Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsi para pihak yang membuat perjanjian. Dalam penegakan hukum, terdapat prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam konsideran huruf c, yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara dua aspek penting dalam penegakan hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Asas keseimbangan dapat dijelaskan sebagai prinsip yang menuntun pembuatan keputusan hukum dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dan saling bertentangan. Prinsip ini mengharuskan para penegak hukum untuk mencapai suatu titik tengah yang memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia adalah prinsip mendasar dalam hukum yang mengakui setiap individu memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Hal ini mencakup hak-hak dasar manusia seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan martabat pribadi. Penegakan hukum harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak merendahkan martabat manusia dan tidak melanggar hak-hak yang melekat pada dirinya. Di sisi lain, hukum juga bertujuan untuk melindungi kepentingan dan menjaga ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan masyarakat mencakup berbagai hal, seperti keamanan publik, stabilitas sosial, dan kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan ini, penegakan hukum perlu mengambil langkah-langkah yang dapat menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, dan menanggapi pelanggaran hukum dengan tegas. Prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat menuntut penegak hukum untuk menjaga harmoni antara dua aspek ini. Penegakan hukum yang efektif adalah yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu tanpa mengorbankan kepentingan dan ketertiban masyarakat, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai kasus, seperti penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat membahayakan keamanan masyarakat. Dalam menangani kasus semacam itu, penegak hukum harus memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap memperhatikan hak-hak individu yang terlibat tanpa mengorbankan kepentingan dan ketertiban masyarakat secara umum.