Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI-AD) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.
TNI Angkatan Darat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan dengan dibentuknya TNI yang pada awal berdirinya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
TNI Angkatan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Darat (MABESAD). KASAD saat ini dijabat oleh Jenderal TNI Andika Perkasa.
Kekuatan TNI-AD saat ini terdiri dari 2 komando utama (kotama) tempur yaitu Kostrad, dan Kopassus. Di wilayah TNI-AD memiliki 15 Komando Daerah Militer, dan 45 Komando Resort Militer masing-masing wilayah memiliki satuan tempur tersendiri. Selain komando utama tempur, TNI-AD juga memiliki komando utama pendidikan yang mendidik para perwira dan calon perwira di Akademi Militer, Secapa, Seskoad dan komando utama pengembangan dan doktrin yaitu Kodiklat.
Cikal bakal lahirnya TNI pada awal kemerdekaan Indonesia dimulai dari penggabungan kekuatan bersenjata yang berasal dari para tokoh pejuang bersenjata, baik dari hasil didikan Jepang (PETA), Belanda (KNIL), maupun mereka yang berasal dari laskar rakyat. Hasil penggabungan ini menghasilkan sebuah lembaga yang bermana Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian berturut-turut
berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pada masa Orde Baru, Tentara Nasional Indonesia (TNI) digabung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penggabungan ini membentuk sebuah badan dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Berdasarkan kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah pemisahan peran antara TNI dan Polri.
Sejak kelahirannya, TNI menghadapi berbagai tugas dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia menghadapi Sekutu/Belanda yang berusaha menjajah kembali bangsa Indonesia. Kedatangan kembali Sekutu/Belanda mendapat perlawanan kekuatan TNI bersama rakyat. Perlawanan tersebut menimbulkan pertempuran yang terjadi dimana-mana, seperti di Semarang (1945), Ambarawa (1945), Surabaya (1945), Bandung (1946), Medan (1947), Palembang (1947), Margarana
(1946), Menado (1946), Sanga-Sanga (1947), Agresi Militer Belanda I (1947), Agresi Militer Belanda II (1948), dan Serangan Umum 1 Maret 1949.
Pada saat menghadapi Agresi Militer Belanda II, walaupun Pemerintah RI yang saat itu berpusat di Yogyakarta telah menyerah, Panglima Besar Jenderal Soedirman tetap melanjutkan perjuangannya, yaitu dengan cara gerilya karena berpegang teguh pada prinsip kepentingan negara dan bangsa.
Akibat dari perlawanan tersebut akhirnya bangsa Indonesia mampu mempertahankan pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949. Perjuangan ini berhasil berkat adanya kepercayaan diri yang kuat, semangat pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih dengan tekad merdeka atau mati.
TNI bersama rakyat melaksanakan operasi dalam negeri seperti penumpasan terhadap PKI di Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965, terhadap pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, terhadap PRRI di Sumatera Barat, Permesta di Menado, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, PGRS/Paraku di Kalimantan Barat, Republik Maluku Selatan di Ambon, GPLHT di Aceh, Dewan Ganda di Sumatera Selatan, dan OPM
di Irian. Perjuangan ini dilaksanakan demi kepentingan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpegang teguh pada prinsip demi kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Operasi pengamanan dilaksanakan terhadap kegiatan kenegaraan seperti Pemilu, Sidang Umum/Sidang Istimewa MPR, dan pengamanan terhadap terjadinya konflik komunal. Operasi pengamanan ini didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa, penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai bagian dari TNI, sesuai dengan pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Markas Besar TNI-AD berada di bawah koodinasi dengan Markas Besar TNI. Perwira tersenior Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, adalah perwira tinggi berbintang empat dengan pangkat Jenderal mengepalai Angkatan Darat di bawah Panglima TNI.
Jabatan tertinggi di TNI Angkatan Darat adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yang biasanya dijabat oleh Jenderal berbintang empat. Saat ini TNI Angkatan Darat dipimpin oleh Jenderal TNI Andika Perkasa.
Di TNI Angkatan Darat, sebagaimana di kecabangan lainnya, kepangkatan terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama. Adapun pangkat tertinggi di Angkatan Darat adalah Jenderal Besar dengan bintang lima. Sampai saat ini ada 3 orang perwira TNI Angkatan Darat yang dianugerahi pangkat tersebut. Mereka adalah:Pada TNI AD tingkat kotama daerah pertama adalah Komando daerah militer (KODAM)
yang wilayah pertahanannya biasanya meliputi satu provinsi atau lebih, Kodam dipimpin pewira berpangkat Mayor Jenderal, di bawah Kodam ada Komando resort militer (KOREM) yang wilayahnya biasanya meliputi wilayah luas atau karesidenan, Korem dipimpin perwira berpangkat Kolonel, di bawah Korem ada Komando distrik militer (KODIM) yang daerahnya meliputi wilayah satu Kabupaten/Kota atau
lebih, Kodim dipimpin oleh perwira berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan ada beberapa Kodim yang berdiri sendiri (tidak menginduk kepada Korem tetapi langsung pada Kodim) maka pimpinannya berpangkat Kolonel. Dibawah Kodim ada Komando rayon militer (KORAMIL) yang wilayahnya biasanya terdiri dari satu Kecamatan atau lebih, koramil dipimpin oleh perwira berpangkat Kapten atau Mayor (Untuk Kodim Berdiri Sendiri).•Keterangan: