Sejarah Iran
Bagi para pendukungnya, masa pemerintahan Syah Reza menghadirkan "hukum dan ketertiban, disiplin, kewenangan terpusat, dan sarana-sarana modern- sekolah-sekolah, kereta api, bus, radio, gedung-gedung bioskop, dan jaringan telepon". Akan tetapi usaha-usaha modernisasi yang dilakukannya dinilai "terlampau cepat" dan juga sekadar "polesan" belaka, dan masa pemerintahannya
dinilai sebagai zaman "penindasan, korupsi, beban pajak, kurangnya autentisitas" dengan "cara pengamanan ala negara polisi."
Banyak hukum dan aturan baru menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan umat Muslim dan kaum ulama. Misalnya saja, mesjid-mesjid diwajibkan memasang kursi; kaum pria diwajibkan berpakaian ala barat, termasuk mengenakan topi bertepi datar; kaum wanita didorong untuk menanggalkan hijab; pria dan wanita diizinkan berkumpul dengan bebas, yang bertentangan dengan aturan batas antar jenis
kelamin menurut agama Islam. Ketegangan akhirnya meluap pada 1935, tatkala para bazaari dan penduduk desa bangkit memberontak di dalam Mesjid Imam Reza di Masyhad, dengan menyerukan slogan-slogan seperti 'Syah adalah Yazid yang baru.' Lusinan orang terbunuh dan ratusan yang terluka ketika pasukan-pasukan tentara datang meredam kerusuhan.
Ketika Perang Dunia I, Iran berada di bawah pengaruh Inggris dan Rusia walaupun kebijakan pemerintahannya netral. Pada 1919, Inggris mencoba menjadikan Iran sebagai negeri naungan mereka tetapi rencana macet saat Shah Reza menggulingkan Pemerintahan Qajar dan mendirikan Dinasti Pahlavi. Shah Reza Pahlavi memerintah Iran selama 16 tahun dan memulai proses pemodernan Iran serta mendirikan pemerintahan sekuler baru.
Sejak penemuan minyak, Iran menjadi sumber cadangan minyak utama bagi negara-negara Sekutu. Ketika Perang Dunia II, tentara Sekutu meminta agar Shah Reza menghalau keluar teknisi Jerman tetapi permintaan ini ditolak. Maka, tentara Sekutu melancarkan serangan atas Iran dan menyingkirkan Shah Reza dan melantik puteranya Shah Mohammad Reza menjadi pengganti Shah Iran. Namun begitu, Shah Mohammad hanyalah boneka Inggris dalam administrasi Iran dan pemerintahannya bersifat otokratis dan dibenci rakyat Iran.
Awalnya diharapkan bahwa Iran pascapendudukan akan menjadi sebuah negara monarki konstitusional. Syah baru yang masih muda, Mohammad Reza Syah Pahlavi, mula-mula mengambil sikap tidak campur tangan dalam pemerintahan, dan membiarkan parlemen memegang kekuasaan besar. Beberapa kali pemilihan anggota parlemen diselenggarakan pada tahun-tahun permulaan, meskipun parlemen sebenarnya masih terus
berkubang dalam korupsi. Parlemen terus-menerus tidak stabil, dan dalam rentang waktu antara 1947 sampai 1951 rakyat Iran menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan enam orang perdana menteri. Pahlavi memperbesar kekuasaan politiknya dengan menyelenggarakan Sidang Konstituante Iran, 1949, yang akhirnya membentuk Dewan Senat Iran, sebuah Majelis Tinggi legislatif yang pembentukannya diatur
dalam konstitusi 1906 tetapi belum pernah diwujudkan. Para senator baru ini adalah orang-orang yang sangat mendukung Pahlavi, sebagaimana yang telah diniatkannya sejak semula.
Pada 1951 Perdana Menteri Mohammed Mosaddeq mendapatkan jumlah suara yang diperlukan dari parlemen untuk melakukan nasionalisasi atas industri perminyakan yang dimiliki Inggris, dalam peristiwa yang dikenal sebagai Krisis Abadan. Kendati mendapat tekanan dari Inggris, yang juga mencakup blokade ekonomi, nationalisasi tetap dilaksanakan. Mosaddeq sempat untuk sementara waktu dilengserkan
dari kekuasaan pada 1952 namun tak lama kemudian diangkat kembali oleh Syah sebagai perdana menteri, karena desakan rakyat yang mendukungnya. Sang perdana menteri pada gilirannya memaksa Syah untuk undur sementara waktu ke pengasingan pada Agustus 1953 setelah gagalnya sebuah kudeta militer yang dilakukan oleh Pengawal Kekaisaran, Kolonel Nematollah Nassiri.
Revolusi Iran, juga dikenal sebagai Revolusi Islam, adalah revolusi yang mengubah Iran dari sebuah monarki absolut di bawah kepemimpinan Syah Mohammad Reza Pahlawi, menjadi sebuah republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini, salah satu dari pemimpin-pemimpin revolusi dan pendiri Republik Islam Iran. Rentang waktu revolusi boleh dikata bermula sejak Januari 1978 dengan
demonstrasi-demonstrasi besar yang pertama, dan berakhir pada Desember 1979 dengan disetujuinya konstitusi baru yang teokratis-dimana Ayatollah Khomeini menjadi pemimpin besar negara itu.
Sementara itu, Mohammad Reza Pahlawi meninggalkan Iran menuju pembuangan pada Januari 1979 setelah aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi melumpuhkan negara itu, dan pada 1 Februari 1979 Ayatollah Khomeini kembali ke Iran disambut oleh jutaan rakyat Iran. Kejatuhan terakhir Wangsa Pahlawi terjadi tak lama berselang pada 11 Februari tatkala militer Iran menyatakan diri "netral" setelah pasukan-pasukan
gerilyawan dan pemberontak mengalahkan pasukan-pasukan yang setia pada Syah dalam pertempuran bersenjata di jalanan. Iran secara resmi menjadi negara Republik Islam pada 1 April 1979, ketika sebagian besar rakyat Iran menyetujui pembentukannya melalui sebuah referendum nasional.
Ideologi pemerintahan revolusioner ini bersifat pro-rakyat, nasionalis, dan terutama Syi'ah. Konstitusinya yang unik dilandaskan pada konsep Wilayat-i faqih, gagasan yang dicetuskan Khomeini bahwasanya umat Muslim- nyatanya setiap orang- memerlukan "tuntunan", dalam bentuk aturan atau pengawasan dari ulama atau sekumpulan ulama Islam sebagai penuntun. Khomeini menjalankan tugas sebagai ulama penuntun, atau pemimpin besar, sampai tutup usia pada 1989.
Perekonomian kapitalis Iran yang tumbuh pesat ditukar dengan sistem ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat dan bersifat islami. Banyak industri dinasionalisasi, aturan-aturan hukum dan sekolah-sekolah diislamisasi, dan pengaruh-pengaruh dari Barat dilarang.
Revolusi Islam juga berdampak besar bagi dunia. Di negara-negara non-Muslim, revolusi ini telah mengubah citra Islam, menggugah ketertarikan orang ramai pada politik dan spiritualitas Islam, sekaligus menimbulkan "kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap Islam" khususnya terhadap Republik Islam beserta pendirinya.
Khomeini menjabat sebagai pemimpin revolusi atau sebagai Pemimpin Besar Iran sejak 1979 hingga mangkat pada 3 Juni 1989. Era ini didominasi konsolidasi revolusi menjadi republik teokratis di bawah kepemimpinan Khomeini, dan perang dengan Irak yang banyak makan biaya dan korban jiwa.
Konsolidasi berlangsung sampai 1982-1983, begitu Iran terbiasa menanggulangi kehancuran ekonomi, militer, serta aparat pemerintahnya, dan protes-protes serta pemberontakan-pemberontakan golongan sekuler, golongan, juga golongan muslim yang lebih tradisional-tokoh-tokoh revolusi yang sebelumnya merupakan sekutu tetapi kini menjadi saingan-secara efektif ditekan. Banyak lawan politik
dihukum mati oleh rezim baru ini. Menyusul rentetan peristiwa revolusi, para gerilyawan Marksis dan golongan-golongan federalis memberontak di beberapa daerah yang termasuk dalam wilayah Khuzistan, Kurdistan dan Gonbad-e Kavus, yang menimbulkan pertempuran sengit antara para pemberontak dan angkatan bersenjata revolusioner. Pemberontakan-pemberontakan ini bermula pada April 1979 dan berlangsung hingga beberapa bulan
bahkan ada yang lebih dari setahun lamanya, berbeda-beda menurut daerahnya. pemberontakan suku Kurdi, dipimpin Partai Demokrasi Kurdistan Iran, adalah yang paling beringas, berlangsung hingga 1983 dan mengakibatkan 10000 korban berjatuhan.
Pada musim panas 1979 sebuah konstitusi baru yang memberikan kedudukan dengan kekuasaan besar kepada Khomeini sebagai ulama penuntun atau pemimpin besar serta kekuasaan atas penyusunan undang-undang dan pemilihan umum kepada sebuah Mejelis Penuntun yang beranggotakan para ulama, disusun oleh sebuah Sidang para pakar untuk Konstitusi. Konstitusi baru ini disetujui melalui referendum pada Desember 1979.