Keberatan yang terus-menerus

Dalam hukum internasional, keberatan yang menerus adalah sebuah konsep di mana sebuah negara berdaulat secara konsisten dan jelas menolak suatu norma hukum kebiasaan internasional sejak munculnya norma tersebut, dan menganggap dirinya tidak terikat untuk menaati norma tersebut. Doktrin ini disifatkan sebagai sebuah doktrin positivis, bahwa negara hanya dapat terikat oleh norma-norma yang telah disetujui. Keberatan terhadap munculnya suatu norma hukum internasional dapat berupa pernyataan yang menyatakan posisi suatu negara atas hak yang ada, atau tindakan di mana negara menjalankan hak yang ada dalam menghadapi norma yang sedang berkembang yang mengancam hak tersebut. Pernyataan yang dibuat pada saat penetapan sebuah peraturan, seperti reservasi untuk perjanjian internasional, merupakan sebuah ekspresi yang jelas dari keberatan sebuah negara. Keberatan juga dapat diungkapkan selama negosiasi perjanjian dan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Lembaga-lembaga pengadilan internasional tidak secara luas menerima konsep keberatan ini. Pengadilan Internasional telah membahasnya secara dicta dalam dua kasus: Asylum dan Fisheries. Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika menolak upaya penerapan doktrin ini dalam Domingues v United States (2002) dengan alasan bahwa larangan hukuman mati remaja yang menjadi keberatan Amerika Serikat bukan hanya sebuah hukum kebiasaan internasional tetapi juga jus cogens, sebuah norma hukum internasional yang tidak dapat dikurangi sama sekali. Akan tetapi, hal ini juga dapat ditafsirkan bahwa doktrin keberatan ini dapat diposisikan lebih tinggi daripada sebuah norma hukum HAM internasional yang belum berstatus jus cogens. Dukungan yang lebih kuat akan doktrin keberatan dapat ditemukan dalam tulisan para ahli hukum. American Law Institute telah lama mendukung pengembangan "teori komprehensif" tentang keberatan yang terus-menerus melalui manuskrip Third Restatement of the Foreign Relations Law of the United States tahun 1987, bagian dari serial Restatements of the Law. Dalam perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan dan kontroversi sembilan garis putus-putus, Indonesia telah menerapkan doktrin keberatan ini dalam nota-nota protesnya terhadap Republik Rakyat Tiongkok.