Jelaskan Latar belakang dari Kematian Mahsa Amini

Iran memperkenalkan aturan berpakaian wajib bagi wanita, sesuai dengan interpretasi mereka tentang standar Islam, tidak lama setelah Revolusi Iran 1979. Pada tanggal 7 Maret, kurang dari sebulan setelah revolusi, Khomeini menetapkan hijab Islami menjadi wajib bagi semua wanita di tempat kerja mereka, dan menetapkan bahwa wanita tidak akan lagi diizinkan memasuki tempat kerja atau kantor pemerintah mana pun yang ada, yang disebutnya sebagai "telanjang".

Kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan yang tidak mengenakan hijab sesuai dengan standar pemerintah Iran telah menjadi hal biasa setelah revolusi, baik oleh aparat penegak hukum atau warga pro-rezim. Sejak tahun 1980, perempuan tidak dapat memasuki gedung pemerintahan atau publik atau menghadiri tempat kerja mereka tanpa hijab. Pada tahun 1983, hijab wajib di depan umum diperkenalkan dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa "wanita yang tampil di depan umum tanpa hijab agama akan dihukum cambuk hingga 74 cambukan". Namun dalam praktiknya sejumlah perempuan, seperti Saba Kord Afshari dan Yasaman Aryani, dijatuhi hukuman penjara yang berat.

Pada dekade terakhir, pakaian dalam masyarakat Iran mengalami perubahan yang signifikan, dan perempuan muda khususnya cenderung lebih liberal tentang aturan hijab. Hal ini mendorong Patroli Bimbingan, polisi moralitas Iran, untuk meluncurkan kampanye intermiten guna menegur secara lisan atau kekerasan, menangkap dan "mendidik kembali" wanita yang mereka anggap salah mengenakan hijab. Secara rutin, para tahanan dibawa ke pusat di mana mereka diinstruksikan kembali tentang peraturan berpakaian selama berjam-jam, sebelum diminta untuk menandatangani janji untuk menegakkan peraturan tersebut, dan kemudian diizinkan pergi bersama keluarga mereka.

Unjuk rasa terhadap hijab wajib telah umum sejak 1979, dengan salah satu unjuk rasa terbesar terjadi antara 8 dan 14 Maret 1979, dimulai pada Hari Perempuan Internasional dan sehari setelah aturan hijab diperkenalkan oleh Republik Islam. Protes terhadap aturan hijab wajib terus berlanjut, seperti selama protes 2019–2020, ketika pengunjuk rasa menyerang sebuah van Patroli Pembimbing dan membebaskan dua wanita yang ditahan.

Pada tahun 2020, Pemimpin pemerintah Iran Ali Khamenei dikutip mengatakan bahwa "wanita berchador yang tidak pantas harus dibuat merasa tidak aman", sebuah pernyataan yang didukung oleh pejabat dan ulama lain dan membuka jalan bagi lebih banyak kekerasan terhadap perempuan. Di antara populasi umum, bagaimanapun, sebuah survei independen yang dilakukan pada tahun yang sama menunjukkan bahwa 58% orang Iran tidak percaya pada hijab sama sekali, dan 72% menentang aturan hijab wajib. Hanya 15% bersikeras pada kewajiban hukum untuk memakainya di depan umum.