Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 
(2) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (6), serta Pasal 53 ayat (1) dengan luas kurang dari 1.000 (seribu) hektar dan sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Paragraf 2 
Kriteria Kawasan Lindung Nasional 
 
Pasal 55 
(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria: 
a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya . . . 

bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; 
b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau 
c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.  
(2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.  
(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. 
 
Pasal 56 
(1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria: 
a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau 
b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. 
(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria: 
a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; 
b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan 
c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. 
(3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:  
a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau 
b. daratan . . . 

b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk. 
(4) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria: 
a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;  
b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan 
c. didominasi komunitas tumbuhan.  
 
Pasal 57 
(1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria: 
a. kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun di perairan; dan/atau 
b. mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat di dalamnya.  
(2) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya; dan 
b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. 
(3) Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan kriteria: 
a. merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya; 
b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi; 
c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau 
d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.  
(4) Cagar . . . 

(4) Cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya; 
b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya; 
c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia; 
d. memiliki luas dan bentuk tertentu; atau 
e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.  
(5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. 
(6) Taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f ditetapkan dengan kriteria: 
a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam; 
b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami; 
c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;  
d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan 
e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.  
(7) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf g ditetapkan dengan kriteria: 
a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam; 
b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik; 
c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; 
d. merupakan . . . 

d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah; 
e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan  
f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli. 
(8) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf h ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka; 
b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; 
c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan 
d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.  
(9) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf i ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 
 
Pasal 58 
(1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. 
(2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.  
(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. 
 
Pasal 59 . . . 

Pasal 59 
(1) Cagar biosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf a ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami, kawasan yang sudah mengalami degradasi, mengalami modifikasi, atau kawasan binaan; 
b. memiliki komunitas alam yang unik, langka, dan indah; 
c. merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alam dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; atau 
d. berupa tempat bagi pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan pendidikan. 
(2) Ramsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf b ditetapkan dengan kriteria: 
a. berupa lahan basah baik yang bersifat alami atau mendekati alami yang mewakili langka atau unit yang sesuai dengan biogeografisnya; 
b. mendukung spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam; 
c. mendukung keanekaragaman populasi satwa dan/atau flora di wilayah biogeografisnya; atau 
d. merupakan tempat perlindungan bagi satwa dan/atau flora saat melewati masa kritis dalam hidupnya. 
(3) Taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf c ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan 
b. terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan yang memungkinkan perburuan secara teratur dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa. 
(4) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf d ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan 
b. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah. 
(5) Kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf e ditetapkan dengan kriteria: 
a. merupakan . . . 

a. merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut; 
b. merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa; dan 
c. memiliki luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa. 
(6) Terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf f ditetapkan dengan kriteria: 
a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang; 
b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan 
c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.  
(7) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf g ditetapkan dengan kriteria: 
a. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan 
b. mendukung alur migrasi biota laut. 
 
Pasal 60 
(1) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam; 
b. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil); 
c. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi; 
d. memiliki tipe geologi unik; atau 
e. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu. 
(2) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; 
b. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;  
c. memiliki . . . 

c. memiliki bentang alam goa; 
d. memiliki bentang alam ngarai/lembah; 
e. memiliki bentang alam kubah; atau 
f. memiliki bentang alam karst. 
(3) Kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria: 
a. kawasan poton atau lumpur vulkanik;  
b. kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau 
c. kawasan dengan kemunculan solfatara, fumaroia, dan/atau geyser. 
 
Pasal 61 
(1) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria: 
a. wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau  
b. wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun. 
(2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). 
(3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi. 
(4) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. 
(5) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami. 
(6) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. 
(7) Kawasan . . . 

(7) Kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan kriteria wilayah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun. 
 
Pasal 62 
(1) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti; 
b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau; 
c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau 
d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan. 
(2) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria: 
a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan 
b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.  
 
 
Bagian Ketiga 
Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional 
 
Paragraf 1 
Kawasan Budi Daya  
 
Pasal 63 
Kawasan budi daya terdiri atas:  
a. kawasan peruntukan hutan produksi; 
b. kawasan peruntukan hutan rakyat; 
c. kawasan peruntukan pertanian; 
d. kawasan peruntukan perikanan; 
e. kawasan peruntukan pertambangan; 
f. kawasan . . . 

f. kawasan peruntukan industri; 
g. kawasan peruntukan pariwisata;  
h. kawasan peruntukan permukiman; dan/atau 
i. kawasan peruntukan lainnya. 
 
Paragraf 2 
Kriteria Kawasan Budi Daya 
 
Pasal 64 
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas: 
a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; 
b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan  
c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi. 
(2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat). 
(3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat). 
(4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria: 
a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau 
b. merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.  
(5) Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan