Jabarkan Periode Mandat dari Sejarah Negara Palestina

Pada tahun 1917 Pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian di Palestina sebuah "tanah air untuk orang-orang Yahudi".  Deklarasi tersebut diterima dengan antusias oleh banyak orang Yahudi di seluruh dunia, tetapi ditentang oleh para pemimpin Palestina dan Arab, yang kemudian mengklaim bahwa tujuannya adalah pelanggaran janji yang dibuat kepada Syarif Mekkah pada tahun 1915, sebagai imbalan atas bantuan Arab dalam memerangi Kesultanan Utsmaniyah selama Perang Dunia I.

Banyak proposal yang berbeda telah dibuat dan terus dibuat untuk menyelesaikan dilema tujuan yang bersaing, termasuk negara Arab, dengan atau tanpa populasi Yahudi yang signifikan, negara Yahudi, dengan atau tanpa populasi Arab yang signifikan, negara bi-nasional tunggal.  negara, dengan atau tanpa beberapa derajat kantonisasi, dua negara, satu bi-nasional dan satu Arab, dengan atau tanpa beberapa bentuk federasi, dan dua negara, satu Yahudi dan satu Arab, dengan atau tanpa beberapa bentuk federasi.

Pada saat yang sama, banyak pemimpin Arab menyatakan bahwa Palestina harus bergabung dengan negara Arab yang lebih besar yang mencakup wilayah Levant.  Harapan ini diungkapkan dalam Perjanjian Faisal-Weizmann, yang ditandatangani oleh calon penguasa Irak Faisal I dan pemimpin Zionis Chaim Weizmann.  Meskipun demikian, janji negara Pan-Arab termasuk Palestina pupus ketika Suriah, Lebanon, dan Yordania mendeklarasikan kemerdekaan dari penguasa Eropa mereka, sementara Palestina barat bercokol dalam konflik Arab-Yahudi yang berkembang.

Mengingat perkembangan ini, orang-orang Arab mulai menyerukan negara mereka sendiri di Mandat Britania atas Palestina dan mengakhiri dukungan Inggris terhadap penciptaan tanah air Yahudi dan imigrasi Yahudi.  Gerakan ini memperoleh tenaga melalui tahun 1920-an dan 1930-an ketika imigrasi Yahudi meningkat.  Di bawah tekanan dari gerakan nasionalis yang muncul, Inggris memberlakukan Buku Putih, serangkaian undang-undang yang sangat membatasi imigrasi Yahudi dan penjualan tanah kepada orang Yahudi.  Hukum yang disahkan pada tahun 1922, 1930, dan 1939, bervariasi dalam tingkat keparahannya, tetapi semua berusaha untuk menemukan keseimbangan antara simpati Inggris dengan orang-orang Yahudi dan Arab.