Monarki Britania Raya
Suksesi kebanyakan diatur menurut primogenitur kognatik preferensi laki-laki, dimana para putra yang lebih dulu mewarisi ketimbang para putri, dan anak sulung mewarisi ketimbang adik-adiknya walau gendernya sama. Perdana Menteri Britania Raya, David Cameron, mengumumkan di Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran 2011 bahwa seluruh 16 kerajaan Persemakmuran, termasuk Britania Raya, telah sepakat untuk
meniadakan aturan pengutamaan gender bagi siapapun yang lahir setelah tanggal pertemuan tersebut, 28 Oktober 2011. Mereka juga sepakat bahwa penguasa monarki mendatang tak dilarang untuk menikahi orang Katolik Roma- sebuah hukum yang bermula dari Undang-Undang Pemukiman 1701. Namun, semenjak penguasa monarki juga menjadi Gubernur Tertinggi Gereja Inggris, hukum tersebut melarang orang Katolik Roma naik
tahta. Bujukan legislasi Inggris membuat perubahan yang memberikan kelonggaran pada 25 April 2013 dan direstui pada Maret 2015 setelah legislasi setara disetujui di seluruh kerajaan Persemakmuran lainnya.
Hanya orang yang beragama Protestan yang bisa mewarisi Mahkota. Orang Katolik Roma dilarang naik tahta. Orang yang kurang mampu mewarisi Mahkota dianggap "mati alamiah" untuk keperluan suksesi, dan diskualifikasi tidak dapat diberikan kepada para keturunan sah orang tersebut.
Undang-Undang Kekuasaan Pemangku Raja membolehkan kekuasaan para pemangku raja pada saat penguasa monarki masih kecil atau yang tidak mampu melakukan tugasnya secara fisik dan mental. Saat pemangku raja dibutuhkan, orang terkualifikasi berikutnya dalam garis suksesi secara otomatis menjadi pemangku raja, meskipun mereka sendiri juga masih kecil atau
tidak mampu melakukan tugasnya. Tujuan-tujuan khusus dibuat oleh Ratu Elizabeth II oleh Undang-Undang Pemangku Raja 1953, yang menyatakan bahwa Adipati Edinburgh (suami Ratu) dapat bertindak sebagai pemangku pada saat-saat yang dibutuhkan.
Saat selama beberapa waktu sedang sakit atau absen dari kerajaan, penguasa berdaulat secara sementara menyerahkan fungsi-fungsinya ke para Konselor Negara, yang terdiri dari pasangan penguasa monarki dan empat anggota dewasa pertama dalam garis suksesi. Para Konselor Negara saat ini adalah: Adipati Edinburgh, Pangeran Wales, Adipati Cambridge, Pangeran Harry dan Adipati York.
Sampai 1760, penguasa memegang seluruh pengeluaran resmi dari pendapatan warisan, yang meliputi profit-profit Lahan Mahkota (portofolio properti kerajaan). Raja George III sepakat untuk menyerahkan pendapatan-pendapatan warisan Mahkota kembali ke Civil List. dan aransemen tersebut berlaku sampai 2012. Sebuah Jasa Properti Tahunan Grant-in-aid dibayar untuk menjaga kediaman-kediaman kerajaan, dan sebuah
Jasa Perjalanan Kerajaan tahunan Grant-in-Aid dibayar untuk perjalanan. Civil List menutupi sebagian besar pengeluaran, yang meliputi para petugas, kunjungan negara, pertunangan publik, dan hiburan resmi. Ukurannya ditentukan oleh Parlemen setiap 10 tahun; dana apapun diamankan sampai masa 10 tahun berikutnya. Dari 2012 sampai 2020, Civil List dan Grants-in-Aid digantikan dengan Sovereign Grant tunggal, yang meliputi 15% pendapatan yang dipegang oleh Lahan Mahkota.
Lahan Mahkota adalah salah satu kepemilihan properti terbesar di Britania Raya, yang seharga £7.3miliar pada 2011. Lahan tersebut dipercayakan, dan tak dapat dijual atau dimiliki oleh Penguasa Berdaulat dalam kapasitas pribadi. Pada masa modern, profit-profit yang diserahkan dari Lahan Mahkota ke Perbendaharaan dimasukkan ke Civil List dan Grants-in-Aid. Contohnya, Lahan Mahkota menghasilkan £200juta pada
tahun finansial 2007-8, sementara dana parlementer untuk penguasa monarki dilaporkan sejumlah £40juta pada masa yang sama.
Seperti halnya Lahan Mahkota, lahan dan aset Kadipaten Lancaster, portofolio properti-nya senilai £383juta pada 2011, dan dipercayakan. Pendapatan Kadipaten masuk Privy Purse, dan digunakan untuk dihabiskan dan tidak melalui tunjangan parlementer. Kadipaten Cornwall merupakan sebuah lahan serupa yang dipercayakan untuk digunakan oleh putra sulung penguasa monarki. Royal Collection, yang meliputi
karya-karya seni dan Perhiasan Mahkota, tidak dimiliki oleh Penguasa Berdaulat secara pribadi namun dipercayakan, seperti halnya istana-istana yang diduduki di Britania Raya seperti Istana Buckingham dan Istana Windsor.
Penguasa berdaulat merupakan subyek dari pajak-pajak tak langsung seperti pajak nilai tambah, dan sejak 1993, Ratu telah membayar pajak pemasukan dan pajak pemberian utama pada pemasukan pribadi. Tunjangan Parlementer kepada Penguasa Berdaulat bukan sebagai pemasukan karena mereka secara tunggal merupakan untuk ekspeditur resmi. Kaum Republikan memperkirakan bahwa biaya
monarki sebenarnya, termasuk keamanan dan pemasukan potensial yang tidak diklaim oleh negara, seperti profit-profit dari kadipaten-kadipaten Lancaster dan Cornwall dan penyewaan Istana Buckingham dan Istana Windsor, sejumlah £334 juta setahun.
Prakiraan kekayaan Penguasa Monarki beragam, tergantung pada apakah aset-aset yang ia miliki secara pribadi atau dipercayakan untuk negara dimasukkan. Majalah Forbes memperkirakan bahwa kekayaannya sejumlah US$450juta pada 2010, namun tak ada jumlah resmi yang diberikan. Pada 1993, Lord Chamberlain berkata bahwa sekitar £100juta adalah "jumlah pendapatan bersih yang
terlalu dilebih-lebihkan". Jock Colville, yang merupakan mantan sekretaris pribadinya dan direktur banknya, Coutts, memperkirakan kekayaannya pada 1971 sejumlah £2 juta (setara sekitar £28million pada masa sekarang).
Kediaman resmi Penguasa Berdaulat di London adalah Istana Buckingham. Itu adalah tempat sebagian besar banquet negara, penobatan, pembaptisan anggota kerajaan dan upacara-upacara lainnya. Kediaman resmi lainnya adalah Istana Windsor, istana terbesar yang masih diduduki di dunia, yang biasanya dipakai pada akhir pekan, Paskah dan saat Royal Ascot, sebuah pertemuan
ras tahunan yang merupakan bagian dari kalender sosial. Kediaman resmi Penguasa Berdaulat di Skotlandia adalah Istana Holyroodhouse di Edinburgh. Penguasa monarki singgah di Holyrood selama sekitar seminggu pada setiap tahun, dan saat mengunjungi Skotlandia berkenaan dengan kunjungan negara.
Dulunya, Istana Westminster dan Menara London adalah kediaman utama Penguasa Monarki Inggris sampai Henry VIII mengakuisisi Istana Whitehall. Whitehall hangus terbakar pada 1698, sehingga dialihkan ke Istana St James. Meskipun digantikan sebagai kediaman London utama penguasa monarki oleh Istana Buckingham pada 1837, St James masih menjadi istana senior dan masih menjadi kediaman Kerajaan seremonial. Contohnya, para duta besar asing
diakreditasikan ke Court of St James's, dan Istana-nya adalah tempat pertemuan Dewan Aksesi. Itu juga digunakan oleh para anggota Keluarga Kerajaan lainnya.
Kediaman lainnya meliputi Clarence House dan Istana Kensington. Istana-istana tersebut dimasukkan ke Mahkota; mereka dipercayakan bagi para penguasa masa mendatang, dan tak dapat dijual oleh penguasa monarki. Sandringham House di Norfolk dan Istana Balmoral di Aberdeenshire secara pribadi dimiliki poleh Penguasa Monarki.
Gelar lengkap Penguasa Berdaulat saat ini adalah "Elizabeth the Second, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith" (Indonesian: Elizabeth Kedua, atas Rahmat Tuhan, dari Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara dan Kerajaan-kerajaan dan Kawasan-kawasan Ratu Lainnya, Kepala Persemakmuran, Pembela Iman). Gelar "Kepala Persemakmuran" dipegang