Resolusi 91 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi 91 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 30 Maret 1951, mencatat laporan oleh Sir Owen Dixon, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk India dan Pakistan, yang menyatakan bahwa titik perbedaan utama dalam persiapan plebisit negara bagian Jammu dan Kashmir adalah sebagai berikut: prosedur pelaksanaan dan cakupan demiliterisasi, tingkat pengawasan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang diperlukan agar plebisit berjalan bebas dan adil. Dewan menerima pengunduran diri Sir Dixon dan menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya. Dewan memerintahkan pengganti Sir Dixon untuk melanjutkan tugasnya di anak benua India dan, setelah berkonsultasi dengan pemerintah India dan Pakistan, memberlakukan demiliterisasi Jammu dan Kashmir di bawah Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk India dan Pakistan dan meminta semua pihak bekerja sama dengan Perwakilan PBB sebisa mungkin dalam pelaksanaan demiliterisasi. Dewan kemudian menginstruksikan Perwakilan PBB yang baru untuk melapor kepada Dewan dalam kurun tiga bulan dan, apabila demiliterisasi atau rencananya belum terlaksana, Perwakilan akan melaporkan kepada Dewan titik perbedaan yang harus diselesaikan sebelum demiliterisasi. Dewan juga meminta semua pihak menerima arbitrase untuk semua titik perbedaan oleh seorang arbitrer atau dewan arbitrer yang ditunjuk oleh presiden Mahkamah Internasional apabila Perwakilan PBB gagal mencapai kesepakatan. Resolusi ini juga memutuskan bahwa Kelompok Pengamat Militer akan terus mengawasi gencatan senjata di negara bagian tersebut. Resolusi ini diadopsi dengan delapan suara mendukung; India, Uni Soviet, dan Republik Federal Sosialis Yugoslavia abstain.