Kemunduran demokrasi

Kemunduran demokrasi, juga dikenal sebagai otokratisasi atau de-demokratisasi, adalah penurunan kualitas demokrasi secara bertahap, dan merupakan kebalikan dari demokratisasi, yang dapat mengakibatkan negara kehilangan kualitas demokrasi-nya, menjadi otokrasi atau rezim otoriter. Kemunduran demokrasi disebabkan oleh pelemahan institusi politik penopang sistem demokrasi yang dilakukan oleh negara, seperti penyerahan kekuasaan secara damai atau sistem elektoral. Meskipun elemen-elemen politik ini dianggap mengarah pada kemunduran, komponen penting demokrasi lainnya seperti pelanggaran hak individu dan kebebasan berpendapat yang mempertanyakan kesehatan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem demokrasi dari waktu ke waktu. Ilmuwan politik Nancy Bermeo berpendapat bahwa bentuk-bentuk kemunduran demokrasi yang mencolok, seperti kudeta terbuka dan kecurangan pemilihan umum, telah menurun sejak berakhirnya Perang Dingin, sementara bentuk-bentuk kemunduran yang lebih halus dan "menjengkelkan" telah meningkat. Bentuk kemunduran yang terakhir melibatkan pelemahan lembaga-lembaga demokrasi dari dalam. Bentuk-bentuk halus ini sangat efektif ketika ia dilegitimasi melalui institusi yang diharapkan oleh rakyat untuk melindungi nilai-nilai demokrasi. Gelombang Ketiga demokratisasi, yang bermula pada pertengahan dekade 1970-an, mengubah struktur politik formal yang ada di banyak negara berkembang. Namun demikian, proses demokratisasi tersebut tidaklah linier, karena hanya sejumlah kecil negara yang telah mengalami transisi menuju demokrasi yang berhasil membangun rezim demokratik yang terkonsolidasi dan berfungsi. Sejak tahun 2001, terdapat lebih banyak otokrasi daripada demokrasi di dunia dan akibatnya, mempercepat dan memperdalam “gelombang ketiga otokratisasi”. Ditambah lagi, selain transisi ke otokratisasi, kemunduran demokrasi juga dapat menyebabkan regresi otoriter, ke revolusi, ke rezim hibrida saat mereka memasuki "zona abu-abu" politik. Kemunduran karena pandemi adalah jenis kemunduran demokrasi yang terkait dengan krisis nasional. Ia terjadi ketika para pemimpin memberlakukan aturan otoriter selama keadaan darurat nasional yang tidak proporsional hingga memarahnya krisis atau tetap berlaku setelah situasi membaik. Ini telah terjadi di beberapa negara selama pandemi COVID-19.