Jerman Timur
konstitusi Jerman Timur yang telah diamendemen. Berbeda dengan Jerman Timur, Jerman Barat mempertahankan klaim bahwa ia adalah pemerintahan Jerman yang legal. Dari tahun 1949 sampai awal 1970-an, Jerman Barat memandang bahwa Jerman Timur adalah negara yang dibuat secara ilegal. Mereka berpendapat bahwa RDJ adalah negara boneka Soviet, dan sering disebut sebagai "Zona pendudukan
Soviet". Sikap ini juga dimilik oleh sekutu Jerman Barat sampai tahun 1973. Jerman Timur diakui terutama oleh negara komunis dan blok Arab, bersama dengan beberapa simpatisan. Berdasarkan Doktrin Hallstein (1955), Jerman Barat juga tidak mengakui negara yang mengakui Jerman Timur- kecuali Uni Soviet.
Namun di awal 1970-an, Ostpolitik ("Kebijakaan Timur") tentang "Perubahan Melalui Pendekatan Kembali" dari pemerintahan pragmatis Kanselir Jerman Barat Willy Brandt, mendirikan hubungan diplomatik dengan negara Blok Timur. Kebijakan ini akhirnya dapat menghilangkan klaim salah satu dari kedua pemerintahan Jerman berwenang atas keseluruhan Jerman and mendirikan hubungan diplomatik antara kedua Jerman. Kedua negara bergabung dengan
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 September 1973. Hal ini juga menambah jumlah negara yang mengakui Jerman Timur menjadi 55 negara, termasuk AS, Britania Raya, dan Perancis, walau ketiga negara tersebut tetap menolak untuk mengakui Berlin Timur sebagai ibu kota.
Sejak awal pendiriannya, RDJ berusaha untuk membentuk identitas dirinya yang terpisah. Karena warisan kekaisaran dan militer Prusia, SED memutus keterkaitan antara Prusia dan RDJ. SED menghancurkan sejumlah barang peninggalan dari aristokrasi Prusia beserta dengan rumah milik bangsawan terdahulu. Kemudian SED berfokus pada warisan progresif dari sejarah Jerman, seperti peran Thomas
Müntzer dalam Perang Petani Jerman dan peran yang dimainkan oleh pahlawan perjuangan antarkelas selama industrialisasi Prusia.
Terutama setelah Kongres ke-9 Partai pada tahun 1976, Jerman Timur memutuskan tokoh reformis seperti Karl Freiherr vom Stein, Karl August von Hardenberg, Wilhelm von Humboldt, dan Gerhard von Scharnhorst menjadi contoh dan panutan yang harus ditiru oleh rakyat Jerman Timur.
Pada awal 1980-an, Jerman Barat mengadopsi kebijakan "dua negara Jerman dalam satu bangsa Jerman". Walau mereka menghargai kemerdekaan Jerman Timur, mereka tetap mempertahankan pandangan bahwa RDJ merupakan pemerintahan de facto dalam satu bangsa Jerman yang diwakilkan oleh Jerman Barat. Contohnya, mereka tidak memandang warga Jerman Timur sebagai pendatang asing.
Pada tahun 1989, setelah kemarahan masyarakat mengenai pemalsuan hasil dari pemilihan pemerintah daerah di musim semi tahun yang sama, banyak warga mengajukan visa keluar atau meninggalkan negara dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh hukum RDJ. Pada bulan Agustus 1989 Hongaria menghapus pembatasan perbatasan dan membuka perbatasannya. Sebanyak 13000 orang meninggalkan Jerman Timur melalui
perbatasan via Cekoslowakia menuju Hongaria dan kemudian menuju Austria dan Jerman Barat. Banyak warga lainnya berunjuk rasa melawan partai penguasa, terutama di Kota Leipzig. Kurt Masur, konduktor Orkestra Leipzig Gewandhaus, memimpin negosiasi dengan pemerintah dan mengadakan pertemuan kota di aula. Unjuk rasa tersebut akhirnya membuat Erich Honecker mengundurkan diri di bulan Oktober, dan ia digantikan oleh tokoh yang sedikit lebih moderat, Egon Krenz.
Pada tanggal 9 November 1989, beberapa sektor Tembok Berlin dibuka, menyebabkan ribuan warga Jerman Timur menyeberang secara bebas ke Berlin Barat dan Jerman Barat untuk pertama kalinya dalam waktu hampir 30 tahun. Krenz mengundurkan diri beberapa hari kemudian, dan SED meninggalkan kekuasaannya setelah itu. Walau terdepat beberapa usaha kecil untuk membentuk pemerintahan demokratis permanen di Jerman Timur, usaha tersebut akhirnya gagal.
Jerman Timur mengadakan pemilihan umum terakhirnya di bulan Maret 1990. Pemenang pemilu adalah koalisi yang dipimpin oleh Persatuan Demokrat Kristen Jerman cabang Jerman Timur, yang mengadvokasikan reunifikasi segera. Pembicaraan 2+4 diadakan dengan melibatkan dua negara Jerman dan Blok Sekutu yang berujung pada kesepakatan mengenai kondisi untuk reunifikasi Jerman. Dengan dua
pertiga suara di Volkskammer pada 23 Agustus 1990, RDJ mendeklarasikan penggabungannya dengan Jerman Barat. Lima negara bagian Jerman Timur asli yang telah dihapuskan oleh pemerintah Jerman Timur dibuat kembali. Pada 3 Oktober 1990, lima negara bagian tersebut secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman, sementara Berlin Timur dan Barat bersatu sebagai negara-kota ketiga (sama seperti Bremen dan Hamburg). Pada 1 Juli, penyatuan mata
uang mendahului penyatuan politik: "Ostmark" dihapuskan, mata uang Jerman Barat "Deutsche Mark" menjadi mata uang yang umum digunakan.
Ketimpangan ekonomi dan sosial-politik yang besar antara kedua negara terdahulu membuat pemerintah harus menyediakan subsidi untuk integrasi penuh Jerman Timur ke Republik Federal Jerman. Hal itu menyebabkan deindustrialisasi di wilayah Jerman Timur, dan penyebab kegagalan integrasi tersebut masih diperdebatkan. Beberapa kritikus Barat berpendapat bahwa ekonomi wilayah timur yang terdepresiasi
merupakan akibat dari inefisiensi ekonomi sosialis. Namun beberapa kritikus dari Jerman Timur berpendapat bahwa metode terapi kejut seperti privatisasi, nilai tukar yang tinggi untuk Ostmark, dan cepatnya proses integrasi membuat perusahaan Jerman Timur seperti tidak diberikan kesempatan untuk beradaptasi.
Terdapat empat periode dalam sejarah politik Jerman Timur. Antara lain: Tahun 1949-61, periode pembangunan sosialisme; 1961-1970, periode stabilitas dan konsolidasi; 1971-85 yang disebut sebagai Era Honecker, dan merupakan masa dimana hubungan dengan Jerman Barat membaik; dan 1985-89 yang merupakan periode kejatuhan dan runtuhnya Jerman Timur.
Partai politik penguasa di Jerman Timur adalah Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Partai Persatuan Sosialis Jerman, SED). Partai ini didirikan pada tahun 1946 melalui penggabungan Partai Komunis Jerman (KPD) dan Partai Demokrat Sosial Jerman (SPD) sesuai dengan perintah Soviet. Namun, SED berubah secara cepat menjadi partai komunis setelah anggota yang berpemikiran demokrat sosial disingkirkan.
Perjanjian Postdam berkomitmen agar Soviet mendukung pemerintahan yang demokratis, walau pemahaman Soviet akan "demokrasi" berbeda jauh dengan pemahaman Barat. Seperti di negara Blok Timur lainnya, partai politik nonkomunis diperbolehkan. Hanya saja, setiap partai politik di Jerman Timur diwajibkan untuk bergabung dengan Front Nasional Demokratik Jerman, sebuah koalisi partai dan organisasi massa, seperti:
Christlich-Demokratische Union Deutschlands (Persatuan Demokrat Kristen Jerman, CDU), bergabung dengan CDU Jerman Barat setelah reunifikasi. Demokratische Bauernpartei Deutschlands (Partai Petani Demokratik Jerman, DBD), bergabung dengan CDU setelah reunifikasi. Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (Partai Demokratik Liberal Jerman, LDPD), bergabung dengan FDP setelah reunifikasi. Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Partai Demokrat Nasional Jerman, NDPD), bergabung dengan FDP setelah reunifikasiafter reunification.
Partai anggota harus patuh terhadap SED, dan harus menerima peran SED sebagai pemimpin. Namun, partai-partai tersebut mempunyai pewakilan di Volkskammer dan menerima beberapa jabatan di pemerintahan.
Volkskammer juga memiliki perwakilan dari organisasi massa seperti Pemuda Jerman Merdeka (Freie Deutsche Jugend atau FDJ), atau Federasi Serikat Buruh Bebas Jerman. Terdapat pula Federasi Wanita Demokratik Jerman yang menempati kursi di Volkskammer.
Organisasi massa non-parlemen penting lainnya di Jerman Timur antara lain Asosiasi Senam dan Olahraga Jerman (Deutscher Turn- und Sportbund atau DTSB), dan Solidaritas Rakyat (Volkssolidarität), sebuah organisasi untuk lansia. Organisasi penting lainnya adalah Masyarakat untuk Persahabatan Jerman-Soviet.