Protokol Zürich

Protokol Zurich mengacu pada dua protokol bilateral yang ditandatangani pada tahun 2009 oleh Armenia dan Turki yang bertujuan untuk memulai proses normalisasi hubungan antara kedua negara.  Protokol tersebut mencakup ketentuan untuk pembentukan hubungan diplomatik formal, pembukaan perbatasan Turki-Armenia, dan pembentukan komisi sejarah bersama mengenai masalah genosida Armenia.  Perjanjian tersebut, yang kemudian terbukti tidak efektif, ditengahi oleh Amerika Serikat, Rusia dan Perancis. Pada tanggal 10 Oktober 2009, para menteri luar negeri, Ahmet Davutoğlu untuk Turki dan Eduard Nalbandyan untuk Armenia, menandatangani kedua protokol tersebut di Zurich dalam sebuah upacara yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS saat itu Hillary Clinton, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama, Javier Solana., Menteri Luar Negeri Perancis Bernard Kouchner dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Protokol tersebut memerlukan ratifikasi dari parlemen kedua negara. Dalam upaya untuk memutuskan kaitan masalah, protokol tersebut tidak menyebutkan konflik antara Armenia dan Azerbaijan terkait Nagorno-Karabakh. Mereka juga tidak mencantumkan batas waktu ratifikasi. Pada tanggal 12 Januari 2010, Mahkamah Konstitusi Armenia menyetujui Protokol tersebut sambil membuat sejumlah pengamatan yang dianggap pihak Turki mengandung "prasyarat dan ketentuan yang membatasi yang merusak isi dan semangat protokol".  Pihak Turki juga mulai mengaitkan proses normalisasi dengan konflik Nagorno-Karabakh, dengan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan menyatakan bahwa perbatasan Turki-Armenia tidak akan dibuka tanpa penarikan pasukan Armenia dari wilayah Azerbaijan. Protokol ini mendapat kritik yang sangat besar dari kedua negara, dimana sebagian warga Armenia menuduh pemerintah mereka melakukan penjualan dan sebagian warga Turki kecewa karena Protokol tersebut tidak mengacu pada masalah Nagorno-Karabakh.  Sementara itu, Azerbaijan bereaksi negatif terhadap Protokol dan memberikan tekanan pada Turki agar tidak melakukan pemulihan hubungan dengan Armenia.  Dengan demikian, Protokol tersebut tidak ada di parlemen kedua negara tanpa ratifikasi setelah penandatanganannya. Pada bulan Februari 2015, pihak Armenia, yang diwakili oleh Presiden Sargsyan, menarik kembali protokol dari parlemen, dengan alasan "tidak adanya kemauan politik" di pihak Turki.  Kemudian, pada bulan Desember 2017 dengan alasan kurangnya "kemajuan positif terhadap penerapannya" oleh Turki, pihak Armenia bersumpah untuk menyatakan perjanjian tersebut batal dan batal,  yang secara resmi dilakukan oleh Armenia pada tanggal 1 Maret 2018. Terlepas dari kepahitan yang diakibatkan oleh terhentinya proses normalisasi, beberapa penulis berpendapat bahwa Protokol Zurich masih dapat mewakili jalan ke depan bagi proses normalisasi Armenia-Turki.