Jabarkan 1960-an dari Kebijakan luar negeri Jepang atas Asia Tenggara

Pada awal tahun 1960-an, pemerintah mengambil sikap yang lebih maju dalam upaya menjalin kontak di Asia. Pada tahun 1960 Institut Urusan Ekonomi Asia ditempatkan di bawah yurisdiksi Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI). Pada tahun 1961 pemerintah mendirikan Dana Kerjasama Ekonomi Luar Negeri sebagai lembaga pemberi pinjaman baru. Tahun berikutnya Badan Kerjasama Teknis Luar Negeri melakukan debutnya.

Pada pertengahan tahun 1960-an, peran negara Jepang menjadi sangat terlihat di Asia maupun di tempat lain di dunia. Pada tahun 1964 negara Jepang menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Ketika ekspansi ekonomi dan perdagangan berkembang, para pemimpin mulai mempertanyakan kepatutan dan kebijaksanaan dari apa yang mereka gambarkan sebagai "ekonomisme belaka", "kebijakan yang mengutamakan ekspor", dan "motif bantuan komersial". Mereka ingin lebih banyak berkontribusi dalam penyelesaian masalah Utara-Selatan, begitu mereka menyebutnya sebagai masalah—hubungan yang renggang antara negara maju dan negara berkembang.