Jelaskan Latar Belakang dari Kebijakan Bahasa Mandarin

Kebijakan Bahasa Mandarin bukanlah kebijakan bahasa tunggal pertama di Taiwan. Antara tahun 1895 dan 1945, Taiwan merupakan koloni Jepang di mana pemerintahan kolonial menerapkan kebijakan "menjepangkan" Taiwan, salah satunya melalui kebijakan bahasa tunggal. Kebijakan penggunakan bahasa Jepang awalnya tidak bersifat wajib tetapi berubah menjadi wajib seiring dengan perubahan lanskap geopolitik dunia di penghujung Perang Dunia II dan upaya Jepang untuk mengubah Taiwan sebagai pangkalan militernya. Kebijakan tersebut hanya diterapkan selama beberapa tahun selama Perang Dunia II dan meski bahasa-bahasa non-Jepang sempat dilarang, masyarakat Taiwan tidak terlalu terdampak dan mayoritas tetap menguasai setidaknya dua bahasa.

Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II, Taiwan diserahkan kepada pemerintahan Kuomintang di Tiongkok. Namun pada tahun 1949, Kuomintang melarikan diri ke Taiwan setelah kalah Perang Saudara Tiongkok melawan Partai Komunis Tiongkok. Mayoritas pegawai negeri sipil dan pejabat dalam jajaran pemerintahan Taiwan yang baru merupakan pengungsi dari Tiongkok yang menutur bahasa Mandarin. Namun mayoritas orang Tionghoa yang telah menetap di Taiwan sebelum Kuomintang berkuasa di Taiwan tidak menutur bahasa Mandarin akibat kebijakan "Penjepangan" selama masa kolonial Jepang. Ketegangan antara elite politik dan warga masyarakat biasa pun terjadi akibat perbedaan bahasa.