Jelaskan Komisi Peel (1936-1937) dari Sejarah Negara Palestina

Selama pemberontakan Arab 1936–39 di Palestina, pemerintah Inggris membentuk Komisi Peel, yang menyarankan pembentukan negara Yahudi dan Arab. Ia menyerukan negara Yahudi kecil di Galilea dan jalur maritim, enklave Inggris membentang dari Yerusalem ke Jaffa, dan negara Arab meliputi sisanya.  Komisi menyarankan pembentukan negara Yahudi kecil di wilayah kurang dari 1/5 dari total wilayah Palestina. Wilayah Arab akan bergabung dengan Transyordania. Penduduk Arab di daerah-daerah Yahudi harus disingkirkan, dengan paksa jika butuh, dan sebaliknya, walau ini berarti perpindahan orang Arab jauh lebih banyak daripada orang Yahudi.  Kongres Zionis menolak proposal tersebut, sementara membiarkan para pemimpin melanjutkan negosiasi dengan Inggris.  Para pemimpin Arab langsung menolak proposal tersebut. Semuanya sia-sia, karena pemerintah Inggris mengesampingkan proposal itu sama sekali pada pertengahan tahun 1938.

Pada bulan Februari 1939, Konferensi St. James diadakan di London, tetapi delegasi Arab menolak untuk secara resmi bertemu dengan rekan Yahudinya atau untuk mengakui mereka.  Konferensi berakhir pada 17 Maret 1939, tanpa kemajuan apa pun.  Pada tanggal 17 Mei 1939, pemerintah Inggris mengeluarkan Buku Putih 1939, di mana gagasan untuk membagi Mandat ditinggalkan demi orang-orang Yahudi dan Arab yang berbagi satu pemerintahan dan memberikan kuota ketat pada imigrasi Yahudi lebih lanjut.  Karena Perang Dunia II yang akan datang dan tentangan dari semua pihak, rencana itu dibatalkan.

Perang Dunia II (1939–1945) mendorong nasionalisme Yahudi, ketika Holokaus menegaskan kembali seruan mereka untuk tanah air Yahudi  Pada saat yang sama, banyak pemimpin Arab bahkan mendukung Jerman Nazi, sebuah fakta yang tidak dapat dimainkan dengan baik oleh Inggris.  Akibatnya, Inggris mengumpulkan tenaganya untuk memenangkan opini Arab dengan mengabaikan Deklarasi Balfour dan ketentuan mandat Liga Bangsa-Bangsa yang telah dipercayakan kepadanya untuk menciptakan "Rumah Nasional Yahudi". Inggris melakukan ini dengan mengeluarkan kertas putih 1939 yang secara resmi mengizinkan 75.000 orang Yahudi untuk pindah selama lima tahun (10.000 setahun ditambah 25.000 tambahan) yang akan diikuti oleh kemerdekaan mayoritas Arab. Inggris kemudian mengklaim bahwa kuota itu telah dipenuhi oleh mereka yang masuk tanpa persetujuannya.

Liga Arab dan Komite Tinggi Arab (1945)

Para pencetus Liga Arab berusaha untuk memasukkan orang-orang Arab Palestina ke dalam keanggotaan Liga sejak awal.  Lampiran dari Pakta Liga menyatakan:

Meskipun Palestina tidak mampu mengatur nasibnya sendiri, atas dasar pengakuan kemerdekaannya, Kovenan Liga Bangsa-Bangsa menetapkan sistem pemerintahan untuknya.  Keberadaannya dan kemerdekaannya di antara bangsa-bangsa, oleh karena itu, tidak dapat dipertanyakan lagi "de jure" daripada kemerdekaan negara-negara Arab lainnya... Oleh karena itu, Negara-negara penandatangan Pakta Liga Arab mempertimbangkan bahwa dalam melihat keadaan khusus Palestina, Dewan Liga harus menunjuk delegasi Arab dari Palestina untuk berpartisipasi dalam pekerjaannya sampai negara ini menikmati kemerdekaan yang sebenarnya.

Pada November 1945, Liga Arab membentuk kembali Komite Tinggi Arab yang terdiri dari dua belas anggota sebagai badan eksekutif tertinggi Arab Palestina di wilayah Mandat Inggris atas Palestina.  Komite tersebut didominasi oleh Partai Arab Palestina dan langsung diakui oleh negara-negara Liga Arab.  Pemerintah Mandat mengakui Komite baru dua bulan kemudian.  Konstitusi Liga Negara-negara Arab mengatakan keberadaan dan kemerdekaan Palestina tidak dapat dipertanyakan de jure meskipun tanda-tanda lahiriah kemerdekaan ini tetap terselubung akibat force majeure.

Pada tahun 1946, para pemimpin Yahudi, termasuk Nahum Goldmann, Rabbi Abba Silver, Moshe Shertok, dan David Ben-Gurion mengusulkan persatuan antara Arab Palestina dan Transyordania.

Selain itu, juga di tahun 1946, para pemimpin gerakan Zionis di AS meminta penundaan penetapan permohonan oleh Transyordania untuk keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai status Mandat Palestina secara keseluruhan ditentukan. Namun, pada sesi terakhirnya, Liga Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan Transyordania, dengan persetujuan Inggris.

Pada bulan April 1947, selama kegiatan Komite Khusus PBB tentang Palestina, Komite Tinggi Arab mengartikulasikan tuntutannya dalam solusi untuk Masalah Palestina:

Penghentian total migrasi Yahudi ke Palestina.

Penghentian total penjualan tanah kepada orang Yahudi.

Pembatalan Mandat Inggris di Palestina dan Deklarasi Balfour.

Pengakuan hak orang Arab atas tanah mereka dan pengakuan kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat, seperti semua negara Arab lainnya, dengan janji untuk memberikan hak minoritas kepada orang Yahudi menurut aturan Demokrasi.

Rencana Pembagian PBB untuk Palestina

Pada tanggal 29 November 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk mengakhiri Mandat Britania untuk Palestina dari tanggal 1 Agustus 1948, untuk berakhirnya konflik di wilayah tersebut, dengan pemecahbelahan wilayah mandat itu. Rencana tersebut kemudian disebut Rencana Pembagian Palestina atau Resolusi 181. Rencana tersebut disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan 33 setuju, 13 menolak, dan 10 netral.