Upaya mitigasi kebocoran data

Upaya mitigasi kebocoran data adalah sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan yang bertujuan untuk dapat mengurangi dan menurunkan dampak dan risiko yang dtimbulkan dari kebocoran data. Hal ini penting karena pencegahan dan perlindungan data ini menjadi bagian dari hak yang telah dimiliki oleh semua orang dan tentunya melekat didalam, serta telah dijamin keberadaan dan perlindungannya oleh konstitusi. Dengan kata lain, semua orang berhak atas keamanan data. Kebocoran data menjadi isu yang selalu ramai di bicara di Indonesia, karena seringkali terjadi pada situs Pemerintah, BUMN, maupun swasta. Hal tersebut tentunya menimbulkan keresahan ditengah masyarakat karena data pribadi mereka dapat diakses secara bebas yang tentunya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Jika menilik Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 Ayat (29), Data Pribadi adalah setiap data  tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik. Dan data pribadi tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersfat umum. Data Pribadi yang bersifat spesif meliputi: (1) data dan informasi kesehatan; (2) data biometrik; (3) data genetika; (4) catatan kejahatan; (5) data anak; (6) data keuangan pribadi; dan/ atau (7)data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data Pribadi yang bersifat umum meliputi: (1) nama lengkap; (2) jenis kelamin; (3) Kewarganegaraan; (4) agama; (5) status perkawinan; dan (6) data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi; seseorang; Dasar hukum data pribadi diatur didalam Pasal 26 ayat (1) UU  No. 19 Tahun 2016. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa penggunaan setiap informasi pribadi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian, didalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi atau privacy rights.