Jelaskan Reaksi dari Unjuk rasa Peru 2022

Menurut manajer umum Dewan Transportasi Nasional (CNT), Martín Ojeda, tindakan pekerja transportasi memblokir jalan adalah ilegal dan mirip dengan pemerasan. Ojeda menyatakan "Apa yang harus diterapkan oleh Pemerintah, dengan Kejaksaan, dan Kementerian Dalam Negeri adalah Pasal 200 KUHP”. Ojeda menjelaskan bahwa kelompok transportasi memang memiliki hak untuk mogok dengan tidak mengemudi, tetapi memblokir rute di seluruh negeri adalah tindakan kriminal.

Politisi oposisi dan kelompok hak asasi manusia mengkritik jam malam yang diberlakukan oleh pemerintah Castillo pada 5 April. Verónika Mendoza, pemimpin sayap kiri Partai Bersama untuk Peru, mengkritik jam malam dengan menyatakan "Pemerintah tidak hanya mengkhianati janji-janji perubahan yang dipilih oleh rakyat, tetapi sekarang mengulangi metode 'penyelesaian konflik' sayap kanan. Mengabaikan mereka yang mengekspresikan ketidaknyamanan mereka yang sah terhadap situasi ekonomi dan politik dengan memobilisasi, menindas, mengkriminalisasi, dan membatasi hak mereka". Mantan presiden, Martín Vizcarra, meminta Castillo untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pemerintah Castillo mengatakan bahwa jam malam dibenarkan karena laporan intelijen tentang kekerasan yang direncanakan.

Di sisi lain, Vladimir Cerrón, sekutu pemerintah di faksi garis keras Perú Libre, menanggapi Mendoza: "Anda mengkhianati [mereka] ketika Anda bergabung dengan Pemerintah Perú Libre, dengan ambisi pribadi dan kelompok Anda, dengan Anda mengambil alih kabinet, mencegah program Partai dilaksanakan, mencuci otak presiden, dalam memenuhi perannya sebagai agen hak." Mantan presiden, Manuel Merino, yang sebentar menjabat presiden setelah Vizcarra dikosongkan, menanyai politisi seperti Francisco Sagasti, Mirtha Vásquez, Julio Guzmán, Alberto de Belaunde, Gino Costa, Verónika Mendoza dan Sigrid Bazán tetap bungkam di hadapan almarhum, tidak seperti kematian Brian Pintado dan Inti Sotelo dalam pemerintahan singkat mereka di tahun 2020.