Kebijakan luar negeri Jepang

Tanggung jawab utama untuk kebijakan luar negeri Jepang, sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi 1947, dilaksanakan oleh kabinet dan tunduk pada pengawasan keseluruhan dari Diet Nasional. perdana menteri diwajibkan untuk membuat laporan berkala tentang hubungan luar negeri kepada Diet, yang majelis tinggi dan rendahnya masing-masing memiliki sebuah komite urusan luar negeri. Setiap komite melaporkan pertimbangannya ke sesi pleno dari kamar tempatnya berada. Panitia khusus dibentuk sesekali untuk mempertimbangkan pertanyaan khusus. Anggota diet memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kebijakan terkait—secara resmi disebut interpelasi—kepada menteri luar negeri dan perdana menteri. Perjanjian dengan negara asing memerlukan ratifikasi oleh Diet. Sebagai kepala negara, kaisar melakukan fungsi seremonial untuk menerima utusan asing dan membuktikan perjanjian asing yang diratifikasi oleh Diet. Secara konstitusional tokoh dominan dalam sistem politik, perdana menteri memiliki kata akhir dalam keputusan kebijakan luar negeri utama. Menteri luar negeri, seorang anggota senior kabinet, bertindak sebagai kepala penasihat perdana menteri dalam hal perencanaan dan pelaksanaan. Menteri dibantu oleh dua wakil menteri: satu bertanggung jawab atas administrasi, yang berada di puncak struktur Kementerian Urusan Luar Negeri sebagai pejabat karir seniornya, dan yang lainnya bertanggung jawab hubungan politik dengan Diet. Jabatan penting lainnya dalam kementerian termasuk anggota Sekretariat kementerian, yang memiliki divisi yang menangani fungsi konsuler, emigrasi, komunikasi, dan pertukaran budaya, dan direktur berbagai biro regional dan fungsional dalam kementerian.