Perkawinan sejenis
Sebuah RUU perkawinan sejenis tertunda di Parlemen setelah Partai Liberal Hijau Swiss, mengajukan sebuah inisiatif konstitusional yang mengesahkan perkawinan sejenis pada Desember 2013, berlawanan dengan inisiatif Partai Rakyat Demokrat Kristen Swiss yang melarang perkawinan sejenis. Komite Urusan Hukum Dewan Nasional menyetujui inisiatif Liberal Hijau dengan 12-9 dan 1 abstain pada 20 Februari 2015. Pada 1 September 2015, kamar atas Komite Urusan
Hukum memilih dengan 7 suara banding 5 untuk memproses inisiatif tersebut. Komite Urusan Hukum Dewan Nasional sekarang dapat menyusun undang-undang tersebut.
Dalam sebuah jajak pendapat pada Juni 2013 untuk ifop, 63% menyetujui perkawinan sejenis. Setelah keputusan Komite Urusan Hukum Dewan Nasional untuk menyetujui perkawinan sejenis, dua jajak pendapat yang dirilis pada 22 Februari 2015 menunjukkan dukungan 54% (Léger Marketing untuk Blick) dan 71% (GfS Zürich untuk SonntagsZeitung) mengizinkan pasangan sejenis untuk kawin dan mengadopsi anak. Sebagai
tambahan, pada November 2016, pemilih di kanton Zürich secara sangat menentang sebuah inisiatif yang melarang perkawinan sejenis dalam Konstitusi kanton tersebut, dengan 81% suara menolak. Jajak pendapat pada 2017 menunjukkan bahwa 75% warga Swiss setuju dengan perkawinan sejenis.
Pada Maret 2015, Dewan Federal Swiss merilis laporan pemerintah mengenai perkawinan dan hak baru bagi keluarga. Hal ini membuka kemungkinan pengajuan kemitraan terdaftar untuk pasangan berbeda jenis dan juga perkawinan sejenis bagi pasangan sejenis. Kanselir Federal Simonetta Sommaruga yang bertugas untuk Departmen Kehakiman dan Kepolisian Federal juga secara pribadi menyatakan bahwa ia berharap pasangan sejenis dapat diizinkan untuk kawin segera.
Partai Rakyat Demokrat Kristen Swiss (CVP/PDC) memulai pada 2011 dengan mengumpulkan tanda tangan dari sebuah inisiatif masyarakat berjudul "Untuk pasangan dan keluarga- tidak untuk hukuman bagi perkawinan". Inisiatif tersebut akan mengubah Pasal 14 Konstitusi Federal Swiss dan bertujuan untuk menciptakan hak keuangan yang setara dan manfaat kesejahteraan sosial yang setara antara pasangan kawin
dan pasangan kohabitasi tidak kawin. Akan tetapi, naskah ini bertujuan untuk mengajukan arti perkawinan sebagai sebuah "persatuan utuh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan" ke dalam Konstitusi untuk pertama kalinya. Pada 19 Juni 2015, Parlemen menyarankan agar pemilih menolak inisiatif tersebut. Dewan Federal juga menyarankan agar menolak inisiatif. Warga Swiss memilih usul Demokrat Kristen dalam referendum pada 28 Februari 2016 dan menolaknya dengan suara 50.8%.
Pada 22 Desember 2014, sebuah amendemen yang diajukan ke Kode Perdata yang mana akan mengesahkan perkawinan sejenis dijadwalkan akan diuji oleh Komisi Yudisial. Jika amendemen ini lolos di tahap komisi, maka akan dipungut suara dalam sesi pleno Yuan Legislatif pada 2015. Amendemen ini, yang disebut amendemen kesetaraan perkawinan, akan memasukkan istilah yang netral ke dalam Kode Perdata menggantikan yang
sebelumnya menyiratkan perkawinan heteroseksual, yang memberlakukan perkawinan sejenis. Hal ini akan juga mengizinkan pasangan sejenis untu mengadopsi anak.
Yu Mei-nu dari Partai Demokratik Progresif (DPP), yang menjadi penyidang dalam sesi legislatif saat ini, menunjukkan dukungan terhadap amandemen ini dengan lebih dari 20 anggota parlemen DPP lainnya dan juga dua Uni Solidaritas Taiwan dan masing-masing satu dari Kuomintang dan Partai Rakyat Pertama. Taiwan akan menjadi negara pertama di Asia yang mengesahkan perkawinan sejenis apabila mengamandemen Kode Perdatanya.
Sebuah jajak pendapat yang dilaksanakan di antara Agustus hingga Oktober 2015 menemukan bahwa 71% warga Taiwan mendukung perkawinan sejenis. Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan sejak Mei 2016, menunjukkan dukungannya terhadap perkawinan sejenis pada November 2015.
Pada Oktober 2016, dua RUU perkawinan sejenis yang baru diajukan ke Yuan Legislatif. Kemudian, protes dilancarkan oleh kelompok yang menentang dan kelompok yang mendukung pengesahan.
Pada 24 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan sejenis memiliki hak untuk kawin, dan memberikan waktu dua tahun bagi Pemerintah Taiwan untuk mengamendemen undang-undang tersebut agar berlaku. Jika aturan tersebut tidak diubah dalam waktu dua tahun, pasangan sejenis dapat mengajukan pendaftaran perkawinan sejenis secara sah di Taiwan.
"Undang-Undang Perkawinan Republik Rakyat Tiongkok" secara jelas mengartikan perkawinan sebagai persatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Tidak ada bentuk persatuan sipil yang diakui. Sikap Pemerintah Tiongkok terhadap homoseksualitas dipercaya sebagai "tiga tidak": "tidak menerima; tidak melarang; tidak mendukung." Kementerian Kesehatan telah secara resmi menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit kejiwaan pada 2001.
Li Yinhe, seorang sosiolog dan seksolog yang cukup terkenalan di dalam komunitas gay di Tiongkok, telah mencoba mengesahkan perkawinan sejenis beberapa kali, termasuk saat Kongres Nasional Rakyat pada 2000 dan 2004 ("Pengesahan Perkawinan Sejenis"pada 2000 dan "RUU Perkawinan"pada 2004). Menurut hukum Tiongkok, 35 tanda tangan perwakilan dibutuhkan untuk sebuah masalah dibahas di Kongres.
Usahanya gagal karena kurangnya dukungan oleh perwakilan. Juru bicara Komite Nasional CPPCC Wu Jianmin kemudian mempertimbangkan usulan Li Yinhel, mengatakan bahwa perkawinan sejenis masih terlalu "jauh ke depan dari waktunya" bagi Tiongkok. Ia berpendapat bahwa perkawinan sejenis tidak diakui bahkan di banyak negara Barat, yang mana dianggap lebih liberal dalam masalah
sosial dibandingkan Tiongkok. Pernyataan ini dimengerti sebagai wujud bahwa Pemerintah mungkin menganggap pengakuan perkawinan sejenis dalam jangka panjang, tetapi tidak dalam waktu dekat.
Pada 5 Januari 2016, sebuah pengadilan di Changsha, sebelah selatan Provinsi Hunan, setuju untuk mendengar sebuah gugatan dari Sun Wenlin (26) pada Desember 2015 melawan penolakan Biro Urusan Sipil dari Distrik Furong untuk mengizinkannya menikah dengan pasangan prianya Hu Mingliang (36) pada Juni 2015. Pada 13 April 2016, dengan ratusan pendukung perkawinan sejenis di luarnya, pengadilan Changsha memutuskan melawan Sun, yang akan mengajukan banding, menjadikan kasusnya penting dalam kemajuan LGBT di Tiongkok.
Pada April 2016, Mahkamah Agung mengumumkan bahwa ia akan mendengar gugatan yang menyatakan bahwa Pasal 44 dari Kode Perdata adalah inkonstitusional karena melarang perkawinan sejenis.
Presiden Nicolás Maduro mendukung perkawinan sejenis, dan berpendapat bahwa Majelis Konstituante akan setuju untuk mengesahkannya.
Di Vietnam, saat ini hanya perkawinan antara pria dan wanita yang diakui. Menteri Keadilan Vietnam mulai mencari nasihat mengenai pengesahan perkawinan sejenis dari organisasi pemerintah lain dan non-pemerintah pada April dan Mei 2012, dan berencana untuk membahasnya masalah ini lebih jauh di Majelis Nasional pada musim semi 2013. Akan tetapi, pada Februari 2013, Menteri Keadilan meminta pada Majelis
Nasional menghindari tindakan tersebut hingga 2014. Saat pendengaran untuk membahas perubahan undang-undang perkawinan pada April 2013, Wakil Menteri Kesehatan Nguyen Viet Tien mengusulkan agar perkawinan sejenis disahkan seceptanya.
Pemerintah Vietnam menghapus sebuah denda administratif yang dikenakan pada pernikahan sejenis pada 2013. Kebijakan tersebut diberlakukan pada 11 November 2013. Denda 100.000-500.000 VND ($24USD) akan dihapus. Meskipun perkawinan sejenis tidak diizinkan di Vietnam, kebijakan tersebut akan mendekriminalisasi hubungan tersebut, serta hak-hak biasa seperti pendaftaran rumah tangga, kebendaan, membesarkan anak, dan kemitraan bersama diakui.
Pada Juni 2013, Dewan Nasional mulai berunding secara formal mengenai ajuan perkawinan sejenis. Pada 24 September 2013, Pemerintah mengeluarkan sebuah dekrit yang menghapus denda terhadap perkawinan sejenis. Dekrit ini mulai berlaku pada 11 November 2013.