Tionghoa
Tionghoa atau Tionghwa (ejaan Hokkien dari kata, Romanisasi Min Nan: "Tiong-hôa") atau Huaren () atau Bangsa Tionghoa atau Orang Tionghoa adalah sebutan di Indonesia untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering dipakai untuk menggantikan kata "Cina" yang kini memiliki konotasi negatif. Kata ini juga dapat merujuk kepada orang-orang
Tiongkok yang tinggal di luar Republik Rakyat Tiongkok, seperti di Indonesia (Tionghoa-Indonesia), Malaysia (Tionghoa-Malaysia), Singapura, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, dsb.. Dengan demikian, dalam bahasa Indonesia, istilah orang Tionghoa dan orang Tiongkok memiliki perbedaan makna; yang pertama merujuk pada etnis atau suku bangsa, yang kedua merujuk pada kewarganegaraan
Republik Rakyat Tiongkok. Orang-orang Tiongkok yang pergi merantau umumnya disebut sebagai orang Tionghoa perantauan ("Hoakiao").
Di Tiongkok sendiri, konsep serupa dikenal dengan nama Huaxia () yang merujuk pada konsep bangsa serta peradaban Tiongkok, yang bersumber dari kesadaran bangsa Han (kelompok etnis mayoritas di Tiongkok Daratan, yang berasal dari Dinasti Han) atas nenek moyang mereka, yang secara kolektif disebut sebagai "Huaxia". Sedangkan istilah Zhonghua sendiri digunakan secara resmi
dalam nama negara, baik pada waktu sebelum Perang Dunia II (Republik Tiongkok- Zhonghua minguo) maupun setelah Perang Saudara Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok- Zhonghua remin gongheguo)
Zhonghua minzu (), kadang-kadang diterjemah sebagai "bangsa Tionghoa" atau ras Tionghoa dalam pengertian modern merujuk kepada semua rakyat di negara Tiongkok tanpa memandang kumpulan etnik. Zhonghua dialihaksarakan menjadi Tionghoa, sedangkan "Minzu" diterjemahkan menjadi "rakyat" atau "kumpulan etnik". Yang disebut orang Tionghoa tidak serta-merta
merujuk pada bangsa Han, yang merupakan mayoritas di Tiongkok, tetapi juga 55 suku minoritas lainnya di Tiongkok.
Istilah "Zhonghua minzu" merupakan suatu istilah politis kunci yang sejarahnya berkaitan erat dengan sejarah negara Tiongkok modern, baik sejarah kebangkitan nasional Tiongkok maupun sejarah perjuangan bangsa Tiongkok.
Sejak akhir 1980-an, perubahan paling mendasar dalam kewarganegaraan dan kebijakan minoritas di Republik Rakyat Tiongkok adalah perubahan nama dari "rakyat Tiongkok" (atau zhongguo renmin) menjadi "bangsa Tionghoa" (zhonghua minzu), yang menandakan perubahan paradigma dari suatu negara komunis dengan berbagai suku bangsa, menjadi suatu negara nasional dengan sebuah identitas tunggal.
Ketika para penguasa Dinasti Qing mengadopsi model kekaisaran Dinasti Han, dan menganggap negara mereka sebagai "Tiongkok" ("", lit. Negara Pusat atau Negara Tengah), namun tokoh-tokoh nasionalis Tiongkok seperti Dr. Sun Yat-sen mendeskripsikan pemerintahan Manchu sebagai "penjajah asing" yang harus diusir keluar, dan merencanakan untuk membangun sebuah negara Tiongkok modern, yang didambakan
seperti negara-negara modern lainnya pada saat itu. Setelah keruntuhan dinasti Qing, maka muncullah kontroversi seputar status wilayah yang didominasi oleh etnis minoritas, seperti Tibet dan Mongolia. Walaupun Kaisar Qing terakhir yang turun takhta telah menganugerahkan semua wilayah Qing kepada republik yang baru lahir, namun posisi bangsa Mongol dan Tibet ketika itu adalah
hanya setia kepada penguasa monarki Qing, sehingga mereka tidak merasa setia kepada pemerintah republik yang baru menggantikan monarki Qing. Posisi kedua wilayah ini hingga saat ini ditolak oleh Republik Tiongkok maupun Republik Rakyat Tiongkok. Pada masa awal Republik (1912-27) dan Nasionalis (1928-49), istilah "Zhonghua minzu" pertama kali disebut oleh Liang Qichao, yang
pada mulanya hanya merujuk pada bangsa Han. Kemudian istilah tersebut diperluas untuk mencakup empat bangsa mayoritas lainnya: bangsa Man (Manchu), bangsa Menggu (Mongol), bangsa Hui (kelompok etnis beragama Islam di barat laut Tiongkok), dan bangsa Zang (Tibet), yang merupakan pembagian yang dilakukan oleh Dinasti Qing, di bawah konsep Lima Bangsa di Bawah Satu Negara (). Sun Yat-sen kemudian memperluas lagi konsep ini, dia menulis:
Setelah pendirian Republik Rakyat Tiongkok, konsep "zhonghua minzu" dipengarui oleh kebijakan kewarganegaraan Soviet. Secara resmi RRT menjadi negara kesatuan yang terdiri dari 56 kelompok etnis, dan etnis Han merupakan mayoritas di antaranya (lebih dari 90% dari jumlah penduduk). Konsep "zhonghua minzu" menjadi kategori yang mencakup semua bangsa di dalam batas wilayah negara RRT.
Di Taiwan, konsep "bangsa Tionghoa" ini juga digunakan oleh Presiden Ma Ying-jeou sebagai konsep pemersatu yang mempersatukan Taiwan dan Tiongkok Daratan, tanpa menggunakan istilah "orang Tiongkok" yang bermakna ambigu.
Berdasarkan pengertian di atas, seorang etnis Korea dari Tiongkok yang tinggal dan bekerja di Korea, atau seorang etnis Mongolia dari Tiongkok yang tinggal dan bekerja di Mongolia akan dianggap sebagai anggota dari "zhonghua minzu", yang dapat memunculkan masalah identitas orang tersebut (termasuk kesetiaan terhadap negara asal/tempat tinggalnya, batas antara negara dan bangsa, dan kategorisasi modern terhadap negara-negara historis).
Persoalan apakah etnis Tionghoa yang tinggal di luar Tiongkok dan bukan warganegara Tiongkok juga menjadi bagian dari definisi "zhonghua minzu" tergantung pada konteksnya. Seringkali, orang-orang Tionghoa di Indonesia, Malaysia dan Singapura membuat garis yang jelas antara menjadi warganegara Tiongkok dan menjadi orang Tionghoa, sehingga tidak memunculkan salah tafsir maupun pertanyaan tentang negara kewarganegaraan mereka.
Batas-batas konseptual "zhonghua minzu" lebih kompleks di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, seperti Mongolia dan Korea. Sebagai contoh, wacana Genghis Khan sebagai "pahlawan nasional" di Tiongkok ditentang oleh Mongolia, yang sejak keluar dari sosialisme telah secara eksplisit memposisikan Genghis Khan sebagai bapak bangsa/negara Mongolia. Pada kenyataannya, saat
ini terdapat lebih banyak etnis Mongolia di Tiongkok (kebanyakan di wilayah Mongolia Dalam), daripada di negara Mongolia itu sendiri.
Penggunaan konsep "Zhonghua minzu" dapat memunculkan interpretasi ulang terhadap sejarah Tiongkok. Sebagai contoh, Dinasti Qing yang didirikan oleh bangsa Manchu pada masa itu dianggap sebagai rezim "asing", atau "non-Han". Demikian pula dengan Dinasti Yuan yang didirikan bangsa Mongol. Setelah ideologi "zhonghua minzu" diadopsi, maka kedua suku bangsa tersebut adalah bagian
dari "zhonghua minzu", dengan demikian mereka tidak lagi dianggap sebagai bangsa asing, dan dinasti mereka dianggap merupakan dinasti yang didirikan oleh salah satu etnis minoritas Tiongkok.
Di pihak lain, beberapa tokoh pahlawan tradisional Tiongkok juga dikaji ulang sejarahnya. Pahlawan seperti Yue Fei dan Koxinga yang pada mulanya dianggap telah berjasa membela Tiongkok dari serangan bangsa "barbar", sekarang telah dikarakterisasi ulang sebagai "pahlawan etnis (Han)" yang berperang bukan melawan bangsa barbar, melainkan etnis lain yang masih merupakan sesama orang Tionghoa (bangsa Jurchen dan Manchu).
Dalam praktiknya, konsep "zhonghua minzu" telah memberikan akses yang sangat luas kepada warganegara Tiongkok dari etnis minoritas. Mereka memperoleh hak masuk universitas pilihan, kebijakan pajak yang longgar, tidak perlu mengikuti program kebijakan satu anak, dan beberapa kelonggaran lainnya di bawah undang-undang Tiongkok tentang etnis minoritas Hal ini otomatis
membuat populasi etnis minoritas di Tiongkok melesat tajam, dari sekitar 5% total etnis minoritas di Tiongkok pada tahun 50-an, menjadi 10% pada tahun 2006-7.
Ada perbedaan antara istilah "Tiongkok" dan "Tionghoa", yang seringkali rancu penggunaannya dalam bahasa Indonesia, antara lain: