Agama di Indonesia
seluruh Indonesia, bahkan ada di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Di Sulawesi Utara mempunyai potensi sampai 800-an orang, di Jakarta diperkirakan lebih dari 200-an orang dan di Surabaya mempunyai keturunan Yahudi yang juga cukup banyak jumlah-nya. Selain itu anggota UIJC juga ada yang berasal dari daerah lain, diantaranya Lampung, Tangerang, Bekasi, Cirebon, Bandung,
Semarang, Solo, Cilacap, Yogyakarta, dan Bali. Umumnya mereka adalah keturunan campuran antara Indonesia dengan Yahudi Belanda, Jerman, Belgia, Irak, dan Portugis. Meski demikian, bukan berarti anggota UIJC harus beragama Yahudi,karena organisasi ini hanyalah sebagai paguyuban warga keturunan Yahudi di Indonesia. Anggota UIJC perawakannya kebanyakan sudah sangat Indonesia karena telah bercampur ras dengan pribumi.
Di Indonesia hadir sejumlah pemeluk agama Baha'i. Berapa jumlah mereka sebenarnya tidak diketahui dengan pasti karena seringkali mereka mengalami tekanan dan penolakan dari masyarakat sekitarnya. Salah satu penganut agama Baha'i yang diketahui secara terbatas adalah belasan penganut di sebuah wilayah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Kepercayaan terhadap benda mati (animisme) di Indonesia sama dengan penyembah benda mati di dunia lainnya, yang mana, suatu kepercayaan terhadap objek tertentu, seperti pohon, batu atau orang-orang. Kepercayaan ini telah ada dalam sejarah Indonesia yang paling awal, di sekitar pada abad pertama, tepat sebelum Hindu tiba Indonesia. Lagipula, dua ribu tahun kemudian, dengan
keberadaan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan agama lainnya, penyembah benda mati masih tersisa di beberapa wilayah di Indonesia. Bagaimanapun, kepercayaan ini tidak diterima sebagai agama resmi di Indonesia, sebagaimana dinyatakan di dalam Pancasila bahwa kepercayaan itu pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau monoteisme. Penyembah benda mati, pada sisi lain tidak percaya akan dewa tertentu.
Walaupun pemerintah Indonesia mengenali sejumlah agama berbeda, konflik antar agama kadang-kadang tidak terelakkan. Pada masa Orde Baru, Soeharto mengeluarkan perundang-undangan yang oleh beberapa kalangan dirasa sebagai anti Tionghoa. Presiden Soeharto mencoba membatasi apapun yang berhubungan dengan budaya Tionghoa, mencakup nama dan agama. Sebagai hasilnya, Buddha dan Khonghucu telah diasingkan.
Antara 1966 dan 1998, Soeharto berikhtiar untuk de-Islamisasi pemerintahan, dengan memberikan proporsi lebih besar terhadap orang-orang Kristen di dalam kabinet. Namun pada awal 1990-an, isu Islamisasi yang muncul, dan militer terbelah menjadi dua kelompok, nasionalis dan Islam. Golongan Islam, yang dipimpin oleh Jenderal Prabowo, berpihak pada Islamisasi, sedangkan Jenderal Wiranto dari golongan nasionalis, berpegang pada negara sekuler.
Semasa era Soeharto, program transmigrasi di Indonesia dilanjutkan, setelah diaktifkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Maksud program ini adalah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat seperti pulau Jawa, Bali dan Madura ke daerah yang lebih sedikit penduduknya, seperti Ambon, kepulauan Sunda dan Papua. Kebijakan ini mendapatkan banyak kritik, dianggap sebagai
kolonisasi oleh orang-orang Jawa dan Madura, yang membawa agama Islam ke daerah non-Muslim. Penduduk di wilayah barat Indonesia kebanyakan adalah orang Islam dengan Kristen merupakan minoritas kecil, sedangkan daerah timur, populasi Kristen adalah sama atau bahkan lebih besar dibanding populasi orang Islam. Hal ini bahkan telah menjadi pendorong utama terjadinya konflik antar agama dan ras di wilayah timur Indonesia, seperti kasus Poso pada tahun 2005.
Pemerintah telah berniat untuk mengurangi konflik atau ketegangan tersebut dengan pengusulan kerjasama antar agama. Kementerian Luar Negeri, bersama dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang dipegang oleh Sarjana Islam Internasional, memperkenalkan ajaran Islam moderat, yang mana dipercaya akan mengurangi ketegangan tersebut. Pada 6 Desember 2004, dibuka konferensi antar agama yang
bertema "Dialog Kooperasi Antar Agama: Masyarakat Yang Membangun dan Keselarasan". Negara-negara yang hadir di dalam konferensi itu ialah negara-negara anggota ASEAN, Australia, Timor Timur, Selandia Baru dan Papua Nugini, yang dimaksudkan untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama antar kelompok agama berbeda di dalam meminimalkan konflik antar agama di Indonesia. Pemerintah Australia, yang diwakili oleh menteri luar negerinya, Alexander Downer, sangat mendukung konferensi tersebut.
Bertrand J, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 278 pages, ISBN 0-521-81889-3. Retrieved October 22, 2006 International Coalition for Religious Freedom. (2004).. "Religious Freedom World Report". Retrieved September 6, 2006 Llyod G and Smith S, Indonesia Today, Lanham, Maryland: Rowman dan Littlefield Publishers, 2001, 343 pages, ISBN 0-7425-1761-6 Shaw, E.. "Overview of World Religions". Retrieved September 8, 2006 CS1 maint: extra text: authors list (link)