Coba jelasin Mesir dan Sungai Nil dari Politik air di Cekungan Sungai Nil dong

Peradaban Mesir telah bertahan dengan memanfaatkan pengelolaan air dan pertanian selama sekitar 5.000 tahun di lembah Sungai Nil. Orang Mesir mempraktikkan irigasi cekungan, suatu bentuk pengelolaan air yang disesuaikan dengan naik turunnya Sungai Nil secara alami. Sejak sekitar 3000 SM, orang Mesir membangun tepian tanah untuk membentuk cekungan banjir dengan berbagai ukuran yang diatur oleh pintu air untuk mengalirkan air ke dalam cekungan di mana ia akan duduk sampai tanahnya jenuh, airnya kemudian dikeringkan, dan tanaman ditanam. Metode pertanian ini tidak menguras nutrisi tanah atau menyebabkan masalah salinisasi yang dialami oleh metode pertanian modern.

Perjanjian yang mempengaruhi penggunaan air Nil

Berbagai perjanjian dan pakta telah menghasilkan hak yang tidak merata atas penggunaan air Sungai Nil antara negara-negara di Daerah Aliran Sungai Nil.

15 April 1891 – Pasal III Protokol Anglo-Italia. Pasal III menyatakan bahwa "Pemerintah Italia berjanji untuk tidak membangun di Sungai Atbara, mengingat pentingnya irigasi, pekerjaan apa pun yang mungkin mengubah debit alirannya menuju Sungai Nil". Bahasa yang digunakan dalam pasal ini terlalu kabur untuk memberikan hak kepemilikan atau hak penggun[ <span title="This claim needs references to reliable sources. (July 2021)">rujukan?</span> ]aan air yang jelas.

15 Mei 1902 – Pasal III Perjanjian antara Inggris Raya dan Ethiopia. Pasal tiga menyatakan “Yang Mulia Kaisar Menilik II, Raja dari Raja-Raja Etiopia, melibatkan diri dengan Pemerintah Yang Mulia Britania untuk tidak membangun atau mengizinkan dibangunnya pekerjaan apa pun di sepanjang Sungai Nil Biru, Danau Tana, atau Sobat, yang akan menahan aliran air mereka kecuali atas persetujuan Pemerintah Yang Mulia Britania dan Pemerintah Sudan." Perjanjian ini menjadi salah satu perjanjian yang paling diperebutkan atas penggunaan perairan Nil. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk membangun perbatasan antara Ethiopia dan Sudan. Salah satu pasalnya, nomor III, terkait pemanfaatan air Nil. Versi bahasa Inggris, seperti yang diulas oleh Inggris dan kemudian oleh Sudan, berbunyi: "Yang Mulia Kaisar Menilik II, Raja dari Raja-Raja di Ethiopia, mengikatkan diri pada Pemerintah Yang Mulia Britannia untuk tidak membangun atau mengizinkan dibangunnya pekerjaan apa pun di sepanjang Nil Biru, Danau Tana, atau Sobat, yang akan menahan aliran air mereka kecuali atas persetujuan Pemerintah Yang Mulia Britania dan Pemerintah Sudan." Versi Amharik, bagaimanapun, memberikan arti dan pemahaman yang berbeda ke Ethiopia dan "tidak pernah diratifikasi oleh negara ini."

9 Mei 1906 – Pasal III Perjanjian antara Inggris dan Pemerintah Negara Merdeka Kongo. Pasal III menyatakan "Pemerintah negara merdeka Kongo berjanji untuk tidak membangun, atau membiarkan dibangun, pekerjaan apa pun di atas atau di dekat sungai Semliki atau Isango yang akan mengurangi volume air yang memasuki Danau Albert kecuali dengan persetujuan Pemerintah Sudan. Pemerintah". Belgia menandatangani perjanjian ini atas nama Kongo meskipun perjanjian tersebut hanya menguntungkan pengguna hilir perairan Nil dan membatasi orang-orang Kongo untuk mengakses bagian Sungai Nil mereka.

13 Desember 1906 – Pasal 4(a) Traktat Tripartit (Inggris-Prancis-Italia). Pasal 4(a) menyatakan “Bertindak bersama-sama... untuk menjaga; ...kepentingan Britania Raya dan Mesir di Lembah Sungai Nil, lebih khusus mengenai pengaturan perairan sungai itu dan anak-anak sungainya (pertimbangan yang diberikan kepada kepentingan lokal) tanpa mengurangi kepentingan Italia". Perjanjian ini, pada dasarnya, menolak hak kedaulatan Ethiopia atas penggunaan airnya sendiri. Ethiopia telah menolak perjanjian itu meski kekuatan militer dan politik mereka tidak cukup untuk mendapatkan kembali kuasa terkait penggunaan air Sungai Nil.

Pertukaran catatan tahun 1925 antara Inggris dan Italia tentang Danau Tana yang menyatakan ". . . Italia mengakui hak hidrolik sebelumnya dari Mesir dan Sudan... untuk tidak membangun di atas air hulu Sungai Nil Biru dan Sungai Nil Putih (Sobat) dan anak-anak sungai serta limbahnya pekerjaan apa pun yang mungkin mengubah alirannya ke sungai utama." Ethiopia menentang perjanjian tersebut dan memberi tahu kedua belah pihak tentang keberatannya:

"Kepada pemerintah Italia: Fakta bahwa Anda telah mencapai kesepakatan, dan fakta bahwa Anda menganggap perlu untuk memberi kami pemberitahuan bersama tentang kesepakatan itu, jelaskan bahwa niat Anda adalah untuk memberikan tekanan, dan dalam pandangan kami, sekaligus menimbulkan pertanyaan sebelumnya. Oleh karena itu, pertanyaan yang membutuhkan pemeriksaan awal ini harus diajukan ke hadapan Liga Bangsa-Bangsa.”"Kepada pemerintah Inggris: Pemerintah Inggris telah mengadakan negosiasi dengan Pemerintah Ethiopia sehubungan dengan proposalnya, dan kami telah membayangkan bahwa, apakah proposal itu berlaku atau tidak, negosiasi akan diselesaikan dengan kami; kami tidak akan pernah menduga bahwa Pemerintah Inggris akan mencapai kesepakatan dengan Pemerintah lain mengenai Danau kita."Ketika sebuah penjelasan diminta dari pemerintah Inggris dan Italia oleh Liga Bangsa-Bangsa, mereka membantah menantang kedaulatan Ethiopia atas Danau Tana. Namun demikian, tidak ada mekanisme eksplisit untuk menegakkan perjanjian tersebut. Mekanisme yang andal dan mandiri yang dapat melindungi hak milik setiap pemangku kepentingan sangat penting jika prinsip pembangunan air internasional yang berkelanjutan secara ekonomi dan ekologis ingin diterapkan.

7 Mei 1929 - Perjanjian antara Mesir dan Sudan Anglo-Mesir. Perjanjian ini termasuk:

Mesir dan Sudan masing-masing memanfaatkan 48 dan 4 miliar meter kubik aliran Sungai Nil per tahun;

Aliran Sungai Nil selama 20 Januari hingga 15 Juli (musim kemarau) akan dicadangkan untuk Mesir;

Mesir berhak memantau aliran Nil di negara-negara hulu;

Mesir memiliki hak untuk melakukan proyek-proyek yang berhubungan dengan sungai Nil tanpa persetujuan dari negara-negara tepi hulu sungai.

Mesir memiliki hak untuk memveto setiap proyek konstruksi yang akan merugikan kepentingannya.

Akibatnya, perjanjian ini memberi Mesir kendali penuh atas Sungai Nil selama musim kemarau ketika air paling dibutuhkan untuk irigasi pertanian. Ini juga sangat membatasi jumlah air yang dialokasikan untuk Sudan dan tidak menyediakan air ke negara bagian riparian lainnya.

Perjanjian Perairan Nil 1959 antara Sudan dan Mesir untuk pemanfaatan kendali penuh perairan Nil. Perjanjian ini termasuk:

Kontroversi tentang jumlah rata-rata aliran Nil tahunan diselesaikan dan disetujui menjadi sekitar 84 miliar meter kubik yang diukur di Bendungan Tinggi Aswan, di Mesir.

Perjanjian tersebut memungkinkan seluruh aliran tahunan rata-rata Sungai Nil dibagi antara Sudan dan Mesir masing-masing sebesar 18,5 dan 55,5 miliar meter kubik.

Kehilangan air tahunan karena penguapan dan faktor lainnya disepakati sekitar 10 miliar meter kubik. Kuantitas ini akan dipotong dari hasil Sungai Nil sebelum bagian diberikan ke Mesir dan Sudan.

Jika klaim berlaku dan air Nil harus dibagi dengan negara tepi sungai lain, jumlah yang dialokasikan akan dikurangi dari Sudan dan Mesir dan alokasi dari bagian yang sama dari volume Sungai Nil yang diukur di Aswan.

Perjanjian tersebut memberi Mesir hak untuk membangun Bendungan Tinggi Aswan yang dapat menyimpan seluruh aliran Sungai Nil tahunan selama setahun.

Perjanjian ini memberikan Sudan untuk membangun Bendungan Rosario di Sungai Nil Biru dan, untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air dan irigasi lainnya sampai sepenuhnya memanfaatkan bagian Nilnya.

Komisi Teknis Gabungan Permanen akan dibentuk untuk mengamankan kerja sama teknis di antara mereka.