Republik Demokratik Afganistan
Selama masa pemerintahan rezim komunis (1978-1992), Afganistan dikenal dengan dua nama: Republik Demokratik Afganistan (bahasa Dari:   ; "Jumhri-ye Dimukrt-ye Afnistn";, ', 1978-1987), dan Republik Afganistan (bahasa Dari:  ; "Jumhr-ye Afnistn";, ', 1987-1992).
Partai Demokrasi Rakyat Afganistan berhasil merebut kekuasaan dari Presiden Mohammad Daoud Khan dalam Revolusi Saur pada 27 April 1978. Setelah kudeta itu, Nur Muhammad Taraki menjadi kepala negara dan pemerintahan pada 30 April 1978. Taraki dan Hafizullah Amin, yang merupakan pengorganisir revolusi, memperkenalkan sejumlah pembaharuan sosial seperti pemberlakuan hak-hak perempuan dan reformasi tanah. Namun,
kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara dua faksi PDRA: Khalq yang dipimpin Taraki dan Amin melawan Parcham yang dipimpin Babrak Karmal. Hasilnya adalah kemenangan Khalq, dan anggota faksi Parcham disingkirkan dari partai atau diasingkan ke Uni Soviet. Setelah kemenangan Khalq terjadi lagi perebutan kekuasaan antara Taraki dan Amin, dimana Taraki kemudian berhasil dibunuh
oleh Amin. Namun rezim Amin tidak disukai rakyat dan Uni Soviet. Pada akhirnya, Uni Soviet menginvasi Afganistan pada 27 Desember 1979 dan membunuh Amin.
Penggantinya adalah Babrak Karmal (berkuasa 1979-1986). Di masa kepemimpinannya terjadi Perang Uni Soviet melawan mujahidin di negara itu. Perang tersebut mengakibatkan banyak korban berjatuhan, juga lautan pengungsi yang mengungsi ke Pakistan dan Iran. Pada April 1980, pemerintah memperkenalkan sebuah UUD baru yaitu Prinsip Fundamental, dan sejumlah politikus non-PDRA diizinkan menduduki jabatan di pemerintahan untuk meningkatkan
dukungan terhadap pemerintah. Namun usaha tersebut gagal, dan pada tahun 1986 ia diganti oleh Mohammad Najibullah.
Najibullah membuat kebijakan baru, yaitu Rekonsiliasi Nasional dengan pihak oposisi, memperkenalkan konstitusi baru dan menyelenggarakan pemilu demokratis pada tahun 1988 (yang diboikot oleh mujahidin). Setelah tentara Soviet meninggalkan Afganistan, perlawanan terhadap Najibullah semakin meningkat. Pemerintah akhirnya membuat konstitusi baru pada tahun 1990 yang menyatakan Afganistan
sebagai republik Islam, dan PDRA ditransformasikan menjadi Partai Watan. Di medan pertempuran pemerintah berhasil mengalahkan pihak oposisi bersenjata seperti dalam Pertempuran Jalalabad. Namun, karena pihak oposisi semakin kuat, masalah internal, upaya kudeta yang dilancarkan oleh faksi Khalq pada 1990 dan pembubaran Uni Soviet, rezim komunis dan Kabul jatuh ke tangan mujahidin pada April 1992.
Mohammad Daoud Khan, Presiden Republik Afganistan dari tahun 1973-1978, berhasil digulingkan dalam Revolusi Saur setelah kematian Mir Akbar Khyber, seorang politikus faksi Parcham Partai Demokrasi Rakyat Afganistan (PDRA) yang misterius. Hafizullah Amin (dari faksi Khalq), merupakan otak dari kudeta itu. Nur Muhammad Taraki, pemimpin faksi Khalq, menjadi Ketua Presidium Dewan Revolusi, Ketua
Dewan Menteri. Ia juga mempertahankan jabatannya sebagai ketua Komite Pusat PDRA. Babrak Karmal, ketua faksi Parcham diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Revolusi dan Wakil Ketua Dewan Menteri, Amin sebagai Wakil Ketua Dewan Menteri dan Menteri Luar Negeri serta Mohammad Aslam Watanjar sebagai wakil Dewan Menteri. Pengangkatan Karmal, Amin dan Watanjar sebagai wakil Dewan Menteri membuat
pemerintahan tidak stabil karena anggota faksi Khalq bertanggung jawab kepada Amin, anggota faksi Parcham bertanggung jawab kepada Karmal dan para tentara bertanggung jawab kepada Watanjar.
Konflik pertama antara Khalq dan Parcham terjadi saat adanya keinginan untuk memberikan keanggotaan kepada para kepala militer yang mendukung revolusi keanggotaan di Komite Pusat PDRA. Amin yang sebelumnya menentang ide itu, kini berbalik mendukungnya. Politbiro PDRA menyetujui rencana itu. Pemenangnya, kaum Khalq, lalu menggambarkan kaum Parcham sebagai seorang oportunis (menurut mereka,
faksi Parcham hanya "ikut-ikutan" dalam revolusi). Taraki juga ikut menganggap istilah "Parcham" identik dengan faksionalisme. Tiga bulan setelah revolusi, pada 27 Juni, Amin berusaha untuk mengakali faksi Parcham dari pertemuan Komite Pusat. Upaya itu dilakukan dengan memberikan kewenangan total kepada Khalq untuk menyusun dan menentukan kebijakan. Kemudian, setelah Karmal
diasingkan ke luar negeri, rencana kudeta faksi Parcham terbongkar. Terbongkarnya rencana itu membuat anggota-anggota faksi Parcham disingkirkan dari partai, dan duta besar dari faksi Parcham diminta pulang (kebanyakan tidak menurutinya, seperti Karmal dan Mohammad Najibullah).
Dalam masa pemerintahannya, Taraki dan pemimpin PDRA lainnya memperkenalkan sejumlah kebijakan revolusioner Marxisme, yang bertentangan dengan kebudayaan Afganistan serta kekuatan lokal. Kebijakan itu seperti adanya reformasi pertanahan yang tidak populer, dimana tanah diambil secara paksa oleh pemerintah tanpa ganti rugi (akibatnya hasil pertanian menurun), pelarangan kawin
paksa dan kebijakan adanya perempuan di pemerintahan. Akibatnya, muncul penolakan publik yang besar, yang pada akhirnya menyebabkan perang Saudara Afganistan. Kekuasaannya yang tidak kuat, juga disebabkan sejarah masyarakat Afganistan yang memang menetang pemerintahan terpusat. Mengetahui penolakan itu, Taraki berusaha untuk menghentikan program-program tersebut..
Meskipun hubungan Amin dan Taraki awalnya sangat dekat, seperti Amin misalnya memberi gelar-gelar dan menciptakan pemujaan kepribadian terhadap Taraki, namun dalam waktu cepat, hubungan keduanya memburuk. Penyebab dari keretakan hubungan Taraki adalah Amin yang merasa tidak diperhatikan Taraki, yang menurutnya sudah berpikir semaunya sendiri dan tidak mau mendengarkan
sarannya. Seiring makin memburuknya hubungan mereka, mereka berdua berusaha memperebutkan kekuasaan atas Angkatan Darat Afganistan. Setelah Pemberontakan Herat, Dewan Revolusi dan Politbiro PDPA mendirikan Dewan Pertahanan Tinggi Tanah Air. Taraki menjadi ketuanya, dan Amin adalah wakilnya. Pengangkatan Amin sebagai wakil Dewan Pertahanan dan ketua Dewan Menteri bukanlah tangga menuju puncak;
hal ini dikarenakan pemerintah memberikan kekuasaan yang terbatas kepada jabatan itu. Lalu, muncullah rencana pembunuhan Amin yang diotaki Watanjar, Sayed Mohammad Gulabzoy, Sherjan Mazdoryar dan Assadullah Sarwari. Upaya pembunuhan Amin membuatnya mulai bergerak melawan Taraki, dan saat Taraki kembali dari Havana, ia digulingkan dan dibunuh.
Dalam masa kepemimpinanya yang singkat (104 hari), Amin berusaha membentuk kepemimpinan bersama. Ia juga berjanji bahwa "mulai sekarang, tidak ada lagi pemerintahan yang dikuasai satu orang..." Amin berusaha meningkatkan dukungan terhadap pemerintahannya, ia berusaha mempertunjukkan rezimnya tidak anti-Islam serta untuk menenangkan publik, ia merilis dan
menyebarluaskan daftar sekitar 18.000 orang yang telah dieksekusi Taraki (meskipun ia juga sebenarnya berperan hingga jumlah yang dieksekusi mencapai 17.000-45.000, kebanyakan dieksekusi di penjara Pul-e-Charkhi). Namun Amin tetap tidak disukai publik, perlawanan kepadanya meningkat, ia kehilangan dukungan di pedesaan serta keadaan tentara Afganistan makin menurun
karena adanya pembelotan (100000 menjadi 50000-70000). Masalah lainnya adalah KGB yang memengaruhi PDRA, birokrasi dan militer. Posisi Amin makin terancam, bahkan para pemimpin Parcham yang diasingkan bertekad menggulingkannya. Babrak Karmal, berusaha bertemu dengan pimpinan Uni Soviet serta Mohammad Aslam Watanjar, Sayed Mohammad Gulabzoy dan Assadullah Sarwari ingin balas dendam terhadap Amin.
Sementara itu di Uni Soviet, Komisi Istimewa Politburo tentang Afganistan (yang beranggotakan Yuri Andropov, Andrei Gromyko, Dmitriy Ustinov dan Boris Ponomarev) berusaha menghilangkan pandangan bahwa Uni Soviet mendukung kepemimpinan dan jabatan Amin. Andropov berjuang keras untuk meyakinkan Leonid Brezhnev tentang invasi ke Afganistan, ia menyatakan pemerintah dan militer kehilangan kemampuannya untuk mengatasi