Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian
Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian (Justitia et Pax) adalah sebuah bagian dari Kuria Romawi yang khusus mengurus "pembelajaran-pembelajaran yang berorientasi pada tindakan" bagi penyebaran dan perkembangan keadilan, perdamaian dan hak-hak asasi manusia di level internasional dari sudut pandang Gereja Katolik Roma. Untuk tujuan ini, dewan ini bekerja sama
dengan berbagai ordo religius dan kelompok-kelompok advokat, termasuk juga organisasi-organisasi cendekiawan, ekumene, dan internasional.
Kardinal Presiden dewan ini sekarang adalah Peter Kodwo Appiah Cardinal Turkson. Sekretarisnya adalah Uskup Mario Toso, S.D.B.. Wakil Skretarisnya adalah Flaminia Giovanelli. Ia saat ini merupakan wanita awam dengan jabatan tertinggi di Kuria Romawi.
Konsili Vatikan Kedua telah mengusulkan pembentukan sebuah badan Gereja universal yang perannya adalah "untuk merangsang komunitas Katolik untuk menggerakkan perkembangan di wilayah-wilayah yang membutuhkan dan dalam keadilan sosial di panggung internasional". Sebagai tanggapan atas permintaan ini Paus Paulus VI mendirikan Komisi Kepausan "Justitia et Pax" lewat sebuah "motu proprio" tertanggal 6 Januari 1967 ("Catholicam Christi Ecclesiam").
Dua bulan kemudian, dalam "Populorum Progressio", Paus Paulus VI secara singkat menyatakan mengenai badan yang baru ini bahwa "namanya, termasuk juga programnya, adalah Keadilan dan Perdamaian" (No. 5). Gaudium et Spes dan ensiklik ini, yang "dalam suatu jalan tertentu... menerapkan ajaran Dewan", merupakan teks pendiriannya dan menjadi pokok-pokok rujukan badan yang baru ini.
Setelah melalui periode uji-coba selama sepuluh tahun, Paus Paulus VI memberikan komisi ini status resmi melalui "motu proprio" "Iustitiam et Pacem" pada tanggal 10 Desember 1976. Ketika Konstitusi Apostolik "Pastor Bonus" tanggal 28 Juni 1988 menata ulang Kuria Romawi, Paus Yohanes Paulus II mengubah namanya dari Komisi menjadi Dewan Kepausan, dan menegaskan kembali garis-garis besar kerjanya.
"Pastor Bonus" menjabarkan tujuan dan mandat Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian ini dalam kata-kata berikut: "Dewan ini akan mendorong perkembangan keadilan dan perdamaian di dunia, dalam bimbingan Injil dan ajaran sosial Gereja (art. 142).  1. Dewan ini akan memperdalam doktrin sosial Gereja dan berusaha untuk membuatnya lebih dikenal dan lebih
dilaksanakan secara luas, baik oleh individu maupun oleh komunitas, terutama dalam hubungannya dengan hubungan antara para pekerja dan para pengusaha. Hubungan-hubungan ini harus semakin lama semakin bercirikan semangat dari Injil.  2. Dewan ini akan mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai bentuk informasi dan berbagai hasil penelitian mengenai keadilan dan perdamaian, perkembangan manusia
serta pelanggaran hak-hak asasi manusia. Apabila dirasa tepat, dewan ini akan melaporkan semua kesimpulan yang diambil ke badan-badan Episkopal (gerejawi). Dewan ini akan mendorong perkembangan hubungan dengan organisasi-organisasi Katolik internasional dan badan-badan lainnya, baik Katolik maupun bukan, yang secara tulus berkomitmen pada perkembangan nilai-nilai keadilan dan
perdamaian di dunia.  3. Dewan ini akan memperbesar kesadaran akan kebutuhan untuk mengembangkan perdamaian, terutama di dalam program Hari Perdamaian Dunia (art. 143). Dewan ini akan menjaga hubungan yang erat dengan Sekretariat Negara, terutama ketika dewan ini berurusan secara publik dengan masalah-masalah keadilan dan perdamaian dalam dokumenpdokumen atau deklarasi-deklarasinya (art. 144)".
Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian memiliki seorang Presiden yang dibantu oleh seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris, semuanya diangkat oleh Sri Paus untuk masa jabatan selama lima tahun. Sekumpulan pegawai yang terdiri atas orang awam, religius dan imam dari berbagai negara bekerja dengan mereka dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dewan. Sri Paus juga mengangkat sekitar
empat puluh Anggota dan Konsultan yang bekerja dalam kapasitas pribadi untuk periode selama lima tahun. Berasal dari berbagai bagian dunia. Para anggota ini bertemu di Roma dalam interval waktu tertentu untuk mengadalan Sidang Pleno dimana tiap orang, menurut latar belakang dan pengalaman profesional atau pastoral, memberikan masukan dalam rencana keseluruhan terhadap
kegiatan-kegiatan Dewan Kepausan ini. Sebagai titik puncak dari aktivitas Dewan, Sidang Pleno adalah sebuah waktu untuk penegasan murni dari "tanda-tanda peradaban".
Para konsultan, dimana beberapa di antaranya adalah para ahli di bidang ajaran sosial Gereja, dapat dipanggil untuk berpartisipasi di dalam kelompok-kelompok kerja mengenai topik-topik tertentu.