Jelaskan Sengketa dari Newmont Nusa Tenggara

Newmont Nusa Tenggara terlibat sengketa dengan Pemerintah Indonesia. Sengketa ini berkaitan dengan status Newmont Nusa Tenggara sebagi investor di Indonesia. Pemerintah Indonesia menggugat Newmont Nusa Tenggara ke International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Pemerintah Indonesia memulai sengketa dengan PT Newmont Nusa Tenggara dengan klaim bahwa Newmont Nusa Tenggara telah gagal bayar terhadap kontrak karya yang mengenai kewajiban divestasi saham.

Dalam Pasal 24 angka 3 kontrak karya yang  disepakati pada tahun 1986, Pemerintah Indonesia memiliki saham Newmont Nusa Tenggara sebesar 20% hingga tahun 2004. Kemudian pada tahun 2006, Newmont Nusa Tenggara harus menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia sebesar 3% dan menjualnya lagi sebesar 7% pada tahun 2007. Klaim yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia bahwa Newmont Nusa Tenggara melalaikan kewajibannya. Karena hingga tanggal 11 Februari 2008, Newmont Nusa Tenggara belum menjual sahamnya dalam periode tersebut ke Pemerintah Indonesia. Akhirnya, Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan ke arbitrase internasional yang mulai diproses sejak 15 Juli 2008. Setelah melalui korespondensi, sidang tertutup diadakan pada tanggal 3–8 Desember 2008 di Jakarta.

Di sisi lain, Newmont Nusa Tenggara mengajukan permintaan ke pihak arbitrase internasional untuk menyatakan pihaknya tidak melakukan kelalaian. Alasan untuk permintaan ini adalah mencegah terjadinya terminasi kontrak. Newmont Nusa Tenggara meminta arbitrase internasional menetapkan keberlakuan hak penolakan pertama dalam penjualan sahamnya. Arbitrase internasional kemudian menyelesaikan sengketa ini dengan mengikuti aturan United Nation Commission on International Trade Law. Sengketa selesai pada tanggal 31 Maret 2009 dengan keputusan bahwa Newmont Nusa Tenggara harus melaksanakan seluruh perjanjiannya dengan Pemerintah Indonesia. Sehingga saham Newmont Nusa Tenggara sebesar 17% dijual kepada Pemerintah Indonesia. Newmont Nusa Tenggara juga diberikan pertanggungjawaban atas pembayaran biaya pengurusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia selama masa sengketa.

Hutan adat Masyarakat Adat Cek Bocek

Newmont Nusa Tenggara mengalami persaingan hak dalam pengelolaan sumber daya alam di hutan lindung dan kawasan tambang yang ada di Kabupaten Sumbawa. Persaingan ini terjadi antara Newmont Nusa Tenggara dengan Masyarakat Adat Cek Bocek dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai penengah. Wilayah sengketanya adalah kawasan Hutan Dodo Rinti yang ada di Pulau Sumbawa. Masyarakat Adat Cek Bocek ingin mempertahankan hak mereka atas hutan tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Sementara Newmont Nusa Tenggara memiliki kepentingan atas Hutan Dodo Rinti sebagai salah satu hasil konsesi kontrak karya penambangannya.

Wilayah yang dipersengketakan haknya oleh kedua pihak ini adalah wilayah adat Cek Bocek Selesek Rensuri. Wilayah ini terletak di bagian tengah ke arah selatan wilayah Kabupaten Sumbawa. Masyarakat Adat Cek Bocek telah memetakannya dengan luas sekitar 289 km2. Luas ini sekitar 3.46% dari luas Kabupaten Sumbawa. Sengketa diawali sejak klaim pemerintah bahwa wilayah tersebut merupakan hutan negara yang diberi hak izin konsesi kepada Newmont Nusa Tenggara sejak dekade 1980-an.