Prancis Vichy

Prancis Vichy merupakan nama umum Negara Prancis yang dikepalai oleh Marsekal Philippe Pétain selama Perang Dunia II. Dievakuasi dari Paris ke Vichy di "Zona Bebas" di bagian selatan Prancis Metropolitan yang termasuk Aljazair Prancis, tetap bertanggung jawab atas administrasi sipil Prancis serta Imperium kolonial Prancis. Dari tahun 1940 hingga 1942, rezim sementara Vichy adalah pemerintahan nominal seluruh Prancis kecuali untuk Elsaß-Lothringen, karena Jerman secara militer menduduki Prancis utara. Sementara Paris tetap menjadi ibukota de jure Prancis, pemerintahannya memilih untuk pindah ke kota Vichy, 360 km (220 mi) ke bagian selatan di zona bebas, yang dengan demikian menjadi ibukota de facto dari Negara Prancis. Menyusul pendaratan Sekutu di Afrika Utara Prancis pada bulan November 1942, Prancis selatan juga secara militer diduduki oleh Jerman dan Italia untuk melindungi garis pantai Mediterania. Pemerintahan Petain tetap di Vichy sebagai pemerintahan nominal Prancis, meskipun diwajibkan oleh situasi untuk berkolaborasi dengan Jerman sejak bulan November 1942 dan seterusnya. Pemerintah di Vichy tetap di sana sampai akhir 1944, ketika kehilangan wewenang de factonya karena invasi Sekutu ke Prancis dan pemerintahan terpaksa pindah ke Kantong Sigmaringen di Jerman, di mana ia terus ada di atas kertas hingga akhir perang dunia II di Eropa. Setelah diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Albert Lebrun, kabinet Marsekal Pétain setuju untuk mengakhiri perang dan menandatangani gencatan senjata dengan Jerman pada tanggal 22 Juni 1940. Pada tanggal 10 Juli, Republik Ketiga Prancis dibubarkan, dan Pétain membentuk rezim otoriter ketika Majelis Nasional memberikan dia kekuasaan penuh. Pemerintah Vichy membalikkan banyak kebijakan liberal dan memulai pengawasan ketat di bidang ekonomi, menyerukan "Regenerasi Nasional", dengan perencanaan pusat fitur utama. Serikat buruh berada di bawah kendali ketat pemerintah. Katolik konservatif menjadi input terkemuka dan ulama di sekolah-sekolah dilanjutkan. Paris kehilangan status avant-garde dalam seni dan budaya Eropa. Media dikendalikan dengan ketat dan menekankan anti-Semitisme yang kejam, dan, setelah Juni 1941, Antikomunisme. Negara Prancis mempertahankan kedaulatan nominal atas seluruh wilayah Prancis, tetapi memiliki kedaulatan penuh yang efektif hanya di Zone libre selatan yang tidak dihuni. Itu terbatas dan hanya otoritas sipil di zona-zona utara di bawah pendudukan militer. Pendudukan itu akan menjadi keadaan sementara, sambil menunggu kesimpulan perang, yang pada saat itu (1940) tampaknya akan segera terjadi. Pendudukan itu juga memberikan keuntungan tertentu, seperti menjaga Angkatan Laut Prancis dan Imperium kolonial Prancis di bawah kendali Prancis, dan menghindari pendudukan penuh negara oleh Jerman, sehingga mempertahankan tingkat kemerdekaan dan netralitas Prancis. Pemerintah Prancis di Vichy tidak pernah bergabung dengan aliansi Axis. Jerman menahan dua juta tentara Prancis sebagai tahanan, dan memaksa melakukan kerja paksa. Mereka dijadikan sandera untuk memastikan bahwa Vichy akan mengurangi pasukan militernya dan membayar upeti besar dalam emas, makanan, dan pasokan ke Jerman. Polisi Prancis diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi dan "yang tidak diinginkan" lainnya seperti komunis dan pengungsi politik. Banyak masyarakat Prancis pada awalnya mendukung pemerintah, meskipun sifatnya tidak demokratis dan posisinya yang sulit berhadapan dengan Jerman, sering melihatnya perlu untuk mempertahankan tingkat otonomi Prancis dan integritas teritorial. Pada bulan November 1942, zone libre juga diduduki oleh pasukan Axis, yang mengarah pada pembubaran tentara yang tersisa dan penenggelaman armada Prancis yang tersisa dan mengakhiri kemiripan kemerdekaan, dengan Jerman sekarang mengawasi dengan ketat semua pejabat Prancis. Sebagian besar koloni Prancis di luar negeri pada awalnya berada di bawah kendali Vichy, tetapi dengan invasi Sekutu ke Afrika Utara, ia kehilangan satu demi satu koloni karena Prancis Bebas yang berorientasi pada Pasukan Kemerdekaan Prancis Charles de Gaulle. Opini publik di beberapa tempat berbalik melawan pemerintah Prancis dan pasukan pendudukan Jerman dari waktu ke waktu, ketika menjadi jelas bahwa Jerman kalah perang, dan perlawanan terhadap mereka meningkat. Menyusul Operasi Overlord pada bulan Juni 1944 dan pembebasan Prancis pada akhir tahun itu, Pemerintahan Sementara Republik Prancis (GPRF) Prancis Bebas ditempatkan oleh Sekutu sebagai pemerintah Prancis, dipimpin oleh de Gaulle. Di bawah kabinet "kebulatan suara nasional" yang menyatukan banyak faksi Pemberontak Prancis, GPRF mendirikan kembali Republik Prancis sementara, sehingga memulihkan kontinuitas dengan Republik Ketiga. Sebagian besar pemimpin resmi pemerintah Prancis di Vichy melarikan diri atau menjadi sasaran pengadilan oleh GPRF, dan sejumlah dengan cepat dieksekusi karena "pengkhianatan" dalam serangkaian pembersihan. Ribuan kolaborator dieksekusi oleh komunis setempat dan Perlawanan dalam apa yang disebut "pembersihan biadab". Yang terakhir dari pengasingan negara Prancis ditangkap di Kantong Sigmaringen oleh 1re Division Blindée de Gaulle pada bulan April 1945. Pétain, yang secara sukarela kembali ke Prancis melalui Swiss, juga diadili karena pengkhianatan oleh pemerintah Sementara yang baru, dan menerima hukuman mati, tetapi ini diubah menjadi penjara seumur hidup oleh de Gaulle. Hanya empat pejabat Vichy senior yang diadili karena kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun banyak lagi yang telah berpartisipasi dalam deportasi orang-orang Yahudi untuk diinternir di Kamp konsentrasi Nazi, penyalahgunaan tahanan, dan tindakan keras terhadap anggota Perlawanan.