Milo Đukanović

Milo Đukanović adalah Presiden Republik Montenegro yang menjabat sejak tahun 2018, yang mana sebelumnya juga menjabat di tahun 1998 sampai tahun 2003. Milo Đukanović juga menjabat sebagai Perdana Menteri Montenegro dan juga Presiden Partai Demokrasi Sosialis Montenegro, yang aslinya merupakan cabang dari Liga Komunis Yugoslavia, yang memerintah Montenegro mulai dari dikenalkannya kebijakan multi partai di awal tahun 1990-an sampai kekalahannya pada Pemilu Tahun 2020. Ketika Đukanović pertama kali muncul pada panggung politik, dia merupakan sekutu Slobodan Milošević selama revolusi anti-birokrasi (1988–1989) dan pembubaran Republik Federal Sosialis Yugoslavia (1991–1992). Kabinetnya secara aktif berpartisipasi dalam pengepungan Dubrovnik (1991–1992). Đukanović mendukung Perjanjian Momir Bulatović atas ketentuan Lord Carrington, yang menghasilkan referendum kemerdekaan Montenegro di tahun 1992 yang memutuskan untuk tetap berada di dalam Republik Federal Yugoslavia. Di Tahun 1996, namun di tahun 1996 Đukanović menjaga jarak dengan Milošević dan pemerintahan federal, mengabaikan visi bersama tradisional Serbia dan Montenegro demi nasionalisme Montenegro, yang mendukung kemerdekaan negara dan identitas Montenegro yang terpisah. Hal inilah yang menyebab perpecahan di dalam partai dan terbaginya faksi Bulatović yang pro dengan union. Segera setelah itu Đukanović mengalahkan Bulatović pada Pemilihan Presiden Tahun 1997 dengan margin yang tipis. Di tahun 1999 dia bernegosiasi dengan negara-negara barat dalam upayanya untuk membatasi serangan udara di wilayah Montenegro selama Pengeboman NATO di Yugoslavia, yang mana kemudiannya Đukanović mengawasi implementasi penggunaan Deutsche Mark sebagai mata uang yang baru di Montenegro, menggantikan Yugoslav Dina. Setelah penggulingan Milošević, dia menandatangani Persetujuan dengan Pemerintahan Serbia yang baru, yang mengarah pada Piagam Konstitusi Serbia dan Montenegro (2003), yang mengizinkan kemerdekaan Montenegro. Tiga tahun kemudian, Referendum Kemerdekaan Tahun 2006 menyebabkan perpisahan secara formil dari Uni Negara Serbia dan Montenegro dan proklamasi Konstitusi baru Montenegro Đukanović mengejar Kebijakan Aksesi NATO dan Uni Eropa, yang menjadikan Keanggotaan Montenegro di NATO pada tahun 2007. Selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri dan Presiden Montenegro, dia mengawasi privatisasi Perusahaan-perusahaan publik kepada Investor dan perusahaan asing. Beberapa skandal korupsi dari partai pemerintah memicu protes anti pemerintah di tahun 2019 yang mana undang-undang agama yang kontroversial memicu gelombang protes lainnya. Untuk pertama kalinya dalam tiga puluh dekade, dalam Pemilu Tahun 2020, partai oposisi mendapatkan suara lebih banyak dari Partainya Đukanović dan sekutunya. Sejumlah pengamat menggambarkan pemerintahan Đukanović sebagai pemerintahan yang otoriter dan juga kleptokrasi. Di tahun 2020 Freedom House mengklasifikasikan Montenegro sebagai sebuah rezim hibrid dibandingkan dengan demokrasi, menyebutkan tahun-tahun meningkatnya penangkapan, penyalahgunaan kekuasaan dan taktik orang kuat yang digunakan oleh Đukanović. Dia juga sering digambarkan memiliki hubungan yang kuat dengan Mafia-mafia yang ada di Montenegro. Đukanović juga terdaftar diantara duapuluh pemimpin dunia terkaya berdasarkan dari koran Inggris The Independent pada Mei 2010,yang menyebutkan sumber dari kekayaannya diperkirakan sebanyak 10 juta Poundsterling itu "misterius". Pada Oktober 2021 Đukanović dan anaknya Blažo disebut dalam Pandora Papers.