Hassan Wirajuda
Dr. Nur Hassan Wirajuda () adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri/Internasional sejak 2010 hingga 2014. Sebelumnya, ia menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia sejak tahun 2001 hingga tahun 2009. Ia menjabat dalam dua kabinet, Kabinet Gotong Royong (2001-2004) dan Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009).
Hassan Wirajuda memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1971 dan tahun 1976, ia menghabiskan setahun di Universitas Oxford untuk memperoleh sertifikat dalam bidang diplomasi.
Ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Sekolah Hukum dan Diplomasi Fletcher, Universitas Tufts dan selesai pada tahun 1984 dengan memperoleh gelar "Master of Arts in Law and Diplomacy" (MALD). Setahun kemudian, gelar pendidikannya bertambah dengan "Master of Law" (LL.M) yang ia peroleh dari Sekolah Hukum Universitas Harvard. Tak berhenti hingga di situ, ia menyempurnakan S3-nya dengan memperoleh gelar
"Doctor of Juridical Science in International Law" dari Universitas Virginia tahun 1987 dengan disertasi mengenai hukum dan politik kelautan di Asia Tenggara.
Berbekal gelar Sarjana Hukum, Hassan Wirajuda pernah menjalani profesi sebagai pengacara, penasihat hukum, dan dosen paruh waktu. Tapi, ia kemudian memilih untuk menjadi diplomat dengan memulai kariernya di Departemen Luar Negeri (sekarang menjadi Kementerian Luar Negeri).
Beberapa posisi penting di Departemen Luar Negeri yang pernah dipegangnya adalah Direktur Organisasi Internasional (1993-1997), Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Mesir merangkap Djibouti (1997-1998), Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya di Jenewa, Swiss (Desember 1998-Juli 2000), dan Direktur Jenderal Politik.
Saat berada di Jenewa, ia ditunjuk menjadi juru runding utama mewakili pemerintah Indonesia dalam dialog dengan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka yang difasilitasi oleh Yayasan Henry Dunant. Kedua pihak akhirnya menandatangani nota kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005. Negosiasi untuk resolusi konflik bukan hal yang baru bagi Hassan. Dalam kurun waktu 1993 hingga 1996, ia menjadi
fasilitator/ketua komite gabungan untuk proses perdamaian antara Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro yang berujung pada penandatanganan perjanjian damai pada September 1996. Dalam diplomasi multilateral, ia memiliki banyak pengalaman. Ia telah memimpin berbagai delegasi Indonesia untuk sidang-sidang Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, badan-badan khusus PBB, Komisi HAM PBB dan subkomisi-nya, ASEAN, Gerakan Non Blok, Organisasi Konferensi Islam, WTO, dan G-15.
Di dalam negeri, Hassan Wirajuda menjadi pemrakarsa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM (1989) dan menjadi penasihat ahli di dalamnya selama periode 1993-1997.
Meski sudah tidak menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, ia tetap menerima beberapa tugas berat, antara lain kepala satuan tugas untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Mesir pada Januari hingga Februari 2011 saat terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut Hosni Mubarak untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden dan dari Libya pada Maret 2011 saat terjadi perang saudara.
Penunjukannya sebagai ketua satuan tugas (satgas) evakuasi didasarkan pengalamannya sebagai duta besar di Kairo. Satgas berhasil memulangkan 2432 WNI dengan 6 kali kepulangan. Mayoritas WNI yang dievakuasi adalah mahasiswa dan pelajar..
Perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh Hassan Wirajuda selama menjadi Menteri Luar Negeri antara lain reformasi struktur Departemen Luar Negeri yang sebelumnya berdasarkan pendekatan fungsional (politik, ekonomi, dan budaya) menjadi pendekatan kewilayahan (dibagi per kawasan); menghidupkan kembali posisi Juru Bicara Departemen Luar Negeri pada akhir 2001; membentuk Direktorat Diplomasi Publik untuk
mendekatkan departemennya dengan berbagai elemen masyarakat; membentuk Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia untuk melindungi WNI di luar negeri dan menjelaskan kepada masyarakat internasional mengenai penegakan HAM di dalam negeri; menghadirkan kembali posisi Wakil Menteri Luar Negeri; meningkatkan diplomat perempuan; membangun citra Indonesia sebagai kekuatan demokrasi; dan memulihkan kembali pengaruh Indonesia di ASEAN.