Rakyatullah dari Banjar
Sultan Saidullah bin Sultan Inayatullah mangkat pada tahun 1660 merupakan keponakan tiri Pangeran Dipati Mangkubumi. Sebelumnya abang tirinya Ratu Kota Waringin (= Ratu Bagawan) juga telah mangkat. Atas persetujuan Ratu Hayu (= Putri Busu) puteri swargi Sultan Mustain Billah/Marhum Panembahan/Pangeran Senapati (Sultan Banjar IV) dan disetujui para pembesar istana lainnya kemudian Pangeran Dipati
Mangkubumi dilantik menggantikan Sultan Saidullah sebagai Wali Sultan dengan gelar Sultan Ri'ayatullah atau nama yang dipopulerkan Pangeran Ratu, karena anak Sultan Saidullah belum dewasa. Swargi (= almarhum) Sultan Saidullah memiliki dua orang putera dari selir yang berlainan ibunya adalah Raden Bagus Kasuma dan Raden Basus serta seorang puteri yaitu Gusti Gade. Selama kekuasaan Sultan Ri'ayatullah, kepala
pemerintahan (mangkubumi) dijabat oleh keponakan tirinya Pangeran Mas Dipati putera swargi Pangeran Dipati Antasari. Pusat pemerintahan Sultan Rakyatullah berada di Kota Martapura.
Pada tahun 1661 datang utusan Johor dan Sukadana di Kerajaan Banjar. Utusan Johor menuntut pengembalian harta milik nakhoda Malaka Johor yang mati beberapa tahun sebelumnya, sedangkan utusan Sukadana melaporkan bahwa Sukadana kembali menjadi daerah pengaruh dari Kesultanan Banjar seperti tahun 1638, begitupula raja-raja Mempawah dan Kotawaringin.
Tahun 1660 Pangeran Dipati Tapasena, putera bungsu Sultan Mustainbillah dilantik oleh kakak tirinya Ratu Hayu puteri Sultan Mustainbillah menjadi Penjabat Sultan (temporary king) dengan gelar yang disebut dalam khutbah Sultan Rakyatullah atau dengan nama yang dimasyhurkan/dipopulerkan Pangeran Ratu, atau Sultan Tahalidullah. Sebetulnya Pangeran Dipati Anom 2 (= Raden Kasuma Lalana) telah berusaha mengadakan kudeta
terhadap ayahnya Sultan Inayatullah dengan cara membunuh abangnya melalui dua orang Jawa sebagai pembunuh bayaran, tetapi gagal. Usaha kedua tahun 1660, juga gagal karena paman tirinya Pangeran Dipati Tapasena mendahului dilantik oleh bibinya Ratu Hayu dan Dewan Mahkota sebagai Sultan, pada saat putera mahkota Raden Bagus belum dewasa.
Tahun 1638 terjadi permusuhan antara VOC dengan Kesultanan Banjar pada masa Sultan Mustainbillah. Dalam tragedi itu sebanyak 108 orang Belanda, 21 orang Jepang dibunuh, dan loji VOC dibakar serta penghancuran terhadap kapal-kapal VOC. Peristiwa ini sangat merugikan VOC yang ditaksir sebesar 160000.41 real. Dalam hal ini hanya 6 orang Belanda di Martapura yang selamat, karena mau di-Islamkan secara paksa.
Atas peristiwa itu VOC Belanda menuntut ganti rugi kepada Kesultanan Banjar. Tetapi pada tahun 1640 Gubernur Jenderal VOC, Antonio van Diemen memerintahkan agar permusuhan dengan Kesultanan Banjar dihentikan.
Usaha Belanda mendekati Kesultanan Banjar dengan hanya menuntut 50000 real sebagai ganti rugi kejadian tahun 1638 serta akan melupakan apa yang terjadi, sama sekali tidak mendapat layanan dari Kesultanan Banjar, sehingga akhirnya Belanda mengalah untuk membuat kontrak dagang yang lebih menitik-beratkan pada keuntungan dagang semata, sehingga bagi Belanda hubungan dengan
Kesultanan Banjar perlu dipulihkan agar lada kembali diperoleh. Belanda merasa khawatir dengan kehadiran Inggris di Banjarmasin, kalau Belanda tetap berpegang pada prinsip semula untuk menghukum Banjarmasin.
Sikap lunak Belanda inilah yang menyebabkan Belanda berhasil membuat kontrak dagang dengan Kesultanan Banjar, pada 18 Desember 1660 dibuat kontrak perjanjian antara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang ditandatangani oleh Pangeran Ratu (= Sultan Rakyatullah) dengan Dirk van Leur yang mewakili VOC. Kesultanan Banjar diwakili oleh duta Kerajaan, Sara Duta Ponbanall Lasmita dan Trasaell, sedangkan pihak VOC diwakili
oleh Joan Maetsuycker, Carel Hartsinck, A. van Outshoorn, Nicolaes Verburch,, Dirck Jansz, Steur, Pr. Marville Sec dan kontrak ini dibuat di Betawi.
Kontrak ini menghapuskan permusuhan antara kedua negara tahun 1638. Demikian pula tuntutan ganti rugi sebanyak 50000 real terhadap Kerajaan Banjar dihapus. Sejak perjanjian itu VOC diperbolehkan kembali berdagang di Banjarmasin, tetapi bea cukai yang dulunya 7% diturunkan menjadi 5%.
Pada 16 Mei 1661 dilakukan perjanjian di Martapura, dari pihak Kesultanan Banjar adalah Caertasaeta (= Kiai Kartasuta, menteri pengiwa) mewakili Pangeran Ratu (= Sultan Rakyatullah) dengan Koopman Evert Michielszoon sebagai wakil VOC.
Semua lada Banjar harus dijual kepada VOC, boleh diangkut sendiri ke Batavia atau ke Malaka. Harga lada ditetapkan yaitu 180 gantang setail emas atau 16 real atau barang lain yang seharga dengan itu. VOC boleh memperdagangkan barang-barangnya, sehingga Martapura, baik dengan kapal maupun dengan mendirikan loji tak boleh ditempat lain. Untuk impor dan ekspor VOC harus membayar
bea-cukai sebesar 5%. Bila orang-orang Belanda kedapatan melanggar hukum, raja Banjar tidak menghukumnya, tetapi harus menyerahkan si terdakwa kepada pemimpin loji VOC di Martapura. Bila pegawai atau budak-budak VOC melarikan diri, harus dipulangkan kembali kepada pemimpin VOC di Martapura. Seluruh loji di Martapura dibawah perlindungan Sultan.
Dengan perjanjjian itu VOC Belanda kembali memainkan perannya dan menguasai perdagangan lada. Demikian juga penjualan kain bahan pakaian VOC Belanda juga telah menetapkan harga.
Meskipun secara umum Pangeran Ratu (= Sultan Rakyatullah) tidak menyetujui isi perjanjian ini tetapi karena pengaruh mangkubumi Pangeran Maes de Patty, kontrak ini dapat ditandatangani oleh Pangeran Ratu, karena Pangeran Mas Dipati sangat besar pengaruhnya dalam Dewan Mahkota. Perdagangan di Kesultanan Banjar tetap berperan dengan baik, walaupun penuh pertentangan dalam kalangan keluarga keraton Banjar.
Menurut Hikayat Banjar dan Kotawaringin, dalam pemerintahan Pangeran Ratu sempat menjalin hubungan bilateral dengan Kerajaan Selaparang melalui ikatan perkawinan Raden Subangsa d/h Raden Marabut (Patinglaga Deneq Wirabangsa/Patih Laga?) putera dari Pangeran Marta Singa yang dinikahkan dengan Mas Surabaya puteri dari Raja Selaparang. Pasangan ini dianugerahi seorang putera bernama Raden Mataram. Mas Surabaya kemudian meninggal
dunia. Kemudian Raden Subangsa dinikahkan oleh Raja Selaparang dengan puterinya Mas Panghulu yang tinggal di Sumbawa (= Sumbawa Besar). Pasangan ini memperoleh putera yang bernama Raden Bantan. Raden Subangsa oleh orang Selaparang dan orang Sumbawa (= Sumbawa Besar) digelari Pangeran Taliwang (Datu Taliwang?), karena ibu Raden Mataram itu berdiam di negeri Taliwang. Ketika di Tanah Banjar dahulu, Raden Subangsa
telah memperoleh tiga puteri yaitu Gusti Yada, Gusti Tika dan Gusti Pika. Raden Subangsa merupakan saudara lain ibu dengan Pangeran Singamarta (= Dipati Singamarta). Kabar berita tentang keadaan Raden Subangsa diketahui pada masa pemerintahan Sultan Rakyatullah (1660-1663) yang dibawa oleh Raden Subantaka (bersama Patih Pelo?/Silo?) yang dahulu disuruh memperisterikan Raden Subangsa ke Selaparang. Raden Subantaka (Patih Sutrabaya?) itu paman dari Pangeran Singamarta dan Pangeran Taliwang.
Pangeran Singa-Marta adalah Menteri Besar yang pernah diutus raja Banjar kepada Kesultanan Bima pada tahun 1701. Di negeri kesultanan Bima, Pangeran Singa-Marta menikahi puteri dari Adipati Thopati Tlolouang (Ama Talkoang berjuluk Tumenggung Talkoang- raja Bakong Taliwang di Sumbawa?).
Raden Subangsa merupakan saudara sesusu dengan Raden Kasuma Lalana/Pangeran Dipati Anom II/Sultan Agung. Pangeran Dipati Anom II inilah yang menyuruh memperisterikan Raden Subangsa ke Selaparang dan demikian juga sanak-saudaranya yang lain juga dinikahkan dengan putera/puteri kerajaan lain. Pada tahun 1618, Kesultanan Gowa menaklukan kerajaan-kerajaan di Sumbawa Barat kemudian dipersatukan dengan