Sejarah hukum Uni Eropa
Prinsip-prinsip umum hukum administratif berasal dari hukum konstitusional atau hukum administratif, dengan aturan proses yang telah dikenal, misalnya, telah lama menjadi bagian dari hukum administratif itu sendiri, yang tumpang tindih dengan hak-hak pertahanan dalam prosedur pidana. Dalam undang-undang Uni Eropa, prinsip-prinsip baru dirumuskan seperti hak 'akses ke pengadilan' dan
'peradilan yang efektif' muncul sebagai hak konstitusional. Sebagai alternatif, prinsip-prinsip umum dapat berasal dalam administrasi publik, yang dipinjam dari prinsip-prinsip 'tata pemerintahan yang baik' seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yang diadopsi bagi Uni Eropa oleh Komisi Eropa pada tahun 2001. Meskipun dijelaskan dalam Perjanjian-perjanjian
sebagai administrasi Eropa (TEC Pasal 211), Komisi Eropa merupakan badan pengatur otonom yang bukan hanya pusat administrasi negara bangsa. Komisi Eropa memiliki kekuatan formal memulai legislasi, meskipun kini, Perjanjian Lisboa membentuk keputusan bersama bagi Dewan dan Parlemen sebagai 'prosedur legislatif umum' bagi Uni Eropa (TFEU, Pasal 289 dan 29); Komisi tetap merupakan peserta yang sangat
berpengaruh dalam prosedur pembuatan hukum, dan mendapat kekuatan dari legislasi yang didelegasikan (Pasal 290).
Dua peristiwa penting yang menandai pembukaan tahapan baru hukum administratif Uni Eropa diantaranya yaitu Perjanjian Maastricht 1992; dimana Uni Eropa secara resmi memperluas ruang lingkupnya ke bidang-bidang Peradilan dan Urusan Dalam Negeri, dan jatuhnya Komisi Santer pada tahun 1999, yang berpengaruh pada perubahan peran dan posisi Komisi. Komunitas Eropa pada mulanya merupakan sistem dua
tingkat. Cara tradisional untuk menganalisis administrasi adalah dalam bentuk triadik, yaitu administrasi langsung, seperti pada hukum kompetisi EC; administrasi tidak langsung, dimana pelaksanaan kebijakan Uni Eropa 'diunduh' ke dalam sistem administratif nasional; dan administrasi kooperatif atau administrasi bersama, dimana kedua tingkatan bekerja bersama. Namun, sistem
pemerintahan Uni Eropa berubah secara radikal, dimana Komisi Eropa lebih merupakan 'koordinator jaringan' daripada sebuah administrasi publik klasik yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan.
Setelah Perjanjian Lisboa ditandatangani, hukum administratif Uni Eropa menghadapi beberapa tantangan lebih lanjut, diantaranya: perluasan aturan hukum dan prinsip legalitas ke bidang peradilan, urusan dalam negeri, dan imigrasi; yang memerlukan peningkatan perhatian atas hak-hak asasi manusia; hilangnya fungsi pemerintahan ke agen dan jaringan; dan proses globalisasi yang semakin
menekan Uni Eropa, sehingga menantang otonomi pertahanannya. Pengaruh langsung hukum Eropa diabadikan oleh Mahkamah Eropa dalam keputusan terhadap perkara "Van Gend en Loos" pada 5 Februari 1963. Di dalam keputusan tersebut, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa hukum Eropa tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara-negara Uni Eropa, tetapi juga hak bagi individu.
Oleh karenanya, individu dapat mengambil keuntungan atas hak-hak ini, dan secara langsung dapat memohonkan akta-akta Eropa sebelum pengadilan nasional dan pengadilan Eropa. Namun, negara-negara Uni Eropa tidak perlu mengadopsi akta Eropa yang berkaitan ke dalam sistem hukum internalnya. Prinsip pengaruh langsung memastikan aplikasi dan efektivitas hukum Eropa di
negara-negara Uni Eropa. Mahkamah Hukum Uni Eropa (CJEU) mendefinisikan beberapa ketentuan supaya tindakan hukum Eropa dapat diterapkan. Pengaruh langsung hanya berhubungan antara individu dan negara Uni Eropa, atau diperluas pada hubungan antar individu yang berhubungan dengan tindakan Eropa tertentu, yang bergantung pada beberapa kondisi.
Pada perkara "Van Gend en Loos", Mahkamah Eropa (ECJ) mengandalkan metode interpretasi yang bertujuan, yang tidak hanya mengandalkan kata-kata dari Perjanjian, tetapi juga pada semangat dan tujuan dari Komunitas. Dalam keputusan tersebut, ECJ menyatakan bahwa 'Komunitas merupakan tatanan hukum baru dari hukum internasional' yang memberikan hak dan kewajiban pada individu,
serta pada negara anggota yang berpartisipasi, tanpa perlu menerapkan undang-undang. Pengadilan selanjutnya menyimpulkan bahwa pengadilan nasional harus melindungi hak-hak tersebut. Dengan kata lain, ECJ menetapkan bahwa hukum EC memiliki pengaruh langsung, yang dapat dilihat sebagai konsep dengan dua arah, yaitu hukum Komunitas tidak hanya menyediakan negara
anggota hak dan kewajiban, tetapi juga individu; dan hak-hak dan kewajiban seperti itu dapat ditegakkan oleh individu sebelum pengadilan nasional mereka. Berdasarkan keputusan iniyang ditentang oleh sejumlah negara anggota, termasuk Belanda dan Belgiadapat disimpulkan bahwa Pengadilan dimotivasi oleh pemastian integrasi, efektivitas dan keseragaman hukum Komunitas.
Aspek-aspek hukum Komunitas menjadikan sistem hukum Uni Eropa sebagai sistem hukum "sui generis", yang bukan merupakan hukum nasional atau federal, tetapi sebuah sistem yang mencerminkan hubungan yang sangat spesifik antara hukum nasional dan hukum yang dikembangkan di bawah Perjanjian Pendirian yang bersifat khusus bagi Uni Eropa, dimana sistem hukum ini membebaskan diri dari hukum
yang dikembangkan oleh perjanjian internasional lainnya dalam tiga hal penting yang meliputi pengaruh langsung, penerapan langsung, dan supremasi hukum Komunitas.
Selain itu, terdapat dua aspek pengaruh langsung, yaitu aspek vertikal dan aspek horizontal. Pengaruh langsung vertikal adalah konsekuensi dalam hubungan antara individu dan negara. Aspek ini berarti bahwa individu dapat meminta ketetapan Eropa dalam hubungannya dengan Negara. Pengaruh langsung horizontal bersifat konsekuensial dalam hubungan antar individu. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat meminta
ketetapan Eropa dalam kaitannya dengan individu lain. Berdasarkan jenis akta yang bersangkutan, Pengadilan menerima pengaruh langsung secara penuh (pengaruh langsung horizontal dan pengaruh langsung vertikal) atau pengaruh langsung parsial (yang terbatas pada pengaruh langsung vertikal). Asalkan kriteria tertentu terpenuhi, hukum Komunitas memiliki pengaruh langsung, dengan memberikan individu hak dan kewajiban yang dapat
ditegakkan oleh pengadilan nasional. Hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan negara anggota supaya menunjuk pengadilan nasional mana yang tepat dalam mendengar tindakan yang didasarkan pada hukum Komunitas, serta prosedur yang harus diikuti. Sebagaimana dinyatakan oleh ECJ dalam perkara "Comet BV v roduktschap voor Siergewassen" menunjukkan
bahwa penegakan hak hukum EC di pengadilan nasional harus sesuai dengan sistem nasional yang sudah ada bagi penegakan hukum nasional.
Sebagai pengakuan atas kebutuhan Komunitas dalam memastikan penegakan hukum EC yang tepat, sambil tetap menghormati otonomi negara-negara anggota; ECJ menetapkan sejumlah pedoman yang harus dipertimbangkan pengadilan nasional, diantaranya:
Mahkamah Eropa sangat berhati-hati memastikan bahwa pemulihan yang tepat tersedia berkaitan dengan pelanggaran aturan hukum Komunitas. Dalam perkara "Rewe-Zentralfinanz v Landschwirtschaftskammer", Pengadilan menjelaskan bahwa meskipun seorang individu memungkinkan membawa tindakan langsung berdasarkan undang-undang EC sebelum pengadilan nasional, 'hal tersebut tidak dimaksudkan menciptakan solusi baru di
pengadilan nasional yang memastikan ketaatan hukum Komunitas'. Akibatnya, solusi yang tersedia untuk pelanggaran yang sama atas hukum nasional harus tersedia bagi pelanggaran hukum Komisi Eropa. Namun, hal ini memenuhi syarat pada pedoman yang ditetapkan dalam keputusan ECJ. Penyediaan pemulihan tidak boleh membeda-bedakan dan harus tersedia 'pada
kondisi yang sama seperti yang akan berlaku jika hal tersebut merupakan masalah pengamatan hukum nasional'. Selain itu, pemylihan ang disediakan di bawah hukum nasional haruslah efektif.