Daftar pemimpin Uni Soviet

Sesuai Konstitusi 1977 Uni Republik Sosialis Soviet, Ketua Dewan Menteri berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Ketua Presidium Majelis Agung sebagai kepala negara. Jabatan Ketua Dewan Menteri dapat disamakan dengan jabatan "Perdana Menteri",sedangkan jabatan sebagai Kepala Presidium dapat disamakan dengan jabatan Presiden. Dalam tujuh puluh tahun sejarah Uni Soviet, sebenarnya tidak ada 'jabatan' pemimpin Uni Soviet, tetapi pemimpin Soviet biasanya memimpin negara melalui jabatan Perdana Menteri dan/atau jabatan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet (PKUS). Dalam ideologi Vladimir Lenin kepala negara Soviet adalah tubuh dari garda depan partai. Setelah Josef Stalin mendapatkan tampuk kekuasaan di era 1920-an, jabatan Sekretaris Jenderal Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet, menjadi serupa dengan 'Pemimpin Uni Soviet' karena jabatan ini mengurus Partai Komunis dan Pemerintahan Uni Soviet. Di masa pemerintahan Stalin jabatan Sekretaris Jenderal dihapus. Kemudian Nikita Khrushchev kembali membuat jabatan ini dengan nama Sekretaris Pertama hingga tahun 1966, dimana pada tahun yang sama Leonid Brezhnev mengembalikan nama jabatan ini seperi awalnya. Menjadi kepala partai komunis, jabatan Sekretaris Jenderal menjadi jabatan tertinggi di negara ini, hingga tahun 1990. Dalam jabatan SekJen, terjadi kekurangan pedoman yang jelas dalam memilih penerusnya, sehingga setelah kematian atau penggulingan pemimpin Soviet, penerus biasanya memerlukan dukungan dari Politbiro, Komite Sentral, atau aparat pemerintah atau partai untuk dapat menjadi pemimpin dan tetap berkuasa. Hingga akhirnya di bulan Maret 1990, jabatan Presiden Uni Soviet menggantikan Sekretaris Jenderal sebagai jabatan tertinggi dalam hal politik Soviet. Bersamaan dengan pembentukan jabatan Presiden, anggota-anggota Kongres Perwakilan Rakyat menghapus Pasal 6 konstitusi Soviet yang menyatakan bahwa Uni Soviet adalah negara partai tunggal yang dipimpin oleh Partai Komunis yang pada gilirannya, memainkan peran utama dalam masyarakat. Kebijakan ini melemahkan partai dan hegemoninya atas Uni Soviet dan rakyanya. Setelah kematian, pengunduran diri, atau penggulingan jabatan Presiden, Wakil Presiden Uni Soviet akan menjadi penggantinya, meskipun Uni Soviet sudah lebih dahulu runtuh sebelum kebijakan ini dilaksanakan. Setelah Kudeta Agustus mengalami kegagalan, Wapres digantikan oleh anggota terpilih yang berasal dari Dewan Negara Uni Soviet.