Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Kejadian ini menuai kontroversi dari keluarga Kraton. Anak dan adik-adik Sultan berziarah makam di Pemakaman Imogiri dengan tujuan meminta maaf kepada leluhur keluarga raja-raja Mataram terkait Sabdaraja tersebut.
Ngudar sabda adalah berdasarkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pewaris tahta tidak bisa diturunkan kecuali putra/inya. Siapa pun yang tidak menuruti perintah raja akan dicabut gelar dan kedudukannya. Siapa pun yang tidak sependapat dengan pernyataannya dipersilakan pergi dari Bumi Mataram.
1749, 12 Desember, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja Mataram oleh pengikutnya dan para bangsawan senior dari Surakarta dengan gelar Susuhunan Paku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama. 1750, RM Said (MN I) yang telah menjadi perdana menteri P Mangkubumi menggempur Surakarta. 1752, Mangkubumi berhasil menggerakkan pemberontakan di provinsi-provinsi Pasisiran
(daerah pantura Jawa) mulai dari Banten sampai Madura. Perpecahan Mangkubumi-RM Said. 1754, Nicolas Hartingh menyerukan gencatan senjata dan perdamaian. 23 September, Nota Kesepahaman Mangkubumi-Hartingh. 4 November, PB III meratifikasi nota kesepahaman. Batavia walau keberatan tidak punya pilihan lain selain meratifikasi nota yang sama. 1755, 13 Februari, Perjanjian Palihan Nagari di desa
Giyanti. P Mangkubumi mengambil gelar baru: Sampeyan Ingkang Ndalem Sinuwun Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing-Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Yudonegoro, Gubernur Banyumas, menjadi Pepatih Dalem Danurejo I. 1756, 7 Oktober, Sultan HB I menempati istana barunya yang diberi nama Ngayogyakarta. 1773, Angger Aru-biru yang menjadi acuan dalam peradilan yang pertama disahkan. 1774,
Putra mahkota (kelak HB II) menulis buku Serat Raja Surya yang kemudian menjadi pusaka. 1785, Perbentengan besar bergaya di sekeliling istana dibangun secara mendadak dan diselesikan dalam 2 tahun. 1792, HB I wafat. Sultan HB II berusaha mengabaikan control VOC. 1799, Danurejo I wafat dan diganti cucunya dengan gelar Danurejo II.
1808, 28 Juli, Daendels mengeluarkan peraturan baru tentang penggantian residen dengan minister dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan. 1810, Awal prahara politik Yogyakarta yang akan berlangsung sampai 1830. HB II menolak mentah-mentah kebijakan Daendels mengenai perubahan kedudukan minister. Danurejo II dipecat dan digantikan oleh Notodiningrat (PA II). Atas tekanan Daendels Danurejo II mendapatkan kembali
kedudukannya. 31 Desember Daendels memberhentikan HB II dengan kekuatan militer dan mengangkat putra mahkota menjadi HB III serta merampas kekayaan istana. 1811, Daendels menghapus uang sewa pesisir yang menjadi pemasukan keuangan negara. September/Oktober, HB II merebut kembali takhtanya. HB III dikembalikan dalam posisi putra mahkota. Oktober Danurejo II dibunuh di istana. Sindunegoro (Danurejo
III) menjadi Pepatih Dalem. 1812, 18 Juli-20 Juli, Kolonel Gillespie memimpin pasukan Inggris menyerang Yogyakarta. HB II dimakzulkan dan dibuang ke Penang (wilayah Malaysia sekarang). 1 Agustus, HB III menandatangani perubahan pemerintahan dan demiliterisasi birokrasi kerajaan. 1813, 13 Maret, Notokusumo diangkat menjadi Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam yang mengepalai sebuah principality yang terlepas dari Yogyakarta.
Sindunegoro diganti oleh Bupati Jipan yang bergelar Danurejo IV. 1814, Sultan HB III wafat, putra mahkota yang masih berusia 9/10 tahun diangkat menjadi HB IV. PA I yang tidak disukai oleh istana ditunjuk Inggris menjadi wali sampai 1821. 1816, Inggris menyerahkan kembali daerah jajahan kepada Hindia Belanda. 1817, 6 Oktober Kitab Angger-angger sebagai Kitab Undang-undang Hukum (KUH)
ditetapkan bersama Yogyakarta dan Surakarta. 1823, HB IV dibunuh oleh seorang agen Belanda. Putra mahkota yang masih berusia 3 (4) diangkat menjadi HB V. Sebuah dewan perwalian yang terdiri atas Ibu Suri, Nenek Suri, P. Mangkubumi, P Diponegoro dan Danurejo IV dibentuk. 1825, Belanda menyerang kediaman P Diponegoro mengawali perang Jawa 1825-1830. Banyak bangsawan Yogyakarta
mendukung P Diponegoro. 1826, HB II dipulangkan dari Ambon untuk meredakan perang namun tidak membawa hasil. 1828, HB II wafat, HB V kembali diangkat di bawah dewan perwalian baru.
1830, Akhir perang Diponegoro. Seluruh Mancanegara Yogyakarta dirampas Belanda sebagai pertanggungjawaban atas meletusnya perang. 27 September, Perjanjian Klaten menentukan tapal yang tetap antara Surakarta dan Yogyakarta. 24 Oktober, HB V meratifikasi Perjanjian Klaten. 1831, 11 Juni Perubahan struktur peradilan Kesultanan Yogyakarta. 1848, Peraturan yang mengharuskan Sultan memenuhi kebutuhan kayu keras pemerintah jajahan di
tetapkan. 1855, HB V wafat. Adiknya diangkat menjadi HB VI. 1867, Gempa besar menghancurkan bangunan penting. 1877, HB VI wafat digantikan putranya HB VII. 1883, Seorang pangeran dari Yogyakarta berupaya memberontak dan gagal.
1904, Hindia Belanda mengambil alih penguasaan dan pengelolaan atas hutan di wilayah Kesultanan. 1908, 20 Mei, Budi Utomo didirikan oleh Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, seorang pegawai kesehatan. 1912, 18 November, Muhammadiyah didirikan oleh Mas Ketib Amin Haji Ahmad Dahlan, seorang Imam Kerajaan. 1915, APBN Kesultanan Yogyakarta mulai dipisah menjadi dua APBN. 1916, Pengadilan Bale
Mangu dihapus oleh Hindia Belanda. 1917, Pengadilan Pradoto dihapus oleh Hindia Belanda. 1918, Perubahan hak atas tanah di wilayah Kesultanan. 1921, Sultan HB VIII bertakhta. Kesultanan Yogyakarta memiliki dua APBN. 1922, Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang kerabat Paku Alaman. 1933, 30 November, Danurejo VIII dilantik menggantikan Danurejo VII. 1940, 18 Maret, Sultan HB IX menandatangani Kontrak Politik
terakhir dengan Hindia Belanda. 1942, Maret, Jepang datang. 1 Agustus, Sultan HB IX diangkat menjadi Koo atas Yogyakarta Kooti. 1943, Sultan membentuk Paniradya untuk mengurangi kekuasaan Pepatih Dalem.
1945, 15 Juli, Danurejo VIII diberhetikan karena pensiun. 1 Agustus, Restorasi HB IX. 5 September, Kesultanan Yogyakarta berintegrasi dengan Indonesia. 30 Oktober, HB IX dan PA VIII menyerahkan kekuasaan legeslatif kepada BP KNID Yogyakarta. 5 September: Amanat Sultan HB X bahwa Negeri Ngajogyokarto Hadinigrat adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. 1946, 4 Januari, kedudukan Pemerintah Indonesia dipindah
ke Yogyakarta atas jaminan kesultanan. 18 Mei, Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kesultanan dan Paku Alaman. 1947, Pengadilan Darah Dalem dihapus oleh Pemerintah Indonesia. 1950, 4 Maret, Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah daerah berotonomi khusus setingkat provinsi, dan mulai berlaku pada 15
Agustus. 1965, 1 September, Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 1988, Sultan HB IX wafat. 1989, Pangeran Mangkubumi (BRM Herjuno Darpito) diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono X. 1998, Sultan Hamengku Buwono X ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2012, Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikembalikan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2015, krisis suksesi yang notabene merupakan urusan internal Kraton memuncak, hingga akhirnya Sultan mengeluarkan Sabdaraja yang berisi perubahan gelar Sultan menjadi Hamengkubawana X. Selain itu, juga mengangkat putri sulungnya sebagai putri mahkota dengan gelar GKR Mangkubumi.
ISKS: Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan. Karaton: Istana, tempat kedudukan Parentah Lebet dan tempat tinggal raja dan keluarganya. Koo: Penguasa atas daerah dengan status Kooti Kooti: Daerah yang memiliki pemerintahan sendiri yang tunduk kepada Kekaisaran Jepang. Kutagara: lihat Nagari Kuta nagara: lihat Nagari Manca nagara: Teritori/negara asing yang ditaklukkan oleh raja dan