Pendakwaan kedua terhadap Donald Trump

Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump didakwa untuk kedua kalinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 Januari 2021, seminggu sebelum jabatannya berakhir dan Joe Biden dilantik sebagai presiden pada 20 Januari. Dewan Perwakilan Rakyat mengadopsi satu pasal pendakwaan terhadap Donald: hasutan pemberontakan. Ia adalah satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang didakwa dua kali, yang sebelumnya dilakukan pada Desember 2019. Pendakwaan terhadap Donald terjadi di tengah upayanya membatalkan pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2020, dengan pasal yang menyebut Panggilan telepon Donald Trump–Brad Raffensperger dan tuduhan ia menghasut penyerbuan Gedung Capitol seminggu sebelumnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat akan mendakwa Donald karena menghasut pemberontakan bersenjata melawan Amerika Serikat jika kabinetnya tidak mencabut kekuasaan dan kewajibannya menggunakan Amendemen ke-25. Pada 11 Januari, Nancy memberikan ultimatum kepada Wakil Presiden Mike Pence untuk menggunakan Amendemen ke-25 dalam waktu 24 jam atau Dewan Perwakilan Rakyat akan melanjutkan proses pendakwaan. Dalam sebuah surat kepada Nancy keesokan harinya, Mike menjelaskan bahwa dia tidak akan menggunakan Bab 4 Amendemen ke-25 sehingga percaya bahwa melakukan hal demikian tidak akan menjadi kepentingan terbaik Amerika Serikat atau konsisten dengan Konstitusi Amerika Serikat. Namun demikian, mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat meluluskan resolusi yang mendesak Mike menggunakan Amendemen ke-25 atau meminta mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendakwa Donald. Pada 11 Januari 2021, sebuah pasal pendakwaan terhadap Donald dengan dakwaan hasutan pemberontakan terhadap pemerintah Amerika Serikat dan tindakan tanpa hukum di Gedung Capitol diperkenalkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal tersebut diperkenalkan dengan lebih dari 200 sponsor bersama. Pendakwaan Donald adalah pendakwaan keempat presiden dalam sejarah Amerika Serikat. Dengan 10 perwakilan Partai Republik memberikan suara mendukung, resolusi tersebut menerima suara mendukung pendakwaan paling banyak dari partai presiden sendiri, dan dengan demikian merupakan pendakwaan paling bipartisan dalam sejarah. Ini adalah pendakwaan pertama ketika semua anggota mayoritas kaukus memilih dengan suara bulat untuk pendakwaan. Beberapa senator Partai Republik telah menyuarakan dukungan untuk menghukum Trump, termasuk Lisa Murkowski dari Alaska dan Ben Sasse dari Nebraska. Jika Senat mengadakan persidangan dan dua pertiga mayoritas senator memberikan suara untuk menghukum Trump, dia akan menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang dimakzulkan melalui pendakwaan, atau mantan presiden pertama yang dihukum oleh Senat. Hasil mana pun akan memicu pemungutan suara kedua ketika mayoritas sederhana di Senat diperlukan untuk mendiskualifikasi Donald dari memegang jabatan publik di Amerika Serikat secara kekal. Jika hukuman terjadi sebelum masa jabatan Donald berakhir, ini akan membuat Mike menjadi presiden ke-46 dengan segera.