Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan

Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan adalah sebuah perjanjian yang ditetapkan oleh 28 negara anggota Uni Eropa untuk memfasilitasi dan mempertahankan stabilitas Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa. Pakta ini didasarkan pada Pasal 121 dan 126 Perjanjian mengenai Fungsi Uni Eropa. Pakta ini mengatur pengawasan kondisi fiskal negara-negara anggota oleh Komisi Eropa dan Dewan Menteri, dan mereka mengeluarkan rekomendasi kebijakan tahunan untuk memastikan agar negara-negara anggota tetap memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pakta ini. Apabila negara anggota melanggar batas defisit dan utang maksimal yang ditetapkan, pengawasan dan permintaan untuk melakukan tindakan korektif akan semakit menguat lewat deklarasi Prosedur Defisit Berlebihan (EDP); dan bila tindakan korektif tak kunjung dilakukan setelah memperoleh peringatan berkali-kali, negara-negara anggota dapat mengeluarkan sanksi ekonomi. Pakta ini ditetapkan oleh sebuah resolusi dan dua regulasi dewan pada Juli 1997. Regulasi pertama "mengenai penguatan pengawasan posisi keuangan dan pengawasan dan koordinasi kebijakan ekonomi" mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1998. Regulasi kedua "mengenai pemercepatan dan klarifikasi pemberlakuan prosedur defisit berlebihan" mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1999. Tujuan pakta ini adalah untuk menjaga kedisiplinan keuangan di Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa. Semua negara anggota Uni Eropa secara otomatis menjadi anggota Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa dan Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan, seperti yang ditetapkan oleh Perjanjian Uni Eropa. Pakta ini mengharuskan negara anggota untuk menerapkan kebijakan fiskal yang bertujuan agar defisit pemerintah tidak melebihi 3% produk domestik bruto (PDB) dan utang tidak melebihi 60% PDB. Apabila jumlah utang melebihi 60%, setiap tahun utang harus dikurangi. Seperti yang ditetapkan oleh regulasi preventif, semua negara anggota Uni Eropa setiap tahunnya harus mengirim laporan untuk dinilai dan diperiksa oleh Komisi Eropa dan Dewan Menteri. Laporan tersebut harus menyajikan perkembangan keuangan negara saat ini dan tiga tahun berikutnya. Laporan ini disebut "program stabilitas" untuk negara anggota zona euro dan "program konvergensi" untuk negara yang bukan anggota zona euro, walaupun substansi keduanya sama. Setelah pakta ini direformasi pada tahun 2005, program-program ini juga mencakup tujuan keuangan jangka menengah (MTO) dan negara anggota juga wajib menjabarkan tindakan yang akan mereka lakukan untuk mewujudkan MTO. Apabila negara anggota Uni Eropa tidak mematuhi batas defisit dan utang, "Prosedur Defisit Berlebihan" akan dimulai. Prosedur ini dijabarkan oleh regulasi "disuasif". Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan pertama kali diusulkan oleh menteri keuangan Jerman Theo Waigel pada pertengahan tahun 1990-an. Jerman telah lama memiliki kebijakan inflasi rendah yang merupakan komponen penting performa ekonomi Jerman yang kuat semenjak tahun 1950-an. Pemerintah Jerman berharap agar mereka dapat meneruskan kebijakan ini lewat SGP.