Bendera Jepang
Dalam buku-buku pada periode tersebut, Hinomaru juga dicetak dengan berbagai slogan yang mengekspresikan pengabdian kepada kaisar dan negara. Patriotisme diajarkan sebagai kebajikan kepada anak-anak Jepang. Ungkapan patriotisme, seperti mengibarkan bendera atau menyembah kaisar setiap hari, adalah sebagian sifat dari "orang Jepang yang baik."
Bendera tersebut adalah sarana imperialisme Jepang di wilayah jajahannya di Asia Tenggara selama Perang Dunia II: rakyat diwajibkan mengibarkan bendera tersebut, dan murid sekolah menyanyikan Kimigayo pada upacara pengibaran bendera di pagi hari. Bendera-bendera lokal diizinkan berkibar di beberapa wilayah seperti Filipina, Indonesia, dan Manchukuo. Di daerah jajahan tertentu seperti Korea, Hinomaru dan simbol lainnya digunakan untuk memberi status golongan menengah bagi orang Korea di kekaisaran Jepang.
Menurut orang Jepang, Hinomaru adalah "bendera matahari terbit yang menyinari kegelapan di seluruh dunia." Menurut orang Barat, bendera tersebut adalah salah satu simbol paling kukuh dalam kemiliteran Jepang.
Hinomaru adalah bendera de facto selama Perang DuniaII dan masa pendudukan AS. Selama pendudukan Amerika atas Jepang setelah Perang Dunia II, izin dari Komandan Tertinggi Sekutu (Supreme Commander of the Allied Powers- SCAPJ) diperlukan untuk mengibarkan Hinomaru. Beberapa sumber memberi keterangan berbeda mengenai batasan penggunaan bendera Hinomaru; sumber lainnya menggunakan istilah "dilarang". Meskipun pembatasannya dilakukan secara besar-besaran, pelarangan tidak dilakukan secara langsung.
Setelah Perang DuniaII, sebuah bendera baru digunakan oleh kapal-kapal sipil Jepang yang berasal dari Lembaga Kendali Perkapalan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk Armada Niaga Jepang. Bendera yang dimodifikasi dari kode sinyal "E" tersebut digunakan dari September 1945 sampai pendudukan AS atas Jepang berakhir. Kapal-kapal AS yang beroperasi di perairan Jepang menggunakan sebuah modifikasi bendera sinyal "O" sebagai bendera mereka.
Pada tanggal 2 Mei 1947, Jenderal Douglas MacArthur melakukan pembatasan atas pengibaran Hinomaru di lapangan Gedung Parlemen Nasional, Istana Kekaisaran, tempat tinggal Perdana Menteri dan gedung Dewan Tertinggi dengan ratifikasi Konstitusi Jepang yang baru. Pembatasan tersebut diringankan pada tahun 1948, ketika orang-orang diizinkan untuk mengibarkan bendera tersebut pada hari libur nasional. Pada bulan Januari 1949, pembatasan
dihapuskan dan setiap orang dapat mengibarkan Hinomaru setiap saat tanpa meminta izin. Akibatnya, sekolah-sekolah dan rumah-rumah bersemangat untuk mengibarkan Hinomaru sampai awal 1950-an.
Sejak Perang DuniaII, bendera Jepang dikritik karena keterkaitannya dengan kemiliteran negara tersebut pada masa lalu. Hal yang sama juga menimpa lagu kebangsaan nasional Jepang saat ini, Kimigayo. Muncullah suatu pergeseran kesan terhadap Hinomaru dan Kimigayo dari sikap patriotik tentang "Dai Nippon"- Jepang Raya- menjadi sikap pasifis dan anti-militer "Nihon". Karena pergeseran ideologi tersebut,
bendera itu jarang dikibarkan di Jepang setelah masa perang meskipun pembatasan telah dicabut oleh SCAPJ pada tahun 1949.
Ketika Jepang mulai membangun kembali negaranya secara diplomatis, Hinomaru digunakan sebagai alat politis di luar Jepang. Saat kunjungan Kaisar Hirohito dan Permaisuri Kjun ke Belanda, Hinomaru dibakar oleh warga Belanda yang menuntut dua pilihan, yaitu memulangkan sang kaisar, atau menghakiminya atas nama para tahanan perang Belanda yang tewas selama Perang Dunia Kedua. Di Jepang,
Hinomaru bahkan tidak digunakan dalam unjuk rasa menentang Perjanjian Status Pasukan yang sedang dinegosiasikan antara AS dan Jepang. Bendera yang umumnya digunakan oleh serikat dagang dan pengunjuk rasa adalah bendera merah untuk pemberontakan.
Masalah mengenai Hinomaru dan lagu kebangsaan Jepang tersulut kembali ketika Tokyo menjadi tuan rumah Olimpiade 1964. Sebelum Olimpiade, ukuran lingkaran matahari dari bendera tersebut diubah lebih kecil supaya tidak terlihat mencolok ketika sedang dikibarkan dengan bendera nasional lainnya. Tadamasa Fukiura, seorang spesialis warna, memilih untuk mengatur lingkaran matahari tersebut
dengan perbandingan dua banding tiga dari panjang bendera tersebut. Fukiura juga memilih warna-warna bendera tersebut pada tahun 1964 serta Olimpiade Musim Dingin 1998 di Nagano.
Pada tahun 1989, peristiwa kematian Kaisar Hirohito sekali lagi menyulut isu moral mengenai bendera tersebut. Kaum konservatif merasa bahwa bendera tersebut dapat digunakan pada saat upacara tanpa membuka kembali luka lama sehingga memungkinkan mereka untuk menerima Hinomaru sebagai bendera nasional tanpa mempertanyakan maknanya. Selama masa berkabung enam hari, bendera-bendera
dikibarkan dalam keadaan setengah tiang atau disertai dengan kain hitam di seluruh Jepang. Meskipun terdapat laporan bahwa ada pengunjuk rasa merusak Hinomaru pada hari pemakaman kaisar, hak sekolah untuk mengibarkan Hinomaru dalam posisi setengah tiang tanpa syarat dimaklumi oleh kaum konservatif.
Ketika Aturan Tentang Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Nasional disahkan pada tahun 1999, Hinomaru dan Kimigayo dipilih sebagai simbol nasional Jepang. Pengesahan hukum tersebut berawal dari aksi bunuh diri Ishikawa Toshihiro, kepala SMA Sera di Sera (Prefektur Hiroshima), yang tak dapat menyelesaikan sengketa antara dewan sekolah dan para guru tentang penggunaan Hinomaru dan Kimigayo. Undang-undang tersebut
adalah salah satu aturan paling kontroversial yang disahkan oleh Parlemen Jepang sejak "Aturan Kerja Sama untuk Operasi Menjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Operasi Lainnya" tahun 1992, dikenal juga sebagai "Aturan Kerja Sama Perdamaian Internasional".
Perdana Menteri Keiz Obuchi dari Partai Demokratik Liberal (PDL) memutuskan untuk merancang undang-undang mengenai pembuatan simbol resmi Hinomaru dan Kimigayo untuk Jepang pada tahun 2000. Ketua Kabinet Sekretaris-nya, Hiromu Nonaka, mencari undang-undang untuk diselesaikan pada perayaan ke-10 pengangkatan Akihito sebagai Kaisar. Ini bukanlah undang-undang pertama yang dianggap untuk menetapkan kedua simbol
secara resmi. Pada tahun 1974, dengan latar belakang kembalinya Okinawa ke Jepang pada tahun 1972 dan krisis minyak 1973, Perdana Menteri Tanaka Kakuei mengisyaratkan hukum yang disahkan untuk melegalkan kedua simbol tersebut. Selain untuk menginstruksikan sekolah-sekolah untuk mengajarkan dan menyanyikan Kimigayo, Kakuei mencari para pelajar untuk mengibarkan bendera Hinomaru pada upacara
setiap pagi hari, dan untuk mengadopsi sebuah kurikulum moral yang berdasarkan pada pembuatan elemen Perintah Kaisar tentang Pendidikan yang diumumkan oleh Kaisar Meiji pada tahun 1890. Kakuei tidak sukses dalam pengesahan hukum melalui Parlemen pada tahun tersebut.
Pendukung utama rancangan undang-undang tersebut adalah PDL dan Komeito (PPB), sementara penentangnya termasuk Partai Demokratik Sosial (PDSJ) dan Partai Komunis (PKJ), yang mengkaitkan kedua simbol tersebut dengan zaman perang. PKJ kemudian menentangnya karena masalah tersebut tidak diperbolehkan untuk diputuskan oleh publik. Sementara itu, Partai Demokratik Jepang (PDJ) tak dapat
menghasilkan konsensus di dalam partainya sendiri. Presiden PDJ yang sekaligus calon perdana menteri berikutnya, Naoto Kan, menyatakan bahwa PDJ harus mendukung rancangan undang-undang tersebut karena partai tersebut telah mengakui kedua simbol tersebut sebagai simbol Jepang. Deputi Sekretaris Jenderal yang juga calon perdana menteri Yukio Hatoyama berpikir bahwa rancangan undang-undang
tersebut akan menyebabkan perpecahan divisi-divisi tambahan pada masyakarat dan sekolah publik. Hatoyama menyatakan untuk mendukungnya sementara Kan menyatakan untuk menentangnya.