Perang Saudara Myanmar

Perang saudara Myanmar, juga disebut Revolusi Musim Semi Myanmar dan Perang Pertahanan Rakyat, adalah perang saudara yang berlangsung setelah pemberontakan jangka panjang di Myanmar yang meningkat secara signifikan sebagai respons terhadap kudeta militer tahun 2021 dan tindakan keras anti-kudeta yang terjadi setelah protes. Beberapa bulan setelah kudeta, oposisi mulai bersatu di sekitar Pemerintah Persatuan Nasional, yang melancarkan serangan terhadap Dewan Administrasi Negara (SAC), junta militer. Pada tahun 2022, pihak oposisi menguasai wilayah yang luas, meskipun berpenduduk jarang. Di banyak desa dan kota, serangan junta berhasil mengusir puluhan ribu orang. Pada peringatan kedua kudeta, pada Februari 2023, ketua SAC, Min Aung Hlaing, mengaku kehilangan kendali stabil atas “lebih dari sepertiga” kota-kota. Pengamat independen mencatat jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, dengan hanya 72 dari 330 kota yang masih berada di bawah kendali Tatmadaw, yaitu kekuatan militer yang bersekutu dengan junta. Namun, kota-kota yang berada di bawah kendali junta mencakup semua pusat populasi besar. Pada September 2022, 1,3 juta orang menjadi pengungsi internal, dan lebih dari 13.000 anak-anak terbunuh. Pada bulan Maret 2023, PBB memperkirakan bahwa sejak kudeta, 17,6 juta orang di Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara 1,6 juta orang menjadi pengungsi internal, dan 55.000 bangunan sipil telah hancur. UNOCHA mengatakan lebih dari 40.000 orang telah mengungsi ke negara-negara tetangga.