Prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

Prosedur khusus adalah mekanisme yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merumuskan laporan dan memberi nasihat mengenai isu-isu hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Prosedur khusus dapat dilakukan berdasarkan mandat tematik yang berfokus pada fenomena pelanggaran hak asasi manusia tertentu, atau mandat negara yang melaporkan situasi hak asasi manusia di negara atau teritori tertentu. Prosedur khusus dapat dilaksanakan oleh pakar hak asasi manusia yang memperoleh mandat sebagai "pelapor khusus" atau dalam kelompok kerja yang biasanya terdiri dari lima negara yang mewakili kelima kelompok regional PBB. Pada Agustus 2017, terdapat 44 mandat tematik dan 12 mandat negara. Mandat untuk melakukan prosedur khusus dibentuk atau diperpanjang oleh resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB. Para pemegang mandat diberi berbagai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, seperti memberikan tanggapan terhadap laporan pelanggaran HAM dari individu, melakukan kajian, memberikan nasihat mengenai kerjasama teknis, dan melakukan kegiatan promosi HAM. Umumnya pemegang mandat prosedur khusus melaporkan temuannya kepada Dewan HAM PBB paling tidak setahun sekali.