Coba jelasin Pengadilan dan Kriminalisasi Mahasiswa dari Aksi 5 Agustus 1989 dong

Setelah lebih dari 100 hari disandera, para aktivis mahasiswa Aksi 5 Agustus diseret ke pengadilan. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab dialihkan kepada ketua pengadilan dan majelis hakim yang mengadili mereka. Jumhur Hidayat merasa bahwa jaksa yang menuntut mereka dan hakim yang menjatuhkan hukuman hanyalah kepanjangan tangan dari penguasa. Dia menyaksikan para jaksa penuntut umum yang secara organisasi tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia, bergetar ketika membacakan surat dakwaan. Bambang Sugianto L.N. juga mencatat kesalahan dan keteledoran jaksa, serta meragukan pengadilan atas dirinya dan teman-temannya yang dipimpin majelis hakim itu digelar untuk keadilan. Pengadilan atas mereka dapat dinilai sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan.

Sebelum diadili, pelaku Aksi 5 Agustus ditahan di tiga tempat penahanan, yaitu Bakorstanasda, Polwiltabes, dan Lembaga Pemasyarakatan Kebonwaru. Ketiga tempat itu lebih cocok sebagai tempat penyekapan sandera. Mereka bukan mencuri milik orang lain atau menganiaya Rektor ITB, tetapi tahanan politik mahasiswa yang ditangkap karena mengekspresikan kebebasan berpendapat. Faktanya, mereka diciduk dan disekap dalam tahanan Bakorstanasda tanpa surat penangkapan dan penahanan.

Para pelaku Aksi 5 Agustus mulai diadili pada 29 November 1989. Arnold Purba dan Jumhur Hidayat diajukan pertama kali sebagai terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Sekitar 5.000 orang menghadiri sidang ini. Kedua terdakwa didampingi para penasehat hukum yang digalang Lembaga Bantuan Hukum Bandung dan Komppak FKHJ-ITB. Selanjutnya empat mahasiswa diajukan ke sidang pengadilan, yaitu Bambang Sugianto L.N., Ammarsjah, Fadjroel Rachman, dan Enin Supriyanto. Mahasiswa yang didakwa dan penasehat hukumnya berhadapan dengan jaksa penuntut umum. Majelis hakim memihak jaksa penuntut umum. Sesudah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan, para terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi atau keberatan atas tuduhan-tuduhan jaksa penuntut umum. Komppak FKHJ-ITB yang dipimpin Suluh Tripambudi R. membantu mereka dalam menyusun eksepsi.

Pada 3 Januari 1990, terjadi insiden saat persidangan. Petugas pengadilan menendang seorang mahasiswi pengunjung sidang. Fadjroel Rachman yang didakwa dalam persidangan tidak dapat menerima perlakuan petugas pengadilan tersebut. Dia bersama kuasa hukumnya, yaitu Maqdir Ismail dan Budi Surbakti, segera menyampaikan protes kepada majelis hakim. Karena protes itu tidak dihiraukan, Fadjroel Rachman melakukan aksi walk-out dari ruang sidang yang disusul kedua penasehat hukumnya. Lalu, aksi itu disusul teman-temannya sesama terdakwa sebagai bentuk solidaritas. Sebaliknya, Ketua Pengadilan Bandung menyatakan, sesuai Pasal 176 KUHAP, persidangan tetap dijalankan walau tanpa dihadiri terdakwa dan penasehat hukumnya.

Lima mahasiswa pelaku Aksi 5 Agustus yang juga ditangkap dan disekap di Bakorstanasda, Polwiltabes, serta Lembaga Pemasyarakatan Kebonwaru, yaitu Abdul Sobur, Dwito Hermanadi, Lendo Novo, Nur Adi Bijantara, dan Wijaya Santoso tidak diadili karena mereka dibebaskan Kejaksaan Bandung pada 9 Desember 1989. Mereka menghirup udara bebas setelah disekap selama berbulan-bulan dan mengalami penderitaan akibat penyiksaan. Namun, Lendo Novo dan Wijaya Santoso tetap dipecat dari status mahasiswa oleh Rektor ITB.

Ketika sidang memasuki tahap pembelaan, mulai 29 November 1989 seluruh pelaku Aksi 5 Agustus menyusun naskah pembelaan pada Januari 1990. Tim yang ikut membantu penyusunan pleidoi itu, antara lain Didi Yakub, Theodorus Jacob Koekerits, Harry Wibowo, Koster Rinaldi, Nelson Napitupulu, Nila Oktaviany, Lianda Lubis, Minsani Lubis, Suluh Tripambudi, Juanito Djamal, Suryadi Radjab, Ricky Pesik, Oskar K.T.G., Priyambudi Sulistiyanto, dan Rocky Gerung. Tim ini bekerja siang-malam di Sekretariat Fressa di Jalan Pangkur III, Turangga, Bandung. Di tengah rasa waswas bakal digerebek, mereka harus menyelesaikan enam naskah pleidoi.

Para pelaku Aksi 5 Agustus kemudian membacakan nota pembelaan mereka.

Secara umum, pleidoi mereka menggugat eksistensi Orde Baru terkait perenggutan hak-hak manusia oleh militer, penindasan secara kultural, perampasan lahan garapan rakyat, dan sistem politik antidemokrasi. Mereka juga menyebutkan perihal harapan yang sirna dan semangat perjuangan untuk melawan Orde Baru. Dari segi isu, pleidoi mereka telah merangkum keseluruhan bentuk perubahan yang seharusnya dilakukan.

Jaksa penuntut umum menuntut hukuman dua tahun sampai dua tahun tiga bulan kepada para pelaku Aksi 5 Agustus. Mereka didakwa dengan Pasal 154 KUHP, ditambah Pasal 207 dan 208 KUHP.

Selanjutnya, mereka membacakan pleidoi-pleidoi. Mereka melawan para jaksa dengan mengungkap gugatan mereka terhadap Orde Baru. Tak seorangpun mengaku telah melakukan tindak kriminal terhadap Rektor Wiranto Arismunandar dan Menteri Dalam Negeri Rudini. Namun, mesin pengadilan Orde Baru menampakkan sosok yang tidak berbelas kasihan. Pada Februari 1990, majelis hakim pun menjatuhkan hukuman lebih lama dari tuntutan jaksa. Vonis itu terkesan mengejutkan, tetapi sebenarnya hasil akhirnya dapat ditebak karena pengadilan sebagai institusi negara memiliki cara pandang yang sama dengan penguasa, yaitu antikritik dan antidemokrasi.

Para pelaku Aksi 5 Agustus dipaksa untuk menjalani proses pengadilan sesudah disandera selama beberapa bulan. Selanjutnya mereka dipaksa lagi menjalani hukuman penjara. Sebelum diadili, mereka dipindah dari sel-sel Bakorstanasda ke Lembaga Pemasyarakatan Kebonwaru. Setelah insiden pembuangan ke Nusakambangan, mereka kembali ke Bandung dan disatukan ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Tidak berapa lama mereka dipisah, empat orang di Sukamiskin dan dua orang di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy di Jalan Soekarno-Hatta.

Masa di penjara memang terasa sangat berat bagi pelaku Aksi 5 Agustus yang terbiasa dengan kebebasan. Karena tidak berbuat kriminal, mereka tidak ragu untuk mengajukan banding dan kasasi. Namun, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak mengabulkan. Mereka tetap menjadi tahanan politik dan terpaksa menjalani masa hukuman.

Peristiwa menegangkan terjadi pada 7 September 1990 pukul 23.00 di Lembaga Pemasyarakatan Kebonwaru. Jumhur Hidayat, Arnold Purba, Enin Supriyanto, Fadjroel Rachman, Ammarsjah, dan Bambang Sugianto L.N. dipaksa masuk ke mobil tahanan tanpa diberi tahu tujuannya. Mereka dikawal beberapa petugas polisi bersenjata laras panjang. Ternyata, sopir mobil tahanan itu membawa mereka ke daerah Cilacap, Jawa Tengah. Selepas subuh pada 8 September 1990, satu per satu dijebloskan ke dalam sel yang berbeda dengan pengamanan paling maksimum (super maximum security). Lalu, tanggal 11 September 1990 mereka dibawa kembali ke Bandung dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Akhirnya, pada 22 Februari 1992 mereka menghirup udara bebas.