Jelaskan Sejarah dari Republik Somalia

Tuntutan rakyat memaksa para pemimpin Somaliland Italia dan Somaliland Britania untuk melanjutkan rencana penyatuan negara. Pemerintah Britania menyetujui tuntutan publik nasionalis Somalia dan setuju untuk mengakhiri kekuasaannya atas Somaliland Britania pada tahun 1960 dan protektoratnya bergabung dengan Wilayah Perwalian Somaliland (bekas Somaliland Italia) pada tanggal kemerdekaan yang telah ditetapkan oleh PBB. Pada April 1960, para pemimpin kedua wilayah bertemu di Mogadishu dan sepakat untuk membentuk negara kesatuan. Seorang presiden terpilih akan menjadi kepala negara. Kekuasaan eksekutif penuh akan dipegang oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada Majelis Nasional terpilih yang terdiri dari 123 anggota yang mewakili dua wilayah. Dengan demikian, Somaliland Britania bersatu sesuai jadwal dengan Wilayah Perwalian Somaliland untuk mendirikan Republik Somalia.

Pada tanggal 26 Juni 1960, Somaliland Britania memperoleh kemerdekaan dari Beitania sebagai Negara Bagian Somaliland. Pada 1 Juli 1960, Negara Bagian Somaliland bersatu dengan Wilayah Perwalian Somaliland, membentuk Republik Somali. Legislatif menunjuk pembicara ACT OF UNION SOMALIA Hagi Bashir Ismail Yousuf sebagai Presiden Pertama Majelis Nasional Somalia. Pada hari yang sama Aden Abdullah Osman Daar menjadi Presiden Republik Somalia. Kemudian Daar pada 22 Juli 1960 menunjuk Abdirashid Ali Shermarke sebagai Perdana Menteri pertama. Shermarke membentuk pemerintahan koalisi yang didominasi oleh Liga Pemuda Somalia (SYL) tetapi didukung oleh dua partai utara berbasis klan, Liga Nasional Somalia (SNL) dan Partai Persatuan Somalia (USP). Penunjukan Osman sebagai presiden diratifikasi setahun kemudian dalam referendum nasional.

Selama periode sembilan tahun demokrasi parlementer setelah kemerdekaan Somalia, kebebasan berekspresi secara luas dianggap sebagai hak setiap orang. Salah satu cita-cita nasional yang dianut oleh orang Somalia adalah kesetaraan politik dan hukum di mana nilai-nilai sejarah Somalia dan praktik-praktik Barat yang ada berpadu. Politik dipandang sebagai ranah yang tidak terbatas pada satu profesi, klan, atau kelas, tetapi terbuka untuk semua anggota masyarakat laki-laki. Walaupun peran perempuan lebih terbatas, namun perempuan telah memiliki hak pilih di Somaliland Italia sejak pemilihan kota pada tahun 1958. Hak pilih kemudian menyebar ke bekas Somaliland Britania pada Mei 1963, ketika majelis teritorial menyetujuinya dengan selisih 52 berbanding 42.