Muhammad Ali Jinnah
Peristiwa tersebut mengirimkan masalah bagi mereka, seperti kilatan petir, yang jika Kongres tidak memenangkan sebuah kursi Muslim tunggal... seperti halnya kursi tersebut memenangkan mayoritas absolut dalam Dewan, dalam rangka memperkuat kursi-kursi umum, Partai tersebut bakal dan akan membentuk sebuah pemerintahan yang secara keseluruhan berada pada kehendaknya sendiri..."
Pada dua tahun berikutnya, Jinnah bekerja untuk membangun dukungan beberapa Muslim untuk Liga. Ia memperjuangkan hak berbicara untuk pemerintahan provinsi Benggala dan Punjabi yang dipimpin Muslim dalam pemerintahan pusat di New Delhi. Ia juga bekerja untuk memperluas Liga, mengumpulkan dana keanggotaan sejumlah dua anna (18 dari sebuah rupee), setengah dari biaya untuk bergabung dengan Kongres. Ia
merestruktur Liga sejalan dengan Kongres, yang memegang sebagian besar kuasa dalam Komite Kerja, dimana ia dilantik. Pada Desember 1939, Liaquat memperkirakan bahwa Liga memiliki tiga juta anggota dua anna.
Sampai akhir 1930an, sebagian besar Muslim di Kemaharajaaan Britania menolak, setelah kemerdekaan, untuk menjadi bagian dari sebuah negara persatuan yang meliputi seluruh India Britania, karena umat Hindu dan lainnya yang mengadvokasikan pemerintahan sendiri. Disamping itu, proposal-proposal nasionalis lainnya dibuat. Dalam pidato yang diberikan di Allahabad kepada sebuah sesi Liga pada 1930, Sir Muhammad
Iqbal menyerukan sebuah negara untuk kaum Muslim di India. Choudhary Rahmat Ali menerbitkan sebuah pamflet pada 1933 yang mengadvokasikan negara "Pakistan" di Lembah Indus, dengan nama-nama lainnya yang diberikan kepada kawasan-kawasan mayoritas Muslim lainnya di India. Jinnah dan Iqbal berkoresponden pada 1936 dan 1937; pada tahun-tahun berikutnya, Jinnah menyebut Iqbal sebagai mentornya, dan menggunakan retorik dan pencitraan Iqbal dalam pidato-pidatonya.
Meskipun beberapa pemimpin Kongres sangat mendukung pemerintahan pusat untuk sebuah negara India, beberapa politikus Muslim, termasuk Jinnah, menolak untuk menerima pemerintahan tersebut tanpa perlindungan kuat terhadap komunitas mereka. Muslim lainnya mendukung Konres, yang secara resmi memperjuangkan sebuah negara sekuler setelah kemerdekaan, meskipun sayap tradisionalis (yang meliputi para politikus seperti Madan
Mohan Malaviya dan Vallabhbhai Patel) meyakini bahwa India saat sudah merdeka harusnya mengeluarkan hukum-hukum seperti melarang pembunuhan sapi dan menjadikan Hindi sebagai bahasa nasional. Kegagalan kepemimpinan Kongres membuat kaum komunalis Hindu mengkhawatirkan kaum Muslim yang mendukung Kongres. Selain itu, Kongres meraih dukungan Muslim sampai sekitar tahun 1937.
Peristiwa-perisitwa yang memperpecah komunitas meliputi gagalnya upaya untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi yang meliputi Kongres dan Liga dalam Provinsi-Provinsi bersatu setelah pemilihan 1937. Menurut sejarawan Ian Talbot, "Pemerintahan Kongres provinsial tak membuat upaya untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap sensibilitas budaya dan agama penduduk Muslim
mereka. Liga Muslim mengklaim bahwa partai tersebut hanya mementingkan kaum Muslim demi meraih dukungan besar. Secara signifikan, peristiwa tersebut tersebut merupakan satu-satunya peristiwa setelah masa pemerintahan Kongres tersebut dimana partai tersebut [Liga] mengeluarkan tuntutan untuk sebuah negara Pakistan..."
Balraj Puri dalam artikel jurnalnya tentang Jinnah berkesimpulan bahwa presiden Liga Muslim tersebut, setelah pemungutan suara 1937, beralih ke gagasan partisi dalam "keputusasaan". Sejarawan Akbar S. Ahmed berkesimpulan bahwa Jinnah menarik harapan rekonsiliasi dengan Kongres karena ia "menemukan kembali akar-akar [Islamis]nya sendiri, esensi identitas miliknya sendiri, dari budaya
dan sejarah, yang menjadi meningkat pada tahun-tahun akhir hidupnya". Jinnah juga makin mengadopsi busana Muslim pada akhir 1930an. Pada penghitungan perolehan suara pada 1937, Jinnah mengeluarkan pertanyaan pembagian kekuasaan pada sebuah basis seluruh India, dan bahwa ia sebagai presiden Liga, bersedia menjadi jurubicara tunggal bagi komunitas Muslim.
Pada 3 September 1939, Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain mengumumkan perang terhadap Jerman Nazi. Pada hari berikutnya Viceroy Lord Linlithgow, tanpa berkonsultasi dengan para pemimpin politik India, mengumumkan bahwa India memasuki perang bersama dengan Inggris. Unjuk rasa menyebar di India. Setelah pertemuan dengan Jinnah dan dengan Gandhi, Linlithgow mengumumkan bahwa negosiasi-negosiasi tentang pemerintahan sendiri
ditunda selama masa perang. Pada 14 September, Kongres menuntut kemerdekaan terhadap majelis kostitusi untuk memutuskan sebuah konstitusi; karena ditolak, delapan pemerintahan provinsialnya mengundurkan diri pada 10 November dan para gubernur di provinsi-provinsi tersebut setelah itu memerintah dengan dekret untuk sisa-sisa masa perang. Di sisi lain, Jinnah lebih berkehendak untuk
mengakomodasi Inggris, dan mereka kembali meningkatkan pengakuan kepadanya dan Liga sebagai perwakilan Muslim India. Jinnah kemudian menyatakan, "setelah perang dimulai,... Aku diperlakukan pada basis yang sama dengan Tuan Gandhi. Aku takjub saat bagaimana Aku naik pangkat dan diberi tempat bersebelahan dengan Tuan Gandhi." Walau Liga tak aktif mendukung upaya perang Inggris, mereka tidak berupaya untuk menghalanginya.
Dengan Inggris dan Muslim melakukan beberapa kerja sama, Viceroy meminta Jinnah untuk menempatkan posisi Liga Muslim pada pemerintahan sendiri, dengan menyadari bahwa partai tersebut akan sangat berseberangan dengan partai Kongres, Untuk membuat posisi semacam itu, Komite Buruh liga mengadakan pertemuan selama empat hari pada Februari 1940 untuk membuat rujukan-rujukan kepada sebuah anak komite
konstitusional. Komite Buruh menganggap bahwa anak komite mengembalikan sebuah proposal yang akan menghasilkan "dominion-dominion independen dalam hubungan langsung dengan Britania Raya" dimana Muslim menjadi dominan. Pada 6 Februari, Jinnah memberitahu Viceroy bahwa Liga Muslim akan menuntut partisi ketimbang federasi yang dicanangkan dalam Undang-Undang 1935. Resolusi Lahore (yang terkadang disebut "Resolusi Pakistan", meskipun
resolusi tersebut tidak berisi nama tersebut), yang berdasarkan pada hasil kerja anak komite tersebut, membuahkan teori dua bangsa dan menyerukan penyatuan provinsi-provinsi mayoritas Muslim di barat laut India Britania, dengan otonomi penuh. Hak yang sama diberikan kepada wilayah mayoritas Muslim di bagian timur, dan perlindungan-perlindungan tak spesifik kepada minoritas Muslim di
provinsi-provinsi lainnya. Resolusi tersebut dikeluarkan oleh sesi Liga di Lahore pada 23 Maret 1940. Reaksi Gandhi terhadap Resolusi Lahore meradang, ia menyebut resolusi tersebut "mengherankan", namun berkata kepada murid-muridnya bahwa kaum Muslim, seperti halnya suku bangsa India lainnya, memiliki hak penentuan nasib sendiri. Para pemimpin Kongres lebih nyaring;
Jawaharlal Nehru menyebut Lahore sebagai "proposal-proposal fantastik Jinnah" sementara Chakravarti Rajagopalachari menyebut pandangan Jinnah terhadap partisi sebagai "sebuah tanda sakit jiwa". Linlithgow bertemu dengan Jinnah pada Juni 1940, setelah Winston Churchill menjadi perdana menteri Inggris, dan pada bulan Agustus menawarkan agar Kongres dan Liga membuat kesepakatan sesambil bertukar dukungan penuh untuk
perang, Linlithgow akan mengijinkan perwakilan India pada dewan-dewan perang utamanya. Viceroy menjanjikan sebuah badan perwakilan setelah perang untuk menentukan masa depan India, dan bahwa tak ada peristiwa kedepannya yang bakal mengusik sebagian besar penduduk. Tawaran tersebut memuaskan Kongres dan Liga, walau Jinnah meminta Inggris untuk mengakui Jinnah sebagai perwakilan kepentingan komunitas Muslim. Jinnah
memutuskan untuk mengubah proposal-proposal spesifik tentang batas-batas Pakistan, atau hubungannya dengan Inggris dan dengan sisa anak benua tersebut, karena khawatir rencana tersebut bakal memecah Liga.