Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia di Indonesia. Stranas PK dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Tim nasional Stranas PK disusunoleh 5 Kementerian dan Lembaga (K/L) yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kantor Staf Presiden (KSP)