Alex Kawilarang
Pada bulan Agustus 1956, Mayjen Nasution sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat menunjuk Kawilarang sebagai Atase Militer Indonesia di Amerika Serikat dengan pangkat brigadir jenderal. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa tujuan pengangkatan Kawilarang sebagai atase militer adalah menghilangkan pengaruhnya sebagai Panglima TT III/Siliwangi di Jawa Barat sehingga kedudukan panglima bisa dipegang oleh seorang
perwira yang tidak akan mengancam Nasution atau bahkan seorang yang pro-Nasution. Langkah serupa dilakukan Nasution dengan mengganti Panglima TT VII/Indonesia Timur dari Joop Warouw ke Ventje Sumual. Hanya sehari sebelum upacara serah-terima jabatan, Kawilarang memerintahkan penangkapan Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani karena kegiatannya yang diduga korupsi. Langkah ini didukung oleh Zulkifli Lubis
yang merupakan lawan dari Nasution. Nasution akhirnya membatalkan perintah Kawilarang dan Abdulgani dibebaskan. Mengenai penunjukan ke Washington, Kawilarang sendiri menyatakan bahwa posisi itu ditawarkan oleh Nasution dan ia menerimanya karena Kawilarang ingin memperoleh lebih banyak pengetahuan militer di luar negeri.
Karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat karena (di antaranya) kurangnya otonomi daerah, maka pada tanggal 2 Maret 1957, Ventje Sumual mendeklarasikan Piagam Perjuangan Semesta dan gerakan Permesta. Pusat gerakan tersebut adalah di Manado dan Minahasa di Sulawesi Utara. Gerakan ini bersatu dengan gerakan terpisah di Sumatera yang disebut Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI). Kawilarang memantau situasi dari Washington dan kemudian menyimpulkan bahwa pemerintah pusat di Jawa yang menjadi penyebab krisis regional tersebut. Pada bulan Maret 1958, ia memberi tahu Duta Besar Indonesia untuk AS, Murkoto, bahwa ia akan berangkat ke Sulawesi Utara. Ia meninggalkan jabatannya pada 22 Maret 1958. Sekembalinya ke tanah air, ia menjabat sebagai Panglima
Besar/Tertinggi Angkatan Perang Revolusi PRRI (1958) dan Kepala Staf Angkatan Perang APREV (Angkatan Perang Revolusi) PRRI, dengan pangkat mayor jenderal dari Februari 1959 hingga Februari 1960. Ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa Kawilarang belum sepenuhnya menerima sisi PRRI karena menurutnya PRRI sejalan dengan ekstrimis agama. Kawilarang adalah satu-satunya perwira yang tidak segera
diberhentikan oleh pemerintah pusat secara tidak hormat atas partisipasi mereka dalam Permesta dan PRRI. Karena keraguannya terhadap PRRI, pemerintah pusat masih berharap bahwa dia akan berubah pikiran. Namun ia tetap mendukung Permesta dan menjadi Panglima angkatan bersenjata Permesta.
Pada tahun 1961 pasukan dari pemerintah pusat berhasil meredam perlawanan pasukan Permesta. Pasukan dari Jakarta ini terdapat perwira-perwira yang dulu di bawah pimpinan Kawilarang. Konflik ini dapat diselesaikan secara damai melalui upaya FJ Tumbelaka. Beberapa upacara diadakan pada bulan April dan Mei 1961 dimana pemerintah Indonesia secara resmi menerima kembali pasukan Permesta. Kawilarang berpartisipasi
dalam upacara pada tanggal 14 April yang dihadiri oleh Mayjen Hidayat dan Brigjen Achmad Yani dari TNI, keduanya kenal baik dengan Kawilarang. Namun menurut Kawilarang, sebelumnya telah tercapai kesepakatan bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak komunis di Jawa. Karenanya, Kawilarang merasa menyesal ketika Nasution tidak menepati janjinya.
Des Alwi, seorang tokoh pemuda 1945 menyebut Kawilarang sebagai seorang tentara asli yang jujur dan tidak main politik. Tindakannya menempeleng Soeharto tampaknya tidak pernah dimaafkan oleh presiden kedua RI itu, sehingga sampai Kawilarang meninggal, ia tidak pernah berbicara dengan bekas atasannya itu. Baru setelah Suharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh B.J.
Habibie, Kawilarang memperoleh penghargaan atas jasa-jasanya. Juga karena perannya dalam Permesta, ia tidak pernah menerima penghargaan militer seperti perwira-perwira sesamanya. Pada tanggal 15 April 1999, Kawilarang akhirnya memperoleh pengakuan atas jasa-jasanya dalam ikut membentuk Kopassus. Pada peringatan hari jadi Kopassus ke-47, Kawilarang diterima sebagai
"Warga Kehormatan Kopassus" di Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Sebagai tandanya, ia dianugerahi sebuah baret merah dan pisau komando.
Pada tahun 1961, Kawilarang menerima amnesti dan abolisi dari Presiden Soekarno melalui Keppres 322/1961. Namanya kemudian direhabilitasi. Kawilarang kemudian pensiun dari dinas TNI, namun pangkatnya diturunkan menjadi kolonel purnawirawan. Ia tetap aktif dalam komunitas pensiunan militer dan Pepabri (Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI). Pada akhir 1960an, ia
pernah mengajukan proposal untuk pendirian pabrik tepung terigu dan diberikan izin oleh Soemitro Djojohadikoesoemo, selaku Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu. Namun, kemudian izin tersebut dialihkan oleh Soeharto kepada Bogasari. Pada tahun 1972, Kawilarang menjabat sebagai wakil manajer umum Jakarta Racing Management, yang mengelola pacuan kuda di Pulomas, Jakarta Timur. Kompetisi balap kuda nasional tahunan diberi nama "AE Kawilarang Memorial Cup".
Pada tanggal 6 Juni 2000, Kawilarang meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo di Jakarta. Dia disemayamkan di Ruang Soedirman di Markas Kodam III/Siliwangi di Bandung yang kemudian diikuti dengan upacara militer yang dipimpin oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen Slamet Supriyadi. Kawilarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra di Bandung.
Kawilarang menikah dua kali. Pertama dengan Petronella Isabella van Emden pada tanggal 16 Oktober 1952. Mereka bercerai pada tahun 1958. Kedua dengan Henny Olga Pondaag, mantan istri Ventje Sumual, sahabatnya dalam perjuangan Permesta. Dari pernikahannya yang pertama, ia memperoleh dua orang anak: Aisabella Nelly Kawilarang dan Alexander Edwin Kawilarang. Dari pernikahannya yang kedua, ia memperoleh seorang anak yakni Pearl Hazel Kawilarang.