Jelaskan Komoditas dari Ekonomi Hindia Belanda

Hindia Belanda dibentuk tidak dengan tujuan untuk menjadi negara penghasil beras yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak abad ke-19 M, Pemerintah Hindia Belanda telah memilih menggunakan doktrin ekonomi pasar bebas. Pemerintah Hindia Belanda tidak memandang penting komoditas seperti beras dan menganggapnya sama dengan komoditas-komoditas lain yang laris diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Tidak ada kebijakan khusus dalam mengontrol produksi, distribusi, ataupun tingkat konsumsi beras. Alhasil, ketika produksi beras dalam negeri tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras, maka impor beras pun dilakukan. Doktrin ini telah membuat Hindia Belanda mengalami ketergantungan terhadap beras impor.

Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda telah mengalami ketergantungan beras yang besar sejak tahun 1860-an. Jenis beras yang diimpor pada periode ini adalah beras dari Siam (sekarang Thailand), Cochinchina, Indochina Prancis, maupun dari Burma (sekarang Myanmar). Sebaliknya, Pemerintah Hindia Belanda semakin memperlancar impor dengan pemberlakuan kebijakan penghapusan bea cukai beras impor pada tahun 1863.

Pada periode akhir tahun 1920-an, Pemerintah Hindia Belanda tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pasokan beras dalam negeri. Sehingga kegiatan impor beras dari luar negeri diadakan. Impor beras menjadi komoditas kedua yang terbesar selain impor barang-barang tekstil potongan. Pada periode 1926–1928, Pemerintah Hindia Belanda mengimpor beberapa jenis beras, di antaranya beras dari Siam, beras dari Saigon, dan beras dari India Inggris. Pemerintah Hindia Belanda juga mengimpor beras dari Singapura dan Penang selama kegiatan pemindahan muatan.