Jelaskan Pergerakan menuju Kemerdekaan dari Suriname (Kerajaan Belanda)

Pada tahun 1954 dan selama tahun 1950-an, pemerintah Belanda sangat menentang gagasan kemerdekaan penuh untuk bekas koloni. Suriname telah diberikan otonomi yang luas untuk mempertahankan wilayahnya di dalam Kerajaan.  Hal ini berubah pada tahun 1960-an, terutama setelah krisis Nugini Belanda tahun 1962, dan kerusuhan di Curaçao pada tahun 1969. Hampir semua partai di parlemen Belanda dimulai pada tahun 1960-an mendukung gagasan kemerdekaan penuh untuk Suriname secepat mungkin. Koloni-koloni di Karibia telah menjadi beban fiskal dan pemerintah Belanda telah kehilangan kendali atas administrasi internal mereka. Partai Buruh Belanda menambahkan alasan politik dan ekonomi ini dengan argumen ideologis: kolonialisme dianggap salah dan semua sisa-sisa, seperti penambahan nama dan Antillas Belanda ke Kerajaan Belanda, harus dihilangkan.

Kabinet Den Uyl yang mulai berdirinya pada Mei 1973 menyatakan bahwa negara-negara Karibia di dalam Kerajaan akan merdeka selama masa jabatannya. Antilles Belanda menolak ide itu, tetapi Suriname bersedia untuk angkat bicara. Pemerintah Suriname di bawah Jules Sedney berpendapat bahwa Belanda bertindak dengan terburu-buru yang tidak wajar, dan bahwa kemerdekaan membutuhkan perencanaan jangka panjang. Namun, pemerintah Henck Arron yang baru terpilih menerima undangan Den Uyl bahwa Suriname akan menjadi independen pada akhir tahun 1975. Setelah negosiasi panjang, dan dengan paket pemecatan yang sangat substansial sebesar 3,5 miliar gulden Belanda bantuan Belanda, Suriname menjadi independen pada 25 November 1975. Pada 21 November, patung Ratu Wilhelmina dihapus dari Oranjeplein dan digantikan dengan bendera Suriname. Oranjeplein diubah menjadi Independence Square. Bendera Belanda diturunkan untuk terakhir kalinya pada malam 24 November. Sebuah pesta besar dimulai sekitar tengah malam. Hari pertama Republik Suriname merdeka dirayakan di perusahaan Putri Beatrix, Pangeran Claus dan Perdana Menteri Den Uyl. Akhirnya, pada tanggal 25 November Mantan gubernur Ferrier bersumpah sebagai presiden, sementara di Den Haag Ratu Juliana menandatangani perjanjian kedaulatan.