Jelaskan Perjanjian dengan Wangsa Saud dari Alu asy-Syaikh

Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul-Wahhab telah menyusun perjanjian formal pada tahun 1744: Muhammad bin Saud, dalam sebuah sumber, pernah mengatakan sebagai berikut kepada Ibnu Abdul-Wahhab:

Ibnu Saud kemudian berpegang teguh pada sumpahnya.  Keturunan Muhammad bin Saud, Alu Saud, terus menjadi pemimpin politik negara Saudi di Arab tengah hingga abad ke-19 dan ke-20, dan akhirnya membentuk Kerajaan Arab Saudi modern pada tahun 1932. Keturunan Ibnu Abdul-Wahhab, di sisi lain, secara historis memimpin majelis ulama, dan mendominasi lembaga ulama di Saudi.

Perjanjian antara Ibnu Abdul-Wahhab dan Muhammad bin Saud tahun 1744 menjadi "perjanjian saling menguntungkan" sekaligus sebagai landasan pembagian kekuasaan antara Alu Saud dan Alu asy-Syaikh, yang telah berlangsung selama hampir 300 tahun. Perjanjian antara kedua wangsa tersebut, yang berlanjut hingga hari ini, didasarkan pada upaya Alu Saud mempertahankan otoritas Alu asy-Syaikh dalam masalah agama. Sebagai imbalannya, Alu asy-Syaikh mendukung kekuasaan politik Al Saud sehingga menggunakan kekuasaan moral-keagamaannya untuk melegitimasi kekuasaan keluarga kerajaan. Persekutuan ini terbentuk abad ke-18, memberi dorongan ideologis untuk ekspansi Saudi dan tetap menjadi landasan pemerintahan dinasti Arab Saudi hari ini.

Abad ke-19 dan awal abad ke-20

Setelah kematian Ibnu Abdul-Wahhab, putranya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul-Wahhab menjadi pemimpin lembaga keagamaan Saudi. Ia mendukung perluasan wilayah kekuasaan dan menulis sejumlah traktat untuk melawan Syiah.

Pada awal abad ke-19, penaklukan Jazirah Arab oleh Saudi menjadi perhatian Kesultanan Utsmaniyah. Pasukan Utsmaniyah dari Mesir dikirim ke Arab pada tahun 1811 dan, pada tahun 1818, menghancurkan negara Al Saud. Kekalahan Alu Saud menjadi bencana bagi Alu asy-Syaikh. Utsmaniyah mengeksekusi banyak anggota keluarga Alu asy-Syaikh pada tahun 1818 termasuk Sulaiman bin Abdullah  cucu dari Ibnu Abdul-Wahhab dan seorang penulis yang berpengaruh. Seluruh keluarganya diasingkan ke Mesir dan tidak pernah kembali. Hal ini berdampak besar pada otoritas keagamaan Saudi dan terjadilah kekosongan otoritas agama selama sebagian besar abad ke-19.

Meski demikian, keluarga tersebut akhirnya selamat di Najd. Ketika Alu Saud mendirikan lagi "Negara Saudi Kedua" yang jauh lebih kecil dari tahun 1824, Abdurrahman bin Hasan dan, selanjutnya, Abdul Latif bin Abdurrahman, keduanya keturunan Ibnu Abdul-Wahhab, menjadi pemimpin lembaga keagamaannya. Akan tetapi, kehancuran negara Saudi pertama serta pengasingan atau eksekusi sebagian besar ulama penting Alu asy-Syaikh pada tahun 1818 membuat lembaga keagamaan tersebut kehilangan prestise, pengaruh, dan kekayaan materi: keunggulan mereka di abad ke-18 sangat kontras dengan kemunduran mereka di abad ke-19.

Pada sisa abad ke-19, Alu Saud bersaing untuk menguasai Arab tengah dengan Wangsa Rasyid dari Ha'il. Mereka dikalahkan pada tahun 1891; negara Saudi kembali dihancurkan dan Alu Saud diasingkan. Ulama saat itu dipimpin oleh keturunan lainnya dari Ibnu Abdul-Wahhab, Abdullah bin Abdul Latif. Alih-alih diasingkan setelah kekalahan, ia memutuskan untuk memihak Wangsa Rasyid dan pindah ke Ha'il, menunjukkan bahwa mereka harus melestarikan dakwah daripada terus bersekutu dengan Alu Saud. Alu Saud akhirnya muncul setelah diasingkan pada 1902 di bawah kepemimpinan Abdul Aziz Alu Saud (kelak raja pertama Arab Saudi) dan mendirikan kembali negara Saudi di sekitar Riyadh. Abdullah bin Abdul Latif kemudian bersatu kembali dengan Alu Saud.

Sebelum kembalinya Abdul Aziz dari pengasingan, lembaga keagamaan memiliki kekuasaan dan pengaruh yang terbatas setelah kemundurannya pada abad ke-19. Namun, ia menyadari bahwa ia dapat menggunakannya untuk melegitimasi dan membantu mengkonsolidasikan setiap penaklukan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dia mempererat kembali hubungan dengan Alu asy-Syaikh dengan perlakuan khusus serta hubungan matrimonial, misalnya, dengan menikahi putri dari Abdullah bin Abdul Latif. Dengan dukungan Alu asy-Syaikh dan ulama Wahhabisme lainnya, Abdul Aziz melanjutkan untuk menaklukkan sisa wilayah yang kelak akan menjadi Arab Saudi dan mendeklarasikan pembentukan kerajaan baru pada tahun 1932. Setelah penaklukannya selesai, Abdul Aziz tetap memihak para ulama dan khususnya Alu asy-Syaikh. Dukungan mereka tetap penting untuk legitimasi rezimnya dan proses integrasi wilayah yang ditaklukkan melalui agama, pendidikan, dan hukum. Alu asy-Syaikh diberi prestise, hak istimewa, pengaruh dan posisi penting dalam pemerintahan.

Di sisi lain, persekutuan Alu asy-Syaikh dan wangsa Saud atau lebih tepatnya Abdul Aziz tidak lepas dari ketegangan. Beberapa ulama Najd, terutama yang berada di bawah perlindungan penguasa Wahhabisme lainnya, mendukung lawan Abdul Aziz. Namun, pada akhirnya, sebagian besar ulama Najd setuju untuk mengakui kekuasaanya dengan syarat, setidaknya untuk sementara, ayahnya Abdurrahman bin Faisal akan menyandang gelar imam. Kesulitan muncul dalam hubungan antara Abdul Aziz dan ulama Wahhabisme setelah berdirinya Kerajaan karena Abdul Aziz dianggap tidak cukup religius. Selain itu, Abdul Aziz tidak memilih untuk berjihad untuk memperluas pengaruhnya. Ia menjalin hubungan dengan pendudukan Britania Raya di wilayah Teluk Persia.

Peran di Arab Saudi modern

Posisi Alu asy-Syaikh sebagai pemimpin ulama sangat penting karena peran sentral agama dalam masyarakat Saudi. Telah dikatakan bahwa Islam bukanlah sekadar agama, melainkan Islam adalah jalan hidup bermasyarakat di Arab Saudi, sehingga pengaruh ulama menyebar ke mana-mana. Secara khusus, Arab Saudi memiliki kekhasan karena memanfaatkan keterlibatan ulama secara langsung dalam pemerintahan, yang lainnya adalah Iran. Tidak hanya suksesi takhta yang tunduk pada persetujuan ulama, tetapi juga pada pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan kerajaan. Ulama banyak memainkan peran penting dalam hal keputusan-keputusan besar pemerintah, dalam sistem peradilan dan pendidikan, dan monopoli kekuasaan di bidang moral dan sosial-keagamaan.

Diyakini beranggotakan ratusan orang, Alu asy-Syaikh terus menghasilkan ulama yang memiliki andil besar dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ulama Alu asy-Syaikh telah mendominasi lembaga-lembaga penting negara seperti Dewan Ulama Senior dan Dewan Qadi (Hakim) Agung. Secara tradisional jabatan keagamaan paling senior, Mufti Agung, diisi satu anggota keluarga, dan faktanya dalam sejarah, hanya satu Mufti Agung Arab Saudi yang bukan Alu asy-Syaikh. Anggota keluarga lainnya banyak menduduki jabatan militer dan sipil yang penting, serta menduduki jabatan hakim dan tokoh agama lainnya.

Akan tetapi, dominasi ulama Alu asy-Syaikh agak menyusut dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dikarenakan banyaknya murid yang sedang menuntut ilmu telah menyebabkan masuknya keluarga lain, dan Alu asy-Syaikh belum menghasilkan keturunan baru dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan dominasi jumlah ulama. Pada tahun 1969, Raja Faisal menghapus jabatan Mufti Agung (dipulihkan pada tahun 1993 oleh penggantinya) dan menggantinya dengan Kementerian Kehakiman. Faisal sengaja melantik menteri pertama yang bukan Alu asy-Syaikh, meskipun menteri berikutnya masuk dalam keluarga tersebut. Anggota keluarga tersebut juga memegang posisi kementerian lainnya tetapi perwakilan keluarga di kabinet turun dari tiga menjadi dua anggota pada tahun 2003 (Menteri Kehakiman dan Menteri Urusan Islam) dan, pada tahun 2020, terdapat dua anggota menjabat sebagai menteri, Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, Menteri Urusan Islam dan Abdullatif bin Abdulmalik bin Umar Alu asy-Syaikh, Menteri Perkotaan dan Pedesaan.

Namun demikian, Alu asy-Syaikh masih merupakan keluarga paling prestisius kedua setelah keluarga kerajaan. Keluarga ini terus memegang banyak jabatan keagamaan yang penting di Arab Saudi. Misalnya, Mufti Agung (jabatan dipulihkan pada tahun 1993); yang menjabatnya sekarang adalah anggota keluarga, Abdul-Aziz bin Abdullah Alu asy-Syaikh.

Kedudukan keluarga tidak hanya berasal dari peranan mereka di kalangan ulama, tetapi juga karena terkait erat dengan Alu Saud melalui perkawinan campuran tingkat tinggi. Ini dimulai pada abad ke-18 dan berlanjut di zaman modern: ibu Raja Faisal adalah Tarfa binti Abdullah, putri Abdullah bin Abdul Latif Alu asy-Syaikh. Persekutuan antara keluarga dengan Alu asy-Syaikh masih penting bagi Alu Saud dalam mempertahankan legitimasi mereka. Pada saat yang sama, Alu asy-Syaikh tetap menjadi pendukung kuat dari kelanjutan kekuasaan Alu Saud.