Jelaskan Wilayah pendudukan Georgia dari Wilayah yang diduduki Rusia

Abkhazia dan Ossetia Selatan (2008–sekarang)

Setelah Perang Ossetia Selatan, Presiden Dmitry Medvedev menandatangani dekrit pada 26 Agustus 2008 yang mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai negara berdaulat. Rusia menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang diakui sebagian ini dan menempatkan pasukan Rusia di keduanya. Pasukan keamanan Rusia dikerahkan di sepanjang garis demarkasi dengan Georgia.

Banyak jurnalis dan perusahaan media internasional, seperti Al Jazeera, BBC, dan Radio Free Europe/Radio Liberty, serta organisasi non-pemerintah, telah menyebut Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai wilayah yang diduduki Rusia.

Parlemen Georgia dengan suara bulat mengeluarkan resolusi pada 28 Agustus 2008 yang secara resmi menyatakan Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai wilayah pendudukan Rusia dan pasukan Rusia sebagai pasukan pendudukan. Undang-undang melarang masuk ke wilayah dari Rusia dan menjatuhkan hukuman denda atau penjara kepada pelanggar. Abkhazia hanya dapat dimasuki dari kota Zugdidi, melalui Jembatan Enguri. Ossetia Selatan, bagaimanapun, tidak mengizinkan masuknya orang asing dari wilayah yang dikuasai Georgia.

Titik penyeberangan ke Ossetia Selatan telah ditutup secara efektif untuk penduduk setempat juga sejak September 2019, sementara rezim izin khusus diberlakukan oleh otoritas de facto Ossetia Selatan untuk dua titik persimpangan: Akhalgori - Odzisi (Kota Mtskheta) dan Karzmani (Kota Sachkhere).

Pada April 2010, komite urusan luar negeri parlemen Georgia meminta badan legislatif dari 31 negara untuk mendeklarasikan Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai wilayah di bawah pendudukan Rusia dan untuk mengakui pemindahan besar-besaran warga sipil dari wilayah tersebut oleh Rusia sebagai pembersihan etnis. Kementerian Luar Negeri Rusia membalas, meminta Georgia untuk menghapuskan undang-undang tersebut.

Sementara itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap tahun mengutuk perubahan demografis paksa yang terjadi di kedua wilayah sebagai akibat dari perpindahan dan penolakan hak untuk kembali. (dalam istilah praktis, etnis Georgia). Pada tahun 2022 95 anggota PBB mendukung resolusi tersebut, dengan 12 menentang dan 56 abstain.

Disebutkan dalam laporan 2022, yang diakui dengan resolusi yang sama, penegakan perbatasan de facto Rusia yang melanggar prinsip "kebebasan bergerak". Ossetia Selatan juga telah membahas beberapa kali kemungkinan pencaplokan negara oleh Rusia.