Jelaskan Pemilukada 2005 dari Badrul Kamal

Setelah purna tugas dari jabatan Wali Kota, Badrul diusung oleh Koalisi Kebersamaan, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) sebagai calon Wali Kota Depok didampingi oleh seorang anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PPP, Syihabuddin Ahmad. Pada 13 April 2005, PDI-P, PPP, dan PDS menarik kembali dukungannya terhadap Badrul untuk mendukung wakilnya di pemerintahan, Yus Ruswandi sebagai calon Wali Kota. Partai Demokrat menarik dukungannya terlebih dulu untuk mengusung calon lain setelah sebelumnya menyatakan akan mencalonkan Badrul Kamal.

Setelah perhitungan suara pasca pemilihan kepala daerah, pasangan calon Nur Mahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera unggul suara dan dinyatakan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih menurut Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok. Akibatnya, pendukung loyalis Badrul Kamal melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Depok hingga kantor Departemen Dalam Negeri. Atas hasil dari perhitungan suara tersebut, Badrul mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat bersama dengan tim pengacaranya. Usahanya tersebut membuahkan hasil. Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad dinyatakan menang atas pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Hasil tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung, meskipun keputusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat diputuskan setelah 14 hari Badrul mengajukan gugatan.

Setelah Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan kemenangan sah Badrul Kamal, DPRD Kota Depok menyerukan kepada Menteri Dalam Negeri agar segera dilakukan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Sebaliknya, tim kuasa hukum dari pasangan calon Nur Mahmudi-Yuyun tidak mengindahkan pernyataan dari DPRD Kota Depok dan menginginkan agar pelantikan ditunda. Akan tetapi, DPRD Kota Depok memberi keterangan bahwa apabila Mahkamah Agung membatalkan kemenangan Badrul, maka DPRD Kota Depok bersedia memberi peluang kepada kandidat yang terpilih. Pihak KPUD Kota Depok sendiri melayangkan Peninjauan Kembali terhadap Mahkamah Agung.

Pada 16 Desember 2005, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali dengan hasil membatalkan kemenangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad. Pada akhirnya, pendukung loyalis Badrul menurunkan massa untuk berdemonstrasi menolak keputusan Mahkamah Agung tersebut. Aksi ini dilakukan di depan Balai Kota Depok dengan diikuti oleh beberapa organisasi masyarakat dan partai politik, seperti Partai Golkar, PKB, PAN, dan PPP, serta para aktivis Kota Depok.

Terakhir, kubu Badrul mengajukan permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal 2006. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan uji sengketa atas kewenangan lembaga tinggi negara. Berdasarkan putusannya, MK menetapkan ketetapan yang sama dengan Mahkamah Agung, yakni membatalkan kemenangan Badrul. Dengan demikian, ditetapkan oleh MK bahwa Nur Mahmudi-Yuyun terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.