Jelaskan Reaksi dari Unjuk rasa Serbia 2023

Zdravko Ponoš, kandidat pemilihan presiden 2022, dan organisasinya di Serbia Center menyatakan dukungan mereka terhadap unjuk rasa tersebut. Mantan anggota parlemen SNS Dragan Šormaz menyatakan dukungannya untuk unjuk rasa tersebut, termasuk mantan presiden Serbia, Boris Tadić. Anggota Majelis Nasional seperti Aleksandar Olenik, Miloš Parandilović, dan Vladeta Janković menghadiri unjuk rasa tersebut, termasuk aktor Seka Sablić, Dragan Bjelogrlić, dan Filip Karađorđević, anggota dari Rumah Karađorđević. Aktor Nikola Kojo dan Rade Šerbedžija, penyanyi Seka Aleksić dan Breskvica, dan Uskup Grigorije Durić menyuarakan dukungan mereka untuk unjuk rasa tersebut. Pelatih bola basket Duško Vujošević juga menghadiri unjuk rasa. Lebih dari 50 organisasi lingkungan menyatakan dukungan mereka untuk unjuk rasa Serbia Melawan Kekerasan. Sekelompok anggota Parlemen Eropa dari Partai Hijau Eropa juga menyuarakan dukungan mereka.

Para Penjaga Sumpah Partai Serbia menolak untuk mendukung unjuk rasa Serbia Melawan Kekerasan sementara Gerakan Pemulihan Kerajaan Serbia mengatakan bahwa "sekarang bukan waktu yang tepat bagi oposisi untuk memprotes". Awalnya, Partai Demokrasi Baru Serbia (NDSS) menolak untuk mengomentari unjuk rasa tersebut, tetapi kemudian mengatakan bahwa "ini bukan saatnya untuk unjuk rasa". NDSS kemudian menyatakan dukungan mereka terhadap unjuk rasa para petani. Vojislav Šešelj dari Partai Radikal Serbia (SRS) mengatakan bahwa "Barat ingin menggulingkan Vučić atau memaksanya mengundurkan diri" dan bahwa jika SRS berkuasa, "para pengunjuk rasa yang memblokir Jembatan Gazela pasti sudah dilemparkan ke Sava".

Mitrović menuduh penyelenggara menyalahgunakan penembakan dan melakukan kekerasan. Raskrikavanje, portal Jaringan Pelaporan Kejahatan dan Korupsi (KRIK), melaporkan bahwa surat kabar tabloid pro-pemerintah Informer dan Alo! memanipulasi artikel mereka dengan menunjukkan foto Lapangan Nikola Pašić yang diambil sesaat sebelum unjuk rasa tanggal 8 Mei dimulai. Media pro-pemerintah terus mengkritik unjuk rasa, menggambarkan demonstran sebagai "pelecehan", "hooligan", "pengganggu", dan "pembenci".