Saya mau tau Kritik dari Sekolah İmam Hatip

Sejak didirikan pada 1950-an, Imam Hatips telah menjadi kontroversi dalam perdebatan tentang negara sekuler Turki. Kenan Cayir, asisten profesor sosiologi di Universitas Bilgi Istanbul, mengatakan sekolah dapat memberikan dampak positif sehingga agama dan modernitas dapat bersatu. Keberatan atas kebebasan memilih lulusan Imam Hatip datang dari TÜSIAD (Asosiasi Pengusaha dan Pengusaha Turki). Menurut penelitian mereka yang dilakukan pada tahun 1988, sekitar 32% lulusan sekolah Imam Hatip memilih fakultas hukum sebagai pilihan pertama mereka dalam ujian masuk universitas, terbukti lebih populer daripada alternatif berbasis agama. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa, karena perbedaan mendasar dalam pendidikan mereka, lulusan Imam Hatip dianggap tidak cocok untuk jabatan publik. Politisi cenderung tidak setuju dengan posisi TÜSIAD. Misalnya, Menteri Pendidikan Nasional saat itu, Avni Akyol, mengkritik laporan tersebut dalam hal hak asasi manusia, mengklaim proposal tersebut merusak prinsip kesempatan yang sama dalam pendidikan.

Menyusul reformasi Maret 2012 yang memperpanjang wajib belajar menjadi 12 tahun dan memungkinkan dibukanya sekolah-sekolah Imam Hatip dan tingkat "sekolah menengah" (semester kedua dari empat tahun) para ahli memperingatkan bahwa kemungkinan peningkatan jumlah sekolah Imam Hatip tidak akan terjadi. sesuai dengan harapan masyarakat dan menggambarkannya sebagai proses "top-down". Para kritikus mencatat bahwa sistem pendidikan baru tampaknya merupakan balas dendam atas sekolah-sekolah Imam Hatip yang ditutup setelah 1997. Sebuah survei yang dilakukan oleh Yayasan Alumni mam-Hatip Turki (TİMAV), mengungkapkan bahwa mayoritas orang Turki memiliki pandangan positif tentang sekolah Imam Hatip. Survei bertajuk “Persepsi SMA mam-Hatip dan Siswa mam-Hatip di Turki” ini dilakukan antara 24 April dan 18 Mei 2012 dengan 2.689 orang di 26 provinsi. Sebagian besar responden bukan lulusan Imam Hatip.

RUU Maret 2012 ditulis tanpa debat publik — atau bahkan diskusi di badan konsultatif kementerian pendidikan sendiri, Dewan Pendidikan Nasional — dan tidak ada dalam manifesto pemilu pemerintah tahun 2011. Menurut pakar pendidikan, langkah-langkah baru akan merusak standar pendidikan dan memperdalam kesenjangan sosial. Fakultas pendidikan dari sebagian besar universitas terkemuka di Turki – termasuk Universitas Sabanci, Universitas Bosphorus, Universitas Teknik Timur Tengah dan Universitas Koç semuanya mengeluarkan pernyataan pers yang menggambarkan reformasi tahun 2012 sebagai "dikonsep dengan tergesa-gesa, mundur dan tidak sejalan dengan pemikiran saat ini".