Hukum privasi informasi

Hukum privasi informasi merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh setiap individu yang berkaitan dengan informasi yang dipublikasikan melalui media informasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang kepentingannya digunakan untuk kepentingan individu itu sendiri maupun untuk kepentingan khalayak umum. Hukum privasi merupakan suatu hak yang tidak dapat terpisahkan dari setiap individu, privasi merupakan suatu hak yang tidak dapat dipisahkan dengan Hak Asasi manusia itu sendiri. Beberapa negara telah mengakui suatu privasi sebagai suatu hak konstitusional yang harus dilakukan perlindungan dengan suatu konsep habeas data. Negara yang telah mengakui perlu dilakukannya suatu perlindungan mengenai privasi yaitu, Portugal, Armenia, Filipina, Timor-Leste, Colombia, Argentina. Informasi berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Pengaturan mengenai hukum privasi informasi sudah banyak dilakukan oleh banyak negara di dunia, salah satu konvensi Internasional yang mengatur mengenai privasi informasi adalah GDPR. General Data Protection Regulation (GDPR) merupakan konvensi yang mengatur mengenai privasi informasi untuk Uni Eropa yang mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018, yang kemudian banyak diratifikasi oleh banyak negara di dunia. Dalam GDPR menganut 7 prinsip perlindungan serta akuntabilitas yaitu, Lawfulness, fairness, and transparency, Purpose limitation, Data minimization, Accuracy, Storage limitation, Integrity and confidentiality, Accountability.