Revolusi Hongaria 1956
Revolusi Hongaria 1956, atau Pemberontakan Hongaria 1956 (atau ""), merupakan revolusi untuk menentang pemerintahan Republik Rakyat Hongaria dan intervensi kebijakan negara oleh Uni Soviet. Revolusi ini berlangsung dari tanggal 23 Oktober sampai 10 November 1956. Walau revolusi ini tidak dipimpin oleh seorang tokoh pada awalnya, kejadian ini merupakan ancaman utama pertama bagi pengaruh Uni Soviet di Eropa Timur sejak Uni Soviet mengalahkan pasukan Nazi Jerman di wilayahnya pada akhir Perang Dunia II.
Revolusi ini bermula dari unjuk rasa pelajar yang berhasil menarik perhatian ribuan massa sewaktu berbaris melalui pusat kota Budapest ke gedung parlemen, sambil berorasi di jalanan menggunakan van dengan pengeras suara. Seorang perwakilan mahasiswa ditangkap setelah mencoba memasuki gedung radio untuk menyiarkan tuntutan mereka. Ketika para pengunjuk rasa menuntut untuk melepaskan perwakilan pelajar tersebut, mereka justru ditembaki dari
dalam gedung tersebut oleh Otoritas Perlindungan Negara ("llam Védelmi Hatóság", VH). Satu pelajar tewas dan jasadnya dibalut dengan bendera dan diangkat ke atas oleh kerumunan massa. Hal ini yang menandai awal dari revolusi. Berita ini menyebar luas dan menyebabkan meletusnya kekacauan serta kekerasan di seluruh wilayah ibu kota.
Pemberontakan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negara dan berhasil menggulingkan pemerintah. Ribuan orang menjadi milisi, bertempur melawan VH dan pasukan Soviet. Pendukung Soviet dan anggota VH dieksekusi atau dipenjarakan, dan eks-tahanan politik dibebaskan dan dipersenjatai. Dewan pekerja radikal kemudian mengambil alih kekuasaan wilayah dari Partai Rakyat Buruh Hongaria dan menuntut
perubahan politik. Pemerintahan yang baru secara resmi membubarkan VH, menyatakan niatannya untuk keluar dari Pakta Warsawa dan berjanji untuk mengadakan pemilu secara bebas dan terbuka. Pada akhir Oktober, pertempuran hampir berakhir dan keadaan kembali seperti normal.
Namun, yang awalnya terdapat kemungkinan untuk negosiasi penarikan pasukan Soviet, Politbiro Partai Komunis Uni Soviet berubah pikiran dan memutuskan untuk menumpas revolusi. Pada 4 November, pasukan Soviet dalam jumlah besar menginvasi Budapest dan wilayah lainnya. Perlawanan dari Hongaria berlanjut hingga 10 November. Lebih dari 2500 warga Hongaria dan 700 serdadu Soviet tewas dalam konflik ini, dan 200000 warga Hongaria
melarikan diri sebagai pengungsi. Penangkapan massal dan pengecaman berlangsung hingga beberapa bulan setelahnya. Pada Januari 1957, pemerintahan baru yang didukung Soviet telah menekan seluruh gerakan oposisi. Tindakan Soviet tersebut, walau berhasil menguatkan kendali atas Blok Timur, telah membuat kaum Marxis Barat kecewa, mengakibatkan perpecahan dan/atau penurunan jumlah anggota partai komunis di negara kapitalis.
Pembahasan mengenai revolusi ini dilarang di Hongaria selama lebih dari 30 tahun. Setelah berlangsungnya liberalisasi pada tahun 1980-an, kejadian ini menjadi subjek pembelajaran dan perdebatan. Pada awal dari era Republik Ketiga Hongaria di tahun 1989, tanggal 23 Oktober ditetapkan menjadi hari libur nasional.
Selama Perang Dunia II Hongaria merupakan anggota dari Blok Poros, bersekutu dengan Nazi Jerman, Italia Fasis, Rumania, dan Bulgaria. Pada tahun 1941, pasukan militer Hongaria ikut serta dalam pendudukan Yugoslavia dan invasi ke Uni Soviet. Tentara Merah mampu memukul balik pasukan Hongaria dan sekutu dari Blok Poros lainnya, dan pada tahun 1944 pasukan Soviet maju menuju Hongaria.
Khawatir negaranya akan diinvasi, pemerintah Hongaria memulai negosisasi gencatan senjata dengan Blok Sekutu. Negosiasi ini berakhir setelah Nazi Jerman menginvasi dan menduduki Hongaria dan melantik Pemerintahan Persatuan Nasional yang pro-Blok Poros.
Menjelang akhir dari Perang Dunia II, Angkatan Darat Soviet menduduki Hongaria, dengan negara tersebut jatuh ke dalam lingkup pengaruh Uni Soviet. Segera setelah Perang Dunia II, Hongaria menganut sistem demokrasi multipartai, dan pemilu di tahun 1945 menghasilkan pemerintahan koalisi dengan Perdana Menteri Zoltán Tildy. Namun, Partai Komunis Hongaria yang merupakan partai Marxis-Leninis dengan ideologi yang sama dengan pemerintah
Uni Soviet, terus-menerus menggerus pemerintahan dengan taktik salami, yang sedikit demi sedikit menyingkirkan pengaruh pemerintahan yang dipilih secara demokratis, walau Partai Komunis Hongaria hanya mendapat 17% suara.
Setelah pemilu tahun 1945, posisi menteri dalam negeri, yang membawahi Otoritas Perlindungan Negara ("llamvédelmi Hatóság", VH), diambil alih dari kader Partai Petani Kecil Mandiri ke kader Partai Komunis. VH menggunakan berbagai metode dari intimidasi, tuduhan palsu, pemenjaraan, dan penyiksaan untuk menekan pihak oposisi. Periode demokrasi multi partai harus berakhir
dalam waktu yang singkat setelah Partai Komunis bergabung dengan Partai Demokrat Sosial untuk membentuk Partai Rakyat Buruh Hongaria dan tidak ada lawan pada pemilu 1949. Republik Rakyat Hongaria kemudian dideklarasikan.
Partai Rakyat Buruh Hongaria memutuskan untuk mengubah sistem perekonomian negara menjadi berlandaskan sosialisme dengan melakukan nasionalisasi secara radikal sesuai dengan model Soviet. Penulis dan jurnalis merupakan golongan pertama yang menyatakan kritik terhadap pemerintah dan kebijakannya, dengan menerbitkan artikel yang mengkritik pemerintah pada tahun 1955. Pada tanggal 22 Oktober 1956, mahasiswa Universitas Teknologi dan
Ekonomi Budapest mendirikan kembali Perhimpunan Federasi Mahasiswa dan Pelajar Hongaria yang dilarang oleh pemerintah, dan melakukan demonstrasi pada tanggal 23 Oktober. Kejadian ini yang nantinya akan mengawali sebuah revolusi.
Hongaria menjadi negara komunis dibawah kepemimpinan otoriter Mátyás Rákosi. Di bawah rezim Rákosi, polisi rahasia (VH) memulai serangkaian pembersihan, awalnya dalam internal partai kemudian menyebar ke seluruh oposisi pada rezim Rákosi. Para korban dicap sebagai "Titois," "agen barat," atau "Trotskyis" karena tindakan sepele seperti menghabiskan waktu di
negara barat untuk ikut serta dalam Perang Saudara Spanyol. Keseluruhan, sekitar setengah dari pejabat partai tingkat menengah dan bawah-paling sedikit 7000 orang-telah dibantai.
Pada tahun 1950 hingga 1952, VH secara paksa merelokasi ribuan orang untuk memperoleh properti dan rumah untuk anggota Partai Rakyat Buruh, dan untuk menyingkirkan ancaman dari kaum intelektual dan kelas borjuis. Ribuan orang ditangkap, disiksa, diadili, dan dipenjarakan di kamp konsentrasi, dideportasi ke timur, atau dieksekusi mati, termasuk pendiri VH László
Rajk. Dalam waktu satu tahun, lebih dari 26000 orang dipindahkan secara paksa dari Budapest. Akibatnya, pekerjaan dan rumah sangat sulit didapatkan. Para korban pengusiran mengalami kesulitan dalam hidup dan banyak dari mereka yang ditahan dijadikan buruh paksa pada lahan kolektif. Banyak yang meninggal karena kondisi kehidupan yang buruk dan malnutrisi.
Pemerintahan Rákosi dengan saksama mempolitisasi sistem pendidikan Hongaria untuk menggantikan kaum berpendidikan dengan intelektual. Pelajaran bahasa Rusia dan politik komunis menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dan universitas di seluruh Hongaria. Sekolah agama diambil alih oleh negara dan para pemimpin gereja diganti dengan mereka yang loyal dengan pemerintah. Pada tahun 1949, pemimpin dari
Gereja Katolik Hongaria, Kardinal József Mindszenty, ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup dengan dakwaan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara. Di bawah Rákosi, pemerintahan Hongaria merupakan salah satu pemerintahan paling represif di Eropa.