Jelaskan Latar belakang dari Krisis Kosovo Utara 2022–2023

Pada tahun 1991, orang Albania Kosovo memproklamirkan pendirian Republik Kosovo, dengan hanya Albania yang mengakuinya sebagai negara merdeka. Buntut dari Perang Kosovo menyebabkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan pemerintahan di Kosovo dan NATO mendirikan Pasukan Kosovo (KFOR). Kosovo kemudian memproklamasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008; Serbia tidak mengakui kemerdekaannya. Kosovo Utara, wilayah mayoritas Serbia di Kosovo, juga sebagian besar menentang Kosovo merdeka dan sebelum Perjanjian Brussel 2013 menolak untuk mengakui kemerdekaannya; dalam referendum 2012, 99% pemilih di Utara Kosovo, dengan jumlah pemilih 75%, menolak institusi Kosovo, meskipun referendum ditolak oleh Serbia dan Kosovo. Menurut Perjanjian Brussel, Komunitas Kota Serbia akan dibentuk pada tahun 2016, meskipun pemerintah Kosovo membekukan kesepakatan tersebut pada tahun 2015, dengan Mahkamah Konstitusi menyatakannya sebagai inkonstitusional.

Sebuah kesepakatan antara Serbia dan Kosovo dibuat berkaitan dengan penggunaan plat nomor pada tahun 2011. Sampai saat itu, Serbia mengeluarkan pelat nomor Serbia untuk Kosovo Utara, meskipun setelah kesepakatan tersebut pelat nomor diubah menjadi netral. Perjanjian ini telah diperpanjang pada tahun 2016 dan berlaku hingga September 2021. Setelah perjanjian berakhir, krisis terjadi dan berlangsung hingga Oktober 2021 ketika kesepakatan lain dicapai, yang secara efektif mengakhiri larangan pelat nomor Kosovo di Serbia. Perjanjian ini awalnya dimaksudkan untuk sementara, meskipun pada April 2022, perjanjian tersebut diperpanjang untuk periode berikutnya.