Perang Saudara Somalia
Perang Saudara Somalia (;;) adalah sebuah perang saudara yang sedang berlangsung di Somalia. Perang ini tumbuh dari perlawanan terhadap junta militer yang dipimpin oleh Siad Barre selama tahun 1980-an. Pada tahun 1988 hingga 1990, Angkatan Bersenjata Somalia mulai melibatkan berbagai kelompok pemberontak bersenjata, termasuk Front Demokratik Keselamatan Somalia di timur laut, Gerakan Nasional Somalia di
barat laut, dan Kongres Serikat Somalia di selatan. Kelompok oposisi bersenjata berbasis klan akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan Barre pada tahun 1991.
Berbagai faksi bersenjata mulai bersaing memperebutkan pengaruh dalam kekosongan kekuasaan dan kekacauan yang terjadi, terutama di selatan. Pada tahun 1990 hingga 1992, hukum adat diabaikan untuk sementara karena pertempuran. Ini memicu kedatangan pengamat militer PBB UNOSOM I pada bulan Juli 1992, diikuti oleh pasukan pemelihara perdamaian yang lebih besar.
Pertarungan antar faksi berlanjut di selatan. Dengan tidak adanya pemerintah pusat, Somalia menjadi "negara gagal". PBB mundur pada tahun 1995, setelah menderita korban yang signifikan, namun belum ada otoritas pusat yang dibentuk kembali. Setelah runtuhnya pemerintah pusat, sebagian besar wilayah mulai kembali menerapkan hukum adat dan hukum agama
mereka. Pada tahun 1991 dan 1998, dua pemerintah daerah otonom juga dibentuk di bagian utara negara ini. Hal ini menyebabkan intensitas pertempuran yang relatif rendah, dan SIPRI menyingkirkan Somalia dari daftar konflik bersenjata utama untuk tahun 1997 dan 1998.
Pada tahun 2000, Pemerintah Transisi Nasional dibentuk, diikuti oleh Pemerintah Transisi Federal (TFG) pada tahun 2004. Kecenderungan untuk mengurangi konflik terhenti pada tahun 2005, dan konflik baru yang merusak terjadi di selatan pada tahun 2005 hingga 2007. Namun, peristiwa tersebut memiliki skala dan intensitas yang jauh lebih rendah daripada di awal tahun 1990-an. Pada
tahun 2006, pasukan Ethiopia merebut sebagian besar wilayah selatan dari Uni Pengadilan Islam (ICU) yang baru dibentuk. ICU kemudian terpecah menjadi kelompok yang lebih radikal, terutama Al-Shabaab, yang sejak saat itu telah memerangi pemerintah Somalia dan pasukan penjaga perdamaian AMISOM yang diberi mandat untuk mengontrol negara ini. Somalia menduduki puncak Indeks Negara Gagal tahunan selama enam tahun, antara 2008 dan 2013.
Pada bulan Oktober 2011, setelah rapat persiapan, pasukan Kenya memasuki wilayah selatan Somalia ("Operasi Linda Nchi") untuk memerangi Al-Shabaab, dan untuk membentuk zona penyangga di Somalia. Pasukan Kenya secara formal diintegrasikan ke dalam pasukan multinasional pada bulan Februari 2012. Pemerintah Federal Somalia kemudian didirikan pada bulan Agustus 2012, merupakan pemerintah pusat permanen pertama di negara ini sejak dimulainya perang saudara.
Para pemangku kepentingan dan analis internasional kemudian mulai menggambarkan Somalia sebagai "negara rapuh", yang melakukan beberapa kemajuan menuju stabilitas.
Pada bulan Mei 1986, Barre mengalami luka parah dalam sebuah kecelakaan mobil di dekat Mogadishu, ketika mobil yang mengangkutnya menabrak bagian belakang sebuah bus saat hujan lebat disertai badai. Ia dirawat di sebuah rumah sakit di Arab Saudi karena cedera kepala, patah tulang rusuk dan syok selama sebulan. Letnan Jenderal Mohamed Ali Samatar, yang saat itu menjabat sebagai Wakil
Presiden, kemudian menjabat sebagai kepala negara secara de facto dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun Barre mampu memulihkan diri dan cukup untuk menampilkan dirinya sebagai satu-satunya calon presiden untuk terpilih kembali dalam jangka waktu tujuh tahun pada tanggal 23 Desember 1986, kesehatan dan usia lanjutnya yang buruk menyebabkan munculnya spekulasi tentang siapa yang
akan menggantikannya untuk berkuasa. Kemungkinan calonnya termasuk menantunya, Jenderal Ahmed Suleiman Abdille, yang saat itu adalah Menteri Dalam Negeri, selain Samatar. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan, partai penguasa Dewan Revolusioner Tertinggi (SRC) yang dipimpin Barre menjadi semakin otoriter dan sewenang-wenang. Hal ini menyebabkan oposisi terhadap
pemerintahannya tumbuh. Barre pada gilirannya mencoba untuk memadamkan kerusuhan dengan mengabaikan nasionalisme, dan lebih banyak bergantung pada orang-orang kepercayaannya, dan mengeksploitasi animisme klan yang bersejarah. Pada pertengahan tahun 1980-an, gerakan perlawanan yang didukung oleh administrasi komunis Ethiopia Derg lebih banyak bermunculan di seluruh negeri. Barre
menanggapi dengan memerintahkan tindakan hukuman terhadap orang-orang yang dianggapnya secara lokal mendukung gerilyawan, terutama di wilayah utara. Pembekuan tersebut berupa pengeboman kota-kota, termasuk kota Hargeisa, yang merupakan basis kuat markas Gerakan Nasional Somalia (SNM), di antara daerah-daerah yang ditargetkan pada tahun 1988.
Pada tahun 1990, saat pertempuran semakin intensif, Presiden pertama Somalia Aden Abdullah Osman Daar dan sekitar 100 politisi Somalia lainnya menandatangani sebuah manifesto yang menganjurkan rekonsiliasi. Sejumlah penanda tangan kemudian ditangkap. Taktik berat Barre semakin memperkuat daya tarik berbagai gerakan pemberontak, meski satu-satunya tujuan umum kelompok ini adalah menggulingkan pemerintahannya. Kelompok-kelompok ini juga memainkan peran utama dalam mengembangkan pembajakan laut di Somalia.
Pada pertengahan 1990, pemberontak Kongres Serikat Somalia (USC) telah menangkap sebagian besar kota dan desa di sekitar Mogadishu, yang mendorong beberapa orang untuk memberi Barre gelar ironis 'Wali Kota Mogadishu'. Pada bulan Desember, USC memasuki Mogadishu. Pertempuran selama empat minggu antara pasukan Barre yang tersisa dan USC terjadi, dan selama pertempuran USC membawa lebih banyak pasukan ke
kota tersebut. Pada bulan Januari 1991, pemberontak USC berhasil mengalahkan Baret Merah, dan dalam prosesnya berhasil menggulingkan pemerintahan Barre. Sisa-sisa kekuatan pemerintah akhirnya ambruk. Beberapa di antaranya menjadi pasukan regional yang tidak beraturan dan milisi klan. Setelah kemenangan USC atas pasukan Barre, kelompok pemberontak lainnya menolak untuk bekerja
sama dengan mereka, karena masing-masing justru mendapat dukungan utama dari konstituensi mereka sendiri. Di antara gerakan-gerakan oposisi lainnya adalah Gerakan Patriotik Somalia (SPM) dan Aliansi Demokratik Somalia (SDA), sebuah kelompok Gadabuursi yang dibentuk di barat laut untuk melawan milisi klan Isaaq, Gerakan Nasional Somalia. SNM pada awalnya menolak untuk menerima
legitimasi pemerintahan sementara yang telah ditetapkan oleh USC. Namun, mantan pemimpin SNM, Ahmed Mohamed Silanyo, kemudian mengusulkan kerangka pembagian kekuasaan pada bulan Maret 1991 antara SNM dan USC di bawah pemerintahan transisi baru.
Banyak dari kelompok oposisi kemudian mulai bersaing memperebutkan pengaruh kekosongan kekuasaan yang terjadi setelah penggulingan pemerintahan Barre. Di selatan, faksi-faksi bersenjata yang dipimpin oleh komandan USC Jenderal Mohamed Farah Aidid dan Ali Mahdi Mohamed, bentrok karena masing-masing berusaha untuk menancapkan kekuasaan atas ibu kota. Di barat laut,
dalam konferensi Burao pada bulan April-Mei 1991, kelompok separatis SNM memproklamirkan kemerdekaan untuk wilayah tersebut dengan nama Somaliland. Mereka secara bersamaan memilih pemimpin SNM, Abdirahman Ahmed Ali Tuur, sebagai presiden.
Pada tahun 1992, setelah empat bulan pertempuran sengit untuk menguasai Mogadishu, sebuah gencatan senjata disetujui antara Ali Mahdi Mohamed dan Mohamed Farah Aidid. Tidak ada pemimpin yang menguasai ibu kota tersebut, dan sebagai hasilnya, sebuah 'garis hijau' disepakati antara utara dan selatan yang membagi wilayah kekuasaan mereka.