Suriname
Republik Suriname (Surinam), dulu bernama Guyana Belanda atau Guiana Belanda adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik.
Di Suriname tinggal sekitar 80000 orang Jawa dan dibawa ke sana dari Hindia Belanda antara tahun 1890-1939. Suriname merupakan salah satu anggota Organisasi Konferensi Islam. Mantan Presiden Indonesia SBY Pernah Mengunjungi Negara Suriname.
Wilayah Suriname mulai dikenal luas sejak abad ke-15, yaitu ketika bangsa-bangsa imperialis Eropa berlomba menguasai Guyana, suatu dataran luas yang terletak di antara Samudera Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, Sungai Cassiquiare dan Sungai Orinoco. Semula dataran ini oleh para ahli kartografi diberi nama Guyana Karibania (Guyana yang berarti dataran luas yang dialiri oleh banyak sungai dan Karibania dari kata Caribs yaitu nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut).
Dalam suatu cerita fiktif "El Dorado", Guyana digambarkan sebagai suatu wilayah yang kaya akan kandungan emas. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa cerita fiktif tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong orang-orang Eropa untuk bersaing menguasai Guyana.
Pada tahun 1449 pelaut Spanyol, Alonzo de Ojeda dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan, yang saat itu mereka sebut Wild Coast, dan mendarat di wilayah Guyana. Vincent Juan Pinzon kemudian menguasai Guyana atas nama Raja Spanyol. Selama abad ke-16 dan ke-17, Guyana dikuasai silih berganti oleh Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis dan Portugal.
Pada tahun 1530 Belanda mendirikan pusat perdagangan pertama di dataran tersebut.Pada tahun 1593 raja Spanyol mengambil alih dan menguasai Guyana hingga tahun 1595, yaitu ketika para bangsawan Inggris datang dan mulai mengusai daerah-daerah pantai. Sementara itu, Belanda mulai mengembangkan perdagangannya secara bertahap di daerah pedalaman. Daerah Guyana sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris sejak tahun 1630 hingga tahun 1639.
Pada tahun yang sama Belanda berhasil menguasai kembali sebagian besar Guyana sedangkan Perancis menguasai daerah-daerah di samping sungai Suriname. Akibat dari persaingan tersebut, wilayah Guyana saat ini terbagi menjadi lima bagian yaitu Guyana Espanola (bagian dari Venezuela sekarang); Inglesa (Guyana sekarang); Holandesa (Suriname); Francesa (Cayenne) dan Portuguesa (bagian dari
wilayah Brasil). Suriname terletak di bagian tengah dari wilayah Guyana yang telah terbagi-bagi tersebut, terbentang antara dua derajat hingga enam derajat Lintang Utara, dan antara 54 derajat hingga 58 derajat Bujur Barat dengan luas wilayah kurang lebih 163265 kilometer persegi. Batas bagian timur wilayah Suriname adalah Sungai Marowijne yang memisahkan Suriname dengan Cayenne; di bagian selatan
terdapat deretan pegunungan Acarai dan Toemoe hoemak yang memisahkan Suriname dengan wilayah Brasil. Di bagian barat berbatasan dengan wilayah Guyana yang ditandai oleh aliran Sungai Corantijne, sementara di bagian utara dibatasi oleh garis pantai Samudera Atlantik.
Pada tahun 1651 Suriname diserang oleh Inggris dan sejak saat itu, menjadi wilayah kekuasaan Inggris hingga penandatanganan perjanjian perdamaian Breda tahun 1667. Berdasarkan perjanjian itu, Suriname menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Namun Inggris kembali memasuki Suriname pada tahun 1781 hingga 1783 dan Suriname kemudian dijadikan daerah protektorat Inggris dari tahun 1799
hingga 1802. Melalui perjanjian Amiens, 27 Maret 1802, Suriname, Barbice, Demerara dan Essquibo berada di bawah kekuasaan Belanda, namun setahun kemudian Inggris kembali merebut wilayah-wilayah itu dan sejak tahun 1804 Suriname menjadi koloni Inggris dengan sebutan the British Interregnum.
Selama Suriname berada di bawah kekuasaan Inggris, situasi ekonomi Suriname mengalami kemunduran. Penyebab utama adalah pelarangan perdagangan budak, sementara kebun-kebun masih sangat memerlukan tenaga buruh untuk dikelola. Selanjutnya melalui perjanjian London pada tanggal 13 Agustus 1814 dan diratifikasi dalam perjanjian Wina, Suriname dikembalikan lagi kepada pihak Belanda. Pemerintahan
Suriname dipimpin langsung oleh seorang gubernur dengan didampingi oleh sebuah dewan kepolisian yang bertugas sebagai penasihat gubernur.
Dengan dihapusnya perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863, kehidupan ekonomi semakin tidak menentu. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda menandatangani sebuah perjanjian dengan Inggris untuk mendatangkan imigran asing ke Suriname. Perjanjian ini diimplementasikan secara resmi pada tahun 1873 sampai 1917, dimana rombongan imigran Hindustan pertama dari India didatangkan. Kedatangan rombongan berikutnya adalah para
imigran dari Jawa pada tahun 1890- 1939. Seiring dengan ditempatkannya para imigran di sektor perkebunan, Suriname mengalami kemajuan pula dalam beberapa bidang lainnya. Telekomunikasi, pembuatan jalan raya dan pembukaan jalur hubungan laut langsung antara Suriname dan Belanda merupakan contoh.
Pecahnya Perang Dunia Pertama tidak memengaruhi situasi ekonomi-politik Suriname. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda bersama beberapa wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang isinya rencana pengakhiran penjajahan. Dalam sebuah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Perdana Menteri Johan Adolf Pengel menuntut dibentuknya sebuah
pemerintahan sendiri. Tuntutan itu semakin menjadi setelah didirikannya beberapa partai politik yang dibentuk pada dasawarsa itu, semakin gencar menyampaikan tuntutan agar Suriname diberikan kebebasan penuh secepatnya.
Tuntutan ini ditanggapi secara serius dengan diadakannya sebuah konferensi di Belanda pada tahun 1970. Konferensi ini diadakan untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai. Suriname selanjutnya menjadi negara merdeka sejak tanggal 25 November 1975. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung pada bantuan pembangunan Belanda.
Pada tanggal 25 Februari 1980, lima tahun setelah kemerdekaannya, Suriname diguncang oleh kudeta yang dilancarkan pihak militer yang dilakukan oleh para Sersan yang dipimpin Sersan Mayor Desiree Delano Bouterse dan Sersan Roy Dennis Horb. Peristiwa kudeta ini telah mengakibatkan jatuhnya Pemerintah Demokrasi Parlementer pertama sejak kemerdekaan Suriname.
Setelah Rezim Militer Berkuasa, timbullah gerakan-gerakan kontra-revolusi yang bertujuan untuk mengembalikan demokrasi di Suriname dengan kudeta. Namun beberapa usaha kudeta itu gagal untuk menggulingkan rezim militer Bouterse. Kudeta tersebut di antaranya: kudeta oleh Sersan Fred Ormskerk pada 30 Maret 1980, kudeta oleh Sersan Wilfred Hawker pada 15 March 1981, dan terakhir oleh Letnan Surendre Rambocus
dan Sersan Djiewansingh Sheombar yang dibantu oleh kelompok sayap, kaum Buruh, dan politisi Hindustani dan Jawa, tetapi kudeta ini pun gagal.
Sebagai reaksi terhadap pemberontakan tersebut, pada tanggal 8 Desember 1982 pihak militer melakukan penembakan terhadap 15 tokoh oposisi demonstran. Peristiwa ini telah menjadi penyebab bagi dihentikannya bantuan pembangunan Belanda kepada Suriname, yang berdampak pada semakin buruknya kondisi perekonomian Suriname. Namun hal ini tidak membuat upaya menggulingkan rezim militer berhenti, justru ini
memicu muncul perlawanan yang lain dan kali datang dari Etnis Bushnegro dan Amerindian di Pedalaman Suriname. Mereka tampil sebagai penentang utama kekuasaan militer. Kelompok-kelompok militan dari kedua golongan itu adalah kelompok Mandela (Bushnegro) di bawah pimpinan mantan anggota militer Ronnie Brunswijk dan kelompok Tukayana Amazones (Amerindian) di bawah pimpinan Alex Jubitana dan Thomas Sabajo.