Jelaskan Kewenangan dari Seanad Éireann

Kekuasaan Seanad Éireann dimodelkan secara longgar pada kekuasaan House of Lords di Britania Raya. Ini dimaksudkan untuk memainkan peran sebagai penasehat dan peran untuk merevisi undang-undang daripada menjadi setara dengan Dáil yang dipilih oleh rakyat. Sementara secara umum setiap Undang-undang yang diajukan kepada Oireachtas harus menerima persetujuan dari kedua majelis, Seanad hanya dapat menunda bukan memveto keputusan Dáil. Namun, dalam praktiknya, Seanad memiliki kekuatan mayoritas dari pemerintah karena sebagian anggotanya dicalonkan oleh Taoiseach. Konstitusi memberlakukan batasan khusus berikut pada kekuasaan Seanad:

Jika RUU yang disetujui oleh Dáil Éireann belum menerima persetujuan Seanad dalam waktu 90 hari, maka Dáil dapat memutuskan bahwa tindakan tersebut "dianggap" telah disetujui oleh Seanad,  dalam 180 hari berikutnya. Ini hanya terjadi dua kali sejak tahun 1937, sekali pada tahun 1959 ketika Seanad menolak Amandemen Ketiga UU Konstitusi 1958 (amandemen yang diusulkan oleh RUU ini, dalam hal, ditolak dalam referendum berikutnya) dan lagi pada tahun 1964 ketika mereka menolak RUU Pegadaian 1964. Dalam kedua kasus, Dáil meloloskan mosi yang diperlukan yang menganggap undang-undang telah disahkan.

Undang-undang APBN Negara, dapat dianggap telah disetujui oleh Seanad setelah 21 hari.

Dalam hal RUU yang bersifat mendesak, waktu yang seharusnya telah habis sebelum dapat dianggap telah disetujui oleh Seanad dapat diringkas oleh Pemerintah (kabinet) dengan persetujuan Presiden (hal ini tidak berlaku untuk RUU untuk mengubah Konstitusi).

Fakta bahwa 11 senator ditunjuk oleh Taoiseach biasanya memastikan bahwa Pemerintah, yang harus mendapat dukungan dari Dáil, juga menikmati pluralitas di Seanad.

Konstitusi memberikan kekuasaan kepada Seana dengan beragam cara untuk mempertahankan hak-hak prerogatifnnya melawan Dáil seperti:

Seanad dapat –melalui resolusi–, meminta Presiden untuk menunjuk Komite Keistimewaan untuk memutuskan apakah rancangan undang-undang anggaran tertentu adalah bagian dari UU Keuangan atau tidak. Namun, Presiden dapat menolak permintaan ini. Prosedur ini belum dimulai sejak pembentukan kembali Seanad di bawah Konstitusi saat ini pada tahun 1937.

Jika mayoritas senator dan setidaknya sepertiga dari anggota Dáil mengajukan petisi kepada Presiden yang menyatakan bahwa sebuah RUU memiliki "kepentingan nasional" yang besar, Presiden dapat menolak untuk menandatangani RUU tersebut sampai RUU tersebut 'dirujuk langsung kepada rakyat'. Ini berarti bahwa Presiden dapat menolak untuk menandatanganinya sampai disetujui baik dalam referendum biasa atau oleh Dáil setelah bersidang kembali paska pemilihan umum.