Jelaskan Yurisdiksi hukum dan politik dari Landheer

Yurisdiksi hukum dan politik Landheer diatur oleh campuran hukum dan aturan adat yang dikembangkan di bawah Perusahaan Hindia Timur Belanda.  Menyusul kebangkrutan Kompeni, serangkaian peraturan pemerintah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial baru untuk lebih mengatur ruang lingkup kekuasaan Landheeren: Staatsblad 1836 No. 19 dan Staatsblad 1912, No. 422.

Bagian tanah di landerij tertentu yang dipertahankan oleh Pemilik Tanah untuk penggunaan sendiri disebut tanah kongsi (tanah demesne atau hak gadai), berbeda dengan tanah usaha, yang diberikan kepada petani penyewa Pemilik Tanah.  Seorang  administrateur ditunjuk untuk mengawasi pengelolaan tanah kongsi Landheer.

Landsheerlijke rechten dari tuan tanah sangat luas cakupannya. Alih-alih pemerintah kolonial, Landheer-lah yang – dalam wilayah kekuasaannya – mencalonkan dan memberi remunerasi pada birokrasi pemerintah daerah.  Landheer mengangkat bupati atau camat di wilayahnya, birokrat lain yang dianggapnya cocok dan, pada tingkat terendah, kepala desa yang (dalam hal ini landerijen) bergelar Mandor.  Kejahatan kecil yang dilakukan oleh penduduk landen particuliere diadili dan dihukum oleh pengadilan yang dibentuk oleh Landheer.   Landheer juga bertanggung jawab atas penyediaan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya serta infrastruktur publik untuk penduduk domain tersebut.

Sebagai bagian dari landsheerlijke rechtennya, Landheer berhak atas iuran tertentu dari rakyatnya, termasuk tjoekee atau kontingen, yang terdiri dari 20% dari panen dari kepemilikan tanggungan yang dikerjakan oleh petani penyewanya.  Landheer juga mengumpulkan padjeg, yang merupakan bagian yang telah ditentukan dari hasil panen petani penyewanya, yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Pengumpulan semua iuran ini diawasi oleh pejabat yang disebut Potia, yang dibantu oleh deputi yang disebut Komitier.

Juga bagian dari landsheerlijke rechtennya adalah hak Landheer untuk memaksakan kerja kompenian atau corvée pada rakyatnya, sejumlah enam puluh hari kerja tidak dibayar setiap tahun dari petani penyewa pada waktu yang ditentukan oleh Landheer atau birokratnya.  Tenaga kerja Kompenian termasuk pekerjaan di infrastruktur umum, seperti jalan atau jembatan di wilayah tersebut, atau bekerja di tanah kongsi Pemilik Tanah sendiri.  Menurut adat Ommelanden, petani penggarap hanya diperbolehkan memanen hasil panennya setelah mendapat izin dari Pemilik Tanah.