Sekularisme di Turki

Sekularisme di Turki mendefinisikan hubungan antara agama dan negara di Turki. Sekularisme pertama kali diperkenalkan pada tahun 1928 amendemen Konstitusi tahun 1924, yang dihapus ketentuan yang menyatakan bahwa "Agama Negara adalah Islam", dan kemudian reformasi dari presiden pertama Turki Mustafa Kemal Ataturk, yang mengatur persyaratan administratif dan politik untuk menciptakan negara modern, demokratis, sekuler, dan selaras dengan Kemalisme. Sembilan tahun setelah pengenalan, laïcité secara eksplisit dinyatakan dalam artikel kedua dari konstitusi Turki pada 5 Februari 1937. Saat ini Konstitusi 1982 tidak mengakui suatu agama resmi atau mempromosikan apapun. Prinsip sekularisme Turki, lebih kepada pemisahan antara negara dan agama dan Atatürk sebagai intelektual Turki "mencari" sekularisme sebagai prinsip moderinisasi negara dan juga gagasan progresif yang meliputi tidak hanya kehidupan politik dan pemerintahan namun juga lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang masih didominasi dengan takhayul, dogma dan ketidaktahuan. Tidak seperti definisi lain dari sekularisme di mana sekularisme bermaksud pemisahan antara gereja dan negara, di Turki istilah laiklik menunjukkan kontrol negara dan peraturan hukum agama. "laïcité" Turki merupakan panggilan untuk pemisahan agama dan negara, tetapi juga menggambarkan keadaan sikap sebagai salah satu dari "netralitas aktif". Tindakan Turki yang berkaitan dengan agama secara hati-hati dianalisis dan dievaluasi melalui Presidensi Urusan Agama. Tugas-tugas Kepresidenan Urusan Agama adalah "untuk melaksanakan pekerjaan yang menyangkut keyakinan, ibadah, dan etika Islam, mencerahkan masyarakat tentang agama mereka, dan mengelola tempat ibadah suci".