Jabarkan Nasib hukum dari Hukum Deportasi Temporer

Undang-undang termasuk pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan properti yang dapat / akan dikembalikan oleh pemiliknya di kemudian hari. Undang-undang lain disahkan untuk mengatur penegakan bagian ini Pada tanggal 10 Juni 1915. Pada bagian ini, dituntut bahwa akan ada tiga salinan informasi ini; satu disimpan di gereja-gereja regional, satu di administrasi regional, dan satu disimpan oleh komisi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Pihak kedua dan ketiga dari undang-undang ini bertanggung jawab atas perlindungan properti sampai para imigran kembali.

Sementara di permukaan hukum diduga sementara, alasan utama hukum dibuat adalah untuk menyelesaikan permasalahan Armenia dalam satu waktu secara tetap. Kamuran Gurun telah merilis materi arsip dari menteri perang yang memberikan tujuan untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Dalam surat itu, Enver menganggapnya permanen dan tidak sementara dengan tujuan memperbaiki masalah Armenia secara keseluruhan.

Meskipun demikian, ditegaskan bahwa hutang penduduk yang dievakuasi harus sepenuhnya dibatalkan dan hutang pajak berulang (pajak properti) orang-orang Armenia harus ditunda sampai mereka kembali. Properti Armenia disita oleh pemerintah, dijual atau diberikan kepada penduduk Muslim atau imigran. Sejumlah besar uang yang dihasilkan dari penjualan properti yang disita sudah dipindahkan dan diamankan di Berlin.