Komune di Perancis
Hukum dan obligasi komune diatur oleh "Code général de collectivités territoriales (CGCT)" yang menggantikan "Code des communes" (kecuali untuk masalah perorangan) dengan pengesahan hukum tanggal 21 Februari 1996 untuk legislasi dan keputusan nomor 2000-318 tanggal 7 April 2000 untuk regulasi.
Sebelum Revolusi Perancis, belum ada pembentukan komune seperti sekarang. Tingkat terendah dari pembagian administratif adalah paroki ("paroisse"), dan terdapat sekitar 60000 paroki di Kerajaan Perancis. Sebuah paroki hanya berupa sebuah gereja, perumahan di sekitarnya (dikenal dengan desa), dan tanah pertanian di sekitar desa. harus diingat bahwa Perancis adalah negara terpadat di Eropa hingga
abad ke-19, Rusia dengan 25 juta penduduk sebelum Revolusi Industri (Inggris hanya 6 juta penduduk sebelum Revolusi Industri)- ini dikarenakan jumlah paroki yang tinggi di Kerajaan Perancis. Raja Perancis sering memberi gelar mereka dengan "kekuasaan atas 100000 menara gereja".
Tetapi paroki ini hanya sedikit memiliki struktur kotamadya dari komune sebelum Revolusi. Biasanya hanya terdapat komite pembangunan ("conseil du fabrique" dimana 'fabrique' berkaitan dengan kata 'fabricate' [membangun] dalam bahasa Inggris), terdiri dari penduduk desa, yang menjalankan pembangunan gereja paroki, halaman gereja, dan berbagai kediaman dan properti gereja- dan
kadang-kadang menyediakan bantuan untuk fakir miskin, atau mengelola rumah sakit atau sekolah paroki. Pendeta yang bekerja di paroki itu juga perlu mencatat pembaptisan, perkawinan, dan pemakaman, sejak Peraturan Villers-Cotterêts tahun 1539 oleh François Pertama. Kecuali untuk tugas tersebut, desa ditinggalkan untuk menangani masalah lain bila diperbolehkan. Umumnya, penduduk desa
berkumpul untuk memutuskan masalah istimewa yang berhubungan dengan wilayah itu, seperti penggunaan tanah pertanian, tetapi belum berdiri badan kotamadya permanen. Di banyak tempat, tuan tanah lokal ("seigneur") di kediamannya masih melakukan campurtangan terhadap urusan desa, memungut pajak dari penduduk desa dan memaksa mereka bekerja sebagai corvée, masih menentukan tanah pertanian mana yang akan digunakan dan kapan, dan sebanyak apa hasil panen yang harus diberikan kepadanya.
Di sisi lain, telah dibentuk kota perjanjian yang mendapat persetujuan selama Era Pertengahan, dari raja itu sendiri, atau bangsawan lokal (seperti kota Toulouse yang disetujui bangsawan Toulouse). Kota-kota tersebut didirikan dari beberapa paroki (mencapai beberapa ratus paroki untuk Paris), dan dikelilingi oleh tembok pertahanan. Kota-kota itu telah dibebaskan dari kekuasaan
tuan tanah pada abad ke-12 dan ke-13, mereka memiliki badan kotamadya yang mengatur kota, dan kemiripan dengan komune yang telah didirikan selama Revolusi Peranis kecuali untuk dua titik penting: 1- badan kotamadya ini tidak demokratis, mereka biasanya ditangani oleh keluarga bourgeois kaya, yang kekayaannya dipermasalahkan, sehingga mereka dapat dicap sebagai kelompok berkuasa
daripada demokrasi kotamadya; 2- tidak terdapat status seragam untuk kota perjanjian ini, masing-masing memiliki statusnya sendiri dan organisasi tertentu.
Di utara Perancis, kota diatur oleh "échevin" (dari bahasa Jerman lama yang berarti hakim), sementara kota-kota di selatan Perancis diatur oleh "consul" (sama seperti masa Romawi), tetapi Bordeaux dipimpin oleh "jurat" (secara etimologi berarti "lelaki yang disumpah") dan Toulouse oleh "capitouls" ("pria pengawal"). Biasanya, tidak terdapat wali kota pada masa modern;
seluruh "échevin" atau "consul" berada di tingkat yang sama, dan mengeluarkan keputusan secara kolegial; tetapi untuk urusan lain hanya terdapat seorang "échevin" atau "consul" di bawah yang lain, menjadi sejenis wali kota, meskipun tidak dengan kekuasaan eksekutif yang sama seperti wali kota modern. "Wali kota" ini disebut: wali kota para saudagar ("prévôt
des marchands") di Paris dan Lyon; "maire" di Marseille, Bordeux, Rouen, Orléans, Bayonne dan berbagai kota lainnya; "mayeur" di Lille; "premier capitoul" di Toulouse; "viguier" di Montpellier; "premier consul" di beberapa kota di selatan Perancis; "prêteur royal" di Strasbourg; "maître échevin" di Metz; "maire royal" di Nancy; atau "prévôt" di Valenciennes.
Tanggal 14 Juli 1789, pada senja hari, setelah penyerangan Bastille, wali kota para pedagang Paris, Jacques de Flesselles, ditembak oleh kerumunan di anak tangga Balai Kota Paris. Meskipun di Era Pertengahan wali kota pedagang menandai kemerdekaan Paris dan membuka pemberontakan terhadap Raja Charles V, kantornya telah ditutup oleh raja, kemudian dibuka kembali tetapi dengan kontrol ketat
dari raja, sehingga mereka telah mengakhiri pandangan publok sebagai perwakilan lokal raja lainnya, dan sebagai perwujudan kotamadya merdeka.
Setelah peristiwa itu, sebuah "komune" di Paris langsung didirikan untuk menggantikan kota perjanjian Paris yang lama, dan penjaga kotamadya dibentuk untuk menjaga Paris dari segala usaha Raja Louis XVI untuk mengakhiri revolusi yang sedang terjadi. Beberapa kota lain di Perancis mengikuti cara yang sama, dan komune berdiri dimana-mana, dengan penjaga kotamadya masing-masing. Tanggal 14 Desember 1789,
Majelis Nasional ("Assemblée Nationale") mengesahkan hukum pembentukan komune, sebagai tingkat terendah pembagian administratif Perancis, yang menguasai komune independen ini, tetapi juga membentuk komune-nya sendiri. Di daerah ini dan lainnya, tugas Majelis Nasional adalah, berbicara seperlunya, secara revolusioner: tidak merujuk pengubahan seluruh kota perjanjian menjadi komune, Majelis
Nasional juga memutuskan mengubah semua paroki desa menjadi komune berstatus penuh. Para Revolusioner terinspirasi oleh ide Descartes juga filosofi Pencerahan ("les Lumières"). Mereka ingin melanjutkan cara masa lalu dan membentuk masyarakat yang sejahtera, dimana semuanya sama dan tetap menurut alasan, daripada tradisi atau konservasi.
Mereka kemudian menetapkan pembagian administratif yang seragam untuk keseluruhan negara: seluruh Perancis akan dibagi menjadi "départements", kemudian arondisemen, kanton, dan komune, tanpa pengecualian. Semua komune memiliki status yang sama, memiliki seorang wali kota ("maire") sebagai pemimpin, dan dewan kotamadya ("conseil municipal") yang dipilih penduduk komune. Ini merupakan revolusi
nyata bagi puluhan ribu desa yang tidak pernah merasakan kehidupan kotamadya teratur sebelumnya. Sebuah rumah komunal ("mairie") dibangun di setiap desa, dimana diselenggarakan pertemuan dewan kotamadya juga administrasi komune. Beberapa di Majelis Nasional menentang pembagian Perancis menjadi puluhan ribu komune, tetapi Mirabeau dan idenya mengenai satu komune untuk setiap paroki telah berlaku.
Tanggal 20 September 1792, pencatatan kelahiran, perkawinan, dan kematian juga dihapus dari pendeta paroki dan menjadi tanggungjawab wali kota. Perkawinan sipil ditetapkan dan dilakukan di "mairie" dengan upacara tidak seperti cara gereja tradisional, dengan wali kota menggantikan pendeta, dan nama hukum menggantikan nama Tuhan (""Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du marriage.""- "Dengan nama hukum,
saya menetapkan kalian bersatu dengan perkawinan ini."). Pendeta dipaksa menghentikan pembaptisan, perkawinan, dan buku pemakaman lamanya, yang disimpan di "mairie". Pengubahan mendadak ini sangat merendahkan umat Katolik, dan Perancis akan memasuki perang sipil, dengan region yang memiliki keagamaan kuat di barat Perancis sebagai pusatnya. Hal ini akan melibatkan Napoleon I untuk membuat perdamaian di Perancis,
menyeimbangkan sistem adminsitratif baru, dan menjadikannya diterima oleh seluruh rakyat. Napoleon juga menghapus pemilihan dewan kotamadya, yang sekarang dipilih oleh prefek, perwakilan lokal pemerintah pusat.