Kudeta Thailand 2006
Kudeta Thailand 2006 terjadi pada 20 September 2006, ketika anggota-anggota Angkatan Darat Kerajaan Thailand melancarkan sebuah kudeta terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Kudeta ini, yang pertama di Thailand dalam 15 tahun terakhir, terjadi setelah suatu krisis politik yang panjang yang melibatkan Thaksin dan lawan-lawan politiknya, terjadi kurang dari sebulan sebelum pemilu yang
direncanakan akan dilangsungkan pada 15 Oktober. Junta militer membatalkan pemilu yang akan datang, membatalkan Konstitusi, membubarkan Parlemen, melarang unjuk rasa, mengumumkan undang-undang keadaan darurat, menangkap para anggota Kabinet, dan memberlakukan sensor terhadap semua siaran berita lokal maupun internasional di Thailand. Tak ada korban jiwa yang jatuh. Pengunjuk rasa, termasuk seorang yang mogok makan, telah ditangkap.
Pada malam hari 19 September 2006, militer dan polisi Thailand menggulingkan pemerintahan terpilih PM Thaksin Shinawatra. Pada saat itu, Thaksin sedang berada di Kota New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Pukul 18:30, Satuan-satuan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Thailand bergerak dari provinsi Lopburi ke Bangkok. Pada saat yang sama, Prem Tinsulanonda, Presiden Dewan Penasihat Khusus, melakukan audiensi dengan Raja
Bhumibol Adulyadej, mengenai sebuah upacara penghormatan untuk Bua Kitiyakara. Pukul 21.00, satuan-satuan Pasukan Khusus tiba di Bangkok. Pukul 21.30, televisi milik militer Saluran 5 berhenti menyiarkan acara yang sudah dijadwalkan dan mengudarakan lagu-lagu yang dikarang oleh Raja Bhumibol. Saat ini, menyebar desas-desus bahwa militer telah menangkap Wakil PM Chitchai
Wannasathit dan Menteri Pertahanan Thammarak Isaragura na Ayuthaya, dan bahwa anak lelaki Thaksin telah meninggalkan negara. Pukul 21.40, pasukan khusus polisi tiba di tempat kediaman Thaksin. Tank-tank Angkatan Darat segera mengambil posisi di seluruh Bangkok.
Pukul 22.20, Thaksin mengumumkan keadaan darurat lewat telepon dari New York. Ia memindahkan Letjen Sonthi Boonyaratglin dari posnya sebagai Panglima AD ke posisi di kantor PM dan mengangkat Panglima Tertinggi Jenderal Ruangroj Mahasaranon untuk mengendalikan krisis. Tak lama kemudian pernyataannya ini, yang disiarkan lewat televisi, segera diputus.
Pukul 23.00, sebuah junta militer yang menyebut dirinya Dewan Pembaruan Administrasi (ARC) mengumumkan lewat televisi bahwa satuan-satuan militer dan polisi telah mengepung Bangkok dan daerah-daerah sekitarnya. Mereka mencatat bahwa:
Pada pukul 23.50, ARC mengeluarkan sebuah pernyataan kedua yang menjelaskan alasan-alasan untuk kudeta tersebut; di situ dikatakan bahwa pimpinan junta "ingin menegaskan kembali bahwa mereka tidak berniat untuk menjadi penguasa negara ini." Dewan berjanji untuk mempertahankan raja sebagai kepala negara dan akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Thai
"sesegera mungkin." Pada pukul 00.39 sebuah pernyataan ketiga dikeluarkan, yang isinya membatalkan Konstitusi dan membubarkan Kabinet, kedua kamar dari Parlemen, dan Pengadilan Konstitusional.
Saluran-saluran berita asing, seperti misalnya BBC World, CNN, CNBC dan Bloomberg Television, dilaporkan dilarang mengadakan siaran, meskipun siaran-siaran asing masih dapat dengan bebas melakukan siaran dari ibu kota Thailand. Jaringan-jaringan telekomunikasi juga dibiarkan tidak tersentuh, sehingga berita-berita dapat dengan bebas keluar masuk negara itu lewat telepon dan internet. Semua stasiun setempat kemudian
menyiarkan sebuah pidato dari kalangan militer yang menyatakan bahwa segala-galanya akan segera berakhir. Angkatan Darat mengumumkan diberlakukannya undang-undang keadaan darurat di seluruh negeri. Mereka juga memerintahkan semua tentara melaporkan diri ke barak-barak mereka, dan melarang gerakan-gerakan pasukan tanpa izin dari para pemimpin kudeta. Berita televisi memperlihatkan
pasukan-pasukan yang bersenjata berat dalam kendaraan angkutan lapis baja M113 dan kendaraan-kendaraan M998 HMMWV di jalan-jalan ibu kota. Banyak tentara dan kendaraan militer mengenakan strip kain kuning sebagai tanda kesetiaan kepada Raja, yang warna lambang kerajaannya adalah kuning.
Komandan junta Sonthi Boonyaratglin menegaskan bahwa Wakil PM Chitchai Wannasathit dan Menteri Pertahanan Thammarak Isaragura na Ayuthaya telah ditahan. Para pegawai negeri berpangkat tinggi diperintahkan untuk melaporkan diri kepada Dewan sementara kantor-kantor pemerintah dan bank-bank akan tutup pada 20 September.
Beberapa jam kemudian setelah berita tentang kudeta ini menyebar, BBC News melaporkan bahwa pemimpin kudeta akan mengadakan pertemuan dengan Raja hari itu, meskpun tidak jelas pada saat itu apa posisi Raja Bhumibol tentang kudeta tersebut.
Mantan perdana menteri Chuan Leekpai mengomentari kejadian itu, "Sebagai politikus, kami tidak mendukung kudeta apapun juga, tetapi selama lima tahun terakhir, pemerintahan Thaksin telah menciptakan sejumlah kondisi yang memaksa militer untuk melakukan kudeta. Thaksin telah menyebabkan krisis di negara ini."
Pukul 20.30 UTC pada 19 September (pk. 03.30 20 September di Bangkok) diumumkan bahwa Perdana Menteri telah membatalkan pidatonya di PBB. Perdana menteri mengamati kejatuhannya lewat televisi dari sebuah hotel di New York setelah pidatonya dibatalkan. Tom Kruesopon, penasihat Thaksin dan seorang anggota partainya yang berkuasa, mengatakan bahwa perdana menteri "belum menyerahkan kekuasaannya. Ia tidak mencari asilum."
Jend. Sonthi Boonyaratglin muncul di televisi pada pukul 09.20 hari Rabu pagi dan mengklaim bahwa militer terpaksa merebut kekuasaan untuk mempersatukan bangsa setelah berbulan-bulan dilanda gejolak politik: Tak lama setelah ia dikudeta, televisi Thailand melanjutkan program-programnya, sementara tv kabel hanya melanjutkan sebagian saja. Namun, saluran-saluran berita asing yang utama (CNN, BBC, CNBC, NHK dan Bloomberg) tetap dilarang melakukan siaran.
Pukul 12.14, para pemimpin kudeta menuntut "kerja sama" media massa- Departemen Teknologi Informasi diberikan wewenang untuk memeriksa, menyensor informasi yang memengaruhi pekerjaan Dewan. (Sumber: Bangkok Post).
Seorang perwira tentara senior mengatakan, pada 20 September, bahwa para pemimpin di Thailand telah menutup perbatasan utara negara itu dengan Laos dan Myanmar, setelah perebutan kekuasaan oleh militer di Bangkok semalam sebelumnya.
Thaksin Shinawatra meninggalkan New York dengan sebuah pesawat carter Rusia bersama Wakil PM Surakiart Sathirathai, juru bicara Surapong Suebwonglee, dan asisten pribadinya Padung Limcharoenrat. Dalam sebuah wawancara sebelum meninggalkan New York, ia berkata,
Ia berangkat ke London karena di sana ia mempunyai rumah dan diharapkan akan bersatu kembali dengan keluarganya yang telah meninggalkan Thailand ke Britania Raya.
Pukul 15.35, pemimpin junta Sonthi Boonyaratglin mengumumkan bahwa militer tidak mempunyai rencana untuk menyewa aset pribadi PM Thaksin Shinawatra dan ataupun rencana untuk menyita saham-saham Shin Corporation kembali dari Temasek Holdings. Sebelumnya pada 2006, Thaksin menjual saham keluarganya di Shin Corporation kepada Temasek.
Jend. Sonthi berkata dalam sebuah pernyataan televisi bahwa pada pukul 20.17, Raja Bhumibol Adulyadej telah memberikan dukungannya kepadanya sebagai pemimpin Dewan Pemerintahan sementara. Ia juga mengklaim akan memulihkan demokrasi dalam tempo setahun.
Belakangan pada hari Rabu malam, seorang jurubicara Dewan Pembaruan Administrasi mengumumkan bahwa Yang Mulia Raja telah mengeluarkan sebuah perintah kerajaan untuk menunjuk Jen. Sonthi Boonyaratglin sebagai presiden ARC.
Bertentangan dengan pengumuman sebelumnya, ARC mengeluarkan pernyataan yang ke-13 yang menegaskan status Komisi Pemilihan yang baru dipilih dan menambahkan bahwa komisi Komisi Pemilihan ACT akan melakukan pemilihan pemerintah-pemerintah dan dewan-dewan lokal..