Aneksasi Santo Domingo

Aneksasi Santo Domingo merupakan upaya perjanjian pada Era Rekonstruksi, yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Ulysses S. Grant pada tahun 1869, untuk menganeksasi "Santo Domingo" sebagai wilayah teritori Amerika Serikat, dengan janji di kemudian hari sebagai negara bagian. Presiden Grant mengkhawatirkan sejumlah kekuatan dari Eropa akan mengambil alih pulau tersebut yang melanggar Doktrin Monroe. Secara pribadi, Presiden Grant berpikir bahwa aneksasi akan menjadi penyelamat bagi orang keturunan Afrika-Amerika yang mengalami penderitaan penganiayaan di Amerika Serikat, tetapi pemikiran tersebut tidak tertuang dalam pesan resminya. Presiden Grant berspekulasi bahwa aneksasi Santo Domingo akan membantu dalam mengakhiri perbudakan di Kuba dan dimana pun. Pada tahun 1869, Presiden Grant menugaskan dua sekretaris pribadinya, Orville E. Babcock dan Rufus Ingalls untuk menegosiasikan perjanjian aneksasi dengan Presiden Dominika Buenaventura Báez. Proses aneksasi tersebut menuai kontroversi: Senator Charles Sumner dan Senator Carl Schurz menentang keras perjanjian tersebut, menuduh bahwa perjanjian tersebut hanya akan meningkatkan kepentingan perorangan dan melindungi Báez secara politis. Grant mengizinkan Angkatan Laut AS untuk melindungi Republik Dominika dari invasi Haiti selama proses perjanjian aneksasi berlangsung di Senat AS. Gerakan aneksasi tampaknya didukung secara luas oleh penduduk Republik Dominika, menurut plebisit yang digagas oleh Presiden Báez, yang percaya bahwa Republik Dominika memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik sebagai protektorat AS dan dapat menjual lebih banyak komoditas kepada AS daripada pasar Eropa. Sejarah kelam Republik Dominika termasuk invasi, kolonisasi, dan perjuangan sipil. Perjanjian ini disusun oleh Sekretaris Negara Hamilton Fish yang mencakup aneksasi negara itu sendiri dan pembelian Teluk Samaná senilai dua juta dolar AS. Ketentuan bahwa Republik Dominika dapat mengajukan permintaan sebagai negara bagian juga dimasukkan dan didukung oleh Presiden Grant. Ketika perjanjian ini diperdebatkan di Senat, Senator Sumner bersikukuh menentang perjanjian ini, dengan dasar kepercayaan bahwa proses perjanjian ini berbau kecurangan dan bahwa Republik Dominika tidak stabil secara politik, dengan sejarah revolusinya. Sumner percaya bahwa Báez adalah pemimpin kejam yang korup dan penggunaan kekuatan Angkatan Laut AS oleh Grant selama proses negosiasi perjanjian untuk melindungi Santo Domingo adalah ilegal. Sumner mengatakan bahwa pihak yang mendukung aneksasi menginginkan keseluruhan pulau dan juga mengambil negara Haiti yang telah merdeka. Senator Schurz menentang aneksasi karena ia tidak menginginkan adanya orang dari golongan multirasial untuk menjadi warga negara AS. Perjanjian ini akhirnya gagal mencapai dua pertiga hasil suara yang dibutuhkan. Dalam upaya untuk mempertahankan perjanjian aneksasi yang gagal tersebut, Presiden Grant mengutus sebuah komite, yang disahkan oleh Kongres dan termasuk seorang Afrika-Amerika bernama Frederick Douglass, yang menyelidiki dan menghasilkan laporan yang mendukung aneksasi Republik Dominika ke dalam Amerika Serikat. Perjanjian aneksasi ini gagal karena kurangnya dukungan atas kebijakan ini di luar lingkaran Presiden Grant. Kegagalan perjanjian ini di Senat secara langsung berkontribusi terhadap perpecahan Partai Republik menjadi dua kubu selama pemilihan presiden 1872: Republik golongan radikal yang terdiri dari Grant beserta pendukungnya, dan Republik golongan liberal yang terdiri dari Sumner, Schurz, Horace Greely sebagai calon presiden, beserta pendukungnya.