Unjuk rasa Thailand 2020

Unjuk rasa Thailand 2020 yang sedang berlangsung adalah rangkaian unjuk rasa yang ditujukan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan menuntut reformasi Monarki Thailand. Awal mulanya, unjuk rasa ini dipicu oleh pembubaran Partai Maju Masa Depan pada akhir Februari 2020. Pada awalnya aksi unjuk rasa ini berasal dari universitas-universitas di thailand. Namun, Kegiatan unjuk rasa ini terhenti karena Pandemi COVID-19 di Thailand. Unjuk rasa kembali terjadi lagi pada 18 Juli dalam unjuk rasa besar yang disponsori oleh Pemuda Bebas di Monumen Demokrasi, Bangkok. Tiga tuntutan yang diajukan kepada pemerintah: pengunduran diri kabinet, pembubaran parlemen, dan merancang undang-undang dasar baru. Protes Juli dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 dan penegakan Surat Keputusan Darurat karantina wilayah dan menyebar ke seluruh negeri. Protes tersebut dianggap kreatif dan cerdas dari segi teknologi, tetapi tampaknya kurang memiliki strategi yang berhubungan. Pada 3 Agustus, dua kelompok mahasiswa secara terbuka mengajukan tuntutan untuk mereformasi monarki, yang berujung pada penangkapan. Seminggu kemudian, sepuluh tuntutan untuk reformasi monarki diisytiharkan. Kedudukan kelompok protes mahasiswa yang lebih luas terhadap sepuluh tuntutan masih belum dapat dipastikan, tetapi dukungan orang banyak terhadap sepuluh tuntutan tersebut kurang daripada tiga tuntutan tersebut. Partai-partai politik oposisi telah mengajukan mosi untuk mereformasi undang-undang dasar, dan forum dialog parlementer yang melibatkan usulan reformasi monarki diadakan, pertama kalinya pada era kontemporer ini diangkat di parlemen Thailand. Unjuk rasa 19 September mengumpulkan 50.000–100.000 pengunjuk rasa, dan disebut tantangan terbuka untuk Raja Vajiralongkorn. Tanggapan pemerintah termasuk mengajukan tuntutan pidana menggunakan Keputusan Darurat, penahanan sewenang-wenang, dan intimidasi polisi, taktik penundaan, penyebaran satuan perang informasi militer, penyensoran media, dan pengerahan kelompok pro-pemerintah, dan pendukung monarki, yang menuduh para pengunjuk rasa menerima dukungan dari pemerintah asing atau LSM sebagai bagian dari konspirasi global melawan Thailand. Pemerintah telah memerintahkan rektor universitas untuk mencegah mahasiswa menuntut reformasi monarki, dan mengenal pasti pemimpin protes mahasiswa, memperingatkan bahwa tuntutan mereka dapat mengarah pada pembantaian.