Referendum konstitusional Kazakhstan 2022

Referendum konstitusional di Kazakhstan, secara lokal disebut Referendum Republik, diadakan pada 5 Juni 2022. Ini adalah referendum ketiga sejak kemerdekaan dari Uni Soviet, dan yang pertama sejak referendum 1995 yang menetapkan konstitusi saat ini. Amandemen tersebut menyusul kerusuhan sipil yang diwarnai kekerasan pada awal Januari yang disebabkan oleh memburuknya kondisi ekonomi dan seruan selanjutnya untuk reformasi politik yang cepat. Amandemen ini mengubah 33 pasal, jumlahnya sepertiga dari total perubahan dalam konstitusi. Para komentator politik percaya bahwa amandemen ini akan mengurangi pengaruh kekuasaan eksekutif, memberikan lebih banyak kekuasaan kepada Parlemen, dan menghilangkan kekuasaan yang telah dipertahankan oleh mantan presiden Nursultan Nazarbayev setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada 2019. Presiden Kassym-Jomart Tokayev pertama kali meluncurkan amandemen yang diusulkan selama Pidato Kenegaraan awal pada Maret 2022. Setelah pengumuman dari Tokayev, ia kemudian membentuk kelompok kerja dalam membentuk proposal untuk perubahan konstitusi bersama dengan Parlemen dan pada April 2022, amandemen konstitusi yang diusulkan kemudian diajukan kepada Dewan Konstitusi untuk disetujui. Selama penyusunan amandemen, beberapa perubahan kontroversial diusulkan oleh anggota parlemen dan pejabat Kazakh mengenai penghapusan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi yang semula digunakan bersama-sama dengan bahasa Kazakh. Serta yang terutama, pengajuan awal untuk memberikan mantan presiden Nazarbayev gelar kehormatan baru sebagai "pendiri Kazakhstan merdeka", bersama dengan hak istimewa lainnya, menghadapi reaksi publik dan akhirnya dibatalkan. Pada tanggal 29 April, Presiden Tokayev mengajukan gagasan untuk mengadakan Referendum Republik untuk menyetujui perubahan dan penambahan yang dilakukan pada konstitusi. Pada awal Mei, Parlemen mengadopsi rancangan paket amandemen dan penambahan konstitusi. Setelah Parlemen menyetujui revisi akhir pada 5 Mei, Tokayev menyetujui rancangan tersebut dan menetapkan tanggal referendum dalam keputusan presiden. Sepanjang kampanye, amandemen serta penyelenggaraan referendum didukung oleh berbagai partai politik pro-pemerintah, lembaga negara, LSM, tokoh masyarakat, dan negarawan, termasuk mantan presiden Nazarbayev sendiri. Meskipun dalam referendum ini tidak terjadi kampanye menolak referendum secara terpadu, aktivis sipil dan kelompok oposisi mengkritisi referendum ini karena faktor finansial dari referendum tersebut, jangka waktu yang singkat untuk kampanye, dan kurangnya dialog antara pemerintah Kazakh dan warga selama penyusunan. Kritikus berpendapat bahwa amandemen ini hanya akan sedikit mengubah situasi politik dalam negeri Kazakhstan dan sebaliknya akan meningkatkan potensi ambisi masa jabatan kedua Presiden Tokayev. Agar disetujui, amandemen yang diusulkan harus mengumpulkan suara mayoritas mutlak dari semua suara, termasuk yang kosong dan tidak sah, di tingkat nasional serta di dua pertiga dari 17 daerah dan kota otonom, dan jumlah pemilih minimal 50% dari pemilih terdaftar. Komisi Pemilihan Pusat (OSK) pada malam tanggal 5 Juni melaporkan jumlah pemilih awal sebesar 68,4% tak lama setelah pemungutan suara ditutup. Exit poll, yang dipublikasikan di media massa pada tengah malam tanggal 6 Juni selama liputan referendum, menunjukkan bahwa lebih dari 74% warga Kazakh mendukung perubahan konstitusi. Keesokan paginya, OSK mengumumkan bahwa pemilih menyetujui 56 amandemen Konstitusi Kazakhstan, dengan 79,2% pemilih mendukung dan 19,2% menentang.