Pandangan politik Marine Le Pen

Marine Le Pen adalah seorang politikus Prancis yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Barisan Nasional. Selama karier politiknya, ia telah mengemukakan berbagai pandangan mengenai isu-isu ekonomi, imigrasi, sosial, dan luar negeri. Ia mengatakan bahwa kebijakan imigrasi Barisan Nasional lebih dikenal oleh pemilih, sehingga ia berfokus pada program ekonomi dan sosial selama kampanye. Ia telah digambarkan sebagai tokoh yang lebih demokratis dan republikan daripada ayahnya, Jean-Marie Le Pen, yang merupakan ketua Partai Barisan Nasional yang sebelumnya. Marine Le Pen mencoba melunakkan citra partainya dengan merumuskan ulang berbagai pandangan dan mengeluarkan anggota-anggota yang dituduh rasis, antisemit, atau mendukung pétainisme, termasuk ayahnya. Marine Le Pen bahkan mengubah pandangan partainya yang tadinya menolak mengakui hubungan sesama jenis sama sekali menjadi pendukung persatuan sipil untuk pasangan sesama jenis, dan ia juga menerima aborsi tanpa syarat dan tidak lagi mendukung hukuman mati. Dalam bidang ekonomi, Le Pen mendukung proteksionisme sebagai alternatif dari perdagangan bebas. Ia mendukung nasionalisme ekonomi, pemisahan perbankan investasi dan retail, dan diversifikasi energi, dan ia juga menolak privatisasi layanan publik dan jaminan sosial, spekulasi di pasar komoditas internasional, dan Kebijakan Pertanian Bersama. Le Pen menentang globalisasi yang ia anggap sebagai penyebab berbagai tren ekonomi negatif, dan ia juga menolak dengan keras supranasionalisme dan federalisme di Uni Eropa; sebagai gantinya, ia mendukung konfederasi yang renggang di antara bangsa-bangsa Eropa. Ia meminta agar Prancis keluar dari Eurozone, dan ia juga ingin mengadakan referendum untuk keluar dari Uni Eropa. Ia secara vokal menentang Perjanjian Lisbon dan keanggotaan Uni Eropa untuk Turki dan Ukraina. Le Pen telah berjanji akan mengeluarkan Prancis dari NATO dan lingkup pengaruh Amerika Serikat. Ia mengusulkan agar Organisasi Perdagangan Dunia diganti, dan Dana Moneter Internasional dibubarkan. Le Pen mengklaim bahwa multikulturalisme telah gagal, dan ia ingin "mende-Islamisasi" masyarakat Prancis. Le Pen menyerukan pembuatan moratorium mengenai imigrasi legal. Ia ingin mencabut hukum yang mengizinkan pendatang ilegal menjadi warga yang legal, dan meminta agar jaminan untuk imigran dikurangi untuk mengurangi insentif bagi pendatang baru. Setelah terjadinya krisis migran Eropa, ia menyerukan agar Prancis keluar dari Kawasan Schengen dan melakukan kembali pengendalian perbatasan. Dalam hal kebijakan luar negeri, Le Pen mendukung kemitraan khusus dengan Rusia, dan ia mengatakan bahwa Ukraina telah "ditundukkan" oleh Amerika Serikat. Ia sangat kritis terhadap kebijakan NATO di Ukraina, sentimen anti-Rusia, dan ancaman sanksi ekonomi.