Universitas Khairun
dalam masyarakat kolonial, kini mengalami perkembangan signifikan. Seiring-sejalan dengan kemerdekaan itu, geliat untuk menciptakan kebebasan dan peningkatan kualitas pendidikan juga berkembang di Maluku Utara. Di Kota Ternate misalnya, pada tahun 1955 telah berdiri SMA Negeri dan SGA, dan tahun 1956 berdiri Yayasan Pendidikan Islam yang membina SD, SMP dan SMA Islam, menyusul
SMA Katolik. Seiring dengan itu juga, cikal-bakal pendirian universitas juga terlahir di Kota Ternate. Menurut Adnan Amal, salah seorang pendiri Unkhair, latar belakang berdirinya Unkhair karena perjuangan politik untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Maluku Utara. Jadi, bukan semata-mata pendidikan. Itu yang penting kita ketahui. Waktu itu belum ada universitas swasta di negeri ini,
apalagi universitas di ibukota kabupaten. Untuk di Indonesia Timur barangkali hanya Ternate. Berdirinya Unkhair adalah sebagai dukungan kepada terbentuknya provinsi. Drs. H. Rivai Umar, M.Si, dalam bukunya Memoriku Dari Mahasiswa Hingga Menjadi Rektor Universitas Khairun, menulis setidaknya ada tiga tujuan utama didirikannya Unkhair: pertama, untuk memberi
kesempatan kepada para lulusan SLTA yang mempunyai kualifikasi akademik yang baik dan mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi, terutama mereka memiliki keterbatasan keuangan; kedua, mempersiapkan tenaga Sarjana Muda dan Sarjana yang mampu mengelola pendidikan, pemerintahan, dan pembangunan di Maluku Utara, dan ketiga, sebagai salah satu institusi pelengkap bagi perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara.
Percakapan Dr. Saiful Bahri Ruray dengan tokoh Unkhair menjelaskan bahwa embrio pendirian Unkhair tercatat sejak 1957, seiring dengan awal perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara, seperti yang diungkapkan Adnan Amal dan Rivai Umar. Periode ini dapat dikatakan sebagai fase awal gagasan penbentukan sebuah perguruan tinggi di Maluku Utara, sebagai jawaban atas pernyataan Dr.
Johanes Leimena, Wakil Perdana Menteri I pada masa Soekarno, atas kekosongan intelektual lokal Maluku Utara, tulis Ruray dalam testimoninya berjudul Unkhair: Sebuah Kesaksian Sejarah di Tengah Gejolak. Pada saat itu Maluku Utara dinyatakan belum layak menjadi sebuah provinsi karena tidak ada intelektual lokal, lanjut Ruray lagi.
Menanggapi pernyataan Leimena, beberapa tokoh generasi Abdul Hamid Hasan dkk, kemudian berkumpul di kediaman Sultan Iskandar Muhammad Djabir Syah di kawasan Cikini Jakarta (sekarang menjadi Taman Ismail Marzuki), membicarakan rencana berdirinya Unkhair. Namun, awal gagasan ini tidak sempat terwujud karena meletusnya pemberontakan Permesta dan para pejuang yang berasal dari daerah ini seperti A.M.
Kamaluddin yang popular dikenal sebagai Om Sau, Abdul Hamid Hasan, Muhammad Dano Masud, Munazer Azis, Kasim Purbaya, Abdul Wahab Kasim dan lain-lainnya dijebloskan di penjara Pulau Nusakambangan.
Pada bulan November 1963, berlangsung pertemuan tokoh masyarakat dengan Pemerintah Daerah Maluku Utara bertempat di Gedung DPR (sekarang ex-kantor Gubernur Malut, Jl. Pahlawan Revolusi) membahas pentingnya perguruan tinggi di Maluku Utara. Hasil pertemuan itu kemudian dituangkan dalam sebuah proposal yang secara singkat berisi pentingnya sebuah Universitas di Maluku Utara untuk memperoleh Sumber Daya
Manusia (SDM) yang terlatih, baik dan cerdas. Proposal singkat tersebut kemudian dibacakan oleh tiga orang pendiri Unkhair: Adnan Amal, Abdul Samad Latif dan Abdul Karim Safar. Pertemuan itu dihadiri oleh beberapa Muspida yang hadir: Baharuddin Lopa (Kajari Malut), Yusup Tamba (dari Kepolisian), Letkol Suwignyo (Komandan Kodim), dan menyepakati suatu hal: Unkhair akan diresmikan pada bulan Agustus tahun depan (1964).
Sebelum rapat dengan DPR, diadakan diskusi dengan Bupati MS Djahir. Bupati MS Djahir sangat peduli pada pendidikan. Ia awalnya adalah pendidik dan aktivis Taman Siswa sebelum terjadinya perang kemerdekaan. Dalam pembicaraan tersebut, Bupati setuju untuk didirikan Unkhair. Kemudian atas bantuan Muspida, Kepala Kejaksaan Baharuddin Lopa, Komandan Kodim Suwignyo, dan Kepala Kepolisian Mursaha.
Atas bantuan mereka diadakanlah rapat di ruang sidang DPR (waktu itu DPR belum punya gedung) yang dihadiri sekitar 40 orang dari berbagai tokoh masyarakat. Semua yang hadir adalah pejuang-pejuang provinsi.
Dalam pertemuan itu, Adnan Amal berbicara lebih awal sebagai konseptor pembentukan Unkhair. Bahwa Maluku Utara kekurangan kader. Jadi, dalam rangka perjuangan politik untuk mendirikan provinsi, kita harus lebih dulu memiliki kader-kader. Waktu kepala-kepala jawatan adalah orang luar, tidak ada dari pribumi lokal. Kalau provinsi Maluku Utara terbentuk, maka
membutuhkan banyak sekali tenaga yang akan memimpin provinsi ini. Masalah waktu itu, rata-rata buta (tidak berkuliah) semua, kecuali Baharuddin Lopa yang pernah belajar di Universitas Hasanuddin, Makassar. Setelah Amal selesai berbicara, AK Safar (Pak Dul) menyokong ide tersebut, dan Idrus Hasan juga mendukung gagasan tersebut bahwa sudah pantas
Malut punya universitas. Waktu itu nama universitas belum ada. Nama Universitas Khairun dibuat kemudian. Pada prinsipnya semua yang hadir dalam forum tersebut setuju dibentuknya universitas. Ketuanya MS Djahir, Adnan Amal sebagai sekretaris, dan pengurus lengkapnya berasal dari Muspida sebagai panitia pembentukan universitas. AK. Safar dan Idrus Hasan pun
membantu, sedangkan dr. Tan Tua sebagai badan pemeriksa Yayasan Pembina Universitas Khairun. ASA Latif juga hadir waktu itu. Setelah rapat, Adnan Amal mengirim telegram ke Profesor Yasin di Manado. Saya bilang, Pak Yasin Anda sudah dimasukkan sebagai salah seorang pendiri universitas. Harap hubungi Unsrat untuk mencari tenaga-tenaga yang bisa membantu Unkhair ini, sebab tenaga lokal
di sini belum cukup. Tenaga lokal saat itu ada Adnan Amal, A Hau (orang Cina), Idrus Hasan, AK Safar, dr. Saleh.
Setelah itu, Adnan Amal mendapat tugas dari MS Djahir untuk bekerja menyiapkan bangku-bangku kuliah. Saya hubungi tukang kayu kakak-adek untuk menyiapkan dua ratus kursi kuliah yang pakai tangan agak lebar sehingga mahasiswa bisa menulis, kata Adnan Amal. Kemudian, dibuat juga bendera tiap fakultas. Waktu itu, Adnan Amal, Idrus Hasan
dan AK Safar rapat untuk memikirkan fakultas apa saja yang akan didirikan. Kemudian disepakati pembentukan fakultas IKIP (dekannya Idrus Hasan), Hukum (dekannya Ju Hau), dan Ekonomi (dekannya AK Safar).
Universitas ini dipimpin oleh suatu presidium yang terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri (Rompis), Kepala Kejaksaaan (Baharuddin Lopa), Komandan Kodim (Suwignyo), dan Kepala Kepolisian (Mursaha). Atas anjuran Lopa, ia sarankan agar semua pegawai negeri yang punya ijazah SMA agar daftar kuliah, sebab jika dihitung-hitung waktu itu masih sedikit
yang kuliah. Bahkan semua camat juga disuruh kuliah, dan Bupati memberikan kemudahan waktu dan fasilitas untuk berkuliah. Di awal perkuliahan ada sekitar dua ratus orang yang menjadi mahasiswa. *
Dr. Saiful Bahri Ruray, dalam catatannya menulis bahwa gagasan pendirian sebuah universitas di Kabupaten Maluku Utara sempat mati suri hingga kemudian dibangkitkan pada periode kedua, tahun 1964. Inisiatif ini dibangkitkan kembali oleh dr. Saleh Sahib, M. Adnan Amal, Baharuddin Lopa, A.H. Drakel, dkk. Periode ini juga merupakan fase kedua perjuangan mewujudkan
Provinsi Maluku Utara yang sempat dilaksanakan Mubesra (Musyawarah Besar Rakyat Maluku Utara) diketuai oleh A.R.Nachrawy dan sebagai sekretaris adalah M. Adnan Amal. Gerakan ini turut dimotori oleh Dakomib (Dana Kopra Maluku.Irian Barat) dan Koperasi Mutibar (Maluku Utara.Irian Barat) sekaligus sebagai dukungan terhadap upaya Presiden Soekarno mengembalikan Provinsi Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi dengan mencetuskan Trikora pada 1961 di Yogyakarta.