Penyatuan Jerman
Salah satu unsur penting dalam suatu negara-bangsa adalah budaya nasional, yang seringkali- walaupun tidak harus- dibuat melalui kebijakan nasional. Dalam bangsa Jerman yang baru, kebijakan "Kulturkampf" (1872-78) dilancarkan untuk membereskan beberapa perbedaan dalam masyarakat Jerman, walaupun pada akhirnya tidak berhasil. Khususnya, kebijakan ini
berusaha mengatur masalah bahasa, pendidikan, dan agama. Kebijakan Jermanisasi orang-orang non-Jerman (seperti orang Polandia dan Denmark) dimulai dengan pengajaran bahasa Jerman, wajib belajar, dan pembuatan kurikulum standar yang mempromosikan dan merayakan gagasan masa lalu bersama. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga mengatur urusan agama.
Bagi beberapa orang Jerman, definisi "bangsa" tidak meliputi pluralisme, dan agama Katolik berada di bawah pengawasan; beberapa orang Jerman, terutama Bismarck, takut bahwa keterkaitan Katolik dengan kepausan akan membuat mereka kurang setia kepada bangsa. Sebagai kanselir, Bismarck mencoba membatasi pengaruh Gereja Katolik Roma dan partainya, Partai Tengah Katolik, melalui
kebijakan sekolah, pendidikan, dan bahasa. Namun, upaya ini tidak berhasil. Partai Tengah Katolik masih tetap kuat di wilayah-wilayah Katolik seperti Bayern dan Baden selatan, dan di wilayah perkotaan yang dihuni oleh banyak penduduk desa yang mencari kerja di bidang industri. Partai ini tidak hanya mencoba melindungi hak-hak orang Katolik, tetapi juga minoritas, seperti minoritas Perancis di Alsace dan Polandia.
Sementara itu, berdasarkan Hukum Mei 1873, pengangkatan pendeta dan pendidikannya berada di bawah kendali negara. Akibatnya, banyak seminari yang ditutup, dan terjadi kekurangan pendeta. Selain itu, Hukum Kongregasi 1875 membubarkan ordo-ordo religius, mengakhiri subsidi negara untuk Gereja Katolik, dan menghapuskan perlindungan agama dari konstitusi Prusia.
Yahudi Ashkenazi merupakan salah satu minoritas yang rentan di Jerman. Semenjak tahun 1780, setelah diberlakukannya emansipasi oleh Kaisar Romawi Suci Joseph II, Yahudi di bekas wilayah Habsburg menikmati hak istimewa dalam bidang ekonomi dan hukum: misalnya, mereka boleh memiliki tanah, dan mereka tidak harus tinggal di daerah Yahudi (juga disebut "Judengasse"). Mereka juga dapat
masuk universitas dan berprofesi. Selama era Napoleon, pembatas antara orang-orang Yahudi dan Kristen mulai sirna. Napoleon memerintahkan emansipasi Yahudi di wilayah yang dikuasai oleh Perancis. Yahudi yang kaya, seperti orang-orang Perancis lainnya, mensponsori perkumpulan "salon"; beberapa "salonnières" Yahudi mengadakan pertemuan penting di Frankfurt dan Berlin, dan di tempat tersebut kaum
intelektual Jerman mengembangkan intelektualisme republikannya tersendiri. Dalam dasawarsa-dasawarsa berikutnya, setelah kekalahan Perancis, tanggapan negatif terhadap percampuran orang Yahudi dan Kristen membatasi dampak intelektual salon-salon tersebut. Selain salon, Yahudi meneruskan proses Jermanisasi dengan menggunakan cara berpakaian dan berbicara Jerman, dan berusaha untuk masuk ke dalam
ruang publik Jerman pada abad ke-19. Pergerakan reformasi religius di antara orang-orang Yahudi Jerman mencerminkan upaya ini.
Pada saat penyatuan, Yahudi Jerman berperan penting dalam dasar intelektual Jerman. Pengusiran orang Yahudi dari Rusia pada tahun 1880-an dan 1890-an mempersulit integrasi ke ruang publik Jerman. Ribuan Yahudi Rusia tersebut tiba di kota-kota Jerman utara; mereka dianggap kurang berpendidikan dan kurang makmur, dan kemiskinan mereka seringkali mencemaskan Yahudi yang terjermanisasi.
Banyak permasalahan yang terkait dengan kemiskinan (seperti penyakit, rumah yang terlalu padat, pengangguran, putus sekolah, penolakan belajar bahasa Jerman, dll) tidak hanya menekankan perbedaan mereka dengan orang Jerman yang Kristen, tetapi juga dengan penduduk Yahudi lokal.
Karena dirasa perlu dalam membangun sebuah bangsa, proses penulisan sejarah bangsa Jerman dilakukan secara serius oleh beberapa sejarawan nasionalis Jerman, termasuk Friedrich Dahlmann (1785-1860) beserta muridnya, Heinrich von Treitschke (1834-1896), Theodor Mommsen (1817-1903), dan Heinrich von Sybel (1817-1895). Dahlmann sendiri meninggal sebelum penyatuan selesai, namun ia berjasa membangun dasar-dasar penulisan sejarah
Jerman lewat karya sejarahnya tentang Revolusi Inggris dan Revolusi Perancis serta peran kedua revolusi tersebut terhadap sejarah Jerman.
Buku "Sejarah Jerman pada Abad Kesembilan Belas" karya Heinrich von Treitschke yang diterbitkan pada tahun 1879 memiliki konten yang mungkin menyesatkan: von Treitschke mengkhususkan sejarah Prusia dibanding sejarah negara-negara Jerman lainnya, dan buku tersebut berkisah tentang orang-orang Jerman dan takdir Prusia untuk menyatukan mereka. Mitos yang disebut mitos "Borussia" ini ("Borussia"
adalah nama latin Prusia) menggambarkan Prusia sebagai penyelamat Jerman. Prusia dianggap berperan penting dalam menyatukan negara-negara Jerman; hanya Prusia yang dianggap dapat melindungi kebebasan Jerman dari ancaman Perancis atau Prusia. Selain itu, mitos ini mengisahkan bagaimana Prusia menyelamatkan Jerman dari Napoleon pada tahun 1815 di Waterloo, mendirikan kesatuan ekonomi melalui "Zollverein", dan menyatukan semua orang Jerman di bawah satu bendera pada tahun 1871.
Sementara itu, kontribusi Mommsen dalam "Monumenta Germaniae Historica" menjadi dasar keilmuan yang mempelajari bangsa Jerman, dan memperluas definisi "Jerman" dengan memasukkan wilayah di luar Prusia ke dalamnya. Sebagai seorang profesor, sejarawan, dan teolog yang liberal, Mommsen menjadi anggota Dewan Perwakilan Prusia dari tahun 1863-1866 dan 1873-1879; ia juga menjadi
anggota "Reichstag" dari tahun 1881-1884 untuk Partai Kemajuan Jerman ("Deutsche Fortschrittspartei") yang liberal, dan nantinya untuk Partai Liberal Nasional. Ia menentang program-program antisemit dalam "Kulturkampf" Bismarck dan teks pedas yang digunakan Treitschke dalam karyanya "Studien über die Judenfrage" ("Studi Permasalahan Yahudi") yang menganjurkan asimilasi dan Jermanisasi Yahudi.