Jelaskan Israel dari Rekayasa demografi

Sejumlah kebijakan pemerintah Israel telah dicirikan oleh para cendekiawan dan organisasi-organisasi hak asasi manusia sebagai rekayasa demografi. Laporan Human Rights Watch yang menuduh Israel melakukan kejahatan apartheid menyebutkan bahwa kebijakannya yang memecah-belah penduduk Palestina di wilayah pendudukan memfasilitasi "rekayasa demografi yang merupakan kunci untuk melestarikan kontrol politik oleh Yahudi Israel."

Upaya Israel untuk memastikan mayoritas Yahudi telah mempengaruhi kebijakannya terhadap wilayah-wilayah yang diduduki Israel dari waktu ke waktu. David Ben-Gurion pada awalnya mendukung penarikan diri karena tingkat kelahiran yang jauh lebih tinggi dari penduduk Palestina di wilayah-wilayah yang baru diduduki dan "untuk menjamin kelangsungan hidup, sebuah negara Yahudi harus setiap saat mempertahankan mayoritas Yahudi yang tak tergoyahkan di dalam perbatasannya sendiri". Yigal Allon mendukung untuk mempertahankan Lembah Yordania, yang jarang penduduknya, sementara mengizinkan otonomi untuk sisa Tepi Barat yang lebih padat penduduknya sehingga "Hasilnya akan menjadi Seluruh Tanah secara strategis dan sebuah negara Yahudi secara demografis". Imigrasi Yahudi Rusia dalam skala besar ke Israel diharapkan, oleh sayap kanan Israel yang lebih menyukai mempertahankan wilayah-wilayah itu, menjadi penyangga yang cukup untuk memungkinkan penyerapan wilayah-wilayah itu dan mempertahankan mayoritas Yahudi. Pembatas Tepi Barat mengikuti rute untuk memaksimalkan masuknya pemukim Yahudi di Tepi Barat dan meminimalkan penduduk Palestina, dengan Ariel Sharon mengatakan kepada Arnon Soffer "Bagi dunia, ini adalah pagar keamanan, tetapi bagi Anda dan saya, Arnon, ini adalah pagar demografi."

Upaya Israel untuk membangun mayoritas Yahudi yang akan memastikan kontrol atas penduduk Palestina meluas ke Israel. Usai serangan oleh pasukan Yahudi di Lod yang menyebabkan 20.000 orang Palestina melarikan diri atau diusir dari kota, penduduk Palestina berusaha untuk kembali ke rumah mereka. Tanggapan Israel adalah untuk menolak mereka dengan serangan militer dan untuk menempatkan sejumlah besar imigran Yahudi di properti yang sekarang disita yang telah ditinggalkan. Sementara 1.030 orang Arab diizinkan untuk tetap tinggal di Lod, pada tahun-tahun segera setelah perang 1948, lebih dari 10.000 imigran Yahudi menetap di kota itu. Sebuah rencana induk baru untuk kota ini melihat pembangunan besar-besaran perumahan dan infrastruktur lainnya untuk penduduk Yahudi, tidak seperti pembongkaran intensif yang dilakukan di pusat kawasan Arab di kota tersebut.

Laporan tahun 2017 oleh Richard A. Falk, professor emeritus hukum internasional di Princeton University, dan Virginia Tilley, seorang ilmuwan politik dari Southern Illinois University Carbondale, menulis bahwa "Kebijakan umum pertama Israel adalah salah satu rekayasa demografi, untuk membangun dan mempertahankan mayoritas Yahudi yang luar biasa."