Pembantaian Nanking
Pembantaian Nanking, juga dikenal sebagai Pemerkosaan Nanking, adalah sebuah episode dari pembunuhan massal dan perkosaan massal yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap penduduk Nanking (ejaan resmi saat ini: Nanjing) selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua. Pembantaian terjadi selama periode enam minggu mulai sejak tanggal 13 Desember 1937, hari itu Jepang menguasai Nanking,
yang kemudian menjadi ibukota Tiongkok (lihat Republik Tiongkok (1912-1949)). Selama periode ini, antara 40000 hingga lebih 300000 (perkiraan bervariasi) warga sipil Tiongkok dan melucuti kombatan dibunuh oleh tentara dari Tentara Kekaisaran Jepang. Perkosaan meluas dan penjarahan juga terjadi. Beberapa pelaku kunci dari kekejaman, pada saat dicap sebagai kejahatan perang,
kemudian diadili dan dinyatakan bersalah di Pengadilan Militer Internasional Timur Jauh dan pengadilan Kejahatan Perang Nanjing, dan dieksekusi. Pelaku utama lainnya, Pangeran Asaka, anggota dari Keluarga Imperial, lolos dari penuntutan dengan memiliki kekebalan sebelumnya yang telah diberikan oleh Sekutu.
Karena sebagian besar catatan militer Jepang pada pembunuhan sengaja dirahasiakan atau hancur tak lama setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, sejarawan belum bisa secara akurat memperkirakan jumlah korban tewas dalam pembantaian. Pengadilan Militer Internasional Timur Jauh memperkirakan pada tahun 1948 bahwa lebih dari 200000 orang Cina tewas dalam insiden itu. Perkiraan resmi dari
Tiongkok lebih dari 300000 tewas berdasarkan evaluasi Pengadilan Kejahatan Perang Nanjing tahun 1947. Jumlah korban tewas telah aktif diperdebatkan oleh peneliti sejak 1980-an, dengan perkiraan khas mulai dari 40000 sampai lebih dari 300000.
Acara ini tetap menjadi isu politik kontroversial, karena berbagai aspek itu telah diperdebatkan oleh revisionis sejarah dan nasionalis Jepang, yang mengklaim bahwa pembantaian telah dibesar-besarkan atau seluruhnya baik dibuat untuk tujuan propaganda. sebagai hasil dari upaya nasionalis untuk menolak atau merasionalisasikan kejahatan perang, kontroversi seputar
pembantaian tetap menjadi batu sandungan dalam hubungan Tiongkok-Jepang, serta hubungan Jepang dengan negara-negara Asia-Pasifik lainnya seperti Korea Selatan dan Filipina.
Meskipun pemerintah Jepang telah mengakui tindakan pembunuhan sejumlah besar non-kombatan, penjarahan, dan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh Tentara Kekaisaran Jepang setelah jatuhnya Nanking, dan veteran Jepang yang bertugas di Nanking pada waktu itu telah menegaskan bahwa pembantaian terjadi, sekelompok kecil minoritas namun vokal dalam kedua
pemerintah dan masyarakat Jepang berpendapat bahwa korban tewas adalah militer dan bahwa tidak ada kejahatan seperti yang pernah terjadi. Bantahan dari pembantaian (dan susunan yang berbeda dari laporan revisionis pembunuhan) telah menjadi pokok dari nasionalisme Jepang. Di Jepang, pendapat publik tentang pembantaian bervariasi, dan beberapa menyangkal terjadinya
pembantaian langsung. Meskipun demikian, berulang upaya oleh para penegosiasi untuk mempromosikan sebuah sejarah revisionis dari insiden yang telah menciptakan kontroversi yang secara berkala bergema di media internasional, terutama di Tiongkok, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Timur lainnya.