Anies Baswedan
disangkalnya. Anies dituduh juga sedikit melenceng dari visi Presiden yaitu kurang memprioritaskan program presiden Kartu Indonesia Pintar Ia memulai kontroversi sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan kata "pribumi" dalam pidato, yang membuahkan keresahan dan tuntutan hukum. Beberapa hari menjabat, akses Jalan Jatibaru di Tanah Abang yang menjadi sumber kemacetan ditutup dan digunakan
setengahnya untuk mengakomodasi pedagang kaki lima. Kebijakan ini juga menghasilkan laporan ke polisi. Ia juga menciptakan kontroversi dengan mengusulkan legalisasi becak. Namun setelah dikecam, Anies berkelit bahwa ucapannya telah dipelintir, ia bukan bermaksud mengizinkan becak masuk kembali ke Jakarta, namun mengatur dan membatasi becak yang sudah ada di jalanan kampung, jika memang daerah tersebut membutuhkan.
Ia juga menciptakan kontroversi dengan menunjuk 73 tenaga TGUPP, melonjak dibandingkan sebelumnya. Selain itu banyak tenaga yang dianggap tidak layak karena bukan PNS dan bukan ahli di bidangnya. Namun Anies bersikeras ia hanya mengikuti aturan dan menyalahkan kenapa TGUPP sebelumnya diperbolehkan, kini dilarang.
Dalam perspektif Anies Baswedan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 negara ini tak hanya sedang bercita-cita, melainkan sedang berjanji. Menurutnya Republik ini dibangun dengan ikatan janji, ia menyebutnya Janji Kemerdekaan. Janji kemerdekaan itu diantaranya janji perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan peran global pada setiap anak bangsa. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum dilunasi
janji kemerdekaannya. Baginya pelunasan janji itu tidak hanya tanggung jawab konstitusional negara dan pemerintah, melainkan tanggung jawab moral setiap anak bangsa yang telah mendapat pelunasan janji yakni telah terlindungi, tersejahterakan, dan tercerdaskan. Untuk melunasi janji kemerdekaan tersebut, maka Anies Baswedan memiliki beberapa pemikiran dan inisiatif yang ia wujudkan dengan beberapa pihak yang bersama-sama bersedia turun tangan.
Salah satu janji kemerdekaan yang banyak mendapat perhatian saat ini adalah soal janji perlindungan untuk setiap warga negara. Hal ini terkait dengan beberapa tindakan yang mendiskriminasikan minoritas. Menurut Anies Baswedan Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara. Ia mengilustrasikan Republik ini sebagai sebuah tenun kebangsaan yang dirajut dari kebhinekaan suku,
adat, agama, keyakinan, bahasa, geografis yang sangat unik. Kekerasan atas nama apapun akan merusak tenun tersebut.
Dalam soal perlindungan terhadap warga negara atas kekerasan yang kerap terjadi menurut Anies Baswedan harus dilihat sebagai warga negara menyerang warga negara lainnya, terjadi bukan soal mayoritas lawan minoritas. Menurutnya negara tidak bisa mengatur perasaan, pikiran, ataupun keyakinan warga negaranya. Namun, negara sangat bisa mengatur cara mengekspresikannya. Dialog antar pemikiran setajam apapun boleh, namun begitu berubah jadi kekerasan maka pelakunya berhadapan dengan negara dan hukum.
Janji kemerdekaan untuk pencerdasan warga negara diwujudkan Anies dalam beberapa inisiatif. Menurut Anies Baswedan selama empat atau lima dekade terakhir, pendidikan menjadi eskalator sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan, kelas menengah atas Indonesia saat ini adalah kelas menengah ke bawah dulunya. Karena pendidikan khususnya pendidikan tinggi-lah status sosial ekonomi dapat naik.
Berbeda dengan beberapa dekade lalu, kini eskalator ini tidak bisa lagi dinaiki semua orang karena tingginya biaya pendidikan dan akses pendidikan yang terbatas. Untuk mengatasi maslaha tersebut, Anies Baswedan menelurkan beberapa insiatif pendidikan yang menciptakan perubahan positif di masyarakat.
Salah satu janji kemerdekaan adalah janji kesejahteraan. Menurut Anies Baswedan titik berangkat kesejahteraan bukan seperti dalam perspektif lama yakni Sumber Daya Alam (SDA), titik berangkatnya adalah kesadaran bahwa garda terdepan untuk meraih kemenangan adalah kualitas manusia. Ia menggunakan istilah kualitas manusia bukan kualitas sumber daya manusia. Hal
tersebut dikarenakan karena manusia Indonesia tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sumber daya. Kualitas manusia ini hanya bisa diraih lewat pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas itu sebab utamanya bukan karena gedung, buku, kurikulum atau bahasa yang berkualitas. Untuk mendorong hal tersebut menurutnya kepemimpinan yang dibutuhkan adalah
kepemimpinan yang menggerakkan manusia Indonesia. Kepemimpinan yang menginspirasi, bukan mendikte. Kepemimpinan yang bersifat "patron-client" tidak lagi cocok untuk kondisi Indonesia saat ini. Yang lebih cocok menurut Anies adalah kepemimpinan yang mampu membuat orang bergerak, turun tangan dan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah.
Salah satu janji kemerdekaan adalah janji berperan dalam tingkat global. Menurut Anies Baswedan dahulu pada saat Sumpah Pemuda misalnya seorang Jawa atau Sunda menjadi Indonesia tanpa kehilangan Jawa atau Sundanya, sekarang kesadaran seperti itu adalah bahwa kita juga warga dunia. Menurutnya kesadaran yang saat ini diperlukan adalah kesadaran melampaui Indonesia ("beyond
Indonesia"). Kepada para mahasiswa Anies sering mengatakan kompetitor mereka bukan lagi dari Universitas yang berada di negeri ini. Kompetitor mahasiswa itu adalah lulusan Melbourne, AS, Tokyo, dan lain-lain yang memiliki kemampuan bahasa, ilmu pengetahuan, dan jaringan internasional. Menurutnya yang penting untuk dimiliki saat ini adalah kompetensi yang bersifat global dan pemahaman akan
permasalahan akar rumput yang nyata terjadi di masyarakat. Istilah yang kerap ia kemukakan adalah "grass roots understanding and world class competence" (pemahaman akar rumput dan kompetensi tingkat dunia). Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno maju ke putaran 2 Pilkada DKI 2017 dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Beberapa program yang cukup mendapat perhatian dan mendatangkan kontroversi
adalah: Anies menjanjikan kemudahan bagi warga DKI Jakarta untuk memiliki rumah dengan DP ringan, bahkan nol. Program ini diklaim menarik bagi rakyat karena sulitnya menemukan rumah terjangkau di Jakarta. Namun program ini mengundang banyak kritik dan diketahui memiliki ketidakkonsistenan. Anies awalnya mengajukan nama DP Nol Persen, namun kemudian dianggap melanggar aturan BI. Ia kemudian
mengubahnya menjadi DP Nol Rupiah, dan kemudian DP Nol, dengan membuat klaim bahwa masyarakat menyalahartikan idenya dan bahwa DP Nol Rupiah tidak sama dengan larangan BI mengenai cicilan DP Nol Persen. Anies juga dianggap tidak konsisten apakah rumah yang ditawarkan tersebut rumah tapak atau rumah susun. Ia berkelit bahwa Pemprov DKI
nantinya tidak akan membangunkan rumah, namun hanya memfasilitasi berbagai transaksi perumahan, sehingga tidak masalah apakah rumahnya rumah tapak atau rumah susun. Namun ini kemudian diralat lagi oleh Sandi bahwa program ini mirip dengan program rumah susun di Singapura, dimana program tersebut berupa pemerintah membangunkan rumah, bukan menjadi fasilitator pembiayaan.
Ide DP Nol Anies dianggap tidak masuk akal karena cicilan DP nya sendiri dianggap berat untuk dipenuhi oleh rakyat kecil, sebesar Rp 2.3 juta rupiah per bulan. Kemudian Anies Sandi dianggap tidak sanggup menunjukkan di wilayah mana program tersebut diwujudkan, dengan pertimbangan adanya lahan kosong cukup luas untuk memfasilitasi program mengatasi backlog 1.3
juta rumah. Ia menegaskan bahwa bank yang akan terlibat dalam membantu rakyat menikmati DP Nol, namun dikritik karena secara total puluhan triliun uang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kekuatan finansial Bank DKI yang digadang akan membantu program ini.