Jabarkan Dampak dari StopBayarPajak

Muncul juga desakan kepada pemerintah untuk segera merombak kebijakan pemberian tunjangan kinerja kepada aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan yang dianggap "tidak masuk akal" dan memicu kecemburuan bagi kementerian lain. Sebab menurut pengamat kebijakan publik, pemberian tunjangan kinerja di Kementerian Keuangan nyatanya tidak berkolerasi dengan capaian kinerja dan tidak mampu menghilangkan perilaku koruptif.

Di sisi lain, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menyebut ada pegawai pajak sudah bekerja semaksimal mungkin dalam mencapai target penerimaan pajak. Hal tersebut, menurut dia, ada korelasi kuat bahwa insentif menghasilkan penerimaan pajak yang sesuai target. “Jadi, mohon ini tidak dicampuradukkan. Dari sisi kami, lebih baik melakukan perbaikan, penguatan, sehingga target pajak bisa kami capai.”

Pelaporan Surat Pemeritahuan (SPT) Tahunan

Tidak sedikit warganet mengeluhkan kewajiban membayar pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan akibat dari perbuatan anak dari pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang kerap memamerkan gaya hidup mewah dengan menumpangi Jeep Rubicon dan sepeda motor Harley Davidson di media sosial.

Sampai dengan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, 31 Maret 2023 pukul 24.00 WIB, Direktorat Jenderal Pajak telah menerima 12.016.189 SPT Tahunan dari Wajib Pajak. Jumlah ini sama dengan 61,8 persen dari angka rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak menyebut bahwa target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2023 adalah sebesar 83% dari jumlah wajib SPT atau sebanyak 16,1 juta SPT. Target tersebut berlaku sampai dengan akhir tahun 2023.