Organisasi Perdagangan Dunia
tidak mengimplementasikannya dengan benar dalam tenggat waktu yang dianggap masuk akal, maka pihak yang dirugikan dapat berunding dengan pihak yang melanggar untuk mendapatkan kompensasi. Jika kompensasi tidak dapat diperoleh, pihak yang dirugikan dapat meminta izin dari Badan Penyelesaian Sengketa untuk mengambil tindakan balasan, contohnya dengan menangguhkan konsesi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang merugikan.
Berkat GATT dan WTO, tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya telah dikurangi secara signifikan. Namun, janji bahwa perdagangan bebas akan melejitkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan rakyat telah dipertanyakan. Sebagai contoh, Meksiko dan El Salvador memiliki ekonomi yang terbuka, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan riil, dan upaya
pengentasan kemiskinan di kedua negara tersebut masih belum maksimal. Sementara itu, Vietnam mengalami pertumbuhan yang pesat dan tingkat kemiskinan di negara tersebut menurun drastis meskipun pemerintahnya memiliki sistem proteksionisme. Ekonom Ha-Joon Chang sendiri berpendapat bahwa terdapat sebuah "paradoks" dalam keyakinan neoliberal mengenai perdagangan bebas, karena pertumbuhan ekonomi
negara-negara berkembang lebih tinggi pada tahun 1960 hingga 1980 daripada dari tahun 1980 hingga 2000 meskipun kebijakan dagangnya jauh lebih liberal daripada sebelumnya. Selain itu, terdapat pula hasil penelitian yang menunjukkan bahwa negara-negara akan mengurangi hambatan perdagangan secara signifikan setelah ekonominya menjadi lebih kaya. Maka dari itu, para pengkritik WTO menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan tidak menjamin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Para pengkritik WTO juga mengemukakan pandangan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perdagangan bebas tidak terbagi secara merata. Kritik ini biasanya ditopang dengan data yang menunjukkan bahwa jurang antara yang kaya dan miskin terus melebar, terutama di Republik Rakyat Tiongkok dan India yang semakin bertambah ketimpangan ekonominya meskipun pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. Selain itu, pendekatan WTO yang
ingin mengurangi hambatan perdagangan dapat merugikan negara-negara berkembang. Dengan dihapuskannya tarif, negara kehilangan salah satu sumber pendapatannya. Liberalisasi perdagangan yang terlalu dini juga ditakutkan akan memerangkap negara berkembang di sektor primer yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Negara berkembang yang ingin maju biasanya akan melakukan industrialisasi, tetapi
industri yang baru lahir tidak bisa serta merta langsung meroket begitu saja. Konon Adam Smith pernah menasihati kepada pemerintah Amerika Serikat yang baru merdeka saat itu agar mereka fokus pada sektor pertanian daripada mencoba menyaingi Eropa yang industrinya lebih maju, tetapi Amerika Serikat tidak menggubrisnya dan malah memasang tarif yang tinggi untuk melindungi produsen
Amerika. Saat ini Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan industri terkuat di dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk Macan Asia Timur, dan bahkan muncul dugaan bahwa jika Korea Selatan menghapuskan tarifnya sebelum ekonomi mereka tumbuh pesat, kemungkinan besar saat ini negara tersebut hanya akan menjadi negara miskin penghasil beras.
WTO turut digempur oleh kritik bahwa lembaga tersebut tidak demokratis. Pertama-tama, aturan WTO membatasi kemampuan negara untuk meregulasi ekonominya, dan hal ini menyulitkan upaya negara untuk menegakkan keinginan rakyat. Selain itu, proses pengambilan keputusan di lembaga WTO dianggap kurang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, padahal keputusan yang diambil di lembaga
tersebut akan berdampak terhadap penghidupan banyak sekali orang. Ditambah lagi proses perundingan di WTO seringkali dilakukan secara rahasia oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan-kepentingan ekonomi tertentu, dan rakyat sendiri kurang diinformasikan soal kesepakatan-kesepakatan tersebut. Akibatnya, aturan-aturan WTO pun didominasi oleh kepentingan dagang, dan kepentingan-kepentingan
lainnya (seperti hak asasi manusia, hak-hak buruh, dan pelestarian lingkungan hidup) cenderung terabaikan dan juga tidak terwakilkan dalam proses pengambilan keputusannya. Selain itu, negara-negara maju memiliki kekuatan untuk mendominasi proses perundingan di WTO. Walaupun keputusan diambil lewat konsensus, negara-negara kecil sulit dalam menantang negara-negara maju
apabila terdapat ketidaksetujuan. Oleh sebab itu, negara-negara kecil pun sulit untuk mendapatkan perjanjian yang adil untuk kepentingan mereka. Hal ini semakin diperparah dengan kebiasaan perundingan di GATT yang tidak selalu melibatkan semuanya, contohnya keberadaan "Ruangan Hijau" untuk perundingan kebijakan dan perjanjian tertentu hanya hanya melibatkan
anggota-anggota yang diundang. Dalam proses penyelesaian sengketa sendiri, negara maju juga lebih unggul daripada negara miskin dalam memulai sengketa dan juga dalam menegakkan putusan Panel atau "Appellate Body". Sengketa di WTO memakan biaya yang besar dan membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Kalaupun ada negara kecil yang berhasil memenangkan sengketa, tindakan balasan yang
dapat mereka ambil tidak akan terlalu berdampak terhadap negara maju yang ekonominya jauh lebih besar, dan kadang negara maju bahkan dapat mengabaikan putusan yang tidak mereka sukai.
Ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang terlihat jelas dalam sektor pertanian. Hukum WTO menuai kritikan pedas karena Perjanjian tentang Pertanian mengizinkan negara-negara maju untuk mempertahankan subsidi pertanian yang sangat merugikan negara-negara berkembang (contohnya adalah Kebijakan Pertanian Bersama di Uni Eropa). Akibat subsidi tersebut, negara-negara ini dapat menjual hasil yang
berlebih ke pasar dunia dengan harga yang jauh lebih rendah, dan pada saat yang sama mereka menuntut agar negara-negara berkembang membuka pasar mereka. Alhasil para petani di negara-negara berkembang tidak dapat bersaing dengan produk pertanian negara-negara maju. Walaupun anggota-anggota WTO sudah sepakat untuk menghapuskan subsidi ekspor pertanian, negara-negara maju
masih mempertahankan subsidi dan melindungi sektor pertanian mereka dengan hambatan-hambatan perdagangan, dan praktik ini menghalangi perkembangan industri pertanian di negara-negara berkembang. Pada saat yang sama, jika semua subsidi pertanian langsung dihapuskan, harga pangan bisa melejit, dan hal ini juga akan merugikan rakyat dan mengancam ketersediaan pangan. Maka dari itu, pakar hukum yang
mengkritik WTO dari sudut pandang hak asasi manusia, Sarah Joseph, menyarankan agar subsidi ini dihapuskan secara bertahap agar pasar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.