Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan singkatan dari paralel diplomasi, dan istilah ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1980 oleh Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos pada suatu debat akademis untuk menanggapi argumen presiden Amerika Serikat kala itu, Richard Nixon soal model federalisme baru. Amerika Serikat pada saat itu sedang merencanakan untuk mengembalikan kendali dari beberapa program federasi kepada negara dan pemerintahan lokal. Paradiplomasi merupakan keterlibatan dari wilayah atau daerah dari suatu negara dalam hubungan internasional. Pemerintah daerah terlibat dalam suatu kerjasama internasional dengan berbagai cara seperti : menjalankan misi budaya dan melakukan perdagangan terbuka, lalu mengadakan perjanjian serta kesepakatan dengan pemerintahan luar negeri dan aktor non negara, mereka berpartisipasi dalam suatu jaringan internasional dan biasanya mereka melibatkan pemerintah pusat seperti Kementerian Luar Negeri. Adanya globalisasi menyebabkan praktik paradiplomasi semakin meluas. Peraturan mengenai paradiplomasi sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.