M. Jusuf
Jenderal TNI (Purn.) Andi Muhammad Jusuf Amir () atau lebih dikenal dengan nama Jenderal M. Jusuf adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Ia juga merupakan salah satu keturunan bangsawan dari suku Bugis-hal ini dapat dilihat dengan gelar "Andi" pada namanya-akan tetapi melepaskan gelar kebangsawanannya itu pada tahun 1957 dan tidak pernah menggunakannya lagi.
Dalam posisi pemerintahan ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan pada periode 1978- 1983. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada periode 1964- 1974 dan juga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan periode 1983- 1993.
Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Jusuf selain fakta ia adalah seorang Bugis bangsawan seperti yang disaksikan oleh nama tituler "Andi" di depan namanya. Jusuf kemudian mencela latar belakang aristokrat dengan menjatuhkan Andi dari namanya.Ketika para pemimpin Nasionalis, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Jusuf
menunjukkan dukungannya dengan bergabung dengan Devosi Rakyat Indonesia dari Sulawesi (KRIS). Menjelang akhir tahun 1945, dengan Belanda Pemerintah mempersiapkan untuk merebut kembali Indonesia, Jusuf dan rekan-rekannya sesama anggota KRIS berlayar untuk Java untuk bergabung dalam pertempuran.
Jusuf sebenarnya mulai karier militernya di Angkatan Laut, menjadi ajudan dari Angkatan Laut Letnan Kolonel Kahar Muzakkar di Angkatan Laut ke-10 Staf Komando kantor pusat di Yogyakarta.
Pada 1949, Jusuf telah beralih ke Angkatan Darat, menjadi bagian dari Polisi Militer sebelum menjadi anggota Komisi Militer Indonesia Timur.
Pada tahun 1950, Jusuf menjadi ajudan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, Panglima KODAM VII/Wirabuana yang keamanan singkat menutupi seluruh Indonesia Timur. Dalam posisi ini, Jusuf berpartisipasi dalam memadamkan pemberontakan oleh Republik Maluku Selatan (RMS). Jusuf kemudian melanjutkan karier militernya, melayani sebagai Kepala Staf Resimen di Manado, sebuah Operasi Asisten Panglima KODAM VII/Wirabuana, dan Kepala Cadangan Umum.
Selama pertengahan 1950-an ada kekhawatiran di kalangan masyarakat Sulawesi bahwa Pemerintah Pusat di Jakarta tidak melayani kebutuhan mereka. Mereka panggilan dibuat untuk desentralisasi dalam semua aspek Pemerintahan, mulai dari pembangunan ekonomi terhadap keamanan.
Menjadi seorang prajurit, Jusuf tertarik desentralisasi urusan keamanan dan bersama dengan rekan-rekan yang berpikiran sampai pada kesimpulan bahwa Sulawesinese harus bertanggung jawab atas keamanan di wilayah mereka sendiri. Jusuf juga menunjukkan keprihatinan oleh fakta bahwa KODAM VII/Wirabuana 's singkat keamanan mencakup seluruh Indonesia Timur sedangkan KODAMs di Indonesia Barat memiliki area spesifik untuk menutupi.
Perhatian terhadap desentralisasi memuncak dalam pernyataan Permesta yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh penting di Sulawesi (termasuk Jusuf) pada tanggal 2 Maret 1957. Pernyataan itu juga menyatakan keadaan darurat di Indonesia Timur. Pada saat ini, Jusuf menjadi perwira operasi untuk Permesta.
Itu tidak Namun lama, sebelum Jusuf meninggalkan gerakan. Pada Mei 1957, Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, resmi pembentukan KODAM XIV/Hasanuddin, KODAM/Sulawesi Tenggara dan KODAM XVI/Udayana untuk menutupi keamanan Sulawesi. Dengan permintaannya telah terpenuhi, tidak ada alasan untuk Jusuf untuk tinggal dengan Permesta.
Sebaliknya, Jusuf menjadi mata-mata, melaporkan hasil pertemuan kepada Pemerintah Pusat yang curiga bahwa Permesta adalah gerakan separatis.
Jusuf menjatuhkan sandiwara dengan Permesta pada Mei 1958 dengan pengangkatannya sebagai Panglima KODAM/Sulawesi Tenggara. Dari posisinya, Jusuf dibantu Pemerintah Pusat dalam memadamkan gerakan Permesta.
Pada Oktober 1959, Jusuf dipindahkan ke KODAM XIV/Hasanuddin menjadi Komandan nya. Sebagai Panglima KODAM XIV/Hasanuddin, Jusuf bertanggung jawab atas keamanan Sulawesi Selatan.
Pada tanggal 27 Agustus 1964, Jusuf diangkat sebagai Menteri Perindustrian. Meskipun ini adalah pos sipil, itu tidak mengherankan bahwa Jusuf diangkat ke posisi ini karena Sukarno memiliki anggota lain dari ABRI dalam kabinetnya untuk alasan lain selain pertahanan dan keamanan (Contoh: Letnan Jenderal Hidayat sebagai Menteri Telekomunikasi dan Ali Sadikin dari Marinir menjabat sebagai Menteri Perhubungan).
Pada tanggal 11 Maret 1966, Jusuf menghadiri pertemuan Kabinet di Istana Presiden, yang pertama sejak Sukarno reshuffle kabinet pada akhir Februari. Pertemuan tidak berlangsung lama sebelum Sukarno, setelah menerima surat dari Komandan Pengawal, tiba-tiba meninggalkan ruangan. Ketika pertemuan itu selesai, Jusuf dan Menteri Urusan Veteran, Basuki Rachmat, pergi ke luar Istana Presiden untuk
bergabung dengan Amir Machmud Panglima KODAM V/Jaya. Jusuf kemudian diberitahu apa yang terjadi bahwa Soekarno telah pergi ke Bogor dengan helikopter karena situasi yang tidak aman di Jakarta.
Jusuf kemudian menyarankan bahwa mereka bertiga pergi ke Bogor untuk memberikan dukungan moral kepada Sukarno. Ketiganya kemudian pergi ke kediaman Letnan Jenderal Soeharto, Panglima Angkatan Darat yang telah membentuk posisi sebagai lawan politik terkuat Sukarno. Menurut Amir Mahmud, Suharto meminta ketiga Jenderal ini untuk memberitahu Sukarno kesiapan untuk memulihkan keamanan, namun Presiden harus memintanya.
Di Bogor, ketiganya bertemu dengan Soekarno yang tidak senang dengan keamanan dan dengan desakan Amirmachmud bahwa semuanya aman. Soekarno kemudian mulai mendiskusikan pilihan dengan ketiga Jenderal sebelum akhirnya meminta mereka bagaimana dia bisa mengurus situasi. Jusuf dan Basuki diam, tetapi Amirmachmud bahwa Sukarno memberi Suharto beberapa kekuatan dan memerintah Indonesia dengan
dia sehingga semuanya dapat diamankan. Pertemuan kemudian dibubarkan, Sukarno mulai mempersiapkan Keputusan Presiden.
Itu senja ketika Keputusan yang akan menjadi Supersemar akhirnya siap dan menunggu tanda tangan Sukarno. Sukarno memiliki beberapa keraguan menit terakhir tetapi Jusuf, bersama dengan dua jenderal dan lingkaran dalam Sukarno dalam Kabinet yang juga telah membuat perjalanan ke Bogor mendorongnya untuk menandatangani. Soekarno akhirnya menandatangani dan menyerahkan Supersemar Basuki akan diteruskan kepada Soeharto.
Ada kontroversi mengenai peran Jusuf di Supersemar. Satu akun menyatakan bahwa Jusuf datang ke Bogor dengan folder merah muda dengan Supersemar sudah pre-prepared pada kertas dengan logo Angkatan Darat di atasnya dan bahwa ada empat Jenderal bukan tiga, makhluk Umum keempat Maraden Panggabean. Soekarno kemudian diintimidasi di titik pistol oleh Basuki dan Panggabean sebelum menandatangani Supersemar yang telah disiapkan.
Pada 13 Maret, Soekarno memanggil Jusuf, Basuki, dan Amirmachmud. Soekarno marah karena Suharto telah melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengatakan bahwa Supersemar tidak mengandung instruksi tersebut. Soekarno kemudian memerintahkan agar membuat sebuah surat untuk menjelaskan isi Supersemar namun surat itu tidak pernah muncul selain dari salinan yang dikumpulkan oleh mantan Duta Besar Kuba, AM Hanafi.
Sebagai pimpinan bangsa berubah dari Soekarno ke Soeharto, Jusuf melanjutkan sebagai Menteri Perindustrian. Itu juga dicatat bahwa meskipun memegang jabatan sipil, karier militer Jusuf melanjutkan sambil terus menerima promosi dari posisi ini.
Pada bulan April tahun 1978, Jusuf diangkat ke posisi Panglima ABRI saat bersamaan mengambil posisi Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Sebagai Komandan, Jusuf ditugaskan oleh Suharto untuk memulai proses mengintegrasikan (Memanunggalkan) ABRI dengan rakyat. Jusuf nanti akan mengatakan bahwa ia tidak yakin apa urutan ini berarti, tetapi mengambil hal itu berarti bahwa ia membuat ABRI netral dalam politik, bukan menggunakan Golkar 's samping. Dalam hal ini ia berhasil seperti dalam