Sejarah Mandahiling
Mandailing atau Mandahiling berdasarkan "Surat Tumbaga Holing" (Serat Tembaga Kalinga) berasal dari kata Mandala (pusat federasi) dan Hiling atau Holing (Kalinga). Wilayah ini kemudian masuk ke dalam kedatuan Sriwijaya setelah Kerajaan Hindu Kalinga berhasil ditumbangkan. Setelah itu, Mandailing berpindah-pindah kekuasaan dari satu dinasti ke dinasti lainnya.
Masa ini disebut juga masa kejayaan orang-orang Mandailing atau Mandahiling di nusantara. Ratu terakhirnya adalah Ratu Shima dan Raja Sanna/Senna/Sinna yang mempunyai dua anak, yaitu Paduka Sri Maharaja Indrawarman dan Raja Sanjaya. Kerajaan ini bubar pada abad ke-7setelah Sri Maharaja Indrawarman terbunuh oleh Syailendra di istananya Kerajaan Dharmasraya, sedangkan Raja Sanjaya
yang awalnya beribukota di pesisir utara Jawa Tengah dekat Semarang yang menamakan ibukotanya sebagai Kalingga tersingkir oleh Raja Syailendra hingga ke pedalaman, yaitu Mataram, hingga membentuk kerajaan yang dikenal sebagai Mataram Hindu. Sri Maharaja Indrawarman dan Raja Sanjaya ditumbangkan Syailendra, karena dianggap melanggar adat karena masuk agama Islam, yang dibawa
oleh utusan Khalifah Utsman bin Affan. Kerajaan Kalingga digantikan Kerajaan Sri Wijaya yang didirikan Syailendra yang beribukota di Palembang.
Sriwijaya (atau juga disebut Srivijaya; Thai:  atau "r wichy") adalah salah satu kemaharajaan maritim yang kuat di Sumatera dan banyak memberi pengaruh terhadap kebudayaan Nusantara. Wilayah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Mandailing di Sumatera Utara, merupakan salah satu daerah bawahan ("vassal") Imperium Sriwijaya.
Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan. Diantaranya serangan dari raja Dharmawangsa pada tahun 990, dan serangan Rajendra Chola I dari Kerajaan Chola pada tahun 1025. Selanjutnya pada tahun 1183, kekuasaan Sriwijaya berada dibawah kendali kerajaan Dharmasraya.
Pada abad ke-10, Rajendra dari Kerajaan Chola di Koromandel, selatan anak benua India, memindahkan pusat pemerintahannya di Mandailing ke daerah Hang Chola (Angkola) atau Gangaikonda Cholapuram. Rajendra Chola I (bahasa Tamil:   ) adalah putra Rajaraja Chola I. Ia menjadi raja Chola pada tahun 1014. Selama kekuasaannya, ia memperluas wilayah kerajaan hingga ke tepi
Sungai Gangga di utara, Burma, Kepulauan Andaman dan Nikobar, Lakshadweep, Maladewa, menaklukan Sriwijaya (Sumatra, Jawa dan Semenanjung Malaya di Asia Tenggara), dan Kepulauan Pegu. Ia menaklukan Mahipala, raja Pala dari Benggala dan Bihar, dan untuk mengenang kemenangannya ia membangun ibukota barunya yang disebut Gangaikonda Cholapuram. Rajendra adalah raja India pertama yang membawa angkatan bersenjatanya ke luar negeri. Ia juga membangun kuil untuk Siwa di Gangaikonda Cholapuram.
Terdapat perdebatan tentang lokasi pusat Kerajaan Aru. Winstedt meletakkannya di wilayah Deli yang berdiri kemudian, namun ada pula yang berpendapat Aru berpusat di muara Sungai Panai. Groeneveldt menegaskan lokasi Kerajaan Aru berada kira-kira di muara Sungai Barumun (Padang Lawas), dan Gilles menyatakan di dekat Belawan. Sementara ada juga yang menyatakan lokasi Kerajaan Aru berada di
muara Sungai Wampu (Langkat). Selain itu ada juga yang berpendapat terdapat perbedaan antara Kerajaan Aru di Deli dan Kesultanan Aru di Muara Barumun. Hal ini dikarenakan Kesultanan Aru di Barumun didirikan oleh Sultan Malik al-Mansur, putra sultan Samudera Pasai pertama, Malik al-Saleh. Kesultanan ini berdiri dari tahun 1299- 1512. Sedangkan, Kesultanan Aru di Deli Tua
didirikan Menang Suka gelar Sultan Makmum Al-Rasyid, yang beristri Putri Hijau saudara dari Sultan Aceh yang pertama, Ali Mughayat Syah. Kesultanan ini pada tahun 1512- 1523, diperalat Portugis untuk menyerang Aceh. Aceh berhasil berkuasa di Kesultanan Aru dari 1523- 1802, karena raja terakhir Kesultanan Aru ditawan dan dipancung Laksamana Tuanku Ibrahim Syah. Tahun 1802- 1816, Kesultanan Aru
dikuasai Kerajaan Pagaruyung dan menempatkan Baginda Sripaduha (Soripada), sebagai wali negeri Padang Lawas, dengan cap kepala sembilan dari Yang Dipertuan Raja Naro.
Mpu Prapanca, seorang pujangga Kerajaan Majapahit menulis satu kitab yang berjudul Negarakertagama sekitar tahun 1365. Kitab tersebut ditulisnya dalam bentuk syair yang berisi keterangan mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Menurut Prof. Slamet Mulyana (1979:9), Kitab Negarakertagama adalah sebuah karya paduan sejarah dan sastra yang bermutu tinggi dari zaman Majapahit. Berabad-abad
setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, keberadaan kitab ini tidak diketahui. Setelah tahun 1894, satu Kitab Negarakertagama ditemukan di Puri Cakranegara di Pulau Lombok. Kemudian pada Juli 1979 ditemukan lagi satu Kitab Negarakertagama di Amlapura, Lombok. Dalam Pupuh XIII Kitab Negarakertagama, nama Mandailing bersama nama banyak negeri di Sumatera dituliskan oleh Mpu Prapanca sebagai negara bawahan Kerajaan Majapahit.
Mandailing sebagaimana wilayah lain di Sumatera, kemudian diserahkan pihak Majapahit kepada Kerajaan Pagaruyung, di bawah pemerintahan Adityawarman dan keturunannya. Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Adityawarman pada bagian belakang Arca Amoghapasa, disebutkan pada tahun 1347, Adityawarman memproklamirkan dirinya menjadi raja di Malayapura. Adityawarman merupakan putra dari Adwayawarman dan
Dara Jingga, seperti yang disebut dalam Pararaton. Ia sebelumnya bersama-sama Mahapatih Gajah Mada, telah berperang menaklukkan Bali dan Palembang.
Kemerdekaan Pagaruyung dari Majapahit, diberitakan dalam kisah adu Kerbau, yang mencuatkan nama Minangkabau (Menang Kerbau), yaitu pada kurun abad ke-16. Kala itu, Brawijaya V memerintahkan anaknya Raden Patah yang tinggal di Palembang, untuk menarik kembali Kerajaan Pagaruyung ke wilayah Kerajaan Majapahit. Namun dengan kecerdikan Bundo Kanduang, pasukan Majapahit yang berasal dari suku Bugis di Palembang, berhasil dikalahkan dengan pertandingan adu kerbau.
Sultan Bagindo Martio Lelo bersama Jhon Abraham Moschel (Residen Nias) selaku pemegang kuasa dan bertindak atas nama Serikat Dagang Hindia Timur, melakukan perjanjian. Kalimat perjanjian tertanggal 7 Maret 1760 itu menyebutkan, Sutan Martia Lelo bersumpah berdasarkan Al Qur'an menyerahkan benteng Natal kepada Moschel.
Tahun 1785- 1824, Inggris mendirikan pusat perdagangan di Tapian Nauli (Sibolga). Tahun 1821- 1833, panglima Paderi Tuanku Lelo dijadikan calon sultan di Angkola oleh Inggris. Tahun 1823, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles membuat kebijakan untuk membentuk suku Kristen, yang berada di antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Islam Minangkabau, yaitu di pedalaman Barus yang kala itu menjadi
bawahan Kesultanan Aceh. Dalam Bahasa Belanda, kebijakan itu berbunyi, ""Een wig te drijen tusschen het mohamedaansche Atjeh en het eveneens mohammadansche Sumatra's West Kust. Een wig in de vorm van de Bataklanden" (Aceh yang Islam serta Minangkabau (Pantai Barat Sumatera) yang Islam, dipisah dengan blok Batak (Barus Tanah Kristen)."
Perintah ini meniru perintah Gubernur Jenderal Inggris di Calcutta, yang membentuk blok Karen yang Kristen, di antara Burma dan Siam yang beragama Buddha. Pelaksanaannya, tiga orang pendeta British Baptist Mission, yaitu Burton, Ward, dan Evans datang ke Kota Tapian Nauli, tempat Raffless beribu kota saat itu.
Tahun 1824, Inggris mengklaim Sumatera bagian utara merupakan wilayah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1834 melalui Traktat London, Sumatera bagian utara ditukar oleh Belanda dengan Kalimantan Utara (Sarawak dan Sabah). Kebijakan Raffles tentang suku Kristen (Batak) kemudian diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Cornelis Elout.