Ikatan Pustakawan Indonesia
Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) didirikan pada tanggal 6 Juli 1973 dalam Kongres Pustakawan Indonesia yang diadakan di Ciawi, Bogor, 5-7 Juli 1973. Kongres ini merupakan perwujudan kesepakatan para pustakawan yang tergabung dalam APADI, HPCI dan PPDIY dalam pertemuan di Bandung pada tanggal 21 Januari 1973 untuk menggabungkan seluruh unsur pustakawan dalam satu asosiasi. Dalam perjalanan panjang sejarah perpustakaan
di negeri ini, jauh sebelum IPI lahir, sudah ada beberapa organisasi pustakawan di Indonesia. Mereka ini adalah Vereeniging tot Bevordering van het Bibliothekwezen (1916), Asosiasi Perpustakaan Indonesia (API) 1953, Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia (PAPSI) 1954, Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (PAPADI) 1956, Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI) 1962, Himpunan Perpustakaan Chusus Indonesia (HPCI) 1969, dan Perkumpulan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta (PPDIY).
Dalam Kongres Pustakawan Indonesia tahun 1973 tersebut, ada dua acara utama yang diagendakan, yaitu (1) seminar tentang berbagai aspek perpustakaan, arsip, dokumentasi, informasi, pendidikan, dan (2) pembentukan organisasi sebagai wadah tunggal bagi pustakawan Indonesia. Berkaitan dengan acara yang disebut terakhiri, Ketua HPCI Ipon S. Purawidjaja melaporkan bahwa sebagian besar anggota HPCI,
melalui rapat di Bandung tanggal 24 Maret 1973 dan angket, setuju untuk bergabung dalam satu organisasi pustakawan. APADI pun memutuskan bersedia meleburkan diri melalui keputusannya tertanggal 4 Juli 1973, dan terhitung sejak 7 Juli 1973 APADI bubar sejalan dengan terbentuknya IPI.
Dengan kesepakatan bersama itu, maka kongres Ciawi melahirkan wadah tunggal pustakawan Indonesia, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia. Pemilihan untuk Pengurus Pusat, yang didahului dengan penyampaian tata tertib pemilihan, menghasilkan a.l. ketua Soekarman, sekretaris J.P. Rompas, dan bendahara Yoyoh Wartomo. Komisi yang terbentuk di antaranya adalah Komisi Perpustakaan Nasional yang diketuai
oleh Mastini Hardjoprakoso, Perpustakaan Khusus oleh Luwarsih Pringgoadisurjo (alm.) dan Pendidikan Pustakawan oleh Sjahrial Pamuntjak. Pada tanggal 7 Juli 1973 itu juga Anggaran Dasar IPI yang terdiri dari 24 pasal yang sudah disahkan oleh peserta Kongres.
Kongres XIV Ikatan Pustakawan Indonesia yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 9-12 Oktober 2018 telah memilih T. Syamsul Bahri sebagai Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia untuk periode tahun 2018-2021. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Kongres tersebut, Ketua Umum/formatur pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia untuk melengkapi susunan kepengurusan sesuai dengan Program Kerja, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia.
Kepala Perpustakaan Nasional RI, Bapak Muhammad Syarif Bando pada tanggal, 14 Januari 2018, di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, jalan Medan Merdeka Selatan no. 11, Jakarta Pusat, mengukuhkan secara resmi anggota pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) periode 2018-2021.
Acara pengukuhan ini juga dirangkai dengan Seminar Ilmiah Kepustakawanan dengan Tema " Pustakawan Berkarya Masyarakat Sejahtera, dengan narasumber, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Bapak Drs. Muhammad Syarif Bando, MM. dan Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK da Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Amich Alhumami, MA, Med. Ph.D.
Berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, Nomor 01 tahun 2019 tentang pengangkatan Badan Pembina Ikatan Pustakawan Indonesia periode 2018-2021, Badan pembina terdiri dari:
Berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, Nomor 02 tahun 2019 tentang pengangkatan anggota pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) periode 2018-2021, kepengurusan PP-IPI terdiri dari:
Erwin Kamil, A.Md. Sekilas Kepengurusan IPI 1973-2018 Berikut ini adalah nama-nama Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia, periode Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, sejak tahun 1973 s,d 2018.
Ikatan Pustakawan Indonesia didirikan untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia melalui pengembangan pusdokinfo dalam pengabdian dan pengamalan keahliannya untuk bangsa dan negara RI, serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kompetensi pustakawan yang diperlukan pada er 4.0, diataranya adalah (1) Kemampuan riset mendalammengenai Bibliometrik, (2) pemahaman mengenai struktur metadata dan
pengetahuan luas di bidang teknologi, (3) kemampuan komunikasi yang baik. Kata kuncinya adalah pustakawan dapat berkreativitas dalam upaya meningkatan literasi masyarakat dan pustakawan didorong mencerdaskan masyarakat.