Jabarkan 2. Hak Perempuan dari Praswad Nugraha

3. Hak Bebas dan Diskriminasi (Ras dan Etnis)

4. Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

6. Hak Atas Rasa Aman

7. Hak Atas Informasi Publik

9. Hak untuk Berserikat dan Berkumpul

10. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan

11. Hak Atas Kebebasan Berpendapat

Selain itu Ombudsman Republik Indonesia juga menyatakan KPK telah melakukan Maladministrasi dalam pelaksanaan TWK yang antara lain terkait dengan tiga isu pokok, yaitu proses pembentukan kebijakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan pada tahap penetapan hasil asesmen TWK. Namun atas semua fakta TWK sebagaimana yang dinyatakan secara resmi oleh kedua lembaga negara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman Republik Indonesia tersebut, KPK tetap bergeming dan tetap melakukan penyingkiran kepada ke 57 pegawai KPK sebagaimana dimaksud. Sampai saat ini TWK KPK masih digugat oleh IM57+ Institute ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta.