Jelaskan Sejarah dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Organisasi ini memulai sejarahnya pada tanggal 11 Februari 1965 saat Presiden Soekarno membentuk Komando Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya (Kopro Banjir) untuk mencegah dan mengendalikan banjir di Jakarta melalui program penanganan jangka pendek dan menyusun perencanaan sistem drainase jangka panjang. Presiden Soekarno juga menunjuk Suyono Sosrodarsono sebagai pemimpin pertama dari organisasi ini. Kopro Banjir kemudian berhasil menyusun buku “Pola Induk Tata Pengairan DCI Jakarta Raya" yang antara lain merekomendasikan pembangunan waduk di Pluit, Setiabudi, Tomang, dan Grogol; pembangunan polder di Melati, Pluit, Grogol, Setiabudi Barat, dan Setiabudi Timur; pembangunan sodetan di Kali Grogol dan Kali Pesanggrahan, serta pembangunan gorong-gorong di Jl. Jenderal Sudirman.

Pada tahun 1972, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Ir. Sutami, meneken perjanjian bantuan teknis dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mr. Hugo Scheltema, untuk menyusun rencana induk drainase dan pengendalian banjir di Jakarta. Bantuan teknis dari Belanda diberikan melalui NEDECO yang kemudian mengutus Prof. H.J. Schoemaker. Sementara dari pihak Indonesia, Direktorat Jenderal Pengairan antara lain mengutus pimpinan dari Kopro Banjir, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Dinas Tata Kota DKI Jakarta, dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk ikut menyusun rencana induk tersebut.

Tim lalu berhasil menyusun Masterplan of Drainage and Flood Control of Jakarta yang kemudian dikenal sebagai 'Masterplan 1973'. Masterplan tersebut antara lain merekomendasikan pembangunan saluran kolektor air di Jakarta bagian barat (Cengkareng Drain) dan timur (Cakung Drain); perbaikan sistem drainase di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat yang terletak di hilir Kanal Banjir Barat; pembangunan saluran drainase Sunter Barat dan Sunter Timur untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta Timur; pemasangan pompa untuk menguras air yang tertampung di polder-polder yang telah dibangun di Jakarta Barat dan Jakarta Timur; serta pembangunan Kanal Banjir Timur.

Pada tahun 1984, nama organisasi ini diubah menjadi Badan Pelaksana Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya (Proyek Banjir Jaya). Pada tahun 1992, nama organisasi ini kembali diubah menjadi Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (Proyek Ciliwung Cisadane), dengan wilayah kerjanya juga diubah, dari yang awalnya hanya meliputi Jakarta menjadi meliputi WS Ciliwung-Cisadane. Pada tahun 1994, status organisasi ini dinaikkan menjadi proyek induk dengan nama Badan Pelaksana Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (PIPWS Ciliwung Cisadane), karena membawahi lebih dari satu proyek.

Pada tahun 1997, bersama JICA, organisasi ini menyusun Masterplan for Comprehensive River Water Management Plan in Jabodetabek yang kemudian biasa disebut sebagai 'Masterplan 1997'. Pasca diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, pada tahun 2007, nama organisasi ini diubah menjadi seperti sekarang dengan wilayah kerjanya meliputi WS Ciliwung-Cisadane dan WS Kepulauan Seribu. Pada tahun 2015, WS Kepulauan Seribu tidak lagi digolongkan sebagai WS lintas provinsi, sehingga sejak saat itu, organisasi ini hanya bertugas mengelola sumber daya air di WS Ciliwung-Cisadane.