Program Perlindungan Gerbang

Program Perlindungan Gerbangadalah skema pemukiman kembali pengungsi yang dioperasikan oleh Pemerintah Inggris dalam kemitraan dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan didanai bersama oleh Uni Eropa (UE), menawarkan rute hukum untuk kuota Pengungsi yang diidentifikasi UNHCR akan dimukimkan kembali di Inggris. Mengikuti proposal dari Menteri Dalam Negeri Inggris, David Blunkett, pada Oktober 2001, dasar hukum ditetapkan oleh Undang-Undang Kebangsaan, Imigrasi dan Suaka 2002 dan program itu sendiri diluncurkan pada Maret 2004. Program ini mendapat dukungan luas dari partai-partai politik utama Inggris. Program Perlindungan Gerbang awalnya memiliki kuota 500 pengungsi per tahun, yang kemudian ditingkatkan menjadi 750, tetapi jumlah sebenarnya pengungsi yang dimukimkan kembali di sebagian besar tahun lebih sedikit dari kuota yang diizinkan. Pengungsi Afghanistan, Liberia, Kongo, Sudan, Burma, Ethiopia, Mauritania, Irak, Bhutan, Eritrea, Palestina, dan Somalia termasuk di antara mereka yang dimukimkan kembali di bawah program tersebut. Pengungsi dipindahkan ke lokasi di Inggris dan Skotlandia. Dari 18 otoritas lokal yang berpartisipasi sebagai lokasi pemukiman kembali pada tahun 2012, delapan berada di wilayah Barat Laut Inggris dan tiga di Yorkshire dan Humber. Evaluasi program tersebut memujinya karena memiliki dampak positif pada penerimaan pengungsi oleh masyarakat lokal, tetapi juga mencatat kesulitan yang dihadapi para pengungsi ini dalam mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2019, pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk menggabungkan Program Perlindungan Gerbang dengan dua skema pemukiman kembali Inggris lainnya untuk membuat skema pemukiman kembali tunggal yang baru. Ini tertunda karena pandemi COVID-19. Pada bulan Maret 2020, Program Perlindungan Gerbang ditutup setelah memukimkan kembali 9.939 pengungsi sejak dimulai pada tahun 2004. Skema Pemukiman Kembali Inggris sebagai pengganti yang baru dimulai pada Februari 2021.