Pemerintahan Umum

Pemerintah Umum, juga disebut sebagai Kegubernuran Umum untuk Wilayah Polandia yang diduduki, adalah zona pendudukan Jerman yang didirikan setelah invasi Polandia oleh Jerman Nazi dan Uni Soviet pada tahun 1939 di awal Perang Dunia II. Republik Polandia Kedua yang baru diduduki dibagi menjadi tiga zona: Pemerintahan Umum di tengah-tengah, wilayah Polandia yang dianeksasi Jerman Nazi di barat, dan wilayah Polandia yang dianeksasi Uni Soviet di timur. Wilayah ini diperluas secara substansial pada tahun 1941 dengan menggabungkan Distrik Galicia yang baru diduduki. Dasar pembentukan Pemerintah Umum adalah "Dekret Aneksasi tentang Administrasi Wilayah Pendudukan Polandia". Diumumkan oleh Hitler pada 8 Oktober 1939, ia mengklaim bahwa pemerintahan Polandia telah runtuh. Dasar pemikiran ini digunakan oleh Mahkamah Agung Jerman untuk menetapkan kembali identitas semua warga Polandia sebagai warga yang tidak memiliki kewarganegaraan, dengan pengecualian etnis Jerman yang bermukim di Polandia pada periode antar perang—mengabaikan hukum internasional, disebut sebagai satu-satunya warga negara sah Reich Ketiga. Pemerintahan Umum dikelola oleh Jerman sebagai unit pemerintahan terpisah untuk keperluan logistik. Ketika pasukan Wehrmacht menginvasi Uni Soviet pada Juni 1941 dalam Operasi Barbarossa, wilayah Pemerintahan Umum diperluas dengan dimasukkannya wilayah Polandia yang sebelumnya dianeksasi oleh Soviet. Dalam beberapa hari, Galicia Timur dikuasai dan digabungkan ke dalam Distrik Galicia. Sampai tahun 1945, Pemerintahan Umum terdiri dari sebagian besar Polandia tengah, selatan, dan tenggara sesuai dengan perbatasan sebelum perang, termasuk kota-kota besar Polandia seperti Warsawa, Kraków, Lwow, Lublin, Tarnopol, Stanisławów (kini Ivano-Frankivsk, Drohobycz, dan Sambor. Kota-kota ini diganti namanya menjadi nama Jerman. Administrasi Pemerintahan Umum keseluruhnya dijalankan oleh pejabat pemerintah Jerman, dengan tujuan agar wilayah tersebut dijajah oleh pemukim Jerman, yang akan mengurangi jumlah populasi ke titik terendah sebelum akhirnya dimusnahkan. Para penguasa Jerman di Generalgouvernement tidak berniat berbagi kekuasaan dengan penduduk setempat pada masa perang, terlepas dari etnis dan orientasi politik mereka. Pihak berwenang jarang menyebut nama "Polandia" dalam korespondensi resmi. Satu-satunya pengecualian adalah dalam penyebutan Bank Pemerintahan Umum Polandia .