Demokrasi sosial

Demokrasi sosial adalah sebuah filsafat politik, sosial, dan ekonomi dalam sistem sosialisme yang mendukung demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dalam praktiknya, rezim-rezim pemerintahan demokrasi sosial menghasilkan suatu model kapitalisme kesejahteraan yang dikelola secara sosial, kontrol ekonomi atas pasar, dan kebijakan yang mendorong kesetaraan sosial. Sarana utama yang digunakan adalah kebijakan intervensionis dalam pengelolaan ekonomi. Instrumen yang digunakan dalam sistem demokrasi sosial meliputi komitmen terhadap demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatif, langkah-langkah redistribusi pendapatan, regulasi perekonomian untuk kepentingan umum, dan ketentuan kesejahteraan sosial. Akibat dari lamanya pemerintahan yang didominasi partai demokrat sosial dan pengaruhnya pada perkembangan kebijakan sosial ekonomi di negara Nordik, demokrasi sosial sering diasosiasikan dengan model Nordik dan Keynesianisme dalam lingkaran politik pada paruh kedua abad ke-20. Demokrasi sosial juga dideskripsikan sebagai bentuk paling umum dari sosialisme Barat atau sosialisme modern, dan gerakan reformis dari sosialisme demokratis. Sejarah sosial demokrasi bermula dari gerakan buruh di abad ke-19. Sosial demokrasi merupakan sebuah ideologi politik sayap kiri yang bertujuan untuk mendorong evolusi secara demokratis dari laissez-faire atau kapitalisme kroni menuju kapitalisme sosial, yang terkadang disebut juga ekonomi pasar sosial.
Sosial demokrasi menentang sentralisasi penuh perekonomian seperti yang diusulkan oleh beberapa pemikir sosialis. Di awal era pasca-Perang Dunia II di Eropa Barat, partai-partai sosial demokrat menolak model sosialis Soviet. Mereka berkomitmen pada jalur alternatif menuju sosialisme atau kompromi antara kapitalisme dan sosialisme. Pada periode ini, kelompok sosial demokrat menganut perekonomian campuran berdasarkan kepemilikan pribadi yang mempromosikan ekonomi Keynesian, intervensionisme negara, dan negara kesejahteraan. Akan tetapi, mereka tidak menekankan tujuan untuk mengganti sistem kapitalisme dengan sistem ekonomi sosialis yang berbeda secara fundamental. Demokrasi sosial modern ditandai dengan komitmen pada kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan, penindasan terhadap kelompok kurang mampu dan kemiskinan, termasuk dukungan pada pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti perawatan lansia, perawatan anak-anak, pendidikan, layanan kesehatan, dan kompensasi pekerja. Gerakan demokrasi sosial sering kali memiliki koneksi kuat dengan gerakan buruh dan serikat pekerja yang mendukung hak perundingan bersama bagi pekerja serta kebijakan untuk memperluas pengambilan keputusan di luar politik ke lingkup ekonomi dalam bentuk kodeterminasi bagi pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya.