Jelaskan Demokrasi Budaya dari Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bahasa banyumasan

GBPH H. Prabukusumo S.Psi (BRM Harumanto) dalam kapasitasnya sebagai ketua Partai Demokrat DIY membangun argumen bahwa: “Keistimewaan DIY akan lebih istimewa jika Sultan tetap sebagai Gubernur Kepala Daerah”, lebih lanjut dalam menanggapi dikhotomi pemilihan atau penetapan dalam Rancangan Undang - undang Daerah Istimewa Yogyakarta sing masih jadi perdebatan hingga saat ini, Gusti Prabu pernah menjelaskan kepada Dr. John Monfries, Sejarawan & Peneliti “Sultan HB IX, The Prince in Republic”, The Australian National University bahwa “Dalam Penetapan Ada Pemilihan, Dalam Pemilihan ada Penetapan” (Minggu, 24/01/10)

Kerangka dasar pemikiran sing dibangun oleh Gusti Prabu bahwa sosok Sultan adalah manusia biasa lan tidak lepas sekang kelemahan sing bersifat manusiawi, oleh karena iku jika tidak mampu lagi menjadi pimpinan eksekutif (sebagai gubernur/kepala daerah), maka untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dapat dipilih opsi reqruitment terbatas sekang internal kerabat kraton (terdiri sekang adik, saudara, anak, om atau tantenya sultan) untuk mengisi jabatan eksekutif tsb. (KR,25/01/10).

Pemikiran diatas merupakan tawaran untuk mengakomodir konflik kepentingan antara demokrasi langsung (prosedur demokrasi) dengan demokrasi permusyawaratan (substansi demokrasi) sekaligus memberikan solusi jika suatu saat Sultan berhalangan tetap sehingga tidak bisa melaksanakan tugas sebagai gubernur/kepala daerah. Selanjutnya problematika sing harus dijawab adalah posisi gubernur sing identik dengan sultan apakah dapat digantikan begitu saja oleh adik, saudara, anak, om atau tantenya sultan tanpa mempertimbangkan aspek historis, yuridis, sosiologis & kultural sing menjadi pilar Keistimewaan DIY selama ini?.

Secara turun temurun sesuai adat-istiadat & paugeran Jawi (hukum non formal) Sultan sebagai pimpinan kultural bertanggung jawab penuh untuk menjaga aturan adat, tradisi & budaya, sekaligus mengemban mandat (amanah) sebagaimana gelar sing disandangnya, yaitu Senopati Ing Ngalogo, Abdurachman, Sayidin Panatagama, Kalifatullah. Secara yuridis (hukum formal), Sejak Kemerdekaan RI, secara yuridis Sultan diakui hak-hak politiknya untuk menjadi kepala daerah (penguasa daerah) sekaligus sebagai wakil pemerentah pusat (gubernur) dalam pemerentahan NKRI.

Dua setengah abad lebih (kira-kira 263 taun dalam hitungan kalender Jawa), setiap Suksesi Sultan sekang HB I s.d HB X selalu berpijak atas dasar Paugeran Jawi sing secara genekologis pengganti raja adalah anak raja sing laki-laki dengan syarat-syarat kecakapan tertentu sesuai paugeran adat, demikian juga Panji-Panji, Pusaka, Regalia (alat kelengkapan Upacara), Nama, Gelar, Kedudukan, Tahta & Mahkota Kekhalifahan diperuntukkan khusus untuk laki-laki sing berhak menjadi raja. Demikian juga dalam agama Katholik masih menjaga tradisi Patriarkhi, dimana seorang Pastur, Kardinal & Paus juga dijabat oleh laki-laki sebagai pimpinan umat hingga kini .

Pada tanggal 4 januari 2011 Jogjakarta dikukuhkan menjadi Kota Republik nang Pagelaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat nang Yogyakarta, sebenarnya gagasan menjadikan Jogjakarta menjadi Kota Republik sudah diajukan pada taun 2008 oleh Mochamad Isnaeni Ramdhan melalui sebuah artikel sing berjudul Yogyakarta Layak Disebut Sebagai Kota Republik sing dimuat dalam 'Suara Pembaruan tanggal 5 September 2008.' Dalam artikel tersebut diterangkan, bahwa sejak 5 September 1945 melalui Deklarasi 5 September, Pemimpin lan masyarakat Yogyakarta telah memilih bergabung dengan Republik Indonesia sing diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Deklarasi tersebut sangat signifikan bagi komunitas Jawa sing menjunjung tinggi sabda ratu, karena melalui deklarasi tersebut hapus kesangsian sebagian masyarakat Jawa untuk mendukung atau menolak Republik Indonesia.

Deklarasi 5 September 1945 pada dasarnya merupakan bentuk peleburan jiwa lan semangat penguasa (jagad gedhe) pada kehendak kaulo alit (jagad kecil) sing menginginkan persatuan antara Kerajaan Mangkunegaran lan Kerajaan Paku Alaman dalam pelukan Republik Indonesia. Deklarasi sing ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX lan KGPAA Paku Alam VIII merupakan bukti sing tidak terbantahkan bahwa Yogyakarta sejak awal bersedia menjadi bagian (baca: daerah istimewa) sekang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.