Prefektur di Jepang

Jepang terbagi atas 47 prefektur, yang merupakan wilayah administrasi dan yurisdiksi tingkat satu. Terdiri atas 43 prefektur, dua prefektur perkotaan, satu "sirkuit" atau "daerah" dan satu "metropolitan". Meiji melalui administrasi Fuhanken sanchisei menciptakan sistem prefektur pada tahun 1868 untuk menggantikan sistem administrasi sebelumnya yang berlaku di bagian-bagian negara yang sebelumnya dikendalikan langsung oleh shogun dan beberapa wilayah pemberontak/loyalis shogun yang tidak tunduk kepada pemerintah baru seperti Aizu/Wakamatsu. Pada tahun 1871, seluruh domain feodal (han) yang tersisa diubah statusnya menjadi prefektur, sehingga seluruh negara tercakup oleh prefektur. Melalui serangkaian gelombang konsolidasi teritorial, terciptalah 47 prefektur yang masih berdiri hingga sekarang. Dalam beberapa kasus, luas prefektur modern setara dengan luas provinsi Jepang era ritsuryō. Setiap prefektur dikepalai oleh seorang gubernur yang dipilih melalui pemilu. Peraturan Prefektur dan Anggaran Pendapatan Belanja Prefektur diatur oleh majelis prefektur di mana anggotanya dipilih melalui pemilu legislatif yang diadakan setiap empat tahun sekali. Di bawah seperangkat undang-undang tentang pemerintahan daerah 1888–1890 hingga 1920-an, setiap prefektur dibagi atas kota dan distrik dan setiap distrik dibagi lagi atas kota kecil dan kecamatan. Hokkaido memiliki 14 subprefektur yang bertindak sebagai kantor cabang dan kantor perwakilan prefektur. Beberapa prefektur lain juga memiliki kantor cabang yang menjalankan fungsi administrasi prefektur di luar ibukota. Tokyo, ibu kota Jepang, adalah hasil penggabungan antara kota Tokyo dan prefektur Tokyo di masa lalu, yang hingga hari ini masih berstatus sebagai kota metropolitan sekaligus prefektur.