Jelaskan Kebijakan dalam negeri dari Kepresidenan Bacharuddin Jusuf Habibie

B. J. Habibie memulai masa kepresidenannya dengan membebaskan sejumlah tahanan politik dan narapidana politik yang dipenjarakan karena menentang pemerintah pada masa kepresidenan Soeharto. Di antara mereka yang dibebaskan adalah :

Sri Bintang Pamungkas, Ketua Partai Uni Demokrasi Indonesia.

Muchtar Pakpahan, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Presiden Habibie tidak sepakat penahanan terhadap sejumlah tokoh politik disebabkan perbedaan sikap politik mereka terhadap penguasa. Jelas karena alasan yang digunakan hanya berdasarkan penilaian penguasa masa lalu terhadap mereka yang dipandang bersikap kritis terhadap Presiden Soeharto, maka menurutnya mereka tidak sepatutnya ditahan.

Tekadnya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nafas demokrasi ditunjukkan B. J. Habibie bukan saja dengan membebaskan tapol-napol serta memperhatikan pemikiran dari para tokoh oposisi. Habibie juga mengadakan kunjungan dan berdialog dengan tokoh-tokoh kritis lainnya, seperti K.H. Abdurrahman Wahid dari NU. Sejak menjabat sebagai presiden, Habibie memang giat melakukan kunjungan dan dialog dengan berbagai pihak, termasuk para tokoh reformis.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari langkah reformasi di bidang hak asasi manusia, B. J. Habibie telah mengambil keputusan untuk meratifikasi berbagai instrumen HAM PBB. Tekad pemerintahan B. J. Habibie tersebut ditegaskan ketika ia mencanangkan Rencana Aksi Nasional HAM di Istana Negara pada 25 Juni 1998.