Ibu kota Belanda

Menurut konstitusi Belanda, Amsterdam adalah ibu kota Belanda, meskipun parlemen dan pemerintah Belanda telah berada di Den Haag sejak 1588, demikian pula dengan Mahkamah Agung dan Dewan Negara. Sejak revisi Konstitusi tahun 1983, Pasal 32 secara khusus menyebutkan bahwa "Raja yang akan disumpah dan dilantik sesegera mungkin di ibu kota, Amsterdam", sebagai satu-satunya referensi dalam Konstitusi yang menyatakan bahwa Amsterdam adalah ibu kota. Hanya sekali selama sejarah Amsterdam di mana ia sekaligua adalah "ibu kota" dan pusat pemerintahan. Antara tahun 1808 dan 1810, selama masa Kerajaan Belanda, Raja Louis Napoleon menetap di Amsterdam dan menyatakan kota itu sebagai ibu kota kerajaan dan pusat pemerintahannya. Untuk mengakomodasi kemauan raja, Balai Kota Amsterdam yang megah dari abad ke-17, suatu contoh utama arsitektur yang menampilkan nilai-nilai republik yang telah melazim cukup lama di Belanda, lalu diubah menjadi sebuah Istana Kerajaan. Pada 1810, Belanda dianeksasi oleh Kekaisaran Prancis dan Raja Louis Napoleon digantikan dengan seorang gubernur Prancis, yang bertempat tinggal di Istana Kerajaan di Amsterdam. Dari 1810 hingga 1813, Amsterdam dapat dikatakan tetap berposisi sebagai ibu kota, karena Kaisar Napoleon menyatakan kota itu sebagai kota ketiga terpenting dalam Kekaisaran dan sebagai tempat kekudukan kekaisaran. Pada bulan Desember 1813, setelah kejatuhan Napoleon dan kenaikan Pangeran William VI Oranye sebagai Penguasa Belanda, Den Haag dikembalikan lagi sebagai pusat pemerintah.