Jembatan Selat Sunda
Jembatan Selat Sunda (JSS) adalah salah satu proyek besar pembangunan jembatan yang melintasi Selat Sunda sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Proyek ini dicetuskan pada tahun 1960 dan sekarang akan merupakan bagian dari proyek Asian Highway Network (Trans Asia Highway dan Trans Asia Railway). Dana proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) direncanakan berasal dari pembiayaan
konsorsium diperkirakan menelan biaya sekitar 10 miliar dolar AS atau 100 triliun rupiah yang akan dipimpin oleh perusahaan "PT Bangungraha Sejahtera Mulia BSM)". Menurut rencana panjang JSS ini mencapai panjang keseluruhan 31 kilometer dengan lebar 60 meter, masing-masing sisi mempunyai 3 lajur untuk kendaraan roda empat dan lajur ganda untuk kereta api akan mempunyai ketinggian
maksimum 70 meter dari permukaan air. JSS telah diluncurkan dalam soft launching pada tahun 2007 dan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2010 dan diperkirakan dapat mulai dioperasikan pada tahun 2020.
Jembatan ini berawal dari gagasan Prof. Sedyatmo (alm), seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1960 disebut dengan nama Tri Nusa Bimasakti yang berarti penghubung antara tiga pulau; yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Kemudian, pada tahun 1965 Soekarno sebagai presiden RI memerintahkan kepada ITB agar melakukan uji coba desain penghubung dimana
hasil dari percobaan tersebut berupa sebuah terowongan tunel, yang pada awal Juni 1989 terselesaikan dan diserahkan kepada Soeharto selaku presiden RI pada saat itu. Pada tahun 1997, Soeharto memerintahkan kepada BJ Habibie selaku Menristek agar mengerjakan proyek yang diberi nama "Tri Nusa Bimasakti". Pada tahun 1990-an Prof. Wiratman Wangsadinata dan Dr.Ir. Jodi Firmansyah
melakukan pengkajian uji coba desain kembali terhadap perencanaan penghubungan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, pada hasil pengkajian menyatakan bahwa penghubung dengan melalui sebuah jembatan ternyata lebih layak bila dibandingkan dengan penghubung dengan melalui sebuah terowongan di bawah dasar laut. Sedangkan, untuk Jembatan Selat Bali yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali belum terlaksana karena pemerintahan daerah Provinsi Bali belum bersedia.
Prastudi kelayakan Jembatan Selat Sunda ini telah diserahkan pada Gubernur Banten, Lampung dan pemerintah pusat dalam suatu acara khusus bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, pada tanggal 13 Agustus 2009. Selanjutnya, pra-studi ini akan melibatkan 10 provinsi yang berada pada Pulau Sumatera.
Dengan dilakukan revisi Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005, maka dibentuk kembali kelompok studi kelayakan ("feasibility study") yang terdiri dari soal teknis, tata ruang, dan keekonomian, serta sosial. Namun, realisasi proyek Jembatan Selat Sunda masih perlu waktu kaji satu hingga satu setengah tahun lagi.
Teknologi terapan "Delta Qualstone S.K.125" telah memiliki sertifikat hak paten di Indonesia dan telah diuji di Balai Besar Pengujian Barang dan Bahan Teknik (B4 T) Bandung, terdaftar pada "Business Technology Center- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BTC-BPPT)", serta Teknologi "Delta Qualstone SK 125" ini memberikan toleransi terhadap gempa hingga 9 skala Richter.Sebuah gagasan untuk membangun
sebuah terowongan tunel di bawah tanah dan 40 meter di bawah dasar laut sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra
Meskipun sudah terdapat hasil uji FS, ditambah lagi dengan kebutuhan transportasi yang sangat besar antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, hingga tahun ini belum ditemukan titik terang pelaksanaan pembangunan, karena Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo, "menolak" pembangunan jembatan ini dengan alasan karena jika jembatan ini dibangun, kesejahteraan rakyat sekitar Merak dan
Bakauheni akan menjadi sulit tercapai (misalnya harga tanah akan naik berkali-kali lipat dari harga semula dan masyarakat sekitar pelabuhan tidak bisa lagi membuka usaha di pelabuhan karena lalu lintas yang semula masih melalui kapal laut di pelabuhan (Merak dan Bakauheni) akan beralih menggunakan Jembatan Selat Sunda, karena pasti lebih cepat dan
biaya transportasi antarpulau menjadi lebih murah, terutama jika Jalan Tol Trans-Sumatera dan Jalan Tol Trans-Jawa tersambung seluruhnya). Ditambah lagi, jika memang tetap dibangun, perkembangan ekonomi Indonesia seolah-olah terpusat hanya pada Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali.