Kirgizstan
memasuki Persemakmuran Negara-Negara Merdeka baru. Kirgizstan memperoleh kemerdekaan penuh beberapa hari kemudian pada 25 Desember 1991. Hari berikutnya, pada 26 Desember 1991, Uni Soviet tidak ada lagi. Pada tahun 1992, Kirgizstan bergabung dengan PBB dan "Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa/(OSCE)". Pada tanggal 5 Mei 1993, nama resmi berubah dari Republik Kirgizstan menjadi Republik Kyrgyz.
Pada tahun 2005, pemberontakan rakyat yang dikenal sebagai "Revolusi Tulip", terjadi setelah pemilihan parlemen pada Maret 2005, memaksa Presiden Askar Akayev mengundurkan diri pada 4 April 2005. Para pemimpin oposisi membentuk koalisi, dan pemerintahan baru dibentuk di bawah pimpinan Presiden Kurmanbek Bakiyev dan Perdana Menteri Felix Kulov.
Stabilitas politik tampaknya sulit dipahami, namun, berbagai kelompok dan faksi-faksi yang diduga terkait dengan kejahatan terorganisir berebut kekuasaan. Tiga dari 75 anggota DPR yang terpilih pada Maret 2005 dibunuh, dan anggota lainnya dibunuh pada tanggal 10 Mei 2006. Pada tanggal 6 April 2010, kerusuhan sipil berakhir di kota Talas setelah demonstrasi melawan korupsi
pemerintah dan meningkatnya biaya hidup. Demo menjadi kekerasan, menyebar ke Bishkek pada hari berikutnya. Para pengunjuk rasa menyerang kantor Presiden Bakiyev, stasiun radio dan televisi yang dikelola negara. Ada laporan yang saling bertentangan bahwa Menteri Dalam Negeri Moldomusa Kongatiyev telah dipukuli. Pada tanggal 7 April 2010, Presiden Bakiyev memberlakukan keadaan darurat. Polisi dan
layanan khusus menangkap banyak pemimpin oposisi. Dan pengunjuk rasa mengambil alih markas keamanan internal (bekas markas KGB) dan saluran televisi negara di ibukota, Bishkek. Laporan oleh pejabat pemerintah Kirgizstan menunjukkan bahwa setidaknya 75 orang tewas dan 458 orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat bentrokan dengan polisi di ibukota. Sebuah pemerintah transisi yang
dipimpin oleh mantan menteri luar negeri Roza Otunbayeva, 8 April 2010 sudah menguasai media pemerintah dan fasilitas pemerintah di ibukota, tetapi Bakiyev tidak mengundurkan diri dari jabatannya.
Presiden Bakiyev kembali ke rumahnya di Jalal-Abad dan menyatakan pengunduran dirinya pada konferensi pers pada tanggal 13 April 2010. Tanggal 15 April 2010, Bakiyev meninggalkan negara itu dan terbang ke negara tetangga Kazakhstan, bersama dengan istri dan dua anaknya. Pemimpin sementara negara mengumumkan bahwa Bakiyev menandatangani surat resmi pengunduran diri sebelum keberangkatannya.
Perdana Menteri Daniyar menuduh Rusia mendukung demo; Tuduhan ini dibantah oleh Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin. Anggota oposisi juga menyerukan penutupan Manas Air Base. Presiden Rusia Dmitry Medvedev memerintahkan langkah-langkah untuk menjamin keamanan warga negara Rusia dan memperketat keamanan di sekitar situs Rusia di Kirgizstan untuk melindungi mereka terhadap serangan.
Perselisihan etnis Kirgizstan Selatan 2010 terjadi antara dua kelompok etnis utama Uzbek dan Kirgiz di Osh, kota terbesar kedua di negara itu, pada tanggal 11 Juni 2010. Perselisihan mengkhawatirkan bahwa negara itu bisa menuju pada perang saudara. Menemukan kesulitan untuk mengendalikan situasi, Otunbayeva, pemimpin sementara, mengirim surat kepada Presiden Rusia, Dmitry Medvedev,
meminta dia untuk mengirim pasukan Rusia untuk membantu negara mengendalikan situasi. Atase Pers Medvedev, Natalya Timakova, mengatakan dalam sebuah balasan surat, "Ini adalah konflik internal dan untuk saat ini Rusia tidak melihat kondisi untuk mengambil bagian dalam resolusi". Perselisihan menyebabkan kekurangan makanan dan komoditas penting lainnya dengan lebih dari 200 orang
tewas dan 1685 orang terluka, 12 Juni 2010. Pemerintah Rusia, mengatakan akan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada bangsa yang bermasalah.
Menurut sumber-sumber lokal, ada bentrokan antara dua geng lokal dan tidak butuh waktu lama kekerasan menyebar ke seluruh kota. Ada juga laporan bahwa angkatan bersenjata didukung geng etnis Kirgiz memasuki kota, namun pemerintah membantah tuduhan tersebut.
Kerusuhan menyebar ke daerah tetangga, dan pemerintah mengumumkan keadaan darurat di seluruh selatan wilayah Jalal-Abad. Untuk mengendalikan situasi, pemerintah interim memberi tembakan khusus untuk membunuh pasukan keamanan. Pemerintah Rusia memutuskan untuk mengirim batalion ke negara itu untuk melindungi fasilitas Rusia. Otunbayeva menuduh keluarga Bakiyev yang "menghasut
kerusuhan". AFP melaporkan "tabir asap menutupi seluruh kota". Pihak berwenang di negara tetangga Uzbekistan mengatakan sedikitnya 30000 orang Uzbek telah menyeberang perbatasan untuk melarikan diri dari kerusuhan. Osh menjadi relatif tenang pada tanggal 14 Juni 2010, tetapi Jalal-Abad mengalami kebakaran. Seluruh wilayah itu masih dalam keadaan darurat, Uzbek enggan untuk
meninggalkan rumah mereka karena takut akan serangan. PBB memutuskan mengirim utusan untuk memeriksa situasi.
Temir Sariyev, wakil kepala pemerintah sementara, mengatakan ada bentrokan lokal dan bahwa hal itu tidak mungkin [untuk pemerintah] untuk sepenuhnya mengendalikan situasi. Ia menambahkan bahwa tidak ada aparat keamanan yang cukup untuk menahan kekerasan. lembaga media melaporkan pada 14 Juni 2010 pemerintah Rusia sedang mempertimbangkan permintaan pemerintah Kirgizstan.
Pertemuan darurat Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) diadakan pada hari yang sama (14 Juni) untuk membahas peran yang bisa membantu untuk mengakhiri perselisihan. Perselisihan etnis berkurang, menurut pemerintah Kirgizstan, 15 Juni 2010 dan Presiden Kirgizstan Roza Otunbayeva mengadakan konferensi pers hari itu dan menyatakan bahwa Rusia tidak perlu mengirim pasukan untuk
memadamkan kekerasan. Etnis Uzbek mengancam akan meledakkan depot minyak di Osh jika mereka gagal mendapatkan jaminan perlindungan. PBB mengatakan mereka yakin bahwa serangan itu "diatur, ditargetkan dan terencana". Para pejabat Kirgizstan mengatakan kepada media bahwa orang yang diduga berada di balik kekerasan di Jalal-Abad telah ditahan. Pada tanggal 2 Agustus 2010, sebuah komisi pemerintah Kirgizstan mulai
menyelidiki penyebab perselisihan. Anggota Komisi Nasional, yang dipimpin oleh mantan ketua parlemen Abdygany Erkebaev, bertemu dengan orang-orang di desa-desa Uzbek didominasi etnis Mady, Shark, dan Kyzyl Kyshtak di distrik Kara-Suu dari Osh Oblast. Komisi Nasional ini, termasuk perwakilan dari berbagai kelompok etnis, didirikan oleh keputusan presiden.
Presiden Roza Otunbayeva juga mengatakan pada bulan Agustus 2010 bahwa komisi internasional juga akan dibentuk untuk menyelidiki perselisihan.
Laporan komisi, dirilis pada bulan Januari 2011, menyimpulkan bahwa peristiwa di Kirgizstan selatan: "direncanakan, provokasi skala besar, berorientasi pada pemecahan Kyrgyzstan dan mengganggu persatuan rakyatnya". Sebagai buntut dari kekacauan, pada tanggal 5 Agustus 2010, pasukan Kirgiz ditangkap pemimpin partai Urmat Baryktabasov karena dicurigai telah merencanakan menggulingkan
pemerintahan. Penjabat Presiden Roza Otunbayeva mengatakan bahwa pasukan keamanan telah menyita senjata api dan granat.
Konstitusi 1993 mendefinisikan bentuk pemerintahan sebagai republik unikameral. Cabang eksekutif termasuk Kanselir Agung dan Wakil Ketua. Parlemen saat ini unikameral. Cabang yudisial terdiri dari Mahkamah Agung, pengadilan lokal dan Kepala Jaksa.
Dalam tahun-tahun pertama kemerdekaan penuh Kirgizstan, Presiden Akayev kelihatan bersungguh-sungguh mempunyai komitmen kepada proses reformasi. Namun meskipun mendapatkan bantuan dana dari pihak Barat, termasuk Dana Moneter Internasional, Kirgizstan telah mengalami kesulitan ekonomi dari awalnya. Ini disebabkan pemisahan dari blok perdagangan Soviet, yang menghalangi transisi Kirgizstan yang mulus menuju ekonomi pasar bebas.