Misi Pemerintahan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kosovo

Misi Administrasi Sementara PBB di Kosovo atau disingkat UNMIK, adalah suatu misi penjaga perdamaian di Kosovo yang mendapat mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNMIK bahwa mandat tersebut bertujuan "membantu Dewan Keamanan mencapai suatu tujuan menyeluruh, yaitu memastikan kondisi-kondisi demi terciptanya suatu kehidupan yang damai dan normal untuk seluruh penduduk Kosovo dan meningkatkan stabilitas di wilayah Balkan Barat." UNMIK dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1244 yang disahkan pada tanggal 10 Juni 1999. Dalam Resolusi tersebut, PBB memutuskan untuk "[menempatkan] di Kosovo, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, [suatu kehadiran] sipil dan keamanan internasional". UNMIK masih bertugas hingga kini, namun tugas hariannya relatif minim setelah Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dan menerapkan sebuah konstitusi baru, serta berdirinya Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo (EULEX), yang juga bertugas dalam kerangka Resolusi Dewan Keamanan 1244 tersebut. EULEX membantu dan mendukung pemerintahan Kosovo dalam menerapkan aturan-aturan di bidang hukum, khususnya dalam bidang kepolisian, peradilan, dan kepabeanan. Pada suatu sesi pertemuan Majelis Kosovo, sebagian besar anggotanya dan perwakilan lainnya dari rakyat Kosovo telah bertindak di luar kerangka kerja dari Institusi Sementara Pemerintahan Sendiri (PISG) yang dibentuk oleh UNMIK, yaitu memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Kosovo pada tanggal 17 Februari 2008; yang mana para anggota parlemen Kosovo dari etnis Serbia memboikot sesi tersebut. Kosovo adalah subyek sengketa politik dan wilayah yang berkepanjangan antara pemerintah Serbia dengan penduduk mayoritas Kosovo yang beretnis Albania. Sebagian besar penduduk Kosovo mendukung kemerdekaan Kosovo. Secara internasional, 98 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui kemerdekaan Kosovo. Kepala UNMIK adalah Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal, yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan saran dari negara-negara anggota PBB. Farid Zarif, seorang diplomat Afghanistan, telah menjabat posisi tersebut sejak 11 Oktober 2011.