Jelaskan Politik lan pemerentahan dari Indonesia dalam bahasa banyumasan

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai sing demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif lan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, lan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen UUD 1945, yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral sing terdiri sekang 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sing merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sing merupakan wakil propinsi sekang jalur independen. Anggota DPR lan DPD dipilih melalui pemilu lan dilantik kanggo masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan lan TNI/Polri. MPR saat iki diketuai oleh Taufiq Kiemas. DPR saat iki diketuai oleh Marzuki Alie, sedangkan DPD saat iki diketuai oleh Irman Gusman.

Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, lan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden lan tidak mewakili partai politik sing ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat iki yakni Susilo Bambang Yudhoyono sing diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik kanggo duduk di kabinetnya. Tujuannya kanggo menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting lan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal sekang seseorang sing dianggap ahli dalam bidangnya).

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi lan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, lan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan admikistrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum lan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.