Pelayaran Nasional Indonesia
Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) adalah maskapai pelayaran nasional Indonesia. Pelni mengoperasikan sejumlah 28 unit kapal penumpang dengan kapasitas seluruhnya 36913 penumpang dan 4 unit kapal barang.
Kapal-kapal Pelni memiliki rute tetap yang menyinggahi 91 pelabuhan di Indonesia. Tiga unit kapal penumpang (KM Kerinci, KM Willis, dan KFC Jet Liner) berfungsi sebagai sebagai kapal carter atau kapal cadangan bila ada kapal yang sedang didok. Kapal penumpang yang dimiliki terdiri dari 6 jenis: kapasitas 3000 penumpang, 2000 penumpang, 1000 penumpang, 500 penumpang, kapal Ro-Ro, dan 1 kapal feri.
Pelni berawal dari Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (PEPUSKA) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tertanggal 5 September 1950. Yayasan PEPUSKA didirikan setelah Pemerintah Belanda menolak permintaan Pemerintah Indonesia untuk mengubah status NV Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) menjadi perseroan terbatas. Sebagai maskapai pelayaran Belanda yang beroperasi di perairan Indonesia, NV KPM juga menolak untuk memakai bendera Indonesia.
Dengan modal awal 8 unit kapal, PEPUSKA harus bersaing dengan KPM yang armadanya lebih banyak dan memiliki kontrak-kontrak yang bersifat monopoli. Setelah PEPUSKA dibubarkan pada 28 April 1952, PT Pelni didirikan berdasarkan SK Menteri Perhubungan tanggal 28 Februari 1952 dan 19 April 1952. Presiden direktur Pelni yang pertama bernama Ma'moen Soemadipraja. Pada waktu itu, modal awal Pelni adalah 8 unit kapal
yang diwariskan oleh Yayasan PEPUSKA. Kekurangan armada diatasi dengan memesan 45 unit kapal penumpang dari Eropa Barat dengan dana dari Bank Ekspor Impor Indonesia. Hingga kapal-kapal yang dipesan tiba, Pelni mencarter kapal-kapal asing untuk mengisi trayek yang ditinggalkan KPM. Selain itu, Pelni juga menambah jumlah armada dengan kapal-kapal hasil pampasan perang dari Jepang.
Pada tahun 1961, Pelni diubah statusnya dari perseroan menjadi perusahaan negara. Status Pelni kembali diubah dari perusahaan negara menjadi perseroan terbatas pada tahun 1975.
Dua kapal Pelni, KM Rinjani dan KM Kambuna dihibahkan kepada TNI-AL. Penyerahannya dilakukan pada 13 Mei 2005 di Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok. KM Kambuna diganti namanya menjadi KRI Tanjung Nusanive (KRI 973), dan KM Rinjani menjadi KRI Tanjung Fatagar (KRI 974).
Sebagian besar armada kapal adalah kapal yang dibangun oleh galangan kapal di Jerman. Kabin penumpang umumnya dibagi menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas ekonomi. Kabin terbaik adalah kelas 1 A diikuti dengan kelas 1 B, kelas 2 A, kelas 2B, kelas 3, dan kelas ekonomi. Penumpang kelas ekonomi tidur beramai-ramai di sebuah kamar
yang dilengkapi kasur. Di dalam kapal terdapat rumah makan, kafetaria, toko kelontong, bioskop mini, arena pertunjukan musik, dan musala.
Pelni sebagai penyedia jasa pelayaran perintis memberikan pelayanan di kota-kota besar Indonesia, hingga ke pulau-pulau terpencil di pelosok negeri yang meliputi lebih dari 150 pelabuhan tujuan dari Sabang sampai Merauke.
Pelni sekarang juga membuka rute InternasionalGaruda Indonesia dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) bekerjasama membuat paket wisata komplet untuk menjelajahi kepulauan Karimunjawa yang berada di wilayah Jawa Tengah. Paket wisata dengan nama Lets Go Karimunjawa ini bisa mulai dinikmati tanggal 9 Januari 2016. Untuk mendukung paket wisata ini Pelni membuka pelayaran reguler menuju Karimunnjawa dan jadwal kapal pelni setiap dua minggu sekali
Kerjasama yang dilakukan Garuda dan PT Pelni yaitu untuk merangkul minat wisata Karimunjawa yang berada di luar Jawa Tengah. Nantinya wisatawan yang berangkat dari Jakarta, Surabaya, denpasar, Makassar, dan Pangkalan Bun cukup membayar paket dan bisa berpetualang di Karimunjawa selama dua hari. PT Pelni mulai mengoperasikan 46 trayek pelayaran keperintisan penumpang secara bertahap sejak hari
ini (Jumat, 15/1). Pengoperasian trayek-trayek yang ditugaskan oleh pemerintah itu dilakukan dengan menggunakan 46 kapal negara perintis.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemhub) Bobby R Mamahit mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2/2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 6/2016 telah diterbitkan sebagai aturan main penunjukan Pelni dalam mengoperasikan 46 trayek perintis tersebut. Dia juga sudah menginstruksikan kepada sekitar 26 Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) yang ditunjuk sebagai pelabuhan pangkal untuk mengadakan kontrak dengan PT Pelni cabang setempat.