Universitas Brawijaya
Universitas Brawijaya (UB) adalah perguruan tinggi di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di Kota Malang, Jawa Timur melalui Ketetapan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan no.1 tanggal 5 Januari 1963. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Dies Natalis UB. Nama Brawijaya diberikan khusus oleh Presiden Soekarno dengan harapan mampu gemilang seperti Raden Wijaya (Brawijaya I) selaku pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus menjadi kampus kebanggan bangsa Indonesia.
Universitas Brawijaya merupakan kampus elit di Indonesia dan secara konsisten menduduki peringkat 5 terbaik bersama dengan Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung berdasarkan penilaian resmi Kemenristekdikti. Sedangkan di tingkat Internasional, UB menduduki peringkat 51 di Asia dan 400 dunia. UB adalah salah satu dari sebagian kecil kampus Indonesia yang terindeks secara Internasional oleh QS.
UB memiliki empat kampus. Kampus utama terletak di sebelah barat Kota Malang (Ketawanggede), dan kampus kedua berada di Puncak Dieng atau dikenal sebagai UB Dieng yang digunakan untuk fasilitas olahraga outdoor, dan beberapa fasilitas riset maupun perkuliahan. Sedangkan kampus ketiga dan keempat berada di Kediri dan Jakarta. Secara keseluruhan, UB memiliki aset seluas 981 hektar dan dana abadi
yang mencapai 5.12 Triliun Rupiah atau setara dengan US$ 768.1 Juta. Hal tersebut menjadikan Universitas Brawijaya sebagai kampus terbesar dan terkaya kedua di tanah air setelah Universitas Indonesia.
Berawal dari Balaikota Malang, gagasan untuk pembentukan perguruan tinggi itu digulirkan. Atas prakarsa Ketua DPRD, 10 Mei 1957, diadakan pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan kota Malang, membahas rencana pembentukan sebuah Universitas milik Kotapraja (Gemeentelijke Universiteit).
Universitas ini semula berstatus swasta, dengan embrio sejak tahun 1957, yaitu berupa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi yang merupakan cabang Universitas Swasta Sawerigading, Makasar. Sebagai langkah awal, didirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Perguruan Tinggi Malang (YPTM) dengan akta notaris nomor 48 tahun tertanggal 28 Mei 1957. Yayasan ini kemudian
membuka Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM), pada 1 Juli 1957. Tercatat sebanyak 104 mahasiswa perguruan tinggi ini, dan menggunakan ruang sidang Balaikota Malang sebagai tempat perkuliahannya. Sementara itu, atas inisiatif beberapa tokoh masyarakat yang lain dibentuk pula Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (YPTEM) dengan akta notaris nomor 26 tertanggal 15 Agustus 1957 yang
kemudian mendirikan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (PTEM). Tak jauh berbeda dengan pendahulunya, aktivitas perkuliahan PTEM juga menumpan di Balaikota Malang. Secara resmi PTHPM diakui sebagai milik Kotaparaja Malang dengan keputusan DPRD,19 Juni 1958. Pada dies natalis ketiga PTHPM, 1 Juli 1960, diumumkan penggunaan nama Universitas Kotapraja Malang bagi perguruan tinggi itu. Selain itu diumumkan pula
rencana membuka dua fakultas baru. Rencana itu menjadi kenyataan, 15 September 1960, berdiri Fakultas Administrasi Niaga (FAN). Disusul kemudian oleh Fakultas Pertanian (FP) pada 10 November 1960.
Pembiayaan menjadi kendala utama penyelenggaraan Universitas Kotapraja Malang. Meskipun diakui sebagai milik Kotapraja Malang, pembiayaan universitas ini sepenuhnya tetap menjadi beban yayasan. Oleh karena itu ditempuh usaha untuk memperoleh status universitas negeri. Sesuai UU nomor 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi, ada beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi, baik mengenai jumlah maupun jenis fakultas yang dimiliki. Untuk itu, diupayakan penggabungan dengan perguruan tinggi yang sudah ada di Malang, yakni PTEM dan STKM (Sekolah Tinggi Kedokteran Malang). PTEM sepakat dengan gagasan ini, sementara STKM masih belum dapat menerimanya.
Sebagai langkah menuju penggabungan, Universitas Kotapraja Malang berganti nama menjadi Universitas Brawijaya. Nama ini berasal dari gelar raja-raja Majapahit yang merupakan kerajaan besar di Indonesia pada abad 12 sampai 15. Nama ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui kawat nomor 258/K/61 tanggal 11 Juli 1961, dipilih dari 3 alternatif yang diajukan, yakni Tumapel, Kertanegara, dan
Brawijaya. Nama itu secara resmi baru dipakai 3 Oktober 1961, setelah penggabungan Yayasan Perguruan Tinggi Malang (Universitas Kotapraja Malang) dengan Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (PTEM) menjadi Yayasan Universitas Malang, yang disahkan akta notaris nomor 11 tanggal 12 Oktober 1961.
Presiden (saat ini disebut rektor) Universitas Brawijaya, Dr. Doel Arnowo bersama para perintis universitas lainnya akhirnya mendapatkan kepastian terkait status universitas negeri dalam sebuah pertemuan 7 Juli 1962 yang dicapai melalui kesepakatan antara Menteri PTIP, Pangdam V Brawijaya, Presiden Universitas Airlangga, dan Presiden Universitas Jember.
Dengan keputusan itu, ditetapkan Universitas Brawijaya di Malang terdiri dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Keputusan itu pula memisahkan Fakultas Pertanian, dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan dari Universitas Airlangga dan memasukkannya ke dalam lingkungan Universitas Brawijaya.
Situasi negara memburuk dengan meletusnya pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965. Seluruh perguruan tinggi bergolak, tidak terkecuali Universitas Brawijaya. Pergolakan mencapai puncaknya 2 April 1966, seluruh aktivitas universitas ini berhenti. Dengan keputusan nomor 012/IV/66, Pangdam V Brawijaya selaku PU Pepelrada (Penguasa Pelaksana Perang Daerah) menetapkan sebuah presidium
untuk memimpin Universitas Brawijaya, dan dekan untuk memimpin fakultas-fakultas. Keputusan itu kemudian disahkan Deputi Menteri PTIP dengan Keputusan nomor 4385 tahun 1966. Tugas utama presidium adalah normalisasi keadaan dan menggalang persatuan dan kesatuan di kalangan sivitas akademika. Presidium mulai bekerja 7 April 1966, dan membuka kembali Universitas Brawijaya 12
April 1966. Bulan Juni 1966, Brigjen dr. Eri Soedewo ditugasi pemerintah untuk stabilisasi beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur. Jabatannya ialah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Jawa Timur, di samping Pejabat Rektor Universitas Airlangga, Ketua Presidium Universitas Negeri Surabaya, Ketua Presidium Universitas Negeri Malang, sekaligus rektor kedua UB.
Pimpinan Universitas Brawijaya bekerja tanpa anggaran selama setahun. Baru kemudian secara berangsur-angsur diperoleh kembali anggaran dari pemerintah. Setelah 3 tahun keadaan menjadi normal, Universitas Brawijaya melangkah memasuki masa pembangungan (Pelita I) pada tahun 1969, dipimpin oleh rektor dari kalangan sendiri, yaitu Prof. Dr. Ir. Moeljadi
Banoewidjojo (1969-1973) dari. Dalam periode selanjutnya, terjadi perubahan nama beberapa fakultas, peningkatan beberapa jurusan menjadi fakultas, pembukaan fakultas dan program-program baru, serta pemisahan program politeknik yang menjadi cikal bakal Polinema. Selain itu banyak pembangunan fasilitas berbagai macam pembangunan fisik.
Pada masa kepemimpinan Rektor Prof Eka Afnan Troena (1998-2002) mulai menerima mahasiswa asing dan dimulainya era jaringan serat optik untuk pengembangan teknologi informasi (TI) di kampus dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bekerja sama dengan Keio University, Jepang, serta memulai program pemberian beasiswa studi lanjut bagi staf administrasi. Pada tahun 2003, berdasarkan SK Rektor nomor 147/SK/2003
dibentuklah dan mulai disosialisasikan pelaksanaan Tim Evaluasi Diri (Persiapan BHMN-UB) untuk Pengembangan Otonomi dan Akuntabilitas Organisasi Universitas Brawijaya. Otonomi adalah salah satu pilar untuk menghasilkan SDM yang berkualitas berdasarkan hasil studi banding ke Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor yang