Republik Tiongkok
Republik Tiongkok atau Taiwan (Hanzi tradisional: ; Hanzi sederhana: ; Wade-Giles: Chung-hua Min-kuo, Tongyong Pinyin: JhongHuá MnGuó,Hokkien: Tiong Hoa Bin Kok, Hanyu Pinyin: Zhnghuá Mnguó, literal: Negara Rakyat Tionghoa) adalah sebuah negara di Asia Timur yang saat ini menguasai daerah kepulauan Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu. Kata
"Taiwan" biasanya digunakan untuk merujuk kepada Republik Tiongkok secara keseluruhan, sementara istilah "Tiongkok" merujuk kepada Republik Rakyat Tiongkok, yang menguasai Tiongkok Daratan, Hong Kong dan Makau. Republik Tiongkok (Taiwan) berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok (China). Walaupun "Republik Tiongkok" adalah nama resmi negara ini, perkataan "Tiongkok" itu sendiri
sekarang biasanya merujuk kepada Tiongkok Daratan yang pemerintahannya diambil alih oleh Republik Rakyat Tiongkok setelah berakhirnya pemerintahan Republik Tiongkok (1912-1949) pada tahun 1949. Lihat Republik Tiongkok (1912-1949) dan Perang Saudara Tiongkok untuk keterangan lanjut.
Republik Tiongkok (ROC) sendiri bermula di Tiongkok Daratan, setelah penggulingan pemerintahan Dinasti Qing pada tahun 1912 menandakan penamatan 2000 tahun pemerintahan kekaisaran. Kemunculannya di Tiongkok Daratan adalah secara kemunculan panglima perang (war lords), Pendudukan Jepang, dan perang saudara. Pemerintahannya di tanah besar tamat pada tahun 1949 saat Partai Komunis
Tiongkok menggulingkan pemerintahan Partai Nasionalis Tiongkok (juga dikenal sebagai Kuomintang). Lihat Republik Tiongkok (1912-1949)
Pemerintah Republik Tiongkok pindah ke Pulau Taiwan dan mendirikan ibukota sementaranya di Taipei dimana ia terus menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Tiongkok, termasuk tanah daratan, yang sah. Pada masa yang sama, Komunis di tanah daratan (mainland) menafikan kemunculan Republik Rakyat Tiongkok dan mendakwa menjadi negara pengganti Republik
Tiongkok di seluruh negara Tiongkok (termasuk Taiwan) dan pemerintahan nasionalis di Taiwan tidak sah. Dari pendiriannya hingga pemindahannya ke pulau Taiwan, Republik Tiongkok telah dikatakan sebagai satu produk Kuomintang (KMT)-sebuah partai politik yang muncul sebagai hasil revolusi yang telah mendirikan Republik, sekalipun partai itu tidak lagi memerintah di Republik Tiongkok.
Pemerintah Republik Tiongkok kini telah mengukuhkan kedudukannya di Taiwan dan menjadi identik dengan Taiwan. Oleh sebab ini, ia tidak lagi menuntut hak pemerintahan di Tiongkok Daratan dan Mongolia. Dewan Undangan Nasional (yang tidak ada lagi) juga telah meluluskan perubahan konstitusi untuk memberikan penduduk Taiwan, Pescadores, Quemoy, dan Matsu satu-satunya hak memerintah
Republik melalui pemilu, melantik presiden dan keseluruhan anggota legislatif serta bersama dalam pemilu mengesahkan amendemen konstitusi Republik Tiongkok. Ini menandakan bahwa pemerintah Republik mengakui bahwa hak pemerintahannya terbatas pada kawasan taklukannya saja. Reformasi yang dimulai oleh Republik di Taiwan pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an telah mengubah Taiwan dari satu kediktatoran satu partai ke suatu negara demokrasi.
Meskipun Perang Dingin telah tamat, status politik Taiwan terus menjadi suatu isu hangat pada kedua belah selat Taiwan. Pemerintah Republik Tiongkok adalah salah satu pendiri utama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan pernah menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan. Akan tetapi, pada tahun 1971, pemerintahan ini, yang hanya berkuasa di Taiwan saja, ditendang
keluar dari PBB dan digantikan oleh RRT. Meskipun begitu, pemerintah republik kini tidak mau mengembalikan status anggota tetap yang terpaksa dilepaskan pada masa itu. Kini, ia hanya mau menjadi anggota PBB sebagai negara yang berbeda dari RRT. Ia telah mencoba masuk PBB dari masa ke masa akan tetapi gagal karena tuntutan Republik Rakyat Tiongkok atas Taiwan.
Pemerintah Republik Tiongkok terimbas oleh citra buruk yang disebabkan oleh Kebijakan Satu Tiongkok yang dipromosikan oleh pemerintah RRT di Tiongkok daratan di samping tekanan ekonomi dan diplomatik negara itu. Kebanyakan negara dunia mengubah kebijakan diplomatiknya ke pemerintah RRT di Tiongkok daratan pada tahun 1970-an dan kini, Republik Tiongkok di Taiwan hanya diakui oleh 23 negara.
Taiwan pernah dijajah oleh Belanda (1624-1662), kemudian dibebaskan oleh Cheng Cheng-Kung (Koxinga) pada tahun 1662, seorang loyalis Dinasti Ming ketika Dinasti Ming mengalami kekalahan dan digantikan oleh Dinasti Qing, dan mendirikan pemerintahan Kerajaan Tungning (1662-1683). Dengan Tainan sebagai ibukotanya, Dinasti Cheng melakukan serangkaian operasi militer dan upaya untuk kembali merebut Tiongkok daratan
yang sudah dikuasai oleh Dinasti Qing (atau Dinasti Manchuria yang dianggap orang-orang Tiongkok/Han adalah dinasti asing). Seperti halnya pemerintahan Republik Tiongkok pada masa pelarian Chiang Kai Shek dan Chiang Ching Kuo yang menyatakan akan merebut kembali Tiongkok daratan. Dinasti Qin akhirnya merebut pulau ini dari tangan Dinasti Cheng di bawah pimpinan Admiral Shi Lang sampai Jepang menguasai pulau ini (1895).
Wilayah Taiwan yang sekarang secara de facto merupakan wilayah Republik Tiongkok pernah menjadi protektorat Jepang setelah peperangan Tiongkok-Jepang pada akhir abad ke-19 (1894-1895) ketika Tiongkok masih berada di bawah Dinasti Qing dari Manchuria yang berbuah kekalahan Tiongkok dan perjanjian Shimonoseki (1895) sampai berakhirnya masa Perang Dunia II dan Taiwan diambil alih oleh pemerintahan Kuomintang.
Republik Tiongkok didirikan pada tahun 1912 menyusul revolusi yang dilancarkan oleh Dr. Sun Yat-sen melawan pemerintahan Dinasti Qing. Di kemudian hari, sesuai dengan tradisi pemerintahan di Tiongkok, tahun pemerintahan diganti menjadi tahun 1 Republik (Minguo Yuannian) untuk tahun 1912 Masehi. Republik Tiongkok beribukota di Nanjing.
Selepas kekalahan yang dialami Jepang pada Perang Dunia II, Taiwan telah diberikan kepada tentara Sekutu dan diduduki oleh Republik Tiongkok. Ia diperintah oleh pemerintahan militer yang korup, lantas terjerumus ke dalam keadaan kelam-kabut yang mencapai puncaknya pada peristiwa 228. Keadaan darurat telah diundangkan pada tahun 1948.
Pada tahun 1949, Republik Tiongkok dipimpin oleh Chiang Kai Shek yang berhaluan nasionalis kalah dari perang saudara dengan Partai Komunis Tiongkok (Zhongguo Gongchandang) pimpinan Mao Zedong dan mundur ke Taiwan. Mao Zedong kemudian memproklamirkan berdirinya negara baru Republik Rakyat Tiongkok di Beiping, yang kemudian diubah namanya menjadi Beijing dan ditetapkan sebagai ibukota negara baru tersebut.
Semasa era Perang Dingin, Republik Tiongkok ditampakkan Barat sebagai "Tiongkok Liberal" dan suatu bentuk penentangan terhadap komunisme, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok telah dilihat sebagai "Tiongkok Merah" atau "Tiongkok Komunis". Pemerintahan Republik Tiongkok diakui sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Tiongkok Daratan dan Taiwan yang sah oleh PBB dan kebanyakan negara Barat hingga tahun 1970-an. Negara Timur juga berpendapat yang sama.
Republik Tiongkok terus berada di bawah pemerintahan darurat seperti yang dinyatakan di dalam "Undang-undang Darurat selama Pemberontakan Komunis" () dan pemerintahan satu partai hingga empat dekade dari tahun 1948 ke tahun 1987, saat Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui, yaitu Presiden pertama merupakan keturunan penduduk asli setempat, secara berangsur-angsur meliberalisasikan dan mendemokrasikan sistem pemerintahan
Pada tahun 2000, Chen Shui-bian dari partai pro-kemerdekaan Partai Progresif Demokrat (DPP) memenangi pemilu presiden dan menjadi Presiden pertama Republik Tiongkok yang bukan dari partai KMT. Dalam Pilpres yang berlangsung pada tahun 2004, setelah Insiden 319 yang terjadi satu hari sebelum hari pemilu. Chen dan wakil presiden Annete Lu tertembak sewaktu berpawai dalam satu kampanye di kota Tainan. Chen