Konstitusi Kosovo

Konstitusi Republik Kosovo, Hukum Dasar Republik Kosovo atau Undang-Undang Negara Republik Kosovo berlaku pada 15 Juni 2008. Sebelumnya, Kosovo dipimpin di bawah sebuah Rancangan Konstitusi — sesuai Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1244 dan diratifikasi tahun 2001 — yang banyak meletakkan dasar Institusi Kelengkapan Pemerintah Negara, memberikan otoritas final pada Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Serbia, yang menganggap Kosovo sebagai bagian dari teritorinya yang berdaulat dan menolak klaim kemerdekaan ini, tidak menerima konstitusi baru ini. Sengketa dan pertanyaan kedaulatan ini memuncak pada akhir abad ke-20 dengan pemecahan Yugoslavia, di mana Serbia pernah menjadi bagian dari negara terpecah itu.