Jabarkan Solusi dari Piagam 21 Agustus 1981

Selain mengemukakan penyimpangan, Piagam Penegakkan Hukum itu juga menyampaikan pemikiran tentang solusi yang disebut landasan bersama perjuangan rakyat. Landasan itu meliputi kehidupan kenegaraan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Di bidang politik, ditekankan bahwa kedaulatan di tangan rakyat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. Terkait pemilihan umum, pemerintah memberi perlakuan yang sama terhadap semua kontestan, tidak memihak, dan adil. Kebebasan berserikat dan berkumpul sesuai Pasal 28 UUD 1945 dijamin dalam konteks melestarikan hak-hak demokrasi yang menjamin stabilitas politik. MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat, terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan yang seluruhnya dipilih rakyat, tak ada yang diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah atau presiden.

Di bidang ekonomi antara lain menegaskan peningkatan taraf hidup bangsa berlandaskan sistem ekonomi sesuai Pancasila dan UUD 1945, yang bebas dari penjajahan, penindasan, dan pengisapan oleh kapitalisme asing maupun kapitalisme nasional dalam bentuk apapun. Menjadikan bangsa Indonesia tuan di negaranya sendiri. Memberantas korupsi, nepotisme, manipulasi, dan percukongan akibat sistem ekonomi dan penyelenggaraan kekuasaan yang tidak sehat.

Di bidang pertahanan keamanan antara lain ditegaskan tidak ada tindakan-tindakan dan tidak ada aparat-aparat negara yang tidak sesuai dengan keadaan tertib sipil seperti pengekangan pers, aparat Kopkamtib, dan lain sebagainya. Menormalisasikan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab sipil serta militer.