Struktur Hubungan Pusat dan Daerah Cina

(Data dan informasi yang dicantumkan di bawah merupakan data badan Komite Sentral ke-16 dan 17. Komite Sentral dipilih di dalam Kongres Nasional Partai setiap 5 tahun sekali. Dimana Komite Sentral ke-16 bertugas pada serta Komite Sentral ke-17 pada. Perubahan data setelah masa ini dapat terjadi, karena kemungkinan restrukturisasi badan. Diharapkan kebijaksanaan pembaca untuk melihat update informasi terbaru.) Berhubungan dengan wilayah Cina yang besar dan populasi yang banyak di dalamnya. Oleh karena itu, Cina membagi kekuasaan di negaranya ke dalam beberapa institusi politik yang berbeda. Keempat institusi politik utama tersebut adalah provinsi, institusi pusat, militer dan korporasi. Anggota dari institusi-institusi politik tersebut dipilih setiap 5 tahun sekali dalam National Congress of the Chinese Communist Party (CCP). Representasi institusi mengacu pada sejauh mana jangkauan perwakilan dari setiap institusi di dalam central committee dari CCP. Selain itu, keseimbangan dari institusi juga mengacu pada pembagian jumlah perwakilan central committee yang nantinya akan disebar ke dalam institusi-institusi politik tersebut. Dalam keanggotaan dari setiap institusi, anggota dibagi ke dalam dua bagian, yaitu anggota tetap (full-member) dan anggota pengganti. Anggota tetap merupakan anggota yang memiliki hak untuk memberikan voting, sedangkan anggota pengganti tidak memiliki hak tersebut. Fungsi dari anggota pengganti adalah menggantikan anggota tetap jika suatu saat harus keluar dari central committee. Secara prinsip, Cina merupakan negara yang unitary multinational, di mana Cina menolak adanya paham bahwa autonomous region yang ditinggali suku minoritas selain suku Han, diperlakukan secara berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap menjadi bagian dari Cina. Namun tentunya hal tersebut tetap berdampak pada kesenjangan antar daerah baik dari segi ekonomi ataupun sosial. Berangkat dari permasalahan tersebut, kemudian terjadilah reformasi yang membuat hubungan antara pusat dan daerah di Cina mengalami perubahan yang signifikan. Tetapi, keberadaan reformasi ini juga justru menimbulkan adanya kesenjangan antar daerah yang menjadi tantangan untuk pemerintah Cina. Oleh karena itu, perlunya pembahasan mengenai hubungan pusat dan daerah di Cina yang terus mengalami perubahan dalam perjalanannya. Terutama, dikarenakan adanya pengaruh reformasi yang berhubungan dengan keuangan. Pemerintah berusaha untuk menerapkan sistem yang dinamakan the nomenclatura system. Sistem tersebut merupakan kontrol politik yang dilakukan oleh pusat terhadap daerah melalui personil yang telah disetujui oleh partai. Namun, pada saat yang bersamaan, kapasitas fiskal dan otoritas moral menurun. Adanya penurunan GDP pada tahun 2001 jika dibandingkan dengan tahun 1978, membuat beberapa daerah semakin banyak mengalami permasalahan yang serius. Penurunan ini tentunya menciptakan tekanan pada semua tingkatan dan institusi pemerintahan di Cina. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa apa yang menjadi hasil dari politik dipengaruhi oleh struktur kekuasaan domestik dan pengalokasian sumber-sumber yang ada. Bahkan, pada provinsi yang sama, sosial dan politik dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda.