Undang-Undang Jaminan

Undang-Undang Jaminan adalah istilah yang mengacu kepada undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Italia pada 13 Mei 1871 terkait dengan prerogratif Takhta Suci dan hubungan antara negara dengan gereja di Kerajaan Italia. Undang-undang ini menjamin hak-hak Paus yang telah kehilangan kendali atas wilayah Negara Gereja. Hak-hak tersebut meliputi inviolabilitas Sri Paus, kekebalan dari yurisdiksi pengadilan Italia, perlindungan kepidanaan dari hinaan publik, serta kebebasan korespondensi dan ibadah. Undang-undang ini juga mengakui hak Paus untuk menerima utusan dari luar negeri, dan utusan-utusan ini memiliki kekebalan diplomatik. Selain itu, undang-undang ini menganugerahkan 3,225 juta lira Italia dan memberikan hak kepada Paus untuk menggunakan Istana Vatikan, Istana Lateran, dan Castel Gandolfo. Mengingat instrumen ini adalah sebuah undang-undang nasional dan bukan perjanjian internasional, dari sudut pandang Italia undang-undang ini mengatur urusan dalam negeri Italia dan sama sekali tidak mengakui kedaulatan Paus. Oleh sebab itu, undang-undang ini tidak mengakui Vatikan sebagai wilayah ekstrateritorial, sehingga pengadilan Italia memiliki wewenang atas tindak pidana yang dilakukan di wilayah Vatikan, termasuk Basilika Santo Petrus. Paus Pius IX menolak menerima undang-undang ini; dari sudut pandang Paus, undang-undang ini disahkan oleh pemerintah asing dan dapat dikesampingkan. Pius IX kemudian menyatakan diri sebagai "tawanan di Vatikan". Permasalahan terkait status Takhta Suci baru diselesaikan oleh Perjanjian Lateran pada tahun 1929.