Jelaskan Karier politik dari Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Perjalanan politik Sólrún dimulai pada tahun 1982 dengan mendirikan Partai Perempuan Islandia. Partai yang didirikannya tersebut berfokus pada pemerataan kesejahteraan sosial dan kesetaraan gender, terutama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Islandia. Selain memperjuangkan kesetaraan gender, Sólrún juga mengkampanyekan tentang aktualisasi demokrasi serta penegakan hak asasi manusia di Islandia. Atas peran-perannya tersebut, ia terpilih menjadi Walikota Reykjavík pada 1994 hingga 2003 dengan masa jabatan selama 11 tahun. Ia juga menjadi pemimpin dari Partai Sosial Demokratik Islandia dan menjadi anggota Parlemen Islandia dari tahun 2005 hingga 2009. Ia terpilih menjadi Menteri Luar Negeri Islandia dari tahun 2007 hingga 2009 pada masa kepemimpinan Presiden Ólafur Ragnar Grímsson.

Selain di Islandia, Sólrún juga memiliki beberapa peran dan keanggotaan di beberapa organisasi internasional. Pada tahun 2011 hingga 2014, ia menjabat sebagai perwakilan UN Women di Afghanistan. Pada tahun 2014, ia menjadi Direktur Regional UN Women untuk wilayah Eropa dan Asia Tengah serta menjadi perwakilan organisasi tersebut di Turki.  Tahun 2017, ia ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, untuk menjadi Deputi Delegasi Khusus Bidang Politik dan Pemerintahan dalam United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI). Dalam program tersebut, Sólrún juga membantu pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Irak.  Ia juga aktif sebagai anggota dalam organisasi  Nordic Women Mediator (NWM).

Sólrún terpilih sebagai Direktur Organisasi dan Kerjasama Eropa Bidang Institusi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2017 hingga 2020. Setelah ia digantikan oleh Matteo Mecacci, Sólrún aktif dalam berbagai proyek pemberdayaan perempuan di Eropa dan menjadi konsultan perjanjian internasional Islandia. Pada tahun 2020, ia menjadi konsultan Islandia untuk menandatangani Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir yang didukung oleh NATO untuk mewujudkan perdamaian global. Pada tahun 2022, ia juga menjadi Tim Pencari Fakta PBB untuk menginvestigasi Insiden Penjara Olenivka di Ukraina yang menewaskan sekitar 50 tahanan perang Ukraina.