Gerakan antiglobalisasi
Protes dimulai akhir pekan sebelumnya dengan demonstrasi Make Poverty History di Edinburgh dengan sekitar 200000 orang yang memakai t-shirts putih. Keesokan harinya, juga terjadi demonstrasi di Glasgow dengan tema Make Borders History yang menyoroti "racist asylum" dan politik imigrasi negara-negara G8 dan negara lain yang menutup perbatasan mereka bagi orang-orang yang ingin melepaskan diri dari kemiskinan dan penyiksaan politis, dan ini menjadi awal dari tiga konferensi tandingan di Edinburgh.
Hari-hari berikutnya para pengunjuk rasa menduduki gerbang Faslane, kompleks kapal selam nuklir, karnaval di Edinburg, demonstrasi di Penjara Dungavel, dan ribuan pengunjuk rasa berusaha mendekati lokasi pertemuan di Gleneagles Hotel.
Konferensi Tingkat Menteri ke-6 WTO berlangsung pada 13-18 Desember 2005 di Hong Kong. Negosisai berlanjut pada titik-titik isu kontroversial seputar pertanian, jasa, dan akses pasar bagi industri barang dan sumber daya alam.
Ribuan pengunjuk rasa yang diorganisir oleh Hong Kong People's Alliance on WTO berpusat di Victoria Park. Aksi protes pada konferensi kali ini ternyata adalah rentetan protes yang paling dapat mendekati lokasi pertemuan sepanjang sejarah konferensi WTO. Polisi menggunakan cairan merica dan gas air mata untuk mencegah pengunjuk rasa mendobrak membuka jalan menuju lokasi konferensi WTO, Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Setelah rententan
bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi, pada 18 Desember lebih dari 1000 pengunjuk rasa, mayoritas dari petani Korea Selatan, ditangkap dan puluhan lainnya terluka.
Petani, buruh migran, dan aktivis dari Indonesia turut serta dalam rentetan aksi ini. 22 orang pengunjuk rasa dari Indonesia juga sempat ditangkap dan ditahan.
Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) bersama dengan La Via Campesina mengadakan "Konferensi Rakyat Asia Pasifik untuk Beras dan Kedaulatan Pangan" ("The Asia-Pacific People's Conference on Rice and Food Sovereignty") yang diselenggarakan di Jakarta, 14 hingga 18 Mei 2006, bersamaan dengan "FAO Regional Conference for Asia and the Pacific" yang juga berlangsung di Jakarta.
Konferensi selama lima hari ini bertujuan terutama untuk menekan FAO agar mengadopsi konsep kedaulatan pangan, menekan pemerintah untuk tidak melakukan impor beras, dan menyebarkan informasi secara luas mengenai dampak buruk liberalisasi perdagangan pertanian melalui GATT dan WTO. Konferensi ini juga akan membahas tuntas mengenai konsep alternatif dari petani, yakni kedaulatan pangan ("food sovereignty") yang merupakan konsep yang berpihak kepada petani, dan bukan pada pedagang dan korporasi.
Konferensi rakyat ini dihadiri oleh 10 organisasi petani anggota La Via Campesina dari 9 negara di Asia Pasifik, 12 serikat petani anggota FSPI dari 12 provinsi di Indonesia, dan LSM Internasional. Mereka yang hadir antara lain, organisasi petani dari Filipina (Paragos dan KMP), Thailand (AOP), Korea Selatan (KPL dan KWPA), Jepang (Nouminren), India (KKRS), Srilangka (Monlar), Nepal (ANPA), Banglades (BKF), Amerika Serikat NCFFC), Indonesia (FSPI), Timor Leste (Hasatil) dan Vietnam (VNFU).
Hadir pula Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang berwatak demokrasi nasional. Tergabung dalam International Leagues People Struggle (ILPS) yang bersifat Global. FMN sendiri mempunyai garis anti Imperialisme, anti Feodalisme, dan anti Kapitalis Birokrat. FMN lahir pada tahun 2003 yang isinya berupa gabungan beberapa organisasi dari seluruh wilayah dan daerah diIndonesia. Pada Tahun 2006, FMN melaksanakan Kongres II diBandung.
Berbarengan dengan pertemuan IMF dan Bank Dunia di Singapura, di Batam dilangsungkan "International Peoples Forum vs the IMF dan World Bank" yang dihadiri oleh LSM dari berbagai negara pada 15-17 September 2006. Pertemuan ini akan membahas berbagai persoalan global, mulai dari kebijakan Bank Dunia IMF terhadap negara ketiga. Juga membahas berbagai isu sosial yang merebak di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.
Pada pembukaan pertemuan itu 15 September 2006, diisi dengan pembicara Walden Bello dan Kwik Kian Gie. Walden Bello merupakan pengamat ekonomi internasional yang dikenal dengan sikapnya yang kritis terhadap berbagai kebijakan Bank Dunia, WTO dan IMF terhadap negara ketiga. Seluruh rangkaian rencananya akan berpusat di kompleks Asrama Haji Batam Centre.
Rencana penting pertemuan antiglobalisasi militan telah terwujud dalam Forum Sosial Dunia (WSF). WSF yang pertama merupakan suatu prakarsa pemerintah Porto Alegre di Brasil. Semboyan Forum Sosial Dunia adalah "Another World Is Possible". Di sinilah dari WSF telah diadopsi untuk menjadi kerangka bagi forum-forum.
WSF menjadi suatu pertemuan berkala: pada 2002 dan 2003 diselenggarakan kembali di Porto Alegre dan menjadi suatu titik pertemuan bagi protes di seluruh dunia melawan invasi Amerika ke Irak. Pada 2004 pertemuan berpindah ke Mumbai (dahulu dikenal dengan Bombay, di India), agar menjadikan pertemuan ini semakin mudah diakses oleh populasi dari Asia dan Afrika. Pertemuan terakhir ini dihadiri oleh 75000 delegasi.
Pada waktu bersamaan, forum-forum regional terselenggara dengan mencontoh WSF, mengadopsi Charter of Principles. Forum Sosial Eropa (ESF) pertama diselenggarakan pada November 2002 di Florence. Semboyannya adalah "Melawan perang, melawan rasisme dan melawan neoliberalisme". Tercatat keikutsertaan 60000 delegasi dan diakhiri dengan suatu demonstrasi anti perang yang sangat besar (melibatkan 1000000 orang, menurut organisator). Dua pelaksanaan ESF lainnya mengambil tempat di Paris dan London, berturut-turut pada 2003 dan 2004.
Baru-Baru ini telah ada beberapa diskusi di balik gerakan tentang peran forum-forum sosial itu. Beberapa pihak melihatnya sebagai sebuah "universitas rakyat", suatu kesempatan untuk membuat banyak orang sadar akan permasalahan globalisasi. Yang lainnya lebih suka bila delegasi memusatkan perhatian pada usaha mereka untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi gerakan serta merencanakan kampanye baru.
Sebagian orang mengklaim bahwa di negara-negara maju umumnya yang memiliki tradisi yang kuat dalam kebebasan berpendapat, pengendalian atas polisi, hak-hak sipil, dan penegakan hukum, terjadi mobilisasi besar-besaran. Di negara-negaraini, salah satu tujuannya adalah membuktikan bahwa para pengunjuk rasa ini lebih dapat mengatur dirinya dibandingkan apabila mereka
dikendalikan dengan kekerasan. Pada 15 Maret 2002 di Barcelona, 250000 orang "mengadakan kerusuhan" selama beberapa hari tanpa menimbulkan cedera kepada siapapun pada kedua belah pihak. Dibandingkan kerusuhan sepak bola yang sering terjadi di Eropa, cedera yang terjadi jauh lebih sedikit. Namun beberapa kerusakan hak milik pribadi dan masyarakat toh terjadi, yang mestinya dapat dihindari dalam sebuah unjuk rasa masyarakat.
Di Argentina, pada krisis ekonomi 2001/2002, jutaan warga biasa turun ke jalan selama beberapa hari, dengan hasil yang sama dengan protes di Barcelona, yang hasilnya sejumlah perubahan dalam pemerintahan federal. Pada 19 dan 20 Desember 2001, kerusuhan di Buenos Aires dan sejumlah kota besar lainnya menyebabkan presiden Fernando de la Ra yang saat itu berkuasa, mengundurkan diri, meskipun 32 orang demonstran terbunuh.
Pada saat yang sama dan juga selama 2002, ribuan rakyat kelas menengah turun ke jalan menentang lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan asing sambil memukuli poci dan panci (hal ini menyebabkan timbulnya istilah "cacerolazo"), untuk memprotes pembekuan rekening-rekening bank mereka dalam apa yang disebut "corralito". Pada bulan-bulan berikutnya,
rakyat Argentina mengembangkan sejumlah sistem ekonomi alternatif, struktur sosial dan sistem pemerintahan otonom sendiri yang berbasis lingkungan. Slogan yang populer dalam gerakan tersebut adalah "Que se vayan todos!" ("Semua keluar [dari pemerintahan]!"), menunjukkan frustrasi para demonstran bukan hanya terhadap korupsi dalam pemerintahan, tetapi juga dengan kseluruhan struktur pemerintahan.