Hak-hak reproduktif

Hak-hak reproduktif adalah hak dan kebebasan terkait dengan aspek reproduksi dan kesehatan reproduksi yang bervariasi di berbagai belahan dunia. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan hak-hak reproduktif sebagai berikut: Hak-hak reproduktif perempuan dapat mencakup beberapa atau semua hak berikut: hak untuk melakukan aborsi secara aman dan sesuai dengan jalur hukum; hak untuk melakukan pengaturan kelahiran; kebebasan dari sterilisasi paksa; hak untuk mendapat kesehatan reproduktif yang berkualitas baik; dan hak pendidikan dan akses agar dapat membuat pilihan reproduktif yang bebas dan berpengetahuan. Hak-hak reproduktif juga dapat mencakup hak untuk memperoleh pendidikan mengenai penyakit menular seksual dan aspek-aspek seksualitas lainnya, serta perlindungan dari praktik yang berbahaya seperti khitan pada perempuan. Hak-hak reproduktif mulai berkembang sebagai hak asasi manusia di Konferensi Internasional mengenai Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1968. Proklamasi Tehran yang dihasilkan dari konferensi tersebut merupakan dokumen internasional pertama yang mengakui salah satu dari hak-hak tersebut dengan menyatakan bahwa "orang tua memiliki hak asasi manusia untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak antara anak-anak mereka." Namun, proses perumusan hak-hak tersebut di dalam perjanjian internasional yang mengikat secara hukum berlangsung lamban. Maka dari itu, beberapa hak sudah diakui sebagai bagian dari hukum internasional yang mengikat, tetapi hak-hak lain hanya terbatas di rekomendasi-rekomendasi yang tidak mengikat, sehingga hanya berstatus sebagai soft law dalam hukum internasional. Bahkan masih ada hak yang belum diterima oleh seluruh komunitas internasional dan hanya terbatas pada aktivis-aktivis HAM. Maka isu mengenai hak-hak reproduktif adalah salah satu isu HAM yang paling diperdebatkan di dunia akibat perbedaan agama dan budaya.