Konten Premium Bisnis.com , JAKARTA — Jumlah pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (WAL) yang mendaftarkan diri ke Tim Likuidasi untuk mengajukan tagihan terus bertambah, seiring dengan batas pengajuan tagihan yang akan berakhir pada besok, Sabtu (11/3/2023). Ketua Tim Likuidasi WanaArtha Life Harvardy Muhammad Iqbal mengatakan bahwa hingga Kamis (9/3/2023), nasabah Wanaartha Life yang sudah mengajukan tagihan ke Tim Likuidasi mencapai 8.210 pemegang polis. “Jumlah nasabah Wanaartha Life yang telah mengajukan tagihan per tanggal 9 Maret 2023 sebanyak 8.210 pemegang polis dengan total 17.417 lembar polis,” kata Harvardy kepada Bisnis , Jumat (10/3/2023). Harvardy menuturkan setelah pengajuan tagihan selesai, maka langkah selanjutnya yang dilakukan Tim Likuidasi adalah melakukan verifikasi tagihan. Kemudian, melakukan audit neraca penutupan oleh akuntan publik. Setelah itu, Tim Likuidasi menyusun neraca sementara likuidasi atau NSL. “Setelah NSL disetujui oleh OJK, Tim Likuidasi akan melakukan penjualan dan penjualan aset, lalu menjadwalkan waktu pembayaran kepada pemegang polis dan kreditor lainnya,” terangnya. Adapun sampai saat ini, Harvardy mengatakan bahwa perkembangan atas aset-aset Wanaartha Life masih dalam proses penelusuran. “Aset Wanaartha Life masih dalam penelusuran, nanti juga akan divalidasi oleh akuntan publik,” tutupnya. Untuk diketahui, Tim Likuidasi Wanaartha Life membuka layanan pengajuan tagihan sampai dengan 11 Maret 2023 yang beralamat di Danendra Office, Menara Global, Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kav 27, Jakarta Selatan, 12950. Sementara itu, untuk formulir pengajuan tagihan, Harvardy menjelaskan bahwa berkas tersebut dapat diunduh melalui  juga bisa melalui email di [email protected], atau nomor WhatsApp di 0813 9835 4346 atau 0813 9835 4349. Selanjutnya, pengajuan tagihan baru dilakukan secara tertulis dan langsung yang disertai dengan salinan bukti-bukti yang sah, serta menunjukkan dokumen asli kepada Tim Likuidasi. Selain itu, nasabah juga harus membawa beberapa dokumen pendukung. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Konten Premium Bisnis.com, YOGYAKARTA – Instrumen moneter baru Bank Indonesia (BI) yakni Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor atau TD Valas DHE, yang diluncurkan 1 Maret 2023, telah berhasil menarik devisa sebanyak US$173 juta dolar ke sistem keuangan Tanah Air. Direktur Departemen Pengelolaan Moneter BI Ramdan Denny Prakoso menuturkan bahwa jumlah tersebut berasal dari sembilan eksportir di sektor pertambangan dan perkebunan. Dana hasil ekspor ini masuk melalui enam dari total 20 bank yang telah ditunjuk. “Term deposit valas DHE direspons positif pelaku pasar,” tuturnya dalam acara pelatihan wartawan yang diselenggarakan oleh BI di Yogyakarta, akhir pekan lalu. Denny menambahkan dengan masuknya DHE ke Indonesia, pasokan dolar Amerika Serikat (AS) dapat bertambah sehingga mendorong cadangan devisa dalam negeri. Hasil ini sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, dan memperkuat perekonomian domestik. Meski demikian, jumlah devisa yang masuk masih jauh di bawah perkirakan bank sentral sebelumnya yang menyebutkan ada 200 eksportir membawa pulang dolar AS ke Tanah Air. “Kami tentu melihat ke depan nilainya akan semakin meningkat, jumlah bank yang partisipasi meningkat, demikian juga eksportirnya,” pungkasnya. Baca Juga Berdasarkan data bank sentral hingga 14 Maret 2023, tingkat bunga TD Valas DHE untuk nominal lebih dari US$10 juta mencapai 4,70 persen untuk tenor 1 bulan, 5,01 persen bagi tenor 3 bulan, dan tenor 6 bulan memiliki bunga 5,14 persen. Sementara itu, simpanan US$5 juta hingga US$10 juta memperoleh bunga 4,73 persen untuk tenor 1 bulan, 4,96 persen tenor 3 bulan, dan 5,09 persen tenor 6 bulan. Adapun, simpanan US$1 juta – US$5 juta mendapatkan tingkat bunga sebesar 4,68 persen sampai dengan 5,04 persen. Bagi perbankan, bank sentral memberikan pengecualian dana dari komponen dana pihak ketiga (DPK) untuk perhitungan giro wajib minimum (GWM) dan rasio intermediasi makroprudensial. BI juga akan memberikan agent fee kepada bank dengan memperhatikan tenor TD Valas DHE. Kebijakan tersebut telah diatur dalam PBI No. 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia menyatakan bahwa gagalnya sejumlah perbankan di Amerika Serikat dan Eropa tidak memiliki dampak ke Asia Tenggara (Asean), termasuk Indonesia. “Tantangan sektor keuangan yang dihadapi AS dan Eropa belum mempengaruhi Asean,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen kepada wartawan di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Selasa (28/3/2023). Kahkonen menyatakan bahwa Bank Dunia masih terus mengkaji perkembangan pasar keuangan global saat ini dan implikasi apa yang akan dihadapi Asia Timur dan Asean. “Namun pada saat ini, pasar keuangan di Asean tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” jelasnya. Meski demikian, Kahkonen mengatakan gagalnya sejumlah bank di AS dan Eropa tetap perlu dicermati dengan seksama. “Dan kami sangat berharap bahwa kita tidak akan mengalami krisis sektor keuangan lainnya di dunia,” kata dia. Pada kesempatan berbeda, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan bahwa kebangkrutan sejumlah bank di AS dan Eropa tidak memberikan dampak secara langsung bagi perekonomian Asean. Namun demikian, hal ini perlu tetap diwaspadai dan menjadi kepentingan bersama dalam menjaga ketahanan sektor keuangan kawasan. Baca Juga Tercermin dalam beberapa pekan terakhir, sentimen terhadap gagalnya beberapa bank di AS memberikan tekanan pada lalu lintas modal asing dan nilai tukar dari mata uang negara berkembang. “Kawasan tentunya memiliki kepentingan bersama, interest yang sama bagaimana kita menjaga ketahanan, resiliensi dari sistem keuangannya, apa kemudian yang harus dilakukan, apakah penguatan modal, atau pengurangan leverage ke bank-bank tertentu,” katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mendorong pembahasan terkait pengembangan mata uang digital dan konektivitas sistem pembayaran kawasan sebagai salah satu agenda prioritas dalam Keketuaan Indonesia di Asean 2023. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa digitalisasi negara-negara Asean, terutama dalam bidang sistem pembayaran, berkembang sangat pesat. Akselerasi sistem pembayaran tidak hanya mendukung pemulihan ekonomi, tetap juga turut mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. “Tidak hanya tumbuh cepat, tapi tahun lalu di bawah G20 Presidensi Indonesia, di antara Asean-5 sudah disepakati kerja sama konektivitas pembayaran regional, melalui konektivitas QR, konektivitas fast payment, juga kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi,” katanya dalam High Level Seminar ‘Asean Matters — Epicentrum of Growth’, Senin (6/3/2023). Ke depan, Perry mengatakan kerja sama juga akan diperluas pada konektivitas data dan real time gross settlement (RTGS). Selain itu, BI juga mendorong perluasan konektivitas sistem pembayaran di seluruh Asean. “Tidak hanya Asean-5, tetapi juga memperluas kerja sama konektivitas pembayaran regional untuk semua anggota Asean, tentunya hal ini tergantung dari kesiapan anggota,” jelas Perry. Sebagaimana diketahui, konektivitas sistem pembayaran melalui QR telah terimplementasi antara Indonesia dan Thailand sejak tahun lalu. BI dan Malaysia akan mulai mengimplementasikan konektivitas sistem pembayaran melalui QR pada tahun ini. Indonesia pun telah menjajaki kerja sama dengan Singapura untuk kerja sama tersebut. Di samping itu, Perry menyampaikan bahwa BI juga mendorong pengembangan mata uang digital atau Central Bank Digital currency (CBDC). Sejumlah negara anggota Asean sudah mulai mengembangkan CBDC, diantaranya Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. “Tahun ini, dalam Keketuaan Indonesia di Asean, kami akan melanjutkan pengembangan CBDC di regional,” katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - Satgas Waspada Investasi (SWI) terus menyampaikan daftar pinjaman online (pinjol) ilegal kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk dilakukan pemblokiran. Meskipun demikian, pinjol ilegal ini masih marak. Lalu apakah penyebab masih terus bermunculannya para rentenir online ilegal yang juga menyedot data masyarakat itu? "Meskipun telah banyak yang diblokir, aplikasi pinjol ilegal tetap marak disebabkan kemudahan membuat aplikasi," kata Ketua SWI Tongam Lumban Tobing kepada Bisnis, Rabu (29/3/2023). Tongam menambahkan meskipun ada kewajiban pemenuhan persyaratan lisensi dari OJK terhadap aplikasi pinjaman pribadi, para pelaku pinjol ilegal biasanya merekayasa kategori aplikasi menjadi tujuan edukasi. Terkait hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui SWI pun terus menerus melakukan pemberantasan terhadap praktek pinjol illegal dengan melakukan pencegahan dan penanganan terhadap pinjol illegal. Tongam mengatakan untuk memberantas pinjol ilegal ada lima kementerian/lembaga yang terkait yaitu OJK, Kemenkominfo, Bank Indonesia (BI) , Kepolisian Negara Republik Indonesa (Polri), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm). Tongam kemudian menjelaskan dua besaran upaya SWI dalam menangani pinjol ilegal yakni pencegahan dan penanganan. Baca Juga Pencegahan 1. Edukasi kepada masyarakat di berbagai daerah 2. Penyebaran SMS “Waspada Pinjol Ilegal” pada 2021 dan 2022 bekerjasama dengan Kemenkominfo. 3. Kerja sama dengan Google Indonesia terkait persyaratan aplikasi pinjaman online Indonesia wajib menunjukan bukti lisensi dari OJK sebagaimana pengumuman Google pada 28 Juli 2021. 4. Penayangan iklan layanan masyarakat pada moda transportasi publik yaitu KAI, MRT, Transjakarta, dan KRL di DKI Jakarta sejak 8 November 2021 sampai Januari 2022. 5.Kerja sama edukasi dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Dirjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI, Dirjen Guru & Tenaga Pendidik Kemendikbudristek RI, dan Dirjen Perkoperasian Kemenkop UKM RI. 6. Pembukaan Warung Waspada Pinjol. 7. Meminta perbankan dan perusahaan penyedia jasa pembayaran (PJP) tidak memfasilitasi atau tidak bekerja sama dengan pinjaman online ilegal. Penanganan 1. Pengaduan Masyarakat Memberikan respon terhadap pengaduan masyarakat yang masuk melalui email [email protected] mengenai pinjaman online ilegal. 2. Penegakan Hukum Sebelumnya, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti masih ada masalah dalam koordinasi lintas sektoral terkait maraknya pinjol ilegal. Persoalan koordinasi tersebut menghambat kecepatan penegakan hukum untuk memblokir aplikasi yang belum berizin. “Masalah blokir aplikasi dilakukan kalau ada aduan. Baru Kemenkominfo [Kementerian Komunikasi dan Informasi] dan akan diberitahu pihak Google-nya untuk lakukan blokir. Alurnya sangat panjang,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis, Selasa (24/1/2023). Di sisi lain, Bhima mengatakan bahwa kecepatan pembuatan aplikasi pinjol ilegal tidak bisa dibendung. Menurutnya apabila ada satu aplikasi yang diblokir, di hari berikutnya ada aplikasi sejenis. “Besoknya dibuat lagi, deskripsinya sama persis hanya beda di logo dan nama aplikasi,” katanya. Bhima pun menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan platform pinjol ilegal meski muncul di aplikasi. “Perlu cek legalitas perusahaan, karena biasanya selain ada nama aplikasi juga ada nama PT pinjolnya. Kalau tidak terdaftar di OJK berarti ilegal. Kemudian cek juga data apa saja yang diminta oleh pihak aplikasi. Ada yang sampai minta akses ke kontak, foto, kalendar yang sifatnya sangat privasi. Itu harus hati-hati,” tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) mencatatkan pertumbuhan pendapatan mencapai Rp778,4 miliar sepanjang 2022. Angka tersebut naik sedikit apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp777,3 miliar. Perinciannya, pendapatan premi bruto perusahaan mencapai Rp687,8 miliar atau naik dari Rp607,8 miliar pada 2021. Kenaikan prei membuat premi reasuransi yang dibayar juga melonjak. ABDA menaanggung premi asuransi sebesar Rp63 miliar atau naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp55 miliar. Jumlah beban yang ditanggung oleh perusahaan meningkat Rp659,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2021, perusahaan memiliki jumlah beban Rp585,5 miliar. Baca Juga Adapun laba tahun berjalan yang dimiliki perusahaan sepanjang 2022 mencapai Rp91,1 miliar. Angka tersebut menyusut apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp157,3 miliar. Jumlah liabilitas perusahaan yang harus ditanggung yakni Rp966 miliar. Jumlah tanggungan lebih tinggi apabila dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp983,7 miliar. Sementara jumlah ekuitas mencapai Rp1,5 triliun yang turun sedikit dari tahun sebelumnya yakni 1,51 triliun. Hasilnya, laba bersih per saham menjadi Rp147 atau turun dibandingkan 2021 yakni Rp253. Jumlah aset yang dimiliki perusahaan pun sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2022, ABDA mengantongi aset Rp2,47 triliun. Sementara tahun sebelumnya yakni Rp2,49 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - Kabar proses mediasi gugatan perdata PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) kepada pemilik PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) Susilo Wonowidjojo menjadi berita terpopuler di Kanal Finansial Bisnis.com. Berita populer lainnya mengenai kabar duka yang datang dari Mantan Direktur PT Jasa Raharja (Persero) Budi Setyarso yang meninggal dunia pada Kamis (13/4/2023) di Solo, Jawa Tengah. Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler di Kanal Finansial Bisnis.com: 1. Mediasi Buntu, Pemilik Gudang Garam Tak Mau Bayar Ganti Rugi Atas Kredit Macet di OCBC NISP Proses mediasi gugatan perdata PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) terhadap bos PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) Susilo Wonowidjojo buntu. Susilo dan para tergugat lainnya tak mau membayar ganti rugi atas kredit macet yang menjadi dasar persoalan. OCBC NISP telah melaporkan Susilo Wonowidjojo beserta direksi, komisaris dan pemegang saham PT Hari Mahardika Utama (PT HMU) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Februari 2023. Baca Juga Pelaporan itu dikarenakan kredit macet perusahaan rambut palsu PT Hair Star Indonesia (PT HSI). 2. Berita Duka, Mantan Direktur Jasa Raharja Budi Setyarso Meninggal Dunia Mantan Direktur PT Jasa Raharja (Persero) Budi Setyarso meninggal dunia pada hari ini, Kamis (13/4/2023) di Rumah Sakit Jogja International Hospital (JIH) Solo, Jawa Tengah pukul 13.59 WIB. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Coorporate Secretary PT Jasa Raharja (Persero) Harwan Muldidarmawan. "Kami sedang berduka Direktur Utama kami periode 2013-2018 Budi Setyarso wafat," ungkap Harwan di Jakarta, Kamis (13/4/2023). 3. Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Bank Syariah Indonesia (BSI) Jabodetabek Menghadapi Hari Raya Idulfitri 1444 H/2023 M, masyarakat dapat melakukan penukaran uang baru di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Dalam mengantisipasi kebutuhan transaksi keuangan masyarakat selama Ramadan-Idulfitri, BSI pada 23 Maret – 2 Mei 2023, menyiapkan uang tunai sebesar Rp37,6 triliun, meningkat 26,2 persen dari tahun lalu. 4. Dirut IFG Beberkan Sumber Dana Rp8 Triliun untuk Migrasi Polis Jiwasraya Pengalihan polis PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) ke PT Asuransi Jiwa Indonesia Financial Group (IFG Life) ditargetkan selesai tahun ini. Untuk menyelesaikan masalah tersebut IFG Life membutuhkan pendanaan Rp8,01 triliun. Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG) Hexana Tri Sasongko mengatakan bahwa sumber pendanaan tersebut berasal dari Rp3 triliun Penyertaan Modal Negara (PMN) dari candangan investasi. Kemudian dari rampasan tipikor di kas negara sebesar R3,1 triliun. "Jadi Rp6,1 triliun, kan kebutuhannya 8,01 sisanya IFG yang melakukan fundraising untuk menutup kebutuhan tersebut," kata Hexana ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2023). 5. Rivan A. Purwantono Masuk Jajaran CEO Terbaik 2023 Versi The Iconomics Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dinobatkan sebagai Chief Executive Officer (CEO) terbaik dalam ajang Indonesia Best 50 CEO 2023 kategori Compulsory Insurance, yang digelar The Iconomics, Kamis (6/4/2023). Penghargaan itu diraih Rivan, salah satunya berdasarkan hasil survei terhadap ribuan responden, baik karyawan Jasa Raharja maupun karyawan perusahaan industri sejenis. Jejak pendapat tersebut, kemudian digabungkan dengan empat parameter penilaian lain, yakni Popularity, Competency, Crisis Leadership dan Personality. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA-- Industri keuangan syariah mencatatkan pertumbuhan yang positif pada 2022. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa total aset keuangan syariah mencapai Rp2375,84 triliun. Aset jumbo ini terdiri atas perbankan syariah, pasar modal syariah, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah. "Adapun share aset dibandingkan dengan industri keuangan nasional di Indonesia [lembaga konvensional ditambah syariah] sebesar 10,69 persen," kata Direktur Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah OJK Nyimas Rohmah dalam Media Briefing Keuangan Syariah di Jakarta, Selasa (11/4/2023). Perinciannya untuk perbankan syariah memiliki aset Rp827,26 triliun atau market share 7,09 persen. Sementara itu, IKNB syariah mencapai Rp146,12 atau dengan market share 4,73 triliun. Pasar modal menjadi yang terbesar yakni Rp1.427,46 triliun. Untuk terus meningkatkan kinerja, Nyimas menyebutkan bahwa OJK memiliki arah kebijakan prioritas pada 2023. Pertama penguatan sektor jasa keuangan, pengawasan, dan perkembangan. Kedua menjaga pertumbuhan ekonomi, dan terakhir peningkatan layanan dan penguatan kapasitas OJK. Baca Juga Diketahui Ketua Dewan Komisioner OJK pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTUK) Tahun 2023, menyampaikan bahwaOJK akan mendorong sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan minat investor terhadap instrumen investasi berkelanjutan dan hijau serta investasi syariah di Indonesia. 1. Penguatan Sektor Jasa Keuangan 2. Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 3. Peningkatan Layanan dan Penguatan Kapasitas OJK Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Jago Tbk. (ARTO) mencetak laba bersih setelah pajak senilai Rp15,91 miliar sepanjang 2022. Pada periode yang sama tahun lalu, bank digital yang didirikan oleh Jerry Ng tersebut sukses mencetak laba bersih Rp86 miliar. Anjloknya laba Bank Jago secara tahunan (year-on-year/yoy) karena adanya peningkatan beban bunga dan beban operasional. Dikutip dari laporan keuangan, laba Bank Jago disokong oleh pertumbuhan pendapatan bunga, selisih tipis dengan beban bunga. Sepanjang 2022, pendapatan bunga dari bisnis konvensional dan syariah Bank Jago mencapai Rp1,35 triliun, atau naik 130 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada periode yang sama, beban operasional dan beban syariah melonjak 130 persen yoy menjadi Rp1,34 triliun dari sebelumnya Rp579,2 miliar. Satu sisi, penyaluran kredit Bank Jago melonjak. ARTO tercatat menyalurkan kredit senilai Rp6,82 triliun sepanjang 2022. Realisasi tersebut naik dua kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp3,22 triliun (yoy). Sementara itu, pembiayaan syariah stabil di angka Rp2 triliun. Baca Juga Berdasarkan catatan Bisnis, pada 2020 Bank Jago menutup tahun dengan membukukan kerugian Rp190 miliar. Namun, bank besutan Jerry Ng dan Patrick Walujo itu mampu membalikkan keadaan dengan mencatatkan untung Rp86 miliar pada 2021. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — Ogi Prastomiyono tercatat sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK periode 2022—2027 yang melaporkan harta kekayaan tertinggi, yakni mencapai Rp124,7 miliar. Otoritas tersebut menyatakan bahwa seluruh insan OJK yang merupakan wajib lapor telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya, publik sudah dapat melihat posisi harta kekayaan jajaran Dewan Komisioner OJK periode 2022–2027. Berdasarkan penelusuran Bisnis, Ogi Prastomiyono yang menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner merupakan pejabat tinggi OJK dengan harta terbanyak. Ogi melaporkan kekayaan per 2022 senilai Rp124,7 miliar. Lebih dari separuh di antaranya atau Rp67 miliar berupa 22 tanah dan bangunan, tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi, hingga Badung. Dia melaporkan kepemilikan kendaraan total senilai Rp2,7 miliar. Ketiga kendaraan itu adalah mobil Range Rover Jeep 2018 senilai Rp1,35 miliar, mobil BMW X5 2020 senilai Rp1,25 miliar, dan mobil Daihatsu Luxio 2016 senilai Rp125 juta. Ogi menyampaikan kepemilikan surat berharga senilai Rp32,5 miliar, kas dan setara kas Rp28,46 miliar, dan harta lainnya Rp3,26 miliar. Dia pun melaporkan utang senilai Rp9,9 miliar per 2022. Baca Juga Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi mengawali karirnya di industri perbankan sejak 1986, yakni di Bank Ekspor Impor Indonesia (Exim Bank). Pasca peleburan Exim Bank, Ogi mengembangkan karirnya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) hingga menduduki posisi direksi. Selain di industri perbankan, Ogi juga sempat menjadi Direktur Layanan Strategis di PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum, holding BUMN untuk industri pertambangan. Setelah itu, Ogi terpilih untuk menduduki jabatan tinggi di OJK. Jejak karir itu membuat Ogi menjadi anggota dewan komisioner dengan harta tertinggi. Nilainya lebih tinggi dari pelaporan harta 2022 Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar senilai Rp21,7 miliar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara senilai Rp60,2 miliar. Adapun, Suahasil Nazara sebagai anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan tercatat belum menyampaikan LHKPN 2022 hingga Jumat (31/3/2023) pukul 11.30 WIB. Pejabat negara memang memiliki waktu penyampaian LHKPN hingga hari ini pukul 23.59 WIB, sehingga Suahasil yang merupakan Wakil Menteri Keuangan masih memiliki waktu melaporkan harta kekayaannya per 2022. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA-- Perusahaan pinjaman online (pinjol) fintech peer-to-peer lending Kredit Pintar Indonesia berupaya meningkatkan kualitas manajemen risiko guna mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih sehat lewat credit scoring. Direktur Utama PT Kredit Pintar Indonesia menjelaskan kendati telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, penggunaan layanan credit score report dari Credit Bureau Indonesia atau CBI diharapkan bisa meningkatkan kualitas manajemen risiko dan mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan yang lebih sehat. Terlebih karena saat ini, model bisnis perusahaan adalah menyediakan akses pinjaman mikro jangka pendek kepada masyarakat. "Kami menginginkan pengecekan profil risiko nasabah lebih cepat dan nyaman. Laporan kredit yang sangat komprehensif dari CBI membantu menghasilkan serangkaian fitur yang meningkatkan model credit scoring dengan baik," ujarnya, Sabtu (1/4/2023). Direktur Bisnis dan Layanan CBI Anton Adiwibowo mengatakan layanan credit scoring dibutuhkan dalam mengembangkan solusi keuangan yang inklusif bagi. Produk dan layanan informasi perkreditan sudah semestinya dirancang untuk membantu perusahaan di dalam menentukan strategi bisnis dan meningkatkan efisiensi serta manajemen risiko yang menunjang pertumbuhan perusahaan yang sehat. Baca Juga Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan manajemen risiko yang kompleks bagi perusahaan lembaga keuangan dan non-lembaga keuangan yang bidang usahanya terpapar pada risiko kredit, tidak cukup hanya dengan mengandalkan solusi yang bersifat generic. "Karena itu, CBI menyediakan solusi-solusi yang menghasilkan informasi perkreditan yang komprehensif dan didukung oleh kemampuan team lokal Data Scientist dan IT Engineering dalam melayani kustomisasi yang disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing klien kami," terangnya Sisi lain, kata dia, perusahaan P2P juga dituntut agar bisa memberikan layanan dan inovasi yang dapat diandalkan sekaligus memiliki manajemen risiko yang baik agar bisa bertumbuh dengan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai informasi, Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ) adalah sebuah perusahaan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) yang telah berizin dan diawasi oleh OJK, telah berevolusi menjadi Credit Bureau Indonesia (CBI) pada Juli 2022. Perubahan ini dilakukan seiring dengan perubahan produk dan layanan perusahaan yang ditujukan untuk memberikan solusi-solusi bagi setiap lembaga keuangan dan non-lembaga keuangan dalam manajemen risiko. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - Emiten bank digital yang melayani segmen ritel dan UMKM, PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR), resmi bergabung menjadi peserta sistem pembayaran BI-Fast Batch 6. Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian menerangkan implementasi BI-FAST sejalan dengan tujuan Amar Bank sebagai bank digital. Vishal mengatakan Amar Bank berkomitmen memberikan dampak sosial bagi masyarakat melalui inklusi keuangan secara berkelanjutan dengan solusi-solusi digitalnya. "Melalui BI-FAST, kami optimistis Amar Bank dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengalaman layanan transaksi perbankan yang mudah dan terjangkau kepada nasabah,” katanya, Kamis (30/3). Didukung kecanggihan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi cloud, Amar Bank yang dimiliki Grup Tolaram dan Investree ini menyediakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah mengelola keuangan secara efektif. Selain itu, teknologi AI Amar Bank dapat menganalisis perilaku nasabah untuk membangun kebiasaan menabung yang baik guna mencapai kesehatan finansial yang lebih baik. Baca Juga Vishal mengatakan Amar Bank berkomitmen untuk memberdayakan individu dan UMKM, terutama mereka yang unbanked dan underserved. Bank Indonesia menyatakan sistem pembayaran BI-FAST bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan digitalisasi keuangan guna mendukung inklusi keuangan. Saat ini, sistem pembayaran BI-FAST memiliki 122 peserta, mewakili 94 persen dari sistem pembayaran ritel nasional. Sejak diluncurkan pada Desember 2021, Bank Indonesia telah mencatat lebih dari 414 juta transaksi transfer senilai Rp1.393 triliun hingga Oktober 2022, menunjukkan popularitas dan kesuksesan sistem pembayaran tersebut. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja Bank Panin (PNBN) selama 2022 menjadi berita paling banyak dibaca di Kanal Finansial Bisnis.com. Lalu, ada juga berita mengenai pembatalan surat tanda terdaftar 3 akuntan publik oleh OJK imbas kasus Wanaartha Life. Berikut daftar 5 berita terpopuler di Kanal Finansial Bisnis.com: 1. Bank Panin (PNBN) Raup Laba Rp3,27 Triliun, Melesat 80 Persen Pada 2022 PT Bank Panin Tbk. (PNBN) membukukan laba bersih setelah pajak konsolidasi sebesar Rp3,27 triliun, tumbuh 80,14 persen secara tahunan (year on year/yoy). Presiden Direktur Bank Panin Herwidayatmo mengatakan pertumbuhan laba bersih pada 2022 disebabkan penurunan beban operasional selain bunga, sejalan dengan semakin baiknya kualitas kredit yang diberikan perseroan. Bank Panin memang mencatatkan penyusutan biaya cadangan penurunan nilai dari Rp5,25 triliun pada 2021 menjadi Rp3,08 triliun pada 2022. 2. Tok! OJK Resmi Batalkan Surat Tanda Terdaftar di 3 Akuntan Publik, Ada KAP Crowe Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberikan sanksi berupa surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar di OJK pada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan jasa audit atas laporan keuangan tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (WAL) dari 2014 – 2019. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun OJK Moch. Ihsanuddin menyampaikan bahwa pembatalan surat tanda terdaftar di OJK tersebut diberikan kepada Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman, Akuntan Publik Jenly Hendrawan, serta KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan Rekan. 3. Sinyal Akuisisi Home Credit Indonesia-Adira Finance (ADMF) Menguat Home Credit Group menargetkan proses akuisisi PT Home Credit Indonesia oleh perusahaan pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance diperkirakan akan rampung pada awal semester II/2023. Chief Executive Officer (CEO) dan Executive Director Home Credit International Radek Pluhar menuturkan hingga saat ini, proses akuisisi Home Credit Indonesia masih dalam tahap proses dokumen administrasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik dari sisi Home Credit maupun pemilik baru. 4. Astra Life: Kasus Gagal Bayar Pengaruhi Reputasi Industri Asuransi Jiwa Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) tidak menampik kasus gagal bayar sejumlah perusahaan asuransi jiwa berdampak pada reputasi industri asuransi jiwa. Tingkat kepercayaan masyarakat pun menurun. "Kami melihat ada beberapa pemain asuransi itu memiliki banyak masalah dan itu merugikan para pemegang polis," kata Christopher Pangestu, Director of Business Astra Life di Menara Astra, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023). Dikatakan, akar masalah yang menimpa sejumlah pemain asuransi jiwa, karena tata kelola perusahaan. 5. BRI Finance Kantongi Aset Rp7,33 Triliun Sepanjang 2022, Dirut Beberkan Resepnya Perusahaan pembiayaan pelat merah PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) membukukan total aset senilai Rp7,33 triliun sepanjang 2022. Merujuk laporan keuangan perusahaan, total aset BRI Finance per 31 Desember 2022 terpantau tumbuh 39,68 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan nilai Rp5,25 triliun. Pertumbuhan juga terjadi pada pendapatan tahun berjalan perusahaan yang tumbuh dua digit sepanjang 2022. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan di Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara-negara lainnya yang setara. Dalam laporannya, Bank Indonesia (BI) mengindikasikan kemungkinan turunnya NIM perbankan dengan berbagai cara. Berdasarkan laporan BI, NIM perbankan Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara peers atau negara dengan tingkat setara. Sejak 2018 hingga 2021, NIM perbankan Indonesia berada pada kisaran 4-5 persen, lebih tinggi dibandingkan NIM perbankan di negara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina yang berada di bawah 4 persen. Laporan itu menyebutkan tingginya NIM perbankan Indonesia karena spread suku bunga yang relatif lebih lebar. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya biaya kredit perbankan, tercermin antara lain dari rasio biaya overhead dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) terhadap kredit perbankan Indonesia yang relatif lebih tinggi. Laporan itu juga mengindikasikan kemungkinan NIM perbankan turun seiring dengan spread suku bunga yang rendah. "Masih terdapat ruang bagi perbankan untuk menurunkan spread suku bunga dengan meningkatkan efisiensi antara lain melalui digitalisasi maupun konsolidasi, baik berupa merger dan akuisisi," tulis laporan asesmen BI yang dirilis beberapa waktu lalu. kredit. Sebelumnya, NIM perbankan telah menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menilai posisi NIM perbankan nasional masih terlalu tinggi, yakni mencapai 4,4 persen sepanjang 2022. "Tinggi banget, ini mungkin tertinggi di dunia," pungkas Jokowi saat menyampaikan pidato pembukanya dalam acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan (PTIJK) 2023 pada bulan lalu. Baca Juga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga mengatakan NIM perbankan menjadi perhatian karena dinilai terlalu tinggi. "Ada concern agar jangan sampai tingkat suku bunga tinggi menghambat bisnis, jadi tidak bantu sektor tertentu seperti UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah]," ujarnya. Menurutnya, NIM yang besar memang dianggap membawa keuntungan semata bagi perbankan dilihat dari marjin suku bunga pinjaman yang besar, sementara suku bunga simpanan yang kecil. Namun, menurutnya NIM yang besar itu banyak pertimbangan. "Banyak hal yang bisa diteliti, pastikan berapa tingkat suku bunga ideal atau marjin yang didapat bank dari pinjaman serta dana simpanan," ungkap Dian. Untuk itu, bank mesti menunjukkan komponen apa saja yang menyebabkan tingginya NIM. "Misalnya, apakah ini karena efisiensi bank, mungkin high cost economy, atau lainnya," ujar Dian. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — Nasabah Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB) Bumiputera 1912 akan mengajukan gugatan class action. Hal tersebut diungkapkan oleh nasabah asal Makassar bernama Sabaruddin, yang keberatan dengan pemotongan klaim atau Pengurangan Nilai Manfaat (PNM). Dia merupakan pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dengan jumlah polis 13 dan nilai klaim Rp845 juta. Dia mengatakan bahwa pemotongan hak-hak pemegang polis merupakan kejahatan luar biasa, karena berdampak luas dan sistematik serta menimbulkan kerugian secara masif. "Pemotongan manfaat polis 50 persen diambil dari perhitungan rumus apa, apakah dengan menghilangkan manfaat polis kami 50 persen untuk memenuhi gaji 100 persen BOD, BOC Honor BPA dan gaji Karyawan," kata Sabaruddin dalam keterangan resmi dikutip Jumat (17/3/2023). Sabaruddin menilai bahwa kerugian AJB Bumiputera yang disampaikan oleh direksi tidak berdasarkan pada mekanisme yang diatur dalam AD/ART perusahaan dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengajak seluruh pemegang polis untuk menolak dengan tegas dan melakukan gugatan class action. Bagi pemegang polis yang akan melakukan class action dapat menghubungi Kantor Hukum Sabiruddin, Alihaq, dan rekan yang beralamat di Ruko Rolling Hills, Jalan Raya Tanjung Bunga No. 17, Makassar, Sulawesi Selatan "Demikian saya sampaikan dengan keprihatinan dan kecintaan terhadap AJB Bumiputera 1912 sebagai rasa cinta saya atas kelangsungan usaha asuransi mutual tertua di Indonesia," tandas Sabiruddin. Baca Juga Sementara itu, AJB Bumiputera 1912 masih memiliki sekitar Rp5,24 triliun tunggakan klaim yang harus dibayarkan. Perusahaan asuransi tertua di Indonesia tersebut diketahui telah membayar total klaim sebanyak Rp48,1 miliar per 13 Maret 2023. Pada 6 Maret 2023, AJB Bumiputera telah membayarkan klaim Rp22,34 miliar kepada 7.805 polis asuransi perorangan. Perusahaan kembali mencairkan sebanyak 8.124 polis senilai Rp25,84 miliar pada 13 Maret 2023. Sementara itu, AJB Bumiputera 1912 menargetkan penyelesaian tunggakan klaim sebanyak Rp5,29 triliun setelah kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) pada 2025. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA-- Nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang tergabung dalam Tim Biru akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023). Mereka sebelumnya menggelar aksi pada 28 Februari kemarin di Wisma Bumiputera, Jakarta Selatan. Ketua Tim Biru Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) Wayan Dewi mengatakan para nasabah kali ini memilih kawasan dekat Istana Negara. Mereka ingin tuntutan mereka didengar oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kami berharap melalui aksi ini, Presiden Jokowi dan segenap jajarannya dapat mendengarkan suara hati kami sebagai nasabah korban gagal bayar AJB Bumiputera 1912," kata Dewi dalam keterangan resminya, Rabu (8/3/2023). Dewi mengatakan pihaknya berharap Presiden Jokowi membantu nasabah dan meminta pihak AJB Bumiputera 1912 untuk membayarkan polis secara penuh tanpa Pengurangan Nilai Manfaat (PNM) hingga 50 persen. Adapun tuntutan nasabahnya, pertama menolak keras kebijakan PNM klaim pemegang polis. Kedua, menuntut pencairan klaim polis dibayarkan segera secara penuh 100 persen tanpa potongan. Di sisi lain, pendiri dan penasehat Tim Biru Fien mengatakan bahwa sebagian nasabah sudah habis kontrak sehingga tidak bisa disebut anggota. Dia pun menilai bahwa para nasabah berhak mendapatkan nilai klaim dan manfaat secara utuh. "Pemegang polis yang sudah berakhir masa kontraknya adalah bukan anggota AJB Bumiputera 1912 lagi dan tidak seharusnya menanggung kerugian yang dialami AJB Bumiputera 1912," katanya. Dia menyinggung terkait keanggotaan AJB Bumiputera 1912 yang tertuanh dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) Pasal 56 ayat 3 yang berbunyi: Keanggotaan pada Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila: a) anggota meninggal dunia; b) anggota tidak lagi memiliki polis asuransi pada Usaha Bersama selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut; atau c) keanggotaannya harus berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA – PT KB Finansia Multi Finance atau Kreditplus melaporkan pertumbuhan laba 65,66 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) sepanjang 2022, menjadi Rp158,12 miliar. Direktur Chief Operating Officer KB Finansia Multi Finance Peter Halim menjelaskan bahwa perolehan laba didorong oleh peningkatan pendapatan operasional yang dihasilkan dari pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan menurunnya biaya dana (cost of fund). “Laba bersih sebesar Rp158,12 miliar pada 2022 juga didukung oleh efisiensi beban-beban operasional perusahaan, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja, optimalisasi infrastruktur cabang, dan efisiensi biaya operasional lainnya,” kata Peter kepada Bisnis, Senin (20/2/2023). Sementara itu untuk tahun ini, perusahaan yang merupakan bagian dari KB Financial Group ini telah menyiapkan sejumlah upaya untuk meningkatkan kinerja. Satu di antaranya memperluas hubungan dengan saluran eksternal, memasuki pasar pembiayaan korporasi dengan mempromosikan pinjaman perusahaan untuk pembiayaan unit yang memiliki harga satuan yang tinggi, serta memperluas lingkup pembiayaan anjak piutang secara aktif. “Selain itu, Kreditplus juga akan meningkatkan pengelolaan terhadap risiko, antara lain dengan menetapkan kerangka kerja manajemen risiko di seluruh perusahaan, meningkatkan strategi evaluasi kredit berdasarkan segmen pelanggan, serta memperkuat sistem pemantauan dan pengelolaan penagihan,” ujarnya. Peter menyampaikan bahwa dengan dukungan dari pemegang saham utama perusahaan, yaitu KB Kookmin Card Corp, juga akan berupaya untuk menjaga peringkat kredit AAA (peringkat kredit tertinggi domestik) dari Lembaga pemeringkat Fitch. Di samping itu, Kreditplus juga akan melakukan diversifikasi sumber pendanaan seperti penerbitan bonds dan surat utang lainnya, serta memperluas kerjasama dan akses pendanaan dari bank asing maupun bank lokal dalam upaya untuk mendapatkan pinjaman dengan cost of fund yang paling kompetitif. KB Finansia Multi Finance optimistis dapat menyalurkan pembiayaan konsumen sebesar Rp9 triliun atau meningkat 6,32 persen pada akhir 2023. Peter mengatakan target penyaluran pembiayaan senilai Rp9 triliun pada 2023 bisa tercapai karena peningkatannya cukup konservatif. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Peter menyampaikan bahwa realisasi penyaluran pembiayaan mencapai Rp8,46 triliun. “KB Finansia Multi Finance memilih untuk tidak melakukan pembiayaan secara agresif pada tahun 2023 sambil melihat perkembangan kondisi pasar Indonesia, tingkat inflasi, kenaikan suku bunga, dan tantangan-tantangan lainnya,” kata Peter. Peter menambahkan, apabila setelah dilihat ternyata perkembangan perekonomian Indonesia berjalan dengan baik, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa KB Finansia Multi Finance akan meninjau kembali dan meningkatkan target bisnisnya di tahun 2023. Lebih lanjut, Kreditplus juga akan memperkuat pertumbuhan aset piutang yang berkontribusi tinggi dan memperluas basis pelanggan di segmen ritel guna mendiversifikasi risiko supaya tersebar. Selain itu, perusahaan juga telah menyiapkan sejumlah upaya untuk meningkatkan kinerja pada 2023, salah satunya adalah dengan memperluas hubungan dengan saluran eksternal. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyoroti bangkrutnya sejumlah bank di Amerika Serikat (AS), termasuk Silicon Valley Bank (SVB) dan dampaknya pada pasar keuangan global dan negara berkembang. Rupiah bisa melemah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa penutupan sebanyak tiga bank di AS berdampak pada tertahannya aliran modal asing ke negara berkembang serta tertekannya nilai tukar di berbagai negara. Dia mengatakan kasus tersebut akan menambah ketidakpastian pasar keuangan global, apalagi kebijakan moneter yang lebih ketat mash berlangsung di banyak negara. “Pengetatankan kebijakan moneter ditambah penutupan kasus tiga bank di AS meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), Kamis (16/3/2023). Perry memandang bahwa diperlukan upaya stabilisasi untuk memitigasi ketidakpastian global dan dampak dari rambatan penutupan bank tersebut, baik ke perekonomian domestik maupun nilai tukar rupiah. Sementara itu, BI memperkirakan perekonomian global akan membaik dari perkiraan sebelumnya, dengan pertumbuhan yang mencapai 2,6 persen. Baca Juga Hal ini sejalan dengan dampak positif dari pembukaan kembali perekonomian China dan penurunan disrupsi rantai pasok global. Menurutnya, Pertumbuhan ekonomi di AS dan Eropa yang lebih baik dari proyeksi sebelumnya pun diikuti oleh risiko resesi yang menurun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium , JAKARTA — Memasuki tahun keenam sejak berdirinya , Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa industri mampu membalik kinerja dengan meraih laba senilai Rp50,48 miliar pada awal 2023. Lantas, bagaimana potensi profit fintech P2P lending di era tech winter? Data Statistik Periode Januari 2023 yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan fintech lending mampu membukukan laba bersih senilai Rp50,48 miliar pada Januari 2023. Kondisi ini berbeda dengan posisi yang sama tahun sebelumnya, di mana fintech lending terpantau masih mengalami kerugian sebesar Rp16,14 miliar. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono menuturkan bahwa tercetaknya laba yang dibukukan industri ini lantaran pemain fintech lending mulai menguatkan prinsip struktural. Pasalnya, kata Triyono, jauh sebelum membukukan kinerja positif dengan mencetak laba, industri ini hanya berfokus pada suntikan dari modal luar. “Kenapa mereka [fintech lending] laba? Karena memang sekarang mereka concern terhadap perbaikan struktural, dulu mereka tidak terlalu concern mengenai itu. Artinya, berapa target laba dan berapa target efisiensi itu tidak dilakukan [sebelumnya],” ungkap Triyono usai ditemui di sela-sela acara International Seminar on Promoting Digital Finance Inclusion for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Through the Use of Credit Scoring di Hilton Bali Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis (16/3/2023). Baca Juga Selain memperbaiki sisi struktural, Triyono menilai perbaikan kinerja fintech lending juga didukung oleh rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang semakin efisien. Salah satunya dengan melakukan perampingan karyawan untuk meningkatkan efisiensi kinerja. Tercatat, per Januari 2023, rasio BOPO yang dimiliki industri fintech lending terpantau semakin efisien, yakni berada di angka 89,16 persen pada Januari 2023. Jika dibandingkan dengan Januari 2022, rasio ini lebih efisien lebih efisien, di mana kala itu rasio BOPO fintech P2P lending berada di angka 107,96 persen. “Ada di bisnis digital, ada beberapa pemberhentian karyawan, efisiensi, perampingan, itulah yang kemudian mereka bisa mengukir profit yang cukup lumayan,” ujarnya. Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menuturkan bahwa industri fintech lending pada beberapa tahun yang lalu harus memenuhi perizinan dengan dua macam, yaitu terdaftar dan berizin. Kus, sapaannya, menjelaskan apabila suatu fintech P2P lending berizin maka belum biasa bekerja sama secara penuh dengan perbankan. Pasalnya, sambung Kus, umumnya perbankan mensyaratkan fintech sudah mengantongi izin OJK. Oleh karena itu, OJK terus mendorong fintech P2P lending agar mengantongi izin dari regulator. Adapun hingga saat ini, sebanyak 102 penyelenggara fintech P2P lending sudah berizin dan eligible untuk bekerja sama dengan perbankan. “Artinya, selama ini sumber pendanaan penyaluran lender dari fintech umumnya besarnya dari sisi super lender,” ujar Kus dalam Media Luncheon AdaKami di Jakarta, Selasa (21/3/2023). Lebih lanjut, Kus memproyeksikan porsi pendanaan dari perbankan sudah meningkat lebih tinggi yang menjadikan sumber pendanaan bervariasi dan memicu ekspansi penyaluran dari P2P lending yang meningkat. “Kalau penyaluran meningkat, maka revenue atau income dan manajemen yang didapatkan P2P juga akan meningkat dan berimbas ke dan dari P2P akan semakin baik,” jelasnya. Jika berbicara untung rugi, Kus menjelaskan bahwa jika suatu fintech P2P lending dalam kurun 3-4 tahun belum membukukan profit, maka itu menandakan ada permasalahan di dalam perusahaan itu. Namun secara umum, Kus menilai bahwa fintech P2P lending akan semakin membaik ke depannya. Kus menerangkan bahwa formula laba terdiri dari revenue, pendapatan, dan cost. Apabila, cost naik dan revenue turun, maka fintech P2P lending akan membukukan untung. “Kalau revenue berkurang, cost naik, maka rugi. Faktor dari cost itu banyak, bukan hanya karyawan. Karyawan itu salah satunya,” jelasnya. Torehan laba di industri fintech P2P lending di awal tahun membuat sejumlah pemain industri ikut berpacu meningkatkan kinerja. PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) misalnya, perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi itu akan berfokus pada sisi profitabilitas di tahun ini. “Saat ini Modalku berfokus pada profitability, sehingga hal ini menjadi faktor pendorong dalam meraup laba untuk terus meningkatkan profitabilitas perusahaan dan optimis untuk terus menunjukan pertumbuhan yang positif,” kata Co-Founder & CEO Modalku Reynold Wijaya kepada , Selasa (21/3/2023). Pada Januari 2023, Reynold menyampaikan bahwa Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan sebesar lebih dari Rp41 triliun. Selain berpacu pada profit, Modalku menyatakan pihaknya juga selalu berusaha untuk bijak dalam mengatur seluruh alokasi pengeluaran perusahaan seefektif mungkin, seperti fokus terhadap kesehatan finansial perusahaan serta investasi dalam bidang teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Dari sisi tantangan, Reynold memandang bahwa tantangan yang kerap dihadapi oleh sejumlah pemain fintech P2P lending adalah terkait investasi dalam bidang teknologi dan sumber daya manusia, serta kondisi ekonomi yang membuat kita harus lebih bijak dalam menyalurkan kredit. Maka dari itu, lanjut Reynold, Modalku akan lebih fokus untuk menjawab dan mengatasi tiga tantangan yang dialami oleh UMKM di tahun ini, seperti menyediakan akses pendanaan, menghadirkan fasilitas transaksi, serta membantu mengelola arus transaksi UMKM. “Kami juga akan terus memperkuat bisnis dengan meningkatkan profitabilitas perusahaan serta mengakselerasi akses pendanaan bagi UMKM yang masih underserved ,” tambahnya. Adapun, untuk mencapai target perusahaan yang profitable , Modalku terus fokus untuk mengembangkan fundamental dan bisnis, salah satunya melalui penguatan di lisensi bisnis, bijak dalam pengeluaran perusahaan, dan memperluas kolaborasi. “Modalku juga meningkatkan reputasi brand di industri yang belum terjangkau serta mengembangkan teknologi untuk mendukung strategi perusahaan,” ungkapnya. Sementara itu, CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Tambunan melihat bahwa saat ini jalur menuju profitabilitas bagi pemain fintech yang sudah berkecimpung beberapa tahun terakhir sudah harus jelas. Menurutnya, para pemain fintech diharapkan sudah mencapai skala ekonomi yang cukup untuk bisa menghasilkan laba. Pada tahun lalu, Ivan menuturkan bahwa Akseleran mengalami positif pada beberapa bulan, namun secara tahunan masih merugi. “Tahun ini kami proyeksikan secara tahunan sudah akan meraup laba dengan strategi terus menumbuhkan pendapatan sambil melakukan efisiensi terkait beban pengeluaran,” kata Ivan. Ivan menjelaskan bahwa rugi Akseleran pada 2022 salah satunya disebabkan masih bertambahnya jumlah pegawai perusahaan. Hal itu yang berimbas pada pos beban yang masih terus bertambah. “Tapi pertumbuhan pendapatan sudah jauh di atas pertumbuhan beban, makanya kami proyeksikan 2023 ini sudah laba,” ujarnya. Oleh sebab itu, Ivan menuturkan Grup Akseleran akan memfokuskan pada jalur menuju profitabilitas untuk bisa menghasilkan laba. Pemain lainnya, Business Development Manager PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) Jonathan Krissantosa mengungkapkan perusahaan telah menyalurkan pinjaman ( disbursement ) sebesar Rp20 triliun kepada lebih dari 3,1 juta peminjam pada 2021. Sementara untuk tahun ini, AdaKami memproyeksikan dapat menyalurkan pinjaman sebesar Rp25 triliun. Langkah itu dilakukan untuk agar masyarakat unbanked dapat berkembang bersama sehingga mampu meningkatkan inklusi keuangan untuk memulihkan perekonomian nasional AdaKami juga mencatat rasio kredit macet ( /NPL ) pada 2022 berada pada level 99,48 persen dan akan mempertahankan rasion tersebut di tahun ini. “Dari ini bisa menunjukkan tingkat kesehatan dari AdaKami,” pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium , JAKARTA — Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), tim likuidasi mulai melakukan tugasnya untuk merampungkan pengajuan tagihan selama jangka waktu 60 hari sejak 11 Januari 2023 - 11 Maret 2023. Adapun hingga batas akhir pendaftaran tagihan pada 11 Maret 2023, tim likuidasi telah menerima tagihan dari total 12.640 kreditor yang terdiri dari 12.577 pemegang polis dengan 26.285 lembar polis, 53 karyawan, dan 10 kreditor lainnya. Lantas, berapa sisa aset yang dimiliki Wanaartha Life? Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Life (Dalam Likuidasi) Harvardy Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh terkait total aset Wanaartha Life yang sudah terkumpul. Pasalnya, sejumlah aset Wanaartha Life masih membutuhkan proses audit oleh Akuntan Publik (AP). “Belum bisa kasih komentar tentang hal ini, ya [total aset Wanaartha Life], karena masih diperlukan audit oleh akuntan publik terlebih dahulu, termasuk untuk memvalidasi dan menilai aset-aset tersebut,” kata Harvardy kepada Bisnis , Kamis (23/3/2023). Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis , Presiden Direktur WanaArtha Life Adi Yulistanto sempat mengatakan bahwa valuasi terakhir Wanaartha Life pada 2021 berada di bawah Rp100 miliar untuk aset tanah bangunan maupun benda bergerak seperti kendaraan. Akan tetapi, berdasarkan perkiraan valuasi independen nilainya lebih rendah yakni di atas Rp50 miliar. Baca Juga Selain itu, terkait aset berupa lainnya, juga ada jaminan kurang lebih sebesar Rp170 miliar. “Kami juga sedang mengupayakan terkait portofolio senilai Rp330 miliar yang seharusnya bisa dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena tidak termasuk dari yang dieksekusi. Jadi dari semua dana dana tersebut memang gap-nya masih terlalu jauh,“ ujar Adi, dikutip Kamis (23/3/2023). Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium , JAKARTA — PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance, leasing kongsi garibaldi 'Boy' Thohir dengan Maybank Indonesia membidik pembiayaan baru selama Ramadan 2023 mencapai sekitar Rp500 miliar. Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi memandang kebutuhan masyarakat selama Ramadan disinyalir akan meningkat. Cincin menjelaskan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan salah satunya dengan menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor maupun mobil. “Bulan ini perkiraan new financing kita sekitar Rp500 miliar, karena banyak orang butuh uang untuk Ramadan dan segala macam. Jadi mereka jaminkan BPKB motor atau mobil untuk dapat pembiayaan,” kata Cincin saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/3/2023). Adapun secara rata-rata, Cincin menuturkan bahwa pembiyaan baru di WOM Finance mencapai kisaran Rp480 miliar - Rp500 miliar. “Kalau sudah mau Ramadan dan Lebaran, pembiayaan baru itu biasanya lebih tinggi. Jadi puncaknya Maret ini dan itu penjualannya kita kejar,” ujarnya. Baca Juga Emiten bersandi saham WOMF itu menilai tantangan yang akan dihadapi perusahaan lebih ke ranah memasarkan produk. Sementara itu, WOM Finance juga memandang inflasi tidak berdampak banyak terhadap kinerja perusahaan, mengingat situasi Indonesia tetap stabil di tengah gejolak perekonomian global. “Menurut saya inflasi tidak mempengaruhi. Kita berharap inflasi tidak berdampak banyak ke perusahaan, karena kalau kita lihat situasi Indonesia masih oke,” tandasnya. Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - Bagi sebagian besar masyarakat, bawang merah hanya pangan biasa yang digunakan sebagai bahan makanan maupun obat tradisional. Namun siapa sangka, inovasi dari komoditas ini mampu membangkitkan ekonomi suatu daerah dan memicu para perempuan lebih berdaya. Pengalaman ini dialami oleh Siti Khodijah, pemilik usaha kecil menengah (UKM) Mbok Berkah. Melihat limpahan produk pertanian bawang merah di kampungnya, Desa Pesantunan, Kabupaten Brebes, dia berinisiatif untuk membuat olahan bawang goreng kemasan. Ide ini tercetus saat desanya menjadi salah satu daerah termiskin se-Jawa Tengah. Memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 2017, Siti tergerak membantu menciptakan peluang kerja bagi perempuan di desanya selain sebagai buruh butik bawang merah. Ikhtiar Siti berbuah manis. Produk olahan bawang merah bermerek Mbok Berkah banyak dilirik. Praktis, minat tinggi dari masyarakat membuat UKM ini berkembang pesat. Termasuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi perempuan di desa. Perlahan namun pasti, Mbok Berkah mendapat permintaan dari berbagai kalangan. Termasuk menerima pesanan dari kampus swasta di Jakarta Selatan dengan jumlah tidak sedikit. “Perkembangannya Alhamdulillah cukup baik. Tahun ini kami berupaya untuk bangkit setelah sempat terdampak pandemi. Kami pernah mendapat orderan dari Universitas Trilogi untuk acara wisuda dalam jumlah orderan yang luar biasa,” katanya, Senin (3/4/2023). Rita Nurokhmi, juga merasakan betul gurihnya bisnis olahan bawang merah. Dia membuka usaha kecil menengah berupa bawang goreng aneka jenis pada 2019. Namun, dia tak menyangka langkah kecilnya menjadi berkah untuk keluarga. Usaha Rita dilatarbelakangi oleh anjloknya harga bawang merah di tingkat petani pada saat itu. Kondisi ini membuat keluarganya yang merupakan petani bawang merah merugi. Dia kemudian bertekad membuat produk bawang goreng bernama Rita Bawang Goreng. Selain bawang merah, olahannya juga menggunakan bawang putih. Produknya kemudian dijual di media sosial hingga pasar tradisional. “Saya pun tidak pernah menyerah pada saat itu. Saya posting jualan saya di sosial media facebook tahun 2020. Alhamdulilah saya mempunyai reseller banyak dan Alhamdulilah sampai sekarang masih berlangsung,” ceritanya. Lama bergelut dengan usahanya, Rita dan Siti kini mulai menatap pasar ekspor untuk memperluas usahanya. Keduanya mendapat fasilitas dari BNI melalui BNI Xpora untuk menghadiri Singapore Expo 2023 bertemu dengan calon mitra luar negerinya. Siti mengaku kesempatan ini terlalu luar biasa bagi bisnisnya. Bahkan di luar dugaan. Dia berupaya memanfaatkan pameran ini untuk memperluas jangkauan pasar produknya. “Rasanya campur aduk tapi lebih banyak bahagianya. Dengan support BNI sehingga kami bisa mengikuti Singapore Expo ini. Saya merasa terbantu sekali untuk memasarkan produk saya, semoga dengan ikut kesertaan produk saya ini menjadi pintu peluang besar agar produk saya bisa dikenal oleh penjuru dunia,” tuturnya. Begitupun Rita, sempat kaget saat dikabari untuk mengikuti pameran di Singapura. Ajang ini menurutnya akan memberi kesempatan baginya untuk bertemu kembali dengan pelanggannya yang berasal dari Singapura. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, produksi bawang goreng telah memulai ekspor. Pengusaha Singapura memanfaatkan ceruk bisnis tersebut dengan mengemas kembali produk Rita dan memasarkannya ke seantero Negeri Singa. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — Runtuhnya sejumlah perbankan di Amerika Serikat (AS) rupanya turut membawa sentimen negatif pada industri perbankan Eropa. Namun demikian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak takut menabung dan menyimpan danannya di bank. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi aset LPS saat ini dinilai cukup untuk menjamin seluruh simpanan masyarakat. "Untuk masyarakat juga harus tetap tenang terkait simpanannya, sebab aset LPS sekarang sebesar Rp196 triliun lebih, jadi jangan takut menabung, karena dana LPS sangat cukup untuk menjamin simpanan masyarakat,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/4/2023). Purbaya melanjutkan, saat ini kondisi perekonomian dalam negeri juga dinilai cukup tangguh terhadap gejolak eksternal, mengingat sebagian besar ekonomi RI didorong oleh konsumsi domestik. Lebih lanjut, LPS juga mencatat bahwa posisi likuiditas perbankan nasional berada dalam kondisi terjaga. Namun demikian, diversifikasi instrumen keuangan tetap harus dilakukan supaya ketersediaan dana selalu mencukupi. Pun rasio kredit bermasalah atau non-performing loang (NPL) perbankan nasional berada dalam kondisi sehat atau sebesar 2,59 persen per Januari 2023. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa kondisi industri perbankan nasional masih sangat stabil. Baca Juga Di samping itu, posisi permodalan perbankan dalam kondisi baik, berada di angka 25,93 persen. Lalu, kondisi likuiditas perbankan saat ini dalam keadaan yang sangat memadai. Alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) dan per Januari 2023 masing-masing sebesar 129,64 persen dan 29,13 persen. Nilai ini sekitar dua setengah kali di atas ambang batas. “Namun demikian, kita perlu tetap mewaspadai dampak tidak langsungnya dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan. Kemudian, Penting bagi bank untuk terus menjaga level likuiditasnya di batas aman untuk melayani kebutuhan penarikan dana nasabah, dan level permodalannya agar selalu dalam kondisi sehat,” pungkasnya. Sebagai informasi, per 28 Februari 2023, total aset LPS tercatat sebesar Rp196,68 triliun. Posisi tersebut merepresentasikan kenaikan sebesar 5,32 persen sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YTD). Adapun, pada tahun ini LPS juga menargetkan posisi aset mencapai lebih dari Rp200 triliun guna terus memperkuat kapasitas LPS dalam melaksanakan penanganan bank dengan efektif. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank digital di Indonesia seperti PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank) dan PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) berhasil membukukan laba pada tahun buku 2022. Namun, ada juga bank digital yang kemudian membukukan kerugian, bahkan membengkak. Terbaru, SeaBank Indonesia berhasil meraup laba bersih Rp269,22 miliar pada 2022, berbalik dari kondisi rugi pada tahun sebelumnya Rp313,39 miliar. Presiden Direktur SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley mengatakan keberhasilan SeaBank pada 2022 merupakan hasil dukungan dan kepercayaan nasabah yang terus meningkat. “Tentu kami bersyukur dengan capaian ini. Kami senang, kinerja kami telah berjalan secara efektif dan efisien selama setahun ke belakang. Tentunya ini merupakan hasil kerja keras dari SeaBank Team, serta dukungan kepercayaan nasabah yang terus meningkat,” ungkap Sasmaya pada Senin (3/4/2023). Berdasarkan laporan keuangannya, laba bersih SeaBank didorong oleh peningkatan pesat pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) dari Rp423,51 miliar pada 2021, menjadi Rp3,77 triliun pada 2022. Selain itu, SeaBank berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan berbasis komisi (fee based income) dari hanya Rp7,39 miliar pada 2021, menjadi Rp89,48 miliar pada 2022. Sama seperti SeaBank, Bank Raya juga berhasil membalikan posisi dari rugi bersih Rp3,05 triliun sepanjang 2021, menjadi laba bersih Rp11,46 miliar sepanjang 2022. Baca Juga Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia mengatakan capaian itu didapat Bank Raya karena menjalankan strategi bisnis yang berfokus pada perbaikan kualitas aset dan recovery. Bank Raya juga memberikan ruang untuk menajamkan fokus efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional serta peningkatan customer experience. "Perseroan terus memprioritaskan profitabilitas secara berkesinambungan untuk mewujudkan misi kami memperkuat sinergi ekosistem BRI Group," katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu. Bank Raya memang mencatatkan pendapatan dari pemulihan atas kredit yang sudah hapus buku atau recovery income Rp562,1 miliar pada 2022. Bank Raya juga mencatatkan penurunan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 84,95 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp581,46 miliar. Kemudian, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) yang pada 2021 telah membukukan laba, berhasil meningkatkan perolehan labanya 40,29 persen yoy, menjadi Rp270,02 miliar pada 2022. Lalu, PT Bank Jago Tbk. (ARTO) pada 2022 juga membukukan laba bersih Rp15,91 miliar. Namun, angka tersebut merosot 81,5 persen yoy dari posisi laba pada 2021 sebesar Rp86 miliar. Selain bank-bank digital yang meraup untung, ada sejumlah bank yang masih membukukan kerugian. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) misalnya membukukan rugi bersih Rp789,05 miliar pada 2022. Namun, kerugiannya menyusut 19,99 persen. PT Bank BCA Digital juga mencatatkan rugi bersih Rp71,60 miliar pada 2022. Sementara kerugiannya membengkak 15,10 persen yoy dibandingkan kerugian tahun sebelumnya Rp62,15 miliar. PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) juga mencatatkan pembengkakan kerugian 118,43 persen yoy menjadi Rp264,91 miliar pada 2022. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Jakarta, CNBC Indonesia - Harga minyak mentah dunia menguat selama pekan ini di tengah adanya sejumlah sentimen di pasar global, termasuk OPEC. Menurut data Refinitiv, minyak jenis Brent menguat 1,40% selama sepekan ke posisi US$86,31/barel. Sedangkan, minyak jenis WTI naik 2,26% ke US$82,31/barel.   OPEC melihat adanya risiko penurunan permintaan minyak pada musim panas. Melemahnya permintaan bisa merusak rencana OPEC+ dalam mempertahankan harga minyak di level tinggi dengan cara memangkas produksi. Seperti diketahui, OPEC+ termasuk Rusia dan Arab Saudi mengumumkan pengurangan produksi minyak mentah sukarela baru pada 2 April yang berlaku mulai Mei. OPEC+ memberikan sedikit informasi tentang alasan pemotongan produksi sebagai "tindakan pencegahan" untuk mendukung stabilitas pasar. Beberapa delegasi OPEC mengatakan kepada Reuters bahwa mereka tidak mengetahui alasan pasti pengurangan produksi tersebut. Namun, langkah OPEC bisa menjadi bumerang. Dalam laporan minyak bulanannya , OPEC justru memperkirakan pasokan minyak bisa lebih banyak dari proyeksi. Sebaliknya, pertumbuhan global menghadapi sejumlah tantangan. OPEC juga mengatakan kenaikan permintaan musiman Amerika Serikat (AS) terancam turun karena melemahnya ekonomi Negara Paman Sam, imbas dari kenaikan suku bunga. Bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) dalam risalah Federal Open Market Committee (FOMC) yang terbit kemarin juga memperkirakan ekonomi AS bisa masuk resesi pada tahun ini. "Perlu dicatat bahwa potensi tantangan untuk pembangunan ekonomi global termasuk inflasi yang tinggi, pengetatan moneter, stabilitas pasar keuangan dan tingkat utang negara, perusahaan dan swasta yang tinggi," ucap OPEC. Namun, OPEC mempertahankan proyeksinya bahwa permintaan minyak akan naik sebesar 2,32 juta barel per hari (bpd), atau 2,3%, pada tahun 2023. OPEC juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2023 sebesar 2,6% pada tahun ini. Namun, pertumbuhan bisa lebih rendah jika dampak krisis perbankan AS meluas.  [email protected]


Jakarta, CNBC Indonesia - Buka puasa bersama atau bukber tentu jadi kegiatan rutin di Bulan Ramadhan. Tapi jangan salah, kegiatan yang tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi antar teman dan saudara Anda, bisa mengakibatkan masalah keuangan di kemudian hari jika tidak diantisipasi jauh-jauh hari. Bukan rahasia lagi bahwa di Bulan Ramadhan, pengeluaran Anda bisa membengkak. Hal itu disebabkan karena ada rencana untuk membagi THR ke orang-orang terdekat, mengirim hampers, hingga mudik ke kampung halaman. Apa kabarnya dengan pengeluaran bukber? Kegiatan yang satu ini juga sering berkontribusi pada meningkatnya pengeluaran Anda di Bulan Ramadhan.   Jika pengeluaran meningkat, uang tunjangan hari raya (THR) dari tempat kerja bisa saja ludes terpakai untuk hal konsumtif. Agar keuangan Anda tetap sehat, terapkanlah langkah berikut untuk mewaspadai bengkaknya pengeluaran saat bukber. Seperti yang disebutkan di atas, tujuan dari bukber sejatinya adalah menjadi ajang silaturahmi dengan teman maupun keluarga. Bukber kerap kali dijadikan sebagai ajang reunian dengan teman-teman lama Anda. Sebut saja, ada bukber alumni SD, SMP, SMA, dan kuliah, ada pula alumni organisasi atau alumni tempat kerja. Apakah salah untuk menghadiri seluruh undangan buka puasa bersama dari teman maupun saudara Anda? Tentu saja tidak jika keuangan Anda masih sehat. Namun jika sebaliknya, pertimbangkanlah untuk tidak hadir dalam semua undangan bukber. Dengan itu, Anda bisa memprioritaskan untuk hadir di acara bukber yang digelar orang terdekat. Sebut saja di dua acara bukber keluarga, bukber dengan teman kerja sekantor, bukber alumni teman sekampus, bukber alumni SMA, dan bukber dengan teman dekat Anda. Semakin banyak acara yang Anda hadiri dan makin banyak makanan yang dipesan, semakin besar pula pengeluaran Anda. Ketahuilah bahwa akan ada kecenderungan untuk membeli hidangan tambahan saat berbuka puasa. Sebut saja, Anda akan membeli kudapan sebelum menyantap makanan utama, dan selain itu, Anda bisa saja membeli lebih dari satu minuman saat bukber. Tidak menutup kemungkinan, Anda bisa mengeluarkan uang Rp 500 ribu untuk satu kali acara buka bersama. Bayangkan saja, jika Anda menghadiri lima acara, maka pengeluaran Anda bisa mencapai Rp 2,5 juta. Untuk mewaspadai bengkaknya pengeluaran ini, tentukan saja bujet maksimal yang Anda keluarkan untuk satu kali bukber. Sebut saja maksimal Rp 300 ribu untuk satu acara bukber atau Rp 1,5 juta untuk seluruh acara bukber. Demi menghemat pengeluaran, Anda juga harus lebih selektif dalam menentukan menu-menu makanan yang Anda pilih. Anda mungkin sudah menentukan berapa acara bukber yang akan Anda hadiri beserta bujet maksimalnya, namun tanpa adanya pemeriksaan berkala terhadap arus kas keuangan bulanan, bisa jadi akan muncul beberapa pengeluaran yang tak terdeteksi sumbernya dan membuat keuangan Anda berantakan. Bisa jadi, pengeluaran Anda membengkak lantaran ongkos transportasi Anda dari tempat bukber menuju rumah naik lantaran kondisi lalu lintas yang macet dan hujan. Ketika ada pengeluaran seperti ini, maka Anda bisa mengantisipasinya dengan mengurangi pengeluaran bukber atau mengurangi pengeluaran di pos lain yang memang bisa dikurangi. Bagi kamu yang masih memiliki cicilan utang, ingatlah bahwa beban finansial itu harus segera dilunasi. Bulan Ramadhan adalah bulan dimana Anda bisa melunasi sebagian utang-utang tersebut dengan THR. Jangan sampai THR malah terpakai untuk aktivitas bukber yang cuma berlangsung beberapa jam saja. Jika Anda tidak memiliki utang, ingatlah bahwasannya Anda punya kesempatan besar untuk berinvestasi di bulan ini.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sistem pembayaran Indonesia tidak bergantung dengan Visa dan MasterCard. Sebagaimana diketahui, kedua perusahan Amerika Serikat ini merupakan pemain utama switching di Indonesia. Adapun perusahaan switching adalah penyedia jasa yang mengoperasikan sistem yang digunakan untuk meneruskan transaksi alat pembayaran menggunakan kartu dari satu lembaga keuangan ke lembaga keuangan lainnya. Perusahaan mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang dilakukan. Kemandirian sistem pembayaran, lanjut Jokowi, memberikan jaminan keamanan bagi ekonomi domestik. "Kalau kita bisa menggunakan itu [sistem pembayaran sendiri], kita bisa benar-benar mandiri," kata Jokowi saat pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri belum lama ini. Jokowi berkaca pada kasus Rusia yang mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat, buntut dari perperangan dengan Ukraina. Sebagaimana diketahui Visa dan Mastercard memblokir segala transaksi luar negeri dari kartu yang diterbitkan di Rusia. Pun kartu yang diterbitkan di luar negeri, tidak bisa digunakan di negara tersebut. "Kalau kita bisa memakai platform kita sendiri, dan itu menyebar semuanya menggunakan dimulai dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota. Kita akan lebih tenang," ungkapnya. Terkait penerbitan kartu kredit lokal sebelumnya telah menjadi perhatian Bank Indonesia (BI). Pada 2013, bank sentral RI tersebut Bank tersebut mendorong perbankan nasional, khususnya bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membentuk prinsipal kartu kredit lokal karena memiliki potensi yang besar dalam pasar domestik. Baca Juga Pasalnya, penerbit kartu kredit domestik dinilai tidak terlalu memerlukan prinsipal internasional mengingat sekitar 90 persen transaksi dilakukan di dalam negeri. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Maret 2023 mengatakan Kartu Kredit Pemerintah dalam bentuk fisik akan soft launching pada April 2023 dan grand launching pada Mei 2023. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, KKP domestik tidak menggunakan Mastercard dan Visa, melainkan menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Adapun GPN sempat dikabarkan diprotes oleh Visa dan Mastercard karena dinilai menjadi kompetitor bisnis mereka. Sebagaimana diketahui, sebelum adanya GPN, Visa dan Mastercard merupakan pemain utama sistem pembayaran di Indonesia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Muamalat menargetkan pembiayaan konsumer tumbuh melebihi 130 persen sepanjang 2023. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Muamalat akan menggandeng platform properti end-to-end Pinhome. Direktur Bank Muamalat Wahyu Avianto mengatakan, portofolio KPR tahun ini diprediksi menjadi pendorong pertumbuhan pembiayaan. Take over menjadi andalan karena perseroan menilai animo masyarakat untuk mengalihkan pembiayaan rumahnya ke bank syariah cukup tinggi seiring dengan tren hijrah di masyarakat. “Dimana kontributor terbesar adalah KPR khususnya skema take over. Kami telah menyiapkan produk unggulan yang diberi nama KPR iB Hijrah bagi para nasabah yang menginginkan pembiayaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah,” ujarnya dalam keterangan resmi Selasa (21/3/2023). Saat ini, bank yang sebagian besar sahamnya dipegang oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tersebut menyediakan program khusus untuk nasabah, yaitu special take over KPR iB Hijrah dengan margin ringan sebesar 6.99 persen fix 3 tahun. Adapun, secara lebih rinci guna mengejar target pertumbuhan bisnis tersebut perseroan membangun Consumer Processing Center (CPC) yang berlokasi di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar. CPC tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan Service Level Agreement (SLA) yang pada akhirnya akan mempercepat proses pengajuan pembiayaan dengan tetap memastikan kualitas yang baik. Sebelumnya, Bank Muamalat telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp11,25 triliun sepanjang 2022, tumbuh 16,70 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp9,64 triliun. Baca Juga Berdasarkan laporan keuangannya, Bank Muamalat telah menyalurkan pembiayaan bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah masing-masing sebesar Rp564,05 miliar dan Rp10,69 triliun sepanjang 2022. Pertumbuhan pembiayaan itu membuat aset Bank Muamalat semakin tebal menjadi Rp61,4 triliun per 31 Desember 2022, tumbuh 4,2 persen yoy dari Rp58,9 triliun per 31 Desember 2021. Meski begitu, rasio pembiayaan macet atau nonperforming financing (NPF) di Bank Muamalat semakin tinggi. NPF gross di Bank Muamalat naik dari 0,67 persen pada 2021 menjadi 2,78 persen pada 2022. NPF nett pun naik dari posisi 0,86 persen pada 2021 menjadi 0,08 persen pada 2022. Adapun, himpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga Desember 2022 tercatat Rp46,14 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium , JAKARTA — Emiten pembiayaan PT Fuji Finance Indonesia Tbk. (FUJI) mengumumkan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BIasa (RUPSLB) pada Rabu, 3 Mei 2023. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (11/4/2023), rapat tersebut akan diselenggarakan di Gedung Menara Sudirman dengan empat mata acara RUPST dan satu mata acara RUPSLB. Untuk RUPST, salah satu mata acara yang akan dibahas adalah meminta restu penggunaan laba perusahaan untuk tahun buku 2022. “Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022,” kata Direksi FUJI, Selasa (11/4/2023). Merujuk laporan keuangan perusahaan, Fuji Finance meraup laba tahun berjalan senilai Rp8,31 miliar sepanjang 2022. Laba perusahaan turun 9,65 persen secara tahunan ( /yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dengan perolehan laba senilai Rp9,19 miliar. Baca Juga Selain mengagendakan penetapan penggunaan laba bersih, emiten bersandi saham FUJI itu juga akan meminta persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perusahaan. Agenda lainnya adalah meminta persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik. Berikutnya adalah membahas pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sementara itu, untuk mata acara RUPSLB adalah meminta persetujuan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium , BALI — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan regulator masih memberikan kesempatan kepada pemain pinjaman online (pinjol) atau ( ending) untuk memperbaiki kinerja. Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono saat ditemui di Hilton Bali Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis (16/3/2023). “Kita masih memberikan kesempatan untuk kepada peer-to-peer lending untuk bisa memperbaiki [kinerja],” kata Ogi. Sebagaimana diketahui, perusahaan yang memiliki tingkat wanprestasi atau TWP90 di atas lima persen pada periode Januari 2023 bertambah menjadi 25 perusahaan. Oleh sebab itu, Ogi menuturkan pihaknya akan terus memantau perkembangan di perusahaan fintech P2P lending. “Nanti kita lihat perkembangannya, karena itu akan mensyaratkan baik itu permodalan, itu POJK tanggal 4 Juli 2022, jadi nanti 4 Juli 2023 modalnya [perusahaan ] sudah memenuhi syarat atau tidak, nanti mengenai penerapan dari t, tata kelola, kepengurusan. Nanti akan kita lihat mana yang bisa bertahan dan mana yang memang harus mencari investor,” ungkapnya. Baca Juga Adapun, di dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Juli 2022, menyebutkan bahwa penyelenggara fintech P2P lending harus memiliki modal disetor paling sedikit senilai Rp25 miliar pada saat pendirian. Namun demikian, Ogi menyampaikan bahwa kinerja fintech P2P lending pada Januari 2023 mencatatkan outstanding pembiayaan yang tumbuh sebesar 63,47 persen yoy mencapai Rp51,03 triliun. “Secara umum, fintech P2P lending masih tumbuh double digit, secara outstanding pembiayaan masih double digit dan masih baik dan kalau [fintech P2P lending] ada yang bermasalah itu hanya beberapa saja,” pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium , JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) menargetkan dapat mengantongi persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan ini untuk melaksanakan penawaran umum terbatas (PUT VII) melalui skema Deputy President Director BBKP Robby Mondong mengatakan bahwa saat ini, bank yang dikendalikan oleh Kookmin Bank Co.,Ltd. itu tengah fokus pada proses penambahan modal untuk tahap ketujuh. “Dapat kami sampaikan bahwa saat ini proses Penawaran Umum Terbatas [PUT] VII telah berjalan pada tahap pendaftaran kedua di OJK,” kata Robby dalam sesi diskusi, akhir pekan lalu (31/3/2023). Robby menuturkan bahwa aksi korporasi ini memiliki peran penting bagi perusahaan untuk dapat semakin memperkuat fundamental permodalan yang BBKP miliki saat ini sekaligus memperluas jaringan bisnis perusahaan. “Kami menargetkan pada April ini dapat menerima pernyataan efektif dan persetujuan dari OJK sehingga proses transaksi perdagangan saham yang kami terbitkan sebanyak 120 miliar lembar saham dapat segera dilakukan,” ujarnya. Merujuk prospektus ringkas yag diterbitkan pada Jumat (10/2/2023), emiten bersandi saham BBKP itu membidik tambahan modal senilai Rp12 triliun. Modal jumbo ini akan digunakan secara bertahap untuk ekspansi kredit baru berkualitas baik. Terutama difokuskan pada segmen ritel, UKM, wholesale , dan Indonesia-Korea business link. Baca Juga Lebih lanjut, pemegang saham yang tidak melaksanakan aksi ini, maka akan mengalami dilusi maksimal sebesar 63,87 persen setelah periode pelaksanaan HMETD. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA – Pendaftaran seleksi calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2023-2028 akan ditutup hari ini, Jumat (14/4/2023). Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta kepada para peserta seleksi yang belum melengkapi dokumen diharapkan segera menyelesaikan tahap pendaftaran. “Mengingat batas waktu paling lambat tanggal 14 April 2023 pukul 23.59 WIB,” tulis keterangan Kemenkeu dikutip dari laman resmi. Pembukaan pendaftaran ini bertujuan memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, khususnya lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto. Dengan tujuan tersebut, Undang-undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengatur penambahan dua Kepala Eksekutif OJK. Pertama, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota DK. Baca Juga Kedua adalah Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota DK. Sementara itu, perujuk pada Pengumuman PENG-01/PANSEL-DKOJK/2023, syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: 1. Warga negara Indonesia 2. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik 3. Cakap melakukan perbuatan hukum 4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit 5. Sehat jasmani 6. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada tanggal 11 Agustus 2023 7. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan; 8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih dan 9. Bukan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat pencalonan. Selanjutnya, seleksi calon anggota DK OJK terdiri atas empat tahap, yakni seleksi administratif untuk tahap pertama, tahap kedua penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah. Tahap ketiga adalah asesmen dan pemeriksaan kesehatan, sementara tahap keempat atau terakhir merupakan afirmasi wawancara. Jika lolos hingga tahap akhir, panitia seleksi akan memilih 6 calon anggota DK OJK untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. “Dari 6 calon tersebut, Presiden akan mengajukan 4 nama kepada DPR untuk menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan,” tulis Kemenkeu. Setelah proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Presiden Jokowi nantinya akan menetapkan 2 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2023–2028. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. (BCIC) umumkan telah mengantongi izin pemegang saham untuk melaksanakan rights issue usai menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Mengacu pada pengumuman ringkasan risalah RUPSLB yang dibagikan perseroan, persetujuan atas penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) telah mengantongi izin dari 17.824.638.078 saham atau 100 persen dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat yang digelar Jumat (3/3/2023). "Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham," jelas manajemen BCIC, Rabu (8/3/2023). Di samping itu, RUPSLB Bank JTrust juga menyetujui penyetoran saham oleh pemegang saham pengendali (PSP) yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, dalam pelaksanaan HMETD yang dilakukan dengan memberikan kompensasi dana setoran modal senilai Rp1 triliun dalam PMHMETD melalui PUT III 2023. Selanjutnya, rapat juga menyetujui dan memberikan wewenang kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah saham yang ditawarkan, menetapkan harga pelaksanaan, hingga melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD. Sebelumnya, Berdasarkan keterbukaan informasi, Bank JTrust Indonesia akan menerbitkan 10 miliar saham seri C dengan nominal Rp100 per lembar. Bank JTrust Indonesia menggelar rights issue sebagai realisasi setoran dana dari pemegang saham pengendali dengan porsi kepemilikan 74,16 persen yakni J Trust Co., Ltd. dari Jepang. BCIC sendiri telah mendapatkan dukungan setoran dana yang telah dibukukan per 31 Desember 2022 dari J Trust Co., Ltd. Dana tersebut digunakan untuk penguatan modal perseroan. "Untuk mendukung kegiatan usaha, perseroan memandang perlu untuk memperkuat permodalan," jelas manajemen BCIC. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.


Konten Premium Bisnis.com , JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan turunan peraturan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) akan rampung pada Juli 2023, sesuai dengan batas ketentuan yang berlaku enam bulan sejak UU ini diundangkan. Di dalamnya akan diatur mengenai spin off asuransi syariah. Direktur Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital OJK Edi Setijawan menuturkan bahwa OJK memastikan pemisahan atau asuransi syariah dapat berjalan lancar. “POJK rampung sekitar Juni atau Juli 2023, sesuai dengan amanat UU PPSK harus 6 bulan,” kata Edi saat ditemui dalam Media Briefing Perkembangan Keuangan Syariah dan Silaturahmi Ramadan di Kantor OJK, Jakarta, dikutip Rabu (12/4/2023). Selain itu, OJK juga tengah menyiapkan rencana penjualan aset hingga konsolidasi atau merger di industri asuransi syariah, sebagaimana permintaan dari industri. Wacana tersebut juga berkaca dari berhasilnya pembentukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI. “Kita cek dulu semuanya yang layak berapa, yang masih belum itu harus menyesuaikan diri, kan ada kemungkinan mereka kita dorong untuk konsolidasi, seperti BSI. Kita lihat kemungkinannya untuk asuransi,” ujarnya. Lebih lanjut, Edi menuturkan pihaknya akan menata UUS asuransi syariah untuk selanjutnya dilakukan penggabungan atau spin-off . Baca Juga “Mereka [UUS asuransi syariah] kita kasih opsi ini apakah mereka akan jual asetnya atau digabung, atau mereka spin-off, yang menjadi penting komitmen dari shareholder induknya agar proses transisinya smooth,” pungkasnya. Namun demikian, Edi menyatakan perusahaan asuransi syariah yang telah memisahkan diri dengan induknya membutuhkan waktu, lantaran sebelumnya mereka mendapatkan fasilitas dari induk perusahaan. “Itu harus dipahami baik konversi maupun spin off itu memerlukan waktu dan ga bisa serta merta langsung naik. Harus sabar untuk menumbuhkan yang kecil menjadi besar-besar,” tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Direktur PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) FX Poerbayu Ratsunu mengaku bahwa tahun ini pihaknya melihat banyak peluang untuk mendongkrak kinerja perusahaan ke depan. Bebagai proyek pun tengah dikerjakan, seperti proyek ibu kota negara (IKN), eksternal, dan overseas. "Pada 2023 kami ingin membuka peluang di proyek-proyek eksternal, termasuk juga dari luar negeri, meski tentu saja restrukturisasi menjadi tantangan," ungkap Poerbayu kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/4/2023). Untuk diketahui, selama ini proyek dari induk dan grup Waskita masih mendominasi, sedangkan eksternal hanya 10%. Meski ada perubahan komposisi target, Poerbayu memastikan tahun ini WSBP bisa tumbuh, termasuk juga dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Waskita Karya yang ditahan oleh Kementerian Keuangan.   "Tahun ini WSBP berharap agar tidak bergantung dari grup dan induk, namun bergantung apda proyek-proyek eksternal," kata Poerbayu. Selain itu, WSBP juga akan menyelesaikan konstruksi proyek-proyek yang sudah berjalan. Beberapa proyek yang akan diselesaikan WSBP di sepanjang 2023 antara lain Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas di DKI Jakarta dengan nilai kontrak Rp 72,79 miliar, pekerjaan slab on pile Proyek Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 dan Paket II Seksi 2 yang bernilai kontrak total Rp 49,9 miliar. Selain itu, ada juga proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2 + eskalasi dengan nilai kontrak Rp 883,6 miliar, dan Jalan Kamojing di Kabupaten Karawang dengan nilai kontrak Rp 20,26 miliar. Tidak hanya proyek konstruksi, WSBP juga menargetkan pemenuhan pesanan produk beton precast ke beberapa proyek dapat selesai sepanjang tahun 2023 ini. Proyek tersebut antara lain Jalan Tol Kuala Tanjung-Inderapura Seksi 2, Jalan Tol Serbelawan-Siantar Seksi 4, Jalan Tol Tebing Tinggi-Serbelawan Seksi 3, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Seksi 4, Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung. Kemudian proyek Flyover Sekip Ujung, Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3, dan Proyek Pengaman Pantai di Teluk Jakarta Tahap 6 Paket 3. Hingga akhir Februari 2023, WSBP pun berhasil membukukan nilai kontrak sebesar Rp 358 miliar. Perolehan kontrak baru tersebut terdiri proyek Grup PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) sebesar 26% dan proyek pasar eksternal sebesar 74%.


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Artarindo melaporkan membukukan pendapatan premi bruto Rp312,73 miliar pada 2022 lalu. Jumlah premi bruto Artarindo ini berasal dari premi penutupan langsung Rp309,2 miliar dan premi tidak penutupan langsung Rp3,53 miliar. Jumlah premi bruto Artarindo ini melonjak 21,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau dari Rp257,5 miliar. Dikutip dari Koran Bisnis Indonesia, Senin (10/4/2022), setelah dikurangi komisi dibayar serta pembayaran reasuransi, perusahaan telah membukukan pendapatan underwriting mencapai Rp109 miliar sepanjang 2022. Pendapatan underwriting Artarindo mengalami kenaikan mencapai 16 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2021, perusahaan mencatatkan pendapatan underwriting Rp91 miliar Sementara itu hasil underwriting perusahaan mencapai Rp61 miliar atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp49 miliar pada 2021. Meski demikian pos laba (rugi) komprehensif perusahaan menjadi Rp15 miliar, di mana turun dibandingkan pada 2021 yakni Rp20 triliun. Penurunan laba ini seiring kenaikan klaim dan kerugian pendapatan komprehensif. Meski demikian, tingkat solvabilitas perusahaan meningkat 5,7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni menjadi Rp178 miliar pada 2022. Jumlah ini setara dengan 503 persen. Sebagai indikator, OJK menetapkan tingkat solvavbilitas minimal sebesar 120 persen dan Artarindo berada jauh di atas ketentuan. Baca Juga Dari sisi aset, Artarindo memiliki total Rp516 miliar pada 2022. Meningkat sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp496 miliar. Sementara itu, jumlah ekuitas yang ditanggung perusahaan mencapai Rp220 miliar, di mana naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp207 miliar. Terakhir, jumlah liabilitas Artarindo mencapai Rp296 miliar, melonjak tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2021, perusahaan memiliki liabilitas yang ditanggung mencapai Rp289 miliar. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) berencana menggelar aksi korporasi pada tahun ini seiring dengan bank yang konsisten mencetak rugi sejak 2014. Secara akumulasi, dalam 8 tahun terakhir atau hingga akhir 2022, kerguian BEKS mencapai Rp2,89 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, manajemen BEKS melampirkan rencana bisnis bank yang akan melanjutkan proses penawaran umum terbatas VIII pada triwulan III/2023. "Bank akan melanjutkan Penawaran Umum Terbatas VIII pada triwulan III Tahun 2023 dengan target sebesar Rp600 miliar sampai dengan Rp1,5 triliun," jelas manajemen BEKS, dalam laporannya dikutip, Minggu (2/4/2023). Lebih lanjut, rencana tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian bisnis bank untuk tahun 2023 hingga 2025 mendatang. Di samping rencana aksi korporasi tersebut, manajemen bank juga akan melakukan evaluasi proses operasi bank serta mengurangi biaya operasional. Sebagaimana diketahui, BEKS masih melaporkan rugi bersih sebesar Rp239,28 miliar hingga kuartal IV/2022. Kerugian tersebut salah satunya disebabkan oleh beban operasional perseroan yang masih terus membengkak 41 persen menjadi Rp538,46 miliar sepanjang 2022. Baca Juga Lebih rinci, pembengkakan beban operasional tersebut terdiri dari beban umum dan administrasi yang naik 59 persen menjadi Rp398,96 miliar dari posisi sebelumnya Rp250,64 dan beban tenaga kerja dan tunjangan yang naik tipis menjadi Rp139,70 miliar dari Rp132,48 miliar. "Manajemen bank telah menyusun rencana bisnis bank (RBB) yang memuat rencana starategis pengembangan kegiatan usaha dan operasional bank untuk meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan," tambah manajemen. Sebelumnya, pada 2 Desember 2022 lalu BEKS memang telah menggelar agenda rapat umum luar biasa (RUPSLB) yang salah satu mata acaranya adalah meminta persetujuan pemegang saham untuk melakukan rights issue. Rencana rights issue tersebut diperkirakan memberi dampak langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham BEKS. Selain itu, kondisi keuangan secara fundamental akan membaik karena peningkatan modal inti dapat digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :


Konten Premium Bisnis.com, JAKARTA — Bank pembangunan daerah (BPD) berkantong tebal seperti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) hingga PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) kian agresif merangkul bank-bank daerah yang masih kekurangan modal inti untuk membentuk kelompok usaha bank (KUB). Terbaru, Bank Jatim menggaet Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) Syariah untuk masuk ke KUB. Bank Jatim dan Bank NTB Syariah sendiri telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait pembentukan KUB tersebut pada Februari 2023. Sementara, penyertaan modal dari Bank Jatim kepada Bank NTB Syariah itu ditarget rampung pada Juli atau Agustus 2023. Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services Bank Jatim Edi Masrianto mengatakan tahun ini memang ada tiga BPD yang diperkirakan akan bergabung ke dalam KUB Bank Jatim, termasuk Bank NTB Syariah. "Mereka kemudian akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan PSP [pemegang saham pengendali] masing-masing. Prinsipnya kita sudah siap," katanya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Dalam merangkul bank-bank daerah itu, perseroan menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun. Dana yang digelontorkan oleh Bank Jatim kemudian akan membuat rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) menyusut. Saat ini CAR Bank Jatim ada di level 24,74 persen. Setelah dana Rp1 triliun digelontorkan untuk KUB, CAR Bank Jatim akan susut menjadi sekitar 22 persen. Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan dalam menjalankan skema KUB, Bank Jatim mengincar BPD di wilayah Indonesia Timur. "Jawa Timur adalah hub bagi Indonesia Timur, kebutuhan pokok banyak disuplai dari Jawa timur. Maka kami pun sasar juga BPD di wilayah Indonesia Timur," katanya. Begitu juga dengan Bank BJB. Bulan lalu, perseroan telah melaporkan kesiapannya untuk menyuntikkan dana segar Rp150 miliar ke PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Bank Bengkulu). Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan saat ini perseroan tengah membangun proses sinergi dengan beberapa BPD, termasuk Bank Bengkulu. "Yang sudah hampir rampung seluruh prosesnya, yaitu Bank Bengkulu, setelah tahun lalu kami menyetorkan dana sebesar 100 milliar, tahun ini kami akan kembali menyetorkan Rp150 milliar lagi," jelas Yuddy kepada Bisnis, Jumat (10/2/2023). Setelah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam waktu dekat, Bank BJB akan segera memberikan pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pengefektifan Bank Bengkulu sebagai anggota baru dalam KUB Bank BJB. Selain Bank Bengkulu, Bank BJB juga membidik Bank Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk masuk dalam KUB. Sebelumnya, bank bersandi BJBR ini dikabarkan tengah berupaya membangun sinergi bersama Bank NTB Syariah hingga Bank Kalteng untuk bergabung ke dalam KUB Bank BJB. Selain itu, tahun lalu PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau Bank DKI telah menjalankan skema KUB dengan PT Bank Maluku Malut. Kerja sama keduanya tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman. Gencarnya BPD besar itu untuk menjalankan skema KUB seiring dengan masih banyaknya BPD yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum dari OJK sebesar Rp3 triliun. Pada awal tahun ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan dari total 26 BPD di Indonesia, tersisa 12 bank yang sejauh ini belum memenuhi ketentuan modal inti minimum. Sementara dalam Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, BPD diberikan tenggat waktu sampai akhir tahun 2024 untuk memenuhi modal inti tersebut. Dian mengatakan ke-12 BPD tersebut tahun ini akan mengejar ketentuan modal inti melalui skema KUB. Bank-bank kecil yang bernaung di dalam satu bank besar sebagai induknya kemudian dimungkinkan hanya cukup memenuhi modal inti minimum Rp1 triliun. Selain memperkuat permodalan, bank juga akan mendapatkan keuntungan lainnya seperti business matching. OJK pun mengembangkan pendekatan KUB yang holistik. Menurut Dian, KUB yang dilakukan oleh BPD nantinya bertujuan untuk percepatan digitalisasi, peningkatan standar governance dan profesionalisme, arrangement pasar uang antar bank, serta pengembangan payment system bersama. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.