Coba jelasin Selama masa pemerintahannya dari Herman Cornelis Hartevelt dong

tidak banyak kebijakan yang diambil. Itu bisa dipahami, karena ia tidak lama menjabat sebagai Gubernur di Jawa Timur. Mula-mula ia mengusulkan Mr. Ali Sastroamidjojo untuk mengisi lowongan anggota komisi Verzoekschriften dalam Provinciaal Blad dan Jawa Timur. Usul ini disampaikan pada Provinciaal Raad melalui College van Gedeputeerden.

Pada saat yang sama Gubernur Hartevelt juga menyampaikan usulan peraturan tunjangan perjalanan bagi para pejabat di Propinsi Jawa Timur. Pada Provinciaal setempat. Di dalamnya berisi apa macam perjalanan yang diberi tunjangan, besarnya tunjangan, siapa saja yang berhak menerima, berapa lama, dan lain-lain. Usulan peraturan-peraturan tunjangan perjalanan diterima dewan dan diputuskan pada tanggal 5 Agustus 1941 N. P 1/9/15.

Dalam rangka pemilihan anggota Dewan Kabupaten Banyuwangi (Regentschaap Raad), Gubernur Hartevelt mengusulkan pada Dewan Propinsi Jawa Timur, untuk menunjuk sejumlah pribumi (bukan orang-orang Belanda) sebagai anggota dewan Kabupaten Banyuwangi serta menunjuk daerah-daerah pemilihnya. Ada 7 anggota pribumi-non Belanda yang dipilih. 7 orang dari distrik Banyuwangi, 2 orang dari distrik Genteng, 2 orang dari distrik Rogodjampi, dan 1 orang dari distrik Blambangan.

Masalah pengairan rupanya menjadi dilema kota dari masa ke masa. Mengingat kesulitan air minum yang dialami warga Surabaya dan sekitarnya. Gubernur Hartevelt berinisiatif mengajukan pinjaman uang untuk mendanai pengadaan pipa air minum baru bagi kotapraja Surabaya. Ternyata masalah air minum ini sudah ada sebelumnya. Ini terbukti dengan adanya surat dari Fuchter, Burgermeester pada Dewan Propinsi Surabaya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Hartevelt.

Usul pinjaman uang untuk pembangunan pipa air minum baru ini melibatkan banyak pihak, seperti: Burgermeester Surabaya, Residen dan Ketua Komisi Irigasi Pasuruan di Malang, bagian anggaran (Begrooting en Comptabiliteit), Kepala Provinciale Waterstaat van Oost-Java, Kepala Proncialen Dienst der Vollsgezonheid, Provincialen Kas Houder, dan Bagian Algemeene Zaken. Usulan ini pun akhirnya disetujui oleh Dewan Propinsi yang dituang dalam keputusan tanggal 5 Agustus 1941.

Khusus mengenai anggota Dewan Propinsi Jawa Timur, Gubernur Hartevelt berkirim surat pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Direktur Binnenland Bestuur, mengenai alasan penunjukan RAA. Moh. Notohadisoeijo. Melalui surat rahasianya, ia menyebutkan bahwa ada 2 calon anggota Dewan Propinsi. Calon pertama adalah M. Soedarman, Patih Panaroekan dan calon kedua adalah Mr. R. Soejotjokro, ketua Landraad Situbondo (Panaroekan). Keduanya tidak disetujui oleh sejumlah partai politik.

Sementara RAA. Moh. Notohadisoerjo, dia adalah mantan Bupati Banyuwangi yang tinggal di Kalibaru, tidak didukung oleh partai politik. Akhirnya Raad van Nederland Indie dalam rapat tertutupnya memberikan saran pada Dewan Propinsi. Melalui surat Sekretaris Pemerintah pada Direktur Binnenland Bestuur, ditunjuklah Mas Soedarman sebagai anggota Dewan Propinsi Jawa Timur dan disetujui oleh berbagai pihak.

Tidak banyak berita yang bisa diambil pada masa pemerintahan HC Hartevelt. Ini karena tidak lama ketika pemerintahannya berlangsung, Jepang menduduki wilayah Jawa. Sejak itu pula tidak ada sumber tertulis dan arsip yang menyebut keberadaan Gubernur HC. Hartevelt. Ini bisa dimaklumi, karena Jepang memang memporakporandakan pemerintah Belanda, bahkan semua yang berbau Belanda.