Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Perubahan dalam organisasi fakultas terjadi pada tahun [] dengan dibukanya Jurusan Publisistik. Pada tahun [], Fakultas Hukum membuka pula pendidikan dengan kuliah sore yang dikenal dengan nama Bagian Extension Course atau Fakultas Hukum Bagian Sore yang lebih diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah bekerja. Pembukaan Bagian Extension ini didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Fakultas Hukum
dan Pengetahuan Masyarakat Prof. Mr. Djokosoetono No. 4/915/Ib/61/K tanggal 1 Agustus 1961. (Berdasarkan SK Dekan No. 92/I/4/1994 tanggal [[30 April]] [] sekarang program tersebut dinamakan Program Ekstensi Fakultas Hukum UI).
Sebagaimana dikemukakan di atas, sejak Februari [] nama Fakultas diganti menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 42, ter-tanggal [[6 Mei]] [], maka Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (dikenal pula dengan singkatan FH dan IPK) dipecah menjadi Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Pengetahuan
Kemasyarakatan (mulai [[1 Februari]] [] dan selesai sepenuhnya pada [[1 April]] []), kemudian dikenal dengan nama Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan sekarang [[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik]].
Suatu bagian pendidikan yang sudah sejak semula berada di Fakultas adalah pendidikan notariat (lebih dikenal dengan nama Jurusan Notariat). Pendidikan ini telah ada sejak penggabungan tahun [] (pada masa Universiteit van Indonesi pendidikan ini dipimpin oleh Prof. Mr. Slamet, dan pada masa [[Universitas Indonesia]] pimpinan awal dipegang oleh [[Tan Eng Kiam Prof. Mr. Tan Eng Kiam]] dan Prof. Mr. R.
Soedja). Sejak tahun [], dengan dihapusnya ujian negara untuk tingkat I dan tingkat II pendidikan notariat, maka pendidikan ini secara resmi bersifat universiter dan disebut sebagai Jurusan Notariat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan lama pendidikan dua tahun. Sekarang jurusan ini dikenal sebagai Program Spesialis Notariat dan Pertanahan.
Pada tahun [] Fakultas Hukum mulai merencanakan pembukaan suatu program pendidikan pascasarjana (Stratum-2) guna memberikan pendidikan spesialisasi dan persiapan penulisan disertasi kepada lulusan fakultas hukum. Untuk itu telah dibentuk Panitia Kerja Persiapan Pembentukan/Penyusunan Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diketuai oleh
[[Mardjono Reksodiputro Mardjono Reksodiputro, S.H., MA]]. Menurut SK Dekan No. 49 tahun [] ([[20 Oktober]] []) tugas panitia harus selesai dalam waktu enam bulan. Karena tugas ini belum selesai pada waktu tersebut, maka diadakanlah perubahan personalia dan perpanjangan jangka waktu dengan SK Dekan No. 52 dan No. 63 tahun [] dengan ketua yang
sama. Tugas Panitia dapat diselesaikan pada tanggal [[16 Januari]] [] dengan menyarankan kurikulum, dosen serta pembagian dalam tiga program studi. Tugas persiapan selanjutnya dilakukan oleh suatu panitia baru yang diketuai oleh [[Koesnadi Hardjasoemantri Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H]]. dengan SK Dekan No. 82 tahun 1981 ([[19 Januari]] []), yang
selanjutnya memimpim program ini selaku Koordinator Bidang Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana UI (sekarang: [[Program Pascasarjana Universitas Indonesia]]), sedangkan untuk pendidikan dengan jenjang [[S3]] (Stratum-3) terdapat Program Doktor Ilmu Hukum yang lahir semenjak terbitnya Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 061/SK/R/UI/1983 tertanggal [[19 Juli]] [] tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Universitas Indonesia. Program
Doktor ini merupakan bagian dari Program Pascasarjana FH UI, yang penyelenggaraannya didasarkan pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 82/SK/D/FH/1/81 tanggal [[19 Januari]] []. Semula penyelenggaraan Program ini berada di bawah Program Pascasarjana Universitas Indonesia, kemudian berdasarkan SK Rektor UI Nomor 313/SK/R/U/1999, tentang Kedudukan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Setelah Berlaku PP.No.60 Tahun 1999 maka pengelolaannya berada di bawah Fakultas Hukum.
Dalam rangka perluasan akses pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia, sehingga juga dapat menerima lulusan SLTA di luar jalur reguler atau untuk mereka yang berencana berkuliah di siang/sore hari dibukalah Program Paralel. Program Ekstensi yang pernah ada namun sudah ditutup, sementara itu, hanya menerima mahasiswa yang sudah bekerja dan telah 3 (tiga) tahun lulus
SLTA. Pada prinsipnya Program Paralel sama dengan Program Reguler baik kurikulum, beban studi, masa studi dan fasilitas; yang berbeda hanya waktu perkuliahan dan pembayaran Biaya Operasional Pendidikan dan Uang Pangkal. Program Paralel diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0090/SK/R/UI/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Kelas Paralel Universitas Indonesia tanggal [[9 Februari]]
[]. Program Paralel dibuka sejak [] sebagai pengganti Program Ekstensi yang telah ditutup. Program ini terutama memberi kesempatan bagi lulusan SLTA, meski tidak menutup kemungkinan menerima pekerja/profesional.
Pada tahun 2010, FH UI membuka Program Sarjana Kelas Khusus Internasional untuk memenuhi tantangan tersebut dengan menyiapkan untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang tangguh dalam dunia hukum bisnis yang bersifat internasional. Program KKI merupakan "single degree program" yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti program "student-exchange" ataupun
"study-abroad" pada beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang merupakan mitra Universitas Indonesia. Adapun beberapa perguruan tinggi mitra Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut adalah [[Universitas Utrecht]], [[Universitas Groningen]], [[Universitas Erasmus]], [[Universitas Leiden]], [[Universitas Nasional Singapura]], dan [[Universitas Teknologi Sydney]]. Dalam rangka memperluas jaringan secara global, program ini
juga membuka kemungkinan bagi mahasiswa asing yang berasal dari berbagai penjuru dunia untuk mengikutinya baik sebagai mahasiswa penuh maupun sebagai mahasiswa dengan status "student-exchange".
Program KKI mulai diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak Tahun Akademik 2010-2011 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0424/SK/R/UI/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Kelas Khusus Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Berikut daftar dekan FH UI dari masa ke masa: Program pendidikan yang ditawarkan oleh FH UI terdiri dari program [[Sarjana]] ([[S1]]), [[Magister]] ([[S2]]), dan [[Doktor]] ([[S3]]).
Program Sarjana FH UI mendidik dan melatih mahasiswa untuk menjadi Sarjana Hukum (SH) dengan kualifikasi sebagai berikut:
Program pendidikan Sarjana Hukum yang ditawarkan oleh FH UI adalah kelas reguler, kelas paralel, dan kelas internasional. Mahasiswa dapat mengarahkan minat mereka dengan berkonsentrasi pada bidang-bidang hukum tertentu melalui pilihan mata kuliah-mata kuliahnya seperti hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata negara dan admnistrasi negara, hukum internasional, serta kajian
hukum, masyarakat dan pembangunan. Setelah menyelesaikan studi kesarjanaan ini, lulusannya akan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).
Program ini merupakan pendidikan tingkat sarjana untuk bidang hukum sebagai tingkat pertama dari jenjang perguruan tinggi. Persyaratan untuk masuk pada program pendidikan ini ialah lulusan SMA/MA/SMK/sederajat yang masih menempuh pendidikan pada kelas XII atau dengan batasan kelulusan 2 tahun terakhir. Untuk dinyatakan diterima, calon mahasiswa harus dinyatakan lolos seleksi pada jalur penerimaan yang ditetapkan oleh [[Universitas Indonesia]].