Perkawinan sejenis
Pada 4 Februari 2014, Parlemen Skotlandia meloloskan pengesahan atas perkawinan sejenis. RUU ini menerima pengesahan kerajaan sebagai "Undang-Undang Perkawinan dan Kemitraan Sipil (Skotlandia) 2014" pada 12 Maret 2014. Undang-undang ini berlaku pada 16 Desember 2014, dengan pernikahan sejenis pertama dilakukan dengan mengubah kemitraan terdaftar menjadi perkawinan.
Badan Eksekutif Irlandia Utara menyatakan ia tidak berniat untuk mengajukan legislasi yang mengizinkan perkawinan sejenis di Irlandia Utara. Perkawinan sejenis dari yurisdiksi lain akan diperlakukan sebagai kemitraan terdaftar.
Dari keempat belas Wilayah Seberang Laut Britania, perkawinan sejenis telah sah di Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan sejak 2014, Akrotiri dan Dhekelia dan Wilayah Samudera Hindia Britania (untuk personil militer Britania Raya) sejak 3 Juni 2014, Kepulauan Pitcairn sejak 14 Mei 2015, Wilayah Antarktika Britania sejak 13 Oktober 2016, Gibraltar sejak 15 Desember 2016, Pulau Ascension sejak 1 Januari 2017, Kepulauan Falkland sejak 29 April 2017, Tristan da Cunha sejak 4 Agustus 2017
dan Saint Helena sejak 20 Desember 2017. Dalam tiga dependensi Kerajaan, perkawinan sejenis telah sah di di Pulau Man sejak 22 Juli 2016 dan di Guernsey dan Alderney sejak masing-masing 2 Mei 2017 dan 14 Juni 2018. Pada Februari 2018, Bermuda meloloskan "Undang-Undang Kemitraan Domestik 2018", mencabut perkawinan sejenis, yang sebelumnya disahkan oleh putusan Mahkamah Agung pada Mei 2017. Pada Juni 2018, Mahkamah Agung Bermuda membatalkan bagian undang-undang yang mencabut perkawinan sejenis.
Pada 7 Juni 2012, Folketing (Parlemen Denmark) menyetujui undang-undang baru mengenai perkawinan sipil dan religius sejenis. Undang-undang ini mengizinkan pasangan sejenis untuk menikah di Gereja Denmark. RUU ini mendapatkan pengesahan kerajaan pada 12 Juni dan mulai berlaku pada 15 Juni 2012. Denmark sebelumnya menjadi negara pertama yang mengakui pasangan sejenis secara sah melalui kemitraan terdaftar pada 1989.
Pada 26 Mei 2015, Greenland, salah satu dari dua negara konstituen Denmark lainnya dalam Alam Denmark, dengan bulat meloloskan undang-undang baru yang mengesahkan perkawinan sejenis. Pasangan sejenis pertama di Greenland menikah pada 1 April 2016, saat hari undang-undang itu mulai berlaku.
Pada 17 November 2015, di Kepulauan Faroe (negara konstituen lainnya dalam alam tersebut), sebuah RUU perkawinan sejenis memasuki parlemen ("Lgting"). RUU tersebut lolos setelah pembacaan kedua pada 26 April dan disetujui pada pembacaan ketiga 29 April 2016 dengan 19 suara berbanding 14. Undang-undang ini membutuhkan ratifikasi dari Parlemen Denmark, yang kemudian diberikan pada 25 April 2017. Undang-undang ini mengizinkan
perkawinan sipil bagi pasangan sejenis dan membebaskan Gereja Kepulauan Faroe dari kewajiban untuk melangsungkan pernikahan sejenis. Undang-undang ini mulai berlaku 1 Juli 2017.
Pada 2010, Menteri Keadilan Tuija Brax mengatakan bahwa kementeriannya sedang mempersiapkan untuk mengamendemen Undang-Undang Perkawinan untuk mengizinkan perkawinan sejenis pada 2012. Pada 27 Februari 2013, RUU ini ditolak oleh Komite Urusan Hukum Parlemen Finlandia dalam pengambilan suara 9-8. Sebuah inisiatif diluncurkan agar masalah ini dapat dibawa ke Parlemen Finlandia. Kampanye ini mengantongi 166.000 tanda
tangan dan inisiatif tersebut diberikan ke Parlemen pada Desember 2013. Setelah ditolak oleh Komite Urusan Hukum dua kali, hal ini mendapat suara dalam sesi penuh pada 28 November 2014, yang meloloskan RUU dengan suara 105-92. RUU ini lolos kedua dan terakhir kali dengan suara akhir 101-90 pada 12 Desember 2014, dan ditandatangani Presiden pada 20 Februari 2015.
Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Maret 2017. Ini merupakan inisiatif masyarakat pertama yang disetujui oleh Parlemen Finlandia.
Perkawinan sejenis di Islandia melalui legislasi yang mencantumkan pengertian perkawinan netral-gender diusulkan oleh Koalisi Pemerintah Aliansi Demokratik Sosial dan Pergerakan Hijau-. Legislasi ini diloloskan dengan suara bulat oleh Althing Islandia pada 11 Juni 2010, dan mulai berlaku pada 27 Juni 2010, menggantikan sebuah sistem awal berupa kemitraan terdaftar untuk pasangan sejenis. Perdana Menteri Jóhanna
Sigurardóttir dan pasangannya menjadi yang pertama di antara pasangan sejenis yang melangsungkan perkawinan di negara tersebut.
Sebelum pengesahan perkawinan sejenis, the "Undang-Undang Kemitraan Sipil dan Hak Tertentu dan Kewajiban Kohabitasi 2010" mengizinkan pasangan sejenis untuk memasuki kemitraan sipil. Undang-undang ini berlaku pada 1 Januari 2011 dan memberikan pasangan sejenis hak dan tanggung jawab yang serupa, tetapi tidak sama, dengan perkawinan sipil.
Pada 22 Mei 2015, Irlandia mengadakan sebuah referendum. Referendum ini mengusulkan untuk menambahkan ke dalam Konstitusi Irlandia: "perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan hukum oleh dua orang tanpa perbedaan mengenai jenis kelamin mereka. Usulan ini disetujui dengan 62% pemilih mendukung perkawinan sejenis. Pada 29 Agustus 2015, Presiden Irlandia Michael D. Higgins menandatangani hasil referendum Mei menjadi
undang-undang, membuat Irlandia menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui perkawinan sejenis melalui sebuah referendum nasional. Perkawinan sejenis secara sah diakui pada 16 November 2015.
Sebelum pengesahan perkawinan sejenis, Jerman menjadi salah satu negara pertama yang mengesahkan kemitraan terdaftar ("Eingetragene Lebenspartnerschaft") bagi pasangan sejenis, yang memberikan hak yang sampir sama seperti hak perkawinan. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2001, dan undang-undang tersebut secara progresif diamendemen beberapa kali dengan putusan pengadilan yang memperluas hak bagi pasangan di kemitraan terdaftar.
Perkawinan sejenis disahkan di Jerman pada 1 Oktober 2017. RUU yang mengakui perkawinan dan adopsi bagi pasangan sejenis lolos di Bundestag pada 30 Juni 2017 setelah Kanselir Angela Merkel menyatakan bahwa ia akan mengizinkan parlemen CDU/CSU menggunakan pilihan hati nurani dalam pemungutan suaranya, setelah dibuat wajib untuk koalisi oleh SPD, Hijau, dan FDP. Partai SPD kemudian memaksa
pemungutan suara mengenai masalah ini bersama dengan partai-partai oposisi. Beberapa percobaan sebelumnya yang dilakukan oleh partai kecil untuk mengajukan perkawinan sejenis dicegah oleh pemerintahan yang dipimpin oleh CDU/CSU selama beberapa tahun. RUU ini disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada 20 Juli dan mulai berlaku 1 Oktober 2017.
Pengakuan yang sah atas perkawinan sejenis di Kanada diikuti oleh serangkaian gugatan konstitusional berdasarkan ketentuan persamaan dari Piagam Hak dan Kebebasan Kanada. Dalam kasus pertama, "Halpern v. Kanada (Jaksa Agung)", upacara perkawinan sejenis yang dilakukan di Ontario pada 14 Januari 2001 kemudian selanjutnya disahkan ketika hukum umum, pengertian perkawinan yang berbeda jenis
dinyatakan tidak konstitusional. Putusan serupa mengesahkan perkawinan sejenis di delapan provinsi dan satu teritori ketika "Undang-Undang Perkawinan Sipil" tahun 2005 mendefinisikan perkawinan di seluruh Kanada sebagai "persatuan hukum antara dua orang mengecualikan semua yang lain."
Pada Februari 2007, serangkaian keputusan oleh Mahkamah Konstitusi mengartikan bahwa pasangan sejenis dapat mengajukan segala hak yang dimiliki oleh pasangan heteroseksual dalam sebuah persatuan "de facto" ("uniones de hecho").
Pada 26 Juli 2011, Mahkamah Konstitusi Kolombia memerintahkan Kongres untuk meloloskan peraturan yang memberikan pasangan sejenis hak yang sama seperti perkawinan pada 20 Juni 2013. Jika tidak ada yang lolos, pasangan sejenis akan diberikan hak ini secara otomatis.