Politik Kerajaan Arab Saudi

Politik Arab Saudi terjadi dalam konteks bahwa raja mutlak dengan berdasarkan pada hukum Islam, di mana Raja adalah kepala negara dan pemerintah. Keputusan dibuat, sebagian berdasarkan konsultasi dengan para pangeran senior dan Lembaga Keagamaan. Al Quran dinyatakan sebagai konstitusi negara, yang diatur berdasarkan hukum Islam (Syariah). Majelis Kesetiaan bertanggungjawab untuk menentukan Raja baru dan Putra Mahkota yang baru. Semua warganegara seumur hidup memiliki hak untuk menghadiri, bertemu, dan mengajukan petisi secara langsung kepada raja melalui pertemuan suku tradisional yang dikenali sebagai majlis. Pemerintah didominasi oleh keluarga kerajaan yang luas, Saud, yang sering terbagi oleh perselisihan internal dan faksi-faksi. Anggota keluarga adalah aktor politik utama yang disahkan oleh pemerintah. Partisipasi politik di luar keluarga kerajaan terbatas. Ada tekanan untuk beberapa waktu untuk meluaskan dan meningkatkan partisipasi. Dalam tahun-tahun belakangan ini, ada peningkatan aktivisme Islamis. Menurut beberapa pengamat, isu-isu "tradisional" seperti kebijakan luar negeri, pertahanan negara, dan urusan internasional telah menjadi "pandangan nasional" di Arab Saudi, sementara "keadilan, pendidikan, dan masalah keluarga", ditangani oleh "lembaga keagamaan". Namun bagaimanapun, dalam beberapa tahun belakangan ini, "Arab Saudi berusaha untuk mengontrol kembali kawasan Arab ini."