Jelaskan Undang-undang Percetakan tahun 1895 dari Status hak cipta karya pemerintah federal Amerika Serikat

Undang-undang Percetakan tahun 1895, dimaksudkan agar pencetakan, penjilidan dan pendistribusian dokumen Pemerintah, secara terpusat di Kantor Percetakan Pemerintah yang memuat larangan pertama tentang hak cipta, dalam publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Bagian 52 dari Undang-undang tersebut mengatur penjualan yang dilakukan oleh Percetakan Umum tentang "duplikasi pelat stereotipe atau elektrotipe dari setiap publikasi Pemerintah yang tercetak," dengan ketentuan, "bahwa tidak ada publikasi yang dicetak ulang dari pelat stereotipe atau elektrotipe tersebut dan tidak ada publikasi Pemerintah lainnya yang berhak cipta."

Ketentuan dalam Undang-Undang Percetakan mengenai hak cipta karya Pemerintah, kemungkinan sebagai hasil dari "Richardson Affair," yang terkait dengan upaya yang dilakukan pada akhir 1890-an oleh Perwakilan dari James D. Richardson (1843–1914) untuk secara pribadi memberikan hak cipta terhadap satu set pernyataan Presiden yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Undang-undang Hak Cipta tahun 1909

Bagian 7 dari Undang-Undang Hak Cipta tahun 1909 (kemudian dikodifikasikan sebagai Bagian 8 dari judul 17 Kode Amerika Serikat) dengan ketentuan bahwa "Tidak ada hak cipta yang akan ada ... dalam publikasi apa pun dari Pemerintah Amerika Serikat, atau cetak ulang apa pun, secara keseluruhan maupun sebagian, daripadanya: . . . ." Bagian 7 juga memuat klausul yang disebut dengan saving clause, yang menyatakan bahwa "Penerbitan atau publikasi ulang oleh Pemerintah, baik secara terpisah maupun dalam dokumen publik, dari materi apa pun yang mengandung hak cipta, tidak boleh dianggap menyebabkan pengurangan atau pembatalan hak cipta atau untuk mengizinkan pemakaian atau penggunaan materi hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta." Laporan komite tentang RUU yang menjadi UU tahun 1909 menjelaskan bahwa klausul saving clause dimasukkan ... karena alasan bahwa Pemerintah seringkali berkeinginan untuk menggunakan materi berhak cipta dalam publikasinya, dengan persetujuan pemilik hak cipta dan hingga saat itu dianggap perlu untuk mengeluarkan aturan khusus setiap kali hal tersebut dilakukan, dengan ketentuan bahwa penggunaan materi tersebut oleh Pemerintah, tidak dapat dianggap memberikan hak kepada siapa pun untuk menggunakan kembali materi yang memiliki hak cipta tersebut, yang dapat ditemukan dalam setiap publikasi Pemerintah."

Undang-undang Hak Cipta tahun 1976

Bagian dari Undang-undang Hak Cipta yang sekarang mengatur pekerjaan Pemerintah AS diberlakukan pada tahun 1976 sebagai bagian dari Undang-undang Hak Cipta tahun 1976. Laporan DPR untuk undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa "premis dasar pasal 105 RUU tersebut sama" dengan pasal 8 pada "Judul 17 Kode Amerika Serikat" sebelumnya.

Karya turunan yang sebagian besar terdiri dari karya Pemerintah

Bagian 403 Undang-Undang 1976 memperkenalkan ketentuan baru tentang dokumen yang sebagian besar terdiri dari satu atau lebih pekerjaan Pemerintah. Pada dasarnya, karya tersebut akan ditolak perlindungan hak ciptanya kecuali jika terdapat "Pemberitahuan Hak Cipta" yang diperlukan disertakan dalam pernyataan yang secara khusus mengidentifikasi bagian-bagian dari karya tersebut yang bukan merupakan karya Pemerintah Amerika Serikat, dan oleh karenanya hal tersebut tunduk pada perlindungan hak cipta. Menurut Laporan Dewan, ketentuan tersebut ditujukan;

Ditujukan pada praktik penerbitan yang telah menjadi objek kritik yang cukup besar, meskipun secara teknis dibenarkan di bawah undang-undang tersebut. Dalam kasus ketika sebuah karya Pemerintah diterbitkan atau dipublikasikan ulang secara komersial, seringkali menjadi praktik untuk menambahkan beberapa "masalah baru" dalam bentuk pendahuluan, pengeditan, ilustrasi dan lain-lain, serta untuk menyertakan "Pemberitahuan Hak Cipta" atas nama penerbit komersial. Hal tersebut sama sekali tidak menunjukkan kepada publik bahwa sebagian besar karya tersebut tidak memiliki hak cipta dan oleh karenanya bebas untuk digunakan.

"Untuk membuat pemberitahuan tersebut bermakna daripada memberikan pengertian yang keliru," pasal 403 dari Undang-Undang 1976 mensyaratkan bahwa, ketika salinannya terdiri dari "'terutama dari satu atau lebih karya Pemerintah Amerika Serikat,' Pemberitahuan Hak Cipta (bila ada) mengidentifikasi bagian-bagian dari karya yang menuntut hak cipta. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini akan dianggap sebagai kelalaian pemberitahuan," yang mengakibatkan, tidak adanya penerapan beberapa pengecualian atas hilangnya perlindungan hak cipta.

Karya turunan setelah Undang-Undang Pelaksanaan Konvensi Bern tahun 1988

Undang-Undang Pelaksanaan Konvensi Bern 1988 mengubah undang-undang dan merevisi Bagian 403, untuk menjadikan penggunaan secara opsional tentang "Pemberitahuan Hak Cipta" terhadap salinan karya yang diterbitkan pada 1 Maret 1989 dan setelahnya. Setelah mengadopsi undang-undang tersebut, "Pemberitahuan Hak Cipta" tidak lagi diperlukan untuk mengamankan perlindungan hak cipta. Bagaimanapun juga, menyertakan pemberitahuan dengan terus memberikan manfaat tertentu, terutama dalam penolakan klaim terdakwa atas pelanggaran yang tidak bersalah, ketika pertanyaan tentang pemberitahuan yang tepat dapat menjadi faktor dalam menilai kerugian dalam tindakan pelanggaran. Di bawah Bagian 403 yang direvisi, manfaat ini ditolak untuk karya yang sebagian besar terdiri dari karya Pemerintah Amerika Serikat, "kecuali Pemberitahuan Hak Cipta disertakan pada salinan atau rekaman suara yang diterbitkan oleh pihak tergugat dalam gugatan pelanggaran hak cipta, yang memiliki akses, termasuk pernyataan yang mengidentifikasi, baik secara afirmatif maupun negatif, bagian dari salinan atau rekaman suara yang mewujudkan karya atau karya apa pun yang dilindungi di bawah judul ini."