Jelaskan Kontroversi pembagian dari Dewan Perwakilan Argentina

Distribusi Dewan Perwakilan diatur sejak tahun 1982 oleh UU 22.847, yang juga dikenal sebagai undang undang Ley Bignone, diberlakukan oleh diktator Argentina terakhir, Jenderal Reynaldo Bignone, menjelang pemilihan umum 1983. Undang-undang ini menetapkan bahwa, pada awalnya, setiap provinsi memiliki satu orang wakil per 161.000 penduduk, dengan pembulatan standar; setelah ini dihitung, setiap provinsi diberikan tiga deputi lagi. Jika sebuah provinsi memiliki kurang dari lima deputi, jumlah deputi untuk provinsi tersebut ditambah hingga mencapai jumlah minimum tersebut.

Secara kontroversial, pembagian tetap berdasarkan sensus penduduk 1980, dan tidak diubah sejak 1983; sensus nasional sejak itu telah dilakukan pada tahun 1991, 2001, dan 2010. Minimal lima kursi per provinsi memberikan yang lebih kecil representasi yang tidak proporsional besar, juga. Dengan demikian, distribusi ini tidak mencerminkan keseimbangan populasi Argentina saat ini.