Kabinet (pemerintahan)
Kabinet adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri, Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif, penyebutan ini tergantung pada sistem pemerintahannya dan diketuai oleh presiden atau perdana menteri sebagai pimpinan kabinet
Di beberapa negara, terutama yang menggunakan sistem Westminster, kabinet secara kolektif menentukan kebijakan dan arah taktis pemerintah terkhusus mengenai legislasi yang disetujui parlemen. Di negara-negara yang menganut sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, kabinet tidak berfungsi sebagai pengaruh legislatif kolektif; melainkan lebih kepada dewan penasihat resmi bagi kepala
pemerintahan. Menurut cara ini, presiden memperoleh pendapat dan nasihat untuk digunakan dalam menentukan keputusan mendatang. Peran kedua petugas kabinet adalah untuk mengurusi badan-badan atau departemen-departemen pemerintah (di Amerika Serikat dikenal dengan departemen eksekutif federal).
Di banyak negara, termasuk yang menggunakan sistem Westminster, menteri-menteri kabinet ditunjuk dari sebagian anggota legislatur dan tetap bekerja di legislatur sambil bekerja pula di kabinet. Di negara-negara lain, khususnya negara dengan sistem presidensial, oposisi dimungkinkan: anggota kabinet tidak boleh merangkap sebagai legislator, dan legislator yang ditunjuk untuk menjadi anggota kabinet harus berhenti dari legislatur bila mereka berkenan diangkat menjadi menteri.
Di banyak pemerintahan, anggota kabinet diberi gelar menteri, dan masing-masing memegang portofolio yang berbeda-beda yang ditugaskan pemerintah (misalnya "Menteri Kesehatan," dan lain-lain). Di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat, Filipina, dan Britania Raya, gelar sekretaris juga digunakan untuk beberapa anggota kabinet (misalnya "Sekretaris Pendidikan," dan lain-lain).
Jaksa Agung juga duduk di kabinet. Peran harian sebagian besar anggota kabinet adalah sebagai kepala satu ruas birokrasi nasional, sebagai kepala pegawai negeri kepada mana semua pegawai lainnya di departemen itu melapor.
Ukuran kabinet berbeda-beda, kendati sebagian di antaranya berisi sepuluh sampai dua puluh menteri. Banyak penelitian menemukan korelasi balikan di antara tingkatan pembangunan negara itu dan ukuran kabinetnya: rata-rata, negara yang lebih maju, ukuran kabinetnya lebih kecil.
Menurut sejarahnya, kabinet bermula sebagai sub-kelompok yang lebih kecil dari Dewan Penasihat Monarki Inggris. Istilah ini berasal dari nama sebuah Kabinet (ruang) yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah. Frasa cabinet counsel, berarti nasihat yang diberikan secara pribadi kepada raja/ratu Inggris, muncul pada akhir abad ke-16, dan, memberikan ejaan yang
tidak baku pada masa kini, seringkali sulit untuk membedakan apakah council atau counsel yang digunakan. Oxford English Dictionary mengutip pernyataan Francis Bacon di dalam Essays-nya (1605) dengan penggunaan pertama Cabinet council, dimana hal itu dijelaskan kebiasaan asing, yang tidak disetujuinya: "Untuk mana ketidakmudahan, diktrin Italia, dan praktik Perancis, di beberapa zaman raja-raja, hath memperkenalkan cabinet
counsel; cara untuk memulihkan lebih buruk daripada penyakitnya itu sendiri. Charles I memulakan "Cabinet Council" (Dewan Kabinet) yang formal dari kekuasaannya pada 1625, sebagai Dewan Penasihat Pribadi, atau "private council" (dewan pribadi), terbukti tidaklah cukup pribadi, dan penggunaan pertama yang tercatat dari "cabinet" (kabinet) itu sendiri untuk suatu badan yang berasal dari
tahun 1644, dan lagi-lagi bermusuhan dan berserikat dengan istilah yang menunjukkan praktik asing. Proses ini berulang baru-baru ini, karena para pemimpin merasa harus memiliki Kabinet Dapur.
Di bawah sistem Westminster, para anggota kabinet bertanggung jawab kepada semua kebijakan pemerintah. Semua menteri, baik itu senior maupun junior di dalam kabinet, harus mendukung kebijakan pemerintah, tidak memandang kepentingan pribadi. Kendati, secara teoretis, semua keputusan kabinet diambil oleh kabinet secara kolektif, pada praktiknya ada banyak keputusan
didelegasikan kepada berbagai sub-komisi di kabinet (di Indonesia: deputi kementerian), yang melapor kepada dewan menteri tentang segala temuan dan rekomendasi mereka. Karena rekomendasi ini telah disetujui oleh dewan menteri yang memegang portofolio, maka rekomendasi ini biasanya disetujui oleh semua anggota kabinet dengan sedikit pembahasan lanjutan.
Deliberasi kabinet adalah semua dokumen dan rahasia yang berkenaan dengan urusan kabinet. Sebagian besar dokumentasi yang berserikat dengan deliberasi kabinet hanya akan diumumkan ke masyarakat pada periode yang dipandang cukup pantas setelah pembubaran kabinet; misalnya, tiga puluh tahun setelah deliberasi dibuat.
Teorinya, perdana menteri atau menteri utama adalah yang pertama atau paling senior di antara sekumpulan orang dengan jabatan setara. Tetapi, perdana menteri adalah orang yang mana kepala negara (raja atau presiden) pada akhirnya akan menerima nasihat dari/tentang pelaksanaan kekuasaan eksekutif, yang mungkin saja meliputi kekuasaan untuk menyatakan perang,
menggunakan senjata nuklir, memberhentikan menteri dari kabinet, dan menentukan portofolio para menteri di dalam perombakan kabinet. Kedudukan ini berkaitan dengan kekuasaan eksekutif berarti bahwa, pada praktiknya, perdana menteri memiliki derajat yang tinggi untuk mengendalikan kabinet: rentang tanggung jawab yang lebar untuk semua pengarahan pemerintah biasanya dilakukan sebagai
hal preferensi (penentuan prioritas) oleh perdana menteri- baik itu karena mereka kurang merakyat dengan backbencher mereka, atau karena mereka yakin bahwa kabinet harus secara kolektif memutuskan segala hal.
Kabinet bayangan terdiri dari anggota-anggota terkemuka, atau frontbencher, dari sepihak partai oposisi, yang pada umumnya memegang portofolio kritisi yang "membayangi" kementerian di kabinet, mempertanyakan keputusan mereka dan mengajukan kebijakan alternatif.
Sistem kabinet Westminster adalah dasar dari kabinet-kabinet yang ada di jurisdiksi federal atau negara bagian (mungkin juga provinsi) di Kanada, Australia, Selandia Baru, India, negara-negara persemakmuran lainnya yang model parlemennya didasarkan pada parlemen Britania Raya.
Di bawah doktrin pemisahan kekuasaan, kabinet di bawah sistem presidensial pemerintah adalah bagian dari cabang eksekutif. Secara teori, sekurang-kurangnya, mereka lebih pada menjalankan kebijakan daripada membuatnya. Selain mengadministrasi ruas cabang eksekutifnya masing-masing, seorang anggota kabinet bertanggung jawab untuk menasihati kepala pemerintahan di
wilayah di lingkungan kerjanya. Mereka ditunjuk oleh dan bekerja atas dasar kehendak kepala pemerintahan; mereka adalah secara mutlak sub-ordinat eksekutif dan dapat diganti kapanpun. Normalnya, karena mereka ditunjuk oleh eksekutif, mereka adalah anggota partai politik yang sama, tetapi eksekutif bebas memilih siapa saja, bahkan dari anggota partai politik oposisi, menurut konfirmasi Kongres.
Normalnya, legislatur atau ruas-ruas di dalamnya haruslah mengonfirmasi penunjukan anggota kabinet; ini adalah salah satu dari banyak penyetimbangan yang dibangun di dalam sistem presidensial. Legislator juga dapat mengenyahkan anggota kabinet melalui proses pemakzulan yang biasanya sulit.
Di dalam Kabinet Amerika Serikat, anggota kabinet tidak bekerja untuk memengaruhi kebijakan legislatif menurut kaidah di dalam sistem Westminster; namun, tiap-tiap anggota menggunakan pengaruh yang besar menyangkut departemen eksekutif mereka. Sejak administrasi Franklin Roosevelt, Presiden Amerika Serikat seringkali bertindak melalui kantor-kantor eksekutif atau Dewan Keamanan Nasional lebih daripada melalui kabinet seperti pada kasus administrasi Amerika Serikat pada masa silam.