Amirmachmud
Amir Machmud () adalah seorang Jenderal Militer Indonesia yang merupakan saksi mata penandatanganan Supersemar, sebuah dokumen serah terima kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto.
Amir Machmud lahir pada 21 Februari 1923 di Cimahi, Jawa Barat. Ia adalah anak kedua dari lima bersaudara dan ayahnya bekerja untuk sebuah perusahaan publik di bawah Pemerintah Kolonial Belanda.
Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1940, Amir Machmud mulai memikirkan karier yang ia akan lakukan. Pada tahun 1941 ia mengambil kursus topografi, meskipun tidak pernah datang untuk itu.
Pada tahun 1942, Pemerintah Kolonial Belanda dikalahkan oleh Tentara Kekaisaran Jepang dan Indonesia berada di bawah pendudukan Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1943, dengan gelombang perang mulai berbalik melawan mereka, Jepang mendirikan Pembela Tanah Air (PETA). PETA merupakan kekuatan tambahan yang berisi orang Indonesia dan dirancang untuk meningkatkan jumlah pasukan untuk Jepang dan membantu mereka dalam melawan Amerika Serikat yang memutuskan untuk menyerang Jawa. Amirmachmud bergabung dengan PETA dan menjadi komandan peleton.
Pada 17 Agustus 1945, pemimpin nasionalis Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Hari kemudian, Sukarno menyerukan orang Indonesia yang berbadan sehat untuk mengumpulkan senjata dan kelompok sendiri dalam persiapan pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Kelompok-kelompok milisi yang dikenal sebagai Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk dan Amirmachmud memimpin salah satunya ke Lembang, Jawa Barat.
Pada tahun 1946, setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) didirikan, BKR Lembang telah diintegrasikan ke Kodam VI/Siliwangi (Divisi Siliwangi), sebuah komando regional militer yang bertanggung jawab atas keamanan Jawa Barat. Amirmachmud kemudian dipindahkan ke Bandung Utara, dimana ia membiarkan pasukannya dalam pertempuran melawan pasukan Inggris dan pasukan Belanda, yang sangat ingin mempertahankan wilayah kolonial mereka.
Amirmachmud dan KODAM VI/Siliwangi kemudian dipaksa untuk meninggalkan Jawa Barat pada tahun 1948 setelah penandatanganan Perjanjian Renville. Berdasarkan perjanjian ini, Pemerintah Indonesia dipaksa untuk mengakui wilayah yang telah diambil di bawah kontrol Belanda dan ini termasuk Jawa Barat. Di bawah komando Kolonel Abdul Haris Nasution, KODAM VI/Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah. Pada tahun yang sama, Amirmachmud bergabung dengan pasukannya dalam pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun.
Pada tahun 1949, ketika masa-masa awal Belanda untuk keluar dari Indonesia, Amirmachmud dan pasukannya kembali ke Jawa Barat. Disana, Amirmachmud terlibat dalam pertempuran melawan gerakan Darul Islam, kelompok separatis yang ingin mendirikan Indonesia yang teokratis di bawah agama Islam. Pada tahun 1950, Amirmachmud juga terlibat dalam penumpasan terhadap Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), sebuah kelompok militer yang masuk ke Bandung dan mulai membidik prajurit TNI.
Setelah situasi mulai tenang, Amirmachmud memiliki karier militer yang relatif lancar dan menjabat sebagai Panglima Batalyon di Tasikmalaya dan Garut sebelum diangkat menjadi Kepala Staf Resimen di Bogor. Setelah mengabdi di Bogor, Amirmachmud menjabat sebagai Kepala Staf Panglima KODAM VI/Siliwangi.
Pada tahun 1958, Amirmachmud dipindahkan ke Jakarta dimana ia bekerja sebagai anggota staf di markas besar Angkatan Darat selama dua tahun.
Pada tahun 1960, Amirmachmud dikirim ke Bandung untuk menghadiri Seskoad. Di sana, ia belajar tentang politik dan ekonomi, mata pelajaran penting bagi seorang prajurit dalam ketentaraan, ia juga mendapatkan lebih banyak dan lebih terlibat dalam menjalankan pemerintahan. Amirmachmud juga berkenalan dengan Soeharto selama waktunya di Seskoad.
Setelah ia menyelesaikan kursus Seskoad-nya, Amirmachmud diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Caduad. Caduad, yang selanjutnya akan menjadi Kostrad adalah kekuatan strategis yang dirancang untuk bersiap setiap saat sehingga dapat dengan mudah dipanggil selama kasus darurat nasional. Caduad saat itu dipimpin oleh Soeharto.
Pada tahun 1962, Presiden Soekarno menetapkan bahwa Indonesia akan menduduki Irian Barat dan membuat perintah perang untuk pembebasan Irian Barat. Untuk operasi ini, Soeharto diangkat menjadi komandan lapangan dan sekali lagi, ia menunjukkan kepercayaannya kepada Amirmachmud dengan menunjuknya untuk posisi Kepala Staf Operasional. Namun, setelah beberapa serangan militer kecil, Belanda berada di bawah tekanan
dari Amerika Serikat dan menandatangani Perjanjian New York untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, memberikan kesempatan diadakannya referendum, agar Irian Barat bisa memilih kemerdekaannya.
Tugas pertama Amirmachmud sekarang sebagai Pangdam. Pada tahun 1962, ia diangkat sebagai Panglima KODAM X/Lambung Mangkurat, yang bertanggung jawab untuk keamanan Kalimantan Selatan.
Selama menjadi Pangdam, G30S/PKI meletus, mereka membuat usaha kudeta di Jakarta pada 1 Oktober 1965. Pada siang hari, Gerakan G30S mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang mencakup Amirmachmud sebagai anggota. Amirmachmud, seperti banyak jenderal anti-komunis lainnya yang masuk dalam daftar, dengan cepat menyangkal tuduhan tersebut. Hari akan selesai dengan Soeharto mengambil kembali kendali situasi di Jakarta dan PKI dituduh sebagai penyebab di balik Gerakan G30S.
Pada bulan Desember tahun 1965, Amirmachmud diangkat Panglima KODAM V/Jaya dan dia sekarang bertanggung jawab untuk keamanan Jakarta dan sekitarnya.
Penunjukan Amirmachmud datang pada titik penting dalam sejarah Indonesia dan selama pengangkatannya itu Suharto mulai mengumpulkan dukungan politik dan momentum untuk menantang Sukarno. Amirmachmud, seperti kebanyakan rekan Angkatan Darat lainnya, melemparkan dukungan mereka di belakang Suharto.
Pada awal tahun 1966, popularitas Sukarno menurun, cukup bagi orang untuk secara terbuka menentang dia melalui sarana protes. Yang paling vokal dari para demonstran adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang pada tanggal 10 Januari menuntut agar PKI dilarang, simpatisan PKI ditangkap dan harga harus diturunkan, tuntutan mereka tersebut dikenal dengan nama Tritura. Amirmachmud dan Tentara mendukung, mendorong,
dan melindungi demonstran. Untuk membuat hal-hal lebih praktis, Amirmachmud bersama dengan Umar Wirahadikusumah (Pangkostrad) dan Sarwo Edhie Wibowo (Komandan RPKAD) atas izin Kepala Staf Kostrad, Kemal Idris untuk mengambil kendali dari pasukan mereka yang sekarang terkonsentrasi di Jakarta.
Ada dualisme terhadap sikap Amirmachmud pada titik ini. Secara politis, dia bersama Suharto, Angkatan Darat, dan demonstran anti-Sukarno. Namun pada saat yang sama, ia merasa bertanggung jawab untuk mencegah kekacauan dengan semua protes dan demonstrasi di Jakarta. Pada bulan Februari, Amirmachmud sebenarnya melarang protes di Jakarta. Larangan ini diabaikan.
Pada 11 Maret 1966, Sukarno menggelar Rapat Kabinet dan mengundang Amirmachmud untuk menghadirinya. Sebelum pertemuan tersebut Sukarno bertanya kepada Amirmachmud tentang situasi aman atau tidak, Amirmachmud menjawab aman. Sukarno kemudian memulai pertemuan yang ditandai oleh ketidakhadiran Suharto. 10 menit pertemuan berlangsung, Amirmachmud didekati oleh Brigadir Jenderal Sabur, Komandan Resimen
Tjakrabirawa. Sabur mengatakan bahwa ada pasukan yang tak dikenal di luar. Amirmachmud mengatakan kepada Sabur untuk tidak khawatir tentang hal itu.
Lima menit kemudian, Sabur mengulangi pesannya tadi, kali ini ia memberitahu Sukarno juga. Sukarno dengan cepat menangguhkan pertemuan tersebut dan meninggalkan ruangan. Bersikeras bahwa Sukarno akan aman, Amirmachmud membahas opsi pengamanan dengan Presiden dan memutuskan bahwa Bogor akan menjadi tempat yang cukup aman untuk menghindari situasi tegang.