Coba ceritain soal Penarikan diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

Penarikan diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh negara-negara anggota tidak diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Kantor Informasi Pemerintah dari Taiwan (Republik Tiongkok):

Piagam PBB sengaja tidak membuat ketentuan untuk penarikan pemerintah anggota, terutama untuk mencegah ancaman penarikan dari digunakan sebagai bentuk pemerasan politik, atau untuk menghindari kewajiban di bawah Piagam. Penarikan Jepang dari Liga Bangsa-Bangsa pada bulan Maret 1933 (untuk menandakan penolakannya terhadap kecaman Liga atas invasi Jepang ke Cina) sangat dipikirkan oleh para perancang Piagam. (Dua besar lainnya Kekuatan Poros, Jerman dan Italia, juga mengundurkan diri dari Liga.) Oleh karena itu, beberapa orang mempertanyakan apakah Anggota diperbolehkan untuk mundur dari PBB Satu-satunya contoh lain dari upaya penarikan — oleh Indonesia pada tahun 1965 — sebenarnya cenderung menunjukkan bahwa penarikan, setidaknya dalam jangka pendek, tidak memiliki kekuatan atau efek.

ROC memegang pendapat ini menentang fakta dikeluarkannya dari PBB untuk memberi jalan bagi Republik Rakyat Cina. Lihat China dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun demikian, di bawah hukum kebiasaan internasional, terdapat prinsip rebus sic stantibus, atau "hal-hal yang berdiri demikian." Berdasarkan prinsip ini, suatu negara dapat menarik diri dari perjanjian yang tidak memiliki ketentuan penarikan hanya jika telah terjadi beberapa perubahan substansial yang tidak terduga dalam keadaan, seperti ketika objek perjanjian menjadi diperdebatkan atau ketika pelanggaran material dilakukan oleh pihak perjanjian. Rebus sic stantibus telah ditafsirkan secara sempit (walaupun tidak disebutkan namanya) dalam Pasal 61 dan 62 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. Oleh karena itu, baik di bawah hukum kebiasaan internasional atau Konvensi Wina, kecil kemungkinannya bahwa PBB akan mengakui hak suatu negara untuk menarik diri secara sepihak dari PBB kecuali beberapa perubahan mendasar telah terjadi. Berbeda dengan argumen ini, kedaulatan negara bagian memiliki hak untuk menolak perjanjian apa pun. Ada berabad-abad preseden untuk ini. Juga, Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara khusus mengakui "prinsip persamaan kedaulatan" dari semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.