Baitul Maal wa Tamwil
dan lembaga keuangan syariah pada umumnya untuk benar-benar mengikuti aturan main yang semestinya, atau paling tidak mendekati yang semestinya. Selain itu juga bisa dihindari praktek-praktek ambivalensi manajemen yang sering terjadi di banyak lembaga keuangan syariah selama ini, dimana di satu sisi prinsip-prinsip syariah tampak konsisten diikuti, sementara pada sisi lain prinsip-prinsip syariah sebagian ditinggalkan dalam proses manajemennya.
Dalam masalah transaksi syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merinci bahwa transaksi syariah berasaskan pada prinsip:
Prinsip persaudaraan ("ukhuwah") esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat ("sharing economics") sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain.
"Ukhuwah" dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal ("ta'aruf"), saling memahami ("tafahum"), saling menolong ("ta'awun"), saling menjamin ("takaful"), saling bersinergi dan beraliansi ("tahaluf").
Prinsip keadilan ("'adalah") esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:
(a) riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba "nasiah" maupun "fadhl");
Prinsip kemaslahatan ("mashlahah") esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah ("halal") serta bermanfaat dan membawa kebaikan ("thayib") dalam semua aspek-aspek secara keseluruhan yang
tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah ("maqasid sya-riah"), yaitu berupa pemeliharaan terhadap:
Prinsip keseimbangan ("tawa-zun") esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek "private" dan "public", sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik ("shareholder"), sehingga manfaat yang
didapatkan tidak hanya difokuskan pada kepentingan para pemilik ("shareholders"), tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi ("stakeholders").
Prinsip universalisme ("syumuliyah") esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan ("stakeholders") tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat bahwa syariah Islam merupakan kerahmatan bagi semesta alam ("rahmatan lil alamin").
BMT atau Baitul Maal wa Tamwil sebenarnya merupakan sebuah lembaga yang menjalankan dua fungsi yaitu sebagai "baitul maal" dan sebagai "baituttamwil". Fungsi masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
(a) "Baitul Maal", adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta dana umat Islam yang bersifat non komersial. Sumber dana berupa Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), hibah, sumbangan, dan lain-lain berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. "Baitul Maal"
tidak dapat dialihkan untuk kepentingan bisnis atau mencari laba ("profit oriented") karena berorientasi sosial keagamaan.
(b) "Baituttamwil", adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif serta menguntungkan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.
(c) "Baitul Maal wa Tamwil," atau biasa dikenal dengan sebutan BMT adalah lembaga keuangan yang secara nyata memiliki dua bidang kegiatan sekaligus, yaitu sebagai pengelola ZIS ("social oriented") dan menjalankan perbankan syariah ("profit oriented"). Bila salah satu diantaranya tidak ada, maka tidak boleh disebut BMT melainkan "Baitul Maal" atau "Baituttamwil" saja.
Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dengan demikian sebuah lembaga keuangan tidak bisa disebut BMT apabila secara nyata "Baitul Maal"nya tidak ada, dan atau "Baitut-tamwil"nya tidak tunduk mengikuti prinsip syariah.
Kegiatan operasional utama lembaga keuangan syariah termasuk BMT dalam menjalankan fungsinya selaku penghimpun dan penyalur dana umat untuk tujuan "profit oriented" meliputi fungsi-fungsi selaku:
Salah satu fungsi bank syariah dalam hal ini termasuk pula BMT yang sangat penting adalah selaku manajer investasi, maksudnya adalah BMT tersebut berfungsi selaku manajer investasi dari pemilik dana yang menempatkan dananya di BMT. Besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh para pemilik dana sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari pengelola BMT.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai investor, BMT dapat menginvestasikan dana yang berhasil dihimpun dari pihak luar serta dana milik BMT sendiri dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah, diantaranya adalah:
Dalam menjalankan fungsi ini, BMT dapat memberikan layanan seperti pembayaran gaji, pembayaran listrik, pembayaran telepon, dan lain-lain yang perlu diperhatikan adalah agar dalam menjalankan jasa keuangan lainnya tersebut, prinsip-prinsip syariah tidak dilanggar.
Berbeda dengan operasional/jenis produk yang ditawarkan oleh bank konvensional, pada lembaga keuangan syariah termasuk BMT terdapat produk spesifik yang hanya ada dalam sistem syariah yaitu penghimpunan dana umat yang dikenal dengan dana "syirkah" atau "musyarakah".
Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan "syirkah" atau "musya-rakah" dengan istilah ""participation financing"," atau kemitraan yang memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini lembaga keuangan Islam memberikan fasilitas "musyarakah" kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek kegiatan. Sebagai partner bagi para nasabah, lembaga
keuangan Islam mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha lainnya untuk turut serta mengelola usaha yang dibiayai, memperoleh keuntungan, dan menanggung risiko kerugian yang telah diatur berdasarkan kesepakatan "profit and loss sharing principle" pada akad perjanjian sebelumnya, atau lebih dikenal dengan istilah bagi hasil.
Pada tataran implementasi, IAI mengistilahkan dana "syirkah" sebagai Dana "Syirkah" Temporer yaitu dana yang diterima oleh entitas syariah, dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan
kesepakatan sedangkan dalam hal dana "syirkah" temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana "syirkah" temporer adalah penerimaan dana dari investasi "mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, musyarakah."
Bagi lembaga keuangan syariah, dana "syirkah" temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban ketika mengalami kerugian untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, dana "syirkah" temporer tidak dapat digolongkan
sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham.