Jelaskan Hukum kenegaraan dari Penistaan dalam Islam

Undang-undang penistaan ​​agama terdapat di buku pada tahun 2019 di semua lima wilayah global yang dicakup oleh analisis, termasuk 18 negara di Afrika sub-Sahara, 17 di kawasan Asia-Pasifik, 14 di Eropa dan 12 di Amerika. Dalam satu contoh di Indonesia, seorang wanita Katolik Roma ditahan atas tuduhan penistaan ​​agama karena membawa seekor anjing ke sebuah masjid.

Di beberapa negara seperti Afghanistan, Brunei, Iran, Mauritania, Nigeria, Pakistan dan Arab Saudi, pelanggaran undang-undang penistaan ​​agama dapat membawa kemungkinan hukuman mati. Di Pakistan, setidaknya 17 orang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan penistaan pada tahun 2019, termasuk seorang dosen universitas yang dituduh menghina Nabi Muhammad secara lisan dan di Facebook, meskipun pemerintah Pakistan tidak pernah benar-benar mengeksekusi siapa pun karena penistaan.

Sementara itu di Pakistan, Mahkamah Agung pada tahun 2019 menguatkan pembebasan Asia Bibi, seorang wanita Kristen yang telah dijatuhi hukuman mati karena penistaan, yang memicu protes kekerasan dan seruan untuk mengeksekusinya. Dan di Indonesia, pemerintah telah mempertimbangkan RUU untuk memperluas kriminalisasi penodaan agama tetapi akhirnya menundanya menyusul protes oleh kelompok masyarakat sipil.

Dukungan anti penistaan dari Organisasi Kerjasama Islam

Organisasi Kerjasama Islam telah mengkampanyekan undang-undang penistaan ​​agama global sebagai perlindungan dari Islamofobia yang didefinisikan secara luas yang bertentangan dengan PBB dengan tujuan melindungi Nabi Muhammad.

Argumen tersebut menggemakan dasar untuk pengadilan penistaan ​​agama di negara-negara Muslim pra-modern  seperti halnya perintah dalam Imamat dan di tempat lain dilakukan di Eropa abad pertengahan. Tetapi sementara undang-undang penistaan ​​agama abad pertengahan secara bertahap ditinggalkan atau dibiarkan tidak digunakan ketika negara-negara Kristen melakukan sekularisasi negara-negara Islam, terutama negara-negara Teluk seperti Arab Saudi yang telah menyimpannya di buku dan pengadilan.

Sementara itu, negara-negara Islam modern telah memperoleh undang-undang penistaan ​​agama mereka bukan sebagai warisan abad pertengahan tetapi melalui salah satu dari dua rute utama: sebagai sisa-sisa kolonialisme Eropa atau sebagai produk dari “Arabisasi abad ke-20 dunia Islam dalam model Teluk negara bagian.