Status politik Transnistria

Status politik Transnistria, merupakan negara yang memproklamirkan diri di wilayah yang diakui secara internasional di Moldova, yang bersengketa sejak deklarasi kemerdekaan Transnistria pada 2 September 1990. Deklarasi ini berusaha membangun sebuah Republik Sosialis Soviet yang terpisah dari Moldavia SSR, yang masih merupakan bagian dari Uni Soviet. Setelah pemisahan antara Uni Soviet dan Moldova sendiri pada tahun 1991, PMSSR diubah menjadi Republik Moldavia Pridnestrovian (RMP), yang biasa disebut sebagai Transnistria. Tidak ada anggota PBB yang mengakui tawaran RMP dalam kedaulatan. Moldova kehilangan kendali atas Transnistria pada tahun 1992, dengan bangkitnya Perang Transnistria. Sejak saat itu, RMP menerima Pengakuan diplomatis hanya dari Abkhazia, Ossetia Selatan dan Republik Nagrono-Karabakh, tiga negara pasca-Soviet dengan penerimaan minimal olehnya sendiri. Dua partai politik utama di Transnistria, yitu Parta Republik dan Pembaruan (Obnovleniye) menentang pendekatan apapun dengan Chişinău. Partai politik satu-satunya di wilayah yang mendukung reintegrasi bersyarat dengan Moldova - di Partai Sosial Demokrat yang dipimpin oleh bekas MP Alexander Radchenko - setelah tahun 2009 yang kehilangan pengaruhnya dan berhenti berfungsi. Negosiasi di bawah Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (UKKE) yang memberikan bantuan sejak tahun 1997 berdasarkan premis bahwa hubungan yang lebih baik diinginkan dan pembatasan komunikasi, perpindahan lenduduk, dan arus perdagangan harus dihapus.