Media massa di Brunei

Media massa di Brunei dikontrol secara ketat oleh pemerintah di bawah Sultan Hassanal Bolkiah, yang secara efektif menerapkan Darurat militer di negara setelah Pemberontakan Brunei pada 1962. Liputan berita terdiri dari laporan kepolisian, gaya hidup, dan even komunitas, dengan sedikit perbedaan dalam sudut pandang. Laporan dari Wartawan Tanpa Batas menyatakan bahwa "tidak ada kritik sama sekali kepada pemerintah". Lembaga pengawas demokrasi Freedom House memasukan Brunei sebagia negara dengan media yang "tidak bebas". Press milik swasta yaitu Brunei Press Sdn Bhd, menerbitkan Borneo Bulletin yang dikontrol oleh keluarga sultan. Reporter dan editor secara mandiri mensensor pemberitaan terkait dengan politik dan agama. Undang-undang pers yang berlaku mengancam penyebar "berita palsu" dengan pidana penjara sampai dengan tiga tahun.