Saya mau tau Pengunjuk rasa dari Unjuk rasa Mahsa Amini

Pengunjuk rasa awal, sebagian besar dipimpin oleh perempuan yang menuntut diakhirinya kewajiban berhijab. Unjuk rasa ini berkembang menjadi pemberontakan nasional, sehingga kejadian ini menjadi unjuk rasa Iran terbesar sejak 2009. Sambil terus memprotes kematian Amini dan menuntut diakhirinya wajib hijab, warga Iran juga memprotes kebebasan yang lebih luas dan hak-hak perempuan, memprotes polisi moralitas, dan memprotes Ayatollah serta rezim teokratisnya. Tidak seperti unjuk rasa Iran sebelumnya, para pengunjuk rasa tidak lagi menuntut reformasi bertahap tetapi lebih ke perubahan besar-besaran dalam pemerintahan. Menurut RFE/RL, kesulitan ekonomi dan kondisi kehidupan yang buruk berkontribusi pada perkembangan protes. The New York Times merinci keluhan warga Iran seperti "melonjaknya harga, pengangguran yang tinggi, korupsi, (dan) represi politik", serta mengidentifikasi ekonomi Iran yang buruk sebagai kekuatan utama di balik unjuk rasa. Menurut laporan Iran pada Agustus 2021, sepertiga warga Iran hidup dalam kemiskinan. Abdolreza Davari, seorang analis pro-pemerintah, telah mengutip statistik bahwa 95 persen orang Iran "khawatir tentang mata pencaharian mereka hari ini dan untuk masa depan mereka dan anak-anak mereka".

Menanggapi unjuk rasa, orang-orang mengadakan demonstrasi untuk mendukung pemerintah di beberapa kota di Iran. Pemerintah Iran menyebut unjuk rasa tandingan ini sebagai "spontanitas". Para pengunjuk rasa pro-pemerintah menyerukan agar para pengunjuk rasa anti-pemerintah dieksekusi, dan menyebut mereka sebagai "tentara Israel", sambil meneriakkan "Matilah Amerika" dan "Matilah Israel", yang mencerminkan narasi yang biasa para penguasa ulama Iran lontarkan menyalahkan kerusuhan di negara-negara asing.

Liputan media telah terhambat karena pembatasan Iran yang baru, termasuk penutupan Internet dan penangkapan jurnalis. Sementara NBC News telah menetapkan seorang koresponden di Teheran, sebagian besar outlet Barat harus bergantung pada jaringan kontak mereka, pada kelompok hak asasi manusia, dan pada konten media sosial. Menurut BBC News, kampanye disinformasi pemerintah Iran telah membuat video media sosial dan wawancara palsu, dan juga mencoba mengelabui media Barat agar melaporkan kebohongan: "Mereka kemudian dapat mengatakan media asing melaporkan berita palsu".