khalidrizki/indonesian-wiki-chunked-180tok huggingface dataset:
Ngoro, Mojokerto
Kecamatan ini merupakan salah satu kawasan industri daerah Mojokerto. Saat ini sudah berdiri kawasan industri yang bernama Ngoro Industrial Park (NIP) yang berada di daerah antara Mojosari dan Watukosek. Selain kawasan industri di ngoro ada penambangan pasir (sirtu) yang terletak disebalah selatan daerah pemukiman penduduk di kaki gunung penanggungan. Masyarakat ngoro dan sekitar sebelum
masuk nya daerah industri, mata pencaharian masyarakat ngoro adalah bertani. Kecamatan Ngoro terdiri dari 19 desa, antara lain: Srigading, Kesemen, Kutogirang, Purwojati, Sedati, Lolawang, Wotanmas Jedong, Ngoro, Kembangsri, Jasem, Sukoanyar, Tanjangrono, Bandarasri, Tambakrejo, Wonosari, Watesnegoro, Manduro Manggung Gajah, Kunjorowesi.
Pulau Yamdena
Yamdena adalah pulau terbesar di Kepulauan Tanimbar, Indonesia. Bahasa Yamdena dipertuturkan di pulau ini. Di pesisir timur pulau ini terdapat berbagai bukit berhutan lebat. Saumlaki, kota terbesar, terletak di bagian ujung selatan pulau.
Menurut Gurtjens, nama Yamdena atau Yamrene berarti Ibu Pertiwi. Menurut dia Yamrene berasal dari kata Yaman (Ayah) dan Renan (Ibu) dalam Bahasa Fordata. Bahasa Fordata dipertuturkan oleh masyarakat pulau-pulau di sebelah Utara dan Barat Pulau Yamdena sampai ke perbatasan dengan Kepulauan Kai, serta oleh sebagian kecil masyarat yang hidup di kawasan paling Utara di pulau
Yamdena. Di Yamdena sendiri, meskipun tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari, Bahasa Fordata menduduki tempat khusus sebagai Bahasa Upacara Adat. Yamdena memiliki sebuah gunung yaitu gunung Maloli, gunung tersebut membatasi dua desa yaitu desa Lumasebu dan desa Kilmasa.
Atang Latief
Atang Latief (lahir dengan nama Lauw Tjin Ho pada tahun 1925?) adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia adalah Komisaris Utama Bank Indonesia Raya (Bank Bira) saat tersangkut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia lari ke Singapura pada tahun 2000 setelah sempat mencicil kewajiban utang BLBI sebesar Rp 155 miliar dari total Rp 325 miliar karena merasa ditakuti. Pada tahun
2000 tersebut ia pernah dicekal pihak imigrasi namun status cekal tersebut dicabut beberapa lama kemudian. Pada 27 Januari 2006, ia kembali ke Indonesia untuk menyerahkan diri kepada kepolisian.
Daftar anggota Dewan Federal Swiss
Ini adalah daftar anggota Dewan Federal Swiss (Jerman: Schweizerischer Bundesrat; Perancis: Conseil fédéral suisse; Italia: Consiglio federale svizzero;). Tujuh anggota Dewan merupakan pemerintah federal dari Swiss dan menjabat sebagai negara [kepala [negara]]. Masing-masing dari tujuh Anggota Dewan mengepalai sebuah departemen di administrasi federal.
Anggota Dewan Federal dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh kedua kamar parlemen federal duduk bersama sebagai Majelis Federal. Setiap Anggota Dewan dipilih secara rahasia dengan mayoritas mutlak suara. Seseorang yang terpilih untuk Dewan oleh Majelis Federal dianggap sebagai Penasehat federal meski terjadi pemilu. Lima orang anggota yang tidak pernah menjabat tercantum di tabel
terpisah di bawah ini. Untuk alasan yang sama, tabel utama hanya mencatat tanggal pemilihan, dan bukan tanggal dimana jabatan mereka diasumsikan sebagai Anggota Dewan.
Setelah terpilih untuk empat tahun penuh masa jabatan, Anggota Dewan federal tidak dapat memilih keluar dari jabatannya karena mosi tidak percaya dan tidak juga dapat dilakukan sebuah impeachment. Pemilihan kembali memungkinkan untuk jumlah masa jabatan yang tak terbatas. Parlemen telah memutuskan untuk tidak kembali memilih anggota Dewan yang sudah duduk selama
empat kali masa jabatan, dan hanya dua kali (pada 2003 dan 2007) sejak awal abad ke-20. Dalam praktiknya, Anggota Dewan menjabat sampai mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dan pensiun untuk kehidupan pribadi, biasanya setelah tiga sampai lima masa jabatan.
Tercatat lima orang telah menolak pemilihan di Dewan Federal oleh Majelis Federal. Jumlah yang menolak dimaksud adalah bahwa dari Anggota Dewan Federal dalam daftar di atas yang kemudian terpilih di tempat mereka.
Kepulauan Barat Daya
Kepulauan Barat Daya terdiri dari sekelompok pulau dalam Kepulauan Nusa Tenggara yang secara administratif termasuk dalam wilayah Provinsi Maluku, Indonesia. Sesuai dengan namanya, kepulauan ini terletak di sebelah barat daya Ambon, ibu kota Maluku. Pulau Wetar adalah pulau terbesar di kepulauan ini.
Kepulauan Barat Daya- bersama dengan Timor, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sebagian besar kawasan Maluku- merupakan bagian dari Wallacea, sebuah kelompok pulau Indonesia yang terpisah dari dasar Benua Asia dan Australia oleh perairan dalam. Frekuensi curah hujan termasuk musiman dan dipengaruhi muson. Sebagian besar kawasannya ditumbuhi hutan tropis kering dedaunan lebar. Kepulauan Barat
Daya, bersama dengan Timor, Kepulauan Leti, and Alor, ditetapkan sebagai kawasan ekologi hutan "deciduous" Timor dan Wetar.
Joseph Deiss
Joseph Deiss (lahir 18 Januari 1946) adalah ekonom, politikus, dan anggota Partai Rakyat Demokrat Kristen (CVP/PDC). Selama periode 1999-2006, ia menjadi anggota Dewan Federal Swiss, pos pertama di Departemen Luar Negeri Federal (1999-2002) dan kemudian Departemen Urusan Ekonomi Federal (2003-2006). Ia terpilih Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk sesi ke-65 pada tahun 2010.
Joseph Deiss memulai karier politiknya pada 1981 sebagai wakil partai di parlemen kewilayahan Fribourg. Pada tahun 1991, ia menjadi presiden parlemen kewilayahan selama satu tahun. Antara tahun 1982 dan 1996, Deiss merupakan wali kota desa asalnya Barberêche (FR).
Pada tahun 1991, ia terpilih di Dewan Nasional. Selama periode 1995-1996, Deiss menjabat wakil presiden dari Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Nasional. Pada tahun 1996, ia diangkat menjadi presiden komite yang bertanggung jawab atas revisi total Konstitusi Swiss.
Deiss terpilih di Dewan Federal Swiss pada 11 Maret 1999, bersama dengan mantan rekan Ruth Metzler-Arnold. Bersama dengan Adalbert Durrer dan Remigio Ratti, ia menjadi salah seorang dari tiga calon resmi yang diajukan oleh CVP untuk menggeser kedudukan Anggota Dewan Flavio Cotti. Namun, pemilu itu menjadi kontes sempit di antara Deiss dan Peter Hess, yang disukai oleh banyak wakil konservatif. Deiss akhirnya menang setelah pemungutan suara keenam, dengan 120-119 suara.
Setelah kegagalan Ruth Metzler-Arnold untuk dipilih kembali pada tahun 2003, Metzler menantang dia untuk menggeser kursinya, namun kehilangan dengan 138 suara untuk 96. Dia kemudian terpilih menjadi Presiden Konfederasi untuk tahun 2004, satu tahun lebih awal dari peralihan teratur. Ia menjadi wakil yang tersisa dari CVP di Dewan.
Pada tanggal 27 April 2006, Deiss tiba-tiba mengundurkan diri sebagai Federal Councillor. Ketika kursi CVP tidak sedang diperebutkan oleh pihak lain, maka ia digantikan oleh presiden CVP, Doris Leuthard, yang mengambil alih dari Deiss pada tanggal 1 Agustus 2006.
Joseph Deiss belajar ekonomi dan ilmu sosial untuk gelar pertamanya di Universitas Fribourg. Dia menyelesaikan gelar doktor di universitas yang sama setelah menghabiskan beberapa waktu melakukan penelitian di King's College di Universitas Cambridge.
Setelah periode penelitian Joseph Deiss mengambil jabatan kuliah Ekonomi di Universitas Fribourg. Pada tahun 1983, ia diangkat sebagai dosen di sejumlah universitas di Swiss: ETH Zurich, Universitas Lausanne dan Universitas Jenewa.
Selama periode 1993-1996, Joseph Deiss bertindak sebagai Harga Nasional Supervisor. Dia kemudian kembali ke Universitas Fribourg menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Pada saat di universitas, Joseph Deiss menjabat ketua Dewan Direksi di "Schumacher AG" di Schmitten (FR) dan ketua Raiffeisenbank di Haut-Lac, Courtepin (FR).
Alphons Egli
Ia terpilih di Dewan Federal Swiss pada 8 Desember 1982 hingga meletakkan jabatan itu pada tanggal 31 Desember 1986. Ia berafiliasi dengan Partai Rakyat Kristen Demokrat Swiss.
Selama masa jabatannya, ia pernah memimpin Departemen Dalam Negeri Federal. Ia menjabat Presiden Konfederasi pada tahun 1986.
Sukarton Marmosujono
Laksamana Muda TNI (Purn.) Sukarton Marmosujono, SH () adalah Jaksa Agung pada Kabinet Pembangunan V Indonesia. Ia meninggal dunia pada tahun 1990 sewaktu masih menjabat.
Sukarton lahir di Desa Batuagung, Tegal pada 3 Oktober 1937. Masa kecilnya berada dalam pusaran Perang Kemerdekaan Indonesia. Ayahnya saat itu berprofesi sebagai guru yang menolak bekerja di sekolah Belanda. Sedangkan ibunya bertugas di dapur umum pasukan. Saat pertempuran makin meluas, ayahnya ini membawa seluruh keluarga bersama penduduk lainnya mengungsi ke kaki Gunung Slamet. Dan
saat keadaan sangat tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah, kelompok pengungsi ini melanjutkan perjalanan mendaki Gunung Slamet hingga tiba di Wonosobo.
Beberapa hal mengerikan saat perang juga pernah disaksikanya, seperti pembumihangusan desa, ibu hamil yang melahirkan tanpa bantuan, dan pemuda-pemuda yang dibunuh dengan disiksa terlebih dahulu oleh Belanda. Pada masa kecilnya Sukarton juga pernah dimintai seorang tentara untuk mengamati gerak-gerik tentara Belanda. Menurutnya dalam sebuah wawancara pada 1988, ini adalah pengalaman yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidupnya.
Saat keluarga ini tiba di Yogyakarta, Sukarton lalu dimasukkan ke dalam Sekolah Rakyat Pakualaman. Menjadi anak desa yang jarang bersepatu tidak menjadi halangan baginya bersekolah di sekolah yang notabene sebagai tempat bersekolah anak-anak petinggi di Yogya, para priyayi yang menggunakan tata krama dan berbicara dengan bahasa krama inggil. Pernah suatu hari Sukarton
memperingatkan temannya ""Ee.. mas, cungurmu ana cemonge"" (hidungmu ada kotorannya). Yang diperingatkan bukannya berterima kasih malah menjotos Sukarton. Sukarton lalu membalasnya dan terjadi baku hantam. Belakangan, ia mengetahui juga kata-kata yang diucapkannya dengan maksud baik tersebut, tidak sopan bagi orang keraton. Di Kota Yogyakarta juga ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
Sukarton adalah suami dari Lastri Fardani Sukarton yang merupakan jurnalis Majalah Kartini dan penulis buku antologi puisi Gunung Biru Di Atas Dusunku.
Hari Suharto
Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal ini diangkat menjadi Jaksa Agung pada tanggal 4 Juni 1984. Setelah menyelesaikan Sarjana Hukum di Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) tahun 1962, Hari lalu memulai karier di bidang sipil pada 1967. Mula-mula sebagai Inspektur Jenderal Departemen Pertanian, kemudian Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, lalu, sejak 1979, menjadi Kepala BP-7 dan lima
tahun kemudian Jaksa Agung. Soal pemberantasan korupsi memang terasa santer begitu Hari Suharto menjabat jaksa agung.
Begitu menjabat, ia langsung melanjutkan upaya penyusunan konsep Undang-undang Pokok Kejaksaan (UUPK). Terkait pembangunan hukum dalam masa Pelita IV, dalam menunjuk tiga unsur pokoknya: pembaruan hukum, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, September 1984, ia mengaku kurang puas dengan penanganan beberapa perkara korupsi,
yang kemudian dibebaskan oleh pengadilan. Misalnya, pada 1983-1984, ada 34 perkara tindak pidana khusus korupsi dan penyelundupan, yang diputus bebas oleh hakim. Pada bulan Mei 1985, juga dalam rapat kerja Komisi III DPR, ia mengungkapkan sembilan jenis modus operandi tindak pidana korupsi di lingkungan perbankan. Satu di antaranya dengan modus kredit macet, yang menyebabkan
negara dirugikan Rp 6.85 miliar. Setelah ditangani oleh Tim Koordinasi Peningkatan Pengembalian Kredit Program Masal, jumlahnya bisa diperkecil.
Sugih Arto
Letnan Jenderal TNI Soegih Arto (22 Desember 1923- Jakarta, 29 Desember 2008) adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1966- 1973. Pada tahun 1961 hingga 1963, ia adalah Duta Besar RI untuk Singapura.
R. Goenawan
Mr Goenawan menjadi Jaksa Agung terhitung tanggal 31 Desember 1959. Sebelumnya, pada masa kepemimpinan Mr Gatot Taroenamihardja, ia menjabat sebagai Jaksa Agung Muda. Pada era Mr Goenawan, dalam tubuh Departemen Kejaksaan terbentuk Biro Pengawasan Aliran Kepercayaan (Biro Pakem) sebagai kelanjutan dari Badan Pakem yang dibentuk tahun 1958. Pada era ini pula, tugas
kejaksaan meluas, tidak hanya pada bidang represif saja, melainkan juga ke bidang preventif dan bahkan pemerintahan dan keamanan, seperti dalam persoalan orang asing serta pelaksanaan pembinaan pers nasional.
Saat ini pula terwujud Rancangan Undang-undang Pokok Kejaksaan serta UU Pokok Kepolisian yang menetapkan tugas-tugas Jaksa dalam hubungannya dengan batas-batas tugas-tugas hakim dan polisi. Pada tanggal 22 Juli 1960, kabinet dalam rapatnya memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam surat Keputusan Presiden RI tertanggal 1 Agustus 1960 No.204/1960
yang berlaku sejak 22 Juli 1960. RUU ini kemudian disahkan pemerintah cq Presiden pada tanggal 30 Juni 1961 dan dinamai UU Nomor 15 tahun 1961. UU ini memuat Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan atau Undang-undang Pokok Kejaksaan (UUPK). Hal itulah yang melatarbelakangi penetapan 22 Juli sebagai hari Kejaksaan dengan surat Keputusan Menteri/JA No. Org/A-51/1 tanggal 2 Januari 1961.
Gagasan Lambang Kejaksaan dan penggunaan pakaian seragam jaksa terwujud pada masa ini. Hal-hal baru lainnya yang ditegaskan dalam UU ini di antaranya landasan hukum bagi pegawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara (Pasal 2 (4)), landasan hukum pembentukan Kejaksaan tinggi, Kedudukan Kejaksaan sebagai Departemen dan Jaksa Agung sebagai
menteri (Pasal 3 dan 5), surat tuduhan tidak lagi dibuat oleh hakim, tetapi oleh Jaksa (pasal 12 (1).
Selain dari itu, Jaksa Agung Mr. Goenawan juga berperan dalam mewujudkan pemasukan kembali Irian Jaya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gatot Taroenamihardja
Ia merupakan orang pertama yang sempat dua kali memegang jabatan tersebut (yang kedua adalah Singgih, SH). Mr. Gatot Taroenamihardja ditetapkan menjadi Jaksa Agung pada tanggal 19 Oktober 1945. Ketetapan yang diumumkan oleh Presiden Soekarno itu menandai eksistensi Kejaksaan dan Jaksa Agung sebagai lembaga dan jabatan penting di Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1945, nama Mr. Gatot Taroenamihardja sebagai
Jaksa Agung kembali diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Maklumat Pemerintah. Masa jabatan Mr Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung pertama berlangsung sangat singkat. Sebab, pada tanggal 24 Oktober 1945, atas permintaan sendiri, ia diberhentikan dengan hormat oleh Presiden.
Dalam masa jabatannya yang singkat itu, Mr Gatot Taroenamihardja sempat mengeluarkan satu maklumat dan satu instruksi. Dalam maklumat tanggal 1 Oktober 1945 yang diumumkan bersama-sama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman, dikemukakan antara lain kedudukan struktural organik Kejaksaan dalam Lingkungan Departemen Kehakiman dan Jaksa Agung sebagai pemegang pimpinan Kepolisian Kehakiman. Sementara dalam
instruksinya tertanggal 1 Oktober 1945, secara gamblang dan tegas Jaksa Agung memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak lebih keras menjaga keamanan, terutama terhadap Belanda-Belanda yang mau membinasakan Republik Indonesia.
Tirtawinata
Tirtawinata (lahir di Bogor, Jawa Barat tahun 1900- meninggal di Jakarta tahun 1965) adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1946- 1951. Tirtawinata juga pernah menjabat Duta Besar RI di beberapa negara. Menikah dengan Djoewita Tisnakoesoemah (1903-1984) dan berputra 7 orang.
Mr. Tirtawinata diangkat menjadi Jaksa Agung tanggal 22 Juli 1946. Pada masa jabatan Mr. Tirtawinata ada perubahan pada eselon Kejaksaan dengan dibentuknya Cabang Kejaksaan Agung di tempat-tempat tertentu antara lain di Purwokerto. Selain itu, kedudukan Jaksa Agung menjadi semakin kukuh dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1947 pada tanggal 3 Maret 1947. UU tersebut menyebut bahwa
susunan Kejaksaan agung terdiri dari satu Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 1 (2)). Ketentuan tersebut berlaku surut terhitung tanggal 17 Agustus 1945 (pasal 6 (1)).
Pada era Mr. Tirtawinata Negara Indonesia Serikat (tanggal 27 Desember 1949) terbentuk. Mr Tirtawinata lalu mendapat kehormatan untuk menjadi Jaksa Agung RIS. Berhubung dengan itu, maka tugas-tugas Jaksa Agung di Negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Mr. Muljatno dan Mr. Sudrajat. Mr. Tirtawinata tercatat sebagai Jaksa Agung pertama yang tampil langsung di pengadilan sebagai penuntut umum untuk peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta.
Peristiwa 3 Juli 1946 adalah peristiwa percobaan "coup d'etat" oleh unsur militer dan politik seperti antara lain Mayor Jenderal Sudarsono dan Mr. Mohammad Yamin.
Setelah tidak menjabat Jaksa Agung, Mr. Tirtawinata pernah bertugas sebagai Duta Besar RI yaitu di Iraq (1951-1953), Pakistan (1954-1956), Australia (1956-1957), dan terakhir Skandinavia (berkedudukan di Stockholm, 1957-1959).
Andi Muhammad Ghalib
Letjen TNI (Purn.) H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H. () adalah Duta besar Republik Indonesia untuk India sejak 8 April 2008 hingga 2013, serta Jaksa Agung Republik Indonesia periode 1998-1999. Ia adalah salah satu tokoh nasionalis yang sekarang menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh di negara India untuk RI, dan diangkat atau ditunjuk oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Andi Muhammad Ghalib memiliki sebuah yayasan yang terletak di daerah Bogor, yaitu Yayasan Ibnu Hadjar yang mana bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, SMP, SMA, SMK Taruna Andigha yang konon nama Yayasan Ibnu Hadjar diambil dari nama almarhum ayahnya, H. Andi Ibnu Hadjar.
Dia ditunjuk Presiden BJ Habibie untuk menggantikan Soedjono C. Atmonegoro. Andi Ghalib memegang jabatan Jaksa Agung, saat sangat sulit karena ketegangan politik meningkat keras sesudah kejatuhan mantan Presiden Soeharto dan tuntutan reformasi sehubungan dengan penyidikan berbagai kasus korupsi termasuk kasus mantan Presiden Soeharto. Puncaknya adalah tersebarnya rekaman
pembicaraan telepon Jaksa Agung Andi Ghalib dengan Presiden Habibie yang membicarakan tentang proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto.
Saat ia sedang menangani penyelesaian berbagai macam kasus korupsi, Teten Masduki dari ICW membongkar rekening pribadinya yang menunjukkan bahwa Andi M Ghalib telah menerima suap dari 2 orang penyumbang untuk kegiatan olahraga melalui rekening bersama Andi Muhammad Ghalib sebagai Ketua Umum dan sdr Thahir sebagai bendahara Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI). PUSPOM TNI
memeriksa kasus tersebut dan menyatakan sumbangan tersebut benar untuk PGSI yang disalurkan melalui rekening personal.
Marzuki Darusman
Marzuki Darusman, SH () adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1999-2001 menggantikan Andi Muhammad Ghalib. Ia adalah kakak kandung dari komposer Indonesia Candra Darusman yang sampai saat ini aktif menjadi Direktur Human Rights Resource Centre (HRRC).
Sosok yang lebih akrab dipanggil "Kiki" ini menamatkan pendidikan di bangku sekolahnya di SMA Kolese Kanisius. Karena ayahnya seorang diplomat, ia bersekolah di berbagai negara mengikuti ayahnya ditugaskan seperti Singapura, Australia, Perancis dan Portugal. Ia pernah mengenyam pendidikan di jurusan Fisika Murni Institut Teknologi Bandung dan jurusan Arsitektur Universitas Goethe Frankfurt namun tidak
selesai. Marzuki menamatkan jenjang S1 jurusan Hukum internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1974. Selama kuliah, ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (1970-1971) dan Sekretaris Jenderal Badang Kerjasama Senat/Dewan Mahasiswa Bandung.
"Kiki" mengawali kiprah politik sejak menjadi Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat (1973-1974) dan Sekretaris Jenderal KNPI (1974-1978). Kemudian ia dipercaya menjadai Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia/AMPI (1978-1981) dan selama menjadi Ketua KNPI Pusat juga menjabat Sekretaris Jenderal Komisi Kerjasama Pemuda Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara/ASEAN
(1978-1981). Kariernya terus menanjak dengan menjadi Wakil Presiden Dewan Pemuda Asia (1977-1993), Wakil Ketua IPU Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (1990-1992). Di dalam negeri, kariernya tak kalah mentereng. "Kiki" dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1993-1998) lalu Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1998-2003). Ia juga
pernah menjadi Ketua Partai Golongan Karya, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Jaksa Agung Kejaksaan Agung Indonesia. Saat menjabat sebagai Jaksa Agung, ia dianggap berprestasi karena berhasil menggiring beberapa koruptor papan atas ke dalam jerat hukum, diantaranya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dalam kasus Bank Bali (sekarang Bank
Permata) dan "Raja Hutan" Bob Hasan serta beberapa kroni Soeharto. Selain itu ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 dan salah satu tokoh yang turut mendirikan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Baharuddin Lopa
Baharuddin Lopa, S.H. () adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharuddin Lopa juga adalah mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Antara tahun 1993-1998, ia duduk sebagai anggota Komnas HAM.
Baharuddin Lopa dan Bismar Siregar merupakan contoh yang langka dari figur yang berani melawan arus. Sayang Lopa sudah tiada dan Bismar sudah pensiun. Tetapi mereka telah meninggalkan warisan yang mulia kepada rekan-rekannya. Tentu untuk diteladani. Baharudin Lopa meninggal dunia pada usia 66 tahun, di rumah sakit Al-Hamadi Riyadh, pukul 18.14 waktu setempat atau pukul 22.14 WIB 3 Juli 2001, di Arab Saudi, akibat gangguan pada jantungnya.
Lopa, mantan Dubes RI untuk Saudi, dirawat di ruang khusus rumah sakit swasta di Riyadh itu sejak tanggal 30 Juni. Menurut Atase Penerangan Kedubes Indonesia untuk Arab Saudi, Joko Santoso, Lopa terlalu lelah, karena sejak tiba di Riyadh tidak cukup istirahat. Lopa tiba di Riyadh, 26 Juni untuk serah terima jabatan dengan Wakil Kepala Perwakilan RI Kemas Fachruddin SH, 27
Juni. Kemas menjabat Kuasa Usaha Sementara Kedubes RI untuk Saudi yang berkedudukan di Riyadh. Lopa sempat menyampaikan sambutan perpisahan.
Tanggal 28 Juni, Lopa dan istri serta sejumlah pejabat Kedubes melaksanakan ibadah umrah dari Riyadh ke Mekkah lewat jalan darat selama delapan jam. Lopa dan rombongan melaksanakan ibadah umrah malam hari, setelah shalat Isya. Tanggal 29 Juni melaksanakan shalat subuh di Masjidil Haram. Malamnya, Lopa dan rombongan kembali ke Riyadh, juga jalan darat.
Ternyata ketahanan tubuh Lopa terganggu setelah melaksanakan kegiatan fisik tanpa henti tersebut. Tanggal 30 Juni pagi, Lopa mual-mual, siang harinya (pukul 13.00 waktu setempat) dilarikan ke RS Al-Hamadi.
Presiden KH Abdurahman Wahid, sebelum mengangkat Jaksa Agung definitif, menunjuk Soeparman sebagai pelaksana tugas-tugas Lopa ketika sedang menjalani perawatan. Penunjukan Soeparman didasarkan atas rekomendasi yang disampaikan Lopa kepada Presiden. Padahal Lopa sedang giat-giatnya mengusut berbagai kasus korupsi.
Ia meninggal dunia di rumah sakit Al-Hamadi Riyadh, pukul 18.14 waktu setempat atau pukul 22.14 WIB di Arab Saudi akibat gangguan pada jantungnya. Pada tanggal 5 Juli 2001 pukul 14.25 Pesawat Garuda Indonesia dari Riyadh membawa jenazah Lopa pulang ke tanah air. Kesokaan harinya Jenazah Baharuddin Lopa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan Upacara Militer yang dipimpin oleh Menkopolhukam Agum Gumelar.
M.A. Rachman
Ia ditunjuk menggantikan Marsillam Simanjuntak. Pada masa kepemimpinannya beberapa dokumen Pembaruan Kejaksaan mulai disusun, seperti Cetak Biru Pembaruan Kejaksaan (hasil kerjasama Kejaksaan bersama KHN) dan dokumen pembaruan kejaksaan yang pada Law Summit II dan III.
Masa jabatan M.A. Rachman sebagai Jaksa Agung berakhir pada 21 Oktober 2004. Ia kemudian digantikan oleh Abdul Rahman Saleh. M.A.Rahman pernah diduga menyembunyikan kekayaan berupa sebuah rumah mewah dan deposito berjumlah besar oleh KPKPN.