Jelaskan Tanggapan dari Penganiayaan David Ozora Latumahina

Presiden RI Joko Widodo menyebut dirinya memantau kasus ketidakpatuhan dan pamer harta dari eks pejabat Pajak serta Bea Cukai Kementerian Keuangan. Presiden meminta para Menteri, dan kepala lembaga menertibkan aparat pejabat di instansi masing-masing. Jokowi menyebut pejabat tidak pantas pamer kekayaan atau gaya hidup hedonisme di media sosial. Jokowi menegaskan instruksinya ini harus dilakukan di semua instansi. Jokowi meminta para pimpinan instansi harus mendisiplinkan seluruh jajaran di lembaganya.

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin juga turut memberikan tanggapan akan peristiwa penganiayaan tersebut. Dikutip dari suara.com  Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa oknum aparatur negara yang memamerkan gaya hidup mewah bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Wapres mengatakan bahwa stiap pejabat dari atas sampai ke bawah harus menerapkan gaya hidup sederhana, bukan hidup yang berlebihan.

Selain itu, Wapres juga mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Sri Muryani dalam menangani kasus ini. Meurut Wapres, apa yang dilakukan Mentri Keuangan tersebut sudah tepat dan benar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua Cristalino David Ozora, korban penganiayaan oleh anak seorang pejabat Dirjen Pajak, Mario Dandy Satrio. Sri Mulyani mengaku juga mendukung penuh proses hukum terhadap pelaku. Menurut dia, tindakan keji penganiayaan tidak boleh dibiarkan dan terus terulang, serta tidak dibenarkan atas alasan apapun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengecam kekerasan yang terjadi. Dia juga mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang, dan dia menuturkan DJP akan bersikap kooperatif.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan bakal terus mengawasi kasus penganiayaan terhadap David Ozora Latumahina, putra pengurus GP Ansor Jonathan Latumahina. Dia ingin tersangka penganiayaan terhadap David dihukum seadil-adilnya. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut pihak keluarga tidak membuka opsi damai terhadap pelaku penganiayaan David Latumahina.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD meminta polisi menerapkan 2 pasal penganiayaan berat, yakni 354 KUHP dan 355 KUHP. Menurut Mahfud, kedua pasal tersebut dirasa lebih pantas bagi pelaku dan adil bagi korban.