Perkawinan sejenis
pemerintah "menjamin akses ke semua bentuk sistem hukum yang ada, termasuk hak untuk kawin, untuk menjamin perlindungan semua hak keluarga yang dibentuk oleh pasangan sejenis tanpa diskriminasi". Menyadari kesulitan dalam mengesahkan undang-undang tersebut di negara-negara dimana ada tentangan yang kuat terhadap perkawinan sejenis, Mahkamah tersebut menyarankan agar pemerintah mengesahkan keputusan sementara sampai undang-undang baru diajukan.
Mahkamah tersebut mengeluarkan putusannya sebagai tanggapan atas mosi yang dibawa oleh Kosta Rika pada 2016. Pemerintah Kosta Rika meminta Mahkamah tersebut untuk memberikan pendapat mengenai kewajiban untuk memperpanjang hak kebendaan untuk pasangan sejenis, dan Mahkamah tersebut memutuskan bahwa itu wajib. Pemerintah Kosta Rika juga ingin tahu apakah pemerintah harus
mengizinkan orang transgender mengubah nama dan jenis kelamin mereka pada dokumen identitas mereka. Sekali lagi, Mahkamah tersebut memutuskan bahwa itu harus.
Menyusul putusan tersebut, kelompok penggiat LGBT dan ahli hukum di beberapa negara di Amerika mulai mendesak pemerintah atau pengadilan mereka masing-masing untuk mewujudkan keputusan ini. Negara-negara ini termasuk Chili, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Paraguay dan Peru.
Pemerintah Kosta Rika dan Panama mengumumkan bahwa mereka akan sepenuhnya menerapkan putusan PHAMAA. Sebagai tambahan, pada 11 Januari, Presiden Mahkamah Agung Peru dan ketua yudikatif di negara tersebut, Duberl Rodrguez, menyatakan bahwa Peru harus mematuhi keputusan tersebut. Pada 29 Januari 2018, Menteri Perumahan Carlos Bruce memperkirakan bahwa perkawinan sejenis akan diizinkan di Peru dalam dua
tahun, dan beberapa pembuat hukum dan hakim di Mahkamah Agung, salah satunya Indira Huilca, menyatakan bahwa perkawinan sejenis akan segera sah di Peru, entah bagaimana pun. Namun, Pemerintah Peru belum mengeluarkan keputusan resmi tentang masalah ini.
Perkawinan sejenis diakui secara sah (baik seluruh maupun sebagian) di negara-negara berikut: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, Islandia, Jerman, Kanada, Kolombia, Luksemburg, Malta, Meksiko, Norwegia, Perancis, Portugal, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Uruguay.
Status perkawinan sejenis menjadi masalah yang cukup rumit di beberapa negara lain. Di Meksiko, perkawinan ini diakui oleh seluruh yurisdiksi subnasional dan Pemerintah Meksiko. Pada 3 Juni 2015, Mahkamah Agung Keadilan Bangsa Meksiko mengeluarkan sebuah "tesis yurisprudensial" menyatakan bahwa tujuan perkawinan saat ini, yang mana adalah prokreasi, tidaklah
konstitusional dan diskriminatif terhadap pasangan sejenis. Pengadilan di seluruh negara sekarang harus meresmikan perkawinan di antara pasangan dengan jenis kelamin yang sama melalui keputusan, yang mana prosesnya lebih lambat dan lebih mahal daripada perkawinan berbeda jenis. Israel tidak mengakui perkawinan sejenis yang dilakukan di wilayahnya, tetapi perkawinan sejenis yang
dilakukan di yurisdiksi lain dicatat dengan ketat "untuk keperluan statistik", yang mana untuk menghindari pengakuan resmi terhadap perkawinan sejenis di negara tersebut. Di Armenia dan Estonia, perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri diakui.
Pengakuan yang sah akan perkawinan sejenis di Afrika Selatan muncul sebagai hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara "Menteri Dalam Negeri v. Fourie". Pengadilan memutuskan pada 1 December 2005 bahwa hukum perkawinan yang ada menyalahi klausul kesetaraan dari "Bill of Rights" karena mereka didiskriminasi atas dasar orientasi seksual. Pengadilan tersebut memberikan waktu setahun bagi Parlemen untuk memperbaiki ketidaksetaraan tersebut.
Undang-Undang Persatuan Sipil kemudian diloloskan oleh Majelis Nasional pada 14 November 2006, dengan suara 230 banding 41, dan menjadi berlaku pada 30 November 2006. Afrika Selatan menjadi negara kelima, pertama di Afrika, dan kedua di luar Eropa, yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis di Amerika Serikat pada mulanya disahkan secara masing-masing negara bagian, meningkat dari 1 negara bagian pada 2004 hingga 36 negara bagian pada 2015, ketika, pada 26 Juni 2015, perkawinan sejenis disahkan di semua ke-50 negara bagian sebagai hasil dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara hak sipil penting "Obergefell v. Hodges", yang mana berpendapat hak dari pasangan sejenis untuk
melangsungkan perkawinan dengan syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana pasangan berbeda jenis, dengan segala hak dan kewajiban yang mengikutinya, dijamin oleh baik Due Process Clause dan Equal Protection Clause dari Amendemen Keempat Belas Konstitusi Amerika Serikat.
Hak sipil yang mengampanyekan dukungan terhadap perkawinan tanpa memandang jenis kelamin dimulai pada 1970-an. Pada 1972, "Baker v. Nelson" yang kini telah digulingkan bahwa penolakan Mahkamah Agung AS semakin terlibat. Masalah ini kemudian menjadi menonjol mulai sekitar 1993, ketika Mahkamah Agung Hawaii memutuskan pada "Baehr v. Lewin" bahwa pembatasan perkawinan berdasarkan
jenis kelamin adalah inkonstitutional. Putusan ini memicu tindakan federal dan tindakan dari beberapa negara bagian untuk secara tegas membatasi perkawinan atas dasar jenis kelamin untuk mencegah dari diakuinya perkawinan dari pasangan sejenis, dan yang paling menonjol adalah DOMA. Pada 2003, Mahkamah Yudisial Agung memutuskan pada "Goodridge v. Departemen Kesehatan Masyarakat" bahwa
adalah inkonstitutional untuk sebuah negara bagian membatasi perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Dari 2004 hingga 2015, sebagaimana gelombang opini publik terus meningkatkan dukungan terhadap perkawinan sejenis, berbagai putusan pengadilan negara bagian, pengesahan negara bagian, referendum masyarakat, dan putusan pengadilan federal mengesahkan perkawinan sejenis di 36 negara bagian. Pada 2011, dukungan publik terhadap perkawinan
sejenis secara nasional mencapai lebih dari 50% untuk pertama kalinya. Pada 2013, Mahkamah Agung AS mencabut ketentuan utama dari DOMA, menyatakan bahwa bagian dari itu adalah inkonstitutional dan merupakan sebuah pelanggaran terhadap Amendemen Kelima pada "United States v. Windsor". Putusan ini menyebabkan pengakuan federal terhadap perkawinan sejenis, dengan manfaat federal untuk pasangan kawin dihubungkan dengan baik negara
bagian tempat tinggalnya maupun negara bagian tempat perkawinan diselenggarakan. Akan tetapi, putusan ini bertujuan pada kewajiban dalam ketentuan DOMA terhadap pemerintah federal yang menolak untuk mengakui perkawinan sejenis yang disetujui negara bagian, membiarkan hukum perkawinan tersebut menjadi urusan masing-masing negara bagian. Mahkamah Agung AS kemudian menyelesaikannya dua
tahun kemudian pada 2015, menyatakan, pada "Obergefell v. Hodges", bahwa hak perkawinan pasangan sejenis dengan syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana pasangan berbeda jenis, dengan segala hak dan kewajiban yang mengikutinya, dijamin oleh Konstitusi Amerika Serikat.
Pendukung yang paling menonjol bagi perkawinan sejenis adalah organisasi hak asasi manusia dan hak sipil juga komunitas ilmiah dan medis, sedangkan penentang yang paling menonjol adalah kelompok agama. Putusan dari Mahkamah Agung dalam "Obergefell" terjadi setelah beberapa dasawarsa dari terus meningkatnya dukungan publik terhadap perkawinan sejenis di Amerika Serikat secara nasional, yang juga meningkat setelahnya.
Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah penduduk paling banyak yang mengesahkan perkawinan sejenis secara nasional.