Operasi Seroja
Operasi Seroja atau Invasi Indonesia atas Timor Timur dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 ketika militer Indonesia masuk ke Timor Timur dengan alasan anti-kolonialisme. Penggulingan pemerintahan Fretilin yang tengah populer dan singkat memicu pendudukan selama seperempat abad dengan kekerasan dimana sekitar 100-180.000 tentara dan warga sipil diperkirakan tewas atau menderita kelaparan.
Selama bulan-bulan pertama pendudukan, militer Indonesia menghadapi perlawanan pemberontakan yang berat di pedalaman pegunungan pulau, tetapi dari tahun 1977-1978, militer memperoleh persenjataan canggih baru dari Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain, untuk menghancurkan basis Fretilin. Namun, dua dekade terakhir, melihat bentrokan terus-menerus antara kelompok Indonesia dan Timor Timur atas status Timor Timur, sampai tahun 1999, Timor Timur memilih untuk merdeka lewat referendum oleh misi PBB di Timor Timur.
Timor Leste berutang kekhasan teritorialnya dari pembagian Pulau Timor, dan kepulauan Indonesia secara keseluruhan, juga fakta bahwa wilayah itu dijajah oleh Portugis, bukan orang Belanda (kesepakatan membagi pulau antara dua kekuatan ditandatangani pada tahun 1915). Pemerintahan kolonial digantikan oleh Jepang selama Perang Dunia II, yang kemudian melahirkan gerakan perlawanan yang mengakibatkan
kematian dari 60000 orang Timor, atau 13 persen dari seluruh penduduk pada saat itu. Setelah perang, Hindia Belanda menjamin kemerdekaannya independen sebagai Republik Indonesia. Dan Portugis sementara itu kembali mendirikan kontrol atas Timor Timur. Ketika Timor Timur diserbu oleh Indonesia pada bulan Desember 1975, "beberapa sebelumnya terkait untuk menjadi bagian dari nusantara. Namun, sebagai bekas koloni Portugis, ia tidak memiliki pengalaman kolonial bersama seperti di daerah lain."
Menurut Konstitusi Portugal pra-1974, Timor Timur, yang kemudian dikenal sebagai Timor Portugis, adalah "provinsi di luar negeri", seperti salah satu provinsi yang terdiri di Portugal benua. "provinsi luar negeri" juga termasuk Angola, Cape Verde, Guinea Portugis, Mozambik, Sao Tome dan Principe di Afrika; Makau di Cina; dan telah termasuk wilayah India Portugis sampai 1961, ketika Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, memerintahkan invasi dan aneksasi.
Pada bulan April 1974, sayap "Movimento das Forças Armadas" (Gerakan Angkatan Bersenjata, MFA) dalam militer Portugis melancarkan kudeta terhadap sayap pemerintah Estado Novo yang otoriter di Lisbon (yang disebut "Revolusi Anyelir"), dan mengumumkan niatnya untuk cepat menarik diri dari jajahan Portugal (termasuk Angola, Mozambik dan Guinea, dimana gerakan gerilya pro-kemerdekaan berjuang sejak tahun 1960-an).
Berbeda dengan koloni-koloni Afrika, Timor Leste tidak mengalami perang pembebasan nasional. Namun, partai politik dari pribumi cepat bermunculan di Timor: Uni Demokratik Timor ("Unio Democrática Timorense", UDT) adalah asosiasi politik pertama yang akan diumumkan setelah Revolusi Anyelir. UDT awalnya terdiri dari pemimpin senior administrasi dan pemilik perkebunan, serta pemimpin suku asli. Para
pemimpin ini memiliki asal usul konservatif dan menunjukkan kesetiaan kepada Portugal, tetapi tidak pernah menganjurkan integrasi dengan Indonesia. Sementara itu, Fretilin (Front Revolusioner Independen Timor Timur) terdiri dari pengurus, guru, dan lainnya "anggota yang baru direkrut dari para elit perkotaan." Fretilin cepat menjadi lebih populer daripada UDT karena berbagai program sosial yang diperkenalkan kepada
rakyat. Namun, UDT dan Fretilin mengadakan koalisi pada Januari 1975 dengan tujuan terpadu untuk penentuan nasib sendiri. Koalisi ini datang untuk mewakili hampir semua sektor pendidikan dan sebagian besar penduduk. APODETI (Populer Demokrat Asosiasi Timor), sebuah partai kecil yang ketiga, juga bermunculan, dan tujuannya adalah untuk integrasi dengan Indonesia. Namun, partai ini memiliki daya tarik popularitas yang sedikit.
Pada April 1975, konflik internal membagi kepemimpinan UDT, dengan Lopes da Cruz memimpin faksi yang ingin meninggalkan Fretilin. Lopes da Cruz khawatir bahwa sayap radikal Fretilin akan mengubah Timor Timur ke front komunis. Namun, Fretilin menyebut tuduhan ini konspirasi Indonesia, sebagai sayap radikal yang tidak memiliki basis kekuatan. Pada tanggal 11 Agustus, Fretilin menerima surat dari pemimpin UDT untuk mengakhiri koalisi.
Kudeta UDT adalah "operasi rapi", dimana unjuk kekuatan di jalanan diikuti oleh pengambilalihan infrastruktur vital, seperti stasiun radio, sistem komunikasi internasional, bandara, kantor polisi, dan lain-lain. Selama menghasilkan perang saudara, para pemimpin di setiap sisi "kehilangan kontrol atas perilaku pendukung mereka", dan sementara pemimpin UDT dan Fretilin berperilaku dengan pengendalian diri, para
pendukung tak terkendali mengatur berbagai pembersihan berdarah dan pembunuhan. pemimpin UDT menangkap lebih dari 80 anggota Fretilin, termasuk pemimpin masa depan Xanana Gusmo. Anggota UDT membunuh lusinan anggota Fretilin di empat lokasi. Para korban termasuk anggota pendiri Fretilin, dan saudara dari wakil presiden, Nicolau Lobato. Fretilin menanggapi dengan menarik berhasil ke unit militer
Timor Timur Portugis terlatih. UDT pengambilalihan kekerasan sehingga memicu perang saudara tiga minggu yang panjang, dalam pitting 1500 perusahaan pasukan melawan 2000 pasukan reguler sekarang dipimpin oleh komandan Fretilin. Ketika militer Timor Timur Portugis yang terlatih beralih kesetiaan kepada Fretilin, menjadi dikenal sebagai Falintil.
Pada akhir Agustus, sisa-sisa UDT mundur menuju perbatasan Indonesia. Sekelompok UDT sekitar 900 menyeberang ke Timor Barat pada tanggal 24 September 1975, diikuti oleh lebih dari seribu orang lain, meninggalkan Fretilin yang menguasai Timor Timur untuk tiga bulan berikutnya. Jumlah korban tewas dalam perang saudara dilaporkan termasuk empat ratus orang di Dili dan mungkin enam ratus di perbukitan. Setelah kejadian itu, "banyak pendukung UDT dipukuli dan dipenjara" oleh pemenang Fretilin.
Nasionalis dan militer garis keras Indonesia, khususnya para pemimpin badan intelijen Kopkamtib dan operasi khusus satuan, Opsus, melihat kudeta Portugis sebagai kesempatan bagi Timor Timur dianeksasi oleh Indonesia. Kepala Opsus dan penasihat dekat Presiden Soeharto, Mayor Jenderal Ali Murtopo, dan anak didiknya Brigadir Jenderal Benny Murdani mengarah ke operasi intelijen militer dan mempelopori Indonesia untuk
mendorong pro-aneksasi. Faktor politik dalam negeri Indonesia pada pertengahan 1970-an, bagaimanapun, tidak kondusif untuk niatan ekspansionis tersebut.; dalam kurun 1974-1975 tentang skandal keuangan di sekeliling produsen minyak Pertamina, berarti bahwa Indonesia harus berhati-hati untuk tidak membunyikan alarm kritis untuk bantuan asing dan berhutang pada bank. Dengan demikian, Suharto awalnya tidak mendukung invasi Timor Timur.
Pertimbangan tersebut, rupanya menjadi bayang-bayang kekhawatiran Indonesia dan Barat bahwa kemenangan bagi sayap Fretilin akan mengarah pada pembentukan negara komunis di perbatasan Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar untuk serangan oleh kekuatan yang tidak bersahabat ke Indonesia, dan potensi ancaman bagi kapal selam Barat. Itu juga diiringi oleh rasa takut bahwa Timor Timur yang
merdeka dalam nusantara bisa menginspirasi sentimen separatis di provinsi lain di Indonesia. Keprihatinan ini berhasil digunakan untuk menggalang dukungan dari negara-negara Barat yang ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, khususnya Amerika Serikat, yang pada saat itu sedang menyelesaikan penarikan pasukan dari Indocina. Organisasi intelijen militer awalnya mencari strategi aneksasi non-militer, berniat untuk
menggunakan APODETI sebagai kendaraan integrasi. Penguasa "Orde Baru" Indonesia direncanakan untuk menginvasi Timor Timur. Tidak ada kebebasan berekspresi di "Orde Baru" Indonesia dan dengan demikian tidak perlu terlihat untuk berkonsultasi dengan Timor Timur secara baik.