Hidayat Nur Wahid
Setelah kegagalannya di putaran pertama pemilihan gubernur Jakarta, Hidayat kemudian dipercaya menjadi ketua fraksi PKS di DPR, menggantikan Mustafa Kamal mulai 25 September 2012.
Awalnya, Hidayat tak pernah muncul dalam bursa kandidat gubernur DKI Jakarta pada pemilihan tahun 2012, karena ia sendiri sempat mengajukan pasangan Joko Widodo dan Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS sekitar bulan Maret 2012. PKS berhak memajukan calon sendiri dalam arena pemilihan karena memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Walau bagaimanapun, rumor tentang majunya ia ke pertarungan memperebutkan kursi gubernur sudah berhembus beberapa hari sebelumnya. Ia akhirnya secara resmi ditunjuk oleh partai sebagai calon gubernur, dan dipasangkan dengan Didik J. Rachbini, kader Partai Amanat Nasional sebagai calon wakil gubernur. Pasangan ini mendapat nomor urut empat.
Pasangan ini menyiapkan sekitar Rp 53 miliar untuk kampanye, dan menyatakan siap melakukan transparansi dana kampanye. Sebelumnya, Hidayat menyatakan setuju terhadap wacana pembatasan dana kampanye. Hidayat juga menyatakan pengharaman terhadap politik uang selama pemilihan berlangsung.
Hidayat-Didik menggelar kampanye perdana pada 25 Juni di GOR Lokasari, Taman Sari, Jakarta Barat, dimana Hidayat sempat melontarkan pantun dalam bahasa Betawi untuk menyapa warga yang hadir. Kampanye ini tercatat dipenuhi wanita dan anak-anak. Hidayat kemudian bersilaturrahim dengan para ulama dan habib di Jakarta, termasuk dengan organisasi-organisasi Islam seperti Al-Irsyad dan Front Pembela Islam.
Hidayat juga sempat berkampanye naik motor "sport" di Jakarta Utara pada 27 Juni, sementara sekitar sepuluh ribu orang tercatat memenuhi kampanye mereka di GOR Otista, Jatinegara pada 29 Juni. Pasangan ini juga menggelar kampanye di Stadion Soemantri Brodjonegoro pada tanggal 1 Juli, yang disesaki oleh kader dua partai pendukung, yaitu PKS dan PAN. Pada hari-hari terakhir kampanye, Hidayat sempat bertemu dengan kalangan buruh di Cakung, Jakarta Timur yang menyatakan dukungan mereka terhadapnya.
Selama kampanye berlangsung, pasangan ini berkali-kali mendapat serangan. Hidayat sempat dilarang berkhutbah di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu pada 4 Mei oleh pihak kelurahan setempat. Pasangan ini juga mendapat kampanye hitam oleh oknum yang diduga dari Dinas Sosial DKI Jakarta, mengampanyekan "PKS anti maulid, PKS anti tahlil" menggunakan pengeras suara di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Relawan
pasangan ini ditodong pistol oleh aparat yang tidak diketahui, dan salah satu rumah relawan bahkan dilempari bom molotov oleh orang yang tidak dikenal.
Hidayat dan Didik kemudian memimpin langsung penertiban atribut kampanye mereka pada hari terakhir kampanye, 7 Juli.
Pasangan Hidayat-Didik meraih posisi ketiga pada putaran pertama pemilihan gubernur yang dilaksanakan pada 11 Juli. Pasangan ini mendapat total 508.113 suara, atau 11.72% dari total seluruh suara sah. Mereka berada di bawah pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang menduduki posisi pertama dan kedua secara berturut-turut dan lolos ke pemilihan putaran kedua.
Setelah pemilihan, Hidayat menyatakan mendukung pasangan Foke-Nara dan menyatakan kecewa dengan Joko Widodo (saat itu masih merupakan Wali Kota Surakarta), yang ia anggap kurang berkomitmen menyelesaikan masa jabatannya sebagai wali kota. Pilihan ini sempat menuai reaksi tajam dari publik, termasuk dari budayawan Ridwan Saidi yang mengingatkan bahwa Hidayat pernah menyerang habis-habisan Foke.
Hidayat terpilih menjadi salah satu dari 22 peserta pemilihan raya untuk mewakili PKS di pemilihan umum presiden Indonesia 2014 pada 21 November 2013.
Dalam pemilihan yang digelar pada tanggal 28 dan 29 Desember ini, ia berhasil menjadi pemuncak dalam pemilihan ini dengan mengumpulkan total 50567 suara dan unggul di empat belas provinsi. Hidayat sendiri mengaku kaget dengan hasil pemilihan tersebut, tetapi menyatakan siap untuk bersaing dengan siapapun dalam rangka memperebutkan kursi kepresidenan, termasuk dengan mantan lawannya di Jakarta, Joko Widodo.
Walaupun memenangi pemilihan raya, Hidayat belum tentu akan menjadi calon presiden dari PKS, mengingat hasil pemilihan akan dibawa ke Majelis Syura yang berwenang menetapkan hal tersebut. Majelis Syura baru menetapkan tiga orang kandidat capres dari PKS, yaitu Hidayat, Anis Matta dan Ahmad Heryawan pada awal bulan Februari 2014. Ketiganya akan menjalani uji publik untuk menilai penerimaan masyarakat sebelum satu orang ditetapkan sebagai capres yang akan diusung oleh PKS.
Seorang doktor lulusan Arab Saudi, Hidayat dikenal memegang teguh ideologi Islam moderat. Ia menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara yang wajib dipatuhi, dan mengusulkan perlunya ada Atase Agama untuk kedutaan-kedutaan besar di beberapa negara tertentu. Saat terjadinya kudeta yang menjatuhkan Presiden Mesir Muhammad Mursi (yang notabene berasal dari partai yang didominasi oleh anggota
Ikhwanul Muslimin, organisasi yang merupakan rujukan utama gerakan dakwah PKS) oleh pihak militer dan pembunuhan besar-besaran warga sipil yang menolak kudeta pada pertengahan 2013, Hidayat menyatakannya sebagai "kejahatan demokrasi" dan menyerukan militer Mesir untuk "belajar dari Indonesia". Namun, ketika Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dinyatakan sebagai tersangka, Hidayat menduga bahwa hal tersebut merupakan konspirasi yang mungkin melibatkan Zionis karena menurutnya PKS sering membantu Palestina.
Sebagai Ketua MPR, Hidayat mendukung RUU Pornografi (dimana PKS menjadi salah satu pendukung utamanya), dan menyatakan RUU tersebut tidak bertujuan memberangus kreasi seni. Ia juga berpendapat perlunya undang-undang yang mengatur peredaran minuman keras, tetapi menolak berkomentar mengenai pelarangan konser Lady Gaga yang disuarakan oleh partainya, PKS.
Hidayat juga mempromosikan kerukunan beragama, dibuktikan dengan kesiapannya merangkul umat Katolik dalam membangun Jakarta jika terpilih menjadi gubernur, dan mengajak rakyat untuk menciptakan kehidupan beragama yang "indah dan berseni".
Ia juga terkenal sebagai salah satu wakil rakyat yang vokal dalam menyuarakan pencegahan korupsi. Bersama beberapa tokoh nasional seperti Amien Rais dan Gus Dur, Hidayat mendeklarasikan Komite Penyelamat Kekayaan Negara pada 28 Juli 2008. Hidayat juga angkat suara saat terjadinya perseteruan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan Desember 2012, mendesak Polri untuk merelakan
penyidiknya yang bertugas di KPK. Hidayat juga turut mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi dana haji di Kementerian Agama Republik Indonesia.
Ketika kasus suap menimpa Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, Hidayat dengan sinis menganjurkan para koruptor untuk "menggasak lebih banyak uang negara" agar bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan, sebagai bentuk protesnya terhadap putusan pengadilan yang memvonis Luthfi kurungan 16 tahun dan denda Rp. 1 miliar pada Desember 2013. Namun begitu, Hidayat mengimbau pada kader PKS untuk
memenuhi panggilan KPK dan mengklaim bahwa partainya selalu bersikap kooperatif dalam usaha pemberantasan korupsi.
Hidayat juga pernah mengingatkan Indonesian Corruption Watch untuk "tidak mengorupsi kebenaran" terkait penyebutan sejumlah nama kader PKS sebagai politisi yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
Hidayat mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta pada 15 Agustus 2009 dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan tahun 2009.
Dilahirkan dari keluarga yang termasuk golongan pemuka agama dan guru, kakek Hidayat dari pihak ibu berafiliasi kepada organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, sementara ayahnya, H. Muhammad Syukri, seorang guru lulusan IKIP Yogyakarta, juga menjadi pengurus di organisasi tersebut. Siti Rahayu, ibunda Hidayat, merupakan aktivis Aisyiyah, sayap kewanitaan Muhammadiyah dan seorang guru Taman Kanak-kanak.