Coba jelasin Sejarah dari Parlemen Yordania dong

Sebagai monarki konstitusional yang sedang berkembang, Yordania telah selamat dari cobaan dan kesengsaraan politik Timur Tengah. Publik Yordania telah mengalami demokrasi terbatas sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1946, namun penduduknya tidak menderita seperti yang lainnya di bawah kediktatoran yang dipaksakan oleh beberapa rezim Arab. Setelah Perang Arab–Israel 1948, pengungsi Palestina di Tepi Barat (dan di Tepi Timur) diberi kewarganegaraan Yordania atas dasar yang sama dengan penduduk yang ada. Namun, banyak pengungsi yang tetap tinggal di kamp-kamp dan bergantung pada bantuan UNRWA untuk bertahan hidup. Pengungsi Palestina merupakan lebih dari sepertiga populasi kerajaan yang berjumlah 1,5 juta jiwa.

Konstitusi 1952 mengatur warga negara Yordania untuk membentuk dan bergabung dengan partai politik. Hak semacam itu ditangguhkan pada tahun 1967 ketika keadaan darurat diumumkan dan darurat militer serta penangguhan Parlemen, berlanjut hingga dicabut pada tahun 1989. Di parlemen Yordania, Tepi Barat dan Timur masing-masing menerima 30 kursi, dengan populasi yang kurang lebih sama. Pemilihan pertama diadakan pada 11 April 1950. Meskipun Tepi Barat tidak dianeksasi selama dua minggu, penduduknya diizinkan untuk memilih. Pemilihan terakhir Yordania dimana penduduk Tepi Barat memberikan suara adalah pada April 1967, tetapi perwakilan parlemen mereka terus menjabat sampai tahun 1988, ketika kursi Tepi Barat akhirnya dihapuskan.

Pada tanggal 30 Juli 1988, Raja Hussein membubarkan majelis rendah parlemen Yordania, setengah dari anggotanya mewakili daerah pemilihan di Tepi Barat yang diduduki Israel. Pada tanggal 31 Juli 1988, Raja Hussein mengumumkan pemutusan semua hubungan hukum dan administrasi dengan Tepi Barat, kecuali sponsor Yordania atas situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem, dan mengakui klaim PLO atas Negara Palestina. Dalam pidatonya kepada bangsa yang diadakan pada hari itu ia mengumumkan keputusannya dan menjelaskan bahwa keputusan ini dibuat dengan tujuan membantu rakyat Palestina mendirikan negara merdeka sendiri.

Kerusuhan sipil selanjutnya menyusul dengan Perdana Menteri Zaid al-Rifai diduga telah menggunakan taktik tangan besi terhadap penduduk yang mengakibatkan kerusuhan pada bulan April 1989. Setelah kerusuhan mereda, Raja memecat al-Rifai dan mengumumkan pemilihan untuk akhir tahun itu. Tindakan Raja untuk mengadakan kembali pemilihan parlemen dianggap sebagai langkah maju yang signifikan dalam memungkinkan publik Yordania memiliki kebebasan dan demokrasi yang lebih besar. Hal ini diberi label oleh lembaga think tank Freedom House sebagai, "eksperimen paling menjanjikan di Dunia Arab dalam liberalisasi dan reformasi politik".

Dimulainya kembali pemilihan parlemen diperkuat dengan undang-undang baru yang mengatur media dan penerbitan serta pengurangan pembatasan kebebasan berekspresi. Menyusul pengesahan partai politik pada tahun 1992, pada tahun 1993 diadakan pemilihan multi-partai pertama sejak tahun 1956. Negara ini sekarang menjadi salah satu yang paling terbuka secara politik di Timur Tengah yang mengizinkan partai-partai oposisi seperti Front Aksi Islam (IAF), sayap politik Ikhwanul Muslimin Yordania. Pengaruh IAF berkurang secara signifikan pada tahun 2007 ketika perwakilan parlemen mereka turun dari tujuh belas menjadi enam. IAF memboikot pemilu 2010 dan 2013 sebagai protes terhadap sistem pemilu satu suara. Raja masih memegang tuas kekuasaan yang sebenarnya, menunjuk anggota Senat dan memiliki hak untuk menggantikan perdana menteri, seperti yang dilakukan Raja Abdullah II dari Yordania pada April 2005.

Telah dikemukakan bahwa pengaruh kesukuan dalam menentukan hasil pemilihan Parlemen di Yordania tidak boleh diabaikan; itu lebih kuat dari afiliasi politik. Identitas kesukuan memiliki pengaruh yang kuat atas kehidupan Yordania: "...identitas tetap menjadi kekuatan pendorong utama pengambilan keputusan di tingkat individu, komunitas, dan negara".

Pada tahun 2016, Raja Abdullah II membubarkan Parlemen, dan mengangkat Perdana Menteri Hani Al-Mulki.

Pada tahun 2018, menyusul protes massa atas reformasi pajak, Al-Mulki mengundurkan diri, dan digantikan oleh Omar Razzaz.