Jelaskan Reformasi Tanzimat dari Perpajakan di Kekaisaran Utsmaniyah

Dua sumber pendapatan pajak yang paling penting adalah zakat, yang mengenakan pajak atas komoditas dan tanah (dan pajak serupa seperti ağnam resmi, pajak atas domba) dan pajak jizyah yang dibayarkan oleh warga Kristen dan Yahudi.

Restrukturisasi sistem perpajakan merupakan tujuan utama dari Reformasi Tanzimat ("penertiban"), meskipun implementasi praktisnya masih terbatas. Kebijakan reformasi diproklamasikan dalam Maklumat Gülhane 1839 dan Maklumat Reformasi Utsmaniyah tahun 1856 yang mengarah ke Konstitusi Utsmaniyah tahun 1876. Dihadapkan dengan keunggulan ekonomi, militer, dan teknologi dari kekuatan Eropa Barat dan Rusia, pemerintah pusat bertujuan untuk memusatkan dan memperkuat administrasi, sambil memberikan kesetaraan hukum formal dan hak administrasi sendiri kepada anggota komunitas pengakuan Millet. Dalam konteks ini, tujuan utama reformasi adalah untuk memperluas basis pajak dan mengatur ulang pengumpulan pajak, untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan menutupi pengeluaran militer yang terus meningkat.

Namun, meskipun ada upaya reformasi, peningkatan penerimaan pajak tidak sebanding dengan pengeluaran yang meningkat, sehingga pemerintah semakin bergantung pada pinjaman luar negeri. Selain itu, penduduk pedesaan harus menderita beban pajak yang tinggi karena pemerintah berusaha untuk mengurangi defisit anggaran. Di antara pajak yang dikenakan adalah pajak pembebasan properti dan dinas militer serta zakat. Pilihan terakhir biasanya dikumpulkan oleh orang-orang pribadi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukannya. Hal ini sering menimbulkan konflik karena, menurut laporan terkini, para pemungut cukai menyalahgunakan kekuasaan mereka dan melakukan kekerasan terhadap penduduk. Selain itu, pajak cukai (Müskirat resmi) dibebankan pada pembuatan anggur dan minuman beralkohol. Ini hanya mempengaruhi kelompok non-Muslim, karena Muslim tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi dan memproduksi alkohol. Masalah lain yang muncul dengan reformasi adalah pajak berganda. Misalnya, orang-orang Armenia di provinsi-provinsi Anatolia secara tradisional membayar pajak perlindungan kepada para tokoh dan suku setempat, kebanyakan dari mereka adalah orang Kurdi. Praktik ini tidak hilang karena pemerintah memperluas jangkauan fiskalnya ke provinsi-provinsi. Akibatnya, orang-orang Armenia menderita beban pajak ganda, serta praktik pengumpulan pajak yang dipaksakan dan tindakan kekerasan lainnya.

Aspek kunci lain dari reformasi pajak adalah penghapusan sistem pertanian pajak Iltizam, yang telah diterapkan di provinsi-provinsi Arab, dengan Maklumat Reformasi tahun 1856. Namun, sistem tersebut tetap berlaku dalam berbagai bentuk dan wilayah hingga abad kedua puluh.

Secara keseluruhan, harus disebutkan bahwa praktik perpajakan dan tingkat pelaksanaan reformasi sangat bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lain, sehingga tidak dapat digeneralisasi.