Jelaskan Pembebasan ladang dari Proyek Strategis Nasional dalam bahasa melayu

Pembebasan ladang juga menghambat Proyek Strategis Nasional kilang minyak. Sebagai contoh, dari enam kilang minyak, tiga di antaranya, yakni Kilang Cilacap, Kilang Tuban, dan Kilang Bontang, mengalami hambatan pembebasan ladang. Di Tuban, 17 warga setempat mengajukan gugatan terhadap penetapan lokasi (penlok) Kilang Minyak Tuban, yang menelan laburan Rp 230 trilion, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berhasil menang. Gubernur Jawa Timur kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan keputusan Mahkamah Agung mengesahkan penetapan lokasi terhadap projek Kilang Tuban. Setelah menang di kasasi, PT Pertamina sudah mulai melakukan pembayaran ganti rugi untuk 400 hektar ladang milik warga pada Februari 2020. Adapun jumlah keperluan ladang projek kilang minyak Tuban adalah 800 hektar dengan rincian 400 hektar ladang milik warga dan 400 hektar ladang milik Kementerian Lingkungan Hidup.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina membutuhkan ladang tambahan untuk perluasan Kilang Minyak Cilacap dan keperluan ladang tersebut akan dipenuhi dengan skema tukar-menukar ladang dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yang saat ini tengah dalam proses negosiasi. Di Bontang, Pertamina juga membutuhkan jumlah ladang seluas 900 hektar, namun yang baru terpenuhi seluas 400 hektar.

Meski terhambat pembebasan ladang, Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional mengklaim pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional hingga Disember 2019 telah mencapai sekitar 38 ribu hektar, terdiri atas 60 projek jalan tol seluas 16.582 hektar, 16 jaringan rel kereta api seluas 728,6 hektar, 12 projek irigasi seluas 768,02 hektar, 26 pembangunan bendungan seluas 7.949 hektar, dua kawasan ekonomi khusus (KEK) seluas 8.183 hektar, pembangunan pos lintas batas negara seluas 50,2 hektar, 13 projek infrastruktur kelistrikan seluas 4.131 hektar, dan 1 kilang minyak seluas 43,01 hektar.