Saya mau tau Setelah 1949 dari Hubungan Mongolia dengan Taiwan

Pada tahun 1952, tiga tahun setelah mundurnya Republik Tiongkok ke pulau Formosa (yang mundur dari Jepang pada tahun 1945 ), pemerintah RT menuduh Uni Soviet melanggar Perjanjian Persahabatan Sino-Soviet 1946. Tahun berikutnya, Legislatif Yuan memilih untuk membatalkan perjanjian itu. Republik Tiongkok terus mewakili Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga tahun 1971 dan menggunakan posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk memblokir masuknya Republik Rakyat Mongolia ke dalam PBB sepanjang tahun 1950-an. Satu-satunya veto yang diberikan oleh RT selama keanggotaannya di PBB adalah pada tahun 1955, menentang pengakuan Mongolia. Dengan demikian, Mongolia dikeluarkan dari PBB sampai tahun 1960, ketika Uni Soviet mengumumkan bahwa kecuali Mongolia diterima, itu akan memblokir masuknya semua negara Afrika yang baru merdeka. Menghadapi tekanan ini, RT mengalah di bawah protes.

Yuan Legislatif mengajukan interpretasi konstitusional pada 12 April 1993 untuk menanyakan apa batas-batas wilayah nasional RT, sambil mempertimbangkan Mongolia Luar tidak termasuk dalam wilayah RT. Namun, Yudisial Yuan dalam Interpretation 328 pada tanggal 26 November 1993, menyebut wilayah konstitusional di luar jangkauan uji materi dan dengan demikian menghindari pertanyaan apakah Mongolia harus dianggap sebagai wilayah konstitusional Republik Tiongkok.

Hubungan berubah pada tahun 2002, sembilan puluh satu tahun setelah deklarasi kemerdekaan pertama Mongolia. Pada saat itu, Republik Tiongkok masih belum mengakui Mongolia sebagai negara merdeka; peta resmi Republik masih menunjukkan Mongolia sebagai wilayahnya. Ketika Eksekutif Yuan di bawah administrasi Partai Progresif Demokratik mengumumkan bahwa warga negara Mongolia akan berhak atas visa daripada izin masuk ketika bepergian ke Republik Tiongkok, sama seperti individu dari negara asing, Yuan Legislatif yang dikendalikan Kuomintang mengkritik pelaksanaan keputusan tersebut, karena mereka belum dikonsultasikan dalam hal ini. Belakangan, perwakilan kedua pemerintah sepakat untuk membuka kantor di ibu kota masing-masing; Kantor RT di Ulaanbaatar dibuka pada bulan September tahun itu. Kementerian Dalam Negeri RT kemudian memutuskan untuk menghentikan penyertaan Mongolia pada peta resmi wilayah RT, dan pada 3 Oktober 2002, Kementerian Luar Negeri mengumumkan bahwa RT mengakui Mongolia sebagai negara merdeka. Pada tahun 2002, pemerintah RT mengakui Mongolia sebagai negara merdeka, mengecualikan Mongolia dari peta Republik Tiongkok dan mewajibkan warga negara Mongolia yang mengunjungi Republik Tiongkok untuk menunjukkan paspor.  Pada tahun 2006, undang-undang lama yang mengatur pembentukan spanduk dan biara di Mongolia Luar dicabut. [ rujukan? ]