Jelaskan Program Sepuluh Poin dari Sejarah Negara Palestina

Pada tahun 1974, Organisasi Pembebasan Palestina mengadopsi Program Sepuluh Poin, yang menyerukan pembentukan negara Israel-Palestina yang demokratis (solusi satu negara).  Ini juga menyerukan pembentukan pemerintahan Palestina di "setiap bagian" dari wilayahnya yang dibebaskan, sebagai langkah menuju "menyelesaikan pembebasan semua wilayah Palestina, dan sebagai langkah di sepanjang jalan menuju persatuan Arab yang komprehensif."  Meskipun hal ini tidak dilihat oleh Israel sebagai moderasi kebijakan Organisasi Pembebasan Palestina yang signifikan, ungkapan tersebut sangat kontroversial di dalam Organisasi Pembebasan Palestina itu sendiri, di mana secara luas dianggap sebagai langkah menuju solusi dua negara.  Penerapan program tersebut, di bawah tekanan dari faksi Fatah Arafat dan beberapa kelompok kecil (misalnya DFLP, al-Sa'iqa) menyebabkan banyak kelompok garis keras melepaskan diri dari Arafat dan anggota utama Organisasi Pembebasan Palestina, membentuk Front Penolakan.  Sampai batas tertentu, perpecahan ini masih terlihat sampai sekarang.  Dokumen diplomatik yang tidak diklasifikasikan mengungkapkan bahwa pada tahun 1974, menjelang debat PBB yang memberikan status pengamat kepada Organisasi Pembebasan Palestina, beberapa bagian dari kepemimpinan Organisasi Pembebasan Palestina sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan pembentukan pemerintah Palestina di beberapa titik.  Namun, rencana ini tidak terlaksana.

Pada konferensi puncak Rabat di tahun 1974, Yordania dan anggota Liga Arab lainnya menyatakan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina adalah "satu-satunya wakil sah rakyat Palestina [Arab]", dengan demikian melepaskan organisasi itu dengan perannya sebagai perwakilan Tepi Barat.

Selama negosiasi Camp David 1978 antara Israel dan Mesir, Presiden Anwar Sadat mengusulkan pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Gaza.  Israel menolak usulannya.

Dalam pidato yang disampaikan pada 1 September 1982, Presiden AS Ronald Reagan menyerukan pembekuan pemukiman dan terus mendukung otonomi penuh Palestina dalam persatuan politik dengan Yordania.  Dia juga mengatakan bahwa "Ini adalah posisi Amerika Serikat yang – sebagai imbalan perdamaian – ketentuan penarikan Resolusi 242 berlaku untuk semua front, termasuk Tepi Barat dan Gaza."

Perjanjian Amman 11 Februari 1985, menyatakan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina dan Yordania akan mengejar konfederasi yang diusulkan antara negara bagian Yordania dan negara bagian Palestina. Pada tahun 1988, Raja Hussein membubarkan parlemen Yordania dan melepas klaim Yordania atas Tepi Barat. Organisasi Pembebasan Palestina memikul tanggung jawab sebagai Pemerintahan Sementara Palestina dan sebuah negara merdeka dideklarasikan.