Jelaskan 1950-an dari Kebijakan luar negeri Jepang atas Asia Tenggara

Dari pertengahan tahun 1950-an hingga akhir tahun 1960-an, hubungan Jepang dengan negara-negara Asia lainnya terutama berkaitan dengan mempromosikan kepentingan ekonominya yang luas dan bertambah di kawasan itu melalui perdagangan, dukungan teknis, dan bantuan. Masalah utamanya adalah kelemahan ekonomi dan ketidakstabilan politik mitra dagangnya dan meningkatnya kekhawatiran para pemimpin Asia atas "kehadiran berlebihan" Jepang di wilayah mereka.

Negara Jepang mulai menormalkan hubungan dengan tetangga-tetangganya selama tahun 1950-an setelah serangkaian negosiasi yang terputus-putus, yang berujung pada pembayaran ganti rugi perang ke Burma (sekarang Myanmar), Indonesia, Filipina, dan Republik Vietnam (Vietnam Selatan). Klaim reparasi Thailand tidak diselesaikan sampai tahun 1963. Reintegrasi Jepang ke kancah Asia juga difasilitasi dengan bergabungnya Colombo Plan untuk Pembangunan Ekonomi Kooperatif dan Sosial di Asia dan Pasifik pada Desember 1954 dan dengan kehadirannya dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Indonesia pada April 1955. Pada akhir tahun 1950-an, Jepang membuat permulaan terbatas dalam program bantuannya. Pada tahun 1958, pinjaman setara dengan US$50 juta diberikan kepada India, pinjaman Jepang pertama dari jenis ini di tahun-tahun pasca-Perang Dunia II. Seperti dalam kasus-kasus berikutnya yang melibatkan India, serta Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, Pakistan, dan Korea Selatan, kredit ini secara kaku terikat pada proyek-proyek yang mempromosikan pabrik dan pembelian peralatan dari Jepang. Pada tahun 1960 negara Jepang secara resmi mendirikan Institut Urusan Ekonomi Asia (berganti nama menjadi Institut Ekonomi Berkembang pada tahun 1969) sebagai pusat pelatihan utama bagi para spesialisnya dalam diplomasi ekonomi.