Perkawinan sejenis
Pada 2017 sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa 41% warga Korea Selatan mendukung perkawinan sejenis, sedangkan 52% menolak. Dukungan ini jauh lebih tinggi pada kalangan muda, dalam jajak pendapat pada 2014 menunjukkan bahwa 60% warga Korea Selatan yang berumur 20-an mendukung perkawinan sejenis, meningkat dua kali lipat dari 2010 (30.5%).
Pada 19 Maret 2015, sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis diajukan kepada Majelis Legislatif oleh Deputi Ligia Elena Fallas Rodrguez dari Broad Front. Pada 10 Desember 2015, organisasi Front Hak Setara ("Frente Por los Derechos Igualitarios") dan sebuah kelompok dari beberapa deputi mengajukan RUU lainnya.
Pada 10 Februari 2016, Mahkamah Konstitusi Kosta Rika mengumumkan ia akan mendengar sebuah kasus yang mencari pengesahan perkawinan sejenis di Kosta Rika dan menyatakan bahwa larangan perkawinan sejenis di negara itu tidaklah konstitusional.
Pada Januari 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (IACHR) memutuskan bahwa Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia mewajibkan pengakuan terhadap perkawinan sejenis. Putusan tersebut secara penuh mengikat di Kosta Rika, yang dalam hitungan jam menyetujui untuk tunduk dan menerapkannya. Wakil Presiden Kosta Rika Ana Helena Chacón Echeverra mengumumkan bahwa Pemerintah akan segera
mewujudkan putusan itu "dengan kesungguhannya". Mahkamah Elektoral Agung Kosta Rika (lembaga yang bertugas untuk pencatatan sipil, termasuk mengeluarkan akta perkawinan) mengumumkan bahwa mereka akan mematuhi putusan IACHR dan akan menyesuaikan perundang-undangan ketika badan eksekutif diberi tahu putusan ini. Pemberitahuan resmi pertama dilakukan pada 12 Januari 2018. Pada 15 Januari, sepasang pasangan
sejenis mengajukan akta perkawinan. Perkawinan mereka direncanakan akan dilaksanakan pada 20 Januari, dan akan menjadi perkawinan sejenis pertama di Kosta Rika, Beberapa saat sebelum tanggal perkawinan, Dewan Utama Notaris menyatakan bahwa notaris tidak dapat melakukan perkawinan sejenis sampai ada perubahan legislatif atau putusan Mahkamah Agung, menempatkan mereka dalam kebingungan dengan Pemerintah Kosta Rika
dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, yang menyatakan bahwa perubahan legislatid tidaklah diperlukan dan pemerintah dengan mudah dapat mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Dalam pemilihan umum Kosta Rika 2018, putusan IACHR menjadi hal yang penting. Carlos Alvarado Quesada, yang mendukung hak LGBT rights dan menyetujui penerapan putusan ini, memenangi pemilihan dengan 60.7% suara, mengalahkan Fabricio Alvarado, penentang keras hak LGBT yang menolak penerapan ini.
Pada 27 Mei 2016, Mahkamah Konstitusi Latvia membatalkan sebuah keputusan pengadilan tata usaha yang menolak sebuah ajuan untuk mendaftarkan perkawinan sejenis di negara tersebut. Seorang juru bicara pers Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa mahkamah tersebut setuju bahwa peraturan saat ini tidak mengizinkan perkawinan sejenis secara sah dilakukan di Latvia. Akan tetapi, masalah ini
seharusnya dianggap bukan dalam konteks perkawinan, tetapi mendaftarkan kemitraan keluarga. Lebih jauh lagi, tidak mungkin untuk menyimpulkan apakah hak-hak pengaju dilanggar atau tidak kecuali gugatan mereka diterima dan ditinjau dengan cara yang tepat. Mahkamah Konstitusi sekarang akan memutuskan apakah penolakan tersebut melanggar Konstitusi Latvia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
Pada November 2008, Mahkamah Agung Nepal mengeluarkan putusan terakhir dalam masalah hak LGBT, yang termasuk mengizinkan perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis dan perlindungan bagi minoritas seksual akan dimasukkan ke Konstitusi Nepal yang baru yang harus selesai pada 31 Mei 2012. Akan tetapi, Legislatur tidak dapat setuju dengan Konstitusi sebelum tenggat waktu dan diakhiri setelah Mahkamah Agung memutuskan
bahwa tenggat waktu tidak bisa diperpanjang. Konstitusi Nepal disahkan pada September 2015, tetapi tidak memuat perkawinan sejenis.
Pada Oktober 2016, Menteri Perempuan, Anak, dan Kesejahteraan Sosial membentuk suatu panitia yang mempersiapkan sebuah RUU untuk mengesahkan perkawinan sejenis.
Pada 17 Oktober 2016, sepasang pasangan sejenis mengajukan sebuah tindakan yang mencari pengakuan secara inkonstitusional terhadap perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri. Pada awal November, kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung. Sebuah gugatan yang mencari pengakuan penuh terhadap perkawinan sejenis di Panama diajukan ke Mahkamah Agung pada Maret 2017. Mahkamah Agung mendengarkan argumen dalam dua perkara pada musim panas 2017.
Saat Mahkamah Agung sedang merundingkan kedua perkara ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan pada 9 Januari 2018 bahwa negara penandatangan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia harus mengesahkan perkawinan sejenis. Pada 16 Januari, Pemerintah Panama menyambut keputusan ini. Wakil Presiden Isabel Saint Malo, berbicara atas nama Pemerintah, mengumumkan bahwa negara tersebut akan
sepenuhnya patuh terhadap putusan tersebut. Pemberitahuan resmi, yang mewajibkan pemenuhan putusan tersebut, dikirimkan ke berbagai departemen pemerintahan pada hari yang sama.
Pada sebuah putusan pada 9 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi Lima ketujuh memerintahkan RENIEC untuk mengakui dan mendaftarkan sebuah perkawinan sepasang pasangan sejenis yang sebelumnya menikah di Kota Meksiko. RENIEC kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di Peru. Pada 11 Januari, presiden Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pemerintah Peru akan mematuhi putusan IACHR.
Sebelum pemilihan Oktober 2017, aktivis LGBT memulai kampanye publik yang bertujuan mencapai perkawinan sejenis dalm kurun waktu empat tahun.
Perdana Menteri Andrej Babi mendukung pengesahan perkawinan sejenis. Sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis diajukan ke Parlemen Ceko pada Juni 2018. Jajak pendapat terkini menunjukkan bahwa RUU ini cukup dikenal di Republik Ceko; sebuah jajak pendapat pada 2018 menemukan bahwa 75% warga Ceko setuju dengan perkawinan sejenis.
Pada 5 Juni 2018, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia memutuskan, dalam kasus yang berasal dari Romania, bahwa pasangan sejenis memiliki hak bertempat tinggal yang sama dengan pasangan berbeda jenis, ketika seorang warga negara Uni Eropa menikah sementara tinggal di negara Uni Eropa kedua dimana perkawinan jenis adalah sah, dan pasangannya berasal dari negara ketiga, dan pasangan tersebut kemudian ingin pindah ke negara pertama.
Pada awalnya, kasus ini digugat ke dalam Mahkamah Konstitusi Romania, yang kemudian memutuskan untuk mengirimkan kasus ini ke Mahkamah Eropa.
Pada Desember 2014, partai eko-sosialis Bersatu mengajukan RUU yang mengamendemen pengartian perkawinan pada "Undang-Undang Perkawinan dan Hubungan Keluarga" 1976 dengan memasukkan pasangan sejenis. Pada Januari 2015, Pemerintah mengungkapkan tidak ada tentangan terhadap RUU tersebut. Pada Februari 2015, RUU tersebut diloloskan dengan 11 berbanding dengan 2. Pada Maret, Majelis meloloskan RUU terakhir dengan 51-28
suara. Pada 10 Maret 2015, Dewan Nasional menolak mosi untuk mewajibkan Majelis memungut suara sekali lagi, dengan suara 14-23. Penentang RUU tersebut meluncurkan petisi untuk referendum dan mendapatkan 40000 tanda tangan. Parlemen kemudian memilih untuk memblok referendum tersebut dengan penjelasan bahwa itu akan melawan Konstitusi Slovenia apabila memungut suara mengenai masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan berlawanan dengan larangan referendum (5-4) dan referendum dilaksanakan pada 20 Desember 2015.
Pada referendum, 63.4% pemilih menentang undang-undang tersebut, menjadikan undang-undang perkawinan sejenis Parlemen tidak sah.