Unjuk rasa politik Peru 2022–2023 itu apa sih?

Unjuk rasa politik Peru 2022–2023 adalah serangkaian demonstrasi yang diserukan oleh pendukung presiden Peru yang digulingkan, Pedro Castillo, yang diselenggarakan oleh organisasi sosial dan masyarakat adat yang merasa mengalami pencabutan hak politik, khususnya di politik sayap kiri ke kiri jauh. Castillo digulingkan setelah pemecatannya oleh Kongres dan penangkapannya karena mengumumkan pembubaran Kongres, campur tangan aparatur negara dan pembentukan "pemerintahan darurat", yang dicirikan sebagai upaya kudeta sendiri. Di antara tuntutan utama para demonstran adalah pembubaran Kongres, pengunduran diri presiden saat ini Dina Boluarte, pemilihan umum baru, pembebasan Castillo, dan pembentukan majelis konstituante. Dilaporkan juga bahwa beberapa pengunjuk rasa telah menyatakan diri sebagai pemberontak.

Di beberapa tempat, pengunjuk rasa menunjukkan penolakan terhadap anggota kongres dari departemen yang mereka wakili karena mengizinkan mosi tidak percaya pada Castillo. Mereka juga menyebabkan penangguhan sebagian layanan melalui Panamericana Sur, serta penangguhan hampir semua pekerjaan sektor publik di region Apurímac.

Pada 12 Desember 2022, Presiden Boluarte menyatakan bahwa dia dan Kongres setuju untuk memindahkan pemilihan umum Peru berikutnya dari April 2026 ke April 2024, dan pada 14 Desember dia mengakui tanggal pemilihan Desember 2023 yang diusulkan oleh Castillo, setelah sebelumnya dia menggambarkan langkah tersebut ilegal. Namun, Kongres menolak pemilihan awal. Pada 21 Desember, Kongres mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan mengizinkan pemilihan untuk April 2024.

Pada 14 Desember, pemerintah Boluarte mengumumkan keadaan darurat nasional, menghapus beberapa perlindungan konstitusional dari warga negara, termasuk hak yang mencegah pasukan untuk tinggal di dalam rumah dan gedung pribadi, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, dan "kebebasan dan keamanan pribadi" selama 30 hari. Tanggapan pemerintah Boluarte dan otoritas Peru dikritik oleh organisasi hak asasi manusia non-pemerintah. Dimasukkannya Angkatan Bersenjata Peru oleh pemerintah dalam menanggapi unjuk rasa juga dikritik karena sejarah tentara yang membunuh pengunjuk rasa tanpa mendapat hukuman.