Tolong jelaskan mengenai Parlemen yang mengatur dari Dekrit (Belgia)

Lima majelis legislatif berikut memiliki kekuatan untuk mengeluarkan dekrit:

Parlemen Flemish dan Parlemen Komunitas Prancis, menjadi parlemen dari dua komunitas utama, secara langsung berdasarkan dari konstitusi Pasal 127-129;

Parlemen Komunitas berbahasa Jerman, langsung berdasarkan konstitusi Pasal 130;

Majelis regional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang seni No.39, menjadi de facto Parlemen Walloon saja, karena masalah regional Flemish dilaksanakan oleh Parlemen Flemish (komunitas), dan karena Brussel adalah masalah yang diorganisir secara terpisah (dengan tata cara alih-alih dekrit). Kewenangan untuk mengeluarkan dekrit untuk majelis daerah hanya secara tidak langsung diberikan oleh undang-undang khusus tentang Reformasi Kelembagaan tahun 1980, dan disebut sebagai "aturan yang dimaksud dalam Pasal 134" dalam konstitusi.

Majelis Komisi Komunitas Prancis, yang secara informal dikenal sebagai Parlemen Prancis Brussel. Kedua komunitas (Flemish dan Prancis) dapat mentransfer kekuasaan legislatif ke komisi mereka di Brussel, tetapi hanya Komunitas Prancis. Rekan Flemish, Dewan Komisi Komunitas Flemish, tidak memiliki kekuatan untuk meloloskan dekrit dan tetap berada di bawah kendali penuh Parlemen Flemish. Sebaliknya, itu diatur dengan regulasi.

Kekuasaan ini diperkenalkan dalam reformasi negara pertama pada tahun 1970, kepada dewan budaya Belanda dan Prancis yang saat itu didirikan, pendahulu dari parlemen dua komunitas utama saat ini.

Tidak seperti hukum, dekrit tidak tunduk pada persetujuan kerajaan. Dekrit tidak ditandatangani dan diumumkan oleh raja melainkan diumumkan oleh badan eksekutif, menjadi komunitas atau pemerintah daerah atau, dalam kasus Parlemen Prancis Brussel, Dewan Komisi Komunitas Prancis.

Dekrit dan tata cara diterbitkan dalam jurnal resmi Belgia. Tidak seperti peraturan, dekrit tidak tunduk pada tinjauan yudisial atau pengawasan oleh pemerintah federal. Mahkamah Konstitusi bagaimanapun bertanggung jawab untuk mengawasi pembagian kekuasaan antara negara federal, masyarakat dan daerah dan dapat membatalkan undang-undang, keputusan dan peraturan.