Abdul Haris Nasution
Tahun 1966 pun berlalu, Soekarno semakin defensif dan popularitasnya di kalangan rakyat Indonesia semakin menurun. Soeharto, yang tahu bahwa kemenangan politiknya sudah dekat, turun untuk memainkan peran orang Jawa yang sopan dengan terus-menerus memberikan kata-kata meyakinkan kepada Soekarno dan membelanya dari tuntutan para demonstran. Jenderal lainnya seperti Nasution tidak penuh belas
kasihan, Nasution menyatakan bahwa Soekarno harus bertanggung jawab atas situasi buruk yang melanda pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada saat itu. Nasution juga menyerukan agar Soekarno dibawa ke pengadilan.
Pada 10 Januari 1967, Nasution dan MPRS bersidang lagi dan Soekarno menyerahkan laporannya (dia tidak menyampaikan hal itu secara pribadi sebagai pidato) yang diharapkan bisa mengatasi masalah G30S. Diberi judul "Pelengkap Nawaksara", laporan itu berbicara tentang desakan Soekarno menyebut G30S dengan Gerakan 1 Oktober (Gestok). Pada G30S, Soekarno mengatakan bahwa PKI membuat kesalahan besar
pada pagi hari 1 Oktober, tetapi juga menambahkan bahwa hal ini disebabkan oleh kecerdikan pihak neokolonialis. Soekarno juga menambahkan bahwa jika ia akan disalahkan atas G30S, Menteri Pertahanan dan Keamanan pada saat itu (Nasution) juga harus disalahkan karena tidak melihat G30S datang dan menghentikannya sebelum terjadi. Laporan sekali lagi ditolak oleh MPRS.
Pada bulan Februari 1967, DPR-GR menyerukan Sidang Istimewa MPRS pada bulan Maret untuk mengganti Soekarno dengan Soeharto. Soekarno tampaknya pasrah akan nasibnya, akhirnya pada 12 Maret 1967, Soekarno secara resmi dicabut mandatnya sebagai Presiden oleh MPRS. Nasution kemudian menyumpah Soeharto ke tampuk kekuasaan sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian pada 27 Maret 1968, Nasution memimpin pemilihan dan pelantikan Soeharto sebagai Presiden penuh.
Meskipun bantuan dari Nasution memberinya kesempatan naik ke kekuasaan, Soeharto melihat Nasution sebagai saingan dan segera mulai bekerja untuk menyingkirkannya dari kekuasaan. Pada tahun 1969, Nasution dilarang berbicara di Seskoad dan Akademi Militer. Pada tahun 1971, Nasution tiba-tiba diberhentikan dari dinas militer, ketika berusia 53, dua tahun lebih cepat dari usia
pensiun yakni 55 tahun. Nasution akhirnya pada tahun 1972 digantikan oleh Idham Chalid sebagai Ketua MPRS. Kejatuhan Nasution secara drastis tersebut membuatnya mendapatkan julukan sebagai Gelandangan Politik.
Setelah ia disingkirkan dari posisi kekuasaan, Nasution berkembang menjadi lawan politik Orde Baru. Pada akhir tahun 70-an, rezim Soeharto telah berubah dari populer menjadi otoriter dan korup. Pada saat ini banyak suara mulai secara terbuka berbicara dan mengkritik rezim. Setelah pemilu legislatif tahun 1977, dimana terdapat dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Golkar, Nasution mengatakan bahwa ada krisis kepemimpinan pada masa Orde Baru.
Pada bulan Juli tahun 1978, bersama-sama dengan mantan wakil presiden Hatta, Nasution mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (YLKB). Pemerintah Soeharto bergerak cepat dan tidak mengizinkan YLKB untuk mengadakan pertemuan pertama pada Januari 1979. Nasution dan YLKB tidak menyerah. Pada bulan Agustus 1979, ia berhasil mengadakan pertemuan yang dihadiri anggota DPR.
Mungkin secara signifikan, anggota ABRI menghadiri pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Nasution mengkritik Orde Baru karena tidak sepenuhnya melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.
Soeharto menanggapi kritikan tersebut. Pada 27 Maret 1980, pada Rapat ABRI, Soeharto dalam pidatonya mengatakan bahwa anggota ABRI harus siap untuk mempertahankan kursi mereka di DPR dan mereka harus melindungi Pancasila dan UUD 1945 dari kemungkinan-kemungkinan amendemen. Untuk itu, Soeharto memerintahkan ABRI sebagai sebuah kekuatan sosial-politik, harus memilih mitra-mitra politik
yang benar yang telah terbukti bersedia mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini karena pada saat itu diyakini ada kekuatan-kekuatan sosial-politik yang meragukannya. Soeharto mengulangi hal ini dalam pidato lain tanggal 16 April 1980, pada kesempatan ulang tahun Kopassus. Di mana ia membantah tuduhan korupsi dan mengklaim jika memungkinkan, dia akan
menculik satu orang dari 2/3 anggota MPR yang menginginkan amendemen. Hal itu akan mencegah MPR untuk mengubah konstitusi.
Nasution kemudian memutuskan bahwa penentang rezim harus membuat pernyataan besar. Ia mengumpulkan anggota ABRI yang tidak puas dengan rezim Soeharto seperti mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, dan mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Mochamad Jasin. Mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap serta ketua PDRI Syafruddin
Prawiranegara ikut bergabung. Bersama dengan banyak nama kritikus terkenal terhadap pemerintah, mereka menandatangani petisi yang dikenal sebagai Petisi 50, disebut demikian karena ada 50 orang penandatangan petisi tersebut.
Petisi itu ditandatangani pada 5 Mei 1980 dan disampaikan ke DPR pada 13 Mei 1980. Petisi ini menyerukan Soeharto untuk berhenti menafsirkan Pancasila sesuai tujuannya sendiri dan bagi ABRI untuk bersikap netral dalam politik bukan malah menguntungkan Golkar. DPR, khususnya anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia menanggapi serius petisi ini dan meminta Soeharto untuk
merespon masalah ini. Soeharto menjawab bahwa pidato-pidatonya pada tanggal 27 Maret 1980 dan 16 April 1980 adalah respon yang cukup memadai. Dia menambahkan jika ada masalah, DPR bisa melakukan penyelidikan khusus. Di sini anggota PPP dan PDI berhenti, mengetahui bahwa gerakan mereka akan dikalahkan karena dominasi Golkar.
Bagi penandatangan petisi seperti Nasution, Soeharto memberlakukan larangan perjalanan dan membuat transaksi bisnis yang sulit sehingga penandatangan petisi akan memiliki masa sulit dalam mencari nafkah.
Pada awal tahun 1990-an, Soeharto mulai mengadopsi kebijakan keterbukaan politik, dan penegakan hukum terhadap penandatangan Petisi 50 dilonggarkan. Pada Juni 1993, ketika ia berada di rumah sakit karena sakit, Nasution dikunjungi oleh para petinggi militer. Dia kemudian menerima kunjungan B.J. Habibie, Menteri Riset dan Teknologi. Habibie kemudian mengundang Nasution dan penandatangan Petisi 50
lainnya untuk mengunjungi galangan kapal dan pabrik pesawat yang berada di bawah yurisdiksinya. Pemerintah juga mulai mengklaim bahwa meskipun ada larangan perjalanan bagi para penandatangan Petisi 50, namun larangan tersebut tidak berlaku untuk Nasution. Sementara itu, Nasution membantah telah mengkritik pemerintah, ia lebih memilih untuk menyebutnya sebagai "perbedaan pendapat".
Akhirnya, pada bulan Juli 1993, Soeharto mengundang Nasution ke Istana Presiden untuk bertemu. Hal ini diikuti oleh pertemuan lain pada 18 Agustus 1993, setelah perayaan Hari Kemerdekaan. Tidak ada pembicaraan tentang politik, tetapi jelas bahwa mereka berdua berusaha untuk melakukan rekonsiliasi terhadap perbedaan di antara mereka. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1995, Nasution mendorong upaya Indonesia untuk melakukan proses rekonsiliasi sehingga bangsa bisa bersatu di bawah kepemimpinan Soeharto.
Pada tanggal 5 Oktober 1997, pada kesempatan ulang tahun ABRI, Nasution diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar, pangkat yang juga diberikan kepada Soeharto dan Soedirman.
Nasution menikah dengan Johanna Sunarti, bersamanya ia memiliki dua anak perempuan, salah satunya adalah Ade Irma Suryani Nasution yang tewas dalam peristiwa G30S/PKI. Istrinya meninggal pada tahun 2010 dalam usia 87. Nasution sendiri meninggal pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita stroke dan kemudian koma. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.
Kolonel AH Nasution saat menjadi Panglima Divisi Siliwangi 1949 Jenderal AH Nasution saat menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata 1962