Deklarasi Balfour
Pemakaian kata dari deklarasi tersebut kemudian dicantumkan dalam Mandat Britania untuk Palestina, sebuah instrumen hukum yang menciptakan Mandat Palestina dengan keperluan eksplisit dari pengambilan dampak dari deklarasi tersebut dan akhirnya diformalisasi pada September 1923. Tak seperti deklarasi itu sendiri, Mandat tersebut secara sah diserahkan kepada pemerintah Inggris. Pada Juni 1924, Inggris membuat
laporannya kepada Komisi Mandat Permanan untuk periode Juli 1920 sampai akhir 1923 yang berisi ketiadaan pelonggaran yang tertuang dalam dokumen-dokumen internal; dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan peninjauan ulang tahun 1923 yang diadakan diam-diam sampai awal 1970an.
Lloyd George dan Balfour masih berada di pemerintahan sampai keruntuhan koalisi pada Oktober 1922. Di bawah pemerintahan Konservatif baru, upaya dibuat untuk mengidentifikasi latar belakang dan motivasi untuk deklarasi tersebut. Sebuah memorandum Kabinet pribadi dibuat pada Januari 1923, memberikan penjelasan Kantor Luar Negeri yang diketahui pada masa itu dan catatan Kabinet perang yang berujung pada deklarasi tersebut.
Sebuah catatan Kantor Luar Negeri yang menyertainya menyatakan bahwa para pengarang primer dari deklarasi tersebut adalah Balfour, Sykes, Weizmann, dan Sokolow, dengan "mungkin Lord Rothschild sebagai seorang figur di latar belakang", dan bahwa "negosiasi tampak utamanya bersifat lisan dan melalui pengartian dari catatan pribadi dan memoranda yang hanya memberikan catatan seadanya."
Setelah serangan umum tahun 1936 yang berujung pada pemberontakan Arab di Palestina 1936-1939, perpecahan kekerasan paling signifikan sejak masa Mandat dimulai, sebuah Komisi Kerajaan Inggris- sebuah badan penyidikan masyarakat tingkat tinggi- ditunjuk untuk menyelidiki sebab dari ketegangan tersebut. Komisi Kerajaan Palestina, diangkat dengan istilah rujukan yang lebih signifikan ketimbang penyidikan
Inggris sebelumnya di Palestina, menyelesaikan laporan 404 halaman setelah enam bulan pengerjaan pada Juni 1937, diterbitkan sebulan kemudian. Laporan tersebut dimulai dengan menjelaskan sejarah masalah, termasuk penjelasan mendetail dari asal muasal Deklarasi Balfour. Sebagian besar penjelasan ini didasarkan pada pengakuan pribadi Lloyd-George; Balfour telah meninggal pada 1930 dan Sykes pada 1919. Ia berkata kepada
komisi bahwa dekalrasi tersebut dibuat "karena alasan-alasan propagandis... Terutama simpati Yahudi akan konfirmasi dukungan Yahudi Amerika, dan akan membuatnya lebih sulit bagi Jerman untuk mengurangi komitmen militernya dan menunjang posisi ekonominya di front timur". Dua tahun kemudian, dalam "Memoirs" buatannya, Lloyd George menjelaskan sebanyak sembilan faktor yang memotivasi
keputusannya sebagai Perdana Menteri untuk merilis deklarasi tersebut, termasuk alasan-alasan tambahan agar keberadaan Yahudi di Palestina akan memperkuat posisi Inggris di Terusan Suez dan menegakkan rute dominion imperial mereka di India.
Perhitungan geopolitik ini diperdebatkan dan didiskusikan pada tahun-tahun berikutnya. Para sejarawan sepakat bahwa Inggris meyakini bahwa dukungan yang dikeluarkan akan berbanding kepada Yahudi di Jerman dan Amerika Serikat, membuat dua penasehat terdekat Woodrow Wilson diketahui menjadi Zionis tulen; mereka juga mengharapkan dorongan dukungan dari populasi Yahudi besar di Rusia. Selain itu, Inggris berniat untuk mendahului keberadaan Perancis pada pemerintahan mancanegara di Palestina.
Beberapa sejarawan berpendapat bahwa keputusan pemerintah Ingrgsi merefleksikan apa yang James Gelvin, Profesor Sejarah Timur Tengah di UCLA, sebut 'anti-Semitisme patrisian' dalam perkiraan berlebih dari kekuatan Yahudi di Amerika Serikat dan Rusia. Zionisme Amerika masih bersifat dini; pada 1914, Federasi Zionis memiliki biaya kecil sekitar $5.000 dan hanya terdiri dari 12.000 anggota, meskipun
populasi Yahudi Amerika berjumlah tiga juta orang. Namun organisasi-organisasi Zionis sekarang meraih kesuksesan, setelah sepasukan dalam komunitas Yahudi Amerika, dalam mengaransemenkan kongres Yahudi untuk memperdebatkan masalah Yahudi secara keseluruhan. Ini berdampak pada perkiraan keseimbangan kekuatan pemerintah Inggris dan Perancis dalam publik Yahudi Amerika.
Avi Shlaim, Profesor Emeritus Hubungan Internasional di Universitas Oxford, beranggapan bahwa dua aliran pemikiran utama berkembang pada pertanyaan pasukan penggerak primer di balik deklarasi tersebut, satu dipersembahkan pada 1961 oleh Leonard Stein, seorang pengacara dan mantan sekretaris politik untuk Organisasi Zionis Sedunia, dan yang lainnya pada 1970 oleh Mayir Vereté, saat itu Profesor Sejarah Israel di
Universitas Ibrani Yerusalem. Shlaim menyatakan bahwa Stein tak meraih konklusi potongan jelas apapun, namun secara implisit dalam naratifnya adalah bahwa deklarasi tersebut utamanya dihasilkan dari kegiatan dan keterampilan kaum Zionis, sementara menurut Vereté, itu adalah kerja dari para pragmatis keras kepala yang dimotivasi oleh kepentingan imperial Inggris di Timur
Tengah. Kebanyakan pembelajaran modern tentang keputusan untuk mengeluarkan deklarasi tersebut berfokus pada gerakan Zionis dan persaingan di dalamnya, dengan sebuah perdebatan penting tentang apakah peran Weizmann menonjol atau apakah Inggris tampaknya mengeluarkan deklarasi serupa dalam peristiwa lain. Danny Gutwein, Profesor Sejarah Yahudi di Universitas Haifa, menyinggung soal sebuah gagasan lama, yang
menganggap bahwa persetujuan Sykes pada Februari 1917 kepada kaum Zionis adalah momen penting, dan bahwa ini sejalan dengan penyeragaman agenda pemerintah yang lebih besar untuk pemisahan Kekaisaran Utsmaniyah.
Deklarasi tersebut memiliki dua akibat tak langsung, pendirian negara Yahudi dan keadaan kronis dari konflik antara Arab dan Yahudi di seluruh Timur Tengah. Ini telah disebut sebagai "dosa asal" dari kegagalan Inggris di Palestina dan peristiwa-peristiwa secara luas di Palestina. Pernyataan tersebut juga memiliki dampak signifikan pada anti-Zionisme tradisional dari Yahudi relijius, beberapa orang
memandangnya sebagai providensi ilahi; ini berkontribusi pada pertumbuhan Zionisme relijius pada gerakan Zionis secara besar.
Dimulai pada tahun 1920, konflik antar-komunal di Mandat Palestina pecah, yang melebar menjadi konflik Arab-Israel regional, seringkali disebut sebagai "konflik paling berintrik" di dunia. "Obligasi ganda" kepada dua komunitas tersebut dengan cepat tak terelakkan; Inggris kemudian menyatakan bahwa tak mungkin bagi kami untuk mendamaikan dua komunitas tersebut di Palestina dengan memakai
pesan-pesan berbeda bagi audien yang berbeda. Komisi Kerajaan Palestina- dalam membuat proporsal resmi pertama untuk pemisahan wilayah- menyebut persyaratan tersebut sebagai "obligasi berseberangan", dan itu adalah "penyakit yang sangat mendalam, dalam keadaan kami, satu-satunya harapan untuk menyembuhkannya adalah melalui operasi pembedahan".
Setelah pemberontakan Arab di Palestina tahun 1936-1939, dan ketegangan seluruh dunia yang berkembang berujung pada Perang Dunia II, Parlemen Inggris menyepakati Makalah Putih 1939- pernyataan formal terakhir mereka terhadap kebijakan pemerintahan di Mandat Palestina- mendeklarasikan bahwa Palestina tak seharusnya menjadi Negara Yahudi dan memberlakukan pembatasan terhadap imigrasi Yahudi.
Meskipun Inggris menganggap keputusan ini dengan komitmen Balfour untuk melindungi hak non-Yahudi, beberapa Zionis memandangnya sebagai pengukuhan dari deklarasi tersebut. Meskipun kebijakan ini berlangsung sampai Inggris menyerahkan Mandat tersebut apda 1948, ini hanya disajikan untuk menyoroti kesulitan fundamental bagi Inggris dalam memberikan obligasi-obligasi Mandat.