Penyatuan Jerman
sekali. Reorganisasi militer oleh von Roon dan strategi operasional Moltke berdampak besar dalam perang melawan Perancis. Kecepatan mobilisasi Prusia membuat kagum Perancis, dan kemampuan Prusia untuk memusatkan kekuatan di tempat-tempat tertentu- yang mirip dengan strategi Napoleon tujuh puluh tahun sebelumnya- mengalahkan mobilisasi Perancis. Dengan menggunakan jaringan rel yang dibuat secara efisien,
tentara Prusia dikirim ke medan pertempuran dengan kondisi siap untuk bertempur, sementara tentara Perancis harus berjalan menempuh jarak yang jauh untuk mencapai tempat pertempuran. Setelah sejumlah pertempuran meletus, terutama Spicheren, Wörth, Mars la Tour, dan Gravelotte, tentara Prusia berhasil mengalahkan angkatan bersenjata utama Perancis dan maju ke kota Metz dan ibukota Perancis di Paris. Mereka menawan Napoleon III dan seluruh angkatan bersenjata Perancis di Sedan pada 1 September 1870.
Penangkapan kaisar Perancis yang memalukan dan penawanan seluruh angkatan bersenjata Perancis mengacaukan pemerintahan Perancis; musuh-musuh Napoleon menjatuhkan pemerintahannya dan memproklamirkan Republik Perancis Ketiga. Komando Tinggi Jerman memperkirakan tawaran perdamaian dari Perancis, namun republik baru menolak menyerah. Angkatan bersenjata Prusia mengepung Paris hingga pertengahan Januari, dan
kota tersebut "dibombardir secara tidak efektif"". Pada 18 Januari 1871, pangeran-pangeran Jerman dan komandan militer senior memproklamirkan Wilhelm sebagai "Kaisar Jerman" di Balai Cermin Istana Versailles. Berdasarkan Traktat Frankfurt yang ditandatangan sesudahnya, Perancis menyerahkan wilayah berbahasa Jermannya (Alsace dan wilayah Lorraine yang berbahasa Jerman); membayar ganti rugi (berdasarkan populasi) yang
disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Prusia pada tahun 1807; dan menerima pemerintahan Jerman atas Paris dan sebagian besar Perancis utara, dan "tentara Jerman akan mundur bertahap setiap kali pembayaran ganti rugi dicicil". Kemenangan Prusia atas Perancis merupakan pencapaian penting dalam upaya untuk menyatukan Jerman. Pada awal tahun
1860-an, Austria dan Prusia sama-sama mengklaim sebagai perwakilan negara-negara Jerman; keduanya meyakini bahwa mereka dapat mendukung dan melindungi kepentingan Jerman. Dalam menanggapi Permasalahan Schleswig-Holstein, keduanya terbukti dapat melakukannya dengan baik. Setelah kemenangan atas Austria pada tahun 1866, Prusia mulai menekankan otoritasnya sebagai perwakilan
negara-negara Jerman dan pelindung kepentingan Jerman, sementara Austria mulai mengalihkan perhatiannya pada wilayahnya di Balkan. Kemenangan atas Perancis pada tahun 1871 memperluas hegemoni Prusia atas negara-negara Jerman di tingkatan internasional. Dengan proklamasi Wilhelm sebagai "Kaiser", Prusia menjadi pemimpin kekaisaran baru. Negara-negara Jerman di selatan secara resmi tergabung dalam
negara Jerman yang bersatu berdasarkan Traktat Versailles 1871 (ditandatangani 26 Februari 1871; nantinya diratifikasi dalam Traktat Frankfurt pada 10 Mei 1871), yang secara resmi mengakhiri perang. Meskipun Bismarck telah memimpin transformasi Jerman dari konfederasi yang longgar menjadi negara-bangsa federal, ia tidak melakukannya sendiri. Penyatuan didasarkan pada tradisi kolaborasi hukum di bawah
Kekaisaran Romawi Suci dan kolaborasi ekonomi melalui "Zollverein." Kesulitan "Vormärz", dampak aktivitas liberal pada tahun 1848, reorganisasi militer von Roon, dan strategi von Moltke turut berperan dalam penyatuan politik.
Kekaisaran Jerman yang baru terdiri dari 25 negara bagian, dan tiga di antaranya merupakan kota-kota Hanza. Negara baru ini merupakan perwujudan "Kleindeutsche Lösung" ("solusi Jerman kecil" yang tidak termasuk Austria). Menyatukan berbagai negara menjadi satu negara membutuhkan lebih dari sekadar kemenangan militer, walaupun kemenangan tersebut mungkin meningkatkan moral. Penyatuan memperlukan
peninjauan ulang perilaku politik, sosial, dan budaya, dan pembentukan metafor baru mengenai "kita" dan "mereka". Siapa anggota baru bangsa baru ini? Bangsa baru ini terdiri dari apa? Bagaimana bangsa baru ini diorganisasi?
Walaupun sering dikategorikan sebagai federasi monarki, Kekaisaran Jerman sesungguhnya merupakan federasi 25 negara, dengan tiga di antaranya merupakan republik.
Konstitusi Jerman Utara pada tahun 1866 menjadi Konstitusi Kekaisaran Jerman pada tahun 1871 (dengan beberapa penyesuaian makna). Dengan konstitusi baru ini, Jerman memperoleh beberapa karakteristik demokratik: salah satunya adalah keberadaan Reichstag yang- berlawanan dengan Parlemen Prusia- merupakan dewan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh laki-laki yang telah
mencapai usia 25 tahun. Selain itu, pemilihan umum pada umumnya bebas dari kecurangan, sehingga menimbulkan rasa bangga akan parlemen nasional. Namun, pengesahan undang-undang memerlukan persetujuan dari "Bundesrat", dewan federal yang terdiri dari perwakilan dari negara bagian, yang sangat dipengaruhi oleh Prusia. Akibatnya, Prusia memiliki pengaruh yang kuat di kedua badan, dan kekuatan
eksekutif berada di tangan Raja Prusia sebagai "Kaiser", yang kemudian mengangkat kanselir federal. Kanselir bertanggang jawab hanya kepada kaisar. Secara resmi, kanselir berfungsi sebagai kabinet yang terdiri dari satu orang dan bertanggung jawab atas segala urusan negara; pada praktiknya, Sekretaris Negara (pejabat tinggi birokrasi yang mengatur keuangan, perang, urusan
luar negeri, dll) bertindak sebagai menteri tidak resmi. Kecuali pada tahun 1872-1873 dan 1892-1894, kanselir kekaisaran juga menjabat sebagai perdana menteri di Prusia. Dewan Kekaisaran memiliki wewenang untuk menyetujui, mengamendemen, atau menolak rancangan undang-undang, tetapi tidak memiliki hak inisiatif undang-undang (wewenang ini ada di tangan kanselir).
Negara-negara bagian tetap memiliki pemerintahannya sendiri, tetapi angkatan bersenjata mereka berada di bawah kendali Prusia. Militer negara-negara yang lebih besar (seperti Bayern dan Sachsen) memiliki otonomi tertentu, tetapi kemudian direformasi agar dapat dikoordinasikan dengan asas militer Prusia. Selain itu, militer negara-negara tersebut berada di bawah kendali pemerintahan federal pada masa perang.
Hipotesis "Sonderweg" mengaitkan keadaan Jerman pada abad ke-20 yang sulit dengan dasar politik, hukum, dan ekonomi kekaisaran baru yang lemah. Kaum elit Prusia yang disebut "Junker" masih memiliki kekuatan politik di Jerman yang baru dibentuk. Hipotesis "Sonderweg" mengaitkan kekuatan mereka dengan ketiadaan revolusi yang dikobarkan oleh kelas menengah atau
petani bersamaan dengan pekerja kota pada tahun 1848 dan 1871. Penelitian terkini mengenai peran Borjuis Agung- yang meliputi bankir, pedagang, industrialis, dan wiraswasta- dalam pembentukan negara Jerman yang baru telah membantah klaim dominasi politik dan ekonomi "Junker" sebagai kelompok sosial. Ilmu yang baru ini menunjukkan pentingnya kelas pedagang dari kota-kota Hanza dan pemimpin industri (terutama di Rheinland) dalam pembangunan Kekaisaran Jerman.
Penelitian tambahan mengenai Jerman pada masa Kaisar Wilhelm juga menambah sudut pandang baru. Meskipun kaum "Junker" masih mengendalikan korps perwira, mereka tidak mendominasi bidang sosial, politik, dan ekonomi seperti yang dihipotesiskan oleh pengusul teori "Sonderweg". Kekuatan "Junker" timur diseimbangkan di provinsi-provinsi barat oleh kaum Borjuis Agung dan oleh kelas profesional yang berkembang seperti birokrat, guru, profesor, dokter, pengacara, ilmuwan, dll.
Apabila reli Wartburg dan Hambach tidak memiliki konstitusi dan aparatur administratif, masalah tersebut diselesaikan pada tahun 1867 dan 1871. Namun, pidato besar, bendera, penonton yang antusias, konstitusi, reorganisasi pollitik, superstruktur kekaisaran, dan perubahan pada uni pabean pada tahun 1867-68 masih belum menghasilkan suatu bangsa.