Maria Theresia
2600 orang Protestan dari Austria Hulu pada dasawarsa 1750-an). Walaupun begitu, ia tidak dapat mengusir semua orang Protestan dari wilayahnya akibat pertimbangan demografi, ekonomi, dan praktis. Sebagai contoh, pada tahun 1777, ia membatalkan keinginannya untuk mengusir semua orang Protestan di Mähren setelah Joseph mengancam akan mundur dari jabatan kaisar dan penguasa pendamping. Pada akhirnya,
ia terpaksa melapangkan sedikit toleransi untuk mereka dan mengizinkan mereka beribadah di ruang pribadi. Joseph sendiri merasa bahwa kebijakan keagamaan ibunya "tidak adil, tidak beriman, mustahil, berbahaya, dan konyol".
Pada dasawarsa ketiga masa kekuasaan Maria Theresia, ia membina hubungan baik dengan seorang pemuka Yahudi yang bernama Abraham Mendel Theben, sehingga ia mengeluarkan maklumat-maklumat yang memberikan perlindungan kepada orang Yahudi di negaranya. Tindakannya pada akhir masa kekuasaannya sangat jomplang dengan prasangkanya pada awal masa kekuasaannya. Ia melarang pengkristenan paksa orang Yahudi pada
tahun 1762, dan pada tahun 1763 ia melarang para pastor Katolik memungut iuran untuk keperluan gereja dari orang-orang Yahudi. Pada tahun 1764, ia memerintahkan pembebasan orang Yahudi yang sebelumnya dijebloskan ke penjara akibat tuduhan fitnah darah di desa Orkuta. Walaupun Maria Theresia membenci orang Yahudi, ia mendukung kegiatan perdagangan dan industri kaum tersebut
di Austria. Di wilayah-wilayah tertentu, orang Yahudi juga diperlakukan dengan lebih baik, seperti di Trieste, Gorizia, dan Vorarlberg.
Maria Theresia memang adalah sosok yang konservatif dalam hal agama dan juga negara, tetapi pada kekuasaannya dikenang karena ia melancarkan reformasi yang memperkuat militer Austria sekaligus meningkatkan kinerja birokrasi. Ia mempekerjakan Graf Friedrich Wilhelm von Haugwitz yang mendirikan angkatan bersenjata berjumlah 108000 orang yang didanai dengan 14 juta gulden yang dipungut dari setiap tanah
mahkota. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pasukan tersebut, meskipun Haugwitz memungut pajak dari bangsawan yang sebelumnya tidak diwajibkan membayar sepeserpun. Selain itu, setelah Haugwitz diangkat sebagai kepala badan administratif pusat baru yang disebut Direktorium ("Directorium in publicis et cameralibus") pada tahun 1749, ia melakukan sentralisasi terhadap lembaga negara sampai ke tingkatan
Kantor Distrik ("Kreisamt"). Berkat upaya ini, pada tahun 1760 terdapat golongan pejabat pemerintahan yang berjumlah sekitar 10000 orang. Namun, Lombardia, Belanda Austria, dan Hongaria hampir tidak tersentuh oleh program reformasi ini. Ia khususnya sangat berhati-hati dengan Hongaria, karena ia sudah berjanji bahwa ia akan menghormati keistimewaan para bangsawan berupa pengecualian dari pajak.
Akibat kegagalan untuk merebut kembali Schlesien selama Perang Tujuh Tahun, sistem pemerintah kembali dirumuskan ulang dan dirombak untuk memperkuat negara. Direktorium diubah menjadi Kantor Kanselir Austria dan Böhmen pada tahun 1761 yang dilengkapi dengan badan kehakiman yang terpisah dan independen, serta badan-badan keuangan yang juga terpisah. Ia juga mendirikan kembali
"Hofkamer" pada tahun 1762, yang merupakan sebuah kementerian keuangan yang mengendalikan pendapatan monarki. Selain itu, terdapat pula "Hofrechenskammer" atau "bendahara" yang bertugas mengelola keuangan negara. Sementara itu, pada tahun 1760, Maria Theresia mendirikan Dewan Negara ("Staatsrat") yang terdiri dari kanselir negara, tiga anggota bangsawan tinggi, dan tiga
ksatria. Badan ini berfungsi sebagai komite orang-orang yang menasihati dirinya. Dewan Negara tidak memiliki wewenang eksekutif ataupun legislatif, tetapi keberadaan badan ini menegaskan perbedaan antara bentuk pemerintahan Maria Theresia dengan Friedrich II dari Prusia. Tidak seperti Friedrich II, Maria Theresia bukanlah seorang otokrat dan mengikuti nasihat anggota dewannya. Prusia baru akan menerapkan bentuk pemerintahan semacam ini setelah tahun 1807.
Dari tahun 1754 hingga 1764, Maria Theresia berhasil menggandakan pendapatan negara dari 20 juta menjadi 40 juta gulden, walaupun upayanya untuk memungut pajak dari imam dan bangsawan kurang berhasil. Reformasi keuangan ini memperkuat ekonomi Austria. Setelah Kaunitz menjadi kepala "Staatsrat" yang baru, ia melancarkan kebijakan "pencerahan aristokratik" yang mencoba menggunakan
teknik bujukan untuk menyenangkan berbagai golongan, dan ia juga bersedia mengurangi sentralisasi yang dicanangkan oleh Haugwitz agar mereka tetap puas dengan pemerintahan. Walaupun begitu, sistem pemerintahan Habsburg masih tetap tersentralisasi, dan keberadaan lembaga yang kuat memungkinkan Kaunitz untuk meningkatkan pendapatan negara. Pada tahun 1775, untuk pertama kalinya neraca
keuangan Monarki Habsburg seimbang, dan pada tahun 1780, pendapatan negara Habsburg telah mencapai 50 juta gulden.
Setelah Maria Theresia mempekerjakan Gerard van Swieten yang berasal dari Belanda, van Swieten juga merekrut seorang Belanda lainnya yang bernama Anton de Haen, yang merupakan pendiri Sekolah Kedokteran Wina ("Wiener Medizinischen Schule"). Maria Theresia juga melarang pembukaan lahan pemakaman baru tanpa izin dari pemerintah, sehingga ia dapat memberantas kebiasaan penguburan yang tidak higienis
dan boros. Sementara itu, keputusannya untuk menginokulasi anak-anaknya setelah terjadinya wabah variola pada tahun 1767 berhasil mengubah pandangan negatif dokter Austria terhadap praktik tersebut. Maria Theresia sendiri meresmikan inokulasi di Austria dengan mengadakan perjamuan di Istana Schönbrunn untuk 65 anak pertama yang diinokulasi. Pada tahun 1770, ia mengeluarkan regulasi penjualan racun, dan
apotek-apotek harus menyimpan catatan penjualan racun yang juga merincikan latar belakang penjualan tersebut. Apabila ada orang tak dikenal yang mencoba membeli racun, maka ia hanya boleh membeli racun tersebut jika ia dapat membawa dua saksi. Tiga tahun kemudian, Maria Theresia melarang penggunaan timbal sebagai bahan baku bejana untuk makan atau minum; satu-satunya bahan yang boleh digunakan adalah timah murni.
Sebelumnya, berbagai wilayah Habsburg memiliki hukum mereka sendiri. Penyatuan sistem hukum diperlukan di negara dengan sistem pemerintahan yang semakin tersentralisasi. Maka dari itu, hukum-hukum ini dikumpulkan, dan hasilnya adalah "Codex Theresianus" yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan penyatuan hukum. Pada tahun 1769, "Constitutio Criminalis Theresiana" diterbitkan, dan
undang-undang ini merupakan hasil kodifikasi sistem kehakiman tradisional yang sudah berlaku dari Abad Pertengahan. Undang-undang pidana ini mengizinkan praktik penyiksaan untuk mencari kebenaran, dan juga mengkriminalisasi sihir dan berbagai kejahatan terhadap agama. Hukum ini ditegakkan di Austria dan Böhmen, tetapi tidak berlaku di Hongaria. Dari sudut pandang institusional, pada
tahun 1749, didirikan sebuah badan kehakiman yang berfungsi sebagai pengadilan banding tingkat tertinggi untuk seluruh wilayah turun temurun Wangsa Habsburg.
Ia sangat peduli dengan kesusilaan di negaranya, sehingga ia mendirikan "Keuschheitskommission" ("Komisi Kemurnian") pada tahun 1752 untuk memberantas pelacuran, homoseksualitas, perzinaan, dan bahkan hubungan seks antara dua orang yang berbeda agama. Komisi ini bekerja sama dengan polisi, dan mereka mengerahkan mata-mata untuk menyelidiki kehidupan pribadi laki-laki dan perempuan dengan
citra yang buruk. Mereka diperbolehkan merazia pesta perjamuan, klub-klub, dan pertemuan-pertemuan pribadi, dan mereka juga diizinkan menangkap mereka yang diduga melanggar norma-norma sosial. Hukumannya meliputi pencambukan, deportasi, atau bahkan hukuman mati. Pada tahun 1776, Austria melarang praktik penyiksaan, terutama akibat desakan dari Joseph. Tidak seperti Joseph, Maria Theresia