Sejarah hukum Uni Eropa
Prodi, yang mulai menjabat pada September 1999. Namun, Konferensi Nice menandai satu kemajuan signifikan perluasan yuridiksi Uni Eropa, dengan pengadopsian Piagam Hak Asasi Uni Eropa. Piagam hak-hak sipil dan politik ini berasal dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), dan dari tradisi konstitusional umum bagi negara-negara anggota.
Uni Eropa secara tradisional seringkali menggunakan istilah "Komunitas" dan "Uni". Hal ini menjadikan Uni Eropa sulit diklasifikasikan, khususnya dengan melibatkan perbedaan antara hukum nasional (dimana individu dan korporasi merupakan subjek hukum yang termasuk di dalamnya) dan hukum internasional (dengan subjek yang terdiri dari negara berdaulat dan organisasi internasional), serta
klasifikasi tradisi konstitusional Eropa dan Amerika yang berbeda. Dalam konteks tradisi Eropa, istilah federasi setara dengan negara federal yang berdaulat di dalam hukum internasional; sehingga Uni Eropa tidak dapat disebut federasi; setidaknya, bukan federasi tanpa kualifikasi. Namun demikian, dapat digambarkan dengan model federal atau federal alamiah; yang dianggap pantas sebagai
uni negara-negara federal, yaitu sebuah struktur konsep yang terletak antara konfederasi negara-negara dan negara federal. Mahkamah Konstitusi Jerman mengacu Uni Eropa sebagai ""Staatenverbund"", yaitu struktur yang berada di antara ""Staatenbund"" dan ""Bundesstaat""(negara federal).
Konstitusi Uni Eropa, sebagaimana asosiasi negara-negara tentunya memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Berbeda halnya dengan kebanyakan konstitusi negara anggota, konstitusi Uni Eropa tidak ditetapkan dalam dokumen konstitusional yang komprehensif, tetapi muncul dari keseluruhan aturan-aturan dan nilai-nilai fundamental yang dengannya memiliki sifat mengikat. Peraturan-peraturan Uni
Eropa dapat ditemukan sebagian di dalam traktat-traktat atau instrumen hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga Komunitas Eropa. Di negara anggota, tubuh politik ini dibentuk oleh dua prinsip utama, yaitu aturan hukum dan demokrasi. Semua kegiatan Uni Eropa harus setia pada persyaratan mendasar dari hukum dan demokrasi, sehingga memiliki legitimasi legal dan bersifat demokratis;
baik pada elemen-elemen yang didirikan, struktur, kekuatan, cara kerja, posisi negara anggota dan lembaga-lembaganya, beserta posisi warga negaranya.
Traktat-traktat perjanjian Uni Eropa menetapkan tujuan Uni Eropa, aturan bagi lembaga-lembaga Uni Eropa, bagaimana keputusan dibuat dan hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya. Traktat-traktat ini dari waktu ke waktu diubah untuk mereformasi lembaga-lembaga Uni Eropa, serta memberinya wilayah tanggung jawab baru, yang memungkinkan negara-negara baru dapat bergabung dengan Uni
Eropa. Traktat-traktat ini dinegosiasikan dan disepakati oleh semua negara Uni Eropa, kemudian disahkan oleh parlemen setelah referendum. Pada Perjanjian Uni Eropa (TEU) Pasal 5 (2), "prinsip perundingan" mengatakan bahwa Uni Eropa tidak dapat melakukan apapun kecuali jika otoritas menghendakinya. Keterbatasan kompetensi dibangun oleh Dewan Peradilan Uni Eropa, dan dewan-dewan, serta Parlemen dari negara-negara anggota.
Untuk tujuan penyederhanaan klasifikasi sumber hukum Komunitas, traktat-traktat tersebut dibagi dengan tipologi sebagai berikut:Tiga traktat utama atau Perjanjian Pendirian, terdiri dari: Perjanjian Paris yang mendirikan Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (ECSC), yang mulai berlaku pada 23 Juli 1952 dengan jangka waktu 50 tahun, dan berakhir pada Juli 2002; Perjanjian Roma yang mendirikan Masyarakat Ekonomi
Eropa (EEC), yang mulai berlaku pada 1 Januari 1958. Traktat ini dikenal sebagai Perjanjian EC, ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas; dan Perjanjian Roma yang membangun Komunitas Energi Atom Eropa (Euratom), ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
Dua sumber konstitusional utama Uni Eropa adalah Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa (TFEU), yang disetujui oleh pemerintahan di seluruh negara anggota. Kedua perjanjian tersebut menetapkan lembaga-lembaga Uni Eropa dapat membuat daftar kekuatan dan tanggung jawab masing-masing negara anggota, serta menjelaskan bidang-bidang apa saja yang Uni Eropa dapat buat
undang-undangnya baik dalam bentuk Direktif atau Regulasi. Komisi Eropa memiliki inisiatif dalam pengajuan undang-undang. Di dalam prosedur legislasi Uni Eropa, Dewan (menteri pemerintahan negara anggota) dan Parlemen Eropa (dipilih oleh warga negara), dapat membuat amandemen, serta harus memberikan perhatian supaya suatu undang-undang dapat disetujui.Pilar Pertama terdiri dari tiga Komunitas Eropa (EEC,
Euratom, ECSC) yang diperluas oleh Persatuan Ekonomi dan Moneter. Komunitas Eropa merupakan penyatuan bertahap Masyarakat Batu bara dan Baja Eropa (ECSC), Komunitas Energi Atom Eropa (Euratom) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC). Ketika Uni Eropa dibentuk, 'Masyarakat Ekonomi Eropa' (EEC) berubah nama menjadi 'Komunitas Eropa' (EC).
Area kebijakan yang menjadi tanggung jawab Komunitas meliputi: urusan ekonomi dan moneter (berpusat di sekitar mata uang tunggal Eropa, yaitu euro); pertanian; persyaratan visa, suaka dan imigrasi; transportasi; perpajakan; pekerjaan; perdagangan; kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesejahteraan pemuda; budaya; perlindungan dan kesehatan konsumen; jaringan trans-Eropa; industri;
kohesi ekonomi dan sosial; penelitian dan teknologi; lingkungan; serta bantuan pembangunan.Krisis politik akibat Perang Teluk, perang saudara di daerah bekas Yugoslavia, serta pecahnya Uni Soviet menunjukkan bahwa instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan tidak cukup bagi Uni Eropakhususnya sebagai kekuatan perdagangan terbesar di duniadalam menjalankan urusan-urusan di
negara-negara. Sebelum Perjanjian Uni Eropa terbentuk, kerja sama politik antara negara-negara anggota didasarkan pada pengaturan Kerja sama Politik Eropa (EPC) yang dibentuk pada tahun 1970, serta ditingkatkan dan diperluas berdasarkan UU Eropa Tunggal (SEA) pada tahun 1986/87. Kebanyakan keputusan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama saat ini masih diambil atas dasar
kerja sama antarnegara. Secara tradisional, kebijakan keamanan luar negeri, khususnya kebijakan keamanan itu sendiri merupakan wilayah dimana negara-negara anggota tertarik mempertahankan kedaulatan (nasional) mereka sendiri. Masalah lainnya adalah bahwa beberapa negara anggota bukan merupakan anggota NATO (Austria, Finlandia, Irlandia, Swedia) atau Uni Eropa Barat
(WEU) (Denmark, Irlandia, Yunani).Kerja sama peradilan memfasilitasi dan mempercepat kerja sama dalam kaitannya dengan proses dan penegakan Keputusan, memfasilitasi ekstradisi antara negara-negara anggota, menetapkan aturan minimum yang berkaitan dengan elemen-elemen penyusun akta-akta kriminal dan hukuman di bidang kejahatan terorganisir, terorisme, serta perdagangan
narkoba (Pasal 31 dan 32 UE). Tujuan kerja sama antara polisi dan otoritas peradilan adalah memberikan kebebasan, keamanan dan keadilan bagi warga negara, dengan bersama-sama mencegah dan memberantas kejahatan (khususnya terorisme, perdagangan manusia, perdagangan obat terlarang, perdagangan senjata, korupsi dan penipuan), rasisme dan xenofobia (Pasal 29 dan 30 UE).
Perjanjian Amsterdam mulai berlaku pada 1 Mei 1999, dengan penekanan pada arti kerja sama antarnegara anggota yang lebih ditingkatkan, serta kemungkinan pengadopsian sanksi terhadap negara-negara anggota Uni Eropa yang melanggar hukum dan aturan yang mengikat di dalam Komunitas. Perlindungan integritas Uni Eropa dimasukkan dalam tujuan Pilar Kedua, kemudian kantor Perwakilan Tinggi
untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama dibentuk (fungsi ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Uni Eropa.