Jabarkan Karier dari Husnie Hentihu

Hentihu bekerja sebagai manajer di beberapa perusahaan sebelum terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Tengah dari Golkar pada Pemilu 1992. Ia terpilih kembali menjadi anggota dewan untuk kedua kalinya pada tahun 1997. Masa jabatan keduanya, yang seharusnya berakhir pada tahun 2002, berakhir pada tahun 1999 karena perkembangan politik setelah jatuhnya Suharto. Ia kemudian terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku pada Pemilu 1999. Hentihu adalah sekretaris Golkar di Maluku saat itu.

Beberapa hari setelah Hentihu terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku, pemerintah memberlakukan undang-undang yang membentuk Kabupaten Buru. Pemerintah Maluku kemudian mengangkat Rusdi Sangadji sebagai pejabat bupati. Pemilihan bupati definitif diadakan pada tanggal 6 September 2001 dengan Hentihu keluar sebagai pemenang, tetapi beberapa anggota DPRD Buru menganggap pemilihan tersebut tidak sah. Pemilihan lain diadakan beberapa bulan kemudian dan dimenangkan lagi oleh Hentihu. Ia kemudian dilantik sebagai bupati sekitar tahun 2002. Periode pertama Hentihu sebagai bupati terlihat adanya penurunan bentrokan bersenjata yang terjadi akibat konflik sektarian Maluku. Meski demikian, Hentihu menolak pencabutan status darurat sipil di Buru, dengan alasan pencabutan itu bisa menimbulkan bentrokan baru.

Menjelang berakhirnya masa jabatan pertamanya, Hentihu mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon Bupati Buru dalam pemilihan mendatang. Ia memilih Ramly Umasugi, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Buru, sebagai pasangannya. Hentihu dan Umasugi didukung oleh Golkar dan pasangan ini berhasil memenangkan pemilu. Lawan-lawan Hentihu memprotes kemenangannya dengan mengklaim bahwa Hentihu melakukan kecurangan pemilu, dan pendukung mereka melakukan protes di kantor KPU setempat.

Hentihu mengawal pembentukan Kabupaten Buru Selatan selama masa jabatannya. Hentihu mencalonkan Hakim Fatsey, salah seorang bawahannya, sebagai sekretaris bupati. Pengangkatan Fatsey oleh Hentihu ke Kabupaten Buru Selatan dipandang sebagai semacam pengasingan karena salah urus dinas pendidikan di Buru. Keputusan Hentihu segera diprotes oleh penduduk Buru Selatan dan Hentihu kemudian dipenjara karena salah urus. Masa jabatan kedua Hentihu sebagai bupati berakhir pada 2 Februari 2012.

Pada Agustus 2016, sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Front Pemuda Muslim Maluku melakukan protes di depan Komisi Pemberantasan Korupsi, menuntut agar Hentihu diperiksa atas keterlibatannya dalam kasus korupsi.