Jelaskan Sanksi pelanggaran oleh MKEK dari Kode Etik Kedokteran Indonesia

Secara umum pemberian sanksi kepada dokter yang melanggar kode etik profesi kedokteran dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

Tahap pertama adalah merumuskan tujuan sanksi yang diberikan. Sanksi harus bertujuan mendidik pelaku dengan nilai yang sesuai,mempertimbangkan kondisi pelaku dan masyarakat secara luas. Pemberian sanksi juga harus disertai penjelasan dan penegasan agar pelaku mengerti bahwa terdapat peraturan yang harus ditaati. Sanksi juga harus diberikan secara spesifik dan menghindari pertimbangan tidak relevan yang dapat mengalihkan perhatian dari pelanggaran etik itu sendiri (non-issue).

Tahap kedua adalah menentukan berat ringannya sanksi berdasarkan beberapa pertimbangan: jenis pelanggaran, berat ringannya pelanggaran berdasarkan konsensus atau ketentuan yang berlaku, riwayat pelanggaran,dan faktor-faktor penyerta lain. Selain itu harus dilakukan upaya menyeimbangkan antara sanksi aktif dan pasif. Jenis pelanggaran yang dimaksud adalah pemberian sanksi dengan penjelasan dan penegasan terhadap tindakan yang dibuat, bukan terhadap suatu klausul peraturan semata, misalnya “Anda melanggar karena Anda mencuri” bukan sekedar mengatakan “Anda melanggar peraturan nomor 5” tanpa menjelaskan lebih rinci isi peraturan tersebut. Hal itu bertujuan agar pelaku mengerti jenis pelanggaran dan dampak yang mungkin timbul, bukan hanya menyebutkan klausul/peraturan pelanggaran yang terjadi.  Berat ringannya pelanggaran ditentukan berdasarkan konsensus atau keputusan pihak berwenang dengan mempertimbangkan berbagai kondisi. Keributan yang ditimbulkan seseorang di perpustakaan memiliki sanksi berbeda dibandingkan dengan keributan di kelas. Bermain telepon genggam pada saat pemeriksaan imigrasi memiliki dampak berbeda dibandingkan dengan bermain telepon genggam di bioskop. Riwayat pelanggaran berkaitan dengan jumlah pelanggaran sebelumnya yang pernah dilakukan pelaku, baik pelanggaran serupa maupun tidak. Faktor penyertayang perlu dipertimbangkan misalnya niat, keadaan individu pada saat kejadian, tingkat kemudahan kerjasama pelaku pada proses peradilan, pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Sanksi juga perlu diberikan dengan mempertimbangkan kombinasi sanksi pasif (berupa pembekuan hak) maupun aktif (berupa pemberian kewajiban) yang dapat memberikan dampak positif terhadap pelaku dan masyarakat sekitarnya.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan sanksi yang konkrit dan terawasi. Sanksi yang telah diberikan harus dievaluasi bila terdapat pengulangan pelanggaran atau hambatan ketika sanksi sedang dijalankan.

Dalam ORTALA MKEK, pemberian sanksi terhadap dokter terhukum/pelanggar etik dapat berupa penasihatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang (re-schooling), hingga pemecatan keanggotaan IDI, baik secara sementara atau pun permanen. Pada umumnya sanksi etik tersebut bersifat pembinaan, kecuali pemecatan keanggotaan yang bersifat permanen atau pencabutan keanggotaan seumur hidup. Mekanisme pemberian sanksi oleh MKEK diawali dari masuknya pengaduan yang sah, dilanjutkan dengan proses penelaahan kasus yang diadukan. Pada akhir penelaahan, Ketua MKEK menetapkan kelayakan kasus untuk disidangkan oleh majelis pemeriksa yang akan melakukan sidang kemahkamahan hingga tercapai keputusan MKEK. Bila terbukti terdapat bukti pelanggaran etik, maka majelis akan menetapkan sanksi sesuai dengan berat ringannya kesalahan dokter teradu. Pelaksanaan sangsi dilakukan oleh Divisi Pembinaan Etika Profesi MKEK untuk dan atas nama pengurus IDI setingkat.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi menyatakan dengan tegas, bahwa dokter dilarang keras melakukan pelanggaran disiplin profesional dokter. Sedianya ada 28 bentuk pelanggaran disiplin dokter yang dimuat dalam peraturan KKI No 4 Tahun 2011 yang harus dihindari seorang dokter. Secara garis besar pelanggaran kedisplinan itu menyangkut pelaksanaan praktik kedokteran yang tak kompeten, pengabaian pada tugas dan tanggung jawab profesional terhadap pasien serta berperilaku tercela yang merusak martabak dan kehormatan profesi kedokteran.

MKDKI memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi (Pasal 67 UU Praktik Kedokteran). Adapun keputusan MKDKI itu sifatnya mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI yang isinya dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Sanksi disiplin itu dapat berupa (Pasal 69 UU Praktik Kedokteran):