Muammar Gaddafi
Penerbangan 114 yang telah melenceng dari ruang udara Mesir ke wilayah Israel selama terjadinya badai pasir. Gaddafi mengamuk karena Mesir tidak mencoba melakukan lebih banyak hal untuk mencegah peristiwa tersebut, dan sebagai balasannya Gaddafi berencana menghancurkan, sebuah kapal Britania yang disewa oleh orang-orang Yahudi Amerika untuk mendatangi Haifa dalam rangka
ulang tahun Israel yang ke-25. Gaddafi memerintahkan agar kapal selam Mesir menyerang kapal tersebut, tetapi Sadat membatalkan perintah ini karena tidak ingin memperburuk keadaan. Gaddafi kemudian marah karena Mesir dan Suriah merencanakan Perang Yom Kippur melawan Israel tanpa berkonsultasi dengan dirinya, dan ia juga semakin murka setelah Mesir
bersedia melakukan perundingan perdamaian alih-alih meneruskan perang. Gaddafi pun secara terang-terangan bermusuhan dengan Sadat dan menyerukan agar ia dilengserkan. Setelah Presiden Sudan Gaafar Nimeiry memutuskan untuk membela Sadat, Gaddafi juga menyerangnya dan mengajak Angkatan Darat Pembebasan Rakyat Sudan untuk menjatuhkan Nimeiry. Hubungan Libya dengan Suriah juga memburuk akibat peristiwa yang
terjadi seputar Perang Saudara Lebanon. Pada awalnya, Libya dan Suriah turut mengirim tentara untuk menambah jumlah pasukan penjaga perdamaian Liga Arab. Setelah pasukan Suriah menyerang Gerakan Nasional Lebanon, Gaddafi secara terbuka melayangkan tuduhan "pengkhianatan nasional" kepada Presiden Suriah Hafez al-Assad; ia adalah satu-satunya pemimpin Arab yang mengkritik tindakan-tindakan
Suriah. Kemudian, Gaddafi memusatkan perhatiannya pada Afrika, dan pada akhir tahun 1972 dan awal tahun 1973, Libya menyerang Chad untuk merebut Jalur Aouzou yang kaya akan uranium.
Gaddafi berniat menyebarkan agama Islam, sehingga pada tahun 1973, ia mendirikan Masyarakat Panggilan Islam yang kemudian membuka 132 pusat agama Islam di berbagai wilayah Afrika dalam kurun waktu satu dasawarsa. Pada tahun 1973, ia berjaya membuat Presiden Gabon Omar Bongo masuk Islam, dan tiga tahun kemudian ia berhasil melakukan hal yang sama dengan Jean-Bédel
Bokassa, Presiden Republik Afrika Tengah. Antara tahun 1973 hingga 1979, Libya memberikan bantuan senilai $500 juta kepada Zaire dan Uganda, dan ia juga mendirikan perusahaan patungan di negara-negara tersebut untuk menggalakkan pembangunan dan perdagangan. Gaddafi juga hendak mengurangi pengaruh Israel di Afrika, dan dengan pemasokan dana ia berhasil meyakinkan delapan negara Afrika untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel
pada tahun 1973. Libya juga membina hubungan yang erat dengan Perdana Menteri Pakistan Zulfikar Ali Bhutto, dan kedua negara tersebut saling bekerja sama dalam hal penelitian nuklir dan bantuan militer; hubungan ini berakhir setelah Bhutto dilengserkan oleh Muhammad Zia-ul-Haq pada tahun 1977.
Gaddafi ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara di Arab Maghrib; pada Januari 1974, Libya dan Tunisia mengumumkan rencana penyatuan kedua negara tersebut menjadi Republik Islam Arab. Namun, hal ini sangat ditentang di Tunisia, sehingga Presiden Tunisia Habib Bourguiba akhirnya membatalkan keputusan tersebut. Sebagai balasan, Gaddafi mendukung militan-militan anti-pemerintah di Tunisia hingga memasuki
dasawarsa 1980-an. Ia lalu mengalihkan perhatiannya pada Aljazair, dan pada tahun 1975, Libya menandatangani persekutuan pertahanan Hassi Messaoud untuk membendung "ekspansionisme Maroko", dan pada saat yang sama, Gaddafi juga mendanai perjuangan Front Polisario melawan Maroko di Sahara Barat. Gaddafi juga ingin mendiversifikasi ekonomi Libya, sehingga pemerintahannya mulai membeli
saham-saham perusahaan-perusahaan besar Eropa seperti Fiat, serta membeli properti di Malta dan Italia yang kelak akan menjadi sumber pendapatan yang penting selama anjloknya harga minyak pada dasawarsa 1980-an.
Pada tanggal 2 Maret 1977, Muktamar Umum Rakyat menetapkan "Deklarasi Pendirian Wewenang Rakyat" atas desakan dari Gaddafi. Mereka membubarkan Republik Arab Libya dan menggantikannya dengan Jamahiriya Arab Libya (, ")", yang merupakan pengejawantahan "negara rakyat" yang dicetuskan oleh Gaddafi. Panji baru yang berwarna hijau dijadikan bendera negara yang baru. Secara resmi, "Jamahiriya" merupakan
sebuah negara demokrasi langsung dan rakyat memerintah melalui 187 Muktamar Asasi Rakyat yang melibatkan semua orang dewasa di Libya dalam pengambilan keputusan nasional. Muktamar ini lalu mengirim perwakilan ke Muktamar Umum Rakyat yang diadakan setiap tahun dan disiarkan langsung di teleivis. Pada dasarnya, Muktamar Rakyat memiliki wewenang tertinggi di Libya, dan
kebijakan-kebijakan penting yang diusulkan oleh pejabat pemerintah atau oleh Gaddafi sendiri harus disetujui oleh Muktamar. Gaddafi menjadi Sekretaris Jenderal Muktamar Umum Rakyat, walaupun ia lalu mundur dari jabatan ini pada awal tahun 1979 dan mengangkat dirinya sebagai "Pemimpin Revolusi".
Walaupun secara resmi kendali politik berada di tangan Muktamar Rakyat, kenyataannya kekuasaan masih dipegang oleh kepemimpinan politik yang sudah ada sebelumnya di Libya. Perdebatan masih menjadi hal yang langka, dan keputusan-keputusan besar yang terkait dengan ekonomi dan pertahanan dihindari atau dibahas secara sepintas; peran Muktamar Umum Rakyat lebih seperti
"stempel" untuk kebijakan-kebijakan Gaddafi. Jarang-jarang Muktamar Umum Rakyat menentang kebijakan Gaddafi, dan adakalanya mereka berhasil; contohnya, ketika Gaddafi menyerukan agar sekolah dasar dibubarkan, karena ia merasa bahwa pendidikan di rumah lebih baik untuk anak-anak, Muktamar Umum Rakyat menentang gagasan ini. Kadang-kadang Gaddafi menetapkan
undang-undang tanpa persetujuan Muktamar, contohnya adalah ketika ia ingin mengizinkan perempuan masuk militer. Terkadang pula ia memerintahkan pengadaan pemilu setelah ia menyadari bahwa Muktamar akan menetapkan undang-undang yang ia tentang. Gaddafi menyatakan bahwa Muktamar memenuhi semua kebutuhan politik Libya, sehingga organisasi politik lain
dianggap tidak diperlukan; semua kelompok yang tidak mendapatkan izin (termasuk partai politik, asosiasi profesional, serikat buruh, dan kelompok wanita dilarang). Walaupun begitu, Ronald Bruce St. John yang merupakan seorang pakar mengenai Libya mengamati bahwa sistem "Jamahiriya" masih tetap "memperkenalkan sistem perwakilan dan partisipasi dengan tingkatan yang sebelumnya tidak pernah ada di Libya."
Setelah menghapuskan lembaga-lembaga hukum yang sudah ada sebelumnya, Gaddafi ingin agar "Jamahiriya" mengikuti Al-Qur'an sebagai landasan hukum; ia menyatakan bahwa hukum "buatan manusia" tidak alami dan bersifat diktator, dan ia hanya mengizinkan hukum Allah. Ia mengubah pendiriannya dalam waktu setahun dengan mengumumkan bahwa
hukum syariah tidak cocok untuk "Jamahiriya" karena hukum tersebut menjamin perlindungan hak milik pribadi, sehingga bertentangan dengan sosialisme yang dikemukakan dalam "Buku Hijau". Akibat pendekatannya yang seolah menyetarakan posisi "Buku Hijau" dengan Al-Quran, para ulama konservatif menuduhnya syirik, sehingga semakin memperkuat perlawanan terhadap
rezimnya. Pada Juli 1977, meletus perang perbatasan dengan Mesir, dan Mesir berhasil mengalahkan Libya walaupun mereka kalah teknologi. Konflik ini berlangsung satu minggu sebelum akhirnya kedua belah pihak bersedia menandatangani perjanjian perdamaian yang ditengahi oleh beberapa negara Arab. Mesir dan Sudan telah berhaluan dengan Amerika Serikat, sehingga Libya terdorong untuk berhaluan secara strategis
(tetapi bukan secara politik) dengan Uni Soviet. Sebagai pengakuan atas peningkatan hubungan dagang antara Libya dengan Uni Soviet, Gaddafi diundang ke Moskwa pada Desember 1976; di situ, ia berbicara dengan Leonid Brezhnev. Pada Agustus 1977, ia mengunjungi Yugoslavia, dan di situ ia bertemu dengan Josip Broz Tito yang memiliki hubungan yang lebih hangat dengannya.