Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak ""Nasionalis"") dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak ""Islam""), maka pada tanggal 22 Juni 1945 ""Panitia Sembilan"" kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau ""Jakarta Charter"", yang pada waktu itu disebut-sebut
juga sebagai sebuah ""Gentlement Agreement"". Setelah itu sebagai ketua ""Panitia Sembilan"", Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan ""Indonesia Merdeka"" yang disebut dengan ""Piagam Jakarta"" itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.
Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan ""Pembukaan" (bahasa Belanda: """") "Undang-Undang Dasar 1945"", yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).
Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia
kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia "Perancang Undang-Undang Dasar" (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia "Pembelaan Tanah Air" (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia "Ekonomi dan Keuangan" (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).
Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia "Perancang Undang-Undang Dasar", yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut:
Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia "Perancang Undang-Undang Dasar", yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut.
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia "Perancang Undang-Undang Dasar", yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu:
Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama ""Piagam Jakarta"", sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat ""Piagam Jakarta"". Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia baru. ""Piagam Jakarta"" atau ""Jakarta Charter"" pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara "Indonesia Merdeka", dan digantikan dengan dibentuknya "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (""PPKI"") atau dalam bahasa Jepang: "Dokuritsu Junbi Inkai" dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.
Tugas ""PPKI"" ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa Belanda: "") serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.
Anggota ""PPKI"" sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah "Hindia-Belanda", terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa.
""PPKI"" ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota ""PPKI"" ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.
Secara simbolik ""PPKI"" dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat ke ""Kota Ho Chi Minh"" atau dalam bahasa Vietnam: "Thành ph H Ch Minh" (dahulu bernama: Saigon), adalah kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong.
Pada saat ""PPKI"" terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang sama sekali,
termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang ""PPKI"". Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa ""PPKI"" ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Di lain pihak ""PPKI"" adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia baru.
Tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari ""PPKI"". Jendral Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan
sepenuhnya kepada ""PPKI"". Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian itulah ""PPKI"" harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujud-nyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, yang sangat haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sementara itu
dalam sidang ""PPKI"" pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam hitungan kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang "beragama non-Muslim" serta pihak kaum keagamaan yang "menganut ajaran kebatinan", yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak ""Nasionalis"") guna melunakkan hati
pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang "beragama Islam" guna dihapuskannya "tujuh kata" dalam ""Piagam Jakarta"" atau ""Jakarta Charter"".
Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang ""PPKI"" dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai ""pembukaan" (bahasa Belanda: """") dan "batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945"", yang saat ini biasa disebut dengan hanya "UUD '45" adalah: