Jelaskan Sejarah dari Bendung Glapan

Demak telah lama dikenal sebagai daerah yang sangat datar, sehingga pengaliran air dari daerah ini ke Laut Jawa secara alami tidak lancar. Keadaan tersebut menjadi makin parah setelah Herman Willem Daendels membangun Jalan Raya Pos yang ternyata makin menyulitkan pengaliran air ke laut. Sejajar dengan Jalan Raya Pos dari Semarang ke Demak, kemudian juga dibangun saluran pelayaran (prauwvaart kanaal) yang umum dijumpai di Eropa. Namun, di Eropa tidak ada hujan tropis yang dapat menurunkan banyak air dalam waktu singkat, sementara di Demak, hujan tropis rutin terjadi sesuai musimnya. Saluran pelayaran yang dibangun untuk memfasilitasi lalu lintas pelayaran kemudian juga tidak dapat berkembang sesuai harapan. Saluran tersebut pun berubah fungsi menjadi penampung bagi air banjir yang datang dari arah selatan. Namun, karena saluran pelayaran tersebut sangat datar, maka daya tampungnya juga sangat terbatas.

Untuk mengatasi banjir, pada tahun 1836, telah dibangun tanggul di sepanjang Sungai Tuntang. Namun, keadaan tidak banyak berubah, karena pemerintah Hindia Belanda telah menjual lahan-lahan di Demak ke pihak swasta, yang kemudian melindungi lahan miliknya dengan membangun tanggul, sehingga makin menyulitkan pengaliran air ke laut. Walaupun di musim hujan terjadi banjir, masyarakat di Demak tetap kesulitan untuk mendapat air di musim kemarau, sehingga muncul istilah "Nek rendeng wong Demak ora biso ndodok, nek ketiga ora bisa cewok" (Bahasa Jawa: Di musim hujan, warga Demak tidak bisa jongkok [untuk buang air besar], tapi di musim kemarau, tidak bisa membilas [setelah buang air besar]). Pada tahun 1848 dan 1849, terjadi musim kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen, sehingga terjadi bencana kelaparan yang menyebabkan lebih dari 200.000 orang meninggal, belum termasuk hewan ternak yang mati karena tidak sempat diungsikan ke daerah lain. Banyak yang menyatakan bahwa bencana tersebut tidak hanya terjadi akibat iklim yang kering, tetapi terutama akibat kebijakan Tanam Paksa dari pemerintah, yang membuat masyarakat terlalu fokus menanam tanaman ekspor.