Perbudakan di Amerika Serikat
hukumnya dan ayah anaknya juga orang Inggris bebas, sehingga hal-hal ini bisa membantu kasusnya. Tidak lama setelah kasus Elizabeth Key ditangani dan beberapa kasus serupa, Virginia pada tahun 1662 menetapkan undang-undang berprinsip partus sequitur ventrum (disingkat partus), yang menyatakan bahwa setiap anak yang lahir dari seorang ibu budak, statusnya juga sebagai seorang budak, tidak perduli apakah ayahnya juga seorang Inggris bebas.
Hal ini berbeda dengan praktik umum undang-undang Inggris dimana anak-anak warga Inggris secara otomatis mendapatkan status ayah mereka. Perubahan ini melembagakan relasi kekuasaan antar pemilik budak dan wanita budak, membebaskan pria berkulit putih dari tanggung-jawab hukum untuk mengurusi keturunan blasteran mereka, dan sedikit membatasi aib terbuka yang berkenaan dengan anak-anak blasteran dan percampuran ras ke dalam kediaman para budak saja.
Perundang-undangan Virginia tahun 1705 mengenai Budak mendefinisikan orang-orang yang diimpor dari negara non-Kristen, orang Indian Amerika yang dijual kepada orang kulit putih oleh suku Indian lainnya, atau ditangkap pada penyerbuan di desa-desa Indian oleh orang Eropa, sebagai budak. Hal ini memberikan dasar hukum untuk memperbudak bangsa-bangsa asing non-Kristen.
Pada tahun 1735, Dewan Kepercayaan Georgia (The Georgia Trustee) menyetujui undang-undang untuk melarang perbudakan di koloni yang baru, yang sudah didirikan pada tahun 1733 untuk membantu orang-orang miskin yang baik atau orang-orang Protestan Eropa membuat awal baru. Perbudakan kala itu legal di duabelas koloni Inggris lainnya, dan koloni jiran Carolina Selatan, sangat aktif dalam mengerahkan tenaga kerja besar berdasarkan para budak-budak Afrika
Dewan Kepercayaan Georgia ingin menghapus risiko adanya pemberontakan budak dan membuat Georgia lebih handal membela diri jika diserang orang Spanyol dari selatan, yang menawarkan kebebasan bagi budak-budak yang melarikan diri. James Edward Oglethorpe adalah kekuatan besar di belakang koloni, dan satu-satunya anggota Dewan Kepercayaan yang tinggal di Georgia. Ia menentang perbudakan berdasarkan
alasan-alasan moral, selain alasan pragmatis, serta secara keras membela larangan perbudakan meski ditentang secara sengit oleh pedagang budak Carolina dan para spekulan tanah.
Orang-orang Skotlandia beragama Protestan yang berasal dari Tanah Tinggi Skotlandia, menambahkan alasan moral bagi argumentasi anti perbudakan mereka, yang langka kala itu, di dalam petisi yang mereka keluarkan pada tahun 1739 (Petition of the Inhabitants of New Inverness)". Pada tahun 1750 Georgia memperbolehkan perbudakan di negara bagian ini karena mereka tidak bisa mendapatkan para pekerja kontrakan cukup, karena keadaan ekonomi di Inggris membaik pada paruh pertama abad ke-18.
Pada masa penjajahan Britania, perbudakan ada di semua koloni. Para budak di Wilayah Utara biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pengrajin, buruh dan tukang di daerah perkotaan. Sementara itu ekonomi Wilayah Selatan tergantung kepada pertanian dan memiliki budak-budak yang jumlahnya sangat besar dan jauh lebih banyak karena pekerjaan pertanian sangat menyita tenaga.
Semenjak awal, para budak di Wilayah Selatan bekerja di bidang pertanian dan perkebunan yang memproduksi indigo, padi, dan tembakau, katun menjadi tanaman utama setelah dasawarsa 1790-an. Dengan adanya penemuan cotton gin, mesin pemisah katun, maka beberapa jenis katun bisa dicocoktanamkan dan menetapkan Wilayah Selatan sebagai negara katun. Penanaman tembakau dan padi sangat menyita tenaga. Kurang lebih 65% penduduk Carolina Selatan adalah budak pada tahun 1720.
Para penanam (atau planter, didefinisikan oleh sejarawan sebagai seseorang yang memiliki 20 orang budak atau lebih) menggunakan budak untuk bercocoktanam tanaman komoditas. Mereka juga bekerja sebagai pengrajin di perkebunan-perkebunan besar dan kota-kota di Wilayah Selatan. Para petani miskin yang bertani hanya untuk hidup dan bukan untuk dagang dan mulai berhijrah pada abad ke-18 serta menetap di sekitar Pegunungan Appalachia jarang memiliki budak.
Beberapa koloni Britania mencoba menghapus perdagangan internasional budak. Mereka takut bahwa pengimporan orang-orang Afrika baru akan berdampak negatif. Rancangan undang-undang Virginia mengenai hal ini diveto oleh British Privy Council. Rhode Island melarang impor budak pada tahun 1774. Semua koloni kecuali Georgia melarang atau membatasi perdagangan budak Afrika pada tahun 1786; Georgia melakukannya pada tahun 1798. Beberapa undang-undang ini di kemudian hari akan ditarik kembali.
Totalnya sejumlah kurang lebih 600000 jiwa budak diimpor ke Tigabelas Koloni dan AS, dan merupakan 5% dari duabelas juta jiwa orang-orang Afrika yang diperbudak dan dibawa dari Afrika ke Amerika. Sebagian besar budak-budak Afrika dikirim ke perkebunan-perkebunan tebu di Karibia dan Brazil. Karena mortalitas tinggi, maka jumlah budak-budak harus ditambahi terus. Harapan hidup jauh
lebih tinggi di AS dan mereka juga beranak-pinak. Jumlah mereka mencapai 4 juta jiwa pada sensus 1860. Dari tahun 1770 sampai 1860, kecepatan pertumbuhan budak di Amerika Utara jauh lebih tinggi dari negara manapun di Eropa, dan hampir dua kali lebih tinggi daripada Inggris.
Perbudakan di Britania Raya tidak pernah diresmikan oleh undang-undang. Pada tahun 1772 perbudakan dibuat tak bisa dilaksanakan berdasarkan undang-undang umum oleh sebuah keputusan Lord Mansfield, Hakim Utama Pengadilan Raja (Chief Justice of the King's Bench), namun keputusan ini tidak menyangkut perdagangan budak Samudra Atlantik atau di daerah-daerah jajahan dimana mayoritas budak-budak Britania
hidup. Sejumlah kasus emansipasi diajukan ke pengadilan-pengadilan Britania. Banyak sekali para budak yang melarikan diri dan berharap mencapai Britania sehingga memiliki pengharapan untuk menjadi bebas. Keyakinan para budak bahwa Raja George III membela mereka dan menentang majikan mereka menaik sementara ketegangan memuncak sebelum Revolusi Amerika. Beberapa pemilik budak takut bahwa jika mereka memberontak, maka hal ini akan menimbulkan pemberontakan budak yang membela Britania.
Pada awal tahun 1775 Lord Dunmore, gubernur kerajaan untuk Virginia, menulisa surat ke Lord Dartmouth dengan maksud membebaskan para budak jika terjadi pemberontakan. Pada tanggal 7 November 1775 Lord Dunmore mengeluarkan proklamasi menyatakan keadaan darurat dan menjanjikan kebebasan bagi para budak yang meninggalkan majikan mereka dan bergabung dengan pasukan kerajaan. Namun para majikan yang setia terhadap kerajaan
tidak terkena dampak proklamasi ini. Dari budak-budak yang dimiliki oleh para majikan pemberontak, sekitar 1500 membelot, tetapi dari jumlah ini hanya 300 jiwa yang sampai ke Britania dengan selamat. Yang lainnya kebanyakan meninggal dunia karena sakit sebelum sempat ikut bertempur.
Banyak negara-negara bagian Wilayah Utara menuju ke langkah Era Emansipasi. UUD Vermont tahun 1777 melarang perbudakan dan membebaskan lelaki berumur di atas 21 tahun dan perempuan di atas 18 tahun. Pennsylvania pada tahun 1780 menetapkan undang-undang untuk mencabut perbudakan secara bertahap dan menetapkan semua anak yang lahir setelah undang-undang ini diterima sebagai bebas. Sedangkan Massachusetts, melalui
kasus Quock Walker tahun 1783 langsung mencabut perbudakan di negara bagian ini. Sebagai tanggapan atas tawaran Britania memberi kebebasan bagi para budak yang dimiliki oleh para pemilik pemberontak, maka sepuluh ribuan budak milik kaum pemberontak mencoba mendaftar di tentara Britania ketika mereka menduduki sebuah daerah. Contohnya di Caroline Selatan, sekitar 25000 jiwa budak (sekitar 30% populasi budak) melarikan