Jelaskan Advokasi Buruh dari Rahmad Syambudi

Malang melintang dalam gerakan mahasiswa, Rahmad juga aktif melakukan advokasi terhadap buruh yang diperlakukan sewenang-wenang oleh perusahaan. Pada tahun 2019, melalui organisasi FTNP KSBSI, ia mengadvokasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan PT. Auto Parking area Irian Market Kisaran terhadap tiga orang karyawannya tanpa diberikan pesangon dan hak lainnya. Hasil advokasi setelah dilakukan bipartit dan tripartit, Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan mengeluarkan imbauan kepada PT. Auto Parking untuk membayar uang pesangon kepada tiga karyawannya yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun masing-masing sebesar satu kali upah minimum kabupaten Rp. 2.593,083,- . Pada Desember 2021, Rahmad terlibat mengadvokasi seorang buruh PT. Federal International Finance (PT. FIF) yang mengalami PHK sepihak karena dianggap melanggar peraturan perusahaan. PT. FIF hanya bersedia memberikan uang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 13.500.000,-, namun Rahmad tetap mendesak PT. FIF untuk memberikan hak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak terhadap karyawan yang di PHK sebab tidak bisa dibuktikan pelanggaran yang dimaksud perusahaan. Setelah membawa kasus tersebut ke tingkat tripartit, akhirnya PT. FIF bersedia membayarkan sebesar jumlah nilai lebih dari Rp. 56.000.000,- kepada karyawan. Hingga sekarang, Rahmad masih aktif melakukan advokasi terhadap buruh yang merasa hak-hal normatifnya tidak diberikan. Mulai dari pengupahan, hak cuti, hak libur, hak ibadah, hak pesangon, dan hak kesejahteraan lain.

Gerakan Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Pada Januari 2020, Rahmad melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dan di depan Kantor Bupati Asahan untuk menolak upaya pemerintah memberlakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Menurutnya RUU Cipta Lapangan Kerja berisi pasal-pasal yang mengurangi hak-hak normatif buruh seperti hak cuti dan hak upah. Ia mendesak Ketua DPRD Asahan dan Bupati Asahan untuk turut sepakat menolak RUU Cipta Lapangan Kerja karena mengancam kehidupan kaum buruh di Kabupaten Asahan. Dalam aksi tersebut, ia berhasil membuat DPRD Asahan dan Bupati Asahan menandatangani pernyataan kesepahaman menolak segala bentuk RUU yang menyengsarakan buruh.

Aksi lanjutan demonstrasi penolakan RUU Cipta Lapangan Kerja berlanjut pada Oktober 2020. Pemerintah Pusat mengganti nama RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. Rahmad dan ratusan mahasiswa melakukan unjuk rasa mendesak kembali Ketua DPRD Asahan untuk menolak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Aksi tersebut kembali berhasil membuat Ketua DPRD Asahan membuat pernyataan menolak RUU Cipta Kerja melalui surat resmi untuk dikirimkan kepada Pemerintah Pusat.