Jelaskan Myanmar, 2021 dari Daftar tindakan historis perlawanan pajak

Setelah kudeta Myanmar 2021, badan legislatif nasional, sebagai protes, mengesahkan undang-undang yang menangguhkan pemungutan pajak dan memerintahkan departemen pemerintah untuk berhenti memungut pajak. In addition, individual resisters began refusing to pay taxes and government-monopoly utility bills. Sebuah koalisi serikat mahasiswa mengeluarkan pernyataan meminta perusahaan internasional untuk menahan pajak dari junta militer. Pemerintah paralel oposisi ("Pemerintahan Persatuan Nasional") bergabung dengan seruan agar warga berhenti membayar tagihan listrik. Junta menanggapi dengan mengirimkan tentara dari pintu ke pintu untuk mengancam akan membunuh para penentang yang menolak membayar tagihan pemerintah.