Kanselir Jerman
Istilah Kanselir mengisyaratkan tampaknya prioritas rendah dari lembaga ini dibandingkan dengan pemerintah negara-negara bagian karena Kanselir baru Federasi tidak boleh sepenuhnya matang dalam jabatan perdana menteri, berbeda dengan kepala negara federal. Gelar Kanselir selain itu melambangkan birokrasi monarki yang kuat dan akhirnya komponen anti parlementer, seperti di tradisi Prusia, misalnya von Hardenberg.
Dalam kedua aspek ini, masing eksekutif Federasi Kekaisaran, seperti yang terbentuk pada 1867/71, sengaja berbeda dari Kementerian Kekaisaran revolusioner tahun 1848/49 yang telah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Majelis Nasional.
Pada tahun 1871, konsep kanselir federal dipindahkan ke eksekutif negara yang baru terbentuk, Kekaisaran Jerman yang saat itu juga sudah mengandung selatan negara Jerman. Di sini juga, ketentuan Kanselir dan Badan Federal (sebagai lawan untuk Kementerian atau Pemerintah) disarankan prioritas yang lebih rendah (yang jelas) dari eksekutif federal dibandingkan dengan pemerintah negara bagian.
Untuk alasan ini, baik Kanselir maupun pemimpin departemen kekaisaran di bawah perintahnya digunakan gelar Menteri sampai tahun 1918.
Konstitusi Jerman telah diamandemen pada 29 Oktober 1918, ketika Parlemen diberi hak untuk memberhentikan Kanselir. Namun, perubahan tidak bisa mencegah pecahnya revolusi beberapa hari kemudian.
Pada 9 November 1918, Kanselir Max von Baden menyerahkan kantor Kanselirnya ke Friedrich Ebert. Ebert terus melayani sebagai Kepala Pemerintahan selama tiga bulan antara akhir dari Kekaisaran Jerman pada bulan November tahun 1918 dan pertemuan pertama Majelis Nasional pada Februari 1919, tapi tidak menggunakan gelar Kanselir.
Selama waktu itu, Ebert juga menjabat sebagai Ketua dari "Dewan Wakil Rakyat", sampai 29 Desember 1918 bersama-sama dengan Sosial Demokratis Merdeka Hugo Haase.
Kantor Kanselir dilanjutkan pada masa Republik Weimar. Kanselir (Reichskanzler) diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Reichstag.
Di bawah Republik Weimar, Kanselir adalah sosok yang cukup lemah. Seperti mitra Perancisnya, ia menjabat sebagai sedikit lebih dari seorang ketua. Keputusan kabinet dibuat oleh suara mayoritas. Pada kenyataannya, banyak dari pemerintah Weimar sangat bergantung pada kerja sama dari Presiden karena kesulitan menemukan mayoritas di Parlemen.
Adolf Hitler diangkat sebagai Kanselir Jerman pada tanggal 30 Januari 1933 oleh Paul von Hindenburg. Setelah menjabat, Hitler segera mulai mengumpulkan kekuatan dan mengubah sifat Kekanseliran. Setelah hanya dua bulan di kantor dan setelah pembakaran dari Reichstag, badan Reichstag melewati Undang-Undang Memungkinkan yang memberikan Kanselir Reich kekuasaan legislatif penuh untuk periode empat tahun- Kanselir bisa memperkenalkan
hukum apapun tanpa berkonsultasi dengan Parlemen. Kekuatan dari Kanselir terus tumbuh sampai Agustus 1934, ketika Presiden petahana Paul von Hindenburg meninggal dunia. Hitler menggunakan Undang-Undang Memungkinkan untuk menggabungkan kantor Kanselir Reich dengan Presiden untuk membuat kantor baru, der Führer. Meskipun kantor itu digabung, Hitler terus disapa sebagai "Führer und Reichskanzler" yang menunjukkan bahwa Kepala
Negara dan Kepala Pemerintahan masih terpisah meskipun posisi dipegang oleh orang yang sama. Pemisahan ini dibuat lebih jelas ketika Hitler memberikan instruksi bahwa setelah kematiannya kantor Führer akan larut dan akan ada Presiden baru dan Kanselir pada bulan April 1945. Pada tanggal 30 April 1945, ketika Hitler bunuh diri, ia digantikan sebagai Kanselir oleh Joseph Goebbels, sebagaimana ditentukan
dalam kehendak dan wasiat Hitler. Dengan Goebbels setelah Hitler bunuh diri, kendali kekuasaan diteruskan ke Laksamana Agung Karl Dönitz sebagai Presiden Jerman. Dönitz, pada gilirannya, menunjuk seorang konservatif independen, yaitu Count von Schwerin Krosigk sebagai kepala pemerintahan dengan gelar Menteri Utama. Dönitz dan von Schwerin Krosigk menegosiasikan penyerahan kepada Sekutu.
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat
kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Otoritas kanselir berasal dari ketentuan-ketentuan Hukum Dasar dan dalam praktik dari statusnya sebagai pemimpin partai (atau koalisi partai) yang memegang mayoritas kursi di "Bundestag" (parlemen federal). Dengan pengecualian dari Helmut Schmidt, kanselir biasanya juga menjadi ketua dari partainya sendiri. Ini adalah kasus dengan Kanselir Gerhard Schröder dari tahun 1999 sampai ia mengundurkan diri dari pimpinan SPD pada tahun 2004.
Kanselir Jerman secara resmi disapa sebagai "Herr Bundeskanzler", jika Kanselir adalah seorang pria. Saat ini pemegang jabatan ini, Angela Merkel yang dianggap sebagai panita yang paling berpengaruh dalam planet oleh Majalah Forbes, secara resmi disebut sebagai "Frau Bundeskanzlerin", bentuk feminin dari gelar tersebut. Penggunaan bentuk campuran "Frau Bundeskanzler" dihentikan penggunaannya oleh pemerintah pada
tahun 2004 karena dianggap tidak sopan dan dipandang sebagai cara untuk mengakui kepemimpinan masa depan Merkel.