Coba jelasin Akuisisi Rajawali dari Eagle High Plantations dong

Namun, di tahun ini (tepatnya pada 12 Desember 2013), juga terjadi pelepasan saham oleh beberapa pemegang saham BW Plantation, seperti Fendalton Investments Pte. Ltd. dan PT Mitra Energi Global yang menjual sahamnya kepada Matacuna Group yang berbasis di British Virgin Islands senilai 558,3 juta (12,9%) saham dengan harga Rp 605,8 miliar. Terkuak kemudian bahwa Matacuna merupakan lengan salah satu konglomerasi di Indonesia, Rajawali Corpora. Di bulan September 2014, tercatat Rajawali sudah memiliki 21,54% saham, dari Matacuna dan beberapa pemegang saham lain yang baru dibelinya, menjadikannya pemegang saham terbesar kedua setelah pengendali PT BW Investindo (35,11%).

Setelah masuknya Rajawali, pihak BW Plantation mengumumkan rencana akuisisi Golden Eagle Holdings Pte. Ltd., anak usaha Green Eagle Palm Ltd., yang juga dimiliki oleh Rajawali Corpora senilai Rp 10,53 triliun. Dengan akuisisi ini, diperkirakan lahan sawit BW Plantation akan menjadi lebih dari 419.000 ha dari hanya 94.000 ha saat itu. Selain itu, kapasitas pabrik pengolahannya juga akan menjadi 2 juta ton/tahun, lahan tertanam menjadi 147.000 ha dan produksi CPO perusahaan menjadi 307.000 ton/tahun. Golden Eagle Holdings sendiri merupakan perusahaan kelapa sawit yang sudah berdiri sejak 2011, awalnya merupakan kongsi Rajawali dengan Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd., anak usaha Louis Dreyfus Company, Prancis. Namun, belakangan Louis Dreyfus keluar dari kerjasama itu pada Juli 2014 setelah seluruh sahamnya dibeli Rajawali. Golden Eagle tercatat memiliki lahan di Papua, Kalimantan Selatan, Barat dan Tengah yang memperkerjakan 2.000 orang dengan kapasitas produksi 100.000 ton minyak sawit. Hingga akhir Juni 2014, Golden Eagle memiliki aset Rp 6,96 triliun serta 66.750 ha kebun sawit dan cadangan di daerah lain seperti Jambi, Sumatra Barat, dan Sulawesi, yang total keseluruhannya mencapai 196.000 ha. Belakangan, luas lahan milik Golden Eagle Holdings juga ditambah dengan akuisisi lahan sawit lainnya milik Rajawali sebesar 129.000 ha di bulan Agustus 2014.

Akuisisi itu rupanya diiringi dengan proses rights issue yang dianggap terbesar kedua saat itu di Indonesia - senilai Rp 10-11 triliun. Dalam transaksi yang tuntas pada Desember 2014 ini, Rajawali (lewat PT Rajawali Capital International) menjadi pengendali baru BW Plantation dengan kepemilikan 74%, mengambilalih sahamnya dari beberapa pemegang saham lama. Rajawali kemudian juga menempatkan orangnya di kursi Komisaris Utama menggantikan Tjipto Widodo. Pembelian 100% saham Golden Eagle Holdings Pte. Ltd. kemudian selesai dilakukan pada 24 Desember 2014, dimana dari dana hasil rights issue yang mencapai Rp 10,8 triliun, sekitar Rp 10,5 triliunnya digunakan untuk akuisisi perusahaan tersebut. Sisa dananya sendiri, diperkirakan akan digunakan untuk modal kerja. Akuisisi ini membuat posisi BWPT naik sebagai perusahaan publik yang memiliki lahan sawit terbesar kedua di Indonesia. Seiring pengambilalihan perusahaan ini oleh Rajawali dan backdoor listing usaha sawitnya, pada 27 November 2014, nama PT BW Plantation Tbk resmi berganti menjadi PT Eagle High Plantations Tbk. Eagle High menjadi konsolidasi bisnis kelapa sawit Rajawali yang sudah digarap grup ini sejak 2000-an. Pasca-akuisisi ini, Eagle High Plantations menargetkan produksi CPO perusahaan naik menjadi 350.000 ton, kapasitas pabrik pengolahan menjadi 385 ton/jam (yang akan menjadi 550 ton/jam seiring penyelesaian pabrik di Papua, Kalimantan Timur, Tengah dan Barat pada 2016) serta menganggarkan belanja modal Rp 1,3 triliun. Tercatat, landbank Eagle High pasca transaksi diatas mencapai 425.000 ha, dengan 67%-nya ada di Kalimantan, 9% di Papua, 19% di Sulawesi dan 5% di Sumatra, dengan 152.000 ha-nya sudah ditanami kelapa sawit.

Hanya beberapa bulan setelah akuisisi tersebut, Rajawali sukses mengundang FGV Holdings Berhad, perusahaan milik Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA, BUMN Malaysia) untuk menjadi investor di Eagle High. Pada 12 Juni 2015, Rajawali dan FGV mengumumkan kesepakatan dimana FGV akan membeli 37% saham Eagle High (senilai US$ 680 juta) dan 95% bisnis gula milik Rajawali. Pada 23 Desember 2016, transaksi yang mencapai Rp 6,9 triliun (US$ 505,4 juta) tersebut resmi dilakukan, meskipun banyak analis di Malaysia melihat transaksi itu "kemahalan" (dihargai Rp 774/lembar saham) dibanding saat Rajawali dahulu membeli BW Plantation dan harga saham Eagle High saat diperdagangkan yang mencapai Rp 74, belum lagi masalah-masalah yang bisa muncul seperti kondisi FELDA yang sejak 2013 mulai memburuk, serta kondisi keuangan Eagle High yang masih belum stabil. Pembelian ini rupanya terkait dengan politik: bahwa Perdana Menteri Malaysia saat transaksi itu dilakukan adalah Najib Razak, rekan dekat pemilik Rajawali (dan Eagle High), Peter Sondakh. Akibatnya, sejak pemerintahan Najib jatuh di tahun 2018, makin banyak seruan untuk melepaskan saham FELDA dalam opsi put option kepada Rajawali dan meminta grup itu mengembalikan dana pembelian 37% saham Eagle High.

Di luar polemik masuknya FGV tersebut, sebenarnya masih ada perkembangan menarik lain tentang Eagle High. Pada tahun 2016 misalnya, perusahaan menargetkan ekspansi pabrik pengolahan sawitnya di Papua dan Kalimantan. Selain itu, tercatat beberapa anak usaha perusahaan ini juga telah memperoleh serfitikat ISPO pada 2018. Pada tahun itu juga, perusahaan berhasil mencatatkan untung setelah merugi sejak 2015, dikarenakan produksi tandan buah segar yang naik 33%, mencapai 1,80 juta ton. Produksi CPO dan palm kernel juga naik 24% dan 29% menjadi 383.000 ton dan 63.000 ton. Namun, tekanan yang belakangan dihadapi, juga membuat perusahaan tidak melakukan ekspansi dan fokus pada 140.000 ha lahan sawit yang sudah ditanam secara efisien dan efektif. Baru-baru ini, Eagle High juga melepas sejumlah anak usahanya. Pada 16 April 2021, telah dilepas PT Angrolestari Kencana Makmur dan PT Bumi Sawit Utama, PT Prima Cipta Selaras di bulan November 2021, dan PT Sawit Sukses Sejahtera di tanggal 16 Maret 2021 kepada pihak ketiga sebagai bentuk efisiensi dan untuk pembiayaan pembayaran utang.