Aksesi Papua Nugini ke Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

Aksesi Papua Nugini ke Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara masih dibahas. Maraknya kejahatan, guncangan politik, buruknya infrastruktur, hukum yang diskriminatif, dan tenaga kerja yang tidak terampil memperkecil peluang keanggotaan Papua Nugini di ASEAN. Selain itu, negara ini lebih dekat secara budaya dan geografis dengan kepulauan Pasifik di sebelah timur dan lebih dekat secara historis dan finansial dengan Australia di sebelah selatan. PNG tidak pernah dikuasai secara langsung oleh pemerintah asing yang pernah memiliki koloni di Asia Tenggara. Separuh PNG pernah dikuasai Jerman, lalu diserahkan ke Australia sampai merdeka. Sejak tahun 1987, keanggotaan PNG di Forum Pasifik Selatan dipandang sebagai penjegal proses bergabungnya negara ini ke ASEAN. Tahun 2009, PNG meminta dukungan Filipina dalam permohonan keanggotaannya, tetapi tidak ada tanggapan resmi karena Filipina sedang mengadakan pemilu. Pemerintahan konservatif Filipina yang dikontak dan didukung PNG dikalahkan oleh pemerintahan yang lebih liberal dalam pemilu Filipina 2010. Saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara yang mendukung keanggotaan Papua Nugini. Gerakan akar rumput yang mendukung Papua Nugini juga berdiri di Filipina, tetapi mereka agak berhati-hati karena Papua Nugini punya kebijakan diskriminatif terkait HAM, khususnya hak-hak LGBT dan isu Papua Barat. Singapura, Malaysia, dan Brunei mempermasalahkan status ekonomi Papua Nugini yang menghambat diterimanya negara itu di ASEAN. Thailand, Vietnam, dan Kamboja mengkritik perundang-undangan anti-LGBT di Papua Nugini serta diamnya pemerintahan Papua Nugini dalam isu Papua Barat. Laos dan Myanmar tidak punya sikap resmi terkait permohonan keanggotaan negara ini. Papua Nugini berstatus pengamat di ASEAN sejak 1976. Apabila permohonan keanggotaan Papua Nugini diterima, pemerintah berencana membuka pintu investasi di sektor minyak dan gas, tambang, dan makanan bahari bagi negara anggota ASEAN lainnya.