Undang-Undang Koronavirus 2020

Undang-Undang Koronavirus 2020 merupakan sebuah undang-undang di Parlemen Britania Raya sehingga pemerintah memiliki kekuatan darurat untuk menangani pandemi COVID-19 di Britania Raya. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi atau menangguhkan acara-acara pertemuan di area publik, mengisolali setiap warga yang diduga terinfeksi COVID-19, dan berhak untuk mengatur berbagai sektor demi meminimalkan penularan wabah penyakit, serta mempermudah para pelayan kesehatan masyarakat, dan yang terkena dampak ekonomi karena COVID-19. Ruang publik yang dimaksudkan ke dalam undang-undang tersebut diantaranya kantor Layanan Kesehatan Nasional, kawasan perawatan sosial, sekolah, kantor polisi, kantor Border Force, kantor dewan lokal, pemakaman dan juga kantor pengadilan. Undang-undang Koronavirus diperkenalkan ke parlemen pada tanggal 19 Maret 2020, dan disahkan di House of Commons tanpa pemungutan suara pada 23 Maret 2020, dan di House of Lords pada 25 Maret 2020. Kemudian undag-undang diterima dengan persetujuan kerajaan pada tanggal 25 Maret 2020. Para politikus dari berbagai partai di Britania Raya, termasuk partai Konservatif, partai Tenaga Kerja, partai Liberal Demokrat, dan juga partai Hijau menuntut supaya parlemen mengawasi dengan ketat pembentukan undang-undang koronavirus sementara hal itu diperdebatkan di Parlemen. Berbagai kelompok advokasi seperti Liberty dan Hak Disabilitas Inggris, meminta supaya undang-undang ini diteliti dengan baik dan dianggap memiliki pengaruh tidak baik terhadap hak asasi manusia, baik selama ataupun sesudah pandemi terjadi.