Pendudukan Indonesia atas Timor Timur

Pendudukan Indonesia atas Timor Timur dimulai pada bulan Desember 1975 dan berlangsung hingga Oktober 1999. Setelah berabad-abad diperintah oleh Portugis, kudeta tahun 1974 di Portugal memicu dekolonisasi di bekas koloninya, menciptakan ketidakstabilan di Timor Timur dan ketidakpastian akan masa depannya. Setelah perang saudara berskala kecil, Fretilin yang pro-kemerdekaan mendeklarasikan kemenangan di ibu kota Dili dan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. Menyusul "Deklarasi Balibo" yang ditandatangani oleh perwakilan Apodeti, UDT, KOTA dan Partai Trabalhista pada tanggal 30 November 1975, pasukan militer Indonesia menginvasi Timor Timur pada tanggal 7 Desember 1975, dan pada tahun 1979 mereka berhasil menghancurkan perlawanan bersenjata terhadap pendudukan. Pada tanggal 17 Juli 1976, Indonesia secara resmi mencaplok Timor Timur sebagai provinsinya yang ke-27 dan mendeklarasikan provinsi Timor Timur. Segera setelah invasi tersebut, Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan Indonesia di Timor Timur dan menyerukan penarikan segera dari wilayah tersebut. Australia dan Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mengakui Timor Timur sebagai provinsi Indonesia, dan segera setelah itu mereka memulai negosiasi untuk membagi sumber daya yang terdapat di Celah Timor.
Pemerintah lain, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan Malaysia, juga mendukung pemerintah Indonesia. Namun invasi ke Timor Timur dan penindasan terhadap gerakan kemerdekaannya menimbulkan kerugian besar terhadap reputasi Indonesia dan kredibilitas internasional. Selama dua puluh empat tahun, pemerintah Indonesia menjadikan rakyat Timor Timur sebagai sasaran penyiksaan, perbudakan seksual, interniran, penghilangan paksa, pengasingan paksa secara rutin dan sistematis, eksekusi di luar hukum, pembantaian, dan kelaparan yang disengaja. Pembantaian Santa Cruz tahun 1991 menyebabkan kemarahan di seluruh dunia, dan banyak laporan mengenai pembunuhan serupa lainnya. Perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia masih kuat; pada tahun 1996 Hadiah Nobel Perdamaian dianugerahkan kepada dua orang dari Timor Leste, Carlos Filipe Ximenes Belo dan José Ramos-Horta, atas upaya berkelanjutan mereka untuk mengakhiri konflik secara damai pekerjaan. Pemungutan suara tahun 1999 untuk menentukan masa depan Timor Leste menghasilkan mayoritas suara yang mendukung kemerdekaan, dan pada tahun 2002 Timor Leste menjadi negara merdeka. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur memperkirakan jumlah kematian selama pendudukan akibat kelaparan dan kekerasan adalah antara 90.800 dan 202.600, termasuk antara 17.600 dan 19.600 kematian atau penghilangan akibat kekerasan, dari jumlah penduduk tahun 1999. sekitar 823.386. Komisi Kebenaran menyatakan pasukan Indonesia bertanggung jawab atas sekitar 70% pembunuhan dengan kekerasan. Setelah pemungutan suara kemerdekaan pada tahun 1999, kelompok paramiliter yang bekerja sama dengan militer Indonesia melakukan gelombang kekerasan terakhir yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur negara. Pasukan Internasional untuk Timor Timur yang dipimpin Australia memulihkan ketertiban, dan setelah kepergian pasukan Indonesia dari Timor Timur, Administrasi Sementara PBB di Timor Timur mengatur wilayah tersebut selama dua tahun, membentuk Unit Kejahatan Berat untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999.
Cakupan pengadilan yang terbatas dan kecilnya jumlah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan di Indonesia telah menyebabkan banyak pengamat menyerukan dibentuknya pengadilan internasional untuk Timor Timur. Universitas Oxford mengadakan konsensus akademis yang menyebut pendudukan Timor Timur sebagai genosida dan Universitas Yale mengajarkannya sebagai bagian dari program Studi Genosida.