Revolusi Perancis
Usulan Calonne ini termasuk penarikan pajak bumi yang konsisten, yang juga dipungut pada kaum bangsawan dan pendeta. Karena ditentang oleh "parlement", Calonne mengadakan pertemuan dengan Majelis Bangsawan, berharap mendapat dukungan. Namun bukannya mendukung rencana Calonne, Majelis malah melemahkan posisi Calonne dengan mengkritiknya. Sebagai tanggapan, untuk pertama kalinya sejak 1614, Raja memanggil
"Etats-Généraux" pada bulan Mei 1789. Pemanggilan ini sekaligus menjadi pertanda bahwa monarki Bourbon sedang dalam keadaan lemah dan tunduk pada tuntutan rakyatnya.
"Etats-Généraux" (wakil rakyat dari berbagai golongan) terbagi menjadi tiga golongan ("etats"): pendeta ("Etats" Pertama), kaum bangsawan ("Etats" Kedua), dan sisanya adalah rakyat biasa Perancis ("Etats" Ketiga). Dalam pertemuan terakhir "Etats-Généraux" pada tahun 1614, masing-masing golongan memiliki satu suara, dan dua diantaranya bisa membatalkan suara ketiga. "Parlement" Paris
khawatir bahwa pemerintah akan berusaha meng-"gerrymander" majelis untuk mencurangi hasil. Oleh sebab itu, mereka memutuskan bahwa susunan "Etats" harus sama dengan susunan 1614. Aturan "Etats" 1614 ini berbeda dengan praktik pada majelis daerah; di daerah-daerah, masing-masing anggota memiliki satu suara dan "Etats" Ketiga memiliki anggota dua kali lipat lebih banyak dari
"Etats" lainnya. Sebagai contoh, di Dauphiné, majelis provinsi sepakat untuk menggandakan jumlah anggota "Etats" Ketiga, mengadakan pemilihan keanggotaan, dan memperbolehkan satu suara per anggota, bukannya satu suara per "etats".
Sebelum pertemuan berlangsung, "Komite Tiga Puluh", sebuah kelompok liberal yang beranggotakan warga Paris, mulai melakukan agitasi terhadap suara "etats". Kelompok ini sebagian besarnya terdiri dari orang-orang kaya, dan mereka berpendapat bahwa sistem suara di "Etats-Généraux" harus sama dengan sistem yang berlaku di Dauphiné. Kelompok ini beranggapan bahwa sistem lama sudah tidak
efisien karena "rakyatlah yang berdaulat". Necker lalu menggelar Sidang Kedua Majelis, yang menghasilkan keputusan penolakan terhadap usulan perwakilan ganda, dengan suara 111-333.
Pemilihan diadakan pada musim semi 1789; persyaratan hak pilih untuk "Etats" Ketiga adalah harus laki-laki kelahiran Perancis atau naturalisasi, setidaknya berusia 25 tahun, berkediaman di lokasi tempat pemilihan berlangsung, dan membayar pajak.
"Pour être électeur du tiers état, il faut avoir 25 ans, être français ou naturalisé, être domicilié au lieu de vote et compris au rôle des impositions." Pemilihan menghasilkan 1201 delegasi, yang terdiri dari: 291 bangsawan, 300 pendeta, dan 610 anggota "Etats" Ketiga. Untuk mengarahkan delegasi, "Dokumen Keluhan" ("Cahiers de Doléances") disusun sebagai pengarah yang memuat daftar permasalahan yang dihadapi negara.
Pamflet yang disebarkan oleh para bangsawan dan pendeta liberal semakin merebak setelah dicabutnya penyensoran pers. Abbé Sieyès, seorang teoretikus dan pendeta Katolik, berpendapat mengenai betapa pentingnya keberadaan "Etats" Ketiga dalam pamflet "Qu'est-ce que le tiers état?" (bahasa Inggris: "What is the Third Estate?"), yang diterbitkan pada bulan Januari 1789. Ia menegaskan: "Apa itu
"Etats" Ketiga? Segalanya. Apa posisinya dalam tatanan politik? Tidak ada. Ia ingin menjadi apa? Sesuatu." "Etats-Généraux" kembali menggelar pertemuan di Grands Salles des Menus-Plaisirs, Versailles, pada tanggal 5 Mei 1789. Pertemuan ini dibuka dengan pidato tiga jam oleh Necker. "Etats" Ketiga menuntut agar verifikasi deputi secara kredensial harus dilakukan bersama
oleh semua deputi, bukannya masing-masing "etats" memverifikasi anggotanya secara internal; negosiasi dengan "etats" lainnya gagal mewujudkan hal ini. Golongan rakyat jelata bersitegang dengan kaum pendeta yang menjawab kalau mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk memutuskan. Necker pada akhirnya memutuskan bahwa setiap "etats" harus memverifikasi anggotanya
masing-masing dan "Raja bertindak sebagai penengah". Namun, negosiasi dengan dua "etats" lainnya tetap tidak berhasil.
Pada 10 Juni 1789, Abbé Sieyès pindah keanggotaan menjadi "Etats" Ketiga, dan sekarang mengikuti pertemuan sebagai "Communes" (Rakyat Biasa). Ia mengajak dua "etats" lainnya untuk ikut serta, namun ajakannya ini tidak diindahkan. "Etats" Ketiga yang sekarang menjadi lebih radikal mendeklarasikan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan berasal
dari "etats", namun dari golongan "Rakyat". Mereka mengajak yang lainnya untuk bergabung, namun menegaskan bahwa "dengan atau tanpa bantuan, mereka tetap akan mengatasi permasalahan bangsa."
Dalam upayanya untuk tetap mengontrol dan mencegah Majelis mengadakan pertemuan, Louis XVI memerintahkan penutupan Salle des États, tempat Majelis biasanya mengadakan pertemuan. Di saat yang bersamaan, cuaca tidak memungkinkan Majelis untuk menggelar pertemuan di luar ruangan, sehingga Majelis pada akhirnya memindahkan pertemuan mereka ke sebuah lapangan tenis dalam ruangan.
Di tempat ini, mereka mengambil Sumpah Lapangan Tenis pada 20 Juni 1789, yang menyatakan bahwa Majelis tidak akan berpisah hingga mereka bisa memberikan sebuah konstitusi bagi Perancis.
Mayoritas perwakilan pendeta segera bergabung dengan Majelis, serta 47 orang dari kaum bangsawan. Pada tanggal 27 Juni, pihak kerajaan secara terang-terangan telah menunjukkan penentangannya terhadap Majelis, dan sejumlah besar pasukan militer mulai diterjunkan ke seantero Paris dan Versailles. Dukungan bagi Majelis juga mengalir dari warga Paris dan dari kota-kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali menjadi Majelis Konstituante Nasional.
Sementara itu, Necker semakin dimusuhi oleh keluarga kerajaan Perancis karena dianggap memanipulasi opini publik secara terang-terangan. Ratu Marie Antoinette, adik Raja Comte d'Artois, dan anggota konservatif lainnya dari dewan privy mendesak Raja agar memecat Necker sebagai penasihat keuangan. Pada 11 Juli 1789, setelah Necker menerbitkan laporan keuangan pemerintah kepada publik, Raja memecatnya, dan segera merestrukturisasi kementerian keuangan tidak lama berselang.
Kebanyakan warga Paris menganggap bahwa tindakan Louis secara tak langsung ditujukan pada Majelis dan segera memulai pemberontakan terbuka setelah mereka mendengar kabar tersebut pada keesokan harinya. Mereka juga khawatir terhadap banyaknya tentarakebanyakan tentara asingyang ditugaskan untuk menutup Majelis Konstituante Nasional. Dalam sebuah pertemuan di Versailles, Majelis bersidang secara non-stop untuk
berjaga-jaga jika nanti tempat pertemuan digusur secara tiba-tiba. Paris dengan cepat dipenuhi oleh berbagai kerusuhan, kekacauan, dan penjarahan. Massa juga mendapat dukungan dari beberapa Garda Perancis yang dipersenjatai dan dilatih sebagai tentara. Pada tanggal 14 Juli, para pemberontak mengincar sejumlah besar senjata dan amunisi di benteng dan penjara Bastille, yang juga
dianggap sebagai simbol kekuasaan monarki. Setelah beberapa jam pertempuran, benteng jatuh ke tangan pemberontak pada sore harinya. Meskipun terjadi gencatan senjata untuk mencegah pembantaian massal, Gubernur Marquis Bernard de Launay dipukuli, ditusuk, dan dipenggal, kepalanya diletakkan di ujung tombak dan diarak ke sekeliling kota. Walaupun hanya menahan tujuh tahanan (empat
pencuri, dua bangsawan yang ditahan karena tindakan tak bermoral, dan seorang tersangka pembunuhan), Bastille telah menjadi simbol kebencian terhadap "Ancien Régime". Di Hôtel de Ville (balai kota), massa menuduh "prévôt des marchands" (setara dengan wali kota) Jacques de Flesselles sebagai pengkhianat, dan membantainya.