Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Barabai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1472 km2 dan berpenduduk sebanyak 243460 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Motto daerah ini adalah "Murakata" yang diambil dari bahasa Banjar. Murakata merupakan singkatan dari kata Mufakat, Rakat, dan Seiya-sekata. Makanan khas Hulu Sungai Tengah adalah Apam Barabai dan Pakasam.
Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang beribukota di Barabai secara astronomis berada pada. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai Kalimantan Selatan yang umumnya disebut "Banua Anam". Kabupaten ini berada di 165 km dari kota Banjarmasin.
Secara topografi, Kabupaten ini terdiri atas tiga kawasan, yakni kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus. Semua itu berada pada ketinggian dari 9.53 m dpl (Kecamatan Labuan Amas Utara), 25 m dpl (Kecamatan Barabai), 330 m dpl (Kecamatan Batang Alai Timur) dan 1894 m dpl di Gunung Halau-halau (Gunung Besar dari Pegunungan Meratus) dengan kemiringan tanas bervariasi antara 0- 40°.
Kawasan hutan lindung terdiri atas dua lokasi, yakni kawasan hutan lindung Meratus di Kecamatan Batang Alai Timur seluas 43782 Ha, dan telah dikuatkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 2828 Tahun 2002. Selain itu juga terdapat kawasan hutan lindung lain di Gunung Titi di Kecamatan Limpasu. Sedangkan untuk aliran sungai, kabupaten ini dialiri oleh dua sungai, yaitu Sungai
Batang Alai dan Sungai Barabai. Faktor iklim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Juni sampai Agustus dan musim penghujan antara bulan Nopember sampai Februari.
Curah hujan yang terjadi selama tahun 2008 tercatat rata-rata 209 mm, dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Maret 2008 (494 mm) dan terendah pada bulan Agustus 2008 (9 mm). Jumlah hari hujan yang terjadi adalah sebanyak 81 hari dengan rata-rata hari hujan sebanyak 7 hari. Jumlah hari hujan yang terbanyak terjadi pada bulan Februari dan November (12 hari), sebaliknya jumlah hari hujan yang terendah terjadi pada bulan Agustus (1 hari).
Kabupaten ini memiliki batas wilayah antara lain: Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut kecamatan tahun 2012: Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini merupakan sebuah district Alaij en Amandit, kemudian dimekarkan masing-masing menjadi distrik Alaij dan distrik Amandit di bawah Afdeeling Amonthaij. Distrik Alai ibukotanya Barabai dan pernah dipimpin oleh Pada tahun 1868 Distrik
Alaij kemudian dimekarkan masing-masing masih di bawah Afdeeling Amonthaij menjadi: Menurut Staatblaad tahun 1898 nomor 178 daerah ini menjadi salah satu onderafdeeling di dalam Afdeeling Kendangan yaitu Onderafdeeling Batang Alai en Labooan Amas terdiri atas:
Onderafdeeling Batang Alai en Labooan Amas berubah kemudian menjadi Kawedanan Barabai di wilayah Kabupaten Kandangan. Menurut sejarah bahwa timbulnya hasrat untuk membentuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah bagi daerah Barabai atas dasar: Tahapan untuk menuntut Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut melalui periode dimana tiap-tiap periode telah ditentukan langkah-langkah kerjanya,
yaitu: Sebagai awal perjuangan periode pelopor pada tanggal 2-3 September 1953 para tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daeah otonom sendiri.
Dari pertengahan tahun 1953 sampai dengan 27 Maret 1954 atau selama kurang lebih 9 bulan, para tokoh masyarakat membentuk suatu panitia dengan tugas berupaya semaksimal mungkin agar Kewedanan Barabai dijadikan Daerah Otonom yang berdiri sendiri yang dahulunya sebelum Perang Dunia II bernama "Barabai Plaatslijke".
Pada periode ini tercatat orang-orang yang memberikan inisiatif amanat, yaitu: Setelah menerima amanat dari orang-orang tersebut dibentuklah Panitia Penuntut Sementara yang terdiri atas: Selama kurun waktu 9 bulan itu, Panitia Penuntut mengadakan pertemuan-pertemuan mencari/mengumpulkan data dan menemui semua tokoh-tokoh baik yang di Barabai maupun yang ada di Banjarmasin yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Kewedanan Barabai (K3B) Banjarmasin.
Dalam masa Periode Pelopor ini banyak tokoh masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi semuanya bertekad menuntut dibentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Panitia ini memiliki tugas sebagai pengundang pada rapat selanjutnya, yaitu pada tanggal 4 April 1954 bertempat di Kediaman Asisten Wedana Bapak Abdul Muis Redhani telah dilaksanakan pertemuan yang memutuskan bahwa panitia diberi nama Panitia Penuntutan Kabupaten Barabai dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
Ditambah dengan anggota-anggota dari setiap Partai Politik dan Organisasi Massa yang ada dalam Kewedanan Barabai pada waktu itu. Pada periode perencanaan ini telah dipelajari dan dibahas semua bahan yang ada dalam proses perjuangan untuk menuntut kabupaten. Rapat tersebut mengambil suatu kesimpulan bahwa tuntutan terhadap Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah waktunya diajukan kepada Pemerintah Pusat.
Periode Pelaksana dimulai tanggal 12 Februari 1956 sampai dengan 23 Desember 1959. Selama periode ini, Partai Politik menganjurkan resolusi agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai ("Plaastslijke Road Barabai") menuntut untuk dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II.
Untuk mempercepat dukungan di atas, maka diutuslah menghadap Menteri Dalam Negeri di Jakarta yang terdiri atas:
Selain menemui Menteri Dalam Negeri, juga menemui Wakil Perdana Menteri I Bapak Dr. Idham Khalid, Menteri Sosial, Menteri Perekonomian serta beberapa orang tokoh masyarakat di Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1957 Nomor Pem-20/2/II, Barabai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif Barabai.
Dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Kabupaten Administratif ditetapkan sejak Bapak H. Basri, BA sebagai Pejabat Kabupaten Administratif Barabai.
Akhirnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1959 Nomor: Des-575-1-9 pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima antara Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan dengan Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Sejak tanggal 24 Desember 1959 itulah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah berdiri sendiri, terpisah dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan di Kandangan.
Dengan dasar pertimbangan riwayat maka ditetapkanlah tanggal 24 Desember 1959 merupakan Hari Lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah yang melaksanakan otonomi secara penuh sampai sekarang.
Keadaan politik dan hukum yang berdampak pada kerawanan sosial politik yang berdimensi vertikal dan horizontal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai saat ini tidak pernah terjadi. Panasnya suhu politik hanya terjadi pada saat-saat PEMILU dan PILKADA, hal itu pun masih dalam tingkat wajar dan rasional dalam demokrasi. Salah satu penyebab hal ini terjadi
karena masyarakat tidak majemuk seperti daerah-daerah lain, sehingga tidak terjadi gesekan yang bernuansa SARA. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2004 yang lalu cukup tinggi yaitu 80.32%. Dari 156667 orang pemilih terdaftar telah menggunakan hak pilihnya sebanyak 125831 orang. Adapun Partai Politik yang berhasil memperoleh kursi
dalam Pemilu 2004 tersebut adalah sebagai berikut: PKS 6 kursi, Partai Golkar 4 kursi PPP 4 kursi, PAN 4 kursi, PBB 3 kursi, Partai Patriot 3 kursi, PDK 1 kursi, PKB 1 kursi, PBR 1 kursi, PKPB 1 kursi dan PPD 1 kursi. Jumlah fraksi pada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 6 fraksi. Pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2005 merupakan Pilkada pertama yang