Pemakzulan Martín Vizcarra

Pemakzulan Martín Vizcarra, presiden Peru, diprakarsai oleh Kongres Peru pada 8 Oktober 2020 dengan alasan "ketidakmampuan moral yang permanen". Pada tanggal 20 Oktober 2020, beberapa faksi di Peru bersama-sama menandatangani serangkaian pasal pendakwaan terhadap Presiden Martín Vizcarra atas dugaan kasus korupsi selama masa jabatannya sebagai gubernur Moquegua. Martín Vizcarra dimakzulkan pada 9 November 2020 dengan suara 105–16. Awalnya, pemungutan suara untuk memulai proses pendakwaan dijadwalkan pada 31 Oktober, tetapi kemudian diperpanjang hingga minggu pertama November. Akhirnya diputuskan bahwa pemungutan suara dan debat akan dilaksanakan pada tanggal 2 November. Ketika tanggal tersebut tiba, pemungutan suara dimulai dengan 60 suara mendukung, 40 menentang dan 18 golongan putih. Vizcarra menghadiri sidang paripurna di Kongres pada 9 November untuk membela diri dari tuduhan tersebut. Setelah mendengar pembelaan Presiden, Kongres memperdebatkan dan menyetujui pemakzulan Martín Vizcarra karena ketidakmampuan moral dengan 105 suara mendukung, melebihi ambang batas mayoritas 87 dari 130 suara yang diperlukan untuk menghukum seorang pejabat politik. Martín Vizcarra menjadi presiden ketiga yang berhasil didakwa dan dimakzulkan, bersama dengan Guillermo Billinghurst (1914) dan Alberto Fujimori (2000). Martín Vizcarra sebelumnya juga sempat didakwa oleh Kongres Peru dengan tuduhan yang sama pada tanggal 11–18 September 2020, tetapi dibebaskan dari dakwaan dan pemakzulan tidak jadi dilakukan. Pemakzulan Martín Vizcarra yang kontroversial dianggap sebagai kudeta oleh banyak orang Peru, analis politik dan saluran media di negara itu, mengakibatkan dimulainya Unjuk rasa Peru tahun 2020. Keterlibatan politisi penganut etnokaserisme Antauro Humala dan keterlibatan partainya sendiri dalam kedua proses pendakwaan terhadap Martín Vizcarra juga menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat tentang motif sebenarnya di balik pemakzulan Martín Vizcarra.