Tolong jelaskan mengenai Agen Pengadaan; dari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penyelenggara Swakelola (pelaksanaan pengadaan sendiri oleh Satuan Kerja tanpa melalui prosedur tender).

Di luar Pemerintah: Pelaku usaha dari seluruh segmen dan jenis usaha dengan kualifikasi yang ditentukan.

Bagaimana pelaku usaha dapat mengetahui adanya pengadaan barang dan jasa?

Informasi ini dapat diketahui melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Kementerian/Lembaga Pemerintah, baik di Pusat maupun di daerah. RUP dapat diakses pada https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapitulasiindex.

RUP di Pusat sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan RUP pemerintah daerah sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

RUP ada di dalam dokumen anggaran kementerian dan lembaga Pemerintah dan pemerintah daerah, dan disebut Daftar Isian Program dan Kegiatan (DIPA). Komponen DIPA dijabarkan secara rinci dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Pada sekitar November tahun berkenaan, DIPA untuk tahun berikutnya biasanya diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Pada Januari tahun berikutnya, RUP harus segera diinformasikan kepada publik agar para pelaku usaha dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan pelaksanaan program dan anggaran di K/L/PD berjalan lancar dan tertib. RUP seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhubung dengan LKPP (Pranala RUP).

Catatan: Pada laman RUP, kolom K/L/PD merangkum seluruh kementerian dan lembaga. KEMENTERIAN merangkum seluruh kementerian yang ada pada kabinet Pemerintah Pusat. LEMBAGA adalah seluruh lembaga di bawah naungan Pemerintah Pusat atau lembaga independen yang operasionalnya didanai dari APBN. PROVINSI adalah seluruh pemerintah provinsi. KOTA  adalah seluruh pemerintah kota. KABUPATEN  adalah seluruh pemerintah kabupaten. BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan LEMBAGA lainnya. Seluruh lembaga ini, bila melakukan pengadaan barang dan jasa, menggunakan APBN atau APBD .

Suatu kementerian atau lembaga pemerintah biasanya terdiri dari beberapa unit Eselon I (Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, atau nomenklatur lain yang setara). Satu Unit Eselon I biasanya mengepalai beberapa Unit Eselon II (Direktorat, Pusat, Biro, atau nomenklatur lain yang setara). Dalam konteks anggaran atau pengadaan barang dan jasa, nama Unit Eselon II sering diawali dengan istilah Satuan Kerja (Satker). Pada setiap satu Satker terdapat sekurang-kurangnya satu Pejabat Pembuat Komitmen dan satu atau beberapa orang Pejabat Pengadaan.

Jenis Barang dan Jasa yang diperlukan oleh K/L/PD

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperbarui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (selanjutkan disebut Perpres PBJ untuk merujuk pada dua peraturan yang masih berlaku), Pasal 3 menyatakan bahwa jenis barang/jasa yang diadakan oleh Pemerintah mencakup empat kategori, yaitu

Barang (semua jenis barang, misalnya perlengkapan kantor, alat pemadam kebakaran, furniture, kendaraan, perangkat komputer, peralatan kesehatan, obat-obatan, dan sebagainya);

Pekerjaan Konstruksi (pembangunan gedung, jalan, irigasi, instalasi pembangkit)

Jasa Konsultansi (Konsultansi Perorangan, Konsultansi Badan Usaha, Konsultansi Konstruksi (perorangan dan badan usaha)); dan

Jasa Lainnya (seperti cleaning service, jasa pengamanan, perawatan gedung/sarana, pencetakan naskah, pencetakan security, pengiriman, dan sebagainya).

Untuk mengetahui besarnya anggaran untuk pengadaan dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu K/L/PD, informasi dapat ditelusuri melalui RUP. Sedangkan untuk mengetahui banyaknya pengadaan barang dan jasa serta jenisnya yang diperlukan oleh suatu K/L/PD, dapat menelusuri dari laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada K/L/PD tertentu. Contoh: barang atau jasa yang dipenuhi oleh perangkat daerah Pemerintah Kota Bogor, pada mesin pencari Google, ketikan: lpse kota bogor, maka akan muncul LPSE Kota Bogor. LPSE Kementerian Kesehatan: LPSE Kemenkes. LPSE Badan Riset Inovasi Nasional LPSE BRIN.

Tampilan laman LPSE adalah sama untuk seluruh K/L/PD. Halaman depan selalu menampilkan daftar pengadaan yang paling akhir dimasukkan ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pengadaan yang diumumkan sebelumnya akan bergeser ke bawah. Anda dapat melihat seluruh tender dengan mengklik pranala Tender, untuk pengadaan dengan metode tender atau seleksi. Anda juga dapat melihat pengadaan non tender pada pranala Non Tender.

Bagaimana para pelaku usaha dapat menjadi penyedia barang dan jasa?

Pada dasarnya, setiap pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Hal ini dapat ditelusuri pada legislasi yang relevan. Agar pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah sehingga dapat menjadi calon penyedia, pelaku usaha harus mendaftarkan diri dan perusahaannya pada laman LPSE mana saja, karena LPSE dioperasikan berdasarkan SPSE secara terintegrasi pada seluruh K/L/PD. Untuk informasi pendaftaran diri, pelaku usaha dapat menghubungi salah satu LPSE dan penuhi seluruh persyaratan pendaftaran.