Partai Sosialis Indonesia
Setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 1950 (terhitung sejak Maret 1951) partai ini memiliki 17 kursi (7.3% kursi parlemen) dari 232 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Pada Pemilihan Umum 1955 PSI berada pada peringkat delapan dengan hanya memenangkan 2% suara dengan memperoleh lima kursi (1.9% kursi parlemen) di DPR Sedangkan untuk pemilihan anggota
Konstituante (lembaga yang dibentuk untuk menyusun konstitusi pengganti UUDS 1950) yang diikuti 35 peserta dari partai dan perorangan/independen pada 15 Desember 1955, PSI hanya memperoleh sepuluh kursi (1.84% kursi parlemen) dari 514 kursi Konstituante. Dalam kampanye Pemilihan Umum 1955, PSI menyandingkan lambang bintang-nya dengan gambar lain menyesuaikan dengan ciri khas masing-masing daerah, misalnya
Ganesha untuk wilayah Bali (seperti dalam foto), lalu Mandau untuk wilayah Kalimantan. Penyumbang suara terbesar PSI adalah Bali, yakni 226453 suara. Pada tanggal 20 Maret 1956; saat hasil pembentukan kabinet Ali Sastroamidjojo II (berdasarkan hasil Pemilu 1955) diumumkan, PSI tidak mendapatkan satu kursi di kabinet baru tersebut.
PSI mengadakan kongres partai pertamanya di Bandung pada tanggal 12-17 Februari 1952. Hanya tiga bulan sebelum pemilihan umum, PSI menggelar kongres kedua di Jakarta, tepatnya pada bulan Juni 1955. Kongres yang di kemudian hari disebut Syahrir dalam sebuah artikel sebagai ajang tamasya dan pesta bagi para peserta. Dalam kongres pertama pada tahun 1952 tersebut, PSI hanya memiliki 3049 anggota tetap dan
14480 calon anggota. Ketika kongres kedua pada Juni 1955, anggota PSI bertambah menjadi 50000 orang. Pada tahun 1950-an, PSI melalui salah seorang anggotanya, Soemitro Djojohadikusumo, memberi penekanan pada program pembangunan daerah, industri kecil, dan koperasi. Akan tetapi, karena Soemitro mendukung PRRI, PSI dianggap turut serta melawan pemerintah. Menurut Rosihan Anwar, awal
mulanya saat itu muncul isu Soemitro melakukan korupsi, ketika duduk sebagai menteri pada kabinet Burhanuddin Harahap; Soemitro memberikan dana kepada PSI dalam pemilihan umum. Lawan politik PSI, seperti PNI dan terutama PKI (melalui korannya; Harian Rakjat dan Bintang Timur) terus memberitakan kasus dugaan korupsi tersebut. Soemitro sempat diperiksa dua kali (pertama pada tanggal 26
Maret 1957; kedua tanggal 6-7 Mei 1957) oleh Corps Polisi Militer (CPM), dan hasilnya tidak ada dasar dan alasan untuk menahan dirinya. Selain itu, Soemitro sebenarnya akan dipanggil lagi untuk diperiksa ketiga kalinya pada 8 Mei 1957, namun ia tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan karena menurut Nasution, pemanggilan terakhir ini baginya berarti akan ditahan.
Berdasarkan undang-undang darurat perang, Nasution memerintahkan dilakukannya pembersihan. Akibatnya, beberapa orang politisi yang diduga telah melakukan korupsi ditangkap dan beberapa lainnya melarikan diri. Pada bulan Mei 1957, ahli ekonomi dan mantan menteri dari PSI, Soemitro Djojohadikusumo, merupakan salah seorang yang kabur dari Jakarta ke Sumatera. Pada Januari 1958, tersiar kabar
telah terjadi pertemuan penting di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Para petinggi militer daerah yang memberontak terhadap Jakarta, berkumpul disana dan Soemitro Djojohadikusumo juga ikut bergabung. Pada tanggal 15 Februari 1958, PRRI dideklarasikan di Padang, dan Soemitro didaulat menjadi Menteri Perhubungan dan Pelayaran Kabinet PRRI.
Sebelum deklarasi PRRI, Sjahrir bersama sejumlah petinggi pengurus pusat PSI di Jakarta berusaha mengingatkan Soemitro. Beberapa kader PSI diutus menemui Soemitro untuk membujuk kembali ke Jakarta dan untuk berusaha mencegah terjadinya pemberontakan, tetapi sia-sia. Pada 21 Juli 1960, pimpinan Partai Sosialis Indonesia dipanggil menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka, Jakarta. Sjahrir datang,
didampingi pengurus pusat partai; Djohan Sjahroezah, Soebadio Sastrosatomo, T.A. Murad dan Djoeir Moehamad. Mereka diminta menjelaskan posisi Partai Sosialis Indonesia terkait dengan pemberontakan PRRI/Permesta. Sepekan kemudian, Sjahrir mengirim surat jawaban ke Istana. ""Sekalipun kami paham dan membenarkan perjuangan daerah, pembentukan pemerintahan pusat yang baru di samping pemerintahan yang ada kami anggap sebagai malapetaka"," tulis Sjahrir.
Namun jawaban Sjahrir tidak bisa mengubah pendirian Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI (beserta organisasi sayap partai) bersama Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno atas pertimbangan Mahkamah Agung melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 201 tahun 1960 mengacu pada Penetapan Presiden No. 7/1959. Menurut Ricklefs, kedua partai tersebut dilarang sebagai akibat permusuhan para
pemimpin mereka terhadap Soekarno selama bertahun-tahun, oposisi mereka terhadap demokrasi terpimpin, dan keterlibatan mereka dalam PRRI. Pengurus partai diberi waktu satu bulan untuk membubarkan organ-organnya sampai tingkat bawah. Tak lama setelah pembubaran PSI, Sjahrir ditangkap dan dijadikan tahanan politik pada 16 Januari 1962.