Turki
Pada tahun 1243, tentara Seljuk dikalahkan oleh bangsa Mongol, menyebabkan kekuatan Dinasti Seljuk perlahan-lahan hancur. Salah satu beylik yang diperintah oleh Osman I kelak selama 200 tahun ke depan akan mengembangkannya menjadi Kesultanan Utsmaniyah, serta memperluas wilayah ke seluruh Anatolia, Balkan, Levant dan Afrika Utara. Pada tahun 1453, Kekaisaran Utsmaniyah menaklukkan Kekaisaran Bizantium dengan menguasai ibu kotanya, Konstantinopel.
Pada tahun 1514, Sultan Selim I (1512-1520) berhasil memperluas wilayah perbatasan selatan dan timur dengan mengalahkan Shah Ismail I dari dinasti Safawiyah dalam Pertempuran Chaldiran. Pada 1517, Selim I memperluas pemerintahan Ottoman ke Aljazair dan Mesir, dan menciptakan angkatan laut di Laut Merah. Selanjutnya, persaingan dimulai antara pihak Utsmaniyah dan kerajaan Portugis untuk
menjadi kekuatan laut yang dominan di Samudra Hindia, dengan berbagai pertempuran angkatan laut di Laut Merah, Laut Arab dan Teluk Persia. Kehadiran Portugis di Samudera Hindia itu dianggap sebagai ancaman bagi monopoli Utsmaniyah atas rute perdagangan kuno antara Asia Timur dan Eropa Barat (dikenal dengan nama Jalan Sutera). Monopoli ini semakin terganggu menyusul penemuan Tanjung Harapan oleh penjelajah Portugis Bartolomeu Dias pada tahun 1488, yang berdampak cukup besar terhadap perekonomian Utsmaniyah.
Kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah dan prestisi mencapai puncaknya pada abad ke-16 dan ke-17, khususnya selama pemerintahan Suleiman I. Kesultanan ini sering berseteru dengan Kekaisaran Romawi Suci. Di laut, Angkatan Laut Utsmaniyah berseteru dengan beberapa Liga Kudus (saat itu terdiri dari Habsburg Spanyol, Republik Genoa, Republik Venesia, Knights of St John, Negara-negara Kepausan, Grand Duchy
of Tuscany dan Kadipaten Savoy) untuk mengendalikannya dari Laut Mediterania. Di timur, Utsmaniyah yang kadang-kadang berperang dengan pihak Safawiyah Persia atas konflik yang timbul dari sengketa teritorial atau perbedaan agama antara abad ke-16 dan abad ke-18.
Dimulai pada awal abad ke-19 dan seterusnya, Kesultanan Utsmaniyah mulai melemah. Seperti wilayah, kekuatan militer dan kekayaan yang menurun, bahkan banyak Muslim Balkan yang bermigrasi ke jantung Kekaisaran di Anatolia, bersama dengan bangsa Sirkassia yang melarikan diri dari penaklukan Rusia di Kaukasus. Melemahnya Kesultanan Utsmaniyah menyebabkan meningkatnya sentimen
nasionalis di antara masyarakat yang menyebabkan peningkatan ketegangan etnis yang kadang-kadang berubah menjadi kekerasan, seperti pembantaian etnis Hamid.
Kesultanan Utsmaniyah memasuki Perang Dunia I di sisi Blok Sentral dan akhirnya kalah. Selama perang, diperkirakan 1500000 warga Armenia dideportasi dan dibunuh saat Genosida Armenia berlangsung. Pemerintah Turki menyangkal bahwa terdapat Genosida Armenia dan mengklaim bahwa Armenia hanya dipindahkan dari zona perang timur. Pembantaian besar-besaran juga dilakukan terhadap kelompok minoritas lainnya seperti bangsa Yunani dan bangsa Assyria.
Setelah Gencatan Senjata Mudros pada tanggal 30 Oktober 1918, kemenangan Blok Sekutu berusaha untuk membagi wilayah Utsmaniyah melalui Persetujuan Sèvres pada tahun 1920.
Pendudukan Konstantinopel dan Smyrna oleh Sekutu pada masa setelah Perang Dunia I mendorong pembentukan Gerakan Nasional Turki. Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Pasha, seorang komandan militer yang telah membedakan dirinya selama Pertempuran Gallipoli, Perang Kemerdekaan Turki dilancarkan dengan tujuan mencabut ketentuan Persetujuan Sèvres.
Pada 18 September 1922, tentara pendudukan dikalahkan, dan rezim Turki yang berbasis di Ankara, yang menyatakan diri sebagai pemerintah yang sah pada bulan April 1920, mulai meresmikan transisi hukum dari Utsmaniyah yang lama ke sistem politik Republik yang baru. Pada tanggal 1 November, parlemen baru didirikan dan secara resmi menghapuskan sistem Kesultanan, sehingga mengakhiri 623 tahun pemerintahan
Utsmaniyah. Perjanjian Lausanne tanggal 24 Juli 1923 mendapat pengakuan internasional terhadap kedaulatan negara "Republik Turki" yang baru dibentuk sebagai negara penerus dari Kesultanan Utsmaniyah, dan secara resmi dinyatakan pada tanggal 29 Oktober 1923 di Ankara, ibu kota Turki yang baru. Perjanjian Lausanne menetetapkan adanya pertukaran populasi antara Yunani dan Turki, dimana 1.1 juta orang Yunani meninggalkan Turki menuju Yunani dan 380000 umat Muslim dipindahkan dari Yunani ke Turki.
Mustafa Kemal menjadi Presiden pertama dan kemudian melakukan banyak reformasi radikal dengan tujuan mengubah negara Utsmaniyah-Turki menjadi republik sekuler baru. Dengan adanya UU Pemberian Julukan tahun 1934, Parlemen Turki memberikan gelar Atatürk (Bapak Bangsa Turki) kepada Mustafa Kemal.
Turki tetap netral selama Perang Dunia II, namun masuk pada saat akhir perang di pihak Sekutu pada tanggal 23 Februari 1945. Pada tanggal 26 Juni 1945, Turki menjadi anggota piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah perang, Yunani menghadapi kesulitan dalam mengatasi pemberontakan komunis, bersamaan dengan tuntutan Uni Soviet untuk membangun pangkalan militer di Selat Turki. Hal itu mendorong Amerika Serikat untuk
menyatakan Doktrin Truman pada tahun 1947, untuk menjamin keamanan Turki dan Yunani. Yunani dan Turki tergabung dalam Rencana Marshall dan OEEC untuk membangun kembali ekonomi Eropa pada tahun 1948, dan kemudian menjadi anggota pendiri OECD pada tahun 1961.
Setelah ikut serta dengan pasukan PBB dalam Perang Korea, Turki bergabung dengan NATO pada tahun 1952, dan menjadi benteng untuk melawan ekspansi Soviet ke Mediterania. Setelah satu dekade kekerasan antarkomunitas Siprus dan kudeta di Siprus pada 15 Juli 1974 yang dilakukan organisasi paramiliter EOKA B, untuk menggulingkan Presiden Makarios III dan menerapkan pro-Enosis (persatuan dengan Yunani) dengan Nikos Sampson
sebagai diktator, Turki menginvasi Siprus pada tanggal 20 Juli 1974. Sembilan tahun kemudian, Republik Turki Siprus Utara, yang hanya diakui oleh Turki, didirikan.
Periode sistem satu partai berakhir pada tahun 1945. Hal ini diikuti oleh transisi menjadi demokrasi multipartai selama beberapa dekade mendatang, yang terganggu oleh kudeta militer pada tahun 1960, 1971, 1980 dan 1997. Pada tahun 1984, kelompok separatis Kurdi (PKK) memulai kampanye perlawanan terhadap pemerintah Turki, yang sampai saat ini telah merenggut lebih dari 40000 jiwa.
Namun, proses perdamaian sedang berlangsung. Sejak liberalisasi ekonomi Turki selama tahun 1980, negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang kuat. Pada tahun 2013, sejumlah protes terjadi di banyak provinsi di Turki, yang dipicu oleh rencana untuk menghancurkan Taman Taksim Gezi.
Turki adalah demokrasi perwakilan parlemen. Sejak didirikan sebagai sebuah republik pada tahun 1923, Turki telah mengembangkan tradisi kuat sekularisme. Konstitusi Turki mengatur kerangka hukum negara. Ini menetapkan prinsip-prinsip utama pemerintah dan menetapkan Turki sebagai negara terpusat kesatuan. Presiden dari Republik adalah kepala negara dan memiliki peran seremonial. Presiden dipilih
untuk masa jabatan lima tahun oleh pemilihan langsung dan Tayyip Erdoan adalah presiden pertama yang terpilih melalui pemungutan suara langsung.
Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Dewan Menteri yang membentuk pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen unikameral, Majelis Agung Nasional Turki. Peradilan independen dari eksekutif dan legislatif, dan Mahkamah Konstitusi dibebankan dengan memerintah pada kesesuaian hukum dan keputusan dengan konstitusi. Dewan Negara adalah pengadilan dari terakhir untuk kasus administrasi, dan Pengadilan Tinggi Banding untuk kasus yang lain.
Perdana menteri dipilih oleh parlemen melalui mosi percaya dalam pemerintahan dan yang paling sering kepala dari partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen. Perdana menteri sekarang adalah Binali Yldrm, yang menggantikan Ahmet Davutolu pada tanggal 24 Mei 2016.