Estonia
Ukuran munisipalitas berbeda-beda, mulai dari Tallinn dengan 400000 penduduk hingga Ruhnu yang hanya berpenduduk 60 jiwa. Karena lebih dari dua per tiga munisipalitas di Estonia berpenduduk kurang dari 3000 jiwa, banyak munisipalitas-munisipalitas itu harus saling bekerja sama dalam mengelola fungsi pelayanan dan administratif. Ada juga upaya-upaya reformasi administratif untuk menggabungkan munisipalitas-munisipalitas yang berukuran kecil.
Terhitung hingga bulan Maret 2008, secara keseluruhan terdapat 227 munisipalitas di Estonia, 33 di antaranya bercirikan perkotaan sedangkan 193 lainnya bercirikan perdesaan.
Politik Estonia dibingkai oleh prinsip-prinsip republik, demokrasi, sistem parlementer, dan multipartai; dimana Perdana Menteri Estonia menjadi kepala pemerintahan. Budaya politik Estonia sangatlah stabil, dimana kekuasaan dikelola oleh dua atau tiga partai, ini telah berlangsung dalam waktu lama. Situasi ini serupa dengan negara-negara lain di Eropa Utara. Perdana Menteri Estonia saat ini, Andrus Ansip, adalah perdana menteri yang bermasa jabatan terlama di Eropa.
Berdasarkan undang-undang, partai politik dapat didirikan oleh warga negara Estonia atau warga negara lain yang tergabung dalam Uni Eropa, minimal berusia 18 tahun, dan bertempat tinggal permanen di Estonia. Untuk dapat didaftarkan, partai politik minimal harus memiliki 1000 anggota. Anggota partai politik dilarang aktif dalam kemiliteran, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan beberapa posisi senior di pemerintahan (Kanselir
dan penasihatnya, dan pengawas keuangan negara). Presiden harus membekukan keanggotaannya dalam partai politik (jika ia aktif) pada masa jabatannya. Partai terdaftar yang ikut serta dalam pemilihan umum parlemen dan mendapat dukungan paling sedikit 1% suara berhak menerima pendanaan dari anggaran negara (besarannya bergantung pada persentase suara yang diraih). Partai-partai politik terdaftar di Estonia adalah:
Partai Reformasi Estonia (Eesti Reformierakond) Partai Tengah Estonia (Eesti Keskerakond) Serikat Tanah Air dan Republik (Isamaa ja Res Publica Liit) Partai Demokrat Sosial (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) Partai Bersatu Estonia (Eestimaa Ühendatud Vasakpartei) Partai Rusia di Estonia (Vene Erakond Eestis) Partai Hijau Estonia (Erakond Eestimaa Rohelised) Serikat Rakyat Estonia (Eestimaa Rahvaliit) Partai Kemerdekaan Estonia (Eesti
Iseseisvuspartei) Partai Kristen Demokrat Estonia (Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid) Partai Kebebasan Petani Estonia (Eesti Vabaduspartei- Pllumeeste Kogu) Partai Republik (Vabariiklik Partei) Partai Kebebasan Estonia (Libertas Eesti Erakond)
Parlemen (Estonian: Riigikogu) atau cabang legislatif Estonia dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun menurut prinsip perwakilan proporsional. Estonia adalah republik parlementer demokratis. Sistem politik Estonia bergerak berdasarkan Konstitusi 1992. Parlemen Estonia beranggota 101 orang dan memengaruhi penyelenggaraan pemerintah nasional, terutama dalam hal menentukan pendapatan dan belanja negara (menyelenggarakan perpajakan dan
menyerap anggaran). Pada waktu yang sama, parlemen berhak mengeluarkan pernyataan, pengumuman, dan seruan kepada rakyat Estonia; mengesahkan, menyangkal, atau membatalkan traktat/perjanjian internasional dengan negara lain maupun organisasi internasional, dan menentukan pinjaman pemerintah.
Riigikogu memilih dan mengangkat beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Republik Estonia. Selain itu, atas dasar pengajuan Presiden Estonia, Riigikogu mengangkat Ketua Mahkamah Nasional, Ketua Bank Estonia, Auditor Umum (semacam Kepala Badan Pemeriksa Keuangan), Kanselir Hukum, dan Panglima Militer Estonia. Seorang anggota Riigikogu berhak meminta penjelasan dari lembaga eksekutif. Ini memungkinkan para anggota parlemen mengamati kegiatan lembaga eksekutif dan seluruh pejabat tinggi yang ditulis di atas.
Pemerintah (Estonian: Vabariigi Valitsus) atau cabang eksekutif Estonia dibentuk oleh Perdana Menteri Estonia, dicalonkan oleh presiden, dan disetujui oleh parlemen. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan Konstitusi Estonia dan perundang-undangan Republik Estonia dan terdiri dari 12 menteri, termasuk perdana menteri. Perdana menteri juga berhak mengangkat menteri lainnya, dimana
menteri tersebut akan mengurusi tugas tertentu, dan ada juga menteri yang tidak memiliki kementerian, menjadi menteri tanpa portofolio, yang pada saat ini hanya Menteri Daerah.
Perdana menteri berhak mengangkat paling banyak tiga menteri, karena batasan jumlah menteri di dalam satu pemerintahan adalah 15. Pemerintah ini juga disebut sebagai kabinet. Kabinet memikul tanggung jawab kebijakan dalam dan luar negeri, yang ditentukan oleh parlemen; kabinet mengarahkan dan mengkoordinasi tugas lembaga-lembaga pemerintahan dan memikul segala pertanggung
jawaban terhadap apapun yang wujud dalam kewenangan kekuasaan eksekutif. Pemerintah, dikepalai oleh Perdana Menteri, dengan demikian mewakili kepemimpinan politik negara ini dan membuat keputusan atas nama seluruh dewan eksekutif.
Estonia menganut pembangunan negara dan pemerintahan elektronik. Sejak tahun 2000, Pemerintah Estonia tidak lagi menggunakan kertas dalam rapat kabinet, sebagai gantinya digunakanlah jejaring dokumentasi elektronik melalui Internet. Hasilnya, kompetisi proyek Komisi Eropa untuk mengirimkan dokumentasi elektronik sektor publik, dimana pertukaran dokumen elektronik telah melibatkan 500
lembaga, termasuk semua kementerian, pemerintah county, dan hampir semua departemen dan inspeksi pemerintah, Estonia dinyatakan yang terbaik di Eropa. Pemungutan suara melalui Internet digunakan dalam pemilihan umum di Estonia. Pemungutan suara melalui Internet pertama dilakukan dalam pemilihan umum lokal pada tahun 2005, dan yang pertama dalam pemilihan umum parlemen adalah Pemilihan umum parlemen Estonia, 2007, dimana 30275 orang
menyalurkan suaranya melalui Internet. Para pemilik suara berkesempatan untuk membatalkan suara elektronis mereka dalam pemilihan umum tradisional, jika mereka menghendakinya. Pada tahun 2009, Reporters Without Borders melaporkan hasil kajiannya dalam Indeks Kebebasan Pers Global ke-8, mendudukkan Estonia pada peringkat ke-6 dari 175 negara. Dalam laporan pertama Indeks Keadaan Kebebasan Dunia, Estonia menduduki peringkat pertama dari 159 negara.
Menurut Konstitusi Estonia (Estonian: Phiseadus), kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Rakyat menjalankan kekuasaan tertinggi negara melalui pemilihan umum untuk memilih anggota Riigikogu, ini berlaku bagi warga negara yang memiliki hak pilih. Kekuasaan peradilan tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung atau Riigikohus, yang beranggotakan 19 hakim. Ketua Mahkamah Agung
diangkat oleh parlemen untuk masa jabatan 9 tahun atas saran presiden. Kepala negara dijabat oleh Presiden Estonia, yang memberikan persetujuan terhadap undang-undang yang diloloskan oleh Riigikogu, juga berhak menolaknya dan mengajukan rancangan undang-undang baru.
Tetapi, presiden tidak terlalu sering menggunakan hak ini, ia lebih berperan dalam hal seremonial. Ia dipilih oleh Riigikogu, dan harus mencapai dua per tiga suara. Apabila calon tidak meraih jumlah suara yang dipersyaratkan, maka hak untuk memilih presiden beralih kepada sebuah badan pemilihan, yang terdiri dari 101 anggota Riigikogu dan perwakilan dari dewan-dewan
lokal. Seperti cakupan-cakupan lainnya, penyusunan hukum di Estonia telah berhasil diintegrasikan dengan Zaman Informasi.
Estonia adalah anggota Liga Bangsa-Bangsa sejak tanggal 22 September 1921, dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tanggal 17 September 1991, dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara sejak tanggal 29 Maret 2004, juga menjadi anggota Uni Eropa sejak tanggal 1 Mei 2004. Estonia juga menandatangani Protokol Kyoto. Estonia adalah anggota Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE). Sebagai salah satu