Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) itu apa sih?

Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) merupakan sebuah persetujuan yang dilakukan dengan tujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat lokal atau masyarakat adat sebelum dimulainya sebuah proyek pembangunan di lokasi yang berpotensi bisa berdampak pada tempat tinggal, mata pencaharian, maupun cara hidup tradisional masayarakat adat. PADIATAPA dimaksudkan supaya masyarakat adat mendapat informasi yang cukup tentang pembangunan apa saja yang akan dilakukan, bagai mana pembangunan itu dilaksanakan, dampak apa saja yang akan mereka terima, dan seterusnya. Selanjutnya masyarkat adat diberikan waktu yang cukup untuk melakukan diskusi di antara mereka dan diberikan kebebasan memberikan keputusan apakah menerima rencana pembangunan itu atau justru menolak. Keputusan (menerima atau menolak) dibuat tanpa paksaan dari pihak mana pun.

PADIATAPA merupakan salah satu cara yang dipakai oleh hukum hak asasi internasional untuk melindungi hak atau kepentingan penduduk lokal dari ekspansi industri dan pembangunan yang semakin membutuhkan lahan luas. Kebutuhan lahan yang luas tersebut mau tidak mau menyebabkan adanya kontak dan perjumpaan dengan penduduk lokal atau masyarakat adat. Lahan-lahan ataupun hutan di pelosok/pedalaman itu sebelumnya bisa mereka akses dengan mudah untuk berbagai keperluan seperti untuk berladang, mengembalakan ternak, atau mengambil hasil-hasil hutan lainnya yang kepemilikannya biasanya bersifat komunal.

Dengan dibukanya lahan tersebut untuk berbagai keperluan seperti tambang, perkebunan Kelapa Sawit, maupun perkebunan kayu, terjadi perubahan kepemilikan dan akses pemanfaatan oleh penduduk lokal sehingga diperlukan adanya PADIATAPA pada proses perencanaannya. Sebelumnya terdapat kritik terhadap banyak konvensi dan perjanjian internasional yang menetapkan konsultasi (consultation) bukannya persetujuan (consent) sebelum melakukan pembangunan di lahan milik masyarakat adat. Tanpa adanya persyaratan untuk melakukan PADIATAPA dalam rangka untuk memperoleh persetujuan/consent, masyarakat adat tidak dapat membatalkan sebuah keputusan atau menolak sebuah usulan pembangunan yang akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan serta kebudayaan mereka. PADIATAPA memungkinkan masyarakat adat untuk menentukan nasib  (self-determination) dan kebebasan untuk menata kehidupan (self-government) dalam sebuah proyek pembangunan yang memiliki potensi berdampak pada kehidupan dan sumber daya alam mereka. Sebagai sebuah proses, PADIATAPA memerlukan waktu yang panjang untuk negosiasi dan persetujuan. Meski demikian, PADIATAPA memberi peluang atau kesempatan untuk menjalankan bisnis jangka panjang dan berkelanjutan.