Kamerun
Republik Kamerun adalah sebuah republik kesatuan di Afrika tengah, dan barat. Ia berbatasan dengan Nigeria di barat, Chad di timur laut, Republik Afrika Tengah di timur, dan Republik Kongo, Gabon, dan Guinea Khatulistiwa di selatan. Pantai Kamerun terletak di Teluk Bonny, bagian dari Teluk Guinea, dan Samudera Atlantik. Negara ini disebut "Afrika dalam miniatur" karena banyaknya ragam geologi, dan budayanya.
Daerahnya memiliki pantai, gurun, gunung, hutan hujan, dan savana. Titik tertinggi adalah Gunung Kamerun di barat daya, dan kota-kota terbesar adalah Douala, Yaoundé, dan Garoua. Kamerun memiliki lebih dari 200 kelompok etnis, dan bahasa. Negara ini juga dikenal dengan gaya musiknya yang khas, terutama makossa, dan bikutsi, dan dengan tim nasional sepak bolanya. Bahasa Inggris, dan Perancis adalah bahasa resmi.
Penduduk awal daerah ini adalah kebudayaan Sao di sekitar danau Chad, dan suku Baka di tenggara. Penjelajah Portugis mencapai pantainya pada abad ke-15, dan menamai daerah ini "Rio dos Camares" ("Sungai Udang"), dan dari sini muncul nama "Kamerun". Tentara suku Fula mendirikan Emirat Adamawa di utara pada abad ke-19, dan berbagai kelompok etnis di barat, dan barat laut
mendirikan chiefdom, dan fondom. Kamerun menjadi koloni Kekaisaran Jerman pada 1884. Setelah Perang Dunia I, daerah ini dibagi antara Perancis, dan Britania sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Partai politik Union des Populations du Cameroun memperjuangkan kemerdekaan namun dilarang pada tahun 1950-an. Partai ini memerangi Perancis sampai 1971. Pada 1960, Kamerun Perancis merdeka sebagai Republik Kamerun dengan presiden Ahmadou Ahidjo. Bagian
selatan dari Kamerun Britania bergabung pada 1961 untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Negara ini kemudian dinamai Republik Kesatuan Kamerun pada 1972, dan Republik Kamerun pada 1984.
Dibandingkan dengan negara-negara Afrika lain, Kamerun relatif stabil. Hal ini memungkinkan perkembangan cocok tanam, jalan, kereta api, dan industri minyak bumi, dan kayu. Namun banyak warga Kamerun tinggal dalam kemiskinan sebagai petani. Kekuasaan dipegang oleh presiden Paul Biya, dan partainya Cameroon People's Democratic Movement, dan korupsi membudaya. Komunitas Anglophone merasa semakin terasing dari pemerintah, dan politisi Anglophone menyerukan desentralisasi atau bahkan pemisahan diri.
Daerah yang sekarang dikenal sebagai Kamerun pertama dihuni dalam zaman Neolitikum. Penduduk terlama adalah kelompok-kelompok Pygmy seperti suku Baka. Kebudayaan Sao muncul di dekat danau Chad sekitar 500 M, dan digantikan oleh kerajaan Kanem, dan kemudian kerajaan Bornu. Berbagai kerajaan, fondom, dan chiefdom juga muncul di barat.
Pelaut dari Portugal mencapai pantai Kamerun pada 1472. Mereka melihat kelimpahan udang, dan kepiting di sungai Wouri, dan menamainya "Rio dos Camares" (sungai udang), dan dari kata ini kemudian diturunkan "Kamerun". Setelah itu, pedagang, dan misionaris Eropa datang ke Kamerun, dan masuk ke pedalaman. Pada awal abad ke-19, Modibo Adama memimpin tentara suku Fula dalam jihad
di utara melawan orang-orang non-Muslim, dan mendirikan Emirat Adamawa. Orang-orang yang melarikan diri dari tentara Fulani ini kemudian menetap di berbagai daerah.
Kekaisaran Jerman menjajah Kamerun mulai 1884, dan masuk ke pedalaman. Mereka memulai proyek untuk memperbaiki infrastruktur dengan sistem perbudakan. Dengan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, Kamerun menjadi daerah mandat Liga Bangsa-Bangsa, dan dibagi menjadi daerah Perancis "Cameroun", dan daerah Britania "Cameroons" pada 1919. Perancis kemudian menggabungkan ekonomi Cameroun dengan ekonomi Perancis,
dan memperbaiki infrastruktur dengan penanaman modal, pekerja terampil, dan perbudakan. Britania memerintah daerah mereka dari negara tetangga Nigeria. Hal ini menyebabkan Kamerun menjadi "koloni dari koloni" yang terabaikan. Tenaga kerja migran Nigeria masuk ke Cameroons selatan, mengakhiri perbudakan tetapi juga membuat penduduk asli marah. Mandat Liga Bangsa-Bangsa diubah menjadi United Nations Trusteeships pada 1946,
dan masalah kemerdekaan mulai muncul di Cameroun. Perancis melarang partai politik paling radikal, Union des Populations du Cameroun (UPC), pada 13 Juli 1955. Hal ini menyebabkan perang gerilya panjang, dan pembunuhan pemimpin partai ini, Ruben Um Nyobé. Di Cameroons diperdebatkan antara bergabung dengan Cameroun atau Nigeria. Pada 1 Januari 1960, Cameroun mendapat kemerdekaan dari Perancis di bawah presiden Ahmadou Ahidjo, dan pada 1 Oktober 1961, Southern
Cameroons bergabung dengan tetangganya untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Ahidjo menggunakan perang melawan UPC, dan kekhawatiran akan perang etnis untuk menggalang kekuasaan presiden, bahkan setelah UPC dikalahkan pada 1971. Partai politiknya, Cameroon National Union (CNU), menjadi satu-satunya partai politik pada 1 September 1966, dan pada 1972, sistem pemerintahan federasi diubah menjadi United Republic of
Cameroon (Republik Kesatuan Kamerun), dengan ibukota Yaoundé. Ahidjo memilih kebijakan ekonomi planned liberalism, mengutamakan cash crops, dan minyak bumi. Pemerintah menggunakan uang dari minyak untuk menciptakan persediaan uang nasional, membayar petani, dan membiayai proyek-proyek pembangunan besar; namun banyak proyek gagal karena Ahidjo melakukan nepotisme dengan menunjuk teman-temannya walaupun mereka tidak kompeten.
Ahidjo mengundurkan diri pada 4 November 1982, dan menunjuk penerusnya, Paul Biya. Namun Ahidjo tetap mengendalikan CNU, dan mencoba untuk memerintah negara dari belakang tirai sampai Biya, dan sekutu-sekutunya mendesak Ahidjo untuk mundur. Biya memulai masa pemerintahannya dengan bergerak ke arah demokrasi, namun sebuah usaha kudeta mengembalikan gaya pemerintahannya ke
pendahulunya. Sebuah krisis ekonomi terjadi pada pertengahan 1980-an sampai akhir 1990-an karena keadaan ekonomi dunia, kekeringan, harga minyak bumi yang jatuh, korupsi, mismanagement, dan kolusi. Kamerun meminta bantuan asing, memotong pengeluaran negara, dan memprivatisasi industri. Dengan dimulainya politik multipartai pada Desember 1990, kelompok-kelompok Anglophone menuntut otonomi yang lebih besar, dan sebagian menuntut kemerdekaan sebagai Republik Ambazonia.
Presiden Kamerun adalah kepala negara, dan memiliki kekuasaan yang luas untuk menciptakan kebijakan, mengatur badan-badan pemerintah, mengepalai angkatan bersenjata, membicarakan, dan mengesahkan perjanjian, dan menyatakan keadaan darurat. Presiden menunjuk pejabat-pejabat negara di semua tingkat, mulai dari perdana menteri (kepala pemerintahan) sampai gubernur provinsi,
pejabat divisi, dan anggota lembaga perwakilan kota-kota besar. Presiden dipilih secara langsung setiap tujuh tahun. Di kota-kota kecil, penduduk memilih wali kota. Korupsi tersebar di semua tingkat pemerintahan. Pada 1997, Kamerun mendirikan kantor-kantor anti korupsi di 29 kementrian, tetapi hanya 25% yang bekerja, dan pada 2006, Transparency International menempatkan Kamerun di posisi 138
dari 163 negara. Pada 18 Januari 2006, Biya memulai gerakan anti korupsi di bawah pengawasan National Anti-Corruption Observatory. Sistem hukum Kamerun didasarkan pada hukum di Perancis dengan pengaruh common law. Walaupun independen, lembaga yudikatif berada di bawah lembaga eksekutif Departemen Kehakiman. Presiden menunjuk hakim di semua tingkat pemerintahan. Lembaga yudikatif dibagi menjadi tribunal, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung.
Majelis Nasional memilih anggota Pengadilan Tinggi yang mengadili pejabat-pejabat tinggi negara bila mereka dituduh membahayakan keamanan nasional.