Kekaisaran Brasil
pilih universal pada tahun 1848. Kemungkinan pada masa itu kebanyakan negara-negara Eropa tidak memiliki kebijakan yang seliberal Brasil. Persyaratan pendapatan minimal di Brasil sangat rendah sehingga setiap laki-laki dewasa yang berpenghasilan memiliki hak untuk memilih. Sebagai gambaran, pegawai negeri dengan gaji terendah pada tahun 1876 adalah pesuruh yang digaji Rs 600$000 setiap tahunnya.
Sebagian besar pemilih di Brasil memiliki pendapatan yang rendah. Sebagai contoh, di kota Formiga di Minas Gerais pada tahun 1876, 70% elektorat merupakan orang miskin, sementara di Irajá (provinsi Rio de Janeiro) orang miskin mencakup 87% elektorat. Mantan budak tidak boleh memilih, tetapi anak dan cucu mereka boleh, dan begitu pula mereka yang buta huruf (hanya sedikit negara yang
memperbolehkannya pada masa itu). Pada tahun 1872, 10.8% penduduk Brasil ikut memilih dalam pemilu (13% populasi non-budak). Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi di Britania Raya pada tahun 1870 tercatat sebesar 7% dari total populasi; di Italia tingkat partisipasi tercatat sebesar 2%; di Portugal 9%; dan di Belanda 2.5%. Pada tahun 1832 (yang merupakan tahun reformasi elektoral Britania),
hanya 3% warga Britania yang ikut memilih dalam pemilu. Reformasi elektoral pada tahun 1867 dan 1884 menambah tingkat partisipasi elektoral di Britania menjadi 15%.
Meskipun kecurangan sering terjadi, hal ini tidak diabaikan oleh Kaisar, politikus dan pengamat pada masa itu. Masalah ini dianggap sebagai masalah besar dan berbagai upaya dilancarkan untuk menanggulanginya. Berbagai undang-undang (termasuk reformasi elektoral tahun 1855, 1875 dan 1881) ditetapkan untuk memberantas kecurangan. Reformasi pada tahun 1881 membawa perubahan besar: reformasi
ini menghapuskan sistem elektoral dua tahap, memperkenalkan pemilihan langsung, serta memperbolehkan mantan budak dan orang-orang non-Katolik untuk memilih. Namun, penduduk yang buta huruf tidak lagi diperbolehkan untuk memilih. Tingkat partisipasi menurun dari 13% menjadi 0.8% pada tahun 1886. Pada tahun 1889, sekitar 15% populasi Brasil dapat membaca dan menulis, sehingga penghapusan hak
pilih orang buta huruf tidak menjelaskan penurunan drastis ini. Penghapusan kewajiban untuk memilih dan apatisme di antara pemilih kemungkinan adalah faktor-faktor penting yang menyebabkan penurunan tingkat partisipasi elektoral di Brasil.
Berdasarkan Pasal 102 dan 148 Konstitusi Brasil, angkatan bersenjata berada di bawah komando Kaisar sebagai panglima tertinggi. Ia dibantu oleh Menteri Perang dan Angkatan Laut untuk urusan yang menyangkut angkatan darat dan angkatan laut-walaupun pada praktiknya Presiden Dewan Menteri biasanya mengawasi kedua cabang tersebut. Menteri Perang dan Angkatan Laut biasanya berlatar belakang sipil (dengan beberapa pengecualian).
Militer diorganisasi seperti angkatan bersenjata Britania dan Amerika Serikat pada masa itu: angkatan bersenjata yang kecil dapat membesar dengan cepat pada masa darurat dari pasukan milisi cadangan (di Brasil: Garda Nasional). Garis pertahanan terdepan Brasil adalah angkatan laut yang besar dan kuat untuk melindungi negara dari serangan asing. Berdasarkan kebijakan, militer harus tetap patuh kepada pemerintah sipil dan menghindari campur tangan dalam pengambilan keputusan politik.
Anggota militer diperbolehkan menjadi pejabat pada saat masih aktif bertugas. Namun, mereka tidak mewakili angkatan darat atau laut dan harus melayani kepentingan kota atau provinsi yang telah memilih mereka. Pedro I memilih sembilan perwira militer sebagai senator dan mengangkat lima perwira sebagai anggota dewan negara. Pada masa perwalian, dua perwira dijadikan anggota senat, sementara tidak ada yang
menjadi anggota dewan negara karena badan tersebut tidak aktif pada masa tersebut. Pedro II memilih empat perwira sebagai senator pada tahun 1840-an, dua perwira pada tahun 1850-an, dan tiga lainnya pada sisa akhir masa kekuasaannya. Ia juga mengangkat tujuh perwira sebagai kanselir negara pada tahun 1840-an dan 1850-an, dan tiga lainnya setelah itu.
Angkatan bersenjata Brasil didirikan setelah kemerdekaan. Angkatan bersenjata ini pada awalnya terdiri dari perwira-perwira kelahiran Brasil dan Portugal dan pasukan yang tetap loyal kepada pemerintah di Rio de Janeiro selama perang untuk melepaskan diri dari Portugal. Angkatan bersenjata berperan penting dalam kemenangan kekaisaran dalam beberapa konflik internasional, seperti perang kemerdekaan
(1822-1824), Perang Cisplatina (1825-1828), Perang Platina (1851-1852), Perang Uruguay (1864-1865) dan Perang Paraguay (1864-1870). Mereka juga berperan penting dalam memadamkan pemberontakan-pemberontakan seperti pemberontakan Konfederasi Khatulistiwa (1824) pada masa Pedro I serta Perang Farrapos (1835-1845), Cabanagem (1835-1840), dan Balaiada (1838-1841) pada masa Pedro II.
Angkatan laut Brasil terus menerus diperbaharui dengan mengikuti perkembangan terbaru dalam peperangan laut. Angkatan laut Brasil mulai menggunakan navigasi uap pada tahun 1830-an, kapal lapis besi ("ironclad") pada tahun 1860-an, dan torpedo pada tahun 1880-an. Pada tahun 1889, Brasil memiliki angkatan laut terkuat kelima atau keenam di dunia dan kapal perang terkuat di belahan
barat. Namun, angkatan darat pada masa damai menghadapi berbagai masalah. Meskipun memiliki perwira yang berpengalaman, satuan-satuannya tidak menerima gaji, persenjataan, dan pelatihan yang cukup, dan pasukan tidak cukup tersebar di wilayah kekaisaran yang luas.
Pertikaian yang diakibatkan oleh tidak cukupnya perhatian pemerintah kepada angkatan bersenjata dapat diredam dengan munculnya perwira-perwira baru pada tahun 1820-an. Perwira-perwira tersebut setia kepada monarki, meyakini bahwa militer perlu berada di bawah kendali sipil, dan membenci caudillisme (kediktatoran Hispanik-Amerika) yang mereka lawan. Namun, pada awal tahun
1880-an, generasi ini (seperti komandan Adipati Caxias, Conde Porto Alegre, dan Marquês Erval) sudah meninggal, pensiun, atau tidak lagi memberi komando.
Ketidakpuasan mulai muncul pada tahun 1880-an, dan beberapa perwira menunjukkan sifat yang membangkang. Kaisar dan para politikus tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki militer atau memenuhi permintaan mereka. Penyebaran ideologi positivisme di antara perwira-perwira muda membuat masalah semakin rumit, karena positivisme menentang monarki dengan keyakinan bahwa republik diktatorial akan membawa perubahan. Koalisi
yang dibentuk oleh pemberontak di angkatan bersenjata dan kaum positivis secara langsung mengakibatkan kudeta republikan pada 15 November 1889. Batalion dan resimen yang setia kepada kekaisaran dan sepakat dengan gagasan-gagasan pemimpin lama mencoba mengembalikan sistem monarki, tetapi upaya mereka sia-sia dan pendukung kekaisaran dihukum mati, ditangkap, atau dipaksa pensiun.
Setelah memperoleh kemerdekaan dari Portugal, fokus utama kebijakan luar negeri Brasil adalah memperoleh pengakuan internasional. Negara pertama yang mengakui kedaulatan Brasil adalah Amerika Serikat pada Mei 1825. Negara-negara lain juga membuka hubungan diplomatik dengan Brasil dalam beberapa tahun berikutnya. Portugal mengakui kemerdekaan Brasil pada Agustus 1825. Prioritas pemerintah
Brasil selanjutnya adalah menetapkan garis perbatasan dengan membuat perjanjian dengan negara-negara tetangganya. Upaya untuk memastikan batas negara dipersulit oleh fakta bahwa antara tahun 1777 hingga 1801 Portugal dan Spanyol telah membatalkan perjanjian-perjanjian yang menetapkan batas koloni mereka di Amerika. Meskipun begitu, Kekaisaran Brasil berhasil menandatangani beberapa perjanjian bilateral dengan