Saya mau tau Sejarah dari Dinas Kehutanan Amerika Serikat

Konsep pembagian dan klasifikasi hutan nasional lahir dari kelompok konservasi Presiden AS ke-26 Theodore Roosevelt yang bernama Boone and Crockett Club, konsep dan upaya perlindungan taman nasional terlahir karena timbulnya kekhawatiran tentang Taman Nasional Yellowstone yang dimulai sejak tahun 1875.

Pada tahun 1876, kongres AS membentuk kantor Agen Khusus di bawah kepengawasan Kementerian Agrikultur untuk menilai kualitas dan mengontrol kondisi hutan-hutan di Amerika Serikat. Franklin B. Hough ditunjuk sebagai kepala kantor. Pada tahun 1881, kantor tersebut diperluas dan berganti nama menjadi Kantor Divisi Kehutanan (Division of Forestry). Undang-undang Cagar Hutan tahun 1891 mengizinkan penarikan tanah dari domain publik untuk dijadikan sebagai kawasan cagar hutan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 1901, Kantor Divisi Kehutanan berganti nama menjadi Biro Kehutanan (Bureau of Forestry).

Undang-undang Pengalihan yang baru saja diresmikan pada tahun 1905 mengalihkan pengelolaan cagar hutan dari Kementerian Dalam Negeri ke Biro Kehutanan, yang selanjutnya dikenal sebagai Dinas Kehutanan Amerika Serikat. Gifford Pinchot adalah Kepala Kehutanan Amerika Serikat pertama dalam masa jabatan kepresidenan Theodore Roosevelt.

Catatan sejarah yang perlu dimasukkan adalah bahwa Dinas Taman Nasional (National Park Service) pada awalnya diciptakan pada tahun 1916 hanya untuk mengelola Yellowstone dan beberapa taman lainnya; pada tahun 1956, Dinas Perinan dan Hewan Liar (Fish and Wildlife Service) menjadi pengelola lahan yang dicadangkan untuk satwa liar. Dinas Penggembalaan dan Kantor Pertahanan Umum digabungkan untuk membentuk Biro Pengelolaan Pertanahan/Biro Pengelolaa Agraria pada tahun 1946. Juga perlu dicatat bahwa pada tahun 1976 Undang-Undang Kebijakan dan Pengelolaan Tanah Federal baru saja menjadi kebijakan nasional untuk mempertahankan tanah publik untuk kepemilikan federal.

Perundang-undangan federal yang secara signifikan yang mempengaruhi dan mengatur kehutanan tercantum dalam Undang-Undang Mingguan tahun 1911, Undang-Undang Penggunaan Berganda–Hasil Berkelanjutan tahun 1960, PL 86-517; Wilderness Act, PL 88-577; UU Pengelolaan Hutan Nasional, PL 94-588; Undang-undang Kebijakan Lingkungan Nasional, PL 91–190; UU Bantuan Koperasi Kehutanan, PL 95-313; dan Undang- Undang Perencanaan Sumber Daya Terbarukan Hutan dan Lahan Rentang, PL 95-307.

Pada bulan Februari 2009, Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS mengevaluasi apakah Dinas Kehutanan harus dipindahkan dari Kementerian Agrikultur ke Kementerian Dalam Negeri, yang juga sudah mengelola Dinas Taman Nasional, Dinas Perikanan dan Satwa Liar, dan juga Biro Pengelolaan Lahan yang mengelola sekitar 438 juta acre (1.770.000 km2) tanah publik. Kantor Akuntabilitas Pemerintah tidak memberikan rekomendasi ataupun persetujuan apapun, sehingga Dinas Kehutanan tetap berada di bawah Kementerian Agrikultur.