Aneka Tambang
Sebuah BPU (Badan Pimpinan Umum) pada prinsipnya berlaku sebagai holding company dari berbagai perusahaan milik negara yang dikelolanya. Berbentuk sebagai quasi-korporasi, bukan merupakan entitas bisnis penuh berbadan hukum karena sifat lembaga pemerintah masih tampak jelas dan pimpinannya harus melapor pada kementerian teknis. Ranah kewenangan sebuah BPU antara lain untuk
menangani secara lebih sentralistis atas bidang logistik dan pengadaan, pendanaan dan pembiayaan, pemasaran serta masalah penelitian dan pengembangan dari berbagai perusahaan milik negara yang menjadi kewenangannya.
BPU Pertambun yang dibentuk berdasarkan PP No. 88 Th. 1961 yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 1961, menjadi pengelola dari:Sekitar satu tahun kemudian dasar hukum keberadaan BPU Pertambun diperkuat dengan dikeluarkannya PP No. 30 Th. 1962. Regulasi ini memberikan penugasan pada BPU Pertambun untuk melakukan kegiatan eksplorasi dengan melanjutkan berbagai pekerjaan penyelidikan yang telah
dikerjakan oleh pihak kolonial Belanda sebelumnya. Berdasarkan PP ini maka BPU Pertambun melakukan kegiatan eksplorasi emas di daerah Rejang Lebong Bengkulu, eksplorasi mangaan di Tasikmalaya dan Bima, eksplorasi pasir besi di sepanjang pantai selatan P. Jawa, eksplorasi emas di Logas Riau Daratan serta eksplorasi intan di Cempaka Banjarbaru.
Beberapa dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh BPU Pertambun dapat berlanjut menjadi kegiatan eksploitasi. Sebagaimana dilakukan oleh Antam dengan menambang pasir besi lewat UBPPB Cilacap sejak tahun 1971 hingga 2004 dan pembentukan PT Galuh Cempaka pada tahun 1998, sebuah joint venture dengan MMC dari Malaysia untuk menambang intan. Meski beberapa diantaranya juga terpaksa tidak
dilanjutkan lagi karena alasan bisnis, seperti halnya potensi emas di Logas Riau Daratan dan potensi mangaan di Bima serta Tasikmalaya.
Dinamika industri pertambangan di Indonesia terus berlanjut dan Perpu No. 37 Th. 1960 tentang Pertambangan digantikan oleh UU No. 11 Th. 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan. Begitu pula dinamika politik dan bisnis berubah pula, sehingga format BPU yang quasi-korporasi dianggap sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan zaman sehingga harus dirubah menjadi entitas bisnis sepenuhnya sebagai sebuah korporasi komersial.
Sebagai hasilnya maka dikeluarkanlah PP No. 22 Th. 1968 pada tanggal 5 Juli 1968 yang membentuk PN Aneka Tambang, sebagai merger dari berbagai perusahaan pertambangan milik Negara RI. Kebijakan Pemerintah RI ini pun masih dilengkapi lagi dengan dikeluarkannya PP No. 26 Th. 1974 tanggal 14 Juni 1974 yang mengalihkan bentuk Aneka Tambang dari PN atau Perusahaan Negara menjadi PT atau Perseroan Terbatas,
yang kemudian menjadi dasar bagi keluarnya akta notaris dari Notaris Warda Sungkar Alurmei tentang anggaran dasar Aneka Tambang pada tanggal 30 Desember 1974.
Berubahnya status hukum Aneka Tambang dari PN menjadi PT menjadi dasar diperingatinya tanggal 30 Desember sebagai hari jadi Antam. Hal ini dilakukan sejak sekitar tahun 1975 hingga sekitar tahun 1996. Dan sepanjang kurun waktu tersebut juga tidak pernah ada pertanyaan perihal asal usul dimulainya perusahaan serta semua perjalanan kekaryaannya. Alih-alih adanya pertanyaan perihal
apa ada perbedaannya antara tanggal 17 April 1961, 5 Juli 1968 dan 30 Desember 1974, apalagi juga tanggal 14 Juni 1974 yang menjadi dasar dari diperingatinya tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember tidak ada bedanya dengan tanggal lainnya, tokh yang penting adalah apa yang sudah dihasilkan oleh Antam.
Namun sejak sekitar awal tahun 1997, sebelum Antam masuk bursa, lingkungan internal perusahaan mulai mengubah peringatan hari jadi dari 30 Desember menjadi memperingatinya pada 5 Juli. Perubahan tersebut didasarkan pada alasan bahwa pada tanggal 5 Juli 1968 adalah hari berdirinya PN Aneka Tambang sebagai sebuah perusahaan hasil merger dari berbagai perusahaan pertambangan milik Negara RI. Sebuah
persepsi baru timbul, bahwa hari jadi perusahaan adalah sejak terbentuk menjadi sebuah entitas bisnis tunggal dari sebelumnya yang merupakan semi holding dengan dipimpin oleh lembaga yang quasi-korporasi.