Jelaskan Sebagai anggota Volksraad dari Mangaraja Soangkupon

Pada Mei 1927, Mangaraja Soaduon terpilih sebagai wakil Sumatra Timur untuk Volksraad Hindia Belanda di Batavia. Dalam banyak pemberitaan media, dia dikabarkan terpilih melalui jalur independen, sementara beberapa media mengabarkan bahwa dia merupakan anggota PEB ().

Selama menjadi anggota Volksraad, Mangaraja Soaduon menunjukkan sikap yang moderat, dalam arti dia bersedia bekerja bersama Belanda, namun tetap berfokus pada  upaya memerdekakan Indonesia. Sepanjang periode pertama jabatannya sebagai anggota Volksraad, Mangaraja Soangkupon banyak memperjuangkan kasus ketidakadilan yang diabaikan oleh orang-orang Belanda anggota Volksraad, termasuk di antara kasus ketidakadilan tersebut adalah skema ekspor-impor yang sangat eksploitatif karena hanya memperkaya para pebisnis dan pemilik perkebunan. Kasus ketidakadilan lainnya adalah standar ganda dalam perlakuan hukum bagi pribumi, yang menyebabkan para pribumi menjadi budak pekerja orang Eropa.

Dalam pelaksanaan Volksraad, yang secara struktur, kurang merepresentasikan kepentingan pribumi dan malah didominasi orang Eropa, Mangaraja Soangkupon termasuk ke dalam kubu anggota pribumi yang nasionalis. Bahkan pada penghujung tahun 1927, Mangaraja Soangkupon pernah mengusulkan amandemen kuota suara dan keanggotaan Volksraad. Dia berpendapat bahwa berdasarkan proporsi populasi penduduk pada saat itu, jika orang-orang Eropa mendapat kuota 25 kursi di Volksraad, maka dengan perhitungan yang sama, orang-orang pribumi seharusnya mendapat kuota 7100 kursi. Sebagai balasan, seorang Eropa anggota Volksraad menjawab bahwa sistem parlementer, termasuk Volksraad di dalamnya, adalah produk pemikiran orang Barat dan kurang cocok untuk orang Timur.

Di dalam Volksraad, para pemimpin Belanda berupaya memecah para pribumi ke dalam kubu "evolusioner" yang dianggap baik dan kubu "revolusioner" yang dianggap buruk karena terdiri atas para pribumi yang nasionalis. Para pemimpin Belanda di Volksraad berusaha mengadu domba antar kedua kubu tersebut. Soangkupon beralih ke posisi yang semakin radikal selama jabatannya di Volksraad.

Orang-orang Eropa di Volksraad mempersekusi anggota Partai Nasional Indonesia pimpinan Sukarno dan banyak di antaranya yang bergabung dalam kubu sauvinistik pro Eropa, yang dinamai Klub Tanah Air (). Sebagai respons, pada Januari 1930, Mohammad Husni Thamrin membentuk kelompok nasionalis yang dinamai Fraksi Nasional (), yang terdiri dari Mangaraja Soangkupon, R. P. Suroso, Dwijo Sewoyo, Mukhtar, Datuk Kayo, Sutadi, dan Pangeran Ali. Tujuan utama mereka adalah memerdekakan Indonesia dari Belanda sesegera mungkin dan menghadapi bersama taktik politik pecah belah buatan Belanda. Pada Juni 1931, Mangaraja Soangkupon terpilih kembali sebagai anggota Volksraad. Pada pemilihan kali ini, dr. Abdul Rasyid Siregar, adik dari Mangaraja Soangkupon, juga terpilih sebagai anggota. Pada Juni 1935, Mangaraja Soangkupon kembali terpilih sekali lagi sebagai anggota Volksraad. Selama periode ini, Mangaraja Soangkupon menjadi panitia reformasi pendidikan bersama Loa Sek Hie, Oto Iskandar di Nata, dan beberapa anggota Volksraad lainnya

Mangaraja Soangkupon tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatra Timur di depan Volksraad. Pada penghujung tahun 1930-an, dia menyuarakan tuntutan para petani Sumatra yang kelaparan karena praktik pengelolaan perkebunan yang memprioritaskan mengekspor hasil kebun. Pada tahun 1939, Mangaraja Soangkupon kembali memenangkan pemilihan anggota Volksraad. Adiknya, Abdul Rasyid, awalnya gagal pada putaran pertama, namun akhirnya dinyatakan menang pada putaran berikutnya. Pada pemilihan kali ini, Mangaraja ditantang oleh calon konservatif asal Medan, yakni seorang Melayu dengan sosok yang lebih moderat. Namun, Mangaraja Soangkupon berhasil memenangkan pemilihan itu.

Pada Juli 1939, Mangaraja Soangkupon mengundurkan diri dari Fraksi Nasional dan membentuk kelompok baru di Volksraad, yang dinamainya Grup Nasionalis Indonesia (). Dia sekaligus mengetuai kelompok baru ini. Anggota dari kelompok baru ini, di antaranya adalah Abdul Rasyid Siregar (adiknya sendiri),  Mohammad Yamin, dan Tadjuddin Noor. Pada saat itu, dia juga menuduh pemerintah Hindia Belanda telah merendahkan posisi Volksraad dibanding dekade sebelumnya dan secara khusus mengabaikan keinginan para anggota pribumi di Volksraas.

Pada November 1939, juga atas dampak Perang Dunia II, Mangaraja Soangkupon dan anggota grupnya mengirimkan petisi kepada Tweede Kamer di Belanda untuk mendesak pendirian parlemen Hindia Belanda yang utuh dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Petisi tersebut menyatakan bahwa 20 tahun telah berlalu sejak 1918, saat Belanda mendeklarasikan janji menuju pemerintahan mandiri di Hindia Belanda. Petisi tersebut juga mengimbau pemerintah Belanda untuk menaati klaimnya sendiri yang mendukung kaum nasionalis reformis dan menolak kaum radikal. Selain itu, petisi tersebut juga menyoroti posisi Hindia Belanda yang sangat jauh dari Belanda sendiri, sehingga Hindia Belanda tidak dapat serta merta bergantung pada dukungan, pertahanan militer, dan arahan langsung dari Belanda, sementara Eropa sendiri masih dalam keadaan perang.

Pada tahun 1940, Mangaraja Soangkupon dicibir oleh media massa kolonial atas pernyataannya di Volksraad, bahwa pemerintah Belanda dan pejabat-pejabat Eropa hanya mengenali wilayah-wilayah luar dari Hindia Belanda lewat penarikan pajak sehingga menyebabkan kelaparan dan kerugian bagi penduduk. Di tahun yang sama, Mangaraja Soangkupon dianugrahi Orde Oranye-Nassau.

Pada September 1941, berlangsung perdebatan di Volksraad tentang pemberian hak pilih bagi perempuan (termasuk perempuan Hindia Belanda). Mangaraja Soangkupon termasuk barisan anggota yang menolak, bersama dengan T. de Raadt dan Loa Sek Hie.