Penyangkalan genosida Armenia

Penyangkalan genosida Armenia adalah pernyataan yang dibuat oleh Kesultanan Utsmaniyah dan partai yang saat itu berkuasa, Komite Persatuan dan Kemajuan, bahwa mereka tidak melakukan tindakan genosida terhadap warga Armenia selama Perang Dunia I. Namun, ada banyak bukti yang menegaskan terjadinya kejahatan ini, dan sebagian besar ahli membenarkannya. Para pelaku menyangkal telah melakukan tindakan genosida tersebut dengan mengklaim bahwa orang-orang Armenia dimukimkan kembali karena alasan-alasan militer, bukan untuk dimusnahkan. Setelah genosida berakhir, dokumen-dokumen yang memberatkan dihancurkan secara sistematis, dan penyangkalan genosida Armenia telah menjadi kebijakan setiap pemerintahan yang memerintah di Republik Turki hingga 2023 dan diterapkan juga di Azerbaijan sejak tahun 1991 Penyangkalan terhadap genosida Armenia bergantung pada argumen yang digunakan oleh Komite Persatuan dan Kemajuan untuk membenarkan tindakan mereka. Penyangkalan ini mengacu pada asumsi bahwa, "relokasi" orang-orang Armenia adalah tindakan sah yang dilakukan oleh negara dalam menanggapi pemberontakan Armenia secara nyata atau hal yang dianggap mengancam keberadaan kesultanan selama masa perang. Para penyangkal menegaskan bahwa Komite Persatuan dan Kemajuan bermaksud untuk memukimkan kembali orang-orang Armenia, alih-alih membunuh mereka. Mereka juga mengklaim bahwa jumlah korban tewas telah dilebih-lebihkan atau mengaitkan kematian dengan faktor-faktor lain, seperti dugaan perang saudara, penyakit, cuaca buruk, pejabat setempat yang nakal, atau gerombolan Kurdi dan para penjahat. Sejarawan Ronald Grigor Suny meringkas argumen utama para penyangkal sebagai "tidak ada genosida yang terjadi, dan orang-orang Armenia-lah yang mesti disalahkan." Penyangkalan biasanya disertai dengan retorika yang menggambarkan orang-orang Armenia sebagai pengkhianat, agresif, kriminal, dan ambisius dalam hal wilayah. Salah satu alasan terpenting untuk menyangkal genosida Armenia adalah karena peristiwa tersebut memfasilitasi pendirian negara-bangsa Turki, dan pengakuan atas peristiwa tersebut akan bertentangan dengan mitos-mitos pendirian Turki. Turki telah secara aktif sejak 1920-an untuk mencegah pengakuan resmi atas genosida tersebut atau bahkan penyebutannya di negara-negara lain. Upaya-upaya ini termasuk menghabiskan jutaan dolar untuk melobi, membentuk lembaga penelitian, serta menggunakan intimidasi dan ancaman. Penyangkalan juga mempengaruhi kebijakan domestik Turki dan diajarkan di sekolah-sekolah. Beberapa warga Turki yang mengakui adanya genosida tersebut menghadapi tuntutan hukum, karena dianggap "menghina ke-Turki-an". Upaya negara Turki selama seabad untuk menyangkal genosida, membedakannya dengan kasus-kasus genosida lain dalam sejarah. Azerbaijan juga menyangkal genosida dan berkampanye untuk menentang pengakuannya secara internasional. Sebagian besar warga Turki dan partai politik di Turki, mendukung kebijakan penyangkalan negara, dan penyangkalan ini berkontribusi pada konflik Nagorno-Karabakh serta kekerasan yang sedang berlangsung terhadap orang-orang Kurdi di Turki. Sebuah survei melibatkan 1.500 orang pada tahun 2014 yang dilakukan oleh EDAM, sebuah lembaga think-tank di Turki, menemukan bahwa hanya 9% warga Turki yang mengakui adanya genosida tersebut.