Penduduk asli Taiwan
Penduduk asli Taiwan (Chinese:; pinyin:Táiwn yuánzhùmn; Peh-e-j:Tâi-ôan gôan-ch-bîn) adalah istilah yang umumnya ditujukan kepada suku bangsa pribumi di Taiwan, yang berjumlah lebih dari 530.000 jiwa dan meliputi sekitar 2.3% dari populasi di pulau tersebut. Penelitian terkini menyatakan bahwa leluhur mereka tinggal
di Taiwan pada sekitar 8.000 tahun yang lalu sebelum imigrasi besar Han yang dimulai pada abad ke-17. Penduduk asli Taiwan adalah suku bangsa Austronesia, dengan hubungan linguistik dan genetik dengan kelompok etnis Austronesia lainnya, yang meliputi orang-orang dari Filipina, Malaysia, Indonesia, Madagaskar dan Oseania. Masalah identitas etnis yang tak terhubung dengan Asia daratan telah menjadi salah satu salah satu bahan pembicaraan dalam permasalahan terkait status politik Taiwan.
Selama berabad-abad, penduduk asli Taiwan mengalami persaingan ekonomi dan konflik militer dengan serangkaian para pendatang baru yang membuat koloni. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang disentralisasi dirancang untuk diadakannya perubahan bahasa dan asimiliasi kebudayaan, serta kontak berkelanjutan dengan para anggota koloni melalui perdagangan, pernikahan silang dan proses silang budaya
lainnya, yang mengakibatkan berbagai kematian bahasa dan hilangnya identitas kebudayaan. Contohnya, dari sekitar 26 bahasa yang pernah dipakai penduduk asli Taiwan (secara kolektif disebut sebagai rumpun bahasa Formosa), sekitar sepuluh bahasa sekarang menjadi punah, lima bahasa hampir mati, dan beberapa bahasa meraih status bahasa terancam. Bahasa-bahasa tersebut
merupakan signifikansi sejarah yang unik, sejak sebagian besar linguis sejarah menganggap Taiwan sebagai tempat asal dari keluarga bahasa Austronesia.
Para pemakai bahasa Austronesia di Taiwan awalnya tersebar di sebagian besar wilayah pegunungan di tengah pulau tersebut dan terkonsentradi di desa-desa di sepanjang daratan aluvial. Sejumlah besar penduduk asli Taiwan saat ini tinggal di pegunungan dan perkotaan.
Penduduk asli Taiwan menghadapi masalah ekonomi dan sosial, yang meliputi angka pengangguran yang tinggi dan pendidikan yang masih di bawah standar. Sejak awal 1980an, beberapa kelompok penduduk asli aktif memperjuangkan peningkatan politik penentuan nasib sendiri dan pengembangan ekonomi. Kebangkitan kesadaran etnis dikeluarkan dalam beberapa cara oleh penduduk asli, termasuk memasukkan
unsur-unsur budaya mereka dalam musik pop yang sukses secara komerial. Upaya yang dilakukan oleh penduduk asli tersebut dilakukan untuk membangkitkan praktik kebudayaan tradisional dan menyajikan bahasa-bahasa tradisional mereka. Festival Kebudayaan Austronesia di Kota Taitung adalah salah satu acara dimana para anggota suku mempromosikan budaya penduduk asli. Selain itu, beberapa
suku-suku pribumi secara khusus terlibat dalam industri pariwisata dan eko-pariwisata dengan tujuan meningkatkan ekonomi berdikari dan menyajikan budaya mereka.
Pada sebagian sejarah mereka yang tercatat, penduduk asli Taiwan didefinifikan oleh oknum-oknum dari proyek "pensipilisasian" berbeda dari Nasionalis, Kristen, dan Konghucu, dengan berbagai tujuan. Setiap poryek "pensipilisasian" mendefinisikan penduduk asli tersebut berdasarlam pada pengertian budaya "penduduk sipil" yang berbeda dan mirip, perilaku, lokasi, penampilan dan kontak
sebelumnya dengan kelompok suku bangsa lainnya. Taksonomi-taksonomi dibentuk oleh pasukan-pasukan kolonialis yang membagi para penduduk asli dalam penamaan subgrup, yang disebut sebagai "suku". Pembagian tersebut tidak selalu sejalan dengan pola pikir penduduk asli itu sendiri. Namun, kategori tersebut telah menjadikan bahan dalam pembicaraan masyarakat dan
pemerintah sepanjang waktu yang membuat mereka memiliki kekhasan de facto, menyajikan sebagian bentuk pembicaraan politik saat ini di Republik Tiongkok (RT), dan berdampak pada kebijakan-kebijakan Taiwan mengenai penduduk-penduduk asli.
Pelaut Han, Chen Di, dalam Catatan Laut-Laut Timur buatannya (1603), mengindentifikasikan penduduk asli Taiwan sebagai "Bangsa Timur Biadab" (; Dongfan), sementara Belanda menyebut penduduk asli Taiwan sebagai "Indian" atau "orang kulit hitam", berdasarkan pada pengalaman kolonial mereka sebelumnya di sebuah wilayah yang sekarang menjadi negara Indonesia.
Hampir seabad kemudian, pemerintah Kekaisaran Qing memerintahkan sekelompok besar masyarakat, epnulis dan gazetir untuk memberikan deskripsi mereka dalam rangka mengadakan akulturasi, yang berujung pada sebuah sistem yang mendefinisikan kekerabatan para penduduk asli atas pengajuan mereka atau permusuhan terhadap pemerintah Qing. Sastrawan Qing menggunakan istilah "mentah/liar"
() untuk mendefinisikan orang-orang yang tidak memberikan pengajuan kepada pemerintah Qing, dan "matang; dijinakkan atau ditundukkan" () kepada orang-orang yang menyatakan persekutuan mereka dengan membayar uang kepada kepala pajak. Menurut standar Kaisar Qianlong dan rezim-rezim penerusnya, kata "matang" merupakan sinonim dari orang-orang yang diasimilasikan dengan norma-norma
kebudayaan Han, dan tinggal sebagai warga negara Kekaisaran, tapi kata tersebut masih dijadikan sebutan yang merendahkan untuk menandakan kurangnya rasa berbudaya dari orang-orang non-Han. Rancangan tersebut merefleksikan gagasan bahwa siapapun yang menjadi warga negara/dijinakkan harus mengadopsi norma-norma sosial Konghucu.
Setelah Qing menyatakan kekuasaan mereka atas wilayah tersebut dan berusaha memasuki pegunungan pada akhir abad ke-19, istilah Pingpu (; Pngpz; 'Suku dataran rendah') dan Gaoshan (; Goshnz; 'Suku dataran tinggi') digunakan sebagai pengganti istilah "matang" dan "mentah". Pada masa kekuasaan Jepang (1895-1945), para antropolog dari Jepang melakukan
klasifikasi binari. Pada 1900, mereka memasukannya dalam proyek kolonial mereka sendiri dengan menggunakan istilah Peipo () yang artinya "suku matang", dan membuat kategori "suku yang diakui" untuk penduduk asli yang awalnya disebut "mentah". Insiden Musha pada 1930 berujung pada beberapa perubahan dalam kebijakan penduduk asli, dan pemerintah Jepang mulai menyebut mereka dengan
sebutan Takasago-zoku (). Suku-suku yang diakui yang meliputi suku Atayal, Bunun, Tsou, Saisiat, Paiwan, Puyuma, dan Ami. Yami (Tao) dan Rukai ditambahkan pada masa berikutnya, sehingga terdapat total sembilan suku yang diakui. Pada awal periode pemerintahan Nasionalis Tiongkok Kuomintang (KMT), istilah Shandi Tongbao () "orang dataran tinggi senegara" dan
Pingdi Tongbao () "orang dataran rendah senegara" digunakan, untuk menghilangkan pengaruh Jepang dan memasukkan wilayah penduduk asli Taiwan dalam negara Nasionalis Tiongkok. KMT kemudian mengadopsi penggunaan seluruh pengelompokan Jepang sebelumnya kecuali Peipo.
Disamping perubahan-perubahan terkini dalam bidang antropologi dan peralihan obyektitivasan pemnerintah, label Pingpu dan Gaoshan utamanya digunakan pada masa sekarang sebagai sebuah bentuk yang diberikan oleh kekaisaran Qing untuk menunjukan akulturasi penduduk asli dengan budaya Han. Suku-suku penduduk asli yang disahkan saat ini semuanya disebut sebagai Gaoshan, meskipun pembagian tersebut
tidak dan tidak pernah berdasarkan pada letak geografi. Amis, Saisiat, Tao dan Kavalan adalah suku-suku yang memegang budaya Dataran Rendah Timur. Pembagian antara suku Pingpu dan Gaoshan masih berdampak pada kebijakan-kebijakan Taiwan terkait suku-suku asli, dan kesempatan mereka untuk ikut serta secara bulat dalam pemerintah.
Meskipun Pusat Informasi pemerintah Republik Tiongkok secara resmi mengangkat 14 kelompok utama sebagai "suku", konsensus beberapa sarjana menyatakan bahwa 14 kelompok tersebut tidak menunjukan entitas sosial apapun, kolektivitasan politik, atau aliansi pengidentifikasian diri yang berasal dari Taiwan pada masa pra-modern. Catatan-catatan terawal yang mendetail, yang berasal dari