Hidayat Nur Wahid
Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. () adalah seorang dosen, politikus dan legislator Indonesia. Ia merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ke-11, menjabat dari Oktober 2004 hingga Oktober 2009, dan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 2004 hingga kini. Ia juga merupakan salah satu deklarator dan presiden kedua Partai Keadilan Sejahtera.
Lahir dari lingkungan keluarga Muslim taat di Jawa Tengah, ia belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor dan kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sebelum menempuh studi magister dan doktor di Universitas Islam Madinah. Karier politiknya dimulai setelah ikut mendeklarasikan berdirinya Partai Keadilan (PK) pada tanggal 20 Juli 1998. Kemudian, ia menjadi ketua partai tersebut sejak bulan Mei 2000, dan
ikut berperan dalam mentransformasikan PK menjadi PKS pada bulan Juli 2003. Mundur dari jabatan presiden pada Oktober 2004 setelah terpilih menjadi wakil rakyat di DPR, ia kemudian terpilih pula menjadi Ketua MPR untuk periode 2004-2009. Pada tahun 2012, ia turut serta dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta sebagai calon gubernur dengan menggandeng Didik J. Rachbini dari Partai Amanat
Nasional; namun pada putaran pertama, ia hanya menempati peringkat ketiga di bawah Joko Widodo dan Fauzi Bowo, sehingga gagal lolos ke putaran kedua. Menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, ia menjadi salah satu kandidat calon presiden dari PKS.
Hidayat lahir di Dusun Kadipaten Lor, Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten sebagai anak sulung dari tujuh bersaudara pada tanggal 8 April 1960. Pendidikan formal dimulainya dari SD Negeri Kebondalem Kidon, lulus pada tahun 1972.
Ketertarikan mendalami Islam membuatnya mendaftar ke Pondok Pesantren Wali Songo di Ngabar, Siman, Ponorogo, sebelum melanjutkan pendidikannya di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, lulus tahun 1978.
Selama di bangku sekolah, Hidayat sudah gemar berorganisasi. Dia menjadi salah satu staf koordinator kesekretariatan Pramuka di Gontor pada tahun 1978, ketika duduk di kelas lima pesantren tersebut. Dia juga tercatat sebagai anggota Pelajar Islam Indonesia (PII).
Setelah lulus dari Gontor pada tahun 1978, Hidayat mendaftar masuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Meskipun Hidayat sebelumnya ingin melanjutkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, tetapi dia kemudian memutuskan untuk mendalami ilmu agama Islam. Dia memilih masuk fakultas syariah dan sempat mengikuti pelatihan kaderisasi Himpunan Mahasiswa Islam di kampus tersebut.
Setahun kemudian, Hidayat mendapat beasiswa untuk studi sarjana di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Dia memilih masuk ke fakultas dakwah dan ushuluddin, dan lulus dengan predikat "cum laude" pada tahun 1983. Setelah lulus sarjana, ia melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang magister (lulus 1987) dan doktor (lulus 1992) di universitas yang sama. Di Madinah, ia aktif berorganisasi hingga terpilih sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Arab Saudi periode 1983-1985.
Pulang ke Indonesia setelah merampungkan studinya di tanah Arab, Hidayat mulai terlibat aktif dalam Gerakan Tarbiyah dan ikut mendirikan Yayasan Alumni Timur Tengah. Dia turut mendirikan Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam (LP2SI) di bawah Yayasan al-Haramain, dan di situ dia menjadi ketuanya dan juga menjabat sebagai redaktur jurnal "Ma'rifat" yang diterbitkan oleh lembaga tersebut,
untuk mengimbangi peredaran jurnal-jurnal yang menyuarakan pembaharuan Islam yang dipimpin tokoh seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur).
Hidayat menjadi dosen studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dosen pascasarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga di Universitas asy-Syafi'iyah. Dia juga turut aktif dalam gerakan dakwah Tarbiyah yang mulai marak di kampus-kampus Indonesia pada era 1980-an, terutama setelah pulangnya para mahasiswa dari negeri-negeri Arab seperti Salim Segaf Al-Jufri, Yusuf Supendi, dan
Mustafa Abdul Rahman. Gerakan inilah yang kelak melahirkan Lembaga Mujahid Dakwah, Lembaga Dakwah Kampus, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan kelak, Partai Keadilan Sejahtera.
Hidayat juga terlibat aktif di berbagai forum dakwah, seperti Forum Dakwah Islam dan ketua koordinator tim agama di Forum Indonesia Damai yang digagas tokoh lintas agama seperti Cak Nur, Ahmad Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno dan Asmara Nababan.
Selain itu, selama masih aktif menjabat sebagai ketua MPR, Hidayat pernah menjadi narasumber tetap dalam acara Titian Semangat di stasiun televisi RCTI. Acara yang dibawakan oleh Irfan Hakim tersebut mengulas masalah-masalah kemasyarakatan dari perspektif Islam.
Setelah bergulirnya reformasi, Hidayat menjadi salah satu deklarator Partai Keadilan yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998. Ia menolak tawaran menduduki posisi presiden, namun terpilih menjadi Ketua Dewan Pendiri dan menerima pelantikan menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan Ketua Dewan Syariah, satu tingkat di atas presiden.
Hidayat mulai dikenal luas ketika dia terpilih menjadi presiden PK pada tanggal 21 Mei 2000, menggantikan pemangku jabatan sebelumnya, Nurmahmudi Ismail yang ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan oleh Presiden Gus Dur. Hidayat terpilih lewat mekanisme Musyawarah Nasional, menyisihkan dua kandidat lain, Anis Matta dan Irwan Prayitno dan menerima jabatan tersebut dari pejabat presiden, Untung Wahono.
Pada masa-masa awalnya, Hidayat dihadapkan pada masalah kegagalan PK untuk memenuhi ambang batas parlemen yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengikuti pemilu 2004. Pada awalnya, Hidayat berusaha untuk mendesak DPR mengkaji kembali UU no. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum yang menjadi penghalang tersebut, sebelum akhirnya PK memutuskan untuk berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera terhitung mulai 2 Juli 2003.
Sempat digadang-gadang menjadi calon presiden, Hidayat mencalonkan diri untuk kursi DPR lewat daerah pemilihan DKI Jakarta II pada pemilihan umum 2004, dan terpilih mewakili PKS dengan meraih 262019 suara, tertinggi di dapilnya.
Ia diajukan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat lewat Koalisi Kerakyatan yang diusung fraksi PKS, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Hidayat didampingi tiga orang calon wakil ketua, yaitu AM Fatwa (anggota DPR dari PAN), Aksa Mahmud (anggota DPD) dan Mooryati Soedibyo (anggota DPD). Paket ini akhirnya
terpilih menjadi pimpinan MPR setelah mendapat 326 suara, hanya berbeda dua angka dengan Koalisi Kebangsaan yang mengusung politisi Sutjipto asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon ketua dan Theo L. Sambuaga dari Golkar sebagai calon wakil ketua. Hidayat dilantik pada 20 Oktober 2004, di hadapan sidang paripurna MPR.
Hidayat tercatat sebagai pejabat tinggi negara dengan kekayaan terkecil, yaitu hanya sebesar Rp. 233 juta dan 15 ribu dolar Amerika Serikat, menurut data yang diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan Desember 2004.
Selama menjabat, Hidayat sempat beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial, seperti menyerukan pengadilan in-absentia terhadap mantan presiden Soeharto dan meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa pengharaman golput.
Meskipun kembali terpilih ke DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2009 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah V (meraih 106251 suara, tertinggi kedua setelah Puan Maharani), Hidayat tak lagi menjabat sebagai Ketua MPR. Posisi tersebut dijabat oleh Taufik Kiemas dari PDI-P.
Ia menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dari 22 Oktober 2009 hingga 22 Mei 2012, ketika digantikan oleh Surahman Hidayat karena pencalonannya di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Selama masa kepemimpinan Hidayat sebagai Ketua BKSAP, Indonesia dipercaya sebagai pimpinan Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam.