Coba jelasin Substansi Keistimewaan DIY dari Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bahasa banyumasan dong

Kedudukan Sultan & Pakualam apabila dikaitkan dengan substansi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sing dipahami selama ini, adalah : Pertama, istimewa dalam hal Sejarah Pembentukan pemerentahan DIY terkait dengan perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai UUD 1945, Pasal 18 & Penjelasannya sing menjamin hak asal-usul suatu daerah sebagai daerah swa-praja (zelfbestuurende landschaappen). Kedua, istimewa dalam hal Bentuk pemerentahan DIY sebagai daerah setingkat propinsi sing terdiri sekang penggabungan wilayah “state” Kasultanan Nagari Ngayogyakarta dengan Praja Kadipaten Pakualaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU No. 3/1950. Ketiga, istimewa dalam hal Kepala pemerentahan DIY sing dijabat oleh Sultan & Adipati sing bertahta sesuai Piagam Kedudukan, 19 Agustus 1945, Maklumat HB IX & Paku Alam VIII.

Kembali pada gagasan reqruitment terbatas untuk memberikan kesempatan terhadap adik, saudara, anak, om atau tantenya sultan agar dapat menggantikan posisi Sultan sebagai gubernur kepala daerah istimewa, maka akan bertentangan dengan substansi keistimewaan sing menegaskan posisi Sultan sing bertahta adalah Kepala Daerah/Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila teori ini dilakukan, maka akan menimbulkan resistensi politik karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi prosedural sebagaimana diatur UU No.32/2004 & status kedudukan DIY sebagaimana diatur UU No.3/1950 serta akan menambah deretan panjang konflik sosial & kultural terkait demokratisasi sing hendak dicapai bersama.

Kembali pada teori, bahwa: “Keistimewaan DIY akan lebih Istimewa jika Sultan tetap sebagai Gubernur Kepala Daerah lan Dalam Penetapan ada Pemilihan, Dalam Pemilihan ada Penetapan” ini lebih realistis dibanding gagasan reqruitment terbatas (terdiri adik, saudara, anak, om atau tantenya Sultan) dapat menjadi Gubernur DIY, mengingat Sultan sebagai Gubernur Kepala Daerah Istimewa merupakan hak politiknya dalam pemerentahan daerah setingkat propinsi, sedangkan Sultan sebagai Raja adalah hak kulturalnya dalam mempertahankan adat, tradisi, budaya & status Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini tidak perlu dipertentangkan lagi, mengingat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945, Amanat 5 September 1945, Amanat 30 Oktober 1945 & UU No.3/1950 adalah kontrak politik sing memberikan ruang lan waktu untuk iku dalam mewujudkan kemerdekaan sekaligus menjamin tidak akan ada Negara dalam Negara (enclave) sing pada waktu iku dampaknya dapat memberikan pengaruh pada raja-raja se-Nusantara untuk bergabung lan mendukung kembali proklamasi kemerdekaan RI sekaligus menepis provokasi Belanda terhadap PBB agar mau menolak lan menggagalkan kemerdekaan NKRI sing dicita-citakan bapak bangsa.

Selanjutnya dalam Pemilihan ada Penetapan, sebaliknya dalam Penetapan ada Pemilihan merupakan gagasan cemerlang sing harus dibaca sesui situasi kondisi sing terjadi saat ini (conditio sine quanon), Pertama, bahwa Sultan Hamengku Buwono X sudah berulang kali mengatakan tidak mau lagi jadi Gubernur, bahkan menolak ditetapkan kembali menjadi Gubernur DIY ketika masa jabatannya habis pada bulan Oktober 2008 lan hanya minta diperpanjang 3 taun sampai Oktober 2011 sebagai alasan pribadi sing sangat politis karena terkait Pemilihan Calon Presiden 2009. Kedua, bahwa masa jabatan gubernur kepala daerah istimewa akan habis pada bulan oktober 2013, sementara ini belum ada jaminan Undang – undang Keistimewaan DIY apakah bisa diterima oleh semua pihak, sementara iku UU No.3/1950 (sebagai lex spesialis) tidak mendapat tempat dalam UU No.32/2004 (sebagai lex generalis) karena dalam UU tsb tidak ada pemisahan ranah sing jelas antara mazhab desentralisasi (otonomi) dengan mazhab dekonsentrasi (tugas pembantuan/wakil pemerentah pusat).

Pergeseran paradigma Gubernur Kepala Daerah (mazhab continental) sebagai perpanjangan tangan pemerentah pusat (dekonsentrasi) menjadi Gubernur (mazhab anglo saxon) sebagai pelaksana pemerentah daerah sing otonom (desentralisasi) pada level propinsi sering menjadi kacau/rancu dengan bupati/walikota sing sama – sama dipilih secara demokratis lan punya hak otonom pada level kabupaten/kota, oleh karena iku Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kontrak politik HB IX-PA VIII dengan Presiden RI (UU No 3/1950) masih konsisten terhadap amanat founding father bahwa Sultan sebagai Gubernur Kepala Daerah (Penguasa Daerah) ditetapkan Presiden lan memiliki hubungan secara langsung dengan pemerentah pusat sesuai asas dekonsentrasi, artinya Sultan & Adipati sing bertahta adalah kepala daerah atas wilayah kekuasaannya (daerah swapraja) sekaligus wakil pemerentah pusat dalam menjalankan pemerentahannya.