Tolong jelaskan mengenai Regulasi dari Penawaran koin awal (ICO)

Setelah lonjakan spekulatif harga mata uang kripto yang mencapai puncaknya pada bulan Desember 2017, regulasi mata uang kripto berubah dengan cepat. Laju perubahan ini sebagian didorong oleh insiden pencurian siber, penghentian perdagangan, dan kemungkinan manipulasi pasar.

Mata uang kripto didasarkan pada teknologi buku besar terdistribusi yang memungkinkan siapa saja untuk membeli atau mentransfer kepemilikan mata uang kripto mereka kepada orang lain tanpa memerlukan perantara (seperti bursa) atau untuk memperbarui catatan pusat kepemilikan. Mata uang digital dapat ditransfer dengan mudah melintasi batas negara dan yurisdiksi, hal ini menyulitkan otoritas pusat untuk mengontrol dan memantau kepemilikan dan pergerakan kepemilikan mata uang digital.

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur mata uang kripto. Hal ini dapat bergantung pada sifat mata uang kripto itu sendiri.

Terdapat dua jenis utama mata uang kripto dari perspektif regulasi: token utilitas dan token yang didukung aset. Token utilitas mungkin memiliki nilai karena memungkinkan pemegangnya untuk menukarkan token tersebut dengan barang atau jasa di masa depan, seperti Bitcoin. Token yang didukung aset mungkin memiliki nilai karena ada aset yang mendasari yang dapat diatribusikan nilai oleh pemegang token. Di banyak negara, tidak pasti apakah token utilitas memerlukan regulasi, sementara kemungkinan besar token yang didukung aset memerlukan regulasi.

Hal ini membuat rumit bagi penerbit mata uang digital untuk menganalisis ke negara mana token (atau koin) mereka dapat dijual, dan bagi calon pembeli mata uang digital untuk memahami peraturan mana, jika ada, yang harus diterapkan.

Komisi Jasa Keuangan Wilayah Luar Negeri Inggris Gibraltar mengumumkan pada awal Februari 2018 bahwa peraturan sedang dikembangkan untuk memenuhi syarat "sponsor resmi" ICO, yang seharusnya "bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap pengungkapan" dan kepatuhan terhadap "aturan kejahatan keuangan".