Kebijakan Australia Putih

Kebijakan Australia Putih adalah istilah yang mencakup beberapa kebijakan pemerintah Australia yang lebih memilih imigran dari negara-negara Eropa tertentu, khususnya Britania Raya. Ini merupakan upaya masyarakat Australia membentuk identitasnya setelah proses federasi. Kebijakan ini disahkan tahun 1901 tidak lama setelah Federasi Australia, dan kebijakan ini dihapus secara bertahap pada tahun 1949 sampai 1973. Sejarawan Perang Dunia I resmi Australia, Charles Bean, menjelaskan niat awal kebijakan ini sebagai "suatu langkah besar untuk mempertahankan standar ekonomi, masyarakat, dan kebudayaan Barat yang tinggi." Persaingan tambang emas antara penambang Inggris dan Tiongkok, serta penolakan serikat buruh atas pengerahan tenaga kerja Penduduk Pulau Pasifik di perkebunan gula Queensland, menguatkan kembali tuntutan masyarakat untuk menghapus atau mengurangi imigran berupah rendah dari Asia dan pulau-pulau Pasifik. Tidak lama setelah menjadi federasi, pemerintah Australia mengesahkan Undang-Undang Pembatasan Imigrasi 1901. Pengesahan RUU ini menjadi awal dari pelaksanaan Australia Putih sebagai kebijakan resmi pemerintah Australia. Tindakan-tindakan selanjutnya memperkuat kebijakan ini sampai Perang Dunia Kedua pecah. Kebijakan tersebut lebih mengutamakan migran Britania daripada migran lainnya selama empat dasawarsa pertama abad ke-20. Pada Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri John Curtin menegaskan kembali kebijakan ini dan menyatakan bahwa, "Negara ini selamanya akan menjadi rumah bagi keturunan orang-orang yang datang dengan damai dan hendak membangun tempat tinggal bangsa Britania di Laut Selatan." Kebijakan ini dihapus secara bertahap oleh beberapa periode pemerintahan selanjutnya setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan mengizinkan imigrasi non-Britania non-putih pertama. Program imigrasi multietnis pascaperang besar-besaran pun dilaksanakan. Pemerintahan Menzies dan Holt menghapus kebijakan ini antara tahun 1949 sampai 1966. Pemerintahan Whitlam mengesahkan undang-undang yang menjamin bahwa ras tidak akan dijadikan pertimbangan imigrasi ke Australia pada tahun 1973. Tahun 1975, pemerintahan Whitlam mengesahkan Undang-Undang Diskriminasi Ras yang melarang syarat seleksi berdasarkan ras. Puluhan tahun kemudian, Australia masih menjalankan imigrasi multietnis berskala besar. Program migrasi Australia saat ini mengizinkan orang-orang dari negara manapun untuk pindah ke Australia tanpa memandang kebangsaan, suku, budaya, agama, atau bahasa asalkan mereka memenuhi ketentuan hukum.