Coba ceritain soal Dewan Perwakilan Australia

Dewan Perwakilan adalah majelis rendah dari Parlemen Australia, sedangkan majelis tingginya adalah Senat. Susunan dan kewenangan lembaga ini didasarkan pada Bab I Konstitusi Australia.

Masa jabatan dari para anggota Dewan Perwakilan maksimal tiga tahun terhitung sejak tanggal pertama mereka duduk di dalam Dewan Perwakilan. Namun demikian, pernah ada sekali sejak Federasi Australia didirikan ketika masa jabatan maksimum tersebut tercapai. Di antara kedua majelis, Dewan Perwakilan biasanya dibubarkan lebih awal, meskipun pernah terjadi pembubaran ganda atas keduanya. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan sering dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota Senat. Seorang anggota Dewan Perwakilan Australia biasanya disebut sebagai Anggota Parlemen ("Member of Parliament" atau Member), sedangkan Anggota Senat disebut sebagai "Senator". Pemerintah harus bisa mendapatkan dan mempertahankan suara mayoritas dan kepercayaan dari Dewan Perwakilan untuk bisa tetap menguasai pemerintahan.

Dewan Perwakilan saat ini terdiri dari 151 Anggota, dipilih dan mewakili anggota distrik tunggal yang dikenal sebagai divisi pemilihan. Jumlah anggotanya tidak tetap tetapi dapat bervariasi dengan perubahan batas wilayah yang dihasilkan dari redistribusi pemilihan, yang diperlukan secara teratur. Penambahan jumlah anggota Dewan, yang mulai berlaku pada pemilihan umum tahun 1984, meningkat dari 125 menjadi 148 orang. Angka tersebut berkurang menjadi 147 pada pemilihan umum tahun 1993, kembali ke 148 pada pemilihan umum tahun 1996, meningkat menjadi 150 pada pemilihan umum tahun 2001, dan terakhir menjadi 151 orang pada pemilihan umum tahun 2019.

Setiap divisi memilih satu anggota menggunakan sistem pemungutan suara instan-runoff. Metode tersebut diberlakukan setelah pemilihan sela Swan tahun 1918, yang secara tak terduga dimenangkan oleh Partai Buruh dengan suara pilihan pertama terbanyak dan dibantu oleh terpecahnya suara di partai-partai konservatif. Pemerintahan Nasionalis pada saat itu mengubah sistem pemungutan suara majelis rendah dari suara terbanyak menjadi pemungutan suara preferensial penuh, efektif sejak pemilihan umum tahun 1919.