Jelaskan Pelaksanaan privatisasi dari Japan Post Holdings

Pada tahun 2001, selama kelesuan ekonomi di Jepang, politisi LDP, Junichiro Koizumi mulai menjabat, dan mendapat dukungan dari masyarakat untuk memprivatisasi sistem pos Jepang. Keuntungan privatisasi yang digaungkan oleh masyarakat meliputi efisiensi sektor keuangan, mengurangi pengaruh politik dalam penggunaan tabungan pos, dan mengurangi potensi mismanajemen dana. Sementara itu, kerugian privatisasi yang juga digaungkan oleh masyarakat meliputi kekhawatiran pengurangan jangkauan layanan pos, pengurangan lapangan kerja, dan penutupan kantor pos di pedesaan.

Perdana Menteri Koizumi lalu membentuk sebuah komisi untuk menelaah kemungkinan privatisasi sistem pos. Pada tahun 2002, empat peraturan resmi diterbitkan untuk mendirikan Japan Post sebagai sebuah perusahaan publik. Setahun kemudian, Koizumi dipilih kembali sebagai perdana menteri dan menjanjikan privatisasi sistem pos. Pada tahun 2004, Koizumi mengumumkan rencana untuk memisahkan Japan Post menjadi sejumlah entitas paling lambat pada tahun 2017. Pada tahun 2005, enam peraturan yang disusun untuk memisahkan Japan Post kalah di bagian atas dari Parlemen Jepang. Koizumi lalu mengadakan pemilihan umum yang fokus pada privatisasi pos. Koizumi kemudian berhasil memenangkan pemilihan umum tersebut dengan mengalahkan partainya sendiri yang tidak setuju dengan pemisahan tersebut. Enam peraturan tersebut lalu resmi diterbitkan beberapa minggu kemudian.