Joshua Benjamin Jeyaretnam
Joshua Benjamin Jeyaretnam (5 Januari 1926-30 September 2008; lebih dikenal sebagai J.B. Jeyaretnam atau JBJ) ialah anggota parlemen oposisi Singapura yang pertama sejak kemerdekaan negara itu selama 16 tahun. Bagaimanapun, Jeyaretnam kemudian dijatuhkan oleh serangkaian tuduhan dan denda yang dipercayai secara meluas sebagai didorong oleh motif politik dalam usaha
sungguh-sungguh untuk melarangnya menyertai lagi pemilihan umum Singapura. Sejak 1984 hingga hari ini, ia masih tidak layak bertanding. Untuk pemilihan umum 2006, ia dilaporkan akan memberi sokongan kepada Yap Keng Ho, seorang pengacara cerdas dan tokoh oposisi yang baru.
Jeyaretnam, keturunan Tamil Sri Lanka yang beragama Kristen adalah bekas ketua Partai Buruh Singapura yang berani menantang Partai Aksi Rakyat (PAP) yang telah memerintah Singapura sejak kemerdekaan sebagai sebuah negara satu partai.
Pada tahun 1981, sebagai calon wakil Partai Buruh, Jeyaretnam mengalahkan Pang Kim Him dari Partai Aksi Rakyat dalam pemilu kecil Anson dengan hasil 51.9% berbanding 47.1% suara untuk menjadi anggota parlemen oposisi pertama di Singapura. Ia terpilih kembali untuk kursi yang sama pada 1984 sebagai salah satu dari dua politikus oposisi yang menang dalam pemilu tersebut.
Namun Jeyaretnam kemudian dijatuhkan oleh serangkaian tuduhan dan denda yang dipercaya secara meluas didorong oleh motif politik dalam usaha yang berhasil melarangnya ikut serta lagi dalam pemilihan umum Singapura. Dua bulan selepas terpilihnya kembali pada tahun 1984, ia dituduh melakukan kekeliruan dalam membuat laporan rekening partainya.
Pada tahun 1986, sebuah pengadilan distrik menyatakan bahwa Jeyaretnam tidak bersalah terhadap semua tuduhan kecuali satu. Jaksa melakukan banding terhadap keputusan mahkamah itu, dan Hakim Agung memerintahkan pengadilan ulang di pengadilan distrik. Dalam pengadilan kembali itu, Jeyaretnam dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Hakim
menghukumnya dengan penjara selama tiga bulan (kemudian diubah menjadi satu bulan), dan mendendanya sebanyak SGD$5000. Sesuai dengan UU pemilu Singapura, jumlah itu cukup untuk membuat ia tidak layak ikut serta dalam pemilu selama lima tahun. Ia juga dilarang berpraktik sebagai pengacara.
Karena proses peradilannya dilakukan di sebuah pengadilan distrik, dan bukannya Pengadilan Tinggi, Jeyaretnam cuma bisa banding kepada Dewan Penasihat Kerajaan Britania Raya atas pemecatannya dari daftar advokat dan pengacara agung Singapura. Menyusul bandingnya, Dewan Penasihat Kerajaan membalikkan keputusan Pengadilan Daerah Singapura. Berikut ialah apa yang dinyatakan oleh Komisi
Yudisial Dewan Penasihat Kerajaan sewaktu menyampaikan keputusan yang menerima banding Jeyeratnam terhadap pemecatannya:
"Yang Mulia para penasihat harus mencatat keraguan mereka yang amat mendalam bahwa melalui serangkaian pertimbangan yang keliru, pengadu dan rekannya sesama tertuduh, Wong, telah mengalami ketidakadilan parah. Mereka telah didenda, dipenjarakan, dan dipermalukan di depan umum untuk kesalahan-kesalahan yang tidak mereka lakukan. Selain itu, pengadu telah dicopot kursinya
dalam parlemen dan tidak dibenarkan menjalankan praktik profesinya selama setahun. Yang Mulia para penasihat memerintahkan agar ia dipulihkan jabatannya sebagai advokat dan pengacara Mahkamah Agung Singapura, tetapi karena jalur yang diambil oleh prosedur kriminal, Yang Mulia para penasihat tidak berkuasa membetulkan tuduhan-tuduhan lain yang dikenakan
kepada pengadu dan Wong. Satu-satunya kemugnkinan untuk memperbaikinya, demikian menurut pemahaman Yang Mulia para penasihat, adalah dengan mengajukan petisi untuk pengampunan kepada Presiden Republik Singapura."
Hak untuk banding kepada Dewan Penasihat Kerajaan dibatasi dengan sangat ketat melalui perubahan undang-undang Singapura pada tahun berikutnya.
Menyusul keputusan Dewan Penasihat Kerajaan, Jeyaretnam kemudian menulis surat kepada Presiden Singapura untuk meminta agar pernyataan bersalahnya dihapuskan sesuai dengan keputusan Dewan Penasihat Kerajaan. Presiden Singapura, berdasarkan nasihat kabinet, menolak permintaannya dan Jeyaretnam tetap didiskuafikikasi hingga 1991. Hakim-hakim Singapura juga menolak mengubah
pernyataan bersalahnya ataupun membatalkan dendanya yang melarangnya bertanding dalam pemilu hingga 1997.
Dalam pemilihan umum 1988 Jeyaretnam tidak dapat ikut serta karena didiskualifikasi selama lima tahun. Namun ia menghadiri kampanye-kampanye pemilu untuk membantu para anggota partainya. Dalam salah sebuah kampanye itu, ia menantang klaim PAP bahwa mereka memberlakukan sistem pemerintahan yang terbuka dan transparan. Ia mempersoalkan apakah investigasi telah dilakukan tentang bagaimana
Menteri Pembangunan Negara, Teh Cheng Wan, memperoleh pil yang digunakannya untuk bunuh diri saat dilakukan penyelidikan atas tuduhan korupsi. Jeyaretnam juga menanyakan adakah bekas Perdana Menteri, Lee Kuan Yew, menjawab surat yang ditulis Teh kepadanya.
Selepas pemilihan umum, Lee memulai tindakan hukum terhadap Jeyaretnam, dan mengatakan bahwa Jeyeratnam telah memfitnahnya karena perkataan-perkataan Jeyaretnam dalam kampanye pemilu itu diartikan bahwa Lee telah melakukan kesalahan kejahatan dengan membantu dan mendorong Teh untuk bunuh diri dan dengan demikian telah menutup kasus korupsi. Kasus itu disampaikan kepada Hakim
Lai Kew Chai yang mendapati bahwa Jeyaretnam bersalah dan mengarahkannya membayar Lee SGD$260000 sebagai ganti rugi, ditambah dengan bunga dan biaya pengadilan.
Jeyaretnam kalah dalam bandingnya terhadap keputusan pengadilan itu. Ia hendak mengajukan banding pada Dewan Penasihat Kerajaan, tetapi untuk maksud tersebut, Jeyeratnam harus mendapat persetujuan dari Lee dahulu sebelum Pengadilan Banding dapat menerima kasusnya. Ini disebabkan undang-undang mengenai banding kepada Dewan Penasihat Kerajaan telah diubah setelah Dewan mengembalikan
memulihkan Jeyaretnam ke dalam daftar pengacara. Banding kepada Dewan Penasihat Kerajaan terhadap keputusan manapun yang dibuat oleh pengadilan yang terdiri dari tiga orang hakim di bawah UU Profesi Hukum telah dihapuskan. Dalam kasus-kasus kriminal, banding dari Pengadilan Banding Kriminal kepada Dewan Penasihat Kerajaan pun telah dihapuskan. Dalam kasus sipil, banding hanya dimungkinkan apabila pihak yang lainnya juga menyetujuinya. Lee tidak memberikan persetujuannya.
Pada tahun 1995, Jeyaretnam menulis sebuah artikel dalam surat kabar resmi Partai Buruh, The Hammer, yang mendakwa bahwa sebagian dari mereka yang terlibat dalam acara 'Minggu Bahasa Tamil' merupakan "antek" pemerintahan. Untuk itu, ia dituduh dua kali untuk memfitnah yang menyebabkan ia diharuskan membayar ganti kerugian sejumlah SGD$465000 dan biaya pengadilan sebanyak SGD$250000.
Pada tahun 1997, Jeyaretnam dipilih sebagai anggota parlemen tanpa daerah pemilihan. Setelah pemilu, sebelas tuduhan fitnah telah diajukan terhadapnya karena mengucapkan kata-kata berikut ini dalam salah satu kampanye pemilu:
"Tn. Tang Liang Hong baru menyampaikan ke hadapan saya dua laporan yang dibuatnya kepada pihak polisi terhadap Tn. Goh Chok Tong dan orang-orangnya". Goh Chok Tong menuduh bahwa "reputasinya, kewibawaan moral dan kepemimpinannya rusak parah karenanya baik pada tingkat nasional maupun internasional", dan dalam pemeriksaan silang oleh pembela Jeyaretnam George Carman Q.C., ia
menyamakannya dengan lemparan sebuah koktil Molotov. Namun ketika ditanya lebih lanjut, Goh juga menyatakan bahwa tahun itu adalah "tahun yang baik" baginya dan reputasinya sebagai pemimpin sama sekali tidak rusak. Hakim di pengadilan itu, Rajendran J. menyatakan bahwa Jeyaretnam bersalah dan memerintahkannya untuk membayar ganti rugi
"yang layak ditertawakan" sebesar SGD$20000. Namun, setelah permohonan banding pengadu, ganti rugi itu dinaikkan hingga SGD$100000 ditambah dengan SGD$20000 sebagai biaya pengadilan. Rajendran belakangan dipecat dari kedudukannya sebagai hakim.