Disintegrasi Yugoslavia
Namun perjalanan tugas UNPROFOR di Yugoslavia tidak berjalan dengan mulus, bahkan menghadapi tantangan yang sangat berat dan kehadirannya tidak dikehendaki oleh pihak yang bertikai. Pemerintah Kroasia bahkan beberapa kali menolak perpanjangan mandat UNPROFOR sehingga akhirnya pada tahun 1995 mandat UNPPROFOR di ubah sehingga melahirkan UNPF (United Nation Peace Force) sebagai organisasi induk
berkedudukan di Zagreb dengan organisasi pelaksana UNCRO (United Nation Confidence Restoration Operation) di Kroasia, UNPROFOR (United Nation Protection Forces) di Bosnia Hecegovina dan UNPREDEP (United Preventive Deployment Force) di FYROM (Macedonia).
Keberhasilan Kroasia memisahkan diri dari Yugoslavia secara paksa ternyata belum menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara tersebut. Etnis Serbia Krajina yang merupakan mayoritas di wilayah Krajina dan masih di dalam perbatasan administratip Republik Kroasia, menolak pemisahan diri Kroasia dari Yugoslavia dan selanjutnya membentuk suatu pemerintahan sendiri di luar kekuasaan Kroasia melalui
kemerdekaannya yang diproklamirkan pada Desember 1991. Tindakan etnis Serbia di Kroasia tersebut dilakukan setelah pihak Kroasia menolak keinginan Serbia Krajina untuk tetap bergabung dengan Yugoslavia karena dinilai melanggar konstitusional Kroasia. Pernyataan kemerdekaan Serbia Krajina yang membentuk negara berdiri sendiri semakin meningkatkan ketegangan di antara pihak Kroasia dengan Serbia Krajina.
Puncak ketegangan terjadi setelah pasukan Kroasia menyerang polisi Serbia di Knin (RSK) yang mengakibatkan terjadinya pertempuran. Pertempuran segera meluas di wilayah dimana terdapat penduduk Serbia yang menjadi mayoritas di wilayah Kroasia. Salah satu pertempuran antara Serbia Krajina dengan Kroasia yang paling dikenal karena banyaknya korban yang berkisar puluhan ribu orang adalah di Vukovar (suatu kota
yang terletak di antara perbatasan Kroasia dengan Serbia). Pertempuran-pertempuran yang terus berlanjut antara pihak Kroasia dan Serbia Krajina akibat tidak adanya titik-temu untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua belah pihak semakin banyak menimbulkan korban. Keadaan tersebut telah memaksa PBB untuk menjadikan wilayah Serbia Krajina sebagai daerah perlindungan PBB (United Nations Protecting Area UNPA) sampai dicapainya penyelesaian di antara kedua belah pihak yang bertikai.
Bersamaan dengan tindakan PBB yang menjadikan wilayah Serbia Krajina sebagai UNPA pada tanggal 21 Februari 1992 PBB mengeluarkan resolusi No. 743 untuk membentuk UNPROFOR selama periode 12 bulan guna menciptakan kondisi damai dan aman dalam rangka negosiasi penyelesaian krisis di Yugoslavia. Sampai dengan akhir Maret 1992 dengan disetujuinya resolusi No. 743 tersebut PBB merencanakan untuk menempatkan
14389 orang anggota UNPROFOR di wilayah UNPA. Tindakan PBB yang menjadikan Serbia Krajina (RSK) sebagai wilayah UNPA dan ditambah penempatan pasukan UNPROFOR dengan jumlah yang cukup besar telah meredakan situasi di wilayah tersebut. Akan tetapi kondisi tersebut di atas tidak diikuti dengan perundingan-perundingan yang tuntas antara pihak Kroasia dan Serbia Krajina hingga situasi di wilayah UNPA tetap eksplosip.
Pada bulan Januari 1995 Pemerintah Kroasia kembali menolak perpanjangan mandat UNPROFOR sehingga akhirnya lahir mandat baru dengan nama UNCRO dengan kekuatan pasukan yang lebih kecil. Pada bulan Mei 1995 pasukan Kroasia menyerang dan merebut sektor barat UNPA dan pada bulan agustus merebut sektor selatan dan utara sehingga saat itu tinggal sektor timur yang meliputi wilayah Slavonija timur, Srem barat dan Baranja
yang masih merupakan daerah yang dipersengketakan. Dalam bulan Oktober 1005 telah dimulai penarikan sebagai pasukan UNCRO dari sektor selatan dan utara dan secara bertahap akan terus dikurangi.
Kedatangan pasukan perdamaian PBB (UNPROFOR) yang semula disetujui oleh semua pihak di wilayah Yugoslavia untuk menegakkan perdamaian di wilayah Krajina, Slavonia dan Srem Barat (wilayah etnis Serbia di Republik Kroasia) dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bertikai guna penyelesaian secara politis di meja perundingan akhirnya dilibatkan pula di wilayah Republik Bosnia Herzegovina akibat situasi
yang buruk di wilayah tersebut. Kehadiran pasukan UNPROFOR di wilayah Bosnia Herzegovina diharapkan untuk mencegah meningkatnya konflik antar etnis di Bosnia Herzegovina.
Pelibatan pasukan UNPROFOR di wilayah Bosnia Herzegovina pun sesuai saran kelompok Masyarakat Eropa yang juga disetujui oleh Panglima UNPROFOR, diawali pada akhir April 1992 dengan mendatangkan sebanyak 100 orang pengamat militer di wilayah Bosnia Herzegovina. Perkembangan situasi di wilayah Bosnia Herzegovina yang terus memburuk telah memaksa kedatangan pasukan pemelihara PBB di wilayah tersebut yang pada bulan September 1995 telah
mencapai lebih kurang 30953 orang khusus di wilayah Bosnia Herzegovina. Dengan berubahnya mandat UPROFOR menjadi UNPPF, nama pasukan perdamaian yang bertugas di Bosnia Hecegovina tidak mengalani perubahan yaitu tetap menggunakan nama UNROFOR. Kekuatan dan disposisi UNPROFOR di wilayah Yugoslavia:
Dalam sejarah penugasan pasukan PBB selama ini maka missi PBB di wilayah Yugoslavia merupakan yang terbesar baik dalam pengeluaran resolusi, pengerahan kekuatan personel, perlengkapan militer maupun jumlah korban yang timbul. Semenjak mulai timbulnya krisis di wilayah Yugoslavia PBB telah mengeluarkan tidak kurang 50 resolusi mengenai krisis yang terjadi di wilayah
Yugoslavia terutama yang menyangkut masalah Bosnia Herzegovina. Sementara itu jumlah pasukan PBB yang bertugas di wilayah Yugoslavia menurut data-data terakhir adalah sebanyak 50774 orang yang berasal dari berbagai negara. Sebanyak 44991 orang dari jumlah tersebut di atas adalah pasukan, 652 orang pengamat militer, 466 orang polisi sipil dan 4665 orang petugas sipil. Dalam pelaksanaan missinya di
wilayah Yugoslavia pasukan PBB ditempatkan diberbagai sektor di wilayah Yugoslavia. Lihat Disposisi Pasukan PBB di Yugoslavia
Dalam penyelesaian krisis yang terjadi di wilayah Yugoslavia khususnya di wilayah Bosnia Herzegovina telah diupayakan usaha-usaha perdamaian yang disponsori oleh Masyarakat Eropa melalui Konperensi Internasional mengenai Yugoslavia yang akhirnya diambil-alih oleh PBB. Upaya-upaya perdamaian yang ditempuh ternyata sulit untuk berhasil menyelesaikan krisis di Bosnia
Herzegovina karena tidak dapat memenuhi kepentingan ketiga pihak yang bertikai ataupun memberatkan salah satu Faksi. Mengamati penyelesaian krisis di Bosnia Herzegovina melalui perundingan-perundingan internasional selama ini seringkali konsep-konsep penyelesaian krisis di Bosnia Herzegovina tidak berasal dari Faksi-Faksi yang bertikai akan tetapi dari pihak luar (masyarakat
internasional) yang sudah barang tentu belum cocok untuk diterapkan untuk mengatasi krisis di Bosnia Herzegovina. Dan konsep-konsep tersebut tampak dipaksakan untuk diterima oleh semua pihak sehingga turut memengaruhi usaha-usaha damai.