Jelaskan Rencana Realisasi Kembali dari Jonggol sebagai Kandidat Ibukota Indonesia

Pasca Reformasi, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sempat melirik kembali kawasan Jonggol untuk dijadikan lokasi ibukota negara baru, namun beliau bersikap hati-hati dan terukur dengan meminta para akademisi, teknokrat mengkaji ulang Jonggol terlebih dahulu serta tidak langsung menggulirkan wacana itu ke publik. Sedangkan, Presiden Joko Widodo melalui Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pemindahan ibukota negara ke Jonggol tidak akan menyelesaikan permasalahan pemerataan, hingga Jonggol yang dianggap sangat kental sebagai legacy (peninggalan) dari Rezim Orde Baru. Sebagai solusi agar potensi Jonggol tidak terabaikan begitu saja, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akhirnya menawarkan Jonggol kepada BUMN asal China yaitu China Railways Construction (CRC) bersama Sentul City dengan investasi senilai Rp. 22 triliun untuk membangun Kota Mandiri yang futuristik. Terlepas dari berbagai wacana yang digulirkan oleh pemerintah, kondisi Jonggol kini sangat memprihatinkan, seperti infrastruktur yang buruk, penataan kota/guna lahan yang buruk, penguasaan tanah oleh biong-biong (makelar atau calo jual tanah) ilegal, banyaknya kavling tanah ilegal diatas lahan yang telah dimiliki warga atau dikuasai korporasi besar, hingga berbagai persoalan lingkungan . Rencana realisasi kembali Kota Mandiri Jonggol resmi dibatalkan sejak pemerintah resmi akan memindahkan Ibukota ke Nusantara di pulau Kalimantan dengan disahkannya Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara menjadi Undang Undang Ibukota Negara.