Jelaskan Pasca perang dari Japan Post Bank

Sistem perbankan Jepang hancur saat perang berakhir. Suku bunga tabungan pun menjadi negatif, karena deposan menarik uangnya yang kehilangan nilai akibat inflasi selama perang. Riwayat transaksi dari 52 juta rekening juga hancur akibat perang. Investasi sebesar ¥6 milyar dari sistem tabungan pos di teritori kolonial Jepang juga lenyap, karena pemerintah kesulitan untuk mengendalikan ekonomi domestik.

Untuk mempromosikan tabungan yang dapat digunakan untuk membangun kembali ekonomi, pejabat Jepang pun membuat banyak pernyataan untuk mendorong masyarakat menghemat pengeluaran dan melakukan sejumlah upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Jepang pada sistem keuangan. Mulai dekade 1950-an, tabungan pos tumbuh stabil dan pangsa pasarnya hampir sama dengan bank swasta, berkat banyaknya kantor pos, produk yang menarik, dan perlakuan pajak yang berbeda.

Selama pendudukan Sekutu atas Jepang, tabungan pos hanya boleh diinvestasikan pada obligasi pemerintah, sementara lembaga keuangan swasta terutama bertanggung jawab untuk menyediakan pinjaman bagi masyarakat. Setelah adanya revisi pendanaan publik pada tahun 1951, karena adanya kebutuhan untuk mendanai pembangunan kembali ekonomi dan Perang Korea, tabungan pos kembali hanya dapat disimpan di Kementerian Keuangan dan diinvestasikan ke industri melalui Fiscal Investment and Loan Program (FILP). Perusahaan keuangan lalu didirikan oleh pemerintah untuk memberi pinjaman kepada pemerintah dan industri, sehingga berkontribusi pada pengembangan industri dan pertumbuhan ekonomi. Mulai tahun 1953, tabungan pos yang didistribusikan melalui FILP mencapai sepertiga hingga separuh dari anggaran negara. Pada tahun 2001, di tengah kontroversi mengenai privatisasi Japan Post Bank dan pengaruh politik mengenai penggunaan dana FILP, sebuah reformasi dilakukan, sehingga mengakhiri hubungan resmi antara FILP dan Japan Post Bank, namun pada prakteknya, dana Japan Post Bank tetap disalurkan melalui FILP.