Jelaskan Mereformasi NU dari K.H. Abdurrahman Wahid dalam bahasa banyumasan

Pada saat itu, banyak orang sing memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi/terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasehat Agama akhirnya membentuk Tim Tujuh (sing termasuk Wahid) untuk mengerjakan isu reformasi lan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan keketuaan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid lan njaluk agar ia mengundurkan diri. Idham, sing telah memandu NU pada era transisi kekuasaan sekang Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi akhirnya mundur karena tekanan. Pada 6 Mei 1982, Wahid mendengar pilihan Idham untuk mundur lan menemuinya, lalu ia berkata bahwa permintaan mundur tidak konstitusionil. Dengan himbauan Wahid, Idham membatalkan kemundurannya lan Wahid bersama dengan Tim Tujuh dapat menegosiasikan persetujuan antara Idham lan orang sing njaluk kemundurannya .

Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lan mulai mengambil langkah untuk dadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. sekang Juni 1983 hingga Oktober 1983, Wahid dadi bagian sekang kelompok sing ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Wahid berkonsultasi dengan bacaan seperti Quran lan Sunnah untuk pembenaran lan akhirnya, pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara . Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Wahid juga mengundurkan diri sekang PPP lan partai politik. Hal iki dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik.

Terpilih sebagai ketua lan masa jabatan pertama

Reformasi Wahid membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang sing mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Wahid sebagai ketua baru NU. Wahid menerima nominasi iki dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus sing akan bekerja di bawahnya. Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut. Namun demikian, persyaratannya untuk dapat memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Wahid sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggu NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idham Chalid. Wahid sebelumnya telah memberikan sebuah daftar kepada Panitia Munas sing sedianya akan diumumkan hari itu. Namun demikian, Panitia Munas, sing bertentangan dengan Idham, mengumumkan sebuah daftar sing sama sekali berbeda kepada para peserta Munas.

Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Suharto lan rezim Orde Baru. Penerimaan Wahid terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya dadikannya disukai oleh pejabat pemerentahan. Pada tahun 1985, Suharto dadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila. Pada tahun 1987, Abdurrahman Wahid menunjukan dukungan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 lan memperkuat Partai Golkar Suharto. Ia kemudian dadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Wahid mengkritik pemerentah karena proyek Waduk Kedung Ombo sing didanai oleh Bank Dunia. Hal iki merenggangkan hubungan Wahid dengan pemerentah, namun saat itu Suharto masih mendapat dukungan politik sekang NU.

Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren lan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga dapat menandingi sekolah sekular. Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan forum individu sependirian dalam NU untuk mendiskusikan lan menyediakan interpretasi teks Muslim. Gus Dur pernah pula menghadapi kritik bahwa ia mengharapkan mengubah salam Muslim "assalamualaikum" dadi salam sekular "selamat pagi".

Masa jabatan kedua lan melawan Orde Baru

Wahid terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto, sing terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim untuk mendapat dukungan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk menarik hati Muslim Intelektual. Organisasi iki didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie lan di dalamnya terdapat intelektual Muslim seperti Amien Rais lan Nurcholish Madjid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI njaluk Gus Dur bergabung. Gus Dur menolak karena ia mengira ICMI mendukung sektarianisme lan akan membuat Soeharto tetap kuat. Pada tahun 1991, Wahid melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi sing terdiri sekang 45 intelektual sekang berbagai komunitas religius lan sosial. Organisasi iki diperhitungkan oleh pemerentah lan pemerentah menghentikan pertemuan sing diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang pemilihan umum legislatif 1992.

Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 lan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Wahid merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit satu juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam sing terbuka, adil lan toleran. Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya dadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong dialog antar agama lan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.

Masa jabatan ketiga lan menuju reformasi

Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum munas, pendukung Soeharto, seperti Habibie lan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika musyawarah nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi. Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri sekang Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati sing menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas sing besar lan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasehati Megawati untuk berhati-hati lan menolak dipilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Megawati mengacuhkannya lan harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDInya diambil alih oleh pendukung Ketua PDI sing didukung pemerentah, Soerjadi.

Melihat apa sing terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerentah. Pada November 1996, Wahid lan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU lan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerentah sing pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur. Pada saat sing sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka lan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI sing kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerentah.

Juli 1997 merupakan awal sekang Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati lan Amien, namun ia terkena stroke pada Januari 1998. sekang rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden lan protes mahasiswa sing menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting sekang komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep Komite Reformasi sing ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur memiliki pendirian sing lebih moderat dengan Soeharto lan njaluk demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya. Hal tersebut tidak disukai Amien, sing merupakan oposisi Soeharto sing paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie dadi presiden menggantikan Soeharto.