Bangsamoro

Bangsamoro, secara resmi bernama Daerah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao, adalah wilayah otonom yang terletak di selatan Filipina. Sebelumnya wilayah ini bernama Daerah Otonom Mindanao. Menggantikan Daerah Otonom Mindanao, Bangsamoro dibentuk dengan pengesahan undang-undang dasarnya, Hukum Organik Bangsamoro, menyusul referendum dua bagian yang mengikat secara hukum di Mindanao Barat dan diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari 2019. Pengesahan itu dikonfirmasi beberapa hari kemudian pada 25 Januari oleh Komisi Pemilihan. Pembentukan Bangsamoro adalah puncak dari beberapa tahun pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dan beberapa kelompok otonom; khususnya Front Pembebasan Islam Moro yang menolak keabsahan Mindanao dan menyerukan pembentukan wilayah dengan lebih banyak kekuasaan yang diserahkan dari pemerintah nasional. Sebuah perjanjian kerangka kerja yang dikenal sebagai Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro dinegosiasikan antara pemerintahan Benigno Aquino III dan Front Pembebasan Islam Moro pada tahun 2014. Setelah negosiasi dan debat lanjutan mengenai ketentuan tertentu, Kongres Filipina membuat dan meratifikasi undang-undang dasar untuk wilayah tersebut, sekarang disebut sebagai Hukum Organik Bangsamoro; RUU itu ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Rodrigo Duterte pada 26 Juli 2018. Terlepas dari pertanyaan tentang konstitusionalitas wilayah tersebut, karena akan mengadopsi sistem parlementer di wilayah negara dengan sistem pemerintahan presidensial, tak ada keputusan pengadilan yang dibuat melawan hukum organik dan akibatnya Komisi Pemilihan mengadakan plebisit dua bagian: satu oleh warga Mindanao menentukan apakah akan membubarkan Mindanao, kemudian segera menggantinya dengan Bangsamoro sekaligus menyusul kemenangan suaranya pada bagian pertama, dan bagian kedua diambil oleh kota dan barangay tetangga di provinsi Lanao Utara dan Cotabato mengenai penyerahan mereka ke wilayah Bangsamoro. Sebagai hasil dari bagian kedua dari plebisit, 63 barangay di provinsi Cotabato diserahkan kepada pemerintah Bangsamoro, menambah wilayah otonomi daerah. Bangsamoro menggantikan Mindanao sebagai satu-satunya wilayah otonomi mayoritas Muslim di Filipina. Saat ini dalam masa transisi hingga 2025, pemerintah Bangsamoro telah dianggap sebagai tempat ujian bagi debat yang lebih luas tentang reformasi konstitusi dan federalisme di Filipina.