Prefektur (Jepang)
Jepang terbagi atas 47, yang merupakan wilayah administrasi dan yurisdiksi tingkat satu (setara dengan provinsi di Indonesia). Terdiri atas 43, dua, satu dan satu. Meiji melalui administrasi "Fuhanken sanchisei" menciptakan sistem prefektur ("-fu" untuk perkotaan dan "-ken" untuk pedesaan) pada tahun 1868 untuk menggantikan sistem administrasi sebelumnya ("bugy", "daikan",
dll.) yang berlaku di bagian-bagian negara yang sebelumnya dikendalikan langsung oleh shogun dan beberapa wilayah pemberontak/loyalis shogun yang tidak tunduk kepada pemerintah baru seperti Aizu/Wakamatsu. Pada tahun 1871, seluruh domain feodal "(han)" yang tersisa diubah statusnya menjadi prefektur, sehingga seluruh negara tercakup oleh prefektur.
Melalui serangkaian gelombang konsolidasi teritorial, terciptalah 47 prefektur yang masih berdiri hingga sekarang. Dalam beberapa kasus, luas prefektur modern setara dengan luas provinsi Jepang era ritsury.
Setiap prefektur dikepalai oleh seorang hasil pemilu. Peraturan Prefektur dan Anggaran Pendapatan Belanja Prefektur diatur oleh hasil pemilu legislatif yang diadakan setiap empat tahun sekali.
Di bawah seperangkat undang-undang tentang pemerintahan daerah 1888-1890 hingga 1920-an, setiap prefektur (kala itu baru ada 3 "-fu" dan 42 "-ken"; "Hokkai-d" dan "Okinawa-ken" tunduk pada UU yang berbeda hingga abad ke-20) dibagi atas dan dan setiap distrik dibagi lagi atas dan. Hokkaido memiliki 14 subprefektur yang bertindak sebagai dan prefektur. Beberapa prefektur lain juga
memiliki kantor cabang yang menjalankan fungsi administrasi prefektur di luar ibukota. Tokyo, ibu kota Jepang, adalah hasil penggabungan antara kota Tokyo dan prefektur Tokyo di masa lalu, yang hingga hari ini masih berstatus sebagai kota metropolitan sekaligus prefektur.
Penggunaan kata "prefektur" untuk memberi label wilayah-wilayah Jepang ini berasal dari penggunaan "" oleh para penjelajah dan pedagang Portugis abad ke-16 untuk menggambarkan perdikan yang mereka temui di sana. Namun, arti aslinya dalam bahasa Portugis lebih dekat dengan "kota" daripada "provinsi".
Setiap perdikan (fief) dipimpin oleh daimyo (tuan tanah) dan keluarganya. Meskipun perdikan telah lama dibongkar, digabungkan, dan diorganisasi ulang beberapa kali, dan telah diberikan tata kelola dan pengawasan legislatif, terjemahan kasarnya macet.
Pemerintah Meiji menciptakan sistem yang digunakan hingga saat ini pada bulan Juli 1871 dengan menghapus sistem han dan menciptakan. Pada awalnya ada lebih dari 300 prefektur yang sebagian besar merupakan bekas wilayah han. Jumlah ini berkurang menjadi 72 di akhir tahun 1871, hingga menjadi 47 di tahun 1888. Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1947 memberikan lebih banyak kekuatan politik untuk prefektur sehingga setiap prefektur dapat leluasa mengadakan pemilu gubernur dan parlemen prefektur.
Pada tahun 2003, Perdana Menteri Junichiro Koizumi mengusulkan agar pemerintah mengkonsolidasikan prefektur saat ini menjadi sekitar 10 wilayah bagian. Rencana tersebut menyerukan agar setiap daerah memiliki otonomi yang lebih besar dari prefektur yang ada. Proses ini akan mengurangi jumlah wilayah administrasi subprefektur dan memangkas biaya administrasi. Pemerintah Jepang juga
mempertimbangkan rencana untuk menggabungkan beberapa kelompok prefektur, menciptakan sistem pembagian administrasi sub-nasional yang terdiri dari 9 hingga 13 wilayah bagian, dan memberikan wilayah-wilayah ini lebih banyak otonomi lokal daripada yang sekarang dinikmati oleh prefektur., belum ada reorganisasi yang dijadwalkan.
Jepang adalah negara kesatuan. Pemerintah pusat mewakilkan banyak fungsi (seperti pendidikan dan kepolisian) ke prefektur dan kota, tetapi tetap memiliki hak penuh untuk mengendalikannya. Meskipun pengeluaran pemerintah daerah menyumbang 70 persen dari pengeluaran pemerintah secara keseluruhan, pemerintah pusat mengendalikan anggaran daerah, tarif pajak, dan pinjaman.
Secara historis, selama periode Edo, keshogunan Tokugawa mendirikan di sekitar sembilan kota terbesar di Jepang, dan 302 di tempat lain. Ketika pemerintah Meiji mulai membuat sistem prefektur pada tahun 1868, sembilan zona yang dikuasai bugy diubah menjadi, sedangkan zona kotapraja dan zona selain "fu" diubah menjadi. Kemudian, pada tahun 1871, pemerintah menetapkan Tokyo, Osaka, dan Kyoto sebagai
"fu", dan menurunkan "fu" lainnya ke status "ken". Pada tahun 1943, Tokyo diubah menjadi "to", jenis prefektur semu baru.
Terlepas dari perbedaan terminologi, ada sedikit perbedaan fungsional antara keempat jenis pemerintah daerah. Pemerintah daerah terkadang secara kolektif disebut sebagai dalam bahasa Jepang, yang merupakan kombinasi sederhana dari empat karakter.
Prefektur Osaka dan Kyoto disebut sebagai. Karakter Kanji ini merujuk pada zona perkotaan inti dari kepentingan nasional. Sebelum Perang Dunia II, undang-undang yang berbeda berlaku untuk "fu" dan "ken", tetapi perbedaan ini dihapuskan setelah perang, dan dua jenis prefektur sekarang secara fungsional sama.
Empat puluh tiga dari 47 prefektur disebut sebagai. Karakter Kanji ini berarti provinsi dan biasa digunakan untuk merujuk pada kabupaten di Cina, Taiwan, Indonesia, dan Vietnam.
Hokkaido disebut sebagai atau sirkuit. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk ke wilayah Jepang yang terdiri dari beberapa provinsi (mis. Wilayah pantai timur Tkaid, dan wilayah pantai barat Saikaido). Karakter ini secara historis pernah dipakai di Cina. (Di Korea, penggunaan historis ini masih digunakan sampai sekarang dan dipakai selama periode pemerintahan Jepang).
Hokkaido, satu-satunya "d" yang tersisa hari ini, bukan salah satu dari tujuh "d" yang asli (dikenal sebagai Ezo di era pra-modern). Nama saat ini diyakini berasal dari Matsuura Takeshiro, seorang penjelajah Jepang awal dari pulau itu. Karena Hokkaido tidak cocok dengan klasifikasi "d" yang ada, sebuah "d" baru dibuat untuk menutupinya.
Pemerintah Meiji awalnya mengklasifikasikan Hokkaido sebagai, dan kemudian membagi pulau itu menjadi tiga prefektur (Sapporo, Hakodate, dan Nemuro). Ketiganya dikonsolidasikan ke dalam satu pada tahun 1886, di tingkat prefektur tetapi lebih teratur di sepanjang garis wilayah. Pada tahun 1947, kegubernuran dibubarkan, dan Hokkaido menjadi prefektur seutuhnya.
Akhiran "-ken" tidak pernah ditambahkan ke dalam namanya, sehingga akhiran "-d" dianggap sama artinya dengan "prefektur".
Ketika Hokkaido didirikan, transportasi di pulau itu masih terbelakang, sehingga prefektur terbagi menjadi beberapa yang dapat memenuhi tugas administrasi dari pemerintah prefektur dan menjaga kontrol ketat atas pulau yang sedang berkembang. Subprefektur ini masih ada sampai sekarang, walaupun mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih sedikit daripada yang mereka miliki sebelum dan selama Perang Dunia II. Mereka sekarang ada terutama untuk menangani dokumen dan fungsi birokrasi lainnya.
"Prefektur Hokkaido" secara teknis adalah istilah yang berlebihan karena "d" itu sendiri menunjukkan prefektur, meskipun kadang-kadang digunakan untuk membedakan pemerintah dari pulau itu sendiri. Pemerintah prefektur menyebut dirinya "Pemerintah Hokkaido" daripada "Pemerintah Prefektur Hokkaido".
Tokyo disebut sebagai, seringkali diterjemahkan sebagai "metropolitan." Pemerintah Jepang menerjemahkan "Tky-to" sebagai "Metropolitan Tokyo" di hampir setiap keadaan dan pemerintahnya secara resmi disebut "Pemerintah Metropolitan Tokyo".
Mengikuti kapitulasi Keshogunan Edo pada tahun 1868, "Tky-fu" (sebuah prefektur perkotaan seperti Kyoto dan Osaka) didirikan dan mencakup daerah bekas kota Edo di bawah Fuhanken sanchisei. Setelah penghapusan sistem han dalam gelombang pertama penggabungan prefektur pada tahun 1871/1872, beberapa daerah di sekitarnya (bagian dari prefektur Urawa, Kosuge, Shinagawa dan Hikone) digabungkan