Hak asasi manusia di Jepang

Topik hak asasi manusia di Jepang sering menjadi kontroversi terutama di dalam negeri sejak akhir Perang Dunia II, yang menyebabkan berakhirnya ekspansi militer yang agresif secara tiba-tiba ketika dianggap sendiri adalah kekaisaran. Kecenderungan pemerintahan Jepang berturut-turut terutama di bawah Partai Demokrat Liberal (LDP) atau kelompok ultra-nasionalis seperti Uyoku dantai untuk kemudian menutupi atau menyangkal sejarahnya setiap kali pelanggaran hak asasi manusia besar terjadi juga umum terjadi di Jepang saat ini. Jepang tidak memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi ras, etnis, atau agama, atau diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Negara ini juga tidak memiliki lembaga HAM nasional. Human Rights Scores Dataverse menempatkan Jepang di suatu tempat di antara negara-negara G7 dalam kinerja hak asasi manusianya, di bawah Jerman dan Kanada dan di atas Britania Raya, Prancis, Italia, dan Amerika Serikat. Fragile States Index menempatkan Jepang di urutan kedua terakhir di G7 setelah Amerika Serikat dalam sub-indikator "Hak Asasi Manusia dan Aturan Hukum". Orang asing di Jepang sering menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin tidak dilakukan oleh warga negara Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, media non-Jepang telah melaporkan bahwa perusahaan Jepang sering menyita paspor pekerja tamu di Jepang, khususnya pekerja tidak terampil. Para kritikus menyebut praktik ini, yang legal dan didorong di Jepang, pemaksaan dan bentuk perdagangan manusia. Menurut angka Kementerian Kehakiman (MOJ), kantor Biro Hukum Jepang dan sukarelawan kebebasan sipil menangani 359.971 pengaduan terkait hak asasi manusia dan 18.786 laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama tahun 2003.