Jelaskan Majelis Parlemen Euronest dari Kemitraan Eropa Timur

Majelis Parlemen Euronest merupakan forum komunikasi antara lembaga legislatif dari Ukraina, Moldova, Armenia, Georgia dan Azerbaijan dengan Parlemen Eropa. Majelis ini pertama kali dibentuk pada tahun 2011 dan disahkan oleh Komisi Eropa. Majelis ini mengadakan pertemuan dalam jangka waktu setahun sekali dan bertempat di Brussel, Luksemburg, dan Strasbourg. Majelis ini adalah komponen penting bagi Kemitraan Eropa Timur. Majelis ini berupaya untuk memperkuat hubungan eknomi dan politik Kemitraan Eropa Timur dengan mengikutsertakan peran lembaga legislatif negara-negara anggota dengan Parlemen Eropa. Pada tahun 2010 ketika pemilihan umum di Belarus dinyatakan cacat oleh Orgnaisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (Organization for Security and Co-coperation in Europe dalam bahasa Inggris, disingkat OSCE), maka keanggotaan Belarus dalam majelis ini ditangguhkan oleh Komisi Eropa. Azerbaijan juga mengalami penangguhan keanggotaan setelah pada tahun 2015 dianggap melakukan tindak pelanggaran HAM oleh Uni Eropa.

Pertemuan Majelis Parlemen Euronest yang kedelapan yang bertepatan pada tahun 2019 menghasilkan gambaran mekanisme integrasi Kemitraan Eropa Timur dengan Uni Eropa. Integrasi ini diproyeksikan dapat berhasil dicapai hingga tahun 2030. Parlemen Eropa mengeluarkan putusan yang didukung oleh 507 anggota Majelis Parlemen Euronest. Selebihnya terdapat 119 suara yang menolak keputusan ini dan 37 anggota memilih untuk tidak memberi suara. Putusan ini menyatakan bahwa Kemitraan Eropa Timur dapat menjadi fasilitator bagi anggota untuk secara penuh melakukan integrasi dengan Uni Eropa.

Forum Masyarakat Sipil Kemitraan Eropa Timur

Forum Masyarakat Sipil (Civil Society Forum dalam bahasa Inggris, disingkat CSF) merupakan bagian integral dari Kemitraan Eropa Timur yang dibentuk pada tahun 2009. Forum ini merupakan wadah bagi para aktor atau kelompok non-negara dalam membahas perkembangan dan pengawasan proses demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di enam negara anggota Kemitraan Eropa Timur. Forum ini dibentuk dengan tujuan untuk mengikutsertakan aktor non-negara dalam proses integrasi keenam anggota Kemitraan Eropa Timur terhadap Eropa dengan cara membuka diskusi dan kajian mengenai transisi demokrasi dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Terdapat lima kelompok kerja dalam Forum Masyarakat Sipil yang keanggotaannya terdiri dari 13 anggota dan ditunjuk dalam pemilihan tahunan. Perkembangan mengenai isu terkait demokrasi dan hak asasi manusia menjadi bahasan utama dalam pertemuan tahunan Forum Masyarakat Sipil. Hasil dari diskusi disusun untuk membangun program kerja forum tersebut. Adapun beberapa pertemuan Forum Masyarakat Sipil adalah sebagai berikut:

Brussel, Belgia pada tahun 2009

Berlin, Jerman pada tahun 2010

Brussel, Belgia pada tahun 2011

Stockholm, Swedia pada tahun 2012

Chisinau, Moldova pada tahun 2013

Batumi, Georgia pada tahun 2014

Kyiv, Ukraina pada tahun 2015

Brussel, Belgia pada tahun 2016

Tallinn, Estonia pada tahun 2017

Tbilisi, Georgia pada tahun 2018

Brussel, Belgia pada tahun 2019

Dilaksanakan secara virtual karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020

Dilaksanakan secara virtual karena pandemi Covid-19 pada tahun 2021

Praha, Republik Ceko pada tahun 2022

Forum ini berkontribusi dalam implementasi agenda transisi demokrasi di negara angota Kemitraan Eropa Timur. Agenda ini diimplementasikan melalui pernyataan tertulis yang memuat opini dan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan baik dari pihak Uni Eropa maupun negara dari Kemitraan Eropa Timur non-anggota Uni Eropa. Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Forum Masyarakat Sipil umumnya berupa kritik dan saran bagi proyeksi Kemitraan Eropa Timur.

Pada tahun ketiga, forum ini mendapatkan suntikan dana yang lebih besar. Pendanaan ini kemudian mendorong efektivitas forum dan usulannya menjadi rujukan untuk proyeksi KTT Kemitraan Eropa Timur pada tahun 2013 yang bertempat di Vilnius, Lithuania. Pada tahun berikutnya yakni 2014, Forum Masyarakat Sipil menekankan dua usulan proyeksi unggulan terkait Kemitraan Eropa Timur. Proyeksi tersebut terdiri dari Indeks Kebebasan Media Kemitraan Eropa Timur dan Indeks Integrasi Kemitraan Eropa Timur. Indeks Kebebasan Media Kemitraan Eropa Timur merupakan usulan yang disusun oleh 60 ahli media  kepada negara Kemitraan Eropa Timur non-anggota Uni Eropa untuk lebih memberikan kebebasan pers untuk awak media. Adapun Indeks Integrasi Kemitraan Eropa Timur merupakan alat ukur untuk mengetahui sejauh mana progres pemerintahan yang baik yang meliputi upaya pemerintah tersebut dalam perlindungan HAM dan demokrasi.

Pada tahun 2014 juga, Forum Masyarakat Sipil memberi kritik terhadap Azerbaijan. Forum menekan Uni Eropa agar memberi respon terhadap aksi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Azerbaijan. Forum juga mengawasi implementasi kesepakatan bersama antara Uni Eropa dengan Georgia, Ukraina, dan Republik Moldova terkait komitmen perlindungan hak asasi manusia. Hubungan antara Organisasi sipil dan institusi swasta  yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil dengan Uni Eropa tercermin dari bagaimana forum ini berupaya untuk mendukung trasisi nilai dan norma yang ada di Uni Eropa terhadap keenam negara Kemitraan Eropa Timur. Akademisi berpendapat bahwa forum ini merupakan langkah Uni Eropa untuk melakukan internalisasi nilai dan norma mereka kepada keenam anggota Kemitraan Eropa Timur dengan cara menarik partisipasi dari masyarakat sipil.