Papua Nugini
Karena Lempeng Indo-Australia (yang meliputi anak benua India, Australia, dan lantai Samudera Indonesia di antara kedua-duanya) membujur ke utara, ia bertumbukan dengan Lempeng Eurasia, dan tumbukan kedua-dua lempeng itu menyembulkan Pegunungan Himalaya, kepulauan Indonesia, dan Pegunungan Tengah Pulau Papua. Pegunungan Tengah lebih muda dan lebih tinggi daripada pegunungan di Australia, sehingga ia
menjadi gletser khatulistiwa yang langka. Pulau Papua adalah bagian dari zona tropika yang lembap, dan banyak tumbuhan hutan hujan Indomalaya tumbuh lebat melintasi selat-selat yang sempit dari Asia, bercampur dengan flora Australia dan Antartika.
Hutan hujan dataran rendah Kepulauan Admiralty Hutan hujan Pegunungan Tengah Hutan hujan gunung di Semenanjung Huon Hutan hujan Kepulauan Louisiade Hutan hujan dataran rendah Britania Baru-Irlandia Baru Hutan hujan gunung Britania Baru-Irlandia Baru Bakau Papua Hutan rawa air segar dan hutan hujan dataran rendah Papua Utara Hutan hujan gunung Papua Utara Hutan hujan Kepulauan Solomon (termasuk Pulau
Bougainville dan Pulau Buka) Hutan hujan Papua Selatan Hutan rawa air segar Papua Selatan Hutan hujan dataran rendah Papua Selatan Hutan hujan Kepulauan Trobriand Padang rumput Trans Fly Padang rumput sub-alpina Pegunungan Tengah
Port Moresby Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertanahan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah.
Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadangan mineral, meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas, menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai.
Mantan Perdana Menteri Sir Mekere Morauta berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara, memantapkan mata uang kina, meletakkan kembali kemantapan anggaran nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok, dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya perjanjian 1997 yang mengakhiri ketegangan kaum separatis Bougainville. Pemerintah
Morauta mencapai kejayaan ketika menarik dukungan internasional, khususnya mendapat dukungan dari IMF dan Bank Dunia demi mengamankan pinjaman bantuan pembangunan. Tantangan yang cukup hebat dihadapi oleh Perdana Menteri Sir Michael Somare, termasuk upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota Parlemen.
Pada Maret 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang mulur. Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan IMF pada penghujung 2008 menemukan bahwa "paduan antara kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, dan tingginya harga ekspor barang tambang
dunia, telah mendukung mengambangnya pertumbuhan ekonomi dan memantapnya ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati, pada lebih dari 6% pada tahun 2007, berlandasan luas dan diharapkan terus menguat pada 2008."
Hanya kira-kira 3% tanah Papua Nugini dimiliki oleh perseorangan; itupun merupakan pinjaman dari negara untuk masa pakai 99 tahun, selebihnya adalah milik negara. Secara virtual, tidak ada sebutan untuk penguasaan/pemilikan yang bebas; kepemilikan yang hanya sedikit itu secara otomatis dialihkan statusnya menjadi Pinjaman Negara ketika mereka dipindahtangankan dari
pemasok ke pembeli. Tanah yang tidak dijual ke pihak asing dimiliki oleh pemilik tanah ulayat di bawah sebutan adat. Sifat yang persis dari seisin berupa-rupa dari satu budaya ke budaya lainnya. Banyak penulis yang menggambarkan tanah sebagai sesuatu yang berada dalam kepemilikan komunitas dari marga-marga tradisional; tetapi, pengkajian yang lebih
saksama biasanya menunjukkan bahwa bagian terkecil dari kepemilikan tanah yang tidak dapat dibagi-bagi lagi itu dikuasai oleh kepala/tetua keluarga besar peseorangan dan anak-cucunya, atau keturunan mereka jika mereka baru saja meninggal dunia. Inilah kepentingan yang mendesak karena masalah pembangunan ekonomi mempertimbangkan keanggotaan kelompok
pemilik tanah ulayat dan para pewarisnya. Sengketa antarperusahaan pertambangan dan kehutanan dengan kelompok pemilik tanah seringkali terpicu pada hal-hal apakah perusahaan-perusahaan itu memasuki hubungan ikatan kontrak atas penggunaan tanah dengan pemilik sejatinya. Hak milik perseorangan- biasanya tanah- tidak dapat ditentukan atas dasar kehendak; ia hanya dapat diwariskan menurut adat masyarakat secara turun-temurun.
Papua Nugini merupakan salah satu negara paling heterogen di dunia. Ada ratusan kelompok etnis pribumi di Papua Nugini, sebagian besar di antaranya dikenal sebagai Orang Papua, yang nenek moyangnya tiba di Pulau Papua puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak suku-suku Papua di pedalaman yang terpencil masih jarang berhubungan dengan dunia luar. Yang
lainnya termasuk sebagai bangsa Austronesia, nenek moyang mereka telah tiba di kawasan itu kurang dari empat ribu tahun yang lalu. Ada juga beberapa orang dari bagian lain dunia yang kini menetap di Papua Nugini, termasuk Cina, Eropa, Australia, Filipina, Polinesia, dan Mikronesia. Pada ambang kemerdekaan Papua pada tahun 1975, ada 40000 ekspatriat (terutama Australia dan Cina) di Papua Nugini.
Papua Nugini memiliki bahasa yang lebih banyak daripada negara lain, dengan lebih dari 820 bahasa pribumi, mewakili dua belas persen dari total bahasa di dunia. Bahasa pribumi digolongkan menjadi dua kelompok besar: bahasa Austronesia dan non-Austronesia (atau bahasa Papua). Terdapat tiga bahasa resmi di Papua Nugini. Bahasa Inggris
adalah bahasa resmi dan merupakan bahasa pemerintahan dan sistem pendidikan, tetapi tidak banyak digunakan. Lingua franca utama dari negara ini adalah bahasa Tok Pisin (umumnya dikenal dalam bahasa Inggris sebagai New Guinea Pidgin atau Melanesian Pidgin), yang memicu banyak perdebatan di Parlemen, banyak informasi kampanye dan iklan yang disajikan, dan sampai
baru-baru ini surat kabar nasional, Wantok, diterbitkan. Satu-satunya region dimana bahasa Tok Pisin tidak umum digunakan adalah bagian selatan Region Papua, dimana orang sering menggunakan bahasa resmi ketiga, Hiri Motu. Meskipun terletak di Region Papua, Port Moresby memiliki populasi yang sangat beragam yang menggunakan Tok Pisin sebagai bahasa utama, dan bahasa
Inggris untuk proporsi yang lebih sedikit, dengan Motu diucapkan sebagai bahasa asli di desa-desa terpencil. Dengan rata-rata hanya 7000 bahasa per penutur, Papua Nugini memiliki kepadatan bahasa yang lebih besar daripada bahasa bangsa lain di bumi, kecuali Vanuatu.
Pada tahun 2004, pengeluaran publik senilai 3% dari PDB, sedangkan pengeluaran swasta senilai 0.6% dari PDB. Papua Nugini memiliki insiden HIV dan AIDS tertinggi di kawasan Pasifik dan merupakan negara keempat di Asia Pasifik yang memenuhi kriteria wabah HIV/AIDS yang diperumum. Rendahnya kepedulian terhadap HIV/AIDS adalah masalah pokok, khususnya di pedesaan. Pada awal dasawarsa 2000-an, hanya ada 5 dokter per 100000 penduduk.
Pengadilan dan pemerintah menegakkan hak konstitusional untuk kebebasan berbicara, berpikir, dan berkeyakinan, dan tidak ada undang-undang atau peraturan lain yang membatasi hak-hak tersebut, meskipun Sir Arnold Amet, yang pernah menjadi Ketua Majelis Hakim Papua Nugini dan seorang pendukung nyata Gereja Pentakosta, sering mendesak parlemen untuk memperhatikan kegiatan umat Islam di negara ini.
Sensus tahun 2000 menunjukkan 96.4% penduduk adalah jemaat Gereja Kristen; tetapi, banyak di antaranya yang memadukan keyakinan Kekristenan itu dengan beberapa adat asli pra-Kristen. Persentase sensus yang dimaksud adalah: