Falintil
Falintil (atau FALINTIL) awalnya dimulai sebagai sayap militer partai politik FRETILIN dari Timor Timur. Didirikan pada tanggal 20 Agustus 1975 di menanggapi konflik politik FRETILIN dengan Uni Demokratik Timor (UDT)
Nama FALINTIL merupakan singkatan dari nama lengkap dalam Portugis, Forças Armadas da Libertacao Nacional de Timor-Leste. Dalam Indonesia ini diterjemahkan sebagai Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Nasional Timor Timur.
FALINTIL memperoleh sebagian unit militer awal ketika sebagian mantan pasukan garnisun Portugis di wilayah itu beralih kesetiaan kepada FALINTIL pada bulan Agustus 1975, setelah penarikan Portugis
Pada saat pendudukan Indonesia di Timor Timur pada tahun 1975 FALINTIL terdiri dari 2500 tentara reguler, 7000 yang memiliki beberapa militer Portugis pelatihan, dan 10000 yang telah mengikuti kursus instruksi militer singkat, dengan total 20000
Komandan pertama FALINTIL adalah Nicolau dos Reis Lobato. Lobato tewas dalam pertempuran dengan pasukan bersenjata Indonesia pada tahun 1978 dan Xanana Gusmo terpilih sebagai penggantinya selama konferensi nasional rahasia di Lacluta, Viqueque pada tahun 1981. Pertemuan ini juga melihat pembentukan Dewan Revolusioner Perlawanan Nasional (dalam bahasa Portugis Conselho Revolucinario de
Resistencia Nacional atau CNNR), yang merupakan langkah pertama dalam menyatukan berbagai gerakan perlawanan faksi di bawah satu organisasi payung.
Sepanjang tahun 1980-an Gusmo, terkemuka baik FALINTIL dan gerakan perlawanan unifikasi CNNR, mulai menjauhkan diri dari partai FRETILIN dan mulai upaya untuk membuat FALINTIL non-partisan, dan untuk membuatnya sayap perlawanan bersenjata dari gerakan perlawanan terpadu. Pada 12 Mei 1983 Gusmo menyatakan konvergensi dari semua nasionalis dalam perjuangan mereka
melawan pendudukan Indonesia dan oleh April 1984 Gusmo telah memproklamasikan kemerdekaan ideologis FRETILIN dari gerakan perlawanan secara keseluruhan, dan mulai kembali struktur perlawanan bersenjata gerakan. Pada minggu pertama Juni 1986, pejuang FALINTIL menyerang unit rekayasa Angkatan Darat Indonesia, menewaskan 16 orang tentara TNI. Pada tanggal 31 Agustus 1983, Angkatan Darat Indonesia mulai beroperasi militer di seluruh Viqueqe,
sekitar 100 mil dari Dili. Seorang juru bicara Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, mengatakan sekitar 3200 tentara di empat batalyon, termasuk pasukan khusus, dikerahkan dengan tank dan transportasi pasukan lintas udara. Pada 5 Mei 1985 Gusmo mengirim Komite Sentral FRETILIN, yang beroperasi di pengasingan, pesan menginformasikan mereka tentang struktur CNNR dan dengan asumsi judul Panglima FALINTIL. Kemajuan yang signifikan
dalam penyatuan gerakan perlawanan terjadi pada bulan Maret 1986 ketika FRETILIN dan UDT setuju untuk penciptaan "konvergensi nasionalis". Sementara itu, pasukan gerilya FALINTIL terus menyerang pasukan Indonesia. Diplomat di Jakarta kemudian mengakui kehilangan antara 20 dan 35 tentara Indonesia tewas dalam penyergapan FALINTIL pada bulan Juni 1986.
Pada tanggal 20 Juni 1988 Resistencia Nacional dos Estudantes de Timor-Leste (RENETIL), Perlawanan Mahasiswa Nasional Timor Timur, diciptakan di Indonesia, melaporkan langsung ke FALINTIL dan Komandan di Kepala Xanana Gusmo. Pada 31 Desember 1988 Gusmo resmi mengumumkan bahwa FALINTIL sekarang non-partisan sayap perlawanan bersenjata dari gerakan perlawanan terpadu, yang sekarang dikenal sebagai Conselho Nacional da Resistência Maubere (CNRM), yang Dewan Nasional Perlawanan Maubere.
Antara 23 dan tanggal 28 Mei 1990, CNRM mengadakan pertemuan luar biasa untuk tujuan restrukturisasi gerakan perlawanan seluruh. Itu selama konferensi ini yang Gusmo resmi mengundurkan diri dari partai FRETILIN, sementara Komandan-in-Chief dari FALINTIL dan presiden CNRM tersisa. Pertemuan ini juga melihat pembentukan Front Klandestin, yang muncul dari pengakuan bahwa FALINTIL,
perlawanan bersenjata, telah secara signifikan dilemahkan oleh bertahun-tahun gerilya aktivitas melawan militer Indonesia. Pembentukan Front Klandestin adalah strategi untuk mengatur populasi melawan pasukan pendudukan Indonesia. Peristiwa ini melihat meningkatnya aktivitas melawan gerakan perlawanan terpadu oleh menempati pasukan, yang melihat banyak pemimpin perlawanan melarikan diri ke pegunungan atau di luar
negeri, dan menyebabkan penangkapan Gusmo pada tanggal 20 November 1992. Ma ' Huno, anggota dari komite pengarah FRETILIN, menjadi pemimpin perlawanan hanya untuk ditangkap dirinya pada 5 April 1993. Nino Konis Santana menggantikan ditangkap Ma'Huno sebagai pemimpin pada 25 April 1993 dan pada bulan September semua faksi perlawanan diterima Santana sebagai pemimpin gerakan keseluruhan. Taur Matan Ruak diangkat menjadi
komandan FALINTIL. Di bawah kepemimpinan Santana restrukturisasi dimulai oleh Gusmo lebih diperkuat di bawah payung CNRM dengan Santana sebagai pemimpin Dewan Eksekutif "Perjuangan", Ruak bertanggung jawab atas FALINTIL, dan seorang pria bernama Sabalae mengambil alih Front Klandestin.
Sepanjang tahun 1990-an pasukan pendudukan Indonesia meningkatkan tindakan mereka terhadap perlawanan dan faksi masalah antara FRETILIN dan organisasi perlawanan lainnya melanda CNRM, dengan anggota FRETILIN menandatangani dokumen terhadap kepemimpinan Santana. Sabalae, pemimpin Front Klandestin, menghilang pada bulan Juni 1995. Gusmo tetap pemimpin tertinggi CNRM dan Panglima FALINTIL meskipun dipenjara di
sebuah penjara Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1997, gerilyawan Timor Timur menewaskan 16 polisi dan tentara 1 dalam penyergapan di dekat Abafala Village Pada tahun 1998 Santana meninggal karena kecelakaan dan komandan FALINTIL, Ruak, terpilih sebagai pemimpin "Perjuangan", sementara juga yang tersisa komandan operasional FALINTIL. Pada bulan April 1998 selama Konvensi Nasional Timor Timur Hidup di Luar Negeri, yang
diadakan di Portugal, yang Conselho Nacional da Resistência Timorense (CNRT), Dewan Nasional Perlawanan Timor, dibentuk, menggantikan CNRM dan memperkuat usaha-usaha sebelumnya untuk menyatukan semua faksi perjuangan perlawanan terhadap Indonesia.
Perubahan pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan tekanan internasional yang meningkat, melihat Presiden Indonesia BJ Habibie mengumumkan referendum bagi rakyat Timor Timur untuk memilih pada otonomi. Orang Indonesia juga mengumumkan bahwa jika otonomi ditolak, yang akan membuka pintu untuk kemerdekaan. Militer Indonesia menyediakan senjata untuk milisi pro-Indonesia untuk "mendorong" penduduk untuk memilih
mendukung otonomi. Pada 10 Agustus 1999 Gusmo memerintahkan FALINTIL untuk tetap berada di penampungan dan menolak semua provokasi militer Indonesia dan milisi bersenjata, dan tidak terlibat dalam kerusuhan sipil yang diatur oleh militer Indonesia. Perintah ini umumnya dipenuhi oleh FALINTIL, dengan para pejuang mereka yang tersisa di kamp-kamp rahasia mereka selama proses referendum. Pada
tanggal 30 Agustus voting dalam referendum berlangsung dengan 98% dari pemilih terdaftar mematikan. Dengan 4 September PBB mengumumkan bahwa 78.5% telah menentang Otonomi, karena itu mulai proses kemerdekaan. Hari berikutnya, 5 September, Militer Indonesia dan milisi pro-otonomi, dalam menanggapi referendum, memulai kampanye besar-besaran penjarahan dan kekerasan terhadap rakyat Timor Timur. Gusmo dan
kepemimpinan CNRT menyatakan bahwa FALINTIL harus menahan diri untuk bergabung memerangi dan tetap berada di penampungan mereka. Pada 20 September INTERFET, yang tentara Australia- yang dipimpin, PBB- kekuatan militer sanksi, mendarat di Timor Timur untuk melawan kegiatan milisi bersenjata dan berusaha untuk memulihkan perdamaian. Salah satu mandat INTERFET adalah untuk melucuti semua berbagai
faksi di Timor Timur termasuk FALINTIL. Di bawah nasihat dari sekarang baru ini merilis Xanana Gusmo, INTERFET dan PBB diperbolehkan FALINTIL tetap bersenjata, tetapi dalam penampungan mereka, sampai perdamaian dipulihkan pada saat itu mereka akan menyerahkan senjata mereka.