indrajatmiko/cambioCPT huggingface dataset:
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka tujuan bernegara.
3. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik sumber daya yang dimiliki daerah dan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Jangka Kementerian/lembaga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau disebut Renstra-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Menteri adalah menteri yang urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional.
Pasal 2

(1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional.
(2) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3) Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan, Menteri melakukan perencanaan sumber daya manusia dalam mendukung sasaran pembangunan.
(4) kementerian/lembaga koordinator dan kementerian/lembaga pengampu pada masing-masing prioritas nasional.
(5) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat kebijakan/program/kegiatan pada Renstra-KL dan rencana kerja kementerian/lembaga yang berkontribusi terhadap prioritas nasional sesuai dengan lingkup prioritas yang menjadi
(6) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a. dasar hukum bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Renstra-KL;
b. dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional;
c. dasar hukum bagi Pemerintah dalam menyusun RKP;
d. pedoman dasar dalam pelaksanaan RPJM Nasional; dan
e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.
(7) RPJM Nasional memuat proyek strategis nasional.
(8) Nasional wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.
Pasal 3

(1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Renstra-KL dan RPJM Daerah.
(2) Dalam menyusun Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
(3) Dalam menyusun Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga wajib berkonsultasi, berkoordinasi dengan, dan mendapat persetujuan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.
Pasal 4

(1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Menteri dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang sesuai dengan kebijakan satu data Indonesia, dan dengan menerapkan manajemen risiko Pembangunan Nasional.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional.
(5) Hasil evaluasi paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan Menteri kepada Presiden.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 5

(1) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) terdiri atas:
a. narasi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang
memuat evaluasi dan tantangan pembangunan,
kebijakan pembangunan, prioritas nasional, arah
pembangunan wilayah, pendanaan pembangunan,
pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data

b. matriks pembangunan RPJM Nasional Tahun
2025-2029;
c. matriks kementerian/lembaga RPJM Nasional Tahun
2025-2029; dan
d. arah pembangunan Tahun 2025-2029;
(2) Narasi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.
(3) Matriks pembangunan RPJM Nasional Tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(4) Matriks kementerian/lembaga RPJM Nasional Tahun
2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(5) Arah pembangunan kewilayahan RPJM Nasional Tahun
2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 6
(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam
RPJM Nasional bersifat indikatif.
(2) Perubahan target dan kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada
setiap tahun pelaksanaan RPJM Nasional disampaikan
oleh Menteri kepada Presiden dalam sidang kabinet untuk
mendapatkan keputusan.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam RKP.
Pasal 7
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
RPJM Nasional

; 

Agar
orang
Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
(tanda tangan)
PRASETTO HADI
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum
Presiden ini 
dengan
dalam lembaran Negara
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025
(tanda tangan)
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 19
D