Perkawinan sejenis
perkawinan sejenis mengikat pada 2000-an dan 2010-an. Beberapa pendapat agama mengenai dukungan perkawinan sejenis mulai berkembang.
Dua cabang besar dalam Kekristenan, Gereja Katolik Roma, dan Gereja Ortodoks Timur, keduanya menentang perkawinan sejenis dan melihat perilaku homoseksual sebagai dosa. Denominasi Protestan lebih terbagi, tetapi sebagian besar Protestan evangelis dan beberapa denominasi Portestan lainnya, seperti Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, mengambil posisi resmi menentang perkawinan sejenis.
Saksi-Saksi Yehuwa juga secara resmi menentang perkawinan sejenis. Beberapa kelompok Protestan, seperti Gereja Episkopal, Gereja Presbyterian (AS), Gereja Kristus Bersatu dan Gereja Katolik Lama (Provinsi AS), mendukung perkawinan sejenis dan melakukan upacara perkawinan. Beberapa gereja tertentu juga mengakui perkawinan sejenis meskipun bertentangan dengan pandangan denominasinya. Pasa 2016, sebuah survei menunjukkan bahwa 64% Protestan arus utama kulit putih di Amerika Serikat setuju dengan perkawinan sejenis.
Sebagian besar cendikiawan Muslim percaya bahwa hukum Syariah menentang perkawinan sejenis dan mengutuk perilaku sejenis. Ini juga menjadi pandangan masyarakat Muslim modern. Beberapa Muslim di Barat sekarang berpendapat bahwa homoseksualitas diizinkan oleh hukum Syariah. Kebanyakan pemimpin Yahudi Ortodoks menentang perkawinan sejenis, sementara kelompok rabinik Yahudi Konservatif, Reformasi, dan Rekonstruksionis
menguatkan keabsahannya. Meskipun Buddhisme dianggap ambivalen mengenai masalah ini secara keseluruhan, beberapa Buddhis mendukung perkawinan sejenis, sebagaimana juga berbagai macam tradisi keagamaan lain.
Salah satu sumber permasalahan adalah apakah perkawinan sejenis memengaruhi kebebasan beragama. Beberapa kelompok keagamaan dapat menolak untuk menyediakan pekerjaan, akomodasi publik, pelayanan adopsi, dan beberapa manfaat lain bagi pasangan sejenis. Beberapa yurisdiksi memasukkan ketentuan akomodasi agama dalam undang-undang kesetaraan perkawinan.
Menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam "Obergefell v. Hodges" pada Juni 2015, seorang petugas wilayah di Kentucky, Kim Davis, yang keberatan dengan perkawinan sejenis atas dasar agama, menjadi terdakwa dalam enam gugatan setelah menolak untuk mengeluarkan akta perkawinan bagi pasangan sejenis dan berbeda jenis. Beberapa orang Amerika yang terkenal, termasuk politikus Ted Cruz, menunjukkan dukungan padanya.
"Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission" merupakan kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menangani apakah bisnis kreatif dapat menolak melayani karena hak kebebasan berpendapat dan hak kebebasan menjalankan agama dalam hukum akomodasi publik khususnya karena Amendemen Pertama, dengan menolak memberikan layanan pembuatan, seperti kue pernikahan pesanan untuk upacara pernikahan, atas dasar
kepercayaan agama seseorang. Mahkamah tersebut mendengarkan argumen lisan pada 5 Desember 2017, dan memutuskan dengan dasar pertimbangan sempit pada Juni 2018 bahwa Komisi Hak Sipil Colorado, yang melawan toko roti tersebut, tidak menggunakan kenetralan beragama. Mahkamah tidak memutuskan dengan dasar yang lebih luas selain hukum anti-diskriminasi, kebebasan dalam menjalankan agama, dan kebebasan berbicara, karena kurangnya kenetralan beragama komisi tersebut.