Penduduk asli Taiwan
kedatangan Belanda pada 1624, menyatakan bahwa penduduk-penduduk asli tinggal di desa-desa terpisah dengan berbagai ukuran. Antara desa-desa tersebut, terjadi perdagangan, pernikahan silang, peperangan dan aliansi melawan musuh besar. Menggunakan kriteria etnografi dan linguistik kontemporer, desa-desa tersebut diklasifikasikan dalam lebih dari 20 kelompok etnis (dan sebagian besar diperdebatkan), yang tak pernah disatukan di bawah negara, kerajaan atau "suku" umum.
Pemerintah Republik Tiongkok secara resmi mensahkan suku-suku berbeda dari komunitas probumi berdasarkan pada kualifikasi yang ditentukan oleh Dewan Penduduk Asli (DPA). Untuk meraih pengakuan tersebut, suku-suku harus mengumpulkan sejumlah tanda tangan dan sebuah badan bukti mendukung yang meneruskan petisi kepada DPA. Pengakuan resmi memberikan hak-hak hukum dan
hak-hak asasi terhadap sebuah kelompok, serta menyediakan mereka dengan satisfaksi yang menyoroti identitas mereka sebagai sebuah suku. Pada Juni 2014, 16 suku diakui.
Dewan Penduduk Asli memberikan beberapa faktor terbatas dalam sebuah petisis formal yang berhasil. Faktor-faktor penentu tersebut meliputi pengumpulan silsilah anggotam sejarah kelompok dan bukti identitas kebudayaan dan linguistik yang berlanjut. Kurangnya dokumentasi dan punahnya beberapa bahasa pribumi sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan kebudayaan dan bahasa
kolonial menjadi bahan pertimbangan pengesahan resmi beberapa suku yang berada pada wilayah terkendali. Tren-tren terkini dalam etno-wisata membuat beberapa bekas Penduduk Asli Dataran Rendah tetap memperjuangkan kebangkitan kebudayaan.
Beberapa kelompok dataran rendah membuat petisi untuk status suku, hanya Kavalan dan Sakizaya yang secara resmi diakui. Dua belas suku resmi lainnya secara tradisional dianggap sebagai penduduk asli dataran tinggi.
Subgrup atau kelompok persukuan lainnya yang diperjuangkan untuk diberi status hukum penduduk asli meliputi Chimo (yang tidak secara resmi membuat petisi ke pemerintah, lihat Lee 2003), Kakabu, Makatao, Pazeh, dan Siraya. Namun, undang-undang pembuatan petisi untuk status resmi tak selalu mewakili pandangan konsensus manapun dari kalangan cendekiawan yang menyatakan
bahwa sebuah kelompok yang relevan pada kenyataannya harus dikategorisasikan sebagai suku terpisah.
Terdapat diskusi yang diadakan oleh para cendekiawan dan kelompok politik untuk memberikan nama terbaik atau paling pas digunakan untuk beberapa suku dan bahasa mereka, serta romanisasi dari nama tersebut. Contoh yang paling umum dikutip meliputi Seediq/Sediq/Truku/Taroko dan Tao/Yami.
Sembilan suku asli telah diakui sebelum 1945 oleh pemerintah Jepang. Thao, Kavalan dan Truku diakui oleh pemerintah Taiwan masing-masing pada 2001, 2002 dan 2004. Sakizaya diakui sebagai suku ke-13 pada 17 Januari 2007, dan pada 23 April 2008, Sediq diakui sebagai suku resmi ke-14 di Taiwan. Sebelumnya, Sakizaya dimasukkan sebagai Amis dan Sediq sebagai Atayal. Hla'alua dan Kanakanavu diakui
sebagai suku ke-15 dan ke-16 pada 26 Juni 2014. Daftar lengkap suku yang diakui di Taiwan, serta beberapa kelompok suku tak resmi yang sering dikutip, adalah sebagai berikut:
Diakui: Ami, Atayal, Bunun, Hla'alua, Kanakanavu, Kavalan, Paiwan, Puyuma, Rukai, Saisiyat, Tao, Thao, Tsou, Truku, Sakizaya dan Sediq.
Tak diakui: Babuza, Basay, Hoanya, Ketagalan, Luilang, Makatao, Pazeh/Kaxabu, Papora, Qauqaut, Siraya, Taokas, Trobiawan.
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengklaim Taiwan sebagai bagian dari teritorialnya dan secara resmi menyebut seluruh penduduk asli Taiwan sebagai Gaoshan (artinya "dataran tinggi"), yang merupakan salah satu 56 suku bangsa yang secara resmi diakui oleh RRT. Menurut Sensus 2000, 4.461 orang yang diidentifikasikan sebagai Gaoshan tinggal di Tiongkok daratan. Beberapa survei
mengindikasikan bahwa 4.461 Gaoshan tercatat dalam Sensus RRT 2000, jumlah tersebut diperkirakan meliputi 1.500 orang Amis, 1.300 orang Bunun, 510 orang Paiwan, dan sisanya berasal dari suku-suku lainnya. Mereka merupakan keturunan dari penduduk asli Taiwan yang berada di Tiongkok daratan pada masa pembentukan Republik Rakyat Tiongkok pada 1949.
Bukti arkeologi, linguistik dan anekdot menunjukan bahwa penduduk asli Taiwan mengalami serangkaian peralihan kebudayaan dalam rangka menjalin hubungan dengan teknologi baru dan masyarakat lainnya. Pada permulaan abad ke-17, penduduk asli Taiwan menghadapi perubahan kebudayaan yang besar karena pulau tersebut dimasukkan dalam perluasan ekonomi global oleh pergantian rezim-rezim kolonial yang
bersaing dari Eropa dan Asia. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok pribumi menolak pengaruh kolonial, namun beberapa orang bersedia untuk bersekutu dengan penguasa-penguasa kolonial. Peristiwa tersebut membuat seseorang atau sebuah kelompok mengalami peningkatan ekonomi, kekuasaan kolektif terhadap desa-desa tetangga atau kebebasan dari
kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak diinginkan dan hal-hal tabu terkait pernikahan, peralihan zaman dan kelahiran anak.
Sebagian Penduduk Asli Dataran Rendah, sesuai dengan dekret "proyek sipilisasi" pada setiap pergantian rezim, penduduk asli menemukan diri mereka sendiri dalam kontak yang lebih besar dengan budaya-budaya luar. Proses akulturasi dan asminilasi terkadang disusul secara bertahap dalam membangun keadaan sosial, sebagian menghapus kebiasaan-kebiasaan etnis (seperti
ikat kaki, gaya makan dan berbusana), yang awalnya berbeda-beda pada setiap kelompok etnis di Taiwan. Penghapusan atau penggantian kebiasaan-kebiasaan tersebut berdampak pada sebuah peralihan dari budaya "Fan" (barbar) menjadi budaya "Han" Konghucu yang dominan. Pada periode Jepang dan KMT mensentralisasi kebijakan-kebijakan pemerintah modernis yang disentralisasi,
yang berakar dari gagasan-gagasan Darwinisme Sosial dan kulturalisme, mengarahkan pendidikan, kebiasaan genealogi dan tradisi lainnya menuju asimilasi etnis. Perubahan etnis pada suku Gaoshan, yang kurang menjalin kontak dengan dunia luar karena sulitnya mengakses wilayah mereka, lebih dihasilkan dari asmilatif yang disentralisasi mketimbang prubahan sosial secara bertahap. Selain
itu, budaya dan bahasa dari sebagian besar suku yang diakui masih terpinggirkan pada saat ini. budaya multi-budaya berkontribusi terhadap kebanggaan etnis dalam komunitas tersebut.
Pada komunitas Han Hoklo Taiwan sendiri, perbedaan-perbedaan dalam budaya menandakan tingkat percampuran dengan penduduk asli dilakukan, dengan sebagian besar Han Hoklo murni di Taiwan Utara hampir tidak bercampur dengan Penduduk asli, yang terbatas pada Han Hoklo di Taiwan Selatan. Penduduk asli dataran rendah yang berasimilasi dalam penduduk Han Hoklo pada tahap yang berbeda dibedakan oleh
sejarawan Melissa J. Brown ntara "jangka pendek" dan "jangka panjang". Identitas etnis dari Penduduk Asli Dataran Rendah di sekitaran Tainan masih terlacak semenjak seorang gadis Hoklo Taiwan murni diminta oleh ibunya untuk tinggal jauh dari keluarga mereka. Sebutan ejekan "fan" digunakan terhadap Penduduk Asli Dataran Rendah oleh orang Taiwan, dan gaya bicara Hoklo Taiwan memaksa
Penduduk Asli seperti Pazeh. Hoklo Taiwan menggantikan Pazeh dan membuatnya hampir mendekati kepunahan. Aboriginal status has been requested by Plains Aboriginals.
Beberapa bentuk asimilasi masih terjadi saat ini. Contohnya, saat otoritas pusan menasionalisasi satu bahasa, dalam rangka meningkatkan pengaruh ekonomi dan sosial terhadap bahasa tersebut. Seperti halnya generasi-generasi pada masa lampau, penggunaan bahasa asli seringkali menyusut atau menjadi punah, demikian pula identitas budaya dan linguistik. Namun, beberapa
kelompok berjuang membangkitkan identitas asli mereka. Salah satu aspek politik pentingnya adalah membuat petisi kepada pemerintah untuk memberikan pengakuan resmi kepada pemerintah agar mereka diakui sebagai suku yang berbeda dan terpisah.