Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan adalah seorang politikus Turki yang menjabat sebagai Presiden Turki ke-12 dan saat ini sejak 2014. Dia sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Turki dari tahun 2003 hingga 2014 dan sebagai Wali kota Istanbul dari tahun 1994 hingga 1998. Dia juga ikut mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada tahun 2001. Lahir di Güneysu, Rize, Erdoğan pindah bersama keluarganya ke Istanbul pada usia 13 tahun. Ia belajar administrasi bisnis di Akademi Ilmu Ekonomi dan Komersial Aksaray, sebelum bekerja sebagai konsultan dan manajer senior di sektor swasta. Selama masa ini, Erdoğan menjadi aktif dalam partai-partai yang dipimpin oleh politikus Islamis veteran Necmettin Erbakan, dimulai sebagai ketua distrik Beyoğlu partainya pada tahun 1984 dan ketua Istanbul pada tahun 1985. Setelah pemilihan lokal tahun 1994, Erdoğan terpilih sebagai wali kota Istanbul, di mana ia menerapkan serangkaian reformasi yang memodernisasi infrastruktur dan ekonomi kota. Pada tahun 1998 ia dihukum karena menghasut kebencian agama dan dilarang berpolitik setelah membacakan puisi oleh Ziya Gökalp yang membandingkan masjid dengan barak dan orang beriman dengan tentara. Erdoğan dibebaskan dari penjara pada tahun 1999 dan kemudian secara terbuka meninggalkan politik Islamis, memutuskan hubungan dengan Erbakan untuk membentuk AKP, sebuah partai yang dirancang untuk mengikuti contoh partai-partai Demokrat Kristen Eropa. Erdoğan memimpin AKP meraih kemenangan telak dalam pemilihan Majelis Agung Nasional pada tahun 2002, hanya setahun setelah mendirikan partai tersebut. Setelah larangan politiknya dicabut oleh perdana menteri Abdullah Gül, Erdoğan menjadi perdana menteri setelah memenangkan pemilihan sela di Siirt pada tahun 2003. Erdoğan memimpin AKP meraih dua kemenangan pemilihan lagi pada tahun 2007 dan 2011. Reformasi yang dilakukan pada tahun-tahun awal masa jabatan Erdogan sebagai perdana menteri memberi Turki awal negosiasi keanggotaan Uni Eropa. Selanjutnya, Turki mengalami pemulihan ekonomi dari krisis ekonomi tahun 2001 dan melihat investasi di bidang infrastruktur termasuk jalan raya, bandara, dan jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Dia juga memenangkan dua referendum konstitusi yang sukses pada tahun 2007 dan 2010. Erdoğan mengurangi pengaruh militer pada politik, bertahan dari kritik terhadap dokumen e-memorandum angkatan bersenjata dan tetap kontroversial karena hubungannya yang dekat dengan gerakan Gülen, yang dituduhkan kepada AKP mendalangi pembersihan terhadap perwira militer melalui persidangan Balyoz dan Ergenekon. Pada akhir 2012, pemerintahannya memulai negosiasi damai dengan Partai Buruh Kurdistan (PKK) untuk mengakhiri konflik Kurdi-Turki, yang berakhir tiga tahun kemudian. Pada tahun 2014, Erdoğan menjadi presiden pertama yang dipilih secara populer di negara itu. Kepresidenan Erdogan telah ditandai dengan kemunduran demokrasi dan pergeseran ke arah gaya pemerintahan yang lebih otoriter dan telah menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan perbedaan pendapat dan penindasan kebebasan berbicara. Dia telah dikritik karena penanganannya terhadap beberapa masalah, termasuk unjuk rasa Taman Gezi 2013, upaya kudeta yang gagal tahun 2016, kebijakan ekonominya, dan konflik yang sedang berlangsung di Suriah, yang diyakini telah berkontribusi pada hasil buruk pemilihan lokal 2019. di mana partainya kehilangan kekuasaan di kota-kota besar oleh partai-partai oposisi untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Erdoğan mendukung referendum 2017, mengubah sistem parlementer Turki menjadi sistem presidensial, memperkenalkan batasan masa jabatan kepala pemerintahan, dan memperluas kekuasaan eksekutif. Sistem pemerintahan baru ini secara resmi diberlakukan setelah pemilihan umum 2018, di mana Erdoğan menjadi presiden eksekutif. Namun partainya kehilangan mayoritas di parlemen sejak saat itu dan saat ini berkoalisi dengan Partai Gerakan Nasionalis (MHP). Terutama mulai tahun 2018, ia telah menurunkan independensi Bank Sentral dan menjalankan kebijakan moneter yang sangat tidak ortodoks, yang menyebabkan tingkat inflasi tinggi dan depresiasi nilai lira Turki. Sejak 2020, dia memimpin respons Turki terhadap pandemi COVID-19 dan peluncuran vaksinasi. Dalam kebijakan luar negeri, sebagai akibat dari perang saudara Suriah, Turki menjadi negara tuan rumah pengungsi terbesar di dunia sejak 2014 dan melancarkan operasi melawan Negara Islam, Pasukan Demokratik Suriah, dan pasukan Assad. Menyusul ratifikasi kesepakatan maritim Libya-Turki, Turki telah mengirimkan bantuan militer untuk mendukung pemerintah yang diakui PBB. Dia menanggapi invasi Rusia ke Ukraina 2022 dengan menutup Bosphorus untuk bala bantuan angkatan laut Rusia, menengahi kesepakatan antara Rusia dan Ukraina mengenai ekspor biji-bijian, dan menengahi pertukaran tahanan.