Saya mau tau Masa Reformasi dari Syafrudin Budiman

Ia sudah biasa mempimpin gerakan demonstrasi dan terlibat dalam isu-isu HAM dan demokrasi sejak lulus SMA. Ketika semangat reformasi sedang digelorakan oleh Amien Rais, Gus Dur, Megawati dan tokoh politik nasional lainnya. Kira-kira antara tanggal 23-24 Mei 1998, Syafrudin Budiman memimpin demontrasi besar-besaran di Kabupaten Sumenep menuntut bergulirnya reformasi.

Setelah bulan Mei 1998, ia langsung mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) jurusan Bahasa Inggris. Selesai Ospek (orentasi pendidikan kampus) dan sebelum memulai menerima pelajaran mata kuliah, Syafrudin Budiman bersama teman-teman mahasiswa se-angkatan, mulai mengikuti demontrasi dengan isu menolak kedatangan Presiden BJ Habibie pada Hari Olahraga Nasional, 9 September 1998. Ia ikut aksi bersama 3000-an mahasiswa Surabaya yang tergabung dalam Arek Pro-Reformasi (APR) yang beraliansi dengan massa buruh dan PDI Perjuangan mendemonstrasi Presiden BJ Habibie.

Sampai menjelang pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, Syafrudin Budiman mulai resah. Reformasi yang ia gelorakan bersama teman-temannya, mulai akan dibajak oleh partai politik berbendera reformis gadungan dan sisa-sisa orde baru. Kebutuhan untuk terlibat aktif dalam kancah politik kemasyaratan mulai tumbuh. Apalagi saat itu dirinya diajak oleh seniornya di FISIP UWKS, Moh. Sholeh mengajaknya untuk bergabung ke Partai Rakyat Demokratik (PRD), sebuah partai politik yang mengusung jargon idealisme “Sosial Demokrasi Kerakyatan.”

Bersama Moh. Sholeh (kelak menjadi pengacara terkenal di Jawa Timur) dan beberapa temannya di kampus yang tergabung dari organisasi benama ABRI (Aliansi Bersama Rakyat Indonesia). Budiman mengusung bendera PRD sebagai simbol perlawanan politik terhadap kekuasaan. Syafrudin Budiman ditunjuk sebagai Ketua Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK PRD) Kabupaten Sumenep oleh Moh. Sholeh Ketua KPW PRD Propinsi Jawa Timur. Pilihannya bergabung ke PRD tidaklah mudah, tentangan dari keluarga dan temannya mulai dirasakan sebagai konsekuensi pilihan politiknya.

Setelah pemilu 1999, ia mulai banyak mengenal dan dikenal oleh tokoh-tokoh lokal Kabupaten Sumenep. Menjelang pemilihan Bupati Sumenep 2000-2005, ia dengan tegas menyuarakan menolak tampilnya kepemimpinan militer. Dalam hal ini ia menolak dipilihnya kembali Letkol Soekarno Marsaid sebagai Bupati Sumenep.

Usai pemilu 1999, dirinya kembali ke kampus dan aktif sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Program Studi Ilmu Politik FISIP UWKS. Drs. Bambang Supriadi, Msi., Dekan FISIP yang sekaligus guru politiknya ini pernah mengatakan padanya. Sebagai mahasiswa progresif ia tak terlalu sulit beradaptasi pada pergerakan mahasiswa internal dan eksternal kampus. Sambil memegang kendali sebagai Ketua HMJ Ilmu Politik, dirinya juga dipercaya sebagai Ketua Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP). Ia biasa dipanggil Acong di kampusnya, juga menerima amanah sebagai Bendahara Senat Mahasiswa Univeritas Wijaya Kusuma Surabaya (SEMA-UWKS).

Terakhir ia memangku amanah sebagai Ketua I Bidang Organisasi SEMA-UWKS dan dipercaya sebagai Ketua Sterring Komite, Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) SEMA-UWKS. Sebuah bentuk perkaderan tingkat tinggi di kampus yang didirikan tokoh-tokoh Golkar Jatim.