Perdana Menteri Vanuatu

Perdana Menteri Vanuatu adalah kepala pemerintahan Republik Vanuatu. Jabatan Perdana Menteri diciptakan di bawah Konstitusi Vanuatu pada saat kemerdekaan tahun 1980, dengan kampanye kemerdekaan Walter Lini menjadi yang pertama pemegang jabatan. Posisi ini terkadang terlihat sebagai kelanjutan dari kantor Menteri Kepala yang ada sebelum Vanuatu meraih kemerdekaannya. Perdana Menteri diperlukan oleh konstitusi untuk menjadi anggota Parlemen yang juga secara langsung memilih satu orang untuk menjadi perdana menteri. Perdana Menteri langsung mengangkat atau memberhentikan anggota Dewan Menteri. Sejauh ini, delapan orang telah menjabat sebagai Perdana Menteri Vanuatu, kadang-kadang pada beberapa kesempatan. Pada bulan November 2009, Perdana Menteri Edward Natapei sempat dinyatakan oleh Ketua telah kehilangan kursinya secara prosedural. Pengadilan membatalkan keputusan tersebut dan Natapei kembali kursinya sebagai Premiership. Serge Vohor istilah keempat 's di kantor, dari bulan April sampai Mei 2011, termasuk dalam daftar di bawah ini, meskipun terpilih menjadi perdana menteri itu dibatalkan sebagai inkonstitusional oleh Pengadilan Pengadilan Banding pada 13 Mei, dengan alasan bahwa ia telah dipilih hanya oleh mayoritas Anggota Parlemen, bukan oleh mayoritas mutlak. Ralph Regenvanu, yang kembali posisinya sebagai Menteri Kehakiman setelah pembatalan Vohor yang Premiership, menyatakan: "Perdana Menteri Serge Vohor dan kabinetnya adalah ilegal, batal dan tidak pernah pemerintah negara." Demikian pula, Sato Kilman disertakan meskipun juga voided, oleh yang berkuasa dari Ketua Vincent Lunabek pada 16 Juni 2011, menemukan bahwa pemilu Kilman itu pada bulan Desember 2010 belum sesuai dengan persyaratan untuk pemungutan suara parlemen rahasia yang ditetapkan dalam pasal 41 dari Konstitusi. Jadi, setelah mengusir Edward Natapei dalam sebuah [gerak [tidak percaya]] berlaku pada bulan Desember 2010, Vanuatu tidak memiliki pemerintah yang secara sah merupakan sampai Natapei dipulihkan pada bulan Juni dengan instruksi dari pengadilan untuk mengadakan Parlemen untuk pemilihan Perdana Menteri. Hal ini dilakukan pada 26 Juni, sehingga dalam pemilihan Sato Kilman kepada perdana menteri oleh Parlemen - pertama masa jabatannya secara hukum diakui sebagai Perdana Menteri.