Globalisasi
geografisnya yang tertutup. Sekarang, penutur bahasa daerah dan minoritas makin sulit bersaing dengan penutur bahasa dominan sehinga bahasa-bahasa tersebut dianggap bahasa terancam. Jumlah total bahasa di dunia tepatnya tidak diketahui dan perkiraannya bermacam-macam tergantung faktornya. Perkiraan saat ini berada di antara 6000 dan 7000 bahasa dan sekitar 50-90% di antaranya akan punah pada tahun 2100.
Secara umum, globalisasi pada akhirnya akan mengurangi keistimewaan negara bangsa. Lembaga supranasional seperti Uni Eropa, WTO, G8, atau Mahkamah Internasional menggantikan atau memperluas fungsi negara untuk memfasilitasi perjanjian internasional. Sejumlah pengamat menyebut globalisasi sebagai penyebab turunnya kekuatan Amerika Serikat, salah satunya akibat defisit perdagangan AS
yang tinggi. Hal ini memicu perpindahan kekuatan global ke negara-negara Asia seperti Tiongkok yang memiliki kekuatan pasar dan berhasil meraih level pertumbuhan yang luar biasa. Per 2011, ekonomi Tiongkok diperkirakan akan mengalahkan Amerika Serikat pada tahun 2025.
Organisasi nonpemerintah terus memengaruhi kebijakan publik melintasi batas negara, termasuk di bidang bantuan kemanusiaan dan pembangunan negara. Organisasi amal dengan misi global juga selangkah di depan di bidang kemanusiaan. Badan amal seperti Bill and Melinda Gates Foundation, Accion International, Acumen Fund (sekarang Acumen), dan Echoing Green menggabungkan model bisnis dengan filantropi yang kemudian melahirkan organisasi bisnis seperti Global
Philanthropy Group dan asosiasi filantropi baru seperti Global Philanthropy Forum. Proyek-proyek Bill and Melinda Gates Foundation mencakup komitmen senilai ratusan miliar dolar untuk mendanai imunisasi di beberapa negara miskin yang pertumbuhannya cepat, serta ratusan juta dolar untuk mendanai program sosialisasi menabung bagi orang-orang miskin. Hudson Institute memperkirakan bahwa total aliran dana dari filantropis swasta ke negara-negara berkembang mencapai US$59 miliar pada tahun 2010.
Menanggapi globalisasi, sejumlah negara mulai menganut kebijakan isolasionisme. Misalnya, pemerintah Korea Utara mempersulit orang asing untuk memasuki negaranya dan sangat mengawasi aktivitas mereka seandainya dibolehkan masuk. Para pekerja sosial diperiksa secara menyeluruh dan tidak diizinkan mengunjungi tempat-tempat yang dilarang pemerintah. Warga Korea Utara tidak bisa seenaknya keluar dari negara itu.
Penelitian tahun 2005 oleh Peer Fiss dan Paul Hirsch menemukan peningkatan jumlah artikel negatif terhadap globalisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 1998, artikel negatif mengalahkan artikel positif dengan perbandingan dua banding satu. Pada tahun 2008, Greg Ip mengklaim bahwa kenaikan jumlah penolakan terhadap globalisasi ini diakibatkan oleh nafsu ekonomi pribadi. Jumlah artikel
koran yang cenderung negatif bertambah dari 10% total artikel koran tahun 1991 menjadi 55% pada tahun 1999. Peningkatan ini terjadi pada masa ketika jumlah total artikel mengenai globalisasi nyaris berlipat ganda.
Sejumlah jajak pendapat internasional menunjukkan bahwa penduduk negara berkembang cenderung lebih menyukai globalisasi. BBC menemukan bahwa semakin banyak masyarakat negara berkembang yang menganggap globalisasi berjalan terlalu cepat. Di beberapa negara seperti Meksiko, Amerika Tengah, Indonesia, Brasil, dan Kenya, mayoritas masyarakatnya justru merasa globalisasi berjalan terlalu lambat.
Philip Gordon mengatakan bahwa, "[per 2004] mayoritas warga Eropa percaya bahwa globalisasi dapat memperkaya hidup mereka, dan percaya bahwa Uni Eropa dapat membantu mereka memanfaatkan keuntungan globalisasi sekaligus melindungi mereka dari dampak negatifnya." Penolakan lebih banyak berasal dari kalangan sosialis, grup lingkungan, dan nasionalis.
Penduduk UE tampak tidak merasa terancam oleh globalisasi pada 2004. Pasar pekerjaan UE lebih stabil dan kecil sekali kemungkinan pemotongan upah/tunjangan bagi para pekerjanya. Anggaran sosial di Uni Eropa lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Dalam jajak pendapat di Denmark tahun 2007, 76% responden menjawab bahwa globalisasi adalah sesuatu yang bagus.
Fiss, et al., menyurvei opini publik Amerika Serikat tahun 1993. Survei mereka menunjukkan bahwa pada tahun 1993 lebih dari 40% responden tidak kenal dengan konsep globalisasi. Ketika survei ini dilakukan lagi tahun 1998, 89% responden memiliki pandangan yang terbelah terhadap globalisasi, ada yang baik dan ada yang buruk. Pada saat yang sama, diskursus tentang globalisasi
bermula di komunitas keuangan sebelum beralih ke perdebatan panas antara pendukung dan penentang dari kalangan pelajar dan pekerja. Polarisasi pendapat meningkat secara dramatis setelah WTO dibentuk tahun 1995; peristiwa ini dan unjuk rasa selanjutnya memunculkan pergerakan anti-globalisasi yang lebih besar. Awalnya, pekerja berpendidikan tinggi berkemungkinan besar untuk mendukung globalisasi.
Pekerja kurang berpendidikan, yang lebih layak bersaing dengan imigran dan pekerja di negara berkembang, cenderung menentang globalisasi. Situasi berubah pasca krisis keuangan 2007. Menurut jajak pendapat tahun 1997, 58% lulusan universitas mengatakan bahwa globalisasi bagus bagi Amerika Serikat. Pada 2008, hanya 33% lulusan universitas yang berkata seperti itu. Responden yang pendidikan terakhirnya SMA juga menentang globalisasi.
Menurut Takenaka Heizo dan Chida Ryokichi, pada 1998 ada persepsi di Jepang bahwa ekonomi mereka "kecil dan rapuh". Jepang memang minim sumber daya dan menggunakan aktivitas ekspor untuk membeli bahan mentah. Kegelisahan atas posisi mereka ini memunculkan istilah-istilah seperti internasionalisasi dan globalisasi ke percakapan sehari-hari. Namun tradisi Jepang dari dulu mengutamakan pemenuhan kebutuhan diri semampunya, terutama dalam hal pertanian.
Keadaan bisa saja berubah pasca krisis keuangan 2007. BBC World Public Poll yang dilakukan tahun 2008 saat krisis terjadi menunjukkan bahwa penolakan globalisasi di negara-negara maju terus meningkat. Jajak pendapat BBC bertanya apakah globalisasi tumbuh terlalu cepat atau tidak. Jawaban positif lebih banyak di Perancis, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Tren penolakan di
negara-negara ini tampaknya lebih kuat daripada di Amerika Serikat. Jajak pendapat tersebut juga mengaitkan kecenderungan anggapan bahwa globalisasi berjalan terlalu cepat dengan persepsi bahwa kerentanan ekonomi dan kesenjangan sosial terus meningkat.
Banyak pihak di negara berkembang memandang globalisasi sebagai penggerak positif yang mengangkat mereka dari jeratan kemiskinan. Pihak penentang globalisasi biasanya menggabungkna permasalahan lingkungan dengan nasionalisme. Mereka menganggap pemerintah sebagai agen neo-kolonialisme yang tunduk kepada perusahaan multinasional. Kritik semacam ini berasal dari kelas menengah. Brookings Institute berpendapat bahwa kritik muncul
karena kelas menengah melihat kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang mobilitas sosialnya ke atas mengancam keamanan ekonomi mereka.
Meski banyak kritikus menyalahkan globalisasi atas menurunna kelas menengah di negara-negara maju, kelas menengah justru tumbuh cepat di negara-negara berkembang. Disertai urbanisasi, pertumbuhan kelas menengah semakin memperlebar celah kemakmuran antara kota dan desa. Tahun 2002, 70% penduduk India tinggal di pedesaan dan bergantung pada sumber daya alam untuk aktivitas sehari-hari. Akibatnya, organisasi masyarakat di pedesaan sering merasa keberatan dengan proses globalisasi.
Organisasi nirlaba Reporters Without Borders setiap tahunnya merilis Indeks Kebebasan Pers, yaitu peringkat negara-negara di dunia berdasarkan catatan kebebasan pers pada tahun sebelumnya. Indeks ini mencerminkan tingkat kebebasan yang dinikmati jurnalis, kantor berita, dan netizen di setiap negara, serta upaya pemerintah untuk menghormati dan menjamin kebebasan ini.