Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berbasis Islam. Partai ini bercikal bakal dari penentangan sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan Presiden RI ke-2, Soeharto yang mengharuskan agar tiap-tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Dari penentangan ini lahirlah Gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah ini lalu membentuk lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi asal usul berdirinya Partai Keadilan pada 20 Juli 1998 pasca lengsernya pemerintahan Suharto. Partai Keadilan kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 20 April 2002 akibat gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2%. PKS menjadi bagian koalisi dari pemerintahan SBY di periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014, dan menjabat beberapa kursi menteri. Sikap PKS yang tidak keluar-keluar dari koalisi SBY meskipun kerap berlainan sikap dan melontarkan kritikan kepada pemerintahan SBY, telah membuat beberapa kalangan menilai PKS sebagai partai yang oportunis dan memanfaatkan situasi. Dalam pemilu legislatif 2019, PKS berakhir di urutan ke-7 dengan raihan suara 8,21% dan memperoleh 50 kursi. PKS menjadi oposisi selama pemerintahan Joko Widodo. Dalam menangani pandemi Covid-19, demi meringankan kesulitan ekonomi masyarakat, PKS menganjurkan para kader laki-lakinya yang mampu untuk berpoligami dengan memprioritaskan janda; namun anjuran ini kemudian dicabut setelah menuai polemik di masyarakat. Meski mendukung langkah Joko Widodo yang menolak kembalinya anggota organisasi teror, ISIS, ke Indonesia, PKS meminta agar anak-anak dari para anggota ISIS dipulangkan supaya mereka dapat dibina di Indonesia.