Gw mau tau Kontroversi dari SLB Negeri A Bandung

Teman akrab dr. Westhoff,  Wongso Taruna adalah salah seorang warga Kelurahan Pasirkaliki Kota Bandung yang sangat peduli terhadap nasib para tunanetra. Oleh sebab itu, dia menghibahkan tanah miliknya kepada Westhoff kurang lebih 3 hektar bagi kepentingan pembangunan Rumah Buta Bandung.

Saksi sejarah pendirian SLBN A mengatakan tanah hibah ini  bukan tanah negara tetapi tanah adat. Luas tanah yang dimiliki  Wongso seluruhnya 4,5 hektar, namun yang dihibahkan hanya dua pertiga yaitu seluas 3 hektar saja. Sedangkan sepertiganya ayau 1,5 hektar masih merupakan hak dari ahli waris.

Tetapi oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung gugatan mereka dikalahkan. Karena seluruh tanah tersebut telah ditetapkan oleh DEPSOS RI sebagai asetnya, sejak pengelolaan Rumah Buta Bandung diberi nama Komplek Wyata Guna. Wyata yang berarti  pendidikan dan Guna memiliki arti berguna ini selanjutnya  diambil alih oleh DEPSOS RI pada tahun 1988.

Rumah Buta Bandung di bawah pengelolaan Kementrian Sosial menyelenggarakan pendidikan  dan rehabilitasi sosial tunanetra.

Penyelenggaraan pendidikan dikhususkan bagi anak-anak tunanetra yang diserahkan mengikuti pendidikan formal.  Sedangkan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial, dilakukan untuk merehabilitasi para Tunanetra dewasa  agar mereka mampu mandiri di tengah masyarakat. Rehabilitasi dilakukan dalam bentuk pelatihan vokasional, sesuai bakat dan minat mereka masing-masing.

Awalnya yayasan perbaikan nasib orang buta mengelola Rumah Buta Bandung sejak tahun 1901 sampai dengan tahun 1942, bertepatan dengan dimulainya penjajahan bangsa Jepang di Indonesia, Pengelolaan Rumah Buta Bandung dikelola oleh Bandung Sie, pemerintah kota Bandung di bawah kewenangan bangsa Jepang.

Polemik perubahan status Wyata Guna dari panti menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra (BRSPDSN), Kota Bandung, masih berlanjut. Perubahan itu bahkan berdampak terhadap keberadaan SLB Negeri (SLBN) A Kota Bandung.

Sebab Kementrian Sosial berencana membangun Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu berstandar internasional di atas seluruh lahan Kompleks Wyata Guna seluas kurang lebih 4,5 hektar. SLBN A Kota Bandung terancam tergusur bila rencana itu direalisasikan.

Kementrian Sosial mengeluarkan Permensos Nomor 18 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Melalui Permen tersebut nomenklatur Wyataguna yang asalnya berbentuk panti menjadi balai.

Perubahan itu berdampak terhadap pelayanan penghuni asrama yang selama ini menghuni Wyata Guna. Puluhan penyandang disabilitas netra bahkan telah diminta meninggalkan Wyata Guna sejak 21 Juli 2019 lalu.

Polemik itu ternyata tidak hanya memberi dampak negatif terhadap penghuni balai. Tapi juga terhadap SLBN A Kota Bandung yang berada dalam satu kawasan kompleks dengan Balai Wyata Guna yang terancam tergusur.

Apalagi surat permohonan hibah tanah dan bangunan untuk SLBN A Kota Bandung yang diajukan Gubernur Jabar ditolak oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang. Dalam surat balasannya, Agus justru meminta agar Pemprov Jabar segera mencari lokasi pengganti dan memindahkan SLBN A Kota Bandung.

Sayangnya kondisi SLB yang mendapat status negeri pada tahun 1962 cukup mengkhawatirkan. Beberapa sudut bangunan SLB ini mengalami banyak kerusakan dan perlu mendapat perhatian.

Akan tetapi sejumlah bantuan tidak bisa diterima termasuk gelontoran anggaran APBD dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gara-garanya aset tanah SLB merupakan milik Kemensos.

Sementara Kemensos tidak bisa memberikan bantuan karena pengelolaan SLB yang mendapat status negeri pada 1962 bukan kewenangannya. Melainkan menjadi kewenangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengetahui kondisi yang ada, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat mengajukan surat permohonan hibah ke Kementerian Sosial. Ridwan Kamil mengajukan empat alasan dalam surat permohonan hibah itu.

Pertama sejak 1901 kemudian 1962 SLB berstatus negeri telah berada di lokasi sekarang. Kemudian dalam sertifikat yang dimiliki Kemensos peruntukannya jelas. Selama digunakan sesuai peruntukan seperti SLB, masjid, gereja dan asrama tidak bisa diusir.

Kemudian pada 2001 saat Kementerian Sosial dibubarkan aset lahan ini juga sempat dihibahkan ke Provinsi Jabar. Dan terakhir mengenai nilai sejarah SLB ini merupakan yang tertua di Asia Tenggara.

Saat itu jumlah siswa yang ada di SLB totalnya sebanyak 75 orang. Mereka merupakan siswa dari jenjang SD, SMP dan SMA. Dengan jumlah ruang kelas 6 SD, 3 SMP dan 6 SMA. Dulu pernah 120 siswa. Siswa yang berada (tinggal) di asrama ada 28.

Para pengajar SLB Negeri A Pajajaran Bandung menagih janji Menteri Sosial yang akan menghibahkan lahan seluas 1.600 m2 di kawasan Balai Wyata Guna kota Bandung. Mereka mendatangi menteri Tri Rismaharini saat kegiatan kunjungan ke Balai Wyata Guna kota Bandung pada tanggal 21 Februari 2023. Namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan terjadi perdebatan hingga akhirnya Mensos bersujud dihadapan salah seorang guru dan mengatakan "bahwa pihaknya hanya bisa memperbaiki gedung sekolah yang sudah rusak dan mendorong agar pihak sekolah tak sekadar memikirkan hibah lahan, namun memikirkan juga kehidupan penyandang disabilitas pasca lulus sekolah". Pembicaraan tersebut tidak ada titik temu dan Risma pun meninggalkan SLB itu lalu bergegas ke Aula Wyata Guna untuk menghadiri acara pemberian bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.