Estonia
negara anggota OSCE yang ikut serta, komitmen internasional Estonia adalah subjek untuk memantau di bawah amanat Komisi Keamanan dan Kerjasama Amerika Serikat di Eropa.
Sejak memperoleh kembali kemerdekaannya, Estonia menganut kebijakan luar negeri yang berfokus pada kerja sama dengan mitra-mitranya di Eropa Barat. Dua tujuan kebijakan terpenting menyangkut hal ini adalah keikutsertaan dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara dan Uni Eropa, masing-masing dicapai pada bulan Maret dan Mei 2004. Penyekutuan kembali Estonia dengan Blok Barat
diikuti dengan kemunduran hubungan dengan Rusia, yang terbaru diperlihatkan pada kontroversi seputar pemindahan Monumen Peringatan Perang Dunia II di Tallinn.
Unsur penting dalam reorientasi pascakemerdekaan Estonia adalah dengan mendekatnya hubungan dengan negara-negara Nordik, khususnya Finlandia dan Swedia. Tentu saja, orang Estonia memandang mereka sebagai orang Nordik, daripada orang Baltik, menurut hubungan sejarah dengan Swedia, Denmark, dan khususnya Finlandia. Kemudian, pada bulan Desember 1999, Menteri Luar Negeri Estonia (dan sejak tahun 2006, Presiden Estonia) Toomas Hendrik Ilves
menyampaikan pidato berjudul "Estonia sebagai salah satu Negara Nordik" kepada Institut Swedia untuk Hubungan Internasional. Pada tahun 2003, kementerian luar negeri juga menyelenggarakan sebuah pameran yang bertajuk "Estonia: Nordik dengan sebuah Simpul".
Pada tahun 2005, Estonia bergabung dengan Kelompok Tempur Nordik Uni Eropa. Ia juga menunjukkan kesinambungan minatnya untuk menggabungi Dewan Nordik. Sementara pada tahun 1992 Rusia menyumbang 92% bagi perdagangan internasional Estonia, sekarang terdapat kesalingbergantungan ekonomi yang semakin diperluas antara Estonia dan tetangga-tetangga Nordik-nya: tiga per empat investasi asing langsung di Estonia berasal dari
negara-negara Nordik (terutama Finlandia dan Swedia), kepada merekalah Estonia mengirimkan 42% ekspornya (dibandingkan dengan 6.5% ke Russia, 8.8% ke Latvia, dan 4.7% ke Lituania). Di pihak lain, sistem politik Estonia, besaran tetap pada pajak penghasilan, dan model bukan-negara-kesejahteraan membedakannya dari negara-negara Nordik lainnya, dan tentu saja jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya.
Hak asasi manusia di Estonia dihargai dengan baik oleh pemerintah. Estonia menempati peringkat tinggi dalam hal demokrasi, kebebasan pers, kerahasiaan pribadi dan pembangunan manusia. Hak-hak dasar orang perseorangan dijamin oleh konstitusi, undang-undang buatan parlemen, dan traktat-traktat yang berhubungan daengan hak asasi manusia yang turut disetujui oleh pemerintah Estonia. Dan
lagi, Freedom House telah melaporkan Estonia sebagai negara yang memiliki taraf tertinggi dalam hal kebebasan internet di dunia.
Beberapa organisasi hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OSCE, tidak mendapati bukti atau pola sistematik dalam hal pelanggaran hak asasi manusia atau diskriminasi berlatarkan etnik, sementara yang lainnya memfokuskan perhatian pada komunitas imigran penutur bahasa Rusia di Estonia, misalnya, Amnesty International berpendapat
bahwa para penutur bahasa Rusia menghadapi diskriminasi kebahasaan dalam hal ketenagakerjaan dan pendidikan, ketika tidak mampu berbahasa Esti, yang menjadi bahasa resmi Estonia. Menurut sebuah survei pada tahun 2009 oleh Agen Hak Dasar Uni Eropa, 17% imigran Rusia yang kini menetap di Estonia mengalami diskriminasi atas dasar asal usul etnik mereka.
Militer Estonia berbasis pada Angkatan Pertahanan Estonia (Estonian: Kaitsevägi) yang merupakan nama angkatan bersenjata gabungan republik, yakni Maavägi (Angkatan Darat), Merevägi (Angkatan Laut), huvägi (Angkatan Udara) dan sebuah organisasi garda nasional paramiliter Kaitseliit (Liga Pertahanan). Tujuan Kebijakan Pertahanan Nasional Estonia adalah untuk menjamin
terpeliharanya kemerdekaan dan kedaulatan negara, integritas (keutuhan) daratan, perairan, dirgantara, dan amanan konstitusinya. Pada masa kini, tujuan strategis utama militer Estonia adalah mempertahankan kepentingan negara dan pembangunan angkatan bersenjata, agar senantiasa siap bekerja sama dengan angkatan bersenjata negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara dan Uni Eropa, dan juga mampu ikut serta dalam misi-misi Pakta Pertahanan Atlantik Utara.
Kini wajib militer (Estonian: ajateenistus) nasional berlaku bagi laki-laki berusia 18 sampai 28 tahun, untuk bertugas selama delapan hingga sebelas bulan perjalanan, bergantung kepada angkatan tempat mereka bertugas. Estonia memelihara wajib militer, tidak seperti Latvia dan Lituania dan tidak berencana beralih kepada angkatan bersenjata terkontrak. Pada tahun 2008, belanja militer
tahunan mencapai 1.85% PDB, atau 5miliar kroon, dan masih mengalami penaikan hingga tahun 2010, sebesar 2.0%.
Pada bulan Januari 2008, militer Estonia menempatkan 300 tentara di luar negeri sebagai bagian dari berbagai macam pasukan pemelihara perdamaian internasional, termasuk 35 prajurit Liga Pertahanan yang ditugaskan di Kosovo; 120 serdadu angkatan darat di dalam Pasukan Bantuan Keamanan Internasional yang dipimpin oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara di Afghanistan; 80 tentara ditugaskan sebagai bagian dari Pasukan Multinasional di Iraq; dua petugas Estonia di Bosnia-Herzegovina, dan 2 agen militer Estonia di Dataran Tinggi Golan Israel.
Pasukan Pertahanan Estonia juga pernah menjalani misi di Kroasia sejak bulan Maret hingga Oktober 1995, di Libanon sejak bulan Desember 1996 hingga bulan Juni 1997, dan di Makedonia sejak bulan Mei hingga bulan Desember 2003. Estonia ikut serta dalam Kelompok Tempur Nordik dan menyatakan kesiapannya untuk mengirim serdadu ke Darfur, Sudan jika perlu, menciptakan misi pasukan pemelihara perdamaian bagi angkatan bersenjata Estonia.
Kementerian Pertahanan dan Pasukan Pertahanan telah dan sedang bekerja menghadapi peperangan maya dan pembentukan pertahanan selama beberapa tahun ini. Pada tahun 2007, sebuah doktrin militer dari militer elektronik Estonia diperkenalkan secara resmi karena negara ini berada dalam penyerangan massif di dunia maya pada tahun 2007. Tujuan yang dikehendaki dari militer elektronik ini adalah untuk
mengamankan infrastruktur dan infrastruktur elektronik penting Estonia. Fasilitas peperangan dunia maya utama adalah Tim Tanggap Darurat Komputer (CERT) yang didirikan pada tahun 2006. Organisasi ini beroperasi dengan masalah-masalah keamanan yang muncul dalam jejaring lokal juga dengan apapun yang bermula di sana.
Pada tanggal 25 Juni 2007, Presiden Estonia Toomas Hendrik Ilves bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush. Di antara topik-topik yang dibahas adalah serangan terhadap infrastruktur elektronik Estonia. Serangan-serangan itu memicu sejumlah organisasi militer di seluruh dunia untuk memperhatikan kembali kepentingan keamanan jejaring Internet bagi doktrin militer modern. Pada tanggal 14 Juni 2007, menteri-menteri pertahanan
anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara menyelenggarakan rapat di Brussels, mengeluarkan komunike bersama yang menjanjikan tindakan segera. Hasil-hasil publik pertama selesai pada musim gugur 2007.
Seiring penempatan Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) Pakta Pertahanan Atlantik Utara, Bush menyatakan dukungannya agar Estonia menjadi pusat organisasi ini. Akibat dari serangan maya tahun 2007, rencana untuk memadukan pertahanan jejaring Internet dengan doktrin militer Estonia dinamai Pertahanan Harimau, merujuk Tiigrihüpe. The CCDCOE started its operations in November 2008.
Sebagai anggota Uni Eropa, ekonomi Estonia menempati peringkat tinggi dalam hal pendapatan menurut Bank Dunia. Karena pertumbuhannya yang cepat, ekonomi Estonia seringkari dilukiskan sebagai Macan Baltik. Dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, Estonia mengadopsi euro dan menjadi negara anggota zona euro ke-17.