Penyensoran di Rwanda

Pasal 38 Konstitusi Rwanda tahun 2003 menjamin “kebebasan berekspresi dan kebebasan mengakses informasi sepanjang tidak merugikan ketertiban umum, moral yang baik, perlindungan terhadap pemuda dan anak, hak setiap warga negara atas kehormatan dan martabat serta perlindungan privasi pribadi dan keluarga". Namun, pada kenyataannya, hal ini tidak menjamin kebebasan berpendapat atau berekspresi mengingat pemerintah telah menyatakan banyak bentuk kebebasan berpendapat yang termasuk dalam pengecualian. Dengan pengecualian ini, presiden terlama Rwanda, Paul Kagame, menyatakan bahwa pengakuan terhadap masyarakat yang terpisah akan merugikan penyatuan Rwanda pasca-Genosida dan telah menciptakan banyak undang-undang untuk mencegah masyarakat Rwanda mempromosikan "ideologi genosida" dan "divisionisme". Namun, undang-undang tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah-istilah tersebut, juga tidak mendefinisikan bahwa keyakinan seseorang harus diucapkan. Misalnya, undang-undang tersebut mendefinisikan perpecahan sebagai 'penggunaan ucapan, pernyataan tertulis, atau tindakan apa pun yang memecah belah orang, yang kemungkinan besar akan memicu konflik di antara orang-orang, atau yang menyebabkan pemberontakan yang dapat berubah menjadi perselisihan di antara orang-orang yang didasarkan pada diskriminasi'. Ketakutan akan kemungkinan akibat dari pelanggaran undang-undang ini telah menyebabkan budaya sensor mandiri dalam masyarakat. Baik masyarakat sipil maupun pers biasanya menghindari apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai kritik terhadap pemerintah/militer atau mendukung "divisionisme". Sejak berakhirnya Perang Saudara Rwanda, banyak bentuk sensor telah diterapkan di Rwanda.