Jelaskan COVID-19 dari Delegasi Kesatuan Eropah ke Malaysia dalam bahasa melayu

Sehingga Desember 2021, Malaysia sedang dalam tahap pemulihan dengan sebagian besar Rencana Pemulihan Nasional. Malaysia telah bekerja menuju fase endemik, namun karena varian baru Omikron, upaya akan dihentikan sementara. Tingkat vaksinasi dari total populasi saat ini mencapai 80% yang telah divaksin lengkap, dengan lebih dari 97% orang dewasa Malaysia yang telah divaksin lengkap.

Para pelancong yang memasuki Malaysia diwajibkan menjalani karantina wajib selama tujuh hari dan diperbolehkan menjalani karantina mandiri di rumah.

Namun, para pelancong yang kembali dari 18 negara berisiko tinggi seperti Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Norwegia, Prancis, Denmark, India, Kanada, Malawi, Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, dan Zimbabwe, akan diwajibkan menjalani karantina wajib dan akan dipasangi alat pelacak digital setelah tiba di Malaysia.

Pelancong yang divaksin lengkap diwajibkan menjalani karantina selama tujuh hari dan harus melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) dua hari sebelum keberangkatan. Tes lain akan dilakukan saat kedatangan dan pelancong akan diberikan pelacak digital. Pelancong yang belum divaksinasi harus melakukan isolasi selama sepuluh hari.

Selain itu, warga Malaysia dan Singapura yang divaksinasi lengkap, penduduk tetap, dan pemegang izin kerja diizinkan melakukan perjalanan lintas antara Malaysia dan Singapura melalui jembatan atau dengan pesawat tanpa harus karantina, tetapi mereka diwajibkan untuk melakukan tes cepat antigen saat kedatangan dan juga harus hasil negatif sebelum keberangkatan.

Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Dialog Masyarakat Sipil

Kerjasama UE dalam bidang hak asasi manusia, hak-hak perempuan, demokrasi, dan dialog masyarakat sipil bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat sipil Malaysia dalam mempromosikan hak asasi manusia dan reformasi demokratis. UE mempromosikan berbagai isu hak asasi manusia, termasuk hak-hak pribumi, hak-hak anak migran, kebebasan pers, dan penghapusan hukuman mati.

UE memberikan dukungan keuangan kepada organisasi masyarakat sipil melalui Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (EIDHR) dan melalui dialog reguler dengan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) dan Majelis Bar Malaysia.

UE juga fokus pada program migrasi dan suaka di Malaysia, dan telah mendanai proyek dan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil lokal yang bekerja untuk mempromosikan hak-hak migran dan pencari suaka.

Prioritas hak asasi manusia UE di Malaysia meliputi: