Sejarah Taiwan (1945–sekarang)

Sebagai hasil dari penyerahan diri dan pendudukan sekutu atas Jepang di akhir Perang Dunia II, pulau Taiwan ditempatkan di bawah pemerintahan Republik Tiongkok (RT), yang dikuasai oleh Kuomintang (KMT), pada tanggal 25 Oktober 1945. Setelah pembunuhan masal 28 Februari pada tahun 1947, darurat militer dideklarasikan di tahun 1949 oleh Gubernur Provinsi Taiwan, Chen Cheng, dan Kementerian Pertahanan Nasional RT. Setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok di tahun 1949, pemerintah RT menarik diri dari Tiongkok Daratan ketika partai komunis memproklamirkan pendirian Republik Rakyat Tiongkok. KMT mundur ke Taiwan dan mendeklarasikan Taipei sebagai ibu kota sementara RT. Selama bertahun-tahun, RT dan RRT masing-masing terus mengklaim arena diplomatik sebagai satu-satunya pemerintahan sah "Tiongkok". Di tahun 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan RT dan menggantikannya dengan RRT. Di tahun 1987, darurat militer diangkat dan Taiwan memulai proses demokratisasi, dengan menghapus Ketentuan Sementara dan berpuncak pada pemilihan langsung presiden pertama di tahun 1996. Pada tahun 2000, Partai Progresif Demokratik (DPP) berkuasa dan mulai mengejar kemerdekaan dan identitas rakyat Taiwan tetapi upaya-upayanya dirintangi oleh RRT. Karena status politik Taiwan yang ambigu, RT berpartisipasi dalam sejumlah organisasi internasional dengan nama "Tionghoa Taipei". Karena Kebijakan Satu Tiongkok yang diberlakukan oleh RRT, RRT menganggap RT sudah tidak ada dan Taiwan merupakan bagian terpisah dari Tiongkok; RRT menolak hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui RT. Namun, RT masih mengendalikan Taiwan, Penghu, Quemoy, Lienchiang, dan pulau-pulau kecil lainnya.