Corazon Aquino

Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino, dikenal luas dengan 'Cory Aquino', adalah Presiden Filipina pada 1986 – 1992. Dialah wanita Asia pertama yang tampil sebagai presiden wanita di dunia. Wanita ini adalah istri dari tokoh oposisi yang populer, senator Benigno Simeon ''Ninoy'' Aquino, Jr. Suaminya terbunuh sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Manila ketika kembali ke negaranya pada 21 Agustus 1983. Ia kemudian difigurkan oleh kalangan oposisi untuk menentang kekuasaan otokratik yang dilakukan Presiden Ferdinand Marcos. Corry sempat menetap di Amerika Serikat bersama suaminya menyusul pembebasan Ninoy dari penjara pada 1980. Namun setelah suaminya dibunuh pada 1983, ia kembali ke Filipina untuk menghadiri pemakaman suaminya, serta tetap tinggal selama kampanye pemikihan umum legislatif. Pada pemilu 1984 pihak oposisi berhasil memenangkan sepertiga kursi. Corry menjadi kandidat presiden pada 1986 yang didukung oleh kalangan oposisi. Marcos menyatakan dirinya sebagai pemenang pemilu tanggal 7 Februari 1986 dan dilantik pada 25 Februari 1986. Namun tentara yang dipimpin Jenderal mendukung Corry. Demonstrasi-demonstrasi yang marak berlangsung di seantero negeri juga mendukung Corry. Bersamaan dengan pelantikan Marcos, Corry juga dilantik sebagai presiden oleh pihak oposisi. Revolusi ESDA membuat Marcos tersingkir, kemudian dia memperoleh suaka politik di AS. Setelah itu Corry membentuk pemerintahan sementara. Dia memberlakukan konstitusi baru dengan dukungan suara mayoritas. Pada 1987 pemilu legislatif diselenggarakan. Masa pemerintahannya diwarnai pertentangan dalam tubuh tentara, pemberontakan komunis, dan masalah ekonomi yang parah. Corry menolak mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua pada 1992 dan "menyerahkan" kursi kepresidenannya kepada kandidat dukungannya, Fidel Ramos. Pada 1995 dia melangsungkan kampanye "Jangan Pernah Lagi" pada masa pemilu national untuk mencegah putra Marcos, Ferdinan Marcos Jr. Pada 1996 dia juga berkampanye untuk mencegah Presiden Ramos yang bermaksud mengubah konstitusi agar bisa menduduki dua kali masa jabatan presiden.