Ideologi politik
berikan terhadap nilai- nilai dasar ideologi dengan perubahan dan pengmbangan masyarakat. Menurut Soerjanto popowardojo, ideologi adalah suatu pemilihan yang jelas dan bahwa komitmen untuk mewujudkannya. Sejalan dengan itu, Sastrapratadja mengemukakan bahwa ideologi membuat orientasi pada tindakan. Ada bergagai factor yang dapat melahirkan dam mengembangkan persepsi dan tingkalaku yang tidak wajar
dan kurang sehat tentang ideologi. Penembangan ini sajalan dengan pendapat dan di kemukakan oleh Sastrapratadja bahwa ideologi memiliki kecenderungan untuk indicator. Obsesi dan komitmen yang berlebihan terhadap ideologi biasanya merangsang orang untuk berpersipsi, bersikap dan bertingkah laku sangan doktiner. Fenomena itu akan menjadikan ideologi sebagai dogma yang sempit, beku dan tak bernyawa. Dokmatise sempit mematikan
jiwa atau roh ideologi yang menghidupkannya wabagai wawasan atau pandangan hidup bersama yang relative dan dinamis. Ditengah masyarakat, masih sering terdengar bahwa kita harus membangun Negara berdasarkan Pancasila dan persatuan Indonesia atau yang kemudian lazim disebut istilah " persatuan nasional " merupakan cita- cita yang cukup mendasar bagi bangsa Indonesia. Untuk memenuhi cita- cita
tersebut, konstitusi Indonesia perlu meletakkannya dalam system kehidupan kenegaraan. Sala satu sila dalam dasar Negara Pancasila mencantumkannya sebagai konsep dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila " Persatuan Indonesia " mengandung prinsip Nasionalisme, Cinta bangsa dan tanah air menggalang terus persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme dalaha rakyat mutlak bagi pertumbuhan dan kelangsungan
suatu bangsa dalam abad modern sekarang ini. Nasionalisme Pancasila mengharuskan kita menghilangkan penjolan kesukuan, keturunan ataupun perbedaan warna kulit. Sala satu bentuk penggalang an semangat persatuan adalah dilangsungkannya " sumpah pemuda " yang menyatakan adanya satu kesatuan bagi rakyat Indonesia, yaitu kesatuan tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia. Adanya sumpah pemuda semangat
manusia Indonesia lebih diwarnai oleh semangat golongan dan kedaerahan. Filsafat adalah suwatu usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan- persoalan yang menyangkut universe (alam semesta) dan kehidupan manusia.
Filsafat sering kali menjadi pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah- lakunya. Konsep Negara yang berorientasi filsafat pernah di kembangkan oleh beberapa filsuf abad pertengahan. Pada abad pertengahan juga ada Al-farabi dengan pemikiran Negara utama. Al-farabi menuangkan konsep Negara secara filosofi dan dalam bentuk secara territorial, yatu apa yang ia sebut dengan:
Dalam posisi seperti itu, Pancasila sebagai mana disampaikan oleh Prof. Notonagoro, merupakan buah ruangan yang dalam, hasil dari penyelidikan yang teratur dan pemikiran yang mendalam yang luas. Tentang pemikiran sila pertama " ketuhanan yang maha esa " misalnya, kandungan filosofisnya sangat dominan. Ada pun Rakyat Indonesia cara berkehidupanya masi bergantung dengan alam dan juga masi
mengenal dengan adanya kepercayaan- kepercayaan tentang roh- roh atau pun sejenisnya terutama rakyat Indonesia pada jaman dahulu kalah masih mengenal alam gaib yang dinama kan animisme dan dinamisme. Ada indikasi kuat bahwa sebagian orang Indonesia kurang menyukai subtansi Pancasila dan memilih pandangan hidup lain, yaitu individualisme dan riberalisme. Agaknya menarik apa yang di
kemukaan oleg Saydiman Surjohadiprodjo mamtan gubernur lehannas ini menyatakan bahwa factor yang paling menyudukan dan bahkan yang mencelakakan Pancasila adalah bahwa sejak diterima sebagai dasar Negara, belum pernah ada usaha serius dan konsisten dari pihak pemimpin Negara untuk menjadikan nilai- nilai Pancasila tersebut sebagai kenyataan dalam kehidupan bangsa. Dengan demokrasi
terpimpin itu Soekarno melakukan kebijakan- kebijakan politik yang tidak sesuai dengan prinsip- prinsip Pancasila. Soekarno telah memainkan perannya melalui batas kelayakan. Sebagai dirokrat, ia telah sepenuhnya mengidentifikasikan diri dengan partai, untuk selanjutnya mencampur adukan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi Negara. Sebagai mana terungkapkan Robet
Michels: " seorang revolusi oner berhak nmenindas, menipu, memeras dan juga perlu memusnahkan siapa saja yang tidak tanpa syarat menyutujui metode dan tujuannya. Karena ia hanya perlu memandang mereka tak lebih dari chair aconspiration. Satu- satunya tujuan haruslah untuk memastikan kemenangan gagasan-gagasannya yang pada hakikatnya bersifat
pribadi, tanpa rasa hormat terhadap oaring. Mungkin ungkapan Michels tidak seluruhnya benar tetapi dalam tragedy soekarno, hal ini menjadi gambaran. Demikian juga dengan melihat realitas politik selama pemerintahan Orde Baru, kecenderungan rezim penguasa menjadikan kekuasaannya semakin nyata. Namun kehendak para anggota MPR menyadari bahwa terpuruknya bangsa Indonesia
bukan karena Pancasila, tetapi lantaran pihak yang berkuasa tak pernah secara bersungguh- sungguh menusahakan agar Pancasila bener- bener menjadi kenyataan dalam kehidupan bangsa. Yang langsung kita rasakan adalah akibat dari kebebasan individu tanpa batas. Kita juga melihat bahwa pengaturan ekonomi atas dasar liberalisme akan jauh menguntungkan pihak yang sudah kuat dan kaya
ketimbang yang masi harus memulai dan masih miskin keadaannya. Tapi peran pemerintah itu harus mengutamakan penigkatan kesejahtrahan umum dan bukan memperkuat pihak yang kaya saja, seperti terjadi di area Orde Baru. Dengan demikian, Pancasila masih tetap cocok untuk menjadi dasar Negara dan pandangan hudup bangsa Indonesia sepanjang Pancasila dilakukan dan diwujudkan, bukan hanya dipajang
sebagai dekorasi yang indah. Pancasila adalah paham yang terbuka, maka bangsa Indonesia harus bersedia mengambil segi- segi positif dari paham- paham yang lain, termasuk individualisme dan liberalisme, guna memperkaya dan memperkuat nilai Pancasila. Bila Pancasila dilaksanakan secara serius dan konstan, kehidupan bangsa Indonesia akan selalu memperhatikan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Selain
itu, akan ada keadilan sosial dan berlakunya kekuasaan hukum, serta- yang paling positif- adanya persatuan Indonesia dan ketuahanan yang maha esa.
Kebebasan telah muncul sejak adanya manusia di dunia, karena pada hakikatnya manusia selalu mencari kebebasan bagi dirinya sendiri. Bentuk kebebasan dalam politik pada zaman dahulu adalah penerapan demokrasi di Athena dan Roma. Tetapi, kemunculan liberalisme sebagai sebuah paham pada abad akhir abad 17.
Liberalisme berasal dari kata liberalis yang berarti bebas. Dalam liberalisme, kebebasan individu, pembatasan kekuasaan raja (pemerintah), dan persaingan pemilik modal (kapital). Karena itu, liberalisme dan kapitalisme terkadang dilihat sebagai sebuah ideologi yang sama.
Liberalisme muncul pada abad ke akhir abad 17, berhubungan dengan runtuhnya feodalisme di Eropa dan dimulainya zaman Renaissance, lalu diikuti dengan gerakan politik masa Revolusi Prancis. Liberalisme pada zaman ini terkait dengan Adam Smith, dikenali sebagai liberalisme klasik. Pada masa ini, kerajaan (pemerintahan) bersifat lepas tangan, sesuai dengan konsep Laissez-Faire. Konsep ini menekankan bahwa kerajaan
harus memberi kebebasan berpikir kepada rakyat, tidak menghalang pemilikan harta individu atau kumpulan, kuasa kerajaan yang terbatas dan kebebasan rakyat.
Seruan kebebasan ini dikumandangkan setelah sebelumnya pada abad 16 dan awal abad 17, Reformasi Gereja dan kemajuan ilmu pengetahuan menjadikan masyarakat yang tertekan dengan kekuasaan gereja ingin membebaskan diri dari berbagai ikatan, baik agama, sosial, dan pemerintahan. Menurut Adam Smith, liberal berarti bebas dari batasan (free from restraint), karena liberalisme menawarkan konsep hidup bebas dari pengawasan gereja dan raja.