Kontroversi Trump–Ukraina

Sejak Mei hingga Agustus 2019, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan pengacara pribadinya, Rudy Giuliani, berulang-ulang memaksa pemerintah Ukraina agar menyelidiki Hunter Biden, putra calon presiden 2020 Joe Biden. Trump mengaku bersedia berdiskusi dengan presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, apabila kasus Biden juga dibahas. Pada saat yang sama, Trump menangguhkan bantuan militer untuk Ukraina. Seorang pegawai Komunitas Intelijen Amerika Serikat menyampaikan keluhan penyingkap aib. Keluhan tersebut diyakini terkait dengan situasi ini. Awalnya, keluhan ini tidak diteruskan ke Kongres atas perintah Gedung Putih dan Departemen Kehakiman. Menurut undang-undang, keluhan ini wajib diteruskan ke komisi intelijen kongres. Setelah Senat menerima keluhan tersebut, Senator Ben Sasse (R) dan Mitt Romney (R) mengatakan bahwa isinya "sangat mengkhawatirkan". Kontroversi ini memicu proses pemakzulan terhadap Trump pada tanggal 24 September. Ketua DPR Nancy Pelosi meminta enam ketua komisi DPR untuk memulai proses pemakzulan resmi. Beberapa menit sebelumnya, Senat dengan suara bulat mengesahkan resolusi tidak mengikat yang meminta keluhan penyingkap aib segera diteruskan ke Komisi Intelijen Senat. Keluhan diteruskan ke komisi intelijen kongres pada tanggal 25 September. Gedung Putih juga berencana merilis keluhan yang sudah disensor ke publik.