Jabarkan 1970-an dari Kebijakan luar negeri Jepang atas Asia Tenggara

Upaya sejak awal tahun 1970-an untuk mengambil peran utama dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Asia, khususnya Asia Tenggara, dengan memberikan bantuan ekonomi dan menawarkan untuk menjadi mediator dalam perselisihan, menghadapi dua kendala. Secara eksternal, terdapat ketakutan di beberapa wilayah Asia bahwa penetrasi ekonomi sistematis Jepang ke kawasan itu pada akhirnya akan mengarah pada sesuatu yang mirip dengan skema pra-Perang Dunia II untuk mengeksploitasi pasar dan material Asia. Secara internal, para pembuat kebijakan luar negeri khawatir bahwa keterlibatan politik Jepang di wilayah itu dalam kapasitas apa pun hampir pasti akan memicu reaksi anti-Jepang dan berdampak buruk pada posisi ekonominya.

Setelah penilaian ulang kebijakan, kepemimpinan Jepang tampaknya telah memutuskan bahwa harus lebih menekankan pemberian untuk membantu negara-negara berkembang di kawasan itu memodernisasi basis industri mereka untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan ekonomi. Pada akhir tahun 1970-an, negara Jepang tampaknya telah memutuskan bahwa bantuan bilateral dalam bentuk kredit yen, pengurangan tarif, insentif kuota yang lebih besar untuk ekspor manufaktur, dan investasi dalam industri pengolahan, energi, pertanian, dan pendidikan akan menjadi fokus program bantuannya di Asia.