Jelaskan Perubahan awal dari Reformasi Paus Paulus VI terhadap Kuria Roma

Pada tanggal 2 April 1964, Paulus VI mendirikan Komisi Kepausan untuk Komunikasi Sosial.

Sebagai bagian dari persiapan Konsili Vatikan Kedua, Paus Yohanes XXIII telah membentuk Sekretariat untuk Memajukan Persatuan Umat Kristiani pada tanggal 5 Juni 1960. Paulus VI menambahkan dua lebih banyak sekretariat untuk memperluas upaya Vatikan untuk menjalin hubungan dengan dunia non-Katolik, dengan kelompok agama lain dan dengan non-agama. Pada tanggal 19 Mei 1964, Paulus VI mendirikan Sekretariat untuk non-Kristen dan menunjuk Kardinal Paolo Marella, seorang diplomat Vatikan selama empat puluh tahun, lima belas tahun kemudian ditempatkan di Jepang, untuk memimpin dia. Judul dekritnya, Progrediente concilio  ("Sementara Dewan sedang berlangsung"), mengisyaratkan bahwa ini adalah pertanda reformasi yang lebih besar yang akan menunggu kesimpulan dari dewan. Pada tanggal 6 April 1965, Paulus VI mendirikan Sekretariat Dialog dengan Orang Tidak Percaya. Dia menunjuk Franz König, Uskup Agung Wina, presidennya.

Paulus VI mengeluarkan Integrae servandae pada tanggal 7 Desember 1965, menjelang upacara yang menandai berakhirnya Konsili Vatikan Kedua. Itu menyelesaikan satu modifikasi signifikan pada bagian Kuria Romawi yang telah terbukti paling kontroversial selama dewan untuk manajemennya — para pengkritiknya akan mengatakan manipulasi — prosesnya. Dengan surat ini, "Jemaat Suci Kantor Suci" untuk sementara kehilangan penunjukannya sebagai "Sakral" dan menerima gelar baru yang menentukan bidang kompetensinya: Jemaat untuk Ajaran Iman. Itu membatasi hak departemen untuk bertindak secara diam-diam dan memberikan hak kepada mereka yang dituduh bid'ah. Penulis buku memperoleh hak untuk pemberitahuan dan sidang sebelum departemen dapat melarang pekerjaan mereka. Ia diinstruksikan untuk mengoordinasikan pekerjaannya dengan Komisi Kitab Suci Kepausan, yang berarti bahwa ia harus mempertimbangkan pendekatan ilmiah baru terhadap teks-teks alkitabiah, sebuah gerakan yang telah lama ditentangnya. Otonomi tradisional dan kepicikannya ditentang oleh persyaratan untuk menggunakan konsultan yang ditunjuk oleh paus dan untuk mempertimbangkan pandangan "kongres orang terpelajar" dan asosiasi regional para uskup.

Paulus VI membentuk Dewan Awam dan Komisi Kepausan Iustitia et Pax pada tanggal 6 Januari 1967. Untuk yang terakhir, pada 15 Juli 1971, dia menambahkan Dewan Kepausan Cor Unum untuk Mempromosikan Perkembangan Manusia dan Kristiani. Dia menunjuk Kardinal Jean Villot, Menteri Luar Negerinya, sebagai presidennya.