Jelaskan Kuota gender legislatif dari Perempuan di Burundi

Representasi perempuan dalam pemerintahan di Afrika meningkat tiga kali lipat dari tahun 1990 hingga 2010. Studi menunjukkan bahwa peningkatan dramatis dalam representasi di benua ini dapat dikaitkan dengan pembukaan politik, liberalisasi politik, tekanan internasional, dan munculnya perempuan dalam posisi kekuasaan setelah konflik besar di suatu negara.

Sebelum tahun 1970-an, hanya lima negara bagian yang menerapkan kuota gender untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Pada 2011, lebih dari 100 negara, termasuk Burundi, menerapkan kuota gender dalam pemerintahan mereka. Kuota gender dapat mengambil bentuk yang berbeda; kursi yang dicadangkan, kuota legislatif untuk calon, atau kuota sukarela untuk partai politik. Dikatakan bahwa kuota gender sering diadopsi karena tekanan internasional, alih-alih menjadi tanda modernisasi, itulah sebabnya mereka terlihat terutama di negara-negara berkembang. Namun, penelitian lain di lapangan menunjukkan tidak ada pola sistematis dalam hal adopsi karena kuota gender muncul di negara-negara dengan karakteristik politik, budaya, dan ekonomi yang beragam.

Dalam Konstitusi Republik Burundi tahun 2005, pasal 129, 164, dan 182(2) menetapkan kuota gender di negara bagian. Kuota gender legislatif Burundi menetapkan bahwa minimal 30% kursi harus dipegang oleh perempuan di Parlemen, termasuk Majelis Nasional dan Senat, dan di Cabang Eksekutif. Jika hasil pemilu tidak memenuhi minimal 30% kursi yang diduduki oleh perempuan, menurut undang-undang pemilu, Administrasi Pemilu menambahkan kandidat dari kelompok yang kurang terwakili yang menerima setidaknya 5% suara.