Baitul Maal wa Tamwil
Secara umum terdapat dua jenis "wadi'ah": "wadi'ah yad al-amanah" dan "wadi'ah yad adh-dhamanah". Dengan konsep "wadiah yad al-amanah", pihak yang menerima titipan (dalam hal ini BMT) tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sewaktu-waktu penitip dapat mengambil titipannya, dan pihak yang menerima titipan
harus selalu siap menyerahkan jika titipan akan diambil oleh penitip. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
Pada konsep "wadi'ah yad adh-dhamanah", harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan (BMT) serta apabila titipan tersebut dimanfaatkan maka akan menghasilkan manfaat atau nilai tambah, namun demikian tidak ada keharusan bagi BMT untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip. Pada bank konvensional memberikan jasa giro
sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu yang telah ditetapkan dimuka. Adapun pada BMT pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar merupakan pemberian sepihak dari BMT sebagai tanda terima kasih dan sebaliknya bila BMT menderita kerugian atas pemanfaatan titipan tersebut maka BMT harus menanggung risiko kerugiannya.
Permasalahan yang dihadapi BMT adalah dalam menarik minat dan menjelaskan prinsip-prinsip "wadi'ah" menurut ajaran syari'ah kepada calon nasabah. Pada umumnya tingkat pengetahuan kesyariahan nasabah sendiri masih sangat rendah karena sudah terbiasa dengan sistem prosentase jasa giro pada bank konvensional. Untuk menarik minat calon nasabah sebagai "jalan
pintas" pada beberapa kasus pihak BMT kemudian menyebut pembayaran bonus atas pemanfaatan titipan sebagai "bagi hasil" yang besarannya ditentukan di muka atas dasar perbandingan tertentu yang akan menghasilkan besaran angka bonus yang tidak jauh berbeda dengan hitungan prosentase jasa giro pada bank konvensional.
"Mudharabah" adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi ("profit and loss sharing principle") antara pemilik dana ("shahibul maal") dan pengelola dana ("mudharib") dalam hal ini BMT.
Kemitraan dalam "mudharabah" adalah betul-betul murni saling bisa mempercayai dan dipercayai antara pemilik modal dan "mudharib", sehingga pemilik dana pun tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar kesepakatan.
Disebut "profit and loss sharing" karena jika di kemudian hari usaha yang dijalankan oleh "mudharib" memperoleh keuntungan maka masing-masing berhak atas bagian keuntungan yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal. Sebaliknya bila usaha yang dijalankan "mudharib" merugi, beban kerugian dipikul bersama, dimana pihak pemilik dana kehilangan sebagian atau seluruh
modalnya, dan pihak "mudharib" kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah serta pengorbanan yang telah dikeluarkannya.
Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu "mudharabah muthlaqah (general investment") dan "mudharabah muqayyadah (special investment)".
Pada "mudharabah muthlaqah" pemilik dana tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. BMT selaku "mudharib" diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya sedangkan pada "mudharabah muqayyadah", pemilik dana memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. "Mudharib" hanya
bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan pemilik dana, misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.
Dikaitkan dengan pelaksanaan syari'ah, pihak BMT selaku "mudharib" tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap per jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu dengan sistem prosentase tertentu sebagaimana lazim berlaku dalam sistem perbankan konvensional. Hal demikian tidak lain karena Al-Quran menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada seorang manusia di muka bumi
yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi esok hari. Atas dasar itu, penentuan dimuka keuntungan pasti dalam bentuk dan cara apapun sebelum usaha dijalankan, merupakan bagian dari perbuatan mendahului kehendak Tuhan, dan ini bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini sesungguhnya yang ingin dijauhi lembaga keuangan syariah termasuk BMT.
Permasalahan yang dihadapi di lapangan oleh BMT selaku "mudharib" dalam menghimpun dana "mudharabah" hampir sama dengan penghimpunan dana "wadi'ah", yaitu dari sisi masyarakat masih kurangnya tentang pemahaman prinsip-prinsip transaksi syariah, mereka masih berpaling pada sistem bank konvensional sebagai acuan pem-banding. Di samping itu karena umumnya dana yang akan
dititipkan nasabah relatif lebih besar, pada banyak kasus calon nasabah masih meragukan dan menganggap "mudharabah" berpotensi dapat mengancam keselamatan dananya. Faktor kepercayaan ("trust") pada BMT akan mengelola secara profesional, hati-hati, dijalankan secara syari'ah dan pada ujungnya diharapkan akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal masih menjadi hambatan utama yang
perlu secara terus menerus perlu mendapat perhatian dan perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun BMT selaku "mudharib".
Dari sisi "mudharib", kondisi umat yang masih dalam proses penyiapan diri untuk bertransaksi syariah secara "kaffah" sering membawa "mudharib" pada situasi yang dilematis, pada satu sisi harus memasarkan produk-produk BMTnya untuk memenuhi target-target yang ditetapkan pemilik BMT, menjalankannya secara murni syariah, namun pada sisi lain masyarakat/umat belum sepenuhnya
siap. Hal tersebut dapat mendorong pengelola BMT untuk menjadi "permissive" terhadap penyimpangan penerapan prinsip-prinsip kesyariahan. Keadaan seperti ini pada gilirannya dapat memicu opini masyarakat seperti anggapan bahwa BMT sebagai lembaga keuangan Islam yang belum tentu Islami, atau lembaga keuangan Islam yang masih dalam tataran formalistik dan belum menyentuh hal-hal yang lebih substantik.
Pada akad "musyarakah", pihak nasabah maupun BMT melakukan andil dalam penyertaan modal. Semua modal yang terkumpulkan harus disatukan dan dikelola bersama-sama dalam proyek yang sudah ditentukan. Keuntungan atau kerugian dari kegiatan usaha yang dijalankan bersama itu akan ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama di awal perjanjian. Setelah
proyek selesai bagian modal nasabah dan bagi hasil yang menjadi haknya diserahkan kembali kepada nasabah.
Pada beberapa kasus di lapangan ditemui adanya penyimpangan dalam penghimpunan dana "musyarakah". Calon nasabah bersedia ikut dalam penyertaan modal untuk membiayai proyek tertentu tetapi mengajukan persyaratan agar dananya tidak merugi, dan bahkan tidak jarang meminta keuntungan pasti dalam jumlah tertentu sebelum dana tersebut benar-benar
dikelola. Pada sisi pengelola BMT ada juga ditemui kasus karena berdasarkan perhitungan BMT proyeknya akan mendatangkan keuntungan maka pengelola BMT menawarkan penyer-taan modal kepada calon nasabah untuk melakukan akad musyarakah dengan janji akan diberi keuntungan tetap per bulan dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini telah terjadi penyimpangan karena salah
satu pihak tidak bersedia menanggung kerugian bila ternyata usaha yang dijalankan secara bersama tersebut merugi, disamping itu juga menjanjikan keuntungan di awal sebelum proyek betul-betul dilaksanakan termasuk telah menyalahi kaidah penghimpunan dana berdasarkan akad "musyarakah".
Dana yang berhasil dihimpun dari dana "wadi'ah", khususnya "wadiah yadh adh-dhamanah" dapat disalurkan kepada dunia usaha agar BMT dapat memperoleh manfaat berupa tambahan pendapatan yang berasal dari bagi hasil dari dunia usaha penerima penyaluran dana "wadi'ah". Atas perolehan manfaat yang diterima BMT maka kepada nasabah dapat diberikan bonus yang besarannya ditetapkan sendiri oleh pengelola BMT.