Politik Korea Utara

Politik Korea Utara berlangsung dalam kerangka filosofi resmi negara, Juche, sebuah konsep yang diciptakan oleh Hwang Chang-yŏp dan kemudian dikaitkan dengan Kim Il-sung. Dalam praktiknya, Korea Utara berfungsi sebagai negara satu partai di bawah kediktatoran keluarga totaliter, dijelaskan bahkan sebagai monarki absolut dengan Kim Il-sung dan ahli waris sebagai penguasanya. Sementara Economist Intelligence Unit, mengakui bahwa "tidak ada konsensus tentang bagaimana cara mengukur demokrasi" dan bahwa "definisi dari demokrasi diperdebatkan," menilai Korea Utara sebagai rezim paling otoriter di indeks demokrasi dari 167 negara. Sistem politik Korea Utara dibangun di atas prinsip sentralisasi. Sementara Konstitusi Korea Utara secara resmi menjamin perlindungan hak asasi manusia, dalam praktiknya ada batas parah pada kebebasan berekspresi, dan pemerintah secara erat mengawasi kehidupan warga Korea Utara. Konstitusi mendefinisikan DPRK sebagai "kediktatoran demokrasi rakyat" di bawah kepemimpinan Partai Buruh Korea, yang diberikan supremasi hukum atas partai politik lainnya. Meskipun ketentuan konstitusi untuk demokrasi, dalam praktiknya, Pemimpin Tertinggi, Kim Jong-un, memegang kontrol mutlak atas pemerintah dan negara. Partai yang berkuasa adalah Partai Buruh Korea (WPK). WPK telah berkuasa sejak pembentukannya pada tahun 1948. Dua partai politik kecil juga ada, tetapi terikat secara hukum untuk menerima peran putusan WPK. Pemilihan hanya terjadi pada calon tunggal, dengan calon secara efektif dipilih terlebih dahulu oleh WPK. Kim Il-sung memerintah negara ini dari 1948 sampai kematiannya pada Juli 1994, memegang kantor Sekretaris Jenderal WPK dari 1949 hingga 1994, Perdana Menteri Korea Utara dari 1948 hingga 1972 dan Presiden dari 1972 hingga 1994. Dia digantikan oleh putranya, Kim Jong-il. Sejak muda, Kim telah ditunjuk untuk menjadi penerus ayahnya sejak 1980-an, itu membawanya tiga tahun untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia ditunjuk untuk mengisi posisi lama ayahnya sebagai Sekretaris Jenderal pada tahun 1997, dan pada tahun 1998 menjadi ketua Komisi Pertahanan Nasional, yang memberinya kekuasaan atas angkatan bersenjata. Konstitusi diubah untuk membuat Ketua NDC sebagai "posisi tertinggi di negara." Pada saat yang sama, posisi presiden dihapus dari konstitusi, dan Kim Il-sung dijadikan "Presiden Abadi Republik" untuk menghormati dirinya untuk selamanya. Kebanyakan analis percaya bahwa gelar tersebut menjadi produk dari kultus kepribadian yang dikembangkan selama hidupnya. Dunia Barat umumnya memandang Korea Utara sebagai kediktatoran; pemerintah telah secara resmi mengganti semua referensi untuk Marxisme-Leninisme dalam konstitusi mereka dengan konsep yang dikembangkan secara lokal dari Juche, atau kemandirian. Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada penekanan besar pada Songun atau filosofi "militer pertama". Semua referensi untuk komunisme telah dihapus dari konstitusi Korea Utara pada tahun 2009. Status militer telah ditingkatkan, dan tampaknya untuk menduduki pusat sistem politik Korea Utara; semua sektor sosial dipaksa untuk mengikuti semangat militer dan mengadopsi metode militer. Kegiatan publik Kim Jong-il sangat terfokus pada "bimbingan on-the-spot" dari tempat dan kegiatan yang terkait dengan militer. Status militer yang ditingkatkan dan sistem politik yang berpusat ke militer dikonfirmasi pada sesi pertama dari Majelis Tertinggi Rakyat ke-10 (SPA) dengan promosi anggota NDC ke dalam hierarki kekuasaan resmi. Semua anggota NDC dimasukkan ke dalam dalam dua puluh posisi teratas pada tanggal 5 September, dan semua kecuali satu menduduki dua puluh posisi teratas di ulang tahun ke-50 Hari Pendirian Nasional pada 9 September.