Protektorat Tunisia Prancis

Naungan Tunisia Perancis didirikan pada tahun 1881 pada masa imperialisme. Sebelumnya, Tunisia merupakan provinsi Kesultanan Uthmaniyah yang sedang mengalami kemunduran. Provinsi ini memiliki otonomi yang besar di bawah kepemimpinan bey Muhammad III as-Sadiq. Pada tahun 1877, Rusia menyatakan perang terhadap Kesultanan Uthmaniyah. Kemenangan Rusia mengakibatkan kemerdekaan negara-negara Balkan dan memulai perbincangan mengenai masa depan wilayah Utsmaniyah. Kongres Berlin diadakan pada tahun 1878 untuk membahas permasalahan ini. Britania menolak pembubaran Kesultanan Utsmaniyah dan menawarkan Tunisia kepada Prancis. Sebagai gantinya, Britania dapat memperoleh wilayah Siprus. Jerman menyetujui kekuasaan Prancis di Tunisia dengan tujuan agar Prancis disibukkan oleh wilayah Mediterania tengah dan tidak akan mencoba membalas dendam di Eropa setelah kekalahannya dalam Perang Prancis-Prusia. Sementara itu, Kerajaan Italia menolak kekuasaan Prancis di Tunisia karena mereka memiliki ambisi dan kepentingan ekonomi di wilayah tersebut, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Prancis menjajah Tunisia lima dasawarsa setelah mereka menduduki Aljazair. Sebelum kedatangan Prancis, Tunisia sudah memulai proses reformasi, tetapi mereka mengalami kesulitan keuangan. Setelah diduduki oleh Prancis, kewajiban internasional Tunisia diambil alih oleh Prancis. Prancis melakukan pembangunan transportasi, infrastruktur, industri, sistem keuangan, kesehatan dan administrasi. Namun, bisnis dan warga Prancis mendapat perlakuan khusus dan orang Tunisia tidak menyukai hal ini. Sentimen nasionalisme dinyatakan dalam media cetak dan dalam pidato-pidato. Organisasi-organisasi politik pun dibentuk dan gerakan kemerdekaan sudah aktif sebelum Perang Dunia I. Mimpi untuk merdeka pada akhirnya tercapai pada tahun 1956.