Jabarkan Perundang-undangan saat ini dari Limbah elektronik di Jepang

Landasan dari daur ulang limbah elektronik Jepang memiliki dua unsur; Undang-Undang Pemberdayaan Pemanfaatan Sumber Daya yang Efektif dan Undang-undang Daur Ulang Jenis Peralatan Rumah Tangga Tertentu. Undang-undang yang pertama terakhir direvisi pada tahun 2001, disebut Undang-Undang Pemberdayaan Pemanfaatan Sumber Daya yang Efektif. Undang-undang ini mendorong produsen untuk secara sukarela membantu mendaur ulang barang dan mengurangi produksi sampah. Undang-undang yang kedua mulai berlaku pada 1 April 2009, disebut Undang-Undang Daur Ulang Jenis Peralatan Rumah Tangga Tertentu. Undang-undang ini memberlakukan lebih banyak persyaratan pada upaya daur ulang dari konsumen dan produsen peralatan rumah tangga. Pada Oktober 2003, pajak dikenakan pada setiap komputer yang dibeli setelah tanggal tersebut. Jika komputer dibeli sebelum tanggal tersebut, mereka yang ingin mendaur ulang komputer akan membayar biaya nominal untuk mengimbangi biaya daur ulang.

Undang-Undang Pemberdayaan Pemanfaatan Sumber Daya yang Efektif

Undang-Undang Pemberdayaan Pemanfaatan Sumber Daya yang Efektif dibentuk pada tahun 2000 sebagai sarana untuk mempromosikan pengurangan produksi sampah, penggunaan kembali suku cadang, dan daur ulang. Lebih spesifik lagi, undang-undang ini bertujuan untuk membangun sistem ekonomi berbasis daur ulang dengan menggunakan kembali bagian dari produk yang dikumpulkan, memperkuat metode pengumpulan, dan memperkenalkan langkah-langkah baru untuk mengurangi sampah dan memperpanjang masa pakai produk. Kebijakan dasar ini dirumuskan dan dipublikasikan oleh menteri terkait, seperti menteri pengusaha dan Menteri Lingkungan Hidup serta diikuti oleh pihak-pihak yang terkait dengan limbah elektronik. Keempat pihak terkait tersebut adalah pelaku usaha, konsumen, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Pelaku usaha harus merasionalisasi penggunaan bahan mentah serta menggunakan bagian yang dapat digunakan kembali dan sumber daya yang dapat didaur ulang. Konsumen bertanggung jawab untuk memfasilitasi penggunaan barang daur ulang ini dan menggunakan produk selama masa pakainya. Pemerintah pusat memegang tanggung jawab paling besar karena mengurus pendanaan yang tepat untuk daur ulang dan pengolahan, mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempromosikan penelitian dan pengembangan, dan mendorong masyarakat untuk melakukan penelitian, daur ulang, dan penggunaan kembali. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah pusat, tetapi dalam skala yang lebih kecil.

Undang-undang Daur Ulang Jenis Peralatan Rumah Tangga Tertentu

Undang-undang Daur Ulang Jenis Peralatan Rumah Tangga Tertentu mulai berlaku pada tahun 2009 sebagai cara untuk menegakkan aturan pada produksi produk seperti penerima televisi CRT, penyejuk udara rumah tangga, mesin cuci, dan lemari es. Lebih spesifik lagi, undang-undang ini dibuat untuk menciptakan skema daur ulang yang prinsip utamanya adalah memberlakukan kewajiban baru pada produsen dan pengecer peralatan rumah tangga. Produsen dan pengecer ini ditekan oleh undang-undang ini untuk memastikan pengolahan sampah yang tepat dan penggunaan sumber daya yang efisien. Undang-undang ini menguraikan jenis peralatan rumah tangga yang diatur, tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, yang meliputi penghasil sampah, pengecer, produsen, Asosiasi Peralatan Listrik Rumah Tangga, dan pemerintah kota, serta standar untuk daur ulang dan pengaturan sistem kupon.

Penghasil sampah, yang mencakup pelaku bisnis dan konsumen, harus menyerahkan peralatan seperlunya kepada pengecer dan membayar biaya pengumpulan dan daur ulang yang diminta oleh pengecer. Pengecer harus mengambil kembali peralatan yang dijual, mengantarkan peralatan rumah tangga, dan mengeluarkan kupon daur ulang. Produsen dan importir bertanggung jawab untuk mengambil kembali peralatan yang diproduksi dari pengecer, mendaur ulang peralatan, dan membuat biaya daur ulang. Asosiasi Peralatan Listrik Rumah Tangga harus mendaur ulang peralatan yang pabrikannya tidak diketahui serta peralatan yang dipercayakan oleh pabrikan tertentu dengan volume produksi kurang dari 900.000 unit untuk televisi dan penyejuk ruangan dan 450.000 unit untuk mesin cuci dan lemari es. Pemerintah bertanggung jawab untuk mempromosikan pengumpulan, pengangkutan, dan daur ulang peralatan bekas rumah tangga.

Undang-undang ini juga bertanggung jawab untuk menetapkan standar daur ulang. Semua peralatan rumah tangga yang diambil kembali harus memenuhi persyaratan tingkat daur ulang minimum. Sehubungan dengan undang-undang ini, tingkat daur ulang mengacu pada berat bahan yang didaur ulang dibagi dengan berat unit yang diproses untuk didaur ulang. Tingkat daur ulang minimum yang diperlukan adalah 70% untuk penyejuk udara, 55% untuk televisi, 60% untuk lemari es dan pembeku, dan 65% untuk mesin cuci.

Pemerintah bertanggung jawab untuk mempromosikan pengumpulan, sistem kupon daur ulang peralatan rumah tangga memastikan bahwa peralatan rumah tangga yang terdaftar ditransfer dari pengecer ke pabrikan dengan cara yang tepat. Hal ini memungkinkan konsumen dan pelaku bisnis untuk memeriksa apakah daur ulang dilakukan dengan benar.