Pencegahan perkawinan

Pencegahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut menjelaskan siapa saja yang dapat mencegah pelaksanaan perkawinan, diatur Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 yang di antaranya: Para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai;
Saudara dari salah seorang calon mempelai;
Wali nikah dari salah seorang calon mempelai;
Wali dari salah seorang calon mempelai;
Pengampu dari salah seorang calon mempelai;
Pihak-pihak yang berkepentingan terkait ini berkaitan dengan perkawinan;
Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai; dan
Pejabat yang ditunjuk hal ini bermaksud kantor catatan sipil atau kejaksaan,