Jabarkan Sistem hukum dari Pemerintah Federasi Malaysia

Undang-undang didasarkan pada sistem hukum undang-undang biasa. Ini adalah akibat langsung dari penjajahan Malaya, Sarawak, dan Borneo Utara oleh Inggris antara awal abad ke-19 sampai 1960-an. Hukum tertinggi negara-Konstitusi Malaysia-menetapkan kerangka hukum dan hak-hak warga Malaysia. Undang-undang federal yang diberlakukan oleh Parlemen Malaysia berlaku di seluruh negeri. Ada juga undang-undang negara bagian yang diberlakukan oleh Legislatif Negara Bagian yang berlaku di negara tertentu. Konstitusi Malaysia juga menyediakan sistem peradilan yang unik - hukum sekuler (pidana dan perdata) dan hukumsyariah.

Pasal 73 sampai 79 dari Konstitusi Federasi menyatakan subjek-subjek di mana undang-undang federasi dan negara bagian dapat dikukuhkan. Parlemen memiliki kekuasaan eksklusif untuk membuat undang-undang tentang hal-hal yang tercantum dalam Daftar Federal (seperti kewarganegaraan, pertahanan, keamanan dalam negeri, hukum perdata dan pidana, keuangan, perdagangan, perdagangan dan industri, pendidikan, tenaga kerja dan pariwisata) Dewan Undangan, memiliki undang-undang kekuasaan atas hal-hal di bawah Daftar Negara (seperti tanah, pemerintah daerah, hukum Syariah dan pengadilan Syariah, hari libur negara bagian dan pekerjaan umum Negara). Parlemen dan badan legislatif negara bagian berbagi kekuasaan untuk membuat undang-undang tentang hal-hal di bawah Daftar Serentak (seperti pasokan air dan perumahan) tetapi pasal 75 menyatakan bahwa jika terjadi konflik, hukum Federal akan berlaku atas hukum negara bagian.