Jabarkan Pemerintah daerah dari Pemerintah Federasi Malaysia

Pemerintah daerah atau pihak berkuasa tempatan (PBT) merupakan tingkatan terendah dalam sistem pemerintahan di Malaysia setelah federasi dan negara bagian. Ia berwenang memungut pajak (dalam bentuk pajak ketetapan), membuat undang-undang dan peraturan (dalam bentuk undang-undang kecil) dan memberikan lisensi dan izin untuk setiap perdagangan di wilayah yurisdiksi, selain penyediaan fasilitas dasar, pengumpulan dan pengelolaan limbah dan persampahan serta perencanaan dan pembangunan wilayah di bawah yurisdiksinya. Otoritas lokal di Malaysia umumnya berada di bawah yurisdiksi eksklusif pemerintah negara bagian dan dikepalai oleh seorang pegawai negeri dengan gelar Yang Di-Pertua (Presiden). Daerah dan batas pemerintah daerah biasanya konsisten dengan batas daerahtetapi ada beberapa tempat yang batasnya tidak konsisten dan mungkin tumpang tindih dengan daerah-daerah yang berdekatan yang bersebelahan, terutama di daerah perkotaan.

Berbeda dengan pemerintah federasi dan negara bagian, pemerintah lokal di Malaysia tidak dipilih tetapi ditunjuk oleh pemerintah negara setelah pemilihan dewan lokal ditangguhkan oleh pemerintah federasi pada tahun 1965.

Militer, polisi, dan badan pemerintah lainnya

Angkatan Ketentaraan Malaysia adalah badan milter Malaysia dan Kepolisian Kerajaan Malaysia bertanggung jawab atas penegakan hukum.