Jelaskan Demokrasi Deliberative sebagai alternative dari Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bahasa banyumasan

Sejalan dengan gagasan: “Dalam Penetapan ada Pemilihan, Dalam Pemilihan ada Penetapan”, dapat diasumsikan apabila terjadi kegagalan regenerasi, rotasi & suksesi kepemimpinan dalam kraton Yogyakarta dapat ditempuh melalui berbagai cara : Pertama, jika calon Sultan sing akan datang gagal dipilih secara adat karena proses musyawarah mufakat mengalami kebuntuan dalam internal keluarga, maka penentuan kepemimpinan tsb. dapat ditempuh secara politis, yaitu menentukan Gubernur Kepala Daerah Istimewa terlebih dahulu secara demokratis dengan reqruitment terbatas sekang keluarga Sultan (putra-putra HB IX sekang empat ibu) sing memenuhi syarat & kriteria sebagai Gubernur sekaligus sebagai Sultan. Kedua, jika calon Sultan dapat dipilih secara musyawarah mufakat atau secara adat lan dapat disepakati oleh internal keluarga kasultanan sebagai pimpinan kultural (Sultan), maka konsekwensi logisnya dapat ditetapkan menjadi Gubernur secara demokratis. Ketiga, jika Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipilih secara demokratis terhadap figur (putra kakung HB IX) sing memenuhi syarat lan kriteria sebagai Gubernur sekaligus sebagai Sultan, maka pimpinan politik (Gubernur) terpilih konsekwensi logisnya segera dinobatkan sebagai Sultan sesuai adat, tradisi & budaya sing berlaku lazim selama ini.

Kalau memang benar dugaan saya, bahwa demokrasi deliberative semacam ini sing ditawarkan Gusti Prabu sebagai alternative, maka dapat dipastikan eksistensi kasultanan sebagai lembaga budaya akan semakin terhormat karena mampu melakukan perubahan kepemimpinan secara demokratis dengan cara memindahkan legitimasi kekuasaan atas dasar monarkhi (fox rei) menjadi demokrasi (fox populi) dalam mewujudkan pemerentahan daerah sing bersifat istimewa sesui asas Bhineka Tunggal Ika, Sila ke IV Pancasila, UUD 45 Pasal 18 lan amanat Tahta untuk Rakyat sing diwasiatkan ayahandanya Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada para penerusnya.

Demokrasi deliberative sebagaimana kehendak diatas agar memenuhi syarat – syarat lan kriteria, maka perlu dirumuskan dalam peraturan & perundang-undangan sing lebih luwes sebagai penjabaran atau tindak lanjut UU No. 3/1950 & UU No 32/2004 dalam mempertemukan peradaban barat dengan timur (Demokrasi Budaya) secara harmonis, hal ini selaras dengan cita – cita lan amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Pidato Penobatan pada tanggal 18 Maret 1940, yaitu : “Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas sing ada dipundak saya adalah sulit lan berat, terlebih – lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat lan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa sing timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat sing sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat sing utama dalam Keraton sing kaya akan tradisi ini. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa lan Bangsa, sebatas pengetahuan lan kemampuan sing ada pada saya”.