Jurang fiskal Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, istilah "jurang fiskal" merujuk pada dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan pajak, pemotongan anggaran belanja, dan pengurangan anggaran lainnya terhadap defisit anggaran Amerika Serikat, yang secara potensial dimulai pada tahun 2013. Defisit–besarnya pengeluaran daripada penerimaan pemerintah–diduga akan berkurang pada pertengahan 2013. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan bahwa penurunan tajam defisit negara kemungkinan akan menimbulkan resesi ringan pada awal 2013 dan tingkat pengangguran akan meningkat menjadi 9% pada pertengahan tahun ini. Undang-undang yang mensponsori terjadinya jurang fiskal ini di antaranya dengan berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Bantuan Pajak 2010, dan pemotongan belanja negara yang direncanakan dalam Undang-Undang Pengendalian Anggaran 2011. Berbagai usulan juga disarankan untuk menghindari terjadinya jurang fiskal ini, antara lain dengan cara mengimplementasikan kembali kebijakan pemotongan pajak Bush, merevisi Undang-Undang Pengendalian Anggaran, atau keduanya. Dengan demikian, maka defisit akan lebih besar karena kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pajak atau meningkatkan pengeluaran negara. Karena dampak jangka pendeknya yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian, maka jurang fiskal ini telah memicu berbagai komentar intens, baik di dalam maupun di luar Kongres Amerika Serikat. Undang-Undang Pengendalian Anggaran dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa mengenai krisis utang publik. Beberapa program-program utamanya seperti Jaminan Sosial, Medicaid, belanja rutin negara bagian, dan perawatan veteran, dibebaskan dari pemotongan anggaran. Sedangkan pengeluaran negara untuk pertahanan, badan-badan federal, dan depertemen kabinet akan dikurangi secara kasar melalui pemotongan dangkal yang disebut dengan pemangkasan anggaran. Sekitar pukul 2 siang pada tanggal 1 Januari 2013, Senat mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang dirumuskan berdasarkan Undang-Undang Wajib Pajak Amerika Serikat 2012, dengan perolehan suara 89–8. RUU ini akan menunda pemberlakuan pemangkasan anggaran selama dua bulan untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas lagi. Namun, hasil ini masih akan di bawa ke DPR untuk disetujui.