Saya mau tau Kebijakan Timor Timur dari Kepresidenan Bacharuddin Jusuf Habibie

Pada 15 Agustus 1998, B. J. Habibie menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-53 Kemerdekaan Indonesia di depan DPR. Dalam pidato lebih dari dua jam, Habibie mengatakan bahwa ia menyadari berbagai perubahan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Ia secara resmi menyampaikan permohonan maaf pemerintah atas praktek kekerasan terhadap hak asasi manusia oleh aparat negara di masa lalu dan ia menyatakan bahwa pemerintahannya bertekad untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran itu. Paradigma lama harus diganti karena tidak hanya telah menimbulkan luka-luka sejarah, tetapi juga pemerintah belum sanggup merespons tuntutan dan aspirasi masyarakat yang terus berubah.

B. J. Habibie mengemukakan paradigma baru yang menekankan pendekatan lebih demokratis dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum. Pendekatan ini akan memproyeksikan transparansi yang lebih besar dan mekanisme atas-bawah dalam kehidupan bangsa dan negara. Ia tahu bahwa perubahan semacam itu sesuai dengan watak masyarakat sipil, yaitu masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis. Selama masa pemerintahannya, B. J. Habibie menegaskan bahwa keadilan akan menjadi nilai yang transendental.

Sejalan dengan isi pidatonya tersebut, dalam membicarakan berbagai masalah, termasuk masalah Timor Timur, dengan pemuka masyarakat Katolik Timor Timur, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, B. J. Habibie menunjukkan sikap yang adil dan lebih terbuka. Dalam pertemuan ini dibicarakan banyak hal, termasuk masukan mengenai status Timtim dalam NKRI. Pertemuan ini memiliki nilai politis yang sangat tinggi di kala sekelompok pemuda dan mahasiswa di Dili meneriakkan referendum dan pemisahan dari Indonesia. Dalam masalah Timtim ini, akhirnya pemerintahan B. J. Habibie memutuskan memberikan rencana otonomi luas dengan status khusus dengan tetap mempertahankan integrasi Timtim ke dalam NKRI. Termasuk yang dibicarakan dalam pertemuan ini adalah soal penarikan pasukan TNI dari Timtim.

Seusai pertemuan, Uskup Belo menyatakan bahwa masukan-masukannya banyak diterima oleh B. J. Habibie. Ia puas dan bangga bahwa Indonesia kini mempunyai seorang presiden yang luar biasa dari segi kemanusiaan, kearifan, simpati, dan sangat terbuka. Sejak pertemuan dengan Uskup Belo ini, pemerintah mengubah sikap terhadap masalah Timtim dan memberikan perhatian khusus.

Timtim menjadi masalah internasional sejak wilayah itu mengakhiri masa kekosongan setelah ditinggalkan penjajah Portugis sebagai wilayah yang tak berpemerintahan dengan menyatakan tekadnya untuk berintegrasi dengan Indonesia sebagaimana dinyatakan pada Deklarasi Balibo 30 November 1975. Berdasarkan deklarasi tersebut, Indonesia diminta rakyat Timtim untuk menerima integrasi setelah mengalami sekian lama perang saudara yang tak henti-hentinya. Permintaan tersebut diterima Indonesia karena alasan keamanan dan kemanusiaan. Selama Timtim berada dalam masa integrasi, Indonesia memberikan sangat banyak jasa baiknya, baik dalam membantu proses dekolonisasi yang kacau akibat ulah Portugal yang meninggalkan daerah jajahannya begitu saja, mengakhiri perang saudara, maupun dalam melaksanakan pembangunan wilayah dengan pesat. Kendati berbagai upaya diplomasi telah ditempuh selama 24 tahun, tetapi tidak diperoleh kepastian penyelesaian atas masalah ini. Oleh karena itu, setelah menempuh berbagai upaya diplomatik untuk menyelesaikan masalah Timtim tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti, bahkan selalu mendapat berbagai tekanan internasional, maka wajar pemerintahan B. J. Habibie kemudian menyerahkan masalah tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejalan dengan langkah proaktif yang diambilnya dalam mencari penyelesaian berbagai masalah bangsa. B. J. Habibie pun bersikap proaktif dalam mencari penyelesaian masalah Timtim. Jika sebelumnya Indonesia berada dalam posisi defensif dalam mengupayakan penyelesaian internasional tentang masalah Timtim, kini pemerintah B. J. Habibie mengambil sikap proaktif dan inisiatif yang gencar dalam melakukan pendekatan diplomatik ke berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah Timtim, khususnya pihak Portugal dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan perubahan sikap Indonesia ini, upaya penyelesaian masalah Timtim memasuki babak baru.

B. J. Habibie memberikan kebebasan kepada rakyat Timtim untuk menentukan nasibnya sendiri, apakah tetap bergabung dengan Indonesia atau memisahkan diri. Bagi B. J. Habibie masa depan Timtim tidak boleh hanya ditentukan oleh Jakarta, tetapi juga oleh seluruh rakyat di tanah Lorosae itu. Karena itu, diberinya dua opsi tersebut, dan ini merupakan suatu pemikiran yang tak terbayangkan dilontarkan oleh seorang Presiden Indonesia. Usulan B. J. Habibie pada waktu itu mengenai penyelesaian masalah Timtim secara adil dan menyeluruh dinilai sangat besar kemungkinan dapat diterima oleh masyarakat internasional dan ini adalah inisiatif B. J. Habibie yang sangat positif.

Langkah politik luar negeri B. J. Habibie terkait dengan status Timtim ini adalah langkah reformasi yang sangat menonjol. Dalam hal ini, kepada rakyat di Timtim akan diberikan "status khusus dengan otonomi luas" sebagai penyelesaian akhir. Dengan demikian, Timtim memperoleh status self governing dengan kewenangan luas di berbagai bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya, dengan catatan pemerintah pusat memegang tiga kewenangan tertentu: politik luar negeri, keamanan eksternal, serta moneter dan fiskal. Pengajuan usulan status khusus dengan otonomi luas ini merupakan diplomatik ofensif Indonesia yang telah menggerakkan momentum baru ke arah penyelesaian bagi masalah Timtim.

Ketika usulan tersebut sedang dibicarakan dalam pertemuan Dialog Segitiga antara Indonesia, Portugal dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas petunjuk B. J. Habibie, Pemerintah Indonesia mengadakan pengkajian lebih mendalam tentang suatu alternatif lain bagi penyelesaian Timtim seandainya mayoritas rakyat Timtim menolak usulan otonomi khusus sebagai penyelesaian akhir. Pada waktu itu, di Jakarta berlangsung sidang Kabinet Paripurna bidang Polkam pada 27 Januari 1999 yang mengumumkan alternatif penyelesaian, yaitu apabila usulan status khusus dengan otonomi luas ditolak, wajar dan bijaksana bahkan demokratis dan konstitusional jika diusulkan kepada wakil-wakil rakyat hasil Pemilu 1999 agar Timtim secara terhormat, baik-baik dan damai berpisah dengan NKRI. Reformasi diplomasi mengenai status Timtim serta-merta telah mengubah posisi Indonesia yang selama ini terkesan sangat defensif menjadi ofensif. Banyak yang tidak percaya dan banyak juga yang tidak siap menerimanya.

Gagasan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya pemerintah tidak keberatan untuk melepas wilayah Timtim, jika memang itu yang dikehendaki rakyat Timtim. Pemerintah tidak sependapat pada anggapan bahwa melepas Timtim akan memicu perang saudara, sebab sejarah panjang Timtim memang sarat dengan konflik bersenjata. Tanpa menunggu pelepasan wilayah, sejak dulu selalu terjadi kekacauan di provinsi termuda itu. Pemerintah mensinyalir ada pihak yang menginginkan otonomi khusus untuk memperoleh dana besar dan kemudian akan disusul dengan permintaan referendum. Sehubungan dengan masa depan Timtim, pemerintah secara tegas hanya memberi dua opsi: otonomi luas dengan status khusus atau melepasnya dari wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, pemerintah berprinsip tidak setuju dengan keinginan dilakukannya referendum di Timtim.

Sebagaimana dijelaskan pemerintah, apabila rakyat Timtim menolak otonomi luas dan memilih memisahkan diri, maka Indonesia akan mengembalikan status Timtim sebagai daerah non self-governing territory (daerah yang tidak berpemerintahan) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Portugal. Namun, yang menentukan lepas atau tidak adalah rakyat Timtim sendiri. Indonesia juga tidak berkewajiban menyiapkan kemerdekaan buat Timtim karena Indonesia bukan negara penjajah atas wilayah Timtim. Indonesia adalah negara yang diminta untuk menerima integrasi setelah terjadi perang saudara 1975 di Timtim. Jika kemudian Timtim menghendaki kemerdekaan, yang menyiapkan proses kemerdekaan adalah Portugal sebagai penjajah Timtim dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengawas. Indonesia juga menolak tuntutan referendum karena akan memunculkan pertentangan antar kelompok yang menghendaki kemerdekaan dan yang tetap menginginkan integrasi.

Menindaklanjuti rencana penyelesaian Timtim, pada 16 Februari 1999 diadakan pertemuan segitiga antara Republik Indonesia-Portugal-PBB di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam pertemuan ini ketiga pihak sepakat menyerahkan naskah mengenai status Timtim kepada rakyat Timtim sendiri. Kemudian pada 12 Maret 1999, di tempat yang sama terjadi lagi perundingan yang menghasilkan naskah kesepakatan Indonesia dan Portugal untuk mengadakan pemungutan suara langsung atau jajak pendapat dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengetahui keinginan rakyat Timtim. Kesepakatan ini diumumkan Sekjen PBB Kofi Annan di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Pemungutan suara langsung seperti ini sama demokratisnya dengan referendum.

Dalam hubungan ini, B. J. Habibie menyatakan, "Jika rakyat Timor Timur memilih alternatif otonomi, maka rakyat Timor Timur tidak punya hak untuk memaksa pemerintah Indonesia menyiapkan kemerdekaan. Juga pemerintah tidak akan menggunakan istilah referendum untuk mencapai penyelesaian karena referendum hanya akan menimbulkan distorsi. Jika wilayah Timor Timur lepas dari Indonesia, pemerintah tidak akan dibebani lagi oleh segala persoalan Timtim, dan untuk memasuki milenium baru yang tinggal hanya 11 bulan pemerintah akan berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi untuk semua."

B. J. Habibie lebih memilih Timtim diberi kemerdekaan dan lepas dari Indonesia. Selain itu, Habibie berharap mulai 1 Januari 2000 Pemerintah Indonesia hanya akan memusatkan perhatian pada 26 provinsi dan tidak diganggu lagi dengan masalah Timtim. "Kalau rakyat Timtim terus tidak bersabar untuk lepas dari Indonesia, mereka tidak perlu menunggu lama. Kalau ditanya apa saran pemerintah, saran saya, berikan kemerdekaan dan kita konsentrasi pada 26 provinsi yang sudah cukup banyak masalah. Kan wajar dan fair", kata Habibie di depan peserta Munas Kadin di Istana Merdeka.

Berbicara tanpa teks, Habibie mengatakan bahwa mengenai Timtim, "Insya Allah, mulai 1 Januari 2000 kita tidak mengenal masalah Timtim lagi. Kita tidak mau dipersukar oleh masalah yang sebenarnya tidak perlu ada." Presiden mengatakan apabila rakyat Timtim tidak menerima tawaran otonomi luas, maka lebih baik wilayah itu berpisah sebagai kawan. "Jadi, selamat jalan. You tentukan sendiri, saya tidak mau ikut campur. Saya minta saudara-saudara kita di Indonesia pun tidak turut campur." ujarnya.

Namun, untuk menentukan tetap berintegrasi atau lepas dari NKRI, pemerintahan B. J. Habibie tidak setuju jika harus ditempuh melalui referendum. "Kita tidak menentukan harus referendum, karena itu hanya suatu cara memilih. Bagi saya, otonomi atau berpisah secara terhormat. Yang mana dipilih, anda tentukan, silakan pilih sendiri." ujar B. J. Habibie di depan 100 pimpinan MUI Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, para zu'ama, dan cendekiawan Muslim di Istana Merdeka. B. J. Habibie mengatakan tidak mau menyebut referendum untuk Timtim karena itu berarti Pemerintah Indonesia ikut campur menentukan cara memilihnya atau ikut bertanggung jawab. "Kalau kita menentukan caranya, ributlah. Karena itu, silakan. Boleh berbicara dengan diri sendiri, boleh bicara dengan bekas penjajah, boleh dengan PBB. Mau bicara dengan Australia silakan, tetapi tentukan sebelum pemilu." ujarnya. Habibie juga menyatakan bersyukur apabila rakyat Timtim menyatakan berpisah sekarang. Ia berharap masalah Timtim segera selesai dengan tuntas dan tidak dipersoalkan lagi oleh dunia. "Biar kita tidak dihina." tuturnya.

Sebagai ganti referendum, digunakan istilah jajak pendapat. B. J. Habibie pada waktu itu menjelaskan bahwa jajak pendapat ini diawasi oleh tim penasehat kepolisian dari enam negara: Amerika Serikat, Jepang, Filipina, Jerman, Inggris, dan Australia, yang tergabung dalam misi PBB untuk Timor Timur (UNAMET) mulai 10 Mei 1999. "Kami sangat menghargai keinginan masyarakat Timtim dan menyerahkan sepenuhnya masa depan Timtim di tangan mereka sendiri. Pemerintah sangat menghormati apapun hasil jajak pendapat itu." kata Habibie.

Pada 5 Mei 1999 di New York diadakan pertemuan Dialog Segitiga Tingkat Menteri yang membahas rancangan naskah Persetujuan Pokok (dengan pengertian opsi 1 tentang status khusus dengan otonomi luas menjadi annex opsi 2 tentang pelepasan Timor Timur) dan dua naskah persetujuan tambahan lainnya, yaitu Persetujuan tentang Modalitas Penentuan Pendapat melalui Pemungutan Suara Secara Langsung dan Persetujuan tentang Pengaturan Keamanan. Semua naskah persetujuan tersebut akhirnya disetujui dan ditandatangani oleh Menlu RI dan Menlu Portugal dengan disaksikan Sekjen PBB. Penandatanganan persetujuan ini merupakan tonggak sejarah dalam upaya penyelesaian masalah Timtim dan sekaligus merupakan kulminasi upaya Pemerintahan B. J. Habibie melalui diplomasi untuk mencapai penyelesaian yang adil, menyeluruh, dan dapat diterima secara internasional.

Setelah berselisih dalam penyelesaian masalah Timtim selama 15 tahun, Indonesia dan Portugal akhirnya mencapai kata sepakat. Tiga naskah paket otonomi yang diusulkan Indonesia akhirnya ditandatangani oleh Menlu Ali Alatas dan Jaime Gama serta Sekjen PBB Kofi Annan di markas besar PBB di New York pada 5 Mei 1999. Menurut Annan, peristiwa ini tergolong bersejarah sejak Timtim bergabung dengan RI pada tahun 1976 silam, karena baru kali ini terjadi kata sepakat. Kesepakatan ini akan memberikan pilihan kepada rakyat Timtim untuk menerima paket otonomi atau menentukan masa depannya sendiri melalui jajak pendapat, dan pengaturan keamanan di Timtim.

Pada 11 Juni 1999, Dewan Keamanan PBB telah menerima secara bulat Resolusi No. 1246 yang merupakan mandat legislatif bagi Sekjen PBB untuk membentuk dan menggelar misi PBB di Timtim (UNAMET) yang bekerja hingga 31 Agustus 1999 guna mengatur dan melaksanakan penentuan pendapat yang dilaksanakan pada 8 Agustus 1999, sesuai dengan Persetujuan New York tanggal 5 Mei 1999. Penentuan pendapat rakyat Timtim mengalami sedikit penundaan, dari tanggal 8 Agustus 1999 menjadi tanggal 30 Agustus 1999 karena menurut Sekjen PBB terdapat kelambatan penggelaran perangkat UNAMET dan juga karena situasi keamanan belum memadai. Untuk meningkatkan kelancaran tugas UNAMET, pemerintah menyetujui pengiriman United Nations Civilian Police Advisers (UNCPA) dan United Nations Military Liason Officers (UNMLO) walaupun tidak tercantum dalam perjanjian New York.

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1999 pada 18 Mei 1999 tentang Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Portugal mengenai masalah Timor Timur. Sebagai tindak lanjut Keppres tersebut, Menko Polkam telah membentuk Satgas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timtim dengan tujuan operasional menciptakan suasana kondusif dan melaksanakan operasi kemanusiaan oleh seluruh jajaran Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen terhadap seluruh rakyat Timtim tanpa memandang mereka berpihak kepada pro atau anti-integrasi. Pemda Timtim dengan seluruh jajarannya secara maksimum melaksanakan pembinaan secara aktif kepada seluruh masyarakat Timtim di manapun mereka berada. Begitu pula selama masa pendaftaran jajak pendapat.

Agar jajak pendapat terlaksana dengan baik khususnya berkaitan dengan tanggung jawab keamanan untuk menjaga wilayah Timtim sebelum, selama, dan sesudah jajak pendapat maka pemerintah telah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua kelompok yang sudah bertikai selama lebih dari dua dekade. Selain itu, juga telah diupayakan agar kedua kelompok yang bertikai tersebut menyerahkan senjatanya kepada aparat keamanan. Meskipun sulit, pemerintah telah memprakarsai penandatanganan Kesepakatan Damai antara kelompok bertikai pada tanggal 21 April 1999 di Dili, serta pembentukan Komisi Perdamaian dan Stabilitas, yang kemudian diberi kepercayaan dan dirujuk dalam Perjanjian Tripartit antara PBB, Indonesia, dan Portugal sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di Timtim.

Berdasarkan Persetujuan New York, keamanan Timtim dalam proses penentuan pendapat tetap berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Indonesia, khususnya Kepolisian RI, sedangkan Polisi Internasional yang juga akan digelar dari berbagai negara bertindak sebagai penasehat Kepolisian RI. Menjelang penentuan pendapat itu, pimpinan pihak-pihak yang bertikai di Timtim menandatangani kesepakatan untuk menciptakan perdamaian. Mereka sepakat menyerukan kepada pendukung masing-masing untuk menyerahkan segala macam senjata kepada aparat yang berwenang. Kesepakatan ditandatangani oleh Presiden Conselo da Nacional Resistencia Timorense (CNRT) Kay Rala Xanana Gusmao dan anggotanya Lenadro Isaac. Sedangkan pihak pro integrasi diwakili Ketua Forum Perdamaian Demokrasi dan Keadilan (FPDK) Domingos Soares dan Panglima Pasukan Pro-Integrasi Joao da Silva Tavares.

"Kesepakatan ini sesuai dengan persetujuan mengenai pengaturan keamanan yang ditandatangani Indonesia, Portugal, dan PBB pada 5 Mei 1999." bunyi kesepakatan tersebut. Selain itu, mereka juga sepakat menghentikan segala bentuk permusuhan dan tindak kekerasan, menyerukan berpartisipasi aktif dalam setiap tahap penentuan pendapat dan menyerahkan pelanggaran atas kesepakatan tersebut kepada Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang. Untuk mewujudkan kesepakatan tersebut, pada 29-30 Juni 1999, para tokoh anti integrasi itu mengadakan dialog perdamaian dan rekonsiliasi (DARE II) dengan para tokoh pro-integrasi di Cengkareng, Jakarta.

Tokoh masyarakat Timtim yang hadir pada acara tersebut dari kelompok pro-kemerdekaan, antara lain, adalah Ramos Horta dan Xanana Gusmao.

Selain dapat diterima oleh masyarakat internasional, langkah jajak pendapat untuk menentukan masa depan Timtim ini juga dapat diterima oleh rakyat Timtim sendiri. Jika dari hasil penentuan pendapat ini rakyat Timtim memutuskan tetap bersama Indonesia dengan status otonomi, B. J. Habibie berniat akan datang ke Timtim untuk menyambut niat baik tersebut sambil menyampaikan ucapan selamat. Akan tetapi jika terjadi sebaliknya, ia pun akan menghormati kehendak tersebut. Sebelum jejak pendapat dilaksanakan, UNAMET telah menentukan delapan kota sebagai pusat pendaftaran peserta jajak pendapat: Dili, Baucau, Lospalos, Suai, Oecusse, Maliana, Ermera, dan Viqueque. Adapun syarat-syarat yang ditentukan bagi peserta adalah: berusia minimum 17 tahun, lahir di Timtim. salah satu dari kedua orangtua berasal dari Timtim, dan orang dari luar Timtim yang menikah dengan orang Timtim.