Jelaskan Dewan Pimpinan Pusat dari Partai Berkarya

Ketua Dewan Pembina Partai: Hutomo Mandala Putra

Ketua Dewan Pertimbangan: Siti Hediati Hariyadi

Ketua Dewan Kehormatan: Syamsu Djalal

Ketua Majelis Tinggi: Hutomo Mandala Putra

Ketua Dewan Pakar: Laode Kamaluddin

Wakil Ketua: Sonny Puji Sasono, Tintin Hendrayani, Ourida Seskania, Hari Saputra Yusuf

Ketua Harian Partai: Sonny Puji Sasono

Sekretaris Jenderal: Badarudin Andi Picunang

Berkarya mengalami konflik internal pada bulan Juli 2017 ketika salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Nurul Candrasari yang juga mantan anggota Golkar, dipecat dari posisinya. Dia menanggapi dengan melaporkan Neneng dan Badaruddin ke polisi atas pemecatan yang dianggapnya "ilegal".

Pasca pemilu 2019, terjadi dinamika di dalam Partai Berkarya dimana pada Maret 2020 sejumlah kader membentuk Presidium Penyelamat Partai dan menuntut diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Kepengurusan DPP Partai Berkarya dengan Ketua Umum Tommy Soeharto mengambil langkah pemecatan kader yang mendukung Munaslub.

Meski demikian, Munaslub tetap terlaksana pada Juli 2020, yang menghasilkan keputusan pengangkatan Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal. Hasil keputusan Munaslub ini segera didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui S.K. Nomor M HH-16.AH.11.01 Tahun 2020.

Keputusan ini kemudian digugat oleh Kepengurusan DPP versi Tommy Soeharto ke PTUN Jakarta, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada sidang tanggal 16 Februari 2021. Kepengurusan versi Muchdi PR mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), namun tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 1 September 2021.

Proses berlanjut pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung yang pada Putusan Nomor 119 K/TUN/2022 Tanggal 22 Maret 2022 mengabulkan gugatan kasasi kepengurusan versi Muchdi PR dan membatalkan keputusan sebelumnya dari PTUN dan PTTUN. Atas putusan ini, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-16.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025.

Pada tanggal 12 Agustus 2022, secara resmi Partai Berkarya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu 2024. Pada 12 Desember 2024, KPU menetapkan bahwa Partai Berkarya tidak termasuk dalam 17 Partai Politik yang lolos proses verifikasi dan akan menjadi peserta Pemilu 2024. Atas hasil ini DPP Partai Berkarya memutuskan mengajukan gugatan ke Bawaslu RI