Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006, sementara pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006. Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah: Syariat Islam diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh
minyak dan gas dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh
diizinkannya partai politik lokal
Memiliki Bendera dan Hymne sendiri Beberapa struktur pemerintahan Aceh yaitu: Kepala daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Dewan Perwakilan Daerah