Kerusuhan Ürümqi Juli 2009
Televisi yang dikontrol negara Tiongkok menayangkan rekaman grafis dari mobil-mobil yang dirusak dan orang-orang yang ditikam. Ketua WOUX Nur Bekri mengiriman pesan panjang tentang situasi tersebut dan tentang insiden Shaoguan, dan mengklaim bahwa pemerintah Guangdong dan Xinjiang sepakat untuk bertanggung jawab terhadap para pekerja yang tewas dan menanggung ganti rugi. Lebih lanjut, Bekri menyebut
kerusuhan tersebut "dirancang dan direncanakan"; Eligen Imibakhi, ketua Komite Pendirian Kongres Rakyat Wilayah Xinjiang, menyebut kerusuhan 5 Juli sebagai "ekstrimisme, separatisme dan terorisme". Media Tiongkok menyoroti kerusuhan tersebut secara khusus. Berjam-jam setelah kerusuhan berhenti, negara mengundang para jurnalis asing dalam rangka kunjungan pencarian fakta ke Ürümqi; jurnalis-jurnalis
dari lebih dari 100 organisasi media diterjunkan ke pusat kota Hoi Tak Hotel, berbagi 30 koneksi internet. Para jurnalis diberi akses tak biasa ke titik-titik tegang dan rumah-rumah sakit. "Financial Times" menyebut penanganan tersebut berpengaruh dan berbanding dengan "bencana hubungan masyarakat" kerusuhan Tibet pada 2008.
Dalam upaya menenangkan ketegangan setelah kerusuhan, media negara memulai kampanye publisitas massal di seluruh Xinjiang yang menampilkan ketentraman etnis. Program-program televisi lokal menyatukan penyanyi-penyanyi Uighur dan Han dalam paduan suara "Kita semua bagian dari keluarga yang sama"; Uighur yang "bertindak heroik" pada kerusuhan tersebut disanjung; truk-truk
beriring-iringan membawa slogan-slogan di jalanan. Sebuah slogan umum menantang "tiga pasukan" terorisme, separatisme dan ekstrimisme.
Presiden Hu Jintao membatalkan kehadirannya ke KTT G8 di Italia, mengadakan pertemuan darurat Politburo, dan memerintahkan anggota Komite Pendirian Zhou Yongkang agar pergi ke Xinjiang untuk "memandu stabilitas-penyajian kerja di Xinjiang". "South China Morning Post" melaporkan sebuah sumber pemerintahan berkata bahwa Beijing akan mengevaluasi kembali dampak yang ditimbulkan terhadap perayaan peringatan ke-60
pada bulan Oktober. Sekretaris Komite Provinsial PKT Guangdong, Wang Yang, menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap etnis minoritas "butuh ditegakkan", meskipun "akan menimbulkan beberapa masalah." Seorang perencana keamanan berkata bahwa otoritas berencana untuk menerbangkan lebih banyak pasukan dari stasiun lainnya untuk meningkatkan jumlah polisi bersenjata menjadi 130.000 orang sebelum perayaan peringatan ke-60 pada bulan Oktober.
Setelah kerusuhan tersebut, pemerintah Tiongkok mencegah kedatangan diplomatik ke berbagai negara yang Rebiya Kadeer jadwalkan untuk dikunjungi. Pada akhir Juli, India menolak visa Kadeer "atas nasihat Beijing", dan Beijing meminta duta besar Jepang mencegah kunjungan Kadeer ke Jepang. Saat Kadeer mengunjungi Australia pada bulan Agustus untuk mempromosikan sebuah film tentang kehidupannya, Tiongkok secara resmi melayangkan komplain kepada pemerintah Australia dan meminta agar film tersebut ditarik.
Tanggapan terhadap kerusuhan tersebut di dunia blog Tiongkok ditandai lebih beragam ketimbang tanggapan pemerintah. Disamping blok dan penyensoran, para pengamat Internet memantai upaya-upaya berkelanjutan dari para netizen untuk menyebarkan pemikiran mereka sendiri terhadap sebab-sebab insiden tersebut atau kemarahan mereka terhadap kekerasan tersebut. Walau beberapa blogger merupakan pendukung
pemerintah, yang lainnya lebih menyoroti sebab peristiwa tersebut. Pada sejumlah forum dan situs berita, para pekerja pemerintah dengan cepat menghapus komentar-komentar tentang kerusuhan tersebut. Tema-tema umum menyeruhkan penghukuman bagi orang-orang yang bertanggung jawab; beberapa pos menyebut nama Wang Zhen, seorang jenderal yang disanjung oleh Han dan minoritas lainnya, dan ditakuti
oleh beberapa Uighur karena penekanannya setelah Xinjiang diambil alih komunis pada 1949.Turki, yang memiliki minoritas Uighur yang vokal dan merupakan sebuah negara mayoritas Turkic, secara resmi mengekspresikan "kesedihan mendalam", dan meminta otoritas Tiongkok untuk mengirimkan para pelaku ke pengadilan. Perdana Menteri-nya, Recep Tayyip Erdoan, berkata bahwa insiden
tersebut "mirip genosida", sementara Menteri Perdagangan dan Industri Nihat Ergün menyerukan pemboikotan barang-barang Tiongkok. Kekerasan melawan Uighur juga membuat orang-orang Turkic berkumpul untuk berunjuk rasa menentang RRT, kebanyakan menargetkan kedutaan-kedutaan besar dan konsulat-konsulat Tiongkok di berbagai kota di Turki. Tindakan Turki tersebut mendapatkan kecaman signifikan dari media
Tiongkok. Rebiya Kadeer mengklaim bahwa Turki ikut campur dalam masalah Uighur karena Turki ingin membalas keterlibatan Tiongkok dalam masalah Kurdi-nya sendiri. Sebuah kebijakan untuk memboikot produk-produk Tiongkok yang dibuat oleh Nihat Ergun mengalami kegagalan.
Negara-negara Arab secara politik mendukung Tiongkok di OKI khususnya Arab Saudi dan Mesir dalam membantu menghalau gerakan anti-Tiongkok oleh Organisasi Kerja Sama Islam terkait masalah Uighur. Mesir memandang peristiwa tersebut sebagai masalah sektarian dalam negeri mereka sendiri dan Sudan juga menangkal gangguan luar dalam masalah dalam negerinya, sementara Indonesia telah bersepakat dengan golongan Islamis di
dalam negerinya sendiri dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukanlah konflik agama melainkan meredam gangguan berbasis etnis di Xinjiang untuk menenangkan situasi. Pakistan, Arab Saudi, dan Mesir membantu Tiongkok menangkis pernyataan tentang situasi Xinjiang dalam OKI. Tidak ada reaksi publik yang dibuat oleh Liga Arab, Arab Saudi dan Iran terhadap situasi tersebut dan Tiongkok trlah membangun hubungan kuat dengan Iran dan Arab Saudi karena pengaruh mereka di dunia Islam.
Afghanistan, Kamboja, dan Vietnam berkata bahwa mereka meyakini pemerintah Tiongkok telah "mengambil langkah-langkah tepat", pernyataan mereka didukung "integritas teritorial dan kedaulatan Tiongkok". Wakil Presiden Mikronesia Alik Alik mencap kerusuhan tersebut sebagai "tindakan teroris". Iran sepakat dengan Turki dan OKI, dan meminta pemerintah Tiongkok untuk memberikan hak-hak terhadap penduduk Muslim di Xinjiang.
Pemerintah Jepang memantau situasinya, dengan teliti; Singapura meminta sikap menahan diri dan dialog; sementara pemerintah RT di Taiwan sangat mengecam seluruh orang yang menyulut kekerasan tersebut. Perdana Menteri Liu Chiao-shiuan juga meminta sikap menahan diri dan mengekspresikan harapan agar otoritas Tiongkok menerapkan "perhatian besar dan toleransi pada masa setelahnya" dan menuntut
hak-hak etnis minoritas. Taiwan menolak visa untuk Kadeer pada September 2009, dengan menuduhnya berhubungan dengan Gerakan Islam Turkestan Timur, yang dicap sebagai organisasi teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat.
Swiss menyerukan penahanan diri, dan mengirimkan ucapan belasungkawa kepada keluarga para korban dan meminta Tiongkok untuk mempertimbangkan kebebasan berekspresi dan pers. Perdana Menteri Kevin Rudd dari Australia mengharapkan "pemukiman damai untuk keadaan sulit ini." Serbia menyatakan bahwa mereka menentang separatisme dan mendukung "resolusi seluruh perseketaan dengan cara damai." Belarus menyatakan keprihatinan dengan korban tewas dan kerusakan di wilayah tersebut, dan mengharapkan agar situasinya dinormalisasikan.
Terdapat kekerasan di Belanda dan Norwegia: kedutaan besar Tiongkok di Belanda diserang oleh para aktivis Uighur yang menimpuk jendela-jendela dengan batu bata, bendera Tiongkok juga dibakar. Terdapat 142 orang yang ditangkap, dan Tiongkok menutup kedutaan besar tersebut pada hari itu. Sekitar 100 orang Uighur berunjuk rasa di luar kedutaan besar Tiongkok di ibukota Norwegia. Sebelas orang ditangkap,