Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
Jepang sangat diperlukan untuk menghadapi Amerika Serikat. Jepang sendiri telah merencanakan peningkatan yang signifikan terhadap kekuatan militernya. Dan secara langsung maupun tidak langsung, ini akan berimbas pada negara-negara anggota ASEAN dalam bentuk peningkatan perlombaan senjata di kawasan.
Kontur dimensi multipolar yang kian kompleks mengharuskan tiap negara anggota ASEAN untuk adaptif terhadap dinamika geopolitik dan geostrategi kawasan. Seperti pada peningkatan kemampuan militer RRT yang oleh Amerika Serikat pun dipandang sebagai sebuah ancaman. International Role RRT telah terbuka lebar dengan diundangnya modal dan teknologi dari Barat dan Jepang.
RRT tampaknya akan terus mempertahankan kepentingan dan strategic influence mereka di kawasan ASEAN baik secara politik maupun militer. Ada keprihatinan mengenai tindakan RRT beberapa tahun yang lalu di Kepulauan Spratly. Pengembangan lembaga-lembaga keamanan yang lebih kuat di kawasan sangat diperlukan. Di bidang ekonomi dan industri, langkah RRT yang mendorong warganya bermigrasi dari daerah pedesaan
ke kota-kota untuk menciptakan 270 juta pekerjaan dalam 10 tahun ke depan patut diapresiasi.
Kepentingan utama RRT terhadap negara-negara Asia terfokus pada pembangunan ekonomi yang cepat, dan bagi RRT, untuk diakui sebagai kekuatan Asia yang besar juga sangat penting. Dalam sebuah novel terbitan tahun 1997 yang menggambarkan terjadinya perang berskala global antara Amerika Serikat melawan RRT, diceritakan bahwa pemicunya adalah serangan RRT ke Laut Cina Selatan dan invasi militer RRT ke Vietnam.
Walaupun novel tersebut adalah fiksi belaka, namun tetap ada korelasinya dengan kondisi yang terjadi saat ini, dan ada kemiripan dengan apa yang diungkapkan oleh pakar politik AS Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization.
Begitu juga dengan Korea Selatan, Presiden Korea Selatan, Lee Myung Bak pada tahun 2009 mengatakan bahwa perdagangan ASEAN-Korsel telah tumbuh 11 kali lipat dalam dua dekade terakhir menjadi senilai US$ 90.2 miliar. Angka tersebut bahkan diperkirakan akan meningkat menjadi US$ 150 miliar pada 2015. Dan berencana untuk meningkatakannya lebih baik lagi dan selain itu melakukan pertukaran budaya dan sebagainya.
India menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada KTT ke-5 ASEAN di Bangkok, Thailand tanggal 14-15 Desember 1995 setelah sebelumnya menjadi Mitra wicara sektoral sejak 1992. Pada KTT ke-1 ASEAN-India di Phnom Penh, Kamboja tanggal 5 November 2002 para Pemimpin ASEAN dan India menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi
dan people to people contacts. Komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity and Plan of Action pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004.
Hubungan kerja sama Indonesia-India di bidang ekonomi dan perdagangan mulai timbul seiring dengan adanya upaya-upaya ke arah kerja sama antara ASEAN dan Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) untuk menuju kerja sama yang lebih luas di kawasan Asia. Secara lebih konkret lagi, hubungan dan kerja sama yang lebih dekat telah terwujud dalam hubungan kemitraan antara ASEAN dan India
melalui format pertemuan tingkat tinggi ASEAN+1 (India), dimana pertemuan keduanya diadakan di Bali pada bulan Oktober 2003 lalu.
Beberapa negara telah bersaingan membuat klaim teritorial atas Laut Cina Selatan. Perselisihan tersebut dianggap sebagai titik konflik Asia yang paling berpotensi bahaya. Perselisihan yang telah timbul:
Indonesia, RRT, Vietnam dan Taiwan atas daerah perairan di timur laut Kepulauan Natuna Filipina, RRT, dan Taiwan atas ladang gas Malampaya dan Camago di Laut Cina Selatan Filipina, RRT, dan Taiwan atas ladang gas di Gosong Scarborough. Vietnam, RRT, dan Taiwan atas perairan di sebelah barat Kepulauan Spratly. Kesemua atau beberapa dari pulau-pulau di daerah tersebut juga tengah diperebutkan Vietnam, RRT, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina.
Kepulauan Paracel dipersengketakan antara RRT dan Vietnam. Malaysia, Kamboja, Thailand dan Vietnam atas ladang gas dan minyak di Teluk Thailand. Singapura dan Malaysia di sepanjang Selat Johor dan Selat Singapura termasuk Pulau Batu Puteh (Pedra Blanca)
ASEAN telah mengeluarkan deklarasi tentang masalah ini, menyerukan semua negara untuk menangani masalah tersebut tanpa menggunakan kekerasan.
Indonesia dan Malaysia atas wilayah kaya minyak di Ambalat, Kalimantan Timur. Indonesia dan Timor Leste atas sengketa kecil di pulau Timor seperti sengketa atas sawah di Noelbesi Citrana, Bijaelsunan dan Delomil Memo. Indonesia dan Filipina atas Pulau Miangas Indonesia dan Papua Nugini atas tanah ulayat di perbatasa kedua negara Kamboja dan Thailand atas Candi Preah Vihear
ASEAN telah mengeluarkan deklarasi tentang masalah ini, menyerukan semua negara untuk menangani masalah tersebut tanpa menggunakan kekerasan.