Sjahrir (ekonom)
Dr. Sjahrir () adalah seorang aktivis, ekonom dan politisi Indonesia. Sjahrir dikenal sebagai salah seorang mahasiswa yang dijebloskan ke penjara sewaktu peristiwa Malari di Jakarta tahun 1974. Sampai akhir hayatnya dia menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden membawahi bidang ekonomi yang resmi dilantik pada tanggal 11 April 2007..
Ia menikah dengan Kartini Panjaitan, seorang doktor di bidang antropologi yang kini menjabat Duta Besar RI untuk Argentina. Juga ketua Asosiasi Antropologi Indonesia. Dari pernikahan itu, pasangan Sjahrir-Kartini memperoleh seorang putra, Pandu, serta seorang putri, Gita.
Sjahrir lahir sebagai anak satu-satunya dari pasangan Ma'amoen Al Rasyid dan Roesma Malik. Ayahnya adalah pejabat pemerintah pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sementara ibunya adalah pegawai Inspektorat Pendidikan Wanita di Departemen Pendidikan. Meskipun berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, keluarga Sjahrir lebih banyak tinggal di pulau Jawa; Kudus, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan terutama Jakarta.
Sjahrir dikenal sebagai ekonom dan politikus. Ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1974, Sjahrir menjadi seorang aktivis. Latar belakang itulah yang membawanya ke dunia politik. Pada tahun 2002, Sjahrir mendirikan Partai Perhimpunan Indonesia Baru sebagai upaya menawarkan solusi bagi bangsa yang tengah dilanda masalah.
Sjahrir menerima pendidikan dasarnya di sebuah sekolah negeri di Jakarta meski sempat mengenyam pendidikan di Dalton Elementary School, Amsterdam. Ia melanjutkan ke sekolah menengah Kolese Kanisius, Jakarta. Di sekolah itulah Sjahrir menemukan kecintaannya akan pelajaran ekonomi. Setelah lulus dari Kolese Kanisius, ia diterima di Universitas Indonesia, tempat ia belajar ilmu ekonomi.
Selama periode ini, Sjahrir aktif di kegiatan kemahasiswaan yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Djakarta (IMADA). Aktivitasnya di IMADA membuatnya terpilih sebagai Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Jakarta. Selain itu, aktivitasnya di badan kemahasiswaan kampus membuatnya terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Badan kemahasiswaan Universitas Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam pergerakan politik Indonesia. Pada tahun 1974, para mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peran investasi asing di Indonesia. Demonstrasi kemudian bergejolak menjadi kerusuhan yang dikenal sebagai peristiwa Malari. Sjahrir yang pada saat itu telah lulus dengan gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dari
Universitas Indonesia dan hendak bersiap-siap berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan S2 melalui beasiswa di Kennedy School of Government, Universitas Harvard, ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman penjara 6.5 tahun atas tuduhan subversi dalam keterlibatannya pada peristiwa tersebut. Meski demikian, Sjahrir hanya menghabiskan waktu di penjara selama hampir 4 tahun sebagai tahanan politik.
Setelah keluar dari penjara, Ford Foundation yang menjadi sponsor beasiswanya, masih memberikan kesempatan kepada Sjahrir untuk mengenyam pendidikan S2-nya. Ia lulus pada tahun 1983 dari Universitas Harvard dengan gelar doktor di bidang Ekonomi Politik dan Pemerintahan. Di Harvard pulalah ia sempat menjalin pertemanan dengan Ninoy Aquino dan Kim Dae Jung.
Setelah meraih gelar doktor, Sjahrir membagi ilmunya dengan menjadi dosen di fakultas lamanya, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia kemudian mendirikan lembaga yang bernama Insititute for Economic and Financial Research (Ecfin) bersama rekan-rekan ekonomnya. Salah satunya adalah Dr. Mari Elka Pangestu yang menjadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Sjahrir juga mendirikan lembaga
lain, yaitu Yayasan Padi dan Kapas, yang kegiatan utamanya adalah penelitian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
Hingga akhir hayatnya, Sjahrir aktif sebagai konsultan dan penasihat untuk bank-bank dan perusahaan-perusahaan publik. Banyaknya seminar ekonomi yang dihadirinya sebagai pembicara, serta lebih dari selusin buku yang diterbitkannya, memantapkan namanya sebagai kritikus dan analis ekonomi yang cukup dipandang di negeri ini. Sejak tahun 1994, ia menjadi narasumber di Dewan Sosial dan Politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Ketika krisis moneter yang mengguncang Indonesia pada tahun 1997 berkelanjutan menjadi krisis ekonomi dan politik, Sjahrir terdorong untuk menawarkan solusi untuk negeri ini. Pada tahun 2001, pada masa reformasi, Sjahrir mendirikan Perhimpunan Indonesia Baru. Aktivitas utama perhimpunan itu adalah menyelenggarakan cabinet watch yang mengawasi keputusan-keputusan pemerintah atas kebijakan-kebijakan tertentu, dan mengumumkan hasil pengawasan itu ke masyarakat.
Tidak puas dengan proses reformasi setelah jatuhnya Soeharto, Syahrir dan rekan-rekannya yang memiliki ide yang sama di Perhimpunan Indonesia Baru mengumumkan berdirinya Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Partai ini mencoba menawarkan solusi alternatif pada era reformasi melalui partisipasi di pemilihan umum 2004. Sjahrir sendiri berkesempatan mencalonkan diri di pemilihan presiden tahun itu, namun tidak
memperoleh jumlah suara yang cukup untuk maju ke tahap berikutnya. Meski demikian, mengetahui bahwa keahlian ekonomi Sjahrir dapat bermanfaat bagi pemerintah yang baru, Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, Susilo Bambang Yudhoyono, menunjuk Sjahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden. Tugas Sjahrir sebagai Penasihat Ekonomi Presiden termasuk menjadi duta khusus Presiden RI ke negara-negara lain, menjalankan misi kepresidenan.
Sebagai ahli ekonomi dan tokoh masyarakat, Sjahrir sempat memandu acara ("Info untuk Anda" dan "Dialog Aktual" di Indosiar) dan tampil di televisi nasional menjadi narasumber, antara lain Metro TV, SCTV, TPI, Anteve, TVRI, Lativi.
Ia wafat setelah beberapa lama dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura karena menderita kanker paru-paru. 1983- Maret 2007: Sjahrir menulis ratusan artikel di harian dan majalah nasional maupun internasional seperti Kompas, Tempo, Asian Wall Street Journal, Bulletin of Indonesian Economic Studies.