Perang Dingin
Pada bulan Februari 1972, Nixon mengumumkan pemulihan hubungan dengan Cina. Ia melakukan kunjungan ke Beijing dan bertemu dengan Mao Zedong dan Zhou Enlai. Pada saat itu, sumber daya nuklir Uni Soviet telah setara dengan Amerika Serikat, Perang Vietnam juga telah melemahkan pengaruh Amerika di Dunia Ketiga dan mendinginkan hubungannya dengan Eropa Barat. Meskipun konflik tak langsung antara dua adidaya dalam Perang Dingin terus berlanjut sampai akhir 1960-an dan awal 1970-an, ketegangan perlahan-lahan mulai mereda.
Setelah kunjungannya ke Tiongkok, Nixon bertemu dengan para pemimpin Soviet, termasuk Brezhnev di Moskow. Perundingan Pembatasan Senjata Strategis (SALT) antara kedua belah pihak menghasilkan dua kesepakatan mengenai pengawasan penggunaan senjata, yaitu SALT I, pakta pembatasan senjata komprehensif pertama yang ditandatangani oleh kedua negara adidaya, dan Traktat Peluru Kendali
Anti-Balistik, yang mengatur mengenai pembatasan sistem peluru kendali anti-balistik yang digunakan untuk mempertahankan wilayah terhadap senjata nuklir yang dibawa misil. Ini bertujuan untuk membatasi pengembangan peluru kendali anti-balistik dan rudal nuklir berbiaya mahal.
Nixon dan Brezhnev mengumumkan era baru "hidup berdampingan secara damai" dan membangun pendekatan hubungan baru yang disebut détente (peredaan ketegangan) antara dua negara adidaya. Sementara itu, Brezhnev berusaha untuk memperbaiki kembali perekonomian Soviet yang mengalami penurunan akibat besarnya pengeluaran militer. Antara tahun 1972 dan 1974, kedua belah pihak juga sepakat untuk memperkuat hubungan ekonomi
mereka, di antaranya dengan melakukan perjanjian dalam rangka peningkatan aktivitas perdagangan. Sebagai hasil dari perundingan mereka, détente menggantikan era permusuhan dari Perang Dingin dan kedua negara bisa hidup secara berdampingan.
Sementara itu, perkembangan hubungan AS dan Soviet juga bertepatan dengan "Ostpolitik" Kanselir Jerman Barat Willy Brandt. Perjanjian lainnya yang disahkan untuk menstabilkan situasi di Eropa adalah Perjanjian Helsinki, yang ditandatangani dalam Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa pada tahun 1975.
Pada tahun 1970-an, KGB, yang dikepalai oleh Yuri Andropov, terus menekan kritikus-kritikus terkenal yang mengkritik kepemimpinan Soviet seperti Aleksandr Solzhenitsyn dan Andrei Sakharov. Selama periode détente ini, konflik tak langsung antara kedua negara adidaya masih terus terjadi di Dunia Ketiga, khususnya dalam krisis politik di Timur Tengah, Chili, Ethiopia, dan Angola.
Presiden Jimmy Carter berusaha untuk menetapkan pembatasan perlombaan persenjataan lebih lanjut dengan mengesahkan SALT II pada tahun 1979, namun upayanya ini dirusak oleh peristiwa lainnya pada tahun itu, yaitu Revolusi Iran yang didukung oleh KGB, Revolusi Nikaragua untuk menggulingkan rezim pro-AS, dan yang paling membuat AS berang; intervensi Soviet dalam Perang Afganistan pada bulan Desember.
Istilah "Perang Dingin Kedua" merujuk pada periode peningkatan kembali ketegangan Perang Dingin dan konflik antara kedua belah pihak pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Ketegangan sangat meningkat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan masing-masingnya menjadi lebih ter-militeristik. Diggins mengungkapkan: "Reagan mengerahkan segalanya untuk berjuang dalam 'Perang Dingin Kedua' dengan mendukung
kontra-pemberontakan di Dunia Ketiga." Sementara Cox menyatakan: "Intensitas 'Perang Dingin Kedua' sehebat durasinya yang singkat."
Pada bulan April 1978, Partai Demokrasi Rakyat Afganistan (PDPA) yang berhaluan komunis merebut kekuasaan atas Afganistan melalui Revolusi Saur. Dalam hitungan bulan, penentang pemerintahan komunis melancarkan pemberontakan di Afganistan timur, yang dengan cepat berkembang menjadi perang saudara antara gerilyawan mujahidin melawan tentara pemerintah. Pemerintah Pakistan memfasilitasi para pemberontak dengan
pusat-pusat pelatihan rahasia, sedangkan Uni Soviet mengirim ribuan penasihat militer untuk mendukung pemerintahan PDPA. Sementara itu, meningkatnya gesekan antara faksi-faksi yang bersaing di PDPA-faksi Khalq yang dominan dan Parcham yang lebih moderat- menyebabkan pemberhentian anggota kabinet dan penangkapan perwira militer Parchami dengan dalih kudeta terhadap Parchami. Pada pertengahan 1979, Amerika Serikat memulai sebuah program rahasia untuk membantu mujahidin.
Bulan September 1979, Presiden Khalqist Nur Muhammad Taraki dibunuh dalam sebuah kudeta PDPA yang diatur oleh rekannya sesama anggota Khalq bernama Hafizullah Amin, yang kemudian menjadi presiden. Amin dibunuh oleh pasukan khusus Soviet pada bulan Desember 1979. Setelah kematiannya, sebuah pemerintahan yang diorganisir oleh Soviet, di bawah pimpinan Babrak Karmal, mengisi kekosongan kekuasaan.
Pasukan Soviet dikerahkan untuk menstabilkan Afganistan di bawah pemerintahan Karmal, yang telah menjadi boneka Soviet. Akibatnya, Soviet terlibat langsung dalam apa yang kemudian menjadi perang domestik di Afganistan.
Carter menanggapi intervensi Soviet di Afganistan dengan cara menarik kembali perjanjian SALT II dari Senat, melakukan embargo dalam pengiriman gandum dan barang-barang teknologi pada Uni Soviet, serta meningkatkan pengeluaran militer. Amerika Serikat juga melakukan pemboikotan terhadap Olimpiade Moskow 1980. Carter menyatakan bahwa tindakan Soviet merupakan "ancaman yang paling serius terhadap perdamaian selama Perang Dingin Kedua".
Pada bulan Januari 1977, empat tahun sebelum menjadi presiden, Ronald Reagan mengungkapkan dalam percakapannya dengan Richard V. Allen, mengenai harapan dasarnya terkait dengan Perang Dingin: "Ide saya mengenai kebijakan Amerika terhadap Uni Soviet sederhana, dan beberapa orang akan menyebutnya sangat sederhana, yaitu: Kita menang dan mereka kalah. Bagaimana menurut Anda?". Tahun 1980, Ronald Reagan mengalahkan Jimmy Carter dalam pemilu
presiden 1980. Setelah kemenangannya, ia bersumpah akan meningkatkan anggaran militer dan menghadapi Soviet di manapun. Baik Reagan maupun Perdana Menteri Britania Raya yang baru, Margaret Thatcher, sama-sama mengecam Uni Soviet dan ideologinya. Reagan menyebut Uni Soviet sebagai sebuah "kekaisaran jahat" dan meramalkan bahwa komunisme akan hancur menjadi "tumpukan abu sejarah".
Meskipun sentimen anti-Amerika di Iran setelah Revolusi Iran meningkat, pemerintahan Reagan tetap mengulurkan tangan kepada pemerintah anti-komunis Ayatollah Khomeini dalam upayanya untuk merekrut teokrasi bagi Amerika pada tahun 1980-an. Direktur CIA William Casey menggambarkan pemerintahan Khomeini sebagai pemerintahan yang "goyah dan [mungkin] dalam pergerakan ke arah kebenaran... AS hampir tidak
memiliki kartu untuk dimainkan; sementara Uni Soviet memiliki banyak kartu." Salah satu metode yang dilakukan Amerika untuk mendukung Iran adalah dengan penjualan senjata secara rahasia. Pada tahun 1983, CIA merilis daftar panjang komunis Iran dan aktivis sayap lainnya yang dicurigai bekerja dalam pemerintahan Khomeini. Sebuah komisi khusus kemudian melaporkan bahwa daftar itu disusun
untuk mengambil "langkah-langkah, termasuk eksekusi massal, untuk mengeliminasi semua infrastruktur pro-Soviet di Iran."
Pada awal 1985, prinsip anti-komunis Reagan telah berkembang menjadi sikap yang dikenal sebagai Doktrin Reagan-yang mana, selain penahanan, juga dirumuskan hak tambahan untuk menumbangkan pemerintahan komunis yang ada. Selain melanjutkan kebijakan Carter yang mendukung penentang Islam dalam melawan Soviet dan PDPA di Afganistan, CIA juga berusaha melemahkan Uni Soviet dengan cara mempromosikan politik Islam di wilayah Asia
Tengah Soviet yang mayoritas beragama Islam. Di samping itu, CIA mendorong ISI yang anti-komunis di Pakistan agar bersedia melatih Muslim dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam jihad melawan Uni Soviet.