Perang Kemerdekaan Bangladesh
Perang Kemerdekaan Bangladesh (Bengali:  Muktiyud'dha), adalah konflik bersenjata antara Pakistan Barat (kini Pakistan) dan, Pakistan Timur (kini Bangladesh) dan India, yang menyebabkan didirikannya negara Bangladesh. Perang ini berlangsung dari tanggal 26 Maret sampai 16 Desember 1971 dengan Pakistan Barat melancarkan operasi militer terhadap penduduk, pelajar dan personel bersenjata di Pakistan Timur untuk menghancurkan perlawanan mereka menuju kemerdekaan dari Pakistan.
Bantuan India terhadap Mukti Bahini menyebabkan konflik bersenjata antara India dan Pakistan (Perang India-Pakistan 1971). Tentara militer India dan Mukti Bahini berhasil mengalahkan pasukan Pakistan Barat di Pakistan Timur. Setelah perang ini, Pakistan Timur merdeka sebagai negara yang kini disebut Bangladesh.
Pada Agustus 1947, pembagian India melahirkan negara baru yang disebut Pakistan. Pakistan terdiri dari wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Dalam negara Pakistan, terdapat dua wilayah yang secara geografis dan budaya terpisah, salah satunya berada di ujung barat sub benua India, sedangkan yang lainnya berada di ujung timur. Kedua wilayah ini terpisah oleh ribuan mil teritori India. Zona Barat umumnya (juga
secara resmi) disebut Pakistan Barat, dan zona Timur (Bangladesh modern) disebut Benggala Timur, dan nantinya Pakistan Timur. Secara umum terlihat bahwa Pakistan Barat lebih dominan secara politik dan mengeksplotasi Timur secara ekonomi, menimbulkan banyak keluhan.
Pada tanggal 25 Maret 1971, meningkatnya ketidakpuasan politik dan nasionalisme budaya di Pakistan Timur menyebabkan dilakukannya operasi penekanan oleh pasukan Pakistan Barat yang brutal, yang disebut Operasi Searchlight.
Kekerasan oleh tentara Pakistan Barat menyebabkan pernyataan kemerdekaan Pakistan Timur sebagai negara Bangladesh dan dimulainya perang saudara. Perang ini menyebabkan pengungsi (diperkirakan sekitar 10 juta penduduk) membanjiri provinsi timur India. Karena menghadapi krisis ekonomi dan kemanusiaan, India mulai membantu dan mengorganisir grup perlawanan Bangladesh yang disebut Mukti Bahini.
Pakistan Barat (terdiri dari empat provinsi: Punjab, Sindh, Balochistan dan Provinsi Perbatasan Barat Laut) mendominasi politik negara dan menerima lebih banyak dana daripada Timur yang lebih padat.
Meskipun penduduk Pakistan Timur merupakan mayoritas, kekuatan politik dipegang kuat oleh Pakistan Barat, terutama Punjabi. Karena sistem representasi langsung berdasarkan populasi akan memusatkan kekuatan politik di Pakistan Timur, pendirian Pakistan Barat dilakukan dengan skema "Satu Kesatuan", dengan seluruh Pakistan Barat dianggap sebagai satu provinsi. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mengimbangi suara sayap Timur. Ironisnya,
setelah Timur memisahkan diri untuk membentuk Bangladesh, provinsi Punjabi meminta dengan tegas bahwa politik di Pakistan Barat kini ditentukan dengan basis suara langsung, karena Punjabi berjumlah lebih banyak dari grup lainnya, seperti Sindhi, Pashtun, atau Baloch.
Setelah pembunuhan perdana menteri pertama Pakistan Liaquat Ali Khan tahun 1951, kekuataan politik mulai dipusatkan pada Presiden Pakistan, dan kadang-kadang militer.
Pakistan Timur menyadari jika salah satu dari mereka, seperti Khawaja Nazimuddin, Muhammad Ali Bogra, atau Huseyn Shaheed Suhrawardy, terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan, dengan cepat mereka akan dijatuhkan oleh Pakistan Barat. Kediktatoran militer Ayub Khan (27 Oktober 1958- 25 Maret 1969) dan Yahya Khan (25 Maret 1969- 20 Desember 1971), yang keduanya berasal dari Pakistan Barat, hanya meningkatkan perasaan seperti itu.
Situasi mencapai klimaksnya ketika pada tahun 1970, Liga Awami, partai politik terbesar Pakistan Timur, dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman, memenangkan pemilihan umum. Partai ini memenangkan 167 dari 169 kursi yang terbagi untuk Pakistan Timur, dan demikian merupakan mayoritas dari 313 kursi Majelis Nasional. Hal ini memberikan Liga Awami hak konstitusi untuk membentuk pemerintahan. Namun, Zulfikar Ali Bhutto
(seorang Sindhi), pemimpin Partai Rakyat Pakistan, menolak Rahman menjadi Perdana Menteri Pakistan. Ia mengusulkan agar terdapat dua Perdana Menteri, satu untuk tiap sayap. Usulan ini menimbulkan kemarahan di sayap timur. Bhutto juga menolak menerima Enam Poin Rahman. Pada 3 Maret 1971, kedua pemimpin dari dua sayap bersama dengan Presiden Jenderal Yahya Khan bertemu di Dhaka untuk menentukan nasib negara. Pembicaraan akhirnya gagal.
Pada 7 Maret 1971, Sheikh Mujibur Rahman berpidato di Lapangan Pacuan Kuda (kini disebut Suhrawardy Udyan). Dalam pidatonya, ia menyebutkan empat poin untuk mempertimbangkan pertemuan Majelis Nasional pada 25 Maret:
Dicabutnya darurat militer. Ditariknya seluruh personel militer ke barak. Penyelidikan kematian. Penyerahan kekuasaan untuk wakil yang terpilih oleh rakyat sebelum pertemuan majelis nasional 25 Maret.
Ia meminta "rakyatnya" untuk mengubah setiap rumah menjadi bentang perlawanan. Ia menutup pidatonya dan mengatakan "Perlawanan kita untuk kebebasan kita. Perlawanan kita untuk kemerdekaan kita." Pidato ini dianggap sebagai hal utama yang menginspirasi negara untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Jenderal Tikka Khan dikirim ke Dhaka untuk menjadi Gubernur Benggala Timur. Hakim Pakistan Timur, seperti Justice Siddique, menolak untuk mengambil sumpahnya.
Antara 10 dan 13 Maret, Pakistan International Airlines membatalkan semua rute penerbangan internasional mereka karena secara darurat menerbangkan "Penumpang Pemerintahan" ke Dhaka. "Penumpang Pemerintahan" tersebut hampir semuanya merupakan tentara Pakistan yang mengenakan pakaian sipil. MV Swat, kapal dari Angkatan Laut Pakistan, membawa amunisi dan tentara, berlabuh di Pelabuhan Chittagong dan pekerja dan pelaut Benggala di pelabuhan
menolak membongkar muatan kapal. East Pakistan Rifles menolak mematuhi komando untuk menyerang demonstran Benggala, memulai pemberontakan tentara Benggala.
Bengali kurang diwakili dalam militer Pakistan. Perwira yang berasal dari Bengali di sayap angkatan bersenjata yang berbeda hanya 5% dari seluruh pasukan pada tahun 1965; dari 5% tersebut, hanya sedikit yang berada pada posisi komando, dengan mayoritas bertugas dalam hal teknis dan administratif. Pakistan Barat percaya bahwa Bengali tidak seperkasa Pashtun dan Punjabi; pengertian "ras perkasa"
dihilangkan dari Bengali. Lebih lagi, meskipun biaya pertahanan besar, Pakistan Timur tidak menerima keuntungan, seperti kontrak, pembelian dan pekerjaan pendukung militer. Perang India-Pakistan 1965 yang memperebutkan wilayah Kashmir juga menunjukan ketidakamanan militer Bengali, sebab hanya terdapat divisi infantri dibawah kekuatan dan 15 pesawat tempur tanpa bantuan tank yang berada di Pakistan Timur untuk melawan serangan-serangan India selama konflik.
Pada tahun 1948, Mohammad Ali Jinnah, Gubernur Jenderal pertama Pakistan, menyatakan di kota Dhaka bahwa "Urdu, dan hanya Urdu" yang akan menjadi bahasa resmi di seluruh Pakistan. Hal ini menjadi kontroversi besar, karena Urdu adalah bahasa yang hanya dituturkan di Barat oleh Muhajir dan di Timur oleh Bihari. Mayoritas grup di Pakistan Barat menuturkan bahasa Punjabi dan bahasa
Sindhi, sementara bahasa Bengali dituturkan oleh mayoritas penduduk Pakistan Timur. Kontroversi bahasa akhirnya mencapai puncaknya ketika Pakistan Timur berevolusi. Beberapa mahasiswa dan penduduk kehilangan nyawa mereka dalam penumpasan oleh polisi pada tanggal 21 Februari 1952. Hari itu disebut sebagai Hari Martir Bahasa di Bangladesh dan Benggala Barat. Selanjutnya, dalam ingatan pembunuhan tahun 1952, UNESCO menyatakan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 1999.
Di Pakistan Barat, pergerakan ini dianggap sebagai pemberontakan terhadap Pakistan dan ideologi pendiri Pakistan, Teori Dua Negara. Politikus Pakistan Barat menganggap Urdu sebagai hasil karya budaya Islam India, seperti yang dikatakan Ayub Khan pada tahun 1967: