Hubungan internasional
Pernyataan tersebut dapat dijelaskan dalam teori peralihan kekuatan, yang menyatakan bahwa sebuah kekuatan besar tidak mungkin menantang sebuah hegemoni setelah periode tertentu, sehingga menghasilkan perang besar. Teori ini menyatakan bahwa meski hegemoni dapat mengendalikan munculnya perang, mereka juga menciptakan perang. Pendukung utamanya, A.F.K. Organski, berpendapat
bahwa hal ini didasarkan pada terjadinya perang-perang sebelumnya antara hegemoni Britania, Portugal, dan Belanda.
Banyak ahli menyatakan bahwa sistem internasional saat ini ditandai dengan tumbuhnya saling ketergantungan; pertanggungjawaban dan ketergantungan bersama satu sama lain. Para pendukung merujuk pada globalisasi yang semakin tumbuh, terutama dengan interaksi ekonomi internasional. Peran institusi internasional, dan penerimaan sejumlah prinsip operasi dalam sistem internasional, memperkuat ide bahwa hubungan ditandai oleh saling ketergantungan.
Teori ketergantungan adalah teori yang sering dikaitkan dengan Marxisme, menyatakan bahwa sejumlah negara Inti mengeksploitasi beberapa negara Periferal yang lebih lemah demi kemakmuran mereka. Berbagai versi teori ini menyatakan bahwa hal ini bisa bersifat tidak terhindarkan (teori ketergantungan standar) atau memakai teori tersebut untuk menekankan perlunya perubahan
(Neo-Marxis).Sebagai suatu level analisis, level unit sering disebut sebagai level negara, karena level ini menempatkan penjelasannya di tingkat nevara, alih-alih sistem internasional.
Sering dianggap bahwa bentuk pemerintahan suatu negara dapat menentukan cara negara tersebut berinteraksi dengan negara lain dalam sistem internasional.
Teori Perdamaian Demokratis adalah teori yang mengemukakan bahwa sifat demokrasi berarti bahwa negara-negara demokrasi tidak akan berperang satu sama lain. Pembenaran untuk hal ini adalah bahwa negara demokrasi menyampingkan norma mereka dan hanya berperang dengan alasan yang pasti, dan bahwa demokrasi mendorong kepercayaan dan penghargaan terhadap satu sama lain.
Komunisme mendukung revolusi dunia, yang akan menimbulkan kehidupan berdampingan yang damai berdasarkan masyarakat global yang proletar.
Negara dapat dikelompokkan menurut apakah mereka menerima status quo internasional, atau bersifat revisionis, yaitu menginginkan perubahan. Negara revisionis berusaha mengubah aturan dan praktik hubungan internasional secara dasar, merasa tidak diuntungkan oleh status quo. Mereka melihat sistem internasional sebagai suatu bentukan dunia barat yang mengukuhkan realitas yang ada. Jepang adalah contoh negara yang beralih dari negara revisionis ke negara yang puas dengan status quo, karena status quo kini menguntungkan mereka.
Sering muncul anggapan bahwa agama dapat mempengaruhi cara negara bertindak di dalam sistem internasional. Agama terlihat sebagai suatu prinsip pengorganisasi, terutama pada negara-negara Islam, sementara sekularisme ada di ujung lain spektrum dengan pemisahan negara dan agama menjadi dasar teori hubungan internasional liberal.
Level di bawah unit (negara) bisa bermanfaat untuk menjelaskan faktor-faktor dalam Hubungan Internasional yang tidak dapat dijelaskan oleh teori-teori lain, dan untuk menjauhi pandangan hubungan internasional yang negara-sentris.
Institusi internasional membentuk bagian penting dalam Hubungan Internasional kontemporer. Sebagian besar interaksi pada tingkat sistem diatur oleh mereka, dan mereka menyingkirkan sejumlah institusi dan praktik Hubungan Internasional tradisional, seperti pelaksanaan perang (kecuali demi mempertahankan diri).
Ketika manusia memasuki fase peradaban keplanetan, sejumlah ilmuwan dan teoriwan politik melihat sebuah hierarki institusi global yang menggantikan sistem negara-bangsa berdaulat yang sudah ada sebagai komunitas politik utama. Mereka berpendapat bahwa bangsa adalah suatu komunitas khayalan yang tidak mampu menangani tantangan-tantangan global seperti efek "Dogville"
(orang asing di dalam komunitas homogen), status hukum dan politik masyarakat dan pengungsi tanpa negara, dan perlunya mengingatkan dunia tentang masalah-masalah seperti perubahan iklim dan wabah.
Futuris Paul Raskin membuat hipotesis bahwa bentuk politik global yang baru dan lebih sah dapat didasarkan pada "pluralisme yang dibatasi". Prinsip ini mendorong pembentukan institusi berdasarkan tiga karakteristik: iredusibilitas, ketika sejumlah isu harus diputuskan pada tingkat global, subsidiaritas, yang membatasi cakupan otoritas global terhadap isu-isu yang memang bersifat global, sementara
isu-isu pada cakupan yang lebih kecil diatur pada tingkatan yang lebih rendah; dan heterogeneitas, yang memungkinkan pendirian berbagai bentuk institusi lokal dan regional selama mereka memenuhi kewajiban global.