Jabarkan Masa Orde Baru dari Liberalisasi perbankan di Indonesia

Indonesia mengalami liberalisasi perbankan secara berlebihan pada dasawarsa 1980-an. Akibatnya, bank-bank yang ada di Indonesia cenderung membiayai proyek-proyek yang dapat diselesaikan dengan mudah. Karenanya, proyek-proyek tersebut tidak memberikan mafaat dalam jangka panjang. Pada tahun 1983, Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi oleh investor asing karena terjadinya liberalisasi sektor keuangan di Indonesia. Ketika Indonesia mulai mengalami krisis ekonomi pada tahun 1988, liberalisasi pada sektor keuangan menguat. Pada tahun ini, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah pendirian bank. Beberapa indikator liberalisasi perbankan adalah kestabilan nilai tukar rupiah, serta tingkat inflasi dan tingkat suku bunga yang juga relatif stabil. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan terhadap sektor perbankan pada kedua tahun tersebut menjadi awal dari liberalisasi keuangan di Indonesia.

Liberalisasi perbankan di Indonesia disebabkan oleh komitmen Indonesia sebagai salah satu peserta dalam berbagai perjanjian internasional. Pengaruh liberalisasi perbankan di Indonesia berlanjut dengan ratifikasi dua perjanjian internasional, yaitu Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan dan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Kedua perjanjian ini disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1994. Undang-undang ini ditetapkan pada bulan November 1994. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Protokol Kelima Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa mengenai Jasa Keuangan pada bulan Desember 1997. Ratifikasi juga dilakukan terhadap Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa mengenai Komitmen Spesifik Jasa Keuangan pada tanggal 26 Februari 1998. Seluruh perjanjian tersebut pada intinya menyetujui terciptanya perdagangan bebas di seluruh negara yang menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia.