Jelaskan Pertanyaan Armenia dari Penyebab genosida Armenia

Kesultanan Utsmaniyah kalah dalam Perang Rusia-Turki tahun 1877–1878 dan terpaksa menyerahkan sebagian Balkan dan Kaukasus, serta Siprus Utsmaniyah. Pada Kongres Berlin tahun 1878 , pemerintah Utsmaniyah setuju untuk melakukan reformasi dan menjamin keamanan fisik rakyat Armenianya, tetapi tidak ada mekanisme penegakan; kondisi terus memburuk. Ini menandai munculnya pertanyaan tentang Armenia dalam diplomasi internasional karena orang-orang Armenia untuk pertama kalinya digunakan untuk ikut campur dalam politik Utsmaniyah. Meskipun orang-orang Armenia disebut sebagai "millet yang setia" berbeda dengan orang-orang Yunani dan orang lain yang sebelumnya menentang pemerintahan Utsmaniyah, setelah tahun 1878 orang-orang Armenia dianggap subversif dan tidak tahu berterima kasih. Karena kehilangan wilayah akibat perang, Sultan Abdul Hamid II memutuskan bahwa reformasi Tanzimat gagal. Khawatir akan meningkatkan pengaruh asing atau pembentukan daerah otonom seperti yang terjadi di Balkan, Abdul Hamid menghalangi pelaksanaan reformasi Armenia.

Sebaliknya, ia berfokus pada menyatukan umat Islam di kekaisaran di bawah kebijakan pan-Islam . Abdul Hamid menciptakan resimen Hamidiye pada tahun 1890-an dari suku Kurdi; mereka diberi kebebasan untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang Armenia tanpa mendapat hukuman. Pada tahun 1895, proposal reformasi Eropa lainnya dibatalkan setelah pembantaian anti-Armenia yang meluas yang menewaskan sedikitnya 80.000 orang Armenia. Akçam menganggap bahwa "genosida Armenia didorong oleh kenangan traumatis dari dinamika reformasi-pembantaian abad kesembilan belas.

"Akçam berfokus pada reformasi Armenia tahun 1914 sebagai motivator utama CUP untuk mencari solusi permanen untuk masalah Armenia, yang bertentangan dengan urgensi militer. Setelah Revolusi Turki Muda, para pemimpin Armenia mengupayakan reformasi dalam kerangka konstitusionalisme Utsmaniyah, tetapi ketika ini terbukti tidak membuahkan hasil, beralih ke negara lain untuk mendorong reformasi. CUP menyetujui reformasi Februari 1914 di bawah tekanan internasional yang berat, menangguhkannya pada Agustus/September 1914, dan akhirnya membatalkannya pada Januari 1915. CUP memandang reformasi ini sebagai ancaman bagi negara yang percaya bahwa reformasi tersebut dapat menyebabkan perpecahan.  Sejarawan Margaret Lavinia Anderson berpendapat bahwa analogi dengan separatisme Balkan tidak tepat, dan bahwa jika kehidupan dan harta benda mereka dijamin, alternatif apa pun yang memungkinkan untuk pemerintahan Ottoman tidak akan menarik bagi orang-orang Armenia.

Kieser berpendapat bahwa bacaan yang melihat perjanjian reformasi ditakdirkan untuk mengarah pada pembagian kekaisaran membingungkan ketakutan para pemimpin CUP dengan kenyataan. Namun, Kieser setuju desakan Armenia pada pemantauan internasional dari perjanjian reformasi garis merah untuk CUP, menyebabkan kerusakan dalam hubungan. Menurut Zürcher, latar belakang kepemimpinan CUP di Makedonia membuat mereka salah memahami situasi di Anatolia.

Ada konsensus di antara para sejarawan bahwa tujuan genosida Armenia adalah untuk mengurangi populasi Armenia di kekaisaran menjadi tidak lebih dari 5 hingga 10 persen di wilayah mana pun. Pengurangan populasi ini dianggap perlu untuk mencegah orang-orang Armenia dapat membentuk negara bagian atau daerah otonom mereka sendiri. Pada tahun 1915, Talat Pasha , pelaku utama genosida, mengirim telegram yang menyatakan bahwa deportasi massal orang-orang Armenia dimaksudkan sebagai "solusi definitif untuk Pertanyaan Armenia " Tindakan ini sudah direncanakan sebelumnya. emptive dan terjadi sebelum orang-orang Armenia mencoba memisahkan diri dari kekaisaran. Separatisme hanya menjadi populer di kalangan orang Armenia setelah genosida.

Salah satu alasan utama CUP memutuskan untuk melakukan genosida terhadap orang-orang Armenia Utsmaniyah adalah keyakinannya yang keliru bahwa Rusia berusaha mencaplok Anatolia timur. Padahal, Rusia menginginkan keenam vilayet itu tetap berada di bawah kedaulatan Utsmaniyah dan menganggap wilayah-wilayah tersebut tidak memiliki nilai strategis.