Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas melalui Sekretaris Utama. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala. Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik mempunyai tugas mengkaji, menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan kebijakan pengadaan barang/jasa nasional, serta melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik menyelenggarakan fungsi: penyiapan dan perumusan kebijakan dan sistem pengadaan nasional
penyiapan dan perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan
pelayanan bimbingan teknis, pemberian pendapat dan rekomendasi, serta koordinasi penyelesaian masalah di bidang pengadaan
pengembangan sistem informasi nasional di bidang pengadaan
pengawasan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan teknologi informasi
melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan kebijakan dan sistem pengadaan nasional Pada tahun 2006, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik mengembangkan sistem e-procurement LPSE. LPSE merupakan sistem e-procurement pemerintah yang hingga pertengahan 2010 digunakan di 133 instansi Pemerintah. Melalui Keppres 106 tahun 2007, dibentuklah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga pemerintah non kementrian. LKPP merupakan perluasan dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik.