Roy B.B. Janis
H. Roy B.B. Janis, S.H., M.H. () adalah salah seorang politikus Indonesia. Terlahir dengan nama Roy Binilang Bawatanusa Janis. Secara umum, publik mengenalnya sebagai salah satu tokoh GMNI dan PDIP meskipun sekarang dia telah keluar dari partai akibat konflik internal pada tahun 2005.
Ia menyelesaikan pendidikan dasar di Surabaya, kemudian pendidikan menengah pertama di Kolese Kanisius Jakarta dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Santa Theresia. Roy melanjutkan kuliah di FHUI, Jurusan Hukum Tata Negara. Tugas akhir kesarjanaannya meneliti hubungan presiden-wakil presiden yang diberi judul "Kedudukan Tiga Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia". Sedangkan pendidikan formal terakhir adalah
S-2 dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), dengan judul thesis "Analisis Yuridis Implementasi dan Implikasi Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM".
"Sewaktu selesai menulis skripsi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pembimbing saya bapak Harmaily Ibrahim SH. (almarhum), menyarankan agar skripsi saya yang berjudul "Kedudukan Tiga Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia" dijadikan sebuah buku. Saran ini memang tidak berlebihan karena setelah ujian skripsi yang dilakukan langsung oleh Prof. Dr. Ismail Suny, SH.,
MCL. oleh dia diberikan nilai tertinggi yaitu "A" dan bahkan saya ditawari dia untuk menjadi staf pengajar yang pada saat itu masih kekurangan," kenang Roy ketika muluncurkan skripsi yang sudah disulap menjadi buku "Wapres Pendamping atau Pesaing?" akhir Juni 2008 lalu.
Saat itu, kedua permintaan dosennya tidak satu pun diloloskan. Roy tidak menerbitkan skripsi juga tidak bersedia menjadi dosen. Namun setelah 20 tahun lebih, skripsi itu tampil lebih lengkap dan telah terbit, Roy juga menjadi rektor sebuah sekolah tinggi swasta di Jakarta. "Saya akhirnya dapat memenuhi permintaan kedua dosen saya,"ungkapnya lega.
Aktivitas di bidang politik dimulai pada masa kuliah S-1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1977, antara lain sebagai pengurus Senat Mahasiswa FH UI, Ketua Komisariat GMNI FHUI, aktif dalam Gerakan Koperasi di kalangan generasi muda dan merintis berdirinya KOPINDO (Koperasi Pemuda Indonesia). Kegiatan kepartaian dimulai pada tahun 1986 sebagai anggota PAPPU Pusat (panitia Pemilihan Umum Pusat) PDI, dilanjutkan dengan aktivitas sebagai pengurus DPD PDI DKI Jakarta 1994-1999.
Pada tahun 1996, tiga tahun setelah terjadi "Peristiwa Kongres Medan" yang membuat PDI pecah menjadi "Kubu Megawati" dan " Kubu Soerjadi" yang didukung oleh penguasa orba, terjadi penyerbuan kantor DPP PDI Pro Mega yang terkenal dengan " Peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli" tidak lama setelah dirinya terpilih menjadi Ketua DPD PDI pada tanggal 12 Juli
1996. Kemudian dia terpilih menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta 1996-2000 yang berhasil mengantar PDI Perjuangan memperoleh kemenangan di DKI Jakarta pada Pemilu 1999 dengan meraih 7 kursi DPR RI dan 30 kursi DPRD Tingkat I. Pada Kongres PDI Perjuangan di Semarang tahun 2000, Roy terpilih sebagai salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005. Pada tahun yang sama tersebut juga menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah bersama keluarga.
Karier politik di Lembaga Perwakilan Rakyat dimulai pada saat terpilih menjadi anggota MPR-RI FPDI 1992-1997, yang pada saat menjelang Sidang Umum MPR 1993, bersama-sama dengan para anggota DPR/MPR FPDI lainnya, "berkumpul" dalam:Kelompok 19", dengan tujuan "menolak pencalonan kembali Soeharto" untuk menjadi presiden dalam Sidang Umum tahun 1993. Para anggota
Kelompok 19 antara lain Megawati Soekarnoputri, Sophan Sophiaan, Tarto Sudiro, Laksamana Sukardi, Taufik Kiemas, Guruh Soekarnoputra, Royani Haminullah, Soetardjo Soerjogoeritno, Sukowaluyo Mintorahardjo, Marcel Beding, Aberson Marle Sihaloho, Sabam Sirait, Yahya Nasution dan kawan-kawan.
Pada Pemilu 1999, Roy terpilih menjadi Anggota DPR/MPR RI periode 1999-2004 mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta. Pada tahun 2001-2003, Roy menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI. Pada saat menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Roy pernah menolak secara resmi kenaikan tarif BBM, tarif listrik, tarif telepon secara bersamaan sehingga harus berhadapan dengan Kabinet pimpinan Presiden Megawati.
Kemudian pada Pemilu 2004 terpilih kembali menjadi Anggota DPR/MPR RI periode 2004-2009 untuk dapil DKI Jakarta II (Meliputi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan) dengan perolehan suara sebesar 36505 kemudian menjadi anggota Komisi 1 DPR RI
Salah satu kontroversi yang pernah melibatkan nama Roy adalah keputusan PDIP yang mencalonkan Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2002-2007 dibandingkan mencalonkan Roy sendiri. Menurut desas-desus, Megawati lebih milih Sutiyoso dibandingkan Roy BB Janis sewaktu memutuskan calon Gubernur DKI Jakarta.
Karena terjadi perbedaan tajam dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali April 2005, yang diawali dari lahirnya Gerakan Pembaruan PDI Perjuangan, maka pada bulan Oktober 2005 mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/MPR RI bersama dengan beberapa rekan lainnya antara lain Noviantika Nasution (anak dari tokoh lama PDI Yahya Nasution), Sukowaluyo Mintorahardjo, Tjandra Widjaja, dan Arifin Panigoro (yang telah mengundurkan diri pada awal masa jabatannya (2004-2009) dan diganti dengan Sutradara Gintings).
Pada tanggal 1 Desember 2005, bersama-sama dengan rekan-rekan seperjuangan yang tergabung dalam Gerakan Pembaruan se-Indonesia, mendirikan dan mendapat tugas sebagai Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan bersama beberapa eks PDIP seperti mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, mantan anggota DPR Sukowaluyo Mintorahardjo, Pengacara terkenal
Didi Supriyanto, tokoh Perbasi Noviantika Nasution, Pengacara terkenal RO Tambunan, mantan anggota DPR Potsdam Hutasoit, mantan anggota DPR sekaligus seniman Sophan Sophiaan, pengusaha Arifin Panigoro, dan pengacara Petrus Selestinus
Kemudian pada Pemilihan Umum Legislatif 2009, Roy mencalonkan diri kembali menjadi caleg DPR RI melalui PDP untuk dapil DKI Jakarta 3 (Meliputi Jakarta Barat,Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu). Sayangnya, partainya tidak lolos Parlementary Treshold sehingga seluruh caleg dari PDP tidak ada yang lolos ke DPR RI termasuk yang pernah bergabung bersama PDIP seperti mantan Menteri Negara BUMN
Laksamana Sukardi, Pengacara terkenal Didi Supriyanto, tokoh Perbasi Noviantika Nasution, Pengacara terkenal RO Tambunan, mantan anggota DPR Potsdam Hutasoit, serta pengacara terkenal Petrus Selestinus.
Roy BB Janis memiliki seorang putri yang aktif dalam dunia politik bernama Kanti W. Janis. Dikabarkan pada tahun 2013 Roy terkena serangan Penyakit Stroke sehingga harus dirawat di RSCM. Selain itu, pada tahun 2012 dia sempat menulis sebuah buku berjudul "Soeharto Murid (penerus ajaran politik) Soekarno". Dalam buku yang ditulisnya itu, ia mengungkapkan bahwa kedua rezim (Soekarno
dan Soeharto) ternyata saling berkaitan dan banyak kebijakan yang sering kali serupa, dan hanya dimodifikasi sesuai kepentingan politik Soeharto.
Lebih lanjut Roy BB Janis menceritakan perbandingan kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Intinya Soeharto banyak mengambil ajaran-ajaran Bung Karno, dan memodifikasi untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan Soeharto yang sering disebut zaman Orde Baru. Padahal pada masa Soeharto itu sebenarnya tidak ada yang baru. "Buku ini hanya cermin saja bahwa apa yang dilakukan Soeharto sebenarnya hanya modifikasi apa yang pernah dilakukan oleh Soekarno," kata Roy.