Politik Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah sebuah republik konstitusional federal, dimana Presiden (kepala negara dan kepala pemerintahan), Kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian.
Cabang eksekutif dikepalai oleh Presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap cabang legislatif. Kekuasaan legislatif berada pada dua kamar Kongres, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang yudikatif (atau peradilan), terdiri atas Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan federal yang lebih rendah kedudukannya, menjalankan kekuasaan yudikatif (atau peradilan). Fungsi peradilan adalah
untuk menafsirkan konstitusi dan hukum-hukum federal dan peraturan-peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Hal ini termasuk menyelesaikan sengketa antara cabang-cabang eksekutif dan legislatif. Susunan dan kedudukan pemerintah federal dijelaskan di dalam konstitusi. Dua partai politik, Partai Demokrat dan Partai Republik, mendominasi politik di Amerika sejak perang saudara, meskipun partai-partai lain juga ada.
Terdapat dua perbedaan utama antara sistem politik yang dijalankan di Amerika dan di sebagian besar negara-negara demokrasi maju lainnya. Hal ini meliputi bertambahnya kekuasaan majelis tinggi di cabang legislatif, sebuah cakupan kekuasaan yang lebih luas dipegang oleh Mahkamah Agung, pemisahan kekuasaan antara cabang legislatif dan eksekutif, dan dominasi dua partai politik. Amerika
Serikat adalah salah satu negara demokratis maju di dunia, dimana partai-partai ketiga memiliki pengaruh politik yang kecil.
Entitas federal yang diciptakan oleh Konstitusi Amerika Serikat adalah fitur dominan sistem pemerintahan Amerika. Tetapi, sebagian besar rakyat menjadi subjek bagi pemerintah negara bagian, dan semuanya adalah subjek bagi berbagai unit pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah county (setara kabupaten), munisipalitas, dan distrik khusus.
Tumpang tindihnya wilayah hukum ini mencerminkan sejarah Amerika Serikat. Pemerintah federal diciptakan oleh negara-negara bagian, sejak koloni-koloni didirikan secara terpisah dan memerintah wilayah masing-masing, merdeka satu sama lain. Satuan-satuan pemerintah daerah diciptakan oleh koloni-koloni untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu negara bagian. Seiring
meluasnya negara ini, pemerintah federal menganjurkan agar negara-negara bagian baru meniru sistem yang telah ada.
Budaya politik Amerika berakar pada pengalaman kolonial dan Revolusi Amerika. Tiga belas koloni ini adalah perkecualian di Dunia Eropa untuk budaya politik mereka yang bergelora, yang menarik orang-orang muda yang penuh ambisi dan paling berbakat ke dunia politik. Pertama, hak suara adalah yang paling tersebar luas di dunia, dimana setiap orang yang memiliki sejumlah tertentu propertas
(tanah dan bangunan) dibolehkan untuk menyalurkan suaranya. Sedangkan kurang dari 1% orang Britania dapat menyalurkan suara mereka, mayoritas orang Amerika yang berkulit putih dianggap memenuhi persyaratan. Sementara akar-akar demokrasi mulai tampak jelas, justru rasa sungkan dan segan ditunjukkan kepada kaum elite sosial dalam pemilihan umum zaman kolonial. Keseganan dan rasa sungkan itu berkurang
drastis seiring terjadinya Revolusi Amerika. Kedua, di tiap-tiap koloni, sejumlah besar bisnis swasta dan publik ditentukan oleh badan-badan terpilih, khususnya pemerintah-pemerintah county dan majelis-majelis. Topik perhatian masyarakat dan perdebatan meliputi pembagi-bagian lahan, subsidi dagang, dan pajak, juga pengawasan jalan, bantuan bagi orang miskin,
warung dan kedai, juga sekolah. Orang Amerika menghabiskan banyak waktu di pengadilan, karena gugatan-guatan perdata semakin lazim terjadi. Urusan hukum diawasi oleh para hakim dan para juri setempat, dengan peran sentral berada pada pengacara terlatih. Situasi demikian memicu perkembangan cepat profesi di bidang hukum, dan peran dominan para pengacara di dunia politik tampak jelas pada dasawarsa
1770-an, seperti yang telah ditunjukkan oleh karier John Adams dan Thomas Jefferson, di antara banyak lainnya. Ketiga, koloni-koloni Amerika adalah perkecualian dalam konteks dunia karena tumbuhnya perwakilan kelompok-kelompok minat yang berbeda-beda. Berbeda dengan Eropa, dimana pengadilan kerajaan, keluarga-keluarga ningrat dan gereja yang telah lama
berdiri berada dalam kendali, budaya politik Amerika terbuka bagi para saudagar, tuan tanah, petani kecil, tukang, penganut Anglikan, penganut Presbiter, kaum Quaker, orang Jerman, orang Irlandia, orang Skotlandia, Yankee, orang York, dan banyak kelompok lainnya yang tidak dikenal. Lebih dari 90% perwakilan dipilih untuk menjadi dewan legislatif yang menetap di distrik masing-masing, tidak
seperti Inggris dimana di sana adalah biasa memiliki anggota parlemen dan anggota absensi parlemen. Terakhir, yang paling dramatis, orang Amerika terpesona oleh dan semakin mengadopsi nilai-nilai Republikanisme, yang menitikberatkan persamaan hak, keperluan warga negara yang baik, dan kejahatan korupsi, kemewahan, dan keningratan. Tidak satupun koloni memiliki
partai politik yang terbentuk pada dasawarsa 1790-an, tetapi masing-masing mengelompokkan faksi-faksi yang berlomba-lomba meraih kekuasaan.
Republikanisme, bersama-sama dengan sebentuk liberalisme klasik masih menjadi ideologi dominan. Dokumen-dokumen sentral di antaranya Deklarasi Kemerdekaan (1776), Konstitusi (1787), Makalah Federalis (1788), Bill of Rights (1791), dan "Gettysburg Address" karya Lincoln (1863), dan lain-lain. Prinsip-prinsip inti dari ideologi ini di antaranya:
Tugas warga negara: warga negara bertanggung jawab untuk memahami dan mendukung pemerintah, turut serta dalam pemilihan umum, membayar pajak, dan menjalankan tugas kemiliteran (apabila negara meminta). Melawan korupsi. Demokrasi: Pemerintah mampu memenuhi keinginan warga negara, yang dapat mengubah wakil-wakilnya melalui pemilihan umum. Kesamaan di depan hukum: Undang-undang tidak
boleh memuat perlakuan khusus bagi warga negara. Pegawai pemerintah juga menjadi subjek hukum seperti masyarakat lainnya. Kebebasan beragama: Pemerintah tidak boleh membantu ataupun menekan agama tertentu. Kebebasan berbicara: Pemerintah dilarang membatasi orang (melalui undang-undang/peraturan lain) untuk mengemukakan pendapat selagi tidak memicu tindak kekerasan; pasar pemikiran.
Pada permulaan didirikannya Amerika Serikat, ekonomi bertumpu pada pertanian dan usaha kecil swasta, dan pemerintah negara bagian meninggalkan isu-isu kesejahteraan kepada pihak swasta atau inisiatif daerah. Seperti di Britania Raya dan negara industri lainnya, ideologi laissez-faire secara luas diragukan pada periode Kelesuan Besar Ekonomi. Di antara dasawarsa 1930-an dan 1970-an, kebijakan fiskal
dicirikan oleh konsensus Keynes, suatu masa dimana liberalisme modern Amerika mendominasi kebijakan ekonomi yang secara virtual tidak dapat ditantang. Tetapi, sejak penghujung dasawarsa 1970-an dan permulaan dasawarsa 1980-an, ideologi laissez-faire menjadi kekuatan yang lebih besar dalam politik Amerika. Sementara negara kesejahteraan Amerika membesar lebih dari tiga kali lipat setelah Perang Dunia II,
justru besaran PDB-nya sebesar 20% PDB dasawarsa 1970-an. Kini, liberalisme Amerika modern, dan konservatisme Amerika modern terlibat dalam peperangan politik tanpa henti, dicirikan oleh apa yang dijelaskan para ekonom sebagai "perpecahan besar [dan] tertutup, tetapi melawan pemilihan umum secara keras."
Sebelum Perang Dunia II, Amerika Serikat menganut kebijakan politik luar negeri yang jauh dari upaya campur tangan kepada pihak asing, yakni dengan tidak mengambil bagian dalam silang sengketa di antara kuasa-kuasa asing. Amerika Serikat mengabaikan kebijakan ini ketika ia menjadi adikuasa, dan negara ini sangat menganjurkan prinsip internasionalisme.