Jabarkan Lords of the Treasury dari First Lord of the Treasury

Sejak permulaan abad ke- 17, pelaksanaan dari Perbendaharaan secara periodik dipercayakan kepada sebuah komisi, dibanding menyerahkan urusan perbendaharaan kepada satu orang. Sejak tahun 1714, urusan perbendaharaan diserahkan secara permanen kepada Komisi Perbendaharaan. Para komisioner tersebut sampai dengan detik ini dikenal sebagai Tuan Komisioner-Komisioner Perbendaharaan (Lords Commissioners of the Treasury) dan menerapkan penomoran secara berurut berdasarkan tingkat senioritas dalam komisi tersebut. Dalam beberapa kesempatan di abad yang sama, First Lord of the Treasury menjadi pemimpin para menteri - menteri yang menjalankan operasional negara, dan pada waktu Robert Walpole menjadi First Lord of the Treasury, ia kemudian dikenal dikemudian hari sebagai Perdana Menteri pertama Britania Raya (meskipun istilah tersebut pada waktu itu belum ditetapkan secara resmi).

Istilah Perdana Menteri awalnya digunakan sebagai sebuah kata derogasi. Istilah Perdana Menteri pertama kali digunakan dalam Surat Perintah Kerajaan di tahun 1905. William Pitt the Younger mengatakan bahwa perdana menteri merupakan "orang yang seharusnya memimpin bidang keuangan negara"—walaupun Pitt juga menjabat sebagai Kanselir Exchequer pada saat ia menjadi perdana menteri, sehingga hubungan portofolio keuangan Pitt terhadap keperdanamenteriannya lebih besar dibanding hanya mengusulkan pekerjaan First Lord oleh perdana menteri.

Sebelum tahun 1841, First Lord of the Treasury juga menjabat sebagai Kanselir Exchequer kecuali jika ia adalah anggota Dewan Bangsawan dan menyebabkan ia dilarang menjabat jabatan tersebut. Dalam kasus ini  Second Lord of the Treasury biasanya akan merangkap jabatan sebagai Kanselir Exchequer. Sejak tahun 1841, Kanselir Exchequer akan menjabat sebagai  Second Lord of the Treasury jika ia bukan perdana menteri. Berdasarkan Konvensi, para anggota Lords Commissioners of the Treasury lainnya akan menjadi Whips Pemerintah dalam Dewan Rakyat.