Hubungan bisnis dengan pemerintah di Jepang

Hubungan bisnis dengan pemerintah dilakukan dalam banyak cara dan melalui berbagai kanal di Jepang. Kanal terpenting pada periode pascaperang adalah kementerian ekonomi: Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab operasional untuk semua urusan fiskal, termasuk penyusunan anggaran nasional. Itu menginisiasikan kebijakan fiskal dan, melalui kontrol tidak langsungnya atas Bank of Japan, bank sentral, juga bertanggung jawab untuk kebijakan moneter. Kementerian Keuangan mengalokasikan investasi publik, merumuskan kebijakan perpajakan, memungut pajak, dan mengatur devisa.