Jabarkan Gerakan Kemerdekaan dari Sejarah Tanjung Verde

Meskipun orang Tanjung Verde diperlakukan dengan buruk oleh penguasa kolonial mereka, perlakuan Portugis terhadap orang Tanjung Verde berbeda dari perlakuan mereka terhadap daerah terjajah lainnya, dan orang-orang Tanjung Verde bernasib sedikit lebih baik daripada orang Afrika di Portugis] lainnya koloni karena kulitnya yang lebih terang. Sebuah minoritas kecil menerima pendidikan dan Tanjung Verde adalah koloni Afrika-Portugis pertama yang memiliki sekolah untuk pendidikan tinggi. Pada saat kemerdekaan, seperempat populasi dapat membaca, dibandingkan dengan 5% di Guinea Portugis (sekarang Guinea-Bissau).

Sumbangan ini pada akhirnya menjadi bumerang bagi Portugis, bagaimanapun, ketika orang-orang Tanjung Verde yang melek huruf menyadari tekanan untuk membangun kemerdekaan di daratan, sementara pulau-pulau terus menderita kekeringan dan kelaparan yang sering, kadang-kadang dari penyakit epidemi dan letusan gunung berapi, dan pemerintah Portugis tidak melakukan apapun. Ribuan orang meninggal karena kelaparan selama paruh pertama abad ke-20. Meskipun gerakan nasionalis tampak kurang bersemangat di Tanjung Verde dibandingkan dengan kepemilikan Afrika lainnya di Portugal, Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan Tanjung Verde (PAIGC, akronim untuk Portugis ' 'Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) didirikan pada tahun 1956 oleh Amílcar Cabral dan pan-Afrikais lainnya, dan banyak orang Tanjung Verde berjuang untuk kemerdekaan di Guinea-Bissau.

Pada tahun 1926 Portugal telah menjadi kediktatoran kanan yang menganggap koloni sebagai perbatasan ekonomi, untuk dikembangkan untuk kepentingan Portugal dan Portugis. Kelaparan yang sering terjadi, pengangguran, kemiskinan dan kegagalan pemerintah Portugis untuk mengatasi masalah ini menyebabkan kebencian. Diktator Portugis António de Oliveira Salazar tidak akan menyerahkan koloninya semudah kekuatan kolonial Eropa lainnya menyerahkan milik mereka.

Setelah Perang Dunia II, Portugal berniat mempertahankan bekas jajahannya, sejak tahun 1951 disebut wilayah seberang laut. Ketika sebagian besar bekas jajahan Afrika memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957/1964, Portugis masih bertahan. Akibatnya, setelah Pembantaian Pijiguiti, orang-orang Cape Verde dan Guinea-Bissau terlibat dalam salah satu perang pembebasan Afrika yang paling lama.

Seperti koloni lainnya pada tahun 1972, otonomi diberikan dan Tanjung Verde Portugis mengadakan satu-satunya pemilihan parlemen tahun 1973, di mana hanya mereka yang merupakan warga negara Portugis yang dapat memilih. Dari total penduduk 272.071 jiwa, hanya 25.521 jiwa yang terdaftar untuk memilih. Sebanyak 20.942 orang memilih, memberikan tingkat partisipasi pemilih sebesar 82,1%. Karena konstitusi Portugis melarang partai politik pada saat itu, mayoritas kandidat diajukan oleh gerakan Aksi Nasional Rakyat yang berkuasa, meskipun beberapa asosiasi sipil diizinkan untuk mencalonkan kandidat

Setelah Revolusi Bunga Anyelir pada tanggal 25 April 1974, Tanjung Verde menjadi lebih otonom tetapi terus memiliki gubernur dari luar negeri, kemudian jabatan itu menjadi Komisaris Tinggi. Kerusuhan yang meluas memaksa pemerintah untuk bernegosiasi dengan PAIGC, dan kesepakatan untuk Tanjung Verde yang independen sedang dibahas. Pedro Pires kembali ke Praia pada 13 Oktober setelah diasingkan selama lebih dari satu dekade. Setelah kembali, Portugal menandatangani 1975 Perjanjian Aljir. Pada tanggal 5 Juli, di Praia, Perdana Menteri Portugal Vasco Gonçalves menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Majelis Nasional Abilio Duarte, sehingga sejarah kolonial Tanjung Verde berakhir ketika Tanjung Verde merdeka. Namun, tidak ada konflik bersenjata di Tanjung Verde dan akhirnya kemerdekaan Tanjung Verde dihasilkan dari negosiasi dengan Portugal. Namun, katalisator kemerdekaan Tanjung Verde adalah cabang PAIGC di Guinea-Bissau, yang melancarkan perang yang akhirnya berhasil melawan Portugis di Guinea-Bissau, yang akhirnya memaksa Portugal untuk menerima kemerdekaan Tanjung Verde.