Jelaskan Pengembalian domain dari Pemansuhan sistem han dalam bahasa melayu

Tahap kedua dalam penghapusan han terjadi pada tahun 1869. Gerakan ini dipelopori oleh Kido Takayoshi dari Domain Chōshū, dengan dukungan para bangsawan istana dan Sanjo Iwakura dan Tomomi Sanetomi. Kido membujuk para penguasa Chōshū dan Satsuma, dua domain terkemuka dalam penggulingan kekuasaan Tokugawa, untuk secara sukarela menyerahkan domain mereka kepada Kaisar. Antara 25 Juli 1869 dan 2 Agustus 1869, kerana khuatir bahwa kesetiaan mereka akan dipertanyakan, maka daimyo dari 260 domain lainnya mengikuti langkah tersebut. Hanya terdapat 14 domain yang pada awalnya tidak menuruti  secara sukarela tersebut, yang kemudian diperintahkan oleh Tahta Empayar untuk segera melaksanakannya pula dengan ancaman aksi militer.

Sebagai balasan bagi penyerahkan kewenangan turun-temurun mereka kepada pemerintah pusat, para daimyo diangkat kembali sebagai gubernur yang tidak turun-temurun di domain mereka sebelumnya (sekarang dinamai prefektur), dan diizinkan untuk menyimpan sepuluh persen dari pendapatan pajak, berdasarkan produksi aktual padi (yang nilainya lebih besar daripada produksi beras nominal, yang dahulu merupakan dasar atas kewajiban feodal mereka di bawah Keshogunan).

Sebagai gubernur, mantan daimyo dapat memilih bawahannya, tetapi hanya bila bawahan tersebut memenuhi tingkat kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih jauh lagi, tunjangan turun-temurun bagi samurai pengikut mereka sekarang dibayarkan dari kantor prefektur oleh pemerintah pusat dan tidak langsung berasal dari gubernur, sebuah langkah yang diperhitungkan untuk lebih melemahkan lagi ikatan feodal tradisional yang ada.

Sebutan "daimyo" akhirnya dihapuskan juga pada Juli 1869, dengan dibentuknya sistem gelar kebangsawan kazoku.