Wilayah lepas
Dalam hukum, sebuah wilayah lepas atau kawasan tak tergabung adalah suatu bagian tanah yang bukan bagian dari kabupaten atau kota manapun di suatu negara. "Tergabung" dalam hal ini berarti bagian dari sebuah kabupaten atau kota, contoh sebuah kota dengan pemerintahnya sendiri. Dengan demikian, biasanya wilayah lepas tidak menjadi subjek pajak pemerintah kabupaten
atau pemerintah kota manapun. Wilayah lepas pada umumnya dikelola sebagai bagian dari provinsi, negeri, atau istilah lain yang sederajat dengan itu. Karakteristik wilayah lepas biasanya memiliki luasan yang besar, tidak begitu subur, bahkan mungkin saja berupa gurun yang tandus, dan yang pasti adalah penduduknya relatif sedikit dan terpencar-pencar berjauhan.
Di negara-negara yang menerapkan terminologi wilayah lepas, pada kasus-kasus tertentu, pemerintahan dan segenap kelembagaan suatu kabupaten atau kota dapat dibubarkan, sehingga menyisakan suatu wilayah lepas yang baru. Hak dan kewajiban pengelolaan wilayah lepas baru itu menjadi tanggung jawab pemerintahan pada jenjang yang lebih tinggi. Contoh faktual kasus ini adalah
pembubaran kelembagaan Cabazon di California, Amerika Serikat pada 1972, hal ini disebabkan oleh krisis anggaran belanja yang terlampau berat.
Di Australia, wilayah lepas berarti tempat-tempat di luar perbatasan dewan kabupaten atau kota, biasanya pada jarak yang cukup jauh. Beberapa di antaranya sangat luas, tetapi penduduknya jarang. Terdapat wilayah-wilayah lepas yang cukup luas di Teritori Utara yang memiliki total panjang jalan sejauh 9000 km. Sebagian besar Australia Selatan berada dalam Kepercayaan Pembangunan Komunitas Wilayah-wilayah Luar. Jauh di barat
dan utara New South Wales terdapat Region Barat Jauh Taktergabung. Tetapi pelayanan publik di ibukota negara bagian mengelola hal itu sebagai sebuah keharusan. Negara bagian lainnya yang memiliki wilayah lepas adalah Victoria, yang memiliki dua wilayah lepas yang kecil, satu di Shire Alpine, dan satu lagi di Shire Mansfield (kedua-duanya adalah pusat wisata seluncur), juga beberapa pulau kecil lepas pantai.
Di Kanada, bergantung provinsinya, permukiman lepas adalah wilayah yang tidak memiliki dewan kota. Ia biasanya, tetapi tidak selalu, menjadi bagian dari pemerintah kabupaten atau kota yang lebih besar. Ukuran wilayah ini mulai dari perkampungan kecil sampai ke wilayah perkotaan yang lebih besar. Misalnya, Sherwood Park, di pinggiran kota Edmonton, akan menjadi
kota terbesar ketujuh apabila ia memiliki pemerintah daerah sendiri, tetapi kini masih menjadi bagian dari Kabupaten Strathcona. Sama dengan Taman Sherwood, kota kecil yang kaya minyak Fort McMurray, Alberta bukanlah sebuah komunitas terpisah, melainkan menjadi bagian dari Munisipalitas Regional Wood Buffalo.
Permukiman lepas dengan populasi antara 100 sampai 1000 jiwa dapat memiliki status tempat terancang di dalam data sensus Kanada.
Beberapa permukiman lepas yang tidak menjadi bagian dari munisipalitas yang lebih besar- khususnya mereka di kejauhan- dapat memiliki beberapa jenis pelayanan munisipal yang diberikan kepada mereka oleh suatu lembaga semi-pemerintah semisal Badan Pelayanan Daerah (Ontario).
Karena Jerman tidak memiliki jenjang administratif yang setaraf dengan perkotaan kecil di negera lain, sebagian besar wilayah negara ini dikelola sebagai bagian dari kabupaten, yang seringkali terdiri dari beraneka permukiman; tetapi permukiman-permukiman ini tidak dipandang terlepas, meskipun mereka tidak memiliki dewan kota masing-masing, biasanya terdapat kepala kampung yang diangkat oleh
kabupaten yang lebih besar, kecuali di dalam kampung yang sangat kecil. Sejak 1 Januari 2004, Jerman memiliki 244 wilayah lepas yang tidak dihuni (215 di antaranya berada di Bavaria), disebut "gemeindefreie Gebiete" atau bentuk tunggalnya "gemeindefreies Gebiet", tidak menjadi bagian dari kabupaten manapun, sebagian besarnya berupa hutan. Juga ada tiga wilayah lepas yang tidak dihuni,
ketiga-tiganya berperan sebagai lahan dan atau pusat latihan militer: Osterheide dan Lohheide di Saxony Hilir, dan Gutsbezirk Munsingen di Baden-Wurttemberg. Total penduduk mereka kurang dari 2000 jiwa.
Dalam pemerintah lokal Amerika Serikat, sebuah komunitas tak berhubungan adalah sebutan umum untuk wilayah geografis yang memiliki identitas masyarakat yang sama tanpa keuntungan organisasi kotamadya atau penetapan politik resmi (contoh penggabungan sebagai kota). Terdapat dua jenis utama komunitas tak berhubungan:
Negeri Belanda mengalami waktu berkala dengan tanah lepas manakala tanggul-tanggul tanah yang baru direklamasi menjadi kering. Tanah taktergabung sejak zaman pertengahan diurus oleh petugas yang ditunjuk dengan nama "Landdrost" atau "Drossaart". Juga, Elten dan Tudderen, kedua-duanya diambil alih dari Jerman setelah Perang Dunia II, dikelola oleh seorang "Landdrost" hingga Jerman mengambil alih kembali mereka pada 1964.
Periode terakhir tanah taktergabung di Negeri Belanda bermula pada 1967 ketika "dyke" di dekat Flevoland Selatan ditutup. Tetapi diperlukan waktu selama beberapa tahun sebelum tanggul itu dapat diakses untuk panen dan pembangunan jalan serta rumah-rumah dapat dibangun, sebab pada tahun-tahun awal tanah di sana menyerupai pasir cepat. Pada periode awal penghunian, seorang ahli
yang ditunjuk pemerintah ditempatkan, sebutannya adalah Landdrost. Selama kantor administratif Landdrost berjalan, di sana tidak ada dewan kota.
Pada 1975 rumah-rumah pertama yang sekarang menjadi kota Almere mulai dibangun, dan sejak 1976 sampai 1984 daerah itu diurus oleh Landdrost sebagai pihak eksekutif Openbaar Lichaam Zuidelijk Flevoland. Pada 1984, Landdrost menjadi wali kota pertama kota baru, Almere. Sejak itu,
Banyak negara, khususnya dengan sejarah berabad-abad menggunakan berbagai pemerintahan lokal, tidak menggunakan konsep wilayah tak berhubungan.
Keseluruhan teritori Austria, Finlandia, Perancis (kecuali beberapa jajahan seberang laut kecil), Italia, Belanda, Polandia, Norwegia, Serbia, Swedia, dan Swiss terbagi menjadi komune.
Karena konstitusi Indonesia mengamanatkan agar seluruh wilayah Indonesia dibagi habis menjadi daerah-daerah besar dan kecil, maka sistem hukum dan administrasi di Indonesia tidak mengenal terminologi sedemikian.