Kekaisaran Brasil
ampuh bila digunakan sebagai ancaman. Namun, wewenang tersebut tidak dapat digunakan berkali-kali, dan apabila digunakan tidak akan menguntungkan kaisar.
Pada masa kekuasaan Pedro I, Bilik Deputi tidak pernah dibubarkan dan sesi-sesi legislatif tidak pernah diperpanjang atau ditunda. Di bawah kepemimpinan Pedro II, Bilik Deputi hanya dibubarkan atas permintaan Presiden Dewan Menteri (Perdana Menteri). Bilik pernah dibubarkan sebanyak sebelas kali, dengan sepuluh di antaranya dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Negara (yang sebenarnya tidak diharuskan
oleh Konstitusi). Terdapat keseimbangan kekuasaan antara Majelis Umum dengan cabang eksekutif di bawah kepemimpinan Kaisar. Dewan legislatif tidak dapat berjalan sendiri dan kaisar tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap Majelis. Sistem ini berjalan dengan mulus hanya jika Majelis dan Kaisar saling bekerjasama untuk kepentingan nasional.
Terdapat nuansa baru dalam pemerintahan Brasil setelah jabatan "Presiden Dewan Menteri" didirikan pada tahun 1847-walaupun jabatan ini secara "de facto" sudah ada semenjak tahun 1843. Presiden Dewan Menteri memperoleh jabatannya berkat partainya dan Kaisar, dan keduanya kadang-kadang saling berkonflik. Tokoh abolisionis Brasil pada abad ke-19 Joaquim Nabuco menyatakan bahwa "Presiden
Dewan di Brasil bukan Kanselir Rusia, makhluk penguasa, ataupun Perdana Menteri yang ada hanya karena dipercayai oleh Dewan Rakyat: [bagi Presiden Dewan], delegasi dari Kaisar sama pentingnya dengan delegasi dari Bilik, dan untuk dapat menjalankan fungsinya dengan aman ia harus menangani perubahan sikap parlemen yang tiba-tiba dan ambisi-ambisi dalam parlemen, serta menjaga sokongan dan kehendak baik dari kaisar."
Setelah diberlakukan pada tahun 1824, konstitusi kekaisaran mendirikan "Conselho Geral de Provncia" (Dewan Umum Provinsial), dewan legislatif untuk provinsi-provinsi di Brasil. Dewan ini terdiri dari 21 atau 13 anggota terpilih (tergantung jumlah penduduk suatu provinsi). Semua "resolusi" (undang-undang) yang dibuat oleh dewan harus disetujui oleh Majelis Umum tanpa hak
banding. Dewan Provinsial juga tidak berwenang untuk meningkatkan pemasukan, dan anggaran mereka harus diperdebatkan dan diratifikasi oleh Majelis Umum. Provinsi-provinsi tidak memiliki otonomi dan sepenuhnya tunduk kepada pemerintah pusat.
Dengan diberlakukannya amendemen konstitusi pada tahun 1834 yang disebut "Ato Adicional", Dewan Umum Provinsial digantikan oleh "Assembleias Legislativas Provinciais" (Majelis Legislatif Provinsial). Majelis yang baru ini memiliki lebih banyak otonomi. Majelis Provinsial terdiri dari 36, 28 atau 20 anggota terpilih (tergantung jumlah penduduk suatu provinsi). Pemilihan anggota majelis mengikuti prosedur pemilihan perwakilan di Bilik Deputi nasional.
Tanggung jawab Majelis Provinsial meliputi penetapan anggaran provinsial dan munisipal beserta pemungutan pajak yang diperlukan untuk menopang anggaran tersebut; penyediaan pendidikan dasar dan menengah (pendidikan menengah ke atas merupakan tanggung jawab pemerintah nasional); pengawasan dan pengendalian pengeluaran provinsial dan munisipal; serta penegakan hukum dan pemeliharaan anggota
polisi. Majelis mengendalikan pembuatan dan penghapusan jabatan pegawai negeri provinsial dan munisipal beserta penentuan gajinya. Pengangkatan, penangguhan dan pemecatan pegawai negeri merupakan hak presiden (gubernur) provinsi, tetapi bagaimana dan dalam situasi apa hak prerogatif tersebut dapat digunakan ditentukan oleh Majelis. Penyitaan properti pribadi untuk kepentingan provinsial
atau munisipal (dengan pemberian ganti rugi moneter) juga merupakan hak Majelis. Nyatanya, Majelis Provinsial dapat menetapkan peraturan daerah apapun tanpa harus diratifikasi Parlemen selama perda tersebut tidak melanggar konstitusi. Namun, provinsi tidak diperbolehkan membuat peraturan daerah mengenai urusan pidana, prosedur pidana, hak dan kewajiban perdata, angkatan bersenjata,
anggaran nasional, atau urusan yang terkait dengan kepentingan nasional (seperti hubungan luar negeri).
Presiden-presiden provinsi diangkat oleh pemerintah nasional dan secara teoretis bertugas memerintah provinsi. Nyatanya, kekuasaan mereka bervariasi di setiap provinsi berdasarkan pengaruh dan karakter pribadi mereka. Pemerintah nasional ingin memastikan kesetiaan mereka, sehingga presiden-presiden biasanya dikirim ke provinsi yang tidak memiliki ikatan politik,
keluarga, atau hubungan lainnya dengan orang tersebut. Agar mereka tidak dapat membangun kepentingan atau dukungan lokal yang kuat, masa jabatan presiden dibatasi selama beberapa bulan saja. Presiden biasanya menghabiskan banyak waktu di luar provinsi mereka (biasanya berkelana ke provinsi asal mereka atau ibukota kekaisaran), sehingga gubernur "de facto" sebenarnya adalah wakil
presiden, yang dipilih oleh Majelis Provinsial dan biasanya berlatar belakang politikus lokal. Presiden tidak memiliki wewenang untuk mengurangi otonomi lokal, dan ia lebih seperti agen pemerintah pusat yang fungsinya adalah untuk menyampaikan kepentingan nasional kepada kepala politikus provinsial. Presiden dapat digunakan oleh pemerintah nasional untuk mempengaruhi
atau bahkan mencurangi pemilihan umum, walaupun presiden perlu bergantung kepada politikus lokal dan provinsial yang berasal dari partai politiknya agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Akibatnya, terdapat hubungan yang kompleks antar mereka yang didasarkan pada balas jasa, kepentingan pribadi, tujuan partai, negosiasi, dan manuver politik lainnya.
"Câmara municipal" (dewan kota) adalah badan pemerintahan di kota-kota yang sudah ada di Brasil semenjak masa kolonial pada abad ke-16. Dewan ini terdiri dari "vereadores" (anggota dewan), dan jumlahnya tergantung besarnya suatu kota. Tidak seperti Dewan Umum Provinsial, konstitusi memberikan banyak otonomi kepada dewan kota. Namun, ketika Majelis Provinsial menggantikan Dewan
Umum Provinsial pada tahun 1834, banyak wewenang dewan kota (seperti penetapan anggaran kota, pengawasan pengeluaran, penciptaan lapangan kerja, dan pengangkatan pegawai negeri) diserahkan kepada pemerintah provinsial. Selain itu, peraturan yang ditetapkan oleh dewan kota harus diratifikasi oleh Majelis Provinsial (tapi tidak oleh parlemen). Meskipun "Ato Adicional" 1834 memberikan
lebih banyak otonomi kepada provinsi-provinsi, amendemen tersebut menyerahkan otonomi kota kepada pemerintah provinsial. Di kota tidak ada jawaban wali kota, dan kota-kota diperintah oleh dewan kota bersama dengan presidennya (yang merupakan anggota dewan yang memperoleh paling banyak suara saat pemilihan umum).
Hingga tahun 1881, pemilih diwajibkan memilih dan pemilihan berlangsung dalam dua tahap. Dalam tahap pertama, pemilih memilih elektor yang kemudian memilih sejumlah calon senator. Kaisar kemudian akan memilih senator baru (anggota senat, majelis tinggi di Majelis Umum) dari daftar tiga calon yang telah memperoleh suara paling banyak. Elektor juga memilih anggota Bilik Deputi (majelis
rendah), anggota Majelis Provinsial dan anggota dewan kota tanpa melibatkan Kaisar. Semua laki-laki yang berusia di atas 25 tahun dengan pendapatan tahunan paling tidak Rs 100$000 (atau 100000 "réis"; pada tahun 1824 sama dengan 98 dollar Amerika Serikat.) memiliki hak untuk memilih dalam tahap pertama. Batas usia untuk memilih diturunkan menjadi 21 tahun untuk
laki-laki yang sudah menikah. Sementara itu, elektor harus memiliki pendapatan tahunan paling tidak Rs 200$000.
Sistem Brasil cukup demokratik pada masa ketika pemilihan tidak langsung merupakan cara pemilihan yang umum di negara-negara demokrasi. Persyaratan pendapatan minimal di Britania jauh lebih tinggi daripada di Brasil, bahkan setelah diberlakukannya Undang-Undang Reformasi 1832 di Britania Raya. Pada masa itu dua negara yang tidak memiliki persyaratan pendapatan minimal adalah Perancis dan Swiss yang telah memberlakukan hak