Forest City, Johor

Forest City adalah pengembangan perumahan terintegrasi dan kota pribadi yang berlokasi di Iskandar Puteri, Johor, Malaysia. Pertama kali diumumkan pada tahun 2006 sebagai proyek investasi dua puluh tahun yang sebagian besar dibiayai oleh konsorsium pengembang real estat swasta Tiongkok daratan, yang didirikan di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan. Ini diresmikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada tahun 2016, dengan persetujuan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ismail. Forest City merupakan perusahaan patungan antara Esplanade Danga 88, afiliasi anak perusahaan pemerintah negara bagian Kumpulan Prasarana Rakyat Johor (KPRJ), melalui perusahaan patungan, Country Garden Holding Ltd (CGPV), dengan CGPV memegang 60 persen saham, sedangkan KPRJ memegang 40 persen saham lainnya. Forest City berada di bawah pengelolaan Dewan Kota Iskandar Puteri dan Badan Pembangunan Daerah Iskandar. Perkembangan Forest City masih kontroversial. Proyek ini tidak menyasar warga lokal Malaysia melainkan warga kelas menengah atas dari Tiongkok yang ingin memarkir kekayaan mereka di luar negeri, dengan menawarkan properti pinggir laut yang relatif terjangkau dibandingkan dengan kota-kota pesisir yang mahal di negara mereka seperti Shanghai. Namun, penjualan awal yang kuat dari Tiongkok runtuh setelah pemimpinnya Xi Jinping menerapkan kontrol mata uang, termasuk batasan tahunan sebesar $50.000 mengenai berapa banyak pembeli yang dapat berbelanja di luar negeri. Penjualan yang lesu tersebut diperburuk oleh krisis politik Malaysia pada tahun 2020–2022 dan pandemi COVID-19, sehingga proyek tersebut digambarkan sebagai "kota hantu" pada tahun 2022. Proyek yang berlokasi di lahan reklamasi ini juga dikritik karena menyebabkan kerusakan habitat dalam jumlah besar di sekitarnya.