Surat Berharga Syariah Negara
KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Pasal 5 (1) Kewenangan menerbitkan SBSN untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada pada Pemerintah. dilaksanakan oleh Menteri. Pasal 6...- 6- Pasal 6 (1) Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN. (2) SBSN yang dapat diterbitkan baik oleh
Pemerintah maupun Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua jenis SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Penerbitan SBSN yang dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN ditetapkan oleh Menteri. Pasal 7 (1) Dalam hal akan dilakukan penerbitan SBSN untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri terlebih dahulu
berkoordinasi dengan Bank Indonesia. (2) Khusus untuk penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Pasal 8 (1) Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperhitungkan sebagai bagian dari Nilai
Bersih Maksimal Surat Berharga Negara yang akan diterbitkan oleh Pemerintah dalam satu tahun anggaran. (2) Menteri berwenang menetapkan komposisi Surat Berharga Negara dalam rupiah maupun valuta asing, serta menetapkan komposisi Surat Berharga Negara dalam bentuk Surat Utang Negara maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin penerbitan Surat Berharga Negara secara hati-hati. (3)
Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi Nilai Bersih Maksimal yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya dilaporkan sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun yang bersangkutan. Pasal 9...- 7- Pasal 9 (1) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) termasuk pembayaran semua kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud serta Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN. (2) Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun Perusahaan Penerbit SBSN, sesuai
dengan ketentuan dalam Akad penerbitan SBSN. (3) Dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. (4) Dalam hal pembayaran kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemerintah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (5) Semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. BAB V PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENERBITAN Pasal 10 (1) Barang Milik
Negara dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, yang untuk selanjutnya Barang Milik Negara dimaksud disebut sebagai Aset SBSN. (2) Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. tanah...- 8- a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan. (3) Jenis, nilai, dan spesifikasi Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai Aset SBSN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 11 (1) Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan Menteri dengan cara menjual atau menyewakan Hak Manfaat atas Barang Milik Negara atau cara lain yang sesuai dengan Akad yang digunakan dalam rangka penerbitan SBSN. (2) Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disewa kembali oleh Menteri berdasarkan suatu Akad. (3) Dalam hal Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sedang digunakan oleh instansi Pemerintah dan akan digunakan sebagai Aset SBSN, Menteri terlebih dahulu memberitahukan kepada instansi Pemerintah pengguna Barang Milik Negara. (4) Jangka waktu penyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah kepada
Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) tahun. Pasal 12 (1) Menteri wajib membeli kembali Aset SBSN, membatalkan Akad sewa, dan mengakhiri Akad penerbitan SBSN lainnya pada saat SBSN jatuh tempo. (2) Dalam rangka pembelian kembali Aset SBSN, pembatalan Akad sewa dan pengakhiran Akad penerbitan SBSN lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membayar nilai nominal SBSN atau kewajiban pembayaran lain sesuai Akad penerbitan SBSN kepada pemegang SBSN. BAB VI...- 9- BAB VI PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN WALI AMANAT Pasal 13 (1) Dalam rangka penerbitan SBSN, Pemerintah dapat mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Perusahaan
Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini. (3) Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. (4) Perusahaan Penerbit SBSN bertanggung jawab kepada Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, organ, permodalan,
fungsi, dan pertanggungjawaban Perusahaan Penerbit SBSN diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 14 (1) Menteri menunjuk langsung pihak lain sebagai Wali Amanat, dalam hal SBSN diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah. (2) Perusahaan Penerbit SBSN bertindak sebagai Wali Amanat bagi pemegang SBSN, dalam hal SBSN diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit SBSN. (3) Perusahaan Penerbit SBSN dapat menunjuk pihak lain dengan
persetujuan Menteri untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 15 Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas, antara lain: a. melakukan...- 10- a. melakukan perikatan dengan pihak lain untuk kepentingan pemegang SBSN; b. mengawasi aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN; dan c. mewakili kepentingan lain pemegang SBSN,
terkait dengan perikatan dalam rangka penerbitan SBSN. Pasal 16 Perusahaan Penerbit SBSN dan pihak lain yang ditunjuk sebagai Wali Amanat wajib memisahkan Aset SBSN dari kekayaan perusahaan untuk kepentingan pemegang SBSN. Pasal 17 Dalam melaksanakan fungsi sebagai Wali Amanat, Perusahaan Penerbit SBSN harus menjaga kepentingan pemegang SBSN. BAB VII PENGELOLAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Pasal 18 (1)
Pengelolaan SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN diselenggarakan oleh Menteri. (2) Pengelolaan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi: a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan SBSN termasuk kebijakan pengendalian risiko; b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio SBSN; c. penerbitan SBSN; d.
penjualan SBSN melalui lelang dan/atau tanpa lelang; e. pembelian kembali SBSN sebelum jatuh tempo; f. pelunasan...- 11- f. pelunasan SBSN; dan g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder SBSN. merupakan bagian dari pengelolaan Surat Berharga Negara secara keseluruhan. Pasal 19 (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan SBSN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, Menteri membuka rekening yang merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Negara. (2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 20 SBSN wajib mencantumkan ketentuan dan syarat yang mengatur, antara lain, mengenai: a. penerbit; b. Nilai Nominal; c. tanggal penerbitan; d. tanggal jatuh