Jelaskan Masyarakat prasejarah dari Masyarakat tak bernegara

Dalam arkeologi, antropologi budaya, dan sejarah, masyarakat tak bernegara menunjukkan komunitas manusia yang kurang rumit tanpa negara, seperti suku, klan, gerombolan, atau chiefdom. Kriteria utama "kerumitan" yang digunakan adalah sejauh mana pembagian kerja telah terjadi sedemikian rupa sehingga banyak orang yang secara permanen terspesialisasi dalam bentuk produksi tertentu atau kegiatan lainnya, dan bergantung pada orang lain untuk barang dan jasa melalui perdagangan atau kewajiban timbal balik yang canggih yang diatur oleh kesepakatan dan hukum. Kriteria tambahan adalah ukuran populasi. Semakin besar populasi, semakin banyak hubungan yang harus diperhitungkan.

Bukti dari negara-kota paling awal yang diketahui telah ditemukan di Mesopotamia kuno sekitar tahun , menunjukkan bahwa sejarah negara kurang dari 6.000 tahun; dengan demikian, untuk sebagian besar prasejarah manusia, negara tidaklah ada.

Secara umum, bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa negara muncul dari komunitas-komunitas tak bernegara hanya ketika populasi yang cukup besar (paling tidak puluhan ribu orang) kurang lebih menetap bersama di wilayah tertentu, dan menerapkan pertanian. Memang, salah satu fungsi khas negara adalah pertahanan wilayah. Namun demikian, ada pengecualian: Lawrence Krader misalnya menggambarkan kasus negara Tatar, sebuah otoritas politik yang muncul di antara konfederasi klan-klan penggembala nomaden atau semi-nomaden.

Secara khas para fungsionaris negara (dinasti kerajaan, tentara, juru tulis, pelayan, administrator, pengacara, pemungut pajak, otoritas keagamaan, dll.) terutama tidak mandiri, melainkan didukung dan dibiayai secara material oleh pajak dan upeti yang disumbangkan oleh sisa populasi pekerja. Hal ini mengasumsikan tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita per kapita yang memadai, yang setidaknya memungkinkan adanya produk surplus permanen (terutama bahan makanan) yang diambil alih oleh otoritas negara untuk menopang kegiatan para fungsionaris negara. Surplus permanen seperti itu umumnya tidak diproduksi dalam skala yang signifikan dalam masyarakat suku atau klan yang lebih kecil.

Arkeolog Gregory Possehl berpendapat bahwa tidak ada bukti bahwa peradaban Harappan yang relatif canggih dan urban, yang berkembang dari sekitar tahun  di wilayah Indus, menampilkan sesuatu yang mirip dengan aparatur negara yang terpusat. Belum ada bukti yang digali secara lokal tentang istana, kuil-kuil, penguasa yang berkuasa atau kuburan kerajaan, birokrasi administratif terpusat yang menyimpan catatan-catatan, atau agama negara—yang semuanya di tempat lain biasanya dikaitkan dengan keberadaan aparatur negara. Namun, tidak ada konsensus ilmiah terbaru yang setuju dengan perspektif tersebut, karena literatur yang lebih baru telah menyarankan bahwa mungkin ada bentuk-bentuk sentralisasi yang tidak terlalu mencolok, karena kota-kota Harappan berpusat di sekitar tempat-tempat upacara publik dan ruang-ruang besar yang ditafsirkan sebagai kompleks ritual. Selain itu, penafsiran terbaru dari aksara Indus dan stempel Harappan mengindikasikan bahwa ada sistem pencatatan ekonomi yang agak terpusat. Untuk saat ini, masih mustahil untuk menilai karena sistem penulisan peradaban Harappan masih belum terpecahkan. Sebuah penelitian menyimpulkannya dengan baik, "Banyak situs yang telah digali yang termasuk dalam peradaban Lembah Indus, tetapi masih belum terselesaikan apakah itu sebuah negara, sejumlah kerajaan, atau persemakmuran tanpa negara. Begitu sedikit dokumen tertulis tentang peradaban awal ini yang telah dilestarikan sehingga tampaknya tidak mungkin pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lainnya akan terjawab."

Di permukiman manusia berskala besar paling awal dari Zaman Batu yang telah ditemukan, seperti Çatal Höyük dan Jericho, tidak ditemukan bukti adanya otoritas negara. Pemukiman Çatal Höyük dari komunitas petani () membentang sekitar 13 hektar (32 acre) dan mungkin memiliki sekitar 5.000 hingga 10.000 penduduk.

Masyarakat modern yang berbasis negara secara teratur mendorong keluar penduduk asli yang tidak bernegara ketika pemukiman mereka meluas, atau berusaha untuk membuat penduduk tersebut berada di bawah kendali struktur negara. Hal ini khususnya terjadi di benua Afrika selama penjajahan Eropa, di mana ada banyak kebingungan tentang cara terbaik untuk memerintah masyarakat yang, sebelum kedatangan orang Eropa, tidak bernegara. Masyarakat kesukuan, yang sekilas tampak kacau, seringkali memiliki struktur masyarakat yang tertata baik yang didasarkan pada berbagai faktor budaya yang tidak terdefinisi – termasuk kepemilikan ternak dan tanah garapan, struktur keturunan patrilineal, kehormatan yang diperoleh dari keberhasilan dalam konflik, dll.

Masyarakat yang terpencil dapat dianggap sebagai sisa-sisa masyarakat prasejarah yang tidak bernegara. Sampai batas tertentu mereka mungkin tidak menyadari dan tidak terpengaruh oleh negara-negara yang memiliki kewenangan nominal atas wilayah mereka.