Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Asosiasi Perbaikan Montgomery yang didirikan untuk memimpin aksi Boikot Bus Montgomery berhasil mengadakan aksi boikot secara terus menerus sampai lebih dari satu tahun hingga akhirnya dikeluarkan perintah pengadilan federal tentang desegregasi bus di Montgomery. Kesuksesan di Montgomery mengangkat nama pemimpinnya, Dr. Martin Luther King, Jr sebagai seorang tokoh yang dikenal secara nasional. Aksi tersebut juga
menjadi inspirasi untuk aksi-aksi boikot bus lainnya, seperti aksi boikot bus di Tallahassee, Florida (1956-1957) yang sangat sukses.
Pada tahun 1957, pemimpin Asosiasi Perbaikan Montgomery, Dr. King dan Pdt. John Duffy, bergabung dengan para pemimpin gereja lainnya yang telah memimpin upaya-upaya boikot yang mirip, seperti: Pendeta C.K. Steele dari Tallahassee dan Pdt. T.J. Jemison dari Baton Rouge, dan aktivis lainnya, seperti: Pendeta Fred Shuttlesworth, Ella Baker, A. Philip Randolph, Bayard Rustin, dan Stanley Levison untuk membentuk
Konferensi Kepemimpinan Kristen Selatan ("Southern Christian Leadership Conference", disingkat SCLC). Dari markas besarnya di Atlanta, Georgia, SCLC tidak berusaha untuk mendirikan jaringan kantor cabang seperti halnya dilakukan oleh NAACP. Sebagai gantinya, SCLC menyediakan pelatihan dan bantuan kepemimpinan untuk upaya-upaya lokal melawan segregasi. Di markas besarnya, SCLC menggalang dana, sebagian besar
dari sumber-sumber di negara bagian Utara untuk mendukung kampanye-kampanye mereka. SCLC menjadikan antikekerasan sebagai prinsip utama sekaligus metode utama mereka dalam menghadapi rasisme.
Pada tahun 1959, Septima Clarke, Bernice Robinson, dan Esau Jenkins dibantu Highlander Folk School di Tennessee mulai membuka Sekolah Kewarganegaraan ("Citizenship School") pertama di Kepulauan Laut, Carolina Selatan. Sekolah tersebut mengajarkan membaca kepada orang kulit hitam agar melek huruf sehingga dapat lulus tes untuk mendapat hak memilih dalam pemilu. Program Sekolah Kewarganegaraan sukses besar berhasil memperbanyak jumlah
pemilih hitam di Johns Island hingga tiga kali lipat. SCLC mengambil alih program tersebut dan mengadakan program-program serupa yang sukses di tempat lain.
Pada musim semi 1951, keresahan terjadi di kalangan siswa kulit hitam menyangkut sistem pendidikan negara bagian Virginia. Pada waktu itu, para siswa Sekolah Menengah Atas Moton di Prince Edward County yang menerapkan sistem sekolah segregasi, memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan tangan sendiri dalam memerangi dua hal: terlalu banyaknya siswa dibandingkan luas pekarangan sekolah dan kondisi-kondisi yang
tidak memuaskan di sekolah mereka. Tindakan para siswa hitam di Selatan waktu itu benar-benar tidak terduga sebelumnya, dan dianggap tidak pantas oleh kulit putih yang masih mengharapkan perilaku subordinasi dari kulit hitam. Selain itu, beberapa pemimpin lokal NAACP telah mencoba membujuk para siswa untuk membatalkan niat mereka memprotes hukum Jim Crow tentang
segregasi sekolah. Setelah tuntutan NAACP tidak diterima oleh siswa, NAACP langsung memihak para siswa yang menentang segregasi sekolah. Peristiwa tersebut menjadi salah satu dari lima kasus pengadilan yang kini disebut "Brown v. Board of Education."
Pada 17 Mei 1954, Mahkamah Agung Amerika Serikat menjatuhkan putusan mengenai kasus "Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas". Dalam kasus tersebut, penggugat menuduh bahwa pendidikan anak-anak kulit hitam di sekolah umum yang terpisah dari rekan-rekan siswa kulit putih sebagai inkonstitusional. Pendapat Mahkamah Agung menyatakan bahwa segregasi "anak kulit putih dan anak kulit berwarna
di sekolah umum memiliki efek merugikan pada anak-anak berwarna. Dampaknya lebih besar bila pemisahan tersebut memiliki sanksi hukum, karena kebijakan memisahkan ras biasanya ditafsirkan sebagai pernyataan inferioritas kelompok Negro".
Para pengacara dari NAACP harus mengumpulkan beberapa bukti yang masuk akal untuk memenangi kasus Brown vs Board of Education. Cara mereka menangani masalah segregasi sekolah adalah dengan menguraikan secara panjang lebar sejumlah argumen. Salah satu dari argumen adalah kesempatan terpaparnya anak pada kontak antar-ras di lingkungan sekolah. Dikatakan bahwa hal tersebut di kemudian hari
dapat membantu mencegah anak-anak tumbuh di tengah tekanan-tekanan masyarakat yang berkaitan dengan ras. Oleh karena itu tercipta kesempatan yang lebih baik untuk hidup di alam demokrasi. Argumen lainnya mengacu pada penekanan tentang bagaimana "'pendidikan' memahami seluruh proses pengembangan dan pelatihan kekuatan mental, fisik dan moral, serta kemampuan
manusia". Dalam buku Goluboff, tujuan NAACP dinyatakan sebagai membuat Mahkamah Agung sadar akan adanya fakta anak-anak Afrika-Amerika yang menjadi korban legalisasi segregasi sekolah dan tidak memiliki jaminan masa depan yang cerah. yang Tidak adanya kesempatan untuk terpapar budaya lain dikhawatirkan menghalangi tumbuhnya kemampuan anak-anak kulit hitam untuk berfungsi di kemudian hari dalam kehidupan normal sebagai orang dewasa.
Mahkamah Agung memutuskan bahwa kedua putusan sebelumnya, Plessy v. Ferguson (1896) yang mendasari standar umum "terpisah tetapi sederajat" yang bersifat segregasionisme, dan Cumming v. Richmond County Board of Education (1899) yang menerapkan standar tersebut ke sekolah-sekolah sebagai inkonstitusional. Tahun berikutnya, pada kasus yang dikenal sebagai "Brown v. Board of Education," Mahkamah Agung
memerintahkan segregasi untuk secara bertahap dihapus, "dengan tanpa terburu-buru". Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas, Kansas (1954) tidak membatalkan Plessy v. Ferguson (1896). Plessy v. Ferguson adalah dasar segregasi dalam transportasi, sedangkan Brown v. Board of Education hanya menyangkut segregasi dalam pendidikan. Meskipun demikian, Brown v. Board of Education merupakan langkah pertama menuju masa depan yang membatalkan keputusan 'terpisah tetapi setara'.
Pada 18 Mei 1954 Greensboro menjadi kota pertama di Selatan yang secara terbuka mengumumkan akan dipatuhinya keputusan Mahkamah Agung AS "Brown v. Board of Education" yang menyatakan segregasi rasial di sekolah-sekolah umum Amerika Serikat sebagai inkonstitusional. "Benar-benar tak terpikirkan sebelumnya," komentar Penilik Dewan Sekolah Benjamin Smith, "bahwa kita akan mencoba untuk [membatalkan]
hukum Amerika Serikat." Sejalan dengan sikap Smith, pemungutan suara di dewan sekolah berakhir dengan hasil mendukung putusan Mahkamah Agung, enam lawan satu. Penerimaan yang positif terhadap putusan kasus Brown, bersamaan dengan ditunjuknya warga Afrika-Amerika Dr. David Jones sebagai dewan sekolah pada tahun 1953, telah meyakinkan banyak warga kulit putih dan kulit hitam bahwa Greensboro sedang bergerak maju ke
depan, dan kemungkinan akan muncul sebagai perintis integrasi sekolah. Integrasi di Greensboro berlangsung sedikit lebih damai dibandingkan negara-negara Selatan lainnya seperti Alabama, Arkansas, dan Virginia yang terjadi "perlawanan massal".
Pada 1 Desember 1955, Rosa Parks (nantinya dikenal sebagai "Ibu Gerakan Hak Sipil") menolak memberikan kursi yang didudukinya di bus umum untuk penumpang kulit putih. Ia waktu itu menjabat sekretaris cabang NAACP Montgomery, dan baru saja pulang dari rapat di Highlander Center, Tennessee membahas pembangkangan sipil tanpa kekerasan sebagai sebuah strategi. Parks ditangkap, diadili, dan dihukum karena perilaku tidak
tertib dan melanggar peraturan setempat. Setelah berita tentang insiden Parks sampai di komunitas kulit hitam, 50 pemimpin Afrika-Amerika berkumpul dan mengadakan aksi Boikot Bus Montgomery untuk menuntut sistem transportasi bus yang lebih manusiawi. Namun, setelah banyak tuntutan reformasi ditolak, NAACP pimpinan E.D. Nixon akhirnya menuntut desegregasi bus umum secara penuh. Dengan dukungan dari sebagian