Reuni 212 (2017)

Reuni 212 adalah sebuah acara yang diadakan oleh Presidium Alumni 212 di Lapangan Monas pada tanggal 2 Desember 2017 untuk merayakan satu tahun Aksi 212 yang menuntut pengambilan tindakan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif pada masa itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Walaupun panitia reuni mengklaim bahwa jumlah pesertanya melebihi 7,5 juta orang, Polda Metro Jaya memperkirakan bahwa Reuni 212 dihadiri oleh sekitar 30.000 orang. Sebagai persiapan, polisi telah mengerahkan 85.000 personel gabungan untuk mengamankan acara ini. Selama berlangsungnya reuni, lapangan Monas "diputihkan" oleh peserta reuni, dan mereka membubarkan diri secara damai setelah acara selesai pada pukul 11:30. Acara ini dapat diadakan di Lapangan Monas setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut larangan pengadaan acara keagamaan di Monas yang sebelumnya dikeluarkan oleh Ahok. Beberapa tokoh yang hadir dalam acara ini adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggap berutang budi kepada peserta Aksi 212 atas kemenangannya dalam pilkada DKI Jakarta 2017, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta pesulap ternama Limbad. Rizieq Shihab sendiri awalnya berencana menghadiri reuni ini, tetapi ia membatalkan niatnya karena ia sedang menjadi daftar pencarian orang (DPO) kepolisian akibat kasus chat pornografi yang menimpanya dengan seorang perempuan bernama Firzha Husein. Meskipun begitu, ia tetap dapat memberikan pidato dari Arab Saudi kepada para peserta Reuni 212. Dalam pidato tersebut, ia menyerukan "NKRI bersyariah" yang "melindungi umat Islam dari segala produk yang haram" dan "mencintai ulama". Ia juga menyatakan bahwa "NKRI bersyariah" berarti "pribumi menjadi tuan di negeri sendiri" dan "NKRI bersyariah" berarti menolak ekonomi riba, korupsi, judi, narkoba, pornografi, prostitusi dan LGBT. SETARA Institute menganggap reuni ini sebagai gerakan politik yang bertujuan untuk meningkatkan daya tawar dengan pemerintahan presiden Joko Widodo. Pembina Presidium 212 sendiri tidak membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa Reuni 212 merupakan "politik yang sesungguhnya".