Insiden 13 Mei
Pemuda-pemuda Tionghoa dari organisasi-organisasi gelap bertindak mengepung bioskop Odeon, di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Beberapa iklan disiarkan di layar bioskop itu menyuruh penonton keturunan Tionghoa untuk meninggalkan bioskop. Iklan tersebut ditulis dalam bahasa Tionghoa. Penonton Melayu di bioskop tersebut banyak yang mati, termasuk dua tentara Melayu yang tinggal di Sungai Ramal, Kajang.
Seorang polisi bernama Rahim yang tinggal di Kuala Lumpur yang turut menonton film di Odeon terkena bacokan di kepalanya dan berpura-pura mati. Ia masih hidup hingga sekarang. Akibat tindakan ini, orang-orang Melayu melakukan tindakan balas dendam. Konon kepala seorang Tionghoa yang dibunuh diletakkan di atas pagar.
Tersebar kabar angin bahwa tentara Sabil dari Sungai Manik akan datang ke Kampung Baru tetapi terhalang di jalan. Begitu juga dengan tentara selempang merah dari Muar dan Batu Pahat dicegat oleh polisi di Kantor Polisi Kajang dan Cheras.
Ada 4 kiai di sekitar Kampung Baru yang mengedarkan air jampi dan penangkal senjata dengan harga yang agak mahal. Sebenarnya mereka mengambil kesempatan dari keadaan darurat tersebut. Yang pasti aadlah hanya tentara Melayu saja yang menyelamatkan orang Melayu di Kampung Baru ketika itu.
Untungnya kerusuhan antar golongan ini tidak terjadi di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Di Perak, Kedah, Pulau Pinang serta Perlis pun tidak terjadi kerusuhan apapun. Demikian pula di Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Cuma di Melaka terjadi sedikit kerusuhan. Di Betong Polisi Kerajaan Malaysia melepaskan tembakan.
Pada tanggal 13 Mei 1969 itu Tunku Abdul Rahman baru saja kembali dari Alor Star untuk merayakan kemenangannya di sana. Pada pk. 18.45, Encik Mansor selaku Kepala Polisi Lalu-lintas Kuala Lumpur menyampaikan berita kerusuhan dan pembunuhan itu kepada Tunku Abdul Rahman. Keadaan darurat diberlakukan pada pk. 19.00 malam itu.
Sebagian orang menyalahkan Dato' Harun Idris atas tragedi 13 Mei itu. Namun oleh orang Melayu, Dato' Harun Idris dianggap penyelamat orang Melayu.
Angka resmi menunjukkan 196 mati, 439 cedera, 39 hilang dan 9143 ditahan, 211 kendaraan musnah. Tapi spekulasi mengatakan 700 orang mati terbunuh.
Insiden 13 Mei ini memicu kemarahan di negara tetangga Singapura. Orang-orang Tionghoa Singapura yang merasa tidak senang atas apa yang terjadi terhadap orang-orang Tionghoa Malaysia di Malaysia, mulai melakukan kerusuhan terhadap orang-orang Melayu Singapura di Kampong Glam dan daerah Pecinan (Chinatown). Barikade-barikade jalan dipasang oleh militer untuk mencegah kekerasan lebih jauh. Namun korban yang jatuh tidak setinggi yang di Malaysia.
Segera setelah kerusuhan terjadi, pemerintah memberlakukan Undang-undang Darurat dan membekukan parlemen (yang baru terbentuk kembali pada 1971). Pers juga dibekukan dan Dewan Operasi Nasional dibentuk. Kerusuhan ini menyebabkan Mahathir Mohamad, tokoh nasionalis Melayu saat itu, dipecat dari UMNO. Namun kejadian ini pun mendorongnya untuk menulis karya pentingnya "The Malay Dilemma", (Dilema Melayu). Dalam buku ini ia mengusulkan pemecahan terhadap ketegangan rasial di Malaysia.
Dalam perebutan kekuasaan yang menyusul di lingkungan UMNO, Tunku Abdul Rahman digulingkan. Pemerintahan yang baru didominasi oleh kelompok "ultra-Melayu" yang dengan segera bertindak untuk menenangkan masyarakat Melayu dengan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang mengandung kebijakan-kebijakan yang melindungi kaum "bumiputra" (Melayu). Banyak undang-undang pers Malaysia yang keras yang berusaha untuk mengendalikan ketegangan rasial, juga berasal dari masa ini.
Tragedi 13 Mei ini menyebabkan banyak jiwa yang tidak berdosa jadi korban dan harta benda musnah. Untuk menangani keadaan itu pemerintahan mengumumkan undang-undang darurat ke seluruh negara dan Parlemen dibubarkan. Sebuah badan pemerintah yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri Tun Abdul Razak dibentuk pada 16 Mei 1969 dan dikenal sebagai Majlis Gerakan Negara atau MAGERAN.
Keadaan akhirnya dapat dikendalikan dan beberapa keputusan telah diambil untuk mencari jalan penyelesaian termasuk pembentukan beberapa badan seperti Majlis Perundingan Negara, Dasar Ekonomi Baru dan Rukunegara.
Pada malam 16 Mei 1969 negara dinyatakan berada dalam keadaan darurat. Mageran (Majelis Gerakan Negara) dibentuk di bawah pengawasan Tun Abdul Razak. Parlemen dibubarkan.
Peristiwa 13 Mei 1969 menyebabkan Tunku Abdul Rahman dipersalahkan oleh orang Melayu dan Malaysia secara keseluruhannya. Setelah kejadian itu, Tunku meletakkan jabatannya pada tahun 1970. Buku "Dilema Melayu" ("Malay Dilemma") oleh Tun Dr. Mahathir dilarang beredar. Dikatakan bahwa pasangan Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim menjelek-jelekkan Tunku Abdul Rahman.
Keadaan akhirnya dapat dikuasai dan beberapa keputusan telah diambil bagi mencari jalan penyelesaian, termasuk di antaranya pembentukan sejumlah lembaga seperti Majlis Perundingan Negara, Dasar Ekonomi Baru dan Rukun Negara telah diciptakan.
Insiden ini seringkali diangkat pada tahun-tahun diadakannya pemilihan umum untuk menyiratkan akibat-akibat yang tidak dikehendaki kepada kelompok-kelompok etnis lainnya bila mereka tidak memilih partai yang berkuasa United Malays National Organization. Namun, kaerna banyak orang yang mengalami langsung insiden ini kini telah digantikan oleh warga yang hidup pada masa pasca-1969, pernyataan-pertanyaan ini tidak banyak memberikan keuntungan.
Pada 2004, pada Sidang Umum UMNO, Badruddin Amiruldin, (wakil ketua baru yang permanen) mengacung-acungkan buku tentang insiden 13 Mei itu dalam sebuah pidatonya dan mengatakan, "Ras lain tidak berhak mempertanyakan hak-hak istimewa kita, agama, dan pemimpin kita." Ia juga menyatakan bahwa melakukan hal itu sama saja dengan "mengganggu sarang lebah."
Hari berikutnya, Dr. Pirdaus Ismail (pimpinan teras Pemuda Umno) mengatakan, "Badruddin tidak mengucapkan hal itu kepada seluruh orang Tionghoa di negara ini. Mereka yang berpihak kepada kita, yang memegang pehamaman yang sama seperti kita, bukanlah target kita. Dalam mempertahankan hak-hak Melayu, kita mengarahkan suara kita kepada mereka yang mempertanyakannya."
Wakil Menteri Keamanan Dalam negeri, Noh Omar, menolak pernyataan-pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai pelajaran dalam sejarah. Katanya, Badruddin semata-mata hanya mengingatkan generasi muda tentang noda yang terdapat dalam sejarah bangsa.
Ternyata keputusan Tunku Abdul Rahman dengan mengeluarkan Singapura dari Malaysia tidak menyelesaikan masalah ras. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan puncak kemarahan lama orang Melayu karena mereka miskin di tanah air mereka sendiri.
Pada tahun 1969 pemilu diadakan kembali dan partai yang berkuasa memenangi 2/3 dari semua kursi. Barisan Nasional dibentuk. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dibentuk untuk mengurangkan jumlah pemilih Tionghoa dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Beberapa tokoh politik yang dianggap berbahaya telah ditahan melalui Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). Batas-batas dalam
pemilu yang lebih bijaksana dan seimbang dilaksanakan. Sistem demokrasi, pemilu dan pembagian kue ekonomi nasional ditafsirkan kembali dan dibagi secara lebih adil.