Monarki Britania Raya

Monarki Britania Raya, yang umumnya disebut sebagai Monarki Inggris, adalah monarki konstitusional Britania Raya, dependensi-dependensinya dan wilayah seberang lautnya. Gelar penguasa monarkinya adalah "Raja" atau "Ratu". Penguasa monarki dan kepala negara saat ini yaitu Charles III yang naik takhta saat kematian ibunya, Ratu Elizabeth II pada 8 September 2022. Penguasa monarki dan keluarga kandungnya memegang berbagai tugas resmi, seremonial, diplomatik dan perwakilan. Karena monarkinya bersifat konstitusional, penguasa monarki terbatas pada fungsi-fungsi nonpartisan seperti menganugerahi gelar kehormatan dan melantik Perdana Menteri. Menurut tradisi, penguasa monarki merupakan ketua komandan Angkatan Bersenjata Britania. Meskipun otoritas eksekutif mutlak resmi terhadap pemerintahan Britania Raya masih dipegang dan melalui prerogatif kerajaan penguasa monarki, kekuasaan tersebut hanya digunakan berdasarkan pada hukum-hukum yang dikeluarkan dalam Parlemen dan, dalam praktiknya, dilakukan saat konvensi dan preseden. Monarki Britania bermula dari kerajaan-kerajaan kecil Skotlandia pada awal Abad Pertengahan dan Inggris Anglo-Saxon, yang terkonsolidasi dalam kerajaan Inggris dan Skotlandia pada abad ke-10 Masehi. Pada 1066, penguasa monarki Anglo-Saxon terakhir yang dimahkotai, Harold II, kalah dan tewas saat penaklukan Norman terhadap Inggris dan monarki Inggris mengangkat pemimpin Norman yang menang, William sang Penakluk, dan para keturunannya. Dari 1080-an, kepemimpinan Wales Selatan dipegang oleh penerus keluarga-keluarga Norman yang menikah dengan keluarga bangsawan Wales lainnya sampai tahta Inggris dengan beberapa kepemimpinannya juga dipegang oleh Raja Inggris dalam haknya sendiri. Proses tersebut diselesaikan pada abad ke-13 saat utara Wales, sebuah sebuah kepangeranan, menjadi sebuah negara klien kerajaan Inggris, sementara Magna Carta memulai proses pengurangan kekuasaan politik monarki Inggris. Dari 1603, saat penguasa Skotlandia Raja James VI mewarisi tahta Inggris sebagai James I, baik kerajaan Inggris maupun Skotlandia sama-sama dipegang oleh penguasa tunggal. Dari 1649 sampai 1660, tradisi monarki terpecah oleh Persemakmuran Inggris yang republikan, yang berujung pada Peperangan Tiga Kerajaan. Undang-Undang Pemukiman 1701 mengecualikan umat Katolik Roma, atau orang-orang yang menikah dengan orang Katolik, untuk memegang tahta Inggris. Pada 1707, kerajaan Inggris dan Skotlandia bergabung untuk membentuk Kerajaan Britania Raya, dan pada 1801, Kerajaan Irlandia bergabung untuk membentuk Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia. Penguasa Inggris menjadi kepala nominasi dari seluruh Kekaisaran Britania, yang meliputi seperempat permukaan bumi pada puncak kejayaannya pada 1921. Pada 1920-an, lima dari enam orang Irlandia menginginkan agar Irlandia keluar dari Persatuan tersebut sebagai Negara Bebas Irlandia, dan Deklarasi Balfour mengakui perubahan dominion-dominion dari kekaisaran tersebut menjadi negara terpisah dan memerintah sendiri dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar koloni dan wilayah persekutuan Inggris meraih kemerdekaan, yang secara efektif membuat kekaisaran tersebut berakhir. George VI dan penerusnya, Elizabeth II, mengadopsi gelar Kepala Persemakmuran sebagai lambang perhimpunan bebas dari negara-negara anggota independennya. Britania Raya dan lima belas monarki Persemakmuran lainnya yang berbagi orang yang sama sebagai penguasa monarki mereka disebut Wilayah Persemakmuran. Istilah Monarki Inggris dan penguasa monarki Inggris masih digunakan untuk merujuk kepada lembaga dan individual bersama tersebut; namun, setiap negara memiliki kedaulatan dan merdeka dari yang lainnya, dan penguasa monarki memiliki gelar dan sebutan untuk setiap kerajaan.