Jelaskan Kerangka kerja legislatif dari Penyensoran di Turki

Konstitusi Turki pada pasal 28, menyatakan bahwa pers itu bebas dan tidak boleh disensor. Kebebasan berbicara tanpa kekerasan dilindungi oleh Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, yang diratifikasi oleh Turki pada tahun 1954, dan berbagai ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang ditandatangani oleh Turki pada tahun 2000. Banyak warga negara Turki yang dihukum berdasarkan undang-undang yang disebutkan, mengajukan permohonan ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) dan memenangkan kasus mereka.

Tetapi, jaminan konstitusional dan internasional dirusak oleh ketentuan-ketentuan yang membatasi dalam KUHP, KUHAP, dan undang-undang anti-terorisme, yang secara efektif membuat jaksa dan hakim memiliki keleluasaan untuk menekan kegiatan jurnalistik. Laporan Komisaris Hak Asasi Manusia Dewan Eropa 2017 tentang kebebasan berbicara dan kebebasan pers di Turki menegaskan kembali bahwa masalah penyensoran merujuk pada KUHP Turki dan Undang-Undang Anti-Terorisme Turki No. 3713. Sementara itu, jaksa terus mengajukan sejumlah kasus terorisme atau keanggotaan organisasi bersenjata berdasarkan pernyataan tertentu dari terdakwa, yang sesuai dengan tujuan organisasi tersebut.

Selain Pasal 301 yang diamandemenkan tahun 2008, dan Pasal 312, lebih dari 300 pasal membatasi kebebasan berbicara, beragama, dan berserikat, menurut Asosiasi Hak Asasi Manusia Turki (2002). Pasal 299 KUHP Turki mengatur pidana pencemaran nama baik Kepala Negara yang semakin ditegakkan. Akibatnya, per Juni 2016, 18 orang dipenjara karena melanggar pasal ini. Pasal 295 KUHP juga semakin ditegakkan, memaksakan “pembungkaman pers” (Yayın Yasağı) pada topik-topik kepentingan publik yang relevan seperti serangan teroris dan ledakan berdarah. Pembungkaman dapat diterapkan pada TV, media cetak, radio serta konten Internet, hosting, dan penyedia layanan. Melanggar norma ini berakibat pada hukuman tiga tahun penjara.

Banyak ketentuan represif yang ditemukan dalam UU Pers, UU Partai Politik, UU Serikat Buruh, UU Perkumpulan, dan undang-undang lainnya yang diberlakukan oleh junta militer setelah kudeta pada tahun 1980. Adapun mengenai Internet, UU relevan yang diberlakukan adalah UU No. 5651 Tahun 2007.

Menurut Komisaris Dewan Eropa dan Komisi Venesia untuk Demokrasi melalui Hukum, dekrit yang dikeluarkan di bawah keadaan darurat sejak Juli 2016, memberikan kekuasaan diskresi yang hampir tak terbatas kepada eksekutif Turki untuk menerapkan kekejaman besar-besaran terhadap LSM, media, dan organisasi. sektor publik. Secara khusus, banyak LSM ditutup, organisasi media ditangkap atau ditutup dan pegawai sektor publik serta jurnalis dan pekerja media ditangkap atau diintimidasi.