Jelaskan Sejarah dari Bregada

Perkembangan bregada tidak lepas dari sejarah keprajuritan Kesultanan Mataram. Sejak masa pembentukan Kesultanan Mataram, negara tersebut telah diperlengkapi dengan alat pertahanan dan keamanan yang tangguh dan kuat. Bukti kuat yang berkaitan dengan tangguhnya kesatuan prajurit Kesultanan Mataram adalah pada saat terjadinya penyerangan ke Batavia, yang saat itu sudah diduduki VOC pada 1628 dan 1629. Pada masa pemerintahan Pakubuwana III, Kesultanan Mataram pecah sebagai akibat dari Perang Takhta Jawa Ketiga, ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Giyanti oleh Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755. Pecahan Kesultanan Mataram tersebut adalah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta.

Pada saat terjadi pertempuran di Jenar melawan VOC, Pangeran Mangkubumi memiliki bregada prajurit yang sangat tangkas; namanya bregada Mantrilebet (sekarang disebut Mantrijero). Bregada ini berhasil menumpas Mayor Clereq pada 12 Desember 1751. Mayor Clereq berhadapan satu-satu dengan seorang personel prajurit bernama Wiradigda. Tombak tersebut melukai bahu Clereq sehingga pedang yang ia pegang lepas dan terjatuh. Dalam kondisi genting, ia mencoba untuk menodongkan pistol kepada Wiradigda. Namun, Wiradigda tidak sendiri; Wiradigda dibantu oleh rekannya yang bernama Prawirarana untuk menusukkan sebatang tombak ke leher Clereq hingga Clereq pun tewas seketika. Tombak yang digunakan dalam peristiwa tersebut kemudian diberi nama Kyai Clereq.

Setelah Kesultanan Ngayogyakarta berdiri, Hamengkubuwana I memerintahkan pembangunan keraton, serta melembagakan kesatuan prajurit yang tetap melakukan perlawanan bersenjata. Kekuatan mereka semakin disegani; terbukti pada 1781 seorang Gubernur Pantai Timur Laut Jawa bernama Johannes Siberg (menjabat 1780–1787) pernah mengajukan permohonan pengerahan pasukan keraton sebanyak 1.132 orang, dengan perincian 1.000 personel prajurit biasa, 100 orang prajurit pengawal Putra Mahkota, dan sisanya perwira-perwira tinggi, ke Batavia. Tujuan dari pengerahan pasukan ini adalah untuk menghalau tentara Britania Raya yang akan berperang melawan Belanda dan menduduki wilayah Asia Tenggara. Tugasnya berakhir pada Oktober 1783 dan mereka pun mendapatkan hadiah 12 unit meriam dari Residen VOC di Yogyakarta.

Untuk menunjang kegiatan harian keprajuritan, dibangunlah benteng pertahanan (baluarti) yang dilengkapi dengan selokan di sisi luarnya; dibangun atas prakarsa Bendara Raden Mas Sundara, yang diangkat sebagai Putra Mahkota Kesultanan (kelak Hamengkubuwana II) pada tahun 1782. Pada tahun 1785, Siberg mengutus kelompok kerja beranggotakan teruna maritim Belanda dari Semarang, untuk melakukan kajian atas benteng pertahanan tersebut. Ketika Jan Greeve menjabat menggantikan Siberg sebagai Gubernur, ia menyaksikan benteng tersebut pada kunjungannya ke Yogyakarta pada 5–15 Agustus 1788.

Dalam laporan yang dibuat oleh Jan Greeve tersebut, mereka melihat bregada-bregada tersebut sangat terlatih dan menyambutnya secara meriah dengan salvo senapan dan meriam. Ia, yang didampingi oleh Residen Surakarta Hartsinch, juga berkunjung Pesanggrahan Rejowinangun dan menyaksikan prajurit wanita yang berada di bawah Kadipaten (Putra Mahkota), serta dipertontonkan olah keprajuritan dalam berburu kijang di Krapyak. Prajurit-prajurit wanita tersebut dikenal dengan nama Langenkusuma; melakukan latihan keprajuritan rutin di Alun-alun Kidul (bagian selatan Keraton).

Pada masa pemerintahan Hamengkubuwana I, kesultanan memiliki 3 kategori prajurit. Kategori pertama adalah prajurit inti Keraton:  Anirmala, Blambangan, Bugis, Dhaeng, Jagakarya, Kawandasa (Patang-Puluh), Mandhung, Mantri Lebet (Mantrijero), Mantri Pinilih, Miji Peranakan, Ketanggel (Ketanggung), Nyutra, Sumaatmaja, Suragama, Nyutra, dan Wirabraja. Kategori kedua bertugas mengawal Putra Mahkota (bregada Kadipaten), yakni Mancapertama, Prawiratama, Jayengastra, Langenastra, Pancasura, dan Surakarsa. Kategori ketiga adalah bregada Pangrembé yang bertugas mengelola dan melindungi tanah-tanah serta kekayaan milik Kesultanan, yakni Suranata, Sesela, Jurusabil, Ngasrama, dan Arahan. Di samping itu terdapat personel prajurit bekas Kesultanan Mataram sebelum peristiwa palihan nagari yaitu Trunajaya, Mandrapertama, dan Jahenghastra.

Kekuatan bregada keprajuritan semakin menyusut pada masa pemerintahan Hamengkubuwana II. Pada 20 Juni 1812, pasukan Britania menyerang baluarti Keraton Yogyakarta untuk menjatuhkan ultimatum yang memaksa Sultan Hamengkubuwana II lengser dan menggantinya dengan putra mahkota, yang ditentukan oleh Britania. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Geger Sepehi. Tanah Kesultanan pun diduduki oleh Britania; Hamengkubuwana II dan putranya Mangkudiningrat diasingkan ke Pulau Penang, Malaya. Secara sepihak Britania mengangkat putra Hamengkubuwana II yang lain, Bendara Raden Mas Surojo, sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Pada tanggal 1 Agustus 1813, Sultan Hamengkubuwana III dipaksa untuk menandatangani perjanjian yang menetapkan:

Britania sebagai pemegang hak wewenang dalam pemungutan bea dan cukai di pelabuhan dan pasar;

Britania sebagai penerima keuntungan penjualan dari burung walet, madat, dan kayu gelondongan;

wilayah manca nagara Kesultanan harus diserahkan kepada Britania, seperti Pacitan dan Kedu;

Kesultanan tidak boleh membentuk angkatan perang sendiri, kecuali prajurit pengawal Sultan.

Pada masa pemerintahan Hamengkubuwana IV, prajurit-prajurit yang semula bertugas di dalam benteng, kemudian ditempatkan di luar benteng Keraton. Akibatnya, terjadi pelemahan dari kekuatan bregada-bregada tersebut. Penataan permukiman bregada Keraton masih mengelilingi benteng dengan formasi mirip tapal kuda. Namun prajurit seperti Langenastra dan Langenarja tetap bertahan di dalam benteng. Bahkan meski peranannya dikerdilkan, setelah berakhirnya  Perang Jawa (1825–1830), Belanda tetap melakukan tekanan dan aneksasi sehingga melemahkan fungsi bregada. Prajurit-prajurit Pangrembe dihapus, serta dipangkas menyisakan 14 bregada prajurit dan kekuatannya dilucuti hingga 75% karena terdampak perjanjian demiliterisasi antara Hamengkubuwana V dengan Belanda. Empat belas bregada yang tetap aktif adalah Mantrijero, Ketanggung, Nyutra, Miji Peranakan, Prawiratama, Jagakarya, Patangpuluh, Dhaeng, Wirabraja, Suranata, Bugis, Surakarsa, Jager, dan Arahan.

Sejak pemerintahan Hamengkubuwana VI hingga VIII, bregada Prajurit Keraton berubah menjadi prajurit seremonial (keperluan upacara). Prajurit ini dibubarkan penuh pada 1942 dan baru dihidupan kembali pada 2 Maret 1971 atas perintah dari Hamengkubuwana IX. Bregada keprajuritan ini keluar saat upacara Grebeg, yang diselenggarakan setiap peringatan Maulid ("Grebeg Mulud"), Idulfitri (disebut "Grebeg Syawal"), dan Iduladha ("Grebeg Besar"), atau pawai budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Keraton.