Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
ambigu, menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru diizinkan memonopoli kekerasan. McGregor menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di rumah yang sebelumnya tenang menunjukkan "'penghancuran' keluarga". Sen mencatat bahwa kekerasan dalam film ini memungkiri "representasi kekacauan sebelum keteraturan" yang umum dalam film-film era Orde Baru.
Sebelum penayangan komersialnya, "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" disajikan pra-tayang untuk para perwira militer Indonesia berpangkat tinggi yang telah terlibat dalam operasi menghentikan kudeta G30S, termasuk Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo. Film ini dirilis secara komersial pada tahun 1984, sebagai film domestik pertama yang dirilis secara komersial tentang peristiwa 1965 tersebut. Film ini ditonton
oleh 699282 orang di Jakarta pada akhir tahun 1984, sebuah rekor nasional yang tetap tak terlampaui selama lebih dari satu dekade. Namun, tidak semua pemirsanya hadir atas kemauan mereka sendiri. Sosiolog Ariel Heryanto mencatat bahwa murid sekolah Indonesia "diminta untuk membayar" untuk melihat film ini selama jam sekolah, sebuah fakta yang tidak
ditulis dalam catatan kontemporer kala itu. Sebuah novelisasi oleh penulis fiksi populer Arswendo Atmowiloto juga telah membantu mempromosikan film ini.
Pengaruh produser Dwipayana memastikan bahwa ulasan dan tinjauan kontemporer kala itu, terutama sinopsis, mengulangi posisi pemerintah tentang kudeta G30S. Hal ini bukan untuk mengatakan bahwa semua ulasan kritis tentang film ini haruslah positif. Marselli dari harian "KOMPAS" misalnya, menemukan bahwa film "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" adalah sangat rinci, dengan pengerjaan
yang luas dan kualitas akting akan mewakili peristiwa secara akurat. Namun dia merasa, bahwa film ini terasa terlalu panjang, dan karena pemirsa langsung tahu siapa karakter yang baik dan buruk, film ini menjadi "..."hanyalah lukisan hitam-putih tanpa persoalan kompleks".", yang mengabaikan masalah mendasar yang telah memicu gerakan G30S.
Soeharto, setelah melihat penayangan awal film ini, menyatakan bahwa cerita film ini belum selesai dan menyarankan bahwa sebuah sekuel diperlukan. Dua sekuel oleh PPFN, "Operasi Trisula" (1987) dan "Djakarta 1966" (1988) kemudian mengikuti. "Operasi Trisula" disutradarai oleh BZ Kadaryono, menceritakan tentang pemberantasan G30S dan anggota PKI di Blitar, Jawa
Timur. Sementara "Djakarta 1966" disutradarai kembali oleh Noer dan menunjukkan peristiwa menjelang penandatanganan Supersemar pada 11 Maret 1966, dimana Soekarno memberikan wewenang pada Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang "dianggap perlu"; Kayam dan Katamsi kembali mengambil peran mereka dalam film sekuel ini, yang memenangkan tujuh penghargaan di Festival Film Bandung 1989.
Dimulai pada tahun 1984 pemerintah Orde Baru menggunakan "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" sebagai kendaraan propaganda, menayangkan film ini setiap tanggal 30 September. Film ini disiarkan oleh jaringan TVRI milik negara, dan kemudian juga stasiun televisi swasta setelah mereka didirikan. Film ini juga ditayangkan di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintah; para siswa akan dibawa ke
lapangan terbuka untuk melihat film ini dalam kelompok. Karena penggunaan ini, Sen dan Hill berpendapat bahwa "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" adalah film Indonesia yang paling-disiarkan dan paling banyak ditonton sepanjang masa. Sebuah survei tahun 2000 yang dilakukan oleh majalah "TEMPO" Indonesia menemukan bahwa 97 persen dari 1101 siswa yang disurvei telah menyaksikan film ini; bahkan 87 persen dari mereka telah menyaksikan lebih dari sekali.
Selama sisa era 1980-an dan awal 1990-an, akurasi sejarah "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" hanya sedikit diperdebatkan, dan film ini menjadi wakil kanun sejarah; versi kejadian tahun 1965 dalam film ini adalah satu-satunya yang diperbolehkan dalam wacana terbuka kala itu. Namun pada pertengahan 1990-an, komunitas internet anonim dan publikasi-publikasi kecil mulai
mempertanyakan isi film tersebut; satu pesan yang dikirim melalui milis bertanya "Jika hanya sebagian kecil dari kepemimpinan PKI dan agen militer mengetahui [kudeta, seperti di film ini], bagaimana bisa lebih dari satu juta orang tewas dan ribuan orang yang tidak tahu harus dipenjarakan, diasingkan, dan kehilangan hak-hak sipil mereka?" Heryanto
berpendapat bahwa hal ini dihasilkan dari polifoni yang tidak disengaja dalam film ini, sementara Sen dan Hill berpendapat bahwa Noer mungkin telah menyadari maksud pemerintah untuk berpropaganda dan dengan demikian membuat pesan politik dalam film ini "jelas-jelas bertentangan".
Pada bulan September 1998, empat bulan setelah jatuhnya Soeharto, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menyatakan bahwa film ini tidak akan lagi menjadi bahan tontonan wajib, dengan alasan bahwa film ini adalah usaha untuk memanipulasi sejarah dan menciptakan kultus dengan Soeharto di tengahnya. TEMPO melaporkan pada 2012 bahwa Saleh Basarah dari Angkatan Udara telah
mempengaruhi dikeluarkannya keputusan ini. Majalah ini menyatakan bahwa Basarah telah menghubungi Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan memintanya untuk tidak menayangkan "Pengkhianatan G 30 S PKI", karena film ini telah merusak citra Angkatan Udara Republik Indonesia. Dua film lainnya, "Janur Kuning" (1979) dan "Serangan Fajar", kemudian juga dipengaruhi oleh keputusan
tersebut; "Janur Kuning" menggambarkan Soeharto sebagai pahlawan di balik Serangan Umum 1 Maret 1949, sementara "Serangan Fajar" menunjukkan dia sebagai pahlawan utama Revolusi Indonesia. Pada saat itu TVRI tampaknya berusaha untuk menjauhkan diri dari mantan presiden Soeharto. Hal ini terjadi semasa periode penurunan status simbol-simbol yang berkaitan dengan peristiwa G30S, dan pada dekade 2000-an awal, versi non-pemerintah dari peristiwa kudeta G30S mudah didapatkan di Indonesia.
"Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" telah terbukti menjadi film Noer yang paling kontroversial, meskipun sampai kematiannya pada tahun 1995 sutradara ini tetap ambivalen secara publik tentang film ini. Meskipun aspek visual film ini umumnya menerima ulasan positif, penggunaannya untuk tujuan propaganda dan aspek akurasi-sejarahnya telah menuai banyak kecaman. Sutradara Indonesia Hanung Bramantyo memuji
gaya film ini, menyatakan bahwa gambar "close-up" (gambar dekat) dari pria yang merokok adalah "brilian", dan bahwa dalam beberapa kala, dia merasa bahwa "itu bukan film. Tapi "real"!". Sutradara Monty Tiwa juga memuji gambar film ini, mengutip sebuah adegan dimana putri Pandjaitan itu menangis histeris saat ayahnya ditembak sebagai "efek dramatis yang tinggi
dan "shot" yang belum pernah saya lihat dalam film Indonesia". Namun Sen dan Hill menemukan "tidak ada keunggulan estetika" dari karya-karya lain sutradara ini.
Hilmar Farid, seorang sejarawan Indonesia, menyebut film ini sebagai sebuah propaganda yang dicampur dengan "sejumlah fantasi [dari Orde Baru]". Wartawan Hendro Subroto, yang meliput pengambilan mayat para jenderal dari Lubang Buaya, mengkritik akurasi film ini pada tahun 2001; ia menyatakan bahwa mayat-mayat tersebut tidak menunjukkan bukti adanya penyiksaan. Sementara itu, mantan penulis Lekra Putu Oka
Sukanta menggambarkan film ini sebagai sebuah pengecilan penderitaan para anggota PKI dan kaum lainnya dalam peristiwa yang mengikuti peristiwa G30S, sehingga menjadi "pembohongan pada masyarakat". Sejarawan John Roosa berpendapat bahwa penggambaran peristiwa G30S dalam film ini seperti telah mengalahkan diri film ini sendiri, karena menurut dokumen yang ditulis Brigadir Jenderal Soepardjo
(salah satu tokoh kunci G30S), operasi kudeta ini dipimpin oleh orang-orang yang "keheranan, ragu-ragu, dan tidak terorganisir".