Monarki Britania Raya
Monarki Britania Raya, yang umumnya disebut sebagai monarki Inggris, adalah monarki konstitusional Britania Raya, dependensi-dependensinya dan wilayah seberang lautnya. Gelar penguasa monarkinya adalah "Raja" (English: King, laki-laki) atau "Ratu" (English: Queen, perempuan). Penguasa monarki dan kepala negara saat ininya, Ratu Elizabeth II, naik tahta saat kematian ayahnya, Raja George VI, pada 6Februari 1952.
Penguasa monarki dan keluarga kandungnya memegang berbagai tugas resmi, seremonial, diplomatik dan perwakilan. Karena monarkinya bersifat konstitusional, penguasa monarki terbatas pada fungsi-fungsi nonpartisan seperti menganugerahi gelar kehormatan dan melantik Perdana Menteri. Menurut tradisi, penguasa monarki merupakan ketua komandan Angkatan Bersenjata Britania. Meskipun otoritas
eksekutif mutlak resmi terhadap pemerintahan Britania Raya masih dipegang dan melalui prerogatif kerajaan penguasa monarki, kekuasaan tersebut hanya digunakan berdasarkan pada hukum-hukum yang dikeluarkan dalam Parlemen dan, dalam praktiknya, dilakukan saat konvensi dan preseden.
Monarki Britania bermula dari kerajaan-kerajaan kecil Skotlandia pada awal Abad Pertengahan dan Inggris Anglo-Saxon, yang terkonsolidasi dalam kerajaan Inggris dan Skotlandia pada abad ke-10 Masehi. Pada 1066, penguasa monarki Anglo-Saxon terakhir yang dimahkotai, Harold II, kalah dan tewas saat penaklukan Norman terhadap Inggris dan monarki Inggris mengangkat pemimpin Norman yang menang, William sang Penakluk, dan para keturunannya.
Dari 1080-an, kepemimpinan Wales Selatan dipegang oleh penerus keluarga-keluarga Norman yang menikah dengan keluarga bangsawan Wales lainnya sampai tahta Inggris dengan beberapa kepemimpinannya juga dipegang oleh Raja Inggris dalam haknya sendiri. Proses tersebut diselesaikan pada abad ke-13 saat utara Wales, sebuah sebuah kepangeranan, menjadi sebuah negara klien kerajaan Inggris, sementara Magna Carta memulai proses pengurangan kekuasaan politik monarki Inggris.
Dari 1603, saat penguasa Skotlandia Raja James VI mewarisi tahta Inggris sebagai James I, baik kerajaan Inggris maupun Skotlandia sama-sama dipegang oleh penguasa tunggal. Dari 1649 sampai 1660, tradisi monarki terpecah oleh Persemakmuran Inggris yang republikan, yang berujung pada Peperangan Tiga Kerajaan. Undang-Undang Pemukiman 1701 mengecualikan umat Katolik
Roma, atau orang-orang yang menikah dengan orang Katolik, untuk memegang tahta Inggris. Pada 1707, kerajaan Inggris dan Skotlandia bergabung untuk membentuk Kerajaan Britania Raya, dan pada 1801, Kerajaan Irlandia bergabung untuk membentuk Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia. Penguasa Inggris menjadi kepala nominasi dari seluruh Kekaisaran Britania, yang meliputi seperempat permukaan bumi pada puncak kejayaannya pada 1921.
Pada 1920-an, lima dari enam orang Irlandia menginginkan agar Irlandia keluar dari Persatuan tersebut sebagai Negara Bebas Irlandia, dan Deklarasi Balfour mengakui perubahan dominion-dominion dari kekaisaran tersebut menjadi negara terpisah dan memerintah sendiri dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar koloni dan wilayah persekutuan Inggris meraih
kemerdekaan, yang secara efektif membuat kekaisaran tersebut berakhir. George VI dan penerusnya, Elizabeth II, mengadopsi gelar Kepala Persemakmuran sebagai lambang perhimpunan bebas dari negara-negara anggota independennya.
Britania Raya dan lima belas monarki Persemakmuran lainnya yang berbagi orang yang sama sebagai penguasa monarki mereka disebut Wilayah Persemakmuran. Istilah Monarki Inggris dan penguasa monarki Inggris masih digunakan untuk merujuk kepada lembaga dan individual bersama tersebut; namun, setiap negara memiliki kedaulatan dan merdeka dari yang lainnya, dan penguasa monarki memiliki gelar dan sebutan untuk setiap kerajaan.
Dalam Konstitusi Britania Raya tak tertulis, penguasa monarki (juga disebut sebagai Penguasa Berdaulat atau Yang Mulia (English: "His/Her Majesty", disingkat H.M.)) adalah Kepala Negara. Sumpah kesetiaan dibuat kepada penguasa monarki dan para penerus sahnya. "Tuhan Lindungi Ratu" (English: "God Save the Queen") atau "Tuhan Lindungi Raja" (English: "God Save the King") adalah lagu
kebangsaan Inggris, dan penguasa monarki muncul pada perangko-perangko, koin-koin dan uang-uang kertas.
Penguasa Monarki mengambil sedikit bagian langsung dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan untuk memberikan kekuasaan berdaulat didelegasikan dari Penguasa Monarki, baik oleh statuta atau oleh konvensi, kepada para Menteri atau para pejabat Mahkota, atau badan-badan masyarakat lainnya, yang secara eksklusif dari pribadi Penguasa Monarki. Segala tindakan negara dilakukan atas nama
Mahkota, seperti Pelantikan Mahkota, bahkan jika secara pribadi ditampilkan oleh Penguasa Monarki, seperti Pidato Penguasa Monarki dan Pernyataan Pembuka Parlemen, tergantung pada keputusan yang dibuat:
Kekuasaan legislatif ditangani oleh Ratu dalam Parlemen, oleh dan dengan nasehat dan perhatian dari Parlemen, Dewan Bangsawan dan Dewan Rakyat. Kekuasaan eksekutif ditangani oleh Pemerintah Yang Mulia, yang terdiri dari para Menteri, terutama Perdana Menteri dan Kabinet, yang secara teknis menjadi komite Dewan Penasehat. Mereka memegang pengarahan terhadap Angkatan Bersenjata Mahkota, Layanan
Sipil, dan Layanan Mahkota lainnya seperti Diplomatik dan Layanan Rahasia (Penguasa Monarki menerima laporan intelijensi luar negeri tertentu sebelum Perdana Menteri juga menerimanya). Kekuasaan yudisial dipegang oleh Yudisier, yang menurut konstitusi dan statuta memiliki kemerdekaan yudisial dari Pemerintah. Gereja Inggris, dimana Penguasa Monarki merupakan kepalanya, memiliki struktur
legislatif, yudisial dan eksekutifnya sendiri. Kekuasaan independen pemerintah secara sah diberikan kepada badan-badan masyarakat lainnya menurut statua atau Statutory Instrument seperti Order in Council, Royal Commission dan lain-lain.
Peran penguasa berdaulat sebagai penguasa monarki konstitusional kebanyakan terbatas pada fungsi-fungsi nonpartisan, seperti memberikan penghargaan. Peran tersebut telah diakui sejak abad ke-19. Pada 1867, penulis konstitusional Walter Bagehot mengidentifikasikan monarki tersebut sebagai "bagian terdignifikasi" ketimbang "bagian efisien" dari pemerintah.
Saat dibutuhkan, Penguasa Monarki bertugas untuk melantik seorang Perdana Menteri baru (yang menurut konvensi memilih dan menentukan setaip Menteri Mahkota lainnya, dan bahkan memegang dan mengendalikan pemerintahan). Menurut konvensi konstitusional tak tertulis, Penguasa Berdaulat harus melantik seseorang yang memimpin dukungan Dewan Rakyat, biasanya pemimpin partai atau koalisi yang mendapatkan mayoritas
kursi dalam Dewan tersebut. Perdana Menteri mengambil jabatan dengan menghadiri penguasa Monarki secara pribadi, dan setelah mencium tangan, pelantikan tersebut menjadi sah tanpa peresmian atau instrumen lainnya.
Dalam sebuah parlemen gantung dimana tak ada partai atau koalisi yang menjadi mayoritas, penguasa monarki memiliki derajat tinggi dalam memilih orang untuk memimpin sebagian besar dukungan, meskipun biasanya adalah pemimpin partai terbesar. Sejak 1945, hanya ada dua parlemen gantung. Yang pertama setelah pemilihan umum Februari 1974 saat Harold Wilson diangkat menjadi Perdana Menteri setelah Edward Heath mundur
pasca kegagalannya membentuk koalisi. Meskipun Partai Buruh pimpinan Wilson tidak meraih suara mayoritas, mereka merupakan partai terbesar. Yang kedua setelah pemilihan umum Mei 2010, dimana Partai Konservatif (partai terbesar) dan Partai Liberal Demokrat (partai terbesar ketiga) sepakat untuk membentuk pemerintahan koalisi pertama sejak Perang Dunia II.