Elizabeth II dari Britania Raya
1952, Elizabeth dan Philip berangkat untuk melakukan kunjungan ke Australia, Selandia Baru, dan Kenya. Pada tanggal 6 Februari 1952, mereka berdua baru saja sampai di kediaman mereka di Kenya saat Philip diberitahu kabar mengenai kematian Raja. Philip kemudian menyampaikan kabar tersebut kepada istrinya. Martin Charteris meminta Elizabeth untuk memilih nama penyandang kekuasaan yang ingin dipakainya, namun dia memutuskan untuk tetap
menggunakan nama Elizabeth, atau lebih tepatnya, Elizabeth II. Elizabeth langsung diproklamasikan sebagai ratu Britania Raya dan seluruh alam Persemakmuran pada saat itu juga dan setelah itu dia langsung kembali ke Inggris. Setelah menjadi Ratu, ia dan Adipati Edinburgh kemudian pindah ke Istana Buckingham.
Dengan naik takhtanya Elizabeth, ada kemungkinan bahwa wangsa kerajaan akan menggunakan nama suaminya; menjadi Wangsa Mountbatten, sejalan dengan kebiasaan seorang istri yang menggunakan nama keluarga suaminya setelah menikah. Nenek Elizabeth, Ratu Mary, dan Perdana Menteri Britania Raya, Winston Churchill, menyarankan untuk tetap mempertahankan nama Wangsa Windsor, dan usul ini diterima. Namun
Adipati Edinburgh mengeluh: "Saya satu-satunya orang di negara ini yang tidak diperbolehkan untuk mewariskan namanya kepada anak-anaknya sendiri." Pada tahun 1960, setelah kematian Ratu Mary pada tahun 1953 dan pengunduran diri Churchill pada tahun 1955, nama keluarga Mountbatten-Windsor diadopsi untuk keturunan laki-laki Philip dan Elizabeth yang tidak dianugerahi gelar kerajaan.
Di tengah persiapan penobatan, Putri Margaret memberitahu kakaknya bahwa dia ingin menikahi Peter Townsend, seorang duda dua anak yang usianya 16 tahun lebih tua dari Margaret, namun Ratu memintanya untuk menunggu selama satu tahun. Martin Charteris mengungkapkan, "Ratu sebenarnya bersimpatik terhadap Putri Margaret, tapi menurut saya Ratu berpikir-atau berharap-jika diberi waktu,
maka skandal itu akan mereda dengan sendirinya." Para politisi senior menentang pernikahan itu dan Gereja Inggris juga tidak mengizinkan pernikahan setelah perceraian. Jika Putri Margaret tetap memaksa menikah, maka ia akan tersingkir dari garis pewaris takhta, sama seperti kasus Edward VIII. Pada akhirnya, Putri memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahannya dengan Townsend. Pada tahun 1960, Margaret
menikah dengan Antony Armstrong-Jones, yang kemudian bergelar Pangeran Snowdon. Mereka bercerai pada tahun 1978 dan setelah itu Putri Margaret tidak menikah lagi.
Meskipun Kerajaan Britania Raya dilanda kesedihan dengan meninggalnya Ratu Mary pada tanggal 24 Maret, upacara penobatan Ratu Elizabeth tetap dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 1953. Upacara digelar di Westminster Abbey, kecuali untuk sesi Perminyakan dan Perjamuan Kudus. Upacara ini juga menjadi upacara penobatan kerajaan yang pertama kalinya disiarkan melalui televisi.[catatan 3] Gaun penobatan Ratu Elizabeth dirancang oleh Norman
Hartnel dan dibordir dengan lambang dari Negara-Negara Persemakmuran: mawar Tudor Inggris, kardo Skotlandia, bawang perai Wales, shamrock Irlandia, pial Australia, daun mapel Kanada, pakis perak Selandia Baru, protea Afrika Selatan, bunga seroja untuk India dan Sri Lanka, serta gandum, kapas, dan rami untuk Pakistan.
Sepanjang hidupnya, Ratu telah menyaksikan proses transformasi negara-negara jajahan Britania Raya dari Imperium Britania menjadi Negara-Negara Persemakmuran. Pada saat ia naik takhta pada tahun 1952, peran Ratu sebagai kepala negara dari beberapa negara-negara merdeka sudah terbentuk dengan sendirinya. Dalam rentang tahun 1953-1954, Ratu dan suaminya memulai kunjungan kenegaraan
selama enam bulan ke berbagai negara di dunia. Ia menjadi kepala monarki pertama yang mengunjungi Australia dan Selandia Baru. Selama kunjungan, kerumunan massa yang sangat ramai menyambut kedatangan Ratu, sekitar tiga perempat dari populasi Australia diperkirakan ikut menyambut kedatangan Ratu Elizabeth pada saat itu. Sepanjang pemerintahannya, Ratu Elizabeth telah melakukan berbagai kunjungan kenegaraan
ke berbagai negara Persemakmuran ataupun non-Persemakmuran dan dia tercatat sebagai kepala negara yang paling sering bepergian dalam sejarah.
Pada tahun 1956, Perdana Menteri Perancis Guy Mollet dan Perdana Menteri Britania Raya Sir Anthony Eden membahas kemungkinan Perancis untuk bergabung dengan Persemakmuran. Namun usulan tersebut tidak pernah diterima, dan pada tahun berikutnya, Perancis menandatangani Perjanjian Roma sebagai dasar pendirian Masyarakat Ekonomi Eropa, pendahulu dari Uni Eropa. Pada bulan November 1956, Britania Raya dan Perancis menginvasi Mesir
dalam upaya untuk mengambil alih Terusan Suez, namun upaya ini berakhir dengan kegagalan. Lord Mountbatten mengklaim bahwa Ratu menentang invasi ini, meskipun Eden menyangkalnya. Eden mengundurkan diri dua bulan kemudian.
Tidak adanya mekanisme formal dalam Partai Konservatif untuk memilih seorang pemimpin berarti bahwa setelah pengunduran diri Eden, Ratu berhak untuk memutuskan siapa yang akan menjadi perdana menteri. Eden menganjurkan agar ia berkonsultasi dengan Lord Salisbury, Presiden Agung House of Lords. Lord Salisbury dan Lord Kilmuir (Konselor Agung) kemudian berkonsultasi dengan Kabinet Britania, Winston Churchill, dan Ketua Komite
1922. Sebagai hasilnya, Ratu menyetujui calon perdana menteri yang mereka rekomendasikan: Harold Macmillan.
Krisis Suez dan terpilihnya pengganti Eden pada tahun 1957 telah menuai berbagai kritik atas kepemimpinan Ratu Elizabeth. Dalam sebuah majalah yang dimiliki oleh Lord Altrincham, ia menuduh Ratu telah "keluar batas". Altrincham kemudian dikecam dan diserang secara fisik oleh masyarakat yang tidak suka atas komentarnya. Enam tahun kemudian, Macmillan mengundurkan
diri pada tahun 1963 dan menyarankan agar Ratu menunjuk Earl of Home sebagai perdana menteri, dan sarannya ini diikuti. Atas tindakannya ini, Ratu sekali lagi menerima berbagai kritikan karena menunjuk perdana menteri atas saran dari sejumlah kecil, atau seorang menteri. Pada tahun 1965, Partai Konservatif menetapkan mekanisme formal untuk memilih perdana menteri, sehingga mengurangi keterlibatan ratu dalam Kabinet.
Pada tahun 1957, Ratu Elizabeth II melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, Ratu berpidato dalam Majelis Umum PBB atas nama Persemakmuran. Dalam kunjungan yang sama, Ratu meresmikan Parlemen Kanada ke-23, yang merupakan pemerintahan monarki Kanada pertama yang memiliki Parlemen. Dua tahun kemudian, Elizabeth sekali lagi mengunjungi Kanada dan Amerika Serikat,
meskipun pada saat itu Ratu sedang mengandung anak ketiganya. Pada tahun 1961, dia mengunjungi Siprus, India, Pakistan, Nepal, dan Iran. Dalam kunjungannya ke Ghana pada tahun yang sama, Ratu menepis kekhawatiran akan keselamatannya, meskipun Presiden Kwame Nkrumah, yang menggantikan posisinya sebagai kepala negara Ghana, adalah sasaran utama pembunuhan. Harold Macmillan menulis: "Ratu
benar-benar tabah pada saat itu... Dia tidak suka orang-orang yang memperlakukannya seolah-olah dia;... seorang bintang film... Dia memang memiliki 'hati dan perut selayaknya seorang pria'... Dia mencintai tugasnya dan posisinya sebagai seorang Ratu." Menjelang kunjungannya ke Quebec pada tahun 1964, media melaporkan bahwa beberapa gerakan separatis telah merencanakan pembunuhan Ratu
Elizabeth. Tidak terjadi apa-apa selama kunjungan berlangsung, namun beberapa kerusuhan pecah saat ia berada di Montreal; "ketenangan dan keberanian Ratu dalam menghadapi kekerasan" patut dicatat.