Zulkifli Nurdin
Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 22 November 1999, dilakukan siding Istimewa Khusus DPRD provinsi Jambi untuk memilih Gubernur Provinsi Jambi dari 3 calon yang ada dengan hasil suara:
Sehingga dalam pemilihan yang dilakukan secara demokratis dan terbuka untuk umum, Zulkifli Nurdin berhasil memperolah suara terbanyak dengan 34 suara.
Setelah melalui proses dan prosedur yang berlaku, maka pada hari jumat, tanggal 10 Desember 1999 Zulkifli Nurdin resmi dilantik sebagai Gubernur Jambi dalam sidang pleno istimewa DPRD tingkat I oleh Menteri Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat oleh Suryadi Sudirja.
Lang pertama yang dilakukan oleh Zulkifli Nuridn sebagai Gubernur Jambi adalah melakukan normalisasi politik dan kemasyarkatan sehingga situasi dan gejolak politik dan kemasyarakatan serta jalannya roda pemerintahan berjalan normal kembali sehingga tak terjadi gejolak politik pada roda pemerintah dalam masyarakat.
Lang berikutnya, Zulkifli Nurdin menyiapkan Program 100 hari sebagai langkah awal persiapan untuk melangkah memasuki program berikutnya yaitu Propeda (program Pembangunan daerah) dan renstra (rencana strategis) setelah mengetahui kondisi riil pemerintahan daerah, maka zulkifli Nurdin berusah kers untuk meningkatkan Pendapatana Asli Daerah (PAD) disamping itu mencari dan berusaha agar investor baik dari dalam maupun luar negeri berkenan menanamkan modalnya ke provinsi Jambi.
Tenggang satu tahun pemeritahan Gubernur Zulkifli Nurdin, Indonesia dilanda multi krisis yang juga berimbas ke provinsi Jambi dengan munculnya berbagai gejolak politik dan sosial yang ditandai dengan maraknya demo dari beberapa kalangan seperti dari kalangan mahasiswa buruh-buruh perkebunan dna masyarakat tentang permasalahan tanah sehingga praktis dalam masa tenggang satu tahun tersebut Gubernur Zulkifli Nurdin banyak disibuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
Memasuki tahun 2000 Gubernur Zulkifli Nurdin telah dapat meredakan permasalahan-permasalahan sosial, politik dan keamanan di Jambi, meskipun di beberapa daerah lainnya di Indonesia masalah politik, sosial dan keamanan masih menajdai problema, sehingga dia dapat mencair langkah-langkah untuk dapat meningkatkan pembangunan daerah Jambi.
Memasuki tahun 2001 diberlakukanlah otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah yang mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan UU No.22 tahun 1999, dimana diberikan wewenang pada, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota secara luas, untuk mengatur dan membangun daerah sesuai potensi masing-masing daerah.
Dalam kondisi demikian Gubernur Zulkifli Nurdin telah mampu merekatkan hubungan antara provinsi, kabupaten dan kota sehingga tidak terjadi aroganisasi kedaerahan. Berkaitan dengan ini dia mampu mengatur pembagian saham yang diperoleh masing-masing daerah baik saham yang diperoleh provinsi maupun yang diperoleh masing-masing kabupaten dan kota secara proporsional dan adil.
Tujuan dan sasaran pembangunan diarahkan Gubernur kepada kepentingan rakyat kecil (Masyarakat Desa) dengan tidka mengabaikan masyarakat kota dan investor besar. Untuk kepentingan masyarakat kecil Geubernur telah mengembangkan ekonomi kerakyatan denganjalan memberikan kredit usah kecil agar ekonomi kerakyatan dapt tumbuh dan berkembang khsusunya di sector pertanian. Di bidang
pertanian Gubernur telah menciptakan sentra-sentra pertanian, misalnya sentra kedelai, jagung, jeruk dan lain-lain sebagai usaha pengembangan potensi holtikultura dan memberikan kesempatan kerja.
Sedangkan bagi investor diusahakan agar dapt mengembangkan potensi perkebunan, seperti kelapa sawit, karet dan pengolahan hasil perkebunan yang dpat memberikan kesepatan kerja yang luas bagi masyarakat disamping memberikan kesempatan untuk membangun potensi derah lainnya misalnya pertambangan untuk membangun potensi daerah lainnya misalnya pertambangan minyak clan gas, pembanguan PLTA kerinci yang bekerjasama dengn pemerintah Norwegia dan Malaysia.
Ditengah lancarnya jalan roda pemerintahan ada kendala-kendala yang dihadapi yang dihadapi terutama adalah persoalan lingkungan yang secara sporadis belum kondusif, dengan adanya gejolak sosial yang muncul yang dapt menghamabat masuknya investor asing.
Faktor yang paling mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan adalah dukungan dari semua golongan masyarakat Jambi secara luas dalam proses pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Jambi guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Jambi.