Nasionalisme teritorial

Nasionalisme teritorial menggambarkan bentuk nasionalisme yang didasarkan pada keyakinan bahwa semua penduduk wilayah tertentu harus berbagi identitas nasional yang sama, terlepas dari perbedaan etnis, bahasa, agama, budaya, dan lainnya. Tergantung pada status politik atau administratif suatu wilayah tertentu, nasionalisme teritorial dapat diwujudkan pada dua tingkat dasar, sebagai nasionalisme teritorial dari negara-negara berdaulat yang khas, atau nasionalisme teritorial dari daerah sub-berdaulat yang khas. Dalam negara-negara bangsa yang berdaulat, nasionalisme teritorial dimanifestasikan sebagai keyakinan bahwa semua penduduk negara itu berutang kesetiaan kepada negara kelahiran atau adopsi mereka. Menurut nasionalisme teritorial setiap individu harus menjadi bagian dari suatu bangsa, tetapi dapat memilih yang mana untuk bergabung. Kualitas suci dicari di negara ini dan dalam ingatan populer yang dibangkitkannya. Kewarganegaraan diidealkan oleh seorang nasionalis teritorial. Kriteria nasionalisme teritorial adalah pembentukan massa, budaya publik berdasarkan nilai-nilai umum dan tradisi penduduk. Kesetaraan hukum sangat penting untuk nasionalisme teritorial. Karena kewarganegaraan daripada etnisitas diidealkan oleh nasionalisme teritorial, Athena S. Leoussi dan Anthony D. Smith berpendapat bahwa Revolusi Prancis adalah pemberontakan nasionalistik teritorial. Nasionalisme teritorial juga terkait dengan konsep Lebensraum, pengusiran paksa, pembersihan etnis dan kadang-kadang bahkan genosida ketika satu negara mengklaim wilayah imajiner tertentu dan ingin menyingkirkan negara lain yang tinggal di atasnya. Aspirasi teritorial ini adalah bagian dari tujuan negara-bangsa yang murni secara etnis. Hal ini juga terkadang mengarah pada iredentisme, karena beberapa nasionalis menuntut bahwa negara dan bangsa tidak lengkap jika seluruh bangsa tidak dimasukkan ke dalam satu negara tunggal, dan dengan demikian bertujuan untuk memasukkan anggota bangsanya dari negara tetangga. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik etnis. Thomas Ambrosio berpendapat: "Jika pemimpin negara A mengirimkan dukungan material dan/atau pasukan nyata ke negara B dengan harapan memisahkan diaspora negara A dari negara B, ini jelas merupakan indikasi nasionalisme etno-teritorial".