Min Aung Hlaing

Min Aung Hlaing adalah seorang jenderal militer Burma yang memerintah Myanmar sebagai ketua Dewan Administrasi Negara (SAC) sejak merebut kekuasaan dalam kudeta Februari 2021. Ia juga mengangkat dirinya sendiri Perdana Menteri Myanmar pada Agustus 2021, dan Presiden pada Juli 2024. Dia telah memimpin Tatmadaw, sebuah cabang pemerintahan independen, sebagai Panglima Angkatan Pertahanan sejak Maret 2011, ketika ia dipilih sendiri untuk menggantikan penguasa militer lama Jenderal Senior Than Shwe, yang mengalihkan kepemimpinan negara ke pemerintahan sipil setelah pensiun. Sebelum mengambil alih kepemimpinan Tatmadaw, Min Aung Hlaing menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan dari tahun 2010 hingga 2011. Min Aung Hlaing adalah lulusan Akademi Layanan Pertahanan (DSA) pertama di Myanmar yang memimpin kudeta militer serta lulusan DSA pertama yang menjadi Panglima Tertinggi Layanan Pertahanan. Lahir di Minbu, Wilayah Magway, Burma, Min Aung Hlaing belajar hukum di Universitas Seni dan Sains Rangoon sebelum bergabung dengan militer. Naik pangkatnya, ia menjadi jenderal senior pada tahun 2013. Selama periode pemerintahan sipil dari tahun 2011 hingga 2021, Min Aung Hlaing bekerja untuk memastikan kelanjutan peran militer dalam politik dan mencegah proses perdamaian dengan kelompok etnis bersenjata. Misi pencari fakta PBB menemukan bahwa dia sengaja melakukan genosida Rohingya. Ia mempertahankan hubungan yang bermusuhan dengan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, meskipun Suu Kyi membelanya dari tuduhan genosida. Min Aung Hlaing tanpa dasar mengklaim penyimpangan pemungutan suara yang meluas dan kecurangan pemilu dalam Pemilu Myanmar 2020, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilihan ulang. Dia kemudian merebut kekuasaan darinya dalam kudeta 2021. Dia diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai Presiden Myanmar jika partai proksi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), memenangkan cukup kursi di parlemen untuk memilih dia, dan akan diminta untuk pensiun sebagai Panglima Tertinggi karena batasan usia menurut undang-undang. Dengan pecahnya protes massal menentang pemerintahannya, Min Aung Hlaing memerintahkan tindakan keras dan penindasan terhadap demonstrasi, memicu perang saudara yang sedang berlangsung. Pasukan Min Aung Hlaing telah menggunakan taktik bumi hangus dalam perang saudara, termasuk serangan udara terhadap warga sipil. Dia telah memerintahkan eksekusi aktivis pro-demokrasi terkemuka, yang merupakan penerapan pertama dari hukuman mati dalam beberapa dekade. Pada bulan Februari 2024, ia mengaktifkan undang-undang wajib militer Myanmar untuk memasukkan 60.000 pemuda ke dalam Tatmadaw. Dalam kebijakan luar negeri, ia menolak pengaruh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan mengandalkan kerja sama yang lebih besar dengan Rusia, Tiongkok, dan India. Menanggapi pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, Min Aung Hlaing dan pemerintah miliknya telah dikenai serangkaian sanksi internasional, dan mengembalikan Myanmar ke status sebelumnya sebagai negara paria. Indeks Demokrasi tahun 2022 menilai Myanmar di bawah pemerintahan Min Aung Hlaing sebagai rezim otoriter terbanyak kedua di dunia, dengan hanya Afghanistan yang diberi peringkat kurang demokratis.