Negosiasi untuk mengakhiri apartheid di Afrika Selatan

Sistem apartheid di Afrika Selatan diakhiri melalui serangkaian negosiasi bilateral dan multi-pihak antara tahun 1990 dan 1993. Negosiasi tersebut mencapai puncaknya dengan disahkannya Konstitusi interim baru pada tahun 1993, pendahulu Konstitusi tahun 1996; dan pemilihan non-rasial pertama Afrika Selatan pada tahun 1994, dimenangkan oleh gerakan pembebasan Kongres Nasional Afrika (ANC). Meskipun telah ada langkah-langkah menuju negosiasi pada tahun 1970-an dan 1980-an, proses tersebut mempercepat pada tahun 1990, ketika pemerintahan F. W. de Klerk mengambil sejumlah langkah unilateral menuju reformasi, termasuk melepaskan Nelson Mandela dari penjara dan menghapus larangan ANC serta organisasi politik lainnya. Pada 1990–91, "perbincangan tentang perbincangan" bilateral antara ANC dan pemerintah menetapkan syarat-syarat awal untuk negosiasi substansial, yang diatur dalam Groote Schuur Minute dan Pretoria Minute. Kesepakatan multi-pihak pertama tentang keinginan penyelesaian melalui negosiasi adalah Perjanjian Damai Nasional 1991, yang dikonsolidasi pada tahun yang sama dengan pembentukan Konvensi untuk Demokrasi Afrika Selatan (CODESA) yang multi-pihak. Namun, sesi penuh kedua CODESA, pada Mei 1992, mengalami kebuntuan keras kepala terkait dengan pertanyaan tentang otonomi regional, penentuan diri politik dan budaya, dan proses pembentukan konstitusi itu sendiri. ANC kembali ke program aksi massa, berharap memanfaatkan dukungan populer, namun menarik diri sepenuhnya dari negosiasi pada Juni 1992 setelah pembantaian Boipatong. Pembantaian ini memunculkan keprihatinan yang sudah ada, dan tetap berlanjut, tentang keterlibatan negara dalam kekerasan politik, mungkin melalui penggunaan kekuatan ketiga yang disponsori negara untuk mengejar destabilisasi. Memang, kekerasan politik hampir berkelanjutan sepanjang negosiasi – ekstremis dan separatis kulit putih melancarkan serangan berkala, dan terjadi bentrokan reguler antara pendukung ANC dan pendukung Partai Kebebasan Inkatha (IFP). Namun, pembicaraan bilateral intensif menghasilkan Perjanjian Pemahaman bilateral baru, yang ditandatangani antara ANC dan pemerintah pada September 1992, yang mempersiapkan jalan bagi Forum Negosiasi Multi-Pihak yang akhirnya sukses pada April–November 1993. Meskipun ANC dan Partai Nasional yang berkuasa adalah figur utama dalam negosiasi, mereka menghadapi kesulitan serius membangun konsensus tidak hanya di antara konstituensi mereka sendiri tetapi di antara kelompok-kelompok peserta lainnya, terutama kelompok-kelompok kulit hitam sayap kiri, kelompok kulit putih sayap kanan, dan pemimpin konservatif dari wilayah tanah air independen dan tanah air KwaZulu. Beberapa kelompok, termasuk IFP, memboikot akhir negosiasi, tetapi yang paling penting di antaranya pada akhirnya setuju untuk berpartisipasi dalam pemilihan tahun 1994.