Johor Bahru
Johor Bahru (adalah ibu kota negara bagian Johor, Malaysia. Menurut sensus Malaysia 2010, Johor Bahru memiliki populasi sejumlah 497067 dan merupakan kota terbesar kedua di negara Malaysia serta kota paling selatan kedua di Semenanjung Malaya.
Johor Bahru didirikan pada 1855 dengan nama "Iskandar Puteri" pada masa ketika Kesultanan Johor berada di bawah pengaruh Temenggong Daeng Ibrahim. Kota tersebut awalnya masih diperintah dari Telok Blangah di Singapura. Berkat kedatangan orang-orang Tionghoa dan Jawa, kawasan tersebut secara perlahan berkembang menjadi sebuah pusat pertanian. Kawasan tersebut berganti nama menjadi "Johor Bahru"
pada 1862 dan lalu menjadi ibu kota Kesultanan Johor. Pada masa pemerintahan Sultan Abu Bakar, kota tersebut mengalami modernisasi, seperti pembangunan gedung-gedung administratif, sekolah-sekolah, tempat-tempat ibadah, dan jalur kereta api yang terhubung ke Singapura. Pada masa Perang Dunia II, Jepang menggunakan Istana Bukit Serene sebagai basis sementara mereka untuk melancarkan serangan terhadap
kekuatan Inggris di Singapura. Johor Bahru diduduki oleh pasukan Jepang dari 1942 sampai 1945. Seusai perang, wilayah Johor diperintah sebagai bagian dari Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Johor Bahru tetap menjadi ibu kotanya. Johor Bahru juga menjadi pusat nasionalisme Melayu dan merupakan tempat kelahiran sebuah partai politik yang bernama United Malays National Organisation
(UMNO) pada 1946. Setelah pembentukan Malaysia pada 1963, Johor Bahru tetap menyandang status sebagai ibu kota negara bagian Johor dan secara resmi mendapatkan status kota pada 1994. Distrik bisnis pusat dikembangkan di pusat kota tersebut pada 1990-an. Pembangunan kota tersebut semakin digencarkan setelah pemerintah mendirikan kawasan ekonomi Iskandar Malaysia pada 2006.
Johor Bahru adalah pusat ekonomi negara bagian Johor. Pelabuhan Johor, yang terletak di kawasan metropolitan Johor Bahru, adalah salah satu pelabuhan utama di negara Malaysia. Rumah Sakit Sultanah Aminah yang terletak di kota ini juga merupakan rumah sakit terbesar di negara bagian Johor. Sementara itu, tempat wisata di sekitaran Johor Bahru adalah: Istana Besar, Museum Warisan
Tionghoa, Galeri Seni Johor, Gedung Sultan Ibrahim, stasiun kereta api Johor Bahru, Teluk Danga, Alun-Alun Kota Johor Bahru, Masjid Negara Bagian Sultan Abu Bakar, dan Kelenteng Tua Johor Bahru.
Tempat berdirinya kota Johor Bahru saat ini awalnya dikenal dengan sebutan "Tanjung Puteri", yang merupakan sebuah desa nelayan Melayu. Sultan Ali lalu menganugerahkan wilayah tersebut kepada Temenggong Daeng Ibrahim, dan ia mengganti nama "Tanjung Puteri" menjadi "Iskandar Puteri" setelah ia mendatangi kawasan tersebut pada 1858. Setelah Temenggong meninggal, nama "Iskandar
Puteri" diganti menjadi "Johor Bahru" oleh Sultan Abu Bakar. (akhiran "Bahru" sama dengan "baru" dalam bahasa Melayu, tetapi ada pula ragam ejaan lain seperti Kota Bharu dan Pekanbaru di Indonesia.) Ejaannya dalam bahasa Inggris Britania adalah "Johore Bahru" atau "Johore Bharu", namun saat ini satu-satunya ejaan yang
dianggap tepat di Barat adalah "Johor Bahru", karena "Johore" hanya disebut "Johor" (tanpa huruf "e" di akhir kata) dalam bahasa Melayu. Nama kota tersebut sekarang juga dieja Johor Baru atau Johor Baharu.
Kota ini juga pernah disebut "Swatow (Shantou) Kecil" oleh orang-orang Tionghoa di Johor Bahru, karena sebagian besar penduduk Tionghoa di Johor Bahru adalah orang Teochew dengan leluhur yang berasal dari Shantou, Tiongkok. Mereka datang pada pertengahan abad ke-19, pada masa pemerintahan Temenggong Daeng Ibrahim.
Akibat perselisihan antara orang Melayu dan Bugis, Kesultanan Johor-Riau mengalami perpecahan pada 1819; daratan utama Kesultanan Johor dikuasai oleh Temenggong Daeng Ibrahim, sementara Kesultanan Riau-Lingga berada di bawah kendali orang Bugis. Temenggong ingin membentuk pusat pemerintahan yang baru untuk Kesultanan Johor dengan maksud untuk mendirikan sebuah dinasti dengan nama Temenggong.
Temenggong sebelumnya sudah menjalin hubungan yang erat dengan Inggris, dan Inggris sendiri ingin mengendalikan aktivitas dagang di Singapura, sehingga ditandatanganilah sebuah perjanjian antara Sultan Ali Iskandar Shah dengan Temenggong Ibrahim di Singapura pada 10 Maret 1855. Berdasarkan perjanjian tersebut, Ali akan dimahkotai sebagai Sultan Johor dan memperoleh $5000 (dolar Spanyol) ditambah dengan tunjangan sebesar $500
setiap bulannya. Sebagai gantinya, Ali harus menyerahkan kedaulatan wilayah Johor (kecuali Kesang di Muar) kepada Temenggong Ibrahim. Setelah isi perjanjian tersebut diberlakukan, Temenggong mengganti nama kawasan tersebut menjadi "Iskandar Puteri" dan memerintahnya dari Telok Blangah, Singapura.
Pada masa itu, kawasan Iskandar Puteri masih berupa hutan belantara, sehingga Temenggong mencoba menarik pendatang Tionghoa dan Jawa untuk membuka lahan dan mengembangkan ekonomi pertanian di Johor. Orang-orang Tionghoa menanami wilayah tersebut dengan lada dan gambir, sementara orang-orang Jawa menggali parit, membangun jalan, dan menanam kelapa. Seorang pengusaha Tionghoa yang bernama Wong Ah Fook
juga tiba pada masa itu, dan pada saat yang sama sistem Kangchu dan sistem kontrak buruh Jawa mulai diberlakukan. Setelah Temenggong tutup usia pada 31 Januari 1862, kota tersebut berganti nama menjadi "Johor Bahru"; Temenggong digantikan oleh putranya, Abu Bakar, dan pusat pemerintahannya di Telok Blangah dipindah ke Johor Bahru pada 1889.
Pada permulaan pemerintahan Abu Bakar, Inggris hanya mengakuinya sebagai "maharaja" ketimbang "sultan". Pada 1855, Kantor Kolonial Inggris mulai mengakui statusnya sebagai sultan setelah pertemuan Abu Bakar dengan Ratu Victoria. Setelah terjadinya sebuah perang saudara, Abu Bakar berhasil merebut kembali wilayah Kesang dengan bantuan dari Inggris, dan ia lalu membenahi infrastruktur dan ekonomi
pertanian kota tersebut. Infrastruktur seperti Masjid Negeri dan Istana Besar dibangun dengan bantuan dari Wong Ah Fook, yang telah membina hubungan yang erat dengan sultan semenjak kedatangannya pada masa kekuasaan Temenggong. Abu Bakar lalu memerintah dengan mengikuti contoh Inggris, dan juga menerapkan sebuah konstitusi yang dikenal dengan nama "Undang-undang Tubuh Negeri Johor"
(Konstitusi Negari Johor). Meskipun Inggris telah lama menjadi penasihat Kesultanan Johor, wilayah tersebut belum dikendalikan secara langsung oleh pemerintah kolonial Inggris. Kekuasaan secara langsung baru dimulai pada tahun 1914 (pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim), setelah status penasihat diangkat menjadi status yang mirip dengan "Residen" di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.
Di Johor Bahru, proyek perpanjangan jalur kereta api Semenanjung Malaya diselesaikan pada 1909, dan pada 1923 pembangunan Jalan Layang Johor-Singapura juga telah dituntaskan. Johor Bahru mengalami perkembangan yang biasa-biasa saja pada masa antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Gedung sekretariat yang disebut Gedung Sultan Ibrahim diselesaikan pembangunannya pada 1940, karena pemerintah kolonial Inggris berupaya menyederhanakan sistem pemerintahan Johor.
Pembangunan kota Johor terhenti setelah Jepang yang berada di bawah pimpinan Jenderal Tomoyuki Yamashita menyerang kota tersebut pada 31 Januari 1942. Jepang sendiri telah memasuki Johor barat laut pada 15 Januari, sehingga mereka dapat dengan mudah menaklukkan kota-kota besar di Johor seperti Batu Pahat, Yong Peng, Kluang, dan Ayer Hitam. Inggris dan pasukan Sekutu lainnya terpaksa hijrah ke
Johor Bahru; namun, setelah Jepang terus menerus membombardir posisi pasukan Sekutu pada 29 Januari, pasukan Inggris mundur ke Singapura dan meledakkan jalan layang di antara kedua kota tersebut pada hari berikutnya sebagai upaya terakhir untuk menghentikan pergerakan pasukan Jepang. Jepang kemudian menggunakan kediaman Sultan di Istana Bukit Serene, Johor Bahru, sebagai pangkalan sementara mereka