Tahta Suci
Tahta Suci (Bahasa Latin: "Sancta Sedes") adalah yurisdiksi episkopal dari Paus Roma (yang umumnya dikenal sebagai Sri Paus), tahta keuskupan nomor satu dalam Gereja Katolik, dan merupakan pusat pemerintahan Gereja Katolik. Dengan demikian, dalam diplomasi, dan dalam bidang-bidang lainnya Tahta Suci bertindak dan berbicara atas nama seluruh Gereja Katolik.
Tahta Suci juga diakui oleh subjek-subjek hukum internasional lainnya sebagai sebuah entitas berdaulat, dikepalai oleh Sri Paus, yang dengannya dapat dijalin hubungan-hubungan diplomatik.
Meskipun kerap disebut "Vatikan", Tahta Suci tidaklah sama dengan Negara Kota Vatikan, yang baru ada sejak 1929, sedangkan Tahta Suci sudah ada sejak masa-masa permulaan Agama Kristen. Secara resmi para duta besar bukan ditunjuk bagi Negara Kota Vatikan melainkan bagi "Tahta Suci", dan wakil-wakil kepausan untuk negara-negara dan organisasi-organisasi internasional disambut sebagai perwakilan dari Tahta Suci, bukan sebagai perwakilan dari Negara Kota Vatikan.
Semua tahta keuskupan itu "suci", namun istilah "Tahta Suci" (tanpa spesifikasi lebih lanjut) biasanya digunakan dalam hubungan-hubungan internasional, sebagai sebuah metonim, (begitu juga dalam hukum kanon Gereja Katolik) untuk menyebut Tahta Keuskupan Roma sebagai pusat pemerintahan Gereja Katolik.
Situs web resmi Kantor Persemakmuran dan Luar Negeri Britania Raya menyebut Vatikan sebagai "ibu kota" Tahta Suci, meskipun kantor ini membandingkan personalitas hukum Tahta Suci dengan Mahkota dalam monarki-monarki Kristen dan menyatakan bahwa Tahta Suci dan Vatikan sebagai dua identitas internasional. Kantor ini juga membedakan antara para pegawai Tahta Suci (2750 orang bekerja di dalam Kuria
Romawi, dengan 333 orang lainnya bekerja dalam misi diplomatik di luar negeri) dan 1909 bekerja untuk negara. Duta Besar Britania Raya untuk Tahta Suci menggunakan bahasa yang lebih tepat, dengan mengatakan bahwa Tahta Suci "tidak sama dengan Vatikan... (Ia) adalah pemerintah universal Gereja Katolik dan "dijalankan" dari Vatikan". Ungkapan ini tepat sama dengan pernyataan
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dalam memberikan keterangan mengenai Tahta Suci dan Vatikan: ia juga mengatakan bahwa Tahta Suci "dijalankan dari Vatikan".
Sri Paus menjalankan pemerintahan Gereja Katolik melalui Kuria Romawi. Kuria Romawi terdiri atas sejumlah jawatan yang menangani urusan-urusan Gereja pada tingkat tertinggi, mencakup Sekretariat Negara, sembilan Kongregasi, tiga Pengadilan Gereja, sebelas Dewan Kepausan, dan sebelas Komisi Kepausan. Sekretariat Negara, di bawah pimpinan Kardinal Sekretaris Negara, mengarahkan dan mengkoordinasi
Kuria. Sekretaris Negara saat ini, Kardinal Piero Parolin, adalah padanan Tahta Suci untuk seorang perdana menteri. Kardinal Dominique Mamberti, Sekretaris Bagian Hubungan Antarnegara dari Sekretariat Negara, bertindak selaku menteri luar negeri Tahta Suci. Sekretariat Negara adalah satu-satunya badan Kuria yang berlokasi di dalam Kota Vatikan. Jawatan lainnya menempati sejumlah
gedung di beberapa lokasi berbeda di Roma yang memiliki hak-hak ekstrateritorial seperti kedutaan-kedutaan besar.
Lembaga-lembaga Kuria yang paling aktif di antaranya Kongregasi bagi Doktrin Iman, yang mengawasi doktrin Gereja-Katolik; Kongregasi bagi Para Uskup, yang mengkoordinasi penunjukan uskup-uskup di seluruh dunia; Kongregasi bagi Penginjilan, yang memantau seluruh karya misi; dan Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, yang berhubungan dengan isu-isu sosial dan perdamaian internasional.
Tiga pengadilan menjalankan kekuasaan peradilan. Sacra Rota Romana menangani peradilan banding normal, yang terbanyak adalah yang terkait dengan tuduhan ketidaksahan pernikahan. Signatura Apostolik adalah pengadilan banding tertinggi dan pengadilan administratif yang berfokus pada keputusan Sacra Rota Romana dan keputusan administratif kepala biara gerejawi (uskup dan kepala biara ordo keagamaan), seperti
penutupan paroki atau pemberhentian seseorang dari tugas. Signatura Apostolik juga mengawal kinerja pengadilan gerejawi pada semua tingkatan. Lembaga Penitensial Apostolik tidak berurusan dengan penilaian atau keputusan dari pihak luar, melainkan dengan urusan nurani, pemberian absolusi atas sensura, ekskomunikasi (pengucilan) dan interdiksi (larangan keikutsertaan dalam ibadah),
dispensasi, keringanan hukuman, validasi, pembenaran, dan berkat-berkat lainnya; lembaga ini juga berwenang menetapkan aturan indulgensi.
Pengawas Urusan Ekonomi Tahta Suci mengkoordinasikan keuangan semua departemen di dalam Tahta Suci dan mengawal administrasi semua kantor, tanpa memandang derajat keotonoman mereka. Yang terpenting dari semua ini adalah Administrasi Warisan Tahta Suci.
Pengawas Rumah Tangga Kepausan bertanggung jawab bagi organisasi rumah tangga, jemaat, dan upacara kepausan (terpisah dari bagian liturgi yang ketat).
Tahta Suci tidak bubar apabila Paus mengundurkan diri atau mangkat. Sebagai gantinya, Tahta Suci masih berfungsi berdasarkan ketentuan sede vacante. Selama masa interregnum, para kepala departemen ("dicastery") Kuria Romawi (seperti para pengawas jemaat) segera berhenti dari jabatan masing-masing, satu-satunya perkecualian adalah Lembaga Penitensial Apostolik, yang melanjutkan peran
pentingnya terkait absolusi dan dispensasi, dan Camerlengo, yang mengurusi temporalitas (hal keduniawian; seperti tanah, rumah, dan keuangan) Tahta Santo Petrus pada periode ini. Maka Pemerintah Tahta, dan oleh karenanya pula Gereja Katolik, menjadi tanggungan Dewan Kardinal. Hukum Kanonik melarang Dewan Kardinal dan Camerlengo memperkenalkan sembarang perbaruan atau kebaruan di dalam pemerintah Gereja pada periode ini.
Pada tahun 2001, Tahta Suci meraih pendapatan sebesar 422.098 miliar lira (atau sekira 202 juta dolar Amerika Serikat pada waktu itu), dan pemasukan bersih sebesar 17.720 miliar lira (kira-kira 8 juta dolar Amerika Serikat).
Tahta Suci telah diakui, baik itu dalam hal praktis kenegaraan maupun dalam tulisan para sarjana hukum modern, sebagai subjek hukum publik internasional, dengan hak dan kewajiban yang analog dengan negara berdaulat. Meskipun Tahta Suci, karena berbeda dengan Vatikan, tidak memenuhi kriteria mapan dalam hukum kenegaraan internasional-yakni memiliki penduduk permanen, wilayah yang
pasti, pemerintah yang stabil, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain-kepemilikannya akan personalitas hukum penuh dalam hukum internasional ditunjukkan oleh fakta bahwa Tahta Suci memelihara hubungan diplomatik dengan 178 negara, bahwa Tahta Suci merupakan negara anggota dalam berbagai macam organisasi internasional antarpemerintah, dan bahwa Tahta Suci: "dihormati
oleh komunitas internasional negara-negara berdaulat dan diperlakukan sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan diplomatik dan untuk memasuki perjanjian-perjanjian yang mengikat dengan satu, beberapa, atau banyak negara di bawah hukum internasional yang digulirkan untuk membangun dan memelihara perdamaian di dunia".
Sejak zaman pertengahan tahta keuskupan di Roma telah diakui sebagai sebuah entitas yang berdaulat. Tahta Suci (bukan Vatikan) memelihara hubungan diplomatik formal dengan 179 negara berdaulat, dan juga dengan Uni Eropa, dan Ordo Militer Berdaulat Malta, juga memiliki hubungan berkarakter khusus dengan Organisasi Pembebasan Palestina; 69 dari semua misi diplomatik yang diakreditasi untuk Tahta Suci
bertempat di Roma. Tahta Suci memelihara 180 misi diplomatik permanen di berbagai negara, 74 di antaranya bersifat non-residensial, sehingga sebagian besar dari 106 misi konkret ini diakreditasi untuk dua atau lebih negara atau organisasi internasional. Kegiatan diplomatik Tahta Suci diatur/diarahkan oleh Sekretariat Negara (yang dikepalai oleh Kardinal Sekretaris Negara), melalui Bagian Hubungan dengan Negara. Terdapat 15