Jelaskan Pengusutan korupsi dari Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh

Pada tahun 2000, Indonesia Corruption Watch melaporkan dugaan korupsi kasus BPPC ke Kejaksaan Agung, dengan sprindik No Print-135/F/F.2.1/11/2000 yang dikeluarkan pada 16 November 2000. Mantan presiden Soeharto saat itu dituduh melawan hukum dengan menerbitkan Inpres dan Keppres BPPC. Kejaksaan Agung, dengan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) lalu mulai mengusut kasus tersebut, ditambah kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menakar kerugian negara. ICW sendiri menuduh bahwa pinjaman awal dari pemerintah ke BPPC pada 1991 dengan total US$ 325 juta (Rp 175 miliar) tidak dikembalikan dan menghilang tanpa jejak, ditambah dana-dana seperti Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) sebesar Rp67 miliar, Sumbangan Wajib Khusus Petani (SWKP) sebesar Rp670 miliar, Dana Konversi sebesar Rp74 miliar, dan Dana Penyertaan Modal (DPM) sebesar Rp1,1 triliun yang tidak pernah kembali ke petani. Setelah sempat menghentikan penyidikannya pada 2001, Kejagung kembali membuka kasus tersebut pada Mei 2007, dengan alasan memiliki bukti kuat dan berusaha memanggil saksi. Sempat berencana menggugat BPPC secara perdata, pada Agustus 2007, Kejagung tidak melakukannya dengan alasan terhalang Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1/1956. Upaya Kejagung untuk memanggi Tommy pada bulan yang sama pun gagal karena alasan ia sakit, setelah sebelumnya pada 19 Juli 2007 menjadikannya sebagai tersangka. Akan tetapi, dengan alasan Tommy sudah membayar kerugiannya pada Juni 2008, pada 7 November 2008 Kejagung memberikan SP3 penghentian penyidikan kasus tersebut. Dan kini, penyelesaian hukum dari dugaan korupsinya masih belum jelas.