Dinasti Tang
ritus, militer, peradilan, dan pekerjaan umum. Model Tiga Departemen dan Enam Kementerian ini tetap diterapkan hingga jatuhnya Dinasti Qing (1644-1912).
Meskipun pendiri Dinasti Tang merasa terkait dengan kejayaan Dinasti Han (abad ke-3 SM-abad ke-3 M), dasar organisasi administrasi Tang sangat mirip dengan Dinasti Selatan dan Utara sebelumnya. Sistem fubing dari Dinasti Zhou Utara (abad ke-6) masih dilanjutkan oleh Tang, dan dalam sistem ini para milisi diberi tanah dan ditugaskan untuk menggarap tanah tersebut untuk waktu tertentu. Sistem juntian dari masa Wei Utara (abad ke-4-abad ke-6) juga dipertahankan, walaupun terdapat beberapa perubahan.
Walaupun pemerintah pusat dan lokal menyimpan banyak sekali catatan mengenai tanah untuk menentukan pajak, di Tang banyak orang melek huruf dan kaya yang membuat dokumen pribadi mereka sendiri dan menandatangani kontrak. Mereka memiliki tanda tangan mereka sendiri, dan dalam proses pembuatan kontrak terdapat saksi dan juru tulis untuk pembuktian di pengadilan bahwa klaim kepemilikan mereka sah
(apabila perlu). Pendahulu sistem ini sebenarnya sudah ada semenjak masa Dinasti Han kuno, tetapi bahasa perjanjian menjadi semakin umum dan tertanam dalam budaya literer Tiongkok pada masa dinasti-dinasti berikutnya.
Pusat kekuatan politik Tang terletak di ibukotanya di Chang'an (kini Xi'an). Di kota tersebut, kaisar memiliki kompleks istana yang besar. Di tempat tersebut, ia dapat menghibur pada perwakilan politik dengan musik, olahraga, pertunjukan ketangkasan akrobatik, puisi, lukisan, dan pertunjukan teater. Di Chang'an juga terdapat banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Saat pejabat pemerintah
tingkatan prefektur di Tiongkok mendatangi ibukota pada tahun 643 untuk memberikan laporan tahunan wilayah mereka, Kaisar Taizong mendapati bahwa banyak dari antara mereka yang tidak punya tempat beristirahat yang layak sehingga harus menyewa kamar dari pedagang. Oleh sebab itu, Kaisar Taizong memerintahkan badan pemerintah yang bertugas dalam pembangunan kota untuk membangun rumah pribadi khusus untuk setiap pejabat yang mengunjungi ibukota.
Ujian kenegaraan diterapkan dan dimulai sejak Dinasti Sui, namun sistem ujian kenegaraan masa itu masih relatif belum sempurna karena masih sarat dengan dominasi kelompok-kelompok tertentu yang berkuasa pada masa itu. Dinasti Tang lalu mereformasi sistem ini pada zaman Maharani Wu yang memutuskan untuk memperbolehkan dan mengangkat pejabat-pejabat kekaisaran dari kaum rakyat biasa yang tidak mempunyai latar belakang dan hubungan dengan penguasa waktu itu.
Murid-murid ilmu Konfusianisme merupakan calon potensial, dan mereka yang lulus ujian dapat diangkat menjadi birokrat negara di tingkatan lokal, provinsi, atau pusat. Terdapat dua jenis ujian yang ditawarkan yaitu mingjing dan jinshi. Ujian mingjing didasarkan pada teks-teks klasik Konfusianisme dan menguji pengetahuan calon akan berbagai teks. Ujian
jinshi menguji kemampuan menulis calon; mereka diberi pertanyaan esai mengenai masalah pemerintahan dan politik, dan kemampuan menulis puisi mereka turut diuji. Selain itu, calon dinilai berdasarkan tingkah laku, penampilan, cara berbicara, dan kemampuan menulis kaligrafi; semua ini merupakan kriteria subjektif yang memungkinkan orang kaya untuk lebih dipilih daripada
mereka yang miskin dan tak terlatih dalam retorika atau kemampuan menulis. Akibatnya, jumlah pegawai negeri yang berasal dari kalangan aristokrat tidak sepadan dengan mereka yang bukan berasal dari kalangan tersebut. Ujian boleh diikuti oleh semua laki-laki asalkan ayahnya bukan seorang pengrajin atau pedagang, walaupun kekayaan atau kebangsawanan bukan
syarat untuk mendapat rekomendasi. Sementara itu, untuk mendorong penyebaran pendidikan Konfusianisme, pemerintah Tang juga mendirikan sekolah-sekolah negara dan mengeluarkan versi standar lima karya klasik Konfusian beserta penjelasannya.
Prosedur yang kompetitif ini dirancang untuk merekrut orang-orang paling berbakat dalam pemerintahan. Namun, terdapat pula alasan lain yang lebih dipertimbangkan oleh penguasa Tang. Mereka sadar bahwa bila mereka terlalu bergantung pada keluarga aristokrat dan pemimpin perang, dapat terjadi destabilisasi. Maka dari itu, mereka mencoba membuat badan pemerintahan dengan pejabat-pejabat yang
tidak memiliki basis kekuatan teritorial atau fungsional. Undang-undang Tang memastikan pembagian warisan properti para pejabat ini kepada penerus yang sah agar memungkinkan mobilitas sosial dan agar keluarga mereka tidak menjadi keluarga bangsawan melalui primogenitur. Pada akhirnya, para pejabat memperoleh status di komunitas lokal dan keluarga mereka, walaupun mereka masih tetap terikat kepada
istana kekaisaran. Dari masa Dinasti Tang hingga berakhirnya Dinasti Qing pada tahun 1912, para pejabat berfungsi sebagai perantara akar rumput dengan pemerintahan. Namun, potensi sistem ujian masuk pegawai negeri masih belum dimaksimalkan hingga masa Dinasti Song, ketika para pejabat yang terpilih berdasarkan kemampuan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan aristokratiknya dan mendefinisikan status
sosialnya melalui sistem ujian masuk. Seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Patricia Ebrey mengenai pejabat pada masa Dinasti Song:
Sistem ujian masuk pegawai negeri, yang hanya digunakan dalam skala kecil pada masa Sui dan Tang, memainkan peran utama dalam membuat elit baru ini. Kaisar-kaisar Song awal, yang memikirkan bagaimana menghindari dominasi pemerintahan oleh orang militer, memperluas sistem ujian masuk pegawai negeri dan sekolah pemerintahan.
Meskipun begitu, Dinasti Sui dan Tang telah menginstitusikan dan menetapkan dasar sistem ujian masuk pegawai negeri beserta kelas elit pejabat baru yang dihasilkan oleh sistem tersebut.
Agama turut berperan dalam politik Dinasti Tang. Dalam upayanya untuk memperoleh kekuasaan, Li Yuan berhasil mendapat pengikut dengan menyatakan diri sebagai keturunan pendiri Taoisme, Laozi (abad ke-6 SM). Orang yang menginginkan suatu jabatan juga meminta pendeta di kuil-kuil Buddha agar berdua untuk mereka di muka umum, dan sebagai gantinya kuil akan mendapat sumbangan atau
hadiah apabila orang tersebut terpilih. Sebelum Buddhisme ditindas pada abad ke-9, Buddhisme dan Taoisme diterima berdampingan, dan Kaisar Xuanzong (berkuasa 712-56) mengundang pemuka agama keduanya untuk datang ke istananya. Pada saat yang sama, Xuanzong memuliakan Laozi dengan memberinya gelar-gelar besar, menulis penjelasan tentang Laozi, mendirikan sekolah untuk membekali
calon-calon ujian pegawai negeri dengan pengetahuan akan buku-buku Taoisme, dan memanggil biksu India Vajrabodhi (671-741) untuk melakukan ritus Tantrik pada tahun 726 dengan maksud untuk menghindari kekeringan. Pada tahun 742, Kaisar Xuanzong secara langsung memegang pembakar dupa selama upacara yang dipimpin oleh Amoghavajra (705-74, patriark dari mazhab Shingon) yang membacakan "mantera-mantera mistis untuk membawa kemenangan bagi tentara Tang."
Walaupun agama berperan dalam politik Tang, politik juga berperan terhadap agama. Pada tahun 714, Kaisar Xuanzong melarang penjualan salinan sutra oleh toko dan penjual di kota Chang'an; hak untuk membagikan sutra kepada orang awam diberikan khusus kepada para biksu di biara. Sebelumnya, pada tahun 713, Kaisar Xuanzong melikuidasi "Perbendaharaan Yang Tiada Habisnya",
yang dijalankan oleh biara Buddha penting di Chang'an. Biara ini mengumpulkan banyak uang, kain sutra, dan harta karun yang merupakan hasil sumbangan dari banyak orang yang datang untuk menyatakan pertobatannya. Walaupun biara tersebut sering berderma, Kaisar Xuanzong mengeluarkan perintah pembubaran perbendaharaan mereka karena praktik keuangan mereka dianggap menipu; harta mereka disita dan kemudian dibagi-bagikan
kepada biara Buddha dan Taoisme lainnya, dan digunakan pula untuk memperbaiki patung, balai, dan jembatan di kota.