Ekonomi Thailand

Ekonomi Thailand bergantung pada kegiatan ekspor dengan nilai ekspor sekitar 60% dari total Produk Domestik Bruto Thailand. Pada bulan Januari 1983, Duta Besar Jepang untuk negara Thailand, Motoo Ogiso menyatakan bahwa Jepang menganggap Thailand sebagai sebuah negara strategis barisan depan dalam menentang ancaman komunisme di Asia Tenggara. Atas sebab itulah Jepang memberi bantuan lebih besar kepada Thailand dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Indochina. Ekonomi Thailand mengalami pemulihan dari Krisis Finansial Asia pada 1997-1998 setelah adanya kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat dan pasar asing lainnya. Pemerintahan Thaksin Shinawatra yang mulai menjabat pada Februari 2001 dengan maksud menstimulasi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan Thailand kepada perdagangan dan investasi asing langsung. Sejak itu, manajemen pemerintahan Thaksin telah memperbaiki pasar ekonominya dengan mengambil ekonomi jalur ganda yang menggabungkan stimulan domestik dengan promosi tradisional Thailand tentang pasar terbuka dan investasi asing. Ekspor yang lemah menahan pertumbuhan produk domestik bruto pada 2001 hingga 1,9%. Namun pada tahun 2002 hingga 2003 stimulan domestik dan kembalinya ekspor menambah performa yang semakin baik, dengan pertumbuhan produk domestik bruto pada nilai 5,3% dan 6,3%. Sebelum krisis finasial, ekonomi Thailand memiliki pertumbuhan ekonomi produksi yang bagus—dengan rata-rata 9,4% untuk 1 dasawarsa sampai 1996. Tenaga kerja dan sumber daya yang lumayan banyak, konsevatis fiskal, kebijakan investasi asing terbuka, dan pendorongan sektor swasta merupakan dasar dari suksesi ekonomi Thailand pada tahun-tahun sampai pada 1997. Ekonomi Thailand dilaksanakan dengan inti sebagai sebuah sistem perusahaan bebas. Beberapa jasa, seperti pembangkit listrik, transportasi, dan komunikasi, dimiliki dan dioperasikan oleh negara, tetapi pemerintah sedang mempertimbangkan menswastakan ekonomi Thailand pada awal krisis finansial. Pemerintah Kerajaan Thailand menyambut investasi asing, dan investor yang bisa memenuhi beberapa persyaratan dapat mendaftar hak investasi istimewa melalui Dewan Investasi Thailand. Untuk menarik investasi asing lainnya, pemerintah telah memodifikasi peraturan investasinya. Gerakan serikat buruh tetap lemah dan terpecah-pecah di Thailand. Hanya 3% dari seluruh angkatan kerja tergabung dalam serikat buruh. Pada tahun 2000, Undang-undang Hubungan Kerja-Perusahaan Negara (SELRA) disahkan, hingga memberikan para pegawai sektor publik hak-hak yang sama dengan mereka yang bekerja di sektor swasta, termasuk hak untuk bergabung dengan serikat buruh. Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia. Komoditas pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk perikanan lainnya, tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Ekspor makanan jadi seperti tuna kaleng, nenas dan udang beku juga sedang meningkat.