Perang Saudara Libya Kedua

Perang Saudara Libya Kedua adalah perang saudara multi-sisi yang berlangsung dari 2014 hingga 2020 di Afrika Utara di negara Libya yang bertempur antara kelompok bersenjata yang berbeda, terutama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Kesepakatan Nasional. Kongres Nasional Umum (GNC), yang berbasis di Libya barat dan didukung oleh berbagai milisi dengan beberapa dukungan dari Qatar dan Turki, awalnya menerima hasil pemilu 2014, tetapi menolaknya setelah Mahkamah Konstitusi Agung membatalkan amandemen terkait peta jalan untuk transisi Libya dan pemilu HoR.[13] Dewan Perwakilan Rakyat mengendalikan Libya timur dan tengah dan memiliki loyalitas dari Tentara Nasional Libya (LNA), dan telah didukung oleh serangan udara oleh Mesir dan Uni Emirat Arab. Karena kontroversi tentang amandemen konstitusi, HoR menolak untuk menjabat dari GNC di Tripoli, yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok Islam bersenjata dari Misrata. Sebaliknya, HoR mendirikan parlemennya di Tobruk, yang dikendalikan oleh pasukan Jenderal Haftar. Pada bulan Desember 2015,Perjanjian Politik Libya ditandatangani setelah pembicaraan di Skhirat, sebagai hasil dari negosiasi yang berlarut-larut antara kubu politik saingan yang berbasis di Tripoli, Tobruk, dan di tempat lain yang sepakat untuk bersatu sebagai Pemerintah Kesepakatan Nasional. Pada 30 Maret 2016, Fayez Sarraj, kepala GNA, tiba di Tripoli dan mulai bekerja dari sana meskipun ada tentangan dari GNC. Selain ketiga faksi tersebut, ada: Islamis Dewan Syura Revolusioner Benghazi, yang dipimpin oleh Ansar al-Sharia, yang mendapat dukungan dari GNC dan kekalahan di Benghazi pada tahun 2017; the Islamic State of Iraq and the Levant's (ISIL's) Libyan provinces; Dewan Syura Mujahidin di Derna yang mengusir ISIS dari Derna pada Juli 2015 dan kemudian dikalahkan di Derna oleh pemerintah Tobruk pada 2018; as well as other armed groups and militias whose allegiances often change. Pada Mei 2016, GNA dan GNC meluncurkan serangan bersama untuk merebut area di dalam dan sekitar Sirte dari ISIS. Serangan ini mengakibatkan ISIS kehilangan kendali atas semua wilayah penting yang sebelumnya dikuasai di Libya. Kemudian pada tahun 2016, pasukan yang setia kepada Khalifa al-Ghawil mencoba kudeta melawan Fayez al-Sarraj dan Dewan Presiden dari GNA. Pada 23 Oktober 2020, 5+5 Komisi Militer Gabungan Libya yang mewakili LNA dan GNA mencapai "perjanjian gencatan senjata permanen di semua wilayah Libya". Perjanjian tersebut, yang berlaku segera, mengharuskan semua pejuang asing meninggalkan Libya dalam waktu tiga bulan sementara pasukan polisi gabungan akan berpatroli di daerah-daerah yang disengketakan. Penerbangan komersial pertama antara Tripoli dan Benghazi berlangsung pada hari yang sama. Pada 10 Maret 2021, sebuah pemerintah persatuan sementara dibentuk, dan dijadwalkan akan tetap berlaku sampai Pemilu umum Libya 2021 pada bulan Desember.