Coba jelasin Sejarah dari Status hak cipta karya pemerintah federal Amerika Serikat dong

Undang-undang Federal pertama mengenai hak cipta dalam publikasi pemerintah adalah, Undang-undang Percetakan yang diberlakukan pada tahun 1895. Pernyataan bahwa salinan "Publikasi Pemerintah" tidak dapat dilindungi hak cipta, diatur dalam pasal 52 dari Undang-undang tersebut.

Sebelum tahun 1895, tidak ada keputusan pengadilan yang dapat mempertimbangkan klaim hak cipta atas nama Pemerintah itu sendiri. Namun, pengadilan telah mempertimbangkan bahwa hak cipta dapat dinyatakan dalam teks undang-undang, keputusan pengadilan, kebijakan pemerintah dan lain-lain serta menyimpulkan bahwa materi tersebut tidak tunduk pada hak cipta sebagai persoalan kebijakan publik. Namun materi lain yang dipersiapkan oleh para aparatur dan pejabat Pemerintah Negara Bagian, terutama catatan kepala, silabus, anotasi dan lain-lain yang dibuat oleh reporter pengadilan, memiliki hak cipta atas nama Negara.

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1909 adalah undang-undang hak cipta pertama yang membahas tentang publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Pasal 7 Undang-Undang (kelak dikodifikasikan sebagai Pasal 8 dari Judul 17 Kode Amerika Serikat) dengan ketentuan bahwa "Tidak ada hak cipta yang berlaku * * * dalam setiap publikasi dari Pemerintah Amerika Serikat atau setiap percetakan ulang apa pun, secara keseluruhan atau sebagian, daripadanya: * * * ."

Hak Cipta atas karya Pemerintah sebelum 1895

Sebelum adanya Undang-Undang Percetakan tahun 1895, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hak cipta atas karya-karya pemerintah Amerika Serikat. Keputusan pengadilan telah menetapkan bahwa seorang aparatur Pemerintah Federal tidak berhak menuntut hak cipta atas karya yang telah dibuat olehnya untuk Pemerintah. Keputusan lain menyatakan bahwa individu tidak dapat memiliki hak cipta dalam buku yang terdiri dari teks keputusan-keputusan pengadilan Federal atau Negara Bagian, statuta, aturan prosedur peradilan dan lain-lain yakni, maklumat dan keputusan pemerintah. Hak cipta ditolak atas dasar kebijakan publik: materi seperti undang-undang dan peraturan serta keputusan pemerintah harus tersedia secara bebas untuk publik dan diumumkan seluas mungkin, karenanya tidak ada pembatasan terhadap reproduksi dan penyebaran dokumen-dokumen tersebut.

Sementara Hak Cipta telah ditolak dalam teks keputusan-keputusan pengadilan, materi yang ditambahkan oleh reporter pengadilan sendiri, seperti catatan awal, silabus, anotasi, indeks dan lain-lain, dianggap memiliki hak ciptanya sendiri, meskipun ia dipekerjakan oleh pemerintah untuk menghapus dan menyusun putusan-putusan pengadilan. Kasus-kasus ini dapat dikatakan telah menetapkan prinsip bahwa materi yang dibuat oleh aparatur pemerintah di luar lingkup aturan kebijakan publik, memiliki hak cipta; dan bahwa aparatur yang membuat materi tersebut sendiri, dapat memperoleh hak cipta di dalamnya.

Tampaknya tidak ada keputusan pengadilan sebelum tahun 1895 yang secara langsung menjawab pertanyaan apakah Pemerintah Amerika Serikat dapat memperoleh atau memegang hak cipta atas materi yang tidak termasuk dalam aturan kebijakan publik. Tapi pertanyaan tersebut timbul terkait dengan Pemerintah Negara Bagian. Pada abad ke-19, banyak pencetakan publik untuk Negara, dilakukan di bawah kontrak oleh penerbit swasta. Penerbit tidak akan menanggung beban biaya pencetakan dan penerbitan, kecuali penerbit dapat diberikan hak eksklusif. Sejumlah Negara Bagian memberlakukan undang-undang yang mengatur bahwa reporter pengadilan atau aparatur Negara Bagian lainnya yang menyiapkan materi berhak cipta dalam kapasitas resminya, harus mengamankan hak cipta perwalian untuk atau atas nama Negara, agar memungkinkan Negara memberikan hak eksklusif kepada penerbit. Hak cipta bagi kepentingan Negara tersebut, dipertahankan oleh pengadilan.

Juga dapat dicatat atas dua kasus sebelum tahun 1895 yang berhubungan dengan pertanyaan tentang hak masing-masing penulis (atau penerusnya) dalam materi yang dibuat untuk, atau diperoleh oleh Pemerintah Amerika Serikat. Dalam kasus Heine v. Appleton, seorang seniman dianggap tidak memiliki hak untuk mengamankan hak cipta atas gambar-gambar yang dibuat olehnya sebagai anggota ekspedisi Komodor Perry, karena gambar-gambar tersebut milik Pemerintah. Kemudian dalam kasus Folsom v. Marsh, ketika kumpulan surat dan tulisan-tulisan pribadi George Washington telah diterbitkan dan dilindungi hak cipta oleh penerusnya, pembelian naskah oleh Pemerintah Amerika Serikat dianggap tidak mempengaruhi hak cipta. Tuduhan tergugat bahwa kepemilikan pemerintah atas manuskrip yang dapat diterbitkan oleh siapa pun, ditolak.