Jabarkan Kuwait dari Rekayasa demografi

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, berbagai kebijakan pemerintah Kuwait telah dicirikan sebagai rekayasa demografi, khususnya yang berkaitan dengan Bidun tanpa kewarganegaraan Kuwait dan sejarah naturalisasi di Kuwait.

Negara Kuwait secara resmi memiliki Undang-Undang Kewarganegaraan resmi yang memberikan jalur hukum bagi orang yang bukan warga negara untuk mendapatkan kewarganegaraan. Namun, karena akses ke kewarganegaraan di Kuwait dikendalikan secara otokratis oleh keluarga penguasa Al Sabah, hal ini tidak tunduk pada pengawasan peraturan eksternal. Ketentuan-ketentuan naturalisasi dalam Undang-Undang Kewarganegaraan diterapkan secara sewenang-wenang dan kurang transparan. Kurangnya transparansi mencegah orang yang bukan warga negara menerima kesempatan yang adil untuk mendapatkan kewarganegaraan. Akibatnya, keluarga penguasa Al Sabah telah mampu memanipulasi naturalisasi untuk alasan-alasan yang bermotif politik. Dalam tiga dasawarsa setelah kemerdekaan pada tahun 1961, keluarga penguasa Al Sabah menaturalisasi ratusan ribu imigran Badui asing yang sebagian besar berasal dari Arab Saudi. Pada tahun 1980, sebanyak 200.000 imigran dinaturalisasi di. Sepanjang tahun 1980-an, kebijakan naturalisasi bermotif politik Al Sabah terus berlanjut. Naturalisasi tidak diatur atau disetujui oleh undang-undang Kuwait. Jumlah pasti naturalisasi tidak diketahui, tetapi diperkirakan hingga 400.000 imigran dinaturalisasi secara tidak sah di Kuwait. Para imigran Badui asing terutama dinaturalisasi untuk mengubah susunan demografis penduduk dengan cara yang membuat kekuasaan keluarga penguasa Al Sabah lebih aman. Sebagai hasil dari naturalisasi yang bermotif politik, jumlah warga negara yang dinaturalisasi melebihi jumlah orang Bidun di Kuwait. Keluarga penguasa Al Sabah secara aktif mendorong imigran Badui asing untuk bermigrasi ke Kuwait. Keluarga penguasa Al Sabah lebih menyukai naturalisasi imigran Bedouin karena mereka dianggap setia kepada keluarga penguasa, tidak seperti ekspatriat Palestina, Lebanon, dan Suriah yang aktif secara politik di Kuwait. Warga negara yang dinaturalisasi sebagian besar adalah imigran Sunni Saudi dari suku-suku selatan. Oleh karena itu, tak satu pun orang Bidun tanpa kewarganegaraan di Kuwait yang berasal dari suku Ajman.

Kurangnya wewenang sistem peradilan Kuwait untuk memutuskan kewarganegaraan semakin memperumit krisis Bidun, sehingga orang-orang Bidun tidak memiliki akses ke peradilan untuk mengajukan bukti dan memohon kasus kewarganegaraan mereka. Meskipun warga non-warga negara mencakup 70% dari total penduduk Kuwait, keluarga penguasa Al Sabah tetap menolak kewarganegaraan bagi sebagian besar warga non-warga negara, termasuk mereka yang sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk naturalisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan resmi negara. Pihak berwenang Kuwait mengizinkan pemalsuan ratusan ribu naturalisasi bermotif politik sementara secara bersamaan menolak kewarganegaraan bagi orang-orang Bidun. Naturalisasi bermotif politik ini dicatat oleh PBB, aktivis politik, cendekiawan, peneliti dan bahkan anggota keluarga Al Sabah. Hal ini secara luas dianggap sebagai bentuk rekayasa demografi yang disengaja dan telah disamakan dengan kebijakan naturalisasi bermotif politik Bahrain. Di negara-negara GCC, kebijakan naturalisasi bermotif politik disebut sebagai "naturalisasi politis" (التجنيس السياسي).