Jelaskan Pengalihan badan pengadilan dari Mahkamah Indonesia dalam bahasa melayu

Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, pentabdiran, dan kewangan badan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan badan-badan pengadilan berada di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Agama, Departemen Keuangan) dan Tentara Nasional Indonesia, namun saat ini seluruh badan pengadilan berada di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berikut adalah peralihan badan pengadilan ke Mahkamah Agung:

Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Mac 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung

Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung

Organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, terhitung sejak tanggal 1 September 2004 dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung. Akibat perlaihan ini, seluruh prajurit TNI dan PNS yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup pengadilan ketenteraan akan beralih menjadi personel organik Mahkamah Agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel ketenteraan tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI.

Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.