Deklarasi Welles

Deklarasi Welles adalah sebuah pernyataan diplomatik yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1940 oleh Sumner Welles, undang-undang Amerika Serikat Sekretaris Negara Amerika Serikat, yang mengecam penjajahan bulan Juni 1940 oleh Uni Soviet dari tiga negara bagian Baltik Estonia, Latvia dan Lithuania, dan menolak mengakui aneksasi mereka sebagai Republik Soviet. Hal ini merupakan aplikasi dari Stimson Doctrine 1932, untuk tidak mengakui perubahan teritorial internasional yang dieksekusi secara paksa. Hal ini konsisten dengan sikap Presiden AS Franklin D. Roosevelt tentang perluasan wilayah. Invasi Soviet adalah sebuah implementasi dari Pakta Molotov-Ribbentrop tahun 1939 dengan Nazi Jerman, yang berisi sebuah protokol rahasia di mana kedua kekuatan setuju untuk membagi dan mencabut negara-negara merdeka di antara mereka. Setelah pakta tersebut, Soviet bergerak dalam serangkaian ultimatum dan tindakan yang berakhir dengan aneksasi negara-negara Baltik selama musim panas 1940. Sementara pada daerah tersebut diadakan sedikit kepentingan strategis untuk Amerika Serikat, di mana beberapa legasi Departemen Luar Negeri AS menjalin hubungan diplomatik di sana. Amerika Serikat dan Inggris mengantisipasi keterlibatan masa depan dalam perang tersebut, tetapi isolasionisme AS dan sebuah aliansi Inggris-Soviet yang diduga menghalangi konfrontasi terbuka terhadap Baltik. Welles prihatin dengan perencanaan perbatasan pascaperang, yang diberi wewenang oleh Roosevelt untuk mengeluarkan pernyataan publik yang lebih kuat dalam mengukur langkah menuju intervensi lebih lanjut. Loy Henderson dan pejabat Departemen Luar Negeri lainnya yang akrab dengan daerah tersebut membuat pemerintah mengetahui perkembangan di sana. Henderson, Welles, dan Roosevelt bekerja sama untuk menyusun deklarasi tersebut. Deklarasi Welles membentuk pengakuan non-anugerah lima dasawarsa negara Baltik. Dokumen tersebut memiliki arti penting untuk keseluruhan kebijakan Amerika Serikat menuju Eropa pada tahun kritis 1940-an. Sementara Amerika Serikat tidak melibatkan Uni Soviet secara militer di wilayah tersebut, sehingga Deklarasi tersebut memungkinkan negara-negara Baltik untuk mempertahankan misi diplomatik independen, dan Executive Order 8484 melindungi aset keuangan Baltik. Esensinya didukung oleh semua presiden Amerika Serikat dan resolusi Kongres berikutnya. Negara-negara Baltik mendirikan kembali kemerdekaan mereka pada tahun 1990-91.