Legitimasi Negara Israel

Sejak Deklarasi Kemerdekaan Israel pada tahun 1948, sejumlah negara dan individu telah menentang legitimasi politik negara tersebut. Berdasarkan hukum internasional, Israel selalu memenuhi standar pengakuan sebagai negara berdaulat. Namun, selama konflik Arab-Israel, otoritas negara tersebut dipertanyakan di sejumlah bidang. Kritik terhadap Israel mungkin dimotivasi oleh penolakan mereka terhadap hak hidup negara tersebut atau, sejak Perang Arab-Israel tahun 1967, ketidaksetujuan mereka terhadap struktur kekuasaan yang ada di wilayah pendudukan Israel. Beberapa orang menyerukan kehancuran Israel. Pada tanggal 11 Mei 1949, Israel diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai negara anggota penuh. Ia juga memiliki hubungan bilateral dengan masing-masing Lima Permanen. Pada tahun 2022, 28 dari 193 negara anggota PBB tidak mengakui kedaulatan Israel; dunia Muslim mencakup 25 dari 28 negara yang tidak mengakuinya, dan sisanya adalah Kuba, Korea Utara, dan Venezuela. Sebagian besar pemerintah yang menentang Israel menyebut konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung sebagai dasar pendirian mereka. Pada awal tahun 1990an, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin politik Palestina Yasser Arafat bertukar Surat Pengakuan Bersama. Berdasarkan korespondensi ini, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) secara resmi mengakui hak Israel untuk hidup sebagai negara berdaulat, sementara Israel secara resmi mengakui PLO sebagai entitas sah yang mewakili rakyat Palestina. Perkembangan ini membuka jalan bagi negosiasi untuk mencapai solusi dua negara melalui apa yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Oslo, sebagai bagian dari proses perdamaian Israel-Palestina.