Jelaskan Latar belakang dari Pelantikan Abdurrahman Wahid

Ditolaknya pertanggungjawaban B. J. Habibie dalam SU MPR 1999

Dalam Sidang Umum MPR 1999, setelah pidato pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie ditolak oleh mayoritas anggota MPR. Keinginan Partai Golkar untuk mencalonkan B. J. Habibie sebagai presiden untuk periode 1999–2004 selanjutnya pun melunak. B. J. Habibie secara pribadi juga nampaknya memikirkan dampak apabila dirinya terus melanjutkan niat untuk mencalonkan diri kembali sebagai Presiden Indonesia. Bukan hanya pribadinya yang akan tergerus secara citra, tetapi jika melanjutkan pencalonan dengan hasil pertanggungjawaban kinerja sebagai Presiden Indonesia yang ditolak, Partai Golkar pun akan mendua dalam sikapnya. Artinya, akan ada potensi perpecahan di tubuh Partai Golkar.

Menyoal citra Partai Golkar dan B. J. Habibie sendiri, ketika Sidang Umum MPR 1999 dilaksanakan, demonstrasi yang menolak pencalonan kembali B. J. Habibie kembali digelar secara masif oleh mahasiswa. Alasannya, B. J. Habibie adalah simbol dari Orde Baru, sebuah rezim kekuasaan yang kontra produktif dengan semangat demokrasi serta reformasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka B. J. Habibie memutuskan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden Indonesia dan calon Presiden Indonesia untuk dipilih MPR tersisa dua, yakni Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid. Dengan ketidakbersediaan B. J. Habibie tersebut, peluang Abdurrahman Wahid semakin besar terlebih setelah Partai Golkar sepakat dengan poros tengah untuk mendukungnya. Pada 20 Oktober 1999, pukul 09.30 dilakukan pemilihan presiden secara voting, setelah kandidat dari PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan menarik pencalonannya. Dalam voting ini, K. H. Abdurrahman Wahid memperoleh dukungan dari beberapa fraksi (Reformasi, PKB, PPP, PBB) dan terpilih sebagai presiden dengan memperoleh 373 suara dibanding Megawati Soekarnoputri dengan 313 suara.