Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(5) Arahan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional memperhatikan pola pengelolaan sumber daya air.
(6) Pola pengelolaan sumber daya air ditetapkan dengan peraturan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sumber daya air.

Pasal 49
(1) Wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas negara ditetapkan dengan kriteria melayani kawasan perbatasan negara atau melintasi batas negara.
(2) Wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas provinsi ditetapkan dengan kriteria melintasi dua atau lebih provinsi.
(3) Wilayah sungai strategis nasional ditetapkan dengan kriteria:
a. melayani kawasan strategis nasional, PKN, atau kawasan andalan;
b. melayani paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektar; dan/atau
c. memiliki dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan tingkat kerugian ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) dari produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50
(1) Rencana pola ruang wilayah nasional terdiri atas:
a. kawasan lindung nasional; dan
b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.
(2) Rencana . . .

(2) Rencana pola ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung Nasional

Paragraf 1
Jenis dan Sebaran Kawasan Lindung Nasional

Pasal 51
Kawasan lindung nasional terdiri atas:
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi; dan
f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 52
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan bergambut; dan
c. kawasan resapan air.
(2) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
a. sempadan pantai;
b. sempadan sungai;
c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
d. ruang terbuka hijau kota.
(3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas:
a. kawasan suaka alam;
b. kawasan . . .

b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
c. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
d. cagar alam dan cagar alam laut;
e. kawasan pantai berhutan bakau;
f. taman nasional dan taman nasional laut;
g. taman hutan raya;
h. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(4) Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:
a. kawasan rawan tanah longsor;
b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
c. kawasan rawan banjir.
(5) Kawasan lindung geologi terdiri atas:
a. kawasan cagar alam geologi;
b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
(6) Kawasan lindung lainnya terdiri atas:
a. cagar biosfer;
b. ramsar;
c. taman buru;
d. kawasan perlindungan plasma nutfah;
e. kawasan pengungsian satwa;
f. terumbu karang; dan
g. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Pasal 53
(1) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas:
a. kawasan keunikan batuan dan fosil;
b. kawasan keunikan bentang alam; dan
c. kawasan keunikan proses geologi.
(2) Kawasan . . .

(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b terdiri atas:
a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
b. kawasan rawan gempa bumi;
c. kawasan rawan gerakan tanah;
d. kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
e. kawasan rawan tsunami;
f. kawasan rawan abrasi; dan
g. kawasan rawan bahaya gas beracun.
(3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c terdiri atas:
a. kawasan imbuhan air tanah; dan
b. sempadan mata air.

Pasal 54
(1) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (6), serta Pasal 53 ayat (1) dengan luas paling sedikit 1.000 (seribu) hektar tercantum dalam