Jelaskan Tanggung Jawab dari Kementerian Kehakiman (Britania Raya)

Sebelum pembentukan Pemerintahan Koalisi di bulan Mei 2010, Kementerian Kehakiman menangani hubungan antara Pemerintah Britania Raya dan tiga wilayah administrasi devolusi; Pemerintah Skotlandia, Pemerintah Wales dan Eksekutif Irlandia Utara.

Tanggung jawab dalam devolusi dulunya dilimpahkan kepada Wakil Perdana Menteri yang berada di dalam Kantor Kabinet. Wakil Perdana Menteri juga bertanggung jawab untuk reformasi konstitusi dan politik, termasuk reformasi Dewan Bangsawan, West Lothian Question, kebijakan pemilihan, reformasi pendanaan partai politik dan suksesi kerajaan.

Di tahun 2015, tanggung jawab dalam devolusi dilimpahkan kembali ke Kementerian Kehakiman dan di tahun 2019, dilimpahkan kembali kepada Menteri Persatuan yang berada di bawah naungan Kantor Perdana Menteri. Menteri Persatuan saat ini dijabat oleh Perdana Menteri, Rishi Sunak. Reformasi Dewan Bangsawan diserahkan kepada Pemimpin Dewan Bangsawan dan Kantor Kabinet. West Lothian Question diserahkan kepada Pemimpin Dewan Rakyat dan kebijakan pemilihan dan reformasi pendanaan partai politik dipegang oleh Ketua Komite untuk Reformasi Pemilihan dan Pemimpin Dewan. Suksesi kerajaan diserahkan kembali ke kementerian kehakiman.

Menteri Kehakiman mempunyai tanggung jawab untuk sebuah komisi yang menangani masalah UU Hak Warga Negara Britania Raya. UU Hak Warga Negara Britania Raya ini adalah sebuah rencana untuk mengimplementasikan hak asasi manusia melalui hukum negara, karena Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian dalam hukum Britania Raya melalui UU Hak Asasi Manusia 1998. Hal ini juga yang mengakhiri ikatan otorisasi Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa atas pengadilan Britania Raya.

Kementerian Kehakiman mempertahankan hal-hal berikut di lingkungan Britania Raya yaitu:

Kebijakan Uni Eropa dan Internasional

Kebebasan informasi dan perlindungan data

Hak asasi manusia dan kebebasan sipil