Parlemen Eropa
Parlemen Eropa (English: European Parliament, disingkat EP) adalah satu-satunya lembaga Uni Eropa (EU) parlementer yang dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa. Bersama dengan Dewan Uni Eropa (juga dikenal sebagai "Dewan"), tidak boleh dipertukarkan dengan Dewan Eropa dan Majelis Eropa, menjalankan fungsi legislatif Uni Eropa. Parlemen terdiri dari 751 anggota (MEP), jumlahnya akan menjadi
705 anggota dimulai pada lembaga legislatif 2019-2024 (akibat ketentuan khusus yang disetujui mengenai Brexit), yang mewakili elektorat demokratik terbesar kedua di dunia (setelah Parlemen India) dan elektorat demokratik transnasional terbesar di dunia (375juta pemilih yang memenuhi syarat pada 2009).
Parlemen dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa (sebagai akibatnya, setiap warga negara Anggota Uni Eropa memiliki kewarganegaraan negara masing-masing dan kewarganegaraan Uni Eropa) setiap lima tahun dan dengan hak pilih universal sejak 1979. Akan tetapi, jumlah pemilih pada pemilihan umum Parlemen Eropa terus-menerus menurun pada setiap pemilihan umum sejak tahun tersebut dan berada di bawah 50% sejak tahun 1999. Jumlah pemilih pada 2014 bertahan di 42.54% dari pemilih Eropa.
Walaupun Parlemen Eropa memiliki kekuasaan legislatif seperti Dewan, Parlemen tidak secara resmi memiliki inisiatif legislatif (hak ini dimiliki Komisi Eropa), seperti yang dilakukan kebanyakan parlemen nasional negara anggota Uni Eropa. Parlemen merupakan "lembaga pertama" Uni Eropa (disebutkan pertama kali di perjanjian, memiliki hak seremonial atas semua otoritas di tingkat Eropa), dan berbagi
kekuasaan legislatif dan anggaran yang sama dengan Dewan (kecuali dalam beberapa bidang yang menerapkan prosedur legislatif khusus). Parlemen juga memiliki kontrol yang sama atas anggaran Uni Eropa. Terakhir, Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa (yang menjalankan kekuasaan eksekutif, tetapi tidak untuk legislatif), bertanggung jawab kepada Parlemen. Secara khusus, Parlemen memilih Presiden
Komisi dan menyetujui (atau menolak) penunjukkan Komisi secara keseluruhan. Parlemen kemudian dapat memaksa Komisi sebagai badan untuk mengundurkan diri dengan menggunakam mosi tidak setuju.
Presiden Parlemen Eropa (juru bicara Parlemen) saat ini adalah Antonio Tajani (EPP), terpilih pada Januari 2017. Ia mengetuai majelis multipartai, dua kelompok terbesar adalah Kelompok Partai Rakyat Eropa (EPP) dan Aliansi Sosialis dan Demokrat Progresif (S dan D). Pemilihan umum luas terakhir adalah pemilihan umum 2014.
Parlemen Eropa memiliki tiga tempat kerja-Brussel (Belgia), Kota Luksemburg (Luksemburg), dan Strasbourg (Prancis). Luksemburg merupakan rumah bagi kantor administratif ("Sekretariat Umum"). Pertemuan Parlemen ("sidang paripurna") bertempat di Strasbourg dan Brussel. Pertemuan komite diadakam di Brussel.
Parlemen, seperti lembaga lainnya, tidak didesain bentuknya seperti saat ini ketika pertemuan pertama pada 10 September 1952. Sebagai salah satu lembaga umum tertua, Parlemen bermula dari Majelis Umum Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (ECSC). Majelis ini merupakan majelis penasihat dari 78 anggota parlemen yang ditunjuk dan dipilih dari parlemen nasional negara anggota, yang
tidak memiliki kekuasaan legislatif. Perubahan sejak pendiriannya disoroti Profesor David Farrell dari Universitas Manchester: "Untuk sebagian besar hidupnya, Parlemen Eropa bisa saja diberi label 'toko dengan pembicaraan multibahasa'."
Perkembangan sejak pendiriannya menunjukkan bagaimana struktur Uni Eropa berevolusi tanpa "masterplan" yang jelas. Beberapa orang, seperti Tom Reid dari Washington Post, mengatakan bahwa: "tak seorang pun akan dengan sengaja merancang pemerintahan yang kompleks dan redundan seperti Uni Eropa". Bahkan dua tempat kerja Parlemen, yang beberapa kali berganti, merupakan hasil dari berbagai perjanjian atau tanpa
perjanjian. Walaupun sebagian besar MEP lebih memilih untuk hanya berbasis di Brussels, pada pertemuan John Major Edinburgh 1992, Prancis merekayasa amendemen perjanjian untuk mempertahankan tempat sidang paripurna secara permanen di Strasbourg.
Badan ini tidak disebutkan dalam Deklarasi Schuman yang asli. Badan ini dianggap atau diharapkan akan menyelesaikan kesulitan dengan Britania Raya untuk memungkinkan Majelis Dewan Eropa melakukan tugasnya. Majelis terpisah diperkenalkan selama perundingan perjanjian sebagai lembaga yang akan mengimbangi dan memonitor eksekutif sambil memberikan legitimasi demokratis. Susunan kata Perjanjian
ECSC menunjukkan keinginan para pemimpin yang lebih dari sekadar majelis penasihat normal dengan menggunakan istilah "perwakilan rakyat" dan memungkinkan diselenggarakannya pemilihan langsung. Kepentingan awal lembaga ini disoroti ketika Majelis diberi tugas menyusun rancangan perjanjian untuk membentuk Masyarakat Politik Eropa. Dengan dokumen ini, Majelis Ad Hoc dibentuk pada 13 September 1952 dengan anggota tambahan, tetapi setelah kegagalan Masyarakat Pertahanan Eropa yang diusulkan, proyek ini dibatalkan.
Walaupun seperti itu, Masyarakat Ekonomi Eropa dan Euratom dibentuk pada 1958 berdasarkan Perjanjian Roma. Ketiga komunitas ini memiliki Majelis Umum yang sama (dengan eksekutif terpisah) yang mengubah namanya menjadi Majelis Parlementer Eropa. Pertemuan pertama diadakan pada 19 Maret 1958 di Luksemburg, yang memilih Schuman sebagai presidennya, dan pada 13 Mei Majelis menyusun ulang susunannya
berdasarkan ideologi politik alih-alih kewarganegaraan. Hal ini dipandang sebagai kelahiran Parlemen Eropa modern, dengan perayaan 50 tahun Parlemen diadakan pada Maret 2008 alih-alih pada 2002.
Ketiga komunitas menggabungkan organ yang tersisa sebagai Masyarakat Eropa pada 1967, dan nama badan ini berubah menjadi "Parlemen Eropa" yang sekarang pada 1962. Pada 1970, Parlemen diberikan kekuasaan atas bidang anggaran Masyarakat, yang meluas menjadi keseluruhan anggaran pada 1975. Di bawah Perjanjian Roma, Parlemen harus dipilih melalui pemilihan umum. Akan tetapi, sebelumnya Dewan diminta
menyetujui sistem pemungutan suara yang seragam, yang gagal dilakukan. Parlemen mengancam membawa Dewan ke Mahkamah Eropa; ancaman ini membawa kesepakatan bahwa Dewan akan menyetujui pemilihan umum, tetapi masalah sistem pemungutan suara akan ditunda sampai suatu waktu kemudian.
Pada 1979, anggota parlemen dipilih secara langsung untuk pertama kalinya. Pemilihan ini membedakan Parlemen dengan lembaga serupa seperti Majelis Parlementer Dewan Eropa atau Parlemen Pan-Afrika yang anggotanya ditunjuk. Setelah pemilahan umum pertama tersebut, Parlemen mengadakan sidang pertamanya pada 11 Juli 1979, memilih Simone Veil (MEP) sebagai presidennya. Veil juga merupakan presiden Parlemen wanita pertama sejak pembentukannya sebagai Majelis Umum.
Sebagai badan yang dipilih, Parlemen mulai menyusun proposal yang membahas mengenai fungsi Uni Eropa. Sebagai contoh, pada 1984, terinspirasi oleh pekerjaan sebelumnya pada Masyarakat Politik Eropa, Parlemen menyusun "naskah perjanjian pembentukan Uni Eropa" (dikenal juga sebagai 'Rencana Spinelli' mengikuti nama seorang pelapor, Altiero Spinelli MEP). Walaupun tidak dipakai, banyak ide tersebut
kemudian diimplementasikan pada perjanjian lainnya. Lebih lanjut, Parlemen mulai memegang hak pilih pada pengusulan Presiden Komisi sejak 1980-an, sebelum Parlemen diberikan hak formal untuk memveto.
Sejak menjadi badan yang dipilih secara langsung, keanggotaan Parlemen Eropa dengan mudah berkembang ketika negara baru bergabung (keanggotaan juga disesuaikan ke atas pada 1994 setelah Reunifikasi Jerman). Mengikuti hal ini, Perjanjian Nice memberlakukan batasan pada jumlah anggota yang dipilih, yaitu sebanyak 732 anggota. Istana Eropa, susunan kursi Parlemen Strasbourg setengah lingkaran hingga 1999