Jelaskan Tempoh 1950-1959 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bahasa melayu

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Ogos 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang mengikut sistem parlimen, Kepala Kepolisian Negara tetap dijawat R.S. Soekanto yang bertanggungjawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, kerana belum ada pejabat, digunakan bekas pejabat Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Kementerian Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merancangkan pejabat sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Jabatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi bangunan ofis termegah selepas Istana Negara.

Sampai tempoh ini polis berstatus tersendiri antara orang awam dan tentera yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polis Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri  semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negara berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negara lainnya (mengacu standar PBB).