Jabarkan Formula E dari Kontroversi yang melibatkan Anies Baswedan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutip biaya komitmen tinggi yang dibayarkan oleh pemerintah Jakarta untuk acara ePrix Jakarta. Juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 98 ayat (6); pendanaan kegiatan untuk beberapa tahun tidak boleh melebihi akhir masa jabatan, kecuali untuk prioritas nasional dan urusan strategis, karena gubernur Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan untuk meninggalkan kantor mulai tahun 2022. Menanggapi biaya komitmen yang tinggi, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Jakarta, Hardiyanto Kenneth meminta untuk mengembalikan biaya komitmen.

Pada Agustus 2021, partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia mencoba melakukan interpelasi Jakarta ePrix yang gagal terhadap Anies Baswedan karena dimasukkan ke dalam prioritas regional 2021–2022. Menurut Prasetio, peristiwa itu berpotensi membebani gubernur berikutnya setelah Anies. Per 24 Januari 2022, tender pembangunan sirkuit dinyatakan gagal menurut situs e-procurement PT Jakpro. Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menuduh kegagalan itu sengaja dilakukan agar PT Jakpro bisa memilih kontraktor secara langsung. Meski tendernya gagal, namun kemudian diumumkan pada tanggal 5 Februari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama memenangkan tender. Pada 27 Mei 2022, atap tribun penonton di sirkuit Ancol ambruk akibat angin kencang.