Israel dan analogi apartheid

Kritisisme terhadap kebijakan pemerintahan Israel berulang kali melibatkan tuduhan bahwa Israel telah menerapkan sebuah sistem apartheid terhadap bangsa Arab dan bangsa Palestina di kawasan pendudukan Tepi Barat. Israel telah disebut sebagai negara "apartheid" oleh beberapa cendekiawan, investigator PBB, kelompok HAM yang mekritik kebijakan Israel dan para pendukung gerakan Boycott, Divestment and Sanctions terhadap Israel. Deskripsi tersebut juga dipakai oleh beberapa mantan politikus Israel. Para kritikus kebijakan Israel berkata bahwa "sistem kontrol" di wilayah kekuasaan Israel di Tepi Barat, termasuk sistem KTP; pemukiman Israel; jalan raya terpisah untuk warga Israel dan Palestina di sebagian besar pemukiman tersebut; titik-titik pengecekan militer Israel; hukum perkawinan; barrier Tepi Barat; pemakaian warga Palaestina sebagai tenaga kerja murah; eksklave Tepi Barat Palestina; dan ketidaksetaraan dalam infrastruktur, hak hukum, dan akses lahan dan sumber daya antara para penduduk Palestina dan Israel di wilayah pendudukan Israel, mengingatkan pada beberapa aspek dari rezim apartheid Afrika Selatan, dan bahwa unsur-unsur pendudukan Israel slaras dengan bentuk-bentuk kolonialisme dan apartheid, bertentangan dengan hukum internasional. Para penentang gagasan apartheid Israel di Tepi Barat berpendapat bahwa perbandingan tersebut tak sejalan secara fakta, moral, dan sejarah dan ditujukan untuk menyudutkan Israel. Para penentang menyatakan bahwa Tepi Barat dan Gaza bukanlah bagian dari kedaulatan Israel. Mereka berpendapat bahwa lewat gerakan pembebasan internal Palestina yang sangat diatur oleh pemerintah Israel, wilayah tersebut diurus oleh Otoritas Palestina terpilih dan para pemimpin Hamas, sehingga mereka tak dapat dibandungkan dengan kebijakan internal apartheid Afrika Selatan. Selaras dengan klaim apartheid di Israel-sebenarnya, beberapa komentator memberikan analogi tersebut kepada perlakuan warga Arab di Israel, mendeskripsikan status kewarganegaraan mereka sebagai warga kelas dua. Para kritikus klaim tersebut berpendapat bahwa Israel tak dapat disebut negara apartheid karena tak seperti Afrika Selatan, yang memberlakukan kebijakan pemisahan ras dalam hukum, hukum Israel menyamakan warga Yahudi dan warga Israel lainnya, dengan tanpa pembedaan eksplisit antar ras, golongan atau jenis kelamin. Namun, pihak lain meyakini bahwa hukum tertentu secara jelas atau tersirat mendeskriminasi atas dasar golongan atas ras, menguntungkan warga warga Yahudi dan menyudutkan non-Yahudi, dan terutama Arab, warga dari negara tersebut. Ini meliputi undang-undang Kepulangan, Larangan Unifikasi Keluarga dan beberapa hukum terkait keamanan, lahan dan perencanaan, kewarganegaraan, perwakilan politik di Knesset, pendidikan dan budaya. undang-undang Bangsa-Negara, yang menimbulkan kecaman di seluruh dunia, juga dibandingkan oleh para anggota PLO, anggota parlemen oposisi, dan warga Arab dan Yahudi Israel, dengan "hukum apartheid".