Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam rangka menegakkan hukum materiil, mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hakhak konstitusional warga negara, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
memutus pembubaran partai politik;
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau perbuatan tercela dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar kewenangan viii Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan kewajiban konstitusional inilah, hukum acara diperlukan untuk mengatur mekanisme atau prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi.