Hubungan luar negeri Jepang

Hubungan luar negeri Jepang ditangani oleh Kementerian Urusan Luar Negeri Jepang. Jepang memelihara hubungan diplomatik dengan setiap Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa kecuali Korea Utara, selain negara pengamat PBB Tahta Suci, serta Kosovo, Kepulauan Cook dan Niue. Hubungan luar negeri Jepang dimulai paling awal pada abad ke-14 dan setelah pembukaannya ke dunia pada tahun 1854 dengan Konvensi Kanagawa. Jepang dengan cepat memodernisasi dan membangun militer yang kuat. Itu adalah imperialistik yang mencari kendali atas daerah-daerah terdekat — dengan perang besar melawan Tiongkok dan Rusia. Itu menguasai sebagian Tiongkok dan Manchuria, serta Korea dan pulau-pulau seperti Taiwan dan Okinawa. Itu kalah dalam Perang Dunia II dan dilucuti dari semua penaklukan dan harta benda asingnya. Jenderal Amerika Douglas MacArthur, bertindak untuk kekuatan Sekutu, mengawasi Jepang yang diduduki 1945–1951. Sejak pendudukan mengakhiri kebijakan diplomatik didasarkan pada kemitraan erat dengan Amerika Serikat dan mencari perjanjian perdagangan, Dalam Perang Dingin, Jepang didemiliterisasi tetapi bersekutu dengan AS dalam konfrontasi dengan Uni Soviet. Ini memainkan peran pendukung utama dalam Perang Korea (1950-1953). Dalam perkembangan ekonomi yang pesat pada 1960-an dan 1970-an, Jepang adalah salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia. Pada 1990-an Jepang berpartisipasi dalam operasi Pemeliharaan perdamaian oleh PBB, dan mengirim pasukan ke Kamboja, Mozambik, Dataran Tinggi Golan dan Timor Timur. Setelah serangan teror 9/11 pada tahun 2001, kapal angkatan laut Jepang telah ditugaskan untuk memasok tugas di Samudra Hindia hingga saat ini. Pasukan Bela Diri Darat juga mengirim pasukan mereka ke Irak Selatan untuk memulihkan infrastruktur dasar. Di luar tetangga terdekatnya, Jepang telah mengejar kebijakan luar negeri yang lebih aktif dalam beberapa tahun terakhir, mengakui tanggung jawab yang menyertai kekuatan ekonominya. Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda menekankan perubahan arah dalam pidato kebijakan kepada Diet Nasional: "Jepang bercita-cita menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia serta untuk penelitian dan kontribusi intelektual untuk lebih memajukan kerja sama di bidang pembangunan perdamaian." Ini mengikuti keberhasilan sederhana dari rencana perdamaian yang disusun Jepang yang menjadi dasar untuk pemilihan nasional di Kamboja pada tahun 1998.