khalidrizki/indonesian-wiki-chunked-180tok huggingface dataset:
Crash
Crash adalah film drama kriminal thriller Amerika Serikat tahun 2005 yang disutradarai oleh Paul Haggis dan diproduseri oleh Don Cheadle, Paul Haggis, Mark R. Harris, Robert Moresco, Cathy Schulman dan Bob Yari. Naskah film ini ditulis oleh Paul Haggis dan Robert Moresco, sementara ceritanya ditulis oleh Paul Haggis. Film ini dibintangi oleh Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, Jennifer Esposito, Brendan Fraser, Terrence Howard, Chris "Ludacris" Bridges, Thandie Newton dan Ryan Phillippe.
Film "Crash" ditayangkan secara perdana di Festival Film Internasional Toronto pada tanggal 10 September 2004 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 6 Mei 2005. Film ini mendapatkan review positif dari para kritikus.
Seorang polwan bernama Ria (Jennifer Esposito) bersama temannya, Detektif Graham Waters (Don Cheadle), tengah mengerem mendadak karena ada antrian panjang di depannya. Akibatnya, ia sempat bersebat seorang wanita Asia dan terjadi perdebatan kecil di antara keduanya. Antrian panjang tersebut disebabkan oleh penemuan mayat seorang pemuda akibat pembunuhan. Graham turun dari mobil untuk
memeriksanya. Dengan tatapan tidak percaya, ia seperti mengenal sosok yang tewas di pinggir jalan tersebut. Di tempat lain, seorang pria Persia beserta putrinya, berseteru dengan pria penjual senjata api. Dalam perdebatan tersebut, pria Persia itu merasa bahwa penjual tersebut menghinanya dengan nada yang rasis. Meskipun sebenarnya penjual tersebut salah menilai, namun pria Persia itu tidak menyukai apa yang dikatakannya.
Di tempat lain pula, dua pemuda berkulit hitam, Anthony (Ludacris) dan Peter (Larenz Tate) keluar dari kafe dan selalu berpikiran sinis terhadap orang berkulit putih. Mereka menganggap bahwa setiap hal yang dialaminya adalah diskriminasi terhadap ras kulit hitam. Seorang jaksa wilayah kota Los Angeles, Rick Cabot (Brendan Fraser) bersama istrinya, Jean (Sandra Bullock), melewati
mereka. Pandangan mereka tiba-tiba menjadi sinis dan merasa takut dengan keberadaan Anthony dan Peter, lalu berlanjut masuk ke dalam mobil. Merasa tersinggung, Anthony dan Peter mengejar mereka dengan membawa pistol, lalu merebut mobil mereka.Film "Crash" mendapatkan review positif dari para kritikus. Berdasarkan "Rotten Tomatoes", film ini memiliki rating 74%, berdasarkan 235 ulasan, dengan rating rata-rata 7.2/10. Berdasarkan "Metacritic",
film ini mendapatkan skor 69 dari 100, berdasarkan 36 kritik, menunjukkan "ulasan yang baik". Berdasarkan "CinemaScore", film ini mendapatkan nilai "A-" dari penonton film untuk skala A+ sampai F.
Film "Crash" mendapatkan $54.580.300 di Amerika Utara dan $43.829.761 di negara lain. Total pendapatan yang dihasilkan oleh film ini mencapai $98.410.061, melebihi anggaran produksi film $6.5 juta.
Pada pembukaan akhir pekan, film ini mendapatkan $9.107.071, menempati posisi keempat di box office di belakang film "Kingdom of Heaven", "House of Wax" dan "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy".
Mato Grosso
Mato Grosso adalah sebuah negara bagian di Brasil. Mato Grosso memiliki luas wilayah 906806.9 km2 dan populasi 2375549 jiwa. Ibu kota negara bagian ini ialah Cuiabá.
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul adalah sebuah negara bagian di Brasil dengan luas wilayah 358158.7 km2 dan populasi 2026600 jiwa. Ibu kota negara bagian ini ialah Campo Grande.
Minas Gerais
Minas Gerais adalah sebuah negara bagian di Brasil dengan luas wilayah 586528.3 km2 dan populasi 17891452 jiwa. Ibu kota negara bagian ini ialah Belo Horizonte.Minas Gerais berbatasan dengan Rio de Janeiro, Esprito Santo, So Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Goiás.
Paraíba
Paraba adalah sebuah negara bagian di Brasil dengan luas wilayah 56372 km2 dan populasi 3436000 jiwa. Ibu kota negara bagian ini ialah Joo Pessoa.
Paraná
Paraná adalah sebuah negara bagian di Brasil dengan luas wilayah 199544 km2 dan populasi 9150000 jiwa. Ibu kota negara bagian ini adalah Curitiba.
Pernambuco
Pernambuco adalah sebuah negara bagian di Brasil dengan luas wilayah 98281 km2 dan populasi 7918344 jiwa. Ibu kota negara bagian ini ialah Recife.
São Paulo (negara bagian)
So Paulo () adalah sebuah negara bagian di Brasil dengan luas wilayah 248176.7 km2 dan populasi 43663669 jiwa. Ibu kota negara bagian ini adalah So Paulo.
Sergipe
Sergipe adalah sebuah negara bagian di Brasil dengan luas wilayah 21994 km2 dan populasi 1712786 jiwa. Ibu kota negara bagian ini ialah Aracaju.
Tocantins (negara bagian)
Tocantins adalah sebuah negara bagian di Brasil dengan luas wilayah 277297 km2 dan populasi 1155913 jiwa. Ibu kota negara bagian ini ialah Palmas.
Distrik Federal Brasil
Distrik Federal Brasil (Distrito Federal) adalah sebuah wilayah administratif di Brasil dengan luas wilayah 5802 km2 dan populasi 2051146 jiwa. Braslia merupakan ibu kota distrik sekaligus ibu kota negara. Distrik Federal Brasil sepenuhnya terletak di wilayah negara bagian Goiás.
Kejahatan perang
Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.
Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang.
Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal VII Piagam PBB.
Pada 1 Juli 2002, Pengadilan Kejahatan Internasional, yang berbasis di Den Haag, Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebut. Beberapa negara, terutama Amerika Serikat, Tiongkok dan Israel, menolak untuk berpartisipasi atau mengizinkan pengadilan tersebut menindak warga negara mereka.
Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Dönitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hideki Tojo dari Jepang dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor. Pada awal 2006 mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Miloevi juga diadili karena kejahatan perang.
Keadilan perang kadang dituding lebih berpihak kepada pemenang suatu peperangan, karena beberapa peristiwa kontroversi tidak atau belum dianggap sebagai kejahatan perang. Contohnya antara lain perusakan target-target sipil yang dilakukan Amerika Serikat pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II; penggunaan bom atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II; serta pendudukan Timor Timur oleh Indonesia antara tahun 1976 dan 1999.
Masjid Kordoba
Mezquita atau Masjid Córdoba ialah sebuah katedral di Spanyol yang dahulu merupakan sebuah masjid. Pada masa kekuasaan Islam di Spanyol Córdoba adalah ibukota Spanyol di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Setelah "Reconquista" atau Penaklukkan Kembali Spanyol oleh kaum Kristen, gedung ini diubah fungsi menjadi sebuah gereja dengan katedral gotik
yang dimasukkan ke tengah gedung berarsitektur Moor ini. Sekarang keseluruhan gedung dipakai sebagai gedung katedral diosese Córdoba di Spanyol.
Masjid Cordoba, pada 15 Desember 1994 ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu tempat peninggalan yang sangat bersejarah dan penting di dunia.
Masjid Cordoba memiliki ruangan dalam untuk salat, berbentuk persegi panjang yang dikelilingi oleh lapangan terbuka, seperti model masjid-masjid peninggalan Umayyah dan Abbasiyah yang dibangun di Suriah dan Irak.
Situs Masjid Cordoba aslinya merupakan lokasi gereja Katolik yang dibangun oleh bangsa Visigoth. Setelah Andalusia dikuasai Muslim, lokasi tersebut kemudian dibagi menjadi dua porsi: satu untuk Muslim, satu untuk Kristen. Pembagian ini bertahan hingga ketika Khalifah Abdurrahman I dari Dinasti Umayyah membeli porsi Kristen, merubuhkan seluruh bangunan, dan menggantinya dengan
Masjid Cordoba di wilayah bekasnya pada tahun 787. Pembangunannya terus dilakukan oleh khalifah-khalifah penerusnya.
Pada saat pemerintahan Umayyah, Cordoba menjadi ibukota Spanyol di bawah pemerintahan khalifah Islam dan terkenal di Eropa. Cordoba pada saat itu juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, dimana volume kunjungan ke perpustakaannya mencapai 400000 kunjungan.
Kabinet Halim
Kabinet Halim bertugas pada periode 21 Januari 1950- 6 September 1950. Kabinet ini merupakan pemerintah Republik Indonesia (dengan Yogyakarta sebagai ibu kota) yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, Kabinet Republik Indonesia Serikat pimpinan Mohammad Hatta memerintah di ibu kota RIS, Jakarta. Pada masa yang hampir bersamaan pula, Assaat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sedangkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat.
Masa bakti: 21 Januari 1950-6 September 1950 Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 103-107, ISBN 979-428-499-8.
Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 30 Maret 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953.Kabinet ini termasuk kabinet zaken yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu.
= Susunan kabinet = Masa bakti: 3 April 1952-30 Juli 1953 (didemisionerkan pada tanggal 3 Juni 1953) = Catatan = = Program Kerja = Menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketenteraman Memperlengkapkan perundang-undangan
perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran = Referensi = = Pranala luar =
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet pertama Ali Sastroamidjojo, sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang memerintah pada masa bakti 30 Juli 1953- 12 Agustus 1955, sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953.
= Catatan = = Program Kabinet = Segera melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali ketenagakerjaan sebesar-besarnya Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan
Mengusahakan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen
Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap
saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyum yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali-Wongso-Arifin, karena pada masa Kabinet Ali
Sastroamidjojo I sebagai partai yang besar Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Kabinet ini bertugas pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner.
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali Sastroamidjojo II, sering pula disebut Kabinet Ali-Roem-Idham, bertugas pada periode 24 Maret 1956-14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.
Pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karya dan Djuanda sebagai perdana menteri.
Soesanto Tirtoprodjo
Mr. Soesanto Tirtoprodjo (lahir di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1900- meninggal pada tahun 1969) adalah negarawan Indonesia yang pernah duduk sebagai Menteri Kehakiman dalam enam kabinet yang berbeda, mulai Kabinet Sjahrir III sampai Kabinet Hatta II.
Soesanto menyelesaikan pendidikannya dalam bidang hukum di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1925. Setelah lulus, ia berturut-turut bekerja di pengadilan Yogyakarta, Bogor, Kebumen, dan Kediri.
Dalam masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, Soesanto bergabung Partai Indonesia Raya di Surabaya dan turut terlibat sebagai pengurus partai. Setelah merdeka, Soesanto berkecimpung dalam pemerintahan sebagai Bupati Ponorogo dan residen Madiun (1945-1946) serta Menteri Kehakiman (1946-1950).
Pada masa Agresi Militer Belanda II, sewaktu Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra, Soesanto diserahi tanggung jawab untuk menjabat menteri kehakiman dan penerangan Komisariat PDRI di Jawa pada 16 Mei 1949. Semasa Republik Indonesia Serikat (1949-1950), Soesanto memimpin Kabinet Peralihan dan kembali menjabat sebagai menteri kehakiman pada Kabinet Natsir.
Atas jasa-jasanya, Soesanto dianugrahi Bintang Gerilya dan Bintang Mahaputra Kelas III oleh pemerintah pada tahun 1960.
Abdoel Halim
dr. Abdul Halim (ejaan lama: Abdoel Halim) () adalah Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Halim (1949) yang memerintah ketika Republik Indonesia menjadi bagian Republik Indonesia Serikat.
Abdul Halim lahir dari pasangan Achmad Sutan Mangkuto dan Darama asal Banuhampu, Agam, Sumatera Barat. Pada usia 7 tahun, Abdullah, sepupu ibunya yang pada waktu itu menjadi salah satu pemimpin Bataafsche Petroleum Maatscappij (BPM- sekarang dikenal sebagai Pertamina) membawanya ke Jakarta. Disini ia menerima pendidikan sejak di HIS, MULO, AMS B, hingga lulus dari GHS (Geneeskundige Hooge School atau Sekolah Kedokteran, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia).
Sejak Proklamasi 1945 ia duduk sebagai Wakil Ketua BP-KNIP bersama Assaat yang menjabat Ketua BP-KNIP. Badan Pekerja (BP) yang beranggotakan 28 orang, adalah badan pelaksana yang melakukan pekerjaan sehari-hari dari Komite Nasional Indonesia Pusat yang beranggotakan 137 orang.
Pada tahun 1948, Halim ikut membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat. Pada masa revolusi fisik (1945-1949) ia tidak pernah melakukan praktik dokter. Selain sebagai politisi, Halim juga mempunyai hobi memelihara mobil kesayangannya. Sehingga oleh kawan-kawannya, ia dijuluki sebagai "dokter mobil" alias "montir mobil".
Pada masa Republik Indonesia Serikat, ia dipercaya sebagai Perdana Menteri dimana Mr. Assaat sebagai "acting" Presiden. Kemudian setelah RIS ia duduk dalam Kabinat Natsir. Setelah melepaskan jabatan sebagai Menteri Pertahanan (ad interim) di Kabinet Natsir, Abdul Halim kembali menekuni bidangnya sebagai dokter dan menjabat direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta (1951-1961). Abdul Halim terakhir menjabat sebagai Inspektur Jenderal RSCM dan meninggal di Jakarta.
Jauh dari kegiatan politik, Halim yang memiliki hobi bermain sepak bola, terlibat dalam pembentukan Voetbalbond Indonesische Jakarta (sekarang Persija) pada tahun 1927. Di klub tersebut ia menjadi ketua selama beberapa tahun. Dari 1951-1955 ia menjabat sebagai "Vice Chairman" dan kemudian ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Halim diangkat sebagai ketua Ikada Foundation yang membangun Stadion Ikada, Jakarta. Pada tahun 1952 ia memimpin kontingen Indonesia pertama dalam Olimpiade Helsinki.
Pemuda Rakyat
Pemuda Rakyat adalah sayap pemuda dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Organisasi ini mula-mula dibentuk dengan nama Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Pertama kali organisasi ini diciptakan atas inisiatif Menteri Pertahanan saat itu, yaitu Amir Sjarifuddin, sebagai sayap pemuda dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Kongres yang diadakan pada 10 November-11 November 1945, mempersatukan tujuh
organisasi setempat. Keanggotaannya dengan cepat berkembang menjadi sekitar 25000 orang. Organisasi ini ikut serta dalam perjuangan bersenjata untuk merebut kemerdekaan dalam revolusi nasional Indonesia. Satuan-satuan Pesindo terlibat dalam pertempuran melawan pasukan-pasukan Britania.
Pada 1950 organisasi ini membentuk hubungannya dengan PKI dan mengubah namanya menjadi Pemuda Rakyat. Pada kongres November 1950 Francisca C. Fanggidaej diangkat menjadi ketuanya, sementara Sukatno menjadi sekretaris jenderalnya.
Pada 1965 keanggotaannya mencapai sekitar 3 juta orang. Organisasi ini dibubarkan bersama-sama dengan PKI pada 1965-1966.
Persekutuan Kristen Indonesia se-Eropa
Persekutuan Kristen Indonesia se-Eropa (disingkat PERKI se-Eropa) adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat Kristen yang berasal atau berkaitan dengan Indonesia yang tinggal di benua Eropa. Perkumpulan ini didukung oleh umat Kristen baik dari kalangan gereja-gereja Protestan maupun Katolik Roma.
Persekutuan ini mula-mula bertumbuh di Belanda, dengan diawali oleh perayaan Natal dan Paskah pada tahun 1920-an. Pada tahun 1930 dibentuklah ""De Indonesische Christen Jongeren"" (ICJ) dengan Nimpoeno sebagai ketuanya yang pertamanya. Anggota-anggotanya antara lain terdiri dari Paul Tiendas, Liem Tiang Hien, T.S.G. Mulia, F. Harahap, Zr. Pelengkahu, G.H. Kaligis,
P. Nainggolan, G. Silitonga dan T. Tobing. Pada tahun 1938, ICJ kemudian diubah menjadi Perhimpoenan Kristen Indonesia, yang disingkat "PERKI".
Perkembangan PERKI selanjutnya tidak lepas dari situasi politik di Indonesia. Pada tahun 1958 hingga 1963 ketika hubungan antara Indonesia-Belanda memburuk akibat masalah Irian Barat, banyak aktivis dan warga PERKI yang kembali ke Indonesia atau pindah ke negara-negara Eropa lainnya. Kepindahan banyak mahasiswa ke negara-negara lainnya di Eropa itu kemudian menyebabkan terbentuknya organisasi serupa
di Jerman, Belgia, Swedia dan Swiss. Kemudian dibentuklah suatu wadah kebersamaan yang sekarang dikenal dengan nama "PERKI se-Eropa".
"Tata Dasar PERKI se-Eropa" disahkan di Plön, Jerman, pada 1995 dan "Tata Laksana PERKI se-Eropa" disahkan di London, Inggris, pada 1997.
Dengan pengesahan Tata Dasar dan Tata Laksana organisasi tersebut kegiatan PERKI se-Eropa menjadi lebih mantap. Hubungan kerjasama dengan pelbagai organisasi dan lembaga baik di Eropa maupun di Indonesia juga makin ditingkatkan.
Kegiatan PERKI se-Eropa ditunjang oleh dana partisipasi dari seluruh anggotanya ditambah dengan bantuan dari Eukumindo, lembaga pemerintah dan non-pemerintah Indonesia di Eropa, serta banyak lembaga non-pemerintah Eropa.
PERKI se-Eropa menyelenggarakan program-program untuk menciptakan kebersamaan warganya melalui:PERKI se-Eropa dilayani oleh pendeta-pendeta Protestan maupun pastor-pastor Katolik Roma yang berasal dari Indonesia atau yang mampu berbahasa Indonesia. Berikut ini adalah nama-nama para pendeta dan pastor yang melayani PERKI se-Eropa saat ini
Freeport-McMoRan
Kekayaan perusahaan ini berasal dari persetujuan izin penambangan yang ditandatangani pada 1967. Lisensi awal dijual kepada perusahaan AS Freeport McMoRan Copper dan Gold Inc., termasuk hak penambangan untuk 30 km2. Perusahaan ini memiliki hak penambangan eksklusif selama 30 tahun untuk wilayah tersebut dari saat pembukaan tambang (1981). Penduduk setempat telah mencoba percobaan kekerasan, namun segera dikendalikan. Pada 1989 lisensi pertambangan diperluas 25000 km2.
Pada 2003 perusahaan tersebut dipaksa mengakui telah membayar militer Indonesia untuk mencegah pemilik tanah asal jauh dari tanah mereka. Pada 2005, "New York Times" melaporkan bahwa perusahaan tersebut telah membayara hampir 20 juta dolar AS selama periode 1998-2004 yang didistribusikan di antara pejabat dan satuan, dengan satu individu menerima sampai 150000 ASD. Perusahaan menanggapi bahwa "tidak ada alternatif untuk ketergantungan kepada militer dan polisi Indonesia mengenai hal ini".
Freeport-McMoRan memegang 90.64 persen saham dari anak perusahaan "PT Freeport Indonesia". Sisanya dimiliki oleh pemerintahan di Jakarta. Pada awal 2006 sejumlah masyarakat Papua melakukan protes di Jakarta dan Timika. Mereka menuntut PT Freeport meningkatkan pembagian hasil perusahaan tersebut dari 1% hingga 7%.
Pada Juli 2013, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mengadakan pertemuan dengan pemerintah pusat yang pada intinya meminta pemerintah pusat mengindahkan permintaan masyarakat Papua yang menginginkan pemindahan kantor Freeport Indonesia dari Jakarta ke Papua, termasuk dalam proses pengelolaan tambang mentah menjadi bahan siap pakai, sehingga secara langsung dapat membangun infrastruktur di Papua.
Pada tahun 2018, Freeport-McMoRan Inc. dan PT Rio Tinto Indonesia menandatangani perjanjian dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) terkait dengan rencana pengambilalihan saham pada PT Freeport Indonesia sebesar 51%.
Tambang Grasberg
Tambang Grasberg adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Tambang ini terletak di provinsi Papua di Indonesia dekat latitude-4.053 dan longitude 137.116, dan dimiliki oleh Freeport yang berbasis di AS (48.74%), Pemerintah Indonesia (51.23%). Operator tambang ini adalah PT Freeport Indonesia (anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper and Gold). Biaya membangun tambang di atas gunung sebesar 3
miliar dolar AS. Pada 2004, tambang ini diperkirakan memiliki cadangan 46 juta ons emas. Pada 2006 produksinya adalah 610800 ton tembaga; 58474392 gram emas; dan 174458971 gram perak.
Geologis Belanda Jean-Jacquez Dozy mengunjungi Indonesia pada 1936 untuk menskala glasier Pegunungan Jayawijaya di provinsi Irian Jaya di Papua Barat. Dia membuat catatan di atas batu hitam yang aneh dengan warna kehijauan. Pada 1939, dia mengisi catatan tentang Ertsberg (bahasa Belanda untuk "gunung ore"). Namun, peristiwa Perang Dunia II menyebabkan laporan tersebut tidak diperhatikan. Dua puluh tahun
kemudian, geologis Forbes Wilson, bekerja untuk perusahaan pertambangan Freeport, membaca laporan tersebut. Dia dalam tuga mencari cadangan nikel, tetapi kemudian melupakan hal tersebut setelah dia membaca laporan tersebut. Dia berhenti merokok dan melatih badannya untuk menyiapkan perjalanan untuk memeriksa Ertsberg. Ekspedisi yang dipimpin oleh Forbes Wilson dan Del Flint, menemukan deposit tembaga yang besar di Ertsberg pada 1960.
Penghasilan tembaga Grasberg meningkat dari 515400 ton pada 2004 menjadi 793000 ton pada 2005. Produksi emas meningkat dari 1.58 juta ons menjadi 3.55 juta ons.