Hierarki Perundang-Undangan Indonesia

Hierarki perundang-undangan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dan peraturan tertinggi dalam tata nasional. Telah mengalami banyak perubahan mulai dari UU. No. 1 tahun 1950, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 tahun 2004, hingga saat ini yang digunakan adalah UU No. 12 tahun 2011. UU No. 12 tahun 2011 berlaku sejak Agustus 2011. keberadaan undang-undang ini tentunya sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnnya yang diatur dalam UU 10/04. berdasarkan UU 12/11, Hierarki perundang-undangan Indonesia dalam pasal 7 berbunyi; Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah Provinsi, dan (Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hierarki tersebut tentunya menentukan tingkat keluasan substansi yang diatur, serta keluasan wewenang yang boleh dilakukan. Sebagai catatan, Perpu secara teoritik, tidaklah sejajar dengan UU, melainkan sejenjang dibawahnya.