Saya mau tau 1994 - Sekarang dari Parlemen Afrika Selatan

Sebuah Konstitusi interim yang baru dikenalkan pada tahun 1994 setelah empat tahun perundingan, yang pada akhirnya memperkenalkan demokrasi untuk semua ras yang ada dan memberikan hak pilih untuk setiap pria dan wanita dari setiap ras yang ada dengan umur minimal 18 tahun. Senat dan Majelis Nasional juga dibentuk untuk membentuk ulang parlemen yang telah ada.

Senat terdiri dari 90 Senator, 10 Senator dicalonkan masing masing provinsi yang ada (jumlah provinsi ada 9), Senat diketuai oleh Presiden Senat yang dipilih oleh dan dari sesama senator.

Majelis Nasional terdiri atas 400 orang anggota, yang dipilih oleh pemilih berdasarkan sistem pendaftaran partai atau perwakilan yang proporsional. Tidak ada distrik elektoral (konstituen) dan setiap partai dialokasikan sejumlah kursi yang proporsional terhadap persentase pemilih. Majelis Nasional diketuai oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan dari sesama anggota.

Pada tahun 1997, Konstitusi Afrika Selatan saat ini mulai berlaku, dengan Senat digantikan oleh Dewan Provinsi Nasional yang terdiri dari 90 orang anggota juga. Anggota Dewan Provinsi Nasional terdiri dari 10 delegasi dari setiap provinsi dimana 6 orang delegasi dipilih oleh DPRD-nya masing-masing, 1 Orang anggota delegasi yang juga menjabat sebagai Premier(sederajat dengan gubernur) di provinsinya dan tiga anggota delegasi dari anggota DPRD provinsi yang ada. Dewan Provinsi Nasional juga diketuai oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh sesama anggota.

Sistem parlementer menggunakan sistem representasi proporsional, dengan pemilih memilih partai politik yang mendaftar pemilu dibandingkan dengan calon yang diajukan oleh partai tersebut. Representasi proporsional membuat partai - partai kecil lebih memiliki kesempatan dalam mengamankan kursi-kursi di parlemen, walaupun partai-partai ini sering berkoalisi untuk mendapatkan suara yang lebih banyak terutama dalam mengalahkan partai Kongres Nasional Afrika.

Seiring dengan adanya hal tersebut maka dibentuklah Komisi Pemilihan Independen yang ditugaskan untuk mengawasi pemilihan agar pemilu berjalan dengan jujur, bebas dan adil. Partai-partai yang ingin bertanding dalam pemilu dapat mendaftarkan diri dan calonnya ke Komisi Pemilihan Independen dan Komisi pemilihan juga yang akan mengisi jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap partai yang mendaftar berdasarkan dari nama-nama calon yang telah diajukan oleh partai politik setelah hasil pemilu diumumkan.