Gw mau tau Latar belakang dari Aksi 5 Agustus 1989

Tanggal 5 Agustus 1989, pihak rektorat mengundang para ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan di ITB untuk menghadiri acara Penerimaan Mahasiswa Baru dan Pembukaan Penataran P4 Angkatan 1989. Menurut rencana, acara itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Jenderal TNI (Purn.) Rudini yang akan membuka penataran P4.

Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi "Nymphaea", Affan Hidayat membawa surat undangan itu dalam pertemuan di Jalan Kanayakan Bawah, Bukit Dago pada 3 Agustus 1989.

Rumah di Jalan Kanayakan Bawah disewa Ondos setelah Andar Manik, penyewa sebelumnya pindah ke Bukit Dago Utara. Saat itu istri Andar, Marintan Sirait, sedang menantikan kelahiran putra pertama mereka. Ondos menyewa rumah itu agar dapat konsentrasi penuh untuk menyelesaikan tugas akhir.

Selepas aksi advokasi mahasiswa untuk kasus Badega dan Kacapiring, Ondos dan Didi sibuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Namanya juga aktivis, mereka yang saat itu sedang ada di Bandung merasa perlu memberikan penyambutan kepada Menteri Dalam Negeri Rudini, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Ammarsjah, Presiden Komite Pembelaan Mahasiswa, yang memimpin diskusi bertanya kepada peserta tentang surat undangan dari Rektorat ITB. "Masak ada pejabat negara masuk ITB dibiarkan begitu aja, sih?" tanya Didi. Pada dekade 1970-an sampai akhir 1980-an sangat jarang pejabat negara dapat berkunjung ke ITB tanpa disambut demonstrasi.

Peserta diskusi, kebanyakan para aktivis senior, sepakat Menteri Dalam Negeri Rudini tidak sepantasnya hadir dalam pembukaan Penataran P4 di kampus ITB. Alasannya, banyak sorotan terhadap Rudini terkait konflik tanah dan penggusuran permukiman rakyat di berbagai daerah, antara lain di Pulau Panggung, Lampung Selatan.

Salah satu hasil diskusi, Affan bertugas menghubungi Wijaya (Ketua Forum Komunikasi Himpunan Jurusan) agar FKHJ juga menolak kehadiran Rudini dan meminta Wijaya menyelenggarakan rapat bersama FKHJ-KPM.

Tanggal 4 Agustus sore, Ammarsjah membawa hasil diskusi di Jalan Kanayakan Bawah itu ke rapat FKHJ yang berlangsung di kantin Gedung Student Center Barat.

Rapat FKHJ sore itu sebenarnya digelar untuk mendiskusikan, mempertanyakan, dan mengambil sikap terhadap kebijakan zero drop-out yang dilansir Wiranto Arismunandar, Rektor ITB yang pada saat itu baru 8 bulan menjabat.

Rapat yang dipimpin Bambang Sugianto L.N. (Ketua Badan Eksekutif FKHJ) mengajak FKHJ untuk memboikot kedatangan Rudini. FKHJ yang dipimpin Wijaya Santoso menyetujui usulan tersebut. Kesepakatan, KPM akan menggelar demonstrasi sebelum Menteri Dalam Negeri Rudini memasuki Aula Gedung Serba Guna ITB. Setelah Menteri Dalam Negeri masuk, FKHJ membacakan pernyataan sikap dan melanjutkannya dengan walk-out. Pembagian tugas untuk aksi tersebut adalah sebagai berikut.

Ribuan mahasiswa baru memenuhi Gedung Serba Guna ITB pada Sabtu pagi, 5 Agustus 1989. Langkah Menteri Dalam Negeri Rudini dan Gubernur Jawa Barat Letjen TNI (Purn.) Yogie Suardi Memet yang akan memasuki Gedung Serba Guna ITB terhenti. Rombongan pejabat itu dihadang sekelompok mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.

Arnold Purba yang mengenakan topi petani meminta Menteri Dalam Negeri Rudini membaca isi spanduk. Yogie Suardi Memet hanya tersenyum. Salah satu spanduk berbunyi: "Ganyang Rudini si Antek Rezim Penindas." Ada yang berkomentar, tulisan pada spanduk itu kenceng banget! Ada pula poster bertuliskan: "Kampus ITB buka Tempat Cari Dukungan!"

Aksi itu diwarnai dengan membakar ban bekas hingga api menyala dan mengepulkan asap yang membubung. Aksi lapangan itu dipimpin koordinator lapangan Jumhur dan Presiden KPM Ammarsjah. Demonstrasi itu juga ditandai dengan orasi oleh Jumhur dan Fadjroel Rachman untuk memberikan semangat bagi peserta aksi.

Setelah Menteri Dalam Negeri memasuki Gedung Serba Guna ITB, para mahasiswa melakukan aksi lanjutan. Ketua FKHJ Wijaya Santoso dan Ketua Badan Eksekutif FKHJ Bambang Sugianto L.N. memimpin pembacaan petisi. Sesudah membaca petisi, 17 ketua himpunan/jurusan walk-out dari Gedung Serba Guna sebagai bentuk protes atas kehadiran Menteri Dalam Negeri.

Rektor ITB berang menyaksikan demonstrasi 5 Agustus. Dia segera menerapkan penindasan terhadap pelaku gerakan protes dengan melibatkan aparat Bakorstanasda. Dengan dukungan itu, dia memperketat keamanan kampus. Sikap itu menyemburkan aroma fasis. Baginya, Aksi 5 Agustus dilakukan oleh pelaku "kekacauan", "orang pandai yang jahat", dan merupakan "aksi yang dibayar", atau "melakukan sabotase".