Kementerian Keamanan Publik Tiongkok

Kementerian Keamanan Publik (KKP) adalah kementerian pemerintah di Republik Rakyat Tiongkok yang bertanggung jawab atas keamanan masyarakat. KKP mengawasi lebih dari 1,9 juta petugas penegak hukum di Tiongkok yang sebagian besar terdiri dari Kepolisian Rakyat Tiongkok. KKP umumnya berkaitan dengan polisi reguler, sedangkan Kementerian Keamanan Negara (KKN) bertugas untuk mengumpulkan data intelijen domestik dan asing serta memerangi spionase dan subversi. Kementerian ini didirikan pada tahun 1949 dan dinamakan "Kementerian Keamanan Publik Pemerintah Rakyat Pusat" hingga tahun 1954. Jenderal Besar Luo Ruiqing dari Tentara Pembebasan Rakyat menjadi menteri pertamanya. Karena organisasi kementerian didasarkan pada model Soviet dan Blok Timur, maka KKP bertanggung jawab atas semua aspek keamanan nasional, mulai dari pekerjaan polisi biasa hingga intelijen, kontra-intelijen dan penindasan sentimen politik serta sosial anti-komunis. Urusan intelijen militer tetap berada di Departemen Staf Umum, sementara Departemen Penghubung Internasional Partai Komunis Tiongkok aktif dalam mengobarkan kecenderungan revolusioner di seluruh dunia dengan menyalurkan senjata, uang dan sumber daya untuk berbagai gerakan pro-Tiongkok. Dengan dibentuknya KKN pada tahun 1983, KKP kehilangan sebagian besar tanggung jawab penegakan hukum non-regulernya. KKP umumnya sebanding dengan kepolisian nasional, seperti Kepolisian Nasional Jepang atau Kepolisian Federal Jerman. KKP menggunakan istilah Biro Keamanan Publik di seluruh provinsi, kota, kota madya dan kota kecil di Tiongkok, setara dengan kantor polisi lokal di sebagian besar negara lain. Daerah administrasi khusus Hong Kong dan Makau memiliki biro, badan, dan kepolisian otonom mereka sendiri. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Keamanan Publik, yang dicalonkan oleh Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok dan dikonfirmasi oleh Kongres Rakyat Nasional. Zhao Kezhi menjabat sebagai Menteri KKP sejak November 2017.