Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan
Pada suatu waktu datang rombongan dari Indrapura, melewati nagari Punggasan menuju Pagaruyung untuk suatu keperluan. Rombongan yang merupakan utusan Tuanku Muhammad Syah (Regen Indrapura) melalui Air Haji terus ke Bukit Laban, tembus ke Limau Antu, kemudian mengilir sampai ke Parit Panjang. Didaerah Parit Panjang, rombongan diserang kerbau liar sehingga jatuh korban seorang dubalang Tuangku Muhammad
Syah. Dubalang tersebut dikubur di pandam pekuburan di Tandikek Ambacang. Untuk mengusut kejadian tersebut maka datang Tuangku Muhammad Syah dari Indrapura dengan diiringi oleh Tuangku Imam dari Air Haji. Momen tersebut juga digunakan oleh Tuanku Muhammad Syah, untuk mengangkat/menyusun kepemimpinan adat di Nagari Punggasan. Pimpinan rombongan/ninik mamak yang berempat jalan diulu diangkat menjadi pucuk sukunya
masing-masing. Kemudian ninik mamak nan batujuah jalan kudian diangkat pula menjadi pucuki suku masing-masing. Kemudian Tuangku Muhammad Syah sekaligus mengangkat sandi masing masing suku yaitu sandi suku Malayu empat orang, sandi Suku Kampai empat orang, sandi suku Lareh Nan Tigo tiga orang dan sandi suku Panai tiga orang, sehingga jumlah ninik mamak di Nagari Punggasan menjadi 18 orang. Istilah sandi pucuk suku kemudian berubah menjadi istilah Andiko Gadang.
Seiring dengan peristiwa di atas kemudian lahir istilah; Malayu Nan IV Niniak-V dengan Pucuaknyo, Lareh Nan III-IV dengan Pucuaknyo, Kampai Nan IV Buah Paruik-V dengan Pucuaknyo dan Panai Nan III Ibu-IV dengan Pucuaknyo, sehingga berjumlah 18 orang ninik mamak yang kedepannya menentukan haluan pemerintahan adat di Nagari Punggasan.
Seiring dengan pertambahan penduduk, maka diangkat pula ninik mamak yang langsung berhubungan dengan anak kemenakan atau disebut dengan Andiko Ketek. Sehingga struktur ninik mamak di Nagari Punggasan menjadi "Bajanjang Naik-Batanggo Turun". Mulai dari Andiko Ketek, terus ke Andiko Gadang dan terkahir berujung ke Pucuk Suku maupun sebaliknya. Masa ini disebut dengan pemerintahan masa Adat.
Pada perkembangan selanjutnya terjadilah pertikaian dalam Nagari Punggasan dimana antara suku yang satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Untuk mengamankan keadaan maka dicarilah salah seorang yang paling disegani untuk meredakan suasana dan diberi jabatan "Ketua Adat". Jabatan tersebut kemudian diisi oleh Si Manju DT. Tan Barain, salah seorang ninik mamak urang
nan bajalan di pasiah nan panjang (Orang yang di hilir). Beliaulah yang pertama kali menjadi Pucuk Bulat pemerintahan adat di Nagari Punggasan yang disebut dengan " Ikek Bulek, Payuang Sakaki". Walaupun sudah ada Ketua Adat, pertikaian antar suku tidak juga teratasi.
Pada bulan April tahun 1690 M, empat orang pangulu di Kanagarian Punggasan menemui belanda di Pulau Cingkuak, Painan. Maksud kedatangan pangulu tersebut adalah untuk meminta bantuan Belanda untuk meredakan suasana dan mengembalikan kekuatan para pangulu di Kanagarian Punggasan. setelah selama empat hari berunding dengan panglima Belanda yang bernama Pieter, maka Belanda setuju untuk ikut campur urusan Nagari Punggasan.
Tindakan pertama yang dilakukan Belanda adalah mengubah istilah Ketua Adat menjadi istilah "Puncak " yang artinya sangat tinggi dan sangat dimuliakan. Pada perkembangannya, istilah Puncak berkembang menjadi "Pamuncak" dan terkahir menjadi "Muncak". Setelah sekian lama berubah lagi menjadi istilah "Kepala Nagari". Sejak itulah fungsi Ketua Adat diambil oleh Kepala
Nagari. Pada masa perubahan Jabatan Ketua Adat menjadi Kepala Nagari tersebut disyaratkan bahwa yang akan menjadi Kepala Nagari haruslah dari Pucuk Suku. Beberapa orang yang pernah menjadi Kepala Nagari Di Kanagarian Punggasan adalah sebagai berikut: Tanggal 12 Mei 1946 keluar maklumat Residen Sumatera Tengah yang menyatakan jabatan Kepala Nagari berubah menjadi Wali Nagari. Kedudukan pangulu suku dan pengulu lainnya
dihapus dan diganti dengan Dewan Perwakilan Nagari (DPN). Pada saat itu di Nagari Punggasan sebanyak 30 orang yang dipilh dari cerdik pandai dan pangulu-pangulu yang ada dinagari punggasan.
Pada tanggal 10 Juni 1946 di Nagari Punggasan diadakan pemilihan umum untuk memilih Wali Nagari. Setelah pemilu berakhir, terpilihlah H. Abdul Rahman sebagai Wali Nagari Punggasan. Untuk membantu Wali Nagari diangkat 5 orang Dewan Harian Nagari (DHN) yang bertugas sebagai tata usaha. Disamping itu diangkat pula Komite Nasional dan seorang Ketua Pemuda. Untuk mengurus rakyat secara langsung, diangkat Wali Kampung. Pada masa agresi ke II Belanda diangkat pula seseorang yang mempunyai jabatan sebagai Wali Perang.
Setelah pemulihan keamanan, status pemerintahan di Nagari Punggasan diubah. Wali Nagari dihapuskan dan diganti dengan Jurai. Nagari Punggasan pada masa itu terdiri atas tiga Jurai yaitu: 1. Jurai Gunung Sakti, dipimpin ole Yazid DT. Maharajo Dirajo 2. Jurai Bukit Sarai, dipimpin oleh Jabar DT. Bandaharo Panjang 3. Jurai Bungo Karang, dipimpin oleh Chairuman DT. Rajo Indo Diatas Jurai terdapat Wali Wilayah
yang statusnya sama dengan Camat pada saat ini. Jurai ternyata tidak juga bertahan lama dan beberapa waktu kemudian kembali lagi ke Wali Nagari.
Orang Tua Adat: 1. H. M. Sunar Dt. Tan Batuah 2. Kasip Dt. Tan Barain Ketua: 1. Jamaluddin Dt. Majo Ayo Ketua II: 2. Jama'an Dt. Rajo Panghulu Sekretaris: 3. Hasan Basri Dt. Rajo Adil Sekretari II: 4. Ajis Syam Wk. Dt. Bagindo Rajo Bendahara: 5. Sukarnison Dt. Rajo Mangkuto
Bagian seksi-seksi: Seksi Kekayaan Nagari 1. Ketua: Pamas Dt. Majo Dirajo 2. Wk. Ketua: Ahmad Nurdin Wk. Bandaro Panai 3. Anggota: Hadis Dt. Dio Nan Sati Anggota: Arif Wk. Imam Batua Anggota: Yusmaniati Anggota: Kepala Desa Pasa Punggasan
Seksi Perdamaian Adat 1. Ketua: Alis Dt. Mangkuto Basa 2. Wk. Ketua: B. Dt. Rajo Mudo 3. Anggota: Busmal Dt. Rajo Alam Anggota: Kadir Dt. Tan Moliah Anggota: Murni S Anggota: Kepala Desa Punggasan Timur
Seksi Pembinaan Adat dan Pengembangan Adat: 1. Ketua: Siri Dt. Bdr Putiah 2. Wk. Ketua: 3. Anggota: Mak Ukir Manti SM Dirajo Anggota: Enek Manti Melayu IV Niniak Anggota: Syahril Labai Mandaro Anggota: Kepala desa Punggasan Utara
Seksi Peningkatan Kesejahteraan Anak Nagari: 1. Ketua: Syair Dt. Tua 2. Wk. Ketua: Jamaluddin Dt. Rajo Ayo 3. Anggota: Jadi Dt. Rajo Silayo Anggota: Siam Dt. Rajo Bangkeh Anggota: Gadi Alui Anggota: Kepala desa Lagan G. Hilir
Seksi Keuangan Nagari 1. Ketua: Kasip Dt. Mulia 2. Wk Ketua: Tamar Dt. Bagindo Arab 3. Anggota: Dalas Rajo Lelo Anggota: Rosna Anggota: Nurjana. K Anggota: Kasimar Manti Bdr Jambak Anggota: Kepala Desa Padang IX Punggasan. Dalam tatanan adat kenagarian Punggasan terdapat satu istilah yang menunjukkan status Ninik Mamak/strata Kepenghuluan di KAN Punggasan yang berbunyi
"Ikek Ampek Payuang Sakaki" maksudnya Ketua Kerapatan Adat Nagari Punggasan dalam melaksanakan tugas serta fungsinya dibantu oleh empat orang ninik mamak yang berfungsi sebagai penghulu pucuk suku. Suku-suku di Kanagarian Punggasan, terdiri dari suku Malayu, Panai, Kampai, Chaniago, Jambak dan Sikumbang. Tetapi beberapa suku mempunyai satu pucuk yang sama seperti suku Chaniago, Jambak dan Sikumbang yang menghimpun diri dalam "Lareh Nan Tigo".
Ketua KAN haruslah berasal atau dipilih dari penghulu pucuk atau setidak-tidaknya berasal dari keluarga pangulu pucuk suku atau lazim disebut dengan "Kaum Kapucukan". Mengenai kedudukan "Urang Tuo Adat", mempunyai fungsi sebagai penasehat bagi pelaksanaan tugas KAN. Orang yang diangkat menjadi Urang Tuo Adat adalah orang-orang yang disegani dan mempunyai
pengetahuan yang luas tentang adat maupun tentang segala aspek kenagarian Punggasan. Meskipun fungsinya hanya sebagai penasehat, namun dalam tataran pelaksanaannya adalah orang yang mempunyai pengaruh menentukan dalam nagari Punggasan atau setidak-tidaknya pengaruh terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan adat. Ketua KAN maupun Urang Tuo Adat haruslah bergelar Datuak.