Pascal Couchepin

Pascal Couchepin adalah politikus Swiss, Anggota Dewan Federal Swiss (1998-2009), dan Presiden Konfederasi pada tahun 2003 dan 2008. Selama periode 1 Januari 2003–1 November 2009, dia memimpin Departemen Dalam Negeri Federal. Ia terpilih di Dewan Federal Swiss pada 11 Maret 1998 sebagai anggota Partai Demokrat Bebas (FDP/PRD) dari kanton Valais. Selama periode 1 Januari 1998–31 Desember 2002, dia menjabat di Departemen Ekonomi Federal. Ketika itu, dia melawan pemerintah Swiss yang memberikan kontribusi keuangan terhadap penyelesaian uang sejumlah $1.25 miliar antara bank-bank Swiss dan Holocaust yang selamat. Dikatakan bahwa "tidak ada alasan bagi Pemerintah Swiss untuk membayar apapun", sebagai komitmen pemerintah telah menunjukkan bahwa "kami melakukan apa yang mungkin terjadi pada masa-masa sulit.". Pada tahun 2003, dia pindah ke Departemen Dalam Negeri Federal. Ia menjabat Presiden Konfederasi pada tahun 2003. Pada 13 Desember 2006, ia terpilih menjadi wakil presiden untuk masa jabatan pada periode 1 Januari 2007–31 Desember 2007. Pada 12 Desember 2007, ia terpilih untuk posisi Presiden Konfederasi pada 2008. Selama periode 1 Januari 2002–31 Desember 2002, dia juga menjabat wakil presiden. Sebelumnya, ia menjabat Wakil Wali kota (1976) dan Wali kota Martigny (1984-1998). Periode 1979 - 1998, ia menjadi anggota Dewan Nasional. Ia juga pernah memimpin Departemen Urusan Ekonomi Federal. Couchepin lahir di Martegne (Valais). Couchepin meraih gelar hukum DEA dari Universitas Lausanne. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Lausanne, dia langsung terjun ke politik sebagai anggota Dewan kotamadya di Martegné pada tahun 1968. Ia menjabat ketua Fraksi LDP di parlemen dalam periode 1989-1996. Ia adalah ayah dari tiga anak dan kakek dari dua cucu. Ketika terjadi Kontroversi Islam Paus Benediktus XVI, ia menyatakan bahwa pidato Paus tersebut adalah "cerdas dan perlu." Pada tanggal 12 Juni 2009, Couchepin mengumumkan pengunduran dirinya dari Dewan Federal dan efektif sejak 31 Oktober 2009. Hal ini menyebabkan pemilu digelar untuk mengisi kursi yang ditinggalkannya.