Ahmet Davutoğlu

Ahmet Davutoğlu adalah seorang politikus, akademisi, dan mantan diplomat Turki yang merupakan Perdana Menteri Turki dan pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dari Agustus 2014 hingga Mei 2016. Dia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri periode 2009-2014 dan sebagai kepala penasehat Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dari tahun 2003 sampai 2009. Dia terpilih sebagai Anggota Parlemen dari AKP untuk daerah pemilihan Konya pada pemilihan umum 2011 dan kembali terpilih sebagai anggota parlemen pada pemilu Juni dan November 2015. Ia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada tanggal 22 Mei 2016. Setelah pemilihan presiden di mana Perdana Menteri dan pemimpin AKP Recep Tayyip Erdogan terpilih sebagai Presiden Turki ke-12, Davutoğlu diumumkan oleh Komite Pimpinan Pusat AKP sebagai calon pimpinan partai. Ia dengan suara bulat terpilih sebagai pemimpin selama kongres luar biasa AKP pertama dan berarti ia menggantikan posisi Erdogan sebagai perdana menteri dan membentuk Pemerintahan ke-62 Republik Turki. Kabinetnya didominasi oleh sekutu dekat Erdogan seperti Yalçın Akdoğan; hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ia akan mengambil pendekatan "jinak" sebagai perdana menteri sementara itu Erdogan terus mengejar agenda politiknya sendiri sebagai presiden. AKP kehilangan posisi mayoritas di parlemen dalam pemilihan umum Juni 2015, meskipun tetap menjadi partai yang terbesar. Pemerintahan Davutoğlu kemudian mengundurkan diri tetapi tetap berkuasa sampai pemerintahan yang baru dapat dibentuk. Setelah melakukan serangkaian negosiasi koalisi dengan partai-partai oposisi dan tidak berhasil, Davutoğlu ditugasi membentuk pemerintahan interim Turki untuk yang pertama kalinya sampai terlaksananya pemilu sela yang dijadwalkan pada November 2015. AKP kembali mejadi mayoritas di parlemen pada bulan November setelah meraih kemenangan telak, Davutoğlu pun kemudian membentuk kabinet ketiganya. Setelah memburuknya hubungan antara Davutoğlu dan Erdogan atas perbedaan pendapat mereka mengenai daftar kandidat anggota parlemen, kebijakan pemerintah dan pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial eksekutif, Davutoğlu mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin AKP dan Perdana Menteri tujuh bulan setelah kemenangan pemilihan umumnya pada November 2015 yang lalu. Dia mengumumkan bahwa Kongres Luar Biasa Partai akan diadakan pada 22 Mei 2016 dan ia tidak akan maju untuk pemilihan kembali sebagai pemimpin partai. Ia digantikan sebagai pemimpin partai oleh Binali Yıldırım dan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri segera sesudahnya. Pemerintahan Davutoğlu mengawasi eskalasi konflik antara pemerintah dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) setelah gencatan senjata dua tahun dilanggar pada pertengahan 2015, dan hal ini berakibat pada stigma bahwa masa pemerintahannya dianggap sebagai yang 'paling berdarah' dalam sejarah Turki. Pemerintahannya berwenanang atas serangan udara terhadap PKK dan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) pada tanggal 20 Juli setelah bom bunuh diri menewaskan 32 orang di kota tenggara Suruç. Serangan pemerintah terhadap ISIS mendapatkan kritik berkelanjutan dari sekutu seperti Amerika Serikat atas kurangnya tindakan Turki terhadap kelompok pemberontak, oposisi politik malah menuduh Davutoğlu sengaja memicu konflik untuk memenangkan kembali suara dan mendapatkan kembali posisi mayoritas di parlemen dalam pemilihan sela November 2015. Pemerintahannya juga memimpin konflik politik yang sedang berlangsung hingga kini dengan Gerakan Gülen dan menghadapi efek dari Perang saudara Suriah di perbatasan Turki-Suriah, serta krisis migran Eropa yang muncul sebagai akibatnya. Meskipun prospek kebijakan luar negerinya telah digambarkan sebagai Neo-Ottomanisme atau Pan Islamisme, Davutoğlu membuat tawaran aksesi Turki ke Uni Eropa sebagai target strategis bagi pemerintah. Ia dikritik karena gagal mengatasi korupsi politik dan menumbuhkan otoritarianisme pemerintah, sebuah RUU keamanan nasional yang baru pada awal tahun 2015 menimbulkan komentar dari oposisi dan menuduh pemerintah akan mengubah Turki menjadi negara polisi.