Jabarkan Masa Reformasi dari Ekonomi kerakyatan di Indonesia

Kehendak pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem ekonomi kerakyatan disebutkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998. Dalam ketetapan ini, pewujudan ekonomi kerakyatan di Indonesia dilakukan melalui demokrasi ekonomi dengan berasaskan kekeluargaan yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Ketetapan ini memberikan jaminan atas perlindungan dari perlakuan diskiriminatif di antara berbagai jenis badan usaha.

Istilah ekonomi kerakyatan baru digunakan setelah berlangsungnya masa reformasi Indonesia pada tahun 1999. Namun, ekonomi kerakyatan masih belum populer penggunaannya dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat masih lebih mengenal ekonomi Pancasila dengan koperasi sebagai pemeran utamanya.

Pada tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan sidang yang menetapkan penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999–2004.  Bersamaan dengan ketetapan ini, Abdurrahman Wahid dipilih sebagai presiden Indonesia dalam pemerintahan yang baru.  Pemerintahan ini kemudian menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999–2004 dan menetapkan Program Pembangunan Nasional. Program ini memiliki 12 misi yang 3 di antaranya adalah prioritas di bidang ekonomi. Salah satunya adalah pengembangan sistem perekonomian kerakyatan dengan mekanisme pasar yang berkeadilan sebagai acuannya. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional di Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia mulai menunjukkan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Ini tampak pada pertimbangan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.