Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa
Pam Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa adalah sebutan untuk kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk oleh TNI untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) tahun 1998, yang berakhir dengan Tragedi Semanggi. Selama SI MPR, Pam Swakarsa berkali-kali terlibat bentrokan dengan para pengunjuk rasa yang menentang SI. Juga terlibat bentrokan dengan masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran Pam Swakarsa.
Sikap Pam Swakarsa ditambah dengan perlakuan diskriminatif aparat terhadap massa mahasiwa dibanding dengan pasukan Pam Swakarsa ini, membuat masyarakat antipati. Sejak sebelum dimulai SI MPR saja sudah menimbulkan bentrokan fisik antara masyarakat dengan Pam Swakarsa yang dilindungi aparat. Pangab/Menhankam Jenderal TNI Wiranto, tetap bersikeras untuk mempertahankan eksistensi pasukan swasta tersebut. Padahal
berbagai kecaman dan peringatan akibat negatif keberadaan mereka pun sudah dilontarkan berbagai pihak. Misalnya dalam Deklarasi Ciganjur, yang disampaikan oleh empat tokoh: Gus Dur, Megawati, Sultan Hamengkubuwono X, dan Amien Rais.
Pam Swakarsa tak hanya mengamankan Gedung DPR/MPR Senayan, tetapi juga dikirimkan dengan truk-truk ke lokasi yang potensial menjadi daerah demonstrasi dan orasi mahasiswa, seperti Tugu Proklamasi atau Taman Ismail Marzuki. Mereka juga berunjuk kekuatan dengan berpawai melintasi kampus-kampus yang aktif. Mereka bahkan melakukan patroli malam diiringi dengan sedan polisi. Di lingkungan Senayan mereka beraksi menghalau para pejalan kaki dan pengendara sepeda motor yang lewat.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengumpulkan dan menyerahkan barang bukti kepada polisi berupa 40 bambu runcing dari kawasan Taman Ismail Marzuki, 132 bambu runcing dari Tugu Proklamasi, sebuah samurai, satu batang besi bengkok, empat ikat kepala, dan selembar saputangan.
Susana politik menjelang SI memang dipanaskan oleh retorika yang menajam antara kelompok pro-SI dan anti-SI. Berbagai elemen gerakan mahasiswa menyatakan tidak mempercayai Habibie menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, sedangkan SI tak ada artinya jika semua anggota masih orang Orde Baru, serta menuntut peradilan terhadap Soeharto dan pencabutan dwifungsi
ABRI. Sedangkan hampir semua ormas Islam memiliki pandangan yang umumnya sama, bahwa SI merupakan tahap penting menuju Pemilu 1999, yang diharapkan menjadi tonggak untuk mengayuh demokratisasi dan reformasi berikutnya.
Menjelang SI sejumlah pertemuan silaturahmi yang digagas para pemuka Islam, mulai acara yang sifatnya intern, berskala kecil, sampai aksi pamer kekuatan massa. Ada Apel Akbar Umat Islam 1998 oleh Forum Silaturahmi Ulama-Habib dan Tokoh Masyarakat se-Jabotabek, yang menghimpun puluhan ribu massa, di Stadion Utama Senayan. Lalu disusul Kongres Umat Islam Indonesia, yang dihadiri sekitar 1500 peserta
dari 30-an ormas Islam di seluruh Nusantara, sampai yang berskala kecil, Silaturahmi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Hasil pertemuan-pertemuan ini bisa dibaca dari pernyataan sikap dan spanduk-spanduk yang dibentangkan. Intinya sama: mendukung dan menyukseskan Sidang Istimewa MPR 1998 serta menentang pihak-pihak yang ingin menggagalkan Sidang Istimewa MPR.
Acara yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi Ulama di Senayan menghasilkan pernyataan sikap hasil yang dibacakan K.H. Syaifuddin dan diakhiri tepukan tangan 100 ribu massa dan sejumlah tokoh yang hadir, seperti Ketua Pelaksana Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) Ahmad Sumargono dan Sekjen Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) H. Husein Umar. Pengusaha nasional Fadel Muhammad
malah bersuara lebih lantang, bila imbauan tak diindahkan, umat Islam siap menghadapi dengan segala risiko.
Kegiatan pasukan swakarsa muslim ini bisa ditengok sejak sepekan sebelum Sidang Istimewa. Awal November 1998, para aktivis pro-SI ini diangkut dengan 50-an truk yang mangkal untuk salat lohor di Masjid Istiqlal. Di badan truk diselempangkan spanduk putih bertuliskan huruf merah: "PAM Swakarsa SI MPR 98". Di tiap-tiap truk, berjubel anak berusia tanggung. Mereka mengenakan ikat kepala
berwarna hijau bertuliskan huruf Arab. Tangan mereka menggenggam erat tongkat bambu runcing. Sekali dalam sehari berkeliling kota. Bukan untuk takbiran, tetapi mengampanyekan perlunya SI. Pasukan muda ini agaknya tak termasuk sekitar 12 ribu massa yang telah mendaftar ke Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk melangsungkan sejumlah kegiatan mendukung SI. Ahmad Sumargono, Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam atau KISDI mengatakan pasukannya sudah siap dan berkekuatan sekitar 5000 orang.
Pasukan Pam Swakarsa ini terdiri dari beberapa barisan. Ada yang di bawah koordinasi kepolisian, ada yang di bawah komando Furkon (Faisal Biki), ada yang dari Masyarakat Madura di bawah koordinasi Chalil Badawi, tak ketinggalan onderbrouw ICMI, yakni CIDES ikut bermain. Unsur-unsur Pam Swakarsa dapat juga disebut terdiri dari antara lain Furkon yang berada di bawah tanggung jawab MUI
(dibentuk pada Kongres Umat Islam, tanggal 7-11 November 1998), KISDI (yang dipimpin Ahmad Sumargono yang pernah tercatat sebagai petinggi Partai Bulan Bintang), Brigade Hizbullah BKUI, GPI, Remaja Masjid Al-Furqon Bekasi, dan Mahasiswa Islam Bandung. Para komandannya umumnya adalah jawara-jawara silat yang sebagian didatangkan dari Banten. Milisi Pam Swakarsa juga diisi oleh kalangan pendekar betawi dan juga
ormas-ormas Islam. Beberapa lokasi yang dijadikan markas barisan Pam Swakarsa adalah Mesjid Istiqlal, Manggala Wanabhakti, Mesjid Al Azhar dan sebuah tempat dekat Mabes ABRI di kawasan Cilangkap. Tidak semuanya datang dari kalangan Islam.
Kepolisian Daerah Metro Jaya menyebut Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, FKPPI, dan berbagai organisasi lainnya juga berhimpun dalam pasukan paramiliter yang ikut mengamankan SI. Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, dan Warga Wijaya Indonesia bermarkas dalam kompleks Gedung DPR/MPR. Namun jumlah yang lebih banyak, yang bermarkas di Masjid Istiqlal dan Masjid Al Banna, Senayan,
datang dari kalangan Islam. Mereka tak hanya berasal dari wilayah Jabotabek, melainkan dari daerah lain seperti Banten, Bandung, Pandeglang, Yogyakarta, Surabaya, dan Madura.
Majelis Dakwah Islamiah, sebuah forum pengajian yang dibina Golkar, menurunkan 600 anggota dengan tugas memblokir Tugu Proklamasi yang sedianya menjadi ajang digelarnya parlemen jalanan oleh mahasiswa dan kelompok penentang SI MPR. Ada juga kelompok dari Menteng, Kalipasir, dan Gondangdia. Dengan kekuatan 200 orang, bersama kelompok lain mereka bertugas menjaga Taman Ismail Marzuki.
Kelompok yang besar digerakkan oleh Faisal Biki, adik kandung almarhum Amir Biki, tokoh peristiwa Tanjungpriok. Bersama kelompok Forum Umat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi (Furkon) yang didirikan Komarudin Rahmat, Daud Poliraja, dan Furqon. Faisal sendiri mengaku, dananya antara lain dikucurkan oleh Menhankam Pangab Jenderal Wiranto dan Wakil Ketua DPR/MPR Abdul Gafur. Pasukan yang dirangkul Furkon
berasal dari berbagai daerah. Jakarta, misalnya, banyak disumbang pasukan dari wilayah Tanahabang, Tanjungpriok, dan Kwitang. Dari luar daerah, kebanyakan dari Serang, Rangkasbitung, dan Pandeglang. Ada pula yang datang dari Yogyakarta, seperti diakui Ketua Tarbiyah Islamiah Yogyakarta, Djalaludin Syukur.
Pengaman swakarsa yang beratribut ikat kepala bertuliskan huruf Arab tersebut bahkan telah dinilai oleh sejumlah kalangan masyarakat justru telah merusak citra Islam karena ternyata kebanyakan dari mereka merupakan preman bayaran.