Forum Politisi- Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi
Tak ada demokrasi tanpa partai politik. Jadi, tak ada demokrasi kuat tanpa partai politik yang kuat. Di dalam partai politik dan parlemen di Indonesia masih terlihat adanya kelemahan-kelemahan, baik di tingkat struktur dan infrastruktur organisasi sampai rendahnya keteladanan dan komitmen elit partai dan anggota Dewan. Kondisi ini merupakan perkembangan yang kurang
menyenangkan dan membahayakan proses konsolidasi demokrasi. Berangkat dari problem-problem di atas, beberapa anggota Dewan telah mengambil inisiatif untuk membuat forum bersama bagi partai-partai politik dan anggota parlemen dari berbagai fraksi di DPR RI. Pada pertemuan pertama para inisiator yang berlangsung pada tanggal 12 Mei 2005 di Jakarta, diputuskan membentuk Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi (Forum Politisi).
Tujuan dari dibentuknya Forum ini adalah untuk memberi ruang bagi para politisi dari berbagai partai untuk bersama-sama mencari jawaban atas problem-problem yang dihadapi oleh partai politik dan parlemen. Forum Politisi berusaha mendesain sebuah agenda bersama untuk memperkuat partai politik dan parlemen. Lebih jauh, Forum ini juga bertujuan menyediakan ruang bagi peningkatan kompetensi dan membangun saling pengertian
di antara para politisi dan partai politik. Diharapkan Forum ini dapat mendorong pembangunan politik dalam rangka mewujudkan kehidupan politik nasional yang lebih transparan dan demokratis.
Inisiator Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi (yang kesemuanya kemudian bertindak sebagai Core Group) adalah: Prakarsa para politisi di atas didukung oleh Friedrich-Naumann-Stiftung Jakarta, yang peduli terhadap proses demokratisasi di Indonesia dan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman melalui Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Indonesia. Politisi dan pengurus partai politik yang pernah terlibat dalam
seluruh aktivitas Forum Politisi datang dari berbagai fraksi di DPR maupun partai-partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, dan sebagainya. Untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, Forum Politisi bersama Friedrich-Naumann-Stiftung mendirikan sebuah sekretariat. Aktivitas Forum Komunikasi Partai
Politik dan Politisi untuk Reformasi dibuka dengan diskusi panel dengan tema "Strategi Bersama Partai Politik menghadapi Deparpolisasi". Sebagai panelisnya adalah Nurul Falah dari DPP PAN, Endin Soefihara dari DPP PPP, Pramono Anung Wibowo dari PDIP, Yahya Zaini dari DPP Golkar dan Ali Masykur Musa dari DPP PKB.
Pertemuan kerja rutin diadakan setiap dua minggu sekali. Tema-tema yang telah dibicarakan dalam pertemuan kerja rutin adalah: • Model pengembangan partai pro rakyat; narasumber Syamsuddin Haris, LIPI • Partisipasi publik dalam politik; narasumber Effendi Ghazali, Universitas Indonesia • Peran pengawasan DPR; narasumber Bapak Panda Nababan, FPDIP dan Bapak Tommy Legowo, CSIS • Keuangan partai;
narasumber Luky Djani, ICW • Pengelolaan hubungan dengan konstituen; narasumber Alvin Lie, FPAN • Penanganan konflik internal partai; narasumber Ikrar Nusa Bhakti, LIPI • Rekrutmen dan pelatihan anggota; narasumber Marzuki Darusman, Golkar Peserta pertemuan kerja rutin adalah para politisi dari berbagai partai. Setiap kali pertemuan dihadiri oleh 20-30 peserta. Workshop diadakan satu minggu
sebelum pertemuan kerja rutin dan dimaksudkan untuk menyiapkan pokok-pokok pikiran dan beberapa rekomendasi sebagai solusi atas tema yang akan dibahas dalam pertemuan kerja rutin. Hasil workshop kemudian dipresentasikan dalam pertemuan kerja rutin untuk ditanggapi dan dibahas bersama oleh anggota Forum. Peserta workshop adalah core group, wakil-wakil dari partai politik dan staf
sekretariat. Peserta workshop antara 10-15 orang. Riset dimaksudkan untuk melengkapi poin-poin penting untuk rekomendasi reformasi partai politik dan parlemen, yang tidak sempat lagi dibicarakan baik dalam pertemuan kerja rutin maupun workshop. Riset dilakukan oleh para pakar yang cukup intensif menggeluti masalah-masalah partai politik dan parlemen, seperti: Bivitri Susanti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia,
Smita Notosusanto dari Cetro, Riris Panjaitan dari Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sebastian Salang dari Formappi, dan sebagainya. Untuk mengetahui pandangan-pandangan para pejabat yang terkait dengan perundang-undangan serta para pakar dan politisi daerah dalam rangka reformasi partai politik dan parlemen, Forum juga telah melakukan serangkaian wawancara, antara lain: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Ketua
Mahkamah Konstitusi, Oka Mahendra, Dirjen Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Slamet Effendi Yusuf, Ketua Badan Kehormatan DPR RI, dan lain-lain.