Aung San Suu Kyi

Daw Aung San Suu Kyi, terkadang disingkat menjadi Suu Kyi, adalah seorang politikus, diplomat, penulis, dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian Burma tahun 1991 yang menjabat sebagai Penasihat Negara Myanmar dan Menteri Luar Negeri dari tahun 2016 hingga 2021. Ia menjabat sebagai sekretaris jenderal Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sejak partai ini didirikan pada tahun 1988 dan terdaftar sebagai ketuanya ketika masih menjadi partai sah pada tahun 2011 hingga 2023. Dia memainkan peran penting dalam Myanmar transisi dari junta militer ke demokrasi parsial pada tahun 2010-an. Putri bungsu dari Aung San, Bapak Bangsa Myanmar modern, dan Khin Kyi, Aung San Suu Kyi lahir di Rangoon, British Burma. Setelah lulus dari Universitas Delhi pada tahun 1964 dan St Hugh's College, Oxford pada tahun 1968, ia bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa selama tiga tahun. Dia menikah dengan Michael Aris pada tahun 1972, dan dikaruniai dua anak. Aung San Suu Kyi menjadi terkenal dalam Pemberontakan 8888 tanggal 8 Agustus 1988 dan menjadi Sekretaris Jenderal NLD, yang baru dibentuknya dengan bantuan beberapa pensiunan pejabat militer yang mengkritik junta militer. Pada Pemilu 1990, NLD memenangkan 81% kursi di Parlemen, namun hasilnya dibatalkan, karena pemerintahan militer menolak menyerahkan kekuasaan, sehingga menimbulkan protes internasional. Dia telah ditahan sebelum pemilu dan tetap berada di bawah tahanan rumah selama hampir 15 dari 21 tahun dari tahun 1989 hingga 2010, dan menjadi salah satu tahanan politik paling terkemuka di dunia. Pada tahun 1999, majalah Time menobatkannya sebagai salah satu "Anak-anak Gandhi" dan pewaris spiritualnya non-kekerasan. Dia selamat dari upaya pembunuhan pada pembantaian Depayin tahun 2003 ketika sedikitnya 70 orang yang terkait dengan NLD terbunuh. Partainya memboikot pemilu 2010, sehingga menghasilkan kemenangan telak bagi Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (USDP yang didukung militer. Aung San Suu Kyi menjadi Pyithu Hluttaw MP sementara partainya memenangkan 43 dari 45 kursi kosong dalam pemilihan sela 2012. Pada Pemilu 2015, partainya memenangkan kemenangan telak, meraih 86% kursi di Majelis Persatuan—lebih banyak dari 67% supermajority diperlukan untuk memastikan bahwa kandidat pilihannya terpilih presiden dan wakil presiden kedua di presidential electoral college. Meskipun ia dilarang menjadi presiden karena klausul dalam konstitusi—almarhum suami dan anak-anaknya adalah warga negara asing—ia mengambil peran baru sebagai Penasihat Negara Myanmar, seorang peran yang mirip dengan perdana menteri atau kepala pemerintahan. Ketika ia menjabat sebagai penasihat negara, Aung San Suu Kyi menuai kritik dari beberapa negara, organisasi, dan tokoh atas kelambanan Myanmar dalam menanggapi genosida terhadap orang-orang Rohingya di Negara Bagian Rakhine dan penolakan untuk mengakui bahwa militer Myanmar telah melakukan pembantaian. Di bawah kepemimpinannya, Myanmar juga menuai kritik atas penuntutan terhadap jurnalis. Pada tahun 2019, Aung San Suu Kyi hadir di Pengadilan Internasional di mana dia membela militer Myanmar dari tuduhan genosida terhadap Rohingya. Aung San Suu Kyi, yang partainya memenangkan pemilihan umum Myanmar 2020 November, ditangkap pada 1 Februari 2021 setelah kudeta Myanmar 2021 yang memulihkan Tatmadaw berkuasa dan memicu protes seluruh negeri. Beberapa dakwaan diajukan terhadapnya, dan pada 6 Desember 2021, dia dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas dua dakwaan. Kemudian, pada 10 Januari 2022, ia divonis tambahan empat tahun penjara atas serangkaian dakwaan lainnya. Pada tanggal 12 Oktober 2022, dia divonis bersalah atas dua dakwaan lebih lanjut korupsi dan dia dijatuhi hukuman dua kali penjara selama tiga tahun untuk dijalani secara bersamaan. Pada tanggal 30 Desember 2022, persidangannya berakhir dengan hukuman lain dan tambahan hukuman tujuh tahun penjara karena korupsi. Hukuman terakhir Aung San Suu Kyi adalah 33 tahun penjara, kemudian dikurangi menjadi 27 tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagian besar negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat mengutuk penangkapan, persidangan, dan hukuman tersebut karena bermotif politik.