Jelaskan Melanggar aturan pencegahan Covid-19 dari Kontroversi Najib Razak

Pada 9 Mei 2021, Najib didenda setelah dia melanggar aturan pencegahan Covid-19. Berdasarkan keterangan polisi setempat, Najib mendapat denda hingga 3.000 ringgit, atau sekitar Rp 10,4 juta. Dalam video yang viral, Najib mengabaikan protokol kesehatan saat masuk ke restoran nasi ayam Maret lalu.

Pada 18 November 2021, Anggota DPR Jelutong RSN Rayer mengungkit rekaman video viral yang memperlihatkan Najib menandatangani sepeda motor saat berkampanye bahkan meminta Najib didenda maksimal RM 50.000 karena diduga melanggar SOP yang ditetapkan Pemerintah. Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin mengaku selalu memantau kampanye Najib.

Pada 11 Januari 2022, polisi membuka berkas penyidikan terkait dugaan pelanggaran SOP Rencana Pemulihan Nasional Tahap 4, dalam rapat Partai Makkal Sakti yang dihadiri Najib.

Pada 27 Februari 2022, Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin mengatakan akan memeriksa rekaman video yang diduga menunjukkan Najib melanggar prosedur operasi standar (SOP) terkait Covid-19 saat berkampanye di Perling, Johor.

Pada 10 Maret 2022, Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin mengungkapkan bahwa Najib didenda lima kali karena melanggar SOP selama masa kampanye pemilu Johor. Meski sempat didenda lima kali karena melanggar SOP, Najib kembali tampil di acara yang padat.

Kasus pencemaran nama baik Dzulkefly Ahmad

Pada 31 Desember 2021, mantan menteri kesehatan Dzulkefly Ahmad mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Najib menyusul tuduhan nepotisme dan kronisme. Dzulkefly mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, dilampiri postingan di Facebook yang diunggah Najib pada 24 Agustus 2020 dengan artikel Sinar Harian tertanggal 28 Januari 2019 sebagai bukti.

Pada 3 Februari 2022, Najib diperintahkan untuk mengajukan pembelaannya pada 17 Februari, menyusul gugatan pencemaran nama baik yang diajukan kepadanya oleh Dzulkefly Ahmad, di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Menurut laporan The Edge Market, Asisten Panitera Senior Pengadilan Tinggi menginstruksikan pengacara Dzulkelfy dari Tuan Farida & Company untuk mengajukan argumen tandingan terhadap pernyataan pembelaan Najib pada 3 Maret, ketika mengumumkan manajemen kasus tersebut.

Pada 29 Maret 2022, Najib mengajukan pernyataan pembelaan di pengadilan bahwa unggahan Facebooknya tentang masalah kronisme tidak merujuk pada Dzulkefly Ahmad.

Pada 22 Juni 2022, pengacara yang mewakili Dzulkefly, SN Nair mengatakan, sidang gugatan pencemaran nama baik Dzulkefly Ahmad terhadap Najib ditetapkan selama empat hari mulai Juni 2024.