Par in parem non habet imperium

Par in parem non habet imperium adalah sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa "pihak yang sama kedudukannya tidak mempunyai yuridiksi terhadap pihak lainnya". Asas ini kadang juga disebut par in parem non habet iudicium atau par in parem non habet iurisdictionem. Asas hukum ini berasal dari hukum Romawi yang dapat ditilik kembali ke karya ahli hukum Ulpianus (170–223) dan Yulius Paulus. Kemudian asas ini juga terkandung di dalam Digesta (533) yang merupakan bagian dari program kodifikasi hukum yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi Timur Yustinianus I. Pada Abad Pertengahan, asas ini digunakan oleh Bartolus dalam karyanya Tractatus Represaliarum (1354), dan di situ ia menyebutnya dengan kalimat yang lebih panjang: Non enim una civitas potest facere legem super alteram, quia par in parem non habet imperium. Asas ini kini digunakan dalam konteks hukum internasional dan sangat penting dalam konsep kedaulatan negara. Dalam hukum internasional, semua negara sama-sama berdaulat dan memiliki kedudukan yang setara.