Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum) itu apa sih?

Determinisme dan pertanggung jawab hukum adalah dua hal yang berbeda namun memiliki kaitan yang cukup erat dalam teori hukum. Determinisme dapat diartikan sebagai suatu aliran filsafat yang berpendapat, bahwa semua amal perbuatan manusia telah ditentukan begitu rupa oleh sebab musabab terdahulu, sehingga manusia praktis tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan tersebut atas kehendaknya sendiri yang bebas. Dengan perkataan lain, dalam aliran tersebut manusia tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat dan berkehendak. Holbach berpendapat bahwa "Sebaliknya bahwa manusia itu tidaklah bebas" sama segala sesuatu yang ada di alam dunia ini, manusia sungguh-sungguh tidak luput dari determinisme dunia yang universal ini. Bagi Holbach orang yang mengatakan bahwa dirinya merasa bebas, pengakuan tersebut adalah suatu khayalan . Dan sedangkan istilah dari pertanggung jawaban hukum merupakan Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)

Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen (1971: 95): Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.