Kempeitai

Kempeitai atau Kempetai merupakan unit militer yang berfungsi sebagai polisi militer sekaligus polisi rahasia yang ditempatkan di seluruh wilayah Kekaisaran Jepang, termasuk Indonesia yang merupakan wilayah jajahan. Dalam bahasa Jepang, nama Kempetai terdiri dari tiga huruf kanji yaitu 憲 ken 'hukum', 兵 hei 'prajurit' dan 隊 tai 'kelompok, pasukan', yang secara harafiah berarti Korps Prajurit Hukum. Kempetai dapat disandingkan dengan unit Gestapo milik Nazi Jerman, karena memiliki kesamaan dalam tugas sebagai polisi rahasia militer. Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, Kempetai merupakan satuan yang paling ditakuti oleh masyarakat. Satuan ini tak segan-segan dengan bengis membunuh orang yang dianggap dapat membahayakan Jepang dalam usaha memenangkan Perang Pasifik. Kempetai didirikan dan dinobatkan sebagai korps paling elit oleh Dewan Negara Meiji pada tanggal 4 Januari 1881. Awalnya, korps ini hanya terdiri dari 349 orang. Tugas utamanya adalah mendisiplinkan para perwira yang menolak kewajiban untuk masuk satuan militer. Namun, pada kenyataannya, Kempetai tidak hanya mengawasi anggota militer, tetapi juga turut mengawasi dan mengatur pergerakan masyarakat sipil. Di masa pendudukan Jepang di Indonesia, perwira Kempetai hidup mewah pada sebuah bangunan yang dinamanakan Gedung Keadilan. Gedung ini sekaligus menjadi simbol kekejaman dan kebengisan satuan ini. Salah satu kebiasaan tentara Kempetai adalah berbaris dengan derap yang khas serta lengan tegak lurus yang mengayun dengan bertenaga untuk membuat warga yang berada di jalan menyingkir. Kempetai memiliki seragam yang khas dengan sabuk kulit jenis sam brownes yang melintang di pundak. Kempetai melakukan beberapa langkah untuk menghambat menyebarnya semangat kemerdekaan. Strategi itu antara lain melakukan sensor media massa, mengawasi berbagai kelompok yang melakukan aktivitas yang membahayakan kekuasaan Jepang, melenyapkan jaringan mata-mata, dan melaksanakan pengawasan rahasia terhadap berbagai lembaga, seperti stasiun kereta api, kantor pos, sekolah, hotel, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya, yang dianggap berpotensi menciptakan mobilisasi massa.