Hasan-wafat pada tahun 1598, maka kemudian putranya yang sulung menggantikannya dengan gelar Sultan Abdul Jalilul Akbar. Ketika Sultan Abdul Jalilul Akbar telah memerintah puluhan tahun kemudian muncul saingan untuk menggantikan dari Adinda Sultan Abdul Jalilul Akbar yang bernama
Pangeran Muda Tengah. Untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan maka Baginda Sultan Abdul Jalilul Akbar membuat kebijaksanaan untuk memberikan sebagai wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei yaitu daerah Sarawak kepada Pangeran Muda Tengah. Maka kemudian pada tahun 1629, Pangeran Muda Tengah menjadi Sultan di Sarawak sebagai Sultan Sarawak pertama dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Omar Shah yang kemudian
Baginda lebih populer di kenal dengan nama Sultan tengah atau Raja Tengah yaitu merujuk kepada gelarnya sebelum menjadi Sultan yaitu Pangeran Muda Tengah.
Setelah sekitar 2 tahun memerintah di Kesultanan Sarawak yang berpusat di Sungai Bedil (Kuching sekarang), Sultan Tengah kemudian melakukan kunjungan ke Kesultanan Johor. Saat itu di Kesultanan Johor yang menjadi sultan adalah Sultan Abdul Jalil (Raja Bujang) dimana permaisuri Sultan Abdul Jalil ini adalah "Mak Muda" dari Sultan Tengah. Sewaktu di Kesultanan Johor ini
terjadi kesalahpahaman antara Sultan Tengah dengan Sultan Abdul Jalil sehingga kemudian membuat Sultan Tengah dan rombongannya harus pulang dengan tergesa-gesa ke Sarawak sedangkan saat itu sebenarnya bukan angin yang baik untuk melakukan pelayaran. Oleh karena itulah maka ketika sampai di laut lewat dari Selat Malaka, kapal rombongan Sultan Tengah ini dihantam badai. Setelah terombang-ambing di laut