Jabarkan Konteks lain dari Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai

Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai tidak hanya terbatas pada perjanjian tertentu tetapi juga dianggap sebagai norma politik yang mendasar di Tiongkok. Hal ini ditekankan dalam laporan Hu Yaobang kepada Kongres Nasional ke-12 Partai Komunis Tiongkok pada 1982. Laporan tersebut menyatakan bahwa Tiongkok menganut kebijakan luar negeri yang independen dan menjalankan hubungannya dengan negara-negara lain dengan berpedoman pada Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Sudut pandang Hu, seperti yang diungkapkan dalam laporan tersebut, menekankan tekad Tiongkok untuk mempertahankan kemerdekaannya dan tidak bergantung pada negara atau kelompok negara besar mana pun. Tiongkok juga tidak akan menyerah pada tekanan dari negara besar manapun. Lebih lanjut, Hu menyoroti bahwa Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai berlaku untuk hubungan Tiongkok dengan semua negara, termasuk negara-negara yang menganut sistem sosialis.

Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai juga telah memainkan peran penting dalam membentuk hubungan Tiongkok-Pakistan. Dalam pidatonya di parlemen Pakistan pada 1999, Li Peng, Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, menekankan bahwa Tiongkok secara konsisten mengejar kebijakan luar negeri independen berdasarkan perdamaian, membangun dan membina hubungan dengan negara-negara lain di atas fondasi Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Prinsip-prinsip ini kemudian diformalkan lebih lanjut dalam Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Hubungan Bertetangga yang Baik pada April 2005, yang ditandatangani dalam kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao ke Pakistan.

Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai berfungsi sebagai norma-norma politik mendasar yang mendukung Forum Kerja Sama Tiongkok-Arab (CACF) dan Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika (FOCAC).

Setelah intervensi NATO di Libya pada 2011, Tiongkok telah meningkatkan penekanan pada advokasi untuk Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai.

Perilaku pemungutan suara Tiongkok di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan cerminan dari komitmennya terhadap Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Antara tahun 1991 dan 2020, keputusan abstain dan veto Tiongkok sebagian besar terkait dengan masalah yang menyangkut integritas teritorial, terutama sanksi dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Profesor Dawn C. Murphy, dalam analisisnya mengenai pola pemungutan suara Tiongkok di Dewan Keamanan, menyimpulkan bahwa pemungutan suara ini selaras secara langsung dengan promosi Prinsip-Prinsip Lima yang diusung Tiongkok, terutama menekankan prinsip saling menghormati wilayah dan kedaulatan, serta tidak saling mencampuri urusan internal negara lain.