Aburizal Bakrie
Akibat elektabilitas Bakrie yang rendah, muncul pergolakan di internal Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sendiri menyatakan bahwa evaluasi dapat terjadi dan semua tergantung perolehan saat pemilihan umum legislatif. Bahkan muncul isu bahwa bila Golkar tidak mendapatkan cukup suara dalam pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014, kelompok yang tidak puas dengan Bakrie berencana menjatuhkan Bakrie.
Setelah pemilihan umum legislatif 2014, Bakrie sempat menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto, calon presiden dari partai Gerindra. Mereka menjajaki kemungkinan koalisi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Bakrie sendiri telah memberi sinyal bahwa ia siap menjadi cawapres Prabowo. Namun, perbincangan tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2014, Bakrie mengumumkan di
Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta, bahwa partai Golkar siap mendukung pencalonan Joko Widodo. Namun, keadaan kembali berubah setelah Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menyatakan bahwa Golkar dan Demokrat akan membentuk poros baru dengan mencalonkan pasangan Bakrie-Pramono Edhie Wibowo. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 2014, Golkar memutuskan akan mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Sebagai
gantinya, Prabowo menjanjikan jabatan "Menteri Utama" kepada Bakrie, yang kemudian dikritik karena dianggap bertentangan dengan sistem presidensial.
Dalam upayanya untuk menjadi presiden, Bakrie mengungkapkan agenda proteksionisme dan meyakini bahwa Indonesia perlu menyimpan sumber daya alamnya (seperti gas alam) untuk memperkuat industri dalam negeri. Dalam wawancaranya dengan Bloomberg, ia menyatakan bahwa "saya akan menggunakan gas ini terlebih dahulu dan akan mengekspor sisanya." Bakrie juga mengutarakan niatnya untuk melanjutkan program presiden Susilo
Bambang Yudhoyono yang membatasi ekspor mineral mentah untuk mengubah Indonesia dari negara pengekspor bahan baku menjadi produsen barang industri.
Bakrie meyakini bahwa Indonesia harus mengembangkan infrastruktur (termasuk pengilangan minyak) dan memiliki posisi fiskal yang lebih agresif. Ia juga menyatakan niatnya untuk membangun desa-desa dan memperbaiki sasaran subsidi bahan bakar dan makanan.
Lumpur panas Sidoarjo mulai menyembur pada tanggal 29 Mei 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada puncaknya, setiap harinya 180000 meter kubik lumpur panas menyembur, sehingga menenggelamkan desa-desa dan membuat 13000 keluarga kehilangan rumahnya. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas di sumur eksplorasi gas Banjar-Panji-1 yang terletak sekitar 150 m
dari pusat semburan. Nama Bakrie dikaitkan dengan peristiwa ini karena keluarga Bakrie merupakan pemegang saham utama di perusahaan tersebut.
PT Lapindo Brantas mengklaim bahwa gempa bumi Yogyakarta dua hari sebelumnya merupakan pemicu peristiwa ini. Menurut mereka, gempa dengan kekuatan 6.3 Skala Richter tersebut mengaktifkan kembali patahan yang sebelumnya tidak aktif dan menimbulkan rekahan bawah tanah sehingga lumpur dapat menyembur ke permukaan. Lapindo juga mengklaim bahwa aktivitas mereka tidak terkait dengan
semburan, sehingga mereka tidak perlu membayar kompensasi. Bakrie saat masih menjabat sebagai Menkokesra juga berulang kali menyatakan argumen serupa. Namun, tim geolog dari Britania Raya menolak argumen Lapindo dan menyimpulkan bahwa kejadian gempa bumi tersebut hanya kebetulan saja. Walaupun gempa tersebut dapat menimbulkan rekahan baru dan melemahkan strata di sekitar sumur
Banjar-Panji-1, gempa tersebut tidak dapat menyebabkan pembentukan rekahan hidrolik yang menghasilkan lubang utama yang terletak sejauh 200 m (660ft) dari lubang pengeboran. Selain itu, tidak terdapat gunung api lumpur lain di Jawa setelah terjadinya gempa bumi dan situs pengeboran tersebut terletak sejauh 300 km (190mi) dari episenter gempa. Intesitas gempa di situs pengeboran
diperkirakan sebesar 2 Skala Richter, yang efeknya kurang lebih sama dengan truk besar yang melintasi wilayah tersebut. Laporan yang ditulis oleh ilmuwan Britania, Amerika, Indonesia, dan Australia pada Juni 2008 juga menyimpulkan bahwa peristiwa lumpur Sidoarjo bukan bencana alam, tetapi disebabkan oleh pengeboran minyak dan gas. Walaupun demikian, publikasi terakhir yang ditulis oleh
tim peneliti dari Jerman dan Swiss memberikan kesimpulan yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan propagasi gelombang numerik, mereka menyimpulkan bahwa semburan lumpur terjadi akibat fenomena alam.
Secara hukum, pada 5 Juni 2006, MedcoEnergi (salah satu perusahaan partner di wilayah Brantas) mengirim surat kepada PT Lapindo Brantas yang menuduh bahwa Lapindo telah melanggar prosedur keamanan selama proses penggalian. Segera setelah itu, wakil presiden Jusuf Kalla mengumumkan bahwa PT Lapindo Brantas dan pemiliknya Bakrie Group harus membayar kompensasi untuk ribuan korban lumpur
Sidoarjo. Beberapa eksekutif senior di perusahaan tersebut juga diperiksa karena perusahaan Lapindo dianggap telah membahayakan nyawa penduduk setempat.
Setelah dinyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini, Bakrie Group mengumumkan bahwa mereka akan menjual PT Lapindo Brantas dengan harga $2, tetapi Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) mencegah hal tersebut. Bakrie Group juga mencoba menjual perusahaan tersebut kepada sebuah perusahaan Freehold Group yang terdaftar di Kepulauan Virgin dengan harga $1juta, tetapi transaksi ini lagi-lagi dicegah
oleh BPPM. Lapindo Brantas diharuskan membayar sebesar 2.5 triliun rupiah kepada para korban dan sekitar 1.3 triliun rupiah untuk menghentikan semburan. Walaupun beberapa analis memperkirakan bahwa Bakrie Group akan menyatakan Lapindo bangkrut agar tidak harus membayar biaya untuk menghentikan semburan, Aburizal Bakrie menyatakan bahwa ia menghindari hal tersebut dan mencoba
menyelesaikan masalah ini dengan membeli lahan yang terkena dampak luapan lumpur. Ia juga mengklaim bahwa "ini bukan ganti rugi karena saya tidak salah".
Pada tahun 2007, Departemen Komunikasi dan Informatika memilih Bakrie Telecom dalam seleksi tender Sambungan Langsung Internasional (SLI), sehingga menyingkirkan dua pesaing utama Bakrie Telecom, PT Excelcomindo Pratama (XL) dan PT Natrindo telepon Seluler (NTS). Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Bakrie Telekom dianggap belum mampu memenuhi persyaratan menjadi operator SLI dari segi kesiapan infrastruktur. Beberapa pekan sebelum pemilihan
tender, Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh juga didapati melakukan perjalanan ke Surabaya bersama pihak Bakrie Telecom. Proses pemilihan tender sendiri tidak dijelaskan secara rinci. Akibatnya, muncul seruan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat menyelidiki kasus ini.
Pada pertengahan tahun 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan bukti bahwa telah terjadi tunggakan royalti batu bara sebesar Rp 7 triliun (menurut Indonesia Corruption Watch bahkan mencapai Rp 16.482 triliun). Beberapa perusahaan yang menunggak (yaitu Arutmin dan Kaltim Prima) ternyata dimiliki oleh Keluarga Bakrie, dan muncul kontroversi karena perusahaan-perusahaan tersebut sempat menolak untuk
membayar karena mengklaim bahwa kantor pajak masih harus mengembalikan pajak pertambahan nilai yang telah mereka bayarkan. Kasus ini segera melebar menjadi "Sri Mulyani melawan Bakrie" dan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Wall Street Journal menuduh Bakrie sebagai salah satu orang di balik Panitia Khusus Hak Angket Bank Century karena dianggap tidak menyukai agenda reformasi Sri Mulyani.
Pada tahun 2009, petugas pajak mendapati bahwa akuntan-akuntan PT Bumi Resources Tbk merekayasa pembayaran pajak pada tahun 2007 sebesar Rp 376 miliar, dan Bakrie pada saat itu merupakan salah satu pemegang saham di Bumi. Kasus ini juga dianggap dapat memanaskan kembali hubungan antara Sri Mulyani dengan Bakrie.