Saya mau tau Partisipasi politik dari Perempuan di Burundi

Perempuan di Burundi mendapatkan hak untuk memilih pada tahun 1961. Pada saat perempuan di Burundi memiliki hak untuk memilih, hampir 80% perempuan di seluruh dunia telah memenangkan perjuangan untuk hak pilih.

Burundi telah mengalami banyak perubahan politik sejak kemerdekaannya dari Belgia pada tahun 1962. Kudeta yang gagal pada tahun 1993, kekerasan etnis antara Hutu dan Tutsi, dan perang saudara semuanya dipengaruhi oleh dan mempengaruhi peran perempuan dalam politik. Sementara di negara-negara lain di sekitar Afrika Sub-Sahara, Perserikatan Bangsa-Bangsa memfasilitasi upaya demokratisasi pada 1990-an, upaya di Burundi difokuskan pada stabilisasi karena kekerasan dan ketidakstabilan setelah pemilu demokratis 1993. Perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional merupakan kelompok yang paling terkena dampak selama perang saudara Burundi. Namun, selama ini perempuan juga mengambil lebih banyak peran dalam masyarakat daripada yang sebelumnya dianggap dapat diterima.

Perempuan memainkan peran utama dalam upaya rekonsiliasi, kampanye kemanusiaan, dan negosiasi perdamaian. Pada tahun 1993, Women for Peace didirikan di Burundi. Kelompok ini memperoleh momentum dan pengakuan internasional setelah bergabung dengan organisasi payung CAFOB (Collectif des Associations et ONGs Féminines du Burundi). Tonggak penting lainnya bagi perempuan di Burundi adalah Konferensi Perdamaian Perempuan Seluruh Partai Burundi, yang diadakan di Arusha pada Juli 2000, sebulan sebelum penandatanganan perjanjian damai Arusha. Konferensi ini menjadi tuan rumah bagi perempuan dari semua latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda dan memfasilitasi penyusunan inisiatif khusus gender untuk dimasukkan dalam perjanjian.

Pada tahun 1993, Burundi memiliki perdana menteri wanita pertama, Sylvie Kinigi. Namun, perempuan masih sangat kurang terwakili dalam pemerintahan Burundi sampai tahun 2005; Kinigi adalah pengecualian, bukan norma. Pada tahun 2001, perempuan mengisi 15% posisi menteri, 9% Majelis Nasional, dan 18% Senat.

Pada 2017, Burundi menempati peringkat ke-25 di dunia dalam perwakilan parlemen wanita. Penelitian menunjuk pada aktivis perempuan dan pekerjaan mereka yang mendorong keterwakilan setelah perang sipil negara sebagai memainkan peran kunci dalam peningkatan signifikan perwakilan perempuan di negara ini.