Tolong jelaskan mengenai Perubahan kepemilikan dari Goro (perusahaan)

Pada 4 Mei 1998, INKUD kemudian mengakuisisi seluruh saham PT Goro Batara Sakti (Tommy dan Ricardo) di PT Goro Yudhistira Utama senilai Rp 140 miliar. Penjualan ini terjadi setelah IMF meminta Tommy dan Ricardo agar melepas sahamnya itu, karena dianggap mendapat kredit murah untuk koperasi dari pemerintah sehingga menghalang-halangi reformasi IMF. Mulanya, Tommy dan Ricardo berusaha menawarkannya pada investor asing, namun tidak ada yang berminat. Pemerintah, melalui Menkop Subiakto membujuk agar INKUD mau membeli saham tersebut, dan Ricardo kemudian menemui pimpinan INKUD untuk bernegosiasi. Negosiasi antara INKUD (lewat sebuah tim khusus pimpinan H. M. Rapi'i, ketua INKUD) dan Tommy-Ricardo awalnya cukup rumit, karena INKUD meminta adanya audit oleh auditor dan biaya Rp 115 miliar, namun Ricardo menolak. Tawar-menawar terjadi dengan Ricardo mengusulkan Rp 250 miliar, 192 miliar, 150 miliar dan INKUD Rp 128 miliar, yang akhirnya keduanya bersepakat seperti angka diatas, ditambah penjualannya telah disetujui IMF. Pada saat yang sama, saham Tommy dan Ricardo  di PT Goro Batara Sakti juga dilepaskan kepada INKUD (52%) dan PUSKUD (48%), yang kemudian juga mengoperasikan Goro selain PT Goro Yudhistira. Pihak INKUD beralasan pembelian itu dilakukan karena mereka sudah menjadi pemegang saham sebelumnya, memang membutuhkan pusat grosir tersebut untuk koperasi dan keuntungannya yang mencapai Rp 700 juta-1 miliar untuk satu gerai/hari.

Sayangnya, tidak lama setelah penjualan itu, Goro mengalami tekanan yang hebat dengan munculnya Kerusuhan Mei 1998. Dalam kerusuhan 3 hari itu, gerai pertama Goro di Pasar Minggu ludes dan hancur dijarah dan dibakar, sedangkan gerai lainnya di Bekasi habis dirampas isinya oleh perusuh. Diperkirakan, kerugian dari kerusuhan yang membuat Goro hanya menyisakan 1 gerai utama di Kelapa Gading ini mencapai Rp 81,2 miliar. Ketua INKUD, Nurdin Halid yang kemudian didapuk menjadi Presiden Direktur PT Goro Yudhistira Utama pasca penjualan saham oleh Tommy dan Ricardo (Ricardo sebelumnya adalah Dirut), melihat kerusuhan itu juga merugikan petani yang menyuplai barang dan masyarakat, sehingga rencananya Goro yang rusak dibangun lagi. Tidak hanya itu, Goro juga menjanjikan bahwa perkulakan miliknya yang sedang dibangun di Margonda, Depok (saat ini menjadi apartemen Saladdin Square) akan tetap dilanjutkan dengan investasi Rp 30 miliar. Selain itu, Goro pun juga harus menghadapi hal-hal seperti tagihan dari pemasok dan pembangun gedung yang mencapai Rp 50 miliar rupiah, dan tercatat merugi (meskipun menurut pengelola barunya tidak apa-apa karena mereka lebih mengutamakan jaringan kerjasama Goro bersama koperasi). Akan tetapi, kemudian Goro berhasil menyelesaikan gedung di Depok yang diresmikan oleh Menkop (baru) Adi Sasono pada 17 September 1999 dan memperbaiki gerai Goro di Bekasi, sehingga Goro kembali memiliki 3 gerai (kecuali Pasar Minggu yang ditutup permanen) dan 1 toko lainnya di Ujungpandang (Makassar). Tidak hanya itu, nama Goro kemudian diubah menjadi Perkulakan 33 Goro, yang bisa dikatakan berbau politik karena angka 33 adalah nomor urut Golkar di Pemilu 1999. Perubahan nama ini diharapkan mampu membersihkan citra Goro dari nama Tommy. Goro kemudian juga berusaha merintis minimarket bernama Go's Mart, dan kemitraan bersama perusahaan ritel lainnya.