Kemandirian pangan di Indonesia

Kemandirian pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah "Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat". Berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan pangan, definisi kemandirian menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yaitu "Kemampuan untuk mencegah bencana dan krisis serta mengantisipasi, menyangga, menampung atau memulihkannya secara tepat waktu, efisien, dan berkelanjutan. Ini termasuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan sistem mata pencaharian dalam menghadapi ancaman yang berdampak pada pertanian, pemenuhan nutrisi, ketahanan pangan, dan keamanan pangan". Kemandirian pangan berbeda dengan ketahanan pangan dalam hal sumber untuk mencukupi kebutuhan primer tersebut. Kemandirian pangan mensyaratkan kemampuan produksi dalam negeri, sedangkan ketahanan pangan tidak mempersoalkan sumber pasokan pangan; bisa berasal dari dalam negeri atau merupakan hasil impor. Berdasarkan definisi kemandirian pangan menurut UU Pangan, beberapa aspek yang terkait dengan usaha mencukupi kebutuhan pangan setiap warga negara secara bermartabat, yaitu kemampuan produksi pangan dalam negeri, keanekaragaman produk atau komoditas pangan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, termasuk kearifan lokal masyarakat. Kemandirian pangan bisa hilang atau terganggu yang mengakibatkan krisis pangan. Penyebab kondisi tersebut antara lain bencana alam, tidak ada atau hilangnya kedaulatan pangan, dan krisis politik yang mempengaruhi produktivitas pertanian. Faktor bencana sebagai penyebab misalnya terjadi letusan gunung berapi yang merusak areal pertanian dalam skala luas, kekeringan berkepanjangan, atau perubahan iklim. Kemudian, pada masa lalu penjajahan telah menyebabkan hilangnya kedaulatan pangan dengan adanya kebijakan tanam paksa oleh pemerintah Belanda dan terbatasnya hak untuk mengakses sumber pangan akibat monopoli perdagangan beras oleh tentara pendudukan Jepang. Pergolakan politik juga termasuk faktor yang dapat mengganggu kemandirian pangan jika hal itu menyebabkan aktivitas pertanian terganggu. Impor pangan mungkin diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan dan atau untuk mencegah terjadinya krisis pangan, tetapi hal itu tidak mencerminkan adanya kemandirian pangan. Setelah Indonesia merdeka, wacana kemandirian pangan dan sejenisnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah seperti masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan,dan sembako. Selain itu tema ini kerap menjadi perbincangan politik pada masa kampanye Pemilu atau pembahasan akademisi ketika berlangsung kondisi tertentu seperti saat terjadinya pandemi Covid-19. Sebagai sebuah cita-cita atau tujuan, kemandirian pangan dalam hal proses produksinya yaitu kegiatan bertani/ bercocok tanam sering dihadapkan pada sejumlah permasalahan atau tantangan seperti regenerasi petani, ketersediaan infrastruktur, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem pemasaran, dan perubahan iklim. Di sisi lain, tingginya angka impor komoditas pangan menjadi indikator masih belum tercapainya kemandirian pangan sebagaimana yang diamanatkan UU Pangan.