Context: Pemerintah Portland, Oregon didasarkan pada sistem pemerintahan komisi kota. Pejabat terpilih termasuk walikota, komisaris, dan auditor kota. Walikota dan komisaris (anggota Dewan Kota) bertanggung jawab atas kebijakan legislatif dan mengawasi berbagai biro yang mengawasi operasi sehari-hari kota. Portland mulai menggunakan bentuk pemerintahan komisi pada tahun 1913 setelah pemungutan suara publik pada 3 Mei tahun itu. Setiap pejabat terpilih melayani masa jabatan empat tahun, tanpa batas masa jabatan. Setiap anggota dewan kota dipilih secara besar-besaran. Pada tahun 2022, penduduk Portland menyetujui langkah pemungutan suara untuk menggantikan bentuk pemerintahan komisi dengan dewan beranggotakan 12 orang yang dipilih di empat distrik menggunakan suara tunggal yang dapat dipindahtangankan, dengan manajer kota profesional yang ditunjuk oleh walikota yang dipilih secara langsung, dengan pemilihan pertama yang akan diadakan pada tahun 2024.

Silakan daftar beberapa poin utama mengenai sistem pemerintahan Portland dari teks yang diberikan

Portland, Oregon pemerintahan dibangun pada sistem komisi kota. Perwakilan terpilih termasuk auditor kota, komisaris, dan walikota. Walikota dan komisaris, yang membentuk Dewan Kota, bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan legislatif dan mengelola berbagai biro yang bertanggung jawab untuk menjalankan kota setiap hari. Setelah pemungutan suara populer pada tanggal 3 Mei tahun itu, Portland mengadopsi sistem pemerintahan komisi. Tidak ada batasan masa jabatan pada persyaratan masing-masing pejabat terpilih empat tahun. Semua anggota dewan kota dipilih secara luas.