Jelaskan Penataan pemerintahan daerah dari Ruslan Tjakraningrat

Meski pada saat itu Nusa Tenggara Barat sudah berstatus provinsi, urusan pemerintahan daerahnya masih dibagi dua antara kepala daerah dan gubernur koordinator Nusa Tenggara yang berkedudukan di Singaraja, Bali. Ruslan kemudian menunjuk dua pembantu kepala daerah untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan Nusa Tenggara Barat, yakni Mamiq Ripaah untuk Pulau Lombok dan M. Hasan untuk Pulau Sumbawa.

Salah satu tindakan pertama yang dilaksanakan oleh Ruslan adalah membubarkan daerah otonom Lombok pada tanggal 17 Desember 1958 dan Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959. Tanggal pembubaran daerah otonom Lombok kemudian ditetapkan sebagai hari lahir provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat kemudian dibagi menjadi sejumlah daerah swatantra tingkat II (kabupaten) yang dipimpin oleh Kepala Daerah Swatantra Tingkat II (bupati) dan menugaskan kepala daerah untuk membentuk lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan lembaga pembantu gubernur (Dewan Pemerintahan Daerah).

Ruslan kemudian melaksanakan pembentukan dewan perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga legislatif pada pertengahan tahun 1959. Susunan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat ditetapkan oleh Ruslan pada tanggal 6 Juli 1959 dan anggota dewan tersebut dilantik pada tanggal 4 November. Lima hari kemudian, dewan tersebut mencalonkan Ruslan sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat secara aklamasi kepada menteri dalam negeri. Pencalonan Ruslan disetujui oleh menteri dalam negeri Ruslan dilantik sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat yang pertama pada tanggal 9 Februari 1960. Ruslan tercatat sebagai seorang anggota partai Nahdlatul Ulama pada saat ia dilantik sebagai gubernur.