Kebebasan emas

Kebebasan emas, kadang-kadang disebut demokrasi bangsawan atau persemakmuran bangsawan adalah sistem politik yang berlaku di Kerajaan Polandia dan juga di Persemakmuran Polandia-Lituania setelah ditetapkannya Persatuan Lublin (1569). Berdasarkan sistem ini, semua bangsawan (szlachta) dianggap setara dan memiliki status hukum yang sama. Mereka juga memperoleh hak-hak dan keistimewaan tanpa memandang peringkat atau status ekonomi mereka. Para bangsawan ini mengendalikan parlemen Polandia yang disebut "Sejm" dan memilih kepala negara Persemakmuran. Sistem ini merupakan sistem yang unik pada masanya karena sebagian besar negara-negara Eropa menganut sistem absolutisme dengan raja yang sangat berkuasa. Selain itu, Sejm biasanya memveto rencana perang raja, sehingga sistem ini dijadikan sebagai argumen pendukung teori perdamaian demokratik. Namun, sistem politik kebebasan emas menuai kritik karena dianggap bertanggung jawab atas "perang saudara dan invasi, kelemahan nasional, ketidaktegasan dan lemahnya semangat". Hak liberum veto mempersulit pengambilan keputusan pada masa yang genting karena seorang bangsawan dapat memveto undang-undang manapun. Para bangsawan bahkan disuap oleh negara-negara asing dengan tujuan untuk mematikan pengambilan keputusan di negara tersebut. Akibatnya, Persemakmuran tidak dapat mengejar ketertinggalannya dalam bidang militer dan birokrasi dan pada akhirnya dibagi-bagi oleh negara-negara tetangganya yang menganut sistem absolutisme, yaitu Prusia, Austria dan Rusia.