Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara

Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara adalah nama resmi rezim militer Myanmar. Rezim ini meraih kekuasaan melalui kekerasan dan bukan melalui pemilihan umum pada tahun 1990 yang memberikan dukungan luar biasa terhadap pihak oposisinya, Liga Nasional untuk Demokrasi. Rezim ini dituduh melakukan tindakan brutal terhadap kelompok etnis minoritas, pihak oposisi, pelajar, serta aktivis hak asasi manusia. Namun, rezim ini juga telah dianggap telah membawa kestabilan untuk Myanmar melalui pemerintahan otoriter yang diterapkannya. Pada tahun 1997, junta militer Myanmar yang berkuasa mengumumkan pengubahan namanya dari Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara menjadi namanya yang sekarang, SPDC. SPDC terdiri dari pemimpin kesatuan militer dan komando wilayah militer. Kesembilan belas anggota junta mungkin memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan menteri kabinet. Beberapa anggota junta juga pernah atau sedang terlibat dalam kabinet.