Dewan Bangsawan Britania Raya
oleh koalisi Partai Konservatif berhaluan tradisional (seperti Enoch Powell) dan anggota Partai Buruh yang bertujuan untuk menghapus Majelis Tinggi (seperti Michael Foot). Ketika Michael Foot mengambil alih kepemimpinan Partai Buruh, penghapusan House of Lords dijadikan salah satu agenda partai. Namun pada masa kepemimpinan Neil Kinnock, usulan penghapusan diubah menjadi sekadar usulan pembaharuan. Sementara itu,
pengangkatan bangsawan yang berlaku turun temurun (kecuali anggota keluarga kerajaan) menjadi dibekukan, kecuali tiga kali pengangkatan yang dilakukan pada tahun 1980-an pada masa Partai Konservatif pimpinan Margaret Thatcher.
Pada tahun 1997, House of Lords kembali dijadikan sasaran setelah kekuasaan beralih ke tangan Partai Buruh yang dipimpin Tony Blair. Pemerintah Partai Buruh mengajukan usul penghapusan semua kursi House of Lords yang diwariskan secara turun temurun. Sebagai kompromi, sejumlah 92 kursi bangsawan turun temurun ("hereditary peer") hanya akan dipertahankan hingga pembaruan dalam House of
Lords selesai. Seluruh kursi bangsawan turun temurun dihapus berdasarkan Akta House of Lords 1999, sehingga semua kursi House of Lords diisi anggota hasil pengangkatan.
Usaha melakukan pembaruan dalam House of Lords berulang kali berakhir dengan kegagalan. Komisi Wakeham mengusulkan 20% komposisi kursi House of Lords diisi anggota hasil pemilihan umum, tetapi usul ini dikritik habis-habisan. Sebuah komite bersama dibentuk tahun 2001 untuk memecahkan masalah House of Lords, namun tidak juga berhasil mengambil keputusan. Sejumlah 7 opsi komposisi kursi House of Lords
diajukan ke parlemen (semua anggota diangkat, 20% hasil pemilu, 40% hasil pemilu, 50% hasil pemilu, 60% hasil pemilu, 80% hasil pemilu, atau semua anggota adalah hasil pemilu). Dalam serangkaian pemungutan suara yang membingungkan pada bulan Februari 2003, semua opsi ditolak walaupun opsi 80% anggota hasil pemilu hampir diterima dan hanya kalah 3 suara di majelis rendah.
Pada tahun 2005, sekelompok anggota senior dalam parlemen (Ken Clarke, Paul Tyler, Tony Wright, Sir George Young, dan Robin Cook) menerbitkan laporan berisi usulan 70% anggota House of Lords berasal dari pemilu, dengan setiap anggota berhak menduduki satu kali masa jabatan. Sisanya diangkat oleh Komisi untuk memastikan komposisi seimbang dalam hal "keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman". Usulan tersebut juga gagal diterapkan.
Pada tanggal 7 Maret 2007, anggota House of Commons melangsungkan 10 kali pemungutan suara untuk memilih sejumlah komposisi alternatif bagi majelis tinggi. Berbagai opsi yang diajukan semuanya ditolak satu demi satu, mulai dari opsi penghapusan House of Lords, semua anggota berasal dari pengangkatan, 20% anggota hasil pemilu, 40% anggota hasil pemilu, 50% anggota hasil pemilu, hingga opsi 60%
anggota hasil pemilu. Pada akhirnya, pemungutan suara dimenangi oleh opsi 80% anggota diisi oleh hasil pemilu dengan perincian 305 setuju dan 224 tidak setuju. Pemungutan suara bagi opsi semua anggota berdasarkan hasil pemilu bahkan memenangi jumlah suara yang lebih besar 337 melawan 224. Namun pada akhirnya, usulan ini kembali ditolak House of Lords yang memutuskan semua anggotanya berasal dari hasil pengangkatan.
Berbeda dengan House of Commons (majelis rendah), House of Lords (majelis tinggi) tidak mengendalikan masa jabatan Perdana Menteri atau memegang kendali pemerintahan. Hanya Majelis Rendah yang dapat meminta Perdana Menteri untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum yang dilakukan Majelis Rendah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya atau dengan menarik dukungan terhadap perdana menteri.
Hampir seluruh anggota kabinet berasal dari majelis rendah dan bukan majelis tinggi. Semua perdana menteri sejak tahun 1902 adalah anggota majelis rendah. Alec Douglas-Home yang menjadi perdana menteri pada tahun 1963 sewaktu masih menyandang gelar Earl, melepaskan gelar kebangsawanan dan terpilih sebagai anggota majelis rendah setelah masa jabatannya dimulai).
Sejak tahun 1982, posisi penting dalam kabinet tidak ada yang diisi kalangan bangsawan, kecuali jabatan Lord Chancellor dan Ketua House of Lords. Kedua jabatan tersebut terus diisi kalangan bangsawan sejak 1982 ketika Peter Carington menjabat Menteri Luar Negeri (Valerie Amos pernah secara singkat menjabat Menteri Pembangunan Internasional hingga wafatnya Lord Williams dari Mostyn pada tahun 2003).
Walaupun demikian, anggota majelis tinggi banyak yang menjadi menteri muda, misalnya Lord Hunt dari Kings Heath (Departemen Kesehatan). Sejak tahun 1999, Jaksa Agung adalah seorang bangsawan bergelar Lord (sekarang dijabat Baroness Scotlandia dari Asthal).