Jelaskan Perbedaan Pendapat Antar Kubu dari Barisan Buruh Indonesia

Dalam kongres BBI yang pertama terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam antara kelompok yang menginginkan agar BBI diubah menjadi partai politik dan kelompok yang menghendaki agar BBI dipertahankan sebagai organisasi buruh,

Kelompok yang mendukung pembentukan partai berpendapat bahwa partai dengan basis buruh diperlukan untuk menyiapkan langkah-langkah kearah tujuan buruh.

Keinginan untuk “berubah menjadi partai “, ditolak oleh sebagian kelompok dalam BBI. Mereka berpendapat pembentukan partai buruh kurang tepat karena dalam “memperjuangkan aspirasi dan memperbaiki nasib buruh diperlukan persatuan melalui organisasi dengan ikatan lapangan pekerjaan.

Oleh M.S. Hidajat perbedaan pendapat ini diberi label “dua kubu buruh yang berseberangan” di akhir tahun 1945. Hampir sama dengan penjelasan Sandra, dalam interpretasinya M.S. Hidajat menerangkan bahwa “Kubu pertama” menginginkan gerakan buruh digabungkan dengan gerakan politik dengan cara membentuk partai politik. Pendapat ini didasari oleh keinginan menghadirkan citra bahwa adanya demokrasi di Indonesia yang ingin ditunjukkan oleh sebagian pimpinan buruh, selain itu sebagai pembuktian bahwa “kemerdekaan Indonesia adalah bukan hadiah dari pemerintah Jepang”

Sedangkan “Kubu Kedua” berpendapat bahwa dalam mempersatukan buruh yang diperlukan adalah bukan keikutsertaan dalam kegiatan politik praktis, melainkan suatu organisasi buruh. Pendapat ini juga didasari dengan tujuan “untuk menghadapi musuh yang sedang mengepung Indonesia, yang penting barisan buruh harus bersatu”

PBI yang telah dibentuk menggantikan BBI mempunyai asas sosialisme dari Karl Marx dan Vladimir I. Lenin dengan tujuan untuk mencapai masyarakat sosialisme.

Selanjutnya konferensi Partai Buruh Indonesia (PBI) pleno dilaksanakan pada 31 Desember 1945 di Blitar, Jawa Timur. Dalam pertemuan ini, sebagian kelompok yang tidak sepakat dengan pembentukan partai menginginkan agar BBI dihidupkan kembali. Keputusan bulat kemudian diambil untuk menghadirkan kembali BBI sebagai massa pergerakan buruh. Sejak saat itu hampir di daerah-daerah di pusat kota-kota di Jawa dibentuk organisasi-organisasi yang berinduk pada BBI. Di tempat-tempat kerja, pabrik, perkebunan, pelabuhan didirikan cabang-cabang BBI. Oleh M.S Hidajat diinterpretasikan bahwa saat itu “Semua kaum buruh di Indonesia dianggap sebagai anggota BBI”

Selain itu, dalam konferensi di Blitar juga diputuskan untuk mengorganisir badan kelaskaran dengan membentuk badan pimpinan laskar buruh yang diketuai oleh Soediono Djojorajitno. Laskar-laskar buruh dengan badan pimpinan laskar ini adalah badan yang berdiri sendiri dan tidak ada ikatan organisatoris dengan BBI dan PBI.

Dalam perkembangannya, oleh Sandra diterangkan bahwa berdirinya PBI dalam BBI ini tidak membuat mereka terikat organisatoris. Keduanya berdiri dengan kedaulatan organisasi masing-masing.