Persinyalan dan semboyan kereta api di Indonesia

Persinyalan dan semboyan kereta api di Indonesia didefinisikan sebagai pesan atau tanda berupa isyarat tangan, suara, bentuk, warna, atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat dengan makna tertentu untuk mengatur dan/atau mengontrol pengoperasian kereta api. Semboyan kereta api dapat berupa perintah atau larangan yang diperagakan melalui petugas, atau alat berupa wujud, warna, atau bunyi meliputi isyarat, sinyal, dan tanda; atau pemberitahuan melalui markah tentang kondisi jalur, pembeda, batas, dan petunjuk tertentu. Persinyalan kereta api di Indonesia dipengaruhi oleh sistem persinyalan Belanda dan mengikuti Konvensi Utrecht tentang Persinyalan Kereta Api, khususnya persinyalan bertipe Alkmaar dan tebeng "krian", yang menjadi peletak dasar persinyalan mekanik modern Indonesia. Persinyalan elektrik mulai diperkenalkan di Jawa pada tahun 1970-an ketika instalasi persinyalan di Stasiun Bandung dan Solo Balapan dilaksanakan oleh PNKA/PJKA dan Siemens Mobility. Pada tahun 1980-an dan terus melesat hingga sekarang, banyak sistem persinyalan mekanik yang berubah menjadi elektrik dengan beberapa alasan seperti efisiensi operasi dan peningkatan lalu lintas kereta api terkait pembangunan jalur ganda. Pengaruh persinyalan Belanda dalam perkeretaapian Indonesia dituangkan dalam Reglemen 3 Tentang Semboyan, yang kelak direvisi pada 2010 dengan Peraturan Dinas 3 Tentang Semboyan. Reglemen yang lama memiliki perbedaan penafsiran warna, yaitu putih sebagai tanda "aman", hijau sebagai tanda "kecepatan terbatas", dan merah sebagai "tanda bahaya". Namun, Peraturan Dinas 3 mengatur warna hijau sebagai tanda "aman", dan kuning sebagai "kecepatan terbatas". Peraturan ini juga mempengaruhi Kementerian Perhubungan dalam menyusun PM No. 10 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian.