Hukum Dasar Swedia

Hukum Dasar Swedia adalah konstitusi yang terdiri dari empat perundang-undangan konstitusional Kerajaan Swedia yang mengatur sistem politik Swedia, dan bertindak dengan cara yang mirip dengan konstitusi di sebagian besar negara. Keempat perundang-undangan tersebut adalah: Instrumen Pemerintah, Undang-Undang Kebebasan Pers, Undang-Undang Kebebasan Berekspresi (Yttrandefrihetsgrundlagen), dan Undang-Undang Suksesi (Successionsordningen). Secara bersama-sama, keempat perundang-undangan tersebut membentuk kerangka dasar yang berada di atas perundang-undangan dan peraturan lain. Undang-Undang Parlemen biasanya dianggap sebagai perundang-undangan yang berada di antara hukum dasar dan perundang-undangan pada umumnya, dengan bab-bab utama tertentu diberikan perlindungan yang sama seperti hukum dasar sementara bab tambahan lainnya hanya memerlukan mayoritas parlemen sederhana. Untuk mengubah atau mengamendemen hukum dasar tersebut, Riksdag perlu menyetujui perubahan dua kali dalam dua periode berturut-turut dengan suara mayoritas parlemen yang memenuhi syarat, dan pemilihan umum telah diselenggarakan di masa antaranya. Pemungutan suara pertama dapat diganti dengan referendum.