Vladimir Lenin
Pada Oktober 1917, Lenin mengeluarkan sebuah dekret yang membatasi jam kerja menjadi delapan jam per hari. Ia juga mengeluarkan Dekret Pendidikan Rakyat yang menyatakan bahwa pemerintah akan menjamin pendidikan gratis dan sekuler untuk semua anak-anak di Rusia, dan sebuah dekret yang mendirikan sistem panti asuhan negara. Untuk memberantas buta aksara, diperkirakan terdapat sekitar 5 juta orang yang
diberikan kursus singkat dari tahun 1920 hingga 1926. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, diberlakukanlah hukum yang membantu mengemansipasi wanita dengan memberikan mereka kebebasan ekonomi dari suami-suami mereka dan menghapuskan pembatasan perceraian. Organisasi wanita Bolshevik, Zhenotdel, juga didirikan untuk membantu mewujudkan aspirasi ini. Sementara itu, Lenin adalah seorang
ateis militan, sehingga ia dan Partai Komunis ingin meniadakan agama yang terorganisasi, dan pada Januari 1918, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk memisahkan gereja dari negara dan melarang pelajaran agama di sekolah-sekolah.
Pada November 1917, Lenin mengeluarkan Dekret Kendali oleh Buruh, yang menyerukan kepada buruh-buruh dari setiap usaha untuk mendirikan sebuah komite untuk memantau manajemen usaha mereka. Pada bulan tersebut, dikeluarkan pula perintah untuk mengambil alih emas negara. Bank-bank juga dinasionalisasi, dan langkah ini dianggap oleh Lenin sebagai langkah besar menuju sosialisme. Pada
bulan Desember, Sovnarkom mendirikan Dewan Tertinggi Ekonomi Nasional (VSNKh), yang memiliki wewenang atas industri, perbankan, pertanian, dan perdagangan. Komite-komite pabrik tunduk kepada serikat buruh yang berada di bawah VSNKh; akibatnya, rencana ekonomi yang tersentralisasi oleh negara lebih diprioritaskan ketimbang kepentingan ekonomi para buruh setempat. Pada awal tahun 1918,
Sovnarkom membatalkan semua utang luar negeri dan menolak membayar bunganya. Pada April 1918, mereka menasionalisasi perdagangan luar negeri dan menegakkan monopoli negara atas impor dan ekspor. Pada Juni 1918, mereka menasionalisasi utilitas publik serta industri kereta api, teknik, tekstil, pengerjaan logam, dan pertambangan, meskipun seringkali status "milik negara" hanya ada di atas kertas saja.
Nasionalisasi berskala penuh baru dilakukan pada November 1920, ketika usaha-usaha industri kecil mulai dikendalikan oleh negara.
Salah satu faksi Bolshevik yang dikenal dengan sebutan "Komunis " mengkritik kebijakan ekonomi Sovnarkom karena dianggap terlalu moderat; mereka ingin menasionalisasi semua industri, pertanian, perdagangan, keuangan, transportasi, dan komunikasi. Lenin merasa bahwa tindakan ini tidak mungkin dilakukan pada saat itu, dan menurutnya pemerintah
sebaiknya hanya menasionalisasi usaha-usaha kapitalis berskala besar di Rusia, seperti bank-bank, perkeretaapian, lahan besar, dan pabrik-pabrik dan pertambangan-pertambangan besar, agar usaha-usaha kecil dapat beroperasi hingga usaha tersebut menjadi besar dan dapat dinasionalisasi dengan baik. Lenin juga berselisih pandang dengan kelompok Komunis terkait dengan
organisasi ekonomi; pada Juni 1918, ia berpendapat bahwa diperlukan kendali ekonomi yang tersentralisasi atas bidang perindustrian, sementara Komunis ingin setiap pabrik dikendalikan oleh buruh-buruhnya, dan menurut Lenin pendekatan tersebut bersifat sindikalis dan akan merusak upaya untuk mewujudkan sosialisme.
Dengan menganut sudut pandang libertarian sayap, Komunis dan faksi-faksi lainnya di dalam tubuh Partai Komunis mengkritik kemunduran lembaga-lembaga demokratik di Rusia. Di dunia internasional, banyak aktivis sosialis yang mengutuk rezim Lenin dan menolak mengakui apa yang dilakukan oleh Lenin sebagai upaya untuk mendirikan sosialisme; mereka khususnya menyoroti ketiadaan
partisipasi politik yang luas, konsultasi kepada rakyat, dan demokrasi industrial. Pada musim gugur tahun 1918, tokoh Marxis Ceko-Austria Karl Kautsky menulis sebuah pamflet anti-Leninis yang mencap Rusia dengan tuduhan anti-demokratik, dan Lenin sendiri menanggapi pamflet ini dengan keras. Tokoh Marxis Jerman Rosa Luxemburg menyuarakan pandangan yang sama, sementara tokoh anarkis Rusia Peter Kropotkin menganggap pengambilalihan kekuasaan oleh kaum Bolshevik sebagai "penguburan Revolusi Rusia".
Setelah mengambil alih kekuasaan, Lenin merasa yakin bahwa pemerintahannya harus menarik diri dari Perang Dunia Pertama dengan menetapkan gencatan senjata dengan negara-negara Blok Sentral, yaitu Jerman dan Austria-Hongaria. Ia percaya bahwa perang yang masih berlangsung akan membuat kesal tentara-tentara Rusia yang sudah dilelahkan oleh perang (dan Lenin sendiri sudah menjanjikan
perdamaian kepada mereka), dan ia tahu betul bahwa tentara-tentara ini dan pasukan Jerman dapat menjatuhkan pemerintahannya sewaktu-waktu dan mengagalkan upaya untuk menegakkan sosialisme internasional. Di sisi lain, anggota-anggota Bolshevik lainnya (terutama Bukharin dan Komunis) berkeyakinan bahwa perdamaian dengan Blok Sentral merupakan tindakan pengkhianatan terhadap
sosialisme internasional, dan menurut mereka Rusia justru perlu mengobarkan "perang pertahanan revolusioner" yang diyakini akan memicu pemberontakan proletariat di Jerman.
Lenin mengusulkan gencatan senjata selama tiga bulan dalam Dekret Perdamaian-nya pada November 1917, yang disetujui oleh Kongres Soviet Kedua dan diserahkan kepada pemerintah Jerman dan Austria-Hongaria. Jerman menanggapinya dengan baik, karena bagi mereka ini adalah kesempatan untuk berfokus pada Front Barat dan menghindari kekalahan. Pada bulan November, dimulai perundingan gencatan
senjata di Brest-Litovsk, markas besar komando tinggi Jerman di Front Timur; selama perundingan ini, delegasi Rusia dipimpin oleh Trotsky dan Adolph Joffe. Sementara itu, usulan gencatan senjata hingga bulan Januari telah disepakati. Selama perundingan, Jerman menegaskan bahwa mereka ingin mempertahankan wilayah yang telah mereka taklukkan (yang mencakup Polandia, Lituania, dan Kurzeme),
sementara Rusia memberikan tanggapan bahwa tindakan tersebut melanggar hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa tersebut. Beberapa anggota Bolshevik ingin agar perundingan sebisa mungkin diperlama hingga revolusi proletariat meletus di seluruh Eropa. Pada tanggal 7 Januari 1918, Trotsky kembali dari Brest-Litovsk ke Sankt Peterburg dengan sebuah ultimatum dari Blok Sentral: Rusia harus menerima permintaan wilayah dari Jerman, atau perang akan berlanjut.
Pada bulan Januari dan lagi pada bulan Februari, Lenin memohon kepada Bolshevik untuk menerima permintaan Jerman. Ia berpendapat bahwa tidak apa-apa kehilangan wilayah asalkan pemerintahan Bolshevik tetap dapat dipertahankan. Sebagian besar kaum Bolshevik menolaknya, karena mereka ingin memperpanjang gencatan senjata. Pada tanggal 18 Februari, Angkatan Darat Jerman melancarkan Operasi
Faustschlag, sehingga pasukan mereka terus merangsek masuk ke dalam wilayah Rusia dan menaklukkan Dvinsk dalam sehari. Pada saat itu, Lenin akhirnya berhasil meyakinkan mayoritas yang tipis di Komite Sentral Bolshevik untuk menerima tawaran Blok Sentral. Namun, pada tanggal 23 Februari, Blok Sentral mengeluarkan sebuah ultimatum baru: selain Polandia dan negara-negara Baltik, Rusia juga harus mengakui kekuasaan Jerman atas Ukraina, dan jika tidak mereka akan menghadapi serangan besar-besaran.
Pada tanggal 3 Maret, Perjanjian Brest-Litovsk ditandatangani. Akibatnya, Rusia kehilangan banyak sekali wilayah: Rusia kehilangan 26% penduduk, 37% wilayah panen pertanian, 28% industri, 26% jalur kereta api, dan tiga per empat kandungan batubara dan besinya. Selain itu, perjanjian ini tidak disukai oleh banyak orang dari berbagai latar belakang kelompok, dan beberapa anggota