Tolong jelaskan mengenai Administrasi Hukum islam dari Peradilan Islam di Malaysia

UU Administrasi Pengadilan Syariah Kelatan tahun 1982.

UU Mahkamah Syariah Kedah tahun 198.

UU Administrasi Hukum Islam Wilayah Federal tahun 1985.

UU Hukum Keluarga Islam Kelantan tahun 1983.

UU Hukum Keluarga Islam Negeri Sembilan tahun 1983.

UU Hukum Keluarga Islam Malaka tahun 1983.

UU Hukum Keluarga Islam Selangor tahun 1984.

UU Hukum Keluarga Islam Perak tahun 1984.

UU Hukum Keluarga Islam Kedah 1984.

UU Hukum Keluarga Islam Wilayah Federal tahun 1984.

UU Hukum Keluarga Islam Penang tahun 1985.

UU Hukum Keluarga Islam Trengganu tahun 1985.

UU Acara Pidana Islam Kelantan tahun 1983.

UU Hukum Acara Pidana Islam Wilayah Federal.

UU Hukum Acara Perdata Kelantan Tahun 1984.

UU Hukum Acara Perdata Islam Kedah Tahun 1984.[7]

Lembaga peradilan sebagai penegak hukum

Peradilan berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan “pe” dan “an”. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, dengan tambahan “pe” dan “an”, berarti tempat atau lembaga yang menempatkan sesuatu pada tempat-nya. Istilah peradilan dalam Bahasa Arab digunakan kata qadha‟ jamaknya aqdhiya‟ yang berarti memutuskan perkara/perselisihan antara dua orang atau lebih berdasarkan hukum Allah. Penegakan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kezaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mencegah terjadinya kezaliman dan mengusahakan islah di antara manusia guna menyelamatkan dari kesewenang-wenangan (Basiq Djalil, 2012: 9).

Menurut Hasbi AshShiddieqy (1994: 30), bahwa kata peradilan menurut istilah fiqh adalah:

lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan).

Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah hukum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Islam Badan peradilan merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa hukum sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing, sebagaimana yang dikemukakan Scholten yang dikutip H. Rochmat Soemitro (1976: 4), dikatakan bahwa pengadilan merupakan sub-sumptie aparaat, yaitu suatu badan yang menetapkan peraturan umum yang abstrak yang terdapat dalam undang-undang pada kasus tertentu. Di Indonesia, badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, yang membawahi badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara. Badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus. Badan peradilan umum merupakan badan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan badan peradilan khusus, memeriksa dan mengadili perkara di bidang hukum tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (Bagir Manan, 1998: 33).

Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas (2011: 7) dikatakan bahwa peradilan yang merupakan institusi masyarakat memiliki beberapa pilar yang bersifat integral, antara pilar yang satu dengan pilar yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pilar-pilar yang dimaksud, yaitu lembaga (badan) yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-undang, organ pelaksana sebagai penegak hukum (hakim), dan sarana hukum sebagai rujukan (hukum material).

Basiq Djalil (2006: 25), menjelaskan bahwa penyebutan peradilan khusus tidaklah dimaksudkan untuk mengistimewakan warga negara yang diadili atau mencari keadilan melalui lembaga peradilan, karena menurut Bagir Manan (1998: 10), bahwa hal penting dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (impartiality). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasan kehakiman, dapat dipastikan akan bersikap tidak netral, terutama apabila terjadi sengketa antar penguasa dan rakyat.

Sistem peradilan Islam di Malaysia

Pada dekade 80-an telah diupayakan perbaikan hukum Islam di berbagai negara bagian di Malaysia, dan konferensi nasional telah diadakan di Kedah untuk membicarakan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana, yang dalam konferensi diputuskan untuk membentuk sebuah komite yang Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Islam terdiri dari ahli hukum Islam dan anggota bantuan hukum, yang kemudian dikirim ke berbagai negara Islam untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya. Sebagai wujud perhatian pemerintah federal kepada hukum Islam, maka pada saat yang sama dibentuk beberapa komite yang bertujuan untuk menelaah struktur, yuridiksi, dan wewenang Pengadilan Syari‟ah dan merekomendasikan pemberian wewenang dan kedudukan yang lebih besar kepada hakim Pengadilan Syaria‟ah, mempertimbangkan suatu kitab hukum keluarga Islam yang baru guna mengantikan yang lama sebagai penyeragaman undang-undang di negara bagian. Menurut Basiq Djalil (2006: 103-105), bahwa komite juga mempertimbangkan proposal adaptasi hukum acara pidana dan perdata bagi Pengadilan Syari‟ah, dan sebagai hasilnya.

Pada dasarnya hukum Islam di Malaysia, ada yang menyangkut persoalan perdata dan ada yang menyangkut persoalan pidana. Dalam bidang perdata meliputi: (a) pertunangan, nikah, cerai, membatalkan nikah atau perceraian; (b) memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta akibat perkara nikah atau perceraian; (c) nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan dan pemeliharaan anak; (d) pemberian harta wakaf; dan (e) perkara lain yang diberikan kuasa berdasarkan undangundang. Dalam persoalan pidana mengatur: (a) penganiayaan terhadap istri dan tidak patuh terhadap suami; (b) melakukan hubungan seks yang tidak normal; (c) penyalahgunaan minuman keras; (d) kesalahan terhadap anak angkat; dan (e) kesalahan-kesalahan lain yang diatur lebih jauh dalam undang-undang.

Beberapa masalah telah diatur dalam hukum Islam di Malaysia, tetapi hukum peninggalan Inggris tetap diberlakukan pada sebagian besar legislasi dan yudisprudensi. Undang-undang Hukum Perdata 1956 menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, Pengadilan Perdata harus mengikuti hukum adat Inggris atau aturan lain yang sesuai. Dengan demikian, hukum Islam hanya berlaku pada wilayah yang terbatas, yaitu yang berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama. Dalam hukum keluarga, pengadilan perdata tetap memiliki yuridiksi, seperti dalam kasus hak milik, warisan, serta pemeliharan anak, dan apabila terdapat pertentangan antara pengadilan perdata dan syari‟ah, maka kewenangan peradilan perdata lebih diutamakan.

Federasi Malaysia adalah suatu negara yang mencantumkan dengan resmi Islam sebagai Agama Negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Konstitusi Malaysia yang menentuan bahwa: “Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi bagi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dimana-mana bahagian Persekutuan”. Konsekuensi logis dari ketentuan itu, adanya hubungan antara Federasi Malaysia sebagai negara dengan agama Islam, sehingga Malaysia tidak dapat dinamakan negara sekuler.

Malaysia memiliki sistem federal yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pembagian kekuasaan ini tercantum dalam undang-undang dasar federal, dan walaupun undang-undang dasar menggunakan sistem federal, tetapi sistem ini berjalan dengan kekuasaan yang besar dari pemerintahan pusat. Beberapa kewenangan dari pemerintahan federal adalah urusan luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, polisi, hukum perdata dan pidana sekaligus prosedur dan administrasi keadilan, kewarganegaraan, keuangan, perdagangan, perniagaan dan industri, perkapalan, navigasi dan perikanan, komunikasi dan transportasi, kinerja dan kekuasaan federal, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan keamanan sosial.

Malaysia merupakan salah satu dari sekian banyak negara Coomonwealth Country atau negara-negara persemakmuran Inggris. Semua negara-negara persemakmuran mengadopsi sistem hukum Inggris yang biasa disebut dengan sistem hukum Anglo Saxon atau juga Common Law. Prinsip aturan hukum yang dipraktikkan di Malaysia secara umum mengikuti hukum administratif Inggris sebagaimana dikembangkan dalam pengadilan Malaysia, sehingga sistem pengadilan secara mendasar bersifat federal. Hukum federal maupun negara bagian dilaksanakan di pengadilan federal. Hanya Pengadilan Syari‟ah yang terdapat pada negara bagian dan menggunakan sistem Hukum Islam, bersama dengan pengadilan pribumi di Sabah dan Sarawak, khususnya yang berurusan dengan hukum adat. Selain itu juga terdapat Sessions Courts (pengadilan sessi) dan Magistrate’s Courts (Pengadilan Majistret). Pengadilan Tinggi dan tingkat pengadilan di bawahnya memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang diatur oleh hukum federal, dan tidak memiliki yurisdiksi dalam segala hal yang berkaitan dengan yurisdiksi Pengadilan Syari‟ah.

Struktur kehakiman di Malaysia terdiri dari Mahkamah Persekutuan (Federal Court) dan di bawah itu Mahkamah Banding atau Mahkamah Rayuan (Appeal Court). Kemudian di bawah kedua Mahkamah tersebut Mahkamah Tinggi Malaya (High Court of Malaya), yang berada di Kuala Lumpur dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Serawak (High Court of Sabah and Serawak), yang berada di tempat kedudukan oleh Raja (Yang Dipertuan Agung). Selanjutnya di bawah Mahkamah Tinggi tersebut ada Mahkamah Rendah (Session court), Mahkamah Mejistret dan Mahkamah Juvenile (Magistrate’s Court/Juvenile Court), serta Mahkamah Penghulu, seperti dijelaskan oleh Jayum Ajawan (2006: 133), bahwa:

The present structure of the Malaysian Judiciary is presented in Appendix 2. It comprises at its apex the Federal Court and below that the Appeal Court. Below these are the High Court of Malaya and the High Court of Sabah and Sarawak. Together, these three courts formed the superior court. The subordinate court comprises the Sessions Court, the Magistrate Court and the Juvenile Court while at the lowest level is the Penghulu’s Court.