Unjuk rasa Rancangan Undang-Undang Keuangan Kenya

Unjuk rasa Rancangan Undang-Undang Keuangan Kenya adalah serangkaian protes massa terdesentralisasi yang sedang berlangsung di Kenya terhadap usulan kenaikan pajak oleh Pemerintah di Parlemen Kenya. Menyusul penyerbuan Parlemen Kenya, presiden William Ruto menolak RUU tersebut pada tanggal 28 Juni dan menandatangani "RUU Alokasi 2024" untuk mengatasi kekurangan anggaran yang disebabkan oleh penolakan tersebut. Meskipun demikian, unjuk rasa meningkat menjadi kerusuhan pada tanggal 2 Juli, dengan para demonstran kini menuntut pengunduran diri Ruto. Pada Mei 2024, Parlemen mengusulkan "RUU Keuangan 2024", yang utamanya akan mengubah sistem perpajakan untuk melunasi utang. RUU ini dikritik habis-habisan oleh generasi muda Kenya, terutama yang prihatin dengan kenaikan pajak, dan mereka kemudian "memimpin unjuk rasa". Mereka awalnya melakukan mobilisasi secara online menggunakan platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Aktivis muda menyebarkan seruan untuk bertindak, menerjemahkan RUU tersebut ke dalam beberapa bahasa lokal, menggunakan alat kecerdasan buatan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan tentang RUU tersebut, dan membocorkan nomor telepon para pemimpin politik agar pengunjuk rasa dapat mengirim spam ke mereka dengan pesan SMS dan WhatsApp. Unjuk rasa damai dimulai pada tanggal 18 Juni di Nairobi, yang berujung pada penangkapan yang dikutuk secara luas. Pada tanggal 19 Juni, Parlemen mengamandemen RUU tersebut, menghapus beberapa klausul kontroversial. Namun, RUU tersebut tetap disahkan keesokan harinya, sehingga memicu protes nasional dan bentrokan hebat dengan pasukan keamanan. Pada tanggal 25 Juni pengunjuk rasa menyerbu gedung Parlemen, menyebabkan bentrokan dengan polisi yang mengakibatkan sedikitnya lima kematian dan banyak luka-luka.