Partai Fasis Nasional
dari pemerintah yang sudah ada, agar dapat melawan ordo konstitusi liberal yang mendukung monarki. Raja Victor Emmanuel III menjadi pemimpin yang populer setelah menang besar dalam Perang Dunia I. Selain itu, tentara juga amat setia terhadap Raja. Kedua pertimbangan ini membuat kaum fasis berpikir kembali mengenai rencana mereka untuk mengkudeta monarki. Selain itu, pengakuan fasisme
terhadap monarki juga memberikan alasan yang nyata tentang keberlanjutan dan legitimasi sejarah fasisme. Kaum fasis juga menyatakan bahwa Raja Victor Emmanuel III, sebagai Raja Italia bersatu pertama yang mencanangkan Risorgimento, dengan figur-figur lain seperti Gaius Marius, Julius Caesar, Giuseppe Mazzini, Camillo Benso, Giuseppe Garibaldi dkk., masih sejalan dengan tradisi kediktatoran Italia yang
hendak dicontoh kaum fasis. Akan tetapi, kompromi ini tidak menghasilkan hubungan yang baik antara raja dan Mussolini. Meskipun Mussolini menerima monarki secara resmi, akan tetapi ia juga berhasil mengurangi kekuasaan Raja hingga hanya sebatas simbol. Raja pada awalnya memiliki otoritas hukum secara nominal pada tentara, melalui konstitusi Statuto Albertino, akan
tetapi otoritas ini berakhir ketika Mussolini menciptakan posisi Komandan Pertama Imperium pada tahun 1938, sebuah jabatan dua orang yang mengendalikan militer, dipegang oleh Raja dan pimpinan pemerintah. Jabatan ini menghapuskan otoritas legal Raja yang sebelumnya hanya ada pada dirinya, dan memberikan pula hak tersebut kepada Mussolini. Pada tahun 1930an, Mussolini marah akan
keberadaan monarki yang berlanjut. Ia iri pada koleganya Adolf Hitler yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebuah republik. Mussolini secara pribadi menghina monarki dan menyatakan bahwa ia memiliki rencana untuk membubarkan monarki dan menciptakan republik dengan dirinya sendiri sebagai kepala negara, dengan alasan untuk memastikan kesuksesan Italia pada perang yang akan segera meletus di Eropa.
Setelah dipecat dari jabatannya, dan dipenjara oleh Raja pada tahun 1943, pemerintah nonfasis Italia berpindah posisi dari Blok Poros ke Blok Sekutu. Kaum fasis di Italia kembali mendukung republikanisme dan melawan monarki. Pada 18 September 1943, Mussolini membuat pernyataan publik pertamanya kepada umum setelah diselamatkan oleh tentara Jerman. Ia memuji loyalitas Hitler sebagai
sekutu, serta mengecam Raja Victor Emmanuel III dari Kerajaan Italia karena telah mengkhianati fasisme Italia. Mussolini juga menyempatkan pendapatnya tentang pemecatan dirinya oleh monarki dan pembubaran rezim fasis. Ia mengatakan bahwa "bukanlah rezim yang telah mengkhianati monarki, melainkan monarki yang telah berkhianat pada rezim", serta "ketika monarki gagal melaksanakan
tugasnya, maka sudah tidak ada alasan bagi keberadaannya... negara yang hendak kita dirikan adalah negara nasional dan sosial dalam makna tertingginya, yaitu sebuah negara fasis, dan kini kita kembali pada tujuan awal kita." Di sisi lain, pada kesempatan ini kaum fasis tidak mengecam House of Savoy secara sepenuhnya dan memuji Victor Emmanuel
II atas perlawanannya terhadap "pakta-pakta yang tidak terhormat", sambil mengecam Victor Emmanuel III yang dianggap mengkhianati Victor Emmanuel II karena telah mencanangkan sebuah pakta tidak terhormat dengan Blok Sekutu.
Terdapat hubungan yang ambigu antara rezim fasis Italia dengan Gereja Katolik. Pada awalnya, rezim bersifat antikependetaan dan amat berlawanan dengan agama Katolik. Pada pertengahan hingga akhir tahun 1920an, sikap antikependetaan tidak lagi menguntungkan gerakan fasis karena Mussolini yang berkuasa mencoba mencari persetujuan dengan Gereja. Pada masa itu, Gereja memegang pengaruh besar
di masyarakat Italia karena sebagian besar rakyat Italia beragama Katolik. Pada tahun 1929, pemerintah Italia menandatangani Perjanjian Lateran dengan Gereja Katolik. Perjanjian ini adalah sebuah konkordat antara Italia dan Gereja Katolik yang memperbolehkan pendirian sebuah enklav kecil bernama Vatikan sebagai sebuah negara berdaulat yang mewakili kepausan. Dengan demikian, berakhirlah
bertahun-tahun alienasi yang dirasakan oleh Gereja dan pemerintah Italia setelah Italia menganeksasi Negara-negara Kepausan pada tahun 1870. Rezim fasis Italia menjustifikasi pencanangan hukum antisemitis pada tahun 1938 dengan mengklaim bahwa Italia sedang melakukan mandat keagamaan Katolik yang diamanatkan oleh Paus Innocent III di Konsili Lateran Keempat pada tahun 1215. Pada saat
itu, Paus mengeluarkan regulasi ketat atas hidup orang Yahudi di tanah Kristen. Antara lain, status mereka dikurangi menjadi budak selamanya, mereka tidak diperbolehkan memegang jabatan umum yang memberikan mereka kuasa atas orang-orang Kristen. Mereka juga diwajibkan mengenakan pakaian yang berbeda untuk membedakan diri dengan orang Kristen.
Meskipun Partai Fasis Nasional kemudian dilarang dalam Konstitusi Italia pascaperang, tetap ada beberapa partai neofasis yang kemudian menjadi kelanjutan mereka. Dalam sejarah, partai neofasis terbesar di Italia adalah Gerakan Sosial Italia (Movimento Sociale Italiano), yang mendapatkan 8.7% suara di Pemilihan umum Italia 1972. Gerakan ini bubar pada tahun 1995 dan diganti dengan Aliansi Nasional, sebuah
partai yang menjauhkan diri dari fasisme (pendirinya, mantan menteri luar negeri Gianfranco Fini, mengatakan bahwa fasisme adalah "sebuah kejahatan absolut"). Aliansi Nasional dan sejumlah partai neofasis bergabung pada tahun 2009 dan menciptakan Partai Rakyat Kebebasan yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang waktu itu menjabat, Silvio Berlusconi. Partai ini pada akhirnya
bubar dengan kekalahan di Pemilihan umum Italia 2013. Kini, banyak mantan anggota Gerakan Sosial Italia dan Aliansi Nasional yang berpindah ke Partai Persaudaraan Italia yang dipimpin oleh Giorgia Meloni.