Yasser Arafat
Fase pertama Intifada dimulai dengan sebuah insiden di pintu perbatasan Erez, dimana empat warga Palestina dari kamp pengungsi Jabaliya terbunuh dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengemudi Israel. Kabar merebak bahwa kematian tersebut merupakan aksi balas dendam dari kejadian pembunuhan seorang Israel yang tengah berbelanja di Gaza oleh seorang Palestina empat hari
sebelumnya. Kerusuhan massal meledak sepanjang pekan, dan sebagian atas permintaan Abu Jihad, Arafat berusaha mengarahkan revolusi baru ini, yang berlanjut hingga 1992-93. Abu Jihad sebelumnya ditugaskan sebagai pemimpin komando PLO di wilayah Palestina dan menurut biografer Said Aburish, mempunyai "pengetahuan luar biasa mengenai kondisi setempat" dalam wilayah-wilayah yang dikuasai Israel.
Pada 16 April 1988, saat Intifada tengah membara, Abu Jihad dibunuh di rumahnya di Tunis, diduga oleh regu tembak Israel. Arafat memandang Abu Jihad sebagai penyeimbang dari PLO pada kepemimpinan setempat di Palestina, dan memimpin prosesi pemakamannya di Damaskus.
Taktik paling umum yang digunakan oleh rakyat Palestina selama Intifada adalah melempar batu, bom molotov, dan membakar ban. Beberapa pemimpin setempat di kota-kota Tepi Barat melakukan protes tanpa kekerasan terhadap pendudukan Israel dengan menolak membayar pajak dan memboikot barang-barang Israel; Israel kemudian merespon dengan merampas sejumlah besar uang dalam razia rumah ke rumah
rakyat. Di saat Intifada mulai akan selesai, kelompok bersenjata Palestina baru muncul, terutama Hamas dan Jihad Islam Palestina, yang mulai melancarkan serangan terhadap Israel menggunakan taktik bom bunuh diri. Kecamuk internal antara rakyat Palestina meningkat secara dramatis.
Pada 15 November 1988, PLO memproklamirkan kemerdekaan Negara Palestina. Pada pidato-pidatonya tanggal 13 dan 14 Desember, Arafat menyatakan menerima Resolusi 242 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak Israel untuk "hidup dalam kedamaian dan keamanan", dan menolak "terorisme dalam seluruh bentuknya, termasuk terorisme yang didukung oleh negara." Pernyataan Arafat disambut baik oleh
Amerika Serikat, yang telah lama mendesak pernyataan seperti ini sebagai titik mulai perundingan resmi antara Amerika dan PLO. Kata-kata Arafat ini juga mengindikasikan bahwa PLO telah meninggalkan salah satu dari tujuan utamanya: penghancuran Israel (seperti yang dinyatakan secara eksplisit dalam Piagam Nasional Palestina), dan menuju pendirian dua entitas yang
berbeda: sebuah negara Israel dengan garis perbatasan 1949, dan sebuah negara Arab di Tepi Barat dan Jalur Gaza.Pada 2 April 1989, Arafat dipilih oleh Dewan Pusat Dewan Nasional Palestina, badan tertinggi PLO, untuk menjadi Presiden Palestina yang pertama.
Sebelum Perang Teluk pada 1990-91, ketika arus Intifada mulai melemah, Arafat mendukung invasi Saddam Hussein atas Kuwait dan menentang serangan koalisi pimpinan Amerika atas Irak. Dia mengambil keputusan ini tanpa melibatkan pemimpin Fatah dan PLO lainnya. Tangan Arafat, Abu Iyad, menyatakan tetap netral dan menentang sebuah persekutuan dengan Saddam; pada 17 Januari 1991, dia dibunuh oleh organisasi Abu Nidal.
Keputusan Arafat ini juga memperburuk hubungan dengan Mesir dan negara-negara Arab penghasil minyak lainnya, yang mendukung koalisi pimpinan Amerika. Banyak warga Amerika juga menganggap posisi Arafat terhadap Irak sebagai alasan untuk tidak menganggapnya sebagai rekan untuk perdamaian Palestina. Setelah berakhirnya perang, banyak negara Arab yang mendukung koalisi memotong dana
bantuan ke PLO dan mulai menyumbang ke organisasi rivalnya seperti Hamas, dan juga faksi Islamis lainnya.
Pada awal 1990-an, Arafat dan para pemimpin Fatah lainnya mulai terlibat dalam serangkaian perundingan rahasia dengan Israel, yang membuahkan Perjanjian Oslo pada 1993. Persetujuan ini menyetujui implementasi pemerintahan Palestina yang berdaulat di Tepi Barat dan Jalur Gaza selama lima tahun, diikuti pembatalan dan pemindahan secara bertahap seluruh permukiman Israel di sana. Perjanjian
ini mengamanatkan pendirian sebuah pasukan keamanan Palestina yang beranggotakan warga lokal dan perantauan, untuk menjaga keamanan Palestina. Pemerintahan sementara Palestina bertanggungjawab atas pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pajak, dan pariwisata. Kedua belah pihak juga menyetujui pendirian komite kerja sama dan koordinasi dalam bidang ekonomi, termasuk infrastruktur, industri, perdagangan, dan komunikasi.
Sebelum penandatangan perjanjian, Arafat sebagai Ketua PLO dan perwakilan resminya, menandatangani dua surat yang secara resmi menanggalkan perjuangan dengan kekerasan dan mengakui Israel secara resmi. Perdana Menteri Yitzhak Rabin, mewakili Israel, juga secara resmi mengakui PLO.
Reaksi rakyat Palestina umumnya campur aduk. Front Penolak di PLO yang bersekutu dengan kaum Islamis mengambil sikap menentang. Perjanjian itu juga ditolak oleh sebagian besar pengungsi Palestina di Lebanon, Suriah, dan Yordania, dan juga oleh banyak intelektual Palestina dan pemimpin setempat di wilayah Palestina. Tetapi, warga Palestina sendiri secara umum menerima perjanjian ini, terutama karena janji Arafat untuk perdamaian dan kesejahteraan ekonomi.
Sebagai implementasi dari perjanjian Oslo, Arafat diminta untuk mendirikan otoritas PLO di Tepi Barat di Jalur Gaza. Arafat bersikeras bahwa dukungan finansial untuk otoritas baru ini adalah sangat penting, dan dia memerlukannya untuk mengamankan dukungan atas perjanjian itu dari warga Palestina yang tinggal di daerah-daerah yang akan diperintah oleh otoritas. Namun, negara-negara Arab di
Teluk (yang biasanya mendukung Arafat dan menyediakannya dana) tetap menolak untuk memberi PLO dana dalam bentuk apapun karena dukungan Arafat kepada Iraq dalam Perang Teluk pada 1991. Ahmed Qurei, salah satu negosiator PLO di Oslo, mengumumkan bahwa PLO telah bangkrut.
Pada 1994, Arafat pindah ke Kota Gaza, salah satu wilayah yang dikendalikan oleh Otoritas Nasional Palestina (PNA), entitas pemerintahan sementara yang terbentuk hasil Perjanjian Oslo. Arafat menjadi Presiden dan Perdana Menteri PNA, Panglima Tentara Pembebasan Palestina, dan Ketua Dewan Legislatif Palestina. Pada bulan Juli, setelah PNA dideklarasikan sebagai pemerintahan resmi Palestina, Basic
Laws of the Palestinian National Authority dipublikasikan dalam tiga versi yang berbeda oleh PLO. Arafat bergerak terus dengan menciptakan struktur pemerintahan PNA. Ia mendirikan Komite Eksekutif PLO, sebuah kabinet yang beranggotakan dua puluh orang. Arafat juga memanfaatkan kekuasaan barunya ini untuk mengganti dan menunjuk para wali kota dan anggota dewan kota untuk kota-kota besar seperti Gaza
dan Nablus. Dia mulai mengatur organisasi-organisasi nonpemerintah yang bekerja di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial di bawah otoritasnya dengan mengganti pemimpin dan direktur mereka dengan pejabat-pejabat PNA. Arafat kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua organisasi keuangan Palestina yang didirikan oleh Bank Dunia untuk mengendalikan dana bantuan untuk entitas baru Palestina ini.
Arafat mendirikan sebuah kepolisian Palestina, dinamai Preventive Security Service (PSS), yang mulai bertugas pada 13 Mei. Kepolisian ini kebanyakan beranggotakan tentara-tentara Palestina dan sukarelawan asing di Palestina. Arafat menunjuk Mohammed Dahlan dan Jibril Rajoub untuk mengetuai kepolisian ini.
Selama November hingga Desember 1995, Arafat berkeliling di beberapa kota Palestina yang telah dibebaskan dari pasukan Israel, seperti Jenin, Ramallah, al-Bireh, Nablus, Qalqilyah, and Tulkarm, dan mendeklarasikan bahwa kota-kota tersebut telah dibebaskan. Pada saat yang sama, Otoritas Nasional juga merebut kendali atas layanan pos di Tepi Barat.