Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
dikelola oleh pihak swasta. Sehari kemudian putusan tersebut disetujui oleh seluruh karyawan rumah sakit zending Yogyakarta dan dr. Samallo menjadi direktur yang berasal dari pribumi pertama di lembaga tersebut dan nama rumah sakit diubah menjadi Roemah Sakit Oemoem Poesat (RSUP). Kemandirian rumah sakit zending Yogyakarta juga tidak terlepas
dari bantuan Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Sebelum kepindahannya kembali ke Jakarta, Inspektur Kementerian Kesehatan RI dr. Soemakno beberapa kali menawarkan kepada RSUP agar semua pegawainya mau masuk menjadi pegawai negeri agar gajinya dapat disesuaikan dengan peraturan gaji pegawai dan status RSUP menjadi milik Negara Republik Indonesia. Namun semua karyawan RSUP Yogyakarta menolak
usulan Kementerian Kesehatan tersebut dan tetap ingin menjadi rumah sakit Kristen yang dikelola pihak swasta. Eksistensi RSUP Yogyakarta pada saat itu tidak dapat dilepaskan dari Kesultanan Yogyakarta karena Sultan Hamengku Buwono IX akhirnya memberi bantuan sebesar f 8000 pada awal tahun 1949. Selain itu juga mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan Belanda sebesar
f10000 pada pertengahan tahun 1949. Dipihak lain tawaran yang sama juga dilakukan Kementerian Kesehatan RI terhadap pimpinan dan pegawai rumah-rumah sakit zending yang ada di Jawa Tengah. Berbeda dengan rumah sakit zending di Yogyakarta, pimpinan dan pegawai rumah sakit zending di Jawa Tengah ini mau menerima tawaran dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjadi
pegawai negeri. Alasan Kementerian Kesehatan RI dalam melakukan nasionalisasi terhadap rumah sakit zending pada waktu itu selain faktor ekonomi, yaitu minimnya dana yang dipunyai oleh pengelola rumah sakit juga faktor sosial yaitu pentingnya keberadaan sebuah rumah sakit dalam suatu daerah. Setelah dikelola oleh pemerintah RI
kesembilan rumah sakit Zending Gereformeerd di Jawa Tengah ini kemudian dijadikan sebagai rumah sakit setempat. Kesembilan rumah sakit tersebut masing-masing di Blora, Klaten, Jebres-Surakarta, Wonosobo, Purwokerto, Magelang, Purbalingga, Purworejo, dan Kebumen. Sementara itu dengan alasan yang sama yaitu masalah biaya, pada tahun 1948 pengelolaan Rumah Sakit
Kadipolo diserahkan kepada pemerintah swatantra Jawa Tengah, namun dengan syarat bahwa keluarga kraton dan pegawai kraton yang dirawat di rumah sakit tersebut mendapat keringanan pembiayaan. Pada saat itu kemudian muncul suatu rencana untuk mendirikan suatu Rumah Sakit Pusat di Surakarta. Sesudah melalui diskusi dan kajian yang matang akhirnya nama
Bale Kusolo dinilai layak untuk dijadikan nama sekaligus identitas bagi rumah sakit di Surakarta. Pengambilalihan Rumah Sakit Bale Kusolo oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 2 Maret 1950, No. 384/Sekr./D/7, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1950, Rumah Sakit Bale Kusolo diambil alih dan dikelola oleh Pemerintah RI. Surat keputusan ini
sekaligus menetapkan nama Rumah Sakit Bale Kusolo diganti dengan nama Rumah Sakit Pusat Surakarta dengan dr. Toha sebagai direktur pertamanya. (Selanjutnya tanggal 1 Januari 1950 ditetapkan sebagai hari jadi RSUD Dr.Moewardi Surakarta). Sejak saat itu di Surakarta terdapat 3 rumah sakit yang semuanya dikelola oleh pemerintah yaitu:
Rumah Sakit "Pusat" Surakarta yang berlokasi di Mangkubumen Rumah Sakit "Surakarta" yang berlokasi di Jebres Rumah Sakit "Kadipolo" yang berlokasi di Kadipolo. Keberadaan ketiga rumah sakit pemerintah di Surakarta itu disatu sisi menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya dua rumah sakit di wilayah yang sama
namun keduanya menggunakan nama Surakarta yaitu Rumah Sakit Pusat Surakarta dan Rumah Sakit Surakarta. Untuk mengakhiri polemik dan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Surakarta, maka Inspektur Kepala Jawatan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengirim surat usulan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 15 September 1953 dengan nomor surat: K.23429/KK tentang pergantian nama Rumah Sakit di Surakarta. Dalam surat tersebut diusulkan adanya pergantian nama rumah sakit yaitu:
Rumah Sakit Pusat Surakarta menjadi Rumah Sakit Umum Mangkubumen Rumah Sakit Surakarta menjadi Rumah Sakit Umum Jebres Penggantian nama itu kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 9 Juli 1954 Nomor 44751/R.S. Seiring dengan penerapan UU No. 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menganut sistem otonomi riil. Undang-undang ini membagi daerah di Indonesia menjadi dua jenis
daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa yang disebut daerah swatantra dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Sehubungan dengan hal itu maka terjadi perubahan pengelolaan ketiga rumah sakit yang ada di Surakarta. Jika pada awalnya ketiganya dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung, maka sejak tahun 1957 pengelolaan ketiga rumah sakit
itu diserahkan kepada Pemerintah daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah di Semarang. Namun perubahan pengelolaan rumah sakit ini tidak mengurangi hak, tugas, serta kewajibannya untuk melayani pelayanan kesehatan pada masyarakat. Selain itu, pemberlakuan undang-undang tersebut juga telah menempatkan masing-masing rumah sakit untuk berdiri sendiri serta bertanggung jawab kepada
pemerintah daerah swatantra tingkat I Jawa Tengah. Disamping tugas tetap pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ketiga rumah sakit itu juga menyelenggarakan pendidikan bagi tenaga para medis. Keadaan ini dipandang oleh para pengelola ketiga rumah sakit dan juga tokoh masyarakat di Surakarta kurang efektif dan efisien. Atas dasar pemikiran itu ditambah dengan tujuan
untuk mencapai keseragaman serta efisiensi kerja dalam bidang medis-teknis, tata usaha, pendidikan dan juga penghematan uang negara, maka dipandang perlu untuk dilakukan reorganisasi lembaga-lembaga kesehatan yang ada di Surakarta. Tujuan utama dilakukannya reorganisasi ini adalah mempersatukan ketiga rumah sakit itu kedalam satu unit dibawah satu orang
pimpinan beserta stafnya. Dengan memperhatikan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tertanggal 19 Februari 1960 No. K.693/UNH, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah memalui surat No. H.149/2/3 tertanggal 1 Maret 1960 memutuskan untuk menyatukan ketiga rumah sakit tersebut kedalam suatu unit organisasi dibawah seorang direktur dengan nama Rumah Sakit
"Surakarta". Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, ketiga rumah sakit itu kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I Jawa Tengah. Proses penyatuan ketiga rumah sakit ini diserahkan sepenuhnya kepada kepala Dinas Kesehatan Rakyat daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan akhirnya selesai dilakukan pada tanggal 1 Juli 1960 yang untuk selanjutnya
dipusatkan di Mangkubumen. Sementara itu masing-masing rumah sakit kemudian menjadi bagian-bagian dari Rumah Sakit Surakarta, yaitu komplek Mangkubumen, Kadipolo, dan Jebres. Untuk selanjutnya, mulai tanggal 1 Juli 1960 Rumah Sakit Surakarta dipimpin oleh seorang dokter yaitu dr. Mas Ariyotedjo, sebagai direktur pertamanya. Dengan selesainya penyatuan ketiga rumah
sakit itu, berangsur-angsur pula pembagian unit-unit dilaksanakan dengan teratur. Untuk mencukupi kebutuhan tenaga medis dan non medis maka dilakukan mutasi di antara ketiga kompleks dan disesuaikan dengan tugas dan keahlian dari para staf tersebut. Mulai tanggal 1 Juli 1960 Rumah Sakit Surakarta terdiriatas tiga "rumah sakit" yaitu Rumah Sakit Mangkubumen, Rumah Sakit Kadipolo, dan
Rumah Sakit Jebres. Dengan tujuan melakukan kesatupaduan di antara ketiganya dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka diadakan spesialisasi di masing-masing unit pelaksana fungsional yang ada di Rumah Sakit Surakarta. Berikut ini adalah identifikasi masing-masing rumah sakit: