Jelaskan Penyimpangan dari Piagam 21 Agustus 1981

Dalam piagam itu disebutkan, "Perkembangan kehidupan bernegara pada dasawarsa akhir ini telah menunjukkan kerapuhan-kerapuhan yang sangat memprihatinkan." Piagam menyebutkan apa yang dulu dikritik terhadap Orde Lama, seperti diutarakan Pejabat Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1967 di depan DPR-GR, satu per satu malah diulangi "dalam bentuk dan ukuran yang lebih besar". Disebutkan tentang tidak berfungsinya seluruh perangkat lembaga-lembaga kenegaraan sebagaimana mestinya. Dalam kenyataannya, seluruh kekuasaan negara terpusat pada tangan satu orang. Perkosaan terhadap kedaulatan rakyat yang tercermin dalam UU tentang Pemilu, undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR/DPRD, undang-undang tentang partai politik dan golongan karya serta undang-undang tentang pemerintahan di desa. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan makin meluas. Terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bidang ekonomi yang membawa negara ke dalam pelukan sistem kapitalisme dan mengakibatkan tergantungnya negara pada pihak asing. Bertambah luasnya kemiskinan di kalangan rakyat banyak dan bertumpuknya kekayaan pada sekelompok orang-orang tertentu. Penetrasi kebudayaan asing yang jelas-jelas mengancam kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa. Makin melemahnya daya tahan buruh, tani, nelayan, dan rakyat kecil lainnya dalam menghadapi kekuatan modal, sehingga nasibnya tidak terlindungi. Makin rawannya ketahanan nasional, karena terpecah-pecahnya kekuatan bangsa yang seharusnya terpelihara secara terpadu. Makin meluasnya tindakan-tindakan di luar hukum dan makin tidak adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum, sehingga rakyat tercekam oleh rasa takut untuk menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah.

"Ke semuanya itu tidak boleh dibiarkan terus dan tidak dapat ditanggulangi secara tambal sulam, melainkan perlu diadakan perubahan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara secara fundamental sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, perlu dibina kembali rasa senasib sepenanggungan di dalam masyarakat dan ditumbuhkan kembali solidaritas nasional dan disiplin nasional, sehingga mampu menciptakan pimpinan negara yang kuat dan berwibawa karena adil, amanah, jujur, bijaksana, dan dicintai. Pimpinan negara itu tunduk pada kehendak rakyat melalui pemilihan umum berkala yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan berkesamaan dalam arti yang sebenarnya. Kehendak rakyat seperti itulah yang tidak tercermin dalam dua kali pemilihan umum pada dasawarsa akhir ini."