Saya mau tau Pemakaian dalam akademis dari Imperialisme sosial

Istilah ini juga telah digunakan sebagai perangkat konseptual oleh akademisi sayap kiri, khususnya dalam sejarah Jerman modern. Penggunaan frase akademis biasanya untuk menggambarkan pemerintah yang terlibat dalam imperialisme yang dimaksudkan untuk menjaga perdamaian sosial domestik. Sejarawan Jerman sayap kiri Hans-Ulrich Wehler telah mendefinisikan imperialisme sosial sebagai "pengalihan ketegangan internal dan kekuatan perubahan untuk mempertahankan status quo sosial dan politik", dan sebagai "ideologi defensif" untuk melawan "yang mengganggu". efek industrialisasi pada struktur sosial dan ekonomi Jerman". Menurut Wehler, imperialisme sosial adalah alat yang memungkinkan pemerintah Jerman untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah domestik dan melestarikan tatanan sosial dan politik yang ada. Wehler berpendapat bahwa elit dominan menggunakan imperialisme sosial sebagai perekat untuk menyatukan masyarakat yang retak dan mempertahankan dukungan populer untuk status quo sosial. Wehler berpendapat bahwa kebijakan kolonial Jerman pada tahun 1880-an adalah contoh pertama dari tindakan imperialisme sosial, dan diikuti oleh Rencana Tirpitz untuk memperluas Angkatan Laut Jerman mulai tahun 1897.

Masyarakat dan Liga Angkatan Laut Jerman dipandang sebagai instrumen pemerintah untuk memobilisasi dukungan publik. Tuntutan untuk mencaplok sebagian besar Eropa dan Afrika dalam Perang Dunia I dilihat oleh Wehler sebagai puncak imperialisme sosial.

Sejarawan Marxisme Inggris Geoff Eley berpendapat bahwa ada tiga kekurangan pada teori imperialisme sosial Wehler. Yang pertama adalah bahwa Wehler memuji para pemimpin seperti Laksamana Alfred von Tirpitz dan Pangeran Bernhard von Bülow dengan tingkat penglihatan yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya mereka miliki. Yang kedua adalah bahwa banyak kelompok penekan sayap kanan yang menganjurkan kebijakan imperialis untuk Jerman bukanlah ciptaan pemerintah, dan pada kenyataannya seringkali menuntut kebijakan yang jauh lebih agresif daripada yang bersedia dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah banyak dari kelompok lobi imperialis ini menuntut kebijakan reformasi politik dan sosial di dalam negeri, selain imperialisme di luar negeri. Eley berpendapat bahwa yang dibutuhkan dalam berpikir tentang imperialisme sosial adalah gambaran yang lebih luas dengan interaksi dari atas dan bawah, serta pandangan yang lebih luas tentang hubungan antara imperialisme di luar negeri dan politik dalam negeri.

Salah satu kegunaan penting dari konsep imperialisme sosial adalah oleh sejarawan Inggris Marxis Timothy Mason yang berpendapat bahwa Perang Dunia II disebabkan oleh imperialisme sosial. Menurut Mason, kebijakan luar negeri Jerman didorong oleh pertimbangan politik dalam negeri, dan peluncuran Perang Dunia II pada tahun 1939 paling baik dipahami sebagai "varian biadab dari imperialisme sosial". Mason berargumen bahwa "Jerman Nazi pada suatu waktu selalu cenderung pada perang ekspansi besar". Namun, Mason menyatakan bahwa waktu perang semacam itu ditentukan oleh tekanan politik dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan ekonomi yang gagal. Menurut Mason, pada tahun 1939, ekonomi Jerman yang "terlalu panas" disebabkan oleh persenjataan kembali, kegagalan berbagai rencana persenjataan kembali yang disebabkan oleh kekurangan pekerja terampil, kerusuhan industri yang disebabkan oleh runtuhnya kebijakan sosial Jerman, dan penurunan tajam dalam kehidupan. standar untuk kelas pekerja Jerman memaksa Hitler berperang pada waktu dan tempat yang bukan pilihannya. Mason berpendapat bahwa, ketika dihadapkan pada krisis sosio-ekonomi yang dalam, kepemimpinan Nazi telah memutuskan untuk memulai kebijakan luar negeri "hancurkan dan rebut" yang kejam untuk merebut wilayah di Eropa Timur yang dapat dijarah tanpa belas kasihan untuk mendukung standar hidup di Jerman. Mason menggambarkan kebijakan luar negeri Jerman didorong oleh sindrom oportunistik "korban berikutnya" setelah Anschluss, di mana "niat agresif yang tidak beraturan" dipupuk oleh setiap langkah kebijakan luar negeri yang berhasil.