Jelaskan 1990-an dari Kebijakan luar negeri Jepang atas Asia Tenggara

Pada tahun 1990, interaksi Jepang dengan sebagian besar negara-negara Asia-Pasifik, terutama pertukaran ekonominya yang berkembang, bersifat multifaset dan semakin penting bagi negara-negara penerima. Negara-negara berkembang ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand; Singapura diperlakukan sebagai ekonomi industri baru, atau NIE) menganggap Jepang sebagai negara yang kritis untuk perkembangan mereka. Bantuan Jepang untuk negara-negara ASEAN berjumlah US$1,9 miliar pada tahun fiskal Jepang 1988 dibandingkan dengan sekitar US$333 juta untuk Amerika Serikat selama tahun fiskal Amerika Serikat 1988. Negara Jepang adalah investor asing nomor satu di negara-negara ASEAN, dengan investasi kumulatif pada Maret 1989 sekitar US$14,5 miliar, lebih dari dua kali lipat Amerika Serikat. Porsi Jepang dari total investasi asing di negara-negara ASEAN pada periode yang sama berkisar antara 70-80 persen di Thailand hingga 20 persen di Indonesia.

Pada awal tahun 1990-an, pemerintah Jepang melakukan upaya bersama untuk meningkatkan status diplomatiknya, terutama di Asia. Tur musim semi tahun 1991 Toshiki Kaifu yang banyak dipublikasikan di lima negara Asia Tenggara—Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, dan Filipina—berpuncak pada pidato kebijakan luar negeri utama pada 3 Mei di Singapura, yang menyerukan kemitraan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan berjanji bahwa negara Jepang akan melampaui bidang ekonomi murni untuk mencari "peran yang tepat dalam bidang politik sebagai negara yang damai." Sebagai bukti dari peran baru ini, Jepang berperan aktif dalam mendorong negosiasi untuk menyelesaikan konflik Kamboja.