Uni Soviet
dicapai, tetapi Gorbachev dan timnya sama sekali tidak merombak kebijakan-kebijakan ekonomi warisan Stalin seperti pengendalian harga, mata uang rubel yang tidak dapat dipertukarkan, tidak diakuinya kepemilikan pribadi, dan monopoli pemerintah atas sebagian besar sarana produksi.
Pada tahun 1990, pemerintah Uni Soviet praktis telah kehilangan seluruh kendalinya terhadap kondisi-kondisi ekonomi. Pengeluaran pemerintah meroket karena perusahaan tak menguntungkan yang memerlukan bantuan dari negara semakin bertambah, sedangkan subsidi harga-harga kebutuhan pokok terus berlanjut. Perolehan pajak menurun, terutama karena adanya kampanye antialkohol
dan desentralisasi. Pemerintah pusat yang tidak dapat lagi membuat kebijakan produksi, khususnya dalam industri pemenuhan kebutuhan pokok, menyebabkan lenyapnya rantai produsen dengan pemasok sementara rantai yang baru belum terbentuk. Jadi, bukannya merampingkan sistem, program desentralisasi Gorbachev justru menyebabkan kemacetan proses produksi.
Pada tanggal 7 Februari 1990, Komite Pusat Partai Komunis setuju untuk melepaskan monopoli atas kekuasaannya. Republik-republik anggota Uni Soviet mulai menegaskan kedaulatan nasional mereka terhadap Moskwa dan mulai melancarkan "perang undang-undang" dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintahan republik-republik anggota Uni Soviet, terutama Trio Baltik, yaitu Estonia, Lituania, dan Latvia, membatalkan semua
undang-undang federal jika undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang setempat, menegaskan kendali mereka terhadap perekonomian setempat, dan menolak membayar pajak kepada pemerintah pusat di Moskwa. Gejolak ini menyebabkan macetnya ekonomi karena garis pasokan ekonomi dalam negeri rusak sehingga perekonomian Uni Soviet semakin merosot.
Pada pertengahan Agustus 1991, kelompok garis keras di lingkungan Partai Komunis Uni Soviet bekerja sama dengan KGB mengadakan sebuah percobaan kudeta terhadap Gorbachev, tetapi gagal. Pada tanggal 8 Desember 1991, Presiden RSFS Rusia, RSS Ukraina, dan RSS Byelorusia menandatangani Piagam Belavezha yang menandakan pembubaran kesatuan dan digantikan fungsinya oleh Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS).
Sementara ada banyak perdebatan mengenai siapa yang berhak membubarkan Uni Soviet, Gorbachev meletakkan jabatannya sebagai Presiden Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991 dan memberikan kekuasaannya kepada Boris Yeltsin. Puncaknya, Majelis Agung Uni Soviet membubarkan dirinya pada tanggal 26 Desember 1991 yang sekaligus menandakan bubarnya Uni Soviet sebagai suatu federasi, hanya terpaut empat hari sebelum hari jadinya yang ke-69.
Terdapat tiga tingkat kekuasaan di Uni Soviet: kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Majelis Agung, pemerintah yang dijalankan oleh Dewan Menteri, serta Partai Komunis, satu-satunya partai yang legal dan menjadi pembuat kebijakan utama di negara tersebut.
Secara konstitusional, Uni Soviet merupakan gabungan dari 14 Republik Sosialis Soviet (RSS) dan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia (RSFS Rusia), meski kekuasaan Partai Komunis yang sangat besar membuat sebutan "uni" menjadi hanya sekadar nama saja. Traktat Pembentukan Uni Soviet ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1922 oleh pemimpin empat republik, yaitu RSFS Rusia, RSFS Transkaukasia, RSS Ukraina, dan RSS
Byelorusia. Pada tahun 1924, saat pelaksanaan program delimitasi nasional di Asia Tengah, dibentuklah RSS Uzbekistan dan RSS Turkmenistan, menempati daerah yang dulunya merupakan bagian dari RSSO Turkestan di RSFS Rusia dan dua dependensi Soviet, RSR Khwarezmia dan RSR Bukhara. Pada tahun 1929, dibentuklah RSS Tajikistan, terpisah dari RSS Uzbekistan. Dengan berlakunya Konstitusi 1936, anggota
RSFS Transkaukasia, yaitu Georgia, Armenia, dan Azerbaijan, ditingkatkan statusnya menjadi republik, sedangkan Kazakhstan dan Kirgizstan dipisahkan dari RSFS Rusia.
Selanjutnya, pada bulan Agustus 1940, dibentuklah RSS Moldova yang menempati daerah yang dulunya milik RSS Ukraina serta daerah Bessarabia dan Bukovina Utara. Uni Soviet juga mencaplok negara-negara Baltik, lalu membentuk RSS Estonia, RSS Latvia, dan RSS Lituania. RSS Karelo-Finlandia dipisahkan dari RSFS Rusia pada bulan Maret 1940, tetapi disatukan kembali pada tahun 1956. Antara bulan Juli 1956 hingga September 1991,
ada 15 republik anggota Uni Soviet. Meski sebenarnya semua republik mempunyai kedudukan yang sama, nyatanya Uni Soviet didominasi oleh RSFS Rusia sebagai republik yang paling besar dan kuat. Oleh karena itu, hingga tahun 1980-an, banyak orang yang salah kaprah menyebut Uni Soviet sebagai "Rusia".
Uni Soviet adalah negara pertama yang mengadopsi sistem ekonomi terencana, dimana produksi dan distribusi dilakukan secara terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi terencana yang diterapkan pada masa-masa awal kekuasaan Bolshevik adalah peraturan Perang Komunisme yang di antaranya termasuk nasionalisasi industri, penyatuan distribusi hasil produksi, rekuisisi koersif produksi
pertanian, dan percobaan menghilangkan peredaran uang, termasuk perusahaan pribadi dan perdagangan bebas. Peraturan itu ternyata malah menyebabkan perekonomian Rusia pra-Uni Soviet kolaps sehingga pada tahun 1921, Lenin menggantinya dengan Kebijakan Ekonomi Baru yang melegalkan kembali perdagangan bebas dan kepemilikan bisnis secara kecil-kecilan. Perekonomian pun dengan cepat bangkit kembali.
Pada awal tahun 1940-an, perekonomian Uni Soviet menjadi relatif makmur, tetapi hanya sedikit produk buatan Soviet yang diperdagangkan secara global. Setelah pembentukan Blok Timur, perdagangan dengan negara lain mulai meningkat. Meski demikian, sistem perekonomian Soviet masih berdasar pada harga tetap dan monopoli perdagangan luar negeri oleh negara. Gandum dan barang kebutuhan rumah tangga merupakan barang impor
utama Uni Soviet pada tahun 1960-an. Selama perlombaan senjata pada masa Perang Dingin, Uni Soviet banyak menghabiskan anggarannya untuk belanja militer. Pada masa itu, Uni Soviet juga menjadi pengekspor senjata terbesar ke negara-negara Dunia Ketiga. Banyak sumber daya Soviet dalam jumlah besar yang dialokasikan ke negara-negara sosialis.
Sejak tahun 1930-an hingga kolaps pada akhir tahun 1980-an, Uni Soviet secara praktis hampir tidak pernah mengubah kebijakan ekonominya. Perekonomian disusun secara terpusat, lalu dilaksanakan oleh Gosplan dan diorganisasikan dalam rencana lima tahun. Pada praktiknya, rencana ini seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya karena banyaknya intervensi dari penguasa. Semua keputusan ekonomi ditentukan oleh pemimpin politik.
Beberapa layanan dasar untuk masyarakat didanai oleh pemerintah, misalnya layanan pendidikan dan kesehatan. Di sektor industri, industri alat berat dan pertahanan diberikan prioritas lebih tinggi daripada barang kebutuhan rumah tangga. Barang kebutuhan rumah tangga di luar kota-kota besar terkadang mengalami kelangkaan, yang ada pun bermutu rendah dan tidak banyak pilihan. Dengan
sistem ekonomi terpusat, pelanggan hampir tidak berpengaruh dalam proses produksi sehingga perubahan permintaan terhadap barang oleh konsumen yang pendapatannya lebih tinggi tidak dapat dilakukan.
Meski statistik dan pertumbuhan ekonomi Uni Soviet sulit diperkirakan secara pasti, diperkirakan ekonomi Soviet terus tumbuh hingga pertengahan tahun 1980-an. Selama dekade 1950-an dan 1960-an, pertumbuhan ekonominya lumayan tinggi dan sebanding dengan negara-negara Barat. Akan tetapi, setelah tahun 1970-an, pertumbuhan ekonomi itu mulai stagnan meski masih tumbuh secara positif.
Pada tahun 1987, Mikhail Gorbachev mencoba memperbaiki dan mereformasi ekonomi melalui program perestroika. Kebijakan itu melonggarkan kendali negara atas perusahaan, tetapi tidak diikuti dengan insentif pasar sehingga terjadi penurunan tajam pada hasil produksi. Perekonomian negara yang sudah terpengaruh akibat berkurangnya nilai ekspor minyak pada tahun 1980-an mulai