Gwangju Inhwa School

Gwangju Inhwa School adalah Sekolah khusus bagi Siswa penyandang disabilitas yang didirikan pada tahun 1961, berlokasi di Gwangju, Korea Selatan. Menurut investigasi pada tahun 2005, enam Guru, termasuk Kepala Sekolah, melakukan pelecehan seksual atau memperkosa setidaknya sembilan Siswa bisu dan tuli di Sekolah mereka antara tahun 2000 sampai tahun 2003. Pada tahun 2005 seorang Guru yang baru diangkat memperingatkan kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), yang kemudian membuat ia dipecat dari pekerjaannya. Sembilan korban bersaksi, tetapi diyakini lebih banyak korban yang menyembunyikan kejahatan lainnya untuk menghindari dampak dari rasa takut atau trauma. Polisi memulai penyelidikan empat bulan kemudian, setelah mantan Siswa berbicara pada Stasiun TV Nasional. Ketika Pemerintah Kota dan Dewan Sekolah Gwangju saling melemparkan kasus itu, para Siswa dan Orang tua mengadakan aksi demonstrasi selama delapan bulan di luar Kantor mereka, untuk menyerukan keadilan. Dari enam pelaku, empat menerima hukuman penjara, sementara dua lainnya dibebaskan karena berakhirnya pembatasan waktu atas tindakan kejahatan berdasarkan undang-undang yang ada. Pengadilan setempat menghukum Kepala Sekolah dengan hukuman lima tahun penjara, dan empat lainnya menerima hukuman yang relatif lebih berat. Tetapi setelah diadakannya banding putusan hukuman dikurangi dari hasil pengadilan awal. Putusan pengadilan memberikan masa percobaan dan denda ₩ 3 juta untuk putusan utama dan putusan lebih ringan kepada yang lainnya. Diantara mereka yang dipenjara, dua dibebaskan setelah kurang dari satu tahun masa tahanan setelah persyaratan mereka ditangguhkan. Empat dari enam Guru dipulihkan di Sekolah. Kasus ini tidak menarik banyak perhatian Media ketika diadili pada 2005, namun pada saat itu, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Korban mengkritik lemahnya tindakan hukum yang dilakukan terhadap para Pelaku. Kejadian nyata tersebut mengilhami Novelis laris Gong Ji-young untuk menulis Buku pada tahun 2009 yang kemudian diadaptasi ke dalam film 2011 The Crucible. Novel ini menggambarkan kekerasan seksual dan fisik terhadap Anak di bawah umur, dan proses pengadilan yang dirusak oleh korupsi, penyuapan dan Jeon-gwan ye-u. Film ini menjadi hit box office, dan berhasil menarik 4,7 juta pemirsa, hampir sepersepuluh dari populasi Korea Selatan, termasuk Presiden Lee Myung-bak. Menanggapi kritik ringan, hakim Pengadilan Tinggi Gwangju, Jang Jung-hee menyatakan, "Pengadilan tidak dapat menghukum mereka dengan hukuman yang berat karena para Korban menjatuhkan dakwaan terhadap para Pelaku. ". Protes Publik besar-besaran mendorong Polisi untuk membuka kembali dan menginvestigasi kembali kasus ini. Salah satu Saksi, seorang mantan Guru berusia 71 tahun Kim Yeong-il mengklaim bahwa dia dipukuli dan dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1968 oleh Kepala Sekolah dan Saudaranya, Wakil Kepala Sekolah, setelah Kim melihat dua Anak dipukuli dan kelaparan hingga mati, keduanya lalu dimakamkan secara rahasia pada tahun 1964. Alumni lain mengklaim bahwa Putra Ketua Dewan Direksi Sekolah memaksa dua Siswa Perempuan untuk menanggalkan pakaian agar ia bisa menggambar lukisan telanjang mereka pada tahun 1975, ia juga menambahkan bahwa Pelaku saat ini sedang mengajar Seni di Sekolah lain di Gwangju. Dua bulan setelah perilis Film dan kontroversi yang dihasilkan, Kota Gwangju resmi menutup Gwangju Inhwa School pada bulan November 2011. Beberapa Guru mengaku bersalah atas tuduhan penganiayaan seksual, termasuk mantan Administrator berusia 63 tahun, yang pada Juli 2012 dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Distrik Gwangju menjadi 12 tahun penjara karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang Siswa berusia 18 tahun pada bulan April 2005. Di tengah kemarahan kolektif Bangsa dan meningkatnya tekanan pada Politisi, Parlemen Korea Selatan dengan suara bulat mengeluarkan "Dogani Bill" pada bulan Oktober 2011, yang menghilangkan undang-undang pembatasan untuk kejahatan seks terhadap Anak-anak di bawah 13 tahun dan Perempuan penyandang cacat; RUU itu juga meningkatkan maksimal hukuman penjara. Namun, banyak anggota Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah bekerja sejak lama untuk mempromosikan kesejahteraan para penyandang disabilitas menyarankan agar reaksi publik lebih berfokus pada solusi jangka panjang untuk menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap penyandang disabilitas.