Sejarah hukum Uni Eropa
Selain hambatan yang bersifat keuangan (bea cukai), terdapat pula hambatan nonkeuangan seperti pembatasan kuantitatif atau kuota, dimana penerapan pemeriksaan wajib atau aturan perdagangan terkait dengan komposisi, pengemasan, dll. Pembatasan kuantitatif dapat digambarkan sebagai tindakan nasional yang menetapkan batas numerik pada barang dari jenis tertentu, baik ketika
masuk (atau pergi) dari pasar domestik. Tujuan perilaku seperti itu seringkali menawarkan perlindungan terhadap produk domestik. Baik kuota maupun pemblokiran total dalam lingkup istilah (perkara "Geddo v Ente", dan perkara "R v Henn and Darby"). ECJ Pada perkara "Commission v French", tentang pembatasan periklanan Prancis terlihat bias terhadap suasana berbasis gandum, tetapi mendukung
suasana berbasis buah. Otoritas Prancis membenarkan hal ini atas dasar 'kesehatan publik', dengan alasan bahwa produk berbahan dasar gandum, lebih berbahaya bagi kesehatan. Bukti independen menunjukkan bahwa pengaruh terhadap kesehatan pada kedua suasana ini menjadi identik. Menariknya, orang Prancis menghasilkan suasana berbasiskan buah, sementara yang
berbasiskan gandum umumnya diimpor. Pengadilan, dalam keputusannya, menganggap pembatasan menjadi berubah-ubah, dan merupakan diskriminasi 'arbiter' (sewenang-wenang). Sementara pada perkara "Commission v United Kingdom", tentang penyakit Newcastle; Britania Raya melarang impor unggas dan produk-produk unggas dari negara-negara yang tidak memiliki kebijakan penyembelihan unggas terkait
penyakit Newcastle. Britania Raya berusaha membenarkan hal ini atas dasar 'kesehatan'. Sementara bukti menunjukkan bahwa metode lain dalam pengendalian penyakit, sama efektifnya, dan larangan tersebut diberlakukan setelah adanya tekanan dari produsen unggas Britania Raya terkait; dengan meningkatnya kalkun yang diimpor dari Prancis. Selanjutnya, ketika importir Prancis memenuhi persyaratan Britania
Raya, pembatasan tambahan diberlakukan. ECJ menyimpulkan bahwa pembatasan Britania Raya tersebut merupakan 'pembatasan terselubung perdagangan'. Perjanjian EC Pasal 30, secara implisit mengemukakan prinsip umum proporsionalitas yang berlaku di setiap ukuran, dimana negara anggota mengklaim pembenaran, misalnya dalam perkara "Commission v United Kingdom" tentang susu UHT, persyaratan
'proporsionalitas mengharuskan langkah-langkah yang tidak lebih dari sekedar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Ketentuan Pasal 28 dan 29 tidak menghalangi larangan atau pembatasan impor, ekspor atau barang yang sedang transit, yang dibenarkan atas dasar: moralitas publik; keamanan atau kebijakan publik; perlindungan kesehatan dan kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan; perlindungan harta nasional; dan perlindungan properti industri dan komersial. Namun, pasal-pasal tersebut memberikan daftar alasan-alasan
tertutup, dimana suatu negara anggota dapat mengklaim pengecualian dari larangan yang tersedia. Pengadilan secara umum menyatakan keengganannya dalam mempertimbangkan perpanjangan dasar-dasar ini, karena melihat hal ini sebagai masalah legislasi. Pada perkara Henn dan Darby, para terdakwa dituduh oleh otoritas Britania Raya yang secara ilegal mengimpor materi pornografi. Pada pembelaannya, mereka
berpendapat bahwa aturan Britania Raya melanggar Perjanjian EC Pasal 28. ECJ menemukan bahwa larangan pornografi Britania Raya dibenarkan di bawah Pasal 30, karena setiap negara anggota berhak menentukan standar moralitas publik yang ada di dalam wilayahnya sendiri. Sementara di Conegate Ltd., terdakwa mengimpor semacam 'boneka cinta' hidup ke Britania Raya. Boneka-boneka tersebut disita dan,
diperdebatkan bahwa aturan Britania Raya merupakan ancaman bagi perdagangan. Aturan Britania Raya tidak mengandung larangan yang sama pada pembuatan domestik 'boneka cinta', meskipun Pengadilan mengulangi "dicta" Henn dan Darby, peraturan ini menunjukkan bahwa negara anggota tidak dapat bergantung pada Pasal 30; 'ketika undang-undangnya tidak mengandung larangan pembuatan atau pemasaran barang-barang
yang sama di wilayahnya'. Oleh sebab itu, negara-negara anggota bebas menentukan standar moral dalam negara mereka sendiri, tetapi mereka tidak boleh menempatkan beban yang lebih ketat pada barang-barang nondomestik; yang mereka lakukan pada barang-barang yang diproduksi secara nasional. Perjanjian EC Pasal 94 dan 95 mengatur harmonisasi aturan perdagangan di dalam Komunitas. Supaya pasar yang
terintegrasi dapat tercipta, Komunitas mengakui bahwa aturan-aturan perdagangan di dalam negara-negara anggota harus diselaraskan. Sebagai pengakuan atas pentingnya prinsip ini, Komisi menetapkan bahwa, 'Setiap produk yang diimpor dari negara anggota lain pada prinsipnya harus diterima di wilayah negara anggota pengimpor jika telah diproduksi secara sah, yaitu
sesuai dengan peraturan dan proses pembuatan yang lazim dan secara tradisional diterima di negara pengekspor, serta dipasarkan di wilayah lain. Dengan mengikuti perkembangan prinsip saling pengakuan, 'pendekatan baru' untuk mengharmoniskan perundang-undangan, dengan undang-undang yang kini perlu didefinisikan, tidak lebih dari persyaratan esensi atas kesehatan dan keselamatan dari suatu produk.
Pelarangan biaya dan langkah-langkah yang dikenakan oleh negara anggota mampu memiliki pengaruh pada pergerakan bebas atas barang-barang di dalam Komunitas.
Pada awalnya bebas bergerak bagi orang-orang dipandang sebagai elemen penting dalam mencapai pasar umum, persepsi terkini cenderung melihat kebebasan ini sebagai hak fundamental yang diberikan pada semua warga negara Uni Eropa. Padahal, ketentuan Perjanjian tentang bebas bergerak warga negara, pada dasarnya merupakan ekspresi khusus Pasal 12 (dulu Pasal 6), yang menyatakan bahwa 'dalam lingkup Perjanjian
ini, dan tanpa mengurangi ketetuan khusus yang terkandung di dalamnya, diskriminasi apa pun atas dasar kewarganegaraan adalah terlarang'. Prinsip ini diterapkan pada kebebasan bergerak bagi pekerja dan 'kebebasan mendirikan', serta secara bertahap hukum perkara tersebut di Pengadilan berdasar ketentuan-ketentuan yang datang untuk mengembangkan gagasan kewarganegaraan
Eropa (kemudian dikonfirmasi oleh TEU). Aturan nondiskriminasi merupakan salah satu prinsip umum yang membentuk sumber hukum Komunitas yang sah. Aturan dasar tentang kebebasan bergerak bagi pekerja ditetapkan dalam Perjanjian EC Pasal 39-42 (dulu Pasal 48-51). Ketentuan mendasar ini tidak hanya mengatur prinsip bebas bergerak, tetapi juga menetapkan berbagai hak yang
mendampingi prinsip tersebut, seperti kesetaraan perlakuan dengan tujuan pekerjaan dan cakupan hak berpindah dan menetap di bagian Komunitas manapun; yang tunduk pada kemungkinan penerapan 'pengecualian' atas kebijakan publik. Pasal 40 (dulu Pasal 49) mengharuskan lembaga-lembaga Komunitas mengadopsi undang-undang positif, di luar kebebasan bergerak bagi pekerja, berdasarkan kenyataan praktis.
Perjanjian EC Pasal 41 (dulu Pasal 50) mendorong pertukaran pekerja muda, dan Pasal 42 (dulu Pasal 51) terkait ketentuan pengalihan manfaat jaminan sosial.
Prinsip bebas bergerak berlaku bagi semua pekerja dari negara-negara anggota. Namun, istilah 'warga negara' berbeda dengan istilah 'pekerja' pada tujuan Perjanjian EC Pasal 39 (dulu Pasal 48). Pengadilan menentukan arti dan cakupan istilah ini. Pengadilan mengeluarkan pernyataan prinsip umum bahwa peraturan bebas bergerak bagi pekerja hanya mencakup bebas bergerak bagi orang-orang 'yang
mengejar atau berkeinginan mengejar kegiatan ekonomi'. Pengadilan dalam serangkaian keputusan, mengidentifikasi kondisi-kondisi yang dilakukan dan kondisi-kondisi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup definisi ini. ECJ menghadapi sejumlah perkara khusus dimana seseorang mengklaim status 'pekerja', meskipun dia hanya berharap bekerja. Contoh ini yang terjadi