Sejarah Iran
Salah satu peristiwa awal dalam sejarah republik Islam Iran yang berdampak panjang adalah krisis sandera Iran. Menyusul diterimanya mantan Syah Iran masuk ke Amerika Serikat untuk menjalani pengobatan kanker, pada 4 November 1979, para pelajar Iran menyandera para personil kedutaan AS, dan melabeli kedutaan tersebut sebagai "sarang mata-mata." Lima puluh dua orang sandera ditawan selama 444 hari sampai pada Januari 1981. Sebuah upaya penyelamatan sandera oleh militer Amerika berakhir dengan kegagalan.
Peristiwa penyanderaan itu sangat populer di Iran, ribuan orang berkumpul mendukung para penyandera, dan diduga peristiwa itu telah memperkokoh ketenaran Ayatollah Khomeini dan menghimpun barisan anti-Amerikanisme. Kala itulah Khomeini mulai menjuluki Amerika sebagai "si setan besar." Di Amerika, tempat peristiwa itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip lama hukum internasional bahwasanya para diplomat
boleh saja diusir tetapi pantang disandera, peristiwa itu menciptakan gerakan arus balik anti-Iran yang besar. Hubungan antara kedua negara itu masih tetap diwarnai permusuhan dan sanksi internasional Amerika telah menyulitkan perekonomian Iran.
Kala krisis politik dan sosial tengah melanda Iran, pemimpin Irak, Saddam Hussein, mencoba mengail untung dari kekacauan akibat Revolusi Islam, kelemahan militer Iran, dan penentangan revolusi terhadap pemerintah Barat. Militer Iran yang pernah begitu kuat telah bubar selama revolusi, dan dengan lengsernya Syah, Hussein berambisi untuk menempatkan dirinya pada kedudukan sebagai orang kuat
baru di Timur Tengah, dan berupaya memperluas akses Irak ke Teluk Persia dengan merebut wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah dituntut Irak dari Iran pada masa pemerintahan Syah.
Wilayah terpenting bagi Irak adalah Khuzestan yang tidak saja membangga-banggakan populasi Arabnya yang substansial, melainkan juga ladang-ladang minyaknya yang kaya. Dengan mengatasnamakan kepentingan Uni Emirat Arab secara sepihak, pulau Abu Musa dan pulau-pulau Tunb pun turut disasarnya. Dengan ambisi-ambisi sedemikian dalam benaknya, Hussein merancang sebuah
penyerbuan berskala besar atas Iran, membual bahwa angkatan bersenjatanya mampu mencapai ibu kota Iran dalam tiga hari. Pada 22 September 1980, angkatan darat Irak menginvasi wilayah Iran di Khuzestan, memicu pecahnya Perang Iran-Irak. Serangan mendadak itu benar-benar mengejutkan Iran yang tengah dilanda revolusi.
Sekalipun angkatan bersenjata Saddam Hussein beberapa kali berjaya di awal, angkatan bersenjata Iran mampu menghalau angkatan darat Irak mundur kembali ke Irak menjelang 1982. Khomeini berupaya mengekspor revolusi Islamnya ke arah barat menuju Irak, khususnya bagi mayoritas kaum Arab Syiah yang tinggal di negara itu. Perang terus berlanjut enam tahun lagi sampai pada 1988, tatkala
Khomeini, dengan kata-katanya sendiri, "menelan racun" dan menyepakati sebuah gencatan senjata yang diperantarai Perserikatan Bangsa Bangsa.
Berlaksa-laksa warga sipil dan personil militer Iran yang tewas tatkala Irak menggunakan senjata kimia dalam peperangan. Irak didukung secara finansial oleh Mesir, negara-negara Arab di Teluk Persia, Uni Soviet dan negara-negara anggota Pakta Warsawa, Amerika Serikat (sejak 1983), Perancis, Inggris, Jerman, Brazil, serta Republik Rakyat Tiongkok (yang juga menjual persenjataan kepada Iran).
Ada lebih dari 100000 korban yang jatuh di pihak Iran akibat senjata kimia yang dipergunakan Irak selama perang delapan tahun itu. Total korban perang di pihak Iran diperkirakan mencapai jumlah antara 500000 sampai 1000000. Hampir semua perwakilan internasional terkait membenarkan bahwa Saddam mempergunakan perang kimia untuk melumpuhkan serbuan lautan manusia dari Iran; perwakilan-perwakilan ini satu suara membenarkan bahwa Iran tidak pernah mempergunakan persenjataan kimia selama perang.
Mulai dari 19 Juli 1988 dan bertahan sekitar lima bulan pemerintah secara sistematis menghukum mati ribuan tahanan politik di seluruh Iran. Peristiwa ini umumnya dikenal sebagai eksekusi tahanan politik Iran 1988 atau Pembantaian Iran 1988. Yang menjadi target utama adalah anggota-anggota Organisasi Mujahidin Rakyat Iran, walaupun sejumlah kecil tahanan politik dari kelompok-kelompok lainnya
semisal Partai Tudeh Iran (Partai Komunis) juga turut menjadi korban. Perkiraan jumlah korban tereksekusi berkisar dari 1400 hingga 30000 jiwa.
Menjelang ajalnya pada 1989, Khomeini menunjuk 25 orang sebagai anggota Majelis Reformasi Konstitusi yang mengangkat Ali Khamenei yang saat itu menjabat sebagai Presiden Iran menjadi Pemimpin Besar Iran berikutnya, dan membuat sejumlah perubahan pada konstitusi Iran. Alih kekuasaan berjalan mulus menyusul kematian Khomeini pada 3 Juni 1989. Meskipun Khamenei tidak memiliki "karisma dan
kewibawaan" Khomeini, ia memiliki jaringan pendukung dalam angkatan bersenjata dan yayasan-yayasan amal Iran yang secara ekonomi sangat kuat. Di bawah pemerintahannya rezim Iran dikhabarkan- oleh sekurang-kurangnya satu orang pengamat- lebih tampak sebagai "sebuah oligarki ulama... dari pada sebuah otokrasi."
Yang menggantikan Khamenei sebagai presiden adalah tokoh konservatif yang pragmatis, Ali-Akbar Hashemi Rafsanjani, yang menjabat selama dua kali masa jabatan atau dua kali empat tahun dan memusatkan perhatiannya pada upaya-upaya pembangunan kembali perekonomian serta infrastruktur Iran yang hancur akibat perang sekalipun dipersulit oleh rendahnya harga minyak. Rezimnya juga
berjaya mempromosikan pengendalian kelahiran, memotong pengeluaran militer, dan menormalisasi hubungan dengan negara-negara tetangga semisal Arab Saudi. Selama Perang Teluk Persia pada 1991 negara ini tetap netral, membatasi aksi-aksi pengutukannya terhadap Amerika Serikat, serta mengizinkan kapal-kapal terbang dan pengungsi Irak memasuki wilayahnya.
Rafsanjani digantikan pada 1997 oleh tokoh reformasi Iran, Mohammad Khatami. Masa jabatannya diwarnai ketegangan antara pemerintah yang berwawasan reformasi dan kaum ulama yang vokal dan makin lama makin konservatif. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada Juli 1999 tatkala protes besar-besaran anti pemerintah pecah di jalan-jalan kota Teheran. Kericuhan berlangsung sampai sepekan lamanya sebelum polisi dan pihak sipil yang pro pemerintah akhirnya membubarkan kerumunan massa.
Khatami terpilih kembali pada Juni 2001 tetapi upaya-upaya reformasinya berulang kali dihambat oleh kalangan konservatif di parlemen. Unsur-unsur konservatif dalam pemerintah Iran mengambil tindakan-tindakan yang melemahkan gerakan reformasi, membrendel surat-surat khabar liberal dan menggugurkan calon-calon yang mendaftarkan diri untuk pemilihan anggota parlemen. Hambatan terhadap perbedaan pendapat,
ditambah kegagalan Khatami mereformasi pemerintahan, mengakibatkan meluasnya sikap tidak peduli terhadap politik di kalangan generasi muda Iran.
Pada Juni 2003, protes-protes anti pemerintah yang diikuti ribuan pelajar berlangsung di Teheran. Beberapa protes terkait HAM juga terjadi pada 2006.
Rudi Matthee, Willem Floor. I.B.Tauris, 25 April 2013 Check date values in: date= (help) Joseph Roisman, Ian Worthington. hal. 342-346, hal. 135-138. (Kekuasaan Akhaimeni di Balkan dan Eropa Timur). John Wiley dan Sons, 7 Juli 2011. ISBN 144435163X. Van Gorde, A. Christian. Christianity in Persia and the Status of Non-Muslims in Iran (Lexington Books; 2010) 329 halaman. Menelusuri peranan bangsa Persia di Persia dan kemudian di Iran semenjak zaman
kuno, dengan tambahan pembahasan kelompok-kelompok masyarakat non-Muslim. Sabri Ateş. "Ottoman-Iranian Borderlands: Making a Boundary, 1843-1914" Cambridge University Press, 21 Oktober 2013. ISBN 1107245087. Askold Igorevich Ivanchik, Vaxtang Lieli. "Achaemenid Culture and Local Traditions in Anatolia, Southern Caucasus and Iran". BRILL, 2007. Benjamin Walker, Persian Pageant: A Cultural History of Iran, Arya Press, Calcutta, 1950. Rezvani, Babak., "Ethno-territorial conflict and coexistence in the