Republik Tiongkok
Republik Tiongkok yang didirikan di Tiongkok Daratan pada mulanya diakui oleh dunia kendati pemerintahannya tidak sekuat semasa dibelenggu para panglima perang dan perang saudara dengan RRT.
Sekarang, Republik Tiongkok terus diakui oleh 25 negara yang kebanyakan adalah negara kecil di Amerika Selatan dan Afrika serta pemerintah Vatikan (Paus) di Roma. Republik Rakyat Tiongkok mengadakan suatu kebijakan untuk tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui Republik Tiongkok dan memaksa mereka mengeluarkan pernyataan mendukung tuntutan mereka terhadap Taiwan. Akan
tetapi realitasnya adalah kebanyakan negara masih menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok walaupun secara tidak resmi. Pemerintah RRT membolehkan pernyataan ini dengan pemahaman bahwa ia merupakan suatu yang perlu tetapi sementara. Di negara-negara yang tidak mengakui Republik Tiongkok secara resmi, seringkali terdapat perwakilan Republik Tiongkok
yang menggunakan nama Kantor Perwakilan Perdagangan dan Kebudayaan Taipei atau "Kantor Perwakilan Taipei" sebagai singkatan. Kantor ini memberi layanan membuat visa dan lain-lain perihal yang biasanya dikaitkan dengan Kantor Kedutaan. Negara-negara ini juga mempunyai perwakilan di Republik Tiongkok di bawah nama aneh seperti Institut Amerika di Taiwan yang merupakan kantor perwakilan de facto Amerika Serikat di Republik Tiongkok.
Untuk melindungi dan menjalankan kepentingannya, pemerintah Indonesia juga mempunyai perwakilan non-pemerintah yang bersifat ekonomi di Taipei. Diawali sejak 1967 dengan penempatan petugas intelijen dari BAKIN sampai pada tahun 1994 dengan dibentuknya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Kantor ini merupakan perwakilan pemerintah yang mempunyai misi menjalankan kepentingan ekonomi dan imigrasi di Taipei.
Republik Tiongkok adalah salah satu pendiri badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan memegang kursi negara Tiongkok di PBB hingga ditendang keluar oleh Resolusi PPB nomor 2758 dan diganti dalam semua organ dalam organisasi itu oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Usaha Republik Tiongkok untuk masuk kembali ke badan dunia itu ditolak sekalipun telah dicoba berkali-kali.
Bersama dengan masalah dengan Taiwan berkenaan daratan Tiongkok, Republik Tiongkok juga menghadapi hubungan yang kontroversial dengan Mongolia. Hingga tahun 1945, Republik Tiongkok menuntuk hak memerintah Mongolia akan tetapi desakan Soviet memaksanya mengakui kemerdekaan Mongolia. Sejurus setelah itu, Republik Tiongkok telah berpaling dan menuntut kembali wilayah Mongolia hingga tahun 1990-an. Tindakan Republik Tiongkok
membatalkan penuntutannya terhadap wilayah Mongolia sekarang amat rumit karena pemerintah RRT akan menginterpretasikannya sebagai upaya untuk merdeka.
Kepala pemerintahan Republik Tiongkok adalah Presiden, yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dengan tiket bersama Wakil Presiden. Presiden mempunyai kekuasaan atas 4 cabang (Yuan) yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan Kehakiman, dan Yuan Pengawas. Presiden melantik anggota Yuan Eksekutif sebagai anggota kabinetnya termasuk Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap polisi dan pengendalian ketertiban.
Badan utama perwakilan merupakan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 225 kursi dimana 168 darinya diisi oleh anggota hasil pemilu. Sisanya dibagikan secara proporsional antara keseluruhan yang diterima partai (41 kursi), wilayah seberang lautan 8 kursi) dan kursi khusus penduduk asli Taiwan (8 kursi). Para anggota dewan ini memiliki masa jabatan 3 tahun. Pada awalnya Dewan Konstituante Nasional, sebagai badan
konstitusi dan wakil rakyat umumnya, mempunyai sedikit kekuasaan legislatif, akan tetapi dewan ini telah dihapuskan pada tahun 2005 dan kekuasaan untuk merancang konstitusi diserahkan kepada Yuan Perwakilan dan pemilih dari kalangan rakyat.
Organisasi politik Republik Tiongkok pada awalnya didasarkan atas konstitusi yang ditulis pada tahun 1947 di Tiongkok Daratan sebelum jatuhnya republik ke tangan komunis. Dengan itu, pembagian utama di bawah pemerintahan adalah dengan provinsi Taiwan dan sebagian provinsi Fujian yang dalam kenyataannya diperuntukkan bagi provinsi lain di negara Tiongkok yang tidak dapat digunakan. Namun, status
kota Taipei dan Kaohsiung telah ditetapkan menjadi wilayah yang mempunyai status sama seperti provinsi di bawah langsung pemerintahan pusat. Fungsi pemerintahan provinsi Taiwan dan Fujian dialihkan antara pemeintahan pusat dan pemerintah daerah Taiwan.
Provinsi Taiwan (semua): pulau Taiwan sendiri tidak termasuk kekuasaan Pusat, dengan daerah Penghu (Kepulauan Pescadores) Sebelas daerah Tiga kota berstatus provinsi
Provinsi Fujian (cebisan): pulau-pulau kecil dekat tanah besar Tiongkok: Daeran Kinmen (Quemoy) sebagian dari daerah Lienchiang, yaitu Kepulauan Matsu Enam wilayah khusus di bawah Pemerintah Pusat: Taipei Taipei Baru Taoyuan Taichung Tainan Kaohsiung
Republik Tiongkok juga menguasai Kepulauan Dongsha dan Pulau Taiping yang terdiri dari Kepulauan Laut Tiongkok Selatan yang hak miliknya dipertikaikan. Di bawah perbatasan resmi Taiwan, mereka merupakan bagian wilayah pulau Hainan.
Tambahan pula, walaupun Republik Tiongkok tidak membatalkan tuntutannya terhadap Tiongkok Daratan (termasuk Tibet), Mongolia dan Tuva pada tahun 1991 pemerintahan RRT di kawasan-kawasan tersebut diakui, dan ini telah menimbulkan kebimbangan bahwa Republik Tiongkok bersiap untuk tidak lagi menuntuk wilayah-wilayah berkenaan. Satu sebab kenapa Republik Tiongkok tidak pernah secara
resmi membubarkan tuntutan mereka terhadap wilayah-wilayah ini adalah karena rasa takut kepada ancaman pemerintah RRT untuk menyerang Republik Tiongkok atas persiapan apapun untuk merdeka.
Pemerintahan DPP di bawah Chen Shui-bian tidak menghiraukan tuntutan-tuntutan lama ini dengan mendirikan kantor perwakilan Republik Tiongkok di ibu negara Mongolia, Ulan Bator. Peta-peta resmi masih menampakkan 35 provinsi di tanah besar dan bukannnya 23 seperti yang ditunjukkan oleh peta RRT yang merupakan realitas masa kini. Partai pemerintah DPP telah menghapuskan syarat yang mewajibkan pembuat peta Republik Tiongkok menunjukkan perbatasan resmi Republik Tiongkok.
Penduduk Republik Tiongkok (Taiwan) umumnya beretnis Tionghoa terutama memiliki hubungan erat dengan wilayah Tiongkok di daerah Fujian dengan sub etnis Hokkien, sub etnis yang juga terdapat di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang umumnya hidup dari sektor perdagangan, bahkan secara riil adalah penggerak roda ekonomi di kawasan itu. Selain itu juga imigran dari Tiongkok terutama
sejak Perang Dunia II dan Perang saudara di Tiongkok daratan pada tahun 1940-an itu. Juga ada penduduk Taiwan asli (juga disebut suku asli/aborijin Taiwan yang berbahasa Austronesia), para imigran dari India, Filipina dan Indonesia baik yang tinggal menetap menjadi warganegara Taiwan atau yang menjadi pekerja migran.
Ekonomi Taiwan sebelum abad ke-20 hampir keseluruhannya berbentuk pertanian. Namun pertanian kini hanya menyumbang 2% PDB, kurang dari 35% pada tahun 1952. Industri-industri yang dahulunya dijalankan buruh kini diambil alih oleh keuangan dan teknologi yang intensif. Taiwan telah menjadi mitra beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan termasuk di Tiongkok Daratan; kini terdapat 50000 perusahaan Taiwan di negara Tiongkok.
Semasa penjajahan Jepang (1895-1945), industrinya mulai dibangun, dengan orang Jepang membangun sebagian besar infrustruktur yang menolong ekonomi Taiwan dengan pesat. Contohnya landasan kereta api yang menghubungkan utara dan selatan Taiwan. Berbeda dengan keadaan politik Taiwan yang selalu bergejolak baik karena kepentingan partai politik di Taiwan, juga karena pengaruh tekanan dan kepentingan RRT, di sektor
ekonomi Taiwan tumbuh dengan pesat, khususnya di bidang industri dan perdagangan selain sektor pertanian dan pariwisata.