Gereja Kristen Protestan Simalungun
Dukungan terhadap "Comite" ini antara lain terwujud dalam bentuk bantuan dana dari pemerintah swapraja Simalungun melalui "landschapskas Simaloengoen" sebesar 300 gulden, dari rakyat, pengusaha dan pegawai pemerintah melalui "taken-list", dari Raja-raja Simalungun sebesar 400 gulden, dan dari penyelidik bahasa Simalungun ("taalambtenaar", ditugaskan oleh pemerintah
Belanda atas permintaan raja-raja Simalungun), P. Voorhoeve, sebesar 5 gulden tiap tahunnya.
Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1929 ditahbiskanlah seorang Pendeta yang pertama dari suku Simalungun yaitu Pdt. Djaulung Wismar Saragih, yang tetap memperkuat perjuangan "Comite" ini.
Perjuangan "Comite" untuk menggunakan bahasa Simalungun sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah zending di seluruh daerah yang didiami suku Simalungun mengalami banyak tantangan, terutama karena derasnya arus imigrasi suku Toba ke Simalungun sehingga domisili suku Simalungun semakin terbatas. J. Warneck menjelaskan pada suratnya ke Raja-raja Simalungun bahwa tuntutan tersebut
juga sulit dipenuhi karena terbatasnya jumlah pengajar yang mengerti bahasa Simalungun dan rendahnya minat orang Simalungun untuk masuk ke sekolah guru yang telah dibuka sejak 1931 di Kota Pematangsiantar. Tetapi gencarnya tuntutan "Comite Na Ra Marpodah Simalungun" ini, disertai dengan usaha mereka dalam menerjemahkan dan menerbitkan buku-buku pelajaran berbahasa Simalungun memaksa RMG untuk menyesuaikan pelayananannya dengan menggunakan bahasa Simalungun.
Kesuksesan "Comite Na Ra Marpodah Simalungun" dalam meningkatkan penyebaran Injil bagi orang Simalungun dengan digunakannya penggunaan bahasa Simalungun sebagai bahasa pengantar, turut menumbuhkan semangat seluruh orang Kristen Simalungun di berbagai daerah untuk turut menyebarkan Injil, dan untuk itu diperlukan komunitas yang terorganisir.
Seusai kebaktian minggu pada tanggal 15 November 1931, beberapa orang Kristen-Simalungun dari Sondi Raya sepakat untuk mengadakan rapat di rumah Gomar Saragih untuk membentuk suatu organisasi pekabaran Injil. Malam itu juga didirikanlah Kongsi "Laita" dengan susunan kepengurusan:
Selanjutnya pekan kelahiran Kongsi Laita ini diperingati sebagai "Minggu "Bapa"," dimana seluruh pelayanan di Gereja pada hari Minggu itu ditangani oleh anggota Seksi "Bapa". Nama Kongsi Laita juga diabadikan sebagai nama salah satu GKPS di Sondi Raya.
Pada tahun 1938 diadakan "Fonds" Saksi Kristus atau yang sering dikenal orang Simalungun sebagai Parguru Saksi Kristus. Gerakan ini bertujuan untuk memperkenalkan Injil dari rumah ke rumah, dan umumnya dijalankan oleh anggota jemaat dari kalangan pemuda. Parguru Saksi Kristus sangat efektif dalam menghadapi larangan berkumpul yang diterbitkan pemerintahan penjajahan Jepang selama menduduki Indonesia.
Pada tahun 1929 dibentuk badan pengurus sinode HKBP yang anggotanya berasal dari wakil tiap distrik HKBP yang mewakili etnis penghuni distrik tersebut. Namun karena hingga tahun 1933 Simalungun tidak memiliki wakil dalam badan ini, Sinode Distrik Simalungun-Pesisir Timur mengajukan tuntutan agar suku Simalungun memiliki wakil dalam badan pengurus sinode HKBP agar dapat
lebih mengetahui dan mewakili daerah asalnya. Selanjutnya Djaoedin Saragih (Pangulubalei-pejabat kerajaan, kakak dari Dj. Wismar Saragih) juga mengirimkan surat pada Ephorus HKBP, Landgrebe, yang menekankan perlunya terpelihara identitas etnis dan budaya Simalungun dalam lingkungan gereja. Tuntutan ini tidak dipenuhi dengan dipilihnya J. Hutapea dari HKBP Pematang Siantar sebagai wakil Distrik Simalungun-Pesisir Timur.
Seiring semakin tingginya populasi Kristen-Simalungun di Pematang Siantar, Djaoedin Saragih juga menuntut agar diadakan kebaktian khusus berbahasa Simalungun, yang dikabulkan RMG dengan diadakannya kebaktian tersendiri di gedung sekolah Jl. Toba No. 35, dilayani oleh Gr. Djahia Simandjuntak atau Pasman Panggabean yang memahami bahasa Simalungun. Ibadah ini berlangsung hingga terhenti pada tahun 1941 karena kedatangan tentara penjajahan Jepang.
Seiring dengan meluasnya daerah tujuan imigrasi suku Toba hingga ke Dairi dan Aceh, tata gereja HKBP tahun 1940 mengubah nama distrik Simalungun-Pesisir Timur ("Simalungun-Oostkust") menjadi "Sumatera Timur, Aceh dan Dairi." Perubahan nama ini sebenarnya sudah diprotes oleh J. Wismar Saragih dalam suratnya tanggal 27 Oktober 1937 ke penginjil H. Volmer di Saribudolog, tetapi Tata Gereja tersebut tetap disahkan.
Keberatan yang secara berkelanjutan diajukan oleh komunitas Kristen-Simalungun akhirnya membuahkan hasil ketika Sinode am HKBP yang diadakan pada tanggal 10-11 Juli 1940 di Pearaja membicarakan keberatan mereka dan memutuskan agar "Kerkbestuur" HKBP membicarakan hal tersebut dengan jemaat Simalungun. Pembicaraan tersebut kemudian diadakan di Raya, Saribudolog dan Nagoridolog pada tanggal 26 September 1940
dan memutuskan agar komunitas Simalungun diberi satu distrik tersendiri bernama Distrik Simalungun dengan wakil orang Simalungun di sinode HKBP. Pada tanggal 22 Oktober 1940 Pdt. J.V. Mulywijk dari Kabanjahe dipilih menjadi Praeses pertama, yang kemudian digantikan oleh Pdt. Kerpianus Purba (Pendeta HKBP Nagoridolog) sampai tahun 1952.
Pada tanggal 5 Oktober 1952 anggota Sinode Distrik Simalungun bersidang agar Simalungun berdiri sendiri dan terpisah dari HKBP, serta mengangkat pengurus harian dan majelis Gereja di HKBPS. Pemisahan ini dilakukan secara sepihak oleh HKBP distrik Simalungun, dan baru diakui oleh wakil-wakil HKBP pada rapat bersama antara delegasi HKBP dan Pengurus Harian HKBP Simalungun tentang "pandjaeon"
(pemisahan) HKBP Simalungun di Pematang Siantar, 21-22 Januari 1953 yang keputusannya ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1953. Pihak-pihak yang hadir pada rapat itu adalah:
Untuk memudahkan urusan Gereja ini pada 30 November 1952 HKBPS dibagi menjadi tiga Distrik dan Kantor pusat GKPS didirikan di Pematang Siantar. Kantor pusat bermula menumpang dalam satu rumah sewa di Jl. Pantuan Nagari Martoba, Pematang Siantar. Setelah mendapat sebidang tanah di Jl. Sudirman maka Kantor pusat HKBPS berdiri sendiri (20 September 1955).
Pada tanggal 1 September 1963 HKBP Simalungun resmi berganti nama dengan GKPS. Surat resminya ditandatangani Pdt. G.H.M. Siahaan (wakil HKBP) dan Pdt. Jenus Purba Siboro (mewakili HKBPS) di HKBPS Jalan Sudirman Pematang-siantar. Setahun setelah itu didirikan pusat pendidikan GKPS di Pematang Raya dan pembangunan Asrama Putra dan Putri dan tahun 1964 itu juga GKPS menjadi anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).
Pada tanggal 15 Januari 1964 GKPS mendirikan pusat pelatihan pertanian di Pematang Siantar (PELPEM GKPS) dan satu tahun kemudian GKPS menjadi anggota wilayah PGI-Wilayah SUMUT serta menjalin kerja sama dengan gereja-gereja Lutheran lain, seperti "Evangelical Lutheran Church in America" (ELCA, sejak 1969) dan "Lutheran Church of Australia" (LCA, sejak September 1973). GKPS juga menjadi anggota beberapa organisasi gereja di tingkat
dunia dan regional, seperti Dewan Gereja-gereja se-Dunia (WCC, sejak Agustus 1973), Dewan Gereja-gereja Asia (CCA, 31 Mei 1977) dan Federasi Lutheran se-Dunia (LWF, sejak 1968). Karena semakin berkembangnya jemaat GKPS didirikanlah Kantor pusat/kursus "Zentrum" GKPS dan mulai menjalin kerja sama dengan Gereja Mulheim Jerman.
Berhubungan dengan lokasi Kantor Pusat GKPS yang ada di Jl. Sudirman, Pematang Siantar, sangat sempit dan suasana Kantor tersebut yang berketepatan dekat dengan jalan raya sehingga para pegawai sulit dalam berkonsentrasi pada pekerjaannya, maka mulai tanggal 4 September 1988 dimulai pengembangan Kantor Pusat GKPS Pematang Siantar. Kantor pusat GKPS berpindah ke secara resmi ke Jl. Pdt. J. Wismar Saragih pada tanggal 2 Maret 1992.
Sesuai Peraturan Rumah Tangga GKPS, pimpinan pusat terdiri atas Ephorus dan Sekretaris Jendral. Pimpinan GKPS berada di tangan seorang Ephorus yang didampingi oleh seorang Sekretaris Jenderal.