Pemerintah Provinsi Maluku

Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebuah pemerintah daerah tingkat I di Indonesia yang dikepalai oleh seorang kepala daerah yang merupakan seorang gubernur yang didampingi oleh wakilnya. Layaknya provinsi lainnya, pemerintahan terbagi menjadi tiga cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan kehakiman. Berjalannya pemerintahan daerah Maluku diatur oleh UU 23/3014 yang merupakan peraturan mengenai tata cara pemerintahan daerah terbaru. Sebagai sebuah provinsi, Maluku dikepalai oleh seorang gubernur sebagai kepala daerah beserta wakilnya. Sebagai sumber kuasa eksekutif, gubernur berperan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah administratif provinsi. Gubernur juga menjadi wakil pemerintah pusat di provinsi atas asas dekonsentrasi. Gubernur dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan masa jabatan lima tahun yang dapat diperbarui sekali. Kekuasaan eksekutif gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku adalah badan legislatif provinsi. DPRD Maluku menggunakan sistem satu kamar dan anggotanya juga dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan masa jabatan lima tahun. Lembaga kehakiman provinsi terdiri dari pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer; keempatnya terletak di ibu kota Ambon.