Jelaskan Konteks politik dari Bentrokan Sudan 2023

Mantan presiden dan orang berpengaruh dalam militer, Omar al-Bashir, memimpin perang di bagian barat negara itu dan mengawasi kekerasan yang disponsori negara di wilayah Darfur, yang menyebabkan tuduhan kejahatan perang dan genosida. Tokoh kunci dalam konflik Darfur termasuk Mohamed Hamdan "Hemedti" Dagalo, komandan Pasukan Pendukung Cepat pada saat bentrokan tahun 2023. Pada tahun 2019, kudeta menggulingkan al-Bashir dalam konteks pembangkangan sipil besar-besaran yang sering digambarkan sebagai tahap pertama Revolusi Sudan. Pemerintah persatuan sipil-militer gabungan sementara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdallah Hamdok didirikan. Namun, pada Oktober 2021, militer merebut kekuasaan melalui kudeta yang dipimpin oleh pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan Abdel Fattah al-Burhan dan pemimpin RSF Dagalo. Al-Burhan menjadi pemimpin junta yang efektif, memonopoli kekuasaan.

Junta kemudian setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipimpin sipil, dengan kesepakatan resmi yang dijadwalkan akan ditandatangani pada 6 April 2023. Namun, itu tertunda karena ketegangan antara jenderal Burhan dan Dagalo, yang masing-masing menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Kedaulatan Transisi. Di antara perselisihan politik mereka adalah integrasi RSF ke dalam militer. Salah satu masalah yang diperdebatkan itu ialah desakan RSF untuk diintegrasikan ke tentara reguler dalam waktu sepuluh tahun, sedangkan tentara reguler menuntut hal itu dilakukan dalam dua tahun. Isu lain yang diperdebatkan termasuk status yang diberikan kepada perwira RSF dalam hirarki masa depan, dan apakah pasukan RSF harus berada di bawah komando panglima angkatan darat – bukannya panglima tertinggi Sudan – yang saat ini adalah Burhan. Sebagai tanda keretakan mereka, Dagalo menyatakan penyesalan atas kudeta Oktober 2021.