Tanggung jawab melindungi

Tanggung jawab melindungi adalah norma yang menyatakan bahwa kedaulatan bukan hak mutlak dan negara kehilangan sebagian kedaulatannya apabila negara gagal melindungi penduduknya dari kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia massal. R2P memiliki tiga pilar: Sebuah negara bertanggung jawab melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis.
Masyarakat internasional bertanggun jawab membantu negara memenuhi tanggung jawab utamanya.
Apabila negara gagal melindungi warganya dari empat tindak kekerasan di atas dan gagal menegakkan perdamaian, masyarakat internasional bertanggung jawab untuk campur tangan lewat tindakan koersif seperti sanksi militer. Intervensi militer dianggap sebagai pilihan terakhir. resort. Meski R2P adalah norma yang diusulkan, bukan hukum, para pendukungnya menegaskan bahwa R2P didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, terutama prinsip terkait kedaulatan, perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan konflik bersenjata. R2P menciptakan kerangka kerja untuk memanfaatkan jalan yang sudah tersedia untuk mencegah tindak kekerasan massal. Organisasi masyarakat sipil, negara, organisasi regional, dan lembaga internasional turut berperan dalam proses R2P. Kewenangan pilihan terakhir dan keputusan intervensi militer dipegang oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.