Jabarkan Zaman pendudukan kuasa Jepun dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam bahasa melayu

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahawa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran

Menuntut Perkara Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.

Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut undang-undang.