Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah disingkat MKKS merupakan forum perkumpulan kepala sekolah dalam satu gugus wilayah atau kecamatan. Anggotanya terdiri dari kepala-kepala sekolah negeri dan swasta dalam satu kecamatan terkait. Di dalam satu kecamatan terdapat satu MKKS. MKKS tidak terikat secara struktural pada lembaga pendidikan lainnya, tetapi pengawasannya dilakukan secara berjenjang melalui pengawas sekolah di satu kecamatan tertentu. MKKS bersifat lembaga nirlaba yang biasanya memperoleh pendanaan dari hasil iuran yang disepakati. Biasanya besarannya adalah sekian rupiah dikalikan jumlah siswa di sekolah tersebut. Semakin besar jumlah siswa dalam sebuah sekolah, iuran yang diberikan sebagai bentuk sumbangan kegiatan MKKS semakin besar. Teknik pengumpulan dana tidak sama satu MKKS dengan MKKS lainnya. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas kepala sekolah yang dapat bentuk workshop, seminar, bimbingan teknis maupun pelatihan. Pilihan durasi dan tema pelatihan di MKKS menyesuaikan dengan kebutuhan untuk kenaikan angka kredit yang diperlukan bagi setiap PNS untuk keperluan kepangkatan. Dalam cakupan yang lebih luas MKKS bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat untuk menyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pendidikan untuk guru, teknisi laboran, pustakawan dan tenaga kependidikan lainnya. Dana di dalam MKKS juga berasal dari bantuan pemerintah yang biasanya digunakan untuk kelancaran kegiatan USBN dan kegiatan PPK. Perencanaan dan pemanfaatan dana dalam kegiatan MKKS diatur dalam sebuah anggaran rumah tangga. Sebagai perhimpunan kepala-kelapa sekolah, MKKS kadang digunakan sebagai ajang untuk menonjolkan citra dan prestasi pendidikan kecamatan. Sehingga posisi organisasi ini cukup diperhitungkan dalam pengambilan keputusan di tingkat kecamatan. MKKS merupakan wadah kepala sekolah untuk saling berbagi dan berkoordinasi untuk tetap mengikuti perkembangan zaman dalam mengembangkan profesi keberlanjutan.