Mangkunegara VI
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI (1896-1916) bernama kecil RM Suyitno atau KPA Dayaningrat, adalah adik dari Mangkunegara V dan memerintah di Mangkunegaran sebelum kemudian digantikan oleh keponakannya, Mangkunegara VII. Lahir 1 Maret 1857, ayahnya adalah Mangkunegara IV dan ibundanya adalah RAy Dunuk, putri dari Mangkunegara III.
Mangkunegara V tidak digantikan oleh putranya langsung karena puteranya belum mencapai kematangan untuk berkuasa. Menurut KPH Gondosuputra tampilnya Mangkunegara VI sebagai penguasa menggantikan kakaknya adalah pesan dari ayahandanya Mangkunegara IV yang disampaikan oleh ibundanya RAy Dunuk agar Mangkunegara V penerusnya adalah yang berasal dari Mangkunegara IV.
Mangkunegara VI naik tahta ketika kakaknya meninggalnya. Mangkunegara V diusianya yang belum tua,sekitar 40 tahun menderita sakit pada perutnya sebagaimana disebutkan pada buku otobiografi Partini, berkelanjutan dengan wafatnya sang Adipati.
Adalah menjadi hal yang biasa di dalam tradisi Mangkunegaran, bahwa Mangkunegara yang turun tahta karena usia lanjut atau meninggal tidak selalu digantikan oleh putra tertuanya.Kebiasaan ini sudah dimulai sejak Mangkunegara I, beliau digantikan oleh cucunya yang menjadi Mangkunegara II.Begitu pula dengan Mangkunegara IV,yang merupakan sepupu
Mangkunegara III. Berikutnya Mangkunegara VII adalah keponakan VI,anak dari Mangkunegara V,tetapi bukan putra tertuanya.
Mangkunegara VI mulai bertahta pada tanggal 21 November 1896, dan selanjutnya tampil sebagai penguasa yang membawa pembaharuan dan perubahan. Berbeda dengan kakaknya Mangkunegara V yang mengedepankan Kesenian, Mangkunegara VI lebih mengedepankan keuangan dan ekonomi sehingga kas kerajaan yang di zaman kakaknya memerintah hampir kosong oleh Mangkunegara VI
digemukkan kembali. Segala macam kebutuhan yang menghisap keuangan dan tidak terlalu utama disingkirkan untuk efisiensi. Keuangan Mangkunegaran pada masa itu sedang jatuh akibat kurang tertibnya manajemen pengelolaan dalam bisnisnya. Di samping itu, harga gula di pasaran dunia juga sedang jatuh karena mendapat pesaing baru dari Brasil. Pada masa Mangkunegara VI ini, utang kerajaan yang ditinggalkan pendahulunya dapat dilunasi.
Mangkunegara VI juga mempelopori model penampilan dengan pemotongan rambut yang pendek dengan memotong rambutnya sendiri dan semua pejabat serta kawula diwajibkan untuk tidak memelihara rambut panjang bagi laki laki. Sembah sungkem kepada atasan juga diubah tidak berkali-kali, tetapi cukup tiga kali. Ikatan dengan Kasunanan yang mewajibkan Mangkunegara harus menghadap
setiap persidangan kerajaan diputus sehingga Mangkunegaran selain otonom juga menjadi pesaing semakin serius dalam memperebutkan hegemoni kebudayaan di Jawa.
Sebelum Mangkunegara VI bertahta, sistem pertemuan dengan duduk dilantai dan pada masa pemerintahannya diubah dengan sistem duduk di kursi dan hal ini adalah yang pertama kali sejak Mangkunegaran berdiri. Mangkunegara VI pulalah yang memberi izin bagi kerabat pura untuk memeluk agama Kristen.
Terhitung 1 Juni 1899 semua kepengurusan perusahaan perusahaan Mangkunegaran kembali lagi ke Praja Mangkunegaran dengan pengendali langsung oleh Mangkunegara VI yang memisahkan antara keuangan perusahaan dan keuangan kerajaan. Akibat dari kebijakan penguasa Mangkunegaran ini, semua perusahaan berada dalam kontrol seorang superintenden (Wasino, 2008) dan campur tangan residen Belanda
dalam keuangan perusahaan berakhir. Sektor-sektor ekonomi pedesaan tradisional diubah menjadi modern dengan jalan memperbanyak perkebunan dengan ditanami kopi, nila, tebu, atau gula di wilayah Praja (Lombard, 1996). Kondisi wilayah Mangkunegaran yang agraris difungsikan dan dikelola dengan prinsip keteraturan warisan ayahnya.
Konflik antara Residen dengan Mangkunegara VI sering terjadi dalam tarik ulur karena pihak Mangkunegaran yang memiliki otonomi pengaturan menolak campur tangan Residen. Residen Surakarta Van Wijk melakukan intervensi dengan cara pihak Mangkunegaran diwajibkan untuk konsultasi dalam melakukan anggaran keuangan kerajaan. Disamping itu Mangkunegara" "VI juga pernah melakukan penyitaan terhadap
Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (perusahaan kereta api swasta Belanda), yang tidak mampu membayar pajak untuk tanah-tanah yang disewanya.
Politik ikat pinggang menerangkan pada maksud bahwa demi menyelamatkan Mangkunegaran dari keterpurukan dan kebangkrutan sebagai suatu kadipaten, maka efisiensi penggunaan keuangan diupayakan untuk ditekan sedemikian rupa sehingga keterpurukan yang mengancam pada kebangkrutan dapat diatasi.
Kebijakan yang diterapkan sehubungan dengan target memperoleh kembali perolehan yang memadai menyebabkan sang penguasa memperoleh predikat sebagai penguasa dan pedagang (Tempo, 16 Mei 1987), hal mana yang demikian ini kemudian hari ditiru dan diikuti oleh Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dari aktivitas penguasa yang juga berperan sebagai seorang saudagar di kalangan Jawa sering terungkap istilah "ndoro Bakulan".
Semua tanah di wilayah Mangkunegaran dicabut dari tradisi dan dijadikan perkebunan-perkebunan yang menghasilkan di pasaran dunia.
Jabatan Komandan Utama Legiun Mangkunegaran secara otomatis berada di tangan Mangkunegara yang sedang bertahta dengan pangkat Kolonel. Di bawah Komandan Utama adalah Wakil Komandan yang pada waktu itu dijabat oleh KPH Gondosuputra. Perampingan organisasi untuk kesesuaian anggaran dijalankan oleh Mangkunegara VI dengan menghapus jabatan Wakil Komandan. KPH Gondosuputra, oleh Mangkunegara VI diberhentikan dengan hormat sebagai pensiunan Letnan Kolonel Wakil Komandan Legiun Mangkunegaran
Sewa tanah yang dijalankan oleh penguasa Mangkunegaran yang keenam adalah sewa tanah di Banjarsari, Surakarta. Tanah ini disewakan kepada bangsa Belanda untuk digunakan sebagai pemukiman elit. Dengan tumbuhnya pemukiman elit, tanah di Banjarsari menjadi Villa park yang menghasilkan pemasukan finansial bagi praja.
Para gerombolan kecu-bandit yang telah lama beroperasi di wilayah Mangkunegaran dan sekitarnya, mulai berhitung ulang dengan tampilnya raja ke enam di Mangkunegaran. Raja yang digosipkan kikir/pelit dalam keuangan ini, terhadap kelompok hitam menghadapinya dengan tangan besi. Para Polisi Praja yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan tidak
tanggung-tanggung kena sanksi oleh sang raja bila sampai kalah menghadapi para gerombolan tersebut. Kekalahan para penjaga keamanan wilayah merupakan suatu petaka yang meresahkan karena selain menjarah harta benda, para berandal-kecu-bandit juga melakukan pembunuhan dan perkosaan.
Operasi polisional bersama dengan Kasunanan di perbatasan tidak jarang berakhir dengan konfliknya Mangkunegara VI dengan Residen Surakarta karena pihak Residen yang menjadi polisional di Kasunanan tidak bersungguh hati memberantas sehingga kawanan perampok/berandal yang lari di perbatasan wilayah begitu masuk Kasunanan sudah dapat ditengarai bakal membikin kerusuhan kembali karena tidak ada tindakan menghukumnya.
Pasca perang Jawa 1830 dengan menjamurnya perluasan perkebunan, para berandal/"kecu"/perampok lokal yang kecewa semakin tumbuh berkembang di wilayah kerajaan dan kadipaten.Dalam masa ini dikenal jenis bandit bandit pedesaan sebagai "kecu" dan "koyok" (Suara Merdeka, 2009). "Kecu" adalah sebutan yang mengacu pada sekawanan orang yang beroperasi menjarah secara paksa korban dengan
penyiksaan dan pembunuhan, sedangkan "koyok" mengacu pada pengertian "kecu" tetapi jumlah orangnya terbatas/sedikit (Suhartono, 1995).
Pada tahun 1872 di wilayah Mangkunegaran tercatat ada 24 peristiwa yang dilakukan oleh para "kecu" dan "koyok" (Wasino, 2008). Bila dalam setahun terjadi 24 kriminalitas maka bisa dihitung dalam rata rata setiap bulan terjadi dua kali kejadian kriminalitas kejahatan perampasan dan pembunuhan. Puncak kegeraman Mangkunegara VI terjadi ketika sekawanan kecu