Papua Nugini
bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer.
Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri, yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri saat ini adalah Peter O'Neill. Parlemen nasional yang tunggal memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan Distrik Ibukota Nasional. Calon anggota parlemen dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya
lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya mosi tidak percaya di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu dan pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah
mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan.
Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan plurality vote system, dengan para pemenang seringkali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan Limited Preferential Vote, sebuah versi dari instant-runoff voting. Pemilihan umum tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu.
Parlemen berkamar tunggal menjalankan legislasi menurut cara yang sama seperti di dalam ranah hukum lainnya, yaitu dengan memiliki "kabinet," "pemerintah yang bertanggung jawab," atau "demokrasi parlementer": sistem ini diajukan oleh pemerintah eksekutif kepada legislatur, diperdebatkan, dan bila lolos, akan menjadi undang-undang ketika rancangan itu menerima persetujuan kerajaan melalui
Gubernur Jenderal. Sebagian peraturan legislasi sebenarnya diterapkan oleh birokrasi di bawah legislasi sebelumnya yang sudah diloloskan dan diberlakukan oleh Parlemen.
Semua produk hukum (statuta) yang diberlakukan oleh parlemen haruslah sesuai dengan konstitusi. Lembaga peradilan memiliki jurisdiksi untuk mengatur kekonstitusionalan statuta, baik itu yang dipersengketakan di hadapan mereka dan pada sebuah rujukan dimana tidak ada persengketaan, melainkan hanya menjadi pertanyaan abstrak hukum. Hal yang tak lazim di antara negara-negara
berkembang, cabang judikatif pemerintah di Papua Nugini cukup mandiri, dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih berganti selalu saja menghormati otoritas ini.
Hukum Umum Papua Nugini- mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 (hari kemerdekaan), dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri. Lembaga-lembaga peradilan diarahkan oleh Konstitusi dan, kemudian, undang-undang di bawahnya, untuk menyerap risalah "adat" komunitas tradisional, dengan suatu pandangan untuk menentukan
adat-adat mana saja yang dianggap lazim bagi seluruh kawasan di negara ini dan dapat saja dinyatakan sebagai bagian dari undang-undang bawahan ini. Praktiknya, hal ini terbukti sukar diterapkan dan seringkali diabaikan. Statuta-statuta secara luas diterima dari jurisdiksi seberang lautan, terutama Australia dan Inggris. Advokasi di lembaga-lembaga peradilan mengikuti pola yang merugikan dari negara-negara lain yang menerapkan hukum umum.
Papua Nugini dibagi menjadi empat region, yang bukan merupakan pembagian administratif primer melainkan cukup signifikan di dalam banyak sendi pemerintah, perdagangan, olahraga, dan kegiatan lainnya.
Negara ini memiliki 20 pembagian wilayah yang setara provinsi: 18 provinsi, Daerah Otonom Bougainville dan Distrik Ibu Kota Nasional. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi satu distrik atau lebih, yang kemudian dibagi lagi menjadi satu pemerintah lokal atau lebih.
Provinsi adalah pembagian administratif primer di Papua Nugini. Pemerintah provinsi adalah cabang pemerintah nasional- Papua Nugini bukanlah federasi provinsi. Wilayah-wilayah yang setara provinsi itu adalah:
Provinsi Tengah Provinsi Chimbu (Simbu) Provinsi Dataran Tinggi Timur Provinsi Britania Baru Timur Provinsi Sepik Timur Provinsi Enga Provinsi Teluk Provinsi Madang Provinsi Manus Provinsi Teluk Milne Provinsi Morobe Provinsi Irlandia Baru Provinsi Oro (Utara) Daerah Otonom Bougainville Provinsi Dataran Tinggi Selatan Provinsi Barat (Fly) Provinsi Dataran Tinggi Barat Provinsi Britania Baru Barat Provinsi Sepik Barat (Sandaun) Port Moresby (Distrik Ibu Kota Nasional)
Seluas 462.840 km2 (178.704sqmi), Papua Nugini adalah negara terluas ke-54 di dunia.
Papua Nugini sebagian besar bergunung-gunung (puncak tertingginya adalah Gunung Wilhelm setinggi 4.509meter; 14.793kaki dan sebagian besarnya ditutupi hutan hujan tropis, seperti halnya juga wilayah lahan basah yang sangat luas di sekitaran sungai Sepik dan Fly. Papua Nugini dikelilingi oleh terumbu karang yang turut memeliharanya.
Negara ini terletak di Cincin Api Pasifik, pada titik tumbukan beberapa lempeng tektonik. Terdapat sejumlah gunung berapi yang aktif, dan ledakan gunung itu sangatlah sering. Gempa bumi cukup lazim terjadi, kadang-kadang disertai tsunami.
Daratan utama negara ini adalah paro timur Pulau Papua, dimana kota-kota terbesar ada di sana, termasuk di antaranya ibukota Port Moresby dan Lae; pulau-pulau utama lainnya adalah Irlandia Baru, Britania Baru, Manus, dan Bougainville.
Papua Nugini adalah salah satu dari sedikit kawasan yang dekat dengan khatulistiwa yang mengalami hujan salju, yang ada di titik-titik tertinggi di daratan utamanya.
Perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia dikonfirmasi dengan perjanjian bersama Australia sebelum kemerdekaan pada tahun 1974. Perbatasan maritim dengan Australia dikonfirmasi dengan perjanjian pada tahun 1978.
Papua Nugini adalah bagian dari Zona Ekologi Australasia, yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari Lempeng Indo-Australia, membentuk bagian massa daratan tunggal Australia-Papua (juga disebut Sahul atau Meganesia). Pulau Papua terhubung dengan ruas Australia oleh sebuah paparan benua yang dangkal melintasi Selat Torres, yang pada zaman lampau merupakan sebuah land bridge- khususnya pada Zaman es ketika permukaan laut lebih rendah daripada zaman sekarang.
Akibatnya, banyak spesies burung dan mamalia yang ditemukan di Pulau Papua memiliki pranala genetik yang dekat dengan spesies yang berpadanan di Australia. Satu fitur yang berharga bagi kedua-dua daratan ini adalah kehadiran beberapa spesies mamalia marsupial, termasuk beberapa kangguru dan possum, yang tidak ada di tempat lain.
Banyak pulau lainnya di wilayah Papua Nugini, termasuk Britania Baru, Irlandia Baru, Bougainville, Kepulauan Admiralty, Kepulauan Trobriand, dan Kepulauan Louisiade, tidak pernah terkait dengan Pulau Papua oleh land bridge, dan mereka kekurangan banyak mamalia tanah dan burung yang tak bisa terbang yang lazim ditemui di Pulau Papua dan Australia.
Australia dan Pulau Papua adalah bagian dari adibenua kuno Gondwana, yang mulai terpisah-pisah menjadi benua-benua yang lebih kecil pada zaman kapur, 65-130juta tahun lalu. Australia pada akhirnya terpisah dari Antartika pada kira-kira 45juta tahun lalu. Semua daratan Australasia adalah tempat bagi flora Antartika, yang diturunkan
dari flora Gondwana selatan, termasuk tumbuhan runjung podocarpaceae dan pinus araucaria, dan nothofagus berdaun lebar. Familia tumbuhan ini masih lestari di Papua Nugini.