Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada 1951, setelah melalui pemilihan umum bertingkat terbentuklah parlemen lokal yang lebih permanen dengan nama "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta".
Susunan anggota DPRD DI Yogyakarta hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 berasal dari sepuluh partai dari 12 partai yang ikut serta, dan dilantik pada tanggal 2 September 2014. Setelah periode sebelumnya (2009-2014) didominasi oleh anggota dari Partai Demokrat, DPRD DI Yogyakarta didominasi oleh PDI-P dengan perincian sebagai tercantum dalam tabel.
Dalam menjalankan tugas sehari-hari, DPRD DIY memiliki empat komisi (disebut Komisi A sampai Komisi D), dengan dilengkapi Sekretariat, Badan Kehormatan, dan Badan Anggaran.
Daerah Istimewa Yogyakarta mengirim delapan wakil di DPR RI (sebagai legislator) dan empat wakil di DPD (sebagai senator).
Menurut UU Nomor 3 tahun 1950 yang dikeluarkan oleh negara bagian Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta pada maret 1950, keistimewan DIY mengacu pada keistimewaan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1948 yaitu Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu pada zaman sebelum Republik Indonesia, dan yang masih menguasai daerahnya,
dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Selain itu, untuk Daerah Istimewa yang berasal dari gabungan daerah kerajaan dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa dengan mengingat syarat-syarat sama seperti kepala daerah istimewa. Sebab pada saat itu daerah biasa tidak dapat memiliki wakil kepala
daerah. Adapun alasan keistimewaan Yogyakarta diakui oleh pemerintahan RI menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 (yang juga menjadi landasan UU Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY), adalah Yogyakarta mempunyai hak-hak asal usul, dan pada zaman sebelum Republik Indonesia sudah mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa (zelfbestuure landschappen).
tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur, dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang.
Dalam tata cara pengisian jabatan gubernur, dan wakil gubernur salah satu syarat yang harus dipenuhi calon gubernur, dan wakil gubernur adalah bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur, dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.
Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk, dan susunan pemerintahan asli yang selanjutnya diatur dalam Perdais.
Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara, dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY yang selanjutnya diatur dalam Perdais.
Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Pakualamanan dinyatakan sebagai badan hukum. Kasultanan, dan Kadipaten berwenang mengelola, dan memanfaatkan tanah Kasultanan, dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan Kasultanan, dan
Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan, dan pemanfaatan tanah Kasultanan, dan tanah Kadipaten yang selanjutnya diatur dalam Perdais. Perdais adalah peraturan daerah istimewa yang dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa. Selain itu, pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan
Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
Kabupaten, dan Kota yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga merupakan metamorfosis dari Kabupaten-kabupaten Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Pakualaman. Kabupaten-kabupaten tersebut merupakan kabupaten administratif tanpa ada perwakilan rakyat. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah:
Kabupaten Kota Kasultanan dengan bupatinya KRT Hardjodiningrat, Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Joyodiningrat, Kabupaten Gunungkidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat, Kabupaten Kulonprogo yang beribukota di Sentolo dengan bupatinya KRT Secodiningrat. Kabupaten Kota Pakualaman dengan bupatinya KRT Brotodiningrat, Kabupaten Adikarto yang beribukota di Wates, dengan bupatinya KRT Suryaningprang.
Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah DIY sekarang ini dibentuk pada kurun waktu 1950-1951 dan 1957-1958. Tidak ada perbedaan antara pemerintahan kabupaten, dan kota yang berada di wilayah DIY dengan di Indonesia pada umumnya. Adapun daftar kabupaten, dan kota di wilayah DIY sebagai berikut:
Prefektur Kyoto, sebuah kerja sama sister province yang telah berjalan lebih dari 25 tahun Sampai tahun 2010. Pemda DIY memiliki kerja sama dengan daerah lain yang dituangkan dalam tiga puluh perjanjian kerja sama yang masih berlaku. Dua puluh satu buah kerja sama dengan daerah lain di dalam negeri, dan sembilan sisanya dengan daerah lain di luar negeri, seperti program Sister Province
dengan prefektur Kyoto Jepang dan Negara Bagian California Amerika Serikat. Perjanjian kerja sama yang baru mulai 2010 dilakukan dengan delapan daerah di dalam negeri, dan dua kesepakatan dengan daerah lain di luar negeri.
Sedangkan kerja sama dengan pihak ke tiga (swasta), Pemda DIY memiliki lima puluh satu perjanjian kerja sama yang masih berlaku. Empat puluh enam dengan pihak ke tiga dalam negeri, dan lima sisanya dengan pihak ke tiga luar negeri. Sementara itu pada tahun 2010 ini Pemda membuat empat perjanjian kerja sama dengan pihak ke tiga dalam negeri, dan satu perjanjian dengan pihak ke tiga luar negeri.
Universitas Gadjah Mada (UGM) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (UPVYK) Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta) Akademi Angkatan Udara (AAU) adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Udara Akademi Kulit Kemenperin Poltekes Kemenkes Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), sebelumnya bernama Akademi Agraria
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) Universitas Islam Indonesia (UII), merupakan universitas swasta tertua di Indonesia Universitas Janabadra (UJB) Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) Universitas Respati Indonesia
(UNRIYO) Universitas Sanata Dharma (USD) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY)
STIE SBI STIE YKPN STMIK Akakom STMIK AMIKOM Yogyakarta (dulu AMIKOM) Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta (STP AMPTA) Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta (STiPRAM) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Sekolah Tinggi Teknologi Adisucipto (STTA) Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
Yogyakarta (STTKD) Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS Yogyakarta) Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia (STSRD Visi Indonesia), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Achmad Yani Yogyakarta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) YKPN Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata Yogyakarta
AA YKPN POLISENI POLTEKKES AKPER Notokusumo Akademi Kebidanan Yogyakarta Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Akademi Pertanian Yogyakarta