Perang Kotor
Istilah perang kotor pada umumnya mengacu pada program terorisme negara dalam menanggapi apa yang dipahami sebagai subversi sayap yang dituduh mengancam kestabilan negara. Para penentang langkah-langkah ini sebaliknya menganggapnya sebagai strategi ketegangan yang sengaja dikembangkan untuk membenarkan suatu program rezim otoriter yang menindas.
Nama Perang Kotor (dalam bahasa Spanyol: Guerra Sucia) seringkali digunakan khususnya untuk mengacu pada pembersihan terhadap warga negara pembangkang yang dilakukan antara 1976 dan 1983 oleh pemerintahan militer Jorge Rafael Videla di Argentina (pada apa yang disebut Proses Re-organisasi Nasional). Pada masa ini, pemerintahan junta yang dipimpin oleh Videla hingga 1981, kemudian oleh Roberto Viola dan
Leopoldo Galtieri, bertanggung jawab atas penangkapan ilegal, penyiksaan, pembunuhan, atau penghilangan paksa atas sekitar 10000 hingga 3000 orang Argentina. Kejahatan-kejahatan ini adalah bagian dari suatu rencana terorisme negara yang lebih luas- hingga mencakup seluruh Amerika Selatan- yang disebut Operasi Burung Kondor, yang keberadaannya sekurang-kurangnya diketahui oleh Departemen Luar Negeri AS, yang dipimpin oleh Henry Kissinger di bawah Presiden Richard Nixon.
Perdebatan telah berlangsung lama di Argentina menyangkut masalah amnesti untuk para perwira yang tersangkut dalam Perang Kotor ini. Suatu bentuk amnesti secara kontroversial disahkan sebagai hukum setelah pemerintahan demokratis dipulihkan dan proses peradilan dilakukan terhadap para pemimpin tertinggi junta militer pada 1984, pada masa kepresidenan Ral Alfonsn (1983-1989), namun hal ini tetap tidak
populer. Pada Juni 2005, Mahkamah Agung Argentina membatalkan undang-undang Amnesti yang disebut "" Undang-undang "Titik" dan "Ley de Obediencia Debida" ("Undang-undang Ketaatan"), sehingga membuka pintu bagi tuntutan terhadap para bekas perwira Junta. Undang-undang "Punto Final" disahkan pada 24 Desember 1986, di bawah kepresidenan Ral Alfonsn dan menghapuskan segala tuntutan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan sebelum 10 Desember 1983.
Sejak Juan Domingo Perón, seorang bekas perwira Angkatan Darat digulingkan dari jabatannya sebagai presiden Argentina oleh sebuah kudeta pada 1955 ("Revolución Libertadora") ("Revolusi Pembebasan"), kebencian militer terhadap gerakannya yang merakyat (Peronisme) telah mendominasi politik Argentina. Setelah hampir dua dasawarsa pemerintahan sipil yang lemah, kemerosotan ekonomi dan intervensi militer, Perón kembali
dari pembuangan dan terpilih kembali pada 1973, didukung oleh sebuah koalisi luas yang merentang dari para anggota serikat buruh di tengah hingga kaum nasionalis fasis di sayap dan kaum radikal sosialis seperti kelompok Montoneros yang dipimpin oleh Mario Firmenich di sayap. Namun, setelah ia kembali ke tampuk kekuasaan, Peron tidak lagi dapat memuaskan semua orang.
Sang "caudillo" tua meninggal dunia pada 4 Juli 1974 dan meninggalkan Isabel Martnez de Perón, wakil presiden dan istri ketiganya untuk menghadapi perebutan yang penuh kekerasan antara pendukung-pendukungnya di sayap dan sayap. AAA ("Alianza Antiimperialista Argentina" (Aliansi Antiimperialis Argentina) yang belakangan berganti nama menjadi "Alianza Anticomunista Argentina"), yang dibentuk oleh José López Rega, menteri
sosial di bawah Isabel dan anggota loji freemason (yang terlibat dalam strategi ketegangan Italia) menjawab serangan-serangan kaum Montoneros dengan cara yang sama, seperti dengan membunuh José Ignacio Rucci, Sekretaris Jenderal Peronis dari Confederación General del Trabajo (CGT- Serikat Buruh Argentina). Sementara itu, "Ejército Revolucionario del Pueblo" ("Tentara Revolusioner Rakyat" atau "ERP"), yang Marxis, yang dipimpin
oleh Roberto Santucho, mulai melakukan pemberontakan di pedesaan di provinsi Tucumán, di daerah pegunungan di barat daya Argentina. akibatnya, pada Februari 1975, pemerintahan demokratis Isabel Martnez de Perón mengeluarkan Dekret No. 261 yang memerintahkan tentara untuk membasmi kaum pemberontak di Tucumán.
Pada pertengahan tahun 1975, negara menjadi panggung dari kekerasan yang meluas. Pasukan-pasukan maut sayap ekstrem, seperti misalnya Aliansi Antikomunis Argentina, yang dibentuk oleh José López Rega, menteri kesejahteraan social Juan Perón dan seorang anggota P2, menggunakan perburuan mereka untuk mencari para gerilyawan sayap ekstrem sebagai alasan untuk membasmi semua lawan ideologis mereka di
sayap dan sebagai selubung untuk kejahatan-kejahatan biasa. Pembunuhan politik dan penculikan oleh kaum Montoneros dan ERP ("Ejército Revolucionario del Pueblo"- " Tentara Revolusioner Rakyat") ikut menyebarkan rasa takut. Pada bulan Juli, terjadi pemogokan umum. Pada 6 Oktober 1975, pemerintah, yang untuk sementara waktu dipimpin oleh Italo Luder dari Partai Peronis, mengeluarkan tiga dekret
untuk melawan para gerilyawan. Dekret 2770, 2771 dan 2772 menciptakan sebuah Dewan Keamanan yang dipimpin oleh presiden dan mengikutsertakan menteri-menterinya serta para panglima dari angkatan bersenjata. Dewan ini diberikan komando atas polisi nasional dan provinsi dan fasilitas-fasilitas penjara dan misinya adalah membasmi para gerilyawan di seluruh wilayah Argentina.
Kaum Konservatif, termasuk sejumlah elit yang kaya, menggalakkan militer, yang siap untuk memegang kendali dengan menyusun daftar orang-orang yang harus "ditangani" setelah kudeta yang telah direncanakan. Pada 1975, Presiden Isabel Perón, di bawah tekanan dari militer, mengangkat Jorge Rafael Videla panglima tertinggi militer Argentina. ""Sebanyak mungkin orang mungkin harus mati di Argentina sehingga negara bisa aman
kembali,"" demikian Videla mengumumkan pada 1975 dalam dukungannya terhadap pasukan-pasukan maut. Videla adalah salah seorang pimpinan militer dari kudeta itu yang menggulingkan Isabel Perón pada 24 Maret 1976. Sebagai ganti Perón, diangkatlah sebuah junta militer, yang dipimpin oleh Admiral Emilio Eduardo Massera (yang juga seorang anggota loji freemason P2), yang keluar pada September 1978, Jendearl Orlando Agosti dan Videla sendiri.
Pada 1976, salah seorang jenderal meramalkan, "Kita harus membunuh 50000 orang: 25000 orang subversif, 20000 orang simpatisan, dan 5000 orang lainnya hanya kekeliruan." Perkiraan jumlah orang Argentina yang terbunuh atau "desaparecido" oleh rezim militer pada 1979-1983 diperkirakan antara 6000 hingga 30000 orang. Setelah kejatuhan rezim militer, CONADEP, sebuah komisi sipil pemerintah memperkirakan
jumlah mereka yang hilang mendekati 11000 orang. Para korban meliputi tidak hanya para gerilyawan bersenjata, yang organisasinya praktis sudah dibasmi, tetapi siapapun yang diyakini berhubungan dengan kelompok-kelompok front radikal, termasuk para anggota serikat buruh, mahasiswa dan orang-orang yang dianggap berpandangan. (misalnya, biarawati Prancis Leonie Duquet, yang
diculik oleh Alfredo Astiz). Sembilan ratus orang lainnya dibunuh atau "dihilangkan" oleh pasukan-pasukan maut, di antaranya adalah "Triple A", yang dihubungkan dengan rezim Peronis sebelum kudeta. Gerilya bertanggung jawab atas pembunuhan sekitar 1500 orang pada masa ini, ditambah hampir 1800 penculikan.
Organisasi-organisasi yang erat terkait dengan terorisme negara ini meliputi Batallón de Inteligencia 601 dari unit militer, Sekolah Mekanik Angkatan Laut the Naval Mechanics School (ESMA), dan "Secretara de Inteligencia de Estado" SIDE. SIDE bekerja sama dengan DINA, mitranya dari Chili dan dan satuan-satuan intelijen Amerika Selatan dalam Operasi Burung Kondor.
Para sanak keluarga dari korban-korbannya menemukan bukti-bukti bahwa sejumlah anak dari para korban menemukan bukti-bukti bahwa beberapa anak diambil dari ibu mereka segera setelah mereka dilahirkan dan kemudian dibesarkan sebagai anak-anak angkat dari sejumlah keluarga militer, seperti dalam kasus Silvia Quintela. Selama hampir tiga puluh tahun, sebuah kelompok