Minahasa
Toumbulu Masyarakat Tombulu sejak zaman Batu Pinawetengan abad ke-7 tetap utuh satu Pakasa'an yang terdiri dari tiga walak, yakni: Tombariri, Tomohon dan Sarongsong. Dengan demikian istilah WANUA berkembang menjadi dua pengertian yaitu:
Tonaas Wangko Muntu-Untu Tonaas Wangko Pinontoan-Lokon Tonaas Wangko Ahkaimbanua Tonaas Wangko Pukul Tonaas Wangko Rares-empung Tonaas Wangko Mahkiolor, penguasa Tombulu semasa pusat pemerintahan masih di Kinilow Tua, dimasanya terjadi bencana hebat tapi oleh kebijaksanaan maka masyarakat dapat diselamatkan, itu sebabnya di masa lalu sebuah gunung di Tomohon dimana ia tinggal dinamakan sesuai dengan namanya.
Dotu Lensang Alu, Dotu Soputan, kepala walak wilayah itu. Dotu Watulumanap, Dotu Raliu abad 16 kepala walak kakak beradik Raliu dan Potangkuman. Dotu Antou, Mayor Maringka, akhir abad 18. Mayor Soputan
Tonaas Maramis Tonaas Dotulong di masanya maka ia membuat surat pengakuan Belanda atas kepemilikannya terhadap pulau Lembeh.
Tonaas Singal Tonaas Gerungan (Dotu Gerungan, hidup kurang lebih antara Tahun 1550-1650-an) adalah pemimpin Tondano, Bahasa Minahasa Suku Toulour/Toudano/Tondano yaitu Walak (Kepala Suku) dan Teterusan (Kepala Perang) Tondano pada masa hidupnya, dengan tujuan menjaga wilayah suku Tondano dan menghalau para musuh yang menyerang. Dotu Gerungan merupakan salah satu dari
pahlawan-pahlawan atau panglima perang Minahasa yang mengalakan musuh-musuh yang menyerang tanah Minahasa
Pada akhir abad ke-16, Portugis dan Spanyol tiba di Sulawesi Utara. Saat bangsa Eropa datang, Kesultanan Ternate memiliki pengaruh di Sulawesi Utara, yang sering dikunjungi pedagang Bugis dari Sulawesi Selatan. Kekayaan sumber daya alam Minahasa menjadikan Manado sebagai pelabuhan strategis bagi pedagang-pedagang Eropa yang akan menuju dan pulang dari Maluku.
Bangsa Spanyol telah menjajah Kepulauan Filipina pada waktu itu dan Minahasa dijadikan perkebunan kopi yang didatangkan dari Amerika Selatan karena tanah Minahasa yang subur. Manado kemudian lebih dikembangkan oleh Spanyol untuk menjadi pusat perdagangan kopi bagi pedagang-pedagang Tiongkok. Dengan bantuan suku-suku Minahasa yang menjadi sekutu, Spanyol merebut benteng Portugis di
Amurang pada 1550-an, dan kolonis Spanyol kemudian membangun benteng di Manado, sehingga akhirnya Spanyol menguasai seluruh Minahasa. Pada abad ke 16 salah satu komunitas Indo-Eurasia pertama di Nusantara muncul di Manado. Raja pertama Manado, Muntu Untu (1630) sebenarnya merupakan keturunan setengah Spanyol.
Spanyol kemudian menyerahkan Minahasa kepada Portugis dengan ganti 350.000 ducat dalam sebuah perjanjian. Para penguasa Minahasa mengirim Supit, Pa'at, dan Lontoh untuk bersekutu dengan Belanda untuk mengusir bangsa Portugis dari Minahasa. Pada 1655 mereka akhirnya unggul, membangun benteng mereka sendiri pada 1658 dan mengusir orang Portugis terakhir beberapa tahun kemudian.
Pada awal abad ke-17 Belanda telah menumbangkan kesultanan Ternate, dan mulai menutup pengaruh Spanyol dan Portugis di Nusantara. Pada 1677 Belanda menguasai kepulauan Sangir dan, dua tahun kemudian, Robert Padtbrugge, gubernur Maluku, mengunjungi Manado. Kedatangannya menghasilkan perjanjian dengan para kepala suku Minahasa yang berujung pada dominasi Belanda selama 300 tahun berikut meskipun pemerintahan langsung oleh Belanda hanya bermula pada 1870.
Bangsa Belanda membantu mempersatukan konfederasi Minahasa, dan pada 1693, bangsa Minahasa memperoleh kemenangan militer mutlak melawan suku Mongondow di selatan. Pengaruh Belanda bertumbuh subur seiring dengan berkembangnya agama Kristen dan budaya Eropa di tanah Minahasa. Sekolah-sekolah misionaris di Manado pada 1881 merupakan salah satu upaya pertama pendidikan masal di Indonesia, memberikan kesempatan
bagi lulusannya memperoleh pekerjaan sebagai pegawai negeri, ketentaraan, dan posisi tinggi lainnya dalam pemerintahan Hindia Belanda.
Hubungan Minahasa dengan Belanda seringkali kurang baik. Terjadi perang antara Belanda dan Tondano pada 1807 dan 1809, dan wilayah Minahasa tak berada di bawah pemerintahan langsung Belanda hingga 1870. Namun pada akhirnya Belanda dan Minahasa menjadi sangat dekat hingga Minahasa seringkali disebut sebagai provinsi ke-12 Belanda. Bahkan pada 1947, di Manado dibentuk pergerakan politis Twapro, singkatan dari "Twaalfde Profincie" (Provinsi Keduabelas) yang memohon integrasi Minahasa secara formal ke dalam Kerajaan Belanda.
Pendudukan Jepang pada 1942-45 merupakan periode deprivasi, dan pasukan sekutu membom Manado dengan hebat pada 1945. Selama periode masa kemerdekaan setelah itu, ada perpecahan di antara orang-orang Minahasa yang pro-Indonesia dan pro-Belanda. Penunjukkan Sam Ratulangi sebagai gubernur Indonesia Timur pertama kemudian sukses memenangkan dukungan Minahasa terhadap Republik Indonesia.
Saat negara baru itu menghadapi krisis demi krisis, Monopoli kopra oleh Jakarta sangat melemahkan ekonomi Minahasa. Seperti di Sumatra, mulai timbul ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat di Minahasa karena inefisiensi, pembangunan tak merata, dan uang yang hanya mengalir ke Jawa.
Ekspor illegal bertumbuh subur pada 1956. Jakarta kemudian memerintahkan penutupan pelabuhan Manado, pelabuhan penyelundup terbesar di Indonesia pada waktu itu. Tak lama kemudian Permesta menghadapi pemerintah pusat meminta reformasi ekonomi, politik, dan regional. Jakarta menanggapi dengan membom Manado pada Februari 1958, kemudian menginvasi Minahasa pada Juni 1958, tapi hanya bisa mengakhiri pemberontakan Permesta pada 1961.
Pada Maret 1957, para pemimpin militer Sulawesi Utara dan Selatan mengadakan konfrontasi dengan Jawa, dengan tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Mereka meminta pembangunan yang lebih aktif, pembagian pajak yang lebih adil, bantuan menghadapi pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan kabinet pemerintah pusat yang dipimpin oleh Sukarno dan Hatta dengan seimbang. Pada
mulanya pergerakan 'Permesta' (Piagam Perjuangan Semesta Alam) hanyalah merupakan pergerakan reformasi daripada pergerakan separatis.
Negosiasi antara pemerintah pusat dan para pemimpin militer Sulawesi mencegah kekerasan di Sulawesi Selatan, tapi para pemimpin Minahasa tak puas dengan hasil perjanjian dan pergerakan tersebut pecah. Khawatir dengan dominasi selatan, para pemimpin Minahasa mendeklarasikan negara otonom Sulawesi Utara mereka sendiri pada Juni 1957. Pada saat itu pemerintah pusat telah mengontrol Sulawesi Selatan,
tapi di Utara tak ada figur kuat pemerintah pusat dan ada rumor bahwa Amerika Serikat, dikabarkan mempersenjatai pemberontakan di Sumatera Utara, juga memiliki hubungan dengan para pemimpin Minahasa.
Kemungkinan adanya intervensi luar negeri mendorong pemerintah pusat meminta bantuan militer dari Sulawesi selatan. Pasukan Permesta kemudian dikeluarkan dari Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sangir, dan Morotai di Maluku. Pesawat-pesawat Permesta (disuplai oleh AS dan diterbangkan oleh Pilot Filipina, Taiwan, dan Amerika) dihancurkan. AS kemudian berpindah pihak, dan pada Juni 1958 tentara pemerintah pusat mendarat di Minahasa. Pemberontakan Permesta berakhir pada pertengahan 1961.
Efek dari pemberontakan Sumatra dan Sulawesi pada akhirnya meningkatkan apa yang ingin dilawan para pemberontak tersebut. Otoritas pemerintahan pusat meningkat sedangkan otonomi daerah melemah, nasionalisme radikal menguat dibandingkan moderasi pragmatis, kekuatan partai komunis dan Sukarno meningkat sedangkan Hatta melemah, dan Sukarno akhirnya menetapkan demokrasi terpimpin pada 1958.
Sejak reformasi 1998, pemerintah Indonesia mulai menetapan undang-undang yang meningkatkan otonomi daerah, ide utama yang diperjuangkan Permesta.