Pemilihan umum Presiden Rusia 2024

Pemilihan umum presiden dijadwalkan akan diadakan di Rusia pada Maret 2024. Sesuai dengan undang-undang pemilu negara tersebut, putaran pertama akan diadakan pada hari Minggu, 17 Maret. Jika tidak ada kandidat yang mendapatkan lebih dari setengah suara, putaran kedua akan diadakan tepat tiga minggu setelahnya, yaitu pada tanggal 7 April 2024. Pemenang pemilu dijadwalkan akan dilantik pada tanggal 7 Mei 2024. Pemilihan umum ini akan menjadi yang pertama setelah amandemen Konstitusi Rusia tahun 2020. Presiden petahana Vladimir Putin memenuhi syarat untuk terpilih kembali sebagai hasil dari amandemen tersebut. Surat kabar Rusia Kommersant melaporkan pada Januari 2023 bahwa persiapan sedang dilakukan untuk kampanye pemilihannya. Hal ini kemudian dibantah oleh juru bicaranya. Putin belum mengumumkan apakah dia akan mencalonkan diri kembali, meskipun secara luas diasumsikan bahwa dia akan melakukannya Pada bulan September 2023, Putin menyatakan bahwa dia akan membuat pengumuman hanya setelah pemilihan diadakan. Pada November 2023, mantan anggota Duma Negara Boris Nadezhdin meluncurkan kampanyenya dengan mengusung platform anti-perang. Meski beberapa kandidat lain telah mengumumkan pencalonan mereka, Nadezhdin adalah orang pertama yang didukung oleh partai politik yang terdaftar, sehingga meningkatkan peluangnya untuk muncul di surat suara. Seperti yang terjadi pada pemilihan presiden Rusia 2018, pemimpin oposisi yang paling menonjol, Alexei Navalny, dilarang mencalonkan diri karena pernah dihukum karena melakukan tindak kriminal, dan ia akan tetap dipenjara selama pemilihan; namun, Navalny meninggal dunia pada 16 Februari 2024. Kasus-kasus kriminal yang dituduhkan kepadanya secara luas dianggap bermotif politik. Akibatnya, banyak pengamat tidak mengharapkan pemilu ini berlangsung bebas dan adil, selain itu, diperkirakan, seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, kampanye akan didominasi oleh presiden saat ini, Vladimir Putin dan juga dipuji oleh kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump, anggota kongres dari Georgia Marjorie Taylor Greene, presiden Belarus Aleksandr Lukashenko dan mantan presiden Brasil Jair Bolsonaro, yang pemerintahannya dituduh terlibat dalam peningkatan penindasan politik sejak invasi Rusia ke Ukraina, yang dimulai pada tahun 2022, membuat Joe Biden, Presiden Amerika Serikat ke-46 dan Amnesty International dianggap "palsu", serta Presiden Biden, Jens Stoltenberg dari NATO, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Britania Raya Rishi Sunak, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas invasi Rusia ke Ukraina.