Perbudakan di Amerika Serikat
diri, berpindah tempat atau tewas dalam kekacauan perang. Seantero Wilayah Selatan, jumlah budak yang hilang, besar, karena banyak yang melarikan diri. Budak-budak melarikan diri melalui New England dan mid-Atlantic, bergabung dengan pasukan Britania yang menduduki New York. Pada bulan-bulan terakhir perang, Britania mengevakuasi lebih dari 20000 budak yang dibebaskan kota-kota besar di pesisir dan
mentransmigrasikan lebih dari 3000 orang ke Nova Scotia, sementara yang lain dibawa ke Kepulauan Karibia dan beberapa ke Inggris. Bersama budak-budak yang dibebaskan ini, orang-orang Britania juga mengirimkan budak-budak kaum loyalis yang setia kepada mereka. Misalkan, lebih dari 5000 orang-orang Afrika yang dimiliki kaum Loyalis pada tahun 1782 dikirim dari Savannah ke Jamaica dan St. Augustine. Begitu pula lebih dari
separoh orang-orang berkulit hitam yang dievakuasi dari Charleston ke Hindia Barat dan Florida pada tahun 1782 adalah milik kaum Loyalis berkulit putih.
Pada abad ke-18, Britania telah menjadi pedagang budak terbesar di dunia. Selama masa revolusi, semua koloninya yeng memberontak melarang atau membekukan perdagangan internasional budak. Hal ini dilaksanakan karena alasan ekonomi, politik dan moral, tergantung koloninya. Perdagangan budak kemudian hari dibuka kembali di Carolina Selatan dan Georgia.
Undang-undang dasar Amerika Serikat dirancang pada tahun 1787, dan juga mengandung beberapa provisi yang bersangkutan dengan perbudakan. Ayat 9 Pasal I memblokir pemerintahan Federal untuk melarang "pengimporan" orang-orang dimana sebuah negara bagian tertentu menganggap orang-orang tersebut "layak dimasukkan" sampai 1 Januari 1808 meski pajak sebesar $ 10 dikenakan (dan langsung dipungut setelah rancangan undang-undang ini
diratifikasi). Pasal V melarang amendemen bagian-bagian Seksi 9 sebelum tahun 1808. Dengan memblokir larangan Federal dalam melarang perdagangan budak selama dua dasawarsa, Pasal V dengan kata lain melindungi perdagangan ini sampai tahun 1808 dan memberi negara-negara bagian 20 tahun untuk mencari solusi masalah ini. Dalam masa ini, para penanam mengimpor puluhan ribu budak, jauh lebih banyak daripada pada dua dasawarsa sebelumnya pada masa kolonial.
Perlindungan lain terhadap perbudakan ialah disetujuinya Ayat 2 Pasal IV, dimana termaktub bahwa negara-negara bagian tidak boleh membebaskan budak yang melarikan diri dari negara bagian lain. Mereka harus mengembalikan budak-budak tersebut ke pemilik mereka di negara bagian asal.
Kemudian di ayat 2 Pasal I yang telah dinegosiasi oleh James Madison dari Virginia, disebutkan bahwa "orang-orang lainnya" (budak-budak) ditambahkan pada penduduk total non-budak sebuah negara bagian, dengan rasio 3/5 jumlah mereka, untuk menetapkan penduduk resmi negara bagian. Hal ini maksudnya ialah pembagian kursi perwakilan di Congress dan perihal perpajakan. Hal ini menambah kekuasaan
negara-negara bagian Wilayah Selatan selama beberapa daswarsa, dan mempengaruhi kebijakan dan perundang-undangan nasional. Kaum penanam elit mendominasi perwakilan Congress dari Wilayah Selatan dan kepresidenan AS selama hampir 50 tahun.
Sementara UUD AS melindungi perdagangan budak sampai tahun 1808 di Congress, pada dua dasawarsa awal masa pasca-Perang Revolusi, perundang-undangan negara bagian, baik di Utara maupun di Selatan, memutuskan untuk membebaskan banyak budak dan hal ini menghasilkan naiknya jumlah secara relatif maupun kuantitatif para budak yang bebas di Amerika Serikat pada tahun 1810. Sebagian besar orang berkulit hitam yang
bebas berada di Wilayah Utara, namun di Wilayah Selatan bagian ataspun jumlah relatif orang berkulit hitam yang bebas naik dari kurang dari 1% menjadi 10% meski jumlah budak secara total naik. Setelah tahun 1810, cotton gin membuat kultivasi katun berumur pendek menjadi menguntungkan, karena bisa diproses dan Wilayah Selatan bagian bawah dikembangkan untuk penanaman katun secara luas, dan dengan ini
menaikkan permintaan budak di sebelah selatan AS secara dramatis. Sementara Congress tidak bisa melarang perdagangan dan impor budak sampai tahun 1808, Congress ketiga meregulasinya sampai tahun 1794, dengan melarang penggunaan pelabuhan demi membangun kapal dan melengkapinya untuk perdagangan budak di Undang-Undang Perdagangan Budak. Undang-undang selanjutnya pada tahun 1800 dan 1803 mencoba
lebih lanjut mematahkan semangat berdagang budak dengan membatasi investasi dalam perdagangan dan impor serta pelarangan mengimpor budak di negara-negara bagian yang telah melarang perbudakan. Undang-undang final Pelarangan Impor Budak disetujui tahun 1807 untuk berlaku mulai tahun 1808.
Perlindungan yang diberikan kepada perbudakan di UUD AS memperkuat kekuasaan politik para wakil legislatief dari Selatan, dan perekonomian Selatan memiliki jaringan di seluruh negara. Seperti dikemukakan oleh sejarawan James Oliver Horton, para pemilik budak dan komoditas perkebunan serta pertanian Wilayah Selatan memiliki pengaruh yang sangat besar pada politik dan ekonomi AS; perekonomian New York sangat erat talinya dengan
Wilayah Selatan, misalnya berkat ekspor dan industri. Pada tahun 1822 separuh dari ekspornya berkaitan dengan katun. Horton menambahkan, dalam kurun waktu 72 tahun antara pemilihan George Washington dan Abraham Lincoln, 50 tahun di antaranya AS memiliki seorang presiden yang merupakan seorang pemilik budak. Dan dalam keseluruhan masa ini tidak ada seorangpun yang dipilih untuk kedua kalinya yang bukan seorang pemilik budak.
Selama dan setelah Perang Revolusi Amerika, anatara tahun 1777 dan 1804, undang-undang atau konstitusi anti perbudakan disetujui di setiap negara bagian di utara Sungai Ohio dan Garis Mason-Dixon. Pada tahun 1810, sekitar 75% orang keturunan Afrika di Utara adalah orang bebas dan pada tahun 1840 bisa dikatakan semua orang keturunan Afrika di Utara bebas semua. UUD Vermont tahun 1777 tidak
memperbolehkan perbudakan sama sekali. Di Massachusett, perbudakan secara berhasil ditentang di pengadilan pada tahun 1783 pada sebuah kasus kebebasan oleh Quock Walker dan dianggap menentang UUD baru tahun 1780 yang menjamin kesamaan status semua orang. Budak-budak yang bebas mengalami segregasi rasial di Utara dan di beberapa negara bagian Utara membutuhkan waktu beberapa dasawarsa untuk memperluas hak-hak mereka.
Sebagian besar negara-negara bagian utara menyetujui perundang-undangan untuk menghapus perbudakan atau abolisi secara bertahap. Sebagai hasil dari pendekatan bertahap ini, New York baru membebaskan budak-budak terakhir mereka pada tahun 1829, Rhode Island masih memiliki lima orang budak yang terdaftar pada sensus 1840, budak-budak terakhir Pennsylvania dibebaskan tahun 1847, Connecticut baru mencabut perbudakan tahun
1848, dan di New Hampshire dan New Jersey perbudakan baru dicabut secara total ketika emansipasi diberlakukan secara nasional pada tahun 1865. Badan-badan utama terorganisasi yang memperjuangkan reformasi-reformasi ini di Wilayah Utara adalah Pennsylvania Abolition Society dan New York Manumission Society. Emansipasi budak-budak di Wilayah Utara mengakibatkan tumbuhnya populasi orang berkulit hitam bebas, dari bebeapa ratus jiwa pada dasawarsa 1770-an sampai hampir 50000 jiwa pada tahun 1810.
Melalui Northwest Ordinance ('Peraturan Barat Laut') pada tahun 1787 di bawah Congress of the Confederation, perbudakan dilarang di daerah-daerah baru di sebelah barat laut Sungai Ohio, budak-budak yang sudah ada di Daerah tidak dibebaskan selama tahunan, meski mereka tak boleh dijual lagi. Hal ini merupakan kompromi, karena di rancangan awal buatan Thomas Jefferson untul mengakhiri perbudakan di semua daerah baru pada