Perang Saudara Sudan Selatan

Perang Saudara Sudan Selatan adalah konflik yang berlangsung di Sudan Selatan antara pasukan pemerintah melawan pasukan oposisi. Pada Desember 2013, terjadi perebutan kekuasaan politik antara Presiden Kiir melawan mantan wakilnya Riek Machar. Sang presiden menuduh bahwa Machar dan sepuluh orang lainnya berupaya melancarkan kudeta. Machar menampik tuduhan ini, melarikan diri dan kemudian menyerukan agar Kiir mengundurkan diri. Pertempuran meletus antara Gerakan Pembebasan Sudan Selatan melawan Gerakan Pembebasan Sudan Selatan - Perjuangan dan memicu perang saudara. Pasukan Uganda dikirim untuk membantu pemerintah Sudan Selatan dalam upaya pemadaman pemberontakan. Pada Januari 2014, perjanjian gencatan senjata pertama ditandatangani. Pertempuran terus berlanjut dan kemudian perjanjian-perjanjian gencatan senjata lainnya disepakati. Negosiasi dimediasikan oleh "IGAD +". Perjanjian perdamaian yang disebut "Perjanjian Perdamaian Kompromi" ditandatangani di Etiopia di bawah ancaman sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kedua belah pihak pada Agustus 2015. Machar kembali ke Juba pada tahun 2016 dan diangkat sebagai wakil presiden. Setelah pertempuran kembali pecah di Juba, Machar sekali lagi melarikan diri dan pergi ke pengasingan di Sudan. Diperkirakan 300.000 orang tewas akibat perang ini, termasuk korban jiwa dalam kejahatan-kejahatan perang seperti pembantaian Bentiu 2014. Meskipun kedua belah pihak didukung oleh orang-orang yang berasal dari kelompok etnis yang berbeda, perang pada akhirnya terkait dengan perpecahan etnis. Kelompok etnis Dinka yang merupakan kelompok etnis Presiden Kiir dituduh melakukan serangan terhadap kelompok etnis lain, sementara kelompok etnis Nuer yang merupakan kelompok etnis Machar dituduh melakukan serangan terhadap suku Dinka. Lebih dari 1.000.000 orang menjadi pengungsi internal di Sudan Selatan dan lebih dari 400.000 orang telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, terutama Kenya, Sudan, dan Uganda.