Thailand
Kerajaan Thai (nama resmi Thai:  Ratcha Anachak Thai; atau Pratht Thai), yang lebih sering disebut Thailand dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa aslinya Mueang Thai (dibaca: "meng-thai", sama dengan versi Inggrisnya, berarti "Negeri Thai"), adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan
Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata "Thai" () berarti "kebebasan" dalam bahasa Thai, namun juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai terutama kaum minoritas Tionghoa dan Amerika.
Asal mula Kerajaan Thai secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Kerajaan Thai dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa
negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Kerajaan Thai tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, (namun pernah diduduki oleh tentara Jepang sebagai Teritori Imperial. Oleh karena mendapat pengaruh dan tekanan bangsa Barat yang mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 maka diberikan banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania di Thailand.
Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti nama internasionalnya menjadi "Thailand" pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Kerajaan Thai bersekutu dengan Jepang; tetapi
saat Perang Dunia II berakhir, Kerajaan Thai menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Kerajaan Thai mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.
Kalender Kerajaan Thai didasarkan pada Tahun Buddha, yang lebih cepat 543 tahun dibandingkan kalender Barat. Tahun 2000 Masehi sama dengan tahun 2543 dalam kalender Kerajaan Thai.
Pada tanggal 26 Desember 2004, pesisir barat Kerajaan Thai diterjang tsunami setinggi 10 meter setelah terjadinya gempa bumi Samudra Hindia 2004, menewaskan 5000 orang di Kerajaan Thai, dan setengahnya merupakan wisatawan.
Pada awal 2005 terjadi sebuah tragedi di Kerajaan Thai Selatan yang mempunyai populasi dengan mayoritas Muslim. Sekitar 70 orang terbunuh akibat kekerasan yang dilakukan oleh rezim Shinawatra. Banyak negara yang mengecam keras tragedi ini. Namun dalam pemilihan kepala pemerintahan, Thaksin Shinawatra kembali memerintah negara ini untuk empat tahun berikutnya.
Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995- rata-rata 9% per tahun- tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata uang Kerajaan Thai, Baht, pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengambangkan Baht. Setelah sekian lama dipatok pada nilai 25 Baht
untuk satu dolar AS, Baht mencapai titik terendahnya pada kisaran 56 Baht pada Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10.2% pada tahun yang sama. Krisis ini kemudian meluas ke krisis finansial Asia.
Kerajaan Thai memasuki babak pemulihan pada tahun 1999; ekonominya menguat 4.2% dan tumbuh 4.4% pada tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat- yang meningkat sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di Tiongkok
dan beberapa program stimulan dalam negeri serta Kebijakan Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 6.3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005.
Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Kerajaan Thai, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Kerajaan Thai. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 (10.9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7.3% dari tahun sebelumnya (10.1 juta).
Thailand saat ini merupakan negara pengekspor terbesar produk pertanian dunia. Ekonomi Thailand bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% PDB, dan dari sekitar 60 % dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Komoditi pertanian yang dihasilkan adalah beras dengan kualitas super, tapioka, karet, biji-bijian, gula, ikan dan produk perikanan
lainnya. Thailand adalah produsen sekaligus eksportir terbesar dunia untuk beras, gula, karet, bunga potong, bibit tanaman, minyak kelapa sawit, tapioka, buah-buahan dan lain-lain produk pertanian, termasuk makanan jadi. Hal ini terwujud berkat tingginya perhatian dan usaha yang diberikan oleh pemerintah Thailand dalam meningkatkan pendapatan petani, dan tentunya, hal ini
juga didukung oleh model atau sistem pertanian yang baik sehingga dihasilkan kualitas pangan yang sangat baik. Itu sebabnya, negara mengelola sektor ini secara sangat serius, bahkan didukung riset dan rekayasa teknologi yang melibatkan para ahli dan pakar dunia. Melalui hasil riset dan rekayasa teknologi ini Pemerintah Thailand mengambil kebijakan untuk mengembangkan satu produk pada satu wilayah
yang dikenal dengan kebijakan satu desa satu komoditas (one village one commodity) dengan memperhatikan aspek keterkaitannya dengan sektor-sektor lain (backward and forward linkages), skala ekonomi dan hubungannya dengan outlet (pelabuhan). Hal ini mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok bisnis, sehingga masing-masing wilayah memiliki kekhasan sendiri sesuai dengan potensi wilayahnya.
Pemerintah Thailand juga memproteksi produk pertanian dengan memberikan insentif dan subsidi kepada petani. Kebijakan ini telah mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong dan tak produktif untuk ditanami dengan tanaman yang berprospek ekspor. Sistem contract farming yang dipakai di Thailand berbeda dari yang biasa kita kenal di Indonesia. Perusahaan melakukan kontrak dengan petani tanpa mengharuskan petani menyerahkan jaminan. Di Indonesia,
umumnya tanah petani menjadi agunan, sehingga kalau petani gagal, tanah mereka akan disita. Kegagalan petani akan ditanggung oleh negara. Statuta utama dalam kontrak tersebut adalah perusahaan menjamin harga minimal dari produk yang dimintanya untuk ditaman oleh petani. Jika harga pasar diatas harga kontrak, petani bebas untuk menjualnya ke pihak lain. Selain itu di Thailand juga
menggunakan model pertanian Hidroponik untuk meminimalisir penggunaan tanah. Karena, disana kualitas dan kuantitas tanah kurang memadai.
Kerajaan Thai dibagi kepada 76 provinsi (changwat), yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok provinsi. Nama tiap provinsi berasal dari nama ibu kota provinsinya.
Utara Chiang Mai Chiang Rai Kamphaeng Phet Lampang Lamphun Mae Hong Son Nakhon Sawan Nan Phayao Phetchabun Phichit Phitsanulok Phrae Sukhothai Tak Uthai Thani Uttaradit Timur Chachoengsao Chanthaburi Chonburi Rayong Prachinburi Sa Kaeo Trat Selatan Chumphon Krabi Nakhon Si Thammarat Narathiwat Pattani Phang Nga Phattalung Phuket Ranong Satun Songkhla Surat Thani Trang Yala Timur Laut Amnat Charoen Bueng Kan Buriram Chaiyaphum Kalasin Khon Kaen Loei Maha Sarakham
Mukdahan Nakhon Phanom Nakhon Ratchasima Nongbua Lamphu Nong Khai Roi Et Sakon Nakhon Sisaket Surin Ubon Ratchathani Udon Thani Yasothon Tengah Ang Thong Ayutthaya Bangkok Chainat Kanchanaburi Lopburi Nakhon Nayok Nakhon Pathom Nonthaburi Pathumthani Phetchaburi Prachuap Khiri Khan Ratchaburi Samut Prakan Samut Sakhon Samut Songkhram Saraburi Sing Buri Suphanburi