Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Istilah 'Badan Publik' digunakan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur hak dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat, termasuk sanksi bagi badan publik apabila tidak memberikan informasi tersebut sesuai aturan. Dalam peraturan undang-undang lain seperti Undang-Undang Pelayanan Publik, istilah yang digunakan yaitu 'penyelenggara pelayanan publik' Badan Publik di Indonesia diantaranya yaitu: Kementerian
Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Lembaga Nonstruktural
Pemerintah Daerah
Pemerintah Desa
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tentara Nasional Indonesia
Kejaksaan Agung
Parlemen
Peradilan
Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah
Lembaga Pendidikan Negeri
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Partai Politik baik tingkat nasional atau daerah
Organisasi Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang menerima dana dari APBN/APBD
Lain-lain, sepanjang menerima dana dari APBN/APBD