khalidrizki/indonesian-wiki-chunked-180tok huggingface dataset:
Pemilihan umum
Pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.
Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.
Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.
Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.
Daftar partai ("party-list") dalam sistem proporsional terbagi 3 yaitu:Jika jumlah suara yang memiliki sama maka terambil dari jumlah suara teratas. semua metode hitungan pembulatan atas.
Mayoritas mutlak adalah setiap partai politik memenangi sebanyak dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR dan dapat mengubah aturan UUD. Mayoritas biasa adalah setiap partai politik memenangi antara setengah sampai dengan dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi tidak dapat mengubah aturan UUD. Mayoritas koalisi adalah setiap partai politik memenangi
hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi berada posisi pertama sehingga harus berkoalisi untuk mencapai sebanyak minimal setengah dari seluruh jumlah kursi DPR. Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh pembentukan koalisi.
Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 51% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 49% maka posisi pemenang dan koalisi sebagai mayoritas koalisi.
Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 49% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 51% maka posisi pemenang dan koalisi sebagai minoritas koalisi.
Minoritas adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.
Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan disetiap tahunya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.
Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut. Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.
Konstituante
Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Pembentukan UUD baru ini diamanatkan dalam Pasal 134 UUDS 1950 Pada 17 Agustus 1945, Presiden Sukarno memproklamasikan kemerkedaan Republik Indonesia. Keesokannya rapat PPKI yang dipimpin oleh Presiden Sukarno meratifikasi UUD 1945 yang telah dirancang oleh
BPUPKI selama beberapa bulan sebelum penyerahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada sebuah pidato, Sukarno menyatakan bahwa konstitusi yang dibuat merupakan "sebuah konstitusi sementara...sebuah konstitusi kilat", dan versi yang permanen akan dibentuk saat situasi memungkinkan.
Pada 1949 Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, setelah itu RIS pun terbentuk. Pada tanggal 17 Agustus di tahun berikutnya, RIS dibubarkan dan digantikan oleh NKRI. Pasal 134 UUDS 1950 menyatakan bahwa, ""Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini.""
Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru. Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin.
Sejak itu diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari 3 pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, namun terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan.
Setelah voting ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante setelah reses 3 Juli 1959. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR. Sekretariat Jenderal DPR RI personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.
DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi.
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.
Diameter
Diameter (dari bahasa Yunani, "diairo" = bagi dan "metro" = ukuran) sebuah lingkaran, dalam geometri, adalah segmen garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut, atau, dalam penggunaan modern, diameter berarti panjang dari segmen garis tersebut. Dalam sebuah bola, diameter menghubungkan 2 titik pada permukaan bola dan melalui titik pusat bola. Dalam bahasa Indonesia juga disebut "garis tengah".
Semua diameter d dalam suatu lingkaran atau bola mempunyai panjang yang sama, yaitu dua kali "radius" atau "jari-jari" r.
Dalam suatu dalam sebuah bidang datar ("plane"), "diameter" didefinisikan sebagai jarak terjauh dari dua tangen yang terletak berlawanan pada batas-batasnya, dan "lebar" ("width") didefinisikan sebagai jarak terpendek. Kedua kuantitas dapat dihitung secara efisien dengan menggunakan.
Diameter dapat digunakan untuk mengetahui keliling dan luas lingkaran. Dalam bola 3 dimensi, diameter dapat digunakan untuk mengetahui luas permukaan dan volume bola.
Simbol (lambang) atau variabel untuk diameter, , dengan , huruf kecil abjad Latin o dengan garis miring. Dalam Unicode didefinisikan sebagai. Pada komputer Apple Macintosh, simbol diameter dapat ditulis melalui palet karakter (dengan menekan pada kebanyakan aplikasi), dalam kategori "Technical Symbols".
Dalam Microsoft Word simbol diameter dapat ditulis dengan mengetik 2300 dan kemudian menekan Alt+X. Simbol diameter  berbeda dengan simbol "himpunan kosong" , yang berasal dari () huruf besar Fi "", dan dari huruf hidup Nordik .
Jenderal
Jenderal adalah pangkat tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang perwira tinggi karier di Angkatan Darat, pangkat ini satu tingkat di atas Letnan Jenderal dan berbintang 4. Pangkat ini setara dengan Laksamana di Angkatan Laut dan Marsekal di Angkatan Udara.
Istilah Jenderal berasal dari abad ke-16, sebagai singkatan dari Kapten Jenderal yang pangkatnya diambil dari bahasa Perancis: Capitaine Général. Saat ini dibeberapa negara pangkat Jenderal mengenakan bintang 4, tetapi disebagian negara menggunakan sistem bintang yang berbeda. NATO menggunakan kode OF-9 dan merupakan pangkat tertinggi.
Volksraad
Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti "Dewan Rakyat", adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur-Jendral J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan Pleyte.
Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 di antaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda (Eropa) dan orang timur asing: Tionghoa, Arab dan India. Pada akhir tahun 1920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi.
Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada tahun 1927, "Volksraad" memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur-Jendral yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur-Jendral memiliki hak veto, kewenangan "Volksraad" sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak
langsung. Pada tahun 1939, hanya 2000 orang memiliki hak pilih. Dari 2000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya.
Selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda.
Sebuah petisi Volksraad yang ternama adalah Petisi Soetardjo. Soetardjo adalah anggota "Volksraad" yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia.
Dominasi kolonial pada masa itu hampir mencakup semua aspek, sampai pada forum-forum resmi harus menggunakan Bahasa Belanda, padahal sejak Kongres Pemuda II (1928) bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan yang menjadi salah satu alat perjuangan kalangan pro-kemerdekaan. Untuk itulah Mohammad Hoesni Thamrin mengecam pedas tindakan-tindakan yang dianggap mengecilkan arti bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang-sidang Volksraad diperbolehkan sejak Juli 1938.
Perkecualian berbahasa Indonesia diperoleh Jahja Datoek Kajo, yang menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927. Sejak 16 Juni 1927, dalam semua pidato-pidatonya di Volksraad, Jahja selalu menggunakan bahasa Indonesia. Jahja meminta kepada para hadirin yang mau menyela pembicaraannya agar menggunakan bahasa Indonesia. Dia berterus terang bahwa di dalam sidang majelis
Volksraad lebih suka dengan bahasa Indonesia karena merasa seorang Indonesier. Pidatonya yang berapi-api dengan bahasa Indonesia di Volksraad membuat wakil-wakil Belanda marah. Atas keberaniannya itu, koran-koran pribumi memberinya gelar "Jago Bahasa Indonesia di Volksraad".
Szczecin
Szczecin (Jerman: "Stettin", Latin: "Stetinum") adalah kota terbesar keenam di Polandia dan pelabuhan kedua terbesar setelah Gdansk. Kota ini merupakan ibukota provinsi Zachodniopomorskie dan memiliki penduduk sekitar 420638 jiwa (sensus 2005).
Kota yang didirikan oleh kaum bangsa Slavia ini, didirikan pada abad pertengahan dan pada abad ke 12 sudah disebut-sebut. Mulai tahun 1630- 1720 kota ini dimiliki Swedia. Semenjak tahun 1720- 1945, kota ini dihuni oleh orang Jerman. Setelah selesai Perang Dunia II, kota ini diberikan kepada Polandia.
Provinsi Podlasie
Provinsi Podlaskie (bahasa Polandia: "Województwo podlaskie") adalah sebuah provinsi Polandia dengan ibu kota Biaystok. Daerah ini dihuni oleh minoritas Belarus yang tinggal di Polandia.
Provinsi Podlasie dibagi menjadi 14 kabupaten (Powiat) dan tiga kotamadya. Provinsi ini memiliki penduduk sebesar 1187587 jiwa (2016). Wilayah provinsi ini adalah 20187 km2.Provinsi Podlasie contains 40 cities and towns. These are listed below in descending order of population (according to official figures for 2006):
Garis Curzon sebenarnya menentukan daerah ini berada di sebelah timur Polandia dan merupakan bagian dari Belarus. Maka pada tahun 1939 dengan pakta Ribbentrop-Molotov, Uni Soviet mencaplok daerah ini.
Tetapi pada tahun 1945 daerah ini dikembalikan kepada Polandia sebagai ganti daerah sekitar Lvov yang dicaplok Uni Soviet dan dimasukkan sebagai wilayah Ukraina.
Provinsi Podlasie berdiri pada tanggal 1 Januari 1999, sebagai hasil reformasi pemerintah daerah Polandia yang disahkan pada tahun 1998.
Provinsi Zachodniopomorskie
Zachodniopomorskie adalah sebuah provinsi Polandia yang secara harafiah berarti "Pomerania" Barat. Daerah ini dahulu merupakan wilayah Jerman, dan merupakan negara bagian "Pommern" dan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II diberikan kepada Polandia.
Kata "Pommern" berasal dari bahasa Slavia yang berarti "di tepi laut". Di daerah ini tinggal suku bangsa Kasubia yang memiliki budaya dan bahasa yang khas. Mereka masih serumpun dengan orang Polandia lainnya.
Provinsi Pomorskie
Pomorskie adalah sebuah provinsi Polandia yang diciptakan pada tahun 1999. Wilayah provinsi ini mencakup sebagian besar daerah Pommern sebelah timur, yang sebelum tahun 1945 merupakan wilayah Jerman; "Pommern" dan daerah sekitar kota Gdask yang setelah Perang Dunia II pada tahun 1945, diberikan kepada Polandia.
Provinsi Polandia Kecil
Polandia Kecil adalah sebuah provinsi Polandia yang terletak di sebelah selatan. Dalam bahasa Polandia provinsi ini bernama: "Maopolska.
Provinsi Silesia
Silesia (bahasa Polandia: lsk) adalah provinsi Polandia yang berada di sebelah selatan. Provinsi ini merupakan pusat daerah Silesia, sebuah daerah historis di Eropa. Daerah ini juga disebut sebagai "Silesia Atas" dengan ibu kota Katowice.
Provinsi Dolnośląskie
Dolnolskie (harafiah: "Silesia Hilir") adalah sebuah provinsi Polandia yang terletak di sebelah barat daya negeri ini.
Daerah ini sebelum tahun 1945 merupakan bagian dari wilayah Jerman yang disebut "Schlesien" (Silesia) dan setelah Perang Dunia II diberikan kepada Polandia di sebelah barat Perbatasan Oder-Neisse. Sebagian kecil daerah Silesia masih ada di Jerman (Niederschlesischer Oberlausitzkreis). Sebuah kota penting di daerah ini, "Görlitz" (bahasa Jerman) atau "Zgorzelec" (bahasa Polandia) terbelah menjadi dua. Bagian barat terletak di Jerman dan bagian timur terletak di Polandia.
Gdańsk
Gdask (IPA: [gdask],) adalah kota pelabuhan terbesar di Polandia dan ibukota provinsi Pomorskie.
Kota ini diserahkan kepada Polandia setelah habisnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Penduduk Jerman yang tinggal di kota ini lalu sebagian besar mengungsi ke Jerman Barat.
Kota pelabuhan ini penting karena di kota ini muncul gerakan solidaritas pimpinan Lech Walesa pada tahun 1980 yang akhirnya akan menumbangkan rezim komunis pada tahun 1989.
Daerah Gdask, Gdynia dan Sopot disebut Trójmiasto ("Trikota"). Pada tahun 2012 kota ini menjadi tuan rumah Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2012.
Bahasa Brahui
Bahasa Brahui merupakan salah satu kelompok bahasa Dravida. Bahasa ini merupakan cabang paling utara dari kelompok tersebut, dan dipisahkan ribuan kilometer dari bahasa-bahasa Dravida di India Selatan. Meskipun bahasa ini merupakan kelompok Dravida, namun banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa sekitarnya dan hanya sedikit menyisakan kemiripan dengan
bahasa-bahasa Dravida lainnya. Diperkirakan penutur bahasa Brahui merupakan keturunan yang tersisa dari budaya Mohenjo-Daro dan Harappa.
Bahasa Brahui terkonsentrasi di provinsi Baluchistan terutama daerah Kalat dan Hairpur Pakistan. Disamping itu ada sejumlah besar yang tersebar di Iran, Afganistan dan Turkmenistan. Jumlah penuturnya mencapai kurang lebih 2000000 di Pakistan, 200000 jiwa di Afganistan dan 10000 di Iran.
Pada umumnya penutur bahasa Brahui dapat berbahasa Baluchi, karena mereka tinggal di kawasan Baluchistan yang secara langsung berpengaruh pada perilaku berbahasa mereka. Selain itu sebagian juga memahami Urdu.
Sebagian para ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Brahui merupakan satu-satunya bahasa Dravida yang tertinggal di utara, pada masa para penutur Dravida lainnya terdesak ke selatan. Sedangkan pakar lainnya berpendapat bahwa bahasa Brahui pada dulunya berpindah juga ke selatan India, namun kemudian kembali lagi ke wilayah Baluchistan sekarang ini.
Menurut catatan Elena Bashir (2003), susunan akar kosakata bahasa Brahui adalah sebagai berikut: Jadi menurut kesimpulannya, kosakata yang berakar dari bahasa Dravida hanya sedikit dalam bahasa ini.
Meski unsur Dravida dalam bahasa Brahui ini hanya sedikit, namun sistem leksikon dan morfologinya jelas menunjukkan kalau bahasa ini tergolong bahasa Dravida. Sedangkan sistem fonologi, kala sekarang berkesinambungan, Konjuntiva, Sufiks, akar Kata kerja dan susunan kata atau "word order" sangat dipengaruhi oleh Bahasa Baluchi.
Bahasa Yakut
Bahasa Yakut merupakan cabang paling utara dari kelompok bahasa-bahasa Turki khususnya anak cabang Timur Laut. Bahasa ini dituturkan oleh penduduk Republik Otonomi Sakha atau Yakutia yang terletak di ujung utara Siberia, Rusia.
Diperkirakan leluhur penutur bahasa ini merupakan bagian dari masyarakat Turki yang membentuk kelompok Kazakh, Kirgiz, Tuva, Altai dan Uighur, namun kemudian pada masa penyerbuan Mongol pada abad ke-13, kelompok ini kemudian berpencar, dan apa yang kemudian disebut Yakut ini kemudian berpindah ke arah utara di sekitar sungai Lena, dan wilayah yang sekarang menjadi
Sakha ini. Kemudian pada perkembangannya, bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa sekitarnya seperti bahasa Rusia, Nganasan, Evenki maupun Mongol.
Kata Yakut berasal dari bahasa Evenki, Yako yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Rusia menjadi Yakolsky dan menjadi seperti sekarang ini.
Jumlah penutur bahasa Yakut ini kurang lebih 63 ribu jiwa, yang merupakan minoritas di wilayahnya sendiri. Bahasa ini juga dipakai di wilayah Magadan, Amur, Sakhalin, dan distrik otonomi Taymir-Evenki, Rusia
Catatan pertama bahasa Yakut muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1692, sebagai bagian dari buku seorang pelancong bernama N. Witsen dan diterbitkan di Amsterdam. Sedangkan pada tahun 1851 diterbitkan buku terjemahan sastra Yakut untuk pertama kalinya oleh A.Y. Uvarovsky dan versi Jermannya oleh Otto N. Bohtlingk. Waktu itu digunakan huruf yang berakar pada huruf Sirilik dengan penambahan karakter khusus didalamnya.
Bahasa Yakut menggunakan huruf Sirilik yang sedikit berbeda dengan huruf Sirilik Rusia sejak tahun 1939. Sebelumnya, antara tahun 1922-1939, huruf Latin versi S.A. Novgorodov dipergunakan sebagai sistem tulis bagi bahasa Yakut.
Sedangkan sempalan bahasa Yakut, yakni Dolgan dituturkan di kawasan Semenanjung Taymir, ujung utara Siberia.
Bahasa Divehi
Bahasa Divehi atau Dhivehi Bas adalah anak cabang bahasa Indo-Arya paling selatan, dan dituturkan oleh sekitar 300 ribu jiwa di Maladewa, dan sekitar 5000 jiwa di Pulau Minicoy, Lakadewa, India.
Menurut sejarahnya, bahasa Divehi dan Sinhala merupakan keturunan dari satu bahasa Indo-Arya berasal dari daratan India. Pada tahun 500 SM, diperkirakan seiring dengan berpindahnya penutur Indo-Arya ini ke selatan, bahasa yang disebut Elu ini kemudian terpecah menjadi dua. Sinhala dan Divehi.
Nas tertua dalam bahasa Divehi ditemukan dalam piringan perak yang disebut dengan Loamaafaanu dan ditulis dengan huruf Hakuru.
Kemudian Divehi mengalami transformasi yang signifikan ketika banyak pelaut dari berbagai penjuru berdatangan ke kepulauan ini. Seiring dengan masuk Islamnya penduduk pulau ini pada abad ke-13, bahasa Divehi mulai banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa para pelaut tadi, seperti bahasa Arab, Hindi, bahasa Perancis, bahasa Inggris dan bahasa Portugis.
Sistem penulisan tertua dalam bahasa Divehi adalah apa yang dinamakan sebagai "Evela Hakuru" yang ditemukan di sebuah lempengan dekat Male. Disusul Divehi Hakuru, yang merupakan keturunan huruf Brahmi dan hampir serupa dengan Sinhala. Namun semenjak abad ke-16, tepatnya semenjak terusirnya Portugis dari Maladewa, mulai dipergunakan huruf turunan Divehi
Hakuru dan turunan huruf Arab yang disebut sebagai huruf Thaanaa, dan ditulis dari ke seperti layaknya huruf Arab.
Dikarenakan persebaran penduduk yang hidup di pulau-pulau karang, maka bahasa Divehi mengalami perkembangan sendiri-sendiri di tiap pulau. Baik dalam pelafalan maupun kosakata. Penutur bahasa Divehi di Male tidak dapat memahami apa yang dibicarakan oleh penduduk pulau karang Addu. Sedangkan di Lakadewa, digunakan dialek "Mahl".
Bahasa Divehi sebelum tahun 1965 benar-benar digunakan sebagai bahasa resmi di segala bidang kehidupan. Namun semenjak menjadi republik, Maladewa menetapkan juga bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, baik di pemerintahan maupun di lembaga pendidikan. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, namun Divehi tetap menjadi
bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari, maupun kesempatan-kesempatan resmi (termasuk di lembaga pemerintahan dan media).
Angka melek huruf di kalangan penduduk Maladewa merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Selatan lainnya, dengan kisaran 98% penduduk dapat membaca dan menulis, baik dalam Bahasa Divehi maupun Inggris.
Divehi berakar dari bahasa-bahasa Indo-Arya dan memiliki kemiripan dengan Bahasa Sinhala, namun banyak terpengaruh bahasa-bahasa lainnya, khususnya Bahasa Arab, Bahasa Inggris,dan Bahasa Urdu atau Hindi.
Beberapa kosakata bahasa Inggris, seperti athol (gugusan pulau karang) dan doni (kapal penyeberangan antar pulau karang) berasal dari bahasa Divehi, atholu dan dhoani.
Pembredelan
Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Alasan pembredelan biasanya adalah pemberitaan di media yang bersangkutan menjurus kepada hal-hal yang menyinggung penguasa dan atau lapisan masyarakat tertentu. Contoh-contoh pembredelan yang pernah terjadi di Indonesia: Pembredelan majalah Tempo terjadi dalam dua
waktu, pertama pada tahun 1982, dan kedua pada tanggal 21 Juni 1994. Pembredelan ini terjadi bersamaan dengan dua media cetak lain yaitu Editor dan Detik.
Pada tahun 1982, majalah Tempo dibredel untuk pertama kalinya. Pembredelan ini terjadi karena Tempo dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya pada masa itu, yaitu partai Golkar. Majalah Tempo kemudian diperbolehkan terbit kembali setelah menandatangani sebuah pernyataan diatas kertas segel dengan Menteri Penerangan saat itu, Ali Murtopo. Pada masa orde baru, terdapat lembaga bernama Departemen Penerangan yang bertugas mengawasi pers.
Setelah mengalami pembredelan pertama pada 1982, majalah Tempo kembali mengalami pembredelan pada 21 Juni 1994. Pembredelan dilakukan pada oleh pemerintah, melalui Menteri Penerangan saat itu, Harmoko. Majalah Tempo yang terbit 7 Juni 1994 mengkritik pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur seharga USD 12.7 juta menjadi USD 1.1 miliar. Sepekan sebelumnya, majalah Tempo mengungkapkan pelipatgandaan harga kapal bekas sebesar 62 kali lipat.
Atas pemberitaan ini, Tempo dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto tentang pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur yang bermasalah. Pembelian kapal perang tersebut dilakukan oleh Menteri Riset dan Teknologi pada waktu itu, B.J. Habibie. Sedangkan pemerintah sendiri, dalam hal ini Menteri Keuangan Marie Muhammad, tak pernah merencanakan pembelian tersebut.
Pada pembredelan periode kedua, pihak Tempo melakukan perlawanan dengan mangajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu banyak jurnalis yang mengecam sikap Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mendukung pembredelan majalah Tempo. Para jurnalis ini kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) sebagai bentuk perlawanan terhadap bentuk kontrol informasi dan kontrol organisasi wartawan di tangan
pemerintah. Selain itu, demonstrasi juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia terkait pembredelan tersebut.
Setelah pemberedelan kedua, Tempo sempat berhenti beroperasi selama empat tahun. Akibat dari pembredelan tersebut, banyak karyawan Tempo yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemudian, saat lengsernya Soeharto dan bangkitnya reformasi di Indonesia pada Mei 1998, Tempo beroperasi dan terbit kembali. Kemunculan Tempo yang pertama setelah dibredel ini terjadi pada 12 Oktober 1998.