Serangan Umum 1 Maret 1949
selain [[Suharto]], HB IX sangat rajin mendengarkan siaran radio luar negeri. Juga berdua mempunyai gagasan untuk segera mengadakan serangan umum, sejalan dengan Surat Perintah Siasat No. 4 dari Panglima Divisi III Kolonel [[Bambang Sugeng]]. Hanya yang mengherankan adalah disebutkannya Perintah Siasat No. 4 tertanggal 1 Januari 1949, dan bukan Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, yang secara
eksplisit menyebutkan Instruksi dari Panglima Divisi [[Bambang Sugeng]] kepada Komandan Daerah (Wehrkreis) III, Letnan Kolonel [[Suharto]], untuk melakukan serangan atas Ibukota [[Yogyakarta]] antara tanggal 25 Februari- 1 Maret 1949.
Juga dikutip dari biografi HB IX, keterangan yang sehubungan dengan serangan umum, tetapi tidak dilanjutkan dengan kalimat yang menyebutkan bahwa HB IX memanggil [[Suharto]] untuk menghadap:... Apalagi ketika ia mendengar berita dari siaran radio luar negeri, bahwa pada akhir Februari 1949 masalah antara Indonesia dengan Belanda akan dibicarakan di forum [[PBB]]. Bagaimana caranya untuk memberi tahu
kepada dunia internasional bahwa RI masih hidup, bahwa Belanda sama sekali tidak menguasai keadaan. Ia kemudian mendapat satu akal...... Namun ia harus cepat bertindak karena waktu telah mendesak. Ketika itu telah pertengahan Februari. Segera ia mengirim kurir untuk menghubungi Panglima Besar di tempat markas gerilya meminta persetujan untuk melaksanakan siasat.
Di sini berakhir kutipan dari biografi HB IX, sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Tim Lembaga Analisis Informasi (TLAI), Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949, kutipan tersebut selanjutnya berbunyi:... HB IX kemudian dapat mendatangkan komandan gerilya, Letkol [[Suharto]]. Dalam pertemuan di rumah kakaknya, [[Prabuningrat GBPH Prabuningrat]], di kompleks Keraton sekitar 13 Februari 1949,
ia menanyakan kesanggupan Suharto untuk menyiapkan suatu serangan umum dalam waktu dua minggu. Itulah satu-satunya pertemuan HB IX- [[Suharto]] dalam hubungan dengan rencana Serangan Umum 1 Maret. Kontak-kontak selanjutnya dilakukan dengan perantaraan kurir.
Keterangan tersebut sebenarnya sekaligus membantah ungkapan [[Suharto]], yang dalam otobiografinya menyebutkan bahwa:... sulit menghubungi Panglima Besar Jenderal [[Sudirman]], yang tempat bergerilyanya tidak diketahui dengan jelas...
Setelah [[Suharto]] tidak berkuasa, barulah ada keberanian beberapa orang untuk membantah versi [[Suharto]] tersebut, termasuk orang-orang yang di masa [[Suharto]] berkuasa, terlibat dalam konspirasi pemutarbalikan fakta sejarah, bahkan hadir dalam Seminar SESKOAD dan ikut dalam pembuatan Film "[[Janur Kuning]]". Di era yang diharapkan dimulainya
reformasi termasuk pelurusan penulisan sejarah, muncul pengkultusan baru yang masih memakai pola yang telah diterapkan oleh [[Suharto]] dan merekayasa legenda baru. Beberapa sumber berita dikutip, tetapi semua kesimpulan diarahkan kepada kerangka baru yang telah disiapkan, yaitu adanya pemrakarsa dan pelaksana; dan segala sesuatu seputar serangan tersebut
tidak berubah. Tidak pernah ada penjelasan, mengenai apa yang dimaksud dengan pemrakarsa. Hal ini dilakukan oleh pendukung HB IX.
Sebenarnya, bila mengenal sosok HB IX yang dikenal sangat low profile dan dekat dengan rakyat, sangat diragukan bahwa HB IX akan menyetujui semua langkah yang ditempuh untuk menciptakan suatu legenda baru untuk mengkultuskan dirinya. Versi ini juga mengekspos, seolah-olah serangan terhadap [[Yogyakarta]] tersebut menjadi tindakan, yang memaksa [[Belanda]]
kembali ke meja perundingan di [[PBB]] di [[Lake Success]] (Tempat bersidang Dewan Keamanan pada waktu itu adalah [[Lake Success]], [[Amerika Serikat]], dan [[Paris]], [[Prancis]]).
Brigjen. (Purn.) [[Marsudi]] seperti dikutip berbagai media, a.l. situs web koridor.com tertanggal 23 Juni 2000, menyebutkan, bahwa [[Hamengku Buwono IX]] yang memberikan perintah kepada Suharto. Koridor.com menuliskan:"Salah satu pelaku Serangan Oemoem (SO) 1 Maret Brigjen (Purn) [[C Marsoedi]] menegaskan, ide serangan terhadap kekuatan militer
[[Belanda]], yang menduduki ibukota RI [[Yogyakarta]]; pada Siang hari datang dari [[Sri Sultan Hamengku Buwono IX]].
Dalam seminar tentang Peranan [[Wehrkreise III]] Pada Masa [[Perang Kemerdekaan II]] 1948-1949 di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (Jarahnitra) [[Yogyakarta]], Kamis, [[Marsoedi]] mengemukakan, tidaklah benar bila ide itu berasal dari [[Soeharto]], yang saat itu menjadi Komandan [[Wehrkreise III]] berpangkat Overstee (Letkol) dan kemudian menjadi orang pertama [[Orde Baru]].
Menurut dia, juga tidak benar [[Soeharto]] pada masa itu tidak pernah menghadap Sri Sultan HB IX. "Saya sendiri yang menjadi penghubung antara HB IX dengan [[Soeharto]]," katanya. Ia menjelaskan, pada 14 Februari 1949, Soeharto diantar masuk ke Kraton Yogyakarta melalui nDalem Prabeya, dan kemudian bertemu empat mata dengan Sri Sultan HB IX di kediaman [[Prabuningrat GBPH
Prabuningrat]], saudara Sri Sultan yang juga menjadi tangan HB IX. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana gelap karena seluruh lampu dimatikan. Saat menghadap Sri Sultan, Soeharto mengenakan busana pranakan, jenis baju tradisional khusus bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Bahkan saat keluar dari pertemuan itu, [[Soeharto]] sempat memerintahkannya dengan kalimat pendek. "Tunggu
perintah lebih lanjut," kata [[Marsoedi]] menirukan ucapan [[Soeharto]] waktu itu. Ia mengungkapkan, sebelum bertemu [[Soeharto]], Sri Sultan pada 1 Februari berkirim surat kepada Panglima Besar [[Soedirman]] dan kemudian dijawab oleh Bapak [[TNI]] ini agar menghubungi Letkol [[Soeharto]] di [[Blibis]]."
Sebelum itu, dalam wawancara dengan Tabloid Tokoh, [[Marsudi]] mengatakan (Lihat Tabloid mingguan Tokoh, No. 01, Tahun ke-1, 9- 16 November 1998): "Gubernur Militer [[Bambang Sugeng itu]] 'kan Panglima Divisi, di atasnya Pak Harto, di bawah Panglima Besar. Peranan Panglima Divisi tak terasa, tetapi sebagai panglima, dia tentu menerima informasi dari Panglima Besar. Situasinya mendesak. Sarana komunikasi terbatas. Karena itu ada hierarki yang diterjang".
Sangat tidak tepat, apabila [[Marsudi]] menyebutkan "Peranan Panglima Divisi tak terasa." [[Marsudi]], yang waktu itu berpangkat Letnan dan hanya menjabat sebagai komandan Sub-Wehrkreis 101, tentu tidak pada posisi untuk menerima instruksi/perintah langsung dari Panglima Divisi, karena Panglima Divisi cukup memberikan instruksi/perintah kepada komandan
Brigade/Wehrkreis, sesuai dengan hierarki militer. [[Marsudi]] yang setelah usai [[Perang Kemerdekaan II]] terus akrab dengan para perwira yang dahulu di Staf Gubernur Militer (SGM), Staf Divisi serta pimpinan brigade, seharusnya cukup mendengar dan mengetahui peranan [[Panglima Divisi III]]/[[Gubernur Militer III]] Kolonel [[Bambang Sugeng]]. Panglima Divisi Kolonel [[Bambang Sugeng]], selain
yang langsung memimpin rapat pimpinan tertinggi militer dan sipil di wilayah [[Gubernur Militer III]] pada 18 Februari 1949-dimana disusun "Grand Design" Serangan Umum tersebut- juga memimpin sendiri rombongan dengan melakukan perjalanan kaki berhari-hari dari lereng [[Gunung Sumbing]], menuju [[Brosot]] untuk menyampaikan "Grand Design" itu kepada pihak-pihak yang terkait, seperti Kolonel [[Simatupang]], Kolonel [[Wiyono]] dari PEPOLIT dan termasuk kepada Letkol [[Suharto]].
Dari dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas, juga sebagaimana tertera dalam catatan harian Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel [[Simatupang]] tertanggal 18 Februari 1949, sebenarnya sudah sangat jelas peran Panglima [[Divisi III]]/[[Gubernur Militer III]] Kolonel Bambang Sugeng. Kemudian sehubungan dengan alasan "sarana komunikasi terbatas" maka "ada hierarki yang