Kabupaten Klaten
Dukuh tempat tinggal Kyai Melati oleh masyarakat setempat lantas diberi nama Sekolekan. Nama Sekolekan adalah bagian darinama Kyai Melati Sekolekan. Sekolekan kemudian berkembang menjadi Sekalekan, sehingga sampai sekarang nama dukuh itu adalah Sekalekan. Di Dukuh Sekalekan itu pula Kyai Melati dimakamkan.
Kyai Melati dikenal sebagai orang berbudi luhur dan lagi sakti. Karena kesaktiannya itu perkampungan itu aman dari gangguan perampok. Setelah meninggal dunia, Kyai Melati dikuburkan di dekat tempat tinggalnya.
Sampai sekarang sejarah kota Klaten masih menjadi silang pendapat. Belum ada penelitian yang dapat menyebutkan kapan persisnya kota Klaten berdiri. Selama ini kegiatan peringatan tentang Klaten diambil dari hari jadi pemerintah Kab Klaten, yang dimulai dari awal terbentuknya pemerintahan daerah otonom tahun 1950.
Berdirinya Benteng atau loji Klaten di masa pemerintahan Sunan Paku Buwana IV mempunyai arti penting dalam sejarah Klaten. Pendirian benteng tersebut peletakan batu pertamanya dimulai pada hari sabtu Kliwon, 12 rabiulakir, Langkir, Alit 1731 atau sengkala RUPA MANTRI SWARANING JALAK atau dimaknai sebagai tanggal 28 Juli 1804. Sumber sejarah ini dapat ditemukan dalam Babad Bedhaning Ngayogyakarata dan Geger
Sepehi. Catatan sejarah ini oleh pemerintah Kabupaten Klaten melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 sebagai Hari Jadi Kabupaten Klaten yang diperingati setiap tahun.
Luas daerah Kabupaten Klaten mengalami beberapa kali perubahan. Klaten pada mulanya adalah tanpa kecamatan Jatinom dan Polanharjo. Kedua kecamatan semula merupakan wilayah kabupaten Boyolali, dan baru digabungkan tanggal 11 Oktober 1895.
Semenjak terbentuknya onderdistrik, daerah onderdistrik terdiri dari beberapa dukuh. Sebagian dukuh-dukuh itu merupakan daerah kekuasaan seorang Demang. Gaji seorang Demang berupa tanah pituas.
Luas tanah pituas antara Demang yang satu dan yang lainnya berbeda-beda, sesuai dengan besar kecilnya jasa yang diberikan kepada Kasunanan. Penerima terkecil dinamakan Bekel, kemudian Demang, Ronggo, dan terbesar disebut Ngabei.
Pada tahun 1914 dibentuk kelurahan, yang merupakan penggabungan dari beberapa dukuh. Tanah pituas yang semula untuk gaji Bekel, Demang, Ronggo, dan Ngabei, diberikan pada kelurahan sebagai milik desa yang kemudian menjadi lungguh pamong desa. Struktur organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Kamituwa, Carik, Kebayan, Modin, dan Ulu-ulu.
Pada tahun 1957, beberapa kelurahan digabungkan, atas ketentuan kasunanan bahwa setiap Kelurahan paling sedikit harus berpenduduk 1300 orang. Peristiwa itu dikenal sebagai masa kompleks.
Sebelumnya, di Klaten telah dilakukan penggabungan karena alasan lain. Masa kompleks di Klaten telah terjadi sejak tahun 1917. di beberapa onderdistrik, penggabungan Kelurahan dilakukan karena beberapa Kelurahan tidak mempunyai tanah untuk kas desa maupun untuk lungguh pada pegawainya.
Seperti dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 26 ayat 2 g disebutkan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1000000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi, sehingga kabupaten Klaten yang berpenduduk lebih dari 1000000 (satu juta) jiwa mempunyai 50 wakil yang duduk di DPRD Kabupaten. Sedangkan untuk penentuan
jumlah pimpinan dan pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD menggunakan UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 354 Ayat 1 a: 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; dan ayat 2 Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik
berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota. Oleh sebab itu, di Kabupaten Klaten Partai PDI.P berhak mendapat kursi Ketua DPRD karena memperoleh kursi terbanyak, dan untuk tiga partai dibawah PDI.P yang memperoleh kursi terbanyak yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai PKS berhak mendapat kursi Wakil Ketua DPRD. Menurut SK
Gubernur Jawa Tengah No. 170/86/2014 berikut nama- nama pimpinan DPRD Klaten yang mengangkat sumpah pada 18 Agustus 2014:
Ketua DPRD Klaten: Agus Riyanto, S.H. (081229793320/(0272) 321560) Wakil Ketua DPRD 1: Yoga Hardaya, S.H.,M.H. (08156716575/0272 321610) Wakil Ketua DPRD 2: H. Hariyanto, S.Pd. (08121539555/0272 555571) Wakil Ketua DPRD 3: H. Sudibyo, S.E. (Gumulan RT01/01, Klaten Tengah) Ketua Komisi 1: Bondan Zakaria, S.H. Ketua Komisi 2:
Ir. H. Tugiman Ketua Komisi 3: H. Asnary Salim, S.H.,M.Hum. Ketua Komisi 4: Andy Purnomo, S.H.
Selama tahun 2016, DPRD Kabupaten Klaten mengadakan rapat sebanyak 94 rapat dan 56 kunjungan kerja.Sedangkan keputusan yang dihasilkan sebanyak 92 keputusan terdiri dari Peraturan Daerah sebanyak 12 keputusan, Keputusan DPRD sebanyak 38 keputusan, keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 23 keputusan, keputusan Panitia Anggaran sebanyak 6 keputusan dan Panitia Musyawarah sebanyak 13 keputusan.
Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi lagi atas 391 desa dan 10 kelurahan. Ibukota kabupaten ini berada di Kota Klaten, yang terdiri atas tiga kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Kota Klaten dulunya merupakan kota administratif, namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota administratif, dan Kota Administratif Klaten kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Klaten.
Mengingat Kota Klaten adalah sebuah bentukan kota baru sebagai kota administratif pada tahun 1986 dengan ciri yang menunjukkan wilayah perkotaan, maka muncul wacana untuk membentuk Kota Klaten sebagai suatu pemerintahan kota sendiri. Bentukan kota administratif yang lain sebagian besar telah menjadi daerah otonom mandiri, sedang sebagian kecil yang belum kini bergiat untuk menyusul menjadi sebuah kota otonom, termasuk Kota Klaten.
Adapun jika wacana pemekaran wilayah kota dan kabupaten direalisasikan, maka wilayah Klaten akan menjadi dua.
Ibukota kabupaten dipindah ke Delanggu dengan wilayah kabupaten sebagaimana wilayah Kabupaten Klaten saat ini dikurangi wilayah Kota Klaten.
Masing-masing wilayah dapat mengembangkan wilayahnya, mengingat di kedua wilayah tersebut memiliki pemasukan pendapatan masing-masing yang selama ini digabungkan menjadi APBD Kabupaten Klaten. Pendapatan daerah Kota Klaten terletak pada aktivitas perdagangan serta pajak-pajak pasar, kios pertokoan, dan perusahaan yang cukup untuk anggaran sebuah pemerintahan kota. Sementara pendapatan Kabupaten
Klaten banyak dari sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata, yang berarti dapat menyokong anggaran wilayah kabupaten.
Wacana pemekaran wilayah Kota Klaten menjadi sebuah pemerintahan kota sendiri terlepas dari kabupaten induknya sudah mulai bermunculan walau belum begitu menjamur, mengingat bekas kotif lain seperti Jember dan Purwokerto juga bergerak menuju terbentuknya daerah otonom baru. Sayangnya, pembangunan di Kota Klaten sejak era reformasi tidak begitu tampak. Perlu adanya pembangunan
bersifat perkotaan untuk dapat mewujudkan Kota Klaten sebagai kota yang mandiri, serta dapat lebih menyejahterakan masyarakat di kedua belah wilayah tersebut.
Mahkota Kerajaan: Melambangkan kebesaran/keagungan cita-cita. Orang Yang Bersemedi dengan Rambut Terurai, Kaki Berbentuk Pita Bertuliskan KLATEN: Orang dengan tekad yang teguh dan suci menuju cita-cita Kab Klaten. Perisai Warna Kuning Emas dengan Bingkai Segi Lima Warna Putih: Menggambarkan perlindungan rakyat menuju jaman keemasan "Toto Tentrem Kerto Raharjo" dengan prinsip kebajikan, kejujuran, keadilan dan
kebenaran. Padi dan Kapas: Mencerminkan sandang dan pangan dari hasil pertanian dan perkebunan padi warna kuning emas jumlah 28 kapas warna putih jumlah 10 Tulisan Menyerupai Huruf Jawa: "Tumengo Toto Anggotro Raharjo " artinya 0591 (1950) Hari jadi Pemerintah Kab Klaten (ditanah jawa) 28-10-1950 Gunungan Warna Biru Muda: Gunungan berarti pembukaan, sedangkan Warna biru muda berarti warna