Humuani Alaga

Humuani Amoke Alaga, yang lebih dikenal dengan nama Mama Humuani Alaga adalah seorang aktivis Nigeria dan pengusaha pribumi dalam bisnis tekstil. Pada 1938, ia memimpin demonstrasi yang menuntut upah yang sama dan kondisi kerja yang lebih baik bagi perempuan. Pada 1958, ia dan sebelas wanita lainya mendirikan Perkumpulan Wanita Isabatudeen. Ia juga ikut mendirikan Dewan Nasional Perhimpunan Wanita. Pada 1961, ia diangkat menjadi presiden untuk organisasi tersebut, sehingga menjadi Presiden pertama dan satu-satunya yang tidak berpendidikan dan tidak berbicara bahasa Inggris. Alaga meninggal pada 29 Januari 1993 di Ibadan. Alaga memulai bisnisnya dengan menjajakan tekstil setelah menikah pada 1925. Dia kemudian membuka toko antara 1928 dan 1929 dan menjadi dealer untuk perusahaan lain. Dia menjadi pemimpin dealer tekstil pada 1934 di pasar Gbagi. Ia ikut mendirikan Egbe Ifelodun pada 1930. Ia mendirikan masyarakat Isabatudeen pada 1958. Pada 1958, setelah putrinya ditolak masuk ke sekolah Kristen, ia mendirikan, dengan sebelas perempuan lain, sebuah komunitas yang mengambil nama Isabatudeen Society (IS). Inti dari program mereka adalah proyek untuk menciptakan sekolah menengah untuk anak perempuan. Dia mendirikan sekolah tata bahasa perempuan Isabatudeen. Pada 1938, Women Cotton Trade Union memprotes para pedagang Lebanon yang bertindak sebagai perantara dalam bisnis tekstil dan menghasilkan keuntungan besar. Protes tersebut dipimpin oleh Alaga karena dia menentang para pedagang Libanon yang beroperasi di beberapa tempat di Ibadan yang diperuntukkan bagi para pedagang setempat. Ini kemudian mengarah pada pembentukan Dewan Nasional Perhimpunan Wanita (NCWS) pada 1959. [7] Pada 1953, ia memimpin Asosiasi Tekstil Afrika Ibadan untuk memprotes relokasi pasar Dugbe. Para pengunjuk rasa pergi dengan telanjang kaki dan pergi ke istana raja dan menuntut agar lokasi pasar tetap tidak berubah. Dia juga memimpin wanita pasar ke tempat Gubernur untuk memprotes pembunuhan demonstran oleh tentara pada 1978. Dia juga menganjurkan pembayaran yang setara untuk semua jenis kelamin selama kunjungan ke Gubernur Negara Bagian.