Partai Damai Sejahtera
Partai Damai Sejahtera adalah salah satu partai politik di Indonesia yang berasaskan Pancasila, didirikan pada 1 Oktober 2001. Para pendirinya mendeklarasikan partai ini sebagai partai dengan "dinamika kekristenan" dan sebagai PDS.
Didirikan pada hari Minggu, 28 Oktober 2001, para pendiri partai ini memiliki rencana untuk menjadi Organisasi Peserta Pemilu, dimana kadernya kemudian ikut dicalonkan sebagai Presiden, Wakil Presiden, dan calon-calon legislatif melalui sistem Pemilihan Umum yang diadakan secara langsung pada tahun 2004. Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang Undang Partai Politik (UU Parpol) nomor: 31 Tahun 2002 tentang
syarat kelengkapan pengurus dan cabang partai di minimal 50 persen provinsi dan 50 persen kabupaten/kota pada provinsi tersebut serta 25 persen kecamatan dari kabupaten, PDS didaftarkan dengan 18 provinsi (syarat minimal adalah 15 provinsi) dan dinyatakan lolos sebagai Partai Politik Berbadan Hukum berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada Agustus 2003 bersama 17 Partai Politik lainnya (dari 237 parpol yang mendaftar).
Menjelang Pemilu 2009 Partai Damai Sejahtera didera konflik internal dimana terdapat dua kubu yang mengklaim kepemimpinan PDS yaitu kubu yang dipimpin oleh Ruyandi Hutasoit dan kubu yang dipimpin oleh Rahmat Manullang.. Perseteruan di tubuh PDS diawali dari Munas II PDS di Bali tahun 2007, agenda Munas yang pada awalnya membahas penyempurnaan AD/ART sebagai tindaklanjut hasil
Rapimnas ditolak sebagian peserta Munas dimana sebagian peserta malah menuntut untuk mengganti Ketua Umum. Tapi KPU memutuskan hanya mengakui PDS kubu Ruyandi. Persoalan menjadi bertambah rumit saat Manullang menggugat Ruyandi cs ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 April 2008 dan menggugat Menkumham Andi Matalatta karena telah mengeluarkan SK pengakuan kubu Ruyandi Hutasoit. Pada bulan Mei 2008 konflik PDS berakhir islah (damai) dengan kesepakatan.
Pada bulan Mei 2010 kepemimpinan Ruyandi kembali ditantang oleh Gerry Mbatemooy saat menggelar Musyawarah Nasional (Munas) I di Manado, Sulawesi Utara. Di mata Gerry, munas itu tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, namun Wakil Ketua Umum Denny Tewu menyatakan Munas Manado sah. Kubu Ruyandi Hutasoit dan Denny Tewu pada tahun 2010 tercatat masih berupaya menyusun kepengurusan di Manado.
Pada bulan Januari 2008 fraksi PDS tercatat menentang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Syariah dan UU Sukuk, namun pembahasan tetap berjalan berdasarkan mekanisme. Menteri Agama Maftuh Basyuni menyatakan bahwa sikap penolakan partai PDS ini mungkin dikarenakan dari pemahamannya, karena ekonomi syariah perbankan sendiri sudah diterapkan di Eropa dan Amerika Serikat.
Pada Juli 2008 Partai Damai Sejahtera berencana menempatkan beberapa selebritis untuk menjadi caleg dengan nama-nama seperti Maya Rumantir, Bella Saphira, Tessa Kaunang, dan Ronny Pangemanan (komentator bola). Wakil Ketua DPP PDS Denny Tewu menegaskan sikap partai melirik artis tidak berlandaskan latah atau ikut-ikutan parpol lain namun berdasarkan realitas bahwa masyarakat masih memilih popularitas, dan artis dipilih karena sangat dikenal.
Dalam Pemilu 2009 di bawah kepemimpinan Ruyandi Hutasoit, PDS berjanji untuk dibuat sebagai partai terbuka dimana 10 persen caleg dari PDS adalah kader lintas agama. Beberapa caleg PDS disebutkan juga ada yang merupakan pemuka agama nonkristiani.
Pada bulan Mei 2009 PDS tercatat mendeklarasikan dukungannya pada "Mega-Pro" istilah yang digunakan untuk dukungan kepada capres-cawapres periode 2009-2014 yaitu Megawati dan Prabowo. Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PDS, Arisman Zagoto, dasar dukungan ini dilakukan dengan alasan "paling kental dengan nasionalisme dan kerakyatannya dibandingkan calon lain"..
Pada Pemilu 2004 PDS memperoleh 2424319 suara atau 2.14 persen dari total perolehan suara dengan mendapatkan 13 kursi di DPR. Sementara itu, pada Pemilu 2009 PDS memperoleh 1541592 suara atau 1.48 persen dari total perolehan suara, kurang dari 2.5 persen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh aturan ambang batas pemilu ("electoral threshold"), sehingga kehilangan semua kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ulasan Kompas Tekno, situs resmi partainya sendiri dianggap rapi namun tidak dinamis.
Pada proses seleksi partai politik peserta pemilihan umum legistatif 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Partai Damai Sejahtera lolos dalam tahap verifikasi awal namun kemudian gagal dalam tahap verifikasi administrasi. Pada tanggal 10 Maret 2013, Partai Damai Sejahtera bersama sembilan partai nonparlemen lainnya menyatakan bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat.