Jelaskan Karir Militer dari Abdul Halim (Aleng)

Pada tahun 1941, Abdul Halim (Aleng) menjadi seorang guru di HIS Muhammadiyah, Sumatra Barat sampai dengan bulan Februari 1942, pada tahun yang sama Tentara Jepang menduduki Sumatra Barat sehingga sekolah pun ditutup. Ia mulai bergabung Tentara Pembela Tanah Air (Sumatora Bo-Ei Sireibu Giyu-Gun) pada 4 Oktober 1944 di Bukittinggi, sebagai seorang prajurit ia sering ditempatkan di berbagai tempat di pedalaman Sumatra Barat. Pada tanggal 11 Juli 1945 ia diangkat sebagai Giyu-Syooi (Letnan II) pada Sumatora Bo-Ei Sireibu Giyu-Gun dan menjabat sebagai Wakil Komandan Seksi pada Kompi Infantri di Bukittinggi. Pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan berakhirnya Perang Dunia II serta kekalahan Jepang, Giyu-Gun Bukittinggi resmi dibubarkan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI serta mulai meletusnya Revolusi Nasional Indonesia maka pada tanggal 29 Agustus 1945, Aleng ikut membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Bukittinggi yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Pada tanggal 20 November 1945, Aleng memimpin sekelompok anggota TKR untuk menyerang pasukan Jepang di Pabrik Kertas Sungai Tanang, yang berada 9 km dari Bukittinggi. Peristiwa ini terkenal dengan Pertempuran Sungai Tanang dan merupakan pertempuran pertama terhadap pasukan Jepang di Sumatra Barat.

Pada akhir bulan November Aleng ditetapkan sebagai Kepala TKR Bukittinggi. Beberapa bulan setelah penetapan tersebut ia kembali ditetapkan dan diangkat menjadi Komandan Batalyon II resimen I Divisi III TKR Sumatra dengan pangkat Mayor dan berkedudukan di Bukittinggi.

14 – 16 April 1946, Aleng memimpin Operasi Penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Baso. Peristiwa ini dikenal dengan “Peristiwa Baso” yang merupakan aksi polisionil terbesar yang dilakukan oleh pihak tentara terhadap unsur – unsur teror dan anti revolusi di Sumatra Barat. Pada tanggal 20 Juli 1946, ia diangkat oleh Panglima TNI Komandemen Sumatra sebagai Komandan Resimen I Divisi III TRI dengan pangkat Letnan Kolonel. Aleng memimpin penyerangan besar-besaran terhadap kedudukan tentara Inggris (Sekutu) di front utara Padang sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan memusatkan serangan ke Lapangan Udara Tabing selama semalam suntuk sampai subuh. Disamping sebagai Komandan Resimen I Divisi III TRI, ia juga juga diangkat menjadi Wakil Ketua Delegasi Lokal Indonesia di Sumatra Barat pada bulan Desember 1946 untuk menghadapi perundingan lokal "Linggar Jati” (Komite Truce) dengan pihak Belanda di Padang.

Dengan diselingi pertempuran, Aleng tetap meneruskan perundingan lokal “Linggar Jati” (Komite Truce) dengan pihak Belanda sampai meletusnya perang kemerdekaan pertama (Clash I). Kemudian ia ditetapkan sebagai Wakil Ketua Delegasi Lokal Pelaksanaan Persetujuan “Renville” di Padang sejak 4 Agustus 1947 (Setelah Cease Fire). Dengan ketetapan Panglima TNI Komandemen Sumatra, Aleng diangkat menjadi Kepala Staf Pertempuran Divisi IX TNI dengan pangkat Letnan Kolonel, membawahi bagian-bagian Operasi, Security, Penerangan, Perhubungan dan Polisi Militer. Pada tanggal 16 Desember 1948, ia diangkat sebagai Kepala Staf TNI / Territorial Sumatra Barat dengan pangkat Letnan Kolonel setelah Komando Militer Sumatra Tengah di desentralisasi menjadi dua Komando terpisah yaitu Komando TNI / Territorial Sumatra Barat dan Komando TNI / Territorial Riau.

Belanda mulai mamasuki Bukittinggi pada tanggal 22 Desember 1948 pada saat perang kemerdekaan II / Clash II: 19 Desember 1948. Aleng memimpin Aksi Bumi Hangus Kota Bukittinggi pada 21 Desember 1948. Ia membentuk Sub.Ko. “A” di Matur pada tanggal 22 Desember 1948 dan Menjadi Ka.Staf  Subko “A” TNI / Territorial Sumatra Barat yang berkedudukan di Matur.

Dengan ketetapan Gubernur Militer Sumatra Barat / Tengah, pada tanggal 25 Maret 1949 diangkat menjadi Kepala Staf Militer Sumatra Barat / Tengah dan merangkap menjadi Wakil Gubernur Militer Daerah Sumatra Barat / Tengah, dengan pangkat Letnan Kolonel.

Sesudah gencatan senjata dengan Belanda, Aleng diangkat sebagai Kepala Staf TNI / Territorial Sumatra Tengah pada tanggal 7 November 1949 dan merangkap sebagai anggota Komisi Pelaksanaan Persetujuan Roem – Royen di Sumatra Barat.

Pada tanggal 27 Desember 1949 (Hari Pengakuan Kedaulatan RIS), Aleng mengajukan permohonan berhenti dari dinas ketentaraan. Dengan penetapan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 3 Maret 1950, ia diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Staf TNI Sumatra Tengah dengan pangkat Letnan Kolonel dan dikeluarkan dari Dinas Tentara sejak tanggal 1 Februari 1950.

Pada tahun 1951, Aleng pernah diminta Bung Hatta secara pribadi untuk aktif kembali di militer namun ia menolaknya. Pada tahun 1957 Aleng menjadi penasehat pribadi Menteri Veteran RI Chaerul Saleh selama setahun. Di bulan Oktober di tahun yang sama melalui sebuah surat, Aleng diberi perintah khusus oleh Presiden Soekarno / Panglima Tertinggi RI untuk menyatukan negara pada umumnya dan TNI pada khususnya.

Berikut adalah isi surat tersebut yang ber-kop suratkan Presiden Republik Indonesia:

“Surat Perintah, dengan ini saya kuasakan kepada sdr. A. Halim, bekas Letnan Kolonel T.N.I, pemegang surat perintah ini, untuk membantu dalam usaha memulihkan keutuhan T.N.I khususnya, keutuhan Negara Republik Indonesia umumnya. Djakarta, 16 Oktober 1957, Soekarno, Presiden / Panglima Tertinggi”.

Kemudian pada saat meletusnya peristiwa PRRI tahun 1958, ia kembali dipanggil oleh Kepala Staf Angkatan Darat secara resmi, namun ia kembali menolaknya karena tidak adanya kecocokan dalam beberapa persyaratan yang diajukan, sehingga ia tidak jadi bertugas kembali dalam formasi TNI.