Jelaskan Privatisasi dari Japan Post Bank

Pada tahun 2005, sebuah undang-undang untuk memprivatisasi sistem pos Jepang diterbitkan, yang meliputi privatisasi layanan perbankan pos Jepang sebagai sebuah perusahaan terpisah dengan struktur kepemilikan yang sama dengan layanan pos yang lain. Proses privatisasi tersebut pun dimulai pada tahun 2007. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menjadikan Japan Post Bank sebagai sebuah entitas yang independen, dengan pemerintah menjual saham Japan Post Bank yang mereka pegang pada tahun 2017. Walaupun begitu, Japan Post Bank tetap beroperasi melalui kantor pos dari Japan Post Service, yang juga dibentuk berdasarkan undang-undang yang sama.

Rencana privatisasi tidak berjalan mulus. Pada tahun 2009, sebagai respon terhadap krisis finansial, privatisasi dihentikan dan tabungan pos didorong untuk mendanai pengeluaran stimulus. Pada tahun 2011, pasca gempa bumi besar di Jepang bagian timur, saham Japan Post Bank kembali diperbolehkan untuk dijual guna membantu mendanai pembangunan kembali. Pada tahun 2015, untuk pertama kalinya, saham Japan Post Bank diperdagangkan di Tokyo Stock Exchange.

Proses privatisasi pun masih berlangsung hingga saat ini. Pada akhir tahun 2019, pemerintah masih memegang 57% saham Japan Post Holdings, yang memegang  90% saham Japan Post Bank.