Tolong jelaskan mengenai Dukungan kepada politik independen dari Tuntas Subagyo

Sebelumnya, Tikus Pithi juga mengajukan calon independen di beberapa daerah. Berikut nama-nama yang telah diajukan dalam kontestasi pemilu :

Sigit Prawoso-Bambang Purwadi, maju pada Pilgub Jatim 2018. Tikus Pithi gagal menyerahkan syarat dukungan KTP untuk pasangan independen sebanyak 2 juta lebih yang tersebar di 20 kota kabupaten wilayah Jawa Timur.

Sigit Prawoso-Tri Handoyo, maju pada Pemilihan umum Bupati Magetan 2018, namun persyaratan dukungan KTP yang diserahkan ke KPU Magetan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Meski telah menyerahkan dukungan KTP sebanyak 41.544 orang.

Budi Yuwono, maju sebagai anggota DPD asal Provinsi Jawa Tengah pada pemilu 2019. Budi Yuwono hanya mendapat 800 ribu suara. Sedangkan pemenang dari pemilu tersebut mendapat 1,4 juta dukungan.

Sumari-Edi Widodo, maju pada pilkada Blitar 2020. Sebelum mundur dari pencalonan, pasangan ini telah menyerahkan dukungan 1.987 KTP. Namun di tengah perjalanan, pasangan ini tidak lagi menyerahkan sisa dukungan yang disyaratkan KPU sebanyak 11.335 KTP. Padahal pada awal Januari 2020, pasangan ini telah menyiapkan sedikitnya 10 ribu dukungan KTP.

Suroto-Suparman, maju pada pilkada Sragen 2020. Meskipun telah menyerahkan 60 ribu dukungan KTP dari seluruh Kabupaten Sragen, pasangan ini dinyatakan tidak lolos karena masalah administrasi dokumen yang disyaratkan oleh KPU Sragen.

Tidak hanya melakukan kegiatan pengusungan calon independen di daerah-daerah, Tikus Pithi juga melakukan serangkaian aksi untuk menekan peraturan pemerintah dan mencoba mengusung calon presiden independen pada Pilpres 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 56/PUU-VI/2008 terkait konstitusionalitas ketentuan yang hanya mengatur pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik bukan dari perseorangan, menyebabkan ormas ini gagal mengusung ketua ormas, Tuntas Subagyo untuk masuk sebagai calon presiden dari jalur independen.

MK juga memutuskan perkara yang sama melalui putusan nomor 17/PUU-XI/2013 dengan menolak seluruhnya permohonan agar calon presiden dapat diusung melalui jalur independen. Penolakan tersebut menyebabkan ribuan anggota Tikus Pithi ke Gedung DPR/MPR untuk mendesak digelarnya sidang istimewa agar mengubah aturan konstitusi pada 12 Februari 2019 dan 18 Maret 2019. Aksi tersebut sempat diterima oleh Setjen DPR/MPRI RI, petisi tentang usulan calon presiden perseorangan itu diminta diperjuangkan oleh parlemen. Namun, hingga hari ini permohonan itu belum dibahas dalam RUU Pemilu yang masih dibahas oleh Komisi II DPR RI karena terganjal putusan MK RI. Tidak hanya di Jakarta, Sejumlah aksi juga dilakukan oleh ormas Tikus Pithi untuk mengajukan perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 56/PUU-VI/2008 di daerah-daerah seperti Jepara, Boyolali, Ngawi, Madura, Pasuruan, Lamongan dan lainnya.

Partai Kedaulatan Rakyat dan Yayasan  Surya Nuswantara Wilwatikta

Dalam perkembangannya Tuntas menjadikan Tikus Pithi Hananta Baris sebagai Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). Deklarasi partai dilaksanakan di Hotel Adiwangsa Solo bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2021 di Hotel Adiwangsa Surakarta. Saat agenda berlangsung, PKR telah mendirikan dewan pimpinan daerah (DPD) di sebanyak 310 kabupaten/kota dan 19 dewan pimpinan wilayah (DPW) atau tingkat provinsi.

Tuntas juga mengarahkan ormas Tikus Pithi untuk menjadi yayasan. Pada 2 Desember 2022, bertepatan dengan 14 hari kematian ayahnya, Tuntas secara resmi mengenalkan Yayasan Surya Nuswantara Wilwatikta di Taman Ratu Maulidya yang bersebelahan dengan rumahnya.  Dihadapan sekitar 6.000 tamu undangan, Tuntas Subagyo menyerukan untuk mendukung seluruh program pemerintah.