Jelaskan Kewajiban dari Perdamaian terpisah

Sudah menjadi kebiasaan dalam kasus-kasus perang yang dilancarkan oleh beberapa sekutu untuk membuat perjanjian atau deklarasi oleh semua pihak yang berperang di pihak yang sama biar tidak membuat perdamaian terpisah dengan kubu lawan. Contoh dari perjanjian semacam itu termasuk dalam perjanjian aliansi yang disepakati antara Negara-negara Kepausan, Kadipaten Burgundia, dan Republik Venesia, yang ditandatangani di Roma pada 19 Oktober 1463. Para pihak berjanji untuk meluncurkan perang salib melawan Turki dan menahan diri agar tidak berdamai dengan Sultan tanpa persetujuan dari ketiga pihak. Demikianlah yang terjadi selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua.

Sebuah deklarasi untuk efek itu dikeluarkan pada tanggal 4 September 1914 oleh pemerintah Inggris, Prancis, dan Rusia, yang secara singkat menyatakan

Pemerintah Inggris, Prancis, dan Rusia saling terlibat untuk tidak menyimpulkan perdamaian secara terpisah selama perang saat ini. Ketiga Pemerintah setuju bahwa ketika syarat-syarat perdamaian datang untuk didiskusikan, tidak ada salah satu sekutu yang akan menuntut syarat-syarat perdamaian tanpa persetujuan sebelumnya dari masing-masing sekutu lainnya.

Pemerintah Jepang menyetujui deklarasi ini pada tanggal 19 Oktober 1915.

Pada tanggal 30 November 1915, empat pemerintah yang sama, sekarang bergabung dengan pemerintah Italia, mengeluarkan deklarasi serupa mengenai menghindari perdamaian terpisah.

Kewajiban untuk menahan diri dari perdamaian terpisah juga dibuat selama Perang Dunia Kedua di kedua kubu. Pakta Tripartit antara pemerintah Jerman, Italia, dan Jepang mengikat ketiganya untuk melakukan perang bersama. Di kubu Sekutu, kewajiban itu tertuang dalam Deklarasi PBB tanggal 1 Januari 1942.

Kewajiban serupa muncul di dalam Liga Arab dalam konteks konflik Arab-Israel untuk tidak mencapai perjanjian damai terpisah dengan pemerintah Israel, agar memastikan bahwa perjanjian kolektif akan mempertimbangkan upaya semua negara Arab beserta Palestina. Pemerintah Mesir di bawah Anwar Sadat bertindak bertentangan dengan aturan tersebut ketika memutuskan untuk membuat perjanjian perdamaian terpisah pada tahun 1979.