Karang sebuah tulisan dalam bahasa Batak yang bernada argumentatif dan panjangnya 1 paragraf.

Paraturan Pemerintah
Paraturan Daerah, songon: partama, Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dohot Gubernur; kadua, Perda Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/ Kota bersama Bupati/Walikota dan Paraturan Desa/ Paraturan na satingkat dibuat oleh BPD atau guar lainnya bersama dohot Kepala Desa atau guar lainna.
Undang-undang No. 12 Tahun 2011
UUD RI 1945
TAP MPR
UU/Perpu
Paraturan Pemerintah
Paraturan Presiden
Paraturan Daerah Porlu diketahui, adongna Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini, maka TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000 dicabut dan inda marlaku lagi. Hal i harana inda sasuai dohot prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum, antara lain : 
Partama, Soal Ketetapan MPR/ MPRS, harana Ketetapan MPR/ MPRS inda tepat dikategorihon sebagai paraturan parundang-undangan.