Perbankan syariah
Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab:  , "al-Mashrafiyah al-Islamiyah") adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam ("syariah"). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman ("riba"), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat
("haram"). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.
Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.
Suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme, yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai "kapitalisme Islam", telah mulai berkembang antara abad ke-8 dan ke-12. Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uang dinar dan dirham yang beredar luas saat itu, yang menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi.
Pada abad ke-20, lahirnya perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaisans Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis. Sekitar tahun 1940-an, di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Tahun 1963, Islamic Rural Bank berdiri di desa Mit Ghamr di Kairo, Mesir.
Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten di masa yang akan datang. Laporan dari International Association of Islamic Banks dan analisis Prof. Khursid Ahmad menyebutkan bahwa hingga tahun 1999 telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk
muslim serta negara-negara lainnya di Eropa, Australia, maupun Amerika. Diperkirakan terdapat lebih dari AS$ 822000000000 aset di seluruh dunia yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, menurut analisis majalah "The Economist". Ini mencakup kira-kira 0.5% dari total estimasi aset dunia pada tahun 2005. Analisis Perusahaan Induk CIMB Group menyatakan bahwa keuangan
syariah adalah segmen yang paling cepat tumbuh dalam sistem keuangan global, dan penjualan obligasi syariah diperkirakan meningkat 24 persen hingga mencapai AS$ 25 miliar pada 2010.
Perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui serangkaian lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" di Cisarua, Bogor, tanggal 18- 20 Agustus 1990. Dari hasil ini kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991
dan mulai beroperasi tahun 1992. Pertumbuhan perbankan syariah masih lambat pada masa itu dan pada periode tahun 1992- 1998 hanya ada satu unit bank syariah. Pada tahun 1998 disahkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Unit Usaha Syariah yang memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Kemudian pada tahun 2008 disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menandai era
bangkitnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2005 tercatat jumlah bank umum syariah hanya 304 buah, unit usaha syariah 19 buah, BPRS 92 buah dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 643 buah bank umum syariah, 25 buah unit usaha syariah, dan 133 buah BPRS.Penyebab terlarangnya sebuah transaksi disebabkan faktor berikut.
Transaksi yang dilarang oleh prinsip syariah dikarenakan zatnya adalah jelas sesuai pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagai contoh minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Meskipun akadnya sah namun transaksinya menjadi haram karena zatnya tergolong haram. Contohnya adalah nasabah mengajukan akad murabahah untuk
pembiayaan pembelian minuman keras, maka dalam prinsip syariah hukumnya adalah haram.
Dalam transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama ("complete information") sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang "unknown to one party" atau "asymetric information" atau dalam bahasa fiqihnya disebut "tadlis". Tadlis dapat terjadi karena empat hal yaitu:
Rekayasa dalam pasar "supply" terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi "supply" agar harga produk yang dijualnya naik. Menurut fiqih hal ini disebut "ikhtikar". Ikhtikar terjadi apabila memenuhi syarat berikut. Rekayasa pasar dalam "demand" terjadi bila seorang produsen/pembeli menciptakan permintaan
palsu/fiktif, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi untuk meningkatkan "bargaining power" penjual. Rekayasa "demand" dalam bahasa fiqih disebut "bai' najasy". Gharar atau taghrir adalah situasi dimana terjadi "incomplete information" karena adanya "uncertainty to both parties"
(ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Gharar ini terjadi bila salah satu pihak mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti ("certain") menjadi tidak pasti ("uncertain"). Dalam tadlis, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B ("unknown to one party") sedangkan dalam taghrir, baik pihak A maupun pihak B sama-sama
tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan ("uncertain to both parties"). Gharar dapat terjadi dalam empat hal yaitu: Dalam ilmu fiqih, riba dibedakan menjadi tiga jenis yaitu "Riba Fadl", "Riba Nasiah", dan "Riba Jahiliyah".
Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori "haram li dzatihi" maupun "haram li ghairihi", belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Faktor-faktor transaksi yang dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi hal berikut.
Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi ("necessary condition") yang cara mengerjakannya secara urut sesuai peraturan yang ada. Rukun dalam muamalah bidang ekonomi dibagi menjadi tiga: Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. "Two in one" adalah
kondisi dimana suatu transaksi diwadahi/dilakukan oleh dua akas sekaligus, sehigga terjadi suatu ketidakpastian ("gharar") mengenai akad mana yang harus digunakan terlebih dahulu. "Two in one" terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi yaitu: Bila salah satu dari faktor di atas tidak terpenuhi, maka "two in one" tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah.
Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:
Bank Konvensional Afzalur Rahman dalam bukunya "Islamic Doctrine on Banking and Insurance" (1980) berpendapat bahwa prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah, karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya.
Ada dua jenis perbankan yang cukup besar perannya di Indonesia saat ini yakni konvensional dan syariah. Keduanya terpisah karena memiliki sistem yang berbeda baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Jenis pinjaman konvensional pun berbeda dengan jenis pinjaman. Salah satu jenis pinjaman syariah yang cukup diminati adalah Murabahah. Apa itu Murabahah? Artikel berikut akan mengulas seputar Murabahah secara lengkap.