Vonis Gila pada Hukum Inggris

Vonis gila dalam Hukum Inggris adalah pembelaan atas tuntutan pidana bagi terdakwa yang dianggap mengalami kealpaan dalam memahami tindak kriminal yang dilakukannya. Pembelaan dapat dinyatakan dalam dua format, yakni (1) ketika terdakwa menyatakan bahwa dirinya gila saat melakukan tindak kriminal dan (2) ketika terdakwa menyatakan bahwa dirinya gila saat persidangan. Format pertama mengharuskan terdakwa untuk menunjukkan bahwa ia menderita penyakit yang merusak fungsi pikiran dan menyebabkan catat akal sehingga ia tak mampu untuk mencerna tindak kejahatannya sebagai sebuah kesalahan. Sedangkan, pada format kedua, terdakwa diharuskan membedakan putusan "bersalah" dan "tidak bersalah", memberi petunjuk kepada pengacara, dan mengenali dakwaan yang dihadapinya. Jika ia terbukti gila, maka ia akan dijerat di bawah Undang-Undang Acara Pidana (Kegilaan) 1964 meski hakim memiliki keleluasaan dalam memutuskan vonisnya. Vonis gila pada terdakwa awalnya muncul pada tahun 1324 dan telah diterapkan pada persidangan hingga akhir abad ke-16. Bila pembelaan itu terbutki maka terdakwa diizinkan untuk pulang atau dipenjara sementara waktu hingga ia mendapatkan pengampunan kerajaan. Setelah tahun 1542, seorang terdakwa yang menjadi gila sebelum diadili, tidak dapat diadili atas kejahatan apapun sekalipun itu tindak pengkhianatan tingkat tinggi. Sepanjang abad ke-18, tes untuk memvonis gila pada terdakwa meliputi serangkaian hal, di antaranya: terdakwa diminta untuk membuktikan bahwa ia tak mampu membedakan antara kebaikan dan kejahatan, dan membuktikan bahwa dirinya menderita penyakit mental yang membuatnya tak mampu memahami komsekuensi dari tindakannya. Aturan ini berasal dari Aturan M'Naghten, berdasarkan persidangan Daniel M'Naghten pada tahun 1843. Pembelaan atas vonis gila telah menuai kritik tajam khususnya dari Komite Butler yang menilai bahwa aturan itu didasarkan pada sifat gangguan mental yang terlalu terbatas, interpretasi keliru dari M'Naghten Rules, dan terkait bahwa aturan itu sudah ketinggalan jaman. Komite mengusulkan reformasi hukum (1975) yang dibarengi dengan rancangan undang-undang (1989) oleh Komisi Hukum. Sayangnya, kedua hal ini justru diabaikan oleh pemerintah.