Saya mau tau Latar belakang dari Unjuk rasa Georgia 2023

Pada Januari 2021, Georgia dan Ukraina bersiap untuk secara resmi mengajukan keanggotaan UE pada tahun 2024 untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2030-an. Namun, di tengah eskalasi Perang Rusia-Ukraina tahun 2022, Ukraina, Georgia, dan Moldova bersama-sama mengajukan keanggotaan UE pada Februari–Maret 2022. Pada tanggal 23 Juni 2022, Dewan Eropa memberikan status kepada Ukraina dan Moldova sebagai calon anggota Uni Eropa, sedangkan untuk Georgia,  status kandidatnya ditunda sampai kondisi tertentu terpenuhi. Dewan Eropa menyatakan kesiapan untuk memberikan Georgia status calon aksesi ke Uni Eropa setelah serangkaian reformasi yang direkomendasikan. Pada 9 Juni 2022, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi enam halaman yang menuduh pemerintah Georgia mengikis kebebasan pers di negara tersebut. Ia juga merekomendasikan Uni Eropa untuk memberikan sanksi kepada pendiri partai Mimpi Georgia yang berkuasa, Bidzina Ivanishvili karena "perannya dalam kemunduran proses politik di Georgia".

Pada 28 Juni 2022, Majelis Parlemen Dewan Eropa telah menerbitkan deklarasi, di mana mereka mengatakan bahwa Mikhail Saakashvili yang dipenjara harus segera dirawat di lembaga khusus di luar negeri. Mikheil Saakashvili merupakan mantan Presiden Georgia yang meninggalkan negaranya pada 2013 dan dihukum enam tahun penjara in absentia oleh Pengadilan Kota Tbilisi karena penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, dan keterlibatannya dalam percobaan pembunuhan anggota parlemen oposisi. Kemudian ia diumumkan kembali ke Georgia pada 1 Oktober 2021, menjelang pemilihan lokal. Ia ditangkap di Tbilisi, karena menurut penyelidikan, Saakashvili memasuki negara itu secara diam-diam, bersembunyi di truk semi-trailer yang memuat produk susu. Dia secara ilegal melintasi perbatasan negara Georgia, melewati kontrol bea cukai. Dia ditempatkan di penjara Rustavi dan mengumumkan mogok makan. Dokter pribadinya meminta pihak berwenang untuk memindahkannya ke rumah sakit saat dia melanjutkan mogok makan sejak penangkapannya dan kondisi kesehatannya diduga memburuk. Pada 14 Desember 2022, Parlemen Eropa kembali memanggil Dewan Eropa untuk memberikan sanksi kepada Ivanishvili, menuduhnya memperburuk proses politik demokrasi di Georgia, sambil menyerukan kepada pemerintah Georgia untuk membebaskan Saakashvili dengan alasan medis untuk dirawat di luar negeri. Pada 14 Februari 2023, Parlemen Eropa telah mengadopsi resolusi tidak mengikat ketiga, menuduh pemerintah Georgia dan Bidzina Ivanishvili menganiaya Mikheil Saakashvili di penjara, sekali lagi menyerukan pembebasannya dari penjara dan sanksi pribadi terhadap Ivanishvili.

Partai Mimpi Georgia menanggapi resolusi tersebut dengan kritik. Perdana Menteri Irakli Garibashvili menyebut resolusi tersebut "tidak bertanggung jawab dan menyinggung rakyat kami". Anggota parlemen Mimpi Georgia Dimitri Khundadze mempertanyakan kebijakan keanggotaan UE Georgia, dengan mengatakan, "Kami tidak akan menyerahkan martabat kami untuk mendapatkan status [kandidat]! [...] Tidak ada yang akan mengintimidasi Bidzina Ivanishvili atau negara Georgia dengan ancaman sanksi! ".

Pada tanggal 2 Agustus, anggota parlemen Georgia Sozar Subari, Mikheil Kavelashvili dan Dimitri Khundadze meninggalkan Georgian Dream yang berkuasa dan mendirikan gerakan Kekuatan Rakyat. Menurut para anggota parlemen, tujuan mereka adalah untuk angkat bicara dan mengungkapkan kebenaran yang "tersembunyi di balik layar politik Georgia". Anggota Kekuatan Rakyat menerbitkan sejumlah surat publik, menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa berusaha menggulingkan pemerintah Georgia. Gerakan tersebut terutama mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Georgia. Anggotanya mempertanyakan pendanaan AS untuk Georgia, dengan mengatakan bahwa itu hanya berfungsi untuk memperkuat kepentingan Amerika di Georgia dengan mengorbankan lembaga negara dan kedaulatan Georgia. Gerakan Kekuatan Rakyat menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa mencampuri urusan dalam negeri negara itu dan merusak peradilan Georgia. Reformasi yudisial termasuk di antara 12 permintaan yang dibuat oleh Uni Eropa agar Georgia mendapatkan status kandidat Uni Eropa, meskipun menurut gerakan Kekuatan Rakyat, proposal tersebut ditujukan untuk "menundukkan peradilan Georgia pada kontrol asing". Gerakan tersebut menuduh sejumlah partai politik Georgia (termasuk partai oposisi terbesar Gerakan Nasional Bersatu, yang dipimpin oleh Mikheil Saakashvili) dan LSM sebagai "agen Amerika".

Menurut gerakan Kekuatan Rakyat, Mikheil Saakashvili secara ilegal kembali ke Georgia untuk melakukan kudeta, dan dia didukung oleh Amerika Serikat dan Parlemen Eropa. Anggota Kekuatan Rakyat menjelaskan lebih lanjut bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat di Georgia sedang bekerja untuk menyeret negara itu ke dalam perang Rusia-Ukraina, dan bahwa pemerintah Georgia dan Ivanishvili dihukum oleh Parlemen Eropa atas kebijakan damai dan penolakan untuk membuka "front kedua" melawan Rusia di Georgia. Mimpi Georgia tidak menyetujui kritik atas keterlibatan AS di Georgia ini, dengan Irakli Garibashvili mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah "mitra strategis" Georgia. Sementara enam deputi lainnya bergabung dengan gerakan dari Mimpi Georgia, merebut mayoritas parlemennya. Pada saat yang sama, sembilan anggota gerakan Kekuatan Rakyat di parlemen memutuskan untuk tetap menjadi mayoritas yang berkuasa, mendukung pemerintahan Irakli Garibashvili. Ketua Mimpi Georgia Irakli Kobakhidze berjanji untuk bekerja sama dengan Kekuatan Rakyat dalam isu-isu kunci.

Pada tanggal 29 Desember, gerakan Kekuatan Rakyat telah menyatakan niatnya untuk menyusun undang-undang agen asing untuk mengekang pengaruh asing di negara tersebut. Pada 15 Februari 2023, rancangan undang-undang diajukan ke Parlemen Georgia.