Norodom Sihanouk
tersebut, yang merupakan provisional, diratifikasikan oleh Majelis Konstituen pada 2Juli 1993. Pada 30Agustus 1993 Ranariddh dan Hun Sen bertemu dengan Sihanouk dan mengusulkan dua rancangan konstitusi, yang satu mempertahankan monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang raja, dan yang lainnya sebagai sebuah republik yang dipimpin oleh seorang kepala negara. Sihanouk memilih
rancangan yang mempertahankan Kamboja sebagai monarki konstitusional, yang diratifikasi oleh majelis konstituen pada 21September 1993.
Konstitusi baru dikeluarkan pada 24 September 1993, dan Sihanouk diangkat kembali menjadi Raja Kamboja. Sebuah pemerintahan koalisi permanen dibentuk antara FUNCINPEC, PKRK dan sebuah partai politik ketiga, Partai Demokratik Liberal Buddhis (PDLB). Sehingga, Sihanouk menjadikan Ranariddh dan Hun Sen masing-masing sebagai Perdana Menteri Pertama dan Kedua. Tak lama setelah itu, Sihanouk pergi ke Beijing, dimana
ia menjalani beberapa bulan untuk pengobatan kanker. Pada April 1994, Sihanouk kembali, dan bulan berikutnya memeanggil pemerintah untuk mengadakan pemilihan barusehingga Hhmer mereka bekerja sama dalam pemerintahan. Ranariddh dan Hun Sen menolak usulan tersebut, namun Sihanouk menyetujuinya, dan merencanakan lebih lanjut pemerintahan persatuan nadional yang terdiri
dari FUNCINPEC, PRK, dan Khmer Merah yang dikepalainya. Lagi-lagi, kedua perdana menteir mopenolk proposal Sihanouk, dengan menyatakan bahwa tindakan Khmer Merah pada masa lalu membuat proposal tidak realistis. Sihanouk berbalik, dan mengeluarkan rasa tak senang terhadap Hun Sen dan Ranariddh telah menghiraukannya. Seperti kata Norodom Sirivudh dan Julio Jeldres, yang
masing-masing adalah adik tirinya dan biografet resminya, peristiwa tersebut menandakan bahwa kemampuan monarki untuk mengendalikan urusan nasional tidaklah mulus, setidaknya dengan para perdana menteri.
Pada Juli 1994, salah satu putranya, Norodom Chakrapong, memimpin sebuah upaya kudeta gagal untuk menggulingkan pemerintah. Setelah upaya kudeta tersebut, Chakrapong mengungsi di sebuah hotel di Phnom Penh, namun pasukan pemerintah menemukan persembunyiannya dan mengepung hotel tersebut. Chakrapong meminta Sihanouk, yang bernegosiasi dengan para perwakilan pemerintah untuk mengijinkannya
mengasingkan diri ke Malaysia. Pada bulan November, Sirivudh dituduh berencana membunuh Hun Sen dan ditahan. Sihanouk menangguhkan kasus Sirivudh ke markas besar kementerian dalam negeri, dengan menyatakan bahwa rencana pembunuhan rahasia tersebut akan berlanjut bila ia mendekam di penjara. Setelah Sirivudh dipindahkan ke tempat yang lebih aman, Sihanouk menyatakan kepada
Hun Sen bahwa Sirivudh telah diasingkan ke Perancis bersama dengan keluarganya, Kemudian, Hun Sen menerima pernyataannya.
Hubungan antara dua perdana menteri, Ranariddh dan Hun Sen, meretak dari Maret 1996, ketika Ranariddh menuduh PRK menghalangi proses pembagian jabatan pemerintahan tingkat rendah kepada para anggota FUNCINPEC. Ranariddh mengancam bakal membubarkan pemerintahan koalisi dan mengadakan pemilihan-pemilihan nasional pada tahun yang sama jika permintaannya tidak diwujudkan, yang mempersulit Hun Sen
dan para pejabat PRK lainya. Pada bulan berikutnya, Sihanouk memimpin sebuah pertemuan antara beberapa anggota keluarga kerajaan dan pejabat FUNCINPEC senior di Paris. Sihanouk berupaya untuk meredam ketegangan antara FUNCINPEC dan PRK dengan jaminan agar FUNCINPEC tidak akan meninggalkan pemerintahan koalisi dan tak ada perencanaan unsur-unsur balas dendam untuk melengserkan Hun Sen atau
PRK. Pada Maret 1997, Sihanouk mengeluarkan keinginannya untuk turun tahta, dengan mengklaim bahwa meningkatnya sentimen anti-loyalis pada masyarakat mengancam keberadaan monarki. Sebagai tanggapannya, Hun Sen memperingati Sihanouk bahwa ia akan mengeluarkan amendemen konstitusional untuk melarang para anggota keluarga kerajaan ikut campur dalam politik jika ia menaati sarannya.
Seperti yang Widyono katakan, Sihanouk masih populer dalam pemilihan Kamboja, dan Hun Sen takut bila ia turun tahta dan masuk politik, ia akan memenangkan pemilihan-pemilihan manapun pada masa mendatang, di samping percekcokan politik dengan PRK.
Pada Juli 1997, pertikaian memuncak di Phnom Penh antara pasukan infanteri yang secara terpisah bersekutu dengan PRK dan FUNCINPEC, yang berujung pada pelengseran Ranariddh setelah pasukan FUNCINPEC dikalahkan. Sihanouk tidak menganggap Hun Sen mendalangi pertikaian tersebut, namun tetap menyebut pelengseran Ranariddh sebagai sebuah "kudeta", sebuah istilah yang digunakan para
anggota FUNCINPEC. Saat Majelis Nasional memilih Ung Huot sebagai Perdana Menteri Pertama untuk menggantikan Ranariddh pada 6Agustus 1997, Sihanouk menyatakan bahwa pelengseran Ranariddh adalah ilegal dan mengeluarkan kembali tawarannya untuk turun tahta, sebuah rancana yang tidak dimateralisasikan. Pada September 1998, Sihanouk mengadakan perbincangan politik di Siem Reap setelah FUNCINPEC
dan Partai Sam Rainsy (PSR) mengadakan unjuk rasa melawan pemerintahan yang dipimpin PRK karena melakukan ketidakadilan pada pemilihan umum 1998. Perbincangan tersebut menjadi berantakan pada akhir bulan setelah Hun Sen kabur dari upaya pembunuhan, yang membuatnya menuduh Sam Rainsy sebagai dalangnya. Dua bulan kemudian, pada November 1998, Sihanouk mengadakan perbincangan politik kedua antara PRK
dan FUNCINPEC dimana sebuah perjanjian dibuat untuk pemerintahan koalisi lainnya antara PRK dan FUNCINPEC.
Sihanouk mengeluarkan sebuah buletin bulanan dimana ia menulis komentar-komentar tentang masalah-masalah politik dan menampilkan foto-foto lama Kamboja pada 1950an dan 1960an. pada 1997, sebuah karakter yang dikenal dengan nama "Ruom Rith" pertama kali muncul dalam buletin bulanannya, yang mengekspresikan komentar-komentar kritikan terhadap Hun Sen dan pemerintahannya. Hun Sen menjadi geram terhadap
kritikan-kritikan Ruom Rith, dan setidaknya dua kali pada 1998 dan 2003 meminta Sihanouk untuk berhenti mempublikasikan komentar-komentarnya. Menurut Ranariddh, Ruom Rith merupakan sebuah istilah yang menampilkan rasa egois dari Sihanouk, sebuah klaim yang kemudian dibantah. Pada Juli 2002, Sihanouk mengeluarkan perhatian terhadap absennya provisi-provisi konstitusional yang
mendetail atas organisasi tersebut dan memfungsikan dewan tahta Kamboja. Saat Hun Sen menolak tindakan Sihanouk, yang kemudian disusul pada September 2002 dengan ancaman turun tahta, sehingga para anggota dewan tahta melakukan konvensi dan memiliki seorang penguasa monarki baru.
Pada Juli 2003, pemilihan umum diadakan kembali, dan dimenangkan PRK. Namun, mereka gagal mendapatkan dua per tiga kursi parlemen, seperti yang diminta oleh konstitusi untuk membentuk sebuah pemerintahan baru. Dua partai runner-up dari pemilihan tersebut, FUNCINPEC dan PSR, mencegah PRK untuk melakukannya. Sehingga, pada Agustus 2003, mereka membawakan pengaduan ke Dewan Konstitusional atas dakwaan
pemilihan tak adil. Setelah pengaduan mereka ditolak, FUNCINPEC dan PSR mengancam akan memboikot acara penyumpahan para anggota parlementer. Sihanouk meminta kedua partai tersebut untuk menahan keputusan mereka, dengan menyatakan bahwa ia juga tidak akan memimpin acara tersebut jika mereka tidak tidak memasalahkan keinginan-keinginannya. Kedua partai tersebut kemudian
menarik ancaman mereka, dan acara penyumpahan diadakan pada Oktober 2003, dengan dihadiri Sihanouk. PRK, FUNCINPEC, dan PSR mengadakan pembicaraan tambahan pada 2004 untuk mengakhiri kebuntuan politik, namun gagal. Pada masa yang sama, Sihanouk memproposalkan sebuah pemerintahan persatuan yang sama-sama dipimpin oleh para politikus dari seluruh tiga partai politik tersebut, sebuah keputusan yang ditolak Hun Sen dan Ranariddh.