Tolong jelaskan mengenai Kritik dari World Trade Organization dalam bahasa sunda

jmpl|ka|200px|Para patani wanita di Bhopal, India, anu ngadon demo nolak WTO pada November 2005.

jmpl|ka|200px|Demonstrasi yang menolak WTO di Seattle, Amerika Serikat, pada tahun 1999.

Berkat GATT dan WTO, tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya telah dikurangi secara signifikan. Namun, janji bahwa perdagangan bébas akan melejitkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan rakyat telah dipertanyakan. Sebagai contoh, El Salvador pada awal dasawarsa 1990-an menghapuskan semua hambatan kuantitatif terhadap impor dan juga memotong tarifnya. Namun, pertumbuhan ekonomi negara ini masih tetap lemah. Sementara itu, Vietnam baru mulai mereformasi ekonominya pada akhir dasawarsa 1980-an dan negara ini tidak terburu-buru untuk bergabung dengan WTO, tetapi malah memutuskan untuk mengikuti model reformasi ekonomi Tiongkok dengan melakukan liberalisasi secara perlahan. Walaupun ada faktor lain yang memengaruhi performa ekonomi kedua negara ini, Vietnam malah berhasil melejitkan pertumbuhan ekonominya dan menekan angka kemiskinan tanpa langsung menghapuskan hambatan perdagangan secara substansial. Ekonom Ha-Joon Chang sendiri berpendapat bahwa terdapat sebuah "paradoks" dalam keyakinan neoliberal mengenai perdagangan bebas, karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang lebih tinggi pada periode 1960-1980 dibandingkan dengan periode 1980-2000 meskipun kebijakan dagangnya jauh lebih liberal daripada sebelumnya. Selain itu, terdapat pula hasil penelitian yang menunjukkan bahwa negara baru akan aktif mengurangi hambatan perdagangan setelah menjadi negara kaya. Dari hasil penelitian ini, para pengkritik WTO berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan tidak menjamin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Para pengkritik WTO juga mengemukakan pandangan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perdagangan bebas tidak terbagi secara merata. Kritik ini biasanya ditopang dengan data yang menunjukkan bahwa jurang antara yang kaya dan miskin terus melebar, terutama di Republik Rakyat Tiongkok dan India yang semakin bertambah ketimpangan ekonominya meskipun pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. Selain itu, pendekatan WTO yang ingin mengurangi hambatan perdagangan dapat merugikan negara berkembang. Dengan dihapuskannya tarif, suatu negara akan kehilangan salah satu sumber pendapatannya. Liberalisasi perdagangan yang terlalu dini juga ditakutkan akan memerangkap negara berkembang di sektor primer yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Saat negara berkembang ingin memajukan ekonominya dengan cara industrialisasi, industri yang baru lahir tidak bisa serta merta langsung meroket begitu saja, sehingga sulit bersaing dengan negara lain yang industrinya lebih maju. Konon ekonom terkemuka Adam Smith pernah memberikan nasihat kepada pemerintah Amerika Serikat yang baru merdeka saat itu agar mereka fokus pada sektor pertanian daripada mencoba menyaingi Eropa yang industrinya lebih maju, tetapi Amerika Serikat tidak menggubrisnya dan malah memasang tarif yang tinggi untuk melindungi produsen Amerika. Setelah itu barulah Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan industri terkuat di dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk Macan Asia Timur, dan bahkan muncul dugaan bahwa jika Korea Selatan menghapuskan tarifnya sebelum ekonomi mereka tumbuh pesat, kemungkinan besar saat ini negara tersebut hanya akan menjadi negara miskin penghasil beras.

WTO turut digempur kritikan bahwa lembaga tersebut tidak demokratis. Pertama-tama, aturan WTO membatasi kemampuan negara untuk mengatur ekonominya, dan hal ini menyulitkan upaya negara untuk menegakkan keinginan rakyat. Selain itu, proses pengambilan keputusan di lembaga WTO dianggap kurang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, padahal keputusan yang diambil di lembaga tersebut akan berdampak terhadap penghidupan banyak orang. Ditambah lagi proses perundingan di WTO sering kali dilakukan secara rahasia oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan ekonomi tertentu, dan rakyat sendiri kurang diinformasikan soal kesepakatan-kesepakatan tersebut. Akibatnya, aturan-aturan WTO pun didominasi oleh kepentingan dagang, dan kepentingan lainnya (seperti hak asasi manusia, hak buruh, dan pelestarian lingkungan hidup) cenderung dikesampingkan dan juga tidak terwakilkan dalam proses pengambilan keputusannya. Selain itu, negara-negara maju memiliki kekuatan untuk mendominasi proses perundingan di WTO. Walaupun keputusan diambil lewat konsensus, negara-negara kecil sulit dalam menantang negara-negara maju apabila terdapat ketidaksetujuan. Oleh sebab itu, negara-negara kecil pun sulit untuk mendapatkan perjanjian yang adil untuk kepentingan mereka. Hal ini semakin diperparah dengan kebiasaan perundingan di GATT yang tidak selalu melibatkan semuanya, contohnya keberadaan "ruang hijau" yang hanya melibatkan anggota-anggota yang diundang, walaupun pakar hukum WTO Peter Van den Bossche membantah kritikan bahwa WTO adalah "klub orang-orang kaya" karena saat ini negara-negara berkembang menjadi semakin terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan persetujuan dari mereka sangat diperlukan demi kemulusan prosesnya. Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa, negara maju lebih unggul daripada negara miskin dalam memulai sengketa dan juga dalam menegakkan putusan Panel atau Badan Banding. Sengketa di WTO memakan biaya yang besar dan membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Kalaupun ada negara kecil yang berhasil memenangkan sengketa, tindakan balasan yang dapat mereka ambil tidak akan terlalu berdampak terhadap negara maju yang ekonominya jauh lebih besar, dan kadang negara maju bahkan dapat mengabaikan putusan yang tidak mereka sukai.

Katimpangan antara nagara maju jeung nagara berkembang katempo pisan dina daptar séktor tatanén. Hukum WTO metik kritik kasar sabab Parjangjian ngeunaan Tatanén diwenangkeun nagara maju pikeun tetep ngajaga subsidi tatanénna sok padahal ieu téh kalintang ngarugikeun nagara-nagara berkembang (contona téh Kawijakan Tatanén Bareng di Uni Éropa). Balukar tina subsidi éta, nagara-nagara ieu bisa ngajual hasil anu leuwih  ka pasar dunya kalawan harga anu jauh leuwih handap, jeung dina waktos anu sami aranjeunna boga paménta éta nagara-nagara berkembang muka pasar keur maranéhanana. Balukarna para patani di nagara berkembang teu bisa bersaing jeung produk tatanén ti nagara maju. Sanajan anggota WTO geus sapuk pikeun mupuskeun subsidi ékspor tatanén, nagara maju masih mertahankeun ngasubsidi sarta ngajaga sektor tatanén maranéhanana jeung halangan-halangan dagang, jeung prakték ieu ngahalangan pangwangunan industri tatanén di nagara berkembang. Dina waktos anu sasarengan, lamun sagala subsidi tatanén langsung dileungitkeun, harga dahareun bisa ngaronjat sarta ieu ogé bakal ngarugikeun rakyat jeung ngancem kasadiaan pangan. Tah ku kituna, ahli hukum kritis  ka WTO ti sudut pandang HAM, Sarah Joseph, ngusulkeun yén subsidi ieu dileungitkeun lalaunan  ku kituna pasar bisa nyaluyukeun jeung parobahan anu lumangsung.