Laut
hutan-hutan bakau di Asia Tenggara. Hukum laut adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur isu-isu maritim. Pada tahun 1609, seorang ahli hukum yang bernama Hugo Grotius menulis sebuah risalah yang berjudul "Mare Liberum". Risalah ini menyampaikan argumen-argumen yang mendukung kebebasan laut, yaitu konsep yang menyatakan bahwa laut bebas digunakan oleh
semua dan tidak ada yang boleh melarang negara lain menggunakannya. Cornelius van Bynkershoek lalu mengembangkan gagasan yang menyatakan bahwa negara memiliki hak atas perairan yang terletak bersebelahan dengan wilayah pesisirnya. Menurutnya, wilayah perairan suatu negara terbentang hingga sejauh mana meriam di daratan dapat menjangkau. Pada masa ketika ia mengeluarkan pernyataan
tersebut, jangkauan maksimal meriam di daratan adalah 3 mil laut (5556 m), sehingga negara-negara maritim pun mulai menetapkan batas tiga mil. Namun, klaim sepihak Presiden Harry S. Truman atas cadangan minyak di landas benua Amerika pada tahun 1945 mengakhiri tatanan yang berlaku sebelumnya. Kemudian, diadakan tiga putaran konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
yang merombak hukum maritim internasional, tetapi Amerika Serikat masih belum meratifikasi perjanjian yang dihasilkan oleh konferensi-konferensi tersebut.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ("United Nations Convention on the Law of the Sea", disingkat UNCLOS) mulai berlaku pada tahun 1994, setelah Guyana menjadi negara ke-60 yang meratifikasi perjanjian tersebut. Pasal 87 (1) Konvensi tersebut menyatakan bahwa "laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau terkurung daratan", dan pasal ini juga berisi contoh-contoh kebebasan laut
lepas yang meliputi kebebasan berlayar, penerbangan, pemasangan kabel bawah laut, pembangunan pulau-pulau buatan, perikanan, dan penelitian ilmiah. Konvensi ini memperluas laut teritorial hingga jarak 12 mil laut (22.2 km) dari garis pangkal yang umumnya merupakan (tetapi tidak selalu sama dengan) garis air rendah. "Perairan internal" sendiri terletak dari garis pangkal ke arah daratan dan
sepenuhnya dikendalikan oleh negara pantai. Di sisi lain, "zona tambahan" terletak hingga sejauh 12 mil laut dari laut teritorial, dan di sini negara dapat melakukan pengejaran seketika terhadap kapal-kapal yang dinyatakan melanggar hukum bea cukai, perpajakan, imigrasi, atau polusi di laut teritorial. Selain itu, "zona ekonomi eksklusif" atau ZEE terletak sejauh 200 mil laut dari garis pangkal dan memberikan
hak untuk mengeksploitasi kehidupan laut dan mineral kepada negara pantai. Sementara itu, dalam ranah hukum, "landas benua" dianggap sebagai dasar laut atau tanah di bawahnya "yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur". Negara
pantai berhak untuk mengeksploitasi sumber daya alam di landas benua. Kendali atas laut merupakan hal yang penting untuk menjaga keamanan suatu negara maritim, dan blokade terhadap pelabuhan dapat menghentikan pasokan makanan dan barang-barang lainnya. Pertempuran telah berkecamuk di lautan selama lebih dari 3000 tahun. Sekitar tahun 1210 SM, Raja Het Suppiluliuma II berhasil mengalahkan
dan membakar armada dari Alashiya (Siprus modern). Dalam Pertempuran Salamis pada tahun 480 SM, Themistokles mampu menjebak armada Persia yang jauh lebih besar jumlahnya di sebuah selat yang sempit, dan akhirnya berhasil menghancurkan 200 kapal Persia dengan mengorbankan 40 kapal Yunani. Salah satu pertempuran laut lain yang terkenal berlangsung pada tahun 1805, ketika armada
Inggris yang dipimpin oleh Horatio Nelson berhasil mengalahkan kekuatan armada gabungan Prancis dan Spanyol dalam Pertempuran Trafalgar.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri, kapal-kapal perang menjadi semakin mutakhir dengan daya tembak yang semakin besar. Pada tahun 1905, armada Jepang berhasil mengalahkan armada Rusia yang telah berkelana sejauh 18000 mil laut (33000 km) dalam Pertempuran Tsushima. Pada tahun 1906, Britania Raya mulai menggunakan kapal HMS "Dreadnought" yang baru saja selesai dibangun.
Kapal yang dikenal akan senapan-senapan raksasanya ini memicu perlombaan senjata laut yang sengit di antara Britania Raya dengan Kekaisaran Jerman, dan kemudian negara-negara lain juga ikut membuat kapal dreadnought mereka sendiri. Kapal semacam ini baru digunakan untuk berperang dalam Pertempuran Jutland selama Perang Dunia Pertama. Pada masa Perang Dunia II, kemenangan besar Britania
dalam Pertempuran Taranto tahun 1940 menunjukkan pentingnya kekuatan udara di laut untuk mengalahkan kapal-kapal perang raksasa. Maka dari itu, pertempuran-pertempuran laut besar yang terjadi di Teater Pasifik (seperti Pertempuran Laut Karang, Midway, Laut Filipina, dan Teluk Leyte) didominasi oleh kapal-kapal induk.
Kapal selam mulai menjadi bagian yang penting dalam peperangan di laut setelah kapal-kapal selam Jerman yang dijuluki U-Boot menenggelamkan hampir 5000 kapal pedagang milik negara-negara Sekutu, termasuk kapal RMS "Lusitania" yang menjadi faktor yang mendorong Amerika Serikat bergabung dengan pihak Sekutu selama Perang Dunia I. Pada masa Perang Dunia II, hampir 3000 kapal Sekutu
ditenggelamkan oleh U-Boot yang mencoba menghentikan pengiriman persediaan ke Britania, tetapi Sekutu berhasil mematahkan blokade ini dalam Pertempuran Atlantik dan menenggelamkan 783 U-Boot. Semenjak tahun 1960, beberapa negara telah memiliki armada kapal selam misil balistik bertenaga nuklir, yang dapat meluncurkan misil balistik bersenjata nuklir dari dasar laut. Beberapa kapal selam semacam ini melakukan patroli secara permanen.
Perompakan di laut sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala, dan kemungkinan kegiatan semacam ini muncul bersamaan dengan dimulainya pengiriman barang lewat kapal. Selat-selat sempit yang dilalui oleh kapal-kapal dagang seringkali dimanfaatkan oleh para perompak yang mencari keuntungan. Pada awal abad ke-21, perompakan masih menjadi masalah yang serius, dan pada tahun 2004
kegiatan pembajakan di laut diperkirakan mengakibatkan kerugian sebesar US$16 miliar per tahun. Contoh perairan yang masih menghadapi ancaman dari para perompak adalah Selat Malaka dan pesisir Somalia.
Dalam hukum internasional, para perompak dianggap sebagai "hostis humani generis" atau "musuh kemanusiaan". Tindakan pembajakan di laut dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan dunia, dan tindakan tersebut juga seringkali dilakukan di laut lepas yang berada di luar kendali negara berdaulat, sehingga tindakan perompakan pun masuk ke dalam cakupan yurisdiksi universal. Maka dari itu, semua negara
dapat mengambil tindakan untuk membasmi mereka, dan para pelaku perompakan dapat diseret ke meja hijau di pengadilan negara manapun. Berdasarkan Pasal 101 UNCLOS, tindakan pembajakan di laut dapat didefinisikan sebagai "setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau
penumpang dari suatu kapal (...) swasta, dan ditujukan di laut lepas, terhadap kapal (...) lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal (...) demikian, [atau] terhadap suatu kapal (...), orang, atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun", sehingga tindakan pembajakan di laut tidak sama dengan peperangan di laut yang berlangsung di antara pihak-pihak yang diakui sebagai subjek hukum internasional.
Di laut terdapat persediaan energi yang amat besar dalam bentuk ombak, pasang laut, perbedaan salinitas, dan perbedaan suhu samudra, dan sumber-sumber energi ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi laut yang ramah lingkungan meliputi energi pasang surut, tenaga arus laut, tenaga osmosis, tenaga panas samudra, dan tenaga ombak.