Badan Urusan Budaya

Badan Urusan Kebudayaan adalah sebuah badan khusus dari Jepang Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jepang) (MEXT). Didirikan pada tahun 1968 untuk mempromosikan seni dan budaya Jepang. Anggaran agensi untuk TA 2018 naik menjadi 107,7 miliar yen. Divisi Urusan Budaya agensi menyebarkan informasi tentang seni di Jepang dan internasional, dan Divisi Perlindungan Properti Budaya melindungi warisan budaya bangsa. Divisi Urusan Kebudayaan berkaitan dengan bidang-bidang seperti promosi seni dan budaya, hak cipta seni, dan peningkatan dalam bahasa nasional. Ini juga mendukung festival seni dan budaya nasional dan lokal, dan mendanai acara wisata budaya dalam musik, teater, tari, pameran seni, dan pembuatan film. Hadiah khusus ditawarkan untuk mendorong seniman muda dan praktisi mapan, dan beberapa hibah diberikan setiap tahun untuk memungkinkan mereka berlatih di luar negeri. Lembaga ini mendanai museum seni modern nasional di Kyoto dan Tokyo dan Museum Nasional Seni Barat di Tokyo, yang memamerkan pertunjukan Jepang dan internasional. Badan ini juga mendukung Akademi Seni Jepang, yang menghormati orang-orang terkemuka seni dan surat, menunjuk mereka sebagai anggota dan menawarkan prize 3,5 juta uang hadiah. Penghargaan dibuat di hadapan Kaisar, yang secara pribadi memberikan penghargaan tertinggi, Urutan Budaya. Pada tahun 1989, untuk pertama kalinya dua wanita - seorang penulis dan perancang kostum - dinominasikan untuk Order of Cultural Merit, penghargaan resmi lainnya yang membawa uang saku yang sama. Divisi Perlindungan Properti Budaya awalnya dibentuk untuk mengawasi restorasi setelah Perang Dunia II. Pada April 2017, itu bertanggung jawab untuk 1.784 situs bersejarah, termasuk ibu kota kuno Asuka, Heijokyo, dan Fujiwara, 402 tempat indah, dan 1.024 monumen nasional, dan untuk fauna asli seperti ibis dan bangau. Selain itu, sekitar 13.500 item memiliki penunjukan yang lebih rendah dari Properti Kebudayaan Penting (Jepang), dengan seni dan kerajinan menyumbang bagian terbesar, dengan lebih dari 10.000 yang ditunjuk. Pemerintah melindungi harta benda yang terkubur, di mana sekitar 300.000 telah diidentifikasi. Selama tahun 1980-an, banyak situs prasejarah dan bersejarah yang penting diselidiki oleh lembaga arkeologi yang didanai lembaga tersebut, menghasilkan sekitar 2.000 penggalian pada tahun 1989. Kekayaan material yang digali memberi cahaya baru pada periode kontroversial pembentukan negara Jepang. Amandemen tahun 1975 terhadap Undang - Undang Perlindungan Properti Budaya tahun 1897 memungkinkan Badan Urusan Kebudayaan untuk menunjuk area dan bangunan tradisional di pusat kota untuk pelestarian. Dari waktu ke waktu, berbagai keterampilan artistik tradisional yang terancam punah ditambahkan ke daftar pelestarian agensi tersebut, seperti dimasukkannya 1989 semacam pembuatan boneka kuno. Salah satu peran paling penting dari Divisi Perlindungan Properti Budaya adalah untuk melestarikan seni dan kerajinan tradisional dan seni pertunjukan melalui contoh-contoh kehidupan mereka. Seniman dan kelompok individu, seperti kelompok tari atau desa tembikar, ditetapkan sebagai mukei bunkazai sebagai pengakuan atas keterampilan mereka. Eksponen utama seni tradisional telah ditetapkan sebagai ningen kokuho. Sekitar tujuh puluh orang begitu tersanjung pada satu waktu; pada tahun 1989 enam master yang baru ditunjuk adalah pemain kyogen (komik), pelantun teater bunraku (boneka), pemain dari nagauta shamisen, pembuat tembikar kepala yang membuat perlengkapan porselen yang dihiasi Keramik Imari, artis barang kerajinan lak bergambar teratas, dan seorang ahli pekerjaan logam. Masing-masing diberikan pensiun tahunan seumur hidup sebesar ￥ 2 juta dan bantuan keuangan untuk melatih murid. Sejumlah lembaga berada di bawah naungan Badan Urusan Budaya: museum nasional seni Jepang dan Asia di Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka dan Fukuoka, lembaga penelitian properti budaya di Tokyo dan Nara, dan teater nasional. Selama 1980-an, Teater Nasional Noh dan Teater Nasional Bunraku dibangun oleh pemerintah. Pada April 2018, dipimpin oleh Komisaris Urusan Kebudayaan, Shunichi Tokura. Agensi tersebut berbasis di Kyoto. Bagian utama dari relokasi agensi ke Kyoto dijadwalkan pada tahun fiskal 2021, sementara bagian lainnya akan tetap di Tokyo