Jelaskan Krisi pemerintahan 2021 dari Ulf Kristersson

Pada 29 Juni 2021, setelah Perdana Menteri Stefan Löfven digulingkan, Ketua Riksdag Andreas Norlén secara resmi menugaskan Kristersson untuk membentuk pemerintahan. Kristersson memiliki waktu hingga 3 Juli untuk melaporkan potensi pemerintahannya ke Norlén. Kristersson berencana untuk memimpin koalisi Partai Moderatnya, Demokrat Kristen, Demokrat Swedia, dan Liberal. Pada 1 Juli, Kristersson memberi tahu Ketua Riksdag bahwa dia tidak memiliki cukup dukungan untuk membentuk pemerintahan dan mengembalikan mandatnya.

Pemilihan umum 2022 dan pembentukan pemerintahan

Kristersson memimpin Partai Moderat selama kampanye 2022, meskipun partainya mengalami penurunan kursi dan kehilangan posisi kedua untuk pertama kalinya sejak 1976, blok kanan-tengah mendapat mayoritas mutlak, sehingga mengakibatkan pengunduran diri Magdalena Andersson dan nominasi sebagai Perdana Menteri oleh Ketua Riksdag Andreas Norlén. Kristersson telah mengisyaratkan preferensinya untuk pemerintahan koalisi antara Moderat, partainya sendiri, Demokrat Kristen, dan Liberal dengan dukungan Demokrat Swedia.

Pada 14 Oktober 2022, Kristersson menyampaikan Tidöavtalet, sebuah kesepakatan antara Moderat, Demokrat Kristen, Liberal dan Demokrat Swedia. Hal ini mengakibatkan tiga partai pertama mencari mandat untuk pemerintahan baru di Riksdag, dengan Partai Demokrat Swedia diberi pengaruh kuat sebagai kepercayaan dan pembekalan. Pada 17 Oktober 2022, Kristersson disetujui sebagai Perdana Menteri oleh Riksdag dengan 176 berbanding 173 suara.