Serangan Umum 1 Maret 1949
Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tidak mungkin seorang komandan pasukan dapat menggerakkan pasukan-pasukan lain yang bukan di bawah komandonya tanpa seizin atasan. Seandainya ada gerakan pasukan lain, pasti harus dengan perintah dari atasan, dan tidak mungkin dilakukan oleh komandan yang satu level. Apalagi menugaskan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang yang dalam hierarki militer
berada dua tingkat di atasnya, dan pihak Kementerian Pertahanan serta pihak AURI, yang memiliki/mengoperasikan pemancar radio. Berdasarkan bukti dan dokumen yang ada, serangan tersebut jelas melibatkan berapa pihak di luar [[Brigade X]]/[[Wehrkreis III]]; bahkan terlihat peran beberapa atasan langsung Letkol [[Suharto]].
Masih terdapat cukup bukti serta dokumen yang menunjukkan, bahwa kendali seluruh operasi di wilayah Divisi III tetap berada di pucuk pimpinan Divisi III, yaitu Kolonel [[Bambang Sugeng]]. Hal ini terbukti dengan jelas, a.l. dengan adanya Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, yang ditujukan kepada Komandan [[Wehrkreis II]] Letkol. [[M. Bachrun]], dimana jelas disebutkan,
bahwa Instruksi Rahasia tersebut sehubungan dengan perintah yang diberikan kepada [[Komandan Wehrkreis III]], Letkol [[Suharto]]. Juga disebutkan, bahwa pasukan yang langsung membantu dalam serangan ke kota adalah [[Brigade IX]].
Dalam naskah otobiografi Letnan Kolonel (Purn.) dr. [[W. Hutagalung]] disebutkan, bahwa Komandan [[Wehrkreis II]] Letkol [[Sarbini]] hadir dalam rapat perencanaan, sehingga tidak diperlukan lagi Instruksi tertulis.
Instruksi Rahasia tersebut merupakan kelanjutan dari Perintah Siasat No. 4/S/Cop.I, tertanggal 1 Januari 1949 yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III, untuk antara lain: "... mengadakan perlawanan serentak terhadap Belanda sehebat-hebatnya... yang dapat menarik perhatian dunia luar...".
Dari dokumen ini dapat dilihat dengan jelas, bahwa tujuan semua serangan besar-besaran adalah untuk menarik perhatian dunia internasional, dan sejalan dengan Perintah Siasat 1 yang dikeluarkan oleh Panglima Besar [[Sudirman]] pada bulan Juni 1948.
Dokumen ketiga yang membuktikan bahwa seluruh operasi tersebut ada di bawah kendali Panglima Divisi III/GM III, adalah Perintah Siasat No. 9/PS/19, tertanggal 15 Maret 1949. Perintah diberikan kepada komandan [[Wehrkreis I]] (Letkol. [[Bachrun]]) dan II (Letkol. [[Sarbini]]), untuk meningkatkan penyerangan terhadap tentara [[Belanda]] di daerah masing-masing,
dalam upaya untuk mengurangi bantuan Belanda ke Yogyakarta dan tekanan Belanda terhadap pasukan Republik di wilayah Wehrkreis III yang membawahi Yogyakarta, setelah dilaksanakan serangan atas Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949.
Dengan demikian, tiga dokumen yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III, Kolonel Bambang Sugeng, yaitu:membuktikan bahwa sejak awal bergerilya, seluruh operasi di wilayah [[Divisi III]], tetap diatur dan dikendalikan oleh Panglima [[Divisi III]]/[[Gubernur Militer III]]. Dokumen-dokumen tersebut diperkuat antara lain dengan catatan harian Kolonel [[Simatupang]], Wakil
KSAP, dan otobiografi Letkol dr. [[Wiliater Hutagalung]], Perwira Teritorial, serta kemudian di dalam berbagai tulisan dari [[A.H. Nasution]], yang waktu itu adalah Panglima Tentara dan Teritorium Jawa/MBKD. Selain itu, semua dokumen menunjukkan, bahwa Panglima [[Divisi III]] selalu memberikan instruksi dan melibatkan ketiga Wehrkreise tersebut; dengan demikian menjadi jelas, bahwa komando operasi ada di tangan Panglima Divisi, dan bukan di tangan Komandan Brigade.
Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, cocok dengan catatan harian [[Simatupang]] tertanggal 18 Februari 1949 yang dimuat dalam buku Laporan dari [[Banaran]], dimana tertera: Kolonel [[Bambang Sugeng]], yang sedang mengunjungi daerah [[Yogyakarta]] (dia adalah Gubernur Militer daerah [[Yogyakarta]]- [[Kedu]]- [[Banyumas]]- [[Pekalongan]]- sebagian dari [[Semarang]]) datang dan bermalam di [[Banaran]].
Juga apabila mencocokkannya dengan tulisan [[Budiarjo]] terbukti, bahwa [[Simatupang]] banyak terlibat dalam persiapan serangan tersebut. Hal ini dapat dilihat, bahwa [[Simatupang]] telah mempersiapkan teks dalam bahasa [[Inggris]] tanggal 28 Februari, sehari sebelum serangan terjadi dan meminta teks tersebut disiarkan oleh pemancar [[AURI]] [[Playen]],
setelah serangan dilaksanakan tanggal 1 Maret 1949. Juga dari catatan [[Simatupang]] dapat dilihat, bahwa di [[Wiladek]] mereka juga telah "dipersiapkan" untuk menyiarkan berita mengenai serangan atas [[Yogyakarta]]. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa [[Simatupang]] juga memberikan teks yang akan dibacakan seperti halnya di [[Playen]], karena dalam
catatan hariannya, [[Simatupang]] sendiri tidak menyebutkan nama [[Budiarjo]] ketika dia menyampaikan teks yang akan dibacakan di [[Playen]]. Di sini terlihat jelas, bahwa "Serangan Spektakuler" tersebut adalah suatu skenario-rekayasa- untuk konsumsi dunia internasional.
Catatan harian tersebut, yang tertulis dalam buku Laporan dari [[Banaran]], sekaligus juga menunjukkan keterlibatan besar dari [[Simatupang]], yang dalam hierarki militer beberapa tingkat di atas Suharto. Buku Laporan dari Banaran diterbitkan pertama kali tahun 1960, ketika [[Suharto]] belum menjadi Presiden, dan episode perjuangan tersebut belum diekspos menjadi mercu suar, dan sejarah tidak ditulis untuk kepentingan penguasa.
Selain itu, melihat besarnya operasi tersebut serta keterlibatan berbagai pihak, yang dalam hierarki militer berada di posisi lebih tinggi, sangat tidak mungkin, bahwa komando operasi dipegang oleh seorang komandan brigade. Dalam instruksi No. 1/MBKD/1948, tertanggal 25 Desember 1948, butir 5, Kolonel [[Nasution]], Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menegaskan: "Peliharalah terus hierarchie ketentaraan"
Perencanaan serangan tersebut sangat dirahasiakan, sehingga selain pucuk pimpinan tertinggi militer dan sipil, pada waktu itu hampir tidak ada anggota staf di jajaran bawah, yang mengetahui mengenai rencana tersebut, bahkan staf Gubernur Militer sekalipun. Seorang pelaku sejarah menyampaikan, bahwa dia sebagai anggota staf GM III yang berada di lereng [[gunung Sumbing]], baru mengetahui mengenai
serangan tersebut setelah serangan dilancarkan. Begitu juga dengan para pelaksana di lapangan, tidak mengetahui mengenai perencanaan serta Grand Design serangan umum, sebagaimana diungkapkan oleh seorang pelaku di lapangan, Kol. (Purn.) [[A. Latief]] (waktu itu komandan kompi, berpangkat Kapten).
Jadi sangat jelas, bahwa setiap komandan hanya mengetahui sebatas tugas yang diberikan kepadanya dan mempunyai wewenang hanya atas pasukannya. Pernyataan [[Suharto]], seperti disampaikan dalam otobiografinya, selain tidak logis dan tampak hanya mengarang cerita belaka, dapat dibantah berdasarkan bukti yang ada.
Memang tidak semua prajurit dapat atau boleh mengetahui keberadaan Panglima Besar yang menjadi incaran tentara [[Belanda]]. Akan tetapi pucuk pimpinan militer dan sipil, dapat selalu berkomunikasi dengan Jenderal [[Sudirman]], walaupun tempat persembunyiannya selalu berpindah-pindah, bahkan di beberapa tempat, hanya satu atau dua hari saja. Dari catatan perjalanan yang
ditulis oleh Kapten [[Soepardjo Rustam Suparjo Rustam]], ajudan Panglima Besar [[Sudirman]], tercatat kegiatan Panglima Besar, antara lain:
"Tanggal 27.12.1948. Meninggalkan desa [[Karangnongko]] (di [[sungai Brantas]], [[Jawa Timur]]) dan pindah ke desa di lereng [[Gunung Wilis]]. Pak Dirman mengutus Kolonel [[Bambang Supeno]] supaya mencari hubungan dengan Pemerintah pusat di [[Jawa]], yang menurut kabar ada di [[gunung Lawu]]. Tidak lama setelah Kol. [[Bambang Supeno]] berangkat, datang pula Kol.