Mutual Security Act

Mutual Security Act tahun 1951 meluncurkan program bantuan luar negeri utama Amerika, 1951–61, berupa hibah ke banyak negara. Ini sebagian besar menggantikan Marshall Plan. Tujuan utamanya adalah membantu negara-negara miskin berkembang dan menahan penyebaran komunisme. Itu ditandatangani pada 10 Oktober 1951, oleh Presiden Harry S. Truman. Otorisasi tahunan sekitar $7,5 miliar, dari PDB $340 bn pada tahun 1951, untuk bantuan luar negeri militer, ekonomi, dan teknis kepada sekutu Amerika. Bantuan itu ditujukan terutama untuk menopang Eropa Barat, seperti Perang Dingin dikembangkan. Pada tahun 1961 itu digantikan oleh program bantuan asing baru. Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961, menciptakan Lembaga Pembangunan Internasional (AID), yang lebih fokus pada Amerika Latin. Mutual Security Act juga menghapus Administrasi Kerjasama Ekonomi, yang telah mengelola Marshall Plan dan mengalihkan fungsinya ke Mutual Security Agency (MSA) yang baru dibentuk. Badan tersebut didirikan dan dilanjutkan dengan tindakan 10 Oktober 1951 dan 20 Juni 1952 untuk memberikan bantuan militer, ekonomi, dan teknis kepada negara-negara sahabat untuk kepentingan perdamaian dan keamanan internasional, tetapi dihapuskan dengan Rencana Reorganisasi No. 7 Tahun 1953, efektif 1 Agustus 1953, dan fungsinya dialihkan ke Administrasi Operasi Luar Negeri. Namun, undang-undang tersebut diperpanjang oleh para apropriator setiap tahun fiskal hingga awal 1960-an. Saat Marshall Plan berakhir, Kongres sedang dalam proses menyusun proposal bantuan asing baru yang dirancang untuk menyatukan program militer dan ekonomi dengan bantuan teknis. Dalam kata-kata Sekretaris Negara Dean Acheson, yang bersaksi di depan Kongres, Eropa Barat membutuhkan bantuan melawan "perambahan" Soviet. Tindakan itu dimaksudkan untuk memberi sinyal tekad Washington kepada sekutu dan Kremlin bahwa Amerika Serikat mampu dan berkomitmen untuk membendung komunisme secara global, bahkan saat berperang di Korea yang berkepanjangan. Langkah itu memakan waktu sekitar dua bulan untuk berjalan melalui DPR, menghadapi perlawanan dari konservatif fiskal di sepanjang jalan. Partai Republik dibagi tentang biaya pengeluaran; namun hampir setengah (80) bergabung dengan mayoritas besar Demokrat untuk meloloskan tindakan 260 banding 101 pada 17 Agustus. John M. Vorys dari Ohio menyimpulkan dukungan GOP untuk tindakan tersebut, mencatat bahwa bantuan militer untuk "negara-negara yang akan berjuang di pihak kita " adalah "ekonomi yang sehat."James P. Richards dari Carolina Selatan, ketua Komite Urusan Luar Negeri, mencatat bahwa Undang-Undang Keamanan Bersama dimaksudkan "bukan untuk berperang" tetapi "untuk mencegah perang."