Dewan Jenderal

Dewan Jenderal adalah sebuah istilah yang dikemukakan oleh dewan pimpinan PPI kepada Presiden Soekarno di era demokrasi terpimpin untuk menuduh beberapa jenderal TNI AD yang dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari angkatan bersenjata, 5 Oktober 1965. Menurut Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, kelompok ini sebenarnya bernama resmi Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat. Pada pertengahan tahun 1965, situasi di lingkungan istana semakin memanas ketika berkembang isu bahwa Dewan Jenderal akan merencanakan pameran kekuatan (machts-vertoon) di hari Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal akan melakukan kudeta kontra-revolusioner. Beredar isu juga yang menyebutkan susunan kabinet Dewan Jenderal yang sudah disiapkan setelah kudeta, yang terdiri dari: Perdana Menteri: Jenderal A.H. Nasution
Wakil Perdana Menteri/Menteri Pertahanan: Letnan Jenderal Ahmad Yani
Menteri Dalam Negeri: R. M. Hadisoebeno Sosrowerdojo
Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani
Menteri Hubungan Perdagangan: Brigadir Jenderal Ahmad Sukendro
Menteri /Jaksa Agung: Mayor Jenderal Siswondo Parman
Menteri Agama: K.H. Rusli A. Wahid
Menteri / Panglima Angkatan Darat: Mayor Jenderal Ibrahim Adjie
Menteri / Panglima Angkatan Laut: tidak diketahui
Menteri / Panglima Angkatan Udara: Marsekal Madya Rusmin Nurjadin
Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian: Inspektur Jenderal Polisi Jasin Sebagai tandingan, biro khusus PKI membentuk gerakan yang dinamai Dewan Revolusi Indonesia, yang nantinya berperan dalam Gerakan 30 September (G30S). Bertindak sebagai Ketua Dewan Revolusi adalah Letnan Kolonel Untung Syamsuri, salah satu perwira angkatan darat yang berada dibawah pengaruh PKI. Namun, setelah peristiwa G30S hingga pemakaman para jenderal di tanggal 5 Oktober 1965, keberadaan Dewan Jenderal yang dituduhkan PKI tidak terbukti.