Hukum Kanun Pahang

Hukum Kanun Pahang Jawi: حكوم قانون ڤهڠ ), juga dikenal sebagai Kanun Pahang atau Undang-Undang Pahang adalah Qanun atau norma hukum Kesultanan Pahang lama. Hukum ini berisi ketentuan penting yang menegaskan kembali keutamaan adat Melayu, sementara pada saat yang sama mengakomodasi dan mengasimilasi syariat Islam. Norma hukum ini sebagian besar berdasarkan model Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka, dan disusun pada masa pemerintahan Sultan Pahang ke-12, Abdul Ghafur Muhiuddin Syah. Hukum ini dianggap sebagai salah satu intisari hukum tertua yang disusun di dunia Melayu. Secara historis, Hukum Kanun Pahang diterapkan di Johor, setelah penyatuan antara Pahang dan Johor pada 1623, dan juga memiliki pengaruh penting dalam pemakluman Undang-Undang di Perak dan Brunei. Pada tahun 2012, Hukum Kanun Pahang dimasukkan dalam Daftar Warisan Negara Malaysia, di bawah kategori objek warisan berwujud.