Pemerintahan Seluruh Palestina

Pemerintahan Seluruh Palestina didirikan oleh Liga Arab pada tanggal 22 September 1948 selama Perang Arab-Israel 1948 untuk memerintah wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Mesir. Pemerintahan ini diakui oleh semua anggota Liga Arab kecuali Yordania. Walaupun yurisdiksi pemerintahan ini secara de jure mencakup seluruh bekas wilayah Mandat Palestina, secara de facto yurisdiksinya hanya terbatas di Jalur Gaza. Perdana Menteri Pemerintahan Seluruh Palestina adalah Ahmed Hilmi Pasha, sementara presidennya adalah Haji Amin al-Husseini. Tidak lama sesudahnya, Konferensi Yerikho menamai Raja Abdullah I dari Transyordania sebagai "Raja Palestina Arab". Raja Abdullah kemudian memutuskan untuk menganeksasi Tepi Barat, tetapi negara-negara anggota Liga Arab lainnya menentang keputusan sang raja. Pemerintahan Seluruh Palestina dianggap sebagai upaya pertama untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka. Pemerintahan ini dilindungi oleh Mesir, dan dampaknya hanya bersifat politis dan simbolis. Kepentingan pemerintahan ini mulai berkurang setelah mereka harus pindah dari Gaza ke Kairo akibat serangan Israel pada akhir tahun 1948. Walaupun Jalur Gaza masih dikendalikan oleh Mesir, Pemerintahan Seluruh Palestina tetap berada di pengasingan di Kairo. Pada tahun 1959, Pemerintahan Seluruh Palestina secara resmi digabung dengan Republik Arab Bersatu dan Jalur Gaza kemudian diperintah oleh militer Mesir. Status Pemerintahan Seluruh Palestina sendiri dipertanyakan karena pemerintahan ini sangat bergantung kepada bantuan militer, politik, dan ekonomi dari Mesir.