Jelaskan Masalah dari Perpajakan di Kekaisaran Utsmaniyah

Pajak sering kali sulit dipungut, terutama dari daerah-daerah yang memberontak. Sebaliknya, pajak yang tinggi seringkali dapat memicu pemberontakan. Penagihan pajak menjadi lebih tinggi selama masa perang; faktor-faktor ini bersama-sama dapat memprovokasi lingkaran setan perpajakan dan pemberontakan – pada tahun 1585, 2000 penduduk desa dekat Debar memberontak atas peningkatan pembayaran jizyah.

Negara Utsmaniyah bangkrut pada tahun 1590; ini menyebabkan keruntuhan ekonomi dan beberapa tahun pemberontakan di seluruh kekaisaran.

Kerumitan sistem perpajakan dan reformasinya

Pada abad ke-17-18, perubahan dalam peperangan (mendukung infanteri profesional daripada kavaleri feodal) lebih menekankan pada pajak daripada tugas militer; karenanya, ketika timar-timar kosong, mereka diambil alih oleh negara dan diubah menjadi ladang pajak dan perkebunan swasta. Avarız, pajak tunai terpusat, menjadi norma dan bukan pengecualian.

Ada pergeseran ke arah perkebunan turun temurun yang dimiliki sepenuhnya alih-alih tuan tanah feodal; chiflik lebih disukai daripada timar, karena penyewa memiliki hak yang lebih sedikit – sehingga lebih banyak uang yang dapat diambil dari mereka.

Hatt-i humayun dari Gülhane mendeklarasikan kesetaraan kelompok etnis dan agama yang berbeda – menghapus Kanun-i Raya – dan mereformasi pajak. Namun, tidak semua perubahan ini dapat diterapkan ke wilayah terluar kekaisaran.

Di Bosnia, haraç tidak dihapuskan sampai tahun 1855, pada saat yang sama orang-orang Kristen diizinkan untuk melayani sebagai tentara; namun, biaya baru sebagai pengganti dinas militer muncul dan dipungut ke hara, jadi satu-satunya perubahan nyata adalah kenaikan pajak atas orang-orang Muslim yang tidak bertugas di militer. Maklumat tahun 1859 menetapkan pajak dalam bentuk sepertiga untuk petani di perkebunan Agaluk (sebelumnya Timar), yang kemudian dikenal secara lokal sebagai "tretina". Ini merupakan tambahan dari persepuluhan negara yang ditetapkan sebesar 10% dari nilai panen. Biaya lain akan mendorong total beban pajak lebih dari 40% – semua ini dalam keadaan yang tidak dapat memberikan manfaat sosial yang ditawarkan di negara-negara modern dengan tarif pajak yang sama tinggi.

Pada tahun 1839, Sultan Abdülmecid I mendorong serangkaian reformasi besar baru pada sistem perpajakan, termasuk penghapusan pajak pertanian. Reformasi Tanzimat memperkenalkan pembaruan pada pajak penghasilan; mereka juga menghapus banyak pajak lama yang kompleks, meskipun pembayaran jizyah tetap ada. Pajak atas laba perusahaan, dalam pengertian modern, baru benar-benar menjadi mungkin setelah survei kadaster pada tahun 1858–1860; temettu (pajak laba) ditetapkan sebesar 3% pada tahun 1860, dan kemudian dinaikkan menjadi 4% pada tahun 1878.