Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan (disingkat Kalsel) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37530.52 km2 dengan populasi hampir 3.7 juta jiwa.
Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya provinsi Kalimantan, setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan gubernur Dokter Moerjani. Secara
historis wilayah Kalimantan Selatan mula-mula dibentuk merupakan wilayah Karesidenan Kalimantan Selatan di dalam Propinsi Kalimantan itu sendiri.
Kawasan Kalimantan Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari 3 kerajaan besar yang pernah secara berturut-turut memiliki wilayah di daerah ini, yakni Kerajaan Negara Dipa, diteruskan oleh Kerajaan Negara Daha dan diteruskan oleh Kesultanan Banjar. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Kalimantan dijadikan provinsi tersendiri dengan gubernur pertama Gubernur Ir. Pangeran Muhammad Noor yang menjabat sampai dibuatnya Perjanjian Linggarjati.
Sejarah pemerintahan di Kalimantan Selatan juga diwarnai dengan terbentuknya organisasi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) di Mojokerto, Jawa Timur yang mempersatukan kekuatan dan pejuang asal Kalimantan yang berada di Jawa. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati menyebabkan Kalimantan terpisah dari Republik Indonesia. Dalam keadaan ini pemimpin ALRI IV mengambil langkah untuk kedaulatan Kalimantan sebagai
bagian wilayah Indonesia, melalui suatu proklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur ALRI Hasan Basry di Kandangan 17 Mei 1949 yang isinya menyatakan bahwa rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur tentara ALRI yang melingkupi seluruh wilayah Kalimantan Selatan (dan tengah). Wilayah itu dinyatakan sebagai bagian dari wilayah RI sesuai Proklamasi kemerdekaaan 17 Agustus 1945.
Upaya yang dilakukan dianggap sebagai upaya tandingan atas dibentuknya Dewan Banjar oleh Belanda"
Menyusul kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan kehidupan pemerintahan di daerah juga mengalamai penataaan. Provinsi Kalimantan pada masa itu terdiri atas 3 (tiga) karesidenan yaitu Karesidenan Kalimantan Barat, Karesidenan Kalimantan Selatan dan Karesidenan Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan, kemudian dipecah menjadi 3 provinsi, masing-masing Kalimantan Barat, Timur dan Selatan yang
dituangkan dalam UU No.25 Tahun 1956. Berdasarkan UU No.21 Tahun 1957, sebagian besar daerah sebelah barat dan utara wilayah Kalimantan Selatan dijadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan UU No.27 Tahun 1959 memisahkan bagian utara dari daerah Kabupaten Kotabaru dan memasukkan wilayah itu ke dalam kekuasaan Provinsi Kalimantan Timur. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Selatan
tidak lagi mengalami perubahan wilayah, dan tetap seperti adanya. Adapun UU No.25 Tahun 1956 yang merupakan dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diperbaharui dengan UU No.10 Tahun 1957 dan UU No.27 Tahun 1959.
Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah.
Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah.
Kehutanan: Hutan Tetap (139315 ha), Hutan Produksi (1325024 ha), Hutan Lindung (139315 ha), Hutan Konvensi (348919 ha) Perkebunan: Perkebunan Negara (229541 ha) Bahan Galian: batu bara, minyak, pasir kwarsa, biji besi, dll
Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan adalah etnis Banjar (74.34%) yang terdiri atas 3 kelompok, yaitu Banjar Kuala, Banjar Pahuluan dan Banjar Batang Banyu. Etnis terbesar kedua yaitu etnis Jawa (14.51%) yang menempati kawasan transmigrasi.
Bahasa yang digunakan dalam keseharian oleh suku Banjar sebagai bahasa ibu dan sebagai lingua franca bagi masyarakat Kalimantan Selatan umumnya adalah Bahasa Banjar yang memiliki dua dialek besar, yakni dialek Banjar Kuala dan dialek Banjar Hulu. Suku Dayak yang mendiami kawasan selatan Pegunungan Meratus menuturkan bahasa Dayak Meratus (d/h Bahasa Bukit) Bahasa Banjar dan bahasa Bukit, keduanya merupakan bahasa Melayik.
Suku Dayak rumpun Dusmala (Dusun-Maanyan-Lawangan) yang menuturkan bahasa Barito Timur mendiami kawasan utara Pegunungan Meratus menuturkan bahasa Dayak Maanyan Warukin, bahasa Dayak Dusun Halong, bahasa Dayak Samihin (Dusun Tumbang), bahasa Dayak Deah/Dusun Deyah, bahasa Dayak Lawangan dan bahasa Dayak Abal.
Sedangkan suku Dayak rumpun Biaju yang menuturkan bahasa Barito Barat mendiami aliran sungai Barito menuturkan bahasa ibu antara lain bahasa Dayak Bakumpai dan bahasa Dayak Barangas. Termasuk pula bahasa Dayak Ngaju, bahasa yang berasal dari Kalimantan Tengah digunakan sebagai bahasa liturgi di lingkungan sinode Gereja Kalimantan Evangelis (d/h Geredja Dajak Evangelis) yang berkantor pusat di Kota Banjarmasin.
Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 96% masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu ada juga penganut agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu serta Kaharingan yang dianut masyarakat di kawasan Pegunungan Meratus. Berikut adalah data penduduk menurut agama yang dianut tahun 2010 dan penduduk menurut agama tahun 2015
Sejak tanggal 14 Agustus 2011, aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih dalam pemilihan secara langsung bersama dengan wakilnya untuk masa jabatan 5 tahun. Gubernur selain sebagai pemerintah daerah juga berperan sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah provinsi yang kewenangannya diatur dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010.
Sementara hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daftar kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan
Syarkawi (1957-1959) Maksid (1959-1963) Aberani Sulaiman (1963-1968) Jamani (1968-1970) Subarjo Sosroroyo (1970-1980) Mistar Cokrokusumo (1980-1984) Muhammad Said (1984-1995) Gusti Hasan Aman (1995-2000) Sjachriel Darham (2000-2005) Rudy Ariffin (2005-2015) Sahbirin Noor (2016-)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Poltekkes Banjarmasin Politeknik Negeri Banjarmasin (POLIBAN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
Akademik Bidan Bunga Kalimantan Akademi Analis Kesehatan Borneo Lestari Akademi Kebidanan Abdi Persada Akademi Kebidanan Banjarbaru Akademi Kebidanan Banua Bina Husada Akademi Kebidanan Sari Mulia Akademi Kebidanan YAPKESBI Banjarbaru Akademi Keperawatan Pandan Harum Akademi Keperawatan Kesehatan KODAM IX Mulawarman Akademi Keperawatan Suaka Insan Akademi Teknik Radiodiagnostik Dan Radioterapi Citra Intan Persada
Banjarmasin (ATRO) Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia Banjarmasin Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin Akademi Pariwisata Banjarmasin Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin Akademi Teknik Pembangunan Nasional Akademi Teknologi Radiodiagnostik dan Terapi Citra Intan Persada Universitas Achmad Yani (UVAYA) Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary (UNISKA) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Jami Banjarmasin Sekolah