Mwai Kibaki

Emilio Stanley Mwai Kibaki adalah Presiden ke-3 Kenya dari Desember 2002 hingga April 2013. Sebelumnya, Mwai Kibaki adalah Wakil Presiden (1978–1988). Ia juga pernah menjabat menteri keuangan (1978–1981) dan menteri dalam negeri (1982–1988) serta menteri kesehatan (1988–1991). Ia menerima nama baptis Emilio Stanley oleh misionaris Italia semasa muda, tetapi nama itu tak terlalu dipergunakan sehingga tidak dikenal. Ia seorang ekonom dan pimpinan partai politik. Lahir di Gatuyaini Village, divisi Othaya di distrik Nyeri, Kibaki sebagai anak muda pasangan Kibaki Githinji dan Teresia Wanjiku. Ia berasal dari suku Kikuyu yang merupakan suku terbesar di Kenya. Menjinjing tas kecil dan mengenakan kaus kumal ketika berangkat ke Universitas Makarere di Uganda adalah hal yang biasa dilakukannya. Ia menempuh pendidikan dua tahun di Gatuyaini School, tiga tahun di Karima Mission School, Mathari Boarding Primary School. Ia juga studi di Mang'u High School (1947–1950) dan lulus dengan nilai tertinggi. Selain itu, ia juga belajar Ekonomi, Sejarah, dan Pengetahuan Politik di Universitas Makerere, Kampala, Uganda. Setamat studi, ia memimpin Kenya Students' Association. Pada 1955, ia menerima beasiswa untuk belajar di London School of Economics. Ketika pulang kampung, ia mengajar ekonomi di Makarere sembari terlibat dalam gerakan kemerdekaan Mau Mau melawan Inggris. Ia terlibat menulis konstitusi Kenya. Setelah kemerdekaan Kenya, ia ikut mengabdi dalam dua pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jomo Kenyatta dan Presiden Daniel arap Moi meskipun ia kemudian dipecat oleh Moi. Kibaki lalu mendirikan partai oposisi yang diberi nama Partai Demokratis Kenya pada 1991. Pada 1992 dan 1997, ia berupaya meraih kursi presiden tetapi gagal. Ia terpilih menjadi Presiden Kenya pada pemilu 28 Desember 2002 dengan 63% suara. Keberhasilannya menyatukan partai oposisi dan menyingkirkan kandidat Partai Persatuan Nasional Afrika Kenya bernama Uhuru Kenyatta pantas menuai sukses. Tahun 2005, ia menyodorkan konstitusi baru melalui sebuah referendum. Sebanyak 60% pemilih menolak konstitusi. Penolakan dinilai banyak pihak sebagai wujud meningkatnya kekecewaan rakyat, dianggap menciptakan kediktatoran baru, dan kegagalannya dalam memerangi korupsi. Ia pun kemudian membubarkan kabinet.