PENJELASAN 
ATAS 
 
 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 26 TAHUN 2008 
TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL 
 
 
I. UMUM 
Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 
merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka 
panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 
nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di 
wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan 
keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian 
antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan 
ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan 
kabupaten/kota. 
Oleh karena itu, RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika 
pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, 
otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara 
Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, kondisi fisik 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap 
bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan 
pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan 
negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. 
Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya 
pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar 
seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna 
dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk 
mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan 
keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara 
spasial dirumuskan dalam RTRWN. 
Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, 
optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya 
dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang 
maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan 
tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan 
hidup . . . 

hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan 
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial 
dalam pembangunan nasional yang mencakup pemanfaatan sumber daya 
alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan 
secara aman, tertib, efektif, dan efisien. 
RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, 
tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu 
kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh 
pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui 
pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan 
lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWN ini didasarkan pada 
upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara 
lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, 
produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan 
keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam 
kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang 
wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistem pusat 
perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan 
energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem 
jaringan sumber daya air nasional. Pola ruang wilayah nasional mencakup 
kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan 
dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan 
strategis nasional. 
Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWN ini 
juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan 
andalan, dan kawasan strategis nasional; arahan pemanfaatan ruang yang 
merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta 
arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan 
peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan 
arahan sanksi. 
Secara substansial rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan 
strategis nasional sangat berkaitan erat dengan RTRWN karena merupakan 
kewenangan Pemerintah dan perangkat untuk mengoperasionalkannya. 
Oleh karena itu, penetapan Peraturan Pemerintah ini mencakup pula 
penetapan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang. 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
 
Pasal 2 . . . 

Pasal 2 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat 
menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari 
berbagai ancaman. 
Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat 
dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya 
dalam suasana yang tenang dan damai. 
Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan 
distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan 
nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. 
Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas 
lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan 
orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam 
tak terbarukan. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi mengandung pengertian bahwa 
ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi 
dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Sumber daya alam yang dimaksud mencakup sumber daya alam 
yang terdapat di ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di 
dalam bumi. Upaya pemanfaatan sumber daya alam dimaksud 
meliputi: 
a. pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dengan tetap 
memperhatikan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan 
hidup; 
b. pengarahan . . . 

b. pengarahan lokasi investasi nasional dalam pengelolaan dan 
pengembangan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan 
kawasan strategis nasional; 
c. pengelolaan tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya 
alam lainnya; dan 
d. penetapan kriteria pokok penentuan kawasan budi daya serta 
kebijakan pengelolaannya. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i  
Yang termasuk dalam upaya mewujudkan pertahanan dan 
keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional adalah 
menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan pertahanan keamanan. 
 
Pasal 3 
Cukup jelas. 
 
Pasal 4 
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ditetapkan 
untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah nasional. 
Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah nasional” 
adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar 
dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di 
dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. 
Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah nasional” 
adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang. 
 
Pasal 5 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b . . . 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “mengendalikan perkembangan kota 
pantai” adalah membatasi perkembangan kota ke arah 
pantai. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 6 
Cukup jelas. 
 
Pasal 7 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya 
kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu 
dilakukan upaya peningkatan luas kawasan lindung hingga 
mencapai tingkat paling sedikit 30% (tiga puluh persen). 
Pada wilayah pulau dengan luas kawasan lindung lebih dari 
30% (tiga puluh persen), perlu dilakukan upaya agar luas 
kawasan lindung tersebut tidak berkurang sehingga luasnya 
tetap di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau.  
Pada kondisi ekosistem tertentu dimana keberlanjutan 
lingkungan hidup mensyaratkan keberadaan kawasan 
lindung lebih besar seperti pada pulau-pulau kecil, maka 
dalam rencana tata ruang ditetapkan proporsi luas kawasan 
lindung sesuai dengan kondisi ekosistem tersebut. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
 
Ayat (3) . . . 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 8 
Ayat (1) 
Huruf a 
Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya 
mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang 
dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, 
sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
Agar keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya 
dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana 
pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam 
pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku 
kepentingan. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2)  
Huruf a 
Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional 
adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan 
perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap 
perekonomian nasional dan/atau menjadi tempat kegiatan 
pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan 
pertambangan dan pengolahan migas, radioaktif, atau logam 
mulia. 
Huruf b 
Kegiatan budi daya unggulan merupakan kegiatan yang 
menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan 
wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budi daya unggulan dapat 
berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana 
dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih, 
jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan di kawasan 
sekitarnya. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
 
Huruf d . . . 

Huruf d 
Strategi mengembangkan dan mempertahankan kawasan 
budi daya pertanian dilaksanakan, antara lain, dengan 
mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis di kawasan 
yang menjadi sentra produksi pangan nasional. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan 
di ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau landas kontinen 
didasarkan pada hak berdaulat atas sumber daya alam yang 
terkandung di dalamnya berdasarkan Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Internasional. Hak 
untuk memanfaatkan sumber daya alam di ALKI, ZEE 
Indonesia, dan/atau landas kontinen merupakan suatu hal 
yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan 
pembangunan, dari perencanaan hingga pengendalian 
pemanfaatannya. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah 
kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan 
manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. 
Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah 
kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, 
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan 
ke dalamnya. 
Huruf a 
Potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat 
bencana termasuk pula ancaman terhadap jiwa manusia.  
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan ruang secara vertikal” 
adalah pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik di atas 
permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas 
geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis 
daerah. 
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan ruang secara kompak” 
adalah pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan 
prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman, yang 
bertujuan untuk: 
a. mewujudkan . . . 

a. mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan; dan 
b. meminimalisasi pergerakan manusia.  
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan 
perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan 
di sekitarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan 
pembangunan perkotaan-perdesaan. 
 
Pasal 9 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan “ramsar” adalah lahan basah 
sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Ramsar, 2 Februari 
1971 (Convention on Wetlands of International Important 
Especially as Waterfowl Habitat). 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
 
Ayat (4) . . . 

Ayat (4) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dilakukan 
antara lain dengan mengembangkan mekanisme insentif dan 
menyederhanakan prosedur perizinan untuk meningkatkan 
minat dan realisasi investasi. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “kegiatan penunjang” adalah 
kegiatan yang turut menunjang atau mendukung 
terselenggaranya suatu kegiatan atau kegiatan utama yang 
memanfaatkan sumber daya alam dan/atau teknologi 
strategis. 
Yang dimaksud dengan “kegiatan turunan” adalah kegiatan 
yang memanfaatkan hasil atau produk dari kegiatan utama 
sebagai input produksinya. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 
Pasal 10 . . . 

Pasal 10 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah 
gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada 
akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada 
dan yang akan dikembangkan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
Ayat (1) 
Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan 
besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional 
yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya 
berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi 
perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud 
pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang 
persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan 
yang ada. 
Pengembangan pusat perkotaan nasional dilakukan secara 
selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah 
nasional sehingga membentuk satu sistem yang menunjang 
pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan 
dalam ruang wilayah nasional.  
Pengembangan pusat perkotaan nasional diserasikan dengan 
sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan 
sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi 
daya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun 
yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat 
meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada. 
Dalam pusat perkotaan nasional dikembangkan kawasan untuk 
peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian 
lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan 
sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan 
menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional. 
Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, baik 
dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat perkotaan 
nasional mempunyai fungsi: 
a. ekonomi . . . 

a. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan 
barang; 
b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan 
keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan 
distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul 
transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa 
pelayanan pemerintah; dan 
c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan,