Gerakan Bahasa Bengali
Komite tersebut lalu menyerukan diadakannya protes besar pada 21 Februari. Para mahasiswa berkumpul pada 4 Februari dan memperingatkan pemerintah untuk menarik usulan menulis bahasa Bengali dalam aksara Arab, dan tetap meminta pengakuan bahasa Bengali. Selama persiapan demonstrasi berlangsung, pemerintah menetapkan "Section 144" di Dhaka yang melarang pertemuan yang dihadiri lebih dari empat orang.
Pada pukul sembilan pagi, mahasiswa mulai berkumpul di Universitas Dhaka. Wakil kanselir universitas dan pejabat lain turut hadir, sementara polisi mengepung kampus. Pada pukul 11:15, mahasiswa berkumpul di gerbang universitas dan mencoba menembus garis polisi. Polisi menembakan gas air mata terhadap gerbang untuk memperingatkan para mahasiswa. Sebagian mahasiswa melarikan diri ke "Dhaka Medical College",
sementara lainnya bergerak ke bangunan universitas. Wakil kanselir meminta polisi berhenti menembak dan memerintahkan mahasiswa untuk meninggalkan daerah universitas, namun polisi menangkap beberapa mahasiswa karena melanggar "section 144". Marah, mahasiswa berkumpul di sekitar Majelis Legislatif Benggala Timur dan memblokir jalan legislator. Sementara sekelompok mahasiswa mencoba memasuki gedung, polisi mulai
menembak dan menewaskan beberapa mahasiswa, termasuk Abdus Salam, Rafiq Uddin Ahmed, Abul Barkat dan Abdul Jabbar. Setelah berita pembunuhan menyebar, kekacauan meletus di seluruh kota. Toko, kantor dan transportasi umum ditutup. Enam legislator, termasuk Manoranjan Dhar, Boshontokumar Das, Shamsuddin Ahmed dan Dhirendranath Datta, meminta agar kepala menteri Nurul Amin mengunjungi mahasiswa yang terluka di
rumah sakit dan agar sidang ditunda sebagai lambang dukacita. Tindakan ini didukung oleh beberapa anggota seperti Maulana Abdur Rashid Tarkabagish, Shorfuddin Ahmed, Shamsuddin Ahmed Khondokar dan Mosihuddin Ahmed, namun Nurul Amin menolak permintaan ini.
Kekacauan merebak di seluruh provinsi karena diadakannya prosesi-prosesi besar yang mengabaikan "section 144". Lebih dari 30000 orang berkumpul di Curzon Hall, Dhaka. Selama protes yang terus berlangsung, tindakan polisi telah mengakibatkan tewasnya empat orang. Hal ini mengakibatkan pekerja dari berbagai organisasi, termasuk bank dan stasiun radio, bergabung dengan prosesi. Demonstran membakar kantor
berita yang pro-pemerintah, yaitu "Jubilee Press" dan "Morning News". Polisi melakukan penembakan terhadap sebuah reli berkabung ketika melewati Jalan Nawabpur. Penembakan ini menewaskan beberapa orang, seperti Sofiur Rahman dan anak berusia sembilan tahun yang bernama Ohiullah.
Pada malam 23 Februari, mahasiswa "Dhaka Medical College" melakukan pembangunan "Shaheed Smritistombho", atau Monumen Martir. Selesai pada 24 Februari, monumen ini memiliki catatan yang berisi ""Shaheed Smritistombho"". Diresmikan oleh ayah dari aktivis Sofiur Rahman, monumen ini dihancurkan pada tanggal 26 Februari oleh polisi. Pada 25 Februari, pekerja industri di kota Narayanganj mengadakan demonstrasi. Demonstrasi berlanjut pada 29 Februari dan pihak yang terlibat mengalami pemukulan oleh polisi.
Pemerintah melakukan sensor terhadap laporan berita dan menyembunyikan data jumlah korban. Kebanyakan media pro-pemerintah menuduh orang Hindu dan komunis sebagai provokator kekacauan ini. Keluarga Abul Barkat dan Rafiq Uddin Ahmed mencoba menuntut polisi atas pembunuhan tersebut, namun tuntutan itu dihentikan oleh polisi. Laporan pemerintah tertanggal 8 April tentang insiden tersebut tidak
menyebutkan justifikasi khusus untuk penembakan polisi terhadap mahasiswa. Ketika sidang konstituante diselenggarakan pada 14 April, proses sidang dihentikan oleh anggota Liga Muslim ketika legislator dari Benggala Timur mencoba mengangkat isu bahasa. Pada 16 April, Universitas Dhaka membuka kembali komite "Shorbodolio Kendrio Rashtrobhasha Kormi Porishod". Komite tersebut mengadakan seminar pada 27 April di "Bar Association Hall". Pada
pertemuan tersebut, para delegasi meminta pemerintah untuk melepaskan tahanan, mengendurkan pembatasan kebebasan sipil dan menetapkan bahasa Bengali sebagai bahasa resmi.
"Shorbodolio Kendrio Rashtrobhasha Kormi Porishod", dengan dukungan dari Liga Awami, merayakan 21 Februari sebagai "Shohid Dibosh" (Hari Martir). Pada perayaan pertama, penduduk di seluruh Pakistan Timur mengenakan lencana hitam sebagai solidaritas bagi para korban. Kantor, bank dan institusi pendidikan ditutup. Kelompok mahasiswa membuat persetujuan dengan polisi untuk tetap menaati hukum. Lebih dari
100000 orang berkumpul di pertemuan yang diadakan di Armanitola, Dhaka, tempat para pemimpin masyarakat menyerukan dilepaskannya Maulana Bhashani dan tahanan politik lainnya, namun politikus Pakistan Barat seperti Fazlur Rahman memicu ketegangan dengan menyatakan bahwa siapapun yang menginginkan bahasa Bengali menjadi bahasa resmi akan dianggap sebagai "musuh negara". Mahasiswa dan penduduk Bengali
tidak menaati larangan untuk merayakan perayaan satu tahun demonstrasi. Demonstrasi pecah pada malam 21 Februari 1954, dengan berbagai "hall" di Universitas Dhaka menaikan bendera hitam sebagai lambang duka. Polisi menangkap beberapa mahasiswa dan demonstran lain, yang akhirnya dilepaskan.
Ketegangan politik meningkat saat pemilihan majelis provinsial di Benggala Timur diadakan tahun 1954. Liga Muslim yang berkuasa beradu melawan koalisi Front Bersatu dalam pemilihan ini. Beberapa pemimpin dan aktivis Front Bersatu ditangkap. Pertemuan anggota parlemen dari Liga Muslim menghasilkan keputusan untuk memberikan status resmi kepada bahasa Bengali. Keputusan ini diikuti dengan gelombang ketidakpuasan
karena kelompok etnis lain berusaha meminta pengakuan bahasa-bahasa regional lainnya. Pendukung bahasa Urdu seperti Maulvi Abdul Haq mengutuk usulan untuk menjadikan bahasa Bengali sebagai bahasa resmi. Ia memimpin 100000 orang untuk menentang keputusan Liga Muslim. Akibatnya, pelaksanaan gagal dan Front Bersatu berhasil memenangkan banyak kursi.
Kementrian Front Bersatu memerintahkan pendirikan Akademi Bangla untuk mengangkat, mengembangkan dan melestarikan bahasa, sastra dan warisan bahasa Bengali, namun kekuasaan Front Nasional hanya sementara, karena gubernur-jendral Ghulam Muhammad membatalkan pemerintahan dan mulai berkuasa sebagai gubernur pada 30 Mei 1954. Front Bersatu sekali lagi membentuk kementrian pada 6 Juni 1955 setelah rezim gubernur berakhir.
Setelah kembalinya kekuasaan Front Bersatu, perayaan 21 Februari 1956 untuk pertama kalinya diadakan dalam keadaan yang damai. Pemerintah mendukung proyek untuk mendirikan Shaheed Minar baru. Sesi sidang konstituen dihentikan selama lima menit untuk menyatakan dukacita terhadap mahasiswa yang tewas akibat penembakan oleh polisi. Reli besar diadakan oleh pemimpin Bengali, dan semua kantor dan bisnis ditutup.
Pada 7 Mei 1954, sidang konstituen, dengan dukungan Liga Muslim, memutuskan untuk memberikan status resmi kepada bahasa Bengali. Bahasa Bengali diakui sebagai bahasa resmi kedua Pakistan pada 29 Februari 1956, dan pasal 214 (1) dalam konstitusi Pakistan diubah menjadi "Bahasa negara Pakistan adalah bahasa Urdu dan Bengali", walau pemerintah militer yang dibentuk oleh Ayub Khan sempat mencoba untuk mengembalikan bahasa Urdu sebagai satu-satunya bahasa resmi.
Gerakan Bahasa telah memberikan pengaruh budaya yang besar terhadap masyarakat Bengali. Pergerakan ini telah memberikan ilham terhadap perkembangan bahasa, sastra dan budaya Bengali.
21 Februari kini dirayakan sebagai Hari Gerakan Bahasa atau "Shohid Dibosh" (Hari Martir) di Bangladesh. Pameran Buku Ekushey diadakan setiap tahun untuk mengenang pergerakan ini. "Ekushey Padak", salah satu penghargaan di Bangladesh, setiap tahun diberikan untuk mengenang pengorbanan pada Gerakan Bahasa. Lagu-lagu seperti "Amar Bhaier Rokte Rangano", atau drama, karya seni dan puisi lainnya,