Jelaskan Masalah Kenegaraan Palestina dari Konferensi Helsinki (1990)

Dua pertanyaan terpisah mengenai Palestina dibawa ke dalam diskusi. Seorang reporter bertanya tentang kemungkinan Amerika Serikat dan Uni Soviet menangani seruan Palestina untuk menjadi negara bagian dalam pembicaraan damai dengan Irak. Reporter lain bertanya kepada kedua Presiden tentang logika di balik upaya bersama mereka dalam menangani resolusi PBB yang mengutuk agresi Irak sementara resolusi PBB lainnya yang mengutuk agresi dibiarkan begitu saja, khususnya Resolusi PBB 242 yang menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan Palestina menyusul Perang Enam Hari 1967. Tanggapan Presiden Bush menunjukkan bahwa AS menganggap masalah kenegaraan Palestina berbeda dan tidak relevan dengan negosiasi Krisis Teluk. Presiden Bush menyatakan bahwa AS mendukung Resolusi PBB 242 dan "berkomitmen untuk mewujudkan resolusi tersebut, [namun] AS tidak akan berdiam diri sementara agresi terang-terangan terhadap Kuwait sedang berlangsung". Presiden Gorbachev menanggapi pertanyaan tersebut dengan mengakui bahwa ada "hubungan" antara sifat Krisis Teluk dan konflik Israel-Palestina yang berlarut-larut; dan karena itu, penyelesaian kedua krisis tersebut menjadi "perhatian yang sama" bagi Uni Soviet.

Tindak lanjut dan Implikasi Mendatang

Hanya beberapa hari setelah Konferensi Helsinki, pada tanggal 12 September, Perjanjian Penyelesaian Akhir dengan Menghormati Jerman untuk mengembalikan status kedaulatan ke Jerman yang dipersatukan ditandatangani di Moskow oleh AS, Uni Soviet, Prancis, Jerman Barat dan Timur. Jerman secara resmi dipersatukan kembali pada Oktober itu dan dirayakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Sebagai kelanjutan dari Konferensi di Helsinki, konferensi berikutnya yang melibatkan Presiden Bush dan Gorbachev berlangsung pada November 1990 di Paris. Konferensi tersebut melibatkan 34 negara, masing-masing merupakan bagian dari Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (CSCE). Konferensi tersebut menghasilkan penandatanganan perjanjian Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa (CFE) oleh anggota NATO dan Pakta Warsawa. Negara-negara bagian CSCE juga membuat pengaturan untuk mengadakan pertemuan politik tingkat tinggi yang serupa secara teratur, untuk mengembangkan upaya mencegah konflik, mengendalikan senjata, dan mengamankan pemilu di negara-negara ini.

Setelah konferensi, sementara liputan media global secara umum menganggap Amerika Serikat lebih cenderung melibatkan konflik Irak dengan kekuatan militer, Uni Soviet dipandang mendukung embargo perdagangan yang bersifat menghukum untuk melengkapi upaya diplomatik mereka dalam de-eskalasi.