Joko Widodo
memilih memaknai lewat ajaran trisakti Bung Karno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan.
"Saya sebagai seorang Presiden juga harus punya ideologi jelas, apa itu? Berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Ideologi kita sama, Pancasila, tetapi cara penerapannya berbeda. Ada yang lewat gerakan perubahan restorasi Indonesia, ada yang lewat cara cara lain. Seorang pemimpin baik di kota, kabupaten, gubernur provinsi, tingkat nasional, memimpin itu harus punya ideologi. Harus ada ideologinya. Tanpa itu kita tak punya arah."
Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008". Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.
Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota
seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.
Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.
Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui lan.
Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.gsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan". Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya
karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program. Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi. Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.
Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum. Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system. Selain itu, semua rapat dan
kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di YouTube.
Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan orang di lapangan. Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro.
Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi".
Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran. Selain itu, Jokowi juga membentuk media center dan mampu memanfaatkan Youtube sebagai wadah kampanye baru. Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.
Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp 16.31 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp 16.09 miliar. Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 4.2 miliar, alat peraga sebesar Rp 2.6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp
2.1 miliar. Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp 729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp 516 juta. Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil. Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp 62.57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp 62.63 miliar.
Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah. Popularitasnya meroket hingga ia merajai survei-survei calon presiden seperti yang digambarkan pada tabel berikut:
Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal elektabilitas Joko Widodo. Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun hingga 8% sampai April 2014.
Mantan tim sukses Jokowi diduga terlibat dalam kasus busway berkarat, dan bahkan keluarga Jokowi dituduh menerima aliran dana busway berkarat; namun, Jokowi membantah hal tersebut, dan Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini "belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi". Jokowi juga dikritik karena tidak mematuhi janjinya untuk
menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta, walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden, akan lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek pemerintah pusat di ibukota. Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet. Anggapan bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat
popularitasnya menurun. Data dari BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang kerap menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi. Selain itu, Jokowi didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari Banjarmasin ke Kota Malang, yang dianggap
bertentangan dengan gaya hidup sederhana. Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti skandal BLBI, penjualan BUMN, penjualan kapal tanker VLCC Pertamina dan penjualan gas murah ke China akan terulang pada pemerintahan Jokowi.
Dia kembali menuai kontroversi setelah menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. HM Prasetyo dinilai tidak punya pengalaman cukup baik di kejaksaan dan dianggap sebagai titipan partai politik. Dia juga dinilai tidak konsisten karena mengangkat Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar sebagai Menteri Perindustrian, setelah awalnya meminta menteri tidak rangkap jabatan