Undang-Undang Dasar Pemerintahan Sekuler Negara Gereja

Undang-Undang Dasar Pemerintahan Sekuler Negara Gereja adalah undang-undang dasar Negara Gereja yang merupakan salah satu bentuk konsesi dari Paus Pius IX untuk meredam Revolusi 1848. Undang-undang dasar tersebut dipublikasikan pada tanggal 14 Maret 1848. Undang-undang dasar tersebut membentuk dua kamar legislatif. Dewan tinggi terdiri dari anggota-anggota yang diangkat oleh Paus dan memiliki masa jabatan seumur hidup, sementara yang kedua terdiri dari 100 anggota yang dipilih rakyat. Undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif tersebut harus diteliti oleh Dewan Kardinal terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Paus untuk memperoleh persetujuannya. Urusan-urusan gerejawi tidak termasuk ke dalam wewenang lembaga legislatif tersebut.