Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1896–1954)

Gerakan Hak-Hak Sipil di Amerika Serikat merupakan sebuah perjuangan panjang yang terutama diwarnai gerakan nonkekerasan untuk mewujudkan hak-hak sipil sepenuhnya dan kesetaraan bagi semua warga negara Amerika Serikat. Gerakan ini memiliki dampak berkelanjutan terhadap masyarakat Amerika Serikat, meningkatnya penerimaan hak-hak sipil secara hukum dan sosial, dan pada terungkapnya prevalensi dan biaya yang harus dibayar untuk politik rasisme. Gerakan Hak-Hak Sipil Amerika terdiri dari banyak gerakan perjuangan politik dan reformasi antara tahun 1945 dan 1970. Gerakan ini bertujuan mengakhiri diskriminasi terhadap orang Afrika-Amerika dan kelompok-kelompok tak berdaya lainnya, serta secara hukum mengakhiri segregasi rasial di Amerika Serikat, khususnya di Amerika Serikat Selatan. Artikel berikut ini berfokus pada tahap awal perjuangan gerakan Hak-Hak Sipil Amerika Serikat. Dua keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat merupakan dua tonggak sejarah: Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) yang membenarkan segregasi rasial "terpisah tetapi sederajat" sebagai sesuai dengan doktrin konstitusi dan Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954) yang membatalkan keputusan Plessy. Gerakan Hak-Hak Sipil Amerika Serikat tidak selalu berjalan dengan mulus, beberapa di antaranya seperti Asosiasi Kemajuan Negro Universal awalnya sangat sukses, tetapi tidak meninggalkan dampak berkelanjutan. Sementara gerakan lainnya seperti NAACP, agresif di pengadilan melawan segregasi dukungan negara bagian. NAACP hanya memperoleh hasil pada tahun-tahun awalnya, tetapi mendapat kemajuan pemulihan hak suara untuk orang kulit hitam hingga akhirnya memenangi kasus Brown v. Board of Education (1954). Hak-hak hukum orang Afrika-Amerika diperluas seusai Perang Saudara Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat meloloskan Amendemen ke-13 untuk mengakhiri perbudakan pada tahun 1865. Amendemen ini hingga 6 Desember 1865 telah diratifikasi oleh 27 negara bagian, sekaligus memberikan status warga negara kepada orang Afrika-Amerika. Semua orang kelahiran Amerika Serikat berhak mendapatkan perlindungan sederajat berdasarkan hukum-hukum konstitusi. Amendemen ke-15 menyatakan bahwa ras tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merampas hak pilih rakyat. Semasa era rekonstruksi Amerika Serikat (1865-1877), tentara Utara menduduki Selatan. Bekerja sama dengan badan federal Biro Budak Bebas, tentara Utara berusaha menjalankan dan menegakkan amendemen konstitusi yang baru. Pemimpin kulit hitam dipilih untuk menduduki jabatan di kantor-kantor negara bagian dan pemerintahan setempat, sebagian orang kulit hitam mendirikan kelompok komunitas, khususnya untuk mendukung pendidikan kulit hitam. Era rekonstruksi berakhir setelah terjadinya Kompromi 1877 antara elite kulit putih Utara dan Selatan. Pihak Utara setuju untuk menarik mundur tentaranya dari Selatan sebagai imbalan penyelesaian hasil pemilihan presiden yang dipertengkarkan. Rutherford B. Hayes yang didukung oleh negara-negara Utara memenangi kepresidenan meskipun kalah dalam perhitungan suara rakyat melawan Samuel J. Tilden. Peristiwa ini diikuti dengan kekerasan dan kecurangan dalam pemilihan umum di Selatan antara 1868-1876. Perhitungan suara orang kulit hitam dicurangi sehingga Demokrat putih dari Selatan memperoleh kembali kekuasaan mereka di lembaga perundang-undangan. Kompromi 1877 dan penarikan mundur tentara federal dari Selatan membuat Demokrat putih memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengenakan dan menegakkan praktik-praktik diskriminasi mereka. Afrika-Amerika secara beramai-ramai meninggalkan negara-negara Selatan sebagai reaksi mereka terhadap penarikan mundur tentara federal dalam peristiwa yang dikenal sebagai Eksodus Kansas 1879. Republikan Radikal yang merupakan ujung tombak Rekonstruksi berusaha menghapus diskriminasi dalam pemerintahan dan masyarakat melalui legislasi. Namun usaha-usaha mereka hampir seluruhnya kandas dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung mengenai Kasus-Kasus Hak-Hak Sipil 109 U.S. 3 (1883) yang membenarkan Amendemen ke-14 tidak memberikan kekuasaan kepada Kongres untuk menyatakan diskriminasi ras oleh swasta secara perorangan maupun badan usaha sebagai tindakan melawan hukum.