Amirmachmud
Pertemuan itu ditunda setelah Sukarno berangkat ke Bogor dengan helikopter dan Amirmachmud telah bergabung dengan Mayor Jenderal Basuki Rachmat, yang merupakan Menteri Dalam Negeri dan Brigadir Jenderal Mohammad Jusuf, yang merupakan Menteri Perindustrian. Jusuf menyarankan bahwa tiga dari mereka pergi ke Bogor untuk menyediakan dukungan moral bagi Sukarno. Dua jenderal lainnya setuju dan bersama-sama ke
Bogor setelah meminta izin Suharto. Menurut Amirmachmud, Suharto meminta tiga Jenderal untuk memberitahu Sukarno tentang kesiapan untuk memulihkan keamanan harus dari perintah Presiden.
Di Bogor, tiga jenderal tersebut bertemu dengan Sukarno dan sekali lagi Amirmachmud berkata kepada Sukarno bahwa situasi aman. Sukarno menjadi marah padanya, bertanya bagaimana bisa situasi akan aman ketika protes sedang terjadi. Sukarno kemudian mulai mendiskusikan pilihan dengan Basuki, Jusuf, dan Amir Machmud sebelum akhirnya meminta mereka bagaimana ia bisa mengurus
situasi. Amir Machmud menyarankan agar Sukarno memberi Suharto beberapa kekuatan dan memerintah Indonesia dengan dia sehingga semuanya dapat diamankan. Pertemuan tersebut kemudian dibubarkan lalu Sukarno mulai mempersiapkan sebuah Keputusan Presiden.
Saat senja dekret yang akan menjadi Supersemar itu akhirnya disiapkan dan menunggu tanda tangan Sukarno. Sukarno memiliki beberapa menit keraguan terakhir tetapi Amirmachmud, dua Jenderal lainnya, dan lingkaran dalam Sukarno di kabinet yang juga telah membuat perjalanan ke Bogor mendorong dia untuk menandatangani. Sukarno akhirnya menandatangani dan menyerahkan Supersemar ke
Basuki yang akan diteruskan kepada Suharto. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, Amirmachmud diminta untuk membaca Supersemar dan tampak terkejut mengetahui bahwa isi surat itu adalah penyerahan kekuasaan ke Suharto. Dia kemudian akan mengklaim bahwa Supersemar adalah keajaiban.
Pada 13 Maret Sukarno memanggil Amirmachmud, Basuki, dan Jusuf. Soekarno marah karena Suharto telah melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan tiga jenderal mengatakan Supersemar tidak mengandung instruksi tersebut. Sukarno kemudian memerintahkan untuk membuat sebuah surat untuk memperjelas isi dari Supersemar tetapi tidak ada yang pernah datang selain dari salinan-salinan yang mantan Duta Besar Kuba, AM Hanafi kumpulkan.
Ketika Suharto menggantikan Sukarno dari kekuasaannya sebagai Presiden pada tahun 1967, Amirmachmud masih terus menjadi Panglima Kodam V/Jaya. Pada awal 1969, Basuki Rahmat, yang menjadi Menteri Dalam Negeri meninggal mendadak. Amir Machmud kemudian dipindahkan dari jabatannya sebagai Panglima Kodam V/Jaya untuk mengambil tempat Basuki sebagai Menteri Dalam Negeri.
Selama masa jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud mengembangkan reputasi sebagai orang yang "menyapu" oposisi dan pembangkang pemerintah. Hal ini membuatnya mendapatkan julukan "Buldoser". Amirmachmud juga menangani dengan keras orang-orang yang masuk penjara karena diduga menjadi terlibat dengan PKI. Pada tahun 1981, ia memerintahkan bahwa mantan narapidana mesti diberi pengawasan khusus.
Amirmachmud juga membantu memperkuat kontrol Suharto di Indonesia. Pada tahun 1969, ia melarang PNS untuk terlibat dalam politik, tetapi mendorong mereka untuk memilih Golkar pada Pemilu Legislatif sebagai tanda kesetiaan kepada pemerintah. Pada tahun 1971, Amirmachmud berpengaruh dalam pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
Selain menjadi Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud juga Ketua LPU. Pemilihan legislatif 1971, 1977, dan 1982 diselenggarakan di bawah pengawasannya.
Pada tahun 1982, Amirmachmud terpilih sebagai ketua MPR dan seperti semua pimpinan MPR lainnya, ia juga merangkap sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Amirmachmud memimpin Sidang Umum MPR 1983 yang menghasilkan Suharto terpilih untuk masa jabatan ke-4 sebagai Presiden dengan Umar Wirahadikusumah terpilih menjadi Wakil Presiden. Di bawah kepemimpinannya, MPR juga menganugerahi Suharto gelar "Bapak Pembangunan" atas apa yang telah diraihnya.
Di DPR, Amirmachmud memimpin lewat undang-undang reorganisasi struktur MPR, DPR, dan DPRD, menetapkan aturan untuk partai politik, dan meletakkan pedoman untuk referendum.
Amirmachmud menikah dengan Siti Hadidjah, dan ia memiliki dua anak, Anon Badariah dan Bambang Permadi Amirmachmud. Jenderal bintang empat ini memiliki 10 cucu. Ketika Siti meninggal, dia menikah lagi dengan Shri Hardhani Sadat Siswojo.
Amirmachmud menjadi teman dekat dengan sesama saksi penandatanganan Supersemar lainnya, M. Jusuf. Sebelum meninggal, Amirmachmud meminta agar Jusuf menghadiri pemakamannya. Permintaan ini tidak pernah dipenuhi Jusuf, ia tidak dapat menghadiri pemakamannya. Amirmachmud juga meninggalkan Jusuf sebuah surat rahasia.