Dana Moneter Internasional
Syarat pinjaman tersebut merupakan jaminan bahwa negara peminjam mampu melunasi utangnya kepada DMI dan negara tersebut tidak akan mengambil tindakan ceroboh yang mengacaukan ekonomi internasional untuk menyelesaikan masalah neraca pembayarannya. Persoalan bahaya moral-ketika agen ekonomi memaksimalkan pemanfaatannya dengan mengabaikan pihak lain karena mereka tidak menanggung
seluruh dampak yang dipicu tindakan mereka sendiri-dapat dicegah melalui syarat pinjaman alih-alih menyediakan jaminan; negara yang butuh pinjaman DMI biasanya memang tidak punya jaminan yang bernilai tinggi secara internasional.
Kondisionalitas juga menguntungkan DMI karena dana yang dipinjamkan ke negara peminjam akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang ditentukan oleh Pasal Perjanjian dan menjadi jaminan bahwa negara tersebut akan mampu memperbaiki ekonomi makro dan ketimpangan strukturalnya. Menurut DMI, pelaksanaan tindakan perbaikan atau kebijakan tertentu oleh negara peminjam memungkinkan negara tersebut
melunasi utangnya kepada DMI. Utang yang lunas menjamin kecukupan dana cadangan DMI untuk membantu negara anggota lain.
As of 2004, negara peminjam memiliki catatan utang baik karena melunasi utang lewat fasilitas pemberian pinjaman reguler DMI dengan bunga penuh sampai jatuh tempo. Ini berarti pinjaman DMI tidak membebani negara peminjam karena negara pemberi pinjaman menerima bunga sesuai nilai pasar berdasarkan kuota sumbangannya. Belum lagi dana sumbangannya dipinjamkan oleh DMI dan seluruh aset cadangan yang disumbangkan negara anggota kepada IMF.
DMI awalnya didirikan sebagai bagian dari kesepakatan nilai tukar sistem Bretton Woods tahun 1944. Semasa Depresi Besar, berbagai negara menerapkan hambatan perdagangan untuk memperbaiki ekonominya. Tindakan ini memicu devaluasi mata uang nasional dan anjloknya perdagangan dunia.
Kerja sama moneter internasional butuh pengawasan. Perwakilan 45 negara bertemu dalam Konferensi Bretton Woods di Mount Washington Hotel di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional pascaperang dan pembangunan Eropa pasca-Perang Dunia II.
Terdapat dua pandangan terhadap peran yang harus diambil DMI sebagai lembaga ekonomi global. Ekonom Britania Raya, John Maynard Keynes, membayangkan DMI sebagai dana koperasi yang dapat ditarik negara anggota untuk mempertahankan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaannya pada masa-masa krisis. Pandangan ini menginginkan DMI yang membantu negara yang membutuhkan dan beroperasi layaknya New Deal Amerika Serikat
setelah Perang Dunia II. Delegasi Amerika Serikat Harry Dexter White memandang DMI seperti bank yang nasabahnya wajib melunasi utang tepat waktu. Sebagian besar pandangan White disertakan dalam peraturan terakhir yang disepakati di Bretton Woods.
DMI secara resmi berdiri tanggal 27 Desember 1945. 29 negara anggota pertamanya meratifikasi Pasal Perjanjian DMI. Pada akhir 1946, keanggotaan DMI bertambah menjadi 39 negara. Tanggal 1 Maret 1947, DMI memulai operasi keuangannya, dan pada tanggal 8 Mei, Perancis menjadi negara pertama yang meminjam dana dari DMI. DMI adalah salah satu organisasi utama dalam sistem ekonomi internasional; rancangan
organisasinya memungkinkan sistem ini menyeimbangkan penataan kembali kapitalisme internasional dengan pemanfaatan kedaulatan ekonomi nasional dan kesejahteraan manusia, biasa disebut liberalisme tertanam. Pengaruh DMI dalam ekonomi global perlahan meningkat seiring bertambahnya anggota baru. Peningkatan pengaruh ini terjadi setelah beberapa negara Afrika merdeka dan pembubaran Uni Soviet tahun 1991 karena banyak negara di lingkup pengaruh Soviet yang dulunya tidak bergabung dengan DMI.
Sistem Bretton Woods bertahan sampai tahun 1971, ketika pemerintah A.S. menghentikan ketertukaran (konvertibilitas) dolar Amerika Serikat (dan cadangan dolar yang dipegang negara lain) dengan emas. Keputusan tersebut dikenal sebagai Kejutan Nixon.
Pada Mei 2010, dengan proporsi 3 banding 11, DMI terlibat dalam penalangan pertama Yunani senilai €110 miliar untuk menyelesaikan penumpukan utang pemerintah akibat defisit sektor publik. Pemerintah Yunani setuju untuk menerapkan pengetatan yang akan mengurangi defisit dari 11% pada tahun 2009 menjadi "di bawah 3%" pada tahun 2014. Penalangan ini tidak mencakup tindakan restrukturisasi utang
seperti haircut yang dipermasalahkan Direktur DMI dari Swiss, Brasil, India, Rusia, dan Argentina. Pemerintah Yunani sendiri (waktu itu dipimpin Perdana Menteri George Papandreou dan Menteri KEuangan Giorgos Papakonstantinou) tidak menyetujui haircut.
Paket talangan kedua senilai lebih dari €100 miliar disetujui dalam kurun beberapa bulan sejak Oktober 2011; saat itu Papandreou dipaksa mengundurkan diri. Troika, termasuk DMI, adalah perancang program ini. Program tersebut disetujui oleh Direktur Eksekutif DMI pada tanggal 15 Maret 2012 dengan nilai SDR23.8 miliar. Berdasarkan program tersebut, pemegang obligasi swasta mendapat haircut senilai
50%. Antara Mei 2010 dan Februari 2012, bank-bank swasta di Belanda, Perancis, dan Jerman menurunkan keterpaparannya terhadap utang Yunani dari €122 miliar menjadi €66 miliar.
Tanggal 25 Maret 2013, penalangan internasional senilai €10 miliar untuk Siprus disetujui oleh Troika dengan syarat sebagai berikut: Siprus menutup bank terbesar keduanya; memberlakukan tarif deposito bank pada deposito tak terasuransi di Bank of Cyprus. Tak satupun deposito berasuransi senilai €100000 atau kurang yang terdampak oleh persyaratan pinjaman berdasarkan skema talangan baru ini.
Restrukturisasi utang nasional diangkat oleh DMI pada April 2013 untuk pertama kalinya sejak 2005 dalam sebuah laporan berjudul "Sovereign Debt Restructuring: Recent Developments and Implications for the Fund's Legal and Policy Framework". Laporan yang dibahas oleh dewan pada tanggal 20 Mei ini merangkum kasus Yunani, St Kitts dan Nevis, Belize, dan Jamaika. Wawancara dengan Wakil Direktur Hugh Bredenkamp diterbitkan beberapa hari kemudian bersamaan dengan wawancara oleh Matina Stevis dari Wall Street Journal.
Dalam Fiscal Monitor edisi Oktober 2013, DMI menyatakan bahwa penerapan pajak modal yang mampu mengurangi rasio utang negara Zona Euro hingga "angka akhir 2007" membutuhkan kenaikan pajak hingga 10%.
Departemen Fiskal DMI, saat itu dipimpin Direktur Pelaksana, menerbitkan laporan pada Januari 2014 berjudul "Fiscal Policy and Income Inequality". Laporan ini menyatakan bahwa "Pajak-pajak yang dibebankan pada kekayaan, khususnya aset tak bergerak, juga merupakan pilihan bagi negara-negara yang ingin menerapkan pajak progresif... Pajak properti cenderung setara dan efisien, namun kurang dimanfaatkan di
sejumlah negara.... Ada rencana untuk memanfaatkan potensi pajak ini, baik sebagai sumber pendapatan dan instrumen redistribusi kekayaan."
Pada akhir Maret 2014, DMI mengumpulkan dana talangan sebesar $18 miliar untuk pemerintahan sementara Ukraina setelah revolusi Ukraina 2014.
Tidak semua negara anggota DMI berdaulat, artinya tidak semua "negara anggota" DMI adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada pula "negara anggota" DMI non-PBB yang merupakan daerah istimewa di bawah kedaulatan negara anggota PBB, yaitu Aruba, Curaçao, Hong Kong, dan Makau, serta Kosovo. Para anggota menunjuk ex-officio anggota berhak suara. Semua anggota DMI adalah anggota Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional (IBRD).
Bekas anggota DMI meliputi Kuba (keluar tahun 1964) dan Republik Cina yang dikeluarkan dari PBB tahun 1980 setelah Presiden Jimmy Carter mencabut dukungannya dan digantikan oleh Republik Rakyat Cina. Namun demikian, "Provinsi Taiwan Cina" masih terdaftar di indeks resmi DMI.
Selain Kuba, negara PBB lainnya yang bukan anggota DMI adalah Andorra, Liechtenstein, Monako, Nauru, dan Korea Utara.