Kerajaan Wajo

Wajo, juga dieja Wajoʼ, Wajok, atau Wajoq, merupakan sebuah kerajaan elektif bersuku Bugis yang berkembang di sisi timur semenanjung Sulawesi Selatan. Wajo didirikan pada sekitar abad ke-15 sebagai bagian dari gelombang pemusatan politik akibat intensifikasi pertanian di kawasan setempat, lalu berkembang hingga menjadi saingan utama negeri-negeri sekitarnya seabad kemudian. Perang Makassar dan pertikaian di tanah air pada akhir abad ke-17 menyebabkan migrasi besar-besaran orang Wajo ke luar negeri. Meski demikian, jaringan perantauan yang disertai dukungan pemerintahan terhadap perdagangan membawa Wajo mencapai puncaknya sebagai negeri adidaya di Sulawesi Selatan menggantikan Bone selama beberapa masa pada abad ke-18. Wajo mempertahankan kemerdekaannya hingga tunduk sebagai swapraja bawahan Hindia Belanda setelah Ekspedisi Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20. Kerajaan ini terus bertahan dalam bentuk yang lebih terbatas hingga pertengahan abad ke-20, ketika wilayahnya dijadikan Kabupaten Wajo di bawah pemerintahan Republik Indonesia yang baru merdeka. Secara politis, Wajo merupakan konfederasi dari tiga bagian utama yang membawahi puluhan komunitas kecil dengan otonomi lumayan besar. Pemimpin tertinggi Wajo berperan sebagai simbol pemersatu, hakim dan panglima tertinggi, serta mewakili Wajo dalam urusan luar negeri. Bersama dewan tertinggi yang beranggotakan tiga pasang pejabat sipil dan militer sebagai wakil dari tiga bagian, ia juga berwenang mengurus pemerintahan sehari-hari di Wajo. Para pemimpin harian ini disokong oleh 33 orang pejabat lainnya, yang berkumpul bersama dewan tertinggi hanya pada saat memutuskan hal-hal yang penting, termasuk musyawarah pemilihan pemimpin tertinggi yang baru. Kekuasaan dewan ini diimbangi juga dengan perwakilan rakyat merdeka, satu dari setiap bagian, dengan wewenang yang cukup besar. Masyarakat Wajo melembagakan prinsip-prinsip kemerdekaan yang mencakup beragam hak, mulai dari kepemilikan pribadi hingga kebebasan berpendapat. Hanya saja, selain kalangan ningrat dan orang merdeka yang dijamin hak-haknya dan terwakilkan dalam pemerintahan, terdapat pula golongan budak dengan hak-hak yang lebih sedikit. Mata pencaharian utama penduduknya, selain dari pertanian dan perikanan, adalah perdagangan. Perniagaan Wajo maju pesat pada abad ke-18 dan ke-19 seiring dengan menyebarnya masyarakat perantauan, hingga mampu menggapai tempat-tempat yang jauh di berbagai pelosok Asia Tenggara Maritim. Kemajuan dalam bidang perdagangan ini juga diperkuat dengan dukungan politik, legal, dan finansial yang diberikan oleh sesama masyarakat rantau maupun oleh pemerintah Wajo di tanah air.