Tolong jelaskan mengenai Perjanjian Skhirat dari Dewan Kepresidenan Libya

Pada bulan Oktober 2015, Bernardino León yang merupakan Utusan PBB untuk Libya mengajukan proposal dimana Dewan Perwakilan untuk saling berbagi kekuasaan dengan pemerintahan saingannya, Pemerintahan Kesepakatan Nasional, dan berkompromi untuk membentuk pemerintahan dibawah kepemimpinan Fayez al-Sarraj. Akan tetapi, isi dari proposal ini tidak diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun demikian, proposal tersebut kemudian memicu sebuah proposal lain yang telah direvisi yang disusun oleh Fayez al-Sarraj dan lainnya, Usulan ini kemudiannya didukung oleh PBB. Pada tanggal 17 Desember 2015 para anggota Dewan Perwakilan dan Kongres Nasional Umum menandatangani revisi perjanjian politik ini, yang kemudian dikenal sebagai "Perjanjian Politik Libya" atau "Perjanjian Skhirat" . Dibawah perjanjian ini, sebuah Dewan Kepresidenan yang terdiri dari sembilan anggota dan sebuah Pemerintahan Kesepakatan Nasional Sementara yang terdiri dari tujuh belas anggota dibentuk dan ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu dua tahun. Dewan Perwakilan akan terus melanjutkan perannya sebagai sebuah Badan Legislasi dan Penasihat yang kemudiannya dikenal sebagai Dewan Tinggi Negara, yang akan dibentuk dengan para anggotanya dicalonkan dari Kongres Nasional Umum . Pada tanggal 31 Desember 2015 Ketua Dewan Perwakilan, Aguilla Saleh Isa menyatakan dukungannya untuk Perjanjian Politik Libya.

Ketua Dewan Kepresidenan, Fayez al-Sarraj dan tujuh anggota Dewan Kepresidenan lainnya tiba di Tripoli pada tanggak 30 Maret 2016 melalui Pangkalan Angkatan Laut Abu Sittah. Keesokan harinya dilaporkan bahwa Pemerintahan Kesepakatan Nasional telah mengambil alih kantor perdana menteri, dan Khalifa al-Ghawi yang merupakan Perdana Menteri dari Pemerintahan Keselamatan Nasional (Pemerintahan Tandingan dari Pemerintahan Kesepakatan Nasional) telah kabur ke Misrata. Pada tanggal 5 April 2016, Pemerintahan Keselamatan Nasional mengumumkan pembubarannya dan menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Kepresidenan.