Taman Nasional Kepulauan Seribu
kelahiran dan tidak adanya relokasi penduduk karena semua pulau telah di miliki oleh perorangan maupun swasta. Berdasarkan data statistik (2009) jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 22705 jiwa, dengan luas wilayah 8.70 km2, berarti kepadatan penduduknya 2610 jiwa/km2. Pulau Panggang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan 9193 jiwa/km2. Dalam hal
pendidikan, porsi terbesar adalah tamat SD atau sederajat yaitu sekitar 33.52% dan berpendidikan tamat SLTP 17.79%, SLTA sebanyak 16.61% serta yang berpendidikan akademi/universitas sebanyak 4.58%. Karena wilayahnya berupa kepulauan kecil maka sarana perhubungan untuk kegiatan pemerintahan dan perekonomian dilakukan dengan angkutan laut (kapal dan perahu motor) baik milik
pemerintah daerah, swasta maupun nelayan. Dalam perekonomian daerah, kegiatan yang menonjol adalah usaha perikanan dan pariwisata. Masyarakat Kepulauan Seribu sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, khususnya di tiga kelurahan pada Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, yakni jumlahnya mencapai 67%, umumnya berupa nelayan tradisional.
Kawasan TNKpS berpotensi besar untuk pengembangan wisata bahari, mengingat letaknya yang dekat dengan ibu kota negara (Jakarta), sehingga menjadikan kawasan ini mempunyai peluang pengembangan yang baik. Sejalan dengan perkembangan kota-kota besar, maka semakin banyak orang yang menginginkan kembali ke alam. Kegiatan-kegiatan wisata bahari yang dapat dilakukan di dalam kawasan
taman nasional antara lain menyelam (scuba diving) pada beberapa spot selam (terdapat 26 spot selam), snorkeling, memancing, wisata pendidikan (penanaman lamun, mangrove, serta rehabilitasi karang, penyu sisik, elang bondol), berjemur di pantai, berkemah, dan lain-lain. Panorama laut di wilayah ini menjadi daya tarik alamiah bagi wisatawan. Panorama seperti pada saat matahari terbit dan matahari terbenam
menjadi daya tarik tersendiri. Beberapa pulau di dalam kawasan Taman Nasional telah dikembangkan menjadi resort-resort wisata, dengan sarana pariwisata antara lain dengan dibangunnya dermaga, anjungan pengunjung, restoran dan pondok-pondok inap oleh pihak swasta. Jumlah pulau yang wilayah perairannya berada di kawasan TNKpS berjumlah 76 buah dimana dari jumlah tersebut tercatat 20 buah
yang telah dikembangkan sebagai pulau wisata, 6 buah pulau yang dihuni penduduk dan sisanya dikuasai perorangan atau badan usaha.
Dinamika kehidupan masyarakat setempat sebagai masyarakat bahari sesungguhnya dapat menjadi daya tarik wisata. Kegiatan masyarakat sebagai nelayan dapat menjadi daya tarik tersendiri, khususnya di pulau-pulau permukiman. Berbagai jenis ikan dan hasil laut bisa menjadi komoditi yang memiliki nilai jual untuk ditawarkan kepada para wisatawan. Sementara itu, alat perlengkapan
penangkapan ikan dapat diperkenalkan kepada para pendatang/wisatawan, seperti, karamba jaring apung, bagan, alat pancing serta perahu. Perkembangan jumlah wisatawan yang datang ke Kepulauan Seribu dari tahun ke tahun cenderung meningkat.
Wisata alam terbuka dan wisata sejarah bisa dinikmati di Kepulauan Seribu ini, dimana orang bisa bersantai dan memanjakan diri sambil mencari hiburan di sini. Berikut fasilitas yang ada di pulau seribu.
Fasilitas jalan setapak yang terdapat di pulau permukiman merupakan perkerasan dengan menggunakan material semen, namun ada sebagian yang menggunakan material aspal. Sedangkan untuk pulau wisata cenderung menggunakan material konblok sebagai jalan setapak. Pelabuhan yang mempunyai akses ke Kepulauan Seribu yaitu Marina, Kaliadem, Muara Angke, Rawasaban, Muara Kamal, Keronjo dan Maok. Fasilitas umum airstrip untuk
masyarakat Kepulauan Seribu berada di Pulau Panjang, tetapi karena kondisinya saat ini sudah tidak layak pakai dan belum dipergunakan lagi. Selain itu terdapat helipad pada beberapa resort wisata yang juga digunakan sebagai sarana transportasi umum.
Di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara hanya terdapat 1 (satu) Kantor Pos dan Giro yang bertempat di Pulau Pramuka Kelurahan Pulau Panggang.
Sarana telekomunikasi sudah ada di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara terutama di pulau-pulau permukiman penduduk yaitu di Pulau Pramuka, P. Panggang, P. Kelapa dan P. Harapan dan beberapa pulau resort wisata.
Semua rumah tangga di pulau-pulau permukiman penduduk sudah menggunakan listrik sebagai alat penerangannya. Sumber listrik ini berasal dari PLN.
Dari hasil pengamatan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara hampir seluruh masyarakat Kepulauan Seribu menggunakan air tanah untuk keperluan MCK, sedangkan untuk konsumsi menggunakan air mineral. Ketersediaan air ini memang cukup tetapi kualitas dari segi kesehatannya perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Oleh sebab itu perlu diupayakan alternatif lain dalam penyediaan air minum bersih, misalnya dengan pembangunan instalasi air PAM.
Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara tidak memiliki pasar yang merupakan fasilitas dalam perekonomian. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjual hasil penangkapan ikan, sebagian besar penduduk terpaksa menyeberang ke pasar-pasar yang ada di sekitar Jakarta dan Tangerang. Namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdapat warung-warung kecil. Lembaga keuangan berupa Bank sudah tersedia di Pulau Pramuka yatu Kantor Cabang Bank DKI.
Fasilitas pendidikan formal dan sarana kesehatan masih relatif minim, pada saat ini di Pulau Pramuka sudah tersedia Rumah Sakit. Di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara terdapat 19 Posyandu.
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, mengamanatkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan TNKpS sebagai berikut:
Keputusan Direktur Jenderal PHPA Nomor 129/Kpts/DJ-VI/1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang Pola Pengelolaan KSA, KPA, Taman Buru dan Hutan Lindung, mengamanatkan beberapa prinsip dasar pengelolaan taman nasional sebagai berikut: (1) kegiatan monitoring SDA hayati dan ekosistemnya, (2) membangun sarpras untuk monitoring, (3) kegiatan yang tidak mengubah bentang alam.
(1) penelitian, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan penunjang budidaya, (2) membangun sarpras untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas, (3) membangun yang tidak mengubah bentang alam, dan (4) pemanfaatan tradisional.
(1) pemanfaatan kawasan dan potensi dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam, (2) pengusahaan wisata alam oleh dunia usaha, (3) penangkaran jenis untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan restocking, (4) membangun sarpras pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam, (5) membangun yang tidak mengubah bentang alam, dan (6) pemanfaatan tradisional.
Masyarakat sekitar secara aktif diikutsertakan dalam pengelolaan kawasan taman nasional sejak perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatannya.
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Nomor SK.05/IV-KK/2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang Zonasi Pengelolaan TNKpS mengamanatkan beberapa pengaturan zonasi pengelolaan TNKpS sebagai berikut:
Zona Inti Taman Nasional (4449 ha) adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.
Untuk pengelolaan dalam Zona Inti, hanya dapat dilakukan kegiatan sebagai berikut: (a) Pendidikan, penelitian, dan penunjang budidaya;(b) Monitoring SDA hayati dan ekosistemnya; (c) Membangun sarana prasarana untuk monitoring, yang tidak mengubah bentang alam.
Taman Nasional (26284, 50 ha) adalah bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti taman nasional. Zona Perlindungan meliputi perairan sekitar Pulau Dua Barat, Dua Timur, Jagung, Gosong Sebaru Besar, Rengit, dan Karang Mayang, pada posisi geografis5°24'00"-5°30'00" LS dan 106°25'00"-106°40'00" BT, dan daratan Pulau Penjaliran Barat dan Penjaliran Timur seluas 39.5 ha. Pengelolaan dalam zona perlindungan, dapat dilakukan kegiatan sebagai berikut: