Jelaskan Hukum Dasar dari Hukum di Vatikan

Hukum Dasar Negara Kota Vatikan, diumumkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 26 November 2000, terdiri dari 20 pasal dan merupakan hukum konstitusional Negara Kota Vatikan. Itu diperoleh kekuatan hukum pada tanggal 22 Februari 2001, Pesta Ketua St. Petrus, Rasul, dan menggantikan secara keseluruhan Hukum Dasar Kota Vatikan yang diumumkan oleh Paus Pius XI pada tanggal 7 Juni 1929 (Hukum n.I). Semua norma yang berlaku di Negara Kota Vatikan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang baru dibatalkan dan Hukum Dasar yang asli, yang bertuliskan Meterai Negara Kota Vatikan, disimpan di Arsip Hukum Negara Kota Vatikan dan teks terkait diterbitkan dalam Suplemen Acta Apostolicae Sedis.

Hukum Dasar mengatur pemerintahan sipil Negara Kota Vatikan, sedangkan konstitusi apostolik Bonus Pastor mengatur Kuria Roma yang membantu paus dalam pemerintahan Katolik Gereja]]. Pada bulan April 2019, diumumkan bahwa sebuah dokumen berjudul Praedicate Evangelium (“Beritakan Injil”) akan berfungsi sebagai konstitusi apostolik baru yang mengatur Kuria Roma, yang diharapkan diumumkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 29 Juni 2019.

Hukum perdata dan pidana positif

Sebagian besar hukum perdata positif dan pidana—berbeda dengan hukum kanon dengan efek perdata—didasarkan pada undang-undang Italia dari tahun 1889. Dalam banyak hal, undang-undang ini sudah ketinggalan zaman. Ini diubah secara besar-besaran pada tahun 2013 untuk memasukkan sejumlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah ditandatangani negara selama bertahun-tahun, serta memperbaruinya. Hukum pidana sekarang mencakup definisi spesifik pencucian uang, daftar eksplisit kejahatan seksual, dan pelanggaran kerahasiaan. Sejak penjara seumur hidup dihapuskan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2013, hukuman maksimalnya adalah 30 sampai 35 tahun penjara.

Pada tahun 2008, Vatikan mengumumkan bahwa mereka tidak lagi secara otomatis mengadopsi undang-undang Italia yang baru, karena banyak undang-undang Italia yang menyimpang dari doktrin Katolik. Pengumuman tersebut muncul setelah konflik atas masalah hak untuk hidup menyusul kasus Eluana Englaro. Hukum yang ada menetapkan bahwa hukum Italia diterima secara otomatis kecuali pada perjanjian bilateral atau yang memiliki perbedaan tajam dengan hukum kanon dasar. Di bawah prosedur baru, Vatikan akan memeriksa undang-undang Italia sebelum memutuskan apakah akan mengadopsinya. Namun, karena Vatikan tidak selalu menerima undang-undang Italia di bawah prosedur lama, sedikit yang akan berubah, dengan seorang komentator surat kabar menyebut pengumuman itu sebagai "peringatan terselubung" kepada pemerintah Italia.

Pada tanggal 29 Maret 2019, satu bulan setelah KTT pelecehan seksual Vatikan yang bersejarah diadakan, Paus Fransiskus mengeluarkan undang-undang Kota Vatikan baru yang mewajibkan pejabat Kota Vatikan, termasuk mereka yang ada di Kuria Roma, dan nuncios asing yang berafiliasi dengan pemerintah Vatikan, untuk melapor penyalahgunaan seks. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan denda hingga 5.000 euro (sekitar $5.600) atau, dalam kasus polisi Vatikan, hingga enam bulan penjara. Ketetapan pembatasan juga ditingkatkan dari 4 tahun menjadi 20 tahun dan setiap pegawai Vatikan yang dinyatakan bersalah akan dipecat secara wajib. Pada 9 Mei 2019, sebuah undang-undang baru dibuat dikeluarkan untuk pekerja gereja pria dan wanita tidak hanya di Vatikan, tetapi di seluruh dunia untuk mengungkapkan laporan pelecehan seksual apa pun.< ref></ref>

Pada Februari 2021, Paus Fransiskus mengubah pasal 17, 376, 379 KUHP Vatikan. "Perubahan ini dapat memengaruhi sidang Vatikan yang akan datang terhadap wanita Italia berusia 39 tahun Cecilia Marogna, yang dituduh melakukan penggelapan, yang dia bantah."

Pada bulan April 2021, Paus Fransiskus menerbitkan sebuah surat apostolik motu proprio untuk mengubah beberapa pasal sehingga pengadilan Kota Vatikan dapat mengadili para kardinal dan uskup.