Southern Poverty Law Center

Southern Poverty Law Center adalah organisasi advokasi hukum nirlaba Amerika Serikat 501(c)(3) yang berspesialisasi dalam litigasi hak-hak sipil dan kepentingan publik. Berbasis di Montgomery, Alabama, dikenal karena kasus hukumnya terhadap kelompok supremasi kulit putih, klasifikasi kelompok kebencian dan organisasi ekstremis lainnya, dan untuk mempromosikan program pendidikan toleransi.  SPLC didirikan oleh Morris Dees, Joseph J. Levin Jr., dan Julian Bond pada tahun 1971 sebagai firma hukum hak sipil di Montgomery. Pada tahun 1980, SPLC memulai strategi litigasi pengajuan gugatan perdata untuk ganti rugi moneter atas nama korban kekerasan dari Ku Klux Klan. SPLC juga terlibat dalam penyebab hak-hak sipil lainnya, termasuk kasus-kasus untuk menentang apa yang dilihatnya sebagai segregasi dan diskriminasi rasial institusional, kondisi tidak manusiawi dan tidak konstitusional di penjara dan pusat penahanan, diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, perlakuan buruk terhadap imigran ilegal, dan percampuran inkonstitusional dari gereja dan negara. SPLC telah memberikan informasi tentang kelompok kebencian kepada Biro Investigasi Federal (FBI) dan lembaga penegak hukum lainnya. Sejak tahun 2000-an, klasifikasi SPLC dan daftar kelompok kebencian dan ekstremis sering digambarkan sebagai otoritatif dan diterima secara luas dan dikutip dalam liputan akademis dan media tentang kelompok tersebut dan isu-isu terkait. Daftar SPLC juga menjadi sasaran kritik dari mereka yang berpendapat bahwa beberapa daftar SPLC terlalu luas, bermotivasi politik, atau tidak beralasan. Ada juga tuduhan penyalahgunaan atau pemborosan dana yang tidak perlu oleh organisasi, menyebabkan beberapa karyawan menyebut markas tersebut sebagai "Istana Kemiskinan". Pada 2019, pendiri Morris Dees dipecat menyusul tuduhan pelecehan seksual, yang diikuti dengan pengunduran diri Presiden Richard Cohen. Konsultan luar, Tina Tchen, dibawa untuk meninjau praktik di tempat kerja, terutama yang berkaitan dengan tuduhan pelecehan ras dan seksual. Margaret Huang, mantan Chief Executive di Amnesty International USA, diangkat sebagai presiden dan CEO SPLC pada awal Februari 2020.