Gerakan kemerdekaan Faroe

Gerakan kemerdekaan Faroe atau gerakan nasional Faroe adalah gerakan politik yang ingin memerdekakan Kepulauan Faroe dari Denmark. Alasan yang sering digunakan adalah perbedaan bahasa dan budaya serta jarak Kepulauan Faroe yang jauh dari Denmark. Sebagai catatan, kepulauan ini terletak sejauh 990 km dari pesisir barat Denmark. Saat ini, Kepulauan Faroe merupakan negara bagian otonom Kerajaan Denmark. Sebagai tanggapan terhadap permintaan otonomi, Undang-Undang Pemerintahan Dalam Negeri untuk Kepulauan Faroe ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1948. Undang-undang ini menyerahkan pemerintahan dalam negeri kepada Kepulauan Faroe dan pemerintah Denmark hanya bertanggung jawab atas pertahanan militer, kepolisian, hukum, mata uang dan urusan luar negeri. Sejauh ini terdapat empat partai yang ingin merdeka dari Denmark, yaitu Partai Rakyat, Republik (Tjóðveldi), Kemajuan (Framsókn) dan Partai Tengah (Miðflokkurin). Selain itu, Partai Pemerintahan Sendiri (Sjálvstýrisflokkurin) mengajukan gagasan kedaulatan, tetapi dengan cara yang lebih moderat daripada partai-partai pendukung kemerdekaan lainnya. Pada tanggal 14 September 1946, diadakan referendum kemerdekaan Faroe 1946. Dengan jumlah suara sah sebesar 11.146, 50,74% ingin merdeka sementara 49,26% ingin tetap bersatu dengan Denmark; perbedaan suara di antara keduanya hanya 166 suara. Kepulauan Faroe kemudian menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 18 September, tetapi Denmark membatalkan tindakan ini pada tanggal 20 September. Raja Christian X dari Denmark lalu membubarkan Løgting dan kemudian diadakan pemilihan umum parlemen Faroe 1946; berdasarkan hasil pemilu tersebut, partai-partai pendukung persatuan dengan Denmark menjadi partai mayoritas. Walaupun memiliki otonomi yang besar, Kepulauan Faroe masih bergantung kepada Denmark karena Faroe mendapat subsidi pemerintah sebesar $99,8 juta untuk menstabilkan ekonomi mereka. Bantuan keuangan dari Denmark mencakup 4,6% produk domestik bruto Faroe dan 10-12% anggaran pemerintah Faroe.