Politik Afganistan

Politik Afghanistan terdiri dari Menteri-Menteri, Gubernur Provinsi dan Majelis Nasional, dengan seorang Amir yang berperan sebagai Kepala Negara dan Panglima Tertinggi dari Angkatan Bersenjata Afganistan serta Perdana Menteri berperan sebagai Kepala Pemerintahan dan Wakil Angkatan Bersenjata Afganistan dan Kepala Kabinet. Negara dipimpin oleh Amir Hibatullah Akhundzada dengan pemerimtahannya dipimpin oleh Mohammad Hassan Akhund yang dibantu oleh dua Wakil Perdana Menteri, Abdul Ghani Baradar dan Abdul Salam Hanafi. Setelah Taliban menguasai Kabul pada tanggal 15 Agustus 2021, Keamiran Islam sedang menjalani masa transisi politik dengan Dewan Koordinasi tidak resmi yang dipimpin oleh negarawan senior dalam proses koordinasi transfer lembaga negara Republik Islam Afghanistan ke Taliban. Pasukan Taliban, sementara itu, menjalankan otoritas polisi yang efektif di negara itu. Pertemuan Kabul tentang pembentukan pemerintah adalah pertemuan khusus laki-laki menurut Fawzia Koofi, mantan anggota Majelis Nasional Afghanistan, yang menyatakan bahwa pemerintahan khusus laki-laki "tidak akan lengkap". Banyak tokoh di dalam Taliban umumnya setuju bahwa kelanjutan dari Konstitusi Afghanistan mungkin, secara potensial, dapat diterapkan sebagai dasar untuk negara baru karena keberatan mereka terhadap pemerintah sebelumnya bersifat agama, dan bukan politik. Pada tanggal 20 Agustus, Abdul Ghani Baradar tiba di Kabul dari Kandahar untuk memulai negosiasi formal dengan Dewan Koordinasi mengenai komposisi dan struktur pemerintahan baru. Beberapa jam setelah penerbangan terakhir pasukan Amerika meninggalkan Kabul pada 30 Agustus, seorang pejabat Taliban yang diwawancarai mengatakan bahwa pemerintah baru kemungkinan akan diumumkan paling cepat Jum'at 3 September setelah Jumu'ah. Ditambahkan bahwa Hibatullah Akhundzada akan secara resmi bernama Emir, dengan menteri kabinet terungkap di Arg dalam sebuah upacara resmi. Abdul Ghani Baradar akan ditunjuk sebagai kepala pemerintahan sebagai Perdana Menteri, sementara posisi penting lainnya akan dijabat oleh Sirajuddin Haqqani dan Mohammad Yaqoob. Di bawah pemimpin tertinggi, pemerintahan sehari-hari akan dipercayakan kepada kabinet. Menurut CNN, pemerintah baru kemungkinan akan menjadi Keamiran Islam Deobandis kesatuan. Dalam sebuah laporan oleh CNN-News18, sumber-sumber mengatakan pemerintah baru akan diperintah mirip dengan Iran dengan Haibatullah Akhundzada sebagai pemimpin tertinggi mirip dengan peran Ayatullah Ali Khamenei, dan akan berbasis di Kandahar. Baradar atau Yaqoob akan menjadi kepala pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Kementerian dan lembaga pemerintah akan berada di bawah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemimpin Tertinggi akan memimpin badan eksekutif yang dikenal sebagai Dewan Tertinggi dengan 11 hingga 72 anggota. Abdul Hakim Ishaqzai kemungkinan akan dipromosikan menjadi Hakim Agung. Menurut laporan itu, pemerintahan baru akan berlangsung dalam kerangka Konstitusi Afganistan 1964 yang diamandemen. Namun, wawancara selanjutnya mengungkapkan kepada News18 bahwa negosiasi belum selesai dan perwakilan masih berada di Kandahar, dan bahwa pengumuman pemerintahan baru tidak akan dilakukan hingga 4 September atau lebih. Pembentukan pemerintah selanjutnya ditunda dengan pengumuman yang ditunda selama beberapa waktu selama minggu 6 September, karena kekhawatiran tentang pembentukan pemerintahan berbasis luas yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Namun kemudian ditambahkan bahwa Rahbari Syura dari Taliban, dewan kepemimpinan kelompok itu terbagi antara Jaringan Haqqani garis keras dan Abdul Ghani Baradar yang moderat atas penunjukan yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan "inklusif". Ini memuncak dalam pertempuran kecil yang menyebabkan Baradar terluka dan dirawat di Pakistan. Dispekulasikan bahwa pemerintah akan diumumkan pada 11 September 2021, peringatan 20 tahun serangan 9/11, dengan undangan mungkin diperluas ke pemerintah Turki, Cina, Iran, Pakistan, dan Qatar. Pada awal September, Taliban merencanakan Kabinet hanya untuk laki-laki, menyatakan bahwa perempuan tidak akan diizinkan untuk "bekerja di posisi tinggi" di pemerintahan dan bahwa perempuan "dikeluarkan" dari Kabinet. Wartawan dan aktivis hak asasi manusia lainnya, kebanyakan perempuan, memprotes di Herat dan Kabul, menyerukan agar perempuan dimasukkan dalam Kabinet. Kabinet bertindak mengumumkan pada tanggal 7 September adalah pria-satunya, dan Departemen Urusan Wanita tampaknya telah dihapuskan.