Perjanjian Inggris-Belanda 1824
Pada tanggal 17 Maret 1824, di London, Antara Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Belanda menandatangani Perjanjian Britania-Belanda 1824, yang juga dikenal dengan Perjanjian London atau Traktat London ("Treaty of London"). Perjanjian ini ditujukan untuk mengatasi konflik yang bermunculan akibat pemberlakuan Perjanjian Britania-Belanda 1814.
Pada tahun 1818, Sir Thomas Stamford Raffles yang telah dilantik menjadi gubernur di koloni Inggris di Bengkulu ("Bencoolen"), Sumatra, masih meyakini bahwa Inggris perlu mencari cara untuk menjadi penguasa dominan di Asia. Salah satunya dengan membangun sebuah pelabuhan baru di Selat Malaka. Pelabuhan Inggris yang sudah ada, seperti Pulau Pinang terlalu jauh dari Selat Malaka, sedangkan
Bengkulu menghadap ke Samudera Hindia dan Selat Sunda. Raffles kemudian berhasil menyakinkan East India Company (EIC) untuk mencari pelabuhan baru, dan salah satu yang dilirik adalah Pulau Tumasik (sekarang disebut Singapore).
Raffles tiba di Tumasik pada 29 Januari 1819. Dia menemukan sebuah perkampungan Melayu kecil di muara Sungai Singapore yang diketuai oleh seorang Tumenggung dari Kesultanan Johor. Pulau itu dikelola oleh Kesultanan Johor tetapi keadaan politiknya tidak stabil. Pewaris Sultan Johor, Tengku Abdul Rahman dikuasai oleh Belanda dan Bugis. Raffles kemudian mengetahui bahwa Tengku Abdul Rahman
menjadi sultan hanya karena saudaranya, yaitu Tengku Hussein tidak berada di tempat sewaktu ayahnya meninggal dunia. Menurut adat Melayu, calon sultan perlu berada di sisi sultan sekiranya ingin dilantik menjadi sultan.
Sadar bahwa ia dapat memanipulasi keadaan ini, Raffles telah mendukung Tengku Hussein untuk menjadi Sultan sekiranya Tengku Hussein memberikan izin kepada Inggris untuk membuka pelabuhan di Tumasik dan sebagai balasan Inggris akan membayar uang tahunan kepada Tengku Hussein. Perjanjian ini menjadi sah pada 6 Februari 1819 dan nama Tumasik diganti menjadi Singapore. Raffles kembali ke
Bengkulu tidak lama setelah menandatangani perjanjian dengan Johor. William Farquhar kemudian mengepalai koloni baru Inggris ini dengan bantuan sepasukan tentara Inggris.
Di balik masalah-masalah yang dihadapinya Singapura berkembang pesat karena statusnya sebagai sebuah pelabuhan bebas. Pedagang-pedagang Arab, TiongHoa dan India menjadikannya tempat persinggahan mereka. Pendirian koloni Singapura oleh Raffles mendapat masalah ketika Belanda menuduh Inggris mencampuri daerah kekuasaannya dan meminta agar Inggris pergi dari Singapura. Pada mulanya kerajaan
Inggris dan East India Company (EIC) bersimpati dengan masalah ini, tetapi akhirnya mereka mengabaikannya demi kepentingan kemajuan di Singapura. Menjelang tahun 1822, sudah jelas niat Inggris bahwa mereka tidak akan menyerahkan Singapura kepada Belanda.
Peristiwa Singapura ini menimbulkan perselisihan antara Inggris dan Belanda dan akibatnya diadakan lah persetujuan dan penandatanganan Treaty Of London pada tahun 1824.
Di kota London pada tanggal 17 Maret 1824, United Kingdom of Great Britain (Britania Raya) dan Koninkrijk der Nederlanden (Kerajaan Belanda) menandatangani Perjanjian Britania-Belanda 1824, yang juga dikenal dengan Perjanjian London. Perjanjian ini ditujukan untuk mengatasi konflik yang bermunculan akibat pemberlakuan Perjanjian Britania-Belanda 1814. Belanda diwakili oleh Hendrik Fagel dan Anton Reinhard Falck, sedangkan Britania diwakili oleh George Canning dan Charles Watkins Williams Wynn.
Perjanjian ini menjelaskan, bahwa kedua negara diijinkan untuk tukar menukar wilayah pada British India, Ceylon (SriLanka) dan Indonesia, berdasarkan kepada negara yang paling diinginkan, dengan pertimbangan masing-masing negara harus mematuhi peraturan yang ditetapkan secara lokal. antara lain: Pertimbangan-pertimbangan dalam perjanjian ini, mengikutsertakan: Semua serah terima dari kepemilikan dan bangunan yang
didirikan terjadi pada tanggal 1 Maret 1825.Hal ini di luar dari jumlah yang harus dibayarkan oleh Belanda sebesar 100000 poundsterling sebelum akhir tahun 1825. Perjanjian ini disahkan pada tanggal 30 April 1824 oleh Britania dan tanggal 2 Juni 1824 oleh pihak Belanda. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Inggris-Belanda 1824 ini maka Kepulauan Hindia terbagi atas pengaruh dua kekuasaan tersebut,
maka status Singapura, Malaka dan kawasan utara, termasuk Pulau Pinang, menjadi hak milik Inggris telah dikukuhkan. Sedangkan kawasan di sebelah selatan berada di bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1826, Singapura bersama-sama dengan Pulau Pinang dan Melaka digabungkan di bawah satu pemerintahan yaitu Pemerintahan Negeri-Negeri Selat.