Jabarkan Krisis politik dari Krisis politik Ekuador 2023

Pada 17 Mei 2023, Lasso menggunakan tindakan konstitusional muerte cruzada sambil menuduh anggota parlemen yang mendorong pemakzulannya berfokus "pada destabilisasi pemerintah". Mekanisme ini memungkinkan presiden untuk membubarkan Majelis Nasional, dan menyerukan pemilihan presiden dan legislatif lebih awal. Selama periode menjelang pemilihan khusus, Lasso akan memerintah Ekuador berdasarkan dekrit. Pada hari yang sama, Lasso memerintahkan militerisasi Istana Legislatif di Quito, mencegah akses ke personel yang bekerja di gedung tersebut dan ke anggota majelis, yang berencana melanjutkan sesi yang memperdebatkan pemakzulan presiden. Ini adalah pertama kalinya seorang presiden Ekuador menggunakan langkah konstitusional ini untuk menghindari pemakzulan.

Pada hari yang sama ketika dia membubarkan parlemen, Lasso mengeluarkan undang-undang keputusan yang memberikan pemotongan pajak untuk kelas menengah di negara tersebut; ini sangat dikritik, bagaimanapun, dan banding untuk menghentikannya diajukan dalam beberapa jam. Dia membenarkan tindakan konstitusional dengan menyebutnya sebagai solusi terbaik dan mengatakan dia ingin memberi rakyat Ekuador "kekuasaan untuk memutuskan" masa depan negara dalam pemilu mendatang. Konfederasi Kebangsaan Pribumi Ekuador mengutuk tindakan Lasso dan mengancam akan memprotes, sementara juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional mengatakan mereka akan "menindak" setiap protes kekerasan. Para komentator mencatat bahwa sebagian besar pasukan militer dan polisi mendukung dekrit Lasso dan mempertahankannya sebagai konstitusional.

Setelah muerte cruzada dilakukan, mantan anggota Majelis Demokratik Kiri dan Partai Kristen Sosial meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan inkonstitusionalitas dekrit tersebut, dengan alasan bahwa keputusan presiden tidak memiliki manfaat hukum.

Pada tanggal 18 Mei, beberapa anggota Majelis Nasional yang disingkirkan oleh keputusan Lasso, secara terbuka mengecamnya dan mempertanyakan manfaat konstitusionalnya karena negara tersebut tidak sedang menghadapi krisis mendesak pada saat dikeluarkannya. Mantan Presiden Majelis Virgilio Saquicela mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap keputusan Lasso yang menyebutnya inkonstitusional. Pada hari yang sama, Menteri Pemerintahan Henry Cucalón membela tindakan Lasso, dengan mengatakan bahwa dia memiliki kewenangan konstitusional untuk mengeluarkan dekrit tersebut.

Dewan Pemilihan Nasional (CNE) bertemu untuk mempersiapkan pemilihan umum yang baru. Dalam konferensi pers, presiden CNE Diana Atamaint mengatakan bahwa pemilihan putaran pertama akan diadakan pada 20 Agustus dan jika ada putaran kedua pada 15 Oktober, jadi untuk sementara presiden baru akan menjabat pada November 2023. Menyusul keputusan Lasso, mantan Wakil Presiden Otto Sonnenholzner dan mantan Anggota Majelis Fernando Villavicencio mengumumkan pencalonan presiden mereka.