Pemerintahan Kesepakatan Nasional

Pemerintah Kesepakatan Nasional adalah pemerintahan sementara Libya yang dibentuk berdasarkan ketentuan Perjanjian Politik Libya, sebuah inisiatif yang dipimpin PBB, yang ditandatangani pada 17 Desember 2015. Perjanjian tersebut dengan suara bulat didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyambut baik pembentukan Dewan Kepresidenan Libya dan mengakui Pemerintah Kesepakatan Nasional sebagai satu-satunya otoritas eksekutif yang sah di Libya. Pada tanggal 31 Desember 2015, Ketua Dewan Perwakilan Libya, Aguila Saleh Issa menyatakan dukungannya terhadap Perjanjian Politik Libya. Kongres Nasional Umum telah mengkritik GNA di berbagai bidang karena dianggap bias dalam mendukung saingannya di parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 2016, Pemerintah Kesepakatan Nasional mempunyai 17 menteri dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Rapat pertama kabinet GNA berlangsung pada 2 Januari 2016 di Tunis. Kabinet penuh yang terdiri dari 18 menteri diumumkan pada Januari 2016. Perdana Menteri GNA, Fayez al-Sarraj, dan enam anggota Dewan Kepresidenan lainnya serta kabinet yang diusulkan tiba di Tripoli pada tanggal 30 Maret 2016. Keesokan harinya, dilaporkan bahwa GNA telah mengambil kendali kantor perdana menteri. Setelah bulan Maret 2016, konflik antara dua parlemen yang bersaing, Dewan Perwakilan Rakyat Libya dan Kongres Nasional Umum (GNC), semakin meningkat. Meskipun sebelumnya mendukung, Dewan Perwakilan Rakyat Libya menarik pengakuannya terhadap GNA dengan memberikan suara menentangnya pada musim panas 2016 dan menjadi saingan mereka dalam memerintah negara tersebut. Meskipun hanya didukung oleh sebagian dari GNC dan tanpa persetujuan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Libya, yang menyerukan pemilu baru diadakan pada bulan Februari 2018, GNA diakui, pada bulan September 2020, oleh PBB sebagai Pemerintahan Libya yang sah. Dari tahun 2015 hingga 2016, GNA berjuang untuk menegaskan otoritasnya dan sebagian besar tidak berhasil menyatukan Libya. Kelangsungan hidup Pemerintah Kesepakatan Nasional masih belum pasti karena negara ini masih terpecah belah berdasarkan garis politik, suku, dan ideologi. Mandat dan legalitas Pemerintah Kesepakatan Nasional berakhir pada tahun 2017 sesuai dengan Perjanjian Politik Libya, Parlemen dan PBB yang mengesahkannya. Pada 10 Maret 2021, DPR secara resmi menyetujui pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Mohamed al-Menfi sebagai ketua Dewan Kepresidenan dan Abdul Hamid Dbeibeh sebagai Perdana Menteri dengan tujuan menyatukan Pemerintah Kesepakatan Nasional dengan pemerintahan saingannya yang berbasis di Tobruk.