Tindakan langsung

Tindakan langsung muncul sebagai istilah para aktivis politik untuk tindakan ekonomi dan politik di mana para pelaku menggunakan kekuatan demi mencapai tujuannya secara langsung, bukan melalui tindakan yang mengumpulkan pihak lain bersama-sama dengan, misalnya, mengungkapkan masalah yang ada, menggunakan kekerasan fisik, menyoroti alternatif, atau menunjukkan kemungkinan solusi. Baik tindakan langsung maupun aksi yang mengumpulkan pihak lain dapat mencakup tindak non-kekerasan serta tindak kekerasan, yang menyasar beberapa orang, kelompok, atau properti yang dianggap menyinggung pelaku aksi. Contoh tindakan langsung non-kekerasan dapat meliputi pendudukan tempat umum, pemogokan kerja, penyegelan tempat kerja, blokade jalan, maupun hacktivisme, sementara tindakan langsung kekerasan dapat meliputi kekerasan politik maupun penyerangan. Taktik seperti sabotase dan perusakan properti kadang-kadang dianggap kekerasan. Sebaliknya, politik pemilu, diplomasi, negosiasi, protes, dan arbitrase biasanya tidak dianggap tindakan langsung, karena adanya mediasi secara politis. Aksi non-kekerasan terkadang merupakan bentuk pembangkangan sipil, dan mungkin melibatkan tingkat pelanggaran hukum yang disengaja, di mana orang-orang menempatkan dirinya dalam situasi yang dapat menyebabkan dirinya ditahan dalam rangka membuat pernyataan politik selain tindakan lain yang tidak melanggar hukum pidana. Tujuan dari tindakan langsung adalah untuk menghalangi agen atau organisasi politik lain melakukan praktik-praktik yang dianggap memberatkan para aktivis, atau untuk menyelesaikan masalah terasa yang tidak ditanggapi oleh institusi sosial tradisional hingga memuaskan para peserta aksi langsung. Tindakan langsung non-kekerasan secara historis menjadi bagian reguler yang tegas dari taktik yang digunakan oleh gerakan sosial, termasuk Gerakan Kemerdekaan India Mahatma Gandhi dan Gerakan Hak-Hak Sipil.