Rancangan Malaysia Kedua
Meskipun keluarga berencana ditetapkan sebagai sasaran negara pada tahun 1964, usaha-usaha menggalakkannya dihambat oleh pengabaian pemerintah. Kebanyakan berita keberhasilan yang dicapai oleh Lembaga Perancang Keluarga Negara terjadi sewaktu Rencana Malaysia Pertama (RMP) dari tahun 1966 hingga 1970. Rancangan Malaysia Kedua ingin menambahkan 600000 pengguna baru metode keluarga berencana, tetapi
fasilitas dan petugas tidak cukup. Ironisnya, pada tahun 1984, Perdana Menteri Malaysia Mahathir bin Mohamad secara efektif meninggalkan kebijakan keluarga berencana dengan meluncurkan Kebijakan Kependudukan Negara yang menargetkan jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2100 mencapai 70 juta orang.
Meskipun pendidikan di Malaysia hampir dipinggirkan pada masa Rancangan Malaysia Kedua, beberapa usaha penting dilakukan selama ini. Pada tahun 1970, bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, dijadikan bahasa perantara dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, menggantikan bahasa Inggris. Ujian nasional yang sebelumnya berstandar Inggris diganti dengan ujian
lokal, dan banyak buku teks dalam bahasa Melayu diterbitkan. Menjelang berakhirnya periode rencana ini, hampir semua sekolah yang berbahasa Inggris telah dimodifikasi untuk mengajar kurikulum berbasis bahasa Melayu.
Pada tahun 1973, Pusat Perkembangan Kurikulum didirikan. Misi utamanya adalah mengkoordinasikan proyek perombakan kurikulum yang sebelumnya dikelola oleh beberapa departemen pemerintah. Pusat ini juga bertindak merombak kurikulum sains dan matematika selain memulai usaha baru meneliti kurikulum sains-sains kemasyarakatan.
Rancangan Malaysia Kedua juga diharapkan mampu meningkatkan peluang pendidikan dan pelatihan dalam bidang kejuruan dan teknik. Meskipun dilakukan beberapa percobaan, kemajuan dalam usaha memperbaiki kurikulum hanyalah sedikit saja. Hal ini terjadi karena konsentrasi lebih diberikan terhadap usaha memberikan peluang pendidikan umum. Akan tetapi, beberapa sekolah teknik dan kejuruan telah
didirikan selama Rancangan Malaysia Kedua. Diharapkan usaha ini dapat mengurangi masalah pengangguran, terutama di kalangan remaja.
Rancangan Malaysia Kedua bercita-cita modernisasi jaringan kereta api di Malaysia yang dianggap oleh pemerintah penting bagi pembangunan dan industri. Semua kereta api dimodifikasi untuk menggunakan bahan bakar yang lebih efisien, yaitu diesel, dan pemerintah menaikan ketentuan untuk perawatan dan modernisasi prasarana kereta api ini. Penekanan diberikan khususnya terhadap
usaha-usaha meningkatkan kereta api penumpang, kereta api barang, penambat rel, bantalan rel, dan fasilitas perbaikan.
Layanan udara juga dikembangkan. Di bawah Rancangan Malaysia Kedua, pembelian semua peralatan cuaca dan lalu lintas malam dibayarkan. Selain itu, pelatihan petugas untuk menggunakan peralatan tersebut juga dilakukan. Pada masa RMK2 pula, Malaysia-Singapore Airlines dipisah menjadi Malaysia Airline System (MAS) dan Singapore Airlines (SIA).
Pada masa RMK2 pula, kontainerisasi diperkenalkan di Malaysia untuk meningkatkan layanan transportasi. Rancangan ini menyerukan pendirian perusahaan pengangkutan nasional untuk menangani transportasi darat. Maka, pada Agustus 1971, Kontena Nasional Berhad didirikan oleh pemerintah. Pada bulan Desember, M. V. Benavon menjadi kapal kontainer pertama yang berlabuh di Malaysia, yaitu di Terminal Utara Port Klang di Selangor.
Pada masa Rancangan Malaysia Kedua, terdapat dua pelabuhan di Malaysia: satu di Penang, dan satu lagi di Klang. Rancangan ini menggariskan usaha mendirikan dua buah pelabuhan baru di Semenanjung Malaysia. Tempat yang dipilih adalah Johor Bahru di Johor dan Kuantan di Pahang. Dua tujuan utama proyek pembangunan ini adalah untuk memenuhi peningkatan permintaan terhadap transportasi laut dan membawa
pembangunan ke negeri-negeri yang kurang berkembang. Pelabuhan Johor selesai dibangun pada tahun 1977, sedangkan Pelabuhan Kuantan mulai beroperasi pada tahun 1984.
Pada akhir Rancangan Malaysia Kedua, tingkat kemiskinan berkurang dari 49% ke 43%. Tingkat pengangguran juga berkurang dari 7.5% ke 7.4%. Partisipasi kaum Bumiputera ke dalam sektor swasta juga meningkat. Persentase Bumiputera yang dipekerjakan dalam sektor produksi bertambah dari 29% hingga 33%. Pada sektor perdagangan, tercatat peningkatan dari 24% ke 34%. Kepemilikan modal Bumiputera meningkat dari 3% hingga
7.8%. Akan tetapi, rekor ini masih belum dianggap membanggakan oleh banyak pihak, terlebih lagi kemajuan itu terjadi karena perusahaan-perusahaan pemerintah memegang kepemilikan. Meskipun rancangan ini pada awalnya menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 12.5% setahun, hanya rata-rata 11% yang berhasil dicatat. Pertumbuhan itu sangat tidak merata. Pada tahun 1973, PDB
tumbuh sebesar 27%, sedangkan pada tahun 1975 PDB hanya tumbuh 3% akibat resesi ekonomi dunia pada masa itu. Meskipun pemerintah berusaha menangani pengangguran dengan menciptakan 600000 pekerjaan baru sewaktu RMK2, jumlah penganggur sebenarnya semakin meningkat antara tahun 1970 dan 1975. Pada tahun 1970, terdapat 275000 penganggur, sedangkan pada tahun 1975 tercatat sebesar 324000 orang.
Rancangan Malaysia Kedua juga harus menghadapi masalah yang tidak diperkirakan, yaitu inflasi. Antara tahun 1972 hingga 1975, indeks harga konsumen (IHP) meningkat di luar perkiraan sebesar 40%. Tingkat inflasi tercatat sekitar 18% pada tahun 1974, tetapi turun hingga 7% pada tahun 1975. Permasalahan baru seperti ini dipikirkan oleh pemerintah saat merencanakan Rancangan Malaysia Ketiga (RMK3).
Satu lagi efek RMK2 adalah usaha-usaha meragamkan tanaman. Di balik kegagalan RISDA memenuhi sasarannya, industri kelapa sawit di Malaysia terus berkembang. Menjelang tahun 1998, kelapa sawit merupakan penyumbang terbesar PDB Malaysia setelah produk elektronik.
Secara keseluruhan, Rancangan Malaysia Kedua lebih berhasil dibandingkan dengan program sebelumya dalam menangani ketidakadilan ekonomi. Akan tetapi, penekanan untuk meningkatkan posisi orang-orang Melayu telah mengkhawatirkan kaum non-Melayu. Ketika Rancangan Malaysia Ketiga ditetapkan, pemerintah telah mengurangi penekanan ini dan sebaliknya memusatkan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan memberi manfaat kepada semua pihak.