Jelaskan Konteks Hukum Internasional dari Politik air di Cekungan Sungai Nil

1966: Aturan Helsinki tentang Penggunaan Perairan Sungai Internasional – Diadopsi oleh Asosiasi Hukum Internasional pada konferensi ke-52 yang diadakan di Helsinki pada bulan Agustus 1966, aturan mengatur penggunaan air dari cekungan drainase internasional kecuali jika ditentukan lain oleh konvensi, kesepakatan atau perjanjian yang mengikat di antara negara-negara cekungan.

1995: Protokol tentang Sistem Aliran Air Bersama di wilayah Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan (SADC) yang ditandatangani di Johannesburg, 28 Agustus 1995.

1997: Konvensi tentang Hukum Penggunaan Jalur Air Internasional Non-Navigasi .

Pengaruh perjanjian dan kebijakan penggunaan air cekungan Nil

Selama masa kolonial, Inggris secara efektif menguasai Sungai Nil melalui kehadiran militernya di Afrika. Sejak kemerdekaan Sudan, Sudan telah melakukan negosiasi ulang dengan Mesir atas penggunaan perairan Sungai Nil. Perjanjian tahun 1959 antara Sudan dan Mesir mengalokasikan seluruh aliran tahunan rata-rata Sungai Nil untuk dibagi antara Sudan dan Mesir masing-masing sebesar 18,5 dan 55,5 miliar meter kubik, tetapi mengabaikan hak atas air dari delapan negara cekungan Sungai Nil yang tersisa. Ethiopia menyumbang 80% dari total aliran Nil, tetapi berdasarkan perjanjian 1959 tidak memiliki hak atas sumber dayanya. Namun, perjanjian antara Mesir dan Sudan tidak mengikat Ethiopia karena tidak pernah menjadi pihak di dalamnya. Sejak awal 1990-an, Ethiopia telah berhasil melawan penolakan Mesir dan Sudan terhadap proyek pengembangan air di Ethiopia untuk meningkatkan potensi irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Sejak Mei 2010, Ethiopia dan negara-negara tepi hulu sungai lainnya telah meluncurkan Perjanjian Kerangka Kerja Sama Lembah Sungai Nil dalam upaya untuk memastikan pemanfaatan yang adil di antara semua negara di tepi Sungai Nil.