Anas Urbaningrum
Anas Urbaningrum () adalah Ketua Presidium Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang dideklarasikan pada 15 September 2013. Sebelumnya, ia adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat dari 23 Mei 2010 hingga menyatakan berhenti pada 23 Februari 2013. Pada kepengurusan DPP Partai Demokrat sebelumnya, Anas menjabat Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah DPP Partai Demokrat. Anas juga sempat menjadi Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat sebelum mengundurkan diri setelah terpilih menjadi ketua umum.
Anas terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung dengan meraih suara terbanyak. Sejak terpilih menjadi ketua partai, ia mengundurkan diri dari jabatannya di DPR. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 22 Februari 2013.
Lahir di Desa Ngaglik, Srengat, Blitar, Jawa Timur, Anas menempuh pendidikan dari SD hingga SMA di Kabupaten Blitar. Setelah lulus dari SMA, ia masuk ke Universitas Airlangga, Surabaya, melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) pada 1987. Di kampus ini ia belajar di Jurusan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, hingga lulus pada 1992.
Anas melanjutkan pendidikannya di Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan meraih gelar master bidang ilmu politik pada 2000. Tesis pascasarjananya telah dibukukan dengan judul "Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid" (Republika, 2004). Kini ia tengah merampungkan studi doktor ilmu politik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Kiprah Anas di kancah politik dimulai di organisasi gerakan mahasiswa. Ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI pada kongres yang diadakan di Yogyakarta pada 1997.
Dalam perannya sebagai ketua organisasi mahasiswa terbesar itulah Anas berada di tengah pusaran perubahan politik pada Reformasi 1998. Pada era itu pula ia menjadi anggota Tim Revisi Undang-Undang Politik, atau Tim Tujuh, yang menjadi salah satu tuntutan Reformasi.
Pada pemilihan umum demokratis pertama tahun 1999, Anas menjadi anggota Tim Seleksi Partai Politik, atau Tim Sebelas, yang bertugas memverifikasi kelayakan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Selanjutnya ia menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2001-2005 yang mengawal pelaksanaan pemilu 2004.
Setelah mengundurkan diri dari KPU, Anas bergabung dengan Partai Demokrat sejak 2005 sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah.
Pad 22 Februari 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas sebagai tersangka atas atas dugaan gratifikasi dalam proyek Hambalang. Keesokan harinya, pada 23 Februari 2013, Anas menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam sebuah pidato yang disampaikan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.Anas ditunjuk untuk menjadi anggota tim revisi
undang-undang politik atau yang dikemal dengan nama Tim Tujuh. Tim ini dipimpin oleh Ryaas Rasyid dengan anggota lainnya adalah Affan Gaffar (alm.), Andi Mallarangeng, Djohermansyah Djohan, Luthfi Mutty, dan Ramlan Surbakti.
Tim ini mengasilkan rancangan paket undang-undang pemilu yang akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi UU No. 2/1999 tentang Partai Politik, UU No. 3/1999 tentang Pemilhan Umum, dan UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
Dalam mempersiapkan pemilu demokratis pertama pada tahun 1999, pemerintah membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum pada 3 Februari 1999 yang dikenal dengan nama Tim Sebelas. Tugas tim ini adalah memverifikasi pemenuhan syarat administratif partai dalam untuk mengkuti pemilu. Anas dipilih menjad anggota tim yang dipimpin oleh Nurcholish Madjid (alm.). Anggota lainnya
adalah Adi Andojo Sutjipto, Adnan Buyung Nasution, Affan Gaffar (alm.), Andi Mallarangeng, Eep Saefulloh Fatah, Kastorius Sinaga, Miriam Budiardjo (alm.), Mulyana W. Kusumah, dan Rama Pratama.
Anas dilantik menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada periode 2000-2007 oleh Presiden Abdurrahman Wahid (alm.) pada 24 April 2001. Anas menjadi anggota KPU bersama dengan Chusnul Mar'iyah, Daan Dimara, Hamid Awaludin, Imam Prasodjo, Mudji Sutrisno, Mulyana W Kusuma, Nazaruddin Syamsuddin, Ramlan Surbakti, Rusadi Kantaprawira, dan Valina Singka Subekti. Para anggota KPU tersebut kemudian memilih Nazaruddin Syamsuddin sebagai ketua.
Tugas besar KPU periode ini adalah melaksanakan pemilihan presiden secara langsung yang pertama dalam sejarah yang merupakan salah satu tonggak penting demokratisasi di Indonesia. Anas mengundurkan diri dari KPU pada 8 Juni 2005.
Anas terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur VII yang meliputi Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung dengan meraih suara terbanyak, yaitu 178381 suara, melebihi angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 177374 suara.
Pada 1 Oktober 2009, Anas ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Tugas berat yang berhasil dijalankannya dengan baik adalah menjaga kesolidan seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat dalam voting Kasus Bank Century.
Sebagai partai pemenang pemilu 2009, kongres ke-2 Partai Demokrat di Bandung pada 20-23 Mei 2010 menjadi peristiwa penting dalam politik Indonesia.
Anas mendeklarasikan pencalonannya di Jakarta pada 15 April 2010. Dalam pidato deklarasinya, Anas menegaskan bahwa kesiapan dirinya bukanlah untuk bersaing, apalagi bertanding. Pencalonanya bukan untuk memburu jabatan. Menurut Anas, kongres adalah sebuah kompetisi rutin dan penuh persahabatan antar sesama saudara. "Semua kandidat adalah kader-kader terbaik partai Demokrat dan sahabat seperjuangan," kata Anas.
Dalam deklarasi itu Anas menyatakan akan mengusung agenda institusionalisasi partai. Artinya, bagaimana mentransformasi pemikiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai figur penting dan sentral dalam Partai Demokrat menjadi institusi partai yang kuat. Agenda lainnya adalah stabilisasi internal; kaderisasi yang baik, bermutu, dan sistematis; desentralisasi pengelolaan partai secara
terukur; pembangunan budaya politik yang bersih, cerdas, santun sebagai karakter partai; serta manajemen logistik yang kuat dan akuntabel.
Pemikiran politik Anas selanjutnya dituangkan dalam pidato kebudayaan "Membangun Budaya Demokrasi" yang diselenggarakan di Jakarta pada 16 Mei 2010. Pidato ini dilakukan untuk melanjutkan tradisi berwacana yang sudah lama dijalankan oleh para founding fathers bangsa ini, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir; para pemikir seperti Tan Malaka, Soedjatmoko, dan bahkan Kartini yang menuangkan pemikirannya melalui tulisan.
Dalam pidato tersebut, Anas menjelaskan bahwa politik uang, patronase, sub-nasionalisme, dominannya "ascribed status", meritokrasi yang lemah dan "zero sum game" merupakan tantangan terbesar dalam membangun budaya demokrasi. Anas menempatkan meritokrasi sebagai agenda terpenting dalam membangun budaya demokrasi, yang harus dijaga dari polusi politik uang. Meritokrasi juga akan membuahkan sejumlah pemimpin yang
kompeten dan tidak akan melahirkan orang kuat yang melampaui sistem dan institusi sehingga check and balance dapat berlangsung secara efektif.
Dalam rangkaian persiapan kongres, Anas meluncurkan buku "Revolusi Sunyi" di Aula Harian Pikiran Rakyat, Bandung. Buku ini mengungkap kiat-kiat sukses Partai Demokrat dan SBY memenangkan pemilu 2009. Anas mengungkapkan ketelatenan Partai Demokrat melakukan survei pasar yang dilakukan secara periodik dengan melibatkan semua elemen partai. Buku Revolusi Sunyi mengulas kesaksian bagaimana sebuah parpol bekerja keras menghadapi pemilu tanpa melakukan publikasi yang "gaduh".
Kompetisi di kongres berlangsung ketat dengan tiga kandidat kuat: Anas, Andi Mallarangeng (yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga RI), dan Marzuki Alie (Ketua DPR RI) yang baru saja mendeklarasikan pencalonannya sehari sebelum kongres dimulai.