Untaian Permata (geopolitik)

Untaian Permata adalah teori geopolitik tentang dugaan rencana Tiongkok di kawasan Samudra Hindia. Istilah ini mengacu kepada sebaran fasilitas militer dan komersial Tiongkok yang dihubungkan oleh jalur komunikasi laut dari Daratan Tiongkok ke Port Sudan di Tanduk Afrika. Jalur laut ini melintasi beberapa selat penting seperti Selat Mandeb, Selat Malaka, Selat Hormuz, dan Selat Lombok dan pusat-pusat maritim strategis di Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Maladewa, dan Somalia. Banyak pengamat di India yang yakin bahwa Untaian Permata, Koridor Ekonomi Tiongkok–Pakistan, dan sebagian Inisiatif Sabuk dan Jalan mengancam keamanan nasional India. Sistem ini akan mengepung India dan mengancam proyeksi kekuasaan, perdagangan, dan integritas wilayahnya. Selain itu, dukungan Tiongkok untuk musuh bebuyutan India, Pakistan, sekaligus proyek Pelabuhan Gwadar dipandang sebagai suatu ancaman. India juga khawatir Tiongkok akan membangun pangkalan militer laut luar negeri di Gwadar sehingga Tiongkok bisa melancarkan perang ekspedisi di kawasan Samudra Hindia. India mulai mengambil berbagai macam tindakan untuk meredam persepsi ancaman tersebut. Sebagai konsep geopolitik, istilah ini pertama kali digunakan dalam laporan internal Departemen Pertahanan AS yang berjudul "Energy Futures in Asia". Istilah ini juga populer dalam lingkup geopolitik dan kebijakan luar negeri India untuk menyoroti kekhawatiran India atas proyek-proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan milik Tiongkok di seluruh Asia Selatan. Menurut EUISS, Dialog Keamanan Kuadrilateral adalah respons langsung terhadap agresifnya kebijakan luar negeri dan keamanan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Untaian Permata menunjukkan semakin besarnya pengaruh geopolitik Tiongkok melalui serangkaian upaya untuk menambah akses ke pelabuhan dan bandara, memperbesar dan mempercanggih militer, serta memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara mitra dagang. Pemerintah Tiongkok bersikukuh bahwa strategi laut mereka sepenuhnya bersifat damai dan bertujuan melindungi kepentingan perdagangan kawasan. Perdana Menteri Tiongkok, Hu Jintao dan Xi Jinping, sama-sama menegaskan bahwa Tiongkok tidak akan menjadi pihak dominan dalam hubungan luar negeri. Analisis The Economist tahun 2013 menunjukkan bahwa Tiongkok benar-benar berniat untuk berdagang. Meski katanya aksi Tiongkok menciptakan dilema keamanan antara Tiongkok dan India di Samudra Hindia, pandangan ini dipersoalkan oleh sejumlah pengamat karena Tiongkok memiliki kelemahan strategis yang mendasar.