Jelaskan Karir hukum dan politik dari Ko Kwat Tiong

Tinggal di Semarang, Ko awalnya bergabung ke firma hukum milik teman kuliahnya di Leiden, yakni H. K. Jauw, yang telah menjadi hakim di Pengadilan Eropa Semarang. Kemudian, bersama keponakannya yang juga berkuliah di Leiden, Ko Tjay Sing, Ko mendirikan sebuah biro hukum bersama sejumlah pribumi Indonesia yang juga berkuliah di Leiden. Melalui interaksinya dengan pribumi Indonesia, Ko pun menjadi dekat dan bersimpati dengan gerakan nasionalis Indonesia. Sebagai seorang Freemason, Ko juga percaya pada persaudaraan dan kesetaraan dari semua manusia.

Pada tahun 1928, saat partai politik Chung Hwa Hui (CHH) didirikan sebagai afiliasi dari asosiasi mahasiswa Peranakan di Belanda, Ko pun menjadi anggota partai tersebut. Tidak seperti kelompok Sin Po yang mempromosikan kesetiaan pada Republik Tiongkok, CHH setia pada Hindia Belanda sebagai tanah air bagi Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda. Namun, CHH kemudian didominasi oleh kepentingan Cabang Atas dan konglomerat Tionghoa, dengan dipimpin oleh H. H. Kan yang pro-Belanda, sehingga Ko akhirnya mengundurkan diri dan menjauhkan diri dari CHH.

Saat Liem Koen Hian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia pada tanggal 25 September 1932, Ko pun bergabung ke partai tersebut. Atas inisiatifnya sendiri, Ko lalu mendirikan cabang PTI di Semarang pada tanggal 9 Oktober 1932, dan bertindak sebagai chairman di cabang tersebut hingga tahun 1934, saat ia dipilih sebagai presiden dewan pusat PTI untuk menggantikan Liem. PTI sangat mendukung gerakan nasionalis Indonesia dan melihat bahwa etnis Cina, sebagaimana etnis lain di Hindia Belanda, adalah bagian dari Hindia Belanda. Pada tahun 1935, sebagai perwakilan PTI, Ko berhasil terpilih sebagai anggota Volksraad.

Selama menjadi anggota Volksraad mulai tahun 1935 hingga 1939, Ko mengkampanyekan kesetaraan ras di dalam hukum Hindia Belanda dan aturan buruh yang lebih progresif. Pada tahun 1936, bersama Soetardjo Kartohadikoesoemo, Sayyid Ismail Alatas, I. J. Kasimo, Sam Ratulangi, dan Datoek Toemoenggoeng, Ko menjadi penanda tangan Petisi Soetardjo, yang meminta kepada Ratu Wilhelmina agar Indonesia dimerdekakan sebagai bagian dari persemakmuran Belanda di bawah Monarki Belanda. Pada tanggal 19 September 1936, Ko pun berpidato untuk mendukung petisi yang telah disetujui oleh Volksraad tersebut, tetapi petisi tersebut akhirnya ditolak oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1938. Pada tahun 1939, Ko terpilih sebagai chairman Federasi Perkoempoeloan Boeroeh Tionghoa.

Walaupun progresif, pandangan politik Ko tidak seradikal anggota PTI yang lain, seperti Liem, Tan Ling Djie, dan Tjoa Sik Ien, yang mendukung sosialis atau bahkan komunis, mengadvokasi nasionalisme Indonesia anti-Belanda, dan menolak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Ko juga berselisih dengan Liem mengenai keputusan Ko yang membuka PTI tidak hanya untuk Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda, tetapi juga untuk semua Tionghoa yang ada di Hindia Belanda, termasuk Tionghoa totok. Menjelang pemilihan anggota Volksraad pada tahun 1939, perselisihan tersebut akhirnya mengemuka dan mengarah pada pemberhentian Ko dari PTI.

Karir pasca perang dan kematian

Pasca pendudukan Jepang di Hindia Belanda selama Perang Dunia II, Ko bergabung ke Partai Nasional Indonesia (PNI), tetapi ia tidak terlalu terlibat dalam kegiatan politik PNI. Ko justru lebih aktif sebagai kepala dari sebuah Balai Harta Peninggalan di Semarang hingga pensiun pada tahun 1960. Ia kemudian menjadi dosen di sejumlah universitas, terutama di Universitas Diponegoro.

Pada tahun 1947, Ko menikahi mantan sekretarisnya, Roemini, dan pindah ke agama Islam, serta mengadopsi nama Muslim, Mohamad Saleh. Ia akhirnya meninggal di Semarang pada tanggal 17 Juni 1970.