Parlemen Eropa
Parlemen juga memiliki banyak pengaruh tidak langsung, melalui resolusi tak mengikat dan dengar pendapat komite, sebagai "kotak sabun pan-Eropa" dengan pendengar dari ribuan wartawan yang berbasis di Brussel. Terdapat juga pengaruh tidak langsung terhadap kebijakan luar negeri; Parlemen harus menyetujui semua hibah pembangunan, termasuk yang berada di luar negeri. Sebagai
contoh, dukungan pembangunan kembali pasca Perang Irak, atau insentif untuk penghentian pengembangan nuklir Iran, harus didukung oleh Parlemen. Dukungan Parlemen juga diperlukan untuk kesepakatan pertukaran data penumpang transatlantik dengan Amerika Serikat. Terakhir, Parlemen memegang suara tak mengikat pada perjanjian baru Uni Eropa, tetapi tidak dapat memvetonya. Namun, ketika Parlemen mengancam untuk membatalkan Perjanjian Nice, Belgia dan Italia mengatakan mereka akan memveto perjanjian tersebut atas nama Parlemen Eropa.
Dengan setiap perjanjian baru, kekuasaan Parlemen, berkenaan dengan perannya dalam prosedur legislatif Uni Eropa, meluas. Prosedur yang perlahan menjadi dominan adalah "prosedur legislatif biasa" (sebelumnya dinamakan "prosedur keputusan bersama"), memberikan kedudukan yang sama antara Parlemen dan Dewan. Secara khusus, di bawah prosedur, Komisi mengajukan usulan kepada Parlemen dan Dewan yang
hanya dapat menjadi undang-undang jika keduanya menyetujui naskahnya, yang mereka lakukan (atau tidak dilakukan) melalui pembacaan berturut-turut hingga maksimal tiga kali. Pada pembacaan pertama, Parlemen dapat mengirim amendemen ke Dewan yang dapat menyetujui naskah dengan amendemen tersebut atau mengirim kembali ke "posisi bersama". Posisi tersebut dapat disetujui
oleh Parlemen, atau Parlemen dapat menolak naskah dengan mayoritas mutlak, menyebabkan usulan tersebut gagal, atau dapat menyetujui amendemen lebih lanjut, juga dengan mayoritas mutlak. Jika Dewan tidak menyetujuinya, kemudian "Komite Konsiliasi" dibentuk. Komite ini terdiri dari anggota Dewan ditambah MEP dengan jumlah yang sama yang berusaha menyepakati sebuah
kompromi. Setelah posisi tersebut disetujui, naskah harus disetujui oleh Parlemen, dengan mayoritas kecil. Prosedur ini juga dibantu oleh mandat Parlemen sebagai satu-satunya lembaga demokratis yang dipilih secara langsung, yang memberinya keleluasaan untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas legislasi daripada lembaga lain, misalnya atas perubahannya terhadap pedoman Bolkestein pada 2006.
Beberapa bidang lain yang menjalankan prosedur legislatif khusus adalah urusan dalam negeri dan keadilan, anggaran dan perpajakan, serta aspek tertentu dari bidang kebijakan lainnya, seperti aspek fiskal dari kebijakan lingkungan hidup. Pada bidang-bidang ini, Dewan atau Parlemen memutuskan hukum sendiri. Prosedur juga bergantung pada jenis undang-undang institusional yang digunakan.
Undang-undang terkuat adalah regulasi, undang-undang atau hukum yang secara langsung berlaku menyeluruh. Kemudian, terdapat pedoman yang mengikat negara anggota pada tujuan tertentu yang harus mereka capai. Mereka melakukannya melalui hukum yang mereka miliki sendiri dan karenanya memiliki ruang untuk bermanuver dalam memutuskan. Keputusan adalah instrumen yang
difokuskan pada seseorang atau kelompok tertentu dan langsung berlaku. Lembaga juga dapat mengeluarkan rekomendasi dan pendapat yang merupakan deklarasi tidak mengikat. Terdapat dokumen lanjut yang tidak mengikuti prosedur normal, yaitu "deklarasi tertulis" yang serupa dengan mosi awal hari yang digunakan sistem Westminster. Dokumen ini diusulkan oleh maksimal lima MEP mengenai suatu
masalah dalam kegiatan Uni Eropa dan digunakan untuk mengadakan debat mengenai hal tersebut. Setelah dipasang di luar pintu masuk ruang sidang, anggota dapat menandatangani deklarasi dan jika mayoritas menandatanganinya, deklarasi akan diteruskan ke Presiden dan diumumkan pada sidang pleno sebelum diteruskan ke lembaga lain dan secara resmi dicatat dalam berita acara.
Cabang legislatif secara resmi memegang kewenangan anggaran Uni Eropa dengan kekuasaan diperoleh melalui Perjanjian Anggaran pada 1970-an dan Perjanjian Lisboa. Anggaran Uni Eropa merupakan subjek dari bentuk prosedur legislatif biasa dengan pembacaan tunggal memberikan kekuasaan Parlemen atas keseluruhan anggaran (sebelum 2009, pengaruhnya terbatas pada bidang-bidang tertentu) dengan kedudukan yang sama dengan
Dewan. Jika terdapat ketidaksepakatan di antara mereka, persoalan ini akan dibawa ke Komite Konsiliasi seperti pada usulan legislatif. Jika naskah konsiliasi bersama tidak disetujui, Parlemen dapat mengadopsi anggaran secara pasti.
Parlemen juga bertanggung jawab untuk melaksanakan implementasi anggaran sebelumnya berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Audit Eropa. Parlemen hanya menolak menyetujui anggaran sebanyak dua kali, pada 1984 dan 1998. Penolakan yang kedua menyebabkan pengunduran diri Komisi Santer; menandakan bagaimana kekuasaan anggaran memberikan Parlemen kekuasaan besar atas Komisi. Parlemen juga banyak
menggunakan anggarannya, dan kekuasaan lainnya, di tempat lain; misalnya dalam pengaturan Dinas Luar Negeri Eropa, Parlemen memiliki hak veto secara de facto atas perencanaannya karena harus menyetujui perubahan anggaran dan staf.
Presiden Komisi Eropa diusulkan oleh Majelis Eropa kepada Parlemen berdasarkan pemilihan umum Eropa. Usulan tersebut harus disetujui oleh Parlemen (berdasarkan mayoritas kecil) yang "memilih" Presiden sesuai dengan perjanjian. Setelah Presiden Komisi disetujui, anggota Komisi diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan negara anggota. Setiap Komisaris hadir di hadapan dengar pendapat komite parlemen
terkait yang membahas portofolio yang diusulkan. Mereka kemudian, sebagai sebuah badan, disetujui atau ditolak oleh Parlemen.
Dalam praktiknya, Parlemen tidak pernah memberikan suara menentang Presiden atau Komisinya, tetapi tampaknya dilakukan ketika Komisi Barroso diajukan. Tekanan yang dihasilkan memaksa usulan untuk menarik dan mengubah anggota Komisi agar lebih diterima Parlemen. Tekanan tersebut dipandang sebagai tanda penting dengan beberapa sifat Parlemen yang berkembang dan kemampuannya untuk membuat Komisi
yang akuntabel, daripada menjadi tukang stempel bagi para kandidat. Lebih lanjut, dalam pemungutan suara Komisi, MEP juga memberikan suara bersama lini partai, bukan lini nasional, meskipun tekanan sering muncul dari pemerintah nasional kepada MEP mereka. Hubungan yang erat dan kerelaan untuk menggunakan kekuasaan Parlemen ini memastikan perhatian yang lebih besar dari para pemimpin
nasional, lembaga-lembaga lain, dan masyarakat-yang sebelumnya memberikan jumlah suara terendah untuk pemilihan Parlemen.
Parlemen juga memiliki kekuasaan untuk mengecam Komisi jika memiliki suara mayoritas dua pertiga yang akan memaksa pengunduran diri Komisi secara keseluruhan dari kantor. Karena dengan persetujuan, kekuasaan ini tidak pernah digunakan, tetapi pernah dipakai untuk mengancam Komisi Santer, yang kemudian mengundurkan diri atas keinginannya sendiri. Terdapat beberapa kontrol lainnya, seperti:
keharusan Komisi untuk mengirimkan laporan kepada Parlemen dan menjawab pertanyaan dari MEP; keharusan Presiden Dewan untuk menyampaikan programnya di awal kepresidenan; kewajiban Presiden Majelis Eropa melaporkan kepada Parlemen setiap setelah pertemuan dilaksanakan; hak MEP mengajukan permintaan legislasi dan kebijakan kepada Komisi; dan hak untuk mengajukan pertanyaan ke anggota
lembaga-lembaga tersebut (seperti "Waktu Pertanyaan Komisi" setiap hari Selasa). Saat ini, MEP dapat mengajukan pertanyaan mengenai topik apa pun, tetapi pada Juli 2008, MEP memilih untuk membatasi pertanyaan kepada mereka yang berada dalam mandat Uni Eropa dan melarang pertanyaan bersifat ofensif atau pribadi.