Jelaskan Penyensoran media dari Penyensoran di Turki

Penyensoran topik-topik sensitif di Turki berlaku bagi media online maupun offline. Isu Kurdi, genosida Armenia, serta topik kontroversial untuk Islam atau Turki sering disensor. Penegakannya tetap sewenang-wenang dan tidak dapat diprediksi. Serta, pencemaran nama baik Kepala Negara merupakan pasal kejahatan yang semakin banyak digunakan untuk menyensor suara-suara kritis di Turki.

Pada tahun 2018, menurut Indeks Kebebasan Pers dari Reporters Without Borders, Turki berada di peringkat ke-157 dari 178 negara. Situasi kebebasan berbicara selalu menjadi masalah di Turki, dan semakin memburuk setelah peristiwa protes Gezi 2013. Kemudian mencapai puncaknya setelah upaya kudeta 15 Juli 2016. Sejak saat itu, keadaan darurat diberlakukan. Puluhan ribu jurnalis, akademisi, pejabat publik dan cendikiawan ditangkap atau didakwa dengan tuduhan teroris, terkadang dengan dakwaan berdasarkan beberapa pernyataan atau penulisan dari mereka.

Laporan Dewan Komisaris Eropa untuk Hak Asasi Manusia tentang kebebasan berbicara dan kebebasan pers di Turki, setelah kunjungan mereka tahun 2016 ke Turki, mencatat bahwa pelanggaran terhadap kebebasan berbicara di Turki menciptakan efek mengerikan yang berbeda, yang terwujud dalam swasensor baik di antara media yang tersisa dan di antara warga biasa. Selain itu, Komisaris menulis bahwa hambatan utama untuk perbaikan situasi kebebasan berbicara dan kebebasan pers di Turki adalah kurangnya kemauan politik untuk mengakui dan mengatasi masalah tersebut.