Sejarah Korea Selatan
Pada tanggal 25 Juli 1953, persetujuan gencatan senjata ditandatangani, walaupun Korea Selatan yang menginginkan pertempuran terus dilanjutkan untuk merebut seluruh semenanjung, menolak menandatanganinya. Kedua pihak juga gagal menyetujui hubungan untuk berdamai.
Hasil gencatan senjata adalah dijadikannya Zona Demiliterisasi Korea yang merupakan garis depan pertempuran sebagai tembok pembatas antar negara. Ambisi Korea Utara untuk menaklukkan Korea Selatan telah gagal, namun perang telah merusak fasilitas umum di Korea Selatan. Sekitar 2 juta orang Korea Utara melarikan diri ke selatan. Pada tahun 1954, perjanjian keamanan antara AS dan Korea Selatan disahkan
dan dengan perjanjian itu, bantuan militer AS ke Korea Selatan dimulai guna memperkuat angkatan bersenjatanya. Perang yang dimulai oleh Korea Utara hanya membuat rakyat Korea Selatan menjadi semakin anti-komunis.
Pada tanggal 19 April 1960, para mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran di ibukota sebagai bentuk protes terhadap upaya presiden Syngman Rhee yang tetap mempertahankan kedudukan karena melakukan kecurangan dalam pemilu yang telah dilakukan pada 15 Maret 1960. Ia telah memperpanjang masa kepemimpinannya dua kali lewat amendemen konstitusional tahun 1952 dan 1954. Mahasiswa menuntut
agar hasil pemilu tersebut dibatalkan. Polisi melepaskan tembakan dan memicu bentrokan dengan mahasiswa yang didukung oleh masyarakat dan militer. Tentara diperintahkan oleh pemerintah untuk bergerak saat polisi sudah tidak mampu lagi untuk menghalangi para pendemo yang berkumpul di depan kantor kepresidenan, namun tentara mengabaikan perintah tersebut. Dalam Revolusi April, total 184 orang
tewas dan 6000 terluka karena bentrokan dengan polisi. Presiden Rhee dan kabinetnya bubar dan Republik Pertama pada April 1960. Revolusi ini merupakan perjuangan hak asasi manusia rakyat Korea yang pertama dalam sejarah Korea dan juga sebagai bentuk perjuangan demokrasi rakyatnya.
Dua badan legislatif baru dari Majelis Nasional mengamendemen konstitusi dan memilih Yun Po-sun sebagai presiden. Presiden Yun menunjuk Chang Myon sebagai perdana menteri. Dengan begitu, berdirilah Republik Kedua pada bulan Juli 1960. Pemerintahan yang baru dan Partai Demokrat yang berkuasa masih belum mampu untuk meningkatkan kondisi perekonomian, menunjukkan kepemimpinan politik atau mengendalikan pengaruh Komunis di Korea
Selatan. Ancaman dari Korea Utara meningkat ketika keadaan pemerintahan jadi sangat lemah dalam mengendalikan permasalahan-permasalahan dalam negeri.
Takut akan ancaman yang semakin sering dari Korea Utara, Jendral Park Chung-hee melakukan revolusi militer pada tanggal 16 Mei 1961. Park Chung-hee yang mendirikan junta berhasil mengembalikan stabilitas sosial. Dua buah partai baru lahir, yaitu Partai Republik Demokrasi dan Partai Demokrasi Baru. Rencana Pengembangan Ekonomi 5 Tahun dimulai pada tahun 1962.
Mulai tahun 1962, Korea Selatan melaksanakan rencana ekonomi dengan meminjam dana dari negara lain. Yang pertama dilakukan adalah memproduksi barang dengan menggunakan mesin dan material impor untuk kemudian diekspor. Dalam periode ini, berbagai sarana industri dibangun dan pemerintah membuat kebijakan yang mempermudah masuknya investasi asing. Ditambah dengan tenaga kerja yang sangat terampil, Korea
Selatan bisa membuat produk yang menyaingi produk dari negara industri. Pada tahun 1970-an, industri berkembang ke bidang kimia berat. Ekspor produk-produk kimia berat meningkat pesat pada periode ini.
Pada tahun 1979, Presiden Park Chung-hee terbunuh dan periode Republik Keempat berakhir. Pemerintahan kemudian beralih ke tangan jenderal bernama Chun Doo-hwan. Di bawah konstitusi baru, Jenderal Chun terpilih sebagai presiden Republik Kelima. Naiknya Chun diikuti ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan transisi yang demokratis. Awal periode ini diwarnai dengan peristiwa Pergerakan Demokratisasi Mei yang terjadi di Gwangju.