People of the Philippines v. Santos, Ressa and Rappler

People of the Philippines v. Santos, Ressa and Rappler (R-MNL-19-01141-CR), dikenal juga sebagai kasus pencemaran nama baik Maria Ressa, adalah sebuah kasus pidana di Filipina yang melibatkan Maria Ressa, pemilik dan direktur utama Rappler, Inc. Ressa dituduh telah melanggar pasal pidana mengenai pencemaran nama baik di Internet dan divonis bersalah oleh Hakim Rainelda Estacio-Montesa di Pengadilan Wilayah Pertama Manila pada 15 Juni 2020. Ia menjadi orang kedua di Filipina yang divonis bersalah melanggar pasal tersebut. Kasus ini dimulai oleh karena sebuah artikel yang diterbitkan di Rappler oleh Reynaldo Santos, Jr., yang menuduh mantan Ketua Mahkamah Agung Filipina menerima suap dari seorang pebisinis berkebangsaan Filipina-Tiongkok Wilfredo Keng. Santos, Ressa, dan beberapa orang lain ditetapkan sebagai tersangka secara berlaku surut, karena artikel Santos diterbitkan empat bulan sebelum pasal tersebut berkekuatan hukum tetap. Setelah vonis bersalahnya, Ressa mengumumkan bahwa ia akan mengajukan banding ke Mahkamah Banding dan Mahkamah Agung bila diperlukan. Rappler Inc., sebagai sebuah perusahaan berbadan hukum, tidak divonis bersalah, namun Santos sebagai penulis artikel tersebut ikut divonis. Ressa, sebagai direktur utama Rappler, juga divonis bersalah. Pada saat ia ditetapkan sebagai tersangka, Santos tidak lagi bekerja sebagai seorang wartawan. Pengadilan menyatakan bahwa Ressa "tidak dapat membuktikan bahwa mereka (Rappler) dapat memverifikasi tuduhan dari berbagai macam tindak pidana yang diduga dalam artikel tersebut ... (Rappler) menerbitkan artikel tersebut di situs web mereka tanpa memedulikan apakah isi artikel tersebut benar atau salah." Putusan tersebut juga menyatakan bahwa Ressa menyebut dirinya sebagai redaktur eksekutif alih-alih sebagai pemimpin redaksi (editor-in-chief) untuk mengelak dari pertanggungjawab pidana. Putusan ini dikecam oleh berbagai kelompok pembela hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Komisioner Hak Asasi Manusia PBB menyebut putusan ini sebagai "bagian dari sebuah pola yang menekan pers di Filipina."