Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) menilai bahwa bangkrutnya Bank Silicon Valley (SVB) memang ada kaitannya dengan ekosistem startup di Amerika Serikat (AS). Namun sektor perbankan dan ekosistem startup merupakan dua hal yang terpisah di Indonesia. "Dan kalau ada pun lebih ke off-balance sheet holding menempatkan dana ke corporate PMV [Perusahaan Modal Ventura] mereka, tidak berpengaruh ke ratio group di holding dan subsidiaries," kata Bendahara Amvesindo Edward Ismawan Chamdani kepada Bisnis, belum lama ini (16/3/2023). Edward menambahkan apabila melihat kacamata positif, dia menyinggung posisi SVB akan mendorong ventura capital global melakukan diversifikasi resiko. Termasuk menempatkan di Asia Tenggara. Kondisi yang dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai penggerak utama ekomo Asean. Ekonom Bhima Yudhistira Adhinegar mengatakan bahwa kebangkrutan SVB menjadi pelajaran bahwa kenaikan suku bunga yang terjadi secara serentak diberbagai negara bisa menimbulkan kenaikan risiko perbankan yang cukup serius. Dengan demikian, dia menilai perbankan domestik pun perlu hati-hati menyusun strategi terutama terkait manajemen risiko. "Efek SVB Bank sejauh ini cenderung terkait dengan pendanaan startup. Karena saat era dana murah atau quantitative easing di AS banyak startup mendapat suntikan permodalan lewat SVB Bank. Dikhawatirkan masalah yang ada saat ini akan membuat suntikan modal baru ke startup terganggu," kata Bhima kepada Bisnis. Bhima mengatakan modal ventura dan investor keuangan kakap di ekosistem startup pun benar-benar hati hati dan selektif dalam mendanai startup terutama startup dengan proyeksi rugi jangka panjang. Hal tersebut, lanjut dia, berimbas kepada tuntutan pendanaan yang makin terfokus pada mengejar arus pendapatan stabil dan cash flow dibanding mengejar valuasi. Baca Juga "Kondisi ini akan memperpanjang winter startup. Efek lainnya adalah efisiensi besar-besaran di startup yang secara langsung dan tidak langsung terkait pendanaan dari SVB dan modal ventura afiliasinya," tandasnya. Di sisi lain, PT BNI Modal Ventura (BNI Ventures) menilai bahwa bangkrutnya SVB tidak akan berdampak pada perusahaan. Pasalnya, CEO BNI Ventures Eddi Danusaputro mengatakan dana perusahaan berasal dari induk perusahaan, yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). "Sebagai pemain, berhubung dana kami berasal dari induk, maka BNI Ventures tidak melihat ada dampak terkait Silicon Valley Bank," kata Eddi kepada Bisnis. Di samping itu, Eddi mengatakan modal ventura pelat merah itu juga menyasar perusahaan rintisan (startup) lokal di tahap awal yang belum bergantung pendanaan jumlah besar dari investor asing. “Kami juga menyasar startup lokal di early stage yang tidak atau belum bergantung pada pendanaan jumlah besar dari investor asing,” ujarnya. Perusahaan-perusahaan modal ventura di Indonesia umumnya mendapatkan pendanaan dari bank lokal yang merupakan induk usahanya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 77 persen atau Rp6,7 triliun pinjaman/pendanaan yang diterima modal ventura pada Januari 2023 berasal dari dalam negeri. Dari angka itu, sebanyak 76 persen di antaranya berasal dari bank dalam negeri. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kabarnya telah mengantongi nama-nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan menggantikan Perry Warjiyo. Terlepas dari nama-nama yang telah wara-wiri di Istana Kepresidenan, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Lembaga Simpan Pinjam (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, serta petahana Perry Warjiyo, pelaku usaha menekankan kriteria penting kandidat yang akan memimpin BI. “Pertama, yang duduk di Gubernur BI itu hendaknya yang paham mengenai fungsi bank sentral, jadi betul-betul memang punya kompetensi di bidang moneter dan sistem pembayaran,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Selasa (21/2/2023). Menurutnya, syarat terpenting adalah kandidat harus paham dan kompeten dalam pengelolaan bank sentral. Kedua, Hariyadi berharap Gubernur BI periode selanjutnya dapat mengambil keputusan dengan tepat, utamanya mengenai suku bunga acuan atau BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha. Terlebih, ketidakpastian global pada tahun ini dan ke depannya sangat tinggi, jangan sampai hanya mengikuti gejolak dunia tetapi dia sendiri tidak berani ambil posisi yang mungkin berbeda dengan dunia. Hariyadi yang juga Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap sosok Gubernur BI berikutnya memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, seperti Perry Warjiyo, yang menahan suku bunga untuk tidak naik, di saat bank sentral terus meninggikan suku bunga. “Kemarin waktu Pak Perry itu bagus, dia menahan lama suku bunga nggak naik naik. Itu harus ada keberanian untuk melihat secara tepat kondisi dalam negeri dan mengambil keputusan tepat pula,” lanjutnya. Berdasarkan catatan BI, suku bunga bertahan di level 3,50 persen sejak Februari 2021 hingga Juli 2022. Baru setelahnya terus mengalami kenaikan hingga 5,75 persen pada Januari 2023. Ketiga, menyangkut masalah terus meningkatkan sistem pembayaran. Hariyadi berharap sistem pembayaran Indonesia menjadi lebih baik juga literasi keuangan. “Karena sudah bagus langkah-langkahnya ada QRIS, supaya pembayaran dilakukan dalam negeri, tidak bergantung pada credit card,” tambahnya, Keempat, harapan terakhir pengusaha dalam hal ini Apindo, meminta Gubernur BI selanjutnya dapat menjaga kurs atau mata uang rupiah tetap stabil. “Jaga mata uang kami tetap stabil, tetapi jangan sampai undervalue atau overvalue karena kami membutuhkan kestabilan dari nilai tukar,” tutupnya. Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyampaikan bahwa Gubernur BI mendatang memiliki tugas yang lebih berat, mengingat ketidakpastian global masih tinggi ke depan, terutama dengan masih berlanjutnya tensi geopolitik. Saat ini, berbagai pihak tengah menunggu pengumuman nama-nama kandidat yang akan menggantikan posisi Perry Warjiyo. Di luar tiga nama tersebut pula, kini muncul nama Wakil Menteri BUMN dan Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo. "Kami [Pemerintah] akan memutuskan [nama calon Gubernur BI] kalau tak hari ini, maka besok. Namun, nama-nama sudah masuk," kata Jokowi, Selasa (21/2/2023). Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - Platform financial technology (fintech) DANA mencatatkan peningkatan transaksi digital pada Ramadan 1444 H. Peningkatan terjadi dalam beberapa aspek di antaranya pertumbuhan jumlah orang yang mengakses hingga transaksi yang dilakukan. "Kalau kami melihat tren year on year [yoy], dibandingkan dengan Ramadan 2022. Di DAU [Daily Active User] sendiri sudah meningkat 126 persen. Jadi orang yang mengakses aplikasi kita itu lebih dari dua kali lipat dibandingkan Ramadan tahun lalu," kata Head of Marketing DANA Indonesia Lim Wimawan Kusuma pada acara Ngabuburit Bareng DANA, Kamis (6/4/2023). Sementara itu, Lim menambahkan bahwa Daily Transacting User (DTU) mengalami peningkatan mencapai 103 persen. Ini artinya orang yang melakukan transaksi setiap harinya dalam aplikasi bertumbuh. Pihaknya juga melihat tingginya transaksi karena antusiasme pengguna mengikuti kampanye Ramadan dan berpartisipasi dengan fitur spesial Ramadan seperti donasi dan zakat melalui aplikasi. "Kemudian dari segi transaksinya sendiri juga meningkat sebesar 126 persen mengindikasikan bahwa jumlah orang yang melakukan transaksi semakin banyak," imbuh Lim. Baca Juga Terakhir, Lim menyebutkan bahwa pihaknya juga melihat kenaikan Transacting Purchase Value (TPV) yakni 146 persen. Menurutnya banyak pengguna yang mengeluarkan uangnya di Ramadan kali ini. Di sisi lain, fitur yang paling banyak digunakan selama Ramadan yakni kirim uang, pembayaran QRIS, pembayaran e-commerce, pembelian pulsa dan paket data, serta layanan keuangan. Secara keseluruhan, Lim melihat bahwa transaksi digital pasca pelonggaran pandemi Covid-19 masih meningkat. Menurutnya, kebiasaan masyarakat untuk melakukan pembayaran dengan uang digital masih tinggi. "Ada beberapa transaksi yang turun, seperti yop up game. Namun angkanya turun sedikit dan tidak signifikan. Secara overall, transaksi digital ini penetrasinya semakin baik. Jadi bukan berarti offline, digitalnya hilang. Kebiasaan masyarakat Indonesia sendiri sudah mulai bermigrasi menuju transaksi digital enggak cuma offline saja," paparnya. Di sisi lain, VP of Business Operation DANA Indonesia Luqman Ibnu Purnomo mengatakan bahwa pihaknya juha melihat pertumbuhan yang signifikan dari jumlah merchants di Ramadan 2023 dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu. "Kenaikan jumlah merchants ini bahkan mencapai 45 persen, di mana tahun ini kami berhasil menjalin kemitraan baru dengan beberapa mitra besar, seperti Alfamart dan MAP Group. Imbasnya, pertumbuhan serupa juga kami rasakan dari transaksi merchants, yang mengalami kenaikan hingga lebih dari 60 persen dibandingkan Ramadan 2022," ungkapnya. Pertumbuhan positif tersebut menurutnya banyak dipengaruhi oleh pembelanjaan kebutuhan harian, hingga pembelian produk finansial dan investasi. "Yang tak kalah menarik, preferensi masyarakat untuk melakukan donasi dan sedekah daring juga makin bertambah pesat," tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai restrukturisasi kredit Covid-19 di perbankan tinggal Rp427,7 triliun pada Februari 2023. OJK telah menghentikan kebijakan restrukturisasi Covid-19 secara umum pada bulan ini dan hanya memperpanjang restrukturisasi secara terbatas, yakni kepada tiga segmen dan wilayah tertentu saja. Tiga segmen yang diperpanjang restrukturisasinya adalah UMKM, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar. Berdasarkan wilayah, OJK masih mempertimbangkan bahwa Provinsi Bali belum pulih sepenuhnya dari Covid-19. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan dengan berakhirnya restrukturisasi secara umum, OJK tidak tinggal diam. "Kami melakukan pemantauan terus menerus," katanya dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Senin (3/4/2023). Baca Juga Sementara itu, seiring dengan berhentinya restrukturisasi Covid-19, jumlah kredit restrukturisasi Covid-19 di perbankan pada Februari 2023 terus mencatatkan penurunan menjadi Rp427,7 triliun. "Jika dibandingkan puncak pandemi, ini setengahnya sudah drop," ujar Dian. Jumlah debitur restrukturisasi Covid-19 pun terus menurun menjadi 1,93 juta nasabah. Dian mengatakan penurunan kredit restrukturisasi Covid-19 menunjukkan sudah terjadinya pemulihan ekonomi masyarakat. Meski begitu, otoritas akan terus memonitor dan memastikan berhentinya kebijakan restrukturisasi tidak terlalu mengganggu kredit bermasalah di perbankan. Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross perbankan sendiri terpantau melandai 50 basis poin (bps) menjadi 2,58 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) per Februari 2023. Sementara, NPL nett turun 12 bps menjadi 0,75 persen per Februari 2023. Dia pun meminta perbankan untuk menyiapkan pencadangan seiring berhentinya kebijakan restrukturisasi. "Kemudian, dalam antisipasi perbaikan kondisi, perbankan diminta menerapkan prinsip prudensial," ujarnya. Bank-bank juga diminta memperhatikan portofolio surat berharga negara dan mendorong pengeloalan likuiditas yang terkendali imbas kenaikan suku bunga acuan global. Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan seiring berakhirnya restrukturisasi Covid-19, perbankan terpantau telah gencar melakukan peningkatan cadangan terhadap kredit restrukturisasinya. Menurutnya, hal tersebut menjadi sinyal positif yang mengindikasikan kesiapan masyarakat mengakhiri masa restrukturisasi sejalan dengan rencana pemerintah untuk memperoleh saran WHO terkait penurunan status pandemi Covid-19. "Sehingga dapat diartikan kita siap mengakhiri masa restrukturisasi, kecuali untuk beberapa sektor padat karya yang akan diperpanjang hingga Maret 2024," kata Mahendra. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyiapkan skema restrukturisasi kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebelum terbitnya paying hukum yang mengatur penghapusan piutang macet UMKM. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menjelaskan skema restrukturisasi yang telah disipakan dalam jangka pendek bagi UMKM yakni penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu atau tenor pinjaman, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, serta penambahan fasilitas kredit pembiayaan . “Selain itu juga, konversi kredit pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (14/4/2023). Secara jangka panjang, pemerintah tengah membuat payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden atau Perpres yang mengatur tentang pelaksanaan amanat pasal 339 Undang – Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK yang memuat tentang penghapusan piutang macet UMKM dan pembentukan komite. “Berdasarkan data sementara yang kami himpun, sebanyak lebih dari 246.000 UKM yang dikategorikan kredit macet,” jelasnya. Teten menjelaskan setelah atau UUP2SK disahkan, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan rapat koordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank-Bank Negara atau Himbara. Dari hasil rapat tersebut dihasilkan sejumlah poin untuk ditindaklanjuti. Baca Juga Menurutnya Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara telah mendukung kebijakan penghapusan piutang macet UMKM. Guna merealisasikannya, Bank Himbara membutuhkan kepastian hukum untuk melaksanakan penghapustagihan piutang macet UMKM seperti yang telah tercantum dalam UUP2SK pasal 339 dengan maksimal 2 tahun sejak diundangkan. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pembahasan bersama dengan Lembaga Penjamin seperti PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo dan PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo sebagai pihak penjamin kredit UMKM. Pembahasan juga dilakukan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN terkait dengan kerangka hukum mekanisme penghapustagihan piutang macet UMKM. Selain itu, masih butuh penyamaan persepsi antara pihak terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Penegak Hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat bank BUMN dikendalikan dan diaudit oleh Lembaga Pemerintah. Sementara itu, pelaku usaha Cendol de Keraton, Agus Wiyono menilai selama ini pengusaha yang tengah memerlukan tambahan modal sangat terbantu dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena tingkat suku bunga yang memang rendah hanya sebesar 6 persen. Berbeda dengan kredit pinjaman komersial lainnya yang suku bunganya bisa mencapai sebesar 13 persen. Namun, dia tidak setuju apabila Pemerintah justru dengan mudahnya menghapuskan kredit macet atau kredit bermasalah dari para pelaku UMKM. Dia menilai hutang adalah hutang yang tetap harus dibayar sekalipun pengusaha tersebut benar-benar bangkrut, bukan dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif, hutang tersebut juga harus dibayar. Dia pun menegaskan pemerintah tetap perlu menilai potensi perkembangan pengusaha dan memberi kredit berdasarkan alasan bisnis. Penghapusan kredit macet, tekannya, hanya bersifat membantu sesaat, untuk segelintir pelaku usaha yang tidak kompeten. Dampak jangka panjang justru akan negatif bagi pengusaha yang kinerjanya benar. “Pada dasarnya kami tidak setuju kredit apapun dihapuskan dengan mudah, termasuk UMKM, karena merusak mental si pengusaha. Tetap harus terjalin kerja sama yang sehat antara Pemerintah yang berniat menolong dan pengusaha yang ditolong, sehingga akhirnya kredit murah yang disediakan oleh pemerintah benar-benar dimanfaatkan dengan baik,” terangnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - China telah memblokir akses ChatGPT buatan OpenAI untuk bisa masuk ke negaranya. Meski, banyak warga yang sempat mengakses ChatGPT melalui aplikasi pihak ketiga di WeChat. Namun tak butuh waktu lama, Pemerintah China pun memerintahkan perusahaan induk WeChat yaitu Tencent dan afiliasi Ant Group milik Alibaba untuk mematikan akses ChatGPT pada layanan platformnya atau melalui aplikasi pihak ketiga di toko aplikasi mereka. Sehingga, masyarakat pun terpaksa menggunakan jaringan pribadi alias VPN dan nomor telepon asing untuk membantu mereka mengakses ChatGPT tersebut. Bagi pemerintah China sendiri keberadaan ChatGPT sangat potensial menjadi alat propaganda oleh pemerintah AS untuk memperdaya warganya terkait disinformasi dan manipulasi narasi global untuk kepentingan geopolitik. Tak heran, bila sejumlah layanan memang terhubung ke ChatGPT atau hanya tiruan pun mengalami nasib yang sama. Di mana, ChatGPTRobot dan AIGC Chat Robot, ChatgptAiAi hingga Chat AI Conversation melaporkan bahwa program mereka telah ditangguhkan karena adanya pelanggaran hukum dan peraturan yang relevan. Bahkan Shenlan BL dan AI Duihua memberi tahu penggunanya bahwa layanan akses ChatGPT mereka telah "tidak tersedia" tanpa disertai alasan. Dengan aksi pemblokiran masif, maka Tencent yang merupakan perusahaan induk konglomerat teknologi multinasional China tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah China untuk meluncurkan layanan chatbot serupa yang mirip dengan ChatGPT. Di sisi lain, China pun mulai mengatur regulasi soal pelarangan penggunaan ChatGPT di lingkungan universitas untuk menghindari plagiarism dan ketidakjujuran akademik lainnya. Ini bukan pertama kalinya China memblokir situs web atau aplikasi asing. Beijing telah melarang lusinan situs web dan aplikasi terkemuka AS, di mulai dari pemblokiran Youtube, Gogle, Facebook, YouTube, dan Twitter pada 2009 dan 2010. Selanjutnya, pelarangan Reddit dan Wikipedia pun terjadi pada 2018 dan 2019. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya kenaikan kredit macet atau tingkat wanprestasi ( TWP90 hari) di atas lima persen pada pemain di industri financial peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) per Januari 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono menuturkan bahwa sebanyak 25 perusahaan fintech P2P lending memiliki tingkat wanprestasi 90 hari di atas lima persen. Jumlah itu bertambah jika dibandingkan dengan periode Desember 2022 yang tercatat memiliki 21 perusahaan fintech P2P lending dengan TWP90 hari di atas lima persen. “Berdasarkan data per Januari 2023, jumlah perusahaan fintech P2P lending yang TWP90 hari di atas lima persen ada 25 perusahaan,” ujar Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Februari 2023 secara virtual, Senin (27/2/2023). Ogi menyampaikan bahwa untuk perusahaan fintech P2P lending yang memiliki TWP90 hari di atas lima persen, pihaknya memberikan surat pembinaan dan meminta perusahaan terkait untuk mengajukan action plan berupa perbaikan pendanaan macet. “OJK me-monitor pelaksanaan action plan dengan ketat. Jika kondisi lebih buruk, OJK akan melakukan tindakan pengawasan lanjutan [kepada perusahaan fintech P2P lending dengan TWP90 di atas lima persen],” lanjutnya. Di samping itu, OJK juga menyebut bahwa sebanyak 19 perusahaan fintech P2P lending masih memiliki ekuitas di bawah Rp2,5 miliar. Sedangkan 57 perusahaan fintech P2P lending terpantau masih mengalami kerugian. Ketentuan ekuitas bagi penyelenggara fintech P2P lending sendiri diatur di dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022), di mana untuk tahap ekuitas senilai Rp2,5 miliar harus terpenuhi pada 4 Juli 2023. Sampai dengan Januari 2023, Ogi memaparkan outstanding pembiayaan fintech P2P lending tumbuh sebesar 63,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai Rp51,03 triliun. Sementara itu, lanjut Ogi, tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) tercatat turun menjadi 2,75 persen yoy, di mana pada posisi Desember 2022 berada di angka 2,78 persen. Kendati demikian, OJK mencermati tren kenaikan risiko kredit dan penurunan kinerja di beberapa fintech P2P lending. “OJK monitor perkembangan [outstanding pembiayaan P2P lending], sejalan dengan POJK 10/2022 itu harus dipenuhi oleh masing-masing perusahaan agar P2P lending tetap tumbuh dengan sehat,” pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Jakarta, CNBC Indonesia - Masih ada 1% nasabah PT Asuransi Jiwasraya yang menolak restrukturisasi. Mereka yang menolak terdiri dari nasabah bancassurance dan pensiunan BUMN. Di antaranya, adalah program bancassurance yang memiliki pendanaan liabilitas yang terbesar di antara program asuransi yang lain. Sebagian besar terdiri dari para pensiunan. Begitu diungkapkan salah satu nasabah bancassurance Harry Kurniawan baru-baru ini. Ia berpendapat bahwa seharusnya bank-bank penyalur dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah nasabah. Sebab pihak bank berperan sebagai penyedia platform bagi Jiwasraya sebagai penyedia asuransi.   "Sebenarnya bank tidak bisa hanya lepas dengan berkata itu hanya produk dari Jiwasraya. Tidak bisa. Karena bank adalah penyedia platform," kata Harry kepada CNBC Indonesia. Ia mengibaratkannya dengan e-commerce. Bila toko yang menyediakan produk ternyata menipu, e-commerce seharusnya melakukan konfirmasi kepada pelanggan apakah produk sudah diterima atau belum. Jika penyedia produk ternyata menipu, kata Harry, e-commerce juga turut bertanggung jawab pada masalah ini. Hal ini sebagaimana tertulis dalam undang-undang perlindungan, pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini, ada kerja sama antara pihak perbankan dengan PT Asuransi Jiwasraya. "Sebenarnya solusi bagi pemerintah mudah. Ajak pihak bank ini untuk bersama-sama tanggung jawab sebagai pelaku usaha," kata Harry. Ini juga dapat menyelamatkan citra dari pihak perbankan itu sendiri. Bahwa pihak bank bertanggung jawab atas produk yang diperdagangkan. "Karena yang terjadi saat ini adalah bank berusaha cuci tangan. Ini citra jelek buat bank. Tidak hanya bank yang menjual [asuransi Jiwasraya] ini loh. Tetapi untuk bank-bank yang lain sekarang orang jadi beranggapan bank ini enggak akan tanggung jawab dari program yang dia jual," pungkasnya. Diketahui, terdapat 99% pemegang polis yang bisa menerima pembayaran polis mereka melalui holding asuransi yang ditunjuk pemerintah yaitu IFG Life. Proses restrukturisasi ini dimungkinkan dengan suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PNM). Sementara itu, masih terdapat dana sitaan Kejaksaan Agung dalam kasus Jiwasraya yang baru-baru ini diserahkan pada Kementerian BUMN yang nilainya mencapai Rp 3,1 triliun. Besaran dana sitaan tersebut dinilai lebih dari cukup untuk penyelesaian nasabah yang menolak restrukturisasi. Sebelumnya, Direktur Utama IFG Life Robertus Bilitea mengatakan ada suntikan uang PMN sebesar Rp 20 triliun untuk mengembalikan kerugian kasus Jiwasraya. Ia juga mengungkapkan hal yang sama, yakni sebesar 99% pemegang polis setuju untuk restrukturisasi, yang artinya mereka bersedia untuk mengurangi tagihan kepada Jiwasraya dan tunduk pada polis-polis baru. "Dari sana kemudian kami bersama-sama, Jiwasraya dan IFG Life, memindahkan pemegang polis ini ke IFG Life. Pemindahan ini sudah meng-agregat portfolio 80% lebih. Sesuai dengan pendanaan yang diterima IFG baik lewat pemerintah sebagai pemegang saham PNM Rp20 triliun, dan dari kami holding sebesar Rp6,7 triliun," jelasnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi VI, Senin (30/1/2023) lalu. Harry mengatakan nasabah yang menolak restrukturisasi meminta pemerintah serta PT Asuransi Jiwasraya dan IFG Life untuk bertanggung jawab dengan menegakkan beberapa peraturan. Antara lain, aturan POJK 69/2016 Pls 60-63, di mana nasabah yang menolak proposal restrukturisasi wajib dibayarkan haknya dalam kurun waktu maksimum 3 bulan setelah proposal disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, UU no. 40 tahun 2014 Pasal 126, yang menetapkan pengalihan aset sengketa oleh perusahaan tanpa penyelesaian sengketanya terlebih dahulu sehingga menimbulkan kerugian pihak-pihak lain adalah pelanggaran undang-undang. "Asset bersengketa tidak bisa diklaim sbg aset yang clean & clear. Karenanya asset bersengketa tersebut tidak bisa dipindahkan tanpa penyelesaian sengketanya terlebih dahulu kepada 1% nasabah yang menolak proposal restrukturisasi," ujar Harry. Kemudian KUH Perdata 1338 Ayat 1, 2 dan 3, yang mengatur bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat dan tidak bisa diganti atau diubah secara sepihak. Dalam hal ini, oleh pihak PT Asuransi Jiwasraya.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - Perayaan Hari Raya Idulfitri tidak pernah terlepas dari Tunjangan Hari Raya (THR) yang selalu ditunggu-tunggu. THR biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahu 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Ketentuan terkait THR tahun ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/2/HK.04.00/III/2023. Dalam aturan tersebut, THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Adapun bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. Sementara itu, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional, sesuai dengan perhitungan masa kerja (bulan) dibagi 12 bulan, dikali satu bulan upah. Pada tahun ini, pelaku usaha diminta membayar THR sebelum H-7 Idulfitri atau sebelum 15 April 2023. Sementara, untuk ASN mulai dicairkan pada 4 April 2023. Baca Juga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Instagram resminya (@kemnaker) memberikan tips untuk mengelola THR dengan mengalokasikan kebutuhan dengan persentase berikut ini: 1. Zakat, sedekah, dan THR Keponakan: 20 persen 2. Investasi dan simpanan: 10 persen 3. Membayar utang: 20 persen 4. Dana darurat: 10 persen 5. Kebutuhan lebaran: 40 persen Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) secara secara resmi menetapkan Oni Febriarto Rahardjo sebagai Wakil Direktur Utama yang baru dan Hakim Putratama masuk ke dalam jajaran direksi perseroan. Adapun, Oni mengisi Wakil Direktur perseroan usai Nixon LP Napitupulu ditetapkan sebagai Direktur Utama BBTN. Sedangkan, Hakim Putratama ditunjuk untuk jabatan baru yakni Direktur Institutional Banking. "Tadi telah kita ikuti perubahan susunan pengurus, Wakil Direktur Utama Bapak Oni Febriarto Rahardjo kemudian ada Direktur Institutional Bank oleh Bapak Hakim Putratama sedangkan direksi lainnya tetap," jelas Nixon dalam konferensi pers Kamis (16/3/2023). Untuk diketahui, nama Oni Febriarto sudah tidak asing lagi di institusi bank pelat merah ini. Sebelumnya, Oni pernah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt.) Direktur Utama BBTN pada tahun 2019. Pada saat itu, Oni ditunjuk menjadi Plt. Direktur Utama usai Suprajarto menolak keputusan para pemegang saham untuk memimpin perseroan. Selanjutnya, Hakim Putratama diketahui sebelumnya menjabat sebagai Head of International and Transaction Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR). Kemudian, Hakim juga sempat menjadi bagian di PT Bank Commonwealth hingga Citibank. Adapun, dalam RUPST kali ini jajaran komisaris perseroan tidak mengalami perubahan. Baca Juga “Kami mengucapkan terima kasih atas didikasi dan jasa dari Bapak Haru selama menjabat sebagai Direktur Utama Bank BTN,” tambah Nixon. Alhasil, usai ditutupnya agenda RUPST, secara lebih rinci susunan anggota Direksi BBTN menjadi sebagai berikut: Direksi Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo Direktur Consumer: Hirwandi Gafar Direktur Finance: Nofry Rony Poetra Direktur Human Capital, Compliance and Legal: Eko Waluyo Direktur Asset Management: Elisabeth Novie Riswanti Direktur IT & Digital: Andi Nirwoto Direktur Distribution and Funding: Jasmin Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo Direktur Institutional Banking: Hakim Putratama Dewan Komisaris Komisaris Utama/Independen: Chandra M Hamzah Wakil Komisaris Utama/Independen: Iqbal Latanro Komisaris Independen: Ahdi Jumhari Luddin Komisaris Independen: Armand B Arief Komisaris Indpenden: Sentot A Sentausa Komisaris: Herry Trisaputra Zuna Komisaris: Mohamad Yusuf Permana Komisaris: Andin Hadiyanto Komisaris: Himawan Arief Sugoto Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) mencatatkan himpunan laba bersih sepanjang 2022 mencapai Rp181,16 miliar atau tumbuh 6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari posisi sebelumnya Rp170,26 miliar, Mengutip laporan keuangan yang dipublikasikan pada Harian Bisnis Indonesia Selasa, (21/3/2023) keberhasailan perusahaan mengangkat sisi bottom line diikuti oleh peningkatan pendapatan bunga yang naik 9 persen menjadi Rp892,29 miliar. Di samping itu, Bank Lampung juga diketahui berhasil menekan beban bunga menjadi Rp370,55 miliar dari posisi pada periode yang sama di tahun sebelumnya Rp371,43 miliar. Alhasil, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) perseroan terkerek 17 persen menjadi Rp521,73 miliar. Lebih rinci, pertumbuhan laba tersebut juga diikuti oleh peningkatan rasio penting perseroan. Tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) bank menebal 16 basis poin (bps) menjadi 15,66 persen. Sementara itu, dari sisi intermediasi bank melaporkan telah menyalurkan kredit sebanyak Rp6,18 triliun, tumbuh 4 persen dari portofolio kredit pada 2021 senilai Rp5,92 triliun. Kendati catatkan peningkatan penyaluran kredit, total aset bank justru mengalami koreksi menjadi Rp10,2 triliun pada 2022 dari Rp10,7 triliun pada 2021. Penurunan total aset tersebut disebabkan oleh penipisan kas perseroan menjadi Rp285,89 miliar dari Rp380,7 miliar. Baca Juga Dari sisi himpunan dana masyarakat, Bank Lampung mencatatkan pertumbuhan sebesar 2 persen pada himpunan dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp7,98 triliun sepanjang 2022. Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh himpunan deposito yang naik 6 persen menjadi Rp5,10 triliun. Meski demikian, giro mengalami koreksi sebesar 11 persen menjadi Rp1,22 triliun dari posisi sebelumnya Rp1,37 triliun. Adapun, dari sisi kesehatan aset, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross naik 31 basis poin (bps) menjadi 2,18 persen dari 1,87 persen pada posisi sebelumnya. Meski demikian, capaian ini masih sangat aman dari batas yang ditetapkan regulator maksimal 5 persen. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium , JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan PT Asuransi Jiwa Indosurya Life (Indosurya Life) telah menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) melalui skema (PBO). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono menuturkan bahwa skema PBO yang digunakan Asuransi Indosurya Life dilakukan dengan mengalihkan utang klaim pemegang polis single premium ke ekuitas perusahaan. Ogi menerangkan bahwa skema ini harus mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang polis. Bukan hanya itu, pemegang polis juga harus memahami risiko keseluruhan dari program beserta konsekuensinya. Baca Juga “Artinya, dalam kesepakatan itu pemegang saham pengendali dari Asuransi Indosurya Life bersedia untuk dia keluar sebagai pemegang saham dan kemudian pemegang polis mengkonversi utang klaim menjadi ekuitas,” jelas Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Maret 2023, Senin (3/4/2023). Namun demikian, Ogi menyatakan bahwa saat ini regulator masih menunggu proses konversi tersebut. Merujuk laporan keuangan yang dipublikasikan di laman resmi perusahaan, Indosurya Life memiliki tingkat solvabilitas atau risk-based capital (RBC) berada pada level negatif, yaitu -341,47 persen pada Maret 2022. RBC tersebut memburuk dari sebelumnya per Desember 2021 sebesar -326,33 persen. Sementara itu, rugi setelah pajak Indosurya Life mengalami perbaikan, yakni dari Rp68,8 miliar pada posisi Desember 2021 menjadi Rp8,62 miliar pada Maret 2022. Adapula pada kuartal I/2022, total aset perusahaan mencapai Rp731,26 miliar dengan utang senilai Rp5,58 miliar. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas Antam menguat signifikan pada perdagangan Jumat (14/4/23) mengekor penguatan harga emas dunia yang kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa Di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung, harga emas Antam ukuran 1-gram menguat sebesar Rp.9.000 menjadi Rp. 1.084.000 per batang. Sementara, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam meningkat dan ditetapkan sebesar Rp 977 ribu per gram, naik Rp 9.000 dari perdagangan sebelumnya. Harga emas Antam yang diperjual-belikan beragam dari segi ukurannya. Agar lebih jelasnya, simak data harga emas hari ini.   Pada penutupan perdagangan Kamis (13/4/2023), emas ditutup di posisi US$ 2.039,74 per troy ons. Harga sang logam mulia melambung 1,24%. Harga tersebut adalah yang tertinggi sejak 8 Maret 2022 atau 13 bulan terakhir. Harga emas menguat setelah indeks harga produsen (IPP) AS melandai. Indeks yang melemah semakin menguatkan ekspektasi pasar jika bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) akan segera melunak. IPP mengalami kontraksi 0,5% (month to month/mtm) pada Maret 2023, dari 0% pada Februari.Secara tahunan (year on year/yoy), IPP melandai menjadi 2,7% pada Maret dari 4,9% pada Februari. IPP melandai jauh di bawah ekspektasi pasar yakni kontraksi 0,1% (mtm) dan melandai 2,8% (yoy). Melandainya IPP melengkapi sejumlah data mengenai pergerakan harga di AS yang terus melandai. Inflasi AS secara mengejutkan melandai ke 5% (yoy) pada Maret tahun ini. Inflasi tidak hanya jauh lebih rendah dibandingkan 6% (yoy) pada Februari tetapi juga jauh di bawah ekspektasi pasar (5,1%). Secara month to month/mtm, inflasi AS melandai ke 0,1% pada Maret 2023, dari 0,4% pada Februari. IPP dan Inflasi yang melandai ini menjadi sinyal jika ekonomi Negara Paman Sam akan mulai mendingin setelah tumbuh relatif kencang yakni 2,6% (yoy) padda kuartal IV-2022. Kondisi ini akan mendukung Fed untuk segera melunakkan kebijakan moneternya. Risalah pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang keluar pada Rabu pekan ini menunjukkan adanya proyeksi jika ekonomi AS bisa masuk resesi. "Data ekonomi menegaskan perkiraan pasar jika siklus kenaikan suku bunga mendekati akhir. Hal ini membuat emas semakin menarik," tutur analis Heraus, Alexander Zumpfe, dikutip dari Reuters. Pasar kini bertaruh jika kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 bps kini menjadi 69% pada Mei mendatang. Banyak dari pelaku pasar yang juga memperkirakan jika The Fed akan mulai menahan suku bunga pada Juni tahun ini. Kebijakan yang dovish akan membuat dolar AS terpuruk sehingga emas makin terjangkau untuk investasi. Indeks dolar sendiri anjlok ke posisi 101,01 atau terendah sejak 21 April 2022 atau hampir setahun terakhir. "Inflasi yang melandai serta ekspektasi kebijakan fed yang dovish menjadi underlying yang positif bagi pergerakan emas," tutur analis High Ridge Futures, David Megger, dikutip dari Reuters.  [email protected] [email protected]


Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Syariah Indonesia tbk (BRIS) atau BSI sedang mengkaji rencana akuisisi Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN, setelah adanya spin off Bank Syariah BTN. Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan, pihaknya berharap, akuisisi ini bisa mengembangkan market share dari perbankan syariah di Indonesia. Hal ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Terkait kolaborasi, Bob mengatakan pihaknya terbuka dengan masuknya Bank BTN Syariah karena bisa bekerja sama menunjang pembiayaan kredit perumahan di BSI nantinya.   "Kita lihat ada kolaborasinya misalnya. Unit Usaha Syariah (UUS) BTN merupakan best practice di mortgage sementara BSI unggul di funding," kata Bob ketika ditemui wartawan usai acara diskusi literasi keuangan syariah di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Selasa, (4/4/2023). Meski begitu, Bob mengatakan, proses penggabungan ini tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Masih ada beberapa skema dan tahapan yang disiapkan kedua belah pihak. Terlebih, saat ini, ketentuan spin off UUS tidak lagi dibatasi waktunya sebagaimana pada aturan sebelumnya dibatasi pelaksanaannya pada bulan Juni 2023. Jadi, ada keleluasaan untuk BTN spin off secara matang terlebih dahulu. "Kalau kemarin kenapa mencuat? karena kemarin kan ada peraturan OJK dimana Bulan April harus spin off. Tapi ini sudah bergeser kan, itu tidak menjadi satu hal, jadi punya lebih ruang. kalaupun ada merge itu dengan pertimbangan yang lebih matang," tuturnya. Sejak tahun lalu, sudah bergulir rencana merger UUS BTN dengan BSI. Upaya merger ini berasal dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk seluruh bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BTN Syariah. Sementara itu, Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono baru-baru ini menyampaikan, OJK sedang menyiapkan Rancangan POJK mengenai item-item yang akan dimasukkan ke dalam konversi UUS menjadi spin off perusahaan asuransi syariah Terkait batas waktu, Ogi menyampaikan tengah menggodoknya dalam POJK tersebut. Namun, ia tetap mengimbau bagi perusahaan yang sudah siap, bisa melakukan spin off secara sukarela, tidak perlu menunggu POJK. "Saat ini kami sedang siapkan POJK-nya. Kalau perusahaan itu memang sudah melakukan niat untuk spinoff makan bisa dilakukan tanpa POJK yang baru," kata Ogi dalam Konferensi Pers RDKB OJK, Selasa, (3/4/2023).


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka menguat dan paling perkasa di Asia pada awal perdagangan Kamis (13/4/2023) bersama sejumlah mata uang di Asia, meskipun indeks dolar AS bergerak di zona hijau. Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 77,5 poin atau 0,52 persen ke Rp14.802 per dolar AS. Sedangkan, indeks dolar AS melayang di level 101,50 atau naik tipis 0,01 persen. Bersama dengan rupiah, mata uang dolar Singapura terpantau menguat 0,11 persen, disusul rupee India menguat 0,05 persen, ringgit Malaysia menguat 0,13 persen, dan baht Thailand menguat 0,11 persen. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah hari ini akan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.840- Rp14.890 per dolar AS. Ibrahim mengatakan dolar AS sempat melemah terhadap mata uang lainnya pada Rabu, karena para pedagang dengan hati-hati menunggu rilis data inflasi AS terbaru yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Federal Reserve di masa depan. Fokus utama investor pada Rabu adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada Maret, karena para pedagang mencoba mencari tahu langkah bank sentral AS selanjutnya. Baca Juga Secara umum pasar memperkirakan bahwa Fed akan melakukan satu kali kenaikan suku bunga lagi sebesar 25 basis poin dalam siklus kenaikan suku bunga pada Mei, sebelum mulai memangkas suku bunga pada akhir tahun. "Yang juga menarik adalah rilis risalah dari pertemuan Fed terakhir, yang dapat mengungkap pemikiran para pembuat kebijakan saat mereka menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin bulan lalu di tengah krisis perbankan," jelas Ibrahim dalam riset, Rabu (12/4/2023). Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.32 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.795 dan harga jual sebesar Rp14.815 berdasarkan e-rate. Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.24 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.780 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.080 per dolar AS. Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.780 15.080 E Rate 14.795 14.815 Bank Notes 14.780 15.080 Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.37 WIB masing-masing sebesar Rp14.795 dan Rp14.815 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.740 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.940 per dolar AS. Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.740 14.940 E Rate 14.795 14.815 Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.08 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.800 dan harga jual sebesar Rp14.820 berdasarkan e-rate. Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.700 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.050 per dolar AS. Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.750 15.100 E Rate 14.800 14.820 Bank Notes 14.700 15.050 Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp14.798 dan Rp14.818 Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.630 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.980 per dolar AS. Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.630 14.980 E Rate 14.798 14.818 Bank Notes 14.630 14.980 Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnsi.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI menyambut dengan baik kunjungan delegasi dari Afrika Selatan untuk menjajaki potensi bisnis di kedua negara. Delegasi Afrika Selatan dipimpin oleh Robert Wellington Gumede yang juga menjabat sebagai Founder Gijima Group. Hadir pula Deputy Director for Maritime Resilience and Strategic Issues Kemenko Marves R.A Adriani Kusumawardani dan Kepala Divisi Penugasan Khusus Ekspor LPEI Wahyu Bagus Yuliantok. Sebagai tuan rumah, Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal menyambut langsung para delegasi dan para tamu di Menara BNI Jakarta, Selasa (7/3/2023). Dalam keterangannya, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, perseroan memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bisnis internasional. Ditambah dengan jaringan global yang luas, BNI siap mendukung kegiatan bisnis kedua negara melalui BNI International Desk Financing Solution. "BNI memiliki 1.350 mitra yang mencakup semua benua di seluruh dunia dalam 89 negara. Kami juga memiliki 21 Bank Koresponden di Afrika yang mencakup sembilan negara," ujarnya. Okki menjelaskan, BNI adalah salah satu bank milik negara Indonesia yang berfokus pada UMKM untuk menembus pasar internasional. Melalui BNI Xpora dan Kerja Sama dengan tujuh Kantor Cabang Luar Negeri, BNI mencari pembeli potensial di setiap negara di mana BNI memiliki kantor cabang. Adapun Xpora adalah singkatan dari Ekspor dan Diaspora. Xpora merupakan Solusi Belanja Satu Atap untuk mendukung potensi meningkatnya UMKM Indonesia dalam mengembangkan bisnis mereka menuju UMKM Produktif, Go Digital, & Go Global, dan menjadi pusat layanan bagi diaspora Indonesia di luar negeri. "Kami siap untuk menjelajahi bisnis potensial antara Indonesia dan Afrika Selatan seperti yang diterapkan dengan negara lain melalui BNI Xpora. Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat hubungan bisnis kedua negara," tambahnya. Delegasi dari Afrika Selatan mengapresiasi inisiatif BNI dalam mendukung investasi dan kerja sama bisnis internasional. Mereka menyatakan tertarik untuk menjajaki lebih lanjut potensi bisnis yang ada dan berharap dapat bekerja sama dengan BNI dalam mengembangkan bisnis di kedua negara. Founder Gijima Group Robert Wellington Gumede yang merupakan perwakilan Delegasi dari Afrika Selatan mengapresiasi sambutan hangat dari manajemen BNI. Menurutnya, pihaknya tidak hanya merepresentasikan usahanya tetapi juga seluruh pelaku usaha di Benua Afrika. Dia mengatakan Afrika saat ini berada dalam masa transformasi sehingga membutuhkan banyak pihak untuk dapat berkontribusi dan berkolaborasi. Sebagai perusahaan pribumi, Gijima siap untuk membuka peluang dan kesempatan seluas-luasnya bagi BNI untuk mengeksplorasi Afrika. "Tanpa finansial partner tidak akan ada perusahaan yang akan bisa berpartner dengan Afrika. Kami sungguh sangat berbahagia mendengar komitmen BNI untuk mensuport pelaku usaha indonesia go global. Oleh karena itu kami mengajak BNI untuk untuk datang dan investasi ke Afrika. Lebarkan sayap dan lompatlah lebih tinggi ke Benua masa depan. Tentunya BNI akan mendapat benefit yang sangat besar dari kolaborasi ini," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpeluang mengalami fluktuasi di tengah sentimen keputusan OPEC+ untuk memangkas produksi minyak. Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.17 WIB rupiah dibuka melemah 0,08 persen atau turun 12 poin ke level Rp15.007 per dolar AS. Sedangkan indeks dolar AS terpantau mengalami penguatan sebesar 0,37 persen atau naik 0,38 poin ke 102,89. Kendati demikian, pada pukul 09:57 WIB rupiah kembali melanjutkan tren penguatan bahkan menembus level Rp14.990 per dolar AS. Baca Juga Bersamaan dengan penguatan rupiah, sejumlah mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak variatif. rupee India menguat 0,19 persen. Sedangkan, baht Thailand melemah 0,60 persen, ringgit Malaysia melemah 0,18 persen, peso Filipina melemah 0,35 persen, dilar Singapura melemah 0,21 persen, won Korea melemah 1,37 persen, hingga dolar Taiwan melemah 0,11 persen. Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BRI, Mandiri, BNI dan BCA hari ini, Jumat (3/4/2023)? Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa waktu terakhir ramai menjadi perbincangan mengenai pajak natura di media sosial. Tak sedikit yang protes karena mendapatkan tagihan di luar biasanya. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, secara prinsipnya pajak natura sendiri adalah seluruh barang pemberian kantor atau pemberi kerja dan menjadi fasilitas bekerja bagi para karyawannya. Namun, dalam rangka keadilan, ada sejumlah barang yang tak akan kena pajak natura.   "Seperti PPN tadi, barang kena pajak kecuali terhadap barang dan jasa yang dikecualikan PPN, sama dengan natura prinsipnya," kata Suryo saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, dikutip Kamis (23/3/2023). Detail rincian barang ini dimuat untuk lebih memperjelas penerapan pajak natura yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2022. PP ini merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Suryo menekankan, untuk barang-barang yang akan didetailkan dalam PMK dan merupakan rincian dari natura yang jenisnya telah dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan bagi penerimanya. Pertama dalam bentuk makanan atau minuman. Barang berupa makanan atau minuman yang dikecualikan sebagai PPh natura adalah makanan atau minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai dan merupakan reimbursement makanan atau minuman bagi pegawai yang dinas di luar kantor. Kemudian untuk natura yang diberikan dan dikecualikan karena di daerah tertentu yang akan ditetapkan Ditjen pajak nantinya diantaranya tempat tinggal termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga. Untuk natura barang olahraga yang dikecualikan ini tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang dan olahraga otomotif. Sisanya akan dikecualikan bilamana naturanya diberikan di daerah tertentu yang dianggap Ditjen Pajak daerah tertentu. "Daerah tertentu itu daerah yang potensi secara ekonomis tapi secara akses dan kebutuhan untuk kehidupan kurang. Jadi mereka harus siapkan sendiri segala sesuatu untuk jaga keberlangsungan kegiatan usahanya di sana," ucap Suryo. Selanjutnya natura yang diberikan karena harus disediakan sehubungan dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan pegawainya, seperti pakaian seragam, antara lain seragam satpam, hingga seragam pegawai produksi, peralatan keselamatan kerja, antar jemput pegawai, penginapan awak kapal/pesawat/ sejenisnya, serta natura dan/atau kenikmatan penanganan pandemi (vaksin maupun tes pendeteksi Covid-19) Terakhir, yang akan dikecualikan dalam bentuk jenis dan/atau batasan tertentu diantaranya bingkisan seperti bingkisan hari raya, peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti komputer, laptop, ponsel dan penunjangnya (pulsa dan internet), pelayanan kesehatan dan pengobatan di lokasi kerja. Selain itu, fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, power boating, terbang layang, paralayang, atau olahraga otomotif, serta fasilitas tempat tinggal yang ditujukan untuk menampung dan digunakan pegawai secara bersama-sama (komunal) seperti mes, asrama, pondokan, serta fasilitas kendaraan yang diterima oleh selain pegawai yang menduduki jabatan manajerial. "Kami masih terus mendetilkan PMK nya, sedang kami susun itemnya. Tapi kira-kira seperti itu, baru nanti kita rumuskan segera apa yang diatur PMK tapi basisnya kita tetap jaga keadilan dan kepantasannya," tuturnya.


Konten Premium , BALI — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan kredit macet ( non-performing loan /NPL) di bisnis dengan penggunaan jasa bayar tunda atau Buy Now Pay Later (BNPL) mulai terkendali dan membaik pasca pandemi. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono mengatakan terkendalinya kredit macet di bisnis BNPL ini seiring dengan pandemi Covid-19 yang juga melandai. “Kemarin sedikit naik karena ada pandemi, setelah pandemi [kredit macet BNPL] relatif masih terjaga walaupun tidak ada portofolio yang 100 persen zero NPL, tidak ada, semuanya ada. Tapi sekarang sudah lebih terkendali,” kata Triyono usai acara bertajuk International Seminar on Promoting Digital Finance Inclusion for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Through the Use of Credit Scoring di Hilton Bali Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis (16/3/2023). Triyono menilai tren bisnis BNPL di Indonesia juga berada di jalur positif, sejalan dengan jumlah pengguna dan pelaku BNPL yang terus bertambah. Di samping itu, Triyono memandang bisnis BNPL juga didukung oleh infrastruktur yang memadai di sejumlah e-commerce. “Menurut saya, dari segi jumlah pengguna dan pelaku cukup bertambah, karena dukungan infrastruktur sudah ada, angka dari e-commerce juga meningkat dengan baik,” ujarnya. Namun, Triyono menuturkan bahwa bisnis BNPL dapat semakin berkembang dengan adanya layanan credit scoring, terutama dengan adanya tambahan sinergi antara Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan Innovative Credit Scoring (ICS). Baca Juga “Kalau bisnis industri credit scoring semakin marak, sehingga risikonya lebih terjaga. Regulator mengharapkan dengan adanya credit scoring yang baik maka otomatis ekspektasi kita akan menurunkan level NPL,” tuturnya. Di Indonesia, layanan Credit Scoring Indonesia disediakan oleh dua jenis entitas, yaitu Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) sebagai Biro Kredit Konvensional, dan penyedia Innovative Credit Scoring (ICS). Biro Kredit Konvensional menyediakan laporan dan credit scoring berdasarkan data kredit tradisional, seperti riwayat pembayaran pinjaman dan utang yang belum lunas. Adapun,saat ini ada tiga LPIP yang berizin OJK, yaitu PT Kredit Biro Indonesia Jaya, PT PEFINDO Biro Kredit, dan PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - PT Federal International Finance (FIFGroup) menargetkan pertumbuhan pembiayaan kredit mencapai Rp37,89 triliun pada 2023. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp35,08 triliun pada 2022, naik 10,23 persen dari Rp31,83 pada 2021. Chief Executive Officer (CEO) FIFGroup, Margono Tanuwijaya mengatakan target tersebut tentunya bukan hal yang mudah lantaran prediksi ketidakpastian ekonomi pada 2023. "Kami menargetkan Rp37,89 triliun pada 2023. Ini tentunya dipengaruhi situasi tahun 2023 yang banyak ketidakpastian," kata Margono dalam Bincang-bincang Astra Financial di Menara Astra, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023). Margono mengatakan pihaknya juga menargetkan pertumbuhan jumlah customer atau booking unit mencapai 2,97 juta. Adapun pada 2022, jumlah customer mencapai 2,74 juta, naik 4,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2,62 juta. Dalam laporan keuangan FIFGroup per 31 Desember 2022 yang dipublikasikan Harian Bisnis Indonesia, Senin (27/2/2023), perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp3,17 triliun pada 2022. Jumlah tersebut melonjak 28,59 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada 2021 perusahaan diketahyi membukukan laba bersih Rp2,46 triliun. Kenaikan laba bersih tersebut seiring dengan kinerja perusahaan yang terpantau efisien dengan beban yang ditanggung mencapai Rp4,8 triliun pada 2022. Angka tersebut turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp5,6 triliun. Secara paralel, pendapatan perusahaan naik menjadi Rp8,9 triliun. Periode yang sama pada 2021, pendapatan anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) tersebut mencapai Rp8,8 triliun. Penghasilan didapatkan dari pembiayaan konsumen sebesar Rp8,7 triliun, yang naik dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp8,6 triliun. Dari sisi liabilitas, FIF memiliki tanggungan sebesar Rp23,4 triliun. Angka tersebut naik sedikit apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp23,3 triliun pada 2021. Sementara itu, jumlah ekuitas perusahaan mencapai Rp11 triliun. Melonjak 20,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ekuitas FIF ini utamanya ditopang oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — Dana pensiun (Dapen) milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pelat merah yang bermasalah masih menjadi isu serius, lantaran bisa menjadi bom waktu ketika mengalami gagal bayar. Pasalnya, belum lama ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan mayoritas dapen di perusahaan BUMN bermasalah. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65 persen dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Sisanya, hanya 35 persen perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiun dengan baik. “Saya mau bersih-bersih [dana pensiun bermasalah], mumpung masih ada waktu," ujar Erick belum lama ini. Tercatat, per 20 Maret 2023, Erick menyebut dana pensiun BUMN telah memasuki agenda penyehatan dalam kontrak manajemen untuk melihat penyebab 65 persen dana pensiun milik BUMN berada dalam kondisi tidak sehat. “Jadi, semua dana pensiun itu ada kontrak manajemen, sehingga kita bisa deteksi dan kita lihat sedalam-dalamnya apa hal yang menyebabkan dana pensiun tidak sehat satu dan lainnya,” kata Erick dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, dikutip Selasa (21/3/2023). Baca Juga Erick menjelaskan bahwa sejumlah langkah tersebut dilakukan guna memastikan dana pensiun BUMN yang saat ini terpisah bisa mulai dikonsolidasikan dengan peraturan yang sama, meski kepemilikannya masih berbeda-beda. “Dan terus terang, ini tidak bisa dikonsolidasikan dalam satu tahun, kita membuat periode transisi selama tiga tahun yang kita rencanakan. Jadi nanti selama tiga tahun baru menjadi satu kesatuan nanti,” ungkapnya. Adapun, Erick menargetkan dana pensiun BUMN akan menyusun rencana roadmap dan implementasi penyehatan akan berlangsung secara transisi. “Kalau ini [dana pensiun BUMN] tercecer berbagai perusahaan BUMN, sehingga kita mesti memastikan apakah perusahaan-perusahaan BUMN punya kekuatan top up,” tuturnya. Terpisah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa Kementerian BUMN berencana untuk bisa mengelola dana pensiun di bawah dekapan BUMN. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengatakan langkah tersebut dilakukan guna pengelolaan dana pensiun pelat merah menjadi lebih efisien. “Jadi memang ada rencana dari Kementerian BUMN untuk bisa mengelola dapen di bawah BUMN itu untuk bisa lebih efisien,” ujar Ogi usai acara bertajuk International Seminar on Promoting Digital Finance Inclusion for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Through the Use of Credit Scoring di Hilton Bali Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis (16/3/2023). Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium , JAKARTA – PT Central Asia Financial (Asuransi Jagadiri) menghadirkan produk Jaga Hujan sebagai solusi pengguna transportasi online saat hujan. Produk anyar ini diklaim sebagai penggabungan teknologi, asuransi, dan dompet digital untuk memberikan pengalaman asuransi secara digital, cepat dan mudah. Jaga Hujan memberikan manfaat perlindungan kecelakaan yang terjadi pada saat hujan bagi pemegang polis sampai Rp10 juta, juga memberi perlindungan kenaikan tarif transportasi online sampai 60 persen atau maksimal Rp150.000 per-hari dari total biaya perjalanan. Reginald Hamdani Direktur Utama Jagadiri mengatakan bahwa transportasi online semakin meningkat. Dengan kondisi hujan, bisa muncul beberapa risiko bagi pengguna. Atas dasar itu, Jagadiri mengembangkan produk perlindungan untuk tetap mendukung produktivitas. “Oleh karena itu Jagadiri bersama Asuransi Harta, Income Singapore, Otto dan OttoPay, menciptakan sebuah gebrakan dengan meluncurkan asuransi Jaga Hujan sebagai sebuah inovasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna transportasi online ,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/3/2023). Reginald menjelaskan bahwa Jaga Hujan dikembangkan dengan menyesuaikan kebiasaan masyarakat yang rutin menggunakan aplikasi digital dalam keseharian, termasuk untuk aktivitas finansial. “Kami ingin pengguna Jaga Hujan dapat melakukan seluruh prosedur dengan mudah secara online. Oleh karena itu, siapa pun yang membutuhkan dapat mengakses jagahujan.co.id untuk mendaftar, melakukan pembayaran, serta klaim secara online . Klaim akan dibayarkan melalui aplikasi Otto ke dalam uang elektronik,” paparnya. Yuda Wirawan, Direktur Marketing Jagadiri menambahkan Jaga Hujan adalah sebuah upaya proteksi diri yang efektif dan efisien untuk para pengguna transportasi online . Pengguna dapat memilih periode penggunaan sampai 30 hari ke depan dan jenis kendaraan online yang digunakan. “Jika terjadi kecelakaan, Jaga Hujan memberikan santunan meninggal dunia sampai dengan Rp10 juta rupiah dan juga mendapatkan penggantian dari lonjakan harga transportasi online, baik mobil maupun motor, maksimal 60 persen dari total biaya perjalanan,” jelasnya. Adapun, Jaga Hujan merupakan inovasi produk asuransi di Indonesia yang mengadaptasi produk serupa dari Singapura. Dalam kolaborasi Jaga Hujan ini, Asuransi Jagadiri dan Asuransi Harta berperan sebagai penyedia perlindungan asuransi, Income Singapore mendukung dari sisi teknologi yaitu pengecekan risiko & probabilitas curah hujan serta proses otomasi robot dalam mempercepat proses klaim. Di sisi lain, Otto sebagai penyedia dompet elektronik dalam rangka pembayaran klaim Jaga Hujan, dan OttoPay sebagai payment gateway dalam pembayaran premi. Melalui peran masing-masing ini, Jaga Hujan berharap dapat memenuhi kebutuhan pengguna asuransi dengan proses pembelian hingga klaim yang mudah. Rinawati, Direktur Marketing dari Asuransi Harta mengatakan Asuransi Harta dan Asuransi Jagadiri memiliki kepedulian yang sama untuk melindungi pemegang polis saat hujan, sehingga kami berkolaborasi mewujudkan Jaga Hujan. “Bagi Asuransi Harta, Jaga Hujan adalah produk kolaborasi pertama bersama Asuransi Jagadiri sekaligus menjadi gebrakan inovatif dalam industri asuransi. Untuk menyempurnakan Jaga Hujan, Asuransi Harta memberikan dukungan dengan memberikan perlindungan dari kemungkinan lonjakan tarif transportasi online ,” paparnya. Peter Tay, Chief Digital Officer Income Singapore melanjutkan pihaknya berharap Jaga Hujan dapat mempengaruhi cara konsumen Indonesia menggunakan asuransi dalam kehidupan sehari-hari, didukung oleh kemampuan teknologi dan pengetahuan produk. “Kami sangat senang dan bersemangat dengan diluncurkannya Jaga Hujan di Indonesia bersama dengan Asuransi Jagadiri sebagai mitra strategis kami untuk menata kembali bagaimana konsumen digital, yang semakin mencari kendali dan fleksibilitas, dapat terlibat dengan asuransi,” katanya. Untuk membeli produk Jaga Hujan dapat dilakukan secara online melalui laman jagahujan.co.id. Setelah mengisi data diri, pilih tanggal perlindungan dan jenis transportasi online yang akan digunakan, bisa langsung melakukan pembayaran menggunakan QRIS. E-polis akan dikirimkan via email kurang dari 5 menit. Jika pada hari perjalanan terjadi hujan, maka Jaga Hujan akan mengganti tarif transportasi sampai dengan 60 persen dari total harga atau maksimal Rp50.000 untuk motor dan Rp150.000 untuk mobil. Untuk proses klaim, tinggal meneruskan email bukti perjalanan ke alamat [email protected] dan premi akan dikembalikan melalui aplikasi Otto. “Kami akan memproses klaim tersebut dalam 2x24 jam. Klaim akan dibayarkan melalui e-wallet pada aplikasi Otto,” papar Priska Sari Kurniawan, Direktur Operasional Jagadiri. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Jakarta, CNBC Indonesia - Mayoritas saham konsumer terpantau cerah pada perdagangan sesi I Jumat (24/3/2023), di mana momentum Ramadhan 1444 H menjadi katalis positif bagi emiten konsumer pada pagi hari ini. Dari delapan saham konsumer, hanya satu saham yang cenderung stagnan pada sesi I hari ini. Berikut pergerakan saham konsumer pada perdagangan sesi I hari ini.   Sumber: RTI Hingga pukul 10:57 WIB, dua saham konsumer Grup Salim yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) memimpin saham konsumer pada sesi I hari ini, di mana keduanya melesat 4,12% dan 3,67%. Selain itu, ada pula saham konsumer big cap yakni PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang melonjak 2,62% ke Rp 4.310/unit. Adapun untuk saham PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) cenderung stagnan di harga Rp 468/unit pada sesi I hari ini. Bulan Ramadan tahun ini menjadi momentum bagi saham konsumer untuk memperbaiki kinerjanya. Secara historis, pola konsumsi masyarakat cenderung meningkat saat Ramadan dan Lebaran. Apalagi, dengan terus pulihnya keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat membuat saham konsumer pun cenderung diuntungkan saat Ramadan tiba dan menjelang Lebaran Idul Fitri nanti.  [email protected] Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) mengumumkan bahwa penunjukan Eko Virgianto sebagai Direktur Kepatuhan perseroan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Corporate Secretary BEKS, Rahmat Hidayat menuturkan bahwa pihaknya telah menerima surat penyampaian keputusan penilaian kemampuan dan kepatutan atas pengangkatan Eko Virgianto pada 15 Maret 2023 lalu. "Sesuai salinan keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dimaksud, OJK telah menyetujui pengangkatan bapak Eko Virgianto sebagai Direktur Kepatuhan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2023," jelasnya dalam keterangan resmi yang dibagikan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Rabu (22/3/2023). Rahmat melanjutkan, dengan demikian Eko Virgianto resmi menjadi jajaran direksi perseroan dan telah sah mewakili perseroan dalam menjalankan segala tindakan mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk diketahui sebelumnya, Eko Virgianto sendiri ditunjuk menjadi Direktur Kepatuhan BEKS pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPST) Rabu (25/1/2023). Sebelumnya, Direktur Utama BEKS yakni Muhammad Busthami meyakini Bank Banten mampu membangun kepercayaan publik yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mampu melayani seluruh kebutuhan transaksi dan layanan perbankan bagi segenap lapisan masyarakat di Provinsi Banten. Baca Juga Secara lebih rinci, berikut susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank Banten: Komisaris Utama: Hoiruddin Hasibuan Komisaris Independen: Deden Riki Hayatul Firman Komisaris Perwakilan: Virgojanti Direktur Utama: Muhammad Busthami Direktur Kepatuhan: Eko Virgianto Direktur Operasional dan Transformasi: Bambang Widyatmoko irektur Bisnis: Rodi Judo Dahono Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Jakarta, CNBC Indonesia- SEVP Treasury & International Banking BCA, Branko Windoe memastikan likuiditas perbankan Tanah Air saat ini masih empel meski jika dibandingkan dengan masa covid-19 sudah jauh berkurang. Kondisi memastikan perbankan masih kuat untuk memenuhi kebutuhan kredit. Branko memastikan perbankan tetap prudent dan konservatif dalam menyalurkan kredit sehingga likuiditas tetap terjaga. Dikondisi saat ini yang dipenuhi ketidakpastian posisi Loan to Deposit Ratio (LDR) sudah cukup baik. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) CNBC


Jakarta, CNBC Indonesia - Anak dari pengusaha sawit asal Kalimantan Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam viral setelah kekayaannya melesat naik Rp 1,04 triliun hanya dalam waktu tiga bulan. Anak Haji Isam diketahui masih berumur 20-an dan ternyata telah memiliki kekayaan yang nilainya fantastis. Kekayaan anak Haji Isam tersebut meningkat sejalan dengan kinerja impresif emiten sawit milik keluarganya. Sebagai informasi, keluarga Haji Isam merupakan pemilik PT Pradiksi Gunatama (PGUN) Tbk, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Batu Engau, kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.   Dari catatan CNBC Indonesia, dalam tiga bulan terakhir, saham PGUN tercatat menguat 31,39%. Saat ini, harga saham PGUN tercatat di Rp 900/saham dengan kapitalisasi pasar Rp 5,16 triliun. Dengan demikian, artinya valuasi perusahaan naik sebesar Rp 1,23 triliun dalam 3 bulan terakhir. PGUN mulai melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 lalu. PGUN bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, industri minyak kelapa sawit, dan minyak inti kelapa sawit ditawarkan di harga Rp 115 dan berhasil mengumpulkan dana publik Rp 103,50 miliar pada saat IPO. Menariknya dalam prospektus IPO, nama Haji Isam tidak muncul di perusahaan ini dan kepemilikannya dikuasai oleh dua orang anaknya. Prospektus IPO menyebut bahwa pengendali perusahaan adalah Liana Saputri yang merupakan kakak kandung dari Jhony Saputra. Sebelum IPO kakak beradik tersebut menguasai PGUN secara tidak langsung masing-masing 50%. Kepengurusan operasi dan bisnis dikelola oleh Liana yang menjabat sebagai komisaris utama perusahaan. Sementara itu, meski menguasai kepemilikan saham yang sama besar dengan Liana, Jhony tidak menjadi pengurus di perusahaan tersebut. Dirinya baru menjabat posisi strategis kala perusahaan lain keluarga Haji Isam yakni Jhonlin Agro Raya (JJARR) melaksanakan IPO, dan menjadi salah satu komisaris utama termuda di perusahaan publik. Beberapa waktu lalu, dua perusahaan pengendali emiten kPGUN, yaitu PT Citra Agro Raya (CAR) dan PT Araya Agro Lestari (AAL) telah mengurangi kepemilikan sahamnya. Keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, kedua perusahaan tersebut menjual saham PGUN kepada PT Baramega Citra Mulia Persada pada 20 Maret 2023. Seperti diketahui, Citra Agro Raya dan Araya Agro Lestari adalah entitas usaha yang dimiliki oleh anak dari Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, yaitu Jhony Saputra dan Liana Saputri. Mereka berdua masing-masing menguasai sekitar 50% saham di Citra Agro Raya dan Araya Agro Lestari. Liana juga menduduki jabatan komisaris utama di Pradiksi Gunatama sekaligus pemilik manfaat akhir. Dengan penjualan ini, maka kekayaan Jhony Saputra dan Liana Saputri masing-masing ditaksir mencapai sekitar Rp 1,8 triliun.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA – Sektor perbankan masih rawan terkena serangan siber, apalagi di tengah masifnya digitalisasi. Bank digital seperti PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) hingga PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) pun telah menyiapkan siasat guna menangkal berbagai upaya kejahatan siber tersebut. Berdasarkan data dari Checkpoint Research 2022, sektor jasa keuangan termasuk perbankan mendapatkan 1.131 kali serangan siber setiap pekannya. Sementara, data International Monetary Fund (IMF) pada 2020 menyebutkan total kerugian rata-rata tahunan akibat serangan siber di sektor jasa keuangan secara global mencapai sekitar US$100 miliar. Deputi Direktur Pengawasan Bank Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pardiyono mengatakan kejahatan siber kepada sektor perbankan akan selalu ada. "Salah satu bank besar di Indonesia bahkan dalam sehari bisa mendapatkan ribuan serangan dengan berbagai motif," katanya dalam acara webinar pada Selasa (7/3/2023). Apalagi di era transformasi digital, kejahatan siber kepada bank muncul dengan berbagai pola baru. Sementara yang jadi target serangan adalah nasabah. Bank digital pun tak luput dari ancaman tersebut. "Bagi pengguna sistem elektronik, penjahat siber ini banyak manfaatkan kelemahan psikologis. Misalnya mereka berpura-pura sebagai call center atau banyak hal terkait social engineering," katanya. Adapun, social engineering menurut OJK adalah manipulasi psikologis yang dilakukan seseorang dalam mengorek informasi rahasia dan memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pihak tidak bertanggung jawab. Skema dalam kejahatan siber ini, antara lain oknum berusaha mengintai atau spying targetnya, kemudian menghubungi target dan berusaha meyakinkan serta menggiring untuk menyampaikan data pribadi yang sifatnya rahasia. Pelaku juga melakukan modus dengan mengirimkan tautan pada email target. Tautan itu secara otomatis dapat mencuri data pribadi target yang tersimpan dalam gadget apabila diakses. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha mengatakan sektor perbankan tak terkecuali bank digital memang menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber karena mempunyai nilai ekonomi yang besar. “Perbankan juga selalu akan dilihat pertama, karena ini adalah industri yang berjalan berdasarkan kepercayaan dan keamanan,” tuturnya. Sementara, berdasarkan survei CSI, responden dari sektor perbankan dan keuangan menyatakan hampir 80 persen menempatkan manipulasi psikologis sebagai ancaman terbesar pada 2021. Adapun, daftar ancaman teratas adalah phishing yang ditargetkan ke nasabah. IT Security Head Allo Bank, Mochamad Riza Achrullah mengatakan kejahatan siber juga memang dirasakan oleh bank digital seperti Allo Bank. Riza bercerita, ada salah satu nasabah Allo Bank yang hampir terkena fraud. "Ia [nasabah Allo Bank] mendapat telepon dari AS [Amerika Serikat] terkait informasi perubahan tarif transfer. Namun, karena nasabah itu teringat kasus penipuan yang sedang berkembang, telepon ia tutup dan lapor ke pihak Allo Bank," katanya. Penelpon tersebut diduga merupakan pelaku kejahatan siber yang berupaya mengelabui nasabah Allo Bank dengan metode social engineering. Pelaku berupaya mendapatkan data pribadi nasabah agar bisa meraup rekening. Sebagai respons atas ancaman tersebut, tim keamanan siber di Allo Bank pun menerbitkan informasi berupa perhatian menjaga keamanan data pribadi kepada nasabah. Ia mengatakan, Allo Bank pun menerapkan sistem keamanan siber dalam operasional perbankan. Perseroan juga melakukan monitoring terhadap sistem keamanan siber secara real-time. "Keamanan yang baik kita lakukan dari ujung ke ujung," ujarnya. Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan juga mengatakan bank digital tak luput dari ancaman kejahatan siber. "Tidak dapat dipungkiri, marak penipuan yang dilakukan oknum dengan sasaran pada masyarakat yang awam terhadap teknologi. Oleh karenanya Bank Neo mengambil langkah aktif untuk terus mengingatkan masyarakat terkait cyber-hygiene,” imbuhnya. Thandra mengatakan keamanan siber dan proteksi data nasabah selalu menjadi perhatian utama. Perseroan menyadari perlu terus mengembangkan teknologi perbankan digital demi mengurangi celah keamanan yang bisa merugikan nasabah. "Kami akan terus melakukan edukasi secara berkala dan mengimbau Neo Customers untuk selalu menerapkan cyber-hygiene, yakni dengan membangun kebiasaan untuk menjaga keamanan data pribadi masing-masing dan melindungi diri dari tindakan kejahatan siber seperti serangan malware ataupun hacker," kata Tjandra. Dari segi penguatan infrastruktur, Bank Neo Commerce menggaet perusahaan teknologi global seperti Huawei. Keduanya telah bekerja sama meliputi perlindungan untuk server dan network perangkat atau lebih dikenal dengan firewall. Perseroan juga memanfaatkan sistem pengelolaan data dari Tencent Cloud yang akan membantu menjaga data dan privasi nasabah dengan efektif dan juga aman dari data breaching di sisi sistem, melalui solusi Tencent yang disebut Tencent Distributed Database (TDSQL). Bank digital lainnya, PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) telah menyiapkan strategi menanggulangi ancaman kejahatan siber. “Bank Raya terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk para nasabahnya dalam menjaga privasi nasabah dari kebocoran data,” kata Sekretaris Perusahaan Bank Raya Ajeng Putri Hapsari. Ajeng menjelaskan Bank Raya menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendeteksi fraud dan threat yang terjadi. Dengan demikian, anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) ini dapat mencegah ataupun merespons cepat apabila terjadi kasus kebocoran data. “Dalam pemilihan teknologi ini, Bank Raya mempertimbangkan kajian analisis risiko sehingga teknologi yang digunakan untuk meminimalisir kebocoran data,” ungkapnya. Selain dari sisi teknologi, Ajeng menyatakan bahwa Bank Raya selalu mengimbau kepada nasabah agar tidak menginformasikan kerahasiaan data pribadi dan data perbankan, seperti nomor rekening, nomor kartu, PIN, user dan password internet banking, dan kode one time password atau OTP kepada orang lain. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Konten Premium , JAKARTA — ShopeePay mengumumkan integrasi dengan layanan BI-Fast, di mana per awal April 2023, transfer menggunakan ShopeePay dari dan ke bank dapat menggunakan nomor handphone (HP) pengguna. Head of Business and Partnerships ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari mengatakan ShopeePay menjadi platform layanan pembayaran digital pertama yang melakukan integrasi BI-Fast yang memungkinkan para pengguna untuk menikmati transaksi transfer perbankan yang lebih praktis, aman, dan nyaman. “Dengan dukungan serta kolaborasi dengan Bank Indonesia, kami berharap dapat mendorong akses keuangan digital yang lebih inklusif,” kata Eka dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (24/3/2023). Selain itu, Eka menilai bahwa integrasi dengan BI-Fast menjadi semangat ShopeePay dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui teknologi digital. “Mulai awal April 2023, pengguna bisa mendaftarkan nomor handphone yang digunakan di akun ShopeePay sebagai BI-Fast proxy,” ujarnya. Menurut Eka, BI-Fast memungkinkan pengguna melakukan transfer dari dan menuju jaringan perbankan hanya dengan menggunakan nomor handphone. Baca Juga Namun, untuk menikmati fitur BI-Fast di ShopeePay, Eka menerangkan pengguna terlebih dahulu harus memastikan aplikasi Shopee sudah ke versi terbaru. “Upgrade akun ShopeePay ke ShopeePay Plus, dan pilih Menu Transfer, lalu Transfer ke Bank yang ada di laman utama aplikasi Shopee,” pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Maret 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) atau suku bunga acuan pada level 5,75 persen. Adapun, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan ini konsisten dengan stance kebijakan moneter yang pre-emptive dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. "Bank Indonesia meyakini bahwa BI7DRR sebesar 5,75 persen memadai untuk mengarahkan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen pada semester II 2023," katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Kamis (16/3/2023). Dia menambahkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar Rupiah. Perry mengatakan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis juga terus diperkuat. Termasuk, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Baca Juga "Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau," imbuhya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Jakarta, CNBC Indonesia - IHSG menguat 0,38% pekan ini setelah dana asing yang masuk dalam jumlah besar pascameredanya kekhawatiran akan inflasi AS. Bank Indonesia mencatat, berdasarkan data transaksi 10 - 13 April 2023, aliran modal asing masuk Rp 8,21 triliun. Terdiri dari Rp 5,12 triliun masuk ke pasar SBN dan Rp 3,10 triliun ke pasar saham


Jakarta, CNBC Indonesia - Anda tentu cukup familiar dengan risiko-risiko investasi emas batangan, sebut saja seperti risiko kehilangan, salah membeli emas palsu, dan lainnya. Namun percaya tidak percaya, emas keluaran lama memiliki harga jual yang lebih rendah dibanding keluaran terbaru. Apakah itu berarti investasi emas jangka panjang bakal rugi? Seperti diketahui, berdasarkan tahun produksinya, emas Antam dibedakan menjadi dua yaitu Logam Mulia Certi dan Emas Retro.   Logam Mulia Certi atau Emas Certi merupakan emas keluaran terbaru yang sertifikatnya sudah menyatu. Untuk mengecek keasliannya, Anda bisa memindai CertiCode di bagian belakang dengan menggunakan fitur scan barcode di telepon genggam Anda. CertiCode itu sendiri mulai dicetak pada 2018 lalu, dan terus mengalami beberapa perubahan dari penampilannya. Sementara itu Emas Retro adalah emas keluaran lama, yang dibungkus menggunakan plastik mika tebal. Sertifikat emas yang satu ini terpisah dengan kemasannya, dan emas jenis ini terakhir diproduksi pada tahun 2018, dan harga jualnya umumnya lebih murah ketimbang Emas Certi. Lantas apakah artinya kita yang sudah membeli emas retro pasti akan merugi dalam jangka panjang? Berikut penjelasannya. Satu hal yang Anda harus ketahui adalah Emas Certi memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding Emas Retro, jika Anda menjualnya di toko emas biasa. Hal itu disebabkan karena faktor permintaan dan penawaran (supply-demand) yang ada, emas terbaru tentu peminatnya jauh lebih banyak. Namun ketahuilah pada dasarnya baik retro maupun keluaran terbaru, emas adalah emas yang merupakan logam mulia. Bila memang Anda sudah menyimpan emas retro dalam waktu lama, alangkah lebih baiknya untuk menjual di Antam saja ketimbang di pedagang karena harga buyback emas di Antam untuk segala jenis emas akan dipukul rata. Namun ketika Anda memiliki emas keluaran terbaru dan ingin mencari keuntungan lebih ketika menjualnya, Anda bisa mendatangi toko atau pedagang emas yang memiliki harga buyback di atas Antam.


Konten Premium , BADUNG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan lembaga jasa keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian Tanah Air, termasuk dalam memberikan akses kredit. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kehadiran lembaga jasa keuangan memberikan akses kredit bagi individu dan entitas bisnis untuk membiayai kegiatan perekonomian yang produktif. "Penting untuk diakui bahwa ada beberapa jenis lembaga keuangan di Indonesia yang menawarkan produk kredit, seperti bank, perusahaan multifinance, platform pinjaman , pegadaian, lembaga keuangan mikro, dan koperasi/serikat kredit," kata Ogi dalam acara bertajuk International Seminar on Promoting Digital Finance Inclusion for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Through the Use of Credit Scoring di Hilton Bali Resort, Nusa Dua, Bali, Rabu (16/3/2023). Menurut Ogi, setiap lembaga memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam praktik pemberian kredit. Oleh karena itu, OJK menilai penting bagi lembaga-lembaga ini untuk secara efektif mengurangi risiko kredit, sebab dampak risiko kredit dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, menurunkan profitabilitas, hingga berpotensi menyebabkan kebangkrutan. “Risiko kredit harus dikelola dengan baik melalui penilaian 5C, yang mencakup penilaian , untuk membuat keputusan pemberian pinjaman yang terinformasi,” ungkapnya. Ogi menyebut bahwa 5C kredit masih sangat penting di era fintech dan big data. Namun, munculnya pandemi Covid-19 telah menciptakan ekonomi yang lebih tidak pasti, meningkatkan risiko kredit bagi lembaga keuangan, dan menimbulkan tantangan tambahan dalam menilai dengan akurat kapasitas dan kondisi peminjam. Baca Juga “OJK optimis bahwa pengembangan dan inovasi dalam industri layanan keuangan akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi secara keseluruhan, sehingga lebih banyak masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik ke produk dan layanan keuangan berkualitas tinggi,” tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — Segmen otomotif masih menjadi tumpuan utama bagi pemain multifinance untuk menggenjot pembiayaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan Februari 2023, outstanding pembiayaan khusus kendaraan bermotor mencapai Rp288,89 triliun. Nilai outstanding itu berkontribusi sekitar 63 persen terhadap total penyaluran pinjaman oleh perusahaan pembiayaan yang mencapai Rp453,99 triliun. Wajar jikalau momentum penting seperti Lebaran yang identik dengan mobilitas tinggi penduduk dan peningkatan uang beredar dimanfaatkan betul para pemain multifinance.


Konten Premium , JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa penguatan pengawasan di perlindungan konsumen dan masyarakat ( market conduct ) dapat menekan kasus yang marak terjadi di industri jasa keuangan, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal hingga penawaran berkedok investasi. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa OJK telah mendapatkan penegasan kewenangan untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), khususnya melalui pengawasan perilaku pasar (market conduct) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). “[Dampak dengan adanya market conduct] bagus sekali, supaya kasus-kasus ini [pinjol ilegal, agen asuransi, penawaran berkedok investasi] tidak semakin sering terjadi di masyarakat,” kata wanita yang akrab disapa Kiki saat ditemui usai acara Sosialisasi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Tahun 2023 di Hotel Grand Hyatt, Selasa (14/3/2023). Kiki mengatakan bahwa dengan adanya UU PPSK, maka kegiatan tanpa izin di sektor jasa keuangan akan mendapatkan hukuman yang berat, yakni pidana penjara dan hukuman denda sampai dengan Rp1 triliun. Adapun dalam melakukan perlindungan konsumen, Kiki menyampaikan bahwa OJK berpedoman pada prinsip strike the right balance . “Jika konsumen terlindungi dengan baik, maka industri jasa keuangan akan semakin berkembang karena besarnya kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan,” terangnya. Senada, Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Sarjito menuturkan bahwa masyarakat akan semakin terlindungi dengan adanya penguatan market conduct . Sebab, oknum-oknum yang menawarkan produk yang tidak sesuai dengan karakteristik produk bakal dikenakan sanksi. Baca Juga “Sales yang menawarkan produk yang tidak sesuai dengan karaketristik atau fitur [produk], itu akan kita kenakan [sanksi]. Kami melindungi konsumen dan masyarakat,” jelas Sarjito. Berdasarkan UU PPSK Pasal 1 angka 41, dijelaskan bahwa pengawasan perilaku pasar ( market conduct ) adalah pengawasan terhadap perilaku Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan pelindungan konsumen. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus memperhatikan pengelolaan finansial ketika akan melakukan pinjaman. Hal tersebut untuk menjaga stabilitas keuangan sehingga bisnis berjalan dengan baik dan peluang pengembangan dapat diperoleh dengan mudah. Co-Founder dan CEO Modalku Reynold Wijaya mengatakan pelaku UMKM dapat mulai memantau perencanaan keuangannya sebelum mengajukan pendanaan dengan cara memeriksa arus kas (cashflow), memantau pertumbuhan aset, dan rasio hutang. "Para pelaku UMKM juga harus mempertimbangkan untuk memprioritaskan membayar utang agar menghindari besaran bunga yang semakin tinggi," kata Reynold kepada Bisnis, Rabu (29/3/2023). Para pelaku UMKM, lanjut dia, juga harus mempertimbangkan besaran utang sesuai dengan kondisi finansial dan kebutuhan sehingga memiliki proyeksi untuk dapat melunasi hutang tersebut. Reynold menambahkan para pelaku UMKM juga dapat menetapkan batas maksimal untuk mengajukan pendanaan yang idealnya dianjurkan sebesar 30-40 persen dari pendapatan yang dimiliki agar tidak mengganggu keuangan. Di sisi lain, CEO dan Co-Founder PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) Ivan Nikolas Tambunan mengingatkan pelaku UMKM juga menghitung dengan benar bahwa pinjaman tersebut memang benar dibutuhkan. Baca Juga Selain itu, dia mengatakan penggunaannya harus sesuai dengan rencana bisnisnya. "Jangan sampai pinjaman malah dipakai untuk kepentingan lain. Kalau dipakai untuk kepentingan lain, maka pinjaman itu bukannya membuat usaha semakin bertumbuh malah membuat jadi beban, yang bahkan bisa menghancurkan usahanya," kata Ivan saat dihubungi Bisnis, Rabu (29/3/2023). Ke depan, Ivan juga menyarankan agar pelaku UMKM supaya terus menjaga cashflow usaha tetap terjaga. Salah satunya dengan membuat proyeksi cashflow, sehingga sudah siap dan mengetahui posisi cash selama 12 bulan ke depan. Ivan melanjutkan pelaku UMKM juga perlu disiplin dalam mengontrol pengeluaran, dan ketika ada liquidity mismatch bisa menutupnya dengan pinjaman asal penggunaannya sesuai dengan rencana bisnis. Contohnya bisa menggunakan produk invoice financing dari Akseleran. Dia mengatakan jika usaha punya tagihan invoice yang belum jatuh tempo pembayarannya, usaha tersebut bisa dapat pendanaan melalui invoice financing Akseleran. "Usaha tersebut bisa menggunakan dana tersebut untuk keperluan bisnisnya tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran invoicenya. Ini bisa membantu untuk make sure cashflow usaha tetap terjaga," tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Jakarta, CNBC Indonesia- Krisis perbankan AS disebut CIO PT Danareksa Investment Management, Herman Tjahjadi sebagai salah satu sentimen yang harus diwaspadai oleh investor. Namun pasar masih optimistis kenaikan suku bunga The Fed segera menuju puncak di Mei 2023 sehingga dalam 12 bulan kedepan suku bunga akan turun dan tekanan ke emerging market akan berkurang. Herman melihat dampak kolaps bank RI sempat mendorong capital outflow namun bersifat sementara ditopang masih sehatnya perbankan dalam negeri. CNBC


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau BMRI memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp24,7 triliun atau 60 persen dari total laba bersih tahun buku 2022. Pembagian dividen itu efektif dilakukan pada bulan depan. Keputusan pembagian dividen itu telah disepakati dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Bank Mandiri yang digelar pada Selasa (14/3/2023). Bank Mandiri sendiri tercatat mencetak laba bersih secara konsolidasi Rp41,2 triliun pada tahun 2022, naik 46,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kemudian, 60 persen dari laba dialokasikan untuk dividen. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan besaran dividen Bank Mandiri sejalan dengan komitmen perseroan untuk berkontribusi secara optimal kepada masyarakat. “Keputusan ini juga mengindikasikan dukungan yang kuat dari pemegang saham kepada manajemen untuk terus memberikan solusi finansial yang terbaik tak hanya kepada nasabah tetapi juga masyarakat secara luas,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu. Sementara itu, 40 persen dari laba bersih konsolidasi tahun lalu atau sebesar Rp16,46 triliun akan dialokasikan sebagai laba ditahan. Bank Mandiri juga mengumumkan nilai dividen per share (DPS) yang akan diterima pemegang saham yakni Rp529,34 per saham. Baca Juga Darmawan menjelaskan besaran DPS Bank Mandiri tersebut naik 46,8 persen jika dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya sebesar Rp360,64 per lembar saham. Adapun, 52 persen dari nilai dividen Bank Mandiri atau Rp12,84 triliun akan dibagikan kepada pemerintah selaku pemegang saham pengendali. Alokasi dividen kepada pemerintah itu naik 46,7 persen dari posisi tahun lalu. Sisa dividen kemudian akan dibagikan kepada pemegang saham ritel bank berkode emiten BMRI itu sesuai jadwalnya. - Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 24 Maret 2023. - Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 27 Maret 2023. - Cum dividen di pasar tunai: 28 Maret 2023. - Ex dividen di pasar tunai: 29 Maret 2023. - Daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai atau recording date: 28 Maret 2023. - Pembayaran dividen: 12 April 2023. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — Pinjaman online (pinjol) fintech P2P lending diprediksi akan tumbuh selama bulan Ramadan kali ini. Hal tersebut diungkapkan oleh CEO dan Co-Founder PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) Ivan Nikolas Tambunan. Hal tersebut lantaran cukup banyak masyarakat yang meningkatkan konsumsinya terkait lebaran, seperti halnya membeli hadiah atau pakaian Idulfitri, mudik, makanan, dan kue kering. "Terkait ramadhan, biasanya yang meningkat signifikan itu pemain fintech lending konsumtif. Banyak masyarakat yang meningkatkan konsumsinya, jadi butuh pinjaman untuk membiayai konsumsi tersebut," kata Ivan kepada Bisnis, Rabu (29/3/2023). Sementara itu, Ivan menyebutkan bahwa untuk fintech lending produktif kenaikannya biasanya tidak terlalu signifikan. Pasalnya walaupun kebutuhan modal kerja Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkat sehubungan pemenuhan order terkait lebaran yang meningkat, tetapi saat yang sama ada banyak hari libur sehingga hari kerja efektif menjadi berkurang. Meskipun demikian, Ivan optimis bahwa fintech lending produktif masih akan bertumbuh signifikan tahun ini. Akseleran menargetkan pertumbuhan penyaluran pinjaman sampai dua kali lipat dibanding tahun lalu yang hampir Rp3 triliun menjadi Rp6 triliun pada 2023. "Pemulihan ekonomi pasca pandemi sudah terus berjalan sebagaimana terlihat dari pertumbuhan GDP [Gross Domestic Product] kami pada Q3 dan Q4 2022 kemarin, dan sektor UKM membutuhkan modal kerja lebih banyak seiring pertumbuhan usaha mereka," katanya. Baca Juga Di sisi lain, Co-Founder dan CEO Modalku Reynold Wijaya mengatakan bahwa tidak sedikit UMKM yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk memperluas bisnisnya. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendukung para UMKM khususnya saat Ramadan melalui berbagai produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan UMKM. "Pada saat bulan Ramadan tahun 2022, penyaluran pendanaan Modalku mengalami pertumbuhan sebesar 20 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium , JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat 11 perusahaan asuransi bermasalah yang tengah dalam pengawasan khusus regulator. Meski tak secara gamblang, OJK merincikan entitas perusahaan asuransi bermasalah tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa sebanyak 11 perusahaan asuransi bermasalah tersebut masuk ke dalam kategori tidak normal. Ogi merincikan 11 perusahaan asuransi bermasalah yang masuk dalam pengawasan khusus OJK yang mayoritas diisi oleh perusahaan asuransi jiwa, lalu disusul oleh perusahaan asuransi umum, dan perusahaan reasuransi. “Kami tidak bisa menyebut satu persatu namanya, tetapi mungkin kami kasih clue bahwa dari perusahaan itu ada 9 perusahaan asuransi, yaitu 6 perusahaan asuransi jiwa, tiga perusahaan asuransi umum, satu reasuransi, dan satu perusahaan asuransi dalam likuidasi,” ungkap Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Maret 2023, Senin (3/4/2023). Jika dibandingkan dengan periode 2022, OJK mencatat terdapat 13 perusahaan yang masuk dalam pengawasan regulator alias perusahaan asuransi bermasalah. Namun, dua dari 13 perusahaan itu sudah kembali dalam pengawasan normal. Artinya, kini tersisa 11 perusahaan asuransi yang masih menjadi pengawasan khusus OJK. Baca Juga KINERJA ASURANSI Beralih dari sisi kinerja, OJK mencatat pendapatan premi sektor asuransi mengalami kenaikan signifikan. Per Februari 2023, pendapatan premi asuransi komersial mencapai Rp54,11 triliun atau tumbuh sebesar 9,88 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), di mana pada Januari 2023 mencapai 5,2 persen yoy. “Lonjakan ini didorong oleh premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh sangat signifikan mencapai 27,56 persen yoy mencapai Rp23,79 triliun,” ujarnya. Perkembangan premi asuransi jiwa juga semakin membaik. Hal itu terlihat dari posisi Februari 2023, premi hanya terkontraksi tipis sebesar 0,90 persen yoy menjadi Rp30,33 triliun, di mana pada Januari 2023 kontraksi mencapai -5,29 persen yoy dengan nilai sebesar Rp16,02 triliun. Permodalan di sektor IKNB terjaga dengan industri asuransi jiwa mencatatkan risk-based capital atau RBC sebesar 478,21 persen pada Februari 2023, di mana Januari 2023 tercatat 474,04 persen. Sementara itu, RBC asuransi umum dan reasuransi mencapai 320,81 persen pada Februari 2023, sedangkan pada Januari 2023 berada di level 319,51 persen. Secara agregat, RBC industri asuransi masih berada di atas threshold sebesar 120 persen. Namun, OJK senantiasa tetap memantau RBC masing-masing perusahaan asuransi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :