Jelaskan Pembentukan dari Kabinet Anwar Ibrahim

Pemilu Legislatif 2022 menghasilkan sejarah baru setelah tidak ada satu pun partai politik yang memperoleh kursi mayoritas di Parlemen Malaysia ke-15 yang mengakibatkan parlemen digantung. Meski demikian, kursi terbanyak diperoleh oleh Pakatan Harapan (PH) dengan 82 kursi dan disusul oleh Perikatan Nasional (PN) dengan 73 kursi. Agar tercapainya mayoritas sederhana, Perdana Menteri perlu mengajukan setidaknya 112 kursi dari 222 kursi parlemen untuk dapat membentuk pemerintahan. Koalisi PH dan Koalisi PN masing-masing mengklaim bahwa mereka memiliki dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan.

Untuk menyelesaikan konflik ini, Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah memanggil para pimpinan partai politik dari Koalisi PH dan Koalisi PN, antara lain Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin untuk memberikan titah terkait pembentukan pemerintahan agar kedua koalisi tersebut dapat membentuk pemerintahan gabungan. Akan tetapi, Koalisi PN tidak menggubris titah dari Raja tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak ingin bekerjasama dengan Pakatan Harapan.

Pada 23 November 2022, Raja Abdullah bertitah agar seluruh anggota parlemen dari Barisan Nasional (BN) dapat menghadapnya. Koalisi BN yang sebelumnya sepakat untuk berada di blok oposisi, akhirnya mempertimbangkan saranan dari Raja. Alhasil, mereka memutuskan untuk mendukung pembentukan pemerintahan gabungan yang tidak dipimpin oleh Perikatan Nasional. Tak hanya Koalisi BN, Raja juga memerintahkan perwakilan dari Gabungan Partai Sarawak (GPS), diantaranya Fadillah Yusof, Richard Riot Jaem, Alexander Nanta Linggi, dan Aaron Ago Dagang untuk menghadap Raja dan meminta agar Koalisi GPS ikut menyertai pemerintahan gabungan. Diumumkan oleh pemimpin Koalisi GPS, Abang Abdul Rahman Johari Abang Openg bahwa mereka menyetujui pembentukan pemerintahan gabungan dan bersedia untuk menyertai pemerintahan.

Setelah Raja mengadakan Majelis Raja-Raja, pemimpin Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim ditunjuk dan dilantik oleh Raja sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada 24 November 2022. Ia didukung oleh rekan partainya, disertai oleh Barisan Nasional, Gabungan Partai Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, Partai Warisan, dan partai-partai lain yang membentuk suatu pemerintahan gabungan. Ini merupakan permulaan baru setelah Koalisi PH menjadi lawan politik bagi Barisan Nasional, terutamanya antara Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) dengan Partai Tindakan Demokratik (DAP) yang menjadi rival selama bertahun-tahun, bahkan ketika Tunku Abdul Rahman masih memimpin Malaysia sekalipun.