Rancangan Malaysia Kedua
Kedua. Makanan, produk perkayuan, dan produk kimia merupakan mayoritas pada sektor produksi. Pertumbuhan signifikan pada sektor produksi selama periode tersebut telah dikaitkan dengan usaha-usaha pemerintah mendirikan kawasan perdagangan bebas. Pada tahun 1974, Penang, Selangor, dan Malaka dinyatakan sebagai kawasan perdagangan bebas. Perusahaan yang ada di wilayah tersebut kebanyakan merupakan perusahaan elektronik, produk karet, dan tekstil.
Hingga akhir tahun 1970-an, Malaysia merupakan produsen utama timah, dan memasok sekitar 40% timah negara-negara non-komunis di dunia. Akan tetapi, persediaan timah semakin berkurang. Kontribusi sektor pertambangan ke PDB negara ini pula diramalkan jatuh hingga 13% sepanjang Rancangan Malaysia Kedua karena berkurangnya persediaan timah dan besi. Akan tetapi, bauksit dan tembaga terus
memberikan sumbangannya ke sektor ini pada awal tahun 1970-an. Keterlibatan orang Melayu dalam aktivitas pertambangan sangat kurang, dan sekitar 70% dari sektor ini masih dikendalikan oleh orang-orang asing. Fakta tersebut merupakan warisan dari penjajahan Britania; Banyak perusahaan Britania, yang datang pada abad ke-19 untuk mengeksploitasi sumber dan hasil tambang, belum pergi dari Malaysia. Keterlibatan masyarakat Melayu
di sektor ini terhambat dengan kecenderungan orang Inggris pada abad ke-19 membawa masuk buruh Tionghoa yang murah dan hampir semua karyawan di tambang hingga akhir tahun 1970-an adalah orang-orang Tionghoa.
Minyak bumi mulai memberikan kontribusi nyata dalam ekonomi Malaysia pada dasawarsa 1970 ketika platform dan penyulingan minyak yang baru mulai dibangun. Menjelang tahun 1975, jumlah produksi minyak mentah tercatat sebesar 90000 barrel sehari (14000 m3/d), dan kebanyakan diproduksi oleh perusahaan minyak Shell. Pada tahun 1974, hak eksklusif untuk memiliki, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi minyak bumi
di Malaysia diberikan pada perusahaan milik pemerintah yaitu Petronas. Tahun berikutnya, Petronas diberi hak tunggal atas pemasaran dan distribusi semua produk minyak, dan ketentuan untuk mengontrol perusahaan-perusahaan lain tanpa memiliki kepemilikan di dalamnya, melalui pengeluaran saham-saham manajemen kepada Petronas.
Jumlah orang-orang Melayu yang terlibat di dalam sektor pertambangan meningkat dimulai pada tahun 1970 ketika pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan perombakan sistem ekonomi negara. Saat Rancangan Malaysia Kedua dimulai, kurang dari 200000 orang-orang Melayu bekerja dalam industri pertambangan. Menjelang tahun 1990, jumlah itu mencapai hingga sejuta orang, melebihi jumlah yang ditargetkan pada
awalnya. Lisensi-lisensi menambang diberikan khusus kepada orang-orang Melayu sebagai usaha untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam industri ini. emerintah tampak berusaha keras meningkatkan kepemilikan Bumiputera dengan menasionalisasikan beberapa perusahaan pertambangan yang pernah dimiliki orang-orang asing. Menjelang tahun 1989, perusahaan milik pemerintah mengontrol sekitar 60% industri
pertambangan. Pemerintah juga dibantu oleh faktor produksi minyak yang kemudian melebihi tambang lainnya. Karena Petronas merupakan perusahaan milik pemerintah, perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan Bumiputera. Namun, praktik pemerintah ini telah dikritik dengan argumen bahwa perusahaan-perusahaan milik pemerintah adalah milik semua orang dan bukan hanya Bumiputera.
Rancangan Malaysia Kedua melanjutkan usaha-usaha rencana lima tahun sebelumnya, seperti Rancangan Malaya Pertama. Meskipun biaya untuk pembangunan lainnya telah meningkat mencapai M$1 juta, dana untuk pengembangan pedesaan juga ditambahkan. Rancangan Malaysia Kedua bertumpu pada usaha meragamkan tanaman di Malaysia. Rancangan Buku Hijau diluncurkan pada tahun 1974 dengan tujuan mengurangi ketergantungan
Malaysia terhadap impor makanan dengan mendorong petani-petani menanam sayuran sepeti kacang panjang, cabai dll., dan menernak hewan. Pupuk, kecambah, insektisida, dan herbisida disubsidi. Tumpang sari padi dianjurkan, sehingga petani dapat memanen dua kali dalam setahun. Lembaga Pertubuhan Peladang didirikan pada tahun 1973 untuk mengkoordinasikan kerjasama dalam sektor pertanian antara asosiasi petani dan badan pemerintah.
Pertumbuhan sektor petani-petani kecil dipandang penting dalam membuka peluang pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Maka beberapa lembaga pemerintah seperti Lembaga Pembangunan Tanah Federal (FELDA) telah memperluas ukuran program pembangunan mereka. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) telah ditugaskan meragamkan ladang petani kecil. Bahkan RISDA sendiri
telah menetapkan satu target untuk mengembangkan tanah seluas 150000 are (610 km2) sewaktu Rancangan Malaysia Kedua. Kebijakan utama berikutnya adalah rencana meragamkan sektor pertanian dengan penanaman kelapa sawit. Ekonomi Malaysia sebelumnya terlalu bergantung pada karet. Pada puncaknya, Malaya (Semenanjung Malaysia) menghasilkan hampir separuh dari kebutuhan karet dunia. Akan tetapi,
Depresi Besar sekitar tahun 1930-an telah menyebabkan harga karet jatuh, dan secara langsung memengaruhi ekonomi negara ini. Maka, pemerintah ingin agar kejadian yang sama tidak terulang kembali dengan meragamkan sektor perkebunan. Akan tetapi, RISDA dianggap telah melampaui batas kemampuannya dalam percobaan mengambil tanah secara terburu-buru dan kemudian
dikembangkan sebagai ladang kelapa sawit. Menjelang akhir Rancangan Malaysia Kedua, hanya 40000 are (160 km2) saja yang telah dikembangkan, dengan separuh di antaranya adalah ladang kelapa sawit.
Kebijakan pengembangan tanah dan relokasi dilakukan oleh pemerintah, namun gagal memberi memberi pengaruh positif terhadap masalah kemiskinan di pedesaan. Pemerintah hanya berhasil menempatkan kembali sejumlah 40000 orang meskipun diperkirakan sejumlah 535000 keluarga yang bekerja dalam sektor pertanian hidup di bawah tingkat kemiskinan. Akibat kelemahan program itu, orang yang mendapat manfaat
dari rencana ini tidak selalu datang dari kaum yang benar-benar membutuhkannya. Beberapa pihak juga mengatakan bahwa proses relokasi dan pembangunan wilayah baru diberi penekanan lebih dibandingkan meningkatkan daya produksi ladang-ladang dan kebun-kebun yang ada. Hal ini seterusnya dirumitkan oleh Konstitusi Malaysia yang menempatkan kontrol atas urusan tanah ke pemerintah
negeri sekaligus mengharuskan pemerintah federal berkonsultasi dengan setiap pemerintah negeri satu per satu. Keluarga bukan Melayu di pedesaan juga tidak menerima tunjangan ini karena Konstitusi Persekutuan menyediakan sebagian wilayah untuk orang-orang Melayu, dan pemerintah negeri tidak ingin menerima golongan non-Melayu yang miskin.
Meskipun Rancangan Malaysia Kedua telah memodernisasi negeri-negeri "swasembada beras" seperti Kedah dan Perlis (seperti mengganti kerbau dengan mesin membajak), tidak semua pengusaha kecil menerima manfaat teknologi ini. Di bidang perusahaan pertanian, orang-orang Melayu hanya memegang sekitar 0.3% dibandingkan 70.8% yang dimiliki oleh orang asing. Berbeda pula kondisinya di dalam
sektor bukan perusahaan yang menyaksikan orang-orang Melayu mengontrol sekitar 47.1%. Akibat kekurangan modal, kebanyakan pengusaha-pengusaha Melayu masih terlibat di dalam "aktivitas berproduktivitas rendah" saat Rancangan Malaysia Kedua berakhir.
Rancangan Malaysia Kedua melanjutkan sebelumnya dalam meningkatkan gizi dalam beberapa program. Program tersebut meliputi dorongan mengembangkan makanan bernutrisi, panduan makanan dan perencanaan hidangan, serta penyediaan makanan untuk kelompok-kelompok yang kekurangan gizi. Akan tetapi, rencana ini terhambat oleh kurangnya petugas medis.