Sejarah hukum Uni Eropa
Majelis Nasional Prancis menahan ratifikasi Perjanjian Komunitas Pertahanan Eropa, yang merupakan akibat penggabungan politik- Prancis, dan memunculkan pemikiran besar tentang masa depan kerja sama dan integrasi Eropa. Terlepas dari kegagalan EDC dan EPC, serta penyempitan proses integrasi ke bidang ekonomi, para pemimpin Eropa Barat kemudian mengusulkan pembentukan komunitas lain, dengan pendekatan berbeda dari konsep integrasi sektor ekonomi yang diadvokasi sebelumnya.
Pada tahun 1955, pertemuan tingkat atas berlangsung di Messina, (Italia). Pertemuan tersebut menandai awal peluncuran kembali Eropa. Menteri Luar Negeri Belanda, Johan Beyen mengusulkan Pasar Bersama Eropa, yang merupakan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota. Kemudian, komite antarpemerintah dibentuk, dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Belgia, Paul-Henri Spaak, dengan
laporan akhir tentang garis besar struktur kelembagaan dan bidang kebijakan utama organisasi. Laporan tersebut dimasukkan ke dalam rancangan perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC), yang kemudian ditandatangani di Roma pada 25 Maret 1957. Pada saat yang sama, perjanjian fungsionalis terkait Perjanjian Euratom, ditandatangani.
Perjanjian Roma berkontribusi pada penghapusan hambatan serta pembatasan secara bertahap yang memisahkan pasar dan ekonomi negara-negara Eropa Barat. Perjanjian ini memperkenalkan empat kebebasan pasar umum, yaitu kebebasan bergerak bagi individu, jasa, barang-barang, dan modal. Perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) membentuk struktur yang mirip dengan komunitas ECSC, yaitu
lembaga eksekutif independen dalam bentuk Komisi dalam bentuk Menteri Dewan, dengan otoritas yudisial pada Mahkamah dan Parlemen Eropa. Wilayah utama pertama yang menjadi perhatian lembaga-lembaga tersebut adalah bidang pertanian, yang di bahas pada pertemuan di Stresa, Italia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat Komisi, perwakilan petani, dan pakar nasional, dengan hasil kerangka
kerja Kebijakan Pertanian Bersama. Bersamaan dengan Perjanjian Roma, sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas ECSC, Euratom dan EEC dibentuk. Kemudian, Parlemen Eropa (terdiri dari 142 anggota) didirikan pada Maret 1958, dengan Schuman sebagai ketua pertama. Pada tahun 1961, Britania Raya, Denmark, Irlandia dan Norwegia mengajukan permohonan keanggotaan, tetapi diveto pada tahun 1963 oleh Charles
de Gaulle. Spanyol juga mengajukan permohonan, tetapi ditolak karena masih dipimpin oleh kediktatoran Franco. Pada tahun yang sama, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa Komunitas merupakan "tatanan hukum baru atas hukum internasional".
Perjanjian Penggabungan mulai berlaku pada 1 Juli 1967, membentuk lembaga eksekutif tunggal, yaitu 'Masyarakat Eropa' (EC) atas organisasi ECSC, EEC dan Euratom. Perjanjian Penggabungan memudahkan keputusan yang koheren dan rasional pada bidang-bidang energi dan kebijakan industri. Secara geografis, setalah Perjanjian Penggabungan ditandatangani, kini Komisi berbasis di Brussels,
sementara Otoritas Tinggi ECSC sebelumnya berbasis di Luksemburg. Kemudian, pada tahun 1970-an, negara-negara anggota menyiapkan 'pengawas keuangan' Komunitas, atau Pengadilan Auditor (CoA). Pada tahun berikutnya, Britania Raya dipimpin oleh Edward Heath, yaitu seorang pendukung antusias integrasi Eropa. Lalu, Britania Raya, Denmark, dan Irlandia bergabung sebagai
anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) pada tahun 1973. Pada KTT Paris yang diadakan pada Desember 1974, Kepala Negara dan Pemerintahan Komunitas sepakat bertemu tiga kali dalam setahun sebagai Dewan Eropa. Kemudian, Pemerintah Norwegia berencana mengambil bagian dalam perluasan Komunitas pada gelombaang pertama ini, tetapi gagal karena referendum menolak keanggotaannya di dalam Komunitas.
Kemudian, pada Juni 1979, Parlemen Eropa dipilih oleh hak pilih universal langsung untuk pertama kalinya, sehingga memberikan legitimasi demokratis. Pada tahun yang sama, Mekanisme Nilai Tukar Eropa mulai beroperasi, dan menjadi alat penstabil mata uang, sehingga memungkinkan penyatuan moneter.
Parlemen tumbuh menjadi 198 anggota, dimana pada Januari 1981, Yunani bergabung dengan Komunitas. Kemudian, Spanyol serta Portugal berpartisipasi pada tahun 1986, sehingga Parlemen terus tumbuh; dari 410 anggota (di tahun 1979) menjadi 518 anggota. Perluasan bidang hukum substansial dan kelembagaan EEC diperluas dengan kerja sama Komunitas dalam kebijakan ekonomi
dan sosial, perlindungan lingkungan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Undang-Undang Eropa Tunggal (SEA) kemudian disepakati dan memengaruhi transformasi prosedur pengambilan keputusan di dalam Komunitas, dan memberikan peningkatan aktivitas pasar umum Eropa, serta kerja sama politik antara negara-negara anggota. UU Eropa Tunggal (SEA) merupakan perjanjian internasional
yang berisi tentang kerangka kerja Komunitas Eropa yang memodifikasi Perjanjian Roma. Perubahan utama yang diperkenalkan oleh Komunitas atas dasar SEA dimulai pada 1 Januari 1993, dengan pembentukan Pasar Internal Uni Eropa di dalam Komunitas. Sementara aspek hukum pada perubahan perjanjian membentuk Komunitas Eropa, dimana 'Masyarakat Ekonomi Eropa' (EEC) diganti menjadi 'Komunitas Eropa' (EC).
Lingkup kerja ekonomi awal di antara negara-negara anggota Komunitas ditambahkan pada Perjanjian Uni Eropa (atau Perjanjian Maastricht) dengan Tiga Pilar utama yang meliputi: Aspek-aspek Pembentukan Uni Eropa (Pilar Pertama), Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (Pilar Kedua), serta Peradilan dan Urusan Dalam Negeri (Pilar Ketiga). Perjanjian Uni Eropa dipandang sebagai reformasi Perjanjian Roma
yang paling komprehensif, yang menghasilkan jadwal yang jelas dalam kemajuan lebih lanjut menuju Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa (EMU).
Perubahan Eropa Tengah dan Eropa Timur, serta "runtuhnya Tembok Berlin" dan penyatuan kembali Jerman pada 3 Oktober 1990 memaksa terjadinya reformasi besar-besaran di dalam Komunitas Eropa. Sehingga Uni Eropa dibentuk sebagai struktur kerja sama antarnegara yang sifatnya berbeda dengan perkara organisasi internasional tradisional. Dengan kata lain, Uni Eropa adalah organisasi
internasional yang terus bertahap menuju integrasi penuh di bidang ekonomi, politik dan moneter bagi negara-negara Eropa Barat. Kemudian pada tahun 1994, Uni Eropa dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) dengan tujuh anggota membentuk Wilayah Ekonomi Eropa, dengan Pasar Tunggal atas sembilan belas negara. Uni Eropa menyelesaikan negosiasi keanggotaan dengan anggota EFTA yang
tidak meratifikasi perjanjian aksesi pada tahun 1995 seperti Austria, Finlandia, Norwegia. Kemudian Austria, Finlandia dan Swedia bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari 1995, dan Parlemen Eropa tumbuh menjadi 626 anggota. Perjanjian Uni Eropa membawa perubahan kelembagaan yang cukup besar, dengan pengaruh peningkatan status, serta kekuasaan Parlemen Eropa. Perkembangan penting berikutnya berupa Perjanjian
Amsterdam, yang disepakati pada Konferensi Antarpemerintah yang diadakan pada Juni 1997. Perubahan besar dari perjanjian tersebut memperluas yurisdiksi Uni Eropa ke bidang kebijakan baru, dengan meningkatkan kekuatan Parlemen Eropa, yang menjadikannya mitra legislatif penting Menteri Dewan; dan perubahan kelembagaan lainnya. Pada gilirannya, perjanjian ini menuntun pada sebuah laporan Komite Ahli Independen
(Komisi Santer), yang didirikan oleh Parlemen Eropa, tentang penipuan, salah urus dan nepotisme di dalam Komisi, yang mendorong pengunduran diri seluruh Komisi yang dipimpin oleh Jacques Santer pada tahun 1999. Langkah ini didorong oleh keputusan Parlemen Eropa, yang tidak memberi Komisi pembebasan pada tahun anggaran 1996. Komisi baru, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Italia, Romano