Jelaskan Tanggapan hukum dari Kebobolan Bendungan Kakhovka

Menurut mantan Wakil Jaksa Agung Ukraina Gyunduz Mamedov, Ukraina harus mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk dewan penasehat sebagai tanggapan atas pelanggaran Konvensi Modifikasi Lingkungan, di mana Ukraina dan Rusia menjadi anggota dari konvensi tersebut. Mamedov juga mengatakan bahwa kasus tersebut harus diajukan ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan.

Penasihat hukum Greenpeace Daniel Simons mengatakan pada 13 Juni 2023 bahwa persidangan terhadap pelaku perusakan bendungan dapat dilakukan di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), jika cukup bukti muncul. "Pasal 8(2)(b)(iv) Statuta Roma [Pengadilan Pidana Internasional] mengkualifikasikan sebagai kejahatan serangan yang disengaja yang menyebabkan kerusakan yang luas, permanen, dan serius terhadap lingkungan alam sekitarnya, yang jelas berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer umum yang konkret dan segera diharapkan hasilnya," katanya. Penyelidik ICC telah mengevaluasi bukti kerusakan yang disebabkan infrastruktur kritis dan sipil di Ukraina untuk menentukan apakah tuntutan pidana dibenarkan. Rusia, Amerika Serikat, dan China semuanya menolak untuk tunduk pada ICC. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden Rusia Vladimir Putin, sehubungan dengan pemindahan anak-anak secara ilegal dari Ukraina yang diduduki, sehingga dia dapat ditangkap jika dia menginjakkan kaki di salah satu dari 123 negara anggota ICC.

Kebobolan bendungan digambarkan oleh para pemimpin Barat sebagai kejahatan perang; Pasal 56 Protokol I Konvensi Jenewa (yang telah diratifikasi oleh Rusia dan Ukraina) melarang penghancuran yang disengaja terhadap "instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya" seperti bendungan.