Jelaskan Kebebasan pers dari Kepresidenan Bacharuddin Jusuf Habibie

Di bidang informasi, Kabinet Reformasi Pembangunan menginginkan adanya kebebasan pers. Selaras dengan itu, B. J. Habibie lewat Menteri Penerangan mencabut ketentuan pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, seperti tercantum pada Permenpen No. 01/1984, yang selama ini menghantui wartawan dan telah memberedel banyak majalah dan surat kabar di Indonesia. Pencabutan ini ditetapkan dengan Permenpen No. 01/1998. Dengan ketetapan Menpen yang baru tersebut, majalah dan tabloid yang pernah dibredel bisa mengajukan SIUPP kembali. Sampai pada Juni 1999, oleh pemerintah telah dikeluarkan tidak kurang dari 400 SIUPP. Kini pers bebas bersuara apa saja. Kebebasan pers ini merupakan kebijakan yang paling dramatis, yang telah membuat kehidupan pers di Indonesia mungkin yang paling bebas di seluruh dunia.

Untuk menyegarkan iklim politik nasional, B. J. Habibie mengadakan dialog dengan para pemimpin redaksi media massa. Dialog ini mendapat tanggapan positif dari budayawan, politisi, dan akademisi. Diharapkan dialog yang sangat manusiawi dan sesuai dengan semangat reformasi itu dapat dipertahankan. "Sosok Habibie sebagai Kepala Negara ternyata jauh dari kesan feodalistik, tidak mengedepankan hal-hal yang bersifat kosmetik, melainkan substansi. Terlepas orang setuju atau tidak terhadap substansi yang disampaikan Presiden Habibie, hal itu sudah merupakan langkah terobosan yang bagus sekali." ujar intelektual Kristen, Dr. Th. Sumarthana.

Dalam pertemuan yang terjadi pada 7 Juni 1998, sekitar tiga jam di Wisma Negara itu, B. J. Habibie menjawab semua pertanyaan pemimpin redaksi. Berbagai pertanyaan kritis yang dijawabnya secara lugas, antara lain, mengenai demokrasi, ekonomi, dan etnis Cina. Dialog ini disiarkan oleh seluruh stasiun televisi sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai sendiri pikiran-pikiran B. J. Habibie.

"Selama 32 tahun, baru sekarang ini bangsa Indonesia memiliki presiden yang mudah berkomunikasi dalam arti yang sebenarnya, tidak satu arah, tidak main instruksi, atau dialog yang sudah dirancang sebelumnya." kata Sumarthana. "Penampilan Habibie yang sederhana, blak-blakan, dan melegakan dapat memberikan angin segar bagi dunia politik dan akademik di Indonesia. Tradisi keterbukaan, dialog, dan kritik betul-betul mendapatkan tempat yang semestinya." ujarnya menambahkan.

Memisahkan Bank Indonesia dari campur tangan pemerintah

Pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, Bank Indonesia selalu masuk dalam kabinet dan pemerintah memiliki wewenang untuk mengintervensi Bank Indonesia. Searah dengan pemikirannya untuk keluar dari krisis ekonomi dan mewujudkan perekonomian yang sehat, langkah yang dilakukan B. J. Habibie adalah memutuskan pemisahan Bank Indonesia dari campur tangan pemerintah. Hal ini tidak pernah dilakukan sebelumnya sepanjang sejarah republik. Ia menghendaki kemandirian Bank Indonesia dan tidak menghendaki presiden, menteri, atau siapapun ikut campur tangan dalam urusan Bank Indonesia. Kemandirian Bank Indonesia yang telah diputuskan B. J. Habibie ini dinilai banyak pihak dapat membuat efektif pengelolaan ekonomi makro. Artinya, dengan status bank sentral yang independen dan memiliki tugas serta tanggung jawab yang jelas tanpa intervensi pihak manapun, maka kebijakan ekonomi makro yang diterapkan akan tepat sasaran. Karena itu, Bank Indonesia yang mandiri bakal lebih membantu pencapaian sasaran ekonomi secara efektif. Kemandirian Bank Indonesia sangat diperlukan agar kebijakan moneter dan fiskal dapat berjalan efektif dan tidak dicampuri kepentingan sesaat. Kebijakan moneter dan fiskal harus mengarah pada stabilnya nilai rupiah. Nilai rupiah yang stabil juga diperlukan dalam rangka mengembangkan ekonomi nasional yang efisien dan dinamis.

Alhasil, dengan independensi Bank Indonesia yang terus dijunjung tinggi sampai sekarang. B. J. Habibie merasa bangga dan hal itu harus terus diterapkan karena tugas Bank Indonesia adalah menyediakan mata uang di republik Indonesia ini dengan kualitas yang top.

Sejak awal pemerintahannya, B. J. Habibie menganggap bahwa mata uang yang stabil adalah satu pilar utama perekonomian yang sehat. Pandangan ini membawanya kepada pandangan bahwa Bank Sentral harus independen dengan satu-satunya tugas menjaga kestabilan mata uang, tugas-tugas lainnya harus dilepas. Dengan stabilnya mata uang, energi para pelaku ekonomi akan lebih banyak dicurahkan untuk berlomba meningkatkan produktivitas dan inovasi, bukan untuk berspekulasi,

Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia yang baru, B. J. Habibie membentuk Dewan Gubernur Bank Sentral. Presiden akan selalu mengadakan konsultasi dengan Dewan Gubernur tersebut yang wajib memberikan pendapat kepada pemerintah atas setiap masalah yang berkaitan dengan kebijakan moneter, termasuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sampai masalah penerbitan obligasi. Menurut B. J. Habibie, langkah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian agenda kebijakan reformasi ekonomi dan keuangan.