Aneka Tambang
PT Aneka Tambang Tbk. atau yang biasa disebut dengan PT Antam merupakan perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (65%) dan masyarakat (35%). PT Antam didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari sumber daya mineral.
Pendapatan PT Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengolahan mineral tersebut secara ekonomis, dan penjualan hasil pengolahan tersebut kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Kegiatan ini telah dilakukan semenjak perusahaan berdiri tahun 1968. Komoditas utama Antam adalah bijih nikel kadar tinggi atau saprolit, bijih nikel kadar rendah
atau limonit, feronikel, emas, perak dan bauksit. Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi.PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menyatakan kegiatan penambangan emas di Cikotok, kabupaten Lebak, Banten telah berakhir. Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) Direktur Umum dan CSR PT Aneka Tambang I Made Surata menuturkan pertambangan emas Cikotok
telah menjadi salah satu bagian dalam sejarah bangsa Indonesia saat dikuasai penjajah pada 1936 hingga akhirnya menjadi perusahaan negara pada 1960, dan menjadi bagian dari Antam pada 1968. "Setelah lebih dari 40 tahun, PT Aneka Tambang Tbk melaksanakan proses pengakhiran tambang Cikotok sebagai bagian dari implementasi praktik penambangan yang baik," ujar Surata.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah membentuk komite konsolidasi pertambangan. Komite tersebut akan bertugas mengkaji pembentukan induk usaha pertambangan (holding pertambangan) yang ditargetkan akan terbentuk akhir 2016. Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan anggota komite konsolidasi tersebut adalah PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk (TINS), PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).
PT Antam dan PT Inalum mendapat kepercayaan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk membeli saham PT Freeport Indonesia sebesar 1.7 miliar dollar AS. Jika kedua perusahaan tersebut tidak mampu, maka akan dibantu PT Timah dan PT Bukit Asam sebagai bagian dari holding perusahaan tambang BUMN.
Antam, sebuah BUMN pertambangan tanggal kelahirannya ditetapkan berdasarkan terbitnya PP No. 22 Th. 1968 tentang Pembentukan PN Aneka Tambang pada tanggal 5 Juli 1968.
Peraturan pemerintah tersebut menyatakan bahwa PN Aneka Tambang dibentuk sebagai merger dari beberapa perusahaan tambang milik negara serta proyek-proyek eksplorasi di bidang mineral selain batubara dan timah. Yakni BPU Pertambun, PN Perbaki, PN Tambang Mas Tjikotok, PN Logam Mulia, PT Nikel Indonesia dan berbagai proyek pertambangan yang dilakukan oleh Departemen Pertambangan yang pelaksanaan
selanjutnya dilimpahkan berdasarkan SK Presidium Kabinet Dwikora tahun 1966 kepada PN Aneka Tambang.
Selain PN Aneka Tambang, Pemerintah RI juga membentuk dua buah perusahaan pertambangan lain sebagai pengelola pertambangan timah yakni PN Timah dan pertambangan batubara milik Negara yakni PN Batubara, keduanya adalah peralihan dari BPU Timah yang beroperasi di P. Bangka, P. Singkep, P. Belitung dan BPU Batubara yang mengelola tambang batubara di Sawahlunto, Muaraenim dan Samarinda.
Usai Pengakuan Kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, Negara RI segera terlibat dalam berbagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tindakan ini tegas sebagaimana tampak pada upaya-upaya pembasmian pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah pada masa itu yang asal muasal penyebabnya beraneka ragam. Baik karena alasan-alasan ideologis seperti
DI/TII, etnis kultural seperti APRA dan RMS, bahkan hingga pada alasan-alasan ketimpangan ekonomi antara Pusat dan daerah, seperti PRRI dan Permesta.
Bahkan pada pemberontakan PRRI, gerakan tersebut mampu menguasai beberapa lapangan minyak di Riau milik Amerika Serikat (Caltex), selain juga sempat mengganggu operasional tambang bauksit di P. Bintan yang pada waktu itu dipegang oleh NV NIBEM (perusahaan Belanda yang merupakan bagian dari Billiton yang kemudian menjadi bagian dari Rio Tinto). Keadaan seperti demikian tentu menjadi bukti kuat bahwa penguasaan pengusahaan pertambangan merupakan bagian dari upaya penegakan kedaulatan Negara.
Sekitar bulan Juli 1951, seorang anggota DPRS bernama Teuku Mohamad Hassan menggalang teman-temannya sesama anggota DPRS untuk menyusun sebuah mosi pembentukan Panitia Urusan Pertambangan yang sebagai hasilnya diputuskan dalam Keputusan DPRS No. 47/K/1951. Selanjutnya tindakan legislatif tersebut lebih dikenal sebagai "Mosi Teuku Moh. Hassan dkk".
Mosi tersebut memberikan pengaruh besar pada pengembangan industri pertambangan di Indonesia. Isinya antara lain mendesak Pemerintah RI untuk menyelidiki berbagai soal terkait tambang emas/perak di Indonesia, memberikan pertimbangan status (legalitas) yang ada dan memajukan usul-usul tentang pertambangan yang menguntungkan Negara. Selain itu Mosi tersebut juga meminta Pemerintah untuk mempersiapkan rencana undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan pada masa tersebut.
Perkembangan pengusahaan pertambangan di Indonesia berlanjut terus dan pada sekitar 1956 hingga 1959, kita semua melihat bahwa sebelum pemberontakan PRRI/Permesta usai ditumpas, Pemerintah RI juga harus menangani akibat-akibat yang terjadi karena adanya nasionalisasi pada sekitar tahun 1957. Nasionalisasi yang terjadi sebagai akibat dari hengkangnya berbagai modal asing dari
Barat karena situasi keamanan yang mereka anggap riskan pada waktu itu. Termasuk dalam berbagai perusahaan dan property milik asing yang dinasionalisasi adalah berbagai perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Yakni tambang emas di Cikotok (NV MMZB), tambang bauksit di Bintan (NV NIBEM) serta pengolahan dan pemurnian logam mulia di Jl. Gajah Mada, Jakarta (NV Brakensiek).
Ketiga perusahaan ini, yakni NV MMZB, NV NIBEM dan NV Brakensiek diakuisisi oleh NV Perusahaan Pembangunan Pertambangan, sebuah operating vehicle milik Bank Industri Negara (cikal bakal Bapindo yang kemudian dimerger menjadi Bank Mandiri). Selanjutnya setelah upaya rehabilitasi yang dilakukan dinilai berhasil, termasuk dengan mengubah status hukum semua perusahaan ex Belanda itu menjadi
milik Negara RI, maka Bank Industri Negara menyerahkan ketiga perusahaan tersebut pada Pemerintah RI untuk dikelola dalam sebuah lembaga pengelola yang lazim disebut pada waktu itu sebagai BPU (Badan Pimpinan Umum).
Pemerintah RI pada sekitar tahun 1958 hingga 1962, membentuk banyak sekali BPU sebagai pengelola perusahaan, antara lain untuk mengelola berbagai perusahaan yang dinasionalisasi dari pemilik awalnya yang pihak asing karena berbagai sebab. Umpamanya akibat dari perginya para pemilik sebelumnya yang keturunan Belanda setelah berakhirnya KMB (Konferensi Meja Bundar) tahun 1949, peristiwa yang dikenal sebagai exodust loyalist Belanda.
Nasionalisasi juga dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai rentetan peristiwa sesudah KMB. Seperti gangguan keamanan akibat aksi DI/TII yang menyeruak di berbagai daerah (berbagai perkebunan di P. Jawa dan P. Sumatera), akibat Kebijakan Anti Dwi Kewarganegaraan (berbagai asset bangunan, lahan dan perkebunan ex milik orang Cina yang kembali ke RRC), akibat aksi-aksi
sepihak kaum komunis (berbagai perkebunan dan tambang minyak di Sumatera Utara dan Jawa Tengah) serta akibat dari pencanangan Trikora (perusahaan-perusahaan perniagaan besar, konstruksi, pabrik-pabrik dan perbankan yang kemudian menjadi BUMN).