Organisasi Perdagangan Dunia
dan kebutuhan negara-negara berkembang. Selain itu, mukadimah ini turut menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan (pembangunan yang juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan hidup) serta integrasi negara-negara berkembang (terutama negara-negara terbelakang) dengan sistem perdagangan dunia. Menurut pakar hukum dagang asal Belanda, Peter Van den Bossche, mukadimah ini
membantah keyakinan bahwa WTO hanya memperhatikan liberalisasi perdagangan tanpa memedulikan isu kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Di dalam mukadimah yang sama, dikatakan bahwa tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan mengurangi tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya serta dengan menghapuskan segala tindakan diskriminatif di dalam
hubungan dagang internasional. Sementara itu, sehubungan dengan dampak hukum dari penjabaran tujuan WTO di dalam mukadimah Perjanjian WTO, "Appellate Body" di dalam perkara "US-Shrimp" menyatakan bahwa bahasa yang digunakan di dalam mukadimah ini menunjukkan itikad dari para perunding Perjanjian WTO, sehingga isi mukadimah ini turut "mewarnai" upaya penafsiran terhadap perjanjian-perjanjian yang terlampir di dalam Perjanjian WTO.
Secara umum, fungsi WTO secara umum seperti yang dijabarkan dalam Pasal II:1 Perjanjian WTO adalah untuk menyediakan "kerangka kelembagaan bersama" yang mewadahi hubungan dagang antar anggota WTO. Pasal III Perjanjian WTO kemudian merincikan fungsi-fungsi khusus, yaitu untuk memfasilitasi pemberlakuan perjanjian-perjanjian yang terlampir di dalam Perjanjian WTO,
untuk menyediakan wadah perundingan perjanjian dagang yang baru, untuk melaksanakan "Dispute Settlement Understanding" yang berisi tentang prosedur penyelesaian sengketa, untuk melaksanakan Mekanisme Peninjauan Kebijakan Perdagangan, serta untuk bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia agar kebijakan ekonomi global dapat menjadi lebih koheren.
Perjanjian utama yang melandasi lembaga WTO adalah Persetujuan Marrakesh atau "Perjanjian WTO". Perjanjian ini sendiri sebenarnya merupakan perjanjian singkat yang hanya terdiri dari 16 pasal, tetapi terdapat perjanjian-perjanjian terperinci lainnya yang dilampirkan dalam perjanjian ini. Berdasarkan Pasal II Perjanjian WTO, perjanjian-perjanjian dan instrumen-instrumen hukum yang
disebutkan di dalam Lampiran 1, 2, dan 3 (disebut "Perjanjian Dagang Multilateral") merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian WTO dan mengikat kepada semua anggota. Sementara itu, perjanjian-perjanjian dan instrumen-instrumen hukum yang disebutkan di dalam Lampiran 4 (disebut "Perjanjian Dagang Plurilateral") juga merupakan bagian dari Perjanjian WTO dan hanya berlaku bagi anggota yang
telah menerima perjanjian tersebut. Lampiran 1 A mengandung perjanjian-perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan barang, yaitu:
Lampiran 1B berisi Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (, disingkat GATS), dan di dalam Lampiran 1C terdapat Perjanjian tentang Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait Perdagangan ("Perjanjian TRIPS"). Sementara itu, Lampiran 2 berisikan "Dispute Settlement Understanding" (DSU) yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa dagang, dan Lampiran 3 mengandung Mekanisme Peninjauan Kebijakan Perdagangan yang menjabarkan
prosedur peninjauan kebijakan dagang anggota-anggota WTO. Di Lampiran 4 sendiri terdapat dua perjanjian plurilateral, yaitu Perjanjian tentang Perdagangan Pesawat Sipil (yang disepakati pada Putaran Tokyo tahun 1979) dan Perjanjian tentang Pengadaan Pemerintah (sesuai dengan hasil revisi tahun 2014). Sebelumnya terdapat pula perjanjian plurilateral yang disebut Persetujuan Peternakan Susu Internasional dan
Persetujuan Daging Sapi Internasional, tetapi perjanjian-perjanjian plurilateral ini sudah tidak berlaku pada tahun 1997. Di sisi lain, pada tanggal 13 Desember 1996, Persetujuan Teknologi Informasi (, disingkat ITA) telah disepakati oleh 29 anggota WTO melalui "Deklarasi Tingkat Menteri tentang Perdagangan Produk Teknologi Informasi" yang dikeluarkan di Singapura. Persetujuan yang juga bersifat plurilateral
ini menghapuskan bea masuk untuk berbagai produk dalam bidang teknologi informasi, seperti komputer, peralatan telekomunikasi, dan semikonduktor, dan secara keseluruhan terdapat sekitar 222 jenis barang. Semenjak itu, jumlah anggota yang turut serta dalam perjanjian ini terus bertambah hingga mencapai 67 negara pada tahun 2015. Kemudian, pada tanggal 28 Juli 2015, setelah sempat tersendat
selama beberapa tahun, daftar barang yang masuk ke dalam cakupan persetujuan ini diperluas dengan 201 jenis produk tambahan. Persetujuan yang telah diperbaharui ini juga dijuluki "ITA II".
Di dalam Perjanjian WTO, terdapat protokol-protokol aksesi dari anggota-anggota WTO yang baru bergabung setelah ditetapkannya perjanjian tersebut, dan protokol-protokol ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Contohnya adalah Protokol Aksesi Tiongkok. Selain itu, terdapat pula "daftar komitmen" () yang berisikan komitmen suatu anggota WTO
terhadap produk atau jasa tertentu, dan daftar ini juga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian WTO.
Organisasi Perdagangan Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki kapasitas hukum dan juga dianggap sebagai subjek hukum internasional. Struktur kelembagaannya diatur oleh Pasal IV Perjanjian WTO. Terdapat dua badan yang mengambil keputusan di WTO, yaitu Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Konferensi Tingkat Menteri yang terdiri
dari para perwakilan dari semua anggota WTO. Perwakilan-perwakilan ini bertemu setidaknya dua tahun sekali. Di bawahnya, Dewan Umum berperan sebagai badan pengambil keputusan utama sekaligus perumus kebijakan selama rentang waktu antara setiap Konferensi Tingkat Menteri. Dewan Umum terdiri dari para diplomat setingkat duta besar dari semua anggota WTO yang berkumpul di Jenewa setidaknya
dua bulan sekali. Dewan ini dikepalai oleh seorang ketua yang dipilih oleh dewan itu sendiri. Dewan Umum berperan dalam menetapkan anggaran tahunan dan kebijakan keuangan organisasi, serta dalam mengatur kerja sama dengan organisasi internasional lainnya atau dengan lembaga swadaya masyarakat. Pekerjaan dewan umum dilengkapi oleh dua badan lainnya, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa dan Badan Peninjauan Kebijakan Perdagangan.
Di bawah Dewan Umum, terdapat dewan-dewan dan komite-komite khusus yang dibentuk oleh Pasal IV:5 Perjanjian WTO, yakni Dewan Perdagangan Barang, Dewan Perdagangan Jasa, dan Dewan TRIPS. Dewan-dewan ini melapor kepada Dewan Umum WTO, dan wewenang mereka sendiri sangat terbatas dan tidak boleh melebihi apa yang ditetapkan di dalam Perjanjian WTO, di dalam perjanjian dagang masing-masing
(contohnya GATS untuk Dewan Perdagangan Jasa), dan oleh keputusan dari Dewan Umum. Dewan-dewan ini diperbolehkan mendirikan komite-komite atau badan subsider sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat juga berbagai komite dan kelompok kerja yang membantu kerja Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum, seperti Komite tentang Perdagangan dan Lingkungan yang didirikan di Marrakesh
pada tanggal 14 April 1994 berdasarkan Keputusan Tingkat Menteri tentang Perdagangan dan Lingkungan, Komite tentang Perdagangan dan Pembangunan yang ditetapkan oleh Pasal IV:7 Perjanjian WTO dan dibentuk oleh Dewan Umum pada tahun 1995, atau Komite tentang Perjanjian Dagang Regional yang juga didirikan oleh Dewan Umum pada tahun berikutnya.
Organisasi Perdagangan Dunia juga dilengkapi oleh Sekretariat yang bertugas menyediakan bantuan teknis, profesional, dan kepegawaian kepada badan-badan WTO, menyediakan bantuan teknis kepada anggota yang masih berstatus negara berkembang, mengawasi dan mengkaji perdagangan dunia, memberikan nasihat kepada negara yang ingin bergabung dengan WTO, serta menyediakan informasi