Heru Cokro
Heru Cokro adalah Jenderal Lapangan atau Koordinator Jenderal pada peristiwa Pendudukan Gedung DPR/MPR RI oleh mahasiswa (19- 21 Mei 1998) yang berujung pada pengunduran Presiden RI saat itu, Soeharto. Heru Cokro sendiri saat itu berkiprah formal sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (BPM UI) periode 1997- 1998.
Dilahirkan sebagai putra pertama dari Prijono Abdullah Chayan dan Farida Dumas Siregar, Heru Cokro lahir di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 23 Desember 1974. Menghabiskan banyak masa kecilnya di Depok, Jawa Barat, Heru menikah dengan Soraya dan telah dikaruniai seorang putri, Sabrina Alesha Cokro.
Heru menamatkan pendidikan SLTA di SMA Negeri 3 Surakarta. Pada tahun 1993, Heru melanjutkan pendidikannya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada tahun 1999. Tahun 2004, Heru menyelesaikan S2 Psikologi Sumber Daya Manusia Terapan di program paska sarjana Psikologi UI.
Aksi yang mulanya merupakan inisiatif para ketua lembaga anggota Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ), berkembang menjadi momentum perlawanan dan puncak kulminasi tuntutan mundur Soeharto dari kepresidenan.
Dimulai dengan bermalamnya kontingen para ketua lembaga formal kemahasiswaan yang bergabung FKSMJ dengan jumlah lebih kurang 50 orang pada tanggal 18 Mei 1998, yang dipimpin Henri Basel (Ketua Senat Mahasiswa IKIP Jakarta) sebagai koordinator aksi dan Heru Cokro sebagai koordinator lapangan. Sasaran dari aksi ini adalah mempertahankan momentum tuntutan mundurnya Soeharto dari kursi kepresiden.
Belakangan, kontingen kecil ini berkembang menjadi ribuan massa mahasiswa yang terus bertahan menduduki gedung DPR/MPR RI sampai turunnya Soeharto. Tetapi, akumulasi massa yang bergabung ternyata bukan sekadar kelompok massa yang beraliansi dengan FKSMJ, dan bahkan menolak beraksi berdasarkan arahan dan kebijakan aksi dari kontingen para ketua lembaga formal di FKSMJ. Pada
perkembangannya, kelompok-kelompok massa ini berkompromi dengan membentuk struktur aksi baru dan menunjuk Heru sebagai Jenderal Lapangan (Koordinator Jenderal), sementara arahan dan kebijakan aksi dari kontingen FKSMJ akan tetap diakomodir lewat Heru, dengan persetujuan anggota struktur aksi yang lain.
Struktur koordinasi aksi yang dibentuk ini terus bertahan mengawal dan mengkoordinasi proses pendudukan gedung DPR/MPR RI, sampai akhirnya tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mundur dari tampuk kepresidenan.
Setelah pengumuman pengunduran diri Soeharto, terjadi perbedaan di antara personel struktur aksi, dimana di satu pihak beberapa anggota struktur pendapat bahwa aksi belum selesai sampai Habibie sebagai presiden baru mampu membuktikan komitmennya terhadap reformasi, sementara di pihak lain berpendapat bahwa aksi sudah selesai begitu mundurnya, sesuai dengan komitmen awal FKSMJ.
Di ujung perdebatan, Heru menegaskan tidak akan bergabung dalam aksi lanjutan dan mempersilahkan rapat menyusun stuktur koordinasi dan koordinator jenderal baru. Akhirnya, rapat memilih Ahmad dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) untuk menjadi koordinator jenderal baru dan mengubah struktur operasi menjadi sebuah kelompok massa resmi.
Menjelang Sidang Istimewa MPR RI, banyak kelompok-kelompok mahasiswa yang siap melakukan aksi demonstrasi dengan konsekuensi apapun (termasuk kekerasan) untuk memastikan agenda reformasi yang telah diperjuangkan mahasiswa dengan susah payah terakomodasi dengan baik.
Persis saat terjadi bentrokan berdarah di seputar senayan, Heru dan puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dengan kekhawatiran yang sama melakukan demonstrasi di bundaran Hotel Indonesia (HI) dengan cara membagi-bagikan bunga.
Setelah meninggalkan status kemahasiswaan, Heru berkarier sebagai Human Resources Development (HRD) Analyst di perusahaan otomotif, PT Astra International Tbk- Daihatsu (2000- 2003), dan setelahnya menjadi HRD Specialist di The Nature Conservancy (2003- 2004), Lembaga Swadaya Masyarakat International yang bergerak di bidang konservasi dan perlindungan alam.
Pada akhir tahun 2004, Heru mendirikan perusahaannya sendiri yang bergerak di bidang konsultansi manajemen SDM, PT Inti Sumber Daya Manusia (ISDM), dan pada tahun 2006, terlibat dalam proses pendirian perusahaan penyedia informasi dan jasa pelatihan terpadu pertama di Indonesia, PT Training Master Indonesia (TMI).
Sebagai pengusaha dan aktivis sosial, Heru tercatat sebagai sebagai National President JCI Indonesia dan Ketua Etika Usaha BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Heru pun aktif dalam organisasi kepemudaan dan tercatat sebagai Ketua DPP KNPI Bidang Pendidikan Nasional serta menjadi penggagas dan koordinator situs web Petisi Nasional, sebuah situs web yang menyediakan media petisi dan akuntabilitas publik secara online.
Selain aktif menulis, Heru kerap menjadi narasumber untuk topik-topik ketenagakerjaan dan pengembangan organisasi di berbagai media nasional. Menjelang rencana revisi UU No. 13/2003 yang batal pada tahun 2006, Heru tercatat mengusulkan wacana untuk me-rekonstruksi model interaksi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah, yang ia beri tajuk Revisi Sosial. Kemudian pada
tahun 2006 pula, Heru mengusulkan perlunya intervensi pemerintah bersama asosiasi profesi yang ada terhadap ketimpangan perlakuan terhadap pekerja lokal dibanding pekerja asing.