Gw mau tau Masa bebas dari Penyakit mulut dan kuku di Indonesia

Indonesia mendeklarasikan diri bebas dari PMK pada 1986 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.510/5/1986. Status bebas ini diakui secara internasional melalui Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) Nomor XI Tahun 1990. Sejak saat itu, Indonesia dinyatakan sebagai negara bebas PMK tanpa menerapkan vaksinasi. Untuk memastikan status bebas PMK ini, Pusat Veteriner Farma, sebuah unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian melaksanakan surveilans secara rutin dalam rangka membuktikan status bebas PMK dan mendeteksi secara dini keberadaan PMK di Indonesia.

Pada dasawarsa 2010-an, rencana pemerintah untuk mengimpor hewan rentan PMK (sapi dan kerbau) serta produk hewan (daging dan jeroan) dari negara yang belum berstatus bebas PMK memunculkan kekhawatiran dari beberapa pihak, seperti perhimpunan peternak dan pengamat. Sebelumnya, Indonesia hanya mengimpor hewan dan produk hewan dari negara berstatus bebas PMK, misalnya Australia. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan impor berbasis negara memberi keterbatasan dan menimbulkan ketergantungan kepada negara tertentu. Perubahan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dari UU Nomor 18 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 41 Tahun 2014 memungkinkan Indonesia melakukan impor dari zona bebas penyakit hewan. Ketentuan impor yang sebelumnya hanya berbasis negara berubah menjadi berbasis zona dalam suatu negara. Pemerintah kemudian mengimpor daging kerbau beku dari India yang belum berstatus bebas PMK, tetapi memiliki zona bebas PMK dan memiliki program pengendalian resmi yang diakui WOAH. Selain itu, daging kerbau beku yang diimpor tergolong komoditas aman untuk PMK karena telah memenuhi persyaratan teknis berupa daging tanpa tulang dan tanpa kelenjar limfa, telah dimaturasi dalam suhu 2 oC selama minimum 24 jam, dan memiliki nilai pH kurang dari 6,0 pada saat diuji di tengah kedua otot longissimus dorsi. Dokumen analisis risiko yang disusun oleh Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan menyimpulkan bahwa estimasi risiko masuknya PMK dari India ke Indonesia melalui daging kerbau tanpa tulang adalah "dapat diabaikan".

Pada tahun 2015, pengujian yudisial dilakukan terhadap UU Nomor 41 Tahun 2014. Muatan yang diuji adalah ketentuan impor berbasis zona. Terhadap pengujian ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemasukan produk hewan dari zona dalam suatu negara hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak dan dengan menerapkan pengamanan maksimum.

Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2016 menyatakan bahwa risiko masuknya virus PMK melalui pemasukan daging ilegal di Entikong, perbatasan darat Indonesia–Malaysia, adalah sangat rendah. Hingga tahun 2021, Indonesia masih dinyatakan sebagai negara bebas PMK berdasarkan Resolusi WOAH Nomor 88 Tahun 2021.