Jelaskan Latar belakang dari Perang Jawa dalam bahasa melayu

Campur tangan Daendels dan Raffles

Perseteruan pihak keraton Jawa dengan Belanda bermula semenjak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia pada tanggal 5 Januari 1808 yang hanya ditugaskan mempersiapkan Jawa sebagai pangkalan pertahanan Perancis (yang menaungi Belanda ketika itu) melawan British. Cara Daendels berurusan dengan gaya dan caranya sendiri menimbulkan rasa kebencian dari pihak keraton Jawa: beliau memaksa pihak Keraton Yogyakarta memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan tentera pimpinannya, membangun jalan antara Anyer dan Panarukan, hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara (wilayah Jawa di timur Yogyakarta) yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. Setelah kegagalan pemberontakan Raden Ronggo (1810), Daendels memaksa Sultan Hamengkubuwana II membayar kerugian perang serta melakukan berbagai penghinaan lain yang menyebabkan terjadinya perseteruan antar keluarga keraton (1811). Namun, pada tahun yang sama, pasukan British mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda.

Meskipun pada mulanya British yang dipimpin Thomas Stamford Bingley Raffles memberikan dukungan kepada Sultan Hamengkubuwana II, pasukan British akhirnya menyerbu Keraton Yogyakarta (19-20 Jun 1812) yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwana II turun takhta secara tidak hormat dan digantikan putera sulungnya iaitu Sultan Hamengkubuwana III. Perisitwa ini dikenal dengan nama Geger Sepehi. British memerintah hingga tahun 1815 dan mengembalikan Jawa kepada Belanda sesuai isi Perjanjian Wina (1814) di bawah Gubernur Jenderal Belanda van der Capellen. Pada masa pemerintahan British, Hamengkubuwana III wafat dan digantikan puteranya, adinda tiri Pangeran Diponegoro iaitu Hamengkubuwana IV yang berusia 10 tahun (1814), sementara Paku Alam I menjadi adipati Puro Kadipaten Pakualaman sekaligus wali raja, sedangkan Patih Danuredjo III bertindak sebagai wali raja.

Pengangkatan Hamengkubuwana V dan pemerintahan Smissaert

Pada tanggal 6 Disember 1822, Hamengkubuwana IV mangkat pada usia 19 tahun. Ratu Ageng (permaisuri Hamengkubuwana II) dan Gusti Kangjeng Ratu Kencono (permaisuri Hamengkubuwana IV) memohon sangat kepada pemerintah Belanda untuk mengukuhkan putera Hamengkubuwana IV yang masih berusia 2 tahun untuk menjadi Hamengkubuwana V serta tidak lagi menjadikan Paku Alam sebagai wali. Pangeran Diponegoro selanjutnya diangkat menjadi wali bagi keponakannya bersama dengan Mangkubumi.

Residen baru Yogyakarta pengganti Nahuys, Jonkheer Anthonie Hendrik Smissaert bertindak keterlaluan dengan terlibat dalam pelantikan Sultan pada bulan Jun 1823. Penunjukan itu untuk menggantikan Sultan Hamengkubuwono III yang mangkat secara tiba-tiba. Smissaert duduk di atas takhta seraya menerima sembah dan bakti para bupati mancanagara dalam lima upacara Garebeg selama 31 bulan masa jabatannya sebagai Residen. Di mata orang Jawa, hal ini dilihat sebagai suatu penghinaan terhadap martabat mereka. (Peter Carey: 2014)

Pangeran Diponegoro memang tetap menerima posisi sebagai Wali Sultan bersama Mangkubumi, Ratu Ageng dan Ratu Kencono (Ibunda Sultan balita). Namun posisi Pangeran semakin tidak dianggap. Smissaert mengabaikan pendapat Pangeran Diponegoro dalam persoalan ganti rugi sewa tanah yang dapat membawa Kesultanan pada kebangkrutan.

Menindaklanjuti pengamatan Van der Graaf pada tahun 1821 yang melihat para petani setempat menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, British, Perancis, dan Jerman, van der Capellen mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 bahawa semua tanah yang disewa orang Eropah dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya selewat tanggal 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan pampasan kepada penyewa lahan Eropah. Keraton Yogyakarta terancam bankroet kerana tanah yang disewa adalah milik keraton sehingga Pangeran Diponegoro terpaksa meminjam wang kepada Kapitan Tionghoa di Yogyakarta pada masa itu. Smissaert berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan pampasan yang diminta oleh Nahuys atas perkebunan di Bedoyo sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Putusnya hubungan tersebut terutama disebabkan tindakan Ratu Ageng (ibu tiri pangeran) dan Patih Danurejo yang pro kepada Belanda. Pada 29 Oktober 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan di rumahnya yang berada di Tegalrejo untuk membahas mengenai kemungkinan pemberontakan pada pertengahan bulan Ogos. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak Puwasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan.