Jelaskan Negara anggota: dari Komunitas Politik Eropa

Pemimpin negara-negara Eropa dengan cepat merespons proposal Emmanuel Macron. Awalnya, negara-negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa skeptis terhadap pembentukan Komunitas Politik Eropa karena dianggap menghalangi jalan menuju keanggotan penuh. Pemimpin negara Ukraina dan Makedonia Utara menilai proposal pembentukan Komunitas Politik Eropa tidak dapat dianggap sebagai alternatif terhadap keanggotaan penuh Uni Eropa. Negara anggota Uni Eropa juga cukup skeptis karena melihat Komunitas Politik Eropa sebagai jalan yang memblokir perluasan Uni Eropa. Pada Juni 2022, Menteri Luar Negeri Britania Raya saat itu, Liz Truss, menyatakan tidak mendukung proposal KPE dan skeptis terhadap kepentingan forum multilateral lain di Eropa. Namun, Liz Truss mengubah posisinya saat ia menjabat sebagai perdana menteri dengan menyatakan ia akan menghadiri KTT KPE. Bahkan, Britania Raya menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah KTT pada 2023. Britania Raya juga mengajukan perubahan nama Komunitas Politik Eropa menjadi Forum Politik Eropa untuk menghindari kerancuan dengan Komunitas Eropa yang menjadi cikal bakal Uni Eropa.

Sementara itu, Kanselir Jerman, Olaf Scholz berkata bahwa KPE dapat menjembatani "pertukaran rutin di level politik" sekali atau dua kali setahun untuk mendiskusikan isu-isu yang mempengaruhi benua. Perdana Menteri Albania, Edi Rama, dan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, mendukung proposal Macron dalam opini yang diterbitkan Politico pada 5 Oktober 2022. Mereka berargumen bahwa Eropa membutuhkan platform yang tidak tumpang tindih dengan organisasi regional yang sudah ada atau menggantikan proses keanggotan Uni Eropa.