Jabarkan Iran dari Anti-Sunni

Sejak Revolusi Iran 1979, minoritas Sunni di Iran pada dasarnya telah diperlakukan sebagai warga negara kelas dua melalui kebijakan sektarian oleh pemerintah Khomeinis Iran. Provinsi-provinsi mayoritas Sunni diabaikan oleh pemerintah, yang menyebabkan ketidaksesuaian sosial-ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi.    Pemimpin Tertinggi pertama Iran Khomeini memiliki pandangan agama yang sangat anti-Sunni, yang juga tercermin dalam strategi geo-politik yang dia uraikan dalam " Kehendak dan Perjanjian Terakhir " -nya.  Selama peristiwa Revolusi 1979, kota-kota mayoritas Sunni di provinsi Khuzestan, Azerbaijan Barat, dan Golestan menjadi sasaran serangan sektarian oleh militan Khomein. Banyak pemimpin agama dan cendekiawan Sunni yang awalnya mendukung revolusi dipenjarakan oleh Khomeini selama tahun 1980-an.

Diskriminasi politik sejak itu telah dinormalisasi, dengan Sunni ditolak mewakili badan-badan pemerintah seperti Dewan Wali, Majelis Ahli dan Dewan Kemanfaatan yang disediakan untuk Syiah. Sunni juga terpinggirkan oleh Majlis Iran, dengan kurang dari 6% kursi yang diizinkan untuk Sunni sejak pembentukan badan parlemen pada tahun 1980.

Setelah kematian Khomeini pada tahun 1989, rezim Iran mulai secara terbuka mengekspor retorika Anti-Sunni melalui propaganda dan saluran media Khomeinis di seluruh Dunia Islam, dalam proporsi yang meningkat terutama sejak tahun 2000-an.  Selain menganiaya Sunni di luar negeri, Sunni di Iran juga mengalami diskriminasi sistematis oleh pemerintah. Etnis minoritas yang mayoritas Sunni; seperti Kurdi, Baloch, Turkmens dan Arab menderita beban penganiayaan agama; dan banyak Masjid (masjid) komunitas ini secara rutin dihancurkan oleh pasukan keamanan. Terlepas dari kehadiran 10 juta penduduk Sunni di Teheran, rezim juga melarang keberadaan masjid Sunni di kota tersebut, yang menyebabkan ketidakpuasan yang meluas. Banyak Imam Sunni independen dari rezim telah dibunuh oleh regu kematian Khomeinis .  Pada tahun 2007, pemerintah memperketat pembatasan sekolah dan universitas agama Sunni; dan telah memaksa Sunni tullab (pelajar agama) untuk belajar di institut Khomein.

Sunni semakin didiskriminasi melalui teror negara dan kebijakan sektarian yang semakin meningkat dari Presiden Ibrahim Raisi sejak 2021.  Dalam pembantaian brutal yang dikenal sebagai "Jumat Berdarah" yang dilakukan pada September 2022, pasukan IRGC dan Basij melepaskan tembakan dan membunuh lebih dari 90 jamaah Sunni selama sholat Jum'at di Masjid Jameh Makki di Sistan-Balochistan, masjid Sunni terbesar di Iran. Per Oktober 2022, pembantaian tersebut adalah insiden paling mematikan yang terjadi sebagai bagian dari tindakan militer terhadap protes Iran tahun 2022 . Molwi Abdolhamid Ismaeelzahi, cendekiawan Islam Baloch yang populer dan pemimpin spiritual minoritas Muslim Sunni Iran, yang memimpin doa mengecam rezim atas pembantaian tersebut dan "kebohongan mutlak" yang menstereotipkan jamaah Sunni reguler sebagai separatis Baloch.    Dalam pidato yang tidak biasa mengutuk Ali Khamenei dan tentara Iran atas kekerasan dan pertumpahan darah, Abdul Hamid menyatakan:“ Pemimpin tertinggi Republik Islam, sebagai panglima angkatan bersenjata, serta pejabat lainnya semuanya bertanggung jawab, dan tidak ada yang bisa mengelak dari tanggung jawab ini. ."