Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 
 
Pasal 14 
(1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: 
a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; 
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau 
c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. 
(2) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:  
a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; 
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau 
c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. 
(3) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: 
a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau 
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.  
 
Pasal 15 . . . 

Pasal 15 
PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: 
a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; 
b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;  
c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau 
d. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.  
 
Pasal 16 
(1) Kawasan megapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan kriteria memiliki 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang mempunyai hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. 
(2) Kawasan metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa; 
b. terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan 
c. terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan. 
(3) Kawasan perkotaan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. 
(4) Kawasan perkotaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. 
(5) Kawasan . . . 

(5) Kawasan perkotaan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa. 
 
Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Transportasi Nasional 
 
Pasal 17 
(1) Sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. sistem jaringan transportasi darat; 
b. sistem jaringan transportasi laut; dan  
c. sistem jaringan transportasi udara. 
(2) Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.  
(3) Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. 
(4) Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.  
 
Pasal 18 
(1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol. 
(2) Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhierarki berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk menghubungkan: 
a. antar-PKN; 
b. antara PKN dan PKW; dan/atau 
c. PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.  
(3) Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL. 
(4) Jaringan . . . 

(4) Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan: 
a. antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara; 
b. antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan 
c. PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional. 
(5) Jalan tol dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional. 
 
(6) Jaringan jalan bebas hambatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 
 
Pasal 19 
(1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mencakup pula jembatan atau terowongan antarpulau serta jembatan atau terowongan antarnegara. 
(2) Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan untuk menghubungkan arus lalu lintas antarpulau.  
(3) Jembatan atau terowongan antarnegara dikembangkan untuk menghubungkan arus lalu lintas dengan negara tetangga.  
 
Pasal 20 
Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas: 
a. jaringan jalur kereta api umum; dan  
b. jaringan jalur kereta api khusus. 
 
Pasal 21 
(1) Jaringan jalur kereta api umum terdiri atas: 
a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan 
b. jaringan jalur kereta api perkotaan. 
(2) Jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan untuk menghubungkan: 
a. PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga; 
b. antar-PKN; 
c. PKW dengan PKN; atau 
d. antar-PKW . . . 

d. antar-PKW. 
(3) Jaringan jalur kereta api perkotaan dikembangkan untuk: 
a. menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional; dan 
b. mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan. 
(4) Jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. 
 
Pasal 22 
(1) Jaringan jalur kereta api khusus dikembangkan oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut. 
(2) Jaringan jalur kereta api khusus dapat disambungkan dengan jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Jaringan jalur kereta api khusus ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 23 
(1) Jaringan transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas: 
a. pelabuhan sungai dan pelabuhan danau; dan  
b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau.  
(2) Pelabuhan dan alur pelayaran sungai dan danau beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi sungai dan danau. 
 
Pasal 24  
(1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan. 
 
(2) Pelabuhan . . . 

(2) Pelabuhan penyeberangan terdiri atas: 
a. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi dan antarnegara; 
b. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan 
c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota. 
(3) Lintas penyeberangan terdiri atas:  
a. lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi; 
b. lintas penyeberangan antar negara yang menghubungkan antarjaringan jalan pada kawasan perbatasan;  
c. lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi; dan 
d. lintas pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan kabupaten/kota dan jaringan jalur kereta api dalam kabupaten/kota. 
(4) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk jaringan penyeberangan sabuk utara, sabuk tengah, sabuk selatan, dan penghubung sabuk dalam wilayah nasional.  
(5) Lintas penyeberangan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi penyeberangan. 
 
Pasal 25 
Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas: 
a. pelabuhan umum; dan 
b. pelabuhan khusus. 
 
Pasal 26 
(1) Pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal. 
(2) Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dikembangkan untuk: 
a. melayani . . . 

a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar; 
b. menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan 
c. menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional. 
 
(3) Pelabuhan nasional dikembangkan untuk: 
a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah; 
b. menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan 
c. memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional. 
(4) Pelabuhan regional dikembangkan untuk: 
a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah; dan 
b. menjangkau wilayah pelayanan menengah. 
(5) Pelabuhan lokal dikembangkan untuk: 
a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan 
b. menjangkau wilayah pelayanan terbatas. 
(6) Pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 
 
Pasal 27 
(1) Pelabuhan khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu. 
(2) Pelabuhan khusus dapat dialihkan fungsinya menjadi pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.  
(3) Pelabuhan khusus ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.  
 
 
Pasal 28 . . . 

Pasal 28 
(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional. 
(2) Alur pelayaran internasional terdiri atas: 
a. Alur Laut Kepulauan Indonesia;  
b. jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional; dan 
c. jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain.  
(3) Alur pelayaran nasional terdiri atas:  
a. alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan internasional atau pelabuhan internasional hub; 
b. alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan nasional; 
c. alur pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhan regional; dan  
d. alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan regional. 
(4) Alur pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang-undangan.  
(5) Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut. 
 
Pasal 29 
Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) terdiri atas: 
a. bandar udara umum; dan 
b. bandar udara khusus. 
 
Pasal 30 
(1) Bandar udara umum terdiri atas: 
a. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer; 
b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder; 
c. bandar udara . . . 

c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier; dan 
d. bandar udara bukan pusat penyebaran. 
(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 
 
Pasal 31 
Bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan tertentu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kebandarudaraan.  
 
Pasal 32 
(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) terdiri atas: 
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;  
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan 
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. 
(2) Ruang udara untuk penerbangan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang udara bagi pertahanan dan keamanan negara. 
(3) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 33 
(1) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: 
a. menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional; 
b. berupa jalan umum yang melayani angkutan utama; 
c. melayani perjalanan jarak jauh; 
d. memungkinkan . . . 

d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan 
e. membatasi jumlah jalan masuk secara berdaya guna. 
(2) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: 
a. menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL; 
b. berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi; 
c. melayani perjalanan jarak sedang; 
d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan 
e. membatasi jumlah jalan masuk. 
(3) Kriteria jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 34 
(1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria menghubungkan antara PKN dan pusat kegiatan di negara tetangga, antar-PKN, PKW dengan PKN, atau antar-PKW. 
(2) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional atau mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan metropolitan. 
(3) Kriteria teknis jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. 
 
Pasal 35 
(1) Pelabuhan sungai dan pelabuhan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria: 
a. berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk; 
b. terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi darat lainnya; dan 
c. berada di luar kawasan lindung. 
(2) Pelabuhan . . . 

(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: 
a. berada di lokasi yang menghubungkan dengan pelabuhan penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki nilai ekonomis; dan 
b. berada di luar kawasan lindung. 
(3) Kriteria teknis pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan