Penyesuaian struktural

Program penyesuaian struktural terdiri dari pinjaman yang diberikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) kepada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi.
Dua lembaga Bretton Woods mensyaratkan negara peminjam untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu supaya bisa mendapatkan pinjaman baru. Syarat pinjaman ini menuai kritik karena memiliki dampak besar terhadap sektor sosial. SAP bertujuan mengurangi ketidakseimbangan fiskal negara peminjam dalam jangka pendek dan menengah dan menyiapkan ekonomi nasional untuk pertumbuhan jangka panjang. Bank pemberi pinjaman menyusun SAP sesuai kebutuhan. IMF biasanya menerapkan kebijakan stabilisasi dan WB menangani tindakan penyesuaian. SAP memungkinkan ekonomi negara-negara berkembang semakin berorientasi ke pasar. Hal ini kemudian memaksa mereka berfokus pada perdagangan dan produksi agar ekonominya tumbuh. Lewat persyaratan pinjaman, SAP umumnya memperkenalkan program dan kebijakan "pasar bebas". Program-program ini meliputi perubahan dalam negeri dan perubahan luar negeri. Negara-negara yang gagal melaksanakan program tersebut akan dikenai sanksi fiskal ketat. Para kritikus berpendapat bahwa ancaman finansial terhadap negara-negara miskin mirip seperti pemerasan, dan negara miskin pun tak punya pilihan kecuali mematuhi persyaratan pinjaman tersebut. Sejak akhir 1990-an, sejumlah pendukung penyesuaian struktural seperti Bank Dunia telah mengusung "pemberantasan kemiskinan" sebagai tujuan utamanya. SAP sering dikritik karena menerapkan kebijakan pasar bebas generik dan tidak adanya kemauan dari negara peminjam. Untuk meningkatkan keterlibatan negara peminjam, negara-negara berkembang saat ini disarankan untuk memanfaatkan Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), pengganti SAP. Beberapa pihak yakin bahwa peningkatan keterlibatan pemerintah daera dalam pembuatan kebijakan akan memunculkan rasa tanggung jawab bersama dan kebijakan fiskal yang lebih baik. Syarat PRSP mirip dengan syarat SAP bank yang asli. Para kritikus mengatakan bahwa kemiripan ini menunjukkan bahwa pihak bank dan negara yang mendanainya masih sangat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.