Stanislaus Riyanta itu apa sih?

Stanislaus Riyanta  adalah pengamat intelijen dan terorisme. Dia merupakan doktor di bidang Ilmu Administrasi yang ke 14 dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan disertasi berjudul "Model Tata Kelola Kolaborasi dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia". Stanislaus Riyanta adalah pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia (Polkasi).

Pendapat terkait radikalisme dan terorisme

Terkait dengan terorisme, Stanislaus Riyanta menyatakan bahwa agama bukan penyebab teror, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang atau kelompok tertentu yang memanfaatkan simbol agama sebagai daya tarik agar masyarakat bergabung dengan kelompok tersebut. Radikalisme juga tidak bisa dilihat dari penampilan fisik, karena radikalisme adalah suatu pemikiran yang baru bisa diketahui jika orang tersebut diajak dialog, menyampaikan pendapat, atau melakukan suatu tindakan.

Menurut Stanislaus Riyanta, saat ini media sosial menjadi "shortcut to terrorism".  Konten tentang radikalisme menyebar melalui media sosial dan mempengaruhi generasi muda.  Pernyataan "shortcut to terrorism" ini sekaligus mengkritik teori "staircase to terrorism" yang dicetuskan oleh Fathali M Moghaddam.

Stanislaus Riyanta mengusulkan ada Undang-Undang Perlindungan Ideologi untuk mencegah aksi kelompok radikal terorisme yang mulai beradaptasi dari cara kekerasan menjadi non-kekerasan sehingga tidak bisa dijerat dengan UU No 5 Tahun 2018. Stanislaus Riyanta juga mengusulkan agar menggunakan istilah anti Pancasila dibandingkan istilah radikal bagi kelompok yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan ideologinya dan kelompok yang mengusung ideologi selain Pancasila.

Dalam kasus kelompok Khilafatul Muslimin, Stanislaus Riyanta justru mengusulkan pengikutnya direhabilitasi daripada ditindak secara hukum. Stanislaus Riyanta menganggap bahwa masyarakat pengikut Khilafatul Muslimin adalah korban. Namun bagi para ideolog dan pemimpinnya, Stanislaus Riyanta meminta aparat untuk bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.