Jabarkan Masyarakat dari Gereja Katolik di Burundi

Sumber Utama: A.S. Departemen Luar Negeri

Pada awalnya, ada hubungan dekat antara Gereja Katolik dan pemerintah Belgia, tetapi ada keluhan dari umat Katolik bahwa pemerintah terlalu sekuler dan dapat berbuat lebih banyak, namun, mereka senang Belgia berkuasa daripada Jerman.

Karena Gereja Katolik memiliki peran yang begitu kuat di dalam negeri, selama masa politik yang penuh tekanan telah bertindak sebagai penyeimbang atau pemicu ketegangan yang meningkat. Contoh baru-baru ini pada tahun 2015 adalah ketika Presiden saat itu, Pierre Nkurunziza, setuju untuk melakukan masa jabatan ketiga, ketika konstitusi dengan jelas menyatakan hanya dua masa jabatan yang diizinkan. Gereja Katolik tidak segan-segan mengingatkan Presiden akan hal ini, tetapi dia kembali menyebut mereka "sponsor terorisme". Namun, setelah fitnah ini Gereja terus mendesak perdamaian dan menyelesaikan konflik tanpa pertumpahan darah.

Pada tahun 2018, Regulasi dan Konsiliasi Pengakuan Keagamaan didirikan sebagai semacam tindakan pengamanan untuk memastikan organisasi keagamaan mematuhi undang-undang. Namun pada tahun 2020, Gereja Katolik memilih untuk mengundurkan diri dari keanggotaan, dan sebaliknya bertemu dengan pemerintah untuk kesepakatan terpisah.

Presiden Evariste Ndayismimiye, yang beragama Katolik, menghubungi para Uskup Katolik pada Juli 2020 untuk meminta dukungan dalam proyek-proyek pemerintah. Meskipun Burundi secara formal adalah negara sekuler, dalam praktiknya banyak hal yang dipengaruhi dan diawasi oleh Gereja Katolik. Misalnya, pejabat kedutaan secara rutin bertemu dengan para pemuka agama Katolik untuk membahas peningkatan kebebasan beragama di negara tersebut.