Keresidenan Cirebon
Pada masa kekuasaan Belanda yang masuk dengan berbagai perjanjian ke Cirebon dan akhirnya Belanda berhasil menyingkirkan kekuasaan politik para sultan di Cirebon dengan diangkatnya Jacob Palm pada tahun 1700-an, wilayah kekuasaan kesultanan-kesultanan Cirebon pada waktu itu membentang dari Luwung Malang (Haur Geulis) hingga ke Galuh, Limbangan dan Sukapura (Galunggung) termasuk wilayah pantai selatannya.
Pada tahun 1706, Belanda memutuskan untuk mengangkat Pangeran Arya Cirebon (putera kedua dari Sultan Sepuh 1 Syamsudin Martawijaya) sebagai pengawas bupati-bupati di wilayah Cirebon-Priyangan dengan tujuan agar hasil bumi di wilayah tersebut dapat dengan mudah dikumpulkan dan dibawa ke Cirebon untuk kepentingan Belanda, pengangkatan tersebut juga bertujuan agar kedudukan Pangeran Arya Cirebon menjadi terpandang walau dia bukanlah seorang sultan.
Pada tahun 1808 kesultanan Kacirebonan resmi berdiri setelah sebelumnya Belanda mengembalikan Pangeran Raja Kanoman yang diasingkan, berdirinya kesultanan Kacirebonan tidak terlepas dari dukungan masyarakat kesultanan Cirebon pada Pangeran Raja Kanoman yang merasa hak-haknya dirampas, Pangeran Raja Kanoman kemudian menjadi Sultan Kacirebonan pertama dengan gelar Sultan Cirebon Amirul Mukminin.
Pada tahun 1808 gubernur jendral Herman Willem Daendels mengeluarkan sebuah instruksi kepada para bupati agar tidak membiarkan para pemuda yang cukup umur untuk tidak menikah, instruksi tersebut tertuang sebagai berikut;
Pada masa kemudian Belanda mulai menerapkan peraturan-peraturan di Cirebon seperti yang tertuang dalam "reglement op het beheer van Cheribonesche Landen" (peraturan tentang pengelolaan wilayah Cirebon) yang dikeluarkan pada 2 Februari 1809 di masa gubernur jendral Herman Willem Daendels yang mengatur dengan jelas tentang struktur kewilayahan bahwa "Cheribonesche Landen" (wilayah Cirebon) dibagi dalam dua wilayah
yaitu wilayah kesultanan Cirebon dan wilayah "Cheribonesche-Preanger Landen" (wilayah Priyangan-Cirebon) yang berisi Limbangan, Sukapura (Galunggung) dan Galuh, posisi para sultan-sultan (telah dicabut hak politiknya), patih, tentang pemberian iuran, tentang sistem kerja paksa dan kewajiban anak negeri, polisi, pembuatan jalan dan dinas pos.
Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut salah satunya adalah penataan masyarakat, penguasa Belanda pada masa itu menginginkan agar masyarakat mendekati perusahaan kolonial dalam hal lapangan kerja, sementara dalam tataran kewilayahan paling kecil, masyarakat diperintahkan tinggal di desa yang jumlah penduduknya ditentukan, wilayah dengan jumlah penduduk kurang dari enam
kepala keluarga tidak diakui keberadaannya dan harus bergabung dengan wilayah lain yang lebih besar, pemukiman dengan jumlah penduduk lebih dari sepuluh kepala keluarga diperbolehkan memiliki dua kepala (pimpinan), sementara pemukiman yang berisi enam hingga sepuluh kepala keluarga hanya diperbolehkan memiliki satu pemimpin.
Pada tahun yang sama selain ditegaskan tentang penataan wilayah, ditemukan juga perintah dari penguasa kolonial pada masa itu untuk mengurangi jumlah kyai di Sukapura (tasikmalaya dan sekitarnya) serta mencabut hak mereka dari pembebasan tanam paksa (dalam hal ini kewajiban menanam kopi)
Pada 13 Maret 1809, pemerintah kolonial Belanda menetapkan bahwa daerah kesultanan Cirebon (wilayah utara karesidenan Cirebon) terbagi atas daerah yang dikepalai oleh sultan-sultan yang mempunyai kedudukan sederajat dengan bupati, wilayah tersebut adalah, Cirebon dan Kuningan dikepalai oleh sultan Sepuh dari kesultanan Kasepuhan, wilayah Maja dikepalai
oleh sultan Anom dari kesultanan Kanoman dan wilayah Indramayu dikepalai oleh sultan Kacirebonan dari kesultanan Kacirebonan sementara wilayah kota Cirebon pada masa itu dibagi dua wilayahnya antara sultan Sepuh dan sultan Anom
Pada 20 Juni 1810, Gubernur Jendral Herman Willem Daendels memutuskan untuk menghapus wilayah Cirebon-Priangan dan wilayahnya dikendalikan langsung dari Batavia dengan nama "Landdrostambt der Jacatrasche en Pranger Bovenlanden" sementara sebagian dari bekas wilayah Cirebon-Priangan yakni wilayah Galuh dipinjamkan kepada kesultanan Yogyakarta karena tidak begitu menghasilkan dalam penanaman kopi
Masa kekuasaan Britania Raya dimulai setelah Thomas Stamford Raffles berhasil mengalahkan Belanda dengan ditandatangani perjanjian Tuntang pada tahun 1811, penyerangan Britania Raya ke wilayah Hindia Belanda dikarenakan adanya insiden pengibaran bendera Perancis oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda pada waktu itu yaitu Herman Willem Dandels disaat Britaia Raya dan negara eropa lainnya sedang bersatu melawan Napoleon. Perjanjian
Tuntang menyatakan bahwa seluruh wilayah Hindia Belanda (termasuk wilayah kesultanan Cirebon) menjadi milik Britania Raya dibawan komando Britinia India (Inggris: British India) di Kalkuta, India
Masa kekuasaan Britania Raya berakhir dengan dikembalikannya wilayah Hindia Belanda (termasuk wilayah kesultanan Cirebon kepada Belanda pada tahun 1815
Masa kekuasaan Belanda kedua ditandai dengan diserahkannya kembali wilayah Hindia Belanda dari tangan Britania Raya ke tangan Belanda, pada masa ini Belanda melanjutkan kebijakan yang telah dibuat oleh Inggris seperti para Sultan Cirebon tidak lagi menjabat jabatan publik karena sudah dipensiunkan oleh Raffless pada 1815.
Pada masa setelah kemerdekaan wilayah karesidenan Cirebon hanya meliputi wilayah-wilayah yang pada masa kolonialisme diatur langsung oleh sultan-sultan Cirebon sebagai bagian dari pegawai kolonial yang sekarang berisikan: Meskipun sekarang ini pembagian administratif berdasarkan karesidenan sudah tidak digunakan lagi, namun tanda kendaraan bermotor (plat motor) yang dipakai di wilayah eks
karesidenan Cirebon ini (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan), semua menyandang kode "E" sebagai huruf awal, selain itu, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran menyandang kode "Z", kecuali Kabupaten Brebes menyandang kode "G" sebagai huruf awal dan Kabupaten Cilacap menyandang kode "R" sebagai huruf awal, karena secara geografis Brebes dan Cilacap termasuk provinsi Jawa Tengah.
Wilayah eks Karesidenan Cirebon sekarang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cirebon yang beribukota di Kecamatan Sumber, Kabupaten Kuningan yang beribukota di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Majalengka yang beribukota di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Indramayu yang beribukota di Kecamatan Indramayu, dan Kota Cirebon.