Jabarkan Reformasi terbaru dari Dewan Keamanan Nasional (Turki)

Dalam pemenuhan tuntutan politik UE untuk memulai rencana negosiasi keanggotaan, kriteria Kopenhagen, Turki telah mengeluarkan sejumlah reformasi yang bertujuan untuk memperkuat kontrol sipil atas militer. Reformasi ini terutama berfokus pada MGK, tugas, fungsi, dan komposisinya. Pada tanggal 23 Juli 2003 Majelis Agung Nasional Turki mengesahkan "paket reformasi ketujuh", yang bertujuan untuk membatasi peran militer, melalui reformasi MGK. Menurut sebuah editorial di Financial Times, paket reformasi ketujuh tidak lebih dari sebuah "revolusi tenang".

Pertama, digarisbawahi bahwa MGK adalah badan konsultatif, sekarang mayoritas sipil. Paket reformasi ke-7 memungkinkan pengangkatan Sekretaris Jenderal MGK sipil, yang terjadi pertama kali pada Agustus 2004. Dewan tidak lagi memperluas kewenangan eksekutif dan pengawasan, dan misalnya tidak lagi memiliki kewenangan atas nama presiden dan perdana menteri untuk menindaklanjuti pelaksanaan 'rekomendasi' MGK. Selain itu, MGK tidak lagi memiliki akses tak terbatas ke semua lembaga sipil. MGK tidak lagi memiliki perwakilan di Badan Pengawas Sinema, Video dan Musik. Namun perwakilan ini masih diwakili di lembaga-lembaga sipil seperti Dewan Tinggi Radio dan TV (RTÜK) dan Komisi Pendidikan Tinggi (YÖK), tetapi setelah kritik dalam laporan Komisi Eropa tahun 2003, perwakilan ini ditarik dari kedua lembaga tersebut pada tahun 2004.

Terlepas dari perubahan institusional yang mengesankan, laporan Komisi Eropa tahun 2004 menyimpulkan bahwa "Meskipun proses penyelarasan hubungan sipil-militer dengan praktik UE sedang berlangsung, Angkatan Bersenjata di Turki terus memberikan pengaruh melalui serangkaian saluran informal". Dalam laporan Komisi tahun berikutnya disebutkan bahwa: "Reformasi hubungan sipil-militer terus berlanjut, tetapi angkatan bersenjata masih memberikan pengaruh yang signifikan dengan mengeluarkan pernyataan publik tentang perkembangan politik dan kebijakan pemerintah".

Sebelum reformasi, MGK diam-diam memengaruhi opini publik melalui Komando Humas (). Departemen telah dibubarkan.