Jelaskan Penerapan Kebijakan dari Kebijakan Bahasa Mandarin

Kebijakan Bahasa Mandarin dikeluarkan oleh Kuomintang untuk mengurangi sisa-sisa pengaruh kolonial Jepang dan menyatukan Taiwan. Kuomintang tidak memercayai dan melarang elite-elite yang sebelumnya mendapat keistimewaan saat era kolonial Jepang dari politik. Sementara masyarakat asli Taiwan sendiri lebih dipengaruhi oleh budaya Jepang daripada Tiongkok karena durasi kekuasaan Jepang yang lebih lama yakni 50 tahun. Masyarakat asli Taiwan terdiri atas tiga kelompok besar yakni penduduk asli Taiwan, Minnan, dan Hakka. Kuomintang dan para pengungsi dari Tiongkok tidak menyukai pengaruh-pengaruh Jepang di Taiwan karena di Tiongkok mereka berperang melawan Jepang.

Melalui Kebijakan Bahasa Mandarin, bahasa-bahasa asli Taiwan, bahasa Hakka, bahasa Hokkien, dan bahasa Jepang dilarang digunakan di ranah publik. Kebijakan ini dapat dikatakan rasis mengingat kelompok-kelompok belajar sengaja didirikan untuk mengajar penduduk asli Taiwan yang dicap 'primitif' serta pembingkaian bahasa-bahasa selain Mandarin sebagai bahan olokan di televisi nasional. Di sekolah-sekolah, pelajar yang tertangkap basah menggunakan bahasa-bahasa daerah dikenakan denda, dipukuli atau disuruh mengenakan plakat. Bahasa-bahasa daerah turun kelas menjadi "dialek" dan penggunaannya dicap sebagai tindakan yang tidak patriotis.

Para pengungsi dari Tiongkok pun tidak terlalu berupaya mempelajari bahasa-bahasa lain di Taiwan karena mereka tinggal terpisah dari masyarakat asli Taiwan dan tidak sering berinteraksi dengan mereka. Kebijakan Bahasa Mandarin bertujuan menyatukan masyarakat asli Taiwan dengan pengungsi dari Tiongkok. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk membuktikan bahwa Republik Tiongkok jauh lebih baik dan kompak daripada Republik Rakyat Tiongkok.