Jelaskan Proses legislatif dari Parlemen Yordania

Kedua majelis dapat memulai debat dan memberikan suara pada undang-undang. Proposal dirujuk oleh Perdana Menteri ke DPR di mana mereka diterima, diubah atau ditolak. Setiap proposal dirujuk ke komite majelis rendah untuk dipertimbangkan. Jika disetujui, maka diserahkan kepada pemerintah untuk menyusunnya dalam bentuk RUU dan menyerahkannya kepada DPR. Jika disetujui oleh DPR, itu diteruskan ke Senat untuk debat dan pemungutan suara. Jika Senat memberikan persetujuannya, Raja dapat memberikan persetujuan atau menolak. Dalam hal ini RUU kembali ke DPR dimana proses peninjauan dan pemungutan suara diulang. Jika kedua majelis meloloskan RUU dengan mayoritas dua pertiga, itu menjadi Undang-Undang Parlemen yang mengesampingkan veto Raja. Pasal 95 Konstitusi memberdayakan kedua kamar untuk mengajukan undang-undang kepada pemerintah dalam bentuk rancangan undang-undang.

Konstitusi tidak memberikan sistem periksa dan imbang yang kuat di mana Parlemen Yordania dapat menegaskan perannya dalam hubungannya dengan raja. Selama penangguhan Parlemen antara tahun 2001 dan 2003, ruang lingkup kekuasaan Raja Abdullah II ditunjukkan dengan disahkannya 110 undang-undang sementara. Dua dari undang-undang ini berurusan dengan undang-undang pemilu dan mengurangi kekuasaan Parlemen.