Undang-Undang Dasar: Israel sebagai Negara-Bangsa Yahudi

Undang-Undang Dasar: Israel sebagai Negara-Bangsa Yahudi, yang secara tak resmi dikenal sebagai Undang-Undang Negara-Bangsa atau Undang-Undang Kebangsaan, adalah Undang-Undang Dasar Israel yang menegaskan pentingnya negara yang eksklusif bagi orang Yahudi. Instrumen hukum ini disahkan oleh Knesset—dengan 62 mendukung, 55 menentang, dan dua abstain—pada 19 Juli 2018. Undang-undang tersebut menguraikan sejumlah peran dan tanggung jawab Negara Israel sebagai negara bangsa Yahudi. Namun, penetapan undang-undang ini mendapat reaksi keras dari dunia internasional dan dianggap rasis dan tidak demokratis oleh sejumlah kritikus. Setelah disahkan, beberapa kelompok diaspora Yahudi menyatakan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut secara aktif akan mencabut status Israel sebagai "negara Yahudi dan demokratis" sebagai harga atas pengadopsian identitas Yahudi secara eksklusif. Uni Eropa menyatakan bahwa UU Negara-Bangsa telah memperumit proses perdamaian dalam konflik Israel-Palestina, sementara Liga Arab, Organisasi Pembebasan Palestina, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Liga Dunia Islam mengutuk UU tersebut sebagai manifestasi apartheid. Sebuah petisi diajukan ke Mahkamah Agung Israel untuk menantang konstitusionalitas undang-undang tersebut. Pada bulan Januari 2019, Mahkamah Agung mengumumkan bahwa gugatan tersebut akan diadili oleh panel yang beranggotakan sebelas hakim dan akan memutuskan apakah undang-undang tersebut, secara keseluruhan atau sebagian, melanggar Undang-Undang Dasar: Martabat dan Kebebasan Manusia, yang diresmikan oleh Knesset dengan status superlegal pada tahun 1992. Selain itu, sidang ini juga merupakan kali pertama Mahkamah Agung menjawab pertanyaan apakah lembaga itu mempunyai kewenangan untuk membatalkan Undang-undang dasar lain atas dasar ancaman terhadap konstitusi. Pada Juli 2021, Mahkamah Agung memutuskan bahwa undang-undang tersebut sejalan dengan konstitusi dengan tidak menghapus karakter demokrasi Israel. Mengutip opini mayoritas hakim, Esther Hayut, Presiden Mahkamah Agung, menyatakan bahwa, "Undang-undang dasar ini hanyalah satu bab dalam konstitusi kita yang telah terbentuk dan tidak menghapus karakter Israel sebagai negara demokratis." Pendapat mayoritas hakim di MA sependapat dengan argumen bahwa undang-undang tersebut hanya mengulang hal yang sudah jelas—bahwa Israel adalah negara Yahudi—dan bahwa ini tidak berarti hak-hak individu warga negara non-Yahudi dikurangi, terutama mengingat keberadaan undang-undang lain yang menjamin persamaan hak bagi semua orang.