Jelaskan SPLM-N (al-Hilu) dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan–Utara

Pada 2017, Abdelaziz al-Hilu mengepalai faksi SPLM-N (al-Hilu).

Selama konflik Sudan 2023, Malik Agar diangkat sebagai wakil ketua Dewan Kedaulatan Transisi pada 19 Mei oleh pemimpin de facto Abdel Fattah al-Burhan. Ia menggantikan Jenderal Mohamed Hamdan "Hemedti" Dagalo, yang melancarkan konflik pada bulan April sebagai pemimpin paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Pada tanggal 8 Juni, SPLM-N (faksi al-Hilu) mulai bergerak di sekitar Kaduqli, pindah ke beberapa kamp tentara dan mendorong SAF untuk memperkuat posisinya meskipun ada blokade RSF. Hal ini memicu ketakutan akan adanya front baru dalam konflik tersebut meskipun kelompok tersebut secara teratur menyetujui perjanjian gencatan senjata tahunan.

Pada tanggal 21 Juni, SPLM-N (al-Hilu) melanggar perjanjian gencatan senjata dan menyerang unit tentara Sudan di Kordofan Selatan, khususnya di Kadugli dan di al-Dalanj, yang terakhir bertepatan dengan serangan RSF. Tentara mengklaim telah memukul mundur serangan tersebut, sementara pemberontak mengklaim telah menyerang sebagai pembalasan atas kematian salah satu tentara mereka di tangan SAF dan bersumpah untuk membebaskan wilayah tersebut dari "pendudukan militer". Pada tanggal 25 Juni, kelompok tersebut menyerang posisi SAF di Kurmuk, Negara Bagian Nil Biru, dekat perbatasan dengan Etiopia.

Pada bulan Juli, meskipun ada seruan dari Presiden Sudan Selatan Salva Kiir untuk menghentikan serangannya, SPLM-N (al-Hilu) merebut beberapa garnisun tentara dan ladang minyak di Kordofan Selatan dan memblokir jalan menuju Karkala ke Kadugli. Ia juga melancarkan serangan lain di Kurmuk.

Spekulasi muncul apakah serangan al-Hilu adalah bagian dari aliansi tidak resmi antara dia dan RSF atau upaya untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi masa depan mengenai kelompoknya. Organisasi masyarakat sipil yang mendukung SPLM-N mengklaim bahwa operasinya bertujuan untuk melindungi warga sipil dari kemungkinan serangan RSF.