Abdoel Moeis Hassan
Usai bergabung dengan RI pada 10 April 1950, wilayah Kalimantan Timur tetap berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan. Pada 2 Mei 1950 Pemerintah RI menugaskan Moeis Hassan untuk mengurusi bidang sosial. Jabatan pertama yang diembannya adalah Kepala Kantor Sosial RI Keresidenan Kaltim mulai tahun 1950 hingga 1955. Lalu, pada tahun 1955 hingga 1957 ia menjabat Koordinator Sosial dan pada tahun 1957 hingga 1960, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Inspeksi Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
Pada 1960, ia ditugaskan oleh pemerintah pusat ke ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ia diberi amanat untuk menjabat Kepala Perwakilan Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Jabatan ini diembannya selama setahun mulai Februari 1960 hingga 1961.
Dalam waktu bersamaan dengan jabatannya sebagai Kepala Perwakilan Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, pada Maret 1960 Moeis Hassan diutus oleh PNI untuk mewakili Kaltim di gedung parlemen pusat. Kala itu memang tidak ada aturan yang melarang pegawai negeri menjadi anggota atau terlibat dalam partai politik. Dalam masa Demokrasi Terpimpin itu ia dipilih sebagai anggota DPR Gotong Royong periode
1960-1963. Jabatannya adalah Ketua Komisi D yang membidangi Departemen Pertanian dan Agraria, PU, Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Perdatam), Perindustrian Ringan dan Distribusi. Kapasitas kepemimpinan Moeis Hassan di parlemen pusat juga teruji dengan dipercayakannya jabatan Ketua Gabungan Komisi kepadanya. Komisi Gabungan tersebut bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintahan Daerah dan RUU Pokok
Agraria sampai disahkan menjadi UU. Kiprahnya sebagai anggota DPR RI Orde Lama hanya berlangsung dua tahun karena pada pertengahan 1962 Pemerintah Pusat menugaskannya sebagai Gubernur Kaltim.
Pada tanggal 30 Juni 1962 Presiden Sukarno menetapkan Abdoel Moeis Hassan sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan Keputusan Presiden Nomor 260/M tahun 1962. Kemudian Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana melantiknya pada 10 Agustus 1962 dalam Sidang Istimewa DPRD Kalimantan Timur. Program pertama yang dihasilkannya adalah pendirian Universitas Kalimantan Timur pada 27 September 1962 yang berubah menjadi Universitas Mulawarman di Samarinda.
Pada tahun 1965, walaupun ia yang menggagas penghapusan sistem kesultanan, namun ia tidak membiarkan adanya gerakan radikal yang hendak menghancurkan keraton peninggalan Kesultanan Kutai di Tenggarong. Ia memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda untuk mengamankan bangunan keraton tersebut. Ia juga mengirimkan polisi Banjar ke Tenggarong untuk mencegah massa dan tentara suruhan Panglima Kodam IX Mulawarman Mayjen Soehario Padmodiwirio yang hendak membakar keraton Kutai.
Pada tahun 1966 sekelompok massa berunjuk rasa menuntut Abdoel Moeis Hassan mundur dari jabatan Gubernur Kalimantan Timur. Massa menuduhnya sebagai pengurus Partai Nasional Indonesia yang pro-Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dituding sebagai pelaku Gerakan 30 September. Tuduhan ini tidak terbukti dan Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat memintanya tetap menjabat Gubernur hingga selesai periodenya pada tahun depan,
yakni 1967. Namun, ia tetap menyatakan berhenti sebagai Gubernur dalam Sidang Istimewa DPRD Kalimantan Timur pada 14 September 1966. Ia menyerahkan jabatan gubernur Kaltim kepada Mendagri. Usai pengunduran diri, Mendagri menugaskannya sebagai pegawai Departemen Dalam Negeri di ibu kota negara, namun nonjob atau tanpa jabatan.
Pada tahun pertama Soeharto resmi menjabat Presiden RI menggantikan Sukarno tahun 1968, Moeis Hassan diangkat sebagai anggota MPR mewakili PNI. Keanggotaannya di MPR Orde Baru seolah menegaskan bahwa selama menjadi Gubernur Kaltim ia memang tidak terlibat dalam kegiatan politik pro-PKI. Dalam hal ini, rezim Orde Baru sangat ketat dalam mengeliminasi orang-orang yang
tertuduh PKI dengan hukuman pidana penjara atau eksekusi mati. Ia bekerja di Gedung Senayan itu selama dua tahun hingga 1970. Selanjutnya, ia ditempatkan sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia 1971-1976 untuk kemudian masuk masa persiapan pensiun.
Abdoel Moeis Hassan pernah mendapat tawaran untuk jabatan duta besar di salah satu negara di Amerika Latin tetapi ditolaknya.
Setelah pensiun sebagai pegawai negeri pada 1977, Abdoel Moeis Hassan aktif dalam bidang sosial dengan mendirikan Yayasan Bina Ruhui Rahayu. Yayasan ini mengadakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan beasiswa bagi pelajar. Ia juga menjadi Ketua Kerukunan Keluarga Kalimantan (K3) di Jakarta. Paguyuban warga Kalimantan di ibu kota negara ini para pengurus intinya antara lain mantan Ketua PBNU Idham Chalid dan mantan Ketua MUI Hasan Basri.
Ia juga menjadi penasihat bagi pengusaha Gozali Katianda dalam mendirikan perusahaan penyelenggara umrah dan haji ONH Plus pertama di Indonesia.
Pada 19 November 2005, Moeis Hassan bersama istrinya menghadiri halalbihalal masyarakat Kaltim yang berdomisili di Jakarta yang diadakan di Gedung Serbaguna Deplu. Ia sempat mengeluh kesulitan buang air kecil dan meminta putranya, Taufik Siradjuddin, untuk segera membawanya pulang. Taufik berinisiatif membawa ayahnya ke Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan di Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur tempat
ia bekerja. Di instalasi gawat darurat, Taufik melakukan tindakan medis sehingga Moeis Hassan kembali bisa BAK. Pada 21 November 2005, gangguan buang air kecilnya kambuh. Taufik melakukan tindakan kecil dan Moeis Hassan merasa enak kembali. Taufik pun pulang ke rumahnya. Tengah malam, Taufik ditelepon adik perempuannya yang tinggal di rumah Gudang Peluru.
Kabarnya, sang ayah tidak sadarkan diri setelah jatuh di kamar mandi. Taufik segera tiba. Tetapi, Moeis Hassan sudah tidak bernapas lagi dan wafat dalam usia 81 tahun.
Atas jasa dan pengabdiannya, masyarakat Kalimantan Timur yang diwadahi Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari (Lasaloka-KSB) mengusulkan kepada pemerintah untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional bagi Abdoel Moeis Hassan. Usulan ini dilakukan setelah Seminar dan Bedah Buku "Moeis Hassan dalam Sejarah Perjuangan dan Revolusi di Kalimantan Timur" tanggal 2 Juni 2018 di Gedung
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan kesimpulan bahwa Abdoel Moeis Hassan memenuhi syarat sebagai calon Pahlawan Nasional. Naskah Deklarasi Usulan Calon Pahlawan Nasional dibuat dan ditandatangani oleh empat deklarator yakni Muhammad Sarip selaku Koordinator Deklarator, serta Fajar Alam, Arief Rahman, dan Nabila Nandini, yang masing-masing sebagai anggota deklarator.
Walikota Samarinda Syaharie Jaang menerima usulan tersebut dalam audiensi antara tim Lasaloka-KSB dengan Pemerintah Kota Samarinda di Rumah Jabatan Walikota Samarinda pada 3 Agustus 2018. Wali Kota Samarinda yang didampingi Sekretaris Daerah Sugeng Chairuddin, staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Masrullah, dan staf Dinas Sosial akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tertuang dalam berita acara yang ditandatangani Wali Kota Samarinda dan Koordinator Deklarator.
Nama Abdoel Moeis Hassan juga diusulkan sebagai pengganti nama Jembatan Mahakam Ulu di Samarinda. Walikota Samarinda menyetujui usulan ini, tapi keputusan resminya merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.