Partai Sosialis Indonesia
Partai Sosialis Indonesia, disingkat PSI, adalah sebuah partai politik yang pernah ada di Indonesia. Partai ini berhaluan dan menganut ideologi sosialisme.
Cikal bakal PSI adalah Partai Sosialis Indonesia (PARSI) yang didirikan dan diketuai oleh Amir Syarifuddin di Yogyakarta pada 12 November 1945 dan Partai Rakyat Sosialis (PARAS) yang didirikan oleh Sutan Syahrir pada 19 November 1945 yang kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis. Penggabungan atau fusi partai ini terjadi pada 16-17 Desember 1945, dengan mengadakan kongres fusi di Cirebon. Kongres
fusi pada 17 Desember 1945, dihadiri sekitar 57 anggota pimpinan dari kedua partai menyepakati penggabungan partai. ""Berdasarkan front rakyat, antikapitalisme, dan antiimperialisme, sekali lagi di Cirebon, Parsi dan Paras bergabung menjadi satu, Partai Sosialis. Sjahrir kini menjadi ketua partai yang baru, sedangkan Amir Sjarifuddin menjadi wakil ketua"," tulis Mrazek. Partai
Sosialis ini populer di kalangan intelektual muda, sebagian besar pelajar dan mahasiswa serta anggota gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh kedua pria tersebut selama pendudukan Jepang di Indonesia.
Dalam struktur representasi kursi partai pada Komite Nasional Indonesia Pusat yang didirikan pada 16-17 Oktober 1945, Partai Sosialis memiliki 35 kursi (17.5%) dari 200 kursi yang ada. Pada akhir tahun 1945 (dalam rapat pada 20 Desember 1945), Partai Sosialis memperoleh lima (menempatkan lima orang perwakilan) dari 25 kursi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, lembaga legislatif "de facto" sebelum adanya DPR. Anggota
Partai Sosialis, Soepeno terpilih sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada tahun 1946, terjadi krisis dalam pemerintahan Kabinet Sjahrir III, karena dianggap menjual negara dengan menyetujui perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan
Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perundingan itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk
mendukung perundingan Linggarjati. Peraturan Presiden No. 6/1946 berisi tentang penyempurnaan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat, berbentuk penambahan jumlah anggotanya dari 200 menjadi 514 orang. Di samping itu supaya lebih dapat mencakup semua lapisan dan golongan yang ada. Dalam Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat pada 2 Maret 1947 menyetujui tindakan Presiden Soekarno menambah jumlah anggota Komite Nasional
Indonesia Pusat tersebut. Berdasarkan struktur representasi jumlah kursi partai pada KNIP terhitung sejak 2 Maret 1947, Partai Sosialis memperoleh 35 kursi dari 514 kursi keseluruhan. Mr. Assaat terpilih sebagai Ketua KNIP dan Ketua Badan Pekerja KNIP. Dalam persetujuan penambahan anggota KNIP, maka Badan Pekerja KNIP yang lama dibubarkan. Pada Sidang KNIP tanggal 3 Maret 1947 disusun dan dipilih
Badan Pekerja KNIP yang baru. Jumlah anggota Badan Pekerja KNIP meningkat dari 25 orang menjadi 47 orang. Partai Sosialis memperoleh lima (menempatkan lima orang perwakilan) dari 47 kursi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut. Kelima orang tersebut ialah Mr. Assaat, Soebadio Sastrosatomo, Sugondo Djojopuspito, Soepeno, dan Tan Ling Djie.
Partai Sosialis inilah yang sejak bulan November 1945 sampai pertengahan tahun 1947 menguasai kabinet, yaitu Kabinet Syahrir I, II, dan III serta Kabinet Amir Syarifuddin I dan II. Bahkan beberapa anggota Partai Sosialis ini banyak duduk di kabinet sebagai menteri kala itu. Di Masa Revolusi Nasional Indonesia tersebut, dengan berkuasanya Syahrir dan Syarifuddin, Partai Sosialis
tampak kuat. Bahkan punya laskar bernama Pesindo yang terkenal solid persenjataannya ketimbang yang lain. Pesindo ini di kemudian hari pasca Pemberontakan PKI 1948 menjadi Pemuda Rakyat.
Ketika terjadi keretakan antara kelompok Syahrir dengan kelompok Amir Syarifuddin sesudah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin II; akibat perbedaan faham dengan tokoh-tokoh yang cenderung pro komunisme dalam pimpinan Partai Sosialis. Syahrir memilih untuk membentuk partai baru, yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada tanggal 12 Februari 1948 di Yogyakarta dan memberikan dukungan
kepada Kabinet Hatta I. Sedangkan kelompok Amir Syarifuddin mempertahankan Partai Sosialis yang kemudian menjadi oposisi bersama Sayap dan kelak dalam Pemberontakan PKI 1948, menggabungkan diri ke dalam Front Demokrasi Rakyat. Menurut dr. A. Halim (simpatisan PSI, namun bukan anggota partai), pendirian PSI pada 12 Februari 1948 terjadi dalam pertemuan di rumah Ibu Soebadio
Sastrosatomo di Kliteran. Hadir dalam rapat itu kira-kira sepuluh orang, Soebadio Sastrosatomo, Soepeno, Djohan Sjahroezah, Sugondo Djojopuspito, Iskandar Tedjasukmana, dan lain-lain (termasuk dr. A. Halim). Dalam rapat, dengan suara bulat diputuskan untuk mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan Sutan Sjahrir sebagai ketua yang terlepas dari Partai Sosialis. Dalam pendirian
PSI di Kliteran, Sutan Sjahrir justru sedang berada di Bukittinggi pada waktu itu. Terjadi dilema oleh peserta rapat untuk menunggu kabar dari Sjahrir, namun atas pendapat dari dr. A. Halim yang mengatakan tidak perlu menunggu berita dari Sjahrir, tetapi namanya dimasukkan saja dalam nomor urut 1 yang tertera di bagian bawah kertas pengumuman hasil rapat dan
dr. A. Halim mempunyai keyakinan bahwa Sjahrir pasti akan setuju. Dengan begitu berdirilah PSI di Kliteran, Yogyakarta dengan ketuanya berada di Bukittinggi pada waktu itu.
Ideologi dan filosofi PSI didasarkan pada Fabianisme dengan unsur-unsur analisis sosial Marxis. Ketika mengadopsi posisi ideologis, PSI berbicara tentang tujuan sosialisme, menggunakan bahasa Marxis. Namun, di lain waktu, para pemimpinnya menekankan bahwa mereka memiliki Marxisme sebagai metode analisis sosial daripada panduan untuk bertindak. Dan kenyataannya, orientasi kebijakan mereka lebih banyak
mengandung Fabianisme ketimbang Marxisme. Penekanannya adalah pada modernisasi, pembangunan ekonomi, dan perencanaan dan organisasi yang rasional.
Dalam pasal 1 (asas-tujuan) Peraturan Dasar PSI tertera: "PSI berdasarkan paham sosialisme yang disandarkan pada ajaran ilmu pengetahuan Karl Marx dan Friedrich Engels untuk menuju masyarakat sosialis yang berdasarkan kerakyatan". Dalam buku yang dikeluarkan Sekretariat Dewan Partai Sosialis Indonesia tahun 1948, menyebut asas-tujuan partai sebagai berikut; "PSI berdasarkan paham sosialisme yang
disandarkan pada ajaran ilmu pengetahuan Karl Marx dan Friedrich Engels, yang mengakui perjuangan kelas sebagai suatu kenyataan dan kejadiaan sepanjang ilmu hukum kemajuan dalam masyarakat kapitalis. PSI menuju masyarakat sosialis". Partai ini menentang sistem diktatur proletariat yang diterapkan di Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya. Sjahrir menggagas sebuah ideologi yang dipikirkannya dan
dianutnya yang sangat cocok untuk dasar pembangunan di Indonesia, yang dinamakan "Sosialisme-Demokrasi", lebih sering menggunakan istilah "Sosialisme-Kerakyatan". PSI menerima sosialisme kerakyatan yang digagas oleh Sjahrir dalam kongres pertama di Bandung pada 12-17 Februari 1952. Dalam dasar-dasar dan pandangan politik partai dijelaskan: "Sosialisme yang dimaksud adalah sosialisme yang berdasarkan
atas kerakyatan, yaitu sosialisme yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia orang seorang. Penghargaan pada pribadi orang seorang dinyatakan pada penghargaan serta perlakuan pribadi orang seorang di dalam pikiran, serta di dalam pelaksanaan sosialisme...Sosialisme semestinya tidaklah lain daripada