Jelaskan Rencana privatisasi tahun 2005 dari Japan Post Holdings

Undang-Undang Privatisasi Pos yang diterbitkan pada tahun 2005 menjadi dasar untuk fase persiapan privatisasi yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2007 dan fase pasca privatisasi. Kantor Pusat Privatisasi Pos setingkat kabinet lalu didirikan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana privatisasi dan membagi sumber daya dari Japan Post ke masing-masing perusahaan hasil pemisahan.

Japan Post Holdings awalnya akan menjadi induk bagi Japan Post Bank, Japan Post Insurance, Japan Post Network, dan Japan Post Service. Japan Post Holdings lalu akan menjual saham perusahaan-perusahaan tersebut secara bertahap hingga tahun 2017. Awalnya, pemerintah berencana tetap memegang sekitar sepertiga saham Japan Post Holdings, dan Japan Post Holdings akan menjual semua saham Japan Post Bank dan Japan Post Insurance. Hasil dari penjualan tersebut rencananya akan digunakan oleh pemerintah untuk membayar utang.

Implementasi privatisasi dan status saat ini

Rencana privatisasi tidak berjalan lancar. Pada tahun 2009, Partai Demokrat Jepang mulai berkuasa dan menunda penawaran umum perdana dari anak-anak usaha Japan Post. Pada tahun 2012, pemerintah memangkas sejumlah aspek dari privatisasi, sehingga memungkinkan pemerintah untuk tetap mengendalikan Japan Post Holdings dan menghapus target penjualan saham Japan Post Bank dan Japan Post Insurance.

Pada akhir tahun 2012, Perdana Menteri Shinzo Abe menekankan kembali privatisasi sebagai bagian dari rencana Abenomics untuk mereformasi dan menumbuhkan ekonomi. Privatisasi diharapkan dapat menghasilkan dana untuk pembangunan kembali pasca Gempa Bumi Besar Timur Jepang. Salah satu hasil dari kebijakan Abenomics adalah percepatan proses penawaran umum perdana dari anak-anak usaha Japan Post. Pada tahun 2015, Japan Post Holdings, Japan Post Bank, dan Japan Post Insurance masing-masing resmi memperdagangkan sekitar 10% sahamnya di Tokyo Stock Exchange.

Walaupun begitu, privatisasi masih berjalan lambat. Pada akhir tahun 2019, pemerintah masih memegang 57% saham Japan Post Holdings, yang masih memegang 90% saham Japan Post Bank dan Japan Post Insurance. Pada bulan April 2021, Japan Post Holdings setuju untuk menjual sebagian dari Toll Holdings asal Australia dengan harga hanya 7,8 juta dolar Australia. Tawaran tersebut diterima walaupun Toll Holdings merugi sebesar 67,4 milyar yen (sekitar $624 juta) pada tahun fiskal yang berakhir pada bulan Maret 2021. Pada tanggal 6 Oktober 2021, pemerintah Jepang resmi menjual 27% saham Japan Post Holdings dengan harga $9 milyar. Walaupun begitu, pemerintah Jepang masih menjadi pemegang saham terbesar di Japan Post Holdings.