Jelaskan Invasi dan aneksasi Indonesia dari Pemerintah Sementara Timor Timur

Pada tanggal 30 November 1979, Menanggapi deklarasi Kemerdekaan sepihak, Indonesia mendorong para pemimpin UDT, Apodeti, dan partai-partai kecil lainnya untuk menandatangani Deklarasi Balibo yang menyerukan integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia.

Pada pagi hari tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia melancarkan invasi udara dan laut besar-besaran ke Timor Timur, yang dikenal sebagai Operasi Seroja (Operasi Teratai) merebut Dili sore itu juga.

Pada tanggal 17 Desember Pemerintahan Sementara Timor Timur didukung Indonesia dibentuk dengan Arnaldo dos Reis Araújo dari Apodeti sebagai Kepala Eksekutif dan Lopez da Cruz dari UDT sebagai Wakil Kepala Eksekutif.

Pada tanggal 31 Mei 1976, Majelis Perwakilan Rakyat didirikan yang kemudian mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan integrasi resmi Timor Timur ke dalam Indonesia, yang digambarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai "tindakan penentuan nasib sendiri" untuk Timor Timur. Pada tanggal 17 Juli 1976, Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No. 113 Tahun 1976, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 dan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978, secara resmi menganeksasi Timor Timur sebagai provinsi

Timor Timur dengan presiden PSTT Arnaldo dos Reis Araujo menjadi gubernur pertamanya.

Deklarasi Balibo dan petisi untuk integrasi

"Deklarasi Balibo" ditandatangani oleh perwakilan dari Partai Apodeti, Uni Demokrasi Timor,  Asosiasi Pahlawan Timor dan Partai Trabalhista pada 30 November 1975.