Masyarakat Telematika Indonesia

Masyarakat Telematika Indonesia atau disingkat MASTEL, merupakan salah satu lembaga nirlaba di Indonesia yang didirikan pada 1 Desember 1993. MASTEL merupakan wadah bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan penyiaran yang terdiri dari pelaku usaha, organisasi, asosiasi, dan profesional. Ketua Umum MASTEL periode 2021 - 2024 adalah Sarwoto Atmosutarno. Ketua Umum MASTEL ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. MASTEL memainkan peran yang sangat strategis sebagaimana amanah Undang-Undang 36 tahun 1999 kepada Pemerintah agar melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Atas dasar tersebut, susunan pengurus MASTEL periode 2018-2021, mendapatkan pengukuhan dari Menkominfo yang dituangkan dalam Keputusan Menteri No. 405 tahun 2018. Survei MASTEL yang sering menjadi referensi adalah survei berjudul Wabah Hoax Nasional yang diadakan pada tahun 2017 dan survei yang diselenggarakan bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017, terkait kesadaran akan perlunya peran pemerintah dalam perlindungan data pribadi masyarakat di internet. MASTEL memublikasikan surat-surat rekomendasi kebijakan, regulasi, dan strategi kepada berbagai Kementerian/Lembaga pada situs web resminya. Termasuk surat-surat yang ditujukan kepada MASTEL yang berasal dari beragam Kementerian/Lembaga, diantaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kemenko Polhukam dan Kementerian Kominfo. Dalam menjalankan perannya, MASTEL aktif menjalin komunikasi dengan beragam Kementerian/Lembaga. Hal ini berkaitan dengan kebijakan, regulasi pemanfaatan teknologi digital, dan transformasi digital yang merambah ke seluruh sektor sehingga dalam berbagai seminar maupun diskusi kelompok terarah, MASTEL mengundang pembicara dari berbagai Kementerian/Lembaga, diantaranya Kemenko Polhukam,Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BAPPENAS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Badan Siber dan Sandi Negara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Lemhannas, Dewan Ketahanan Nasional, dll. Di samping bermitra dengan Kementerian/Lembaga, MASTEL juga bermitra dengan beberapa alat kelengkapan DPR dalam rangka pemberian masukan, pandangan maupun rekomendasi terkait perundang-undangan maupun kebijakan. Alat kelengkapan yang dimaksud, di antaranya Komisi I, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat maupun Panitia Kerja.