Jelaskan Latar belakang dari Penggerebekan Mar-a-Lago

Penanganan, penyimpanan, dan pembuangan catatan pemerintah AS

Undang-Undang Catatan Kepresidenan menetapkan bahwa catatan kepresidenan adalah milik Amerika Serikat dan harus diserahkan kepada Pengarsip Amerika Serikat pada akhir masa jabatan presiden (atau masa jabatan kedua, jika berturut-turut). Penghapusan dan penyimpanan yang tidak sah atas informasi rahasia pemerintah Amerika Serikat adalah pelanggaran pidana menurut undang-undang federal AS; itu telah menjadi kejahatan sejak berlakunya S. 139 (FISA Amendments Reauthorization Act of 2017), undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Januari 2018 yang meningkatkan hukuman penjara maksimum untuk pelanggaran ini dari satu tahun sampai lima.

Hukum pidana tercantum dalam surat perintah penggeledahan

Pasal 793 dari Judul 18 dari Kode Amerika Serikat, diberlakukan sebagai bagian dari Undang-undang Spionase tahun 1917, membuat penyimpanan atau pengungkapan informasi yang terkait dengan pertahanan nasional tanpa izin yang dapat digunakan untuk membahayakan Amerika Serikat atau membantu musuh asing melakukan kejahatan. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Undang-Undang Spionase mendahului sistem klasifikasi modern dari pemerintah Amerika Serikat, dan pelanggaran ini dapat terjadi terlepas dari apakah dokumen tersebut diklasifikasikan; "informasi pertahanan nasional" yang tidak terklasifikasi masih akan tercakup dalam Undang-Undang Spionase.

Pasal 1519 Judul 18, diundangkan sebagai bagian dari Sarbanes–Oxley Act, mengkriminalisasi tindakan menghancurkan atau menyembunyikan dokumen atau catatan "dengan maksud untuk menghalangi, menghalangi atau mempengaruhi penyelidikan atau administrasi yang tepat dari masalah apapun" dalam yurisdiksi departemen federal atau agensi. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

Pasal 2071 Judul  18 mengkriminalisasi pencurian atau perusakan catatan pemerintah. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara.