Pemerintah Kanada

Pemerintah Kanada adalah badan yang bertanggung jawab atas administrasi federal Kanada. Sebuah monarki konstitusional, Mahkota adalah satu- satunya korporasi, dengan asumsi peran yang berbeda: eksekutif, sebagai Dewan Mahkota; legislatif, sebagai Crown-in-Parliament; dan pengadilan, sebagai Crown-on-the-Bench. Tiga lembaga— Dewan Penasihat; Parlemen Kanada; dan yudikatif, masing-masing—melaksanakan kekuasaan Mahkota. Istilah Pemerintah Kanada dapat merujuk pada kumpulan kolektif dari ketiga lembaga, atau lebih khusus lagi kepada eksekutif— menteri Mahkota (Kabinet) dan pegawai negeri federal—yang secara korporat mencap dirinya sebagai Pemerintah Kanada, atau lebih formal, Pemerintahan Yang Mulia. Dalam kedua pengertian, konstruksi saat ini didirikan di Konfederasi melalui Undang-Undang Konstitusi, 1867 —sebagai monarki konstitusional federal, di mana Mahkota Kanada bertindak sebagai inti, atau "blok bangunan paling dasar", dari demokrasi parlementer Westminster. Mahkota dengan demikian merupakan dasar dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pemerintah Kanada. Raja, Queen Elizabeth II, secara pribadi diwakili oleh seorang gubernur jenderal dan merupakan kepala negara. Perdana menteri adalah kepala pemerintahan yang diundang oleh Mahkota untuk membentuk pemerintahan setelah mendapatkan kepercayaan dari Dewan Rakyat, yang biasanya ditentukan melalui pemilihan anggota yang cukup dari satu partai politik dalam sebuah pemilihan federal untuk memberikan mayoritas kursi di Parlemen, membentuk partai yang memerintah. Elemen tata kelola lebih lanjut diuraikan dalam sisa Konstitusi Kanada, yang mencakup undang-undang tertulis di samping putusan pengadilan, dan konvensi tidak tertulis yang dikembangkan selama berabad-abad. Secara konstitusional, Dewan Penasihat Ratu untuk Kanada adalah badan yang memberi nasihat kepada penguasa atau perwakilan mereka tentang pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Tugas ini hampir secara eksklusif dilakukan oleh sebuah komite di dalam Dewan Penasihat Queen yang dikenal sebagai Kabinet yang secara kolektif menetapkan kebijakan dan prioritas pemerintah untuk negara. Ini terdiri dari menteri Mahkota dan diketuai oleh perdana menteri. Penguasa menunjuk anggota Kabinet atas saran perdana menteri yang, berdasarkan konvensi, dipilih dari Dewan Rakyat atau, lebih jarang, Senat. Selama masa jabatannya, pemerintah harus mempertahankan kepercayaan Dewan Rakyat, dan mosi penting tertentu, seperti pengesahan anggaran pemerintah, dianggap sebagai mosi kepercayaan. Undang-undang dibentuk oleh pengesahan RUU melalui Parlemen, yang disponsori oleh pemerintah atau anggota Parlemen secara individu. Setelah RUU disetujui oleh Dewan Rakyat dan Senat, persetujuan kerajaan diperlukan untuk membuat RUU tersebut menjadi undang-undang. Hukum kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengawasi dan menegakkan.