Sejarah hukum Uni Eropa
Pada perkara Von Colson, Mahkamah Eropa menjelaskan bahwa Perjanjian EC Pasal 10 (kemudian Pasal 5) menyediakan negara anggota, dan karenanya pengadilan nasional mereka, berkewajiban memfasilitasi pencapaian tujuan Komunitas. Akibatnya, negara-negara anggota dan pengadilan nasional harus memastikan bahwa penyelesaian yang tersedia atas pelanggaran hukum EC harus
'efektif', dimana hukum domestik dari setiap negara anggota menunjuk pengadilan yang memiliki yurisdiksi dan ketentuan prosedural, yang mengatur tindakan pada hukum yang dimaksudkan, untuk memastikan perlindungan hak-hak; dan subjek-subjek berasal dari pengaruh langsung atas hukum Komunitas yang memiliki 'efek jera', serta bersifat proporsional. Pengadilan
mengembangkan prinsip ini pada perkara "Johnston v Chief Constable of the RUC", dengan menekankan perlunya memastikan perlindungan peradilan yang efektif bagi mereka yang menderita sebagai akibat dari pelanggaran hukum Komunitas. Selain itu, terdapat juga dalam perkara "Marshall v Southampton and South West Hampshire AHA" bahwa ECJ mengambil prinsip efektivitas; yang selangkah lebih maju dengan memberikan tidak hanya pemulihannya,
yang harus sebanding dengan yang tersedia bagi pelanggaran hukum nasional yang serupa (perkara Comet dan Rewe-Zentralfinanz), tetapi, jika tidak ada efek yang tersedia di bawah hukum nasional, pengadilan nasional harus memperbaiki apa yang tersedia atau merancang pemubahan ru yang sesuai.
Pada perkara Francovich, ECJ menetapkan bahwa ketika suatu negara anggota gagal menerapkan tujuan Direktif dengan benar, kerusakan-kerusakan yang tersedia dari negara supaya mengkompensasi mereka yang menderita kerugian sebagai akibat pelanggaran negara. Hal ini memastikan bahwa negara-negara anggota tidak dapat mengandalkan, atau mengambil manfaat atas kesalahan mereka sendiri dan bahwa pemulihan untuk melakukan hal tersebut adalah seragam di seluruh Komunitas.
Prosedur putusan awal, dimana pengadilan nasional dan tribunal merujuk pertanyaan hukum Komunitas ke Pengadilan. Melalui prosedur ini perselisihan di tingkat nasional; dimana individu menegaskan hak Komunitas terhadap negara-negara anggota mereka bahwa Pengadilan menetapkan dan mengembangkan konsep-konsep dasar seperti supremasi, pengaruh langsung dan tanggung jawab negara. Sifat alamiah prosedur
menunjukkan bahwa pertanyaan sulit mengenai penafsiran yang benar (termasuk pengaruh langsung) dan oleh karenanya penerapan hukum Komunitas (Pasal-pasal Perjanjian, Regulasi, Direktif, dan Keputusan) diangkat tidak hanya secara langsung di hadapan Pengadilan, tetapi juga di pengadilan nasional dan pengadilan negara anggota dalam perkara-perkara 'dimensi Komunitas'.
Pengadilan Komunitas diberdayakan supaya memberikan keputusan awal berdasarkan Perjanjian EA Pasal 150, Perjanjian EC Pasal 68 dan 234, dan Perjanjian EU Pasal 35 (1). Berdasarkan prosedur pendahuluan, pengadilan nasional dan tribunal dalam beberapa perkara, dapat merujuk pertanyaan tentang penafsiran hukum Komunitas, atau keabsahan langkah-langkah Komunitas (atau langkah-langkah yang diadopsi berdasarkan Perjanjian Uni Eropa Judul VI) kepada CFI.
Pengadilan nasional tidak diserahkan sepenuhnya ke perangkat mereka sendiri ketika menerapkan undang-undang EC dan mempertimbangkan prosedur yang dikenal sebagai 'rujukan awal' (Pasal 234 EC), yang memberikan hubungan berharga antara Mahkamah Eropa (ECJ) dengan pengadilan domestik. Meskipun pengadilan domestik biasanya digunakan untuk menegakkan hak hukum EC, tetapi terdapat
tindakan tertentu yang hanya diketahui oleh ECJ (atau CFI). Hal ini termasuk 'proses pelanggaran' terhadap negara-negara anggota yang telah gagal memenuhi kewajiban Komunitas mereka (Pasal 226-28 EC) dan 'pengujian yudisial' atas tindakan dan kelalaian lembaga-lembaga Komunitas (termasuk Perjanjian EC Pasal 230-33 EC). Perjanjian EC Pasal 234
menyediakan yurisdiksi bagi ECJ dalam memberikan putusan awal tentang penafisran Perjanjian dan juga pada penafsiran, serta keabsahan legislasi sekunder, ketika diminta oleh pengadilan nasional.
Tujuan Pasal 234 EC adalah memastikan penafsiran yang seragam, dan menerapkan hukum Komunitas. Prinsip pengaruh langsung secara kuat menetapkan pengadilan nasional sebagai penegak hukum EC, hal ini karena apabila penafsiran diserahkan kepada pengadilan negara-negara anggota, maka keseragaman penafsiran tidak dapat dipastikan, mengingat bahwa sistem hukum yang berbeda
menggunakan metode penafsiran yang berbeda pula (misalnya di Britania Raya, metode penafsiran harfiah lebih disukai. Hal ini berlawanan dengan negara anggota lainnya, yang menggunakan pendekatan yang lebih purposif.). ECJ tidak harus mengikuti putusan sebelumnya sendiri. Namun, dalam kenyataannya ia melakukannya untuk memastikan konsistensi. Pengadilan
nasional yang melakukan rujukan akan terikat oleh putusan ECJ dan berkewajiban menerapkan putusan yang diperoleh untuk perkara sebelumnya. Meskipun putusan biasanya bersifat retrospektif, ECJ dapat membatasi efek temporal atas putusan tersebut (seperti dalam perkara "Barber v Guardian Royal Exchange", dimana Pengadilan menyatakan bahwa putusan tersebut hanya efektif sejak tanggal penilaiannya).
Pasal 234 EC menyatakan bahwa 'pengadilan negara anggota' dapat merujuk suatu perkara ke ECJ. ECJ menerima rujukan dari berbagai pengadilan, termasuk panel arbitrase, petugas asuransi dan pengadilan administratif (rujukan di dalam "Van Gend" yang datang dari Pengadilan Administratif Belanda). Bagaimanapun, pertimbangan hukum perkara menunjukkan bahwa ECJ tidak memiliki
yurisdiksi menerima referensi dari badan yang terletak seluruhnya atau sebagiannya di luar sistem hukum negara anggota.
Dalam perkara Nordsee, misalnya, permintaan putusan dibuat oleh pengadilan arbitrase yang telah ditetapkan oleh kontrak, dimana referensi tersebut ditolak. Sebaliknya, dalam perkara Broekmeulen, ECJ menganggap bahwa badan Belanda yang dikenal sebagai Komite Permohonan Pemulihan Umum merupakan badan yang tepat, karena badan tersebut dioperasikan dengan persetujuan dan kerja sama otoritas publik dan keputusan yang disampaikan yang diakui sebagai final.
Pengadilan Komunitas jarang menolak memberikan keputusan awal. Namun, hal ini dapat terjadi ketika tidak ada perselisihan antara beberapa pihak dengan proses nasional, ketika pertanyaan yang diajukan tidak memiliki relevansi dengan sengketa utama, atau ketika pengadilan yang merujuk tidak memberikan latar belakang fakta dan hukum yang cukup dalam rujukannya.
Perjanjian EC Pasal 234 membedakan pengadilan-pengadilan yang memiliki wewenang merujuk ("discretionary referral") dengan mereka yang wajib untuk dirujuk ('rujukan wajib' atau "mandatory referral"). Terakhir merupakan pengadilan-pengadilan dari manadalam sistem nasional mereka yang tidak memiliki banding yang terletak pada perkara instan ke pengadilan yang lebih tinggi. Teradapat tiga
kondisi dimana ECJ secara khusus menyatakan bahwa pengadilan nasional mungkin tidak perlu membuat rujukan. Rujukan tentang keabsahan langkah-langkah Komunitas harus selalu dilakukan jika dinyatakan tidak sah. Hanya pengadilan Komunitas yang memiliki yurisdiksi membuat pernyataan semacam itu. Pengadilan nasional diberdayakan untuk menyatakan
tindakan Komunitas adalah sah, tetapi tidak memiliki yurisdiksi untuk menyatakan tindakan Komunitas tidak sah.
Pengujian yudisial merupakan aspek penting setiap sistem hukum yang beroperasi di bawah kekuasaan hukum. Pengujian ini memungkinkan individu melindungi hak-hak mereka, dengan bentuk kepentingan sah, sehingga menjaga keseimbangan di antara cabang-cabang politik pemerintahan, serta memberi kesempatan yang lebih besar bagi mahkamah, dengan membentuk proses pembuatan dan penerapan hukum.