Jelaskan Masa Jabatan dari Vyacheslav Volodin

Pada Bulan Oktober 2016, Volodin menjadi salah satu dari tiga orang politisi paling berpengaruh di Rusia (setelah Presiden Putin dan Perdana Menteri Dmitry Medvedev) berdasarkan survei yang dilakukan oleh Center for Political Technologies. Berdasarkan survei dari Pusat Analisis-Ahli RANEPA, tingkat pengakuan Vyacheslav Volodin berada ditingkat yang tinggi. 83% dari responden survei mengetahui bahwa Volodin memegang jabatan sebagai Ketua Duma Negara. Sebagai tambahan, 78% dari orang-orang Rusia mempunyai pandangan yang positif atau netral terhadap aktivitas Volodin sebagai Ketua Duma Negara Rusia.

Pada 24 November 2016, Volodin terpilih sebagai Ketua Majelis Parlementer Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif dan pada 26 Desember 2016 Volodin terpilih sebagai Ketua Majelis Parlemen Uni Rusia-Belarusia.

Sebagai Ketua, Volodin secara aktif memulai perjanjian dengan mendisiplinkan para deputi. Awalnya dia melarang deputi untuk memilih dengan wakil untuk deputi lain. Sehubungan dengan itu, para deputi harus menghadiri pertemuan secara langsung. Denda untuk pertemuan yang hilang tanpa alasan yang sah juga diberlakukan

Pada 6 Maret 2019, Volodin selama pertemuan Duma Negara, menginterupsi laporan Menteri Pengembangan Ekonomi Maxim Oreshkin dan tidak memberikan kesempatan kepada Oreshkin untuk menyelesaikan laporannya. Volodin menuduh Oreshkin tidak siap dan menawarkan kepadanya untuk memberikan laporan kembali dalam sebulan (biasanya laporan seperti ini hanya diloloskan sekali dalam setahun). Berdasarkan dari penuturan beberapa deputi, kasus ini adalah kasus yang pertama terjadi dalam sejarah pasca-Soviet Rusia.

Pada 6 April 2019, Volodin mengajukan amandemen Konstitusi Rusia yang bertujuan untuk mengizinkan Duma Negara untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan. Menurutnya, Duma Negara setidak-tidaknya harus dilibatkan dalam konsultasi pengangkatan anggota pemerintahan (saat ini, partisipasi Duma Negara dalam pembentukan pemerintahan hanya terbatas pada pemberian persetujuan kepada Presiden Rusia dalam mengangkat Perdana Menteri). Volodin mengatakan bahwa partisipasi Duma Negara dalam pembentukan pemerintahan "harus konsisten dengan prinsip keseimbangan kekuasaan yang tepat" dan "harus menyediakan sebuah tingkat tanggung jawab lebih tinggi" dalam pekerjaan para menteri. Dibulan Juli 2019, Volodin kembali menyuarakan pengenalan amandemen tersebut dalam artikelnya di Majalah Parlemen. Usulan Volodin kemudian didukung oleh para pemimpin partai oposisi di Duma Negara. Pada bulan Januari 2020, Presiden Putin mengajukan amandemen yang sama pada saat pidato kenegaraannya.

Pada bulan November 2019, Volodin mengatakan bahwa akibat dari Nasionalisme Ukraina dan dugaan penindasan terhadap etnis minoritas, ada kemungkinan beberapa daerah (oblast) dapat terpisah dari Ukraina.

Pada tanggal 28 Januari 2022, Volodin berjanji bahwa "Rusia tidak akan berperang melawan Ukraina". Pada 18 Februari 2022, Volodin menuntut negara-negara barat untuk meminta maaf karena "disinformasi" tentang tuduhan bahwa Kremlin sedang menyiapkan rencana untuk menginvasi Ukraina.

Namun pada 24 Februari 2022, Volodin mengatakan bahwa tujuan dari Invasi Rusia ke Ukraina adalah untuk melindungi para warga yang tinggal di Ukraina. Volodin menulis dalam akun telegramnya bahwa demiliterisasi di Ukraina adalah satu-satunya langkah yang akan mengizinkan kita untuk mencegah perang di kancah Benua Eropa. Hal ini juga merupakan satu-satunya kesempatan kita untuk menghentikan pertikaian dan bencana kemanusiaan. Menurut website berita Meduza, Volodin merupakan salah satu dari politikus Rusia yang secara gamblang mendukung invasi Rusia. Oleh para warga Rusia yang menentang perang, ia digelari sebagai pengkhianat. Pada 11 Maret 2022, Volodin mengatakan bahwa warga Ukraina dapat dihabiskan untuk Washington dan Brussel: perang hingga Ukraina terakhir merenggut ratusan nyawa setiap hari. Rezim Kyiv membuat Ukraina benar-benar hilang". Pada 5 April 2022, Volodin mengklaim bahwa pembantaian di kota Bucha, Ukraina, adalah "provokasi" yang dipentaskan oleh Barat dan Ukraina "yang ditujukan untuk mendiskreditkan Rusia".

Pada 6 Juli 2022, Volodin memperingatkan bahwa Rusia dapat menuntut kembali negara bagian Alaska, Amerika Serikat yang dijual oleh Rusia kepada Amerika Serikat pada tahun 1867 jika Amerika Serikat tetap melanjutkan penyitaan aset negara Rusia yang berada di luar negeri.

Kritik warga Rusia tentang Mobilisasi Rusia 2022 menggunakan media sosial dan perangkat elektronik lainnya (seperti Twitter) yang mempertanyakan secara massal para pejabat tinggi dan deputi Rusia, yang mendukung perang dengan Ukraina dan mobilisasi, apakah mereka sendiri atau putra mereka akan maju ke depan. Kebanyakan dari mereka menolak untuk menjawab atau membuat alasan mengapa mereka tidak mungkin berperang di Ukraina. Volodin mengatakan bahwa Duma Negara akan mendukung para deputi yang ingin mendaftar menjadi tentara dan pergi ke Ukraina.

Pada September 2022, Volodin bertemu dengan politisi Tiongkok Li Zhanshu, yang dulunya merupakan anggota Komite Pengurus Politbiro Partai Komunis Tiongkok dan juga salah satu orang dekat Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping.

Tanggal 22 September 2022, dalam rangka untuk melegalkan mobilisasi militer dihadapan publik Rusia, Volodin mengklaim bahwa "bukan hanya formasi bersenjata Nazi, tapi tentara NATO juga bertempur melawan tentara dan perwira kita di Ukraina. Volodin mengklaim (yang menjadi kontroversi) bahwa "Ukraina telah kehilangan kemampuannya untuk eksis sebagai sebuah negara", "Ukraina telah diduduki NATO" dan "Ukraina telah menjadi koloni Amerika Serikat".

Untuk meremehkan sanksi negara-negara barat terhadap Rusia, Volodin menyatakan bahwa "sanksi-sanksi barat telah mengarahkan pembentukan kelompok lain yang terdiri dari delapan negara — China, India, Rusia, Indonesia, Brazil, Meksiko, Iran dan Turkiye — yang 24,4%-nya di depan kelompok lama negara maju dalam hal PDB dan paritas daya beli.

Volodin kemudian bertemu dengan Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel pada 22 November 2022. Selama pertemuan tersebut, Volodin menyebut Kuba sebagai "sebuah simbol perjuangan kemerdekaan".

Pada Januari 2023, Volodin menyebut para orang Rusia dipengasingan yang anti perang sebagai "bajingan" dan menuntut penyitaan aset mereka di Rusia. Volodin juga secara berulang-ulang menyebut para warga Rusia yang meninggalkan Rusia setelah invasi ke Ukraina sebagai "pengkhianat".

Volodin kemudian mengancam akan menggunakan senjata nuklir pada 22 Januari 2023 dan mengklaim bahwa Eropa dan Amerika Serikat telah mengarahkan dunia ke "bencana global" dengan memberikan bantuan ke Ukraina.

Pada 19-20 Maret 2023, Duma Negara menyelenggarakan Konferensi Parlemen Internasional Rusia-Afrika Kedua dan Volodin bertemu dengan lebih dari 40 delegasi parlemen dari negara-negara Afrika. Dalam sebuah pertemuan dengan perwakilan dari Afrika, Volodin mengatakan bahwa Washington dan Brussels berusaha untuk mengambil alih sumber daya alam Afrika dan Rusia dan melanjutkan kebijakan kolonial mereka dan menyatakan "mereka mengambil segala cara termasuk melakukan kerusuhan dan teroros untuk keuntungan pribadi mereka".

Pada 3 Mei 2023, Volodin menuduh serangan drone di Kremlin sebagai sebuah serangan teroris terhadap Rusia dan membandingkan pemerintah Ukraina sebagai organisasi teroris seperti Al-Qaeda dan Negara Islam dengan menyatakan bahwa "Rezim Nazi Kiev harus diakui sebagai organisasi teroris". Volodin juga menuntut penggunaan senjata yang mampu untuk menghentikan dan menghancurkan rezim teroris Kiev.

Pada 18 Mei 2023, Volodin menyatakan bahwa "Operasi Militer Khusus" di Ukraina tidak dapat dihindari. Menurut Volodin, "jika tidak dimulai, perang yang akan pecah keesokan harinya atau dalam beberapa hari, akan menyeret dunia ke dalam sebuah tragedi. Tragedi itu dicegah." Dia menuduh NATO, Amerika Serikat dan Uni Eropa "melancarkan perang di Ukraina" dan mengklaim bahwa "NATO mengambil kendali atas Ukraina, membawa tentara bayarannya ke sana untuk berkuasa dan ke medan perang".

Pada 3 Juni 2023, Volodin mewakili Rusia dalam acara pelantikan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdoğan.

Pada 19 Juni 2023, Volodin salah mengartikan pernyataan Presiden Ceko Petr Pavel bahwa orang Rusia yang tinggal di Barat harus "dipantau" dan diawasi, dan memperingatkan bahwa orang Rusia yang tinggal di luar negeri akan dikirim ke kamp konsentrasi.

Selama pemberontakan Grup Wagner, Volodin menyatakan dukungannya untuk Vladimir Putin.