Kementerian Perhubungan dan Pengairan Negara Pasundan

Kementerian Perhubungan dan Pengairan Negara Pasundan dibentuk atas surat keputusan Letnan Gubernur Jendral Indonesia tanggal 6 Oktober 1948 No.2. Dengan adanya surat keputusan ini maka tugas, kekuasaaan, hak, dan kewajiban Pemerintah Umum dalam hal pengairan dan pembangunan serta hal lain yang terkait akan diserahkan kepada Negara Pasundan terhitung sejak tanggal 1 Juli 1948. Selama masa kerjanya, kementerian ini sempat berganti-ganti nama karena pembentukan kabinet baru. Pada pembentukan kabinet pertama, Kabinet Adil, nama kementerian ini adalah Kementerian Perhubungan dan Pengairan. Kemudian, pada pembentukan kabinet kedua, Kabinet Djumhana I, kementerian ini berubah menjadi Kementerian Perhubungan. Pada pembentukan kabinet ketiga, Kabinet Pasundan, nama kementerian ini kembali menjadi Kementerian Perhubungan dan Pengairan. Namun, tokoh yang menjadi Menteri Perhubungan dan Pengairan Negara Pasundan dalam tiga kali pergantian kabinet tersebut tetap Ir. Tan Hwat Tiang. Dalam melakukan pekerjaannya, Kementerian Perhubungan dan Perairan Negara Pasundan mengalami sejumlah kendala seperti kekurangan sumber daya manusia yang berpengalaman, kendaraan dan peralatan yang belum memadai, kesulitan mendapatkan bahan perlengkapan dan peralatan dari dalam dan luar negeri, instabilitas kondisi masyarakat, keadaan daerah yang masih belum sepenuhnya aman, dan persoalan keuangan.