Tolong jelaskan mengenai 2000 dari K.H. Abdurrahman Wahid dalam bahasa banyumasan

Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia lan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, lan Italia. Dalam perjalanan pulang sekang Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, lan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko lan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, lan Perancis dengan Iran, Pakistan, lan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara sing dikunjunginya.

Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai njaluk Jendral Wiranto mengundurkan diri sekang jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik lan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer lan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto.

Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya lan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya lan njaluknya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian lan Perdagangan Jusuf Kalla lan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan sing diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti sing kuat. Hal iki memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar lan PDI-P.

Pada Maret 2000, pemerentahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerentah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 sing melarang Marxisme-Leninisme dicabut.

Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, sing menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. Isu iki diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain sing muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur lan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia sing tidak tepat, lan Alwi njaluk agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.

Dalam usaha mereformasi militer lan mengeluarkan militer sekang ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, sing diangkatnya dadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal sing melibatkan Dharma Putra, yayasan sing memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan.

Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku lan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid njaluk TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, namun mereka tetap berhasil mencapai Maluku lan dipersenjatai oleh senjata TNI.

Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate lan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang sekang persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal iki disebut skandal Buloggate. Pada waktu sing sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan sekang Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal iki disebut skandal Bruneigate.

Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid seperti Megawati, Akbar lan Amien masih mendukungnya meskipun terjadi berbagai skandal lan pencopotan menteri. Pada Sidang Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin lan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas. Anggota MPR setuju lan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan iki sebagai TAP MPR, akan tetapi Keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil lan meliputi lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet baru Gus Dur.

Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada saat itu semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI lan juga kemungkinan didanai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan sing sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia. Ia dikritik oleh Megawati lan Akbar karena hal ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta lan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia.

Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik sing kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang sing paling menunjukan kekecewaannya adalah Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati lan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 DPR menandatangani petisi sing njaluk pemakzulan Gus Dur.