Konflik Mali Utara

Konflik Mali Utara, Perang Saudara Mali atau Perang Mali adalah konflik bersenjata yang dimulai dari bulan Januari 2012 yang melibatkan antara Mali bagian utara dan selatan. Pada 16 Januari 2012, beberapa kelompok-kelompok pemberontak mulai berjuang melawan pemerintah Mali untuk mendapatkan kemerdekaan atau otonomi lebih besar untuk wilayah bagian utara Mali, sebuah area yang dikenal sebagai Azawad. Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad (MNLA), sebuah organisasi yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi wilayah Azawad dan membuatnya menjadi tanah air bagi orang-orang Tuareg, yang telah memegang kontrol wilayah tersebut sejak bulan April 2012. Pada 22 Maret 2012, Presiden Amadou Toumani Touré dilengserkan dalam kudeta terkait kegagalan penanganan krisis yang dilakukan olehnya, tepat sebulan sebelum pelaksanaan pemilihan presiden. Tentara pemberontak, yang menyebut dirinya sebagai Komite Nasional untuk Pemulihan Demokrasi dan Negara (CNRDR), mengambil kontrol dan menangguhkan konstitusi dari Mali. Sebagai akibat dari ketidakstabilan setelah terjadinya kudeta, tiga kota terbesar di utara Mali—Kidal, Gao dan Timbuktu—dikuasai oleh pemberontak selama tiga hari berturut-turut. Pada 5 April 2012, setelah pendudukan Douentza, MNLA mengatakan bahwa mereka telah mencapai tujuannya dan menghentikan tindakan penyerangan. Pada hari berikutnya, mereka menyatakan kemerdekaan Azawad dari Mali. MNLA pada awalnya didukung oleh kelompok Islam Ansar Dine. Setelah militer pemerintah Mali dipukul mundur dari Azawad, Ansar Dine dan sejumlah kecil kelompok Islam mulai memaksakan hukum syariah secara ketat. MNLA dan kelompok muslim mencoba mencari titik tengah terkait dengan perbedaan visi untuk negara baru. Setelah itu, MNLA mulai berperang melawan Ansar Dine dan kelompok muslim lainnya, termasuk Gerakan untuk Kesatuan dan Jihad di Afrika Barat (MOJWA/MUJAO), pecahan kelompok Al-Qaeda di Maghreb Islam. Sejak 17 Juli 2012, MNLA telah kehilangan kontrol dari sebagian besar dari kota di bagian utara Mali kepada kelompok muslim. Pemerintah Mali meminta bantuan militer asing untuk mengambil alih wilayah Mali bagian utara. Pada tanggal 11 Januari 2013, Militer Prancis memulai operasi melawan kelompok muslim. Pasukan lain dari Uni Afrika dikerahkan sesaat setelah itu. Sejak tanggal 8 Februari, wilayah yang dikuasai kelompok muslim telah kembali diambil oleh militer Mali, dengan bantuan dari koalisi internasional. Separatis Tuareg terus melawan kelompok muslim juga, meskipun pada saat yang sama MNLA juga telah dituduh melaksanakan serangan terhadap militer Mali. Sebuah kesepakatan damai antara pemerintah dan pemberontak Tuareg ditandatangani pada 18 Juni 2013 tetapi pada tanggal 26 September 2013 pemberontak menarik diri dari perjanjian perdamaian dan menyatakan bahwa pemerintah tidak menghormati kesepakatan untuk gencatan senjata. Pertempuran masih terus berjalan meskipun pasukan Prancis dijadwalkan untuk ditarik dari wilayah tersebut. Perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani pada tanggal 19 februari, 2015 di Aljazair, Aljazair tapi serangan teroris masih terjadi secara sporadis.