Jabarkan Zaman pasca-Reformasi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam bahasa melayu

Pada 1 Julai 2000 Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan TNI - Polri dan juga dilakukan pemisahan jabatan di mana Menteri Pertahanan sebagai jabatan yang jabat oleh kalangan sipil, tidak lagi dirangkap jabatan oleh Panglima TNI. Peraturan melalui pertahanan diatur melalui UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 16 mengatur lebih lanjut tentang tanggungjawab Menteri Pertahanan, yaitu