A.M. Fatwa
Selama dua periode menjadi Senator di DPD RI, AM Fatwa tercatat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI yang terlama (2012-2017), dan beberapa kali menghasilkan keputusan fenomenal, seperti pemberian sanksi tegas kepada sesama anggota DPD yang melanggar kode etik sebagai anggota Parlemen. Sebagai anggota DPD tertua, dia juga memimpin sidang peralihan pertengahan periode kepemimpinan DPD RI yang krusial dan kontroversial (2017).
Dalam kepemimpinannya juga, dua kali BK DPD RI menyelenggarakan seminar nasional dengan tema "Peran Badan Kehormatan dalam Menjaga Harkat, Martabat, Kehormatan, dan Citra Lembaga Legislatif" (2012) dan "Pelaksanaan Hak-Hak Protokoler Anggota Legislatif di Pusat dan Daerah" (2013). Kedua seminar nasional untuk pertama kalinya diselenggarakan dalam sejarah keparlemenan Indonesia, dan ternyata banyak menjadi rujukan bagi DPRD-DPRD seluruh Indonesia.
Meskipun mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta, advokasi untuk menegakkan demokrasi dan HAM yang ia lakukan tidak hanya terbatas pada kasus-kasus besar yang terjadi di ibukota. Seperti, ikut menyelesaikan sengketa makam Mbah Priok antara masyarakat dengan PT Pelindo II, memediasi sengketa masyarakat Ancol dengan PT Pelindo II, memediasi sengketa lahan antara warga
Meruya Selatan Jakarta Barat dengan pengembang PT Portanigra, memperjuangkan kepemilikan KTP bagi masyarakat Tanah Merah Plumpang Jakarta Utara, menyelesaikan sengketa rumah susun Tanah Abang antara penghuni dan pengembang, dan menyelamatkan PPD dari rencana likuidasi oleh Menteri BUMN lalu mengalihkannya menjadi BUMD. Juga kasus yang terjadi di daerah lain, seperti turun langsung di lapangan
menyelesaikan sengketa Pilkada Sumba Barat Daya, sehingga Mendagri terpaksa melantik Bupati terpilih di Kemendagri Jakarta, karena Gubernur NTT tidak bersedia melantiknya (2014), membantu penyelesaian melalui Mabes Polri atas kasus pembakaran liar suatu perkebunan di Sumatera Utara (2014).
AM Fatwa juga aktif mengambil inisiatif dan menjadi panitia pengusulan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh bangsa. Seperti KH Noer Ali (2006), Mohamad Natsir (2008), Sjafruddin Prawiranegara (2011), Pakubuwono X (2011), Ki Bagus Hadikusumo (2015), dan sekarang ia sedang berusaha terus mengusulkan gelar pahlawan nasional untuk Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Mudzakkir, AR Baswedan, dan Ali Sadikin.
AM Fatwa beberapa kali memimpin delegasi ke sejumlah negara sahabat, antara lain dalam rangka diplomasi parlemen, seperti merintis hubungan pertama DPR RI dengan Parlemen Polandia (2000), mengeratkan kembali hubungan RI dan RRC setelah terputus pasca peristiwa G30S/PKI (2003), merintis dibukanya kedutaan besar RI di Tripoli Libya setelah bertemu dengan Presiden Muammar Khaddafi (2001), ke Lisabon sebagai
Koordinator Grup Kerjasama Bilateral Parlemen RI dan Portugal (2009), ke Havana mengangkat kasus utang beras Kuba kepada RI di masa pemerintahan Sukarno (2002), ke Riyadh merintis hubungan Parlemen RI dengan Parlemen Arab Saudi (2002), ke Khartoum menandatangani Kerjasama Parlemen RI dan Sudan (2004), ke Jeddah membahas perlindungan TKI dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi (2004), mengeratkan kembali hubungan DPR-RI dengan Parlemen Malaysia setelah
selesainya politik konfrontasi (2004). Memimpin pertama kali kunjungan gabungan Anggota DPR dan DPD ke Parlemen Nasional dan Senat Australia di Canberra (2007) dan dibalas juga dengan kunjungan gabungan Anggota Senat dan DPR Nasional Australia,
Pada kunjungan gabungan Anggota DPR dan DPD yang kedua, AM Fatwa sempat menanam pohon perdamaian di Dataran Tinggi Golan perbatasan Syiria dengan Israel setelah mengunjungi Pasukan PBB dari TNI di Lebanon (2007). Sebelumnya atas jasa baik Parlemen Yordania, di samping berkunjung ke Masjidil Aqsha yang dikuasai Israel, AM Fatwa juga memerlukan mengunjungi Bethlehem tempat kelahiran Yesus (Nabi Isa).
Sebagai Pimpinan Pansus Papua DPD RI, ke Finlandia untuk perbandingan otonomi khusus Papua dengan Aland Island-yang 100 tahun dikuasai Swedia, yang dalam perundingan dimenangkan Finlandia dengan beberapa konsesi, seperti ijin pengibaran bendera khusus Aland Island mendampingi bendera nasional Finlandia, dan juga penggunaan Bahasa Swedia sebagai bahasa resmi (2011).
Dari buah pikirannya telah lahir tidak kurang dari 29 buku, yaitu: "Dulu Demi Revolusi, Kini Demi Pembangunan", eksepsi di pengadilan (1985), "Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili", pembelaan di pengadilan (1986, cetakan kedua 2000), "Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim," pidato pada acara pembebasan di penjara Cipinang (1994),
"Islam dan Negara" (1955), "Menggugat dari Balik Penjara" (1999), "Dari Mimbar ke Penjara" (1999), "Satu Islam Multipartai" (2000), "Demokrasi Teistis" (2001), "Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa" (2003), "Kampanye Partai Politik di Kampus" (2003), "PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa" (2003), "Dari Cipinang ke Senayan" (2003), "Catatan dari Senayan" (2004), "Problem Kemiskinan, Zakat sebagai Solusi Alternatif"
(bersama Djamal Doa dan Aries Mufti, 2004), "PAN Menyongsong Era Baru, Keharusan Reorientasi" (2005), "Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional" (2005), "Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme" (2006 dan 2007), "Khutbah-Khutbah Politik AM Fatwa di Masa Orde Baru" (2007), "Satu Dasawarsa Reformasi-Antara Harapan dan Kenyataan" (2008), "Grand Design Penguatan DPD RI"
(2009), "Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945" (2009), "Pendidikan Politik Bernegara dengan Landasan Moral dan Etika" (2009). "Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa Bukan Hak Paten Suatu Golongan" (2010). "Transisi Demokrasi di Atas Hamparan Korupsi: Buah Pikir Reflektif Atas Carut Marut Reformasi" (2013), "Meretas Jalan Membentuk Karakter" (2013). "Mobil Murah dan Kemacetan Jakarta" (2014). "Mengatasi Banjir Jakarta:
Diangkat dari Dialog Bersama Warga" (2015), "Pahlawan Nasional KH Noer Alie" (2016), "Menggugat Kereta Cepat Api Jakarta-Bandung" (bersama Ayi Hambali, 2017).
Kiprahnya dalam ranah sosial, politik, dan dakwah ternyata menarik sejumlah mahasiswa untuk menjadikannya objek penelitian. Antara lain, "Pemikiran dan Kiprah Dakwah Andi Mappetahang Fatwa" (Skripsi Ihsan Suri di UIN Syarif Hidatullah Jakarta tahun 2010), "Keterpilihan AM Fatwa Sebagai Anggota DPD RI Periode 2014-2019" (Tesis Iqbal Syarifuddin di Universitas Indonesia tahun
2016), "Dakwah Politik AM Fatwa" (Skripsi Ridhallah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017). CW Watson, peneliti asal Inggris membuat publikasi khusus tentang AM Fatwa berjudul "Criticism thought of AM Fatwa: An Indonesian Politician on Nasionalism, Politics, and Dakwah in Indonesia" (versi Indonesia: Membaca AM Fatwa, 2008).
AM Fatwa telah merintis berdirinya beberapa lembaga pendidikan seperti Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP/"Jakarta Islamic School"), Yayasan Ki Bagus Hadikusumo, dan Yayasan Putra Fatahillah dengan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Kini ia juga Ketua Pembina Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI) yang didirikan Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito tahun 1952.[]
Berbagai tulisan dan wawancaranya dapat dibaca di http://www.thefatwacenter.com. Alamat korespondensi: The fatwa Center, Gedung Putra Fatahillah, Jl Kramat Pulo Gundul No 14-15 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru Jakarta 10540. Telp/Fax 021-4255591. Atau Kompleks Parlemen, Gedung DPD RI Lantai 2 A. Jl Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270. Telp. 021-57897187 Fax: 021-57897188, Handphone:
+6282112695494/+62816892658, email amfatwa39@gmail.com.Facebook AMFatwa; twitter @Amfatwa; Instagram: @amfatwa
A.M. Fatwa meninggal dunia Kamis, 14 Desember 2017 pukul 06.17 WIB di RS MMC Kuningan Jakarta pada usia 78 tahun, akibat kanker hati. Ia kemudian dimakamkan secara militer penuh di Taman Makam Pahlawan Kalibata.