Jabarkan Dekrit kongregasi Kuria Romawi dari Dekrit (hukum kanon)

Jemaat Romawi sebelumnya diberi wewenang untuk mengeluarkan dekrit dalam hal-hal yang berada di bawah yurisdiksi khusus mereka. Dekrit Jemaat Romawi pasti mengikat dalam setiap kasus yang diajukan untuk diadili. Tetapi ada berbagai pendapat tentang apakah penilaian tersebut harus diambil sebagai aturan atau hukum umum yang berlaku untuk semua kasus serupa.

Pendapat umum adalah bahwa ketika dekrit merupakan perluasan dari undang-undang (declaratio extensiva legis), maka dekrit-dekrit itu tidak mengikat kecuali dalam hal-hal tertentu untuk mana penetapan itu dibuat. Namun, jika dekrit itu bukan merupakan perluasan, melainkan sekadar penjelasan undang-undang (declaratio comprehensiva legis), dekrit tersebut mengikat dalam kasus-kasus serupa.

Pembatasan Dekrit Kuria oleh Benediktus XV

Pada tanggal 15 September 1917, oleh motu proprio Cum Iuris Canonici, Paus Benediktus XV membuat ketentuan untuk Komisi Kepausan yang bertugas menafsirkan kode dan membuat modifikasi yang diperlukan ketika undang-undang kemudian dikeluarkan. Hukum baru akan ditambahkan ke kanon yang ada di paragraf baru atau disisipkan di antara kanon, mengulangi jumlah kanon sebelumnya dan menambahkan bis, ter, dan lain-lain. (misalnya "kanon 1567-bis" dalam gaya hukum perdata) agar tidak merusak urutan kode, atau teks kanon yang ada akan sepenuhnya digantikan. Penomoran kanon tidak boleh diubah.

Jemaat Romawi dilarang mengeluarkan dekrit umum baru, kecuali jika diperlukan, dan hanya setelah berkonsultasi dengan Komisi Kepausan yang ditugaskan untuk mengubah kode tersebut.  Jemaat malah mengeluarkan instruksi tentang kanon kode, dan untuk memperjelas bahwa mereka menjelaskan kanon kode tertentu. Hal ini dilakukan agar tidak membuat kode usang segera setelah diundangkan. Kode 1917 sangat jarang diubah, dan kemudian hanya sedikit.