Jelaskan Karier kepolisian dari Sabar Kumbino

Sabar bergabung dalam Kepolisian Republik Indonesia setelah lulus dari PTIK. Ia memulai dinasnya dengan penempatan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai wakil kepala bagian organisasi pada tahun 1956. Dua tahun kemudian, Sabar dipindahkan dari Medan ke Deli Serdang untuk menjabat sebagai kepala kepolisian di kabupaten tersebut.

Setelah bertugas di Sumatera Utara, pada tanggal 7 Juni 1960 Sabar yang berpangkat komisaris polisi satu (KP I, sekarang komisaris polisi) diangkat menjadi Kepala Seksi I Kepolisian Tanjung Priok yang meliputi wilayah Tanjung Priok dan Kepulauan Seribu. Setelah lebih dari satu tahun bertugas di Tanjung Priok, Sabar digantikan oleh KP I Poerwoto pada tanggal 11 Januari 1962.

Sabar memperoleh kenaikan pangkat menjadi ajun komisaris besar polisi setelah bertugas di Tanjung Priok. Ia kemudian dipindahkan ke Soasio, Tidore, yang pada saat itu menjadi ibukota Provinsi Irian Barat (sekarang Papua) dan dilantik menjadi Kepala Kepolisian Komisariat Irian Barat pada tanggal 29 Januari 1962. Sepuluh bulan kemudian, terjadi perubahan dalam pemerintahan di Papua, dengan peralihan kekuasaan dari tangan pemerintah Belanda ke tangan Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA). Wakil Indonesia di dalam UNTEA, Sudjarwo Tjondronegoro, menunjuk Sabar sebagai kepala perwakilan kepolisian Indonesia di Biak. Sabar kemudian dipindahkan dari Biak ke ibukota Papua, Hollandia (sekarang Kota Jayapura) dan posisinya di Biak digantikan oleh Letnan Kolonel Tjokropranolo. UNTEA dibubarkan pada tanggal 1 Mei 1963 dan Kepala Kepolisian UNTEA, James Robertson, secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Sabar selaku Kepala Kepolisian Komisariat Irian Barat pada tanggal 11 Mei 1963. Sabar juga sempat menjalani kursus orientasi di Sekolah Staf Kepolisian selama bertugas sebagai kepala kepolisian di Irian Barat. Ia kemudian memperoleh kenaikan pangkat menjadi komisaris besar polisi setelah mengikuti kursus tersebut.

Setelah bertugas di Irian Barat, pada tahun 1965 Sabar dipindahkan ke Jawa Tengah untuk menjabat sebagai Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) IX/Jawa Tengah. Kurang dari setahun setelah dipindahkan, terjadi insiden Gerakan 30 September yang melibatkan elemen-elemen militer dan berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Sabar beserta dengan pimpinan militer dan gubernur menyatakan dukungannya terhadap Soekarno dan menentang keberadaan Dewan Revolusi, dewan yang diduga merencanakan Gerakan 30 September. Sabar kembali mendapatkan promosi pangkat menjadi brigadir jenderal polisi pada masa ini. Ia bertugas sebagai pangdak hingga tahun 1967 dan digantikan oleh Soemantri Sakimi.

Sabar dimutasikan ke Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai staf pribadi Panglima ABRI setelah bertugas di Jawa Tengah. Pada tahun 1970, Sabar dipindahkan ke Komando Samapta Polri dan menjabat sebagai wakil komandan. Ia mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil komandan pada tahun 1973 dan memperoleh promosi jabatan menjadi asisten pembinaan masyarakat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada saat itu, Mohamad Hasan. Sabar tetap mempertahankan jabatannya sebagai asisten seiring dengan pergantian kepala kepolisian. Sabar juga diangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari ABRI dalam kapasitasnya sebagai asisten Kapolri. Pada masa ini, Sabar juga mengikuti sejumlah pelatihan lanjutan, diantaranya kursus reguler di Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1973 dan kursus manajemen pertahanan internasional pada tahun 1974.

Pada tanggal 27 Januari 1979, Sabar dilantik menjadi Deputy (Wakil) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jabatan tertinggi kedua di lingkungan kepolisian. Ia mengakhiri masa jabatannya sebagai Deputy Kapolri pada tanggal 10 Desember 1982.