Gw mau tau Karier politik dari John Pangkey

Beberapa waktu setelah menjabat sebagai dandim, Pangkey ditunjuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dari fraksi ABRI. Pangkey kemudian diangkat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 1997 hingga 2002. Namun, karena proses reformasi politik yang berlangsung pada saat itu, Pangkey mengakhiri masa jabatannya sebagai ketua dewan pada tahun 1999. ABRI kemudian menunjuknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan ia terpilih sebagai wakil ketua dewan tersebut.

Pangkey terlibat dalam pembahasan sejumlah rancangan peraturan perundang-undangan Selama menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan. Pada kerusuhan Sambas yang terjadi pada tahun 2001, Pangkey mempertanyakan penyelesaian pengungsian Madura dari Sambas dan Bengkayang, yang direspons oleh Gubernur Aspar Aswin bahwa para pengungsi belum bisa meninggalkan tempat penampungan karena bantuan yang belum datang. Pada kesempatan lain, Pangkey yang bertindak sebagai juru bicara fraksi TNI/Polri dalam rapat pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kalimantan Barat pada tahun 2002 meminta agar anggaran rutin dalam rencana APBD tersebut dipotong untuk menambah anggaran pembangunan pada tahun yang sama.

Sebagai wakil ketua dewan, Pangkey sempat ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan dalam pemilihan gubernur Kalimantan Barat tahun 2002 yang diadakan secara internal di dalam DPRD Kalimantan Barat. Pada tahun 2004, ia juga sempat memimpin sebuah sidang bersejarah yang melibatkan DPRD mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk pertama kalinya. Kendati demikian, sidang tersebut akhirnya dibatalkan karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum. Pangkey juga sering menghadapi demonstrasi-demonstrasi mewakili pemerintah, yakni ketika terjadi demonstrasi penolakan kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan telepon pada bulan Januari 2003 dan aksi unjuk rasa yang menolak pemberlakuan tata niaga gula oleh pemerintah pusat di daerah pada Januari 2004.

Setelah mengakhiri masa jabatannya di DPRD, Pangkey bergabung dengan Partai Persatuan Daerah dan menjadi ketua harian cabang partai tersebut di Kalimantan Barat. Pada pemilihan umum tahun 2009, Pangkey terlibat dalam pembekalan calon legislatif dari Partai Persatuan Daerah.

Pangkey merupakan salah satu dari ribuan purnawirawan TNI yang menuntut agar Kivlan Zen dibebaskan dari penjara pada tahun 2020.