Deklarasi Balfour
Pernyataan bahwa tanah air semacam itu akan ditemukan "di Palestina" ketimbang "dari Palestina" juga dipersengketakan. Rancangan yang diproposalkan dari deklarasi tersebut berisi surat 12 Juli Rothschild kepada Balfour merujuk kepada prinsip "bahwa Palestina harus direkonstitusikan sebagai Tanah Air Orang Yahudi." Dalam teks akhir, mengikuti amandemen Lord Milner, kata "rekonstitusi" dihilangkan dan kata "itu" digantikan dengan "di".
Sehingga, teks ini menghindari komitmen seluruh Palestina sebagai Tanah Air Orang Yahudi, menimbulkan kontroversi pada tahun-tahun mendatang atas cangkupan yang dituju. Ini diklarifikasi oleh Makalah Putih Churchill 1922, yang menyatakan bahwa "istilah-istilah dari deklarasi tersebut merujuk kepada perlakuan tak kontemplasi bahwa Palestina secara keseluruhan harus berubah menjadi Tanah Air Yahudi, namun bahwa Tanah Air semacam itu harus didirikan 'di Palestina.'"
Deklarasi tersebut tak meliputi perbatasan geografi apapun untuk Palestina. Setelah akhir perang, tiga dokumen- deklarasi tersebut, Korespondensi Hussein-McMahon dan Perjanjian Sykes-Picot- menjadi dasar untuk negosiasi untuk merancang perbatasan Palestina.
Klausa pengaman pertama deklarasi tersebut merujuk kepada perlindingan hak sipil dan relijius non-Yahudi di Palestina. Klausa tersebut dirancang bersama dengan pengaman kedua oleh Leo Amery dalam konsultasi dengan Lord Milner, dengan tujuan "memajukan sebuah jarak beralasan pada pertemuan para obyektor, baik Yahudi maupun pro-Arab, tanpa memasangkan substansi dari deklarasi yang diusulkan".
"Non-Yahudi" terdiri dari 90% populasi Palestina; dalam kata-kata Ronald Storrs, Gubernur Militer Yerusalem Britania antara 1917 dan 1920, komunitas mengamati bahwa mereka "tak disebutkan, entah itu Arab, Muslim atau Kristen, namun terjerumus bersamaan di bawah definisi negatif dan terhumiliasi dari 'Komunitas Non-Yahudi' dan terrelegasi pada "proviso-proviso" subordinat". Komunitas juga menyatakan
bahwa tak ada rujukan untuk melindungi "status politik" atau hak politik mereka, karena terdapat dalam pengamanan berkelanjutan terkait Yahudi di negara-negara lain. Perlindungan ini kemudian berseberangan dengan komitmen untuk komunitas Yahudi, dan sepanjang tahun, berbagai istilah dipakai untuk merujuk kepada dua obligasi tersebut sebagai pemasangan; sebuah
pertanyaan yang agak panas soal apa dua obligasi tersebut memiliki "bobot yang setara", dan pada 1930, status setara ini dikonfirmasi oleh Komisi Mandat Permanen dan oleh pemerintah Inggris dalam makalah putih Passfield.
Pada Februari 1919, Balfour berkata bahwa Palestina dianggap sebuah kasus pengecualian dimana, merujuk kepada penduduk lokal, "kita secara deliberasi dan berhak mengurungkan penerimaan prinsip penentuan nasib sendiri," meskipun ia menganggap bahwa kebijakan tersebut menyediakan penentuan nasib sendiri untuk Yahudi. Avi Shlaim menganggap ini sebagai "kontradiksi terbesar" dari
deklarasi tersebut. Prinsip penentuan nasib sendiri tersebut telah dideklarasikan beberapa kali dalam deklarasi tersebutEmpat Belas Poin Januari 1918 buatan Presiden Wilson, Deklarasi Tujuh Orang buatan McMahon pada Juni 1918, Deklarasi Inggris-Perancis November 1918, dan Kovenan Liga Bangsa-Bangsa Juni 1919 yang telah mendirikan sistem mandat. Dalam sebuah memo Agustus 1919, Balfour mengetahui ketidakkonsistenan pada pernyataan tersebut,
dan kemudian menjelaskan bahwa Inggris tak memiliki tujuan untuk menyerobot penduduk Palestina yang ada. Hasil Komisi Konsultasi Penyidikan King-Crane Amerika yang berlangsung dari penduduk asli- dimana Inggris menarik diri- mengejutkan selama tiga tahun sampai laporan tersebut dibocorkan pada 1922. Pemerintah Inggris berikutnya memahami defisiensi ini,
terutama komite tahun 1939 pimpinan Lord Chancellor, Frederic Maugham, yang menyatakan bahwa pemerintah tak "bebeas untuk menyingkirkan Palestina tanpa menyoroti keinginan dan kepentingan para penduduk Palestina", dam pernyataan April 2017 oleh menteri negara Kantor Luar Negeri Inggris Baroness Anelay menyatakan bahwa pemeritnah memahami bahwa "Deklarasi tersebut seharusnya diserukan untuk perlindungan hak politik komunitas non-Yahudi di Palestina, terutama hak penentuan nasib sendiri mereka."
Klausa pengaman kedua adalah komitmen agar harus tak ada penyudutan hak komunitas Yahudi di negara lain di luar Palestina. Rancangan-rancangan asli Rothschild, Balfour, dan Milner tak meliputi pengamanan ini, yang dirancang bersama dengan pengamanan sebelumnya pada awal Oktober, dalam rangka merefleksikan penentangan dari para anggota berpengaruh dari komunitas Inggris-Yahudi. Lord Rothschild
memberikan pengecualian pada "proviso" tersebut atas dasar bahwa ini menimbulkan kemungkinan bahaya untuk non-Zionis, yang ia sangkal.
Komite Luar Negeri Bersama Badan Deputi Yahudi Britania dan Asosiasi Inggris-Yahudi telah menerbitkan sebuah surat di "The Times" pada 24 Mei 1917 berjudul "Views of Anglo-Jewry", ditandatangani oleh para presiden dua organisasi tersebut, David Lindo Alexander dan Claude Montefiore, menyatakan pandangan mereka bahwa: "pendirian kebangsaan Yahudi di Palestina, yang menghimpun teori ketunawismaan ini,
harus berlaku di seluruh dunia yang menganggap Yahudi sebagai orang-orang aneh di tanah asli mereka, dan dari pemikiran posisi mereka yang sulit dimenangkan sebagai warga dan bangsa dari tanah tersebut." Ini disusul pada akhir Agustus oleh Edwin Samuel Montagu, seorang Yahudi anti-Zionis berpengaruh dan Sekretaris Negara untuk India. dan satu-satunya anggota Yahudi dari Kabinet
Inggris, yang menulis sebuah memorandum Kabinet bahwa: "Kebijakan Pemerintah Sri Baginda mengakibatkan anti-Semitik dan akan menimbulkan dasar bagi anti-Semitik di setiap negara di dunia."
Teks deklarasi tersebut diterbitkan dalam pers sepekan setelah ditandatangani, pada 9November 1917. Peristiwa terakhir lainnya terjadi dalam jangka pendek, dua peristiwa paling relevan adalah penaklukan militer Inggris yang nyaris terjadi di Palestina dan pembocoran Perjanjian Sykes-Picot yang sebelumnya rahasia. Di sisi militer, Gaza dan Jaffa jatuh dalam beberapa hari, dan Yerusalem
menyerah kepada Inggris pada 9 Desember. Publikasi Perjanjian Sykes-Picot, setelah Revolusi Rusia, dalam "Izvestia" dan "Pravda" milik Bolshevik pada 23 November 1917 dan dalam "Manchester Guardian" di Inggris pada 26 November 1917, mewakili momen dramatis untuk kampanye Timur Sekutu: "Inggris merasa malu, orang-orang Arab cemas dan Turki gembira." Kaum Zionis telah menyadari penjelasan dari perjanjian tersebut sejak
bulan April dan secara khusus menjadi bagian dari Palestina, setelah sebuah pertemuan antara Weizmann dan Cecil dimana Weizmann membuat sangat jelas tujuan-tujuannya kepada skema yang diusulkan.
Deklarasi tersebut mewakili dukungan publik pertama bagi Zionisme oleh sebuah kekuatan politik besar- publikasinya membangkitkan Zionisme, yang akhirnya meraih sebuah piagam resmi. Selain publikasinya dalam surat-surat kabar, selebaran-selebaran diedarkan di seluruh komunitas Yahudi. Selebaran-selebaran tersebut dijatuhkan dari udara pada komunitas Yahudi di Jerman Austria, serta Pangkal Pemukiman, yang telah diberikan kepada Blok Sentral setelah Rusia menarik diri.
Weizmann berpendapat bahwa deklarasi tersebut akan memiliki tiga dampak: ini akan mengalihkan Rusia untuk memberikan tekanan terhadap Front Timur Jerman, sejak Yahudi memiliki pengaruh dalam Revolusi Maret 1917; ini akan mendorong komunitas Yahudi besar di Amerika Serikat untuk menggelontorkan pendanaan yang lebih besar bagi upaya perang Amerika, yang telah berjalan sejak April tahun tersebut; dan, terakhir, bahwa ini akan memberikan dukungan Yahudi Jerman untuk Kaiser Wilhelm II.