Bingky Irawan

Bingky Irawan adalah seorang pemuka Konghucu dan tokoh pejuang emansipasi penganut ajaran Konghucu di Indonesia. Bingky saat ini adalah anggota presidium Matakin. Matakin singkatan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, semacam Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk agama Islam. Matakin mengurus berbagai hal seputar Konghucu dari Sabang sampai Merauke, mulai dari soal ritual, rumah ibadah (kelenteng), hingga hubungan antaragama dan pemerintah. Ia juga adalah mantan ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) Jawa Timurdan mantan pengurus Kelenteng Boen Bio di Jl Kapasan Surabaya. Bingky dikenal sangat dekat dengan KH Abdurrahman Wahid, mantan presiden Republik Indonesia sekaligus kiai senior Nahdlatul Ulama. Ia memperjuangkan hak-hak sipil umat Konghucu dan warga Tionghoa umumnya. Pada era Orde Baru, warga keturunan Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi hampir di segala bidang. Ekspresi budaya Tionghoa dilarang keras. Harus ganti nama dan ganti agama. Rezim Orde Baru hanya membakukan lima agama sebagai agama resmi. Di luar lima itu dianggap bukan agama, termasuk Konghucu. Para penganut ajaran Konghucu ini juga diawasi secara ketat, termasuk ketika beribadah di kelenteng masing-masing. Berdasar catatan Irianto Subiakto dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sedikitnya ada 50 peraturan perundangan-undangan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia. Sebut saja Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang peraturan ganti nama bagi WNI yang memakai nama Tionghoa. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 285 Tahun 1978 tentang larangan mengimpor, memperdagangkan, dan mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf, aksara, dan bahasa Tionghoa. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37 Tahun 1967 tentang kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah Tionghoa. Saat menjadi Presiden Indonesia, Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Keppres ini mengatur antara lain penyelengaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Pada tahun 2001 Gus Dur kembali membuat gebrakan dengan menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif. Gus Dur sendiri hadir dalam perayaan Imlek tingkat nasional di Jakarta. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid kemudian diteruskan oleh Megawati Soekarnoputri, penggantinya. Presiden Megawati menetapkan Tahun Baru Imlek alias Sin Cia sebagai hari libur nasional. Ekspresi budaya, agama, seni, bahasa, dan segala sesuatu yang berbau Tionghoa pun bisa dinikmati di tanah air.