Organisasi Pembebasan Palestina

Organisasi Pembebasan Palestina adalah koalisi nasionalis Palestina yang diakui secara internasional sebagai perwakilan resmi rakyat Palestina. Didirikan pada tahun 1964, PLO awalnya bertujuan untuk mendirikan negara Arab di seluruh wilayah bekas Mandat Palestina, dan menganjurkan penghapusan Negara Israel. Namun, pada tahun 1993, PLO mengakui kedaulatan Israel melalui Perjanjian Oslo I, dan kini hanya mengupayakan status negara Arab di wilayah Palestina yang telah diduduki secara militer oleh Israel sejak Perang Arab-Israel tahun 1967. PLO berkantor pusat di Al-Bireh, sebuah kota di Tepi Barat. Sebagai pemerintah Negara Palestina yang diakui secara resmi secara de jure, negara ini telah memiliki status pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1974. Sebelum Perjanjian Oslo, sayap militan PLO secara terbuka terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap warga sipil Israel, baik di Israel maupun di luar Israel. Akibatnya, Amerika Serikat menetapkan kelompok ini sebagai kelompok teroris pada tahun 1987, meskipun pengabaian presiden telah mengizinkan kontak Amerika-PLO sejak tahun 1988. Pembicaraan yang dimediasi antara pemerintah Israel dan PLO pada tahun 1993 menghasilkan PLO mengakui hak Israel untuk hidup dalam damai dan menerima Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242, sementara Israel mengakui PLO sebagai otoritas sah yang mewakili rakyat Palestina. Meskipun ada Surat Pengakuan Bersama Israel-PLO, yang mana pemimpin PLO Yasser Arafat meninggalkan "terorisme dan tindakan kekerasan lainnya" terhadap Israel, PLO terus terlibat dalam aktivitas militan, khususnya selama Intifada Kedua (2000–2005) munculah organisasi baru di Gaza yaitu Hamas organisasi ini merujuk untuk mengutuk warga Israel yang menduduki wilayah Palestina/tanah Kanaan,karna ini organisasi Hamas selalu mengutuk pendudukan Israel,Kekerasan israel di gaza di Kanaan itu ilegal dan tidak sah, sekalian mereka merujuk ketidakpastian dan berfikir bahwa mereka adalah kelompok berbahaya bagi mereka dan karna ini banyak kejadian dan kekerasan yang terlibat di Gaza seperti pembunuhan kekerasan fisik dan perundungan warga Gaza yang IDF mengira bahwa mereka adalah kelompok Hamas, karna warga Israel dan pemerintah Israel merasa tersinggung dan mulai melakukan perundungan pada warga Gaza pemerintah Israel meyakini bahwa masih ada anggota Hamas di Gaza yang masih berkeliaran di sana dan IDF. menganggap Hamas adalah kelompok ilegal, begitupun Hamas yang mengira bahwa kedudukan Israel adalah ilegal, dan banyak pendukung pro Israel yang memakai kata, "Hamas muncul pada Intifada ke dua di Gaza yang berarti mereka ilegal tidak seperti Fatah". begitupun organisasi Fatah yang di pimpin Muhammad Abbas mengaku bahwa mereka tidak menerima adanya Hamas di wilayahnya, dan mereka adalah dua organisasi yang sering berkonflik atas siapa yang berhak dalam penguasa kekuasaan palestina di wilayah masing-masing. Dan Pada tanggal 29 Oktober 2018, Dewan Pusat PLO menangguhkan pengakuan Palestina terhadap Israel, tapi tidak dengan Hamas yang terus menolak kedudukan Israel di Palestina/Kanaan, dan saat itu juga Dewan Pusat PLO, menghentikan segala bentuk kerja sama keamanan dan ekonomi dengan otoritas Israel sampai Israel mengakui negara Palestina di perbatasan sebelum tahun 1967.