Birokrasi di Indonesia
Birokrasi di Indonesia awalnya sebagaimana diperkenalkan oleh budaya Eropa di mulai dari masa-masa kolonial antara lain dengan masa "cultuurstelsel", masa "desentralisasi" dan "emansipasi", masa pemerintah pusat "(centraal bestuur)", masa "Binnenlands Bestuur" dan "ambtskostuum binnenlands bestuur", masa pendudukan bala tentara Jepang dan kemudian masa dimana setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pemerintahan
Indonesia melalui Kasman Singodimedjo ketua KNIP pada 25 September 1945 mengumumkan bahwa presiden Indonesia memutuskan bagi keseluruhan pegawai-pegawai pemerintahan terdahulu dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai pemerintahan Indonesia
Birokrasi (bahasa Inggris:"bureaucracy"  bureaucracy  bjrkrs) (bahasa Perancis: "bureaucratie") mempunyai arti "bureau + cratie" atau sistem struktur manajemen pemerintahan negara atau administrasi besar atau organisasi sesuai dengan kebutuhan atau keinginan yang kompleks yang ditandai dengan otoritas hirarkis di antara banyak kantor dengan prosedur yang tetap
Max Weber, seorang sosiolog Jerman menulis sebuah alasan yang menggambarkan bentuk birokrasi sebagai cara ideal mengatur organisasi pemerintahan melalui prinsip-prinsip bentuk birokrasi antara lain harus terdapat adanya "struktur hirarkis formal" pada setiap tingkat dan di bawah kontrol dan dikendalikan dalam sebuah hierarki formal atas dasar dari perencanaan pusat dan pengambilan keputusan, "manajemen dengan aturan yang
jelas" adanya pengendalian melalui aturan yang memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada tingkat atas akan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua tingkat di bawahnya, "organisasi dengan fungsional yang khusus" pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mereka yang benar merupakan ahli kemudian disusun dalam unit-unit berdasarkan jenis pekerjaan yang akan
dilakukan berdasarkan keahlian, "mempunyai sebuah misi target yang akan dituju atau yang sedangkan dilaksanakan" dalam upaya agar tujuan agar organisasi ini dapat melayani kepentingan yang akan diberdayakan termasuk dalam misi untuk melayani organisasi itu sendiri harus melalui perhitungan pencapaian pada tujuan, "perlakuan secara impersonal" idenya agar memperlakukan
semua pelaksana dan kepentingan diperlakukan secara sama sama dan tidak boleh dipengaruhi oleh perbedaan individu, "bekerja berdasarkan kualifikasi teknis" merupakan perlindungan bagi pelaksana agar dapat terhindar dari pemecatan sewenang-wenang dalam saat menjalankan tugasnya. Akan tetapi, menurut Cyril Northcote Parkinson seorang sejarawan angkatan laut Inggris yang menulis
bahwa Weber kurang menyadari bahwa manajemen dan staf profesional akan cenderung tumbuh mengikuti pada tingkat yang tidak diprediksi oleh garis organisasi sedangkan David Osborne dan Ted Gaebler menyarankan bahwa birokrasi harus berubah menjadi birokrasi yang lebih memperhatikan partisipasi masyarakat, adanya kerja tim serta kontrol rekan sekerja (peer group) dan atasan bukan lagi
merupakan dominasi atau kontrol. Berikut rangkuman dari teori-teori birokrasi. Sistem Birokrasi I Rowing (Mendayung/bekerja sendiri) Service (Melayani) Monopoly (Menguasai sendirian) Rule-driven (Digerakan oleh aturan) Budgeting inputs (Menunggu anggaran) Bureaucracy-driven (Dikendalikan birokrat) Spending (Pengeluaran) Curing (Penyembuhkan) Hierarchy (Berjenjang) Organization (Organisasi, lembaga) Sistem Birokrasi II
Steering (Menyetir/mengarahkan) Empowering (Memberdayakan) Competition (Ada persaingan) Mission-driven (Digerakkan oleh misi) Funding outcomes (Menghasilkan dana) Customer-driven (Dikendalikan pelanggan/pembayar pajak) Earning (Penghasilan/tabungan) Preventing (Pencegahan) Teamwork/participation (Pelibatan/kerja kelompok) Market (Pasar, keseimbangan orang banyak)
Kekuatan kolonial di kepulauan Indonesia mempunyai kepentingan bagaimana mengendalikan seluruh wilayah dengan mempertimbangkan jarak, daratan dan wilayah antar negeri yang sangat besar agar tidak menyulitkan dalam melakukan eksplorasi sumber-sumber daya, selain dari itu perlu adanya partisipasi pasif, partisipasi aktif dari bumiputera sangat diperlukan, kolaborasi dalam partisipasi aktif ini tentunya dengan tidak boleh mengorbankan kekuasaan dan pengaruh kolonialisme.
Pemerintahan kolonial dikontrol secara terpusat di Batavia (sekarang Jakarta) melakukan administrasi secara keseluruhan dan bertindak atas nama (dengan jabatan setingkat menteri koloni) yang umum dikenal sebagai gubernur jenderal yang dibantu oleh dewan Hindia Belanda (raad van Nederlands-Indi), sekretariat umum (algemene secretarie), departemen administrasi umum (departementen van algemeen bestuur) dan pemerintahan
daerah (het binnenlands bestuur) dengan birokrasi Eropa yang ruang lingkup kerja terbatas bagi bangsa Eropa sedangkan bagi bumiputera selalu berada di bawah pengarahan langsung dari pemerintahan lokal Inlandsche Bestuur (pangreh praja) yang mencakup bagian besar dari dahulu yang disebut dengan wilayah "Hindia Belanda", "pemerintahan sendiri" seperti raja, pangeran dengan melalui kesepakatan politik dengan
pemerintah kolonial namun ada pula daerah yang dikuasai secara langsung dimana pemerintahan kolonial ikut membentuk birokrasi yang berdampingan dengan birokrasi pemerintahan lokal seperti yang terlihat pada administratif pemerintahan di pulau Jawa dan Madura sekitar tahun 1829 bersamaan dengan mulai dikenalkan konsep birokrasi Eropa terutama dalam sangkutan dengan komoditas ekspor.
kebijakan "cultuurstelsel" berangsur-angsur berubah dengan demikian sektor swasta mulai bermunculan antara lain perkebunan dan perindustrian dengan kedatangan pekerja penduduk Eropa di bidang perkebunan, perdagangan komersial dan industri bersamaan dengan itu budaya politik saat itu mulai ikut.
Pada tahun 1905 mulai terbentuk pemerintahan walaupun dengan kekuasaan terbatas dan tetap di bawah pimpinan pemerintah daerah Eropa berlanjut pada tahun 1916 terbentuk pula pemerintahan kota-kota besar dengan pemerintahan sendiri dengan wali kota bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah Eropa, pada 1918 mulai terdapat dewan rakyat yang berbentuk badan perwakilan
dari berbagai kelompok yang diwakili dalam dewan ini. dilanjutkan pada tahun 1925 wilayah dibagi dalam beberapa tingkat administratif baru, provinsi di pulau Jawa dan Madura dan pemerintah di luar daerah (pulau-pulau di luar Jawa dan Madura). Di samping itu, di pulau utama Jawa dan Madura ke pemerintah daerah asli lebih mandiri dengan pengalihan fungsi tersebut.
Pada tanggal 30 Mei 1948 melalui "Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948" pemerintah RI yang berkedudukan di Jogjakarta baru mendirikan "Kantor Urusan Pegawai" (KUP) sedangkan pemerintahan RIS yang berkedudukan di Jakarta untuk masalah kepegawaian dibentuk melalui "Keputusan Letnan Gubernur Jenderal di Hindia Belanda Nomor 10" tanggal 20 Februari 1946 dengan nama "Kantor Urusan Umum Pegawai" (KUUP) yang
berada di bawah departemen urusan sosial namun dengan "Keputusan Letnan Gubernur Jenderal di Hindia Belanda Nomor 13 Tahun 1948" membatalkan keputusan terdahulu dan membentuk "Djawatan Urusan Umum Pegawai" (DUUP) yang langsung dibawah Gubernur Jenderal, antara "Kantor Urusan Pegawai" (KUP) dan "Djawatan Urusan Umum Pegawai" (DUUP) masing-masing melaksanakan kegiatannya sendiri-sendiri
hingga terdapat dualisme dalam birokrasi di Indonesia, kemudian karena adanya pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 melalui "Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950" dibentuklah "Kantor Urusan Pegawai" (KUP) guna menyatukan "Kantor Urusan Pegawai" (KUP) dan "Djawatan Urusan Umum Pegawai" (DUUP) dan berada di bawah dan bertanggugjawab kepada perdana menteri akan tetapi