Kekaisaran Brasil
Ketiadaan penerus yang dapat memberikan arah baru bagi bangsa juga mengancam prospek jangka panjang monarki Brasil. Penerus Kaisar adalah putri tertuanya, Isabel, yang tidak tertarik dan tidak berharap menjadi ratu. Meskipun Konstitusi Brasil memperbolehkan perempuan naik takhta, masyarakat Brasil masih sangat tradisional dan didominasi oleh pria, dan menurut
sudut pandang sebagian besar orang hanya laki-laki yang dapat menjadi kepala negara yang cakap. Pedro II, lingkar-lingkar penguasa dan rezim politik secara keseluruhan menganggap penerus perempuan sebagai penerus yang kurang tepat, dan Pedro II sendiri meyakini bahwa kematian dua putranya dan ketiadaan penerus laki-laki merupakan tanda-tanda bahwa kekaisaran sudah ditakdirkan untuk digantikan oleh bentuk pemerintahan lain.
Seorang kaisar yang sudah lelah dan tidak peduli lagi dengan takhta, penerus yang tidak ingin menjadi ratu, dan kelas penguasa yang semakin tidak puas dan mengabaikan peran kaisar dalam urusan nasional menjadi faktor yang mengakibatkan kejatuhan monarki. Di antara angkatan bersenjata mulai muncul rencana untuk menjatuhkan sistem kekaisaran. Sistem
republikanisme pada saat itu tidak populer di Brasil kecuali di antara beberapa lingkar elit dan tidak didukung oleh provinsi-provinsi. Akan tetapi, gabungan gagasan republikan dan positivis di antara perwira-perwira yunior dan menengah di angkatan bersenjata mulai mengancam monarki. Perwira-perwira tersebut menginginkan kediktatoran republikan yang dianggap lebih unggul dari
monarki demokratik liberal. Dimulai dari tindakan pembangkangan kecil pada awal tahun 1880-an, ketidakpuasan di angkatan bersenjata mulai tumbuh karena kaisar merasa tidak tertarik dan para politikus gagal menegakkan wewenang pemerintah terhadap militer.
Pada tahun-tahun terakhir Kekaisaran, Brasil memiliki martabat yang besar di dunia internasional dan telah menjadi kekuatan baru dalam hubungan internasional. Saat Pedro II sedang menjalani penanganan medis di Eropa, Hukum Emas diloloskan oleh parlemen dan kemudian ditandatangani oleh Putri Isabel pada 13 Mei 1888; hukum ini menghapus perbudakan di Brasil. Prediksi bahwa penghapusan perbudakan
akan mengakibatkan gangguan ekonomi terbukti salah. Meskipun begitu, berakhirnya perbudakan menghilangkan kepercayaan bahwa kaisar masih netral, sehingga para ultrakonservatif berubah menjadi republikan-yang juga didukung oleh petani-petani kopi yang kaya dan kuat yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang besar di Brasil.
Untuk menghindari sentimen republikan, pemerintah memanfaatkan utang untuk mendorong pembangunan lebih lanjut. Pemerintah memberikan utang besar dengan suku bunga yang menguntungkan untuk para pemilik perkebunan dan banyak memberikan gelar-gelar kehormatan untuk menyenangkan tokoh-tokoh politik yang merasa tidak senang. Pemerintah juga secara tidak langsung mulai mengurus permasalahan militer
yang tidak patuh dengan merevitalisasi Penjaga Nasional yang sebelumnya merupakan entitas yang hanya tertulis dalam secarik kertas.
Tindakan pemerintah ini membuat panik para republikan sipil dan positivis di militer. Para republican merasa bahwa tindakan tersebut akan mengurangi dukungan untuk mereka, sehingga mereka merasa berani untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Reorganisasi Penjaga Nasional dimulai oleh kabinet pada Agustus 1889, dan pendirian kekuatan saingan ini membuat para perwira pembangkang memilih
tindakan yang nekat. Kelompok republikan dan militer merasa perlu melakukan tindakan "sekarang atau tidak sama sekali". Meskipun sebagian besar orang Brasil tidak ingin mengganti bentuk pemerintahan mereka, kaum republikan mulai mendorong para pewira untuk menjatuhkan monarki.
Mereka melancarkan kudeta dan mendirikan republik pada 15 November 1889. Beberapa orang yang menyaksikan hal yang terjadi tidak sadar bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah pemberontakan. Sejarawan Ldia Besouchet mencatat bahwa "jarang revolusi meletus sekecil itu." Selama kudeta Pedro II tidak menunjukkan emosinya, seolah ia tidak peduli dengan apa yang terjadi.
Ia menolak semua usulan yang diajukan oleh para politikus dan pemimpin militer untuk memadamkan pemberontakan. Kaisar dan keluarganya diasingkan pada tanggal 17 November. Meskipun beberapa pendukung monarki menentang kejatuhan kekaisaran, perlawanan ini dipadamkan, dan Pedro II maupun putrinya tidak mendukung restorasi. Walaupun awalnya tidak sadar akan adanya rencana kudeta, saat
kudeta telah terjadi rezim politik mendukung kejatuhan monarki dan pendirian republik setelah melihat sifat kaisar yang secara pasif menerima situasi. Mereka tidak sadar bahwa tujuan kudeta adalah untuk mendirikan republik kediktatoran dan bukan republik presidensial atau parlementer.
Pasal 2 Konstitusi Brasil mendefinisikan peran Kaisar dan "Assembleia Geral" (Majelis Umum atau Parlemen yang pada tahun 1824 terdiri dari 50 senator dan 102 deputi umum) sebagai perwakilan bangsa. Konstitusi memberikan status dan wewenang kepada Majelis, serta menetapkan cabang-cabang legislatif, penengah, eksekutif, dan yudisial sebagai "delegasi bangsa" dengan pemisahan kekuasaan di antara mereka.
Konstitusi memberikan hak prerogatif dan wewenang kepada badan legislatif yang membuatnya memainkan peran penting dalam berjalannya pemerintahan (dan bukan sekadar "tukang stempel"). Berdasarkan Pasal 13 Konstitusi, Majelis Umum dapat menetapkan, mencabut, menginterpretasi, dan menangguhkan hukum. Majelis legislatif juga memiliki wewenang untuk menyetujui pengeluaran negara dan pemungutan pajak setiap tahun,
sementara pinjaman dan utang harus disepakati dan diawasi oleh Majelis. Tanggung jawab lain yang diemban oleh Majelis mencakup penetapan besarnya angkatan bersenjata, pembuatan jabatan baru dalam pemerintahan, dan pengawasan kesejahteraan nasional. Selain itu, Majelis berperan dalam memastikan apakah pemerintahan sejalan dengan Konstitusi, dan untuk itu Majelis memiliki
berbagai wewenang untuk memeriksa dan memperdebatkan kebijakan dan tindakan pemerintah. Terkait dengan kebijakan luar negeri, Pasal 102 Konstitusi menyatakan bahwa pernyataan perang, perjanjian, dan hubungan internasional harus dikonsultasikan dengan Majelis Umum. Anggota legislatif dapat menggunakan pasal-pasal tersebut untuk menghadang keputusan pemerintahan, mempengaruhi pengangkatan, dan membuat pemerintahan meninjau ulang suatu kebijakan.
Dalam sesi-sesinya yang diadakan setiap tahun selama empat bulan, Majelis melakukan perdebatan publik. Sesi-sesi dilaporkan kepada umum dan menjadi forum nasional yang menampung aspirasi-aspirasi rakyat Brasil. Sesi juga menjadi wadah untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan dan tempat untuk memberikan keluhan. Anggota legislatif tidak dapat ditangkap
akibat pernyataan yang dibuat dalam sesi. Hanya bilik dalam Majelis mereka sendiri yang dapat memerintahkan penangkapan seorang anggota selama masa jabatannya. Dengan tidak adanya tanggung jawab terhadap pernyataan yang dibuat dalam sesi, anggota legislatif dapat mengusulkan reformasi besar-besaran, menganjurkan gagasan yang ideal, dan mengutuk tingkah laku pemerintah tanpa ancaman penangkapan.
Kaisar adalah kepala cabang penengah dan eksekutif; walaupun ia dibantu oleh dewan negara untuk cabang penengah dan dewan menteri untuk cabang eksekutif, keputusan akhir ada di tangan kaisar. Ia ditugaskan untuk memastikan kemerdekaan dan stabilitas nasional. Pasal 101 Konstitusi hanya memberikan sedikit cara kepada kaisar untuk memaksakan kehendaknya terhadap
Majelis Umum. Cara utamanya adalah penggunaan hak untuk membubarkan atau memperpanjang sesi legislatif. Wewenang kaisar untuk mengangkat senator tidak memberi pengaruh yang berarti karena jabatan senator diemban seumur hidup, sehingga begitu diangkat senator bebas dari tekanan apapun. Sementara itu, apabila kaisar membubarkan Bilik Deputi, pemilihan anggota bilik baru harus diadakan dengan segera. Wewenang ini