Saya mau tau Sidang pemakzulan mantan presiden dari Persidangan pemakzulan kedua Donald Trump

Laporan Layanan Riset Kongres menyimpulkan "bahwa sementara masalah ini terbuka untuk diperdebatkan, bobot otoritas ilmiah setuju bahwa mantan pejabat dapat dimakzulkan dan diadili." Menjelang persidangan, 150 kasus hukum sarjana dari seluruh spektrum politik menerbitkan surat yang menegaskan "bahwa Konstitusi mengizinkan pemakzulan, keyakinan, dan diskualifikasi mantan perwira, termasuk presiden." Profesor hukum Laurence H. Tribe dan Stephen I. Vladeck berpendapat bahwa karena pemecatan dari jabatan hanyalah salah satu dari dua kemungkinan konsekuensi dari suatu hukuman (yang lainnya adalah diskualifikasi dari memegang jabatan publik), tujuan dari persidangan tidak dibatalkan jika orang yang dimakzulkan tidak lagi memegang jabatan publik. Gregg Nunziata, mantan pengacara Partai Republik untuk Komite Kehakiman Senat, juga mencatat bahwa karena kekuatan pemakzulan mencakup kekuatan untuk mendiskualifikasi orang tersebut dari kantor federal seumur hidup, memungkinkan pemegang jabatan untuk menghindari ini dengan mengundurkan diri akan membuat "hukuman penting ini... suatu kehampaan." Pengacara konservatif terkemuka Charles J. Cooper setuju, menulis di Wall Street Journal akhir pekan sebelum persidangan bahwa tidak ada larangan Konstitusi terhadap persidangan pasca-presiden. Profesor hukum konstitusional Cardozo School of Law Kate Shaw berpendapat bahwa "penyusunan sejarah, praktik pemakzulan, dan desain konstitusional dasar semuanya jelas mendukung konstitusionalitas dari mengadili seorang mantan presiden." Sarjana hukumBrian C. Kalt, yang telah menerbitkan penelitian tentang pemakzulan terlambat, menyatakan, "Dalam banyak kasus, DPR dan Senat telah berjalan seolah-olah mereka dapat memakzulkan dan mengadili orang-orang yang telah meninggalkan jabatannya, dan dalam satu kasus Senat mengambil suara khusus untuk efek itu."

Ada preseden untuk memakzulkan dan mengadili pejabat federal yang telah meninggalkan jabatannya ("pemakzulan terlambat"). Pada tahun 1797, DPR memakzulkan Senator William Blount karena konspirasi. Senat mengadilinya, meskipun sudah diusir dia. Pada tahun 1876, Sekretaris Perang William W. Belknap mengundurkan diri beberapa jam sebelum DPR memberikan suara untuk pemakzulannya atas tuduhan yang berkaitan dengan perannya dalam skandal pos perdagangan, dan Senat melanjutkan untuk mengadakan persidangan, yang diputuskan oleh suara 37-29 bahwa itu memiliki yurisdiksi setelah tantangan oleh pengacara Belknap.

Sebelum persidangan dimulai, sebagian besar anggota Partai Republik di Senat berpendapat bahwa Senat tidak memiliki otoritas konstitusional untuk melakukan persidangan pemakzulan mantan presiden. Argumentasi ini juga dikemukakan oleh mantan hakim banding federal J. Michael Luttig, serta salah satu pengacara Trump di persidangan pemakzulan pertama, Harvard Law School profesor emeritus Alan Dershowitz, dan profesor hukum Jonathan Turley, yang bersaksi mendukung Trump di persidangan pertamanya.