Jelaskan Revitalisasi Bahasa-Bahasa Daerah dari Kebijakan Bahasa Mandarin

Proses demokratisasi di Taiwan yang dimulai pada tahun 1987 membuat para politikus berupaya untuk menjaring suara sebanyak-banyaknya, salah satunya dengan menggunakan bahasa daerah seperti yang dilakukan Lee Teng-hui yang menggunakan bahasa Hokkien saat menjadi calon presiden menjelang pemilihan presiden 1996.

Pandangan terhadap bahasa-bahasa daerah di Taiwan pun mulai berubah dan bilingualisme mulai dijawantahkan sebagai bagian dari identitas Taiwan.

Pada tahun 1993, Kementerian Dalam Negeri Taiwan meminta maaf atas penerapan Kebijakan Bahasa Mandarin selama pemerintahan Kuomintang.

Pada tahun 2003, Kementerian Pendidikan Taiwan mengajukan rancangan undang-undang kesetaraan bahasa. Sementara itu upaya-upaya untuk meningkatkan visibilitas bahasa-bahasa daerah di ranah publik terus digencarkan.