Organisasi Perdagangan Dunia
Hukum WTO juga menyediakan pengecualian dalam bentuk perjanjian dagang regional, yaitu perjanjian yang ditetapkan oleh negara-negara tertentu untuk semakin memperkuat upaya integrasi ekonomi. Contohnya adalah Kawasan Perdagangan Bebas Perbara, Perjanjian Perdagangan Bebas Eropa Tengah, atau Mercosur di Amerika Selatan. Dalam ranah WTO, "perjanjian dagang regional" juga dapat bersifat bilateral, contohnya
adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat-Kolombia atau Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Korea Selatan. Pada dasarnya perjanjian-perjanjian semacam ini menjadi pengecualian bagi asas MFN, karena negara yang tergabung di dalam perjanjian perdagangan bebas seperti ini memberikan keuntungan tertentu kepada mitra dagangnya, tetapi tidak kepada anggota WTO yang lain. Pasal
XXIV GATT dan Pasal V GATS sama-sama mengizinkan penetapan perjanjian dagang regional yang mendirikan serikat pabean atau kawasan perdagangan bebas. Selain itu, pada tanggal 28 November 1979, negara-negara anggota GATT mengeluarkan sebuah keputusan mengenai "Enabling Clause" yang mengizinkan Perlakuan Khusus dan Berbeda ("Special and Differential Treatment") untuk negara-negara berkembang. "Enabling Clause" ini kini menjadi
bagian dari GATT 1994. Contoh dari Perlakuan Khusus dan Berbeda ini adalah perlakuan yang lebih menguntungkan negara berkembang walaupun hal ini menyimpang dari asas MFN, pemberian landasan hukum kepada negara berkembang untuk membentuk "perjanjian dagang preferensial" sendiri, serta pemberian preferensi dagang tambahan kepada negara terbelakang.
WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa yang bertindak layaknya pengadilan dagang internasional. Sistem penyelesaian sengketa ini memiliki yurisdiksi wajib ("compulsory jurisdiction"), atau dalam kata lain anggota-anggota WTO harus menerima yurisdiksi sistem tersebut. Yurisdiksinya juga bersifat eksklusif dalam artian anggota yang ingin menuntut pelanggaran kewajiban hukum
WTO yang dilakukan anggota lain harus membawa perkara ini ke sistem penyelesaian sengketa di WTO. Selain itu, putusan yang dikeluarkan oleh sistem penyelesaian sengketa ini mengikat secara hukum. Tujuan dari sistem ini sendiri ditetapkan oleh Pasal 3.2 DSU, yaitu untuk "memberikan kepastian dan prediktabilitas" terhadap sistem perdagangan multilateral, sehingga badan yang menyelesaikan
sengketa akan mengeluarkan putusan yang sama untuk isu hukum yang sama kecuali jika ada alasan yang kuat. Selain itu, sistem ini juga didirikan untuk mempertahankan hak dan kewajiban anggota sesuai dengan yang ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian WTO. Maka dari itu, seperti yang tertulis secara gamblang di dalam Pasal 3.2 DSU, badan yang menyelesaikan
sengketa tidak boleh mengeluarkan putusan yang menambah ataupun mengurangi hak dan kewajiban anggota. Salah satu dampaknya adalah penolakan penggunaan perjanjian di luar WTO sebagai landasan hukum, karena tindakan seperti itu akan "menambah atau mengurangi" hak dan kewajiban anggota.
Sistem ini sendiri memiliki dua macam lembaga, yaitu lembaga politik berupa Badan Penyelesaian Sengketa dan lembaga kehakiman seperti Panel dan "Appellate Body". Badan Penyelesaian Sengketa pada dasarnya adalah sesi khusus di Dewan Umum WTO. Badan ini terdiri dari para diplomat yang mewakili semua anggota WTO, dan Pasal 2.1 DSU menyatakan bahwa fungsi dari badan ini adalah untuk menjalankan
sistem penyelesaian sengketa, termasuk dengan mendirikan panel, menerapkan laporan panel dan "Appellate Body", mengawasi pemberlakuan isi putusan, serta mengizinkan pengambilan tindakan balasan terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum WTO. Badan ini juga dapat mengangkat anggota "Appellate Body" dan menetapkan aturan perilaku dalam sistem penyelesaian sengketa. Dalam mengambil beberapa keputusan penting (seperti
pembentukan Panel, penerapan laporan Panel dan "Appellate Body", dan pemberian izin untuk menangguhkan konsesi dagang), Badan Penyelesaian Sengketa memiliki sistem "konsensus terbalik": keputusan akan diambil kecuali jika para anggota WTO telah mencapai konsensus untuk tidak mengambil keputusan tersebut.
Untuk lembaga kehakimannya, Panel berperan seperti pengadilan tingkat pertama. Namun, lembaga ini bukanlah sebuah pengadilan permanen, tetapi merupakan sebuah lembaga "ad hoc" yang dibentuk oleh Badan Penyelesaian Sengketa untuk sengketa-sengketa tertentu. Panel akan dibubarkan setelah sengketanya diselesaikan. Untuk memulai perkara di sistem penyelesaian sengketa WTO,
anggota yang menuntut harus meminta konsultasi dengan anggota lain terlebih dahulu. Anggota terkait harus membalas permintaan ini dalam waktu sepuluh hari dan juga harus berunding dengan itikad baik dalam waktu tiga puluh hari setelah permintaan tersebut resmi dilayangkan. Setelah itu, pihak yang menuntut baru dapat melayangkan permintaan resmi untuk
mendirikan sebuah Panel kepada Badan Penyelesaian Sengketa. Permintaan ini berfungsi untuk menentukan cakupan sengketa dan yurisdiksi panel, serta untuk memberitahu anggota yang dipermasalahkan dan anggota-anggota lain mengenai perkara tersebut. Permintaan ini harus disampaikan dalam bentuk tulisan. Panel biasanya terdiri dari tiga orang, tetapi pihak-pihak yang bersengketa dapat
memutuskan dalam waktu sepuluh hari setelah pembentukan Panel agar jumlah anggotanya dijadikan lima. Berdasarkan Pasal 11 DSU, tugas Panel adalah untuk meninjau perkara secara objektif. Setelah Panel mengeluarkan putusan, laporannya akan ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa dalam waktu 60 hari setelah laporan tersebut dibagikan kepada semua anggota. Keputusan untuk menetapkan laporan diambil berdasarkan sistem konsensus terbalik.
Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara merasa tidak puas dengan putusan Panel, maka mereka dapat memohon peninjauan dari "Appellate Body". Tidak seperti Panel, "Appellate Body" merupakan sebuah lembaga yang terus berdiri, dan lembaga ini sendiri dibentuk pada Februari 1995. Lembaga ini terdiri dari tujuh hakim yang merupakan pakar hukum, perdagangan internasional, dan subjek yang dibahas
dalam perjanjian-perjanjian WTO. Mereka bertindak secara independen dari pemerintahan di tingkatan nasional, dan Badan Penyelesaian Sengketa dapat mengangkat hakim di "Appellate Body" untuk masa jabatan selama empat tahun. Masing-masing boleh diangkat lagi satu kali. Menurut Pasal 17.12 DSU, tugas "Appellate Body" adalah untuk mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang diangkat selama prosedur banding,
dan Pasal 17.13 DSU juga menegaskan bahwa "Appellate Body" berwenang mengubah, menegakkan, atau membatalkan putusan Panel. Setelah "Appellate Body" mengeluarkan putusannya, laporannya juga harus ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa dalam waktu 30 hari setelah laporan tersebut dibagikan kepada anggota-anggota WTO. Pengambilan keputusan ini juga memakai sistem konsensus terbalik. Setelah itu,
sengketa terkait akan memasuki tahap implementasi dan penegakan. Dalam waktu 30 hari setelah laporan Panel atau "Appellate Body" ditetapkan, pihak yang didapati telah melanggar hukum WTO harus memberitahukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa bagaimana mereka akan mengimplementasikan putusan badan tersebut. Sebelum tenggat waktunya habis, pihak-pihak dalam sengketa mungkin saja akan
berselisih pandang mengenai tindakan implementasi yang patut diambil atau yang sejalan dengan hukum WTO, sehingga Pasal 21.5 DSU menyediakan prosedur khusus untuk menyelesaikan perselisihan ini, termasuk dengan meminta peninjauan dari Panel yang dibentuk pada permulaan sengketa. Jika pihak yang telah melanggar hukum WTO menolak untuk mengimplementasikan putusan Panel atau "Appellate Body" atau