Pasukan Bela Diri Jepang
Di penghujung Perang Dunia II, Kekaisaran Jepang yang telah diluluhlantakkan baik secara militer dan ekonomi, menyerah secara tak bersyarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 dengan upacara resminya yang dilakukan pada 2 September 1945. Penyerahan ini diikuti dengan pendudukan Jepang dan wilayah jajahannya oleh pasukan Sekutu. Jepang diokupasi oleh pasukan Sekutu Barat yang dipimpin Amerika
Serikat dengan Jenderal Douglas MacArthur sebagai Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP) yang didukung Persemakmuran Inggris melalui British Commonwealth Occupation Force (BCOF).
Setelah penyerahan Jepang pada 1945, Rikugun/AD dari Kekaisaran Jepang dan Kaigun/AL dari Kekaisaran Jepang dibubarkan. Pembubaran ini dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan konstitusi Jepang yang baru pada 1947, dengan adanya Artikel 9 Konstitusi Jepang yang melarang pembentukan suatu satuan militer Jepang untuk menghindari agresi terhadap negara lain. Secara praktek, hal ini hanya akan dijalankan selama 3 tahun, sebab pada 1950, situasi politik dunia telah berubah kembali.
Kejadian "panas" pertama dalam Perang Dingin merupakan Perang Korea, sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang masing-masing didukung Republik Rakyat China dan koalisi pasukan PBB yang dipimpin Amerika Serikat. Setelah Korea Utara menginvasi Korea Selatan dan merangsek dengan cepat ke selatan, pasukan pendudukan Amerika Serikat di Jepang ditarik mundur lalu dikirim ke Korea untuk mendukung pasukan Korea Selatan yang diambang kekalahan. Keputusan itu secara praktis membuat Jepang tak memiliki pertahanan.
Oleh sebab itu, pada Juli 1950, Jenderal MacArthur melalui surat kepada Perdana Menteri Jepang Shigeru Yoshida, memperbolehkan pendirian suatu National Police Reserve/NPR dengan personel sebanyak 75000 orang dengan persenjataan ringan. Selanjutnya, pada pertengahan 1952, sebuah National Safety Agency/NSA dibentuk. NPR dan NSA ini dikembangkan lebih lanjut menjadi National Safety Force/NSF dengan kekuatan sebesar 110000 personel. Sebuah Coastal Safety Force/CSF juga dibentuk pada 1950, dan ketika NSF dibentuk, CSF pun bergabung ke dalam institusi NSF.
Pada Juli 1954, akhirnya Japanese Self-Defense Forces (JSDF) atau yang disebut Pasukan Bela-Diri Jepang didirikan, dengan tiga cabang, yakni GSDF atau Ground Self-Defense Forces yang berfungsi sebagai angkatan darat, MSDF atau Maritime Self-Defense Forces sebagai angkatan laut dan ASDF atau Air Self-Defense Forces sebagai angkatan udara.
Pasukan Bela Diri Jepang memiliki 239430 orang personel (data tahun 2005), yang terdiri dari 147737 orang pada Angkatan Darat Bela Diri Jepang, 44327 orang pada Angkatan Laut Bela Diri Jepang, 45517 orang pada Angkatan Udara Bela Diri Jepang, dan 1849 orang pada Kantor Komando Gabungan. Pasukan cadangannya berjumlah 57899 orang.
Sistem militer Jepang memiliki bentuk unik. Semua personel Pasukan Bela Diri Jepang secara teknis adalah warga sipil. Mereka yang berseragam diklasifikasi sebagai PNS khusus, dan tunduk kepada para PNS biasa yang bekerja di Departemen Pertahanan (Jepang). Tidak ada rahasia militer, hukum militer, atau pelanggaran militer yang dianggap dapat dilakukan oleh seorang personel militer; baik di
dalam atau di luar pangkalan militer, ketika bertugas atau di luar tugas, mengenai masalah militer atau non-militer. Semua hal tersebut diputuskan dalam prosedur normal oleh pengadilan sipil, dalam yurisdiksi yang sesuai.
Pada 4 Desember 2013, Dewan Keamanan Nasional dibentuk, dengan tujuan untuk membangun sebuah forum yang akan melakukan diskusi strategis dibawah Perdana Menteri secara teratur dan bila diperlukan dalam berbagai masalah keamanan dan melatih kepemimpinan politik yang kuat.
Pada 13 Desember 2013, Strategi Keamanan Nasional diadopsi oleh keputusan Kabinet. NSS menetapkan orientasi dasar diplomasi dan kebijakan pertahanan yang berhubungan dengan keamanan nasional. NSS mempresentasikan isi dari kebijakan "Kontribusi Proaktif untuk Perdamaian" dengan cara konkret dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan keamanan nasional Jepang.
Pada tahun 1976, Perdana Menteri terdahulu Miki Takeo mengumumkan pembelanjaan pertahanan harus dijaga dibawah 1% dari produk domestik bruto (PDB) Jepang. Batas yang terus diamati hingga 1986. Pada tahun 2005, anggaran militer Jepang dijaga di sekitar 3% anggaran nasional; sekitar setengahnya dihabiskan untuk biaya personil, dan sisanya untuk program pengembangan senjata, pemeliharaan dan
biaya operasional. Pada tahun 2014, Jepang berada di 10 besar daftar anggaran pertahanan terbesar di dunia berdasarkan pengeluaran, dengan pengeluaran sekitar satu persen dari PDB.