Jabarkan Hak Perempuan dari IM57+ Institute

Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Hak untuk Berpartisipasi Dalam Pemerintahan

Ombudsman juga menemukan beberapa persoalan terkait proses TWK, yakni:

Pembentukan kebijakan proses alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN

Pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi ASN

Setelah resmi dipecat pada tanggal 30 September 2021 oleh KPK di masa kepempimpinan Firli Bahuri, 58 eks Pegawai KPK melakukan long march dari Gedung Merah Putih ke Gedung ACLC KPK (Gedung KPK lama) sejauh 750 Meter. Setibanya di Gedung ACLC KPK, Para eks Pegawai KPK kemudian mendeklarasikan IM57+ Institute.

Pada aksi deklarasi tersebut, Mochamad Praswad Nugraha selaku Ketua IM57+ Institute mengatakan IM57+ dibentuk sebagai wadah bagi para pegawai yang diberhentikan secara melawan hukum oleh KPK melalui proses TWK yang melanggar HAM dan maladminstratif dalam penyelenggaraannya. Selain itu, Praswad juga menegaskan pembentukan IM57+ diharapkan sebagai rumah untuk terus mengkonsolidasikan kontribusi dan gerakan tersebut demi tercapainya cita-cita Indonesia yang Anti Korupsi.