Jelaskan Sejarah dari Zakat di Indonesia

Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan kebijakan mengenai zakat pada tahun 1858. Dalam kebijakan ini, Pemerintah Hindia Belanda hanya sedikit mengurusi persoalan zakat. Sebagian besar kegiatan pengelolaan zakat diberikan kepada penduduk pribumi. Tujuannya untuk mengurangi ketidakpuasan rakyat akibat penyalahgunaan zakat oleh para pejabat Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1866, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kebijakan tentang larangan kepada pejabat pemerintahan dalam penghimpunan dan pembagian zakat. Tujuan kebijakan ini untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Setelah kebijakan ini berlaku, zakat sepenuhnya menjadi urusan pribadi.

Pengawasan pengelolaan zakat harta dan zakat fitrah baru dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1893. Kebijakannya ditetapkan dalam Bijblad Nomor 1892 yang diterbikan pada tanggal 4 Agustus 1893. Pengawasan zakat bertujuan untuk mencegah penyelewengan keuangan oleh para naib.

Pemerintah Hindia Belanda kembali menerbitkan kebijakan mengenai pengelolaan zakat pada tahun 1905. Kebijakan ini ditetapkan dalam Ordinatie Nomor 6200. Penerbitannya dilakukan tanggal 28 februari 1905. Dalam kebijakan ini, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan untuk tidak ikut campur sama sekali dalam urusan zakat. Pengelolaan zakat sepenuhnya diberikan kepada umat muslim di Indonesia.