Jelaskan Pengaturan dari Jemaah haji Indonesia

Pada masa pemerintah Belanda di Indonesia, ketentuan-ketenutan atas jemaah haji ditetapkan pada tahun 1872. Pada tahun ini, kantor konsulat Belanda bagi jemaah haji asal Indonesia didirikan di Jeddah. Kemudiaan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji di Indonesia sepenuhnya diatur melalui kebijakan Pemerintah Indonesia. Undang-undang yang mengatur mengenai jemaah haji di Indonesia disebut undang-undang penyelenggaraan haji. Penetapan pertamanya adalah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 ditetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh Departemen Agama.