Privatisasi air di Jakarta

Privatisasi air di Jakarta dimulai ketika perusahaan air asal Britania Raya, Thames Water, membuat perjanjian konsesi air dengan putra Presiden Suharto pada tahun 1993. Melalui pengaruh perusahaan air asal Prancis, Suez, pemerintah memutuskan membagi wilayah pasokan air kepada dua perusahaan tersebut. Pemerintah memberikan konsesi untuk separuh kota kepada Thames Water tanpa tender. Kontrak ini memicu kenaikan imbalan air yang memberikan perusahaan 22 persen keuntungan. Akan tetapi, dua bulan setelah kontrak ditandatangani, nilai rupiah jatuh akibat krisis keuangan Asia Timur dan Presiden Suharto mundur. Konsesi tetap bertahan, tetapi pemerintah membekukan tarif dan kontraknya harus dinegosasikan ulang untuk mengurangi targetnya. Pada tahun 2006, Suez menjual separuh operasinya dan Thames Water menjual seluruh operasinya kepada investor Indonesia. Target utama konsesi ini adalah meningkatkan wilayah operasi dari 46 persen dan mengurangi kebocoran dari 61 persen. Target awal konsesi adalah 75 persen wilayah operasi per 2008 dan 100 persen per akhir konsesi. Mereka juga berusaha mengurangi kebocoran air hingga 25 persen per 2008 dan 20 persen per akhir konsesi. Target ini dikurangi saat negosasi ulang. Target baru untuk tahun 2008 adalah 68 persen wilayah operasi dan 42 persen kebocoran air. Pada tahun tersebut, wilayah operasi hanya mencapai 64 persen dan kebocoran air berkurang hingga 50 persen. Pada saat yang sama, tarif air naik tiga kali lipat. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga listrik dan air curah yang dialirkan oleh perusahaan swasta kepada pelanggan. Tanggal 4 Maret 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa privatisasi air Jakarta bersifat ilegal dan memerintahkan agar sistem air dikembalikan ke publik. Pengadilan menyatakan bahwa operator swasta "lalai memberikan hak atas air yang merupakan hak asasi manusia.” Operator swasta kemudian menang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada Oktober 2017, Mahkamah Agung RI membatalkan banding tersebut dan mengukuhkan putusan pengadilan negeri bahwa privatisasi air Jakarta adalah tindakan ilegal.