Tolong jelaskan mengenai Proses pengadilan dari Farm Sanctuary

Anggota Farm Sanctuary Michael Baur, seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Fordham, mengajukan petisi yang tidak berhasil pada tahun 1998 dengan Departemen Pertanian AS (USDA) yang mengklaim bahwa konsumsi hewan yang jatuh sakit menciptakan risiko serius penularan beberapa penyakit neurologis progresif, termasuk bovine spongiform encephalopathy (BSE), atau penyakit sapi gila. Gugatan berikutnya, Baur v. Veneman, mengklaim peraturan USDA saat itu tentang ternak yang jatuh sakit melanggar Undang-Undang Inspeksi Daging Federal. Hakim Naomi Reice Buchwald dari Distrik Selatan New Yorkmenolak kasus tersebut karena tidak memiliki kedudukan hukum yang mencukupi pada tahun 2002, tetapi pengadilan putaran kedua membalikkan keputusan Buchwald pada 16 Desember 2003. Pengadilan putaran kedua menganggap penting bahwa: "USDA sendiri serta lembaga pemerintah lainnya telah mengakui bahwa sapi yang telah jatuh sakit sangat rentan terhadap infeksi BSE." Pada tanggal 30 Desember 2003, enam hari setelah USDA mengumumkan kasus pertama penyakit sapi gila di Amerika Serikat, badan tersebut mengumumkan kebijakan sementara menentang masuknya daging ternak yang jatuh sakit memasuki pasokan makanan (dipermanenkan pada tahun 2007), dan dengan kebijakan sementara di tempat, kasus itu segera diselesaikan. Pada bulan Maret 2009, Menteri Pertanian AS Tom Vilsack mengumumkan aturan terakhir untuk mengamandemen peraturan inspeksi daging federal, yang mewajibkan pelarangan total atas penyembelihan ternak yang menjadi "cacat gerak" (non-ambulatory disabled) pada fase pertumbuhan mana pun.

Farm Sanctuary adalah bagian dari koalisi kelompok yang menentang standar Departemen Pertanian New Jersey yang mengatur pemeliharaan dan pemasaran ternak. Kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung New Jersey, yang dalam putusannya 30 Juli 2008, dengan suara bulat mengatakan Departemen Pertanian gagal, dalam beberapa hal, untuk melaksanakan mandatnya dalam menetapkan standar yang manusiawi. Pengadilan selanjutnya menolak peraturan agensi bahwa mutilasi tertentu pada hewan ternak seperti pengebirian, pemotongan paruh, dan pemotongan kaki adalah "manusiawi" selama dilakukan oleh "individu yang berpengetahuan" "dengan cara meminimalkan rasa sakit."