Jelaskan Masa kolonial dari Sejarah Jawa Barat

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu dimaksudkan sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu. Di bawah kebijakan Belanda wilayah batas Provinsi Jawa Barat mirip dengan peta yang dibayangkan oleh Mataram dan VOC pada 1706. Wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk Banten, Batavia, Priangan, dan Cirebon (statsblad no. 235 dan 276, 1925; Ekadjati). Bagi sebagian orang Sunda istilah Jawa Barat berarti subordinat Jawa. Tentu mereka engan menggunakan terma ini dan lebih menyukai Sunda atau Pasoendan seperti petisi yang dilayangkan Paguyuban Pasundan 1924-1925. Sama halnya dengan Kongres Pemuda Sunda yang menyarankan Sunda sebagai nama provinsi ketimbang Jawa Barat. Semua ajuan ini tidak pernah terwujud. Istilah Sunda atau Tatar Sunda hanya menjadi terma budaya ketimbang politik.

1 Januari 1926 merupakan awal adanya sistem pemerintahan di Jawa Barat pada masa kolonial Belanda. Yang pertama kali memperjuangkan pembentukan sistem pemerintahan di Jawa Barat ke pemerintah Kolonial Belanda adalah para tokoh perjuangan yang ada seperti Oto Iskandar di Nata, Husni Thamrin, Tjokroaminoto dan tokoh lainnya. Usulan itu diterima pemerintah kolonial Belanda, ada sekitar 45 orang pribumi, 20 diantaranya tokoh Sunda yang terlibat dalam pemerintahan provinsi Jawa Barat kala itu.