Jabarkan Otonomi daerah dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia

Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah

Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;

Hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Untuk mengajukan RUU, pimpinan DPD harus menyampaikan kepada ketua DPR beserta dengan naskah akademisna dari RUU yang bersangkutan, bila tidak ada naskah akademisnya, maka cukup menyampaikan keterangan atau penjelasannya. Dalam rapat paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, ketua DPR menyampaikan kepada anggota tentang masuknya RUU dari DPD, RUU tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh anggota. Selanjutnya DPR aan menugaskan Badan Legislasi (BALEG) atau Komisi untuk membahas RUU tersebut bersama DPD paling lambat 15 hari sejak ditugaskan.