Jelaskan Urgensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk (i) peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, (ii) kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, (iii) peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dan (iv) pembangunan berkelanjutan (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 dan Nomor 12 Tahun 2021.

Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Mengenai etika dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, lihat Etika Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Etika Pengadaan Barang/Jasa, harus dihindari terjadinya pertentangan kepentingan. Pertentangan kepentingan maksudnya:

Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, TIDAK merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;

konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi TIDAK bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya /diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

konsultan manajemen konstruksi TIDAK berperan sebagai konsultan perencana;

engurus/manajer koperasi TIDAK merangkap sebagai pelaku Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;

Pelaku Pengadaan dari pihak Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung TIDAK mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau

beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, TIDAK dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.