Saya mau tau Karir dan Pengalaman dari Muhammad Kholid

Kholid memulai karirnya sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI di Komisi XI DPR RI membidangi terkait keuangan, perbankan dan anggaran dari 2011-2013. Pada tahun 2013, Kholid diangkat menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua DPR RI Dr. Mohamad Sohibul Iman yang membidangi keuangan, perbankan dan anggaran. Pada 2014-2020, Kholid menjadi tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi X yang membidangi sektor pendidikan, ekonomi kreatif, dan pariwisata, serta menjadi Tenaga Ahli wakil ketua komisi X 2014-2016

Kholid Ikut serta membantu proses penyusunan konsep beberapa UU/RUU seperti UU Otoritas Jasa Keuangan, UU APBN tahun 2012-2014, UU Perasuransian, UU Pemajuan Kebudayaan, RUU Perbankan dan RUU Kewirausahaan Nasional.

Dalam Pilpres 2019, ia dipercaya sebagai Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga dan masuk dalam anggota tim Materi dan Debat Prabowo-Sandiaga. Kholid sebagai Juru Bicara PKS ketika itu menyampaikan janji politik PKS hapus pajak motor.  Selain itu, Kholid sebagai mantan aktivis UI bersuara keras dalam agenda pemberatasan korupsi.Kholid menyerukan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK dan menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap mata penyidik KPK Novel Baswedan.

Kholid juga menolak disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurutnya, pemaksaan pengesahan RUU tersebut membuat demokrasi Indonesia putar haluan ke arah otoritarianisme. Kemudian, Kholid mengkritik keras pengesahan RUU IKN yang memberatkan APBN. Padahal sebelumnya, Presiden Joko widodo berjanji tidak akan membenani keuangan negara untuk bangun ibu kota negara baru. Kholid juga tidak setuju penggunaan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk pembangunan IKN.

Ketika isu tiga periode jabatan presiden bergulir, Kholid berbicara lantang menolak isu tersebut dan memberikan sindiran yang sangat keras dengan memasang Billboard bertuliskan " 3 Periode? Boleh asal jadi kepala desa!" Billboard tersebut dipasang di Jalan persimpangan Universitas Indonesia Depok Jawa Barat.

Dalam bidang geostrategis sebagai bagian dari ilmu hubungan internasional, Kholid mengkritik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yg dianggap lemah dihadapan Pemerintah Tiongkok karena membiarkan klaim Cina atas wilayah laut Natuna

Kini Muhammad Kholid sebagai juru bicara PKS menggagas poros perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Kholid meyakini, semakin banyak poros koalisi akan mampu memitigasi polarisasi politik. Selain itu, rakyat juga akan dapat lebih banyak pilihan pemimpin dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.