Deklarasi Balfour
Deklarasi Balfour adalah sebuah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Britania saat Perang Dunia I yang mengumumkan dukungan untuk "tanah air bagi orang Yahudi" di Palestina, yang saat itu merupakan sebuah kawasan Utsmaniyah dengan populasi minoritas Yahudi. Deklarasi tersebut menyatakan:
Deklarasi tersebut tercantum dalam sebuah surat tertanggal 2November 1917 dari Menteri Luar Negeri Britania Raya Arthur Balfour kepada Lord Walter Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi Britania, untuk transmisi ke Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Teks deklarasi tersebut diterbitkan dalam pers pada 9November 1917.
Kabinet Perang Britania mulai mengondisikan masa depan Palestina yang menyusul deklarasi perang mereka terhadap Kekaisaran Utsmaniyah pada November 1914. Saat deklarasi tersebut dimajukan, perang yang lebih besar mencapai puncaknya, dengan dua Sekutu Inggris dan Blok-Blok Terkait tak sepenuhnya kompak: Amerika Serikat mengalami kerugian, dan Rusia mengalami kebangkitan internal. Negosiasi tingkat tinggi pertama antara
Inggris dan Zionis dapat diadakan dalam sebuah konferensi pada 7 Februari 1917 yang meliputi Sir Mark Sykes dan para pemimpin Zionis. Diskusi-diskusi berikutnya berujung pada permintaan Balfour, pada 19 Juni, dimana Rothschild dan Chaim Weizmann mengajukan sebuah kerangka dari deklarasi publik. Kerangka-kerangka lanjutan didiskusikan oleh Kabinet Inggris pada bulan September dan Oktober, dengan keterlibatan dari Yahudi
Zionis dan anti-Zionis namun dengan tanpa perwakilan dari penduduk lokal di Palestina. Perilisan deklarasi akhir tersebut diotorisasikan pada 31 Oktober; diskusi Kabinet sebelumnya telah memajukan manfaat-manfaat propaganda di kalangan Yahudi di seluruh dunia bagi upaya perang Sekutu.
Kalimat pembuka dari deklarasi tersebut mewakili ekspresi pertama dari dukungan publik untuk Zionisme dari kekuatan politik besar. Istilah "tanah air" tak sejalan dalam hukum internasional, dan secara intensional menimbulkan pertanyaan tentang apakah negara Yahudi searah dengan hal tersebut. Perbatasan-perbatasan yang ditujukan pada Palestina tak spesifik, dan pemerintah Inggris kemudian menyatakan bahwa
kata "di Palestina" artinya adalah tanah air nasional Yahudi dan tak ditujukan untuk meliputi seluruh Palestina. Paruh kedua deklarasi tersebut ditambahkan untuk mensatisfikasikan lawan-lawan dari kebijakan tersebut, yang mengklaim bahwa ini hal lain yang menyerobot penduduk asli Palestina dan mendorong antisemitisme melawan Yahudi di seluruh dunia. Meskipun deklarasi
tersebut diserukan untuk hak politik di Palestina untuk Yahudi, hak untuk Arab Palestina, yang meliputi sebagian besar penduduk lokal, terbatas pada lingkup sipil dan agama. Pada tahun 1939, pemerintah Inggris menyadari bahwa pandangan penduduk lokal haruslah dicantumkan dalam catatan, dan pada tahun 2017, menyatakan bahwa deklarasi tersebut seharusnya diserukan untuk perlindungan hak politik Arab Palestina.
Deklarasi tersebut memiliki beberapa konsekuensi jangka panjang. Ini sangat meningkatkan dukungan populer untuk Zionisme, dan berujung pada pembentukan Mandat Palestina, yang kemudian menjadi Israel dan teritorial Palestina. Akibatnya, deklarasi tersebut dianggap menyebabkan konflik Israel-Palestina berkelanjutan, yang seringkali dianggap sebagai konflik paling berintrik di dunia. Kontroversi masih
melingkupi sejumlah ranah, seperti apakah deklarasi tersebut berseberangan dengan janji-janji sebelumnya yang Inggris buat kepada Syarif Mekkah dalam korespondensi McMahon-Hussein.
Dukungan politik Inggris awal untuk peningkatan keberadaan Yahudi di wilayah Palestina berdasarkan pada perhitungan geopolitik. Dukungan ini dimulai pada awal 1840an dan dipimpin oleh Lord Palmerston, setelah pendudukan Suriah dan Palestina oleh gubernur Utsmaniyah separatis Muhammad Ali dari Mesir. Pengaruh Perancis telah berkembang di Palestina dan sebagian besar Timur Tengah sebagai pelindung komunitas Katolik yang
mulai bertumbuh, seperti halnya pengaruh Rusia yang telah bertumbuh sebagai pelindung Ortodoks Timur di wilayah yang sama. Ini membuat Inggris tak memiliki lingkup pengaruh, dan sehingga perlu menemukan atau membuat para ""protégé"" regional mereka mereka. Konsiderasi politik tersebut didukung oleh sentimen Kristen injili simpatetik terhadap "restorasi Yahudi" ke Palestina di kalangan elit politik
Inggris pertengahan abad ke-19- terutama Lord Shaftesbury. Kantor Luar Negeri Inggris aktif mendorong emigrasi Yahudi ke Palestina, contohnya pernyataan Charles Henry Churchill pada tahun 1841-1842 kepada Moses Montefiore, pemimpin komunitas Yahudi Britania.
Upaya-upaya semacam itu bersifat prematur, dan tak sukses; hanya 24.000 Yahudi yang bermukim di Palestina menjelang pembentukan Zionisme pada komunitas Yahudi di dunia pada dua dekade terakhir abad ke-19. Dengan guncangan geopolitik yang disebabkan oleh pecahnya Perang Dunia I, perhitungan awal, yang diangkat beberapa kali, berujung pada pembaharuan pendirian strategis dan penawaran politik atas Timur Tengah dan Timur Jauh.
Zionisme berkembang pada akhir abad ke-19 dalam reaksi terhadap anti-Semitik dan gerakan-gerakan nasionalis eksklusioner di Eropa. Nasionalisme romansa di Eropa Tengah dan Timur membentuk pembentukan Haskalah, atau "Pencerahan Yahudi", menciptakan sebuah pemisahan dalam komunitas Yahudi antara orang yang memandang Yudaisme sebagai agama mereka dan orang yang memandangnya
sebagai etnisitas atau bangsa mereka. Pogrom anti-Yahudi di Kekaisaran Rusia tahun 1881-1884 mendorong pertumbuhan identitas orang yang memandangnya sebagai etnisitas atau bangsa mereka, menghasilkan pembentukan organisasi pionir Hovevei Zion, publikasi "Autoemancipation" karya Leon Pinsker, dan arus besar pertama imigrasi Yahudi ke Palestina- yang secara retrospektif dinamai "Aliyah Pertama".
Pada 1896, Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi yang tinggal di Austria-Hongaria, menerbitkan teks fundasional dari Zionisme politik, "Der Judenstaat" ("Negara Yahudi"), dimana ia menyatakan bahwa satu-satunya solusi untuk "Pertanyaan Yahudi" di Eropa, termasukl berkembangnya anti-Semitisme, adalah pendirian sebuah negara bagi Yahudi. Setahun kemudian, Herzl mendirikan Organisasi Zionis,
yang kongres pertamanya menyerukan pendirian "sebuah tanah air bagi orang Yahudi di Palestina seturut di bawah hukum publik". Ukuran-ukuran yang diusulkan untuk meraih tujuan tersebut meliputi promosi pemukiman Yahudi disana, organisasi Yahudi di diaspora, memperkuat rasa dan hati nurani Yahudi, dan langkah persiapan untuk meraih pemberian pemerintah yang dibutuhkan. Herzl meninggal pada tahun 1904 tanpa meraih pendirian politik yang diminta pada agendanya.
Pemimpin Zionis Chaim Weizmann, saat itu Presiden Organisasi Zionis Sedunia, berpindah dari Swiss ke Inggris pada tahun 1904 dan bertemu Arthur Balfour- yang meluncurkan kampanye pemilihan tahun 1905-1906 setelah mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri- dalam sebuah sesi yang diadakan oleh Charles Dreyfus, perwakilan konstituensi Yahudi-nya. Pada tahun sebelumnya, Balfour
berhasil memajukan Aliens Act melalui Parlemen dengan pidato-pidato bersemangat terkait kebutuhan untuk membatasi arus imigrasi ke Britania terhadap Yahudi yang lari dari Kekaisaran Rusia. Saat pertemuan tersebut, ia menanyai apa tujuan Weizmann terhadap Skema Uganda tahun 1903 yang Herzl dukung untuk menyediakan sebuah wilayah Afrika Timur Britania kepada orang Yahudi sebagai tanah air. Skema
tersebut, yang diusulkan kepada Herzl oleh Joseph Chamberlain, Menteri Kolonial dalam Kabinet Balfour, menyusul kunjungannya ke Afrika Timur sebelum tahun tersebut, kemudian diurungkan setelah Herzl wafat oleh Kongres Zionis Ketujuh pada tahun 1905 setelah dua tahun perdepatan panas di Organisasi Zionis. Weizmann menganggapi bahwa ia meyakini bahwa Inggris adalah untuk London seperti halnya Yahudi adalah untuk Yerusalem.