Masyarakat Hukum Adat Rongi

Masyarakat Hukum Adat Rongi atau disingkat menjadi MHA Rongi adalah sekelompok masyarakat yang hidup berdasarkan hukum adat dan memiliki ikatan kuat pada asal-usul leluhur di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai kelompok masyarakat yang digolongkan Masyarakat Hukum Adat (MHA), hak-hak mereka juga dilindungi oleh konstitusi, terutama terkait pemanfaatan dan penggunaan lahan. MHA Rongi bermukim di Desa Sandang Pangan yang kini telah dimekarkan menjadi Desa Hendea pada tahun 2010. Sebelumnya, wilayah administratif Desa Sandang Pangan terdiri dari dua golongan papara, yaitu golongan papara dari kadie Rongi dan kadie Hendea. Setelah dimekarkan menjadi Desa Hendea, kadie Hendea secara otomatis menghuni Desa Hendea dan kadie Rongi menempati Desa Sandang Pangan. Kadie Rongi merupakan saudara tertua dari rumpun Lapandewa yang terdiri dari Rongi, Sempa-Sempa, Kaongkeongkea, Tambunalako, dan Kaindea. Semua turunan dari rumpun Lapandewa itu juga dikenal sebagai bagian dari etnis Ciacia. Kelompok etnis tersebut, sebagaimana namanya, menggunakan bahasa Ciacia yang ditulis dengan huruf Hangeul, Korea. Dalam hal demografi, jumlah MHA Rongi yang mendiami Desa Sandang Pangan sebanyak 1.905 jiwa yang terdiri dari 797 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.108 jiwa berjenis kelamin perempuan. Menurut survei penduduk tahun 2014, jumlah tersebut dibagi ke dalam 184 kepala keluarga dan 397 kepala rumah tangga. Secara umum, mereka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Beberapa di antara mereka juga bekerja paruh waktu sebagai pemecah batu aspal milik PT Metrix Elcipta yang merupakan perusahaan pertambangan aspal di Buton. Perlu diketahui, potensi pertambangan aspal di Buton sangat tinggi: produksinya bahkan mencapai 78.633 ton pada tahun 2007 untuk kegiatan eksploitasi. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rongi memegang aturan-aturan adat tertentu dalam menguasai atau memanfaatkan tanah dan Sumber Daya Alam yang ada di desa mereka. Dalam hal mengatur tanah untuk permukiman, mereka membaginya menjadi dua bagian, yaitu tanah dalam benteng Rongi dan tanah di luar benteng Rongi. Permukiman yang berada di dalam benteng harus dijaga sebagaimana bentuk aslinya, siapa pun tidak diperbolehkan membuat bangunan permanen atau remanen dengan menggunakan semen atau beton. Sementara di luar benteng, anggota MHA Rongi diperkenankan membangun rumah dengan tetap memperhatikan etika-etika sosial seperti tidak menghalangi akses jalan orang lain dan menghalangi pencahayaan matahari untuk masuk ke rumah orang yang ada di sebelahnya. Mereka juga memperhatikan betul pemanfaatan tanah untuk bidang pertanian. MHA Rongi tidak menghendaki anggotanya mengelola lahan pertanian secara sendiri-sendiri, mereka harus melakukannya secara kolektif. Keberadaan Parabela amat menentukan komoditas pertanian apa yang hendak ditanam oleh MHA Rongi. Sebagai misal, Parabela menentukan bahwa musim ini mereka harus menanam jagung. Seluruh anggota MHA Rongi dengan demikian harus menanami lahan pertanian mereka dengan tanaman jagung, tidak boleh ada yang menanaminya dengan komoditas yang berbeda. Lain halnya dengan tanah untuk perkebunan, MHA Rongi diperkenankan untuk menanami kebunnya dengan tanaman apa pun yang mereka kehendaki tanpa harus meminta izin kepada Parabela. Sementara itu, keberadaan hutan adat juga dianggap sangat keramat bagi MHA Rongi. Hutan adat tersebut berada di sepanjang Daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki fungsi untuk menahan erosi. Mereka percaya bahwa ada di antara mereka yang menebang pohon di sekitar hutan kaombo, maka mereka akan tertimpa bala hingga menyebabkannya meninggal dunia. Menurut mereka, hutan kaombo dijaga oleh leluhur mereka. Di samping aturan-aturan tersebut, MHA Rongi juga memiliki aturan adat tersendiri dalam hal pemanfaatan lahan oleh pihak di luar komunitas mereka. Mereka umumnya terbuka terkait pemberian kuasa pemanfaatan lahan, baik kepada pemerintah, swasta (perusahaan), dan masyarakat biasa. Namun demikian, Parabela yang merupakan pemimpin adat akan selalu memusyawarahkannya terlebih dahulu dengan seluruh perangkat adat terkait pemberian kuasa tersebut. Terkait hal-hal spesifik dalam penggunaan lahan yang ada, MHA Rongi juga mempertimbangkan untung-rugi bagi komunitas mereka, serta pemanfaatan lahan yang dirasa tidak bertentangan dengan kearifan lokal mereka.melihat dari isi makalah ini tidak sesuai dengan kenyataan awal keberadaan lapandewa kaindea itu siapa