Jelaskan Tanggapan dari Penyakit mulut dan kuku di Indonesia

Sebagai respons atas mewabahnya PMK, Kementerian Pertanian mengatur lalu lintas hewan rentan PMK dan produk turunannya untuk mencegah meluasnya wabah serta membuat prosedur operasional baku tentang pengendalian dan penanggulangan PMK. Wabah yang berlangsung menjelang Iduladha juga membuat Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa mengenai hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah PMK. Pada 24 Juni 2022, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) yang ketua tim pelaksananya adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Satgas PMK lantas menerbitkan protokol kesehatan pengendalian PMK dan sejumlah pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK berbasis zonasi. Kepala BNPB sendiri menetapkan status keadaan tertentu darurat PMK sehingga pendekatan yang dilakukan adalah penanggulangan bencana.

Pada 12 Juni, sepuluh ribu dosis vaksin PMK dari Prancis didatangkan untuk memulai program vaksinasi di Indonesia. Dua bulan kemudian, pemerintah Australia memberi bantuan satu juta dosis vaksin PMK. Selain vaksinasi dan pengobatan, kebijakan untuk mengendalikan PMK adalah pemotongan bersyarat terhadap hewan yang terinfeksi. Pemerintah memberikan bantuan kepada pemilik ternak yang dipotong sebesar Rp10 juta untuk sapi, Rp2 juta untuk babi, dan Rp1,5 juta untuk kambing atau domba. Komisi IV DPR-RI dan Ombudsman RI beberapa kali mengkritik pemerintah terkait penanganan PMK. Sementara itu, akibat wabah ini, Australia dan Malaysia untuk sementara menghentikan impor hewan ternak dari Indonesia. Indonesia juga tak lagi dicantumkan dalam daftar negara bebas PMK dalam Resolusi WOAH Nomor 89 Tahun 2022.

Berikut ini adalah jenis vaksin PMK yang telah disetujui untuk digunakan di Indonesia. Semuanya merupakan jenis vaksin inaktif.