Liga Primer Indonesia
Liga Primer Indonesia, disingkat LPI (bahasa Inggris: Indonesia Premier League) adalah kompetisi sepak bola antar klub di Indonesia yang diselenggarakan pada 2011. LPI dimulai pada 8 Januari 2011 dan selesai pada bulan Mei 2011 setelah menyelesaikan putaran pertama kompetisi. LPI diselenggarakan oleh Konsorsium PT Liga Primer Indonesia yang dimotori oleh pengusaha Arifin Panigoro dan tidak berafiliasi dengan PSSI, sehingga
menjadi ajang tandingan terhadap Liga Super Indonesia (LSI) yang diselenggarakan oleh PSSI. Seiring dengan kisruh di tubuh PSSI dan dibentuknya Komite Normalisasi (KN) PSSI oleh FIFA, KN kemudian memutuskan untuk mengakui secara resmi LPI sebagai liga yang berjalan di bawah pengawasan PSSI. LPI berakhir setelah menyelesaikan putaran pertama kompetisi dan klub-klub LPI kemudian bergabung ke dalam klub-klub LSI untuk bermain dalam Liga Prima Indonesia.
PSSI menganggap penyelenggaran LPI ilegal karena tidak memiliki izin dari asosiasi sepak bola tersebut. Akan tetapi pihak LPI menyatakan bahwa penyelenggaraan LPI tidak melanggar hukum karena sesuai dengan rekomendasi Kongres Sepak Bola Nasional yang dilaksanakan di Malang pada Maret 2010. Konsorsium LPI juga menyatakan sudah beberapa kali mencoba berkoordinasi dan
meminta izin kepada PSSI, namun PSSI bersikap menutup diri terhadap penyelenggaraan LPI. PSSI memaparkan secara panjang lebar alasan mengapa LPI melawan hukum, namun tidak pernah menjelaskan alasan mengapa mereka tidak merestui LPI, kecuali menyebut LPI sebagai "kompetisi ecek-ecek", "tarkam", dan "banci." LPI akhirnya mendapatkan izin dari pemerintah
melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Dengan dibentuknya Komite Normalisasi (KN) oleh FIFA, KN memutuskan PSSI membawahi kompetisi tersebut di bawah PSSI dan LPI secara resmi diakui PSSI sebagai liga yang berjalan di bawah pengawasan PSSI.
PSSI mengancam menghukum berat semua klub, pemain, dan perangkat pertandingan yang terlibat di liga ini. Di antara ancaman yang dilontarkan PSSI, klub Liga Super Indonesia yang terlibat LPI akan didegradasi ke divisi satu. dan diminta mengembalikan aset-aset PSSI. Empat klub LPI yang diancam menyatakan tidak takut dengan ancaman PSSI tersebut.
Pemain yang terlibat LPI juga diancam tidak dapat memperkuat timnas. Keputusan tersebut ditentang oleh beberapa pihak, termasuk Menpora, Anggota Komisi X DPR RI Angelina Sondakh, dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Meski PSSI mengeluarkan ancaman tersebut, Badan Tim Nasional tetap memanggil beberapa pemain dari klub-klub anggota LPI untuk seleksi timnas U-23 yang disiapkan untuk Sea Games 2011 dan kualifikasi Olimpiade 2012.
Pelatih timnas Indonesia Alfred Riedl juga menyatakan tidak akan memanggil pemain yang bermain di LPI dengan alasan "pemain yang tampil di kompetisi yang tidak diakui oleh FIFA, tidak bisa tampil di timnas." Padahal statuta FIFA hanya menyatakan bahwa "setiap orang yang memegang kewarganegaraan permanen yang tidak tergantung pada masa tinggal di negara tertentu memenuhi syarat untuk bermain mewakili tim nasional asosiasi negara itu."
Tidak cukup dengan klub dan pemain, pelatih klub-klub LPI diancam dicabut lisensinya. Selain itu, PSSI juga mengancam wasit yang terlibat dalam penyelenggaraan LPI dengan sanksi FIFA dan pencabutan lisensi. Pertandingan perdana di Stadion Manahan Solo antara Solo FC melawan Persema hampir tidak dapat dilangsungkan karena tidak mendapat izin dari Polri. Menurut UU, segala macam acara
yang berpotensi pada kericuhan massa harus mendapat izin tertulis dari Polri, termasuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Polri beralasan mereka tidak dapat memberi izin pertandingan LPI karena PSSI tidak memberikan rekomendasi. Desakan publik membuat Menpora mengadakan mediasi dengan mengundang PSSI, LPI, dan Polri, akan tetapi tidak satu pun perwakilan PSSI
hadir di pertemuan tersebut. Menpora kemudian menyatakan penyelenggaraan LPI tidak membutuhkan izin PSSI, melainkan hanya membutuhkan izin Badan Olahraga Profesional Indonesia. Polri akhirnya memberikan izin pertandingan setelah BOPI memberikan rekomendasi. Belakangan diketahui bahwa PSSI cabang Kota Solo yang diketuai oleh F.X. Hadi Rudyatmo (sekaligus ketua Persis
Solo) memberikan rekomendasi kepada Polresta Surakarta untuk memberikan izin pertandingan LPI, meskipun hal tersebut bertentangan dengan pengurus PSSI pusat.
LPI menggunakan format kompetisi penuh. Setiap tim akan menghadapi tim lawan yang sama sebanyak 2 kali dalam 1 musim melalui pertandingan kandang dan tandang. Pemenang akan ditentukan dari jumlah poin paling banyak selama 36 pertandingan.
LPI pertama kali disiarkan oleh Indosiar. Indosiar akan menyiarkan secara langsung 68 pertandingan pada setiap hari Sabtu dan Minggu sore. MetroTV juga sempat menyiarkan 1 pertandingan pada pekan pertama. Pada pertengahan Februari 2011, Trans TV dan Trans7 menyusul diumumkan sebagai televisi pemegang hak siar kedua. Trans TV dan Trans7 akan menyiarkan 68 pertandingan pada setiap hari Sabtu dan Minggu malam. Akan tetapi
pada pertengahan Maret 2011, Trans Corp (Trans TV dan Trans7) memutuskan kontrak dengan pihak LPI karena alasan persaingan bisnis sponsor LPI dan Trans Corp. Sebelumnya, Trans TV juga digandeng oleh Indosiar untuk menyiarkan turnamen resmi seperti Piala Tiger 2002 dan Liga Indonesia 2004 (bersama antv)
Kick-off pertama LPI dilakukan pada tanggal 8 Januari 2011 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah antara Solo FC melawan Persema Malang. Pada pertandingan pembukaan tersebut, Solo FC dipaksa tunduk 1-5. Pertandingan yang dihadiri 22 ribu orang tersebut berjalan dengan aman tanpa insiden. Pertandingan diawali dengan tari-tarian yang dibawakan oleh 1050 penari dengan mengenakan busana batik dan dibuka oleh Joko Widodo dan F.X. Hadi Rudyatmo.