Gerakan kemerdekaan Katalonia

Gerakan kemerdekaan Cataluña adalah gerakan politik untuk mengupayakan kemerdekaan Cataluña dari Spanyol. Simbol gerakan ini adalah bendera Estelada. Gerakan politik ini dimulai pada tahun 1922 saat Francesc Macià mendirikan partai Estat Català. Pada tahun 1931, Estat Català dan partai lainnya membentuk Esquerra Republicana de Catalunya. Macià mendeklarasikan Republik Cataluña pada tahun 1931, kemudian menerima tawaran otonomi sebatas negara bagian Spanyol setelah negosiasi dengan Republik Spanyol Kedua. Saat Perang Saudara Spanyol, Jendral Francisco Franco membatalkan otonomi Cataluña pada tahun 1938. Setelah meninggalnya Franco pada 1975, partai politik Cataluña berfokus mengembalikan otonomi dibanding kemerdekaan penuh. Perjuangan kemerdekaan secara penuh dimulai saat Undang-Undang Otonomi 2006, yang disetujui pemerintah Spanyol dan telah melalui referendum di Cataluña, ditentang oleh Mahkamah Agung Spanyol, yang menetapkan bahwa beberapa pasal inkonstitusional, atau harus diterjemahkan secara terbatas. Protes mulai menjadi ramai dan perlahan berubah menjadi tuntutan merdeka. Dimulai dari Kota Arenys de Munt, sekitar 550 munisipalitas mulai mengadakan referendum simbolis pada kisaran 2009 hingga 2011. Seluruh kota memperlihatkan kesetujuan yang tinggi atas kemerdekaan, dengan 30% partisipan mengikuti referendum ini. Protes tahun 2010 melawan keputusan pengadilan, diselenggarakan oleh organisasi kebudayaan Òmnium Cultural, dihadiri lebih dari 1 juta orang. Gerakan ini kemudian diangkat oleh politisi, hingga kemudian diadakan protes massal kedua pada 11 September 2012, yang secara eksplisit menuntut pemerintah memulai usaha kemerdekaan. Presiden Cataluña, Artur Mas, mengadakan beberapa pemilihan, yang tetap memperlihatkan dukungan besar untuk kemerdekaan. Parlemen yang baru kemudian mengadopsi Deklarasi Kedaulatan Cataluña pada tahun 2013, yang menyatakan penduduk Cataluña memiliki hak menentukan masa depan politik mereka sendiri. Pemerintah Cataluña kemudian mengumumkan referendum akan diadakan pada November 2014, dengan pertanyaan mengenai kebangsaan. Pertanyaan yang ditanyakan adalah "Apakah Anda ingin Cataluña menjadi sebuah bangsa?" kemudian diikuti, "(Jika ya,) Apakah anda setuju bangsa ini merdeka?". Pemerintah Spanyol membawa permintaan referendum ini ke pengadilan, yang kemudian diputuskan inkonstitusional. Pemerintah Cataluña kemudian mengubah istilah referendum menjadi konsultasi. Meskipun pengadilan Spanyol tetap melarangnya, referendum ini tetap terjadi. Hasilnya memilih 81% untuk pilihan "Ya dan Ya" untuk kedua pertanyaan tersebut, dengan partisipasi 42% pemilih. Pemilihan berikutnya diulangi pada September 2015, yang dianggap bisa memperkuat isu kemerdekaan. Namun walaupun memenangkan mayoritas kursi, partai pro kemerdekaan kehilangan suara mayoritas dalam pemilihan September. Parlemen baru mengesahkan resolusi yang mendeklarasikan proses dimulainya kemerdekaan pada November 2015. Tahun berikutnya, Presiden baru Carles Puigdemont, mengumumkan referendum mengikat kemerdekaan. Walaupun dinyatakan ilegal oleh pemerintahan Spanyol dan mahkamah konstitusi, referendum tersebut tetap diadakan pada 1 Oktober 2017. Hasilnya 90% mendukung kemerdekaan dengan tingkat partisipasi 43%. Berdasarkan hasil ini, pada 27 Oktober 2017, parlemen Cataluña mengesahkan resolusi pendirian Republik indipenden secara sepihak, dengan dukungan suara yang dianggap ilegal oleh pengacara Parlemen Cataluña karena melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi Spanyol. Di parlemen Cataluña, partai yang mendukung kemerdekaan tergabung dalam Partit Demòcrata Europeu Català, sebelumnya bernama Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya dan Candidatura d'Unitat Popular. PDeCAT dan ERC membentuk koalisi Junts pel Sí. Partai yang menolak perubahan posisi Cataluña adalah Ciutadans dan Partido Popular cabang Cataluña. The Partit dels Socialistes de Catalunya, secara resmi lebih memilih opsi negara persatuan. Podemos, partai ketiga terbesar di parlemen Spanyol, mendukung referendum. Beberapa partai kecil lainnya memilih garis tengah antara penentuan nasib sendiri, atau setidaknya mendukung referendum yang sedang dipertanyakan.