Kajang, Bulukumba
Kedua, "Tangnga Babala" atau pelanggaran sedang. "Tangnga babala" merupakan sangsi untuk pelanggaran yang dilakukan dalam kawasan hutan perbatasan atau "Borong Batasayya". Pengambilan kayu atau rotan atau apa saja dalam kawasan ini tanpa seizin Ammatoa berarti melanggar aturan "Tangnga babala". Ketika seseorang diizinkan oleh "Ammatoa" untuk mengambil sebatang pohon kemudian
ternyata mengambil lebih banyak dari yang diizinkan, maka orang tersebut telah melanggar aturan "Tangnga babala" ini. Denda dari pelanggaran ini sebesar delapan real atau sebanding dengan delapan ratus ribu rupiah dengan mata uang Indonesia ditambah satu gulung kain putih.
Ketiga, "Poko Babala" atau pelanggaran berat. "Poko" "babala" diberlakukan kepada seluruh masyarakat yang bernaung di bawah kepemimpinan "Ammatoa" jika melakukan pelanggaran berat menurut adat. "Poko" "babala" diberlakukan jika masyarakat adat melakukan pelanggaran di "Barong maraka" atau hutan keramat dalam bentuk mengambil hasil hutan baik kayu maupun non kayu yang
terdapat di dalamnya. "Poko" "babala" merupakan hukuman terberat dalam konsep aturan adat masyarakat Ammatoa"." Masyarakat adat yang melakukan pelanggaran berat dikenai sanksi berupa denda dua belas real, atau dalam mata uang Indonesia setara dengan satu juta dua ratus ribu rupiah, kain putih satu lembar, dan kayu yang diambil dikembalikan ke dalam hutan (Restu dan Sinohadji, 2008).
Di samping sanksi berupa denda, hukuman adat yang sangat mempengaruhi kelestarian hutan adalah sanksi sosial berupa pengucilan. Hukuman ini bagi masyarakat adat kajang lebih menakutkan. Jika masyarakat melanggar "Poko" "babala" maka "Ammatoa" tidak akan menghadiri setiap acara atau pesta yang dilangsungkannya. Ketika "Ammatoa" tidak
hadir maka setiap acara atau pesta yang berlangsung dianggap sia-sia. Bagi mereka yang telah melanggarnya, lebih baik dipenjara seumur hidup daripada harus terkena "Poko babala". Lebih menakutkan lagi karena sanksi pengucilan ini berlaku juga bagi seluruh keluarga sampai tujuh turunan.
Apabila sebuah pelanggaran tidak diketahui siapa pelakunya, maka adat Ammatoa akan melangsungkan upacara "attunu panrolik" (membakar linggis sampai merah karena panasnya)"." Mendahului upacara tersebut dipukullah gendang di rumah "Ammatoa" dengan irama tertentu yang langsung diketahui oleh warga masyarakat "Keammatoaan," bahwa mereka dipanggil berkumpul untuk
menghadiri upacara "attunu panrolik." Kepada setiap warga masyarakat "Keammatoaan" dipersilakan memegang linggis yang sudah berwarna merah karena panasnya. Bagi orang yang tangannya melepuh ketika memegang linggis tersebut, maka dialah pelakunya. Sedangkan bagi yang bukan pelaku, tidak akan merasakan panasnya linggis tersebut. Akan tetapi pada umumnya pelaku
tidak mau menghadiri upacara tersebut, sehingga untuk mengetahui pelakunya (yang mutlak harus dicari), maka diadakan upacara "attunu passauk" (membakar dupa) (Salle, 2000).
Mendahului upacara tersebut, terlebih disampaikan pengumuman kepada segenap warga selama sebulan berturut-turut, dengan harapan bahwa pelaku, maupun yang mengetahui perbuatan penebangan pohon itu akan datang melapor kepada "Ammatoa." Hal itu sangat perlu, karena akibat dari "attunu passauk" yang sangat berat, yaitu bukan hanya menimpa pelaku, akan tetapi juga kepada
keturunannya. "Attunu passauk" diadakan setelah "attunu panrolik" gagal menemukan pelaku. Upacara dilakukan oleh "Ammatoa" bersama pemuka adat di dalam "Barong Karamaka." "Attunu passauk" adalah kegiatan menjatuhkan hukuman "in absentia." Hukuman ini dipercaya langsung diberikan oleh "Turek Akrakna," yang berupa musibah secara beruntun,
baik pada pelaku, keluarga, dan keturunannya, serta orang lain yang mengetahui perbuatan itu, namun tidak melaporkannya kepada "Ammatoa" (Salle, 2000).
Namun, dalam masyarakat Kajang sendiri, pemberlakukan denda dan sanksi bagi pelanggar kelestarian hutan hanyalah sarana saja (bukan tujuan itu sendiri) karena idealitas yang mereka kehendaki sebenarnya adalah terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang terbebas dari sanksi apapun. Sanksi dalam konteks ini berarti hanya berfungsi sebagai sarana
prevensi agar pelanggaran terhadap kelestarian hutan dalam bentuk apapun tidak akan dilakukan oleh komunitas Ammatoa. Lantas, apa kira-kira rasionalisasi dari pemberlakuan sanksi tersebut?
Bagi masyarakat Kajang, hutan ibarat seorang ibu yang memberikan perlindungan sekaligus harus dilindungi. Perumpamaan ini sebenarnya tidak hanya mengandung makna filosofis saja, tetapi juga berimplikasi pada manfaat praktis terkait dengan kegiatan-kegiatan pelestarian hutan. Terkait dengan hal ini, setidaknya ada dua fungsi utama hutan bagi masyarakat Kajang. Pertama,
sebagai fungsi ritual yaitu salah satu mata rantai dari sistem kepercayaan yang memandang hutan sebagai suatu yang sakral. Konsekuensi dari kepercayaan tersebut tergambar pada upacara yang dilakukan dalam hutan, misalnya pelantikan pemimpin adat "(Ammatoa), attunu passaung" (upacara kutukan bagi pelanggar adat), upacara pelepasan nazar dan upacara
"angnganro" (bermohon kepada "Turek Akrakna" untuk suatu hajat baik individu maupun kolektif). Kedua, sebagai fungsi ekologis, dimana hutan dipandang sebagai pengatur tata air "(appariek bosi, appariek tumbusu)," yang menimbulkan adanya hujan dan menyimpan cadangan air (Restu dan Sinohadji, 2008).