Jelaskan Sejarah dari Bendungan Panglima Besar Soedirman

Pada tahun 1974, SMEC telah menyelesaikan studi kelayakan mengenai pembangunan bendungan ini, dan bendungan ini dinyatakan layak untuk dibangun. Wakil Presiden Adam Malik lalu ingin agar bendungan ini dibangun oleh perusahaan asal Blok Timur, karena saat itu telah banyak proyek pemerintah Indonesia yang dikerjakan oleh perusahaan asal Blok Barat. Pada akhir tahun 1977, delegasi pemerintah Indonesia pun berangkat ke Moscow untuk mendiskusikan tentang keinginan wakil presiden tersebut. Pada awal tahun 1978, delegasi pemerintah Uni Soviet ganti berkunjung ke Jakarta untuk memfinalisasi kerja sama bilateral dengan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1978 juga, pemerintah mulai melakukan musyawarah dengan warga yang tanahnya akan dibebaskan untuk memungkinkan pembangunan bendungan ini.

PLN lalu menunjuk Technopromexport (TPE) asal Leningrad untuk menyusun detailed engineering design (DED) dari bendungan ini dengan menggunakan pinjaman dari pemerintah Uni Soviet sebesar US$ 2,303 juta. Dalam menyusun DED, TPE ternyata menggunakan standar konstruksinya sendiri, tidak menggunakan standar konstruksi internasional. Hal tersebut dikarenakan TPE juga ingin mengerjakan pembangunan bendungan ini, sehingga dalam kontraknya dengan PLN, TPE juga tidak diharuskan untuk menyiapkan dokumen untuk keperluan lelang pembangunan bendungan ini. PLN lalu merasa bahwa hal tersebut akan merepotkan, karena untuk menyusun DED saja, pegawai TPE harus selalu menghadap Gubernur Jawa Tengah dan diantar oleh pegawai PLN, sebelum dapat berkunjung ke lokasi pembangunan bendungan ini dengan izin khusus. Secara kebetulan, pada akhir tahun 1980, saat TPE baru dapat menyelesaikan 28 laporan desain, pemerintah Uni Soviet melakukan agresi ke Afghanistan, sehingga membuat masyarakat Indonesia marah. PLN lalu menganggap bahwa penyusunan DED dari bendungan ini telah selesai, agar pegawai TPE dapat segera keluar dari Indonesia.